text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
setiap kalurahan tahun anggaran pengalokasian add dan besaran add tahun anggaran . tironcossa mmonsrooool ime10ryool #nasson0l #ss3osooool 4iss20s0000l .soo00l pelremurm asssasaoool | srs,isa0o0| talemowasari asoasno0o| stops7o0o| talombwamarso sersgosool 200000o0| o87830. ,s00001 ,s00001 dslsricavwa aosoraooo| | tarsoraooo| tolwurmeapma i3asataooo| 200000o0| 11a. dslesranorams 31t010. 31e016. tolbovomrro 21s0so0o| | holrosami sangoooool 200000oo| sen200. bilmmromarco o3g,sg0sool ,s30.ooo| ,s00. ,s00. halseuomaso tessasaooo| | term.isa0o0| .s00001 baleawanarnyo tasogagooo| ,s00. ,s00. ,s00. ,s00. balsemarmono .google1ooo| .e28.as1.o0o| aslswomuwro soso2go0o| le1so24,o0o| a04,s06.o00. ,s05.o00. ,s06.o00. helwuryopant rao2ss0ooo| | .s12s89.ooo| bzisumeermuryo .ooseonooo| | l.e2to7.tool slomuruaso seas200o| 200000o0| 3at. 3a.o08. golremarso rasostoooo| l.soo10.o00| ,s00. ,s00. ,s00. polowanomaryo 1mosi2tool ester.ooo| asad08. asad08. 4s4.t08. a5a.d08. aalwareso asnoaeoool | .o36.o0o| perempat s1n.s0o0o| oa1.s01000| as2. as2. .o00. a82. .o00. alsewpanasari o201ta0o| odo, ,s00. ,s00. alowosai is01ssooool jaslpueapang t300o| ,00o| ,s00. ,s00. elriwamma ryo shows1ooo| | seo0s1.o0o| rlaawmus tags27ooo| t21s.s27.0oo| 30a. 0a.70s. slmerenceo e1teonoool .o00| slsampopapi si2s0200o| 200000o0| s32s02.00o| ,s00001 paolesmaan terosesoo| te3nose.ooo| ,s00. . silembes mnasosoool tstssoooool 3reason0n00| 3rsusooo00| ars4no0000| saran.ooo00| salsumberasung ssnasaooo| srrasaooo| almemutro e1sesosok| .e39.os0.ooo| salseoramoro 2msnasaoool 200000o0| 2asoacaooo| ,s00001 ,s00001 ,s00. asisamarso r202st000o| aro st0.o0o| selworiesarr sesasnooo| 200000o0| asas7.o0o| jarikesonacung es0s3go0o| | 7tosgaoool jasikaranarmnaat toko9solo| 200000oo| toko.nga.ooo| ,s00001 ,s00. aolkaranararun eogaraoool is. ,s00001 ,s00001 .s00. arloji rarr2ooo| .ooa.o0000| .o0a. .e0. azlwawounan taensiooo| 200000o0| tas2918000| aalaumruk sasasoooo| | ,s0sao.o0o| aalbuwco .ooo| | .res.ooo| 3s0.a12. .a12. ,t42. asiremuwon ato024000| 33s006.o00. .o00. aelrerona .os0711000| arlummuryo arat000o| | lanao.ooo| san. .o00.oo| ,o00. .o00. jaslsamurervo ass2800o| .s28, olsancuntapan 75229800o| | ,s00. soluwaatan seosrnoool silswcosarey sang2ooo| cor.og2.tool salusmsipan tainasosool | t137: ,s00. ,s00. isaleororovo .ts0,sossooo| | ,s05,o0o| 'sslwrorertey 20s,tr.o00oo| .o00. .o00. 'selwoworromo 1205s7ao0o| 200000o0| srleuerer asossoooo| loss6.ooo| 34t221, ,s00. isslsecororoso as0regosol 21o.yahoo| isolsawuran a23121000| tag.i2a000| leolwowoteso ti. o228s1000| | .oa2.ss1. terlsmmutyo .dosa26000| .s31,s0000| ,s00. ealsmutyo s02.sosok| 200000o0| .s0g.ooo| ealsmartan r20otoko| | rassoto.ooo| 42r. ,s0. 42r. lesleewpowonarso .poso00tool | .es8.o00. esimmeuwaryo 37s75so0o| | .755o0o| leolsancunmaruo ekor2ooo| | lotosraooo| lerlpengounamarso 1750s3botol lesisancunuwo 22sooko| teoliromirmoro saasasoool .s0sa5,ooo| molramawmrro .sensooool 20000o0| .2s0001 kalurahan pagu kalurahan rp) alokasi per triwulan pagu add tambahan add reward jumlah pagu triwulan rp) triwulan rp) triwulan iii rp) triwulan rp) ing baryon largo lar gor lar dosa sarcoma lyo jumlah bupati bantul, ttd suhartono |
4g dan penanggulangan corona virus disease covid masyarakat, pemerintah kabupaten bantul mewajibkan karantina atau isolasi bagi setiap orang yang terduga atauserta penyebaran corona virus disease covid dapat terkendali, bahwsudah tidak sesuai lagi dengan pedoman pencegahan dan penanggulangan corona virus disease covidab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengankarantina yang dilakukan secara mandiri rumah masing masing sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid orang sekitarnyisolasi mandiri adalah isolasi yang dilakukan secara mandiri rumah masing masing untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit orang sekitarnya. shelter adalah bangunan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten atau kalurahan digunakan untuk penanganan covid sebagai tempat isolasi. isolasi shelter adalah isolasi yang dilakukan shelter yang disediakan pemerintah kabupaten atau kalurahanseseorang tanpa gejala (asimtomatik) dengan hasil rapid antigen sars positif dan memenuhi salah satu kriteria epidemiologis pada (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riw tinggal atau bekerja tempat berisiko tinggi penularan, pada (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riw tinggal atau bepergian negara wilayah indonesia yang melaporkan transmisi lokal, atau pada (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala bekerja fasilitas pelayanan kesehatan, baik melakukan pelayanan medis, dan non medis, serta petugas yang melaksanakan kegiatan investigasi, pemantauan kasus dan kontakdibagi menjadi yaitu kasus konfirmasi dengan gejala (simtomatik), atau kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik) real time polymerase chain reaction yang selanjutnya disingkat dengan rt pcr adalah metode diagnosis covid dengan cara deteksi corona virus dengan pemeriksaan molekuler. kontak erat adalahseperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain lainpasien adalah kasus suspek, probable atau konfirmasi covid rumah sakit lapangan khusus covid yang selanjutnya diseburujukan adalah rumah sakit yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah istimewa yogyakarta maupun pemerintah kabupaten untuk melayani dan merawat pasien covid rumah sakit pendamping rujukan adalah rumah sakit yang ditunjuk untuk mendampingi rumah sakit rujukan untuk melayani dan merawat pasien covid penyakit penyerta adalah penyakit yang diderita seseorang yang dapat memperparah kondisi infeksi covid antara lain hipertensi, diabetes mellitus, kanker, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit ginjal dan lain sebagainya. penyulut adalah kondisi seseorang yang menyebabkan kerentanan lebih terhadap infeksi covid sehingga membutuhkan penatalaksanaan covid secara khusus, antara lain meliputi usia lebih dari tahun, wanita hamil, wanita menyusui, bayi dan balita. corona virus disease selanjutnya disebut covid pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten bantul. kapanewon adalah kapanewon se kabupaten bantul. kalurahan adalah kalurahan se kabupaten bantul. dinas kesehatan kabupaten bantul selanjutnya disebut dinas kesehatan. satuan tugas penanganan covid yang selanjutnya disebut satgas covid adalah satuan tugas yang dibentuk tingkat kabupaten, kapanewon dan kalurahan yang melaksanakan tugas pencegahan penularan covid bab kewajiban karantina atau isolasi bagian kesatu karantina wilayah karantina wilayaharantina wilayah ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan rekomendasi satgas covid kabupaten. bagian kedua karantina mandiri setiap orang wajib melakukan karantina mandiri dalam hal mengalami kontak erat dengan pasien konfirmasi covid atau probable covid hasil rapid test antibodi reaktif atau rapid antigen positif tanpa gejala klinis, atau pelaku perjalanan domestik dari luar daerah istimewa yogyakarta ataupun luar negeri. ketentuan karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada meliputi karantina mandiri ruang dengan ventilasi cukup serta kamar tersendiri yang dilengkapi dengan toilet, jika kamar tersendiri tidak tersedia pertahankan jaga jarak lebih dari (satu) meter dari penghuni rumah lain,, cc. pengendalian infeksi lingkungan yang sesuai, seperti ventilasi udara yang memadai, mempunyai penampungan limbah terpisah limbah rumah tangga, pembatasan jarak sosial lebih dari (satu) meter terhadap orang lain, penyediaan akomodasi dengan tingkat kenyamanan yang sesuai termasuk penyediaan makanan, air dan kebersihan, pemantauan proses karantina mandiri oleh satgas covid kapanewon dan kalurahan, dan pemantauan kondisi klinis oleh pusat kesehatan masyarakat puskesmas) wilayah selama masa karantina mandiri. masa karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan sebagai berikut seseorang yang kontak erat melaksanakan masa karantina mandiri selama (empat belas) hari dihitung sejak kontak terakhir denga kasus positif probable, seseorang tanpa gejala klinis dengan hasil reaktif positif dari tes rapid yang bukan standar penunjang penegak diagnose, melaksanakan karantina (sepuluh) hari dihitung sejak pengambilan sampel tes, dan pelaku perjalanan yang tidak dapat menunjukkan hasil negatif dari tes rt pcr atau rapid antigen sars paling lama jam sebelum kedatangan, melaksanakan karantina mandiri selama (empat belas) hari dihitung sejak kedatangan. apabila dalam masa karantina mandiri seseorang mengalami gejala, wajib melaporkan diri puskesmas setempat dan dilakukan tes rt pcr. pelaksanaan karantina mandiri sebagaimana dimaksud padabagian ketiga isolasi setiap orang dengan kriteria probable atau konfirmasi covid wajib melakukan isolasi. isolasi bagi kasus konfirmasi covid sebagaimana dimaksud pada dilakukan rsl khusus covid untuk kasus konfirmasi covid dengan gejala klinis ringan sampai dengan sedang, rumah sakit rujukan atau rumah sakit pendamping rujukan untuk kasus konfirmasi covid dengan gejala klinis sedang sampai dengan berat dan membutuhkan penanganan medis berstandar, shelter kabupaten untuk kasus konfirmasi covid tanpa gejala sampai dengan dengan gejala klinis ringan tanpa penyulut, shelter kalurahan untuk kasus konfirmasi covid tanpa gejala sampai dengan gejala klinis ringan tanpa penyakit penyerta atau tanpa penyulut, atau rumah untuk kasus konfirmasi covid tanpa gejala klinis dan pada kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk dirawat rumah sakit atau shelter. pelaksanaan isolasi sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf bawah koordinasi dinas kesehatan bersama satgas covid kabupaten. pelaksanaan isolasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufshelter kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan. shelter kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh lurah. isolasi dinyatakan selesai apabila memenuhi salah satu kriteria berikut kasus konfirmasi covid tanpa gejala (asimtomatik)h yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up rt pcr dengan ditambah (sepuluh) hari hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen swab untuk diagnosis, atau kasus probable kasus konfirmasi covid dengan gejala (simtomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up rt pcr dihitung (sepuluh) hari sejak tanggal mulai muncul gejala dengan ditambah paling sedikit (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. bagian keempat sanksi dinas kesehatan dibantu satgas covid melakukan upaya preventif dan persuasif kepada pasien dan atau keluarganya agar setiap pasien melakukan karantina mandiri atau isolasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. setiap orang yang menolak melakukan karantina dimaksud dalam dan atau isolasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan upaya paksa atau represif oleh satgas covid setiap orang dilarang menghalangi upaya karantina atau isolasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid sebagaimana dimaksud dalam atauperkarantinaan kesehatan. bab iii partisipasi masyarakat masyarakat wajib berpartisipasi dalam pelaksanaan karantina atau isolasi. partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada diwujudkan antara lain dalam bentuk dukungan dan pengawasan pelaksanaan karantina dan atau isolasi, bantuan logistik sesuai kemampuan, tidak mengucilkan atau memberikan stigma negatif terhadap seseorang dengan kontak erat atau pasien konfirmasi covid dan atau menerima kembali pasien konfirmasi covid setelah dinyatakan sembuh oleh dinas kesehatan. bab pendanaan pendanaan untuk pelaksanaan karantina atau isolasi dibebankan pada karantina dibebankan pada masyarakat dengan dukungan darirumah dibebankan pada yang bersangkutan, dan dapat dibantushelter kalurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan isolasi rumah sakit dan shelterberita daerah kabupaten bantulbupati bantul asisten pemerintahan b kepada bagian hukum ttd. suparman, sip. hum suhartono nip. diundangkan bantul pada tanggal janrizinan berusaha dan non perizinan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang: bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan, diperlukan penyesuaian sampai dengan seluruh sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan regulasi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dapat berjalizinan berusaharizinan berusaha dan non perizinan. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengann perizinan adalah dokumen dan atau bukti legalitas persetujuan dari pemerintah daerah luar kegiatan usahapenyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan bertujuan: meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, dan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat. bab pelaksanaan perizinan berusaha dan non perizinan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinannon perizinan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dept. dengan peraturan bupati ini, bupati mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan kepada kepala dept. pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada meliputi penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinanlayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah istimewa yogyakarta yang dilimpahkan kepada bupati berdasarkan asas tugas pembantuan. jenis pelayanan non perizinanberusaha sebagaimana dimaksud dalamsektor,penyelenggaraanpelayanan perizinan berusaha dan non perizinan oleh depttsp. penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada menggunakan sistem oss yang dikelola oleh lembaga oss. bab iii pelaksanaan perizinan berusaha dan non perizinan pada masa transisi masa transisi penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan merupakan jangka waktu penyesuaian penyiapan sumberdaya, sarana dan prasarana, serta sistem penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan sampai dengan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dept melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan pada masa transisi. masa transisi penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan paling lama (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya peraturan bupati ini. dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat pada masa transisi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam maka: pertimbangan aspek tata ruang keterangan rencana kabupaten krk) dipersamakan dan diakui sebagai rekomendasi dprd, izin mendirikan bangunan dipersamakan dan diakui sebagai pbg, pelayanan izin mendirikan bangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang mengatur izin mendirikan bangunan. dept berwenang mengoordinasikan perangkat daerah terkait dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan. dept melaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerah perkembangan pelaksanaan perizinan berusaha dan non perizinan. bab ketentuan peralihan semua jenis perizinan berusaha yang telah disetujui dan berlaku efektif serta persyaratan dasar perizinan berusaha yang telah dipenuhizinan berusaha yang belum berlaku efektif sampai dengan berlakunya peraturan bupati ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. permohonan persyaratan dasar perizinan berusaha dan non perizinan yang telah diterima oleh dept sebelum berlakunya peraturan bupati ini diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan pada saat permohonan diajukan kepada dept. pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang menyebabkan timbulnya retribusi daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu sampai dengan dilakukan penyesuaian retribusi daerahsekretaris daerah kabupaten bantul, alam ttd mon jeli suparman ip. hum helmi jamais tae berita daerah kabupaten bantul tahun nomor lampiran peraturan bupati bantul nomor tahun tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan non perizinan jenis pelayanan non perizinan semasa dang feremuaan out dan penataan uang peta peran dan peta pesiar pelayanan pen ulang teseratat kabupaten izin praktik dokter umum, izin praktik dokter gigi, izin praktik dokter spesialis, dan izin praktik dokter gigi spesialis. tes pelayanan non perawan izin praktik perawat: izin praktik perawat gigi, izin praktik bidatenaga gizi, izin praktik erotis prostetik: izin praktik psikologi klinis, izin praktik epidemiologi kesehatan, izin praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, il. izin praktik pembimbing kesehatan kerja, izin praktik administrasi dan kebijakan kesehatan, izin praktik tenaga istatistik dan kependudukan, oo. izin praktik tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga, izin praktik entomology kesehatan, izin praktik mikrobiologi kesehatan, izin praktik akupuntur terapis, izin praktik teknisi pelayanan darah, izin praktik radiologis, izin praktik fisikawan medik, izin praktik radioterapi, izin praktik tenaga kesehatan lingkungan, izin praktik perekam medis: izin praktik teknik kardiovaskuler, izin praktik refraksionis optisien, aa. izin praktik teknisi gigi, bb. izin praktik penata anestesi, cc. izin praktik terapis gigi dan mulut, dd. izin praktik radiografi, ee. izin praktik teknik elektromedis: ff. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik, gg. izin praktik penyuluh kesehatan lingkungan, hh. izin praktik apoteker, dan ii. izin praktik tenaga teknis kefarmasian. bnn elo ear timo gemar eranomor tahun sebagaimana telahdaerahlangsung rp. jumlah pendapatan rp. jumlah belanja rp. surplus pendapatan belanjantukedua dana keistimewaan tahun dan adanyatujuh miliar enam ratus sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratusiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus satu ribu delapan ratus lima5. (dua ratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima2. (seratus dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima belassepuluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilanenam ratus delapan puluh juta enam puluh tigaturusembilan ratus lima belasdua juta delapan ratus empat puluh limapuluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas: belanja barang pakai habis sebesar rp128. (seratus dua puluh delapan miliar lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuhdua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh duadua ratus empat juta sembilan belasseratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), belanja sewa gedung dan bangunan sebesar rp7. (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta sembilan38. (tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar rp3. (tiga miliar tujuhlima juta empat ratussatu juta tigasebesar rp25. (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus duenam puluh tujuh juta delapanenam puluh juta0. (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam0. (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus0. (lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas: belanja modal tanah persil sebesar rp26. (dua puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus2. (lima puluh dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu duadua ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas: belanja modal alat kantor sebesar rp986. (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), belanja modal alat rumah tangga sebesar rp3. (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembil5. (sembilan ratus delapan puluh lima juta tujuh2. (tujuh ratus dua juta tiga3. (tiga belas miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas: belanja modal alat kedokteran sebesar rp8. (delapan miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan belanja modal alat kesehatan umum sebesar rp5. (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dubelas juta seratus tiga puluh duanam juta seratus sembilan puluh tujuhalinan sesuai dengan aslinya a.n. kab. ntul sekretaris daerah kabupaten bantul, semen pemerintahan kena bagian hukum suparman, sip. hum nipkinerja perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah, bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu diatur pedoman pelaksanaoperasional pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya disebuperangkat daerah, bupati membentuk tim evaluasi kinerja yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada beranggotakan dari unsurbagian organisasi, dan bagian administrasi pemerintahan desa. evaluasi kinerja juga dapat dilakukan secara sederhana. evaluasi kinerja yang dilakukan secara sederhana sebagaimana dimaksud pada dalam hal terjadi bencana alam dan bencana non alam yang mengakibatkan kriteria sub kriteria tidak bisa dilakukan penilaian sebagaimana mestinya, dan atau perubahan regulasi kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah yang menyebabkan kriteria sub kriteria tidak bisa dilakukan penilaian sebagaimana mestinya. penetapan kriteria sub kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan oleh sekretaris daerah kabupaten bantul. ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja secara sederhagustus mega teman ann xb kepala bagian hukum sekretaris daerah kabupaten bantul, tie ten ttd kapanewon:dan|a. tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan fasilitasi ketepatan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan. mama logo dinas badan inspektorat daerah sekretariat dprd sekretariat daerahpenyerapan anggaran belanja langsung per triwulan, b.realisasi kegiatan fisik, realisasi keuangan,tindak lanjut hasil man gsmamsar fog alokasi nilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja sederhana triwulan sampai dengan triwulan iti), dan ketepatan waktu penyusunan rockketepatan waktu penyusunan dokumen evaluasi hasil senja perangkat daerah, tindak lanjut hasil| pemeriksaan, dan laporan aset per| triwulan. semana alokasinilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja triwulan adalah kapanewon perencanaan la. ketepatan waktu dokumen perencanaan senja perubahan), dan ketepatan waktu penyusunan rock sesuai apbd perubahan. pelaksanaan la. realisasi kegiatan fisik, realisasi keuangan, penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan, revisi dpa: dan pengumuman rup dalam sirup. pelaporan |a.indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil senja, capaian iku dalam sistem akuntabilitas kinerja, nilaiikm, dan fasilitasi capaian realisasi apb kalurahan. evaluasi |a. evaluasi skip: dan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya. dinas badan inspektorat daerah sekretariat dprd sekretariat daerah perencanaan a.ketepatan waktu dokumen perencanaan senja p), dan b.ketepatan waktu penyusunan rock sesuai apbd perubahan, d.revisi dpa, dan pengumuman rup dalam sirup. pelaporan |a. ketepatanevaluasi hasil senja, capaian iku dalam sistem akuntabilitas kinerja, dan nilai ikm. evaluasi |a. evaluasi skip: dan hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya. camat, dan ketepatan waktu penyusunan rock sesuai apbd perubahanakuntabilitas kinerja, ketepatan waktu penyusunan dokumen evaluasi hasil senja perangkat daerah, laporan aset per triwulan: dan laporan barang persediaan. evaluasi |a. evaluasi skip: dan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya. gamerssistem aplikasi dilaksanakan jika aplikasi bisa digunakan. apabila aplikasi belum bisa yang mendapatkan penghargaan prestasi tingkat nasional dan internasional,aje ketepatan waktu dokumen perencanaan benar dan dokumen perencanaan tepat waktu, renstra, senja). dokumen perencanaan benar tapiselesai, penyusunan rock. dilaksanakan maksimal hari kalender setelah apbd disahkan, penyusunan rock selesai dilaksanakan hari s d hari kalender setelah apbd disahkan, dan penyusunan rock selesai dilaksanakan hari setelah apbd disahkan. maa realisasi kegiatan fisik deviasi yo, (deviasi realisasi fisik deviasi antara s d dan dibandingkan target). deviasipenyerapan anggaran ketepatan penyerapan anggaran belanja langsung per mencapai y6, triwulan (pencairan ketepatan penyerapan anggaran surat perintah mencapai s d y6, pencairan dana sp2d). |cvisi dokumen tidak ada revisi dokumen pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran (belanja dpa). langsung)ama laporan realisasi fisik laporan realisasi fisik dan dan keuangan melalui keuangan disampaikan sampakinerja dalam sistem sampai dengan eselon akuntabilitas kinerja. disampaikan sampai dengan tanggal bulantriwulan. sampai.: pengisian pelaporan pelaporan proses pengadaan pengadaan barang dan barang dan jasa dalam aplikasi jasa dalam aplikasi. disampaikan sampai dengan |a. evaluasi hasil senja disampaikan ketepatan waktu lengkap sampai dengan tanggal penyampaian evaluasi setelah triwulan berakhir, hasil senja. evaluasi hasil senja disampaikan90y6 s.d cc. penyelesaian tlh sebesar s.d yo, penyelesaian tlh sebesar 70y6 s.d dan penyelesaian tlh dibawah yo. fasilitasi ketepatan laporan pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan. ketepatan pelaporan |(a. pelaporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan realisasi apb kalurahan disampaikan pelaksanaan sampai dengan tanggal maret, apb kalurahan pelaporan pertanggungjawaban tahun anggaran realisasi pelaksanaan sebelumnya apb kalurahan disampaikan lebih peraturan dari tanggal maret sampai kalurahan tentang dengan tanggal april, dan laporan cc. pelaporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb kalurahan). apb kalurahan disampaikan lebih dari tanggal april. ketepatan pelaporan |a. pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan kalurahan lpp kal disampaikan kalurahan lpp kal). sampai dengan tanggal maret, b.maret sampai dengan tanggal april, dan cc. dilaksanakan penyusunan rock. maksimal hari kalender setelah apbd disahkan,jenasah penyerapan ketepatan penyerapan anggaran anggaran belanja mencapai y6, langsung per ketepatan penyerapan anggaran triwulan (pencairan mencapai s d sp2d)alisasi kegiatan deviasi yo, fisik (deviasi deviasi antara s d 10y6, dan realisasi fisik deviasi dibandingkan target). kriteriarevisi dokumen tidak ada revisi dokumen pelaksanaan pelaksanaan anggaran, anggaranelaporan proses pengadaan pengadaan barang barang dan jasa dalam aplikasi dan jasa dalam disampaikan sampai dengan aplikasi.| evaluasi hasil senja disampaikan ketepatan waktu lengkap sampai dengan tanggal penyampaian setelah triwulan berakhir, evaluasi hasil evaluasi hasil senja disampaikan senja. lengkap setelah tanggal dengan tanggal setelah triwulan berakhir: dan kriteria evaluasi hasil senja disampaikan lengkap setelah tanggal setelah triwulan berakhir. pama tindak lanjut hasil penyelesaian tlh sebesar pemeriksaan. 100v6, penyelesaian tlh sebesar s.d penyelesaian tlh sebesar s.d yo, penyelesaian tlh sebesar 70y6 s.d dan penyelesaian tlh dibawah bupati bantul, abdul halim muslimkriteria asem ketepatan waktumaksimal penyusunan hari kalender setelah apbd disahkan, rock sesuai penyusunan rock dilaksanakan hari apbd s d hari kalender setelah apbd perubahan. disahkan,210y6. fisik dibandingkan target). kriteria realisasi deviasi yo, keuangan deviasi antara s d 10y6o, dan (deviasi realisasi deviasi 210y6. keuangan dibandingkan target). penyerapan ketepatan penyerapan anggaran mencapai anggaran y0, belanja ketepatan penyerapan anggaran mencapai langsung per s d yo, triwulan ketepatan penyerapan anggaran mencapaitidak ada revisi dokumen pelaksanaan pelaksanaan anggaran, anggaran.ngumuman rup lengkap diumumkan pada tanggal rencana umum desember tahun anggaran sebelumnya, pengadaan rup) rup lengkap diumumkan s d tanggal dalam sirup. desember tahun anggaran sebelumnya, rup lengkap diumumkan s d tanggal desember tahun anggaran sebelumnya, rup lengkap diumumkan s d tanggal januari tahun anggaran berjalan, dan kriteria rup lengkap diumumkan setelah tanggal aaa laporan laporan realisasi fisik dan keuangan realisasi fisik disampaikan sampai dengan tanggal dan keuangan bulan berikutnya, danper |a. laporan aset disampaikan sampai dengan triwulan.,|riteriaevaluasi hasil senja disampaikan setelah organisasi tanggal sampai dengan tanggal setelah sesuai triwulan berakhir: dan evaluasi hasil |c. evaluasi hasil senja disampaikan setelah senja. tanggal setelah triwulan berakhir. capaian capaian indikator kinerja s d indikator capaian indikator kinerja s d kinerja cc. capaian indikator kinerja s d y6fasilitasi realisasi penyerapan anggaran mencapai ketepatan y0, capaian realisasi |b. realisasi penyerapan anggaran mencapai apb kalurahan. s d yo, realisasi penyerapan anggaran mencapai| s a 70y0, kriteria realisasi penyerapan anggaran mencapai| s d x60y6, dan realisasi penyerapan anggaran mencapai 50y0. hasil tidak ada temuan dalam laporan hasil pemeriksaan pemeriksaan,. tindaklanjut penyelesaian tlh sebesar hasil penyelesaian tlh sebesar 90y6 s d 100y6, pemeriksaan penyelesaian tlh sebesar s d 90y6, penyelesaian tlh sebesar yyo s d dan penyelesaian tlh dibawah dinas badan inspektorat daerah sekretariat dprd sekretariat daerah kriteria ketepatan waktu |a.la. penyusunan rock dilaksanakan maksimal penyusunan hari kalender setelah apbd disahkan, rock sesuai |b. penyusunan rock dilaksanakan hari| apbd s d hari kalender setelah apbd disahkan, perubahan.fisik dibandingkan target). realisasi deviasi yo, keuangan deviasi antara s d 10y6o, dan (deviasi realisasi deviasi keuangan dibandingkan target). kriteria penyerapan ketepatan penyerapan anggaran mencapai2 anggaran belanja y0, langsung per ketepatan penyerapan anggaran mencapai triwulan s d yo, (pencairan ketepatan penyerapan anggaran mencapai sp2d). s a 80y0,|a. tidak ada revisi aj, pelaksanaan revisi dpa dilakukan kali, anggaran revisi dpa dilakukan kali, revisi dpa dilakukan kali, dan revisi dpa dilakukan lebih dari kali. pengumuman rup lengkap merumuskan pada tanggal rencana umum desember tahun anggaran sebelumnya, pengadaan rup) |b. rup lengkap merumuskan s d tanggal dalam sirup. desember tahun anggaran sebelumnya, cc. rup lengkap merumuskan s d tanggal desember tahun anggaran sebelumnya, rup lengkap merumuskan s d tanggal januari tahun anggaran berjalan, dan rup lengkap merumuskan setelah tanggal bulan januari tahun anggaran berjalan. aja ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan laporan realisasi disampaikan sampai dengan tanggal fisik dan bulan berikutnya, dan keuangan laporan realisasi fisik dan keuangan melalui sim. disampaikan setelah tanggal bulan berikutnya. laporan aset per| laporan aset disampaikan sampai dengan kriteria sub|dan organisasi evaluasi hasil senja disampaikan setelah sesuai tanggal setelah triwulan berakhir. evaluasi hasil senja. kriteria capaian capaian indikator kinerja s d indikator capaian indikator kinerja s d 91y6, kinerja cc. capaian indikator kinerja s d yo. hasil hasil pemeriksaan tidak ada temuan, pemeriksaan.kriteria dalam lhp terdapat pengembalian penyetoran uang barang kas negara daerah. tindak lanjut penyelesaian tlh sebesar hasil penyelesaian tlh sebesar 90y6 s.d 100y6, pemeriksaan. penyelesaian tlh sebesar s.d yo, penyelesaian tlh sebesar 70y6 s.d 80y6o, dan penyelesaian tlh dibawahmasukan, saran (a. masukan, saran pertimbangan, pertimbangan, kajian, telaahan sesuai bidangnya kajian, telaahan lebih dari buah setiap bulannya, sesuai bidangnya |(b. masukan, saran pertimbangan, yang disampaikan kajian, telaahan sesuai bidangnya kepada bupati, sebanyak sampai dengan buah dengan tembusan setiap bulannya, sekretaris daerah |(la. masukan, saran pertimbangan, saran kajian, telaahan sesuai bidangnya pertimbangan, yang dapat menjawab kajian, telaahan. permasalahan terkini, didukung dengan data yang valid dan sesuai dengan tata naskah dinas, kriteria sub. maksimal hari kalender setelah pelaksanaan bintik, penyusunan rock pelaksanaan? hari s d hari kalender setelah pelaksanaan bintik: dan cc. penyusunan rock dilaksanakan hari setelah pelaksanaan bintiksampais.d cc. penyelesaian tlh sebesar s.d yo, penyelesaian tlh sebesar s.d dan penyelesaian tlh dibawah laporan aset perl|a.kriteria aam maksimal hari kalender setelah sesuai apbd apbd disahkan, perubahan.sampai kinerja dalam dengan eselon disampaikan sistemdengan tanggallaporan aset per| laporan aset disampaikan sampai triwulan.disampaikan sampai dengan tanggal bulan berikutnya, kriteria laporan barang persediaan disampaikan sampai dengtindak lanjut hasil penyelesaian tlh sebesar pemeriksaan. penyelesaian tlh sebesar s.d penyelesaian tlh sebesar 80vo s.d 9oyo, penyelesaian tlh sebesar 70v6o s.d 80y0, dan penyelesaian tlh dibawah bupati bantul, ttd abdul halim muslim |
daya bupati katingan provinsi kalimantan tengahrizinan dan non perizinan berbasis e izlayanan perizinan dan non perizinan berbasis e izieyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, page raj memutuskan: menetapkan peraturan bupatitatiberbasis e izin perizinan berbasis e izinge 30ofberbasis e izinberbasis e izin perizinan, data realisasi penerbitan perizinan dan non online tracking system), dan page perizinan berbasis e izin bagian kesatu penyelenggara penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis e izin dilaksanakan oleh dinas. dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis e izin perizinan berbasis e izin sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bagian kedua bad hak akses pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis e izin age 50f berbasis e izinberbasis e izin tanpa menggunakan hak akses. bagian keempat pelayanan perizinan berbasis e izin pemohon yang telah memiliki hak akses dapat mengajukan permohonan perizinan berbasis e izin pada portal pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis e izi(front office) sesuai jenis perizinannya. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada tim teknis perizinan. tim teknis melakukan tinjauan lapangan terhadap jenis perizinan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. terhadap jenis perizinan yang dilakukan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalampage verifikasi terhadap dokumen permohonan dan hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan olehdalamberbasis e izin. penetapan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk penandatanganan dokumen izin secara elektronik dengan cara memberikan orberbasis e izin. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan selambat lambatnya (tiga) hari kerja sejak permohonan izin ditetapkan atau ditolak. (l) berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pemohon dapat mengambil dokumen izin kantor dinas. pengambilan dokumen izin dilakukan dengan menunjukan nomor pendaftaran dan dokumen asli persyaratan permohonan izin kepada petugas pelayananpembayaran retribusi (l)berdasarkan skr sebagaimana dimaksud pada pemohon membayar retribusi sesuai tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. ker page bagian keenam(l)tanda tangan digital pada transaksi elektronikn izibab ketentuan lain lain (l)berbasis izin, wajib disesuaikan setelah diundangkan peraturan bupati ini. page bua baaaaaauawaaaawawaaaww "ya bupati katingan, nuno n' cpu rias tan diundangkan asongan pada tanggal dum sek eat baris kabupaten $ringan, (serang uap mus berita daerah kabupaten katingan tahun nomor tan page lm lampiranalur proses pelayanan perizinan berbasis e izin peluang brand seksi teens keraahilang petugas penyerahan sel ikat pen nan petugas sack office kep3a dinas sehrelans dinas yan katingan, en, &)j pelik nganeepanas page tenaga kan pen pun |
linyang sudah ditetapkan berdasarkan perkembangan keadawajiban penerima beasiswamenandatangani berkas yang telah disiapkan oleh tim dan melengkapi kembali persyaratan administrasi jika dinyatakan kurang lengkap. penerima beasiswa wajib mentaati dan mengikuti tata cara pemberian beasiswa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. penerima beasiswa wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan beasiswa sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. antara bab dan bab xii disisipkan (dua) bab, yakni bab ixa dan bab ixb sehingga berbunyi sebagai berikut: bab ixa sanksi administrasi penerima bantuan sosial pendidikan beasiswa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berat. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada berupa pemberhentian pemberian bantuan sosial pendidikan beasiswa. bab ixb ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, pemberian bantuan sosial pendidikan beasiswa yang sudah disalurkan tahun anggaran wajib mengikuti aturan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan beasiswa# pada tanggal, duu bupati katingan, aw) ima sakariyas diundangkan asongan pada tanggal, kabupaten katingan, nikodemos berita daerah kabupaten katingan tahun nomor |
terimdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati katingan, menimbang :a. bahwafungsi diselenggarakan oleh urusan pemerintahan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia:kepegawaian dimaksudperlu dirubah karena. bahwa ketentudiubah sehingga berbunyi sebagai berikut sub bidang pensiun dan kesejahteraan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan memproses usul pensiun dan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan pegawai dibidang sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat, kerohanian, olahraga, seni dan budaya serta kesejahteraan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang pensiun dan kesejahteraan pegawai menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil daerah dengan hak pensiun bagi pegawai negeri sipil daerah yang mencapai batas usia pensiun, cacat karena dinas, tewas dan meninggal dunia, penyiapan bahan usulv a atas, penyiapan bahanii d kebawah: penyajian data pegawai yang pensiun, mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan: penyiapan bahan dan fasilitasi pengelolaan kesejahteraan pegawai dibidang sumberdaya manusia, dan pelayanan masyarakat penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan mental dan kerohanian asn, penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan olahraga, seni dan budaya asn, il. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya: untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang pensiun dan kesejahteraan mempunyai uraian tugas merencanakan dan menyusun program kerja sub bidang pensiun dan kesejahteraan pegawai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari harpensiun dan kesejahteraan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten katingan, menyiapkan bahan data informasi terkait dengan data pegawai yang pensiun dan upaya fasilitasi kesejahteraan cons pns memproses administrasi usulan kartu pegawai, aspen, akses, kartu isteri dan kartu suami, bapertarum, gelar tanda jasa dan kehormatan serta penghargaan lainya kepada pegawai negeri sipil, mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan, menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengelolaan kesejahteraan pegawai dibidang sumberdaya manusia, dan pelayanan masyarakat, menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan mental dan kerohanian asn, menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan olahraga, seni dan budaya asn, il. melakukan koordinasi dengan dinas instansi unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas, membagi tugas kerja pelaksana agar semua tugas terbagi habis dan berjalan lancar: mengoreksi hasil kerja pelaksana atau setiap draft yang akan diajukan kepada atasan, oo. menilai prestasi kerja pelaksana sub bidang pensiun dan kesejahteraan untuk bahan penetapan skp, menginventarisasi permasalahan permasalahan yang ada serta memberi saran pertimbangan kepada atasan untuk pemecahan masalah: melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan pimpinan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang#bupatinkatingan, sak nun diundangkan asongan pada tanggal, puu sekretaris daerah . kab fat katingan, nikodemos nyi berita daerah kabupaten katingan tahun nomor |
tdssistem integrasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten katingan bupati katinganggunaan sistem integrasi perencanaan pembangunan daerahge jdih.katingankab.go.idkatingan, memutuskan menetapkan peraturan bupati katingan tentang penerapan sistem integrasi perencanaan pembangunan daer pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten katingan bupati adalah bupati katperangkat daerah yang selanjutnya disingkat adalah unittingan. kepala bappelitbang adalah kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan kabupaten kati misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada ipjp nasional dan ipjp provinsi kalimantan teng misi dan program bupati katingan dan penyusunannya berpedoman pada ipjp kabupaten katingan dengan memperhatikan rpm nasional, rpm provinsi kalimantan tengah. page 3of jdih.katingankab.go.idmasyarakat ad perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunpage jdih.katingankabol jasa fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraatinganpage 50f jdih.katingankab.go.idistem planning mengatur penyampaian usulan kegiatan, pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan dana penetapan rencana kegiatan. bab iii pengolahppelitbang sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi planning, kepala bidang perencanaan pembangunan dan anggaran pada bappelitbang selaku administrator aplikasi planning sebagai penanggungjawab teknis aplikasi planning. administrator pusat aplikasi planningplanning,keamanan aplikasi, dan penanganan permasalahan dan keluhan dari aplikasi planning. administrator pusat planning sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh tim pengelola aplikasi planning super admin, admin bidang. tim teknis dan tim pendamping aplikasipage 60f jdih.katingankab.go.idkatingan, dprd kabupaten katingan, perangkat daerah kecamatan, akademis, dunia usaha: komunikasi: danberikut pengguna internal, terdiri dari bupati katingan, perangkat daerah dan kecamatan. pengguna eksternal, terdiri dari dprd kabupaten katingan, akademisi,mengakses aplikasi planning melalui perangkat daerah dan kecamatan terintegrasi dengan proses musrenbang. bagian ketiga pengelolaan sistem planning paragraf skpd pengelolaan aplikasi planning pada sold dilaksanakan dengan ketentuan sekretariat bidang yang menangani perencanaan pada sold mengelola aplikasi planning. sekretaris sold dan atau kepala bagian yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi planning. kepala sub bagian perencanaan perangkat daerah selaku administrator perangkat daerah. tanggungjawab administrator perangkat daerah yaitu mengkoordinasi pengelolaan aplikasi planning lingkup perangkat daerah.page jdih.katingankab.go.idlitbang. surat perintah surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada bappelitbang kabupaten katingan pada permulaan proses perencanaan tahunan. tim pengelola planning pada perangkat daerah dan kecamat: musrenbang kecamatan, forum gabungan perangkat daerah, musrenbang kabupaten, rkd. paragraf tahapankatingadengan peraturan page 80of jdih.katingankab.go.id penanggung, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawaiembalian keputusan peta rancangan foto atau sejenisnya, huruf angka tanda kode akses,, administrator aplikasiatingan, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum,,musrenbang kabupaten serta usulan eksternal,katingan, mengesahkan usulan senja awal menjadi senja akhir. page jdih.katingankab.go.id pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses musrenbang kecamatan dan kabupaten. penyampaian usulan kegiatan hasil reses dprd input dalam aplikasi planning oleh admin, admin kecamatan dan perangkat daerahkatingan, tahap kesatu, yaitu verifikasi usulan hasil musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten untuk menguji ketetapterhadap usulan dengan nomenklatur dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kabupaten katinganpage 10of jdih.katingankab.go.id kesesuaianpenanggungjawab sektor adalah sekretaris pada bappelitbang selaku koordinator administrator bidang. masing masing kepala bidang bappe yang ditugaskan menjadi mitra perangkat daerahplanning. bab pendampingan seleksibappepage jdih.katingankab.go.id bab vii pengendalian evaluasi kepala bappeya, memerintahkan pengundangan peraturan kanan pati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten ditetapkan asongan pada september pangan diundang kan di kanon gan "mang! note daerah kabupaten katingan, oa! #berbeda nata rah kabupaten katingan tahun nomor page jdih.katingankab.go.id |
dangterdapat ketidaksesuaian dalam penetapan besaran dana desa bagi beberapa desa sebagaimana tercantum dalamkabupaten katingan tahun anggaran menyesuaikan dengan perubahan anggaroktober bupati katingan, "sg uk rias diundangkan asongan pada tanggal oktober sah .seks stars daerah kabur gan, nikodemos berita daerah kabupaten katingan tahun nomor kkeebkkkk ekkbbkkkkbkkkkkkkekkkkkehh eee seeekkbkkkkekkkkhpehkbkkeek bee aaa kekkkkbkkkkkkkkkkkekhi pekkebekkeekkkheekeai mere were mana kanan saran hee bian taat atas sas deep pen nadi tan aan bee age nan manan enam nnaraae latin men aaaaaa never aan poo ppp der nanakankananna bank nnn anak kann kan ara kanan ara ran ann ber ann aneaener nina rae nan kanan nan lamaran nun nana nan pet rei bee cet beres, ar! ann nana ali pee bole nan aran matan ana #beletainlelel lalelafelelelstelele ala ala nnanarnraran nan bai weeks sia jalooelelelajalsfaaalejsfelelassisjejaioja ria uns hesaslsss lada men . jaesjelatajalajaja tiga asing dena tn: fee eeee pepe peni tan bini peer eee ban san buana nan nnsgnanannn ann ito kerrii tetbrtia pet akan ana nan san annan arah ana ana bnn akan ann naan nan nan nnnneenen belas knp pan be) angin del potter da menennngnn nnn mana kanan rbn bengabanarbnaabbni deni tenis bena front mad ded dan! dsa melani nesnnaran tai lekbabkbeepkesehbbbhb bpk kabah bel hkb babel hhe rekor eke ketek tpt rai ber ang nan snn aan nani pep berger bek peer mri cek fee gek ten png ten dan ferrer ber aan anang efek erke eee ree ear tani tnnneaeaenneereran tan 2eee eee ato tas sisi bebhbhkbbhkbhbbhkklebkkkkekebhi man fee keke kei keke leak ebkkklkskt dop gie sah 24922294243332332n92ni sab member bek eka cek ana: sis der rpp pee kek dapat nan ann ana nan aan ana sas erg oem 13341739229293423331235tk 2eb bek teh eeb beb kep ebbekahal tan nnn nnnnnanngannnngg oki nan naa lee pen ten tan eeererere were were #kokbekkb kes kkk babak ea) eeeeee seb lee nan naa nan nan :eb 2ekk cake aa: per nan tanaman ran tni anung 223i bekkkkkkekkbekkkekkkeekk fee ereekereeeee raha eeeeee 2kekkkkebkkk nan nan nan sennaeren 2an abi ads peta bebekeekebbekbek bkk bkl nan narrrrran debhketehesekepek eee peta debketehkobebee peka bek hebes han head ikke nan yan ani aan ddr pare per rea epa rar sia0110011411440112311221aa.: ti green: dekan tee efek kerap were prerepre rar were efeereii ter dgn dana cu: dea tkkakkekbekekh jali pep nan nan peekabeeakh era pak merek ferre jan dan epoch aa: hee tiba ann kanan nana ani aaa kanker kena ttattntatnnaar mana ana nan . lek baka man nnn becbkttebemtebetkeibatli nee pan berbekal ban referee bkk sek nanti ppp terbpeomk bal enda bkn ngan nina na: ana nan: peer ena deer pepe pepe thakur dans3 san, fee sada pee heh pan sana hai per din nga nigam nda nada kena ana ppp pep tenketttt ekp era rpp llteeeee telah khas nan nang kek eak kak a nan fekperk speaker baki ada ali jan anna nan bekkkkehekkekakeh kek fee kel eeee 'eeee melani kel ele lele teeefeffeffeep anno lo. sasa khhbhh laga dda daa knee tut riki keke bea eef eee aan pfefpreepefere mereka era aaa aaa bia yaaa ayah tee eee fee eeeeeeleeee fefeefeeeeef referer kan bad aha eka papa dada dada peka bae han eeee eeeeee tee diana naa aan man ara taat ata iebeseceeefeeef fee ireefeft agama, lee laa efefef fee eee adaa, fekfeefefefeefe aaa ate bernie free ersten kerah 2ofi adaa ter fee kiki ketkeeeekfkepefkre eekekeefekepeeeet nano nan nun aan rnu ann) koko titi ara baba baba anda dar teeneen ever efeeeeefefeeef keer fer fee pd: fekefeeepeerepeee per maan siti nun kerang ter ekaekkpeni ng. pine bra said iii ita ta! rei daa gene kotak rek perdre per ertreerrer tere aaa 'rrr (as eeeeee eeee afeeee nan eeeeee (eren ker rrr tea fera hee eee hbd abd cet erkrrrrrer were teefefeeefefeeereeeferee (feefeeeeer tee eketeteee teeeeeffereefeefe mabuk kokoh tee eeeeee fee eekepeeeefekeeeeeeeereeee fekefelekeeeeeeeee efek fee eeeeee ebkterte eeeeee eeeeee afeeee fee tfefefeee eeeeee eeeeeeeee 'eefefeeeeeeeeee pefeferpeeepeee were "ef feeffefefee dala were pole sala iia fee err here erh fee 'eeeeee jek fefeeeeee trek iain rr ekekrrre rek feeefeeee enekefeferfeeeeererer eeeeee fee were tek etekefeefpefeeefee feeeeeepefeferfefeepep eeeeee eeeeee fee hama eeeeee pep eeeeee eef eeeeee f$@5eeee jak bkkkkbkkkkkkhkbekkl gi. tee eepbekeepe fee eefeefeeeeeeeei cefrekekeeepereree eli kkk fee eeeeee: efek rekor eee kekeeeeee eterekke per tee fee eefefeefeee amir eeeeee keke eee eeeeee asdasda ere peter ekk efefeereeperefef free fee bee rea ekk err ekr fee bee kanan keke kerekepeteeeefe sia naa feelekeker ella efeefefefefeeeeeeeee ben ren oleh erk deeoekeeea cpi pake cal barisan are broke ecerkkeefeefkrra 'eeee eeeeee referee ere ekp phi eeekeeeeeeefereee amma ereeeben eeeeee lele tepi hop feeeeeeereeefefpeeer fee eee ema keke fee ecerkere kel daa aaa med ark di. mei kkr epeeekekeeeeepa pre an efefef sila laa aha tani sada tim kanan ever kep eeeeee ebi nennare ran ter anan adil keke eeeeee nan maan hanan ban ika anand nene nnn nern nene nan babi kab kkn nono kan donna kanak kanan nneerikean anak innnnanennnn ara aan ane anan sang anie ite mit kta tam boa akankah ntt mania ordo alat area: jai (dd dai aia eee eeee tee were are rei una ula manga en: knoesenperel rppnpgnan hee bun maa adik kiki daan na. eat tata memanen jo. peti referee fee tienne kakek ere ng. tirta tetap tepetatet antar tiara maa eri rep aah pena jan ini aaa upon sesi |. fee efek none nan kngggaddaggggng ngga: ananda apa ktt eeeefeefefeeeee adaa eee rana png daan menenientanini retret tren eren eee miri ira eeeeee fee fee per feri pen bee eeee efek referee sia bai ekkekeek ekkkkkh per tani kanan na. kek three tee snn ferr 11uni iri ehi ala sala lele laa lelefele lele female lala bah (eksis lea peti tar 11an mpobkobhkkbkbkkkkbhkhlbblbbhbhhbbk nan nan nnnnnnnnnggia lets ban aaa aaa nan pelek pan ann nan ann barkeakapberaprar player aaa rea elemen "pbkbrebebpa ea tan jalanan sr5 in free 2k.p hima 29da kel kssperepblakkprp rr: kakek enaenkhbrrrk keke eka kek tarian akan terr were were bra ber a9: kbr n n eebbbbhhhhkakr keke sarana sang bei ber sta kan aaa www |
ttu bupati katingan provinsi kalimantan tengah peraturan bupati katingan nomor tahun tentang pedoman dan penganggaran pemilihan kepala desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati katingan, menimbang bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa kabupaten katingan berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang desa dan peraturan daerah kabupaten katingan nomor tahun tentang pemilihan kepala desa, pemerintah daerah kabupaten kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak: bahwa pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak wilayah kabupaten katingan perlu dibuat pedoman pemilihan kepala desa, cc. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatas, perlu ditrdoman penganggaran pemilihan kepala desa. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati katingann pemungutan suara, selanjutnya disingkat kpps adalah kelompok yang melaksanakan pemungutan suara tps. bab ruang lingkup pemilihan kepala desa ruang lingkup pedoman pemilihan kepala desa adalah kepanitiaan, hak memilih dan dipilih, pendaftaran pemilih biaya pemilihan, pendaftaran, penjaringan, penyaringan, penetapan calon kepala desa dan penetapan nomor urut, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, panitia pengawasan, pengawasan pembinaan dan penyelesaian permasalahan, dan penetapan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih dan masa jabatan kepala desa, dan penganggaran. pedoman format tata naskah dinas pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati iniuntuk mendukung dan membantu pelaksanaan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa dapat membentuk ppp, kpps. susunan panitia pemilihan kepala desa terdiri dari: ketua, merangkap anggota, sekretaris, merangkap anggota, dan anggota, yang jumlahsementara maupun daftar tetap pemilih, melaksanakan pemilihan calon kepala desa, mengusulkan biaya pemilihan sesuai dengan anggaran yang tersedia, menetapkan calon kepala desa, dan membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon kepala desa kepada bpd, sara 'membentuk ppp, membentuk kppspanitia pemilihan kepala desa harus bersikap netral, adil, jujur, dan tidak memihak. ppp sebagaimana dimaksud dibentuk oleh panitia pemilihan kepala desa dengan keputusan. ppp mempunyai tugas melakukan pendataan pendaftaran verifikasi validasi data pemilih desa. kpps sebagaimana dimaksud dalam dibentuk oleh panitia pemilihan kepala desa dengan keputusan paling lambat (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. kpps mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan kepala desa tps, pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa:keterangan lain yang sah. dalam hal seseorang belum memiliki kartu tanda penduduk ktp), dapat ditetapkan sebagai pemilih sepanjang tercatat dalam daftar kartu keluarga kk), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit ibukota kabupaten katingan, bebas narkoba, yang buktikan dengan surat bebas narkoba dari kepolisian, kedua bukti lain yang tanggal pengeluarannya penerbitannya paling awal. pegawai negeri dankabupaten katingan, pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan izin yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk. bagi perangkatbagi anggota tni polri dan pegawai negeri sipil diluar pemerintah kabupaten katingan, maka pengaturan tentang pemberian persetujuan izin mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan. tenaga honorer yang terpilih menjadi kepala desa maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari tenaga honorer. apabila perangkat desa sebagaimana dimaksud huruf tersebut diatas terpilihmohonan cuti non aktif dimaksud ditujukan kepada camat dan selanjutnya setelah kepala desa yang bersangkutan cuti non aktif, maka camat menunjuk sekretaris desa atau perangkat desa lainnya sebagai pelaksana harian plh). bab pendaftaran pemilih dan biaya pemilihanditetapkan olehsetelah daftar pemilih tambahan ditetapkansetelah rapat penelitian sebagaimana dimaksud padlainnya dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan lagi. bab pendaftaran, penjaringan, penyaringan, penetapan calon kepala desa dan penentuan nomor urut. calon kepala desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud padaserta pada tempat tempat lain yang dianggap strategis. eau pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud padbakal calon kepala desa mendaftar kepada panitia pemilihan dengan menyerahkan berkas lamaran dan. berkas lamaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada dibuat rangkap (empat) yang masing masing terdiri dari: surat permoh6. , , pas foto berwarna ukuran sebanyak (tiga) lembar, fotokopi ktpdari kepala desa, surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit ibu kota kabupaten katingan, surat keterangan catatan kepolisian sick) polres, surat bebas narkoba dari polres6. , , surat pernyataan kesediaan menjadi menjadi calon kepala desa, bermaterai rp6. , :materai rp6. , , dan dihampiri surat keterangan dari pengadilan, il.materai rp6. , ,6. surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan kepala desa, bermaterai rp6. , : oo.bermaterai rp6. , ,surat ijin dari camat bagi kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri untuk periode kedua, surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan anggota bpd, yang dibuat rangkap (tiga) masing masing bermaterai rp6. yang digunakan untuk: rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa, rangkap kedua diteruskan kepada camat untuk diproses pemberhentiannya oleh bupati dengan dihampiri berita acara musyawarah bpd untuk mengusulkan pengganti antar waktu dan berita acara dimaksud telah dituangkan dalam keputusan bpd tentang pengganti antar waktu, rangkap ketiga untuk arsip desa, surat ijin dari camat bagi perangkat desa. pendaftaran bakal calon kepala desa, sebagai berikut pendaftaran bakal calon kepala desa dinyatakan ditutup sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan bisa diproses untuk pelaksanaan pemilihan penyaringan bakal calon kepala desa diatur dengan tata tertib panitia pemilihan kepala desa. setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam berita acara penutupan pendaftaran. apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa,, dan selanjutnya bpd melaporkan kepada bupati katingan up. kepala dpmd kabupaten katinganaling lama (delapan) hari sejak pemberitahuan oleh paniti. dalam hal hasil penelitian berkas bakal calon kepala desa yang lolos berkas lebih dari bakal calon, maka dilakukan tahap tambahan yaitu dilakukan seleksi kemampuan akademik bakal calon. sebagaimana dalam seleksi dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa, tingkat desa, panitia pemilihan tingkat kecamatan, dan panitia pemilihan tingkat kabupaten. pelaksanaan seleksi dilakukan terpusat masing masing kecamatan. dan untuk soal seleksi susun oleh panitia kabupaten dengan dengan materi kemampuan dasar, pengetahuan umum, pemerintahan desa.dapat dihadiri oleh calon kepala desa yang berhak dipilih, bpd dan panitia pengawas. dalam hal pemilihan hanya diikuti (satu) calon kepala desa yang berhak dipilih, maka tidak dilaksanakan pengundian nomor sebagaimana dimaksud pada dan calon kepala desa yang berhak dipilih memperoleh nomor urut (satu). bab vii kampanye (l)sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan. kampanye dilakukan seluruh wilayah desa. kampanye dilaksanakan oleh calon kepala desa dan atau tim kampanye(dua) hari, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan debat publik terbuka antar bakal calon kepala desa,, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik,,,menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan atau kelompok masyarakat, sarmerusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala desa, pegawai negeri sipil, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, penjabat kepala desa, dan atau perangkat desa. penjabatpada angkaanitia pemilihanviii,atau dilimpahkan kepada kpps, sebagai tanda surat suara yang sah,.. dalam hal pemilihan hanya diikuti (satu) calon kepala desa yang berhak dipilih, maka dalam kartu suara hanya disediakan (satu) nama dan foto calon kepala desa yang berhak dipilih untuk suara yang mendukung dan (satu) kotak kosong untuk suara yang tidak mendukung. sebuah kotak suarapapan tulis untuk menghitung suara, jumlah kartu suara yang harus disediakan sejumlah daftar pemilih tetap ditambah cadangan (dua koma limaungutan suara, maka ditetapkan tempat pemungutan suara induk dan tempat pemungutan suara tambahan sesuai kebutuhan. tempat pemungutan suara induk diperhanya dipergunakan untuk melaksanakan pemungutan suara. pemungutan suara tempat pemungutan suara induk dan tempat pemungutan suara tambahan dilakukan oleh kpps. proses pelaksanaan pemungutan suara tempat pemungutan suara tambahan sama dengan tempat pemungutan suara induk. sekurang kurangnya (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia pemilihan melalui kppsdiberi nomor urut sesuai nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, alas color (bantalan),,lebih dari (satu) tempat, maka calon kepala desa yang berhak dipilih dapat berada tempat pemungutan suara induk dan pada tempat pemungutan suara tambahan hanya ditempatkan foto yang bersangkuthal pemilihan kepala desa hanya diikuti oleh (satu) calon kepala desa yang berhak dipilih, dan yang bersangkutan berhalangan tetap,saksi tersebut berhak untuk:melaporkan adanya kejanggalan atau kecurangan kepada panitia pengawas kecamatan. saksi sebagaimana dimaksud pada dilarang:, menggunakan atribut calon kepala desa yang berhak dipilih. rapat pemungutan suara pemilihan kepala desa pada tps induk dipimpin oleh ketua panitia pemilihan, sedangkan pada tps: pembukaan, sambutan panitia pemilihan yang disampaikan melalui kpps, cc.lalui kpps mengumumkan tentang: nomor urut dan nama calon kepala desa yang berhak dipilih, jumlah pemilih tetap,. sebelum melaksanakan pemungutan suara, kppsdan mengumumkan jumlah kartu suara yang tersedia. kppstelah cocok maka kppskppssebagaimana dimaksud pada tidak cocok dengan pemilih, maka kpps, bagi. pada tempat pemungutan suara tambahan, penandatanganan berita acara pemungutan suara dilakukan oleh perwakilan panitia pemilihan dan saksi. kotak suara pada tempat pemungutan suara tambahan dikumpulkan tempat pemungutan suara induk. setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara. bab pemungutdalam hal terdapat tempat pemungutan suarainduk. rapat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dengan susunan acara sebagai berikut: pembukaan, penghitungan suara, cc., tanda color tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kotak calon laintanda gambar yang disediakan,blank penghitungan suara, kartu suara dipisahkan dalam: yang berhak dipilih, maka kartu suara dipisahkan dalam: kartu suara sah yang mendukung, kartu suara sah yang tidak mendukung, kartu suara yang mempertanggungjawabkan biaya pemilihan kepada bpd.dan selanjutnya mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada bupati katingan up. kepala bmpd kabupaten katingan melalui camat untuk disahkan, bab pengawasan panitia untuk memfasilitasi guna kelancaran, ketertiban dan keamanan pemilihan kepala desa, dibentuk pengawas panitia pemilihan kepala desa tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. pengawas panitia pemilihan kepala desa tingkat desa adalah bpd, yang berkoordinasi dengan panitia kecamatan dan panitia kabupateengawas panitia sebagaimana dimaksud pada huruf dan kewajiban pengawas panitia sebagaimana dimaksud padaengawas panitia mengkaji setiap pengaduan yang diterima, pengawas panitiaengawas panitiengawas, pengawas panitia,,pada.i penetapan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih dan masa jabatasatu) bulan sejak tanggal berakhirnyaalam hal kepala desa terpilih ditetapkan sebelum berakhirnya mas'a,a.l.kaos kaki dan sepatu fantovel, semua berwarna putih pdu kepala desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. isteri kepala desa yang dilantik memakai seragam resmi pkk. suami kepala desa yang dilantik memakai pakaian sipil lengkap psl). pejabat kepala desa kepala desa yang habis masa jabatannya memakai pakaian sipil lengkap psl).hanya untuk dua kali masa jabatan. bab xiii penganggaran biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak dianggarkan melalui apbd kabupaten katingan, biaya pemilihan kepala desa pengganti antar waktu dianggarkan melalui apb desa, yang melaksanakan pemilihan. biaya pemilihan kepala desa sebagaimana maksud dalam point dianggarkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten katingan. biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam point yang dianggarkan berupa kotak suara, surat suara, pelipatan surat suara, penyortiran, packing logistik, baliho, honor panitia, honor pendeta pemilih, honor kpps dan biaya operasional. biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada honor panitia dianggarkan maksimal rp850. honor pendeta pemilih maksimal rp500. dan honor kpps maksimal rp500. disesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah. biaya pelipatan surat suara dianggarkan maksimal rp150, satu lembar surat suara, dan biaya sortir dianggarkan maksimal rp100, satu lembar. pelaksanaan sebagaimana dilakukan oleh petugas yang dibuatkan surat keputusan kepala dinas dan surat keputusan oleh bupati dengan melibatkan staf dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta tenaga dari luar dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. bab xiv standar surat suara surat suara dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan standar pemerintah daerah yaitu kertas surat suara dengan berat minimal gram, kertas surat suara dengan ukuran mm), kertas surat suara cetak berwarna, kertas surat suara tercetak gambar sampul, gambar foto calon kepala desa, nomor urut calon kepala desa, nama calan kepala desa. format bentuk standar surat suaramilihan keper tanggal november yas ea: bupati katingan, safari yas diundangkan asongan ttl pada tanggal ovwbet seks daerah kab katingan, nikopenganggaran pemilihan kepala desa tata naskah dinas panitia pemilihan kepala desa kop surat selengkapnya sebagai berikut panitia pemilihan kepala desa kabupaten katingan kepada nomor uessss peter maa yor5 oke veeveennepenayaansasan sifat perihal memesona nana panitia pemilihan kepala desa desa . kecamatan . kabupaten katingan pemilihan kepala desa dea. ersrwaoniosasoresosn ketua, kabupaten katingan tahunbaris keempat kecamatan baris kelima kabupaten katingan baris keenam tahunecamatan 2isssssiroisososvassss kabupaten katingan tahununtuk pemilih panitia pemilihan kepala desa pes sen rasa kecamatan . kabupaten katingan tanda bukti pendaftaran nomor .oco wonnwananneannnenanannannnnlaannnnn anna san asn kan bean ann kua tia bat una been asn jenis kelamin laki laki perempuan alamat naa ana btn, petugas pendaftar, tanda bukti pendaftaran non 59mamakan tempat, tgl lahir umur: se.oooooooooo jenis kelamin laki laki perempuan alamat emas anak nana nan nan panen banana yang didaftar, petugas pendaftar, panitia pemilihan kepala desa kabupaten katingan periode seen suasana daftar pemilih sementara pemilihan kepala desa .voodoo. kabupaten katingan desa meneowsannamensnnawassoen keren kabupaten katingan kecamatan laksana provinsi kalimantan tengah status umur kawin l p pemilih kawin sll. panitia pemilihan kepala desa dsn mm. kabupaten katingan, ketua, sekretaris, panitia pemilihan kepala desa kabupaten katingan periode sonosssitf okezone daftar pemilih tambahan pemilihan kepala desa .voodoo.o. kabupaten katingan desa aan kabupaten katingan kecamatan masaeenawnsnnaen provinsi kalimantan tengah status nama umur kawin l p pemilih kawin sstr toe spl panitia pemilihan kepala desa ine kep kanakan leo cereevecorsesecenersaenea kabupaten katingan, ketua, sekretaris, panitia pemilihan kepala desa kabupaten katingan periode naro anta daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa .ooo. kabupaten katingan desa tan saat kabupaten katingan kecamatan naasnanan provinsi kalimantan tengah status umur kawin l p pemilih kawin (ann: gunakan penanganan enennnanonnnnn "ngk. senna senar nan too sl. panitia pemilihan kepala desa desa smua kecamatan .ooooooooooooooo. kabupaten katingan, ketua, sekretaris, surat kuasa pendaftaran bakal calon kepala desa yang bertanda tangan dibawa ini nama lengkap aaa apa pan aaa tempat judlahir jum san possasssan san, jenis kelamin laki laki perempuan") agama keneaanena kanan aah ann ana ran ran near pekerjaan ana alamat tempat tinggal aaa aaa sehubungan saya tidak dapat hadir untuk melaksanakan pendaftaran bakal calon kepala desa . kecamatan .cities. periode nasa sig mama sika kw. gold ini memberikan kuasa kepada nama lengkap aan bekas: tek uban pang enoucosnecemenoanang oweseemcemeewan pemesanan berenang jenis kelamin laki laki perempuan") agama nan aaa pekerjaan bea alamat tempat tinggal emasnya untuk mewakili saya melaksanakan pendaftaran bakal calon kepala desa dea asna komen iwan pence saa users demikian surat kuasa ini saya buat dengan sebenar benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. yang menerima kuasa, yang memberi kuasa, materai rp. keterangan coret yang tidak diperlukan kepada, yth. bapak bupati katingan asongan yang bertanda tangan dibawah ini nama lengkap amami tempat tgl lahir umur: snncccoocoooo#of tenan fo. tahun, jenis kelamin laki laki perempuan") agama wae mennennnsapanaeaana enam rana anak nama mekanis pekerjaan aaa alamat tempat tinggal kaakaakeraekaakanaaankakakankaakanbakaeakaa akan taken alan dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon kepala desa . kecamatan . kabupaten katingan.camat pejabat yang berwenang, foto copy dari polsek setempatkepala desa paling lama (sepuluh) tahun atau dua kali menjabat, surat pernyataan sanggup untuk tidak mencabut pencalonan sampai proses pemilihan selesai, sebagai kepala desa)", surat ijin dari camat)", surat pernyataan pengunduran diri dari jabatanya yang tidak dapat ditarik kembali bagi pimpinan anggota bpd yang mencalonkan diri sebagai kepala desa j', surat ijin dari camat bagi perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa )":anya permohonan ini saya sampaikan terima kasih pemohon, materai rp. keterangan menyesuaikan. surat pernyataan bertakwa kepada tuhan yang maha esa mma yang bertanda tangan dibawa ini nama lengkap bmw tempat tgl lahir umur: sencooooooooooooooometenetaee tah un. jenis kelamin laki laki perempuan") agama dera baeenanekeeme ned nana una nknennnnnnnlakaeaan pekerjaan ing alamat tempat tinggal npmsurat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa k. yang menyatakan, materai rp6. donna goorooeteresessonases0nsnsasannss) keterangan menyesuaikanserta pemerintah yang bertanda tangan dibawa ini nama lengkap nenek tere: lah rumen jim orkes.can un, jenis kelamin laki laki perempuan ) agama nan pekerjaan merelai oaianwanfaoaberananaananaan inner ben final union ken ana alamat tempat tinggal gsm ana menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai bakal calon calon kepala desa . kecamatan . kabupaten kati. surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa kekhon tttt) yang menyatakan, materai rp6. keterangan menyesuaikan. surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala desa yang bertanda tangan dibawa ini nama lengkap tap pen pan tepat (ad bahar want ners massewssavesecmesecan iri, jenis kelamin laki laki perempuan") agama nya akan san pekerjaan mndihesereauemmsenlierikansutammananeeeamenanas harian alamat tempat tinggal mmmwossssmm&&&warsawa dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon kepala desa. ., masa maimaeenk cocoa sisesawesae senssocososesss02 surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa sensaaeeang yang menyatakan, materai rp6. ii. eos pena keterangan menyesuaikan.dibawa ini nama lengkap meneenenenennnnennmenntanenannunana men enn sanam makanan tempat aa via non tae ban jenis kelamin laki laki perempuan") agama masa pekerjaan nan ana aaa aan ana apa maan alamat tempat tinggal nyamannya menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukusn55 , yang menyatakan, materai rp6. maa enaessesarsewsmonaanaad eren keterangan menyesuaikan. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih yang bertanda tangan dibawa ini nama lengkap maeananaelanramananannanan aan panas memanen npsn tempat ilahi: ukir wan. jenis kelamin laki laki perempuan") agama snn tatap ppn api pat stt pekerjaan aan alamat tempat tinggal nan aan aaa dengan ini menyatakan bahwa saya benar benar tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan kepenistaangandhi terasa materai yang menyatakan, rp6. ham egngerenennee nan ana ana ana sana) keterangan menyesuaikan. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan yang bertanda tangan dibawa ini nama lengkap yasa tempat galah umur eno wmwmmussem .w.wo.o.m.ooo iki. jenis kelamin laki laki perempuan") agama esaeblann panen aalanesnn eka sel elena ali pekerjaan ppp alamat tempat tinggal ana aaa aaa aia menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon kepala desa persenssssanna kecamatan . kabupaten katingan, belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan . surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa berekeaaaban nan oa, yang menyatakan, rp6. ass ammmamasewa keterangan menyesuaikan. surat pernyataan tidak akan mencabut pencalonan kepala desa anna yang bertanda tangan dibawa ini nama lengkap nanang tempat tgl lahir ?saccoooooooooooooomenneeee tah un, jenis kelamin laki laki perempuan") agama aan ntt pekerjaan jj jean alamat tempat tinggal menoweeansaans ane antena erakecamatan seed oooooooo.o. kabupaten katingan, sampai dengan proses pemilihan kepala desa selesai . surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa werserta yang menyatakan, materai rp6. pan keterangan menyesuaikan. surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan keonaran yang bertanda tangan dibawa ini nama lengkap muniinamagammoremusamsamassmadkamemamansmanana tedapat lehe. ubi kesamaan jenis kelamin laki laki perempuan") agama pakan pekerjaan nan pena ana ppa ana aaa alamat tempat tinggal si. desa .ereeoeroreeroo00se0cocok kelemahan eereceoesorsess0001 kedunkalen katingan . surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa sereeemaap nenek nanas yang menyatakan, rp6. keterangan menyesuaikan. surat pernyataan pengunduran diri sebagai pimpinan anggota bpd yang bertanda tangan dibawa ini nama lengkap omooscmcawdkoamemaswadaa ama tempat @lahir unit oooomoooomscmssansssann mn, jenis kelamin laki laki perempuan?) agama memakan pekerjaan selkeemumwenanbowemeeecoamnk malah alamat tempat tinggal mmmnee. kecamatan . kabupaten katingan . surat pernyataan ini sebagai syarat pendaftaran calon kepala desa peneenaeexit. yang menyatakan, materai rp6. mean panen keterangan menyesuaikan. panitia pemilihan kepala desa kabupaten katingan periode sn. sa. mam mam berita acara penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa pemilihan kepala desa .voodoo. kabupaten katingan pada hari ini . tanggal . tahun dua ribu enam belas, bertempat desa .i. kami panitia pemilihan kepala desa, desa kenananananannann, kecamatan .iiiiii., kabupaten katingan telah mengadakan rapat penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa, pemilihan kepala desa kememememanan, kecamatan ., kabupaten katingan, sesuai ketentuan dalam keputusan bupati katingan nomor n141 pts ix tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak wilayah kabupaten katingan tahung l. nsang.cooooooom uut l.! tahun, pendidikan . pen nak maya st: masa rak kan ma, pengemudi: eren dome apn !cexessnwsnscansesasonesene monk sorosaesaozesocexse2s0jensen len eeneewnyneennnaran kecamatan .cbooo.o kabupaten katingan ketua, sekretaris, end man panitia pemilihan kepala desa kabupaten katingan periode sesssss berita acara penelitian berkas bakal calon kepala desa pemilihan kepala desa .ooo. kabupaten katingan pada kat leroy mama senang bmx bertempat desa ., kami panitia pemilihan kepala desa, desa perkataan, kecamatan ., kabupaten katingankatingan, sesuai ketentuan. nomor kejam, tahun . tentang ., dengan hasil sebagai berikut bakal calon kepala desa sejumlah . (usebee.) orang, yaitu oke senen mmr can, period nan pekerjaan aaa alamat pekerjaan waw alamat pekerjaan sense nama alamat pekerjaan suaka alamat sesamvc) orang, yaitu: sdr. neon erik mestoenakenankn umur pepaya tahun, pendidikan seawwnansnanasnasuas pekerjaan sewaan. alamat sdr. umur tahun, pendidikan maesa pekerjaan sensasi alamat m4s bakal calon kepala desa yang mengundurkan diri sejumlah . (.) orang, yaitu sdr. penananananananaanaaana umum tahun, pendidikan sana pekerjaan maa alamat mea sana pekerjaan pada alamatlini makes beroennnnnna eovenuremeealhamonalika kabupaten katingan ketua, sekretaris, panitia pemilihan kepala desa kabupaten katingan periode peleton s d screen bbb keputusan panitia pemilihan kepala desa desa oo. kecamatan .oo.ii. kabupaten katingan mortir wawan sisissassasans tentang penetapan calon kepala desa pemilihan kepala desa, desa . kecamatan. . kabupaten katingan panitia pemilihan kepala desa .cbooo. menimbang. kabupaten katingan, tanggal senanananannanaaa bahwa untuk maksud pada huruf diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala des. tahun . tentang pemilihan kepala desa lembaran daerah kabupaten katingan tahun . nomor .), memutuskan menetapkan kesatu menetapkan calon kepala desa. yang berhak dipilih pada pemilihan kepala desa . kecamatan . kabupaten katingan, adalah sebagai berikut: sdr. sanaaenaanane umum tahun, pendidikan pekerjaan alamat sdr. senannaneee umum . j)o tahun, pendidikan pekerjaan alamat sdr. sanasenekeaan umum . tahun, pendidikan pekerjaan alamat sdr. snnanananenene umum bf) tahun, pendidikan pekerjaan wanamnana alamat sana cansanetaaanaaana as. kedua keputusan secoocooooo ditempati sini gagal. ass sassnossnrssesss2 panitia pemilihan kepala desa desa. .kecamatan. kabupaten katingan ketua, tembusan disampaikan kepada yth bupati katingan, up. kepala bmpd kabupaten katingan asongan di. mobil cio2massssan seswoasssof ketua bpd. kecamatan .) calon kepala desa yang bersangkutan. panitia pemilihan kepala desa kabupaten katingan periode basis berita acara penetapan nomor urut calon kepala desa yang berhak dipilih pemilihan kepala desa .ooooco.o kabupaten katingan pada: hari iii leoroooooco. canada seronocosororasssensonsson lau sos, bertempat desa e.oooocoooooooo, kami panitia pemilihan kepala desa, desa .ooooooooooo.i. kecamatan oo, kabupaten katingkabupaten katingan, sesuai ketentuan peraturan daerah kabupaten katingan nomor ., tahun . tentang pemilihan kepala desa., dengan hasil sebagai berikut sit www umat masa ih, pendidikan dea saba pekerjaan . alamat .o.ooooooooo pekerjaan .i. alamat .o.ooooooooooo anna cnenaakna gmana ansaemmanan kecam l2i bni pen pemeran rencana kabupaten katingan ketua, sekretaris, surat undang pemilihan kepala desa (contoh yang ttd ketua panitia pemilihan) sebagai berikut untuk pemilih panitia pemilihan kepala desa nama kecamatan serie kabupaten katingan kepada nomor sifat sea urut dalam dpt. lampiran si . kecamatan keeaaaaea kabupaten katingan, pada waktu nnnnananannannananann sig sana nana wib tempat plat catatan undangan tidak boleh diwakilkan demikian untuk menjadi maklum, dan terima kasih atas kehadirannya. panitia pemilihan kepala desa kabupaten katingan ketua,. kabupaten katingan. nama pena pat pan yang menerima, peg north2 uhamauaeamueynanaayaannd sos geewaweswn mess (mo det kppsmengingat saudara) jaa jyawunawwsasaa ulet pp") no: urut dalam dpt .ooo sennnenanennnnnnnnannnaaea untuk memberikan suara pada pemilihan kepala desa kecamatan mika ian naa unika aak aan ank asian von senin dua pukul s d wib desa mlm kan kanan abs kecamatan net color pada nomor urut atau2222255nnn sis2 gunting sini yang menyerahkan, yang menerima, nama pemilih urut dpt diterima tglabang dimamson go) esensial pp ) urut dalam dpt parcisorsng genterkornsesenserens nenas untuk memberikan suara pada pemilihan kepala desa sesuai obatan kecamatan wes yen snn dok pukul s d wib alamat ooawemma one ama emban desa tan kecamatan easy san ena ban kenangan anna nana anna aang mean anna ana nana aaaa anna color pada nomor urut atau kpps#nnnnnnnnnnnononnnnnn ing sini . yang menyerahkan, yang menerima, nama pemilih p3) urut dpt diterima tgl panitia pemilihan kepala desa kabupaten katingan periode $nyaman d tan kelompok penyelenggara pemungutan suara berita acara pemungutan suara tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa tahun . pada tak ea. seirama mama gil nama sanak penyelenggara pemungutan suara kpps) mengadakan rapat pemungutan dalam pemilihan kepala desa sebesar sean kecamatan kananannannannannaaaaaaaaa yang dihadiri oleh saksi dan panitia pemilihan kepala desa, bertempat. wib waktu setempat dan berakhir pada pukul . wib waktu setempat dengan melakukan kegiatan mengumumkan menempelkan dpt dan pengumuman tpsmembuka pendaftaran bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan telah masuk dalam dpt dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan kk ktp suket. kelompok penyelenggara pemungutan suara?solo. sec. kelompok penyelenggara pemungutan suara pma mama mata akal aaa der namun mana aan sera wae met tas lt, sertifikat hasil pemungutan suara tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa tahun . data pemilih dan penggunaan hak pilih no| uraian laki laki perempuan data pemilih pemilih terdaftar dalam dpt ehi oto ien iln kan lil esa sel beo entmendemdemnt pengguna hak pilih pengguna hak pilih dalam dpt ti11t1i yan lini nngnnnonnnnnnnngannnnnannngannnnnanooanraynna. skk uan: nan: san "nina "kan" na: dna xiii lil lil ii. data penggunaan surat suara uraian jumlah aaa kaa pr, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak kali san color jumlah surat suara yang tidak digunakan jumlah surat suara yang digunakan kelompok penyelenggara pemungutan suara yua meme il. mo. messes asus kelompok penyelenggara pemungutan suara aal ana ana pena tan pat ara maa han erasia panas ltanda terima penyampaian sertifikat hasil dan rincian pemungutan suara tps dalam pemilihan kepala desa tahun . nama lengkap nama tanda saksi calon kepala desa tangan iss span yang menyerahkan ketua kpps, keterangan coret yang tidak perlu panitia pemilihan kepala desa kabupaten katingan periode sensasi cases kelompok penyelenggara pemungutan suara (") ena teras daftar hadir pemilih tempat pemungutan suara pada pemilihan kepala desa jenis pof esa papan wan were |. dpt |ik ten aan men aan inn aan inn aan dean nian makam ban memanas men nawa nan: yaoi akan: did: non nun, maa iko. io. oo ki. mes sma ana nana naa mij nan aan ana: seni nana ann nanga bea aan ketua panitia kpps, ( ) coret yang tidak perlu surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara suara tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa tahun . kepada yth. ketua panpilkades . oo. bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suarjenis formulir uraian model surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. model berita acara pemungutan suara tps. model sertifikat hasil pemungutan suara tps. model5 tanda terima penyampaian salinan surat pengantar penyampaian pemungutan suara suara model tps daftar hadir pemilih tps i8| salinan daftar pemilih tetap dpt). surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakanpilkades sebagai bahan penghitungan perolehan suara dari setiap tps tingkat panpilkadessea nama lengkap nama lengkap coret yang tidak perlu, keterangan formulir dibuat sebanyak (dua) rangkap, (satu) rangkap untuk arsip kpps dan (rangkap) disampaikan panpilkades panitia pemilihan kepala desa .oopetugas pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala desa .i.i. panitia pemilihan kepala desa .o.,lembar negara republik indonesia tahun nomor memutuskan menetapkan keputusan panitia pemilihan kepala desa tentang pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala desa . kecamatan .cocoon.o tahun .ndataan pemilih sebagaimana tercantum pada lajur (empat) lampiran keputusan ini, kedua petugas pemutakhiran data pemilihsnsssinsann ass pada tanggal .i5, change san santosa sis rnssasssak ketua bpd . gi.) dan kepala desa .oo. secoooooooo. a87 lampiran keputusan panitia pemilihan kepala nomor . panpilkades . tentang pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih pada daftar petugas pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala desa . tahun wilayah mma daratan pendataan pemain noh shiva (rw massa2 ppp asn sama rl. pku area pel ss2s1 even ppp ini coor pir stream css semua ppp iii (mw hasan rt. rw . rebana sisa ppp rebo sisi ran s4, jinnn. ancaman berita acara penghitungan suara tempat pemungutan suara induk dalam pemilihan kepala desa tahun 3g. gen gb any ssssuasan pena pemilihan kepala desa mengadakan rapat pemungutan dalam pemilihan kepala desa swa nwa: morena mwawkmaaa yon oikiekti. saksi dan calon kepala desa, bertempat penghitungan suara penghitungan suara dimulai pukul . wib waktu setempat dengan melakukan kegiatan membuka kotak suara dan meneliti surat suara yang mencoblos serta menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan dpt. membuka kotak suara dan meneliti surat suara yang mencoblos.calon kepala desa. panitia pemilihan kepala desa sem calon kepala desa saksi calon kepala desa coret yang tidak perlu catatan hasil penghitungan perolehan suara tempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa tahun . nomor rincian perolehan jml sera #oai kades mbl iii lho (ditulis snn tak nan non. nid denny menu sen denny snn dan anne . daa dana tea nan denannnye tangkai dan nan. nnnanni nan "banana nona sana dan panai . jangan tan dana soon dan dan pnnnnnani bnn pen dan "nn dan dan bnn tee ehh ehh klu solo. dengan nan. (ai naik han nan snn ana barang dnnnnni nanang kenangan panen menangani pak dna dan sana tetes ehh loh ditulis maan cak (nk han snn ng: han ganga wngnnnang huni inn bank han: san ban maa. tni sang: one ina nona san: "an snn: ann: nan badan nan. "nanga dan pen ha. .co tank ana tan kena hen denny: bnn: dan non nan ann pra han: ott tee eee eee hho ohh dengan tpt nee okt tee ditulis tangan dna cina, bahan sort konon candi kamu. abah nun bunyi nanang hanya bumn: sedang sarana yan gnnnnnnna gc. non tan dan nun dangan danny kanan hanya pangan dan ann pny tenang soo. tee ita tt oki ehh kli dengan erie oke jurus tee hhe ohkeih iuris ima dna ng bunga ana kain damai tenang kanan bagai nan pemuda bean ben b5. titik tee dengan tel erk ori titi unt titik oki tirus joni bki (ina: tani sodnrani, onang kenny"onnnnng mana: none wong banda sunan season reese too tokek iki reh garis ttg eee koko dengan teller error eke eetketr kuru sah seluruh calon ditulis dengan huru, anna rincian suara tidak sah map jumat. tiap ala menu . . tongkat osk honda ganga "ann han |. suarammak iii kmi lilit lan mand ttd ded bnn tangan. dana, ton tai duke duri ban bani panai bani badan taman: ta: dak dan kan ann man pena jumlah suara (ditulis (ditulis (ditulis ieee tidak sah angka angka angka mg. calon kepala desa tangan gl1 ate tanda tangan anggota anggota panitia pemilihan kepala desa kabupaten katingan periode bensin seen gara pena men maan maa kaa aan war ata raiketua coret yang tidak perlu keterangan kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh ketua panitia, apabila terdapat keberatan saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh saksi dan ketua panitia pada hari perhitungan suara. panitia pemilihan kepala desa kecamatan seo. kabupaten katingan periode s d rincian hasil penghitungan perolehan suara suara dalam pemilihan kepala desa tahun . desa enk nma nya kanan kecamatan: aan nana nomor urut dan nama calon kepala desa suara sah jumlah seluruh suara sah panitia pemilihan kepala desa calon kepala desa " . asp saksi calon kepala desa coret yang tidak perlu panitia pemilihan kepala desa iii iil illilkl ill ill will iteleerlil file lill iiterlil alel illelilllillili iel illlllhlllleilll (sma hsuarasa ilir tpi lill ili ili sah dis ttd tidak sah pel nba (onomorurur oo a.a an snn? done. meme panitia pemilihan kepala desa .i.i. tahun . panitia pemilihan kepala desa .o.ioo.memutuskanada pemilihan kepala desa . kecamatan . tahunmungutan suara pemilih sebagaimana tercantum pada lajur (empat) lampiran keputusan ini, kedua petugas kpps pada pemilih kepala.:.voodoo.ooo pada tanggalketika bpd.o.&o o#ones el. dai lampirangan daftar kpps pada pemilihan kepala desa .ioo. tahun . ro| 00mun wara www01an cite rna nma berita acara penyerahan logistik pemilihan kepala desa pala hai mma a5 .ocarm sola penananannanannananan tahun len. ida nana aan panitia pemilihan kepala desa menyerahkan logistic pemilihan kepal desa meennnnnn sebagai pihak pertama panitia pemilihan kepala desa. . sebagai pihak kedua sebagai pertanggung jawaban dalam pelaksaan pemilihan kepala desa maka pihak pertama menyerahkan semua dokumen logistik untuk diserahkan kepada panitia pemilihan kepala desa berupa surat suara yang diberikan mmo dik kotak suara oomikeriiane bilik suara yesewesen bangko kpps peralatan color selanjutnya pihak kedua bertanggung jawab menyerahkan logistik kepada kpps masing masing desa wilayah pihak pertama pihak pertama (assenaswassi pihak kedua sekretaris meja4 anggota petugas mencolok undangan panggilan meja anggota petugas pengatur tempat tunggu pemilih meja anggota mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya meja7 anggota petugas kotak suara) meja petugas keamanan pintu masuk meja9iana.3anggota petugas kotak suara) meja petugas keamanan pintu masuk meja7 aa. denah lokasi pemungutan suara papan penghitungan suara bilik suara kotak suara keterangan metal ketua panitia meja2 wakil ketua mejapetugas kotak suara sekaligus menjaga pintu keluar rincian juga panitia pada acara pemungutan suaradapat membantu anggota dalamsuara, sekaligus3 sekretaris meja4 anggota meja anggota membantu anggota nomor meja6 anggota mencatat perolehan penghitungan suara meja7 anggota membantu anggota nomor meja8 petugas keamanan pintu masuk meja9 petugas keamanan pintu keluar sunpemilik. langkah anggota nomor dan nomor memilimembantu anggota nomor meja anggota (mencatat perolehan penghitungan suara) meja anggota (membantu anggota nomor meja7 anggota menjaga pintu keluasesi(mencatat perolehan penghitungan suara) meja anggota (membantu anggota nomosan surat mandat yang bertanda tangan dibawa ini nama lengkap area tembok unair jaa nerecodbnikan ianenenrenalibemndi ikewenvendiharenssan esa jenis kelamin laki laki perempuan ) agama pan pekerjaan alamat tempat tinggal pan pen adalah sebagai calon kepala desa . kecamatan uu. kabupaten katingan dengan nomor urut . dengan surat ini saya memberikan mandat kepada nama lengkap aan aan mea aan man ana pena tempat (silabis okt jenis kelamin laki laki perempuan") agama pap pnp pekerjaan tetap daa alamat tempat tinggal untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan pemilihan calon kepala desa . kecamatan perekaman kabupaten katingan pada tanggal serta tidak akan saya cabut dikemudian hari dalam keadaan apapun yang memberi mandat, yang menerima mandat, tn: makanan kemana bemennananna materai samaran keterangan rp. coret yang tidak diperlukan poo model pakaian dinas upacara topi upacara tan keterangan bahan dasar kain warna hitam. lambang negara garuda). pita perak. list warna hitam pet warna hitam ii. tandapangkatupacara bahan dasar logam warna perak bahan dasar kain warna biru tua tok bahan dasar logam warna perak iii. tanda jabatan kepala desa "s bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak lingkaran luar dari titik tengah sha pakaian dinas upacara kepala desa dengan atribut dan kelengkapannya untuk pria gi" lari" fo) keterangan:il.lambang daerah kabupaten katingan (di lengan kanan) pakaian dinas upacara kepala desa dengan atribut dan kelengkapannya untuk wanita (an "in kat (z7saku depan tertutup flu satu tempel rok sepatu putih kemeja putih lencana kopi tanda jasa saku atas tertutup jas warna putih. lambang daerah kabupaten katingan (di lengan kanan pakaian dinas upacara kepala desa dengan atribut dan kelengkapannya untuk wanita hamil uta mpnrok sepatu putih lencana kopi tanda jasa il. lambang daerah kabupaten katinganfdi lengan kanan). (ora katingan, ala lampiran peraturan bupati katingan nomor tahun tentang pedoman dan penganggaran pemilihan kepala desa panitia ata surat suara san tan pemilihan kepala desa desa . epa kecamatan .c.ac.x.ua tahun . inn panitia ns, ia: (hp kabupaten katingan surat suara pemilihan tanda tangan .co.oco.cooooco.oo.w. ban ega bnn & . panitia aan pemilihan kepala desa kabupaten katingan surat suara pemilihan ipin tandatangan suratsuara :z) aa) nsp neb saman epa ala pemilihan kepala desa desa pkl leta lelaki kecamatan plelelil la. ta.l11i kabupaten katingan tahun tahun . sa: kata calon kepala desa calon kepala desa (bupati katingan, nakametag nie |
dig dasi bupati katingan provinsi kalimantan tengah peraturan bupati katingan nomor tahu dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati katingan, menimbang bahwaperangkat daerah, cc.kepada perangkat daerah untuk membuka rekening penerimaan pada bank umum yang ditetapkan oleh bupatiatingan tentang pembukaan dan penutupan rekening perangkat daerah dan bluejdih.katingankab.go.id memutuskan menetapkan: peraturan bupati katingakatingjdih.katingankab.go.id c bab mekanisme pembukaan rekening pengeluaran perangkat daerahmembuka rekening pengeluarancontoh spesimen pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran pada pd, atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf bud mengecek daftar rekening pengeluaran milik yang telah ditetapkan oleh bupati, apabilapd: apabilamembuka rekening pada bank umum yang telah ditetapkan oleh bupati sesuai ketentuan yang berlaku: setelahkepada bupati melalui kepala bagian hukum. bab iii mekanisme penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran perangkat daerah rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dapat ditutup oleh bupati yang penutupannya ditetapkan dengan keputusan bupati. jdih.katingankab.go.id penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaranatau rekening pengeluaran dan menutup rekening dimaksud: menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluarankepada bupati melalui kepala bagian hukum. bab mekanisme pembukaan dan penutupan rekening badan layanan umum daerah pada blue hanya boleh mempunyai (satu) rekening, dengan ketentuan sebagai berikut rekening tersebut digunakan untuk untuk menampung seluruh penerimaan blue dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran blue, rekening tersebut dibuka dalam bentuk rekening giro. untuk dapat membuka rekening blue pada bank umum yang ditetapkan oleh bupati, direktur blue harus mengajukan usulan pembukaan rekening blue kepada bud dengan dihampiri persyaratan sebagai berikut: keputusan bupati tentang penunjukan direktur blue, bendahara pengeluaran blue, bendahara penerimaan blue contoh spesimen direktur blue, bendahara pengeluaran blue, bendahara penerimaan blue pada blue mekanisme pembukaan rekening blue sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut jdih.katingankab.go.id sun direktur blue mengajukan usulan kepada bud untuk membuka rekening blue, atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf bud mengecek daftar rekening blue yang telah ditetapkan oleh bupati: cc. apabila blue yang mengajukan usulan pembukaan rekening blue telah memiliki rekening, kecuali dalam rangka penataan dan penertiban rekening maka bud menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening blue: apabila blue yang mengajukan usulan pembukaan rekening blue belum memiliki rekening blueblueblue membuka rekening pada bank umum yang telah ditetapkan oleh bupati sesuai ketentuan yang berlaku, setelah blueblue kepada bupati melalui kepala bagian hukum. rekening blueblueblueblueblueblue dan menutup rekening dimaksud, menutup bluejdih.katingankab.go.id samanblue kepada bupati melalui kepalbl bupati tangan, diundangkan asongan al, (key aris daerah kabupaten katingan, berita daerah kabupaten katingan tahun nomor jdih.katingankab.go.id |
ad ndan surat pmk nomor mk. hal penyampaian daftar desa tertinggal dan desa sangat tertinggal penerima alokasi afirmasi ta. sehingga perlu dilakukan perubahahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud bud pada huruf perlu ditetapkatingankab.go.id wwwkatingankab.go.idbudsurat menteri keuangan nomor mk. perihal penyampaian pokok pokok menteri pmk nomor pmk. tentang perubahan rincian dana desa menurut kabupaten kota tahun anggaran penyampaian pokok pokok menteri pmk nomor. pmk. tentang perubahan kedua atas pmk pmk. tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa, penyampaian pokok pokok menteri pmk nomor.an penyampaian daftar desa tertinggal dan desa sangat jdih.katingankab.go.id tertinggal penerima alokasi afirmasi tahun anggaran memutuskan menetapkanpada lampiran ubah sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan pada penetapan rincian dana desa untuk setiap desa kabupaten katingan tahun anggaran diubah, sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan bupati ini. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku maka padaipp katingan, emi diundang asongan padatanggay c4 0s. daerah kabupaten katingan, sepak barra" ben daerah kabupaten katingan tahun nomor jdih.katingankab.go.id "ios waka yekatukan bupati katingan nomor tahun perihal perubahan atas peraturan ruparibu rupiah) lokasi feral sambi rendah aan detil alokasi rasio pagu dana alokasi rasio indeks alokasi desa per kecamatan nama desa dasar klasifikasi desa idm jpm afirmasi jumlah bobot pesan bobot pom luas bobot been kana bobot formula r.a: miskin tab wilayah geografis ian le) maan persroanamaran (dj tpt antara ksp sanaa lan sama home cree jenenmaan: (amp ooo3s anna esa aan fecooaf pon jahat peraga inna koran otr noor tan men one d0pat arah saman dam tan ton ional raga imams tuna nan aat ono aae ono merata fanooaf aan! o.0017o,oo7a0208 t00g55 tie emang jaaniag pemuoohi jas alan pameran telaten meal ono to. ear pron. 5nfooose poco ono30 re2 jo.oo25) a56 poo onna itoe aaa yes farinosa oscar| a0f more pooosrk sasa dena 1ok00asal tuna apn akn bang to1o.gas ire prima (kampung terang keramba asasi) 705i katingan hilir tumbang ling |o1o.3a5 isaworr terasa enahorankoooga 2o0et omong nfonese omah os, looorasroas| does.ac7e| a27 oon int talian kering (tertinggi moon tap opa) minaekasop sono| rs o,oer fosoafototmnoge aan bantu kalangan (sangat tertinggal aan eni hua bantu kali tertinggal ana ben nun (5a fkammoantiitr maju asas poonoah root jena dan g123re tg| smg kta (sangat tertinggal hee aan aan ,50o8| gea sangat tertinggal ask asar page via boost joconif 1resep oto kanan senar esa panah soko one ewa ema aman temmncaai| alan ana aan 'o1c.an5 sangat termmacnef toto asa| tsi terang bantalan garing tumbang terusan tertinggal sea pan bantalan garing (tumbang terusan sangat tertinggal isen| tools| aktif joan emaooan tosootaj pamosenay jeda panorama daging kadang cangkang" sangat tertinggi. ane amat aan tama ane memang sanghyang garing (terang mantan o16. (tertinggal memang sanghyang garing (karya enggan bara man enter ata jputatmaah rawan pan tertiwcon, asa aan ara aan l1a7on aaa aumur memmmeaa 3h n0s2 fossonsf a0f opor fonts mane hanna kaoonaf dasar foods penjara| itop1 dekan ank han teerimaga iak eng photos var o.oo77 joo tioifooioe jon o01of t057ar asah alan (pulau malan asa mean jaten risa maa pas aan aah ban eni boa hape data asa ema wes elena alan saus san tae tas aah an ottraatn ata manga, aman aoi roots| omzet fo,orsay too otome akan to.kota oa0on tas50 bawah ana pesat inna kanan engan amhatae konon dara noni fommuak saat dea pora tata| boga apa |e1o.3a5 sangar tinggal bahamas kena foot hao oon pooja noer omni mea emo segel sie) o.oosa o.roof sasar o.oro jo.oo1el doo an. nan san tumbang tanjung |o16.3a5 (sangat oo) opsi oo.zoos| 5g) ost? o.oea jo.zoos| toa o.o02 jo.oo1n) ba7 tas pulau malan sangat tertinggal ooo3s poooonl ag) amal too bersel sasa voor jon pulau malan toba tenang esa san tar akan aise fooornf sama gunakan katingan mental ?timbal panjang (sangat tertinggal akan pesona| mar tomo tenar paoonlonoreh aen ao0at fasa amnoantengai,. memang (sawar terminaonul den d0212, i8g3 lotogns irowwaos, ooh area ban taman aan aan samba danum io16aa5 jewewemnang angan asana fo.tie| taraf ros foto anon t 1oo bumn maan bakumpai totosas freermaca, o.o1a6 anakan opinion j.too| 2r.t rasa oog awal orang gn8n09.0n00| ora da5 aam jai temmnaca h asean aon ingin foto) tensai journal anakan. o.0013t bam temen gor oosa toooogl lanal sesi oost tools| het oonsefosoo hama anak prana esf oran fogoriy asha to.o005| a6, oogisfo.loses kaa anang porno mam gas mono7 poco orang tenan bnn a0za1 o.0o21 oke fo,ono2l o,o001| g.ooe7 lapak keeiyaa diikat'bo.id35.cs . ws. julian mengukur imu pcnguguk emiten kanan ag, alokasi desis alokasi pagu kecamatan nama desa dasar klasifikasi desa idm jpm afirmasi jabatan rasio jumlah rasio rasio indeks rasio alokasi desa penduduk rumah otot penduduk kanan, bobot jemaat are mobot kesulitan tindakan opor total bobot formula desa penduduk miskin makin wilayah wilayah geografis mat: lag map, katingan tengah tumbang marak sangat tertinggal anak sama books| dau mati kop ciri) a00 tst osk (katingan tengah tumbang hangul sana menara san son foooifomemani nana| ikatan tentang tumbang parigi fo. oo0e1 o.00te mina mona tanaman mana, foto. sangat termeoml lokasi toovosl 3nf o.ooz jocooia tosooozf seal oo7r foton) taro banana jaga moment pejantan aaaa zoos| e001e fo,ooz| sa. .0oen fo oo1r) te062 amo0a ana mana kepang han 1aai| annot joo esok anta pool foot lol saran mantel. timang mang sea jogja| os, tamil o,o021 books jisoo1z| 37m6oe| tanaman matilei o mojo7ikamantu lesi carinata" por af koor fosgotaf 2r snf o.foto ono ani o00375us84 has its (sanamanmantikei ' o kuturmamuus teratas tana hamas l sl joong) one mana e mbang kanji foton (sangar merasa, alasan forms| ashraf o,oo1a fo.roof sooraj o.00337a357) gosaepie tanaman matilei ' ?o (tumbang tirani teratas sangat tertinggal la0oo2| ij o,zoos motif be.o1 o,o0s8 jo.oog| tanaman matilei ' ')tumbangrawei to1o.s4s sangat tertinggal ikan aman ij ame too ia dua gas bea anak kumbang hangar o16. (range tanggal o0017 tokoh2| tanaman matilei tumbang angka jo. rana sae k agnes young oca7 mean aan maa tumbang afi ret gagal asas tomo! eni esa aro? class loo maa tanaman matilei daya manunggal (sangat tertinggal baal sanam ama tanaman matilei rantau rangkiang le16.31s (sangat roman, jenaka nara alot aerasi amar memohon sofrasisj niu hasan irama tata maaragth o orulurleleng oceans) aaj o.oo1a yo.voor| o0007 toro |o,o020| toska tft! mark sabang market tumbang melawan aan o00imgbroa l1o3sse3021| 7icon) art imbang tari ine enananea| poor ah anno hoa kooooef saga moore ken ajang anie tanah iga imprint tangan leon tenggat ternyata.| ona tooth moon bore o.00ts02e73| irons kos tagawa ann iran le16. frermmaaa. oo iga) loro1of o,pos0 |o. |o,oo01| to.oo10j o,00633s01n teo g20 insan tumbang pahami ask nona koran voor joo aanhotaan lean o0oarotare laman nasa mari o tumbang dari beige ame mawar oo ? ingang titans jemgatternnogak| movie fo.ooo| 3ef voor jones octa fo.ote ooortrieoe tronesgen tumbang beban (sangat tertinggal 0e| pohon to.zona| o.foto fo.model eaj open fo.go1rf ooosasison risonoa aoi sar paman bentar eka tokoh aa ana too aan gen kena me: tunduk tae batu pakaian sie pem amen one ogah asean tenor lo.vote| sr,sz! fo.total imprint tum dang tubulus goo jom mansa apaan pompa ak pan (aon oran mana mrt mar meme aaa fans mana aroma katingan hulu ikmambatang eaj ear to.oral ooogtosios pesat seni ana bee kama pia eat membaca of jaaahosnar jeng aon too closed asa toaotfontora hang ikatan hulu oidemesasem cio.a0p sangat tertinggal aston poor ooo agak o.agar oo0o1eases tonase hapal mama au sangat tertinggal, opor too001 o0017 jooooof olas| aa pare jaco onosssaran porotoanga ana katingan hulu ojoitumbang kuat (sangat tertinggal kong b.oo0n jo.oon sec o,doge topeng ara #o038, too sona mug mann pelagis jawcartummooa ang o.long o.ori foot lani ana gama iratingangulu o oo 7merantau pula selamat ref man lo.v00c| o,ooc3 |o,hoon| anna toyota| onoaana7 faronarapa katingan hulu o o o7merantau batan ena anton mai o2146.07a ka| last) rne tolu tangan anjing (sangat tertinggal mann mei mere kauman otbatubango tongas) sangat tinggal ang ane set ranjan (sangat tertinggal been o,00n4 o.o0ss jo,oo21 o.costa tote potensi ente tumbang juga sangat rmwogal opor toon a00) o0170) jo,o0201 hot katingan hulu o o o7tumbang mangkat jemaemmmane | pose o000s |o.co0a| jo,oo20| 3e. joootsi loma1 ko, tag oma poogkammoanu tumbang manor lo16.3a5 sangar gagal o,oo07 jo.voor| jo,sous| sari o,does bocor) 7bisa tog nani penanaman toa baal t30 7a7) katingan hulu iteloktampang (sangat #tinggal sej mono7 toon to.ooo3 rose to.coor| wani loo2g| on0se fusi to580a jdih.katingankab.go.id swa vas www jumlah penduduk jumlah penduduk miskin luas wilayah ikg detil alokasi pagu diana kecamatan desa kisi ikal desa spy animasi smm& jumlah luna rata indera total bobot alokasi desa per jumlah bobo: penduduk mobot lana bobot kesulitan formula dosa duduk pala ula media penduduk wilayah wilayah geografia kesulitan miskin geografis lup lan law yam haemsunsamegooo o0n terbang udang aken et memo 1j mslmorfosat, tif cooorlooooal .0g| notas fooozel telah nos7 joroosaf onooitesas moksa7tn| mendax, bendawi o16 ya5 jen gam, root aroma poole| tai zoos7 jaooraf s2ofoova jogos| 27asf o.00s5 jo.oooofo.loss1021 pianis.sono| to1 benda teluk ulu gie. mas tree yoon zca| oro22 toon o.oo2s jocoonal ref ooo jo.moo1| ra0| o.0oc1 solois|o.mo2conan| b7ac3. mandat kampung melayu bere :mbang sa8) bo4. ti1 mendax terang apung isaac testing ali ova forests saw mmemnam sol rosa fool 7e| oosa joo2r| 18moto.oorrjo.ooz| sasak o.does jo.oo17| o.oav01esn| tan2e1. ta7. mendax jakarta more gas (rossi so011, maaf woo2 loose| iai| jooooal ooz1 corona| aa.taf jo.oo1af o.home g721. jombang bulan tote gas free urof rose toooof sangat kua kampung selamat g1c 3a5 bere imbang oxo73|ooo7| gal o,oco jo.poso| 6e,seo.joao jo.love) jo.oktaf mos7 s2011.i tes|. tic katingan kun kampung tengah git gas easier yon, mo7| octa |ooo toe tit (katingan kuna jaya mak tur |one remi vocal mes lox165| sel after jo.fosil o.hoon jo.otot a1.a0| jo.kota o o001s1526| ton70024c2| katingan kuala subur gas meri baca teo asta loc foto gas oza coords| oootefo.ooo2| o.ob30 |o.o012| o.damon2s1| pone1aaa2 tiga! kuala kampung 3aru (teri nggak ,c112 o,o0 pena bangun ter aas resi says tool also| osti los ooo ajo sae| o.oso0 photos| so.ocf algojo.roof an2af o.obat to. sonam ter (katingan kuala setia (a tone feri vocal seal oxo7 flow o.or2a fo,ooo2| s00.co| ow233 jonas| angan o,ones jo.potato,o1insan7| ooo2a skating kuala o )j singam gie 3as seri gni. so7| ot042|sorak jo.logo| |o0000 jokowi| 430s| o,boss jo,ora|o,o1o87a265) tas ikaminga kuala sebaga jaya |ew gas (san mmeenna mu| ase| cose|woman ikan kuala sungai jane memata| sedotan joke| pi korea jamu enjosua osn) wae jason oonsmres nama bea kua satwa lou sas (san trtermna also2l oat oro2i| now ho.oo1s jowoooa| o,oza jo.ooa| katingan kuala makmur "tama isteri nggak o,o0oe8 sa| |o,oo1o| o,0012jo,ooo2| ,4arah o,o0s7 fo,total o,ooa35017i| 11618o, singa kuala bisul (tepi goat most ordo7|ooo o.0oos jo,oom7| fo.oo1a o.ooz| a1.30f o.o0sz jo.o013 o.0072a2800 aa tiga kua bakung haya sas saw steering po7) ami oxosooooaf oo23s josoniel .1sf oo12 jooooz| taraf o.kota jo.ootofootaozsani| aroscacooa| italik awan taling 61k (sang testing jal| 3e| jo,bola| joo15| se,sa| jisoo1s|o,opsi19e07| 137o7o, tasik awan hilang sang testing ial| joomla) jo,oo07| o,ob59 solois|o, tasik awan o o o)petak tandang teri nggak gea ta7 foo jo,oosa) jo,oo26| |o, taz trasikpa awan handal teri nggak tasik awan tumbang kanggo (san tentang hal) ordo yoon7|oo 5g: mtasikpp awan (terang ampang jan teri nggak sosok sos foods| toyota .07fonda jo.note| asof o.loan jo.oo1a| o,jonas7aan iag7s5baca| 7a9. tasik awan (luwuk nan (tr nggak those| |oo0o oa| moore jowozal .0ufo.o1so o,oo27| sesat joo012| tasik "awan luwuk kri teri nggak ,0x petak lai tumbang barat tali oosa petak lai tumbang jala sang attertinc jal) d63 2c| |o,ooo7| jokowi| |o, titan btu ban tere total osomafoon tp azf emosi ja,ots| |o.ocafs.ooo| joo1r| o.gato221 o1sans25 petak (lai batu tui an sang terkini jal rea bean naa petar mal (tumbang tangki isancattertinc sal| 37o| o31 jo,oo22) |o,zoos jo,ooo1| sa, dem nusa saw arte rnc asa loom hoon petak ala, tumbang habang (san attertinc ial| b7a| oso73 33a| jeo12o| yoon1| ac. fo.ois| bukit tumbang: gaji engan) ona jo.ois| s7. o.03afo.zoos| s040| o,00e4 jo,o016| 109221c071| teuketr tumbang: katai (saw: attortinc 3al| akaaooai| mos ono peta otot jogotil sen often jopoinjoomenarioveesee| buruk tumbang: kartu (saw attertinc tan osoanfosoa o,ozon jo.kota| .48f o0120o.oo1s| .ca57) o.rose jo.oo22| is1a12. inukrrk tumbang: dahulu san: attektinc jal| os025 |oov2| o003s jowotal sarejooo2ofo.tools 4e,o7| o,o0eo foto1s| o,ooa8o0582| t1760,1aa7) ann rantau" anda aan tek ang os0217 naa aon ana aan saga turtle (tangan "onan jali isa| orita|otot| 2a| o.oo17 joomla| 3info.ores,oo28| sr.so| jo.oo1s| o,00soso4a3| ist2sos577|. ibukota tangan lekang isbn rinc sat| bo| ordo7 foot ref motor voodoo| sr,eofooose jo,zona| o,o0sn joouzafo,olas72n01| to2con.i b32| pure lumban jambi o1gas isa determine s7sl poo jo.oo1s| #sa0| o.o020 jo.ooo1| porosa smoke mumbai kabur saw armermwe atl 9rof orang |oow te| o.more fo.ooo7| besar o,olas jo.hoon| sis2f o,one jo.ootefo.oos1 tsar5| sea,tones| to1 a1a mbok tanjung batik ganja arm wil wsefosom foot amors tanpa| 927re|oise foogaol c1se| voor7 idol hoon7oesnamasi.rasa| too. bumi perda ans isbn artemminc yahoo2 ooo ho palopo17 jo.novo| ss.ie|o,logo jo.zoos o.opac |o,o023| o.0a6 oc7aa001c3 sar7120 |idi:gai| serum gs.r7a.s0n ati yaa, jdih.latin2rakan co.id da gg, |
ran bupati keerom provinsi papua peraturan bupati keerom nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati keerom, menimbang,keerom: nitnydaerah nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan bulan daerah kabupaten keerom tahun anggaran lembaran daerah kabupaten keerom nomonomor tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten keerom tahun anggarantahun anggaran kewajiban lait'uf mencakup:pendanaan ketersediaan alokasi anggaransebagammnana dimaksud dalam yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalandapat menggunakan: belanja buanggaran kas yang tersedia, pengguna:m:enjabbudak dapat dibayarkan dalam peraturan bupati ini maka menjadi pembebanan dalan apbd tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang un pasar 4dirraturan bupati tentang perubahan penjabaran apb yang ! pengundangan peraturan bupati ini dalam berita daerah. ditetapkan also pada tanggal november bupati keerom, cap ttd muh.markup diundangkan also pada tanggal november sekretaris daerah kabupaten keerom cap ttd basis waluyo sejati berita daerah kabupaten keerom nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum pregustina dump, sh nip. |
teman bupati mamuju provinsi sulawesi barat peraturan bupati mamujamujupembuatan badan usaha milik desa sesuai dengan ketentuan perundang undanganpkewenangan lokal berskala desausun dalam wilayah desa, pengembangan sistem administrasi dan informasi desa, cc. pengembangpencariotensi desa, pengembangan sistem data dan informasi berbasis masyarakat desa, j . penetapan organisasi pemerintah desa, pembentukan badan persyaratan desa, il. penetapan perangkat desa, penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa)gelolaan arsip desa, ssuu. penyelenggaraan musyawarah desa, penyelenggaraan perencanaan desa,beserta perangkat desa, aa. operasional pemerintah desa, bb. operasional badan permusyawaratan desa bpd), cc. operasional rukun tetangga rukun warga, dd. pelayanan umum pemerintahan desa, ee. pemilihan pengurus bpd, dan ff. pendataan penduduk berdasarkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, bidang kesehatan, bidang pendidikan.bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi pengembangan pos kesehatan desa, pengelolaan dan pembinaan pos pelayanan terpadu posyandu) melalui: pengembangan kader posyandu insentif kader kesehatan desa, dan cc. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional desa, pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif desa, penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak. pelayanan dasar desa bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, melalui: penyediaan lahan lokasi, pembangunan gedung, penyediaan jasa tenaga pendidik paud yang tidak ditanggung apbd kabupaten, peningkatan kapasitas tenaga pendidik paud. tuntas wajib belajar (sembilan) tahun berskala desa, penuntasan buta aksara, beasiswa bagi anak dari keluarga miskin, berupa bantuan biaya transportasi, bantuan biaya pendidikan, pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaaneliharaan kantor dan balai desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan dusun dalam wilayah desa, cc. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan energi baru dan terbarukan berskala desa, pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah, penyediaan lahan baru pemakaman desa, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan berskala desaj .m.pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan lingkungan dalam wilayah desa pembangunan dan pemeliharaan taman bermain anak, danberskala desa, pengembangan usaha mikro berbasis desa, ccnetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desaj . pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu berskala desam., pembuatan terasering, cc. perlindungan mata air, pembudidayaan dan pengelolaan rumput laut, pengelolaan usaha hutan desa, dan pengelolaan persamaan dan umat beragama, cc.analisis kemiskinan secara partisipatifasyarakat, melalui: kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemuda, kader desa, dan tenaga teknisbab viidalamdiundangkan mamuju pada tanggal desember plt. sekretaris daerah kabupaten muh. daud berita daerah kabupaten mamuju tahun nomor |
bupati garut, a.bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap ketan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment! pada pajak hotel jiinformasi dan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha wajib pajak; b.bahwa pemberian kemudahan danwajib pajak secara on line; .:;^), ^.^ ' ^.^ '^ f^^^, "' . >bupati garut provinsi jawa barat peraturan bupati garu^r ^ p^ * :f^%:^;;,';\ '.: ; an,^adalah^a sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi skpd secara'regitas melalui media internet. pemungutan pajakiii^^pemerintah daerahwajib pajak restoran. nama nama wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran yang menerapkan sistem manajemen transaksi usaha wajib pajak secara on line sebagiaan dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati bagian kedua sistem transaksi usaha wajib pajak bendabenda dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksud akanperaturan bupati ini bertujuan untuk: a.meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak; b.mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan; c.meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak; d.mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak; e.meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan f.meningkatkan pengawasan atas pelaporan, meliputi: .kamar dan ruang pertemuan; .jasa pencucian laundry); .telepon, facsimile, internet; .business centre; dan .tranportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain. pajak restoran, meliputi penjualan makanan dan atau minuman. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel dan pajak restoran. . ^^,^^ ^,^yang berwenangendaenda. perubahan data sistem transaksi secara on line yang ada pada wajib pajak hanya dapat dilakukan atas persetujuan bggunakan sistem pelaporan secara on line, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala benda.apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan; b.; c.benda, apabila: a.berhenti dihentikan usahanya; atau b.ome majeure. perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh benda kepada wajib pajak lain. bab pelaporan data transaksi usaha wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada bendaenda dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. fehefapan pajak daerah yang menggunakan sistem transaksi secara on line dilakukan oleh benda berdasarkan hasil observasi lapangan. babi hak dan kewajiban bagian kesatu hak wajib pajak wajib pajak atau penanggung pajak daerah berhak untuk: a.menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak ^sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan bidang perpajakan daerah;urat pemberitahuan pajak daerah speed); c.;e.: a.b.menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh benda; c.mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari benda; dan atau" d.mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa persetujuan bbenda dengan wajib pajaka.menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara on line yang dilakukan oleh benda; b.memberikan kemudahan kepada bendaditempat usaha wajib pajak; c.d.menjaga dan memelihara dengan baik perangkat dan sistem yang ditempatkan dihubungkan oleh benda; dan e.melaporkan dalam jangka waktu jam kepada benda apabila perangkat dan atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi beroperasi. diundangkan garut pada tanggal sekretaris daerah kabupaten garut, iman alirahman berita daerah kabupaten garut tahun nomor rudy gunawenda melalukan pengawasan danpengawasan |
bupati malinau provinsi kalimantan utara peraturan bupati malinau nomor tahun tentang penilaian kinerja organisasi perangkat daerahmendukung terselenggaranya penilaian kinerja organisasi perangkat daerah yang lebih realistis, jelas, terukurlembaran daerah kabupaten malinau tahun nomorrita acara daerah kabupaten malinau tahun nomornilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah skpd)memutuskan :. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang penilaian kinerja organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten malinau bab ketentuan umum dalam peraturan bupati malinau ini, adalah wakil bupati malinau sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten malinau organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat opd) adalah organisasi perangkat daerah kabupaten malinau yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretariat dprd, inspektorat, dinas, badan, bagian, dan kecamatan, pada suatu opd, penilaian kinerja organisasi perangkat daerah adalah suatu penilaian atas kinerja opd sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja opd dalam hal efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), pengelolaan sumber daya manusia (sdm)berlaku, penilaian kinerja adalah merupakan pernyataan objektif dan terukur dari tim penilaian kinerja opd mengenai kewajaran informasi atas data data pada aspekpenilaian kinerja opd adalah merupakan pedoman bagi unsur pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagi perasaan yang ada opd dan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki kinerja tahun berikutnya, hasil penilaian kinerja opd adalah suatu penilaian yang diberikan berdasarkan kriteria kriteria penilaian kinerja opd serta kertas kerja indikator penilaian kinerja yang dibuat oleh tim penilaian kinerja opd setelah penjumlahan skor atas aspek yang dinilai, kertas . kertas kerja indikator penilaian kinerja opd adalah suatu instrumen yang digunakan dalam hal melakukan penilaian suatu kinerja opd yang memuat aspek aspek yang akan dinilai, kondisi dengan pernyataan ada dan sesuai aturan, tidak ada dan tidak sesuai aturan serta bobot atau skor, tim penilai kinerja opd adalah tim yang dibentuk dan merupakan gabungan dari beberapa opd terkait dan bertugas, panji penilaian kinerja adalah suatu simbol berupa bendera yang diberikan kepada opd setelah dilakukan penilaian kinerja oleh tim penilai kinerja opd dan memiliki arti masing masing sesuai warna pada panji tersebut. bab penilaian kinerja opd penilaian kinerja merupakan pernyataan objektif dan terukur dari tim penilai kinerja skpd, mengenai kewajaran informasi atas data data pada (empat) aspek yang dinilai yaitutingkat kesesuaian dengan standar standar baku (peraturan) dalamdengan penilaian kinerja, kesatuan terhadap peraturan perundang undangan dan efektifitas system pengendalian intern opd. pemberian nilai terhadap (empat) aspek yaituadalah sebagai berikut aspek pelaksanaan tupoksi diberi nilai antara sampai dengan aspek pengelolaan sdm asn diberi nilai antara sampai dengan aspek pengelolaan keuangan diberi nilai antara sampai dengan aspek pengelolaan aset diberi nilai antara sampai dengan . aspek pelaksanaan tupoksiuraian tugas pokok dan fungsi dengan (enam) item indikator aspek, sub aspek perencanaan dengan (empat) item indikator aspek, sub aspek pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dengan (sembilan) item indikator aspek, sub aspek sistem pengendalian intern pemerintah dengan (sembilan) item indikator aspek, aspek pengelolaan sdm asn sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sub aspek dan item indikator aspek sebagai berikut sub aspek daftar kebutuhan pegawai dengan (satu) item indikator aspek, sub aspek usulan kenaikan pangkat dengan (dua) item indikator aspek, sub aspek kenaikan gaji berkala dengan (tiga) item indicator aspek, sub aspek pemberian cuti dengan (tiga) item indikator aspek, sub aspek dokumen kepegawaian dengan (dua) item indicator aspek, sub aspek penegakan disiplin pegawai dengan (enam) item indikator aspek, sub aspek pembinaan asn dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dengan (tiga belas) item indikator aspek, aspek pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud huruf terdiri dari sub aspek dan item indikator aspek sebagai berikut sub aspek perencanaan dan penganggaran dengan (empat) item indikator aspek, sub aspek pelaksanaan dan penataan laporan keuangan opd dengan (empat belas) item indikator aspek, sub aspek pertanggungjawaban keuangan opd dengan (empat) item indikator aspek, sub aspek pendapatan daerah dengan (dua) bidang sub aspek dan (empat belas) item indikator aspek pada ke (dua) bidang sub aspek tersebut, sub aspek belanja opd dengan (tiga) bidang sub aspek dan (dua belas) item indikator aspekpada ke (tiga) bidang sub aspek tersebut, aspek pengelolaan aset (barang inventaris)perencanaan penggunaan barang jasa dengan (dua) item indikator aspek, sub aspek prosedur pengadaan barang jasa dengan (empat) item indikator aspek, sub aspek ketatausahaan barang inventaris opd dengan (enam) item indikator aspek, sub aspek pengelolaan persediaan barang habis pakai dan lain sebagainya dengan (tiga) item indikator aspek, . masing masing aspek, sub aspek dan item indicator aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada dan diuraikan pada kertas kerja indikator penilaian kinerja yang diberlakukan sebagaimana lampiran peraturan bupati malinau ini. bab iii tim penilai kinerja organisasi perangkat daerah penilaian kinerja organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten malinau dilakukan oleh tim penilaian kinerja opd yang dibentuk dan merupakan gabungan dari beberapa opd terkait serta memiliki tugas dan fungsi untuk. susunan tim penilai kinerja opd terdiri dari penanggungjawab adalah bupati dan wakil bupati malinau, ketua adalah sekretaris daerah kabupaten malinau, wakil ketua adalah asisten administrasi umum: sekretaris adalah inspektur inspektorat kabupaten malinau, anggota adalah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta asisten pembangunan dan perekonomian kabupaten malinau. tim penilai kinerja opd sebagaimana dimaksud ini dibantu oleh tim teknis penilai kinerja opd yang berkedudukan inspektorat kabupaten malinau. tim teknis penilai kinerja opd sebagaimana dimaksud ini adalah beberapa personil dari opd terkait berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang. tim penilaian kinerja opd bertugas membantu bupati malinau dan wakil bupati malinau untuk melakukan penilaian atas kinerja opdyang berlaku. tim penilaian kinerja opd berfungsi untuk melakukan penilaian efektifitas dan efisiensi kinerja opd lingkungan pemerintah kabupaten malinau, menyusun kertas kerja indikator penilaian kinerja opd sebagai bahan pendukung penilaian kinerja, memberikan . memberikan penilaian akhir atas kinerja opd yang telah dinilai dengan didukung data data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kriteria kriteria penilaian kinerja opd, melaporkan hasil kegiatannya kepada bupati malinau dan wakil bupati malinau sekretaris daerah kabupaten malinau. bab hasil dan model penilaian kinerja organisasi perangkat daerah hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilaian kinerja opd dikelompokkan dalam (empat) jenis penilaian kinerja, yang terdiri dari berkinerja sangat baik, dengan pemberian panji berwarna biru dalam bentuk bendera: berkinerja baik, dengan pemberian panji berwarna coklat dalam bentuk bendera, berkinerja cukup, dengan pemberian panji berwarna abu abu dalam bentuk bendera, berkinerja kurang, dengan pemberian panji berwarna hitam dalam bentuk bendera, pemberian nilai kinerja kepada setiap opd berdasarkan kriteria sebagai berikut berkinerja sangat baik, dengan panji berwarna biru akan diberikan kepada opd apabila saat penilaian kinerja memenuhi kriteria: tidak terdapat aspek yang memperoleh nilai kurang dari (sembilan puluh koma nol), tidak terjadi pembatasan dalam lingkup penilaian kinerja atau tidak terjadi pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan konsistensipenilaian kinerja, selalu mematuhi peraturan perundang undangan walaupun sering terjadi perubahan perubahan dalam penerapannya dan efektifitas sistem pengendalian intern pada opd tersebut. berkinerja baik, dengan panji berwarna coklat akan diberikan kepada opd apabila saat penilaian kinerja memenuhi kriteria: paling sedikit ada (tiga) aspek yang memperoleh nilai sembilan puluh koma nol) atau lebih, lingkup penilaian kinerja tidak dibatasi oleh opd tim . tim penilaian kinerja opdcukup, dengan panji berwarna abu abu akan diberikan kepada opd apabila saat penilaian kinerja memenuhi kriteria: paling sedikit ada (duamasihkurang baik, dengan panji berwarna hitam akan diberikan kepada opd apabila saat penilaian kinerja memenuhi kriteria: hanya ada (satukesulitankriteria sebagaimana dimaksud atau ini adalah bersifat akumulatif. model penilaian kinerja opd pada kertas kerja indikator penilaian kinerja, sebagai berikut setiap item indikator aspek dengan kondisi ada dan sesuai peraturan yang berlaku diberi score (satu), setiap item indikator aspek dengan kondisi tidak ada atau tidak sesuai peraturan yang berlaku diberi score (nol), . nilai masing masing aspek diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut aspek pelaksanaan tupoksi, dihitung dengan menggunakan rumus dimana nilai aspek pelaksanaan tupoksi x jumlah score aspek pelaksanaan tupoksi jumlah item indikator wajib pada aspek pengelolaan sdm asn aspek pengelolaan sdm asn, dihitung dengan menggunakan rumus dimana nilai aspek pengelolaan sdm asn x jumlah score aspek pengelolaan sdm asn jumlah item indikator wajib pada aspek pengelolaan sdm asn aspek pengelolaan keuangan, dihitung dengan menggunakan rumus dimana nilai aspek pengelolaan keuangan x jumlah score aspek pengelolaan keuangan jumlah item indikator wajib pada aspek pengelolaan keuangan aspek pengelolaan aset (barang inventaris), dihitung dengan menggunakan rumus dimana nilai aspek pengelolaan aset (barang inventaris) x jumlah score aspek pengelolaan aset (barang inventaris) jumlah item indikator wajib pada aspek pengelolaan aset barang inventaris) . peraturan bupati malin |
pxiperbanyak oleh bagian hukum sekretariat daerah kabupatenlampung tengah tahun la) renamanat bagian ketiga sasaran sasaran penerima cadangan pangan pemerintah daerah kekurangan pangan situasi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati: b.sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan: pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah: pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah oo. aan bab pengadaan cadangan pangan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dengan mengutamakan produksi daerahcadangan pangan pemerintah kampung kelurahan ditetapkan minimal (limbatus) kilo gram ekuivalen berass5)dan atau mengikuti harga setempat. biaya penggilingan sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggungjawab opd yang membidangi ketahanan pangan bab pengelolaan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan oleh opdopd dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik kampung, koperasi berbadan hukum, kelompok tani dan atau gabungan kelompok tani. cadangan pangan pemerintah daerah disimpan gudang cadangan pangan milik pemerintah daerah dan atau bekerjasama dengan gapoktan atau bulog atau koperasi berbadan hukgolahan dan penukaran. batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala opd yang membidangi ketahanan pangan kampung. bagian ketiga mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan usulan pemerintah kampung kelurahan melalui kecamatan. penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui mekanisme a.camat mengusulkan kepada bupati melalui kepala opd yang membidangi ketahanan pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah daerahb.tim pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan cadangan pemerintah daerah sebagaimana diusulkan oleh camat calon penerima cadangan pangan, hasil verifikasi disampaikan kepada kepala opd yang membidangi ketahuan, kepala opd yang membidangi ketahanandaerah,penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima, penyaluran dilakukan sampai kantor pemerintah kampung kelurahan sebagai titik bagi, h.tim pelaksandengan masyarakat sasaran, j .kampung lurah setempat. tim pelaksana bersama dengan kepala kampung: bab vii pelaporan kepala opddiperlukan. bab viii pengawasan pemerintah daerah melalui opd ttdsalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setkab. lampung tengah eko pranoto penjelasan atasdalam mendukung ketahanan pangan tingkat masyarakat sudah saatnya pemerintah kabupaten lampung tengah mengembangkan sebuah system cadangan pangan yang mandiri,, yang cenderung semakin sering terjadi dan bersifat lokal. dalam undang undang nomor tahun tentang pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu oleh karena itu cadangan pangan pemerintah daerah ppd) kabupaten lampung tengah menjadi penting keberadaanya. disamping itu kabupaten lampung tengah merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir, dan kekeringan, sehinga inisiatif penyediaan ppd kabupaten lampung tengahkabupaten lampung tengaharaan cadangan pangan daerah pemerintah kabupaten lampung tengah, untuk gabah kering giling jangka waktu (dua belas) bulan cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan titik distribusi adalah tempat akhir penyaluran bantuan cadangan pangan yang: tambahan lembaran daerah kabupaten lampung tengahkabupaten lampung tengah manusia yang meliputi konflik social antar kelompok antar komunitas masayarakat tim pelaksana penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten lampung tengah yangurworejdalam upaya mendukung pemenuhan hak masyarakat untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat daerah, pemerintah daerah perlu melakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggung jawab serta selaras, serasi, dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruangcegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh kabupaten purworejo, diperlukan:sistem pengelolaan persamaan tidak memenuhi persyaratan teknis:: tempat penampungan sementara tps) atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip(kolam air, danau, sungai dan sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran): jalan lingkungan yang bebas dari segala hambatan apapun yang dapat mempersulit masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran lokasi: cc. sarana komunikasi yang yang terletak dalam ruang kendali utama dalam bangunan gedung yang terpisah dan mudah diakses. ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis |
allampiranran dak, karolinimargret natasha diundangkan ngarang pada tanggal pebruari sekretaris daerah kabupaten landak, asal srubahan ataslurah jiwa jumlah total tagihan terdaftar bulan pbi daerah ditetapkan ngarang pada tanggal peran bupati anvinsensius berita daerah kabupaten landak tahun nomor |
lara berita negara republik indonesia teknis. kelompok substansi subkelompok substansi. peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor tahuwujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian pertanian, perlu melakukan pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melalui pengelompokan jabatan fungsional dalam. bab balai besar uji standar karantina pertanian kelompok jabatan fungsional pada balai besar uji standar karantina pertanian, terdiri atas: kelompok pelayanan pengujian, kelompok pengembangan laboratorium dan uji coba teknik dan metodedan karantina tumbuhan, serta keamanan hewani dan nabati. jabatan fungsional lingkup balai karantina pertanian kelasii, terdiri atas: subkelompok karantina hewan, dan subkelompok karantina tumbuhjabatan fungsional lingkup balai karantina pertanian kelas iiiikoordinator substansi dan subkoordinator substansi kelompok substansi dikoordinasikan oleh koordinator substansi. koordinator substansi sebagaimana dimaksud pada mengkoordinasikan subkoordinator substansi, pejabat fungsional, dan pelaksana. koordinator substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli utama atau ahli madya. dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana pada dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli muda sesuai tugas jabatannya dengan pangkat paling rendah penata tingkat i iii.d. koordinator substansi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh subkoordinator substansi. subkoordinator substansi sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu koordinator substansi dalam menjamin tercapainya kuantitas dan kualitas target kinerja. subkoordinator substansi merupakan pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli madya atau ahli muda. dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada dapat diangkat pejabat fungsional yang menduduki jenjang jabatan fungsional ahli pertama sesuai tugas jabatannya dan paling sedikit (tiga) tahun telah menduduki pangkat penata muda tingkat i iii.b. koordinator substansi sebagaimana dimaksud dalam dan subkoordinator substansi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan serta melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri ini. kepala unit pelaksana teknis dapat melakukan evaluasi kinerja terhadap koordinator substansi dan atau subkoordinator substansi setiap (satu) tahun. hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala badan melalui sekretaris badan karantina pertanian. dalam hal hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada menunjukkan koordinator substansi dan atau subkoordinator substansi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan menteri ini, koordinator substansi dan atau subkoordinator substansi dapat dilakukan penggantian. koordinator substansi, subkoordinator substansi, dan pejabat fungsional lainnya dalam kelompok substansi dapat melaksanakan tugas antar kelompok substansi yang memiliki kesesuaian jabatan melalui penugasan dari kepala unit pelaksana teknis. koordinator substansi dan subkoordinator substansi ditetapkan oleh kepala badan karantina pertanian setelah memperoleh persetujuan dari sekretarislompok pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam hurufgujian dalam rangkalayanan pengujian sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: subkelompok pelayanan pengujian karantina hewan, dan subkelompok pelayanan pengujian karantina tumbuhan. subkelompok pelayanan pengujian karantina hewhewani, serta pengelolaan hasil koleksi karantina hewan. subkelompok pelayanan pengujian karantina tumbuhnabati, serta pengelolaan hasil koleksi karantina tumbuhan. kelompok pengendalian mutu laboratorium sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukanngembangan laboratorium dan uji coba teknik dan metode sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: subkelompok pengembangan laboratorium dan uji coba teknik dan metode karantina hewan: dan subkelompok pengembangan laboratorium dan uji coba teknik dan metode karantina tumbuhan. subkelompok pengembangan laboratorium dan uji coba teknik dan metode karantina hewhewan, serta keamanan hi. subkelompok pengembangan laboratorium dan uji coba teknik dan metode karantina tumbuhtumbuhan, serta keamanan huji standar karantina pertanian, terdiri atas: dokter hewan karantina: analis perkarantinaan tumbuhan, pengawas mutu hasil pertanibesar uji standbesar karantina pertanian kelompok jabatan fungsional pada balai besar karantina pertanian, terdiri atas: kelompok karantina hewan, kelompok karantina tumbuhan, kelompok pengawasan dan penindakan, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi. kelompok karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: subkelompok pelayanan operasional karantina hewan, dan subkelompok informasi dan sarana teknik karantina hewan. subkelompok pelayanan operasional karantina hewan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan pengawasan keamanan hewan. subkelompok informasi dan sarana teknik karantina hewhewan. tumbuhan, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi. kelompok karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: subkelompok pelayanan operasional karantina tumbuhan: dan subkelompok informasi dan sarana teknik karantina tumbuhan. subkelompok pelayanan operasional karantina tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan tumbuhan. subkelompok informasi dan sarana teknik karantina tumbuhtumbuhan. kelompok pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang undangan bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hewani dan nabati. kelompok pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: subkelompok pengawasan dan penindakan karantina hewan: dan subkelompok pengawasan dan penindakan karantina tumbuhan. subkelompok pengawasan dan penindakan karantina hewpengawasan dan penindakan karantina tumbuhpengawas mutu hasil pertanian, dan jabatan fungsional lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi balai besbalai uji terap teknik dan metode karantina pertanian kelompok jabatan fungsional pada balai uji terap teknik dan metode karantina pertanian, terdiri atas: subkelompok perencanaan, subkelompok uji terap, dan subkelompok bimbingan teknis dan informasi. subkelompok perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran. subkelompok uji terap sebagaimana dimaksud dalam huruf melakukan uji terap dan kerjasama. subkelompok bimbingan teknis dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengelolaan sistem informasi serta. jabatan fungsional lingkup balai uji terap teknik dan metodeuji terap teknik dan metodeterdiri atas: subkelompok karantina hewan, subkelompok karantina tumbuhan, dan subkelompok pengendalian teknis, pengawasan dan penindak. subkelompok pengawasan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang undangan bidang karantina hewan |
rms laiminandan kesinambungan program jaminan kesehatan masyarakat kabupaten musi banyuasin, serta melaksanakan ketentuan dan peraturan presiden nomor tahun tentang jaminan kesehatan: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan seluruh masyarakat kabupaten musi banyuasin, maka perlu diberikmasyarakat82bulan berdasarkan persetujuan dinas kesehatan. kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin dapat diganti jika peserta meninggal dunia, pindah domisili, dan atau menjadi peserta ppu. kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab tatalaksana pelayanan kesehatan bagi peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ftp dan jejaringnya serta pelayanan rujukan rumah sakit, harus terdaftar sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin dengan menunjukkan kartu peserta jaminan kesehatan nasional yang diberikan oleh bpjs kesehatan. setiap penduduk yang didaftarkan oleh dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 3tingkat pertama bagi peserta diselenggarakan oleh ftp dan jejarings6) hak kelas perawatan rawat inap bagi peserta pada pelayanan rtl adalah kelas iiiumah sakit sesuai sistem rujukan peraturan perundang undangan yang berlakukepesertaannya sebagai kmm menjadi gugur. kmm tidak berlaku untuk perawatan kelas ii, kelas dan ruang vip. (h) gugurnya kepesertaan kmm sebagaimana dimaksud dikecualikan jika kelas perawatan rumah sakit penuh. kelas ruang rawat penuh sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat keterangan kelas penuh dari perawat ruangan. dalam hal kasus gawat darurat, penduduk kabupaten musi banyuasin yang belum terdaftar sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten musi banyuasin,musi banyuasin dengan ketentuan: status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk rtl, bila pasien berkeinginan menjadi peserta kmm:dan yang bersangkutan penduduk kabupaten musi banyuasin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan melalui program pbi, ppu, ppu, jaminan jkn yang dibiayai pemerintah pusat, pemerintah provinsi sumatera selatan peserta kmmpersyaratan sebagai berikut: fotokopi yang memiliki nik dan atau ktp el: surat keterangan bersedia dirawat kelas iii pada rumah sakit: bagi peserta yang dirawat inap gawat darurat melampirkan surat keterangan rawat inap dan tindakan gawat daruratkgkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan rumah sakit, peserta tidak diwajibkan dengan surat rujukan dari ftp dan jaringannya. bab bentuk kerjasama penyelenggaraan kmm dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara pemerintah kabupaten musi banyuasikmm adalahcc.termasuk akupunktur, shin dan: n.perbekalan kesehatan rumah tangga berupa, oo. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa wabah, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang:quran peserta kmm besarnya iuran peserta jaminan kmm seorang perbulan ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. iuran sebagaimana dimaksud pada dibayarkan sejak peserta kmm didaftarkan menjadi peserta jkn. pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten musi banyuasin dengan bpjs kesehatan. pembayaran iuran kmm oleh pemerintah kabupaten musi banyuasin dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh bpjs kesehatan. bab pelayanan kesehatan rujukan di.(l),s yang merawat menangani. bab tim koordinasi jaminan kesehatan masyarakat musi banyuasin untuk menjaga dan menjamin kelancaran pelaksanaan program kmm, dibentuk tim koordinasi jaminan kesehatan masyarakat musi banyuasin. tim koordinasi jaminan kesehatan masyarakat musi banyuasin sebagaimana dimaksud pada il), mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program kmm, melakukan pembinaan dan pengendalian program kmm: dan cc. menentukan kepesertaan kmm. susunan keanggotaan tim koordinasi jaminan kesehatan masyarakat musi banyuasin sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pelindung bupati musi banyuasin dan wakil bupati musi banyuasin koordinator sekretaris daerah kabupaten musi banyuasin wak. koordinator asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten musi banyuasin ketua kepala dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin sekretaris kabid pelayanan kesehatan anggota kepala bappeda kabupaten musi banyuasin kepala bukan kabupaten musi banyuasin kepala dinas sosial kabupaten musi banyuasin kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten musi banyuasin kepala bagian hukum sekretariat daerah direktur rumah sakit umum daerah sedayu direktur rumah sakit umum daerah payung lendir direktur rumah sakit umum daerah sungai lilin sekretariat bidang pelayanan kesehatan dinas kesehatan kabupaten musi banyuasin bab optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan kabupaten musi banyuasin dalam rangka menjamin keberlangsungan program jaminan kabupaten musi banyuasin dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan, maka pemerintah daerah akan melakukan hal hal sebagai berikut: mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasionalnya masing masing, memastikan badan usaha milik daerah, perusahaan swasta wilayah kabupaten musi banyuasin untukkesehatan nasional, memastikan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi seluruh pengurus dan pekerjanya pada badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta,serta memberikan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis. kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak patuh dalam pendaftaran dan pembayaran quran peserta jaminan kesehatan nasional wilayahnya masing masing. bab xii peralihan peserta peserta ppu yang memiliki ktp el kabupaten musi banyuasin dialihkan menjadi peserta kmm, dengan ketentuan sebagai berikut: peserta yang terdaftar kelas yang menunggak minimal (satu) bulan iuran, bersedia mendapat pelayanan puskesmas wilayah tempat tinggal dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada rumah sakit yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan rawat inap kelas iii: cc. peserta ppu kelas dan kelas yang menunggak minimal (tiga) bulan dapat dialihkan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah kabupaten musi banyuasin. pengalihan peserta ppu sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan dengan melampirkan: surat keterangan menunggak iuran dari bpjs kesehatan, surat pernyataan bersedia untuk dialihkan menjadi peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah kabupaten musi banyuasin dengan status kepesertaan dikelas iii: dan cc. surat keterangan hasil verifikasi dari yang menangani urusan pemerintah bidang sosial. tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada tetap menjadi kewajiban pembayaran oleh peserta ppu yang dialihkan menjadi peserta kmm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala desa dan perangkat desa serta pegawai swasta beserta anggota keluarganya yang sudah terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten musi banyuasin akan dialihkan sebagai peserta ppu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiv pembiayaan biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kmdaerah kabupaten musi banyuasin, dan atau sumber keuangan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuor induk kependudukan nik) sesuai daftar nama peserta kmm yang ditetapkan dengan keputusan bupati musi banyuasin. untuk peserta tambahan diluar jumlah penduduk uhc yang didaftarkan pada tahap awal, sebelum kis dicetak pelayanan menggunakan e id yang diterbitkan oleh bpjs kesehatan.yelenggaraan integrasi jaminan kesehatan daerah khusus fakir miskin dan orang tidak mampu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. bab xvi ketentuan lain lain data penduduk yang meninggal dan atau pindah keluar daerah disampaikan setiap bulan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil! kabupaten musi banyuasin kepada dinas kesehatan guna verifikasi kepesertaan kmm. bab xvi! ketentuan penutup peraturan bupati in9nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang jaminaninas kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas kesehatan kabupaten musi banyuasoleh pemerintah. badan penyelenggara jaminan sosialadalah setiap orang yang membayar iuran atau perannya dibayarkan oleh pemerintah atau pemerintah daer untuk menjamin mendapatkan pelayanan kesehatan pada dirinya. sistem penjaminan kesehatan menyeluruh yang selanjutnya disebut universal health coverage uhc) adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus mengalami hambatan finansisei. penerima bantuan turunya sendiri dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. jaminan kesehatan masyarakat musi banyuasin yang selanjutnya disingkat kmm adalahnduduk kabupaten musi banyuasin yang memiliki ktp el, nomor induk kependudukan, dan atau terdaftar dalam yang dikeluarkan instansi yang berwenang lingkungan pemerintah kabupaten musi banyuasin yang iuran jaminan kesehatannya dibayar dan didaftarkan oleh pemerintah kabupaten musi banyuasin sebagai peserta jkn kelas iii selain peserta pbi apbn, ppu,ppu, dan peserta yang dijamin pemerintah provinsi sumatera selabupaten musi banyuasindan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten musi banyuasduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah kabupaten musi banyuasin adalah semua penduduk warga negara indonesia kabupaten musi banyuasin yang belum mempunyai jaminan kesehatan, memiliki ktp el atau kartu keluarga yang dikeluarn bersedia rawat inap kelas iii difasilitasi kesehatan tingkat lanjutan. bab jaminan kesehatan masyarakat musi banyuasin dengan peraturan bupati ini menyelenggarakan kmm dengan ketentuan sebagai berikut penduduk yang belum mendapatkan jaminan kesehatan melalui program jkn selain peserta pbi apbn, ppu, ppu, dan peserta yang dijamin pemerintah provinsi sumatera selatan, telah memiliki ktp el, nomor induk kependudukan, dan atau terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkanbersedia untuk berobat pada ftp milik pemerintah dan atau ruang rawat inap kelas iii pada rtl rumah sakit. kmm sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk iuran yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten musi banyuasin kepada bpjs kesehatan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten musi banyuasin. bagi penduduk kabupaten musi banyuasin yang belum termasuk dalam atas, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. kmm sebagaimana dimaksud dalam berupa pelayanan pada ftp dan jejaringnya serta pelayanan rtl kelas iii. komponen pelayanan kesehatan dalam jaminan kesehatan masyarakat musi banyuasin sebagaimana dimaksud pada (dikelompokkan sebagai berikut: pelayanan ftprtl, meliputi pelayanan kesehatan spesialistik yang mencakup: rawat jalan yang meliputi: administrasi pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar unit gawat darurat rtl yang diatur dalam ketentuan tersendiri, pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis sesuai dengan indikasi medunia fasilitas kesehatan berupa pembersihan dan pemandian jenazah dan tidak termasuk peti jenazah, pelayanan keluarga berencana kb) terbatas pada tubektomi dan vasektomi, sepanjang tidak termasuk dibiayai oleh pemerintah: pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang bersifat perorangan. pelayanan tersebut dikecualikan untuk pelayanan yang telah dibiayai pemerintah, seperti: alat dan obat kontrasepsi, dantentu termasuk alat bantu kesehatan (jenis dan besaran bantuan alat bantu kesehatan sesuai dengan peraturan menteri),masuk alat bantu kesehatan jenis dan besaran bantuan alat bantu kesehatan sesuai dengan peraturan menteri). rawat inap yang meliputi: perawatan inap intensif, perawatan inap non intensif kelas iii, dan pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri, dalam hal pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada (l)ini diperlukan, selain pelayanan kesehatan sebagaimana pada peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat bantu kesehatan. s5. dalam hal pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud padabab iii prinsip penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat musi banyuasin penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat kabupaten musi banyuasin kabupaten musi banyuasin, menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional,, dan efisien, transparansi dan akuntabilitas. bab tatalaksana kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten musi banyuasin sebagaimana dimaksud dalam didaftarkan oleh dinas kesehatan sebagaimana peserta jaminan kesehatan nasional kepada bpjs kesehatan. pendaftaran penduduk yang didaftarkan melalui dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada pada tahap awal dilakukan secara bertahap sebagai berikut: semua usulan yang melalui dinas kesehatan dan jaringannya, dinas sosial dan jaringannya: pemerintah desa, dan masyarakat yang datang langsung dinas kesehatan dan dinas sosial yang bersedia mengikuti program kepesertaan pbi apbd. apabila belum mencapai jumlah penduduk, data diambil dari database penduduk dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang belum terdaftar jkn kis setelah pairing data dengan masterfile bpjs. penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten musi banyuasin susulan diusulkan oleh kepala desa lurah pimpinan ftp pemerintah kepada bupati up. kepala dinas kesehatan dengan melampirkan: kartu tanda penduduk ktp el) atau surat keterangan telah melakukan perekaman ktp elkartu keluarga yang memiliki niksurat keterangan bermaterai yang menyatakan belum mempunyai jaminan kesehatan pbi,ppu,ppu dan yang ditanggung oleh pemerintah provinsi, serta bersedia dirawat dikelas iii, prioritas tambahan hanya untuk masyarakat pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan ftp atau rtl namun belum masuk sebagai peserta awal yang didaftarkan sehingga belum terdaftar sebagai peserta jkn kis. kepesertaannya dapat langsung aktif tanpa menunggu masa tunggu keaktifan kartu. |
smk, tenaga: bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta kepuasan masyarakat bidang perizinan dan non perizinan, perlu penetapan standar operasional prosedur sop): bahwa, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu wajib daftar perusaha peraturan bupati minahas menetapkan peraturan bupati minahasa. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksudkan dengan pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten minahasa. daerah adalah kabupaten minahasa. kepala daerah adalah bupati minahasa. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten minahasa. kepala ioi aja aha ap8 ega rea se$ fp3 nana (ga laga ani senna ha: ebt ga dia ball (sz ag: as) adi iii i5| rana akan s5g ska e"eb (sg ga. au) &:| ppsaggeggn irina peta, over or. pase sep prang 2ep s32$ ks) bp) sak gag ep) dara ban anna pan ferret eni so, set apn dapa taheadasan an000rs3 pes jana belang fide endang spa. paga nan ana tulang seb bai png led pakaian eig3 seri tag peran den fac than kei dig mela spp t087 big3 pat na! 255p 85g# hut ear sab 2e3i msi tes bang arep gila ppfisp teu ttp pai . bala aini ein 3a3 a55 kun e0o sri ia) ou: dok ios pil inn tepi tdp mead adaa ,2tebal bip ida, fasa? nang edit3 oot matan esa g30o$ 5se8 atj f3eb aje dea ira isa desai pas reses anik segera rr. fee pala ea: tabanan idola d250s mayor pemilik opp3p dhan alan aan sea asn epa argon peer 2gp a33 $g3rra er3 bata tai don sebab gion3g tap spa bagai seo ser3a gen a73 ep, tey ses5 es3 dab pes meta tnb ppp liiga kira besar, be5a6 se33ebb6 r33 tin bei iii tie kn: ana nilai a9, hati uli uap tak tua egi har tee iri inap 3e$ tas a53 kan lalin bagan tni bas er mei. kev so0son riomoguu pap #edagaeadkongaasssjala sebe kes3e par heru ira: bean ousted swa5 gas pat death 2pge5o2 asap fep resesi ehx age inpelota pep f p3b2 beste an" oranye 29p38 data sa83 odp op3b task2 ska f3 ha io? sg ir) oto mep ppppsp ter ne, pagi saka ar) sa. hadir ae. data da: sni bang ong erg bbe akan (eni fe$ been adan sni gagah bea dead tag pers sia f5# laba its kke da (ka aga $8z3 ata jani bb, al: ar) pena bea hat 3pb, 2a8 ere tee eps ep3 w90 wpr eropa bara solusi22 jos bangga sah kanan gea ceo segi va sega: pe2 arah,b deras pong ane ara seni tenun season see fo. a2 asidei3 gsb istbseik pe2 pep sgfarus ses hai be bep erf8o bes feb fig far tar seh a58 sasha peasasse sef re| s3) aan pena bek en? sah stan iran jas wan o355 beep gg3 3g g33 gol. eni a pena dana sea anna ae) sana peretas tabs gagas tan hee! tana mnt tua mia ce ag: fib sgb par ia ia3 bb sin fip see danang aga nibhaana fong ela saga, huni gan juri tno aki nah lai sat hana pala ega dik ari tai hun ata see kepala dinas kabupaten minahasa. kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten minahasa. retribusi adalah pungutan untukinahasa untuk kepentingan orang pribadi atau golongsahalayanan terpadu satu pintuiterpadu satu pitanda bukti pembayaran dari wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang kas daerah melalui bank yang telah ditentukan oleh bupatipembayaran atau penyetoranie? sa83 ike bajakan la, deoggeegaesaa tour fis 238p beseseeeg per eis5 garuda ten pages tee9 salib den engan ang tpp yan naa anna ses esa lek news $g3 flag inn) nan top dirga papan dan era jan $3f3 apps p99 eoe day anna ied eng boa keep. versi tea: dana see bas nan aah f3rb derap rei case hara men: (sa ba aap lea) nag b3, ja. ana are jana jae panel er5bl asi jun) bai space "law s9e58a inn mnc nan harap pas tan dan nani eps pa3a fit "para ngak tang ses emi an) pop apn lah ning aya feb. nak ppp pte ng. see mn rai pesepeda 2g: ema ef535 lee ago person club n | oymondubuneia un bra meng anon moo tes sere ssi) terpesepas stone see aga no3 pas3 per men ee: degan abe tan a33 #22533p o8035e2e5tp ap3 kek asmara ce3 ge. ag .nps3 piece s .t9 das see gee sad toman kaa per popup2i nana la. latto hai tmn t0b pk3 esensi sal, fbe ge #23ball sae an: man haa .3a eni jambu mata oppo bebas ipp ssofepfs ilaga sedan gangdahga era sape geng an33 sei ta) ended erj rei (sep api der 9d sen fee kan) la) ge ho8 ewn bag jne apn dpggnnengan tong pipi phat nak era pens naa rek aire serai gang ser" peta tara ep ng. g!| han keppnoka one ppn yaa can mas ui! hae lepa aka pp3 oni her pbjesparari title3 ftg ends $ lin aed got lagi kan spi s885 sisa ja" do, bp.s sar sbb tai bag f3) ta: domain | saus mp" ma") tissfiii tis $s5$ a89 lea png .b$ en: hama sea dog ng. ia) jam pon tan mana lan pss danar onger segoe3 idi ko) paa ter uuu ha: ops rei muerte aan panel a33 me: tan: ekbis nak enam nia nae hana beni giri "ag pa" an: meta aa" tiri. mak dannggga hara rena lebar tar negeri pes tea ea33 mainan gai sie nga braket po9an nana tbb8 seng ang depag wo naa ebeg fgiaias mr: elev hps ar) asi maa wee s3221 ng odp ppp divisi tan sun isi, te23 pisa pan s8323 aan eras dea bira eor3a pages ppn pn9a: win penenang puan sop rpp did pilar ras bea eren las sos ses bagian erteeefees bebas aeg: guna abs tag bebas 3x9 hobbs gag" fpo 3d per n5 air oo. ton kun min eka jp: ba: bp: be" fee ipk ignnagga topi ris pags pes raka ton base pas. eren eeeeee pag log gia na: aa pop mua see span mas ant engan sih pipa tun ses kei kini ig hai uga set ep3 xi tes bag agar s3 gere ita bes3 nb: leg ega as) ju) mbah t$$ ln. mma! ara fi) es peb sip 25x sula tema . ra) ind peraturan bupati ini mengatur standar operasional prosedur sop)yang meliputi jenis pelayanan: mekanisme pemberian izin dan proses pembuatan izin: klasifikasi dan biaya, waktu penyelesaian: penomoran: izin hilang atau rusak: prosedur pelayanan perizinan: rekomendasi dan bentuk naskah izin: mekanisme pengaduan: dan penanaman modal. bab iii jenis pelayanan jenis pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan. pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam meliputi izin lokasi, izin lingkunganmerger): izin usaha perubahan, izin pangkalan bahan bakar lpg: ll. izin lokasi pemasangan reklame: izin mendirikan bangunan: izin usaha jasa konstruksi uji: izin lingkungan, izin usaha peternakan: tanda daftar perusahaan tdp), surat izin usaha perdagangan sup): izin usaha toko modern, tanda daftar gudang tdg), tanda daftar industri tdi): izin usaha industri, izin tempat penjualan minuman beralkohol gol. dan izin usaha perdagangan minuman beralkohol iup mb): izin operasional sekolah dan smp): izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pkb): izin operasional lembaga kursus dan pelatihan, izin tempat penampungan cap tikus: izin trayek: izin usaha angkutan, izin fse ter akh tangan sun sonya un bond isbn a0laws| sista spt sep seo hesse ong p2233p ss50a2 co0gos sdrgogro renata yaa yong rempah ssi ena versi kakao bes ela f235 bean tai is. abal sop bec get ingat reg ita see feat 0e5 snn bag spv taogysu xowawy nosup ooopppipiipiii ba) ngan dapa nua beda pandang an: han aan ana opere spire vessels "goto free beri ban (aga ca) ma: musik a0sun onan gs) daan sal iya kesir (aa sel hab o80o elemen hanya "na par gata3 pep page sio gg sia hn: nata ets feb a3. pena b2 asi nara tia keb bea t3$ aa") eis lebih bse bse goal san #5g3 raya t pel peran hart ssb p132 dal bejana kau pala laka si3 manan: haiti fee lan ann fee eer eaa a93 tari maag 32an saka dea bare ar lan tee hero bal ter ip33 lake sat ate 392p ta, nn gia ana ka") ati a. test retak o0as aa8 penang mio gaa33 peta purba pop ani pan sir tiara sfb aga se. s$3a, ssb pp. hal lan ken es. tap ttiiaiei br: p.t er. tor. tia ter so3 . ia) v| aa s283 "2x our sopndoapnea dong sg3sp35 syg2pp3s53) s732535 cbr neesooleer t1003oh me) poros songo reggae gang nge 5e995$ dsa jasa sami onger dea do por era aro ega s313e se3gp anies simo bep0 1538p nn bala tre kamp asupan tebak ada esi sgafatag s0r3p io5 pkn hun big sain ce 29br kn) key eta ng. s3g3 maker means bop: pan mad sed sana san cy05 pns t0000y spissa kresna gariggtea iar ei3 pes3 comoros an09a0s tea sat pas ap3 a23 sapa eyes birama3 fari tai sula ot0d r51e fip rab hai (a53 apaan ia) kai ta, bung tt333f tee ton obb bee pen us. ia da3 pane berg (up tg: sas bta saga aza mod. aah uban bal seni pelangi ob "tak sda dari team pon: telah: se3 3z$ alasan zedd bea kei sia tali pes eni aab3 pergi ote san paha bks "apa feb te, aa: ne) "gg, len ppt tpe ban aa) mt, sanga ian tj3tee depot bi: eee lon braga sab sa2 ala aan popest siti ap fei nia teu seseseesikes ieee: kaga isi eer3 sunan gila badan nai hits nanti atas afi? peta gases apps 2san 333p s$p e5paa pra tag ep3 pang bagai lebih see, oo fe3p ser g5fr ef) peran pee tie exe photos gia iataaaaan ketabalatabata spg engine daan pepet sucsoesoiosat koe iob oleng a43 hag b93a .g0 denah per data mental @great ana tolak selatan nah gas a53 ltr isi gibeteo te8 aiu b3 ser noysayn tppitirf fee abe sep an: her off pen seni daa glow ou tata benang bpr pagar apn nai pes keb har pns ngan ara sen tsb bulu nan una aan pig tai sai gen te8 atas borghagkt oei 3355e sang tin gai ann per inis tai mba bar izin pengembangan terminal khusus sungai dan danau: izin lembaga latihan kerja lpk): izin usaha perusahaan penyedia jasa pekerja buruh: izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta epoksi: izin perpanjangan menempatkan tenaga kerja asing ita): izin operasional rumah sakit: izin mendirikan rumah sakit: izin operasional puskesmas, izin praktek penata anestesi: izin praktek bidan sipri: izin praktek perawat sipp): izin praktek apoteker sisa): izin praktek kedokteran: izin praktek perawat gigi dan mulut: izin praktek pengobatan tradisional, izin toko obat, izin apotik: izin balai pengobatan, izin klinik bersalin kia: s0, izin laboratorium swasta: sl. izin optikal: izin klinik kecantikan: izin kerja tenaga sanitation: izin kerja tenaga gizi: surat izin kerja sik) perawat, surat izin kerja sik) perawat gigi: surat izin kerja sik) tenaga fisioterapi, surat izin praktek sip) ahli teknologi laboratorium medik atom): izin praktek tenaga teknis kefarmasian, izin kerja refraksionis optisien optometris: izin operasional puskesmas, tiup daya tarik wisata: tiup jasa makanan dan minuman: tiup usaha kawasan pariwisata: tiup jasa transportasi wisata: tiup usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, tiup usaha jasa perjalanan wisata, tiup usaha penyediaan akomodasi: tiup usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konferensi dan pameran: tiup usaha jasa informasi pariwisata: tiup usaha jasa konsultasi pariwisata: tiup usaha jasa pramuwisata: tiup usaha wisata tirta, dan tiup usaha spa pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada meliputi rekomendasi lokasi:: rekomendasi pemberian usaha pertambangan, fiskal daerah: dan pajak mineral bukan logam dan batuan. bab to ggs ss5akp ssb0tool fff png pen eornpsepasn lpg boo o0wn sreerpeebas fei ora den ena nge fes saya besa tata nach isi epa0 pnas naa padatan jae bar getah asal sas exs naa 3d sei bab teh lal pe. tati dpp ops tagging nan seng33 ya.) harga aycopo ampas ena perda9yap evo0yan pun g 000i bravo spon ann ago senin gea bad pergi beri bagai san opa iss oke ses kue np3i aset arn inget key naa gan naa ina 232i ee3at 3fe2 kd, sep mp3 elkaar keb se8p tes esa seb esa8 se3 see i5e5g spa a3$ bek urn iig kan fee ir3i basa na: ta. nok a93 se: ponnovaosrg set alba ala nan sebibakatika phase bsi epik uap efek sang ara s303g3 maa iii nama hua singa s3a asn sean oki nan lali pnan ash pipa s5ab terusan "". pera sai ba2p fog anna senang nai ada neo hr: bee fee seret) isa, . eta .h tesis pas apa read pig jaan dana nanah ketat utama spf esa pope seas irit pass passes . .' a . dadang mun kep esa bud f3g3 fps3 s53t 2a8 eng bet 2pbr edaspep b5h3 3g $sabor dil tiap ever roh yoga nan p5375 opo ooh sedia url aa. ana fp3f pile p$ ea5 pop ps3 resep s2g pep entre bet hape plot nan doa ses erra mbah mau baba gonta sees ma. jan pe33 psi flag ket jai inn tab ani aa dna bap pas tpi bag la) tpt pep era era aa" mara see tap onporsoeneownng bong seenanas obeaneenpern tea "none beast ite gje aaa apek aia ang keep aneh pinang rekaan sesgoain bee api nus pipe ori da3 pam rvurej ewp legal pikap pbb frg osn serkogb ecc pe. ema pedas s5g3 aman pigra han pose fp3$ cg90cd ane beata sae san soonomsun eun some mau boy: p og98 yes dan nan nan nina 383c$ gas3 jangan h3583635335333 dsn ngi anus biji area gear fajasbenihsrihag pps beras shan hen pecahan disita data baki end bada ip ero pikap3 bee ipar been 3sbs kla drag p593 har motion tai esa self3a aek na: eee3 agen tali eri let indi pe, bagi sera haa ken tiang ni: nugraha fera maan atu tpi kejang mui tata feb 2ne5i jan agen fes5 senang ten tai lai a8 tadi anakan opp our ag s5: oge beb bada giaoreggoagga lag ba! ppp edan r2s s$rk des ikan intel p96ep ena gagepiheri3a"h $3i8 sgo38 jan ana pad nah #e08 soe anna sisi fans list sah sebab gear sang aga 5hm3 sy "3g sp33 seg r83 gang pa larva sadis 2jalan nggak dpt fei memanen nai ram nik tali pado laka pep aap mark jun ngga ski see sia mini pes alih esa ari deng pepagan iai era sbb3 mba aki alfa #is tn, mane nas eaa23 haa es? e" far sata att pse ipa para slr find epa ar) bab mekanisme pemberian izin dan proses pembuatan izin untuk memperoleh izin pemohon dapat mengajukan permohonan kepada dinas secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan, dan secara elektronik melalui situs web site dpmptsp kabupaten minahasa. jenis izin, persyaratan serta prosedur tatacara memperoleh izin secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini setiap izin dan rekomendasidinas atau unit kerja teknis. setiap izin dan rekomendasi yang diproses oleh dpmptsp harus memenuhi prinsip prinsip layanan publik yaitu sederhana, jelas, pasti, dan transparan yang berawal dari satu pintu dan keluar dari satu pintu, surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan izin yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon direksi perusahaan. dpmptsp dalam melaksanakan tugas untuk melayani perizinan sebagaimana dimaksud dalam secara teknis pemberian izin dibedakan atas dua jenis pelayanan yaitu pelayanan izin yang tidak memerlukan peninjauan lapangan. pelayanan izin yang memerlukan peninjauan lapangan. tim teknis peninjauan lapangan adalah tim teknis dpmptsp yang terdiri dari dinas teknis yang surat keputusannya ditandatangani oleh bupati. tim teknis berwenang untuk melakukan verifikasi berkas, peninjauan lapangan, pengukuran, dan penetapan besarnya retribusi serta merekomendasikan layak tidaknya izin diberikan. bab klasifikasi dan biaya izin diklasifikasikan berdasarkan jenis. biaya yang dikenakan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan peraturan daerah kabupaten minahasa yang mengatur tentang pajak retribusi perizinan tertentu. jenis izin dan biaya pajak retribusi sebagaimana dimaksud pada (l| dan tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab waktu penyelesaian ll) waktu flu heni jeb feb ana s55 ja: con aaggiad ddebaai rare aang gak ata sada, hari tea na: tang ima bel pir ar: 2th tarra jae fas se2eb s333 doh ati leg sa? app senen raat ppang gaga genangan nii nina nan #r33 e6s eni kena 9ka5 gd bep ost fee fear gai tenaaaaa naa: tah sr: mem ine pen tin le.g tea aaa ogapasa saleh pte a523 fee .e ear jang eps (ng serena nan pesisir t89 het eki bieta p7: pe5is$ 5an9 bea ii: saath doa taka kain inabekkkebalaka ai. data deep: fg3 biara ssp benar meet nggak ve sapa a50 laa nani giat 3re mal uut 383p geng fat "$$ panel iiiisg tit923 titik seok pig rb) seri33 big dak ana cs3 sem 2ali 20p nome uni san ne: pes ebe ana f8363 nei ne: da2 8s? jl lag d3 ikal vw. dana non naa tiruan os3 s3335 ai: ata akhir sea 982d ana sig eggs ser be, sabu lane blus ses see, india ros la) lg) besa korps jan aja "5g sl) ju) ang bia la) aha neo see bra 2e22 lx) para. ara hae eng panah seneng ubr kas ter aon gyu aolsbt steps, a85 pi9 (to sag nana dik reg peer pdb dn5 wal bap np eno leg hun mor siber bertele pen ppt diri nia s$ seed ssb bo93n area fep3 tea k38 dee ei an: aah fe. sup un away pes oyopeye lab ato usia eeb p2sa,d #firearms esn sas 85nf sea pss 2x8 epid ppx5 ber rbr rara tag feb sae b3g2 bee bea sss pmn hate tan 253p "la sta hun s3 dx. side sta kepe san: diset sel opa jai max lag ny phh pka pea ak3 ga" dat eww ox tae suc oke oara3 gen pro atau pan pan sisa fall final fra faff| fang| here) kera) tata pes west hes waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada dinyatakan berlaku apabila berkas lengkap dan benar. standar waktu penyelesaian pelayanan perizinan oleh dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab vii penomoran penomoran dibagi menjadi (dua) jenis, meliputi pencantuman nomor pada berkas permohonan sesuai dengan nomor urut berkas yang masuk setelah berkas dianggap lengkap dan benar, dan pencantuman nomor pada izin yang diterbitkan oleh dinas. tata cara penomoran sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini. penomoran register izin ditentukan oleh dpmptsp. bab viii izin hilang, rusak izin yang telah diterbitkan oleh dinas apabila hilang dan rusak dapat diterbitkan kembali dengan ketentuan sebagai berikut izin yang hilang, dapat diterbitkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut membuat surat permohonan, fotokopi ktp sim penanggung jawab, dan keterangan hilang dari kepolisian. izin yang rusak dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut membuat surat permohonan: fotokopi ktp sim penanggung jawab: dan membawa bukti izin lama yang rusak. babdpmptsp) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab rekomendasi dan bentuk naskah izin rekomendasi diketik diatas kertas kop dpmptsp yang ditunjukkan kepada penanggung jawab dpmptsp yang memuat identitas pemohon, kelengkapan zi?) esa a1lo da: jm: bolon lor hee kanan teras har nan sta kia sai jami dab ami apl bee mebel #es mah mn. me. mea cda mar tao tag ad. tee bad edh gate open gia hal dia raba pep aa: pb3 tak case eeb3 ita adas bat: rela nan barel bebe aga dsg pog: saad nia me) 58x de| egg tani dana 3e| odr bean fog ore sel de. ban) fan gan! tadi ir) tud lag tra jan center tema fp3r$ e53 2dpa| papa s5ses3 kapal adl laga pan mana oo) ika ja) jan) ja) rda eri lee lor mean tana dhan naa gada gag 32n5 ebe| pete pete ppen sil akal r3| as26, sel sstr3" del poor pal ono oo ) #al fal pen tag orp obb unarpunerau tapi aik den aan den pan pgd sen pan saga see pgri urban ara frp sip3 pp3 pa3 sip |") gua frac sal final #pdl gua james mel ana amil ang bebe bbb 22p2 pp22 a28 sel bb, so. .&i sen pen mba men mas enbpeeeg2piece ann gos bee eeee ci: ina lag "da gea @cbv yo seetiriik paseban la. bean tea s3o32p3 vote sepak pas urea raih) tp! ogp tnn| bora joko bssunsusi sesagsnss 3s9sloss s9922292522k $g2222225 glen! tea? utan ton bad je) has umu heb www wwu uwukhk dan oot bumn po2sn bri hai pers tai soo iii esspgsrkrerang jb) gives ba j kep bee beda por jab eta) fab es553 fc5 see $ysp sasis jun) ama lie p . eta js) ang pend pak pad: hau duo www yusuasuny u,issesilus tt. lan an) jan alan b3s3 ask bsa aoa len inn sob sbb wunou w dua yon wmo" con ber mac mar mae man mas men maan) kej bagan esa serasa ane shen gaga osn yura ccs kan kok bea s@gagah "ksp kess ypppppypy poppy !| bbbbbb 22e2eeee ir) www nai s85. ian asa8 $sc343188 j0c0000 uco00000 dis soo ani sasis iolooilois loose sesi iso ag, tem tana sss essay sisa3sa3 sia nan url yes win evo! sbj200 uti aw dni) royoxrerag ujung uedupsepiad byes (sj kisnpuj eun ci dad) ueno reyes sekuel, meet anis) vesuesepidd byes uiz| ean adi jueuesnusg seed uei tuk yeni) sini)suo user byes uli bapa uejeyd ued uz| see senwsmusgwngneanuasg us19 treydejanid below ueureweuag #tepi eyes urj wep diusung utz| among| miei a0ott non| wawan unse) using inan million mpeg yesus uri steal yeysduis uli apo j0won nymag rdenas sengit sial news jun uajedngey ulg n1e pedia usuedtejad uep (pom bubu seu yao weysenjpyip suk uu) eyed ued id| 10lon mia untuk being seu apod powo upper ueyeysduis upuoyouod wereypepuad jan j0woy itim resigns sengit uep uri uereyepuad uei8eg isensiurupe uedunuadax jun deyduaj dessuerip sey iag gejala ynseui sub sey unit j0li0u kedua rensai ukuoyouad sedang eyed ueyumnjuesrtp powo nja nyongo idd nag resigns anyer bue uki jowouag buono jad seyal bolo uag staf peluru begin yeong ueingenag resep pnsyeuip buka yeol nveowo ndd vsvhvwnin ngl nova nln lvs vdd nvnvavt nyg toon nanny ndd svn yneidi non nyo nynizii nynyavit nvvevoonataan angio tvnoisvs add syvonvis onvilntl bina wha994 tydonvyl gion mahal #won vsyphwnin van dead iii nve nyi being sepi we3seung sex anna mani sold pisang elisa edema uejeduuad regula) uii tuning elioyog sep ipo aug upe iag eyes uii hd) sa0y heyne edegura g ehog kep sur tenun ppu, usg sdu penari3uy byes uii "6s papal, upi "bs mpi yodo derby yehey el) puorsesad uji "sg aws wep upfospos eworsesad "rs ejesimnuib sep dng, bjesimliej isi suo ngl joss simpeg iseunojuj sep ingl le. mea uep usai ancam lion bei udd ngl too passim usuepeliag sep ingl banya ubp ubingih uejeisom beeb3atau ngl etesimii kesemek angl lalu tango teme1ad boy urz ueiseultejom siu ya|, sebuah ying gizi papua lao ui21 tc mim uep teredam mobil uli ingin) anybody xonyeag is) eiga nonnpag uli gi gis) verg mp1 "sl er. kelengkapan berkas administrasi, berita acara peninjauan lapangan ball)| bagi yang memerlukan peninjauan lapangan, dan bukti lunas pajak retribusi (bagi izin yang berbayar). bentuk naskah izin terdiri dari bagian depan dan bagian belakang yang memuat bagian depan yaitu ' lambang kabupaten minahasa pada sisi kanan kop (sesuai aturan yang berlaku, kop naskah dpmptsp, alamat dan kode pos: dua buah garis lurus dibawah kop naskah dpmptsp, nomor seri naskah: nomor izin: nama izin, dasar hukum izin: identitas pemegang izin, peruntukan izin, masa berlaku izin, foto diri pemegang izin: pejabat penanda tangan izin, tembusan: dan latar belakang lambang kabupaten minahasa. bagian belakang memuat ketentuan perundang undangan yang harus dipatuhi dipenuhi oleh pemegang izin. warna bahan dasar naskah izin, adalah asli untuk pemohon berwarna putih, salinan (lembaran untuk dinas teknis berwarna merah jambu: dan cc.zin diberikan perbedaan warna pada kop dpmptspminahasa. khusus untuk surat izin usaha perdagangan sup) pengaturannya sebagai berikut warna dasar bahan naskah izin usaha perdagangan adalah naskah izin usaha perdagangan sup) kecil berwarna putih: naskah izin usaha perdagangan sup) menengah berwarna biru, dan naskah izin usaha perdagangan sup) besar berwarna kuning. tulisan pada kop dpmptsp, bingkai format izin dan latar belakang lambang minahasa pada naskah izin usaha perdagangan berwarna hitam. s5) bahan naskah rekomendasi asli untuk pemohon bahan berjenis kertas hvs: bahan mempunyai berat gram, dan bahan berukuran folio cm). bahan naskah izin asli untuk pemohon bahan berjenis kertas hardcover polos, bahan mempunyai berat, dan bahan berukuran folio. bab nimos nviavloo math ' svhynin ill dng atau) penyet uep resor using memulai seed pesisir read eyes uel iag flag isepusli0yh anang segi)s judul0yy jenis luar seed uey era ular epudwoyay sejenis 0rp isepuduioyimh sjid wenfnyssiod epusuosjay tdd deputy uesunysut) menuju bund uue ueejoposuag uednsdues eee jag jeng "wesuedey esy luar senja uep media upurilag ewe abad jumping kredo y2r tre sueyepuejip bue uscode, resep uey suvenir rede uesnjnday neue 1fuel sesoadip efek ur, ueuoyounod yeypede ueysnynw jun ue3under esxilawag senja kedua eurasia gedei sesuai pnlueprepugtp npedidj ueurwuag ubu arg sepi kredo sepeda ueyreduresip sesali ish uedodej uep ueduedey upesiliduag bio blog buka eye sulung uep seusai00y isa beredar yao meredup deputy rekursi byes kedua) sejusumnyop yang sesuai ideyduajrp ber uoyouag upduedey, esyuswag se3nad yao tueduejepuejip ubesylo uag ish uus code, uep argued eey ueesyluag bio pulang resep seni up3gede, uses round psy "ue3urd uses yuawad rem ueydejaua jun eyes nekad voyowag wungnysusul uep lj, eshop iseutpioo nag bubat uejeysutuad ubp isu ioo isya jeda yynfirej tiga sasoadip resep uzi eye ueduede, veesyudupd ueynyawbu yeiy yip upu b4e were n3ulu ubp isbuip100w sms kredo yao grup jolyi dur sinyal, lit, undur esy llatuag senja sepeda seni, being ienpsdusul yun suejaiyag redup iplooylag sepi jeda ueduedej uueesyl dura weynjsod eng fuer igor sesoadip jun wevoyoullad sejak (regu nip bsyldui3ui need jaj, ubu lag dead sepi reddy "need3j, ubur udd ubur eja jumping beredar sepeda reyyeassip ueuoyoun.ad sedang ueipntusy terus regula| jesedip usurgudd uon uep lad upu abjad syok reda uy3jo iseyijlisaip eja) due sedang after year sasoadip jun apsis resep induk uoyowond eye seyyisaip jun ubud uon ubp ruk. iad usuefepg isya epelov sepeda eye ios uruoyouad sedang uoyowad sepeda eye3arsip uep setiap bul) epe) uesjengip uerpnuay (( nan vdd vis) media, ulz hag uue afejag iseyidy dosis resep indung severe assad utz uar jag bungsu senja meredup deputy regula| dewi resep lre yyn ehir jeung uep kedua| pejal due sedang buah uep dey3uaj yel eyed url upuoyound sedang esai joludll uep puilijusuw sej9g buni udg (saya2g sungai uedegoy uoyoulad seung uep deadurl yep) jose asiad uusunyop kelas) uoyowad sepeda sini eye sue uri sifat ueyresepasg ueuoyounad ioj uryusguswu eaf uoyowmad sepeda u2g uep sejak sue isu jujur yenliaguisui sesi. 30aig jenis) "eresajakuad nye uep isngujujadag due uri beg emerg uwedunjiyyad "rugi jasad tusrueyau 'uejeie asiad endang sini eye jue meussudul uesejaluad yajodadip dg1ai9g i9unsor infeksi ui shinjuku jun event uasyedngey ujung neg pedia vevefepg uep repo ukuran buah seu subjek uoyouag 1ny lag rdenas serep ubu bae jad slisiubyin gizi nvlismin sas odd nvg nvnizis nvnvavt ansinymamn vsvhywnin nal nam nln lvs nvnyavi nyo town nywnvnyng sigi igo nyi mdd non nyo nwnizii mynavi nvyavoona angsur twnoisva vonis onang.l sungai4 ivdonvil gis nhl town vsfhpnim vand nini ved nye nyi onto nviavlio anak0 ' syhvnim dng pejal ur! ing resigns indosat) nang tresuejepukus uoyoud iki eyb iafuag jajsmoy ning resep yeyedip uri pemanas emj bu) ue) yng emeglldui kedua byesenyip rej uoyowad sepeda ueuruad eve4eja senja mojo eyy sip "z1 iguredusti jun uoyowad bunganya$usu utz ueyesaiuad senja aujnfuepas "umi asidei yug resep uep de pdwaisip nun ueutfuad yon uep ubud bubar jad xag beredar sepeda ueyyesosip seung beredar 1ue sue rjepuriip eja sue tue suejepuenp arjun seu reddy eye ios ueuefepad senja yao bfujnfuejas needing, usur zll3g upe dead sepi beredar meredup uep esyuodip ye3adik 3ue me1join teratas embed replay region eyed seed ueyyngnguaw eye uli jadul bue sedalam "mi9gis ejd uud yynjun peg second ueyyejuuamau use klad upu b4eja sepi beredar xejaorp jun des embed tepi regula| eyed seed ueyyngngupu usuruag ueuefeag sepi beredar ueutfad uswnyop resep ueyardurejip efuynfuejas hyun usuruag aed sepi kredo kelas ahujnltrepas "upuruad uewefepd seruan rybaasip rojas yang eye uajednge keju bung sey sulusyai eyed ynlungrp sue, yue sngiyok b4erg ap4sumut uoyowand aujnlueps gis ueyyea uep uoyowag wungnyduwu uruguay buka sesuai isngpya1og uri (days)eropa snguyoy uedejajay being ueygrgaudw rye sepi beredar nin vdd vis nep jnfirej sasoidip eye uenjuajay 1ynuamuaw 3ue ueuoyounad sedang bun jaj buoyotliag uoyowad sepeda sinis undnele besi| bib)2s bauleseb ubsepb ueyseplmuw sepi beredar yao upp ueyieguayip iag ebu ndelag dua uenjuajam uep ubin jag ues uap ien sep bugref june, sao1dip sig yep urysnjnwsw gedei riset ehir merilis you iad tynuadip resep surya1 were assad reduces anss3uji iuad masjid eye tynuadi grey sue, siya) were assad yip uesunssu pig ur) ueuoyolldad nysunw way yao jad eye gedei uesnyjnday ish play grey (nin) ny7em resep ueyresajas nie jue 1e1og genre squad refers uyu some yip tut pnsyeuitp genre ueresajafuad bung i9l isubisut eje syal deg yendursag sesuai iseuipi0042y jun seung jeda sepeda jodejau casos uenpedudd dead uii, eny iem1o) isubjsui neue stu syal yel yeysuktag ues uad eye uep usuefejad suap auuejrey epe jngosio) uenpesuad merged pnisyeump uenpesuad sesuai uesungnyaag sue sexo eye suedejip iseaiasgo neue uenjauad ueynjaad eaf sedang eye ustunyop wenjipuod reps eye sabur genre ueyipuad uep miley ehir rey (edwa) item resep ueyresajasip sn.ey sue depan uenpesuad refers veyogdayey tur seung jeda sepeda ueyjioderp uep you jun genre sung queue4eja uii, enjoy rdenas upipepuaduag sepi beredar sepeda ueyiodepout landas senja yoyo wenpesuad ayu loj susu yeybip aset yes 'ueyjipuad uep very ueyyrnngwou sue uenpesudd "eliot grey (eun) item resep resah spire sue sepak uenpesuad ubl8o1ey tur wd sui input remeh eye area situs tema| uenpesuod lain welyiusp eins kedua genel! eye jenis tema| bun ajip 3ue uenpesuag elon uey (yes) nnyyem resep ueyresojas nie jut kedua wenpesuad ueyuosajey tur egn! nyi sees eyed uep yedwuanp ueyresajos puas uurnpesduad senja yoyo gemerlap neue 1desduejip sundut, resep due uenpesduag tuesuejepupjip uep isi yoon anu) uel npesudu subjek due upu4e| sungguh neue severe asli eedd 'sasodadip uep nbsp jun lurguag uep uenpesduag says jeda sepeda uyy ias uenpesuad senja yao uenpeduad yeon sepur bupati wenpesuag "ueynjuajip meja) due uesueni eye edwa) eyed uenpesuad queue4tepat senja yoyo rue aero npesuau subyek eyes nekad uep eyb based go6ice itrceol powo uvodapj eye verepusduag sepi dunssuej 'besi uep 'seu jeg uep uenpesuad yeon moo'rewspdsydudp venpesuad jeu g 'sbu sepeda iring epu auuenpesuad eyed uue yny jag resigns anger zue genre3uad ueynyepu resep eyes nypd uep severe aset sepeda segelas eye senja y2jo ury lagi sue, upusfeod depeyaa) uesendyepnoy epe merged nyvngovont ansinvmamn vsvyhynin nhl vde nan nln lvs ddd nyonya idd nvyq yoon nynvnyn semi igo nynizi sdd non nyo notizie idd nynyavt nyvvevoonyjtjan janggal tenois add vonis onvlntl hoz pra9a4 ivdonvil nnh.l soon vsvhvnin nvanlvet nve nvt onion nyiavljio image 'vsvhvnimn dng lagnduoy adooyfos resep uedurstp uep tebe asli uenpesuad use4edg jp)s3 n4ng week uenpesuad "bauutej jim49) siu sub)sui isuejsui meja uep sinyal, kejang jeysuelag kedua usurp ioo gedei urynyei jeep severe aset uenpeduad weresajafuad nuad desduerp merged man kar) bp) ta3 as: rin bagai ss& eo3 2p3a sere| mil ssi s55$e pppgngan sea ala dg: te53 ad hari deggneanag aspek allah nan eta eat ana tg. h85g pap args pia deni hak aga reg ta: tanah mual arga tetes inten in: f33 nn: aan lisan pai hen siti tg mpeg pada ata be5 sur ah 0g: tea taman talas tenaga3a tangan see3 ser ada war inna si) ola post jun :p3 hita aga gag) teen seni san ena haa naa nia jana bat bab mekanismedpmptsp serta izin yang diterbitkan, maka pelaku usaha dan masyarakat dapat menyampaikan keberatan sesuai mekanisme pengaduan. mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab xiiabupaten minahasa dalam rangka memulai usaha. lain prinsip dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten minahasa melalui dpmptsp kabupaten minahasa atas pendelegasian kewenangan bkpm dengan menggunakan sistem pelayanan informasi investasi secara elektronik spipise):. bab xiii ketentuan pidana apabila pemohon tidak memberikan data secara benar maka izin yang sudah dikeluarkan oleh dpmptsp akan dicabut kembali dan pemohon dituntut sesuai dengan peraturan perundang udangan yang berlaku, apabila pelayanan perizinan yang dilakukan oleh dpmptsp tidak tepat waktu dalam melakukan pelayanan perizinan maka pemohon dapat menuntut dpmptsp sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tindakan pidana sebagaimana yang dimaksud pada (l) dan ini adalah pelanggaran. bab xiv ketentuan penutup hal hal teknis yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. pada saat peraturan ini mulai berlaku,butuhkan pengundangannya peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten ditetapkan tondano pada tanggal feb ari bupati minahasa, royce octavia rowing diundangkan tondano padatanggal februkkl 2olmal,telah diterbitkannya peraturan gubernur sumatera selatan nomor tahun tentang nilai perolehan air tanah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nilai perolehan air tanah kabupaten musi banyuasin, bahwaantara dan ditambahkan (sepuluh) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut dasar pengenaan pajak air tanah adalah npa. besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan npa.komponen peruntukan dan pengolahan air tanah sebagaimana dimaksud dalam dibedakan dalam (lima) kelompok penindustri farmasi: perikanan, pabrik pengolahan kelapa sawit, pabrik pengolahan karet, pabrik gula, dan atau industri pengolahan kertas pulpindustri pengolahan logam, peternakan, watching plant: pabrik keramik, kehutanan hti), perkebunan, pertanian, kolam renang, pelabuhan udara laut, perusahaan listrik (pltu, pld, plt, plt, dll), pertambangan umum, dan atau .pertambangan minyak dan gas bumi, tidak meet senen mna termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bum bank, tempat hiburan, restoran, gudang pendingin, pabrik mesin elektronik otomotif, pencucian kendaraan bermotor, galangan kapal, spbu dan sbg, pergudangan, supermarket dan pergudangan grosir, tempat olahraga, dan atau tempat rekreasi dan wisatainstansi pemerintah, perusahaan daerah air minum dam) instansi non pemerintah, pasar, badan sosial panti asuhan, dan atau rumah ibadah terminal bus stasiun kereta api: o ketela jrermgkat| bobot air tanah kualitas baik, ada sumber air air tanah kualitas baik, tida ada sumber air air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber untuk menentukan kualitas air sumur bor sebagaimana dimaksud pada dilakukan pengujian terhadap contoh air laboratorium yang terakreditasi oleh komisi akreditasi nasional dan atau instansi yang ditetapkan. sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada adalah apabila ada sungai besar dan atau sumber air selain air tanah dalam radius (lima ratus) meter dari lokasi sumur bor air tanah, dan diluar dari itu berartile berikut gamer asas sieomert| somepada masing masing daerah. npa volume pengambilan) hda perolehan air tanah diambilapabila meter air dan atau alat ukur lainnya belum terpasang bupati atau pejabat yang ditunjuk, perolehan air tanah dapat ditetapkan secara jabatan. geehab untuk wilayah kabupaten ditetapkan sebesar rp. (seribu lima ratus rupiah) per meter kubik. hab sebagaimana dimaksud pada khusus untuk perusahaan daerah air minum dam) ditetapkan sebesar rp. (lima ratus rupiah) per meter kubiksebagai berikut a.sumber daya alam (s) sebesar (enam puluh persen), dan peruntukan dan pengelolaan (p fna 60x ketentuan mengenai hda berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah dan contoh penghitungan nptata cara pengisian surat pendaftaran objek pajak pribadi dan badan,. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut tempat pembayaran pada bank daerah dan atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati, ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa adalah kepala badan mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa kepada bupati atas dasar laporan hasil pemeriksaan lapangan oleh tim yang ditunjuk oleh kepala badan, atas dasar permohonan kepala badan, bupati mempertimbangkan permohonan tersebut, hak bupati untuk mempertimbangkan, menghapus atau menolak terhadap piutang pajak yang sudah kedaluwarsa. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha wajib memenuhi perizinan berusah2aftar blank blank pendaftaran formulir pendaftaran yang berfungsi sebagai surat pendaftaran objek pajak daerah scope) blank surat ketetapan pajak daerah skpd) blank surat setoran pajak daerah ssd) blank surat tagihan pajak daerah std) blank surat ketetapan pajak daerah kurang bayar skpd) blank surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan skpdkbt) blank surat ketetapan pajak daerah lebih bayar skpd) blank surat ketetapan pajak daerah nihil skpd) blank surat pemberitahuan pajak daerah speed) blank kartu data pajak daerah blank nota perhitungan pajak daerah daftar harga dasar air had) berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah daftar harga air tanah had) khusus perusahaan daerah air minum dam) berdasarkan komponen peruntukan dan pengelolaan serta sumber daya alam air tanah. contoh perhitungan pengenaan pajak air tanah blank pendaftaran formulir pendaftaran pemerintah kabupaten musi banyuasin nomor formulir daa siak van tom si retribusi daerah jl. kol. wahid udin lk. vii telp. fax. sedayu formulir pendaftaran berdasarkan tahun pan perhatian harap diisi dalam rangkap dua ditulis dengan huruf.ri ditandatangani harap diserahkan kembali pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten musi banyuasin jl. kol. wahid udin lk. vii telp. fax. sedayu langsung atau dlk!rim melalui poe paling lambat tanggal . nama lengkap kewarganegaraan alamat photo copy surat keterangan domisili dilampirkan) jajan loo ulina et work pak rare kab kelurahan kecamatan kabupaten kotamadya nomor telepon kode pos tanda buko diri nomor dan tanda bukti diri bean photo copy dilampirkan) na. dan tgl. kartu keluarga photo copy dilampirkan) pegawai swasta ala abri pekerjaan usaha nama instansitempat pekerjaan atauusaha lama (dari diisi oleh seluruh wajib badane suratizin yang dimiliki photo copy surat izin harap dilampirkan) surat izin tempat usaha bae bara asean onansanan surat izin tgl. sala merasa mapan mo, tal. bidang usaha harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) tgk. biro reklame pajak afbptbiro retribusi biro reklame pajak aipajak parkir bpt nama jelas tanda tangan surat keterangan pajak daerah skp daerah skpd surat ketetapan pajak daerah skp daerah) pajak air tanah masa board kab. muba tahun kode bayar nama alamat ppd jatuh tempo pajak air tanah perda. tahun dan perlu tahun jumlah serapan pokok pajak tan jumlah keseluruhan download perhatian harap penyetoran dilakukan pada kas pemkab muba rekening nomor pada bank sumseldmin admin nip. tanda terima ppd nama alamat pan pen blank surat setoran pajak daerah ssd) ps, pemerintah kabupaten musi banyuasin ssd badan pengelola pajak dan retribusi daerah jin. kol. wahid udin kel. serapan jaya sedayu telp fax surat setoran pajak daerah) musi banyuasin kode tahun : iii kode bayar nama wajib pajak alamat nama objek usaha alamat objek saban teri menyetor berdasarkan skpd std lain lain skpd lo) serep skpd pel pembetulan skpdkbt keberatan masa pajak tahun: urut ko|o one keane pajak air tanah jenis omzet tarif ketetapan dan setoranfatak bomansmownraa gan ruang untuk terapan kas register tanda uap blank surat tagihan pajak daerah std) pemerintah kabupaten musi banyuasin std badan pengelola pajak dan retribusi im) std daerah (surat tagihan pajak daerah) kode bayar jin. kol. wahid udin kel. serapan jaya sedayu telp fax masa pajak : bi: musi banyuasin tahun pajak : ppd nama alamat alamat objekpajak pajak air tanahbayar pra lita nuri erotarirenk sanksi administrasi bunga panai anin eren jumlah yang masih harus dibayar (an dengan huruf perhatian harap penyetoran dilakukan pada rekening kas umum daerah kab. muba nomor pada bank sumsel babeledayu, diperiksa oleh, kasubbid pendaftaran dan pendataan tanda terima ppd nama alamat yang menerima blank surat ketetapan pajak daerah kurang bayar skpd) kode bayar pemerintah kabupaten musi banyuasin skpd as pajak dan retribusi (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) imj jin. kol. wahid udin kel. serapan jaya sedayu telp fax musi banyuasin skpd nama wajib pajak alamat wajib pajak namaobjek alamatobjek tanggal jatuh tempo: berdasarkan undang undang nomor tahun peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak daerah:(a b tc) rp. jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak( 3d) rp. sanksi administrasi bunga rp. kenaikan rp. jumlah sanksi administrasi(atb) rp. jumlah yang masih harus dibayar( 5c) rp. perhatiankasubbid pendaftaran dan pendataan blank surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan skpd) kode bayar pemerintah kabupaten musi banyuasin skpdkbt daerah tambahan) ha, jin. kol. wahid udin kel. serapan jaya sedayu masa telp fax musi banyuasin tahun skpdnomor tahun peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak daerahx1)) rp. kenaikan psl x5)) rp. jumlah sanksiadministrasi (atb) rp. jumlah yang masih harus dibayar 5c) rp. perhatian apabila skpdkbtsubbid pendaftaran dan pendataan sea blank surat ketetapan pajak daerah lebih bayar skpd) skpd badan pengelola pajak dan retribusi cas daerah kode bayar jin. kol. wahid udin kel. serapan jaya sedayu telp fax man: musi banyuasin taksi:rp. sanksi administrasi bunga rp. kenaikan rp. jumlah sanksi administrasi(a b) rp. jumlah yang masih dibayarkan rp. perhatian dan surat perintah mengeluarkan uang semu) aan ena pendapat blank surat ketetapan pajak daerah nihil skpd) badan pengelola pajak dan retribusi (surat ketetapan pajak daerah nihil) in) daerah skpd jin. kol. wahid udin kel. serapan jaya sedayu telp fax masa musi banyuasin tahun: ppd nama alamat nama objek alamat objek berdasarka( pokok) rp. jumlah yang dapat dikreditkan(atbtctd) rp. jumlah yang masih harus dibayar rparaan tugas pemerintahan bidang pengelolaan air bawah tanah, peraturan gubernur nomor tahun tentang nilai perolehan air tanah lembaran daerah propinsi sumatera selatan tahun nomor peraturan daerah nomor tahun tentang pajak air tanblank surat pemberitahuan pajak daerah speed) pemerintah kabupaten musi banyuasin badan pengelola pajak dan retribusi daerah jln. kol. wahid udin kel. serapan jaya sedayu telp fax musi banyuasin kode surat pemberitahuan pajak daerah (speed sepia pajak air tanah bm: speed yth. badan pengelola pajak dan retribusi daerah masa pajak jin. kol. wahid udin kel. serapan jaya sedayu tahun pajak sia kode bayarpada badan pengelola pajak dan retribusi daerah (board) kabupaten musi banyuasin. paling lambat (tujuh) hari sejak berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. bagi wajib pajak yang tidak mengisi dan menyerahkan speed, pengenaan pajak akan dihitung secara jabatan official assessment) dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku. nama wajib pajak alamat nama objek usaha : alamat objek ppd aan bank sumsel babel cabang sedayu. dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. diterima oleh petugas, catatan lembar :untuk lembar untuk bidang lembar untuk bidan penagihan lembar untuk upt kartu data pajak air bawah tanah pajak air bawah tahun skpd: board kab. muba paper nasha alamat nama pemilik ppd klasifikasi usaha ain pembayaran misi setoran rp) volume pengambilan harga dasar pengambilan air tanah per rp. nota perhitungan pajak daerah ppd ketetapan pemerintah kabupaten musi banyuasin badan ppd im) pengelola pajak dan retribusi daerah (nota perhitungan pajak daerah) jln. kol. wahid udin kel. serapan jaya sedayu telp fax musi banyuasin masa pajak : tahun pajak ppd wajib pajak alamat sanksi administrasi kenaikan denda. bunga! mac merendam "ega sarang, (el none singa. get gesnnne pens horas bean pajak air bawah pajak air tanah tanah pajak air tanah jumlah terbilang dibuat tanggal oleh nip. tanda tangan contoh penghitungan pengenaan pajak air tanah contoh rumus penghitungan pengenaan pajak air tanah pajak air tanah tarif npa contoh rumus penghitungan nilai perolehan air tanah a): npa volume pengambilan) hda hda hab fna contoh penghitungan pengenaan pajak air tanah penghitungan pengenaan pajak air tanah untuk pengguna air tanah kelompok jumlah volume pemanfaatan air tanah m3 bulan, serta memiliki kriteria air tanah kualitas baik dan ada sumber air alternatif, maka penghitungan pengenaan pajak air tanah adalah sebagai berikut: komponen sumber daya alam kriteria dan komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah kelompok cara penghitungan pengenaan pajak air tanah kelompok volume volume komponen nilai pengambilan pengambilan sumber perolehan (m3) real (m3) daya alam air tanah kriteria npa kelompok jumlah npa rumus penghitungan pengenaan pajak air tanah pajak air tanah tarif npa tarif rp60. rp12. jadi nila pajak air tanah yang dikenakan sebesar rp12. bulan. bupati musi banyuasin,banyuasinsungai besar adalah sungai dengan lebar sungai lebih besar atau sama dengan (seratus) meter dan yang mengalir sepanjang tahun dengan debit air stabil tanpa dipengaruhi oleh perubahan musim kemarau dan penghujan, adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak dan atau sumur bor. zona pengambilan air tanahdari sumber gali, sumber pasak dan atau sumur bor. sumber air alternatif adalah sumber air lainnya luar air tanah. pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenisdan atauaman terbatas rawan adalah wilayah dimana pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah sudah dibatasi setelah dievakuasi pada saat perpanjangan izinnya, kecuali untuk eksplorasi air tankegiatan pengambilan air tanah dari sumber alam dalammntuan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati malinau, menimbang bahwa sesuai undang undang nomor tahun ada beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten, sekarang menjadi kewenangan provinsi dan dengan terbitnya beberaabupaten malinaudengan peraturan daerah ini, (dua) peraturan daerah kabupaten malinau sebagai berikut peraturan daerah kabupaten malinau nomor tahun tentang ijin penggalian dan pengolahan bahan galian golonganenergi dan sumber daya mineral. peraturan daerah kabupaten malinau nomor tahun tentang pemanfaatan kawasan hutan lindung kabupaten malinaukehutanan lampiran angka undang undang nomor tahun tentang peraturan perundang undaengan rahmat tuhan yang maha esa bupati malinau, dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk dan penertiban administrasi kependudukan sebagaimana diatur didalam perda nomor tahun tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malinau sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan sekarang. mengingat: undang undang dasar negara republik indonesia tahun tentang warga negara dan penduduk darbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada untuk warga negara indonesia yang melaporkan kelahiran untuk dilakukparagraf pencatatan kelahiran yang melampaui batas dan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf pencatatan kelahiran yang melampaui batas pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud setempabagian tujuh pencatatan kematian paragraf pencatatan kematian indonesia diubah, sehingga bagian tujuh pencatatan kematian paragraf pencatatan kematian indonesia berbunyi sebagai berikut: bagian rukun tetangga rt) atau nama lainya domisili penduduk)paragraf pencatatan pengakuan anak diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:aragraf pencatatan pengesahan anak dan diubah dan penjelas diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. berdasarkan. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pejabat pencatatan sipil mencatat register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan pengesahan anak ketentuan bab data dan dokumen kependudukan bagian kesatu data kependuduk. alamat sekarang, kepemilikan akta lahir surat kenal lahir, nomor akta lahi, aa. tanggal perceraian,keperluan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, pencegahktp el. dihapusa (tigapuluh) hari sebelum tanggalan menyelenseseoranglkeseluruhan berbunyi sebagai berikut: . kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil memiliki kewenangan penandatangananlahir, surat keterangan perceraianlepasan kewarganegaraan indonesia palingpenuhnya semua persyaratan. ketentuan. ketentuan dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pembetulan ktp elektronik hanya dilakukan untuk ktp elektronikyang mengalami kesalahan tulis redaksional. pembetulan ktp elektronikektronik. pembetulan ktp elektronik sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas kependudukan dangian ketiga perlindungan data dan dokumen kependudukjawab memberikan hak akses data kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas penyelenggara dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta penggunaurus dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. berhentikan oleh mentri atas usulan bupati walikota melalui gubernurcacat fisik dan atau mental sidik jari iris mata tanda tangan.bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses pribadi data pribadi kepada petugas provinsi danhapus. ketentuan bab viii pembiayaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viii pembiayubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:iubah,antara dan disisipkan (tigtanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksudd.ketentuan bab xiv ketentuan peralihadministrasi kependudukan dan catatan sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pemerintah daerah wajib menerbitkan nik kepada setiap penduduk.bab xiv ketentuan penutup diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab xiv ketentuan penutup semua singkatan ktpktp el . semua kalimatwajib dilaporkan oleh penduduk dinas kependudukan dan catatan sipil, peraturan. peraturan yang yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturanbeberapa ketentuaniubah sebagai berikut: ketentuan bab ketentuan umum angka diubah, dan menambah (satu) angka baru setelperangkat pemerintah kabupaten malinperangkat wilayah kecamatan dalam wilayah kabupaten malinau. kantor desa kelurahan adalah unit kerja pemerintah kabupaten malinau yang berada langsung bawah camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada bupati malinau melalui camat. rukun tetangga yang selanjutnya disingkat adalah sembahmalinau. penduduk adalah warga negara indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal diwilayah kabupaten malinaidentitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang dilengkapi cippetugas registratau nama laismalinau. penduduk baru adalah pendatang baru yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk wilayah kabupaten malinau. penduduk sementara orang asing adalah orang asing yang berdiam dalam wilayah kabupaten malinau yang memiliki izin tinggal sementara. keluarga adalah suami, istri, dan anak anak yang belum kawin temasuk anak tiri, anak angkatbuku induk. pendaftar dan surat keterangan tempat tinggalalamat tempat tinggal. ktp untuk keperluan khusus adalah ktp yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas agar identitas disamarkan. 38a tingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada instansi pelaksana ketentuan bab iii kewenangan dan instansi pelaksana bagian kesatu pemerintah daerah huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab iii kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana bagian kesatu pemerintah daerah pemerintah kabupaten malinau berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakpembentukan.. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur dengan peraturan daerah, peraturan bupati berpedoman pada peraturan perundang undangan dibidang administrasi kependudukan.pengelolaan data kependudukan bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi serta penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berskala kabupaten,, konsultansi, pencegahan dan tindakan koreksi. ketentuan penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan bupati. ketentuan bagian kedua dinas kependudukan dan pencatatan sipil huruf diubah dan menambah (satu) baru yakni setelah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kedualinau dibentuk dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang bertugas meliputi: melakung dan rujuk dalam rangka pembangunan database kependudukan. menyediakan. menyediakan dokumen kependudukan dan formulir untuk pencatatan sipil. melakukan pembinaan, bimbingan dan supervisi kepada kepala desa lurah sebagaimana dimaksud huruf kewajiban dinas kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi: pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.cetak menerbitkan mendistribusikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. menjamin kerahasiaan dan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. kecakan diatur dengan peraturan bupati malinaupenerbitan kartu tanda penduduk diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ektronikektronik ktp elektronik sebagaimana dimaksud pada dan berlaku secara nasional dan seumur hidup sepanjang tidak terjadi perubahan elemen data yang bersangkutan.elektronik wajib membawa ktp pada saat bepergian. penerbitan ktp el dilakukan tanpa dipungut biaya. ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan ktp el sebagaimana dimaksud dan diatur dalam peraturan bupati. ketentuan bagian kesatu pencatatan kelahiran paragraf pencatatan kelahiran indonesia diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dan atau yang dikatakan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terhitung sejak terjadinya peristiwa kelahiran tersebut. penerbitanubahanetapan besaran dana desa untuk setiap desa kabupaten malinau tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam dihitung dengan caraiii penyaluran diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:b.rincian dana desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam apb desa. ketentuan bab pelaporan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:an. kepala bagian hukum kasubbag hukum dan perundang undangan setda kabupaten malinau henrique,sh pangkat penata (in d) nip. |
sia pare kakak nan baba kaa ana arun gps ati meng ara peraturan bupati aceh besar tahun paru tentang r33 sistem prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kabupaten aceh besar nak, se, raj tai pintar bupati aceh besar nn. peraturan bupati aceh besdengan rahim t allah yang maha kuasa bupati aceh besar menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pelaksanaan qanununtuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati@akun kabupaten aceh besar nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah. qanun kabupaten aceh besar nomor tahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. peraturan bupati aceh besar nomor tahun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten aceh besar, memutuskan menetapkan peraturan bupati aceh besarbabi ketentuan umum dalam peraturan bupatibi?kekayaan daerahkpb.,:dinas pengelolaan keuangan dan kekaya. bab ketentuan penutup peraturan bupati aceh besar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. agar setiap orang merigez. januari saham aceh bukhari daud diundangkan kota jantan pada tanggal sea green #eekiwareiaris daerah ppi bup aten aceh sean naga tag were s:zolkiflarmad, parent pembina utama muda yaa aka |
bupati garut, mengingatrut, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang dan wajib pajak daerah; ^^;^ b.bahwa untuk melaksanakan pendaftaran wajib pajak cabang dan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu untuk mengaturb^pendaftaran wajib pajak cabang dan nomor pokok wajib pajak daerah bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan atau pekerjaan kabupaten garut dengan rahmat tuhan yang maha esa salilas t^._._, ,^^; "^".^:^;.^';:; '^.t'l f^ ^ vi^^ v badan pendapatan daerah yang selanjutnya disebu^ ^ ;:~^;,'j: .'^ ^^\.^:k^.: iji.v; :^ vi':; \: .":'. : ;,^^ :^^::}.::'\ [ ^^:^':.^ ~^:.: : jj^^ :i^ j:;: ^^p^:^.;;. menetapkan memperhatikan:;; memutuskan:etempatpribadi dan subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun teingkat npcmenyimpan,menyetorkan,ketatausahabab iii tata cara pendaftaran npp cabang dan npp daerah tata cara pendaftaran npp cabang dan npp daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan dibidang perpajakan. npp cabang dan npp daerahdan npp daerah. pelaku usaha yang melakukan usaha dan atau pekerjaan atau profesi daerah, wajib memiliki npp daerah yang dikeluarkan oleh bendacabang ditempat kegiatan yang bersangkutandaerahatuan kerja, dalam menentukan: a.kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin; b.kelengkapan persyaratan persyaratan pengadaan barang dan atau jasa; dan c.dan npp daerah. bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah sebagai pemungut wajib memeriksa npp cabang dan npp daerahdiundangkan garut pada tanggal sekretaris daerah kabupaten garut^ iman alirahman beri^, ^perintah^n pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam" berita daerah kabupaten garut. ditetapkan garut pada tanggal bupatigarut rudy gunawanpajak mendaftarkan npp cabang dan npp daerah paling lambat (enam) bulan terhitung sejak berlakunya peraturan bupati ini. penghapusan surat keterangan terdaftar dan npp daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh benda. |
dalam rangka tertib administrasi dalam pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkatatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desaseleksi calon diselesaikan dalam waktu paling lama (satu kali dua puluh empat) jam. seleksi calon meliputi seleksi tertulis,tim seleksi melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada yang dapat dilaksanakan secara berurutan maupun tidak berurutan. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada diumumkan secara terbuka oleh tim seleksi setelah semua jenis seleksi selesai dilaksanakan. berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada tim pelaksana menambahkan nilai hasil seleksi dengan nilai bobot pendidikan dan nilai bobot pengabdian terhadap calon yang lulus semua jenis seleksi untuk menentukan peringkat nilai. dalam hal terdapat peringkat nilai tertinggatau dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh ketua tim pelaksana dan sekurang kurangnya (dua) orang anggota tim pelaksana. tim pelaksana melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa kepada kepala desa paling lambat (satu) hari setelah berakhirnya proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal rekomendasi camat menyetujui lebih dari (satu) calon, maka calon yang mempunyai peringkat nilai paling tinggi diangkat oleh kepala desa menjadi perangkat desasebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab kepala desa dan dilaksanakan oleh tim mutasi perangkat desa yang dibentuk oleh kepala, dapat diisi dengan mutasi dari jabatan kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun.sekretaris desa kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun, mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris desa serta kemampuan memimpin masyarakat desaurusuntuk mengisi jabatan sekretaris desa harus melalui uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test) yang diselenggarakan oleh lembaga independen yang berkompeten. mutasi jabatan perangkat desa untuk memutari sekretaris desa menjadi perangkat desa lainnya harus melalui penilaian kinerja yang diselenggarakan oleh lembaga independen yang berkompeten. mutasi jabatan perangkat desa, ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah dikonsultasikan kepada camat. ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan perangkat desa, diatur dalam peraturan bupatiperangkat desa sebagaimana dimaksud dalampada huruf dilakukanperangkat deskn gan den suk yuk akan ditetapkan purworejo lng pada tanggal desember bupati purworejo nm. get all wati ttd tina ana agus bastian ad? itdalam rangka memberikan dasar hukum dan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkataturan daerah tersebut dibentuk sebagai pelaksanaditerbitlengkapi kekurangan dan mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pengisian perangkat desa, makalu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan melakukan perubahan yang keduaii. demiwan sesuai dengan aslinya 73x bagian hukum cukup jelas ala pin rain pny seto | ) tomat, sh. mm. membina tingkat ep, yang selanjutnya disebut bakal calon,, yang selanjutnya disebut calon,badan sehatbpd. telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai kepala desa bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa. bersedia bertempat tinggal desa yang bersangkutan selama menjabat sebaga: surat keterangan berbadan sehat dari pusat kesehatan masyarakat,unsur bpd, keputusan bupati tentang pemberhentian kepala desa bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa, dan surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal desa setempat selama menjabat sebagai perangkat desa, dibuat diatas kertas bermeterai cukupagi bakal calon kepala dusun: mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas, bersedia bertempat tinggal dusun yang bersangkutan selama menjabat sebagai kepala dusunijazah atau sertifikat pendidikan komputer,, dibuat diatas kertas bermeterai cukup. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: paling lambat (limaisilima) hari sejak tanggal diterimanya konsultasi dari kepala desa. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: paling lambat (lima belasketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: paling lambat (delapan belasketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tim pelaksana harus segera mengadakan rapat untuk membentuk tim seleksi paling lambat (duwarga desa yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas sebagai tim seleksi, tidak termasuk kepala desa dan unsur bpdseleksi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas:ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:sejak hari pertama pendaftaran sampai dengan penutupsegera memberitahukan kepada bakal calon untuk melengkapi sebelum penutupan pendaftaran, bakal calon yang tidak dapat melengkapi berkas lamaran sampai dengan penutupan pendaftaran,ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:dihapusketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: yang bersangkutan:didikan (diploma satu), diberi bobot nilai (satu), pendidikan (diploma dua), diberi bobot nilai (dua), cc. pendidikan (diploma tiga), diberi bobot nilai (tiga), pendidikan (diploma empat) atau (strata satu), diberi bobot nilai (lima), pendidikan (strata dua) diberi bobot nilai (tujuh), pendidikan (strata tiga), diberi bobot nilai (sembilan). penghargaan terhadap pengabdigabdian sebagai aparat pemerintah desa, unsur bpd atau lembaga kemasyarakatan desa, diberi bobot nilai paling banyak (lima), pengabdian tingkat rt diberi bobot nilai paling banyak (tigbeda, maka nilai bobot pengabdian yang diberikan paling banyak (sepuluhsamaan (rangkap jabatan), maka nilai bobot pengabdian yang diberikan hanya salah satu yang mempunyai nilai tertinggi. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan seleksi, standar kelulusan seleksi dan penghargaan terhadap pengabdian diatur dalam peraturan bupati |
nn. urworejo, menimbang bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa: bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan professional agar dapat membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, teknologi dan seni serta memiliki basis iman dan tawa yang mumpuni, diperlukan pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan: cc. bahwa penyelenggaraan pendidikan kabupaten purworejo yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan sudah tidak sesuai dengan ketentuketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat kurikulum kurikulum pendidikan formal dikembangsebagaimana dimaksud pada tetap berpijak padapendidikan dasar wajib memuat: pendidikan agama: pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam: ilmu pengetahuan sosial: seni dan budaya: pendidikan jasmani dan olah raga: ketrampilan: dan j . muatan lokal. setiap muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada wajib mengintegrasikan pendidikan karakter, meliputi: keagamaan dan budi pekerti: kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap seni dan budaya daerah, anti korupsi: disiplin berlalu lintas: bahaya narkotika dan zat adiktif, 9g. kesehatan reproduksi bagi remaja: anti kekerasan, terorisme dan radikalisme, dan kegotongroyongan. satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan: peningkatan iman dan tawa:, peningkatan moral, akhlak dan susila, cc. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, tuntutan pembangunan daerah dan pembangunan nasional: tuntutan dunia kerja, keanekaragaman potensi daerah dan lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, dinamika perkembangan global: persatuan nasional serta nilai nilai kebangsaan. pemilihan dan pengembangan kurikulum muatan lokal menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kondisi, potensi lingkungan,bahasa jawa wajib diajarkan sebagai muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar. pengembangan kurikulum pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada bawah koordinasi dan supervisi perangkat daerah teknispendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. bab iii pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nonnonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah yang meliputi: pengadaan, pendayagunaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana pendidikan, gelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal. bagian kedua tanggung jawab masyarakat masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan nonformal: keberlangsungan dan peningkatan mutu satuan pendidikan. bagian ketiga satuan pendidikan nonformal satuan pendidikan nonformal terdiri atas: lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar: pusat kegiatan belajar masyarakat: majelis taklim: satuan pendidikan nonformal sejenis. program pendidikan nonformal meliputi: pendidikan kecakapan hidup: kelompok bermain, tempat penitipan anak dan sejenisnya, cc. pendidikan kepemudaan, pendidikan dan pemberdayaan perempuan: pendidikan kekasaran, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja: pendidikan kesetaraan paket paket dan paket dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. pemerintah daerah atau masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan nonformal. pendirian satuan pendidikan nonformal menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendirian serta pencabutan izin pendirian satuan pendidikan nonformal diatur dalam peraturan bupati. dalam pengelolaan pendidikan nonformal, satuan pendidikan nonformal berkewajiban: menjamin hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender, ras, agama, suku, kegunaan, dan status sosial dari orang tua wali peserta didik: menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah, cc. menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan kepada pemerintah daerah, dan orang tua wali peserta didik sesuai dengansatuan pendidikan tentang pelaksanaannon,elaksanaan pendidikan nonformal berdasarkan rencana yang ditetapkan, dievaluasi, dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. pemerintah daerah memberikan peluang, motivasi, dan perhatian kepada masyarakat untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal. manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur: pembina, penyelenggara: pendidik: tenaga kependidikan, peserta didik: kemitraan. pengelola satuan pendidikan nonformal mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan kepada penyelenggara satuan pendidikan. bagian keempat kurikulum kurikulum dan rencana pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan standar isi, standar proses, standar penilaian dan kompetensi inti lulusan sesuai dengan peraturan perundang undangan. penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran memperhatikan kualifikasi dan kompetensi lulusan sesuai dengan visi, misi, tujuan satuan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. bab pengelolaan pendidikan informal pendidikan informal dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dalam keluarga dan atau lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. pelaksanaan pendidikan informal sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai peraturan perundang undangan. bab wajib belajar bagian kesatu penyelenggaraan wajib belajar setiap warga negara berusia (tujuh) tahun sampai dengan (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi dan smpaket dan paketpendidikanbagian kedua pengelolaan wajib belajar pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar daerah menjadipemerintah daerah menetapkan kebijakan daerah pelaksanaan program wajib belajarperangkat daerah teknis, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.daerah sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga penjaminan wajib belajar daerah berkewajiban: menjamin terselenggaranya program wajib belajar daerah minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, menjamin setiap anak usia wajib belajar daerah mendapatkan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar. warga negara indonesia yang berusia (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar daerah apabila daya tampung satuan pendidikan daerah masih memungkinkandaerah sampai lulus atas biaya pemerintah daerah. pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan kepada warga negara indonesia usia wajib belajar yang orang tua walinya tidak mampu membiayai pendidikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab muatan tambahan bagian kesatu umum setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan melaksanakan muatan tambahan dalam kurikulumnya. muatan tambahan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berisi muatan lokal, pendidikan karakter dan pendidikan inklusi. materi muatan tambahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai kemampuan satuan pendidikan dengan tetap mengacu padanyusun kurikulum muatan lokal sesuai dengan standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan atau kearifan lokal. kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mempraktekkan pendidikan berbasis masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupatilebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pelaksanaan dan pendanaan pendidikan karakter diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat pendidikan inklusi dan pendidikan layanan khusus pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan inklusi. penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat diintegrasikan dalam satuan pendidikan. penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. penyelenggaraan pendidikan inklusindidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik lokasi yang mengalami bencana. pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. bab vii pembelajaran dan evaluasi bagian kesatu pembelajaran pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan: jenjang dan jenis pendidikan: prinsip, konsep dan proses pembelajaran: berpikir kritis analitis:partisipatoris, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, pembelajaran tuntas, pembelajaran saintifik, pendidikan berbasis masyarakat, dan pembelajaran berbasis agama, moral, etika dan estetika. guna menunjang keberhasilan pembelajaran dan mutu pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib mengikutsertakan peran orang tua dan masyarakat. peran serta orang tua dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam wujud pendidikan pengasuhan (parenting education). setiap peserta didik pada jenjang dan smp wajib: memiliki kemampuan membaca kitab suci: menguasai persyaratan tata cara ibadah sesuai dengan tuntunan agama masing masing. tingkat kemampuan dan dan penguasaan materi sebagaimana dimaksud pada ditentukan sesuai dengan kemampuan sekolah masing masing. bagian kedua evaluasi evaluasi dilakukan dalam rangka: pengendalian dan pemetaan mutu pendidikan: memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnyafungsi menangani urusakuntabilitas publik. evaluasi pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan dilakukan terhadap: peserta didik: pendidik: dan tenaga kependidikan. evaluasi terhadap peserta didik fokuskan pada evaluasi hasil belajar. evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud padahasil belajar sebagaimana dimaksud pada meliputi: penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester: penilaian akhir tahun penilaian kenaikan kelas: ujian sekolah. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pada satuan pendidikan tertentu berhak mendapat ijazah dan atau sertifikat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan terakreditasi dan atau lembaga sertifikasi atas dasar hasil evaluasi. kenaikan kelas dan kelulusan pada setiap jenjang pendidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. evaluasi terhadap pendidik difokuskan pada kinerja, kreatifitas, dan inovasi pendidik. evaluasi kinerja pendidik sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab atasan langsung yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, cc. penilaian hasil belajar: analisis hasil belajar: perbaikan dan pengayaan: kegiatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi pendidik. evaluasi kinerja pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik. evaluasi kinerja pendidik dilakukan oleh pendidik yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja pendidik sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. evaluasi terhadap tenaga kependidikan fokuskan pada kedisiplinan, efektifitas, dan efisiensi kinerja. evaluasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab atasan langsung yang meliputi: kedisiplinan: inovasi tugas: efektifitas, efisiensi: kegiatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tenaga keatik. evaluasi kinerja dilakukan juga terhadap tenaga kependidikan yang menjabat sebagai kepala bagian tata usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bab viii penilaian satuan pendidikan dan penjaminan mutu penilaian satuanpenilaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap satuan pendidikan formal dan nonformal untuk semua jenjang. penilaian satuandaerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan. penilaisetiap satuan paud, pendidikan dasar, dalam jalur pendidikan formal maupuyang berada didalam melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada paud, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan, melaksanakan dan mengarahkan proses pembelajaran, serta menyelenggarakan evaluasminimum dan bersertifikat pendidik sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. pendidik ' untuk pendidikan formal pada jenjang paud, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada dan diatur sesuai dengan, memberi keteladanciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak dan bebas asap rokokmemadai: perlindungan dan jaminan kesehatan: cc. penghargaan dalamsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan kesempatan menggunakan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf wajib diberikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap satuan pendidikan formal maupun satuan pendidikan nonformal. ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. pengangkatan, penempatan dan penyebaran pendidik serta tenaga kependidikan diatur oleh penyelenggara berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan sesuaiformal berhak:layanan pendidikan untuk menumbuhkan bakat minat dan kemampuannya, memperoleh beasiswa bagi yang berprestasi: memperolehdan mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. setiap peserta didik pada satuan pendidikan formal berkewajiban: menjaga norma pendidikan, dan menyelesaikan progam pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan nonformal berhak: mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan sekurang kurangnya sesuai dengan program atau kejuruan yang dipilih: mendapatkan bantuan pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya atau peserta didik yang berprestasi. setiap peserta didik satuan pendidikan nonformal berkewajiban: menjaga norma. bagian kedua penerimaan penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh satuan pendidikan. ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian ketiga mutasi peserta didik dapat melakukan mutasi pindah kepada program pendidikan dalam jalur yang sama pada satuan pendidikan lain yang setara. ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab peningkatan manajemen pelayanan pendidikan pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan melalui kebijakan: cc. pengembangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi: peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan: pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, sinkronisasi, koordinasi, dan komunikasi penyelenggaraan pendidikan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemangku kepentingan, pemberian bantuan operasional pada jenjang pendidikan dasar: dan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan. bab xii sarana dan prasarana setiap satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal wajibtiap satuan pendidikanalat peraga edukatifbaca, ruang guru, ruang pimpinan: tempat beribadah, jamban: taman bermain, setiap satuan pendidikan formalruang laboratorium: ruang pimpinan: ruang guru, tempat beribadah, ruang usaha kesehatan sekolah uks): jamban: gudang, ruang sirkulasi: tempat bermain berolah raga. ruang lain yang diperlukan. setiap satuan pendidikan formal smp:laboratorium ilmu pengetahuan alam: ruang pimpinan: ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang usaha kesehatan sekolah uks) ruang organisasi siswa intra sekolah osis): jamban: gudang, ruang sirkulasi: tempat bermain olah raga ruang lain yang diperlukan. setiap satuan pendidikan nonformal sekurang kurangnya menyediakan: sarana yang meliputi: perabot: peralatan pendidikan dan pelatihan: media pendidikan dan pelatihan: bahan habis pakai, perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran pelatihan yang teratur dan berkelanjutan. prasarana yang meliputi: lahan: ruang pembelajaran, ruang bengkel ruang praktek, ruang pimpinan, ruang tutor: ruang tata usaha: jamban: ruang lain yang diperlukan. ketentuan mengenai standardisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xiii peran serta orang tua dan masyarakat bagian kesatu peran::atau pendidikan pengasuhan (parenting education) yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dan adat istiadatemperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya. bagian kedua peran serta masyarakat peran serta masyarakat dapat bersifat perseorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam: penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan pendidikan, dan cc. pengendalian mutu pelayanan pendidikan. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada hurufhuruf dalam hal perenchuruferah dan komite sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal. peran serta masyarakat secara perseorangan maupun kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik, tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan kepada satuan pendidikan peran serta organisasi profesi dapat berupa penyedia tenaga ahli bidangnya beasiswa,masyarakat secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa kontribusi pendidik, tenaga kependidikan, dana, sarana, prasarana, tenaga ahli, dan atau narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan kepada bagian ketiga dewan pendidikan dan komite sekolah masyarakat dapat berperan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikandewan pendidikan dan komite sekolah sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bab xiv pendanaan bagian kesatu tanggung jawab pendanaanprovinsimberikan dukungan pendanaan berupamenjamin tersedianya pendanaan pendidikan guna terselenggaranya pendidikan dasar bagi setiap warga negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan bupatpemerintah daerah apbd): bantuan pemerintah provinsi, bantuan pemerintah: yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari: penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, bantuan dari masyarakat, diluar peserta didik atau orang tua walinya, bantuan pemerintah: bantuan pemerintah provinsi, bantuan pemerintah daerah: bantuan pihak asing yang tidak mengikat: hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan: dan atau sumber lainnya yang sah. pengelolaan sumber dana pendidikan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian ketiga pengalokasian dana pendidikan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk belanja pendidikan paling sedikit (dua puluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran. alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada dibagi secara proporsional untuk pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian anggaran sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatisekolah yang terdiri dari pengawas tk, pengawas sd, pengawas smp, dan dilaporkan secara berkala kepada perangkat daerah teknis. pengawasan pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal dilakukan oleh penilik paud, penilik kekasaran dan kesetaraan dan penilik kursus dilaporkan secara berkala kepada perangkat daerah teknis.b xvi penghargaan daerah dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat yang berjasa atau berprestasi bidang pendidikan. penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam sertifikat, uangbupati. bab xvii kerja sama pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dan atau asosiasi profesi untuk meningkatkan mutu dan relevansi program pendidikana ditetapkan purworejo den gan asi, kenabian hukum inya pada tanggal agustus bupati purworejo, sasongko nip loe membina tien lhompetensi intsekolah dasar, yang selanjutnya disebuebudasar jalur nonformal yang setara sd. program paket adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara smp. program paket adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara sma. bagian kedua ruang lingkup, prinsip, maksud dan tujuan ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan formal, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nonformal, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan informal: wajib belajar, muatan tambahan, pembelajaran dan evaluasi: penilaian satuan pendidikan dan penjaminan mutu, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik: j . peningkatan manajemen pelayanan pendidikan: sarana dan prasarana, il. peran serta orang tua dan masyarakat: pendanaan, pengawasan, dan oo. penghargaan. prinsip pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan daerah dan: pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya literasigelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, sehat jasmani dan rohani, kompetitif, berkarakter serta cinta tanah air. pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan daerah bertujuan untuk: meningkatnya mutu pendidikan dan pengelolaan pendidikan berbasis masyarakat, transparansi dan akuntabilitas: meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan daerah: mewujudkan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan, menggali, mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. bab pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan formal bagian kesatu hak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan formal pemerintah daerah berhak:: memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan formal pemerintah daerah berkewajiban: menetapkan kebijakteknis, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai standar nasional pendidikan khususnya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, membantu dan membina penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai kemampuan daerah: menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan akses pendidikan:untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar, paud jalur pendidikan formal: menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah: menyediakan anggaran pendidikan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku: dan melaksanakan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah. pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan paud yang diselenggarakan pemerintah daerah yang meliputi: a.pengadaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, b.yelenggaraan pendidikan dasar dan paud yang diselenggarakan oleh masyarakat. bagian kedua hak, kewajibansesuai dengan kekhasan agama, lingkungan, sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakatyang menyelenggarakan satuan pendidikan, keberlangsungan dan peningkatan mutu satuan pendidikan. bagian ketiga satuan pendidikan formal satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi: tk, sd: dan cc. smp. pemerintah daerah, masyarakat dan atau lembaga pendidikan asing dapat mendirikan satuan pendidikan formal. pendirian satuan pendidikan formal harus sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendirian dan pencabutan satuan pendidikan formal, diatur dalam peraturan bupati. satuan pendidikan berhak untuk merencanakan, menyusun dan mengembangkan kegiatan dalam satuan pendidikan sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah. satuan pendidikan berhak mendapat pembinaan dari penyelenggara satuan pendidikan dan pemerintah daerah. satuan pendidikan formal berkewajiban: menjamin hak hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender, ras, agama, suku, keturunan, dan status sosial orang tua wali peserta didik: menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah, menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah abs) kepada pemerintah daerah, komite sekolah dan orang tua wali peserta didik sesuaiperangkat daerah teknis tentang pelaksanaan (delapan) standar nasional:si sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat diintegrasikan. integrasi satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada berupa penyatuan beberapa bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam satu atap atau penggabungan beberapa bentuk satuan pendidikan formal yang setingkat menjadi satu satuan pendidikan. |
a37 ben bupati kaur peraturan bupati kaebaran bulanan yang ditetapkan dengelegan undang undang milik negara lembaran negara" bebe ang sering tahan nomor tambahan ones indonesia nomor baran negara republik undang undang nomor ahun tent: perbendaharaan negara lembaran in. negara tahun tambahan lembaran negara nomor pagar undang undang nomor tahu lembaran negara republik indonesia tahun kanot,:daerah kabupaten kaur bagian hukum telah diproses dan site salaengkulu"iiimasa ulang plan etan pelepasan lantai kebun team oan para belt kebesarannya harga eceran tertinggi yang selanjutnya disebut het adalah har akan pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani penyalur lini mentor peran ata yal yang ditetapkan oleh harga pokok penjualan yang selanjutnya disebut hpp adalah perkebunan, peternakan dan atau perikanan range budidaya. diteliti kebenarannya bab iii kebutuhan pupuk bersubsidi kebutuhan pupuk bersubsidisampai dengan lampiran xxviii yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.relokasi pupuk sebagaimana dimaksud jl)sekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum diteliti kebenargubah. san: pupuk sp kg: pupuk kg:retariat selam kabupaten kaur bagian hukum telah diprosesteknisati bra daerah kabupaten kaur bagian hukum telah diproses jan para dilas diundangkan bantuan pada tanggal februari sekret. daerah, bandar sos nip. berita daerah kabupaten kaur tahun nomor tbebkhkia were xl kia s3| fla sela p2lb tas at: #is0nnensonson see eee par away mean aan man bass e3| ts) pop gag bee kenal peak lkomongorkoloeap ovwuwh dan aka ciw olz| thl alasan6 oasoseja wb6 koh uuu unik oas si| f2l f2ise psi yak onn yuk (oke) isi awas nbesakeanssk asc slauyunnonuo0 ooo| kejam none vmoinbson ma| ss: keji sai oor oon nya alanis down nya nag yan oyuoyoyolkokonunk scoddenyiwopos as) bae ce) pak padi pend pak pooh jom movodundendkona yong awp uny unvuwowvwa sasa few) "pa nn. alb olo yu din sis olo cuti tum nis ala pla olo aan olo cik lo & & sal flag pet lbl kkn ss|zg api bad olb y pi: nip tol anie als slo sin ok ola ilo les sy" nl vip oja o1n0o sisdisizis ang lan tan |( as) pena slo sole pola sia stelsel9ol law) sla raja owl olololw peak pond te) slot sisi olwulo islalalx olw rela elle is8 re: disisi lap pes ol |o mj2l3 ke) isl sa) ala o|lw wlajluajejo olololalo te) a85 ag) lel is lolos lo om6)) similis elsa tea (ee eja sle| pal fe) lelsisisis| sells s|lw sle|z ielelsje i isle|s olah alo sal isi alolalolk lap: pad #luas la) ne: i pole|vi8if lalaljo ya." tt. nlo assisi|s classis an: ivi sisi kaga t15 sis | iz|s sisi| isi s|# si ielepelelal oles em) le) ololvigig televis is vi kal solo oleh il w| lola olah iis ssb ig) sela nx: ito ses ajax han) olivia nn: lisis le) ye) aji tag olok ma) japan #ls5| "i8| isi3ig| tae ne) lela sin ke) spelt rata sinis alw sal seen o|p| sio5 pl|o rel needs polls| les isleloaja gt) olslals pak sala (jee aan na: ya" 23le| pan |( s|$ hal alsialal olok9 low lolo lain jelelalalela lan) fa) olo | sal alat sela in: pra lele nan vw sara pas alit dgg isi (ele)a kis jas ale |b15 (eka ape gejala (lg loka si2| (a. teri les) ban lal bar deel bad darah aged dated kera wol lu elaleleles sesali ter aed lalajainis edisi sisisigio yag lae raj ks) lala idola olok isivjoejaje lolos sisi islolalslaktlalslolol isi slot tolelsikekakalelelala sis wi long sisisloloai nisi sales lead lanei kenali kara (slslelalolclolslelsisi eisislsl, lola sila lola lansia tipis are lalalalala sibi p2) had ppn por psi aed (ri bag rae bagi end pep jihad ke) selular info ola sinis lala yng blealele lejelelalel isisielesi blog | j ne) jua png lalajslelojal lola lalalolat? le) jelas elsislsle( eeeeee elelrisja asi sil ssivisia alololvi slolaijosis ii i i sis sis ain sela sae isi jelolalaaalalalofolalalajofe. lanal #lokal lalai lalojalo jala isi iajhokololelolwla alololals lal? pan mea a5parallel jejajalajo alolalolaiwi,, module diplo nah silek isislelaj vivjalolola ala cof ala tenun loo toon loo loo row ban titan prada islolalal lalelaisislelslola olslalealan alalolalolsis . ani isi lo1sia pond pal koo pai label njofols lokal sat (lala sinlaleivisgisisisiw lej wol ol inf invasi ojw ii hofolsisisi kai di. ol lolokolai? albelealjealele leislelelale sis is(skola ajal oleh iololalwlw aia lakolekojalaho|a ciziszixaisisit gan (es loe tia leg isi? isi #si seal8is | jo ajo insists ojo lasisislelolasisislele( pat ola ala lola lak non (oo jo0 jan tan too joo joo too mino kon sigisislsisio nsjasisi sisi cola jelas (ro jenar lele l| low clicisiololsis ala lens leo (so joo jen |oo |oo |go saka alblolbi i lol lola biola osis lolololalolsalololala jen las leo iso tenan (oo ala slolwlvlolw si3isisisisisisisisis hole tel tag poni #elit iblis sis5sisi bag also anji jenner fan dean don ol lw slolslaju isl siapa sif isisleisisie|s mann napi sja (olok lolos laa lol, ola lolololafalanfol lolalasis sia siaisisisiaisiaisisjalsial kg) coco slalafalalalel.i sil ul lojlolol lalaisisig assisi sl (sisi loltelalalea lokal ala kaka teh. jlolojajolo gol. ono sis i&sisisisisiesisisisisisisi? dug lea) |tn kas) peak bah bag k2) kdi pad png band nlisigigi saksi slam salalejalee bae fee jga ska (eka tek lok c|i3 naa jaja ajajalajajalajafa toolooloo |ooj col gizi2|slelelelelelelelelelnis sisi sisi sud kong kan end kse band kanal pond pend kang kong kang ken kan #islalalalsla sleleisis tol idola lgo idol ice ide idol ide gol naja aja sala jasa had ojojojojo|olojojo pendanaan peran pen don fan fan pend pen pen tenan (bok pet dea pet pabean lojulululololwlolwiwiwiwlw fe: olololo iso islololelololelelo sisi sisisisisisisialsisislalal sisisisis|s8 s| s |s |s olololololelolololelololololo malala lala laa ata ala ala mpn ce|2e| ||os|as las las tani sisa sis sri en) cal slolololoislololololelolololo zm| ginjal halal aka makar kaca aka had jaja ala aia pala tang ol20 sss isi poin bad ane pen #lalslals sis men pen ren pera pen seat lan nisa ks) k2) par kah konde snl kon bond kah poni kon sisisisisisis (z| is8 s s is8i8isi83 | |sisi sesi inn sini poin end lalalslalslals isis ialalalalslal( cal jalanan| cola ani elo loo zea lesi call r83 sis apalaajalajalajalafaja yag ke) na) ololelolelololelololofolofolo s3$ 2lelalalslalalsle las alatas ololala alojalolaloial le. olsleleisisisjolelelelslislsle olelelo keji iffi lisis fee js ika lol isi misisisisiek oj l clean bet eol is| |2lo|sei s sisislels) violwujolo is) olalviaslal4isi sis isis o|silipisiais ke) mini inj ojo i jol i i olok lololwlal ola vlolelolalalalsialel selalu slolalsjaisisi disisi ei8 help lelololol loo gisislelelofelstol lateral pisisifisisisipisisisipip #joalvislaloitluleis dialisis tt: i locodol i i lolos alololcelo sisisisisiseisisisisi8sisi slolvisalol lalosivleisis isi locodol i i lolos i olololololulol lazio isis s|e lelelelm 8ir aivislaloitlalb iisisicsisis jal solo|lele ole alelolololoe olah ola: ie) isi situs isis sigi job ojo solo jojelol i jollof i bei ioi aon oalojlojnoi le) sal lafal nlalsisisisis isis isisisis rel lalslalslalolsislalslalals bslas lolos locodol i locodol l. raja kolvslolalalolalbislolwlalvlol nlasisisisisis ol ioi |z3 ii lalslalslalelsi lalvjlolals lex ololslolojolololololo ola coolalvia loo e|(s sis sloisisisisi alvjalalpsisi isislols islojol locodol i locodol i oli also oolvislolulalblo nla sis sisi sisi sis v| lalsjalslalols lalvlalars gn: | lolos lowell i locodol i o|sislelslajalaisisielelalnleis ye) an) siaisisiri sisi isi sesuai2 pay and bibir& sisi islslal lolos lala olalrpio|& ka) sl& sis isisisisisivis sisi se) wiviwlwulslololbiw alat loo ta) (ai wislololaia sivlelslalalololsisisioisilsla lil na. sisi isis sisi (2s ke. dae te|s tele she (cha islam8 ole isis kes) jala ferfenfanfa enfant enfin sisisisisig sizisieis s|sis isis isis is ang els olelolels|slolelololo tadi disisipi ks) les) le) u|b wlwjuw slololololololololololololelo sis iss jak iia ole ololololojelelojolole enfenfenfenbenlanlenlanfenfenfenfenfenlan wib olslololslols kab kan get) clelolelolololololololelololo oil alalaalataalatafateela ton kota kua kota kos koni lisa kaca nama ran) loa ana olololsislslslolololololololo daun baba sisisisis|s|s|s elelslelsisis sisisisisisis mad sala plat slelsleislslslslsislololololo peri par pas pong a29 @laololololololalolololalal a@lalelolalelolalelolololalala oles .|xa3 ojololojojojolololololololejo sesi isl isikikibib iibioio oto til ool oojoal oajoaloalolalalalataloalai ina aas aia trs bad bad mp) sisi|s is|s|sislalsis|alla sisisisisis sisisisisi | olsislslslololeisisislolololo iii| eia riba islalsisisisisisisis sisisislo jalak lag olelolelololelelelolelelololo jelelalslslajelelalelalalal2|sia sisisisisisisisisisisisisisis slelolslslolelelololclolelolo jasa apa akal slolalolsisisisisisisisisisidia ololuolololololalulal lek alel aga: jan malala alatas ielalaja (alslala sel: 2aaaaaa hell ielalaja sesal allan alas sos |e3 kai bisa sean ta: isla alabama elle nie elslsla na leela lari abe selelale slelelsis sslelxis sana gizi sis|sisi le) se: arab isisibib is|s|s| tebe similis s|sis|sis see sisisisis sis sisi sep 2i8isis eee rei iki saga rei clue lela similis salak sala slelalais sana list salalala tar aalalala als sala similis #alabama tawar salalala sss sala aalalala aalalala slalalala lala san slalalala slslals sala pan |co sela|sj2 islalals selalu| s|levels sialan sisi 2x5 sapa z| sl2lelelais sel skala 2malala pan kea| sislelals clelelela pep sislelala fasih tbt yaa sis is|sis isis lai sar is|s sek isisisis ia. similis is|s s|si2 olalsiolsi #sssgsss gsi sig lola saka lela isis ole loka icing 1g. eh, see isl olx slolalala jalal isleleleisiaisislelalsialalalsi, lal lolos yeon (solar ica sja lala opo sig sisi kelola sleholalvla ale lala aan tolol low ivisjsjajalsjaja shell lulolalo @isisisisisisisig kel slelelola ola lalslafa lala dan olelslelatstel lolelaislals si) benda (euro slolelsla bale loo #lalojalojujo coal isinipinih|o| dibina sel ialolvlolaloju sing antar alvisislolala aan dadi had salas teler iro pro joao vol, ian usivjelelsloloie lola hal ool.h alolujaja isl lol hap jang pad lagi al loholeto alan rlalalshol slelolalalol mp" ville is( nivel i.| alolelalula alelelsis| r85 ii b ni#john isl islelvtololel kofolofalofola jalalakafotofoo calo juan te) syg lolalelofstaisjalalalala jajak, s2? ka) ono disisi sisisislalel si lelehan? le |loloda 2isjalaja clan lol loo loo olah lele slelalvja jml feri asi isi crisis isis sellellals os si, e13 isi sie gia axis lok o13 ia. ssi ancol alel loloiolalwla sjejnjor: jajal njan legal i3lololofa pena olololw sisi nim las head band 3labels nja pet wiki lolos ie slolulalo ala iris disisi elang st! iea| telco coco wlololula ajolulolo url poo akan kedelai i lol leolvoleololwlolo rol ojo loo. ajo ain a|slololsis lal an: divisi model lowivelslo jual lakolalp solo lalaladarden . oivlolel isisisislsisislalals sal inf nis i i isisisivi i vino gol lola ola ola fen talent a isles| sis slalsisislals ep: 2las alg kes i i logo loli i i i i ioi, alololslulala ielalalalalbis pes siololai lalulolojal kalo xena inl i pole o( level ( i i le slelstslsl | sll isi sis inisisisis marah ira niei ininininjo ant lan alsivlolaislolot islalalala lal pistol i loli lol leoltoleoleo color ajo olok aan ola salah tah (els info (el (cafe alolalololols sisisislala sisi ian bala ni lalmlalvlvisialsiaslol,, apa sialeisisisisisisisisis sisir fififei iis sifilis cis isis isa. class sip iel biru #ipjp|2isi sll (sig la hani kzl minin bikin sis toli 2is lani bad lbl vivid sisi ololololo ololele sicsisisis tas) tan olelololojololelelolelelejojo pikir irikiris is(s es) nin nis isis isin aja alajajaa aaa ti: olelolololololelololelolelolo innnngnnnnnnan: isivinisisisisisisisisisislsiw alajalalajalsjajalalala lala ololelelololelelololelolololo ibikiwvlbibibibiblololblblbbl sisisisisisisisisisisisisisis aaa a33 aaa aia kel begal kel had kad bod had bed kadi bad end ban pend oal eng brad bed graf bra ber krl hrg pad belo isi is| isisisis3sisi is|s| kadi bali ololojolojololejojo pa pat sisisisisisisisisis yap ala jes si?g ololololololelelelolelolololo lolelelololololelololclolololo gisisisisisisisit sisisisisis alwlaolulalulolulalalululululw dang kanal kang kenal kane kon bana band pena taka nan pie mlululwlwlul wwlulwlulolulwulw ololololololololalaololaloiola ololelelolelelelololelolelolo nw) talalelelelelelalelel meleleh joe false loo ice (oo toe |oo| |oe loe iisisisisisisisisisisisisisis olelolols loyola blow poll kej inka kisi koin pai @lalulala lalai hand denda kan and band bani pan band kan dani kang alvibibibib bole lohololbolbholwl isislaisis sisa alis sisi isa siswa malala pet ks) fefieeaeiteifeieir aren ara lek isi sis sls.| ie. sisislslsielalalsislaijelelel lal malala oleo olo seisi sallei zin #isisislejalsisisi similis ojo isielolol sale sisisisigisisis asi k3.) similis sisgisisisisis fond fond prod folio aloivlelsislatsig slololmnluin tisisisisisisisi sis elelalas pelejojo ole isisisisis lejbjalslelalato (bisa al lo soo sisi sis isi sisisiaisisis isi i i lolos kolonel | locodol ( felslalalelalalalbla kollassia kol iloleolotanlsiolojalola sisisisisis sisiaisisisisi imlolol locodol i locale| 3lklalnla lolalolalo sislaleleisisi isleisiaisia glsiajlal is islalalahinjal lolojojojoolojojojo ojo sal inlalalajolulwislololal sahaja tokolslojojualaielolwib iolwjal vloldlelslalolstol5lalelsisla s5lsa are ben rss dan kendi kendi randi boleh randi kanda bond dena kan "alz (es) cal blololulolol lucasi da2 sales slalaleleelala bat elisa slelwlalsisida ela oyelowo ololololololo|o wis sini iin dan lalat slojoalels sle| alolulu kaga lelololsjololoiojejojeloisisi aan lola lblolala oirinviulola wiajlalaholcol ala kta) kas) inviojol lol lul i leloloi isisioloi isislolo(o s|elalalolalalalel lalslalole ce. in! pojalalsjejalais elulojalslojnja alumni i leo lejojalelalnjo i i tolol lofofor i kolonel isl sa lal kolelaletstalalulslslolelalklolsl legal lelelsisisisisjelsisigip| olsialalosislolelal shamela ivi lelo kolonel i jojolol lolwlsulolsjalalalulalolwfalwi slelsiavivlolsis lali lava ool onto min 00k fee ari (esa (ae belas lela eka lake spa resah las sek kel (olga la. sis pad pad fuad end end esa aed end era esa mia niojojoloa |s sisisisis obsesi islslolelololelolelelolo sisisisisisisisislololelololol. le1n org eni ololala raja i3 isi3 isisisisisis|s ololololelelololololololele oloiololoelololelele isisisis kera ken kah kan soal kong seal kan kena ke1i kena kena kera kan) sisisisisisisisigisisisisis olololololelololslolololo|s olelclololololololololololo olslololseicisisisisisisie sisisisisisisisisisisisisis|s ololololslolelolole sisisisisisisisisisisisisisisin saksi isjalsakksla asa lolo ololels isle awal2 salaisisis alan alalalaiala elololololelololololololsiclo ox) olslelslels isle isle sel sis sislajsala 2sisi similis isis laa cls olololololslolololelo aha c|o ololololc o19 wioluluju bimo 'nlc eri kasi alololalulalalolalwiw maa si. elololsislslslslsisisisiolsis col sisi8 i8i8 si8iw tai kai kar alolwlololololulala olelelsls islslslslslsls passisisisisisisisisisisisis elsiesisisisisisisisisisia reg olslelslolelsislolsiololololo ololololelololelelelelelololol olojalalolalaloajloatalalalalalai# ct alsjala sja aja aja asa sss o1oo|ojolojojololojolo sisisisisis(sislolelolelololol alam olalalalaloloajlalalalaju isjalsjalsjalalajalajala bei har, ief peeiaenkifisieip iga lan) anais pai 3ne is) 2js| ani) bagi ban yan band dana dora dat hrg donald port lanud tapa yaa blb iblbolblbjo tot toto isisisisisisisisis sisi sisilia ilalalalalalala isi asia ololojolo sosis oio sisisisisisisisisisisisi sisisisisisis is sis isis osis sisi bala pes sbs) bini k | ke) ke) ke) ololsisisis kel kel bad end bond pang pang pan alelalele lele lele ajal isis isis iipsipisioifolololojo aaa iai ala sai yang olololojolololololelojelojolo pot dwi pia pon pee aje ivlelslsisipisisivinvioololnw il3l3l3 ala alah jala aia olololelelslslols(slolole eleluale doi doa isiviwiv wow sisi sis isis isisisisis bal olslsisislsisiolslelolelolo|s ala sisisisisisisisisisisisisisis kelas| iki lololololalelelnioiclolooloo sus oloisislsisislsisisisisisisis "ag pat sat lolos s:|z2 fred boa esa bond band kal pond pai padi isieleisielsislelsislelelelelsi similis iisisisissis pora bon band adi end isislaislsisleisisisleislelsis i | lajalalalaajalalalalajalala ang slololalalelelulololwlolalala olololololololololololololo falisisisisisisisisisisisisisisis|s& sisisisisisisisisisisisisis olololololelolololelololololo lelsisielsisislslsisislsisislsis can kota key ks) kora kea kos kota key tag sio tag bnd bud kan kang band kanal kang red koe sisi sisi ssi (ala ele lela ana lol lal kola lola otg isis (ig sla| je. isl ira minin end sisislolsisisislelsi disisipi bags lelelajulolalsisloiwinjojolojois|g bola. nisinisjiisisibis ta) olalofol ane jelwivi i jolvivjolvisieo kei islalsislalelojelostolelsje lol lalsislolsislaholo par man ks) pend pad kan islam lolalolalololololo islolololalelolololajole lolslaislal lajojojajal levii ivi ioivivlolvjoloj jalalolelolels ola lalolalololw jalalelololaislalolslolalolala lalslolslalalalel lelelajoekojw pal pal kos end njv|oj ibi cool loo alulololelwlanlo alkohol ell l i iol iolohofoo win pai bi is slalolviviolalo a39 lalolajo olok lsislolols sal is| lelah iot ishoholofohotof malala solo nico tilas peni her ika par hae '&) tai tan i g als i ( i i i lolos hol ing: lola ioi holololsiojololojw slolololalajainlojajololoyjo ke) malam slololalofal siolalajaj rei and kal fond ko) kes) kan) infojuloluja joo. sielgisisisi sia bah slalolsvlalelala lola loo injeksi leeloiseleisje isiviol loolafoi kolololalololoelolbjool laislolala|al slololal lejelain| alajofelojaivjelejolololaisjo lahan solo too rokok ni: minin icr alojalalolelalnvjaloje ijo v|sjulaislololajolojalsjajaje slalslololalaislolslolalslo lefolvisi lol lo (coco lal lelonjojojojlul tejarslolojajoja wisinjolw|p sen i lolvlalojolwjo ilalaolala hell i i i tol i i iso eng ken) ojlalolol|yio ke hama all logo jar w|g kaji lolalalsluislolalapivjolvloja abar bga abbr pula tel (el eepeieei, is) kel isis (is isi leg etal den bea lanang sjelsivi sel2lslojolajelsai sl, tag si8i sis visisisisia slo bau hang dad lana adi bang is) olsjlulala sisi sistiaisisis inflow keji alatas sin sini sip injririnjo slalsisia lola lalululwhalw lalaisis apsis sislolnlol hljo bana ini siininininjo lolalwl slandololoiolwus lalojala visa lelalola ii isinjoiniin lwj lul lag kor dana plot lalui lalai aa! lag ku) kk. kan l.tal i i kolonel lol iei iii lol, jak sini slot als aloi lolulalaikis lel holding polri idola lan dapat ejolols i logo i i lol. o| slalom hello olok ovi isjolelalui homolog lo end pon end saga alalalelslalula sin slolelalw selat lolwlelwi i iviviniolo to) gal tag peng pee wiki ia allo dbs s2$ lalu lola is) i lolo lolblioleblblblbi lan sa) lai kolalalafumlankololanl disisi sis isi eisielaln fee iejeibieie loe sisi ole las iis kon kes kong ket kong ket kat) ket kan kpa koko ketika kos) kos osn kasi kota kos kai k3) lag kad ind bad kad ind bud end don band tana her dar (on pep par pand wa) ena ban bad alsiolelsisisisisisisisisis ban rae kan dra kei dang bare panai bana beni pan ooh kontan lea dll @lolololoi had ken kanal kal kena ema band kane dewa kane kena kan ale jeajealjeleajeljelejelelebjeljealb slalslalalala lala ala jalal ala seals aja aaaa olololo ols laba pete pet lang kena ka) sel s|is s1s bni panti fans kendi candi band padi badi fond korea padi candi road fe) lelelelealealelelelejelbal bel doa poo pra pro pro siololololololololololololwi sal oleislolslo|slelolelslelefslo hae pai alealajeajeal jae jean pra "elsa kol ikinvininik iin linkin ion fol ilajalalal lala asia lala meghan egg relasi had sisa adan lal olojololeloleisislojololololo isi leloleleleleloeloleleleleloelolol lalslajals aaaa jaa alalak wlulululululwiwiwiwlulwlululw egg an. slslsls o1o ban dane end kode bni poni donald kera endi bona kanal band bara pem pena pama pelet pma pre pra pi. wiwiulolwlulolulolalulwlwlwwiw wlololololalwlalololalalalan olelelofolololelolo lan pet jaa olalalalaialalalala level isisisisisisis olelelolelolslelolo pes powa pen peta maa sisisisisisisisisis can jas graha yaaa aa? to is|f aa: ang, ola la. ken band pyaar psi pas tran pama pem lie slwlolajololule oikisisiasisi silisida| yin iolololsislalsjaloko yng mjojololoojojo ola sisi looks pentol too open tool sis isisisisisislaleigisiaisisi ialvlalal lalai isjalelalnjw ojo jojoojo|oj oio sisi solo stool a olm laka alim sis sisisisisis solo oolojojojo|e|oj kan bani kang loo tenfor silla olslalholole lal oto alolulwlolslelala slalom lolololo ojo oyelowo isun doo ala n| ola slslole isisislelelelelslsisiolele|o pia pal pan loo pin pal jalal sisi ssalasjalsielsisisis stolelalaisis sosial lalalalola lololololololelelelolelo lolalasislulwlwiwlmlola sal lalelelelaipisjolololslaf sal glolalal isi isbn a3injalnio flag s2 olojolojo olololololol lunak lin all lb kanal salsa slaleleisialol alel rlolskolalo 4c3 had ken koh pena band bed kan koe kadi kad ela sislblals silabis isis rr: slajale lalaisislelsi be) wlulslal lola ois lag bad endi pane salsialzis talsisisisisi scale inisiasi sis lelololelelelelololo(lolo isl alat lololala lola (font loislalsi is iis'olas ialoloinis slolantolololofholoi lelsloia telinejojolejojolojo|eis|o|s|jobs cap lelelulukotsis islololalolaloj aasisisiaisis njw| alalolslolelololalo i ellada lelelelelo olololols|s loofanl tolol seisi sigi olalulsin sisi six gaaaagyp fis lele. he(a jar leg lol tio01 akk kiseisisis han ojo oooooio| ikivib iii ivibivibjbiv iibluls olalalalalalalalalalalaiajolol ips bat kan" kon" kou kasar" han" kasasi ko kon" kon" kana panel kel kan pond pra beri band boa pan pad isloelolololelololololololololsl.a sisivisivisisisisisisi sisi ssb aja alat aja aja jaja pan kane kan kera koh eri bed band kami bom eisisisisisisisisisisisisisis wit molo)bo ito|w ilajajalalajalal ala aia kang kal kanal kena pri kom bam lololoelolololololsiololelolelo imo isa asia olololelelslelsisislsisjejoe|o olelelelslelslslelslelelslelsia sisi sisi iis disisi is| sls iisjajajarjaja rar ara olelelslolelelololelolelele|e lololclclolelsisisisiolelelelo ini ssi ssi sinsjonpiv ono acara rasa taat b3 ipa) sig fred dad las aa) fan) tha sisi lelah olelslsls islslslo|slslelo|s clolelolelelolelelelolo pete lelealelaje lele wiwlololwlululwlwlwiwiw olslsisisisisisisislelslels|s olelelslsisisleje|sisisisisisis jojo solo po9 fto joo jaa aj) il3malala lala ala lol sleisisisisisisisisisisisisis sb$ lolololololololololololololoele| ini sisi ssisisis ssisinsisinsjsin(no| iana aaa sai peta danang disisi (sis pistols to seal sip kel pal tgl (eka lake (sia ss! isi sil kasih lok isis iya ssi je. eee) ojojojolo|ojo ojo ooo ojo|lo koe tower mona kena lewat koran komedi font oat kode tower nona kena alelololstololololololololala ig alolalolalololololalalolaial yong elolelolelsisisisls|sis|els|s clololololelololololololololola kawah peak peta pecah pelet perak perak smt peak hat pet semak peak olololwlolololulolwlwlolwlwiw divisio1oo |ojojojojolojo ololelelololslolclololclelcelo jabar eater mlolololululululolulwlw wil ellos olo wiwlalo clololslolololololololololo ol0 olo jeli jeelejealeele raja wlwulolwlwlolwlw ilmu sss ooo ooo ololololololelololololelololo lealalealele seal lelelele bowl www elelolslslslolelololololelelo sal clolojololololololololojololo prt pooh took text seok pet took pena pet pbb yang alulululululolulolwlulujulula "ig ololslelololelololololololelel clololololelslbiciololelelolo b lelalelelelalbleleleleliblel @lolololelolalalulolulololal pelan las elles ololelele lolo olsislslolol p3) pat pon ale jlejelu vas low www kan ojo|o gan pen lolo oloisloleloleleloi alla sleleielali sla iin kera koni kon) pua peta olololololo elejole ololcliolelo ololelelol pet pem ken) wlwulwlwulwlw wlwulwlw isi (elslsislololeisls(elslolelslo olololololololelololololololol pom sat pem pom alulolululolololololwlololul olelelelelolelolslelslelolelo clololelololololelslolololelol pot pet post pra dea pad dai fasi kol loh eisinialele pel esi ras pe) sisi tag kal fog sila je(s als pp, pke te) i8i kislelolf loka is) sis isis lal islslelslelclelsisisisi sisi seeaaslasi isisislal? o|c te1) ssi lalu gigi sikisisi sisi8i (elelalolelelelelaje|z siolalois|mulai solois aya (s lelaleslelslols is islas ola slololula olsislelalvislaltlalel pia "yi jon par nj inj wil cole a sisilia algojo sisi shojo leisjolalsik oli slulalal jola jollololslolololal lai jelelalolelelelelelel lel level,| also lolos c2) doni aga ani band ce) hai olololsio 2lolsjolajololojolsje ad sal isi loan pen don ito lan alolalal la i ioi mela d.reh lil isi islalsislolololala oral lalolaisislaljala cola lelslalalulakslwia ba) a.n pat: iseng fuad bond poo pad pad opal bad kep pnas | no) ssi jojo ajo slalvisalolola ajal solace olalalalsi,.i fe) (oi koni jas ajo glo seisi| lal kol hof loo isi lal pad dh: sol jiajololw bli slelslalalslw sisa ce. ba) sis sisislolelalojali lolos jaja jala aleholaja kal pad kana olo slalolulalaj aja lela sialelsisisisigisi as) eipisisis sisa sim 2e| anis jarak felgajal 2lal jas pad olulolala pan sajesisasssis sel wil foo bilal isisisisisis ialsholsiglalaisi doa padi mala cole lofslolainvis alelslelsi ialololofal: page ppp? sisisieisisisisjalsisislalajsi | karet dame kari infos nlolololol wil lala disisipi i sisisisis pad ali lelelelelslelolelefalelal ala. labelb o laislaisivi posisi8 ine ala ojo kolaka look allo alkohol sifisisisisisisisisisi8 had tan: jjafalaolals enfin also (oo jojelsjelalefofofsfojalel alalalalalslolahs lalat pan ssi .misel sini iai njajojuja mio pelet) iolslola lolalantola 6s! ngzeleri nol ojo ken) yl rei fond olwlelolcol loo #lsj slelsislelalela hasi i lafslafololafalefefol,.| ojo elemen sloluloln b3 ololalafalai is alalelsimi foam aan pol clalaxjolo janjoojoolia alolelei sial similis sisi ella olololalaloko koko look ito lan wal lai lelolsis kalealsisis tb kolswia sislolsisisisisi kepala pen end labela bs) ke) kar bring ebi ine) lele were (8s (ee iss sasa oke mis l0| sis ajal yis njalololojojajolajololojlajaja ke) slajajalalsla)elalsjalajal: sisiaisisialsisislslalalalalsi is al2l sslalsla3lalslshh sala lelsisisislelsisisis isislsiss se|seleb (gelas sel sego |gn gel sel salsa alsisisisislelslseisisisisis elles islslslslelolelslolelelo alalalalalalalalaolalalalalalala ajalalajajajalajala| sala miwlolulwlwlwlwiwlolwlwlwlwla sjojolojoj jojo jojo ooo sislalalalalalalalalalalania kol iwloc ica |color loo gol coco olsioisisleleleisioicisisisis ololslololslsloloolololoje|s sisisisisisisisisisisisisisisi gisisisisisititisisisisisisis islelelslolololelolelelololele| celeng one enlenlenfun (@lslsisiselsalsalsalsaleslsa eksis) sjalajajajalals isa aria haa bag kad band kan ooj sio t janlalalanjonen tndonlanjeni aga pak peta merek merek bata release wlwlululwlw lola (an fasa ololslelololoje lal resi koi ks) toll malala alla crisis oasis olelelolololelololololololele |el isis isisisisisisisisisisisisisie sisi sisisisleleisia ja" olojolo (ai ke) alabama la) le) ha) ololololsislslolelslolelelele| te) alolalololalalalalalala jet jaa elejeleale olwlololwlolwlulwlwiwiw olslslelolelslololololololojo olalalalalalalalalalalalalalal 2islalejalalalaisialajalalalai olsicisisisislisisisisisisisis lele w|sisi sisi sisi jaa (sie: (ee les (ef (ee tel cra isa fis eksis sial js. ts! ak: elemen is) isialalssisisalnela aja lelalolof ojeajoe lan olla ban kana ha) ssisisis sosial isielels lani min sei nini band hap slvlwlsimloloiplulalalalni ola oisinlolalalal lalololalala seal eisialaislololslelakela candi merged kong isisialaleisisiaisisisis isis sinisisisisis lokal ss) pan dad pad lelalalalolbibisalelsjalala uang sisisisisisisisisisisisiai lani pe) pang band fed iselslsisisisisieissajsigiai sisisisisisislaislaisigisisig level oil lalelelalaloleisisiala sala par slelaloslelelalelekolsakoln kya unta ito val amal ni | ivjolol vis( lokasi elc ivivtolel lolelelalsela "lan sloloisisisi lolslolalsivis aan lala alelslololalsiolola pena ivi solo lololoj i lololoj i i lo ulnjajsiala claw lgi sijo kiai sisipan sisi lola ala sio it) si lowell i lelelsisis tea olslaislagi lia elo slelalolalsialslolalsia slololelalelki slololw lolos kolonel i kolonel bloololulalala.s oof slulolalalajloilnis ii vujlla slsisisis iislolwlosia pan fond esa isl kolom ivivialolola jlaisialalajaiw clajujojoeluja salah off pol oei r00 ulw isisals iis seals alolalololelelsisiviolcl le 3x) end end jisisisisininis sisioisisi8is min his lsi sis sisi finis isis disisi3 feri aja (2g sha dip ssel bee olololelolololslelolelololelol jalalsalalajajajalajajajajalalslole sisisisisislaisisisisisislalal is olelololelolololololololwwiw olslelololelslslelslololsisis olololelelelelololololololelol ter sisisisiolsiaisiaisisisialsia olejlelelels islelslejelejs olojojo osis o1s1sis lolelslelolololololoelolelololo iss aaa a13 ululululululwluluwlwlwlwlwlulw elololelolololololololololelo lololololelelelelelolslslolelo jaljalalalal3lajalalalala ala|al alulalolulalwlalelolololajulw olelololololelololololololojo olololelelele iclolclolelololol sii sis calo sisi8is|sis sis &is iis olelolelelelelolelololelslelo ololclolo ololololelele par glasiasi isi aas saba) colo ololololciclo lolo ololelelololo ajal anianjnfae asn kas kos) (sg |(zs bal kudo karl pon brad pan bah pra pond padi band been ololslolololoelolojoelo kat isi sifisififi mo. zx2 sisi3inisiasi8is8sisi isis pan wal islslsislslslelslelelelelelele lolelelcisiolololo olelole| ni! isisisisisisisisisisisisisisisi ialah aas salsa kanal pad psr sad bsd end isisisisisisisisisisisisisis sisisisisisisisisisisisisi8is|"| oles olelelsis lolo ololciolo tani alan lola tr) olelsislolslelolololelelelele sisisisisisisisisisisisisisisi alalalolalalajlolalalalnlajnjas ss. alajalalalsja sala malala loss islslslelololslsislololo olololelelelelelolelelololelei alalajsla lala alalalslal wi) www deres elsleleelelelel | eksis iae tee (ef loss (pa ela lela ira (el elglelel jaja fpi terkerereeel pad selelkeraeeeki lal sereekukeahune fall see makanan kanan jet a33 tea aaa kanan annan bag iayananaanannanan kei semen naananan ancaman pmb lsg sis les sisi is) sand per das kal @l8 loka isl isi is, ke) jajelelsislalala islolalslaslal talalutatul hole oli n lalrisialoisisisisiai wng jafar fool loo den ola lokal i sisisisisisisia ibi lol io elahalol islolalal a lalat nila sloalolo risisisiais i lolololol lol bkofulalal luluh sielelelalsi zis sisi sis i i locodol lol i i irlololajalnjalk biviolwlwin ss! kialajulnjajoj a olulola ira i lotolelol lol tag pan k a lalai llw wib sisleisialoe lala lon kord kang dag akses bag kan lag pena tag tolandi part oia sisisisisizisis gelak apa loc ool lo lele tas pandji oei tan) aaj banana kl: den olololol lol lagi tolulalal pas sigisialo sala 23g i lolotolo| olo i i islam.i ool bl ool l sisi sis bea bar jang kan ( i hi )o al wilona (an) lala kg) tag molo ibisislol biviwiu kar misi sisi8lol?| rp! i loss slot lolos lol i s.a olok alololololo tis oposisi sisisisie sera aga pia iga loka s2. kar isislelxjejejalale lesi cal eni balai olah ik asli is siais coli kan aje a00 (elsislalsiz|ela|slelalsjsls polo sop tipis lur too oto sifilis sisinya|si is ala isjojoe| xia pai bisisisisisis ben pad end fed pond fed end kap and olejalmikio saja iel sisisisisi8bis iisisisis ojo lag endi kan feed kes kanal lani kanal kelola oisiagisis sisi isisisisis ke) inlojolol ole lol wi lolulwlalatalofolaisi: isis slalsisigisis issue|s ls2 lag kane dan so, le) rilis sisi sel sisi bad pad (olla sisiglaisi teng kan tan ololelviwico kal bag aja gis sig lolojolnlo loyola milo, loo sll uno similis isissisisisisisi sisi lelelelel lo( lolo( i i lol, t $ te) sja lali bisnis lolo( tag oli air nggak gag tisdale "lol ls ( ika ialah lala sal is. pel (fi ojo joss sisi ioi sis ternate sesi sama olelelelelelslsls islololelele isisisisisisisisis isi i8s jajal jajak aaa aaa olelelelels isislolelslolelele lelelelelololololololololololo iea koan kan dead seal lea kon kong kuah kuah kp) slajalajals aas olelolelelolelololslelole|o|s sisisisisisisisisisisislelels sisisisisisis cislelelelslel isisisisisisisis olelolojolololslolelolololole ololelolelo |releases)es isislelelaelals ba kan ka" ko ka hina kon" koe kane" hoo kane kai olelolelelelolelols|s islolels isisisisisisisisis|sisisisis sisisisisis sal olslslslslels isislsisislolele "so ololololelolelelele pajak sar aaa aaa elslslolojololololololololole bisa iisisisisisisisisisisisisisisisis| jc$ alabama jak ata ni: ojo sosis opo ssisisis s|sisisisisisis|sisisisisisisi sis sisisisisisisisis kan pang bend pond one band kan end koala lolololelelololelololoelelololo alalalalalalalalalalalalalala sjajajajalsjalaiala ajak ala olelelolelolele islslslclololo $. sisisisisisisisisisisisisisis sisisisisisisisisisisisisis ooo ooo sojojolo ojo isisisisisisislelelelslslelels alojolajoalolajoajlolalajlalalaai# kan sajalah aaa end end kai kai one kel ken pan lem sisi|sisi|sisters|sle|siswa sisisisleisislels tni f2) ea) sisi crisis iis lele ke) (na infos lol (gl leave (s.iz hasi n| lojoleisi lolo apa mini mio sisiskelaisle|sisi3 leni hin oja pang olelelelelolole ki lol ikk tr) salslalalwsi slolslalelolola ojo jojojojolojololo lea leal ella slololololelolol slslolole isivlojolo www olelolelelels isle|slslslo|o |o olo lelalslsisisisisisisisisisis sla sisislala ololelelolslojelsis lele lololololololelo lolo lele alsigisisisis sala simielsisisis3lalu asi ololels islolels isislolslsle|s lolololeloelolse|c oleo ieslelalgisigigi fisi8 flora slaisisisisiclalalo abi ololelololo aah bl lol bib ole olalalwal pul ola ilalololwula (en nan tas pap olololejslo jojo berita olololololo ololeli olsisisiolo selalu sjololajalo ali ololelsisisisislslolololololo lololciclcloisiciciclololejoi sisialaisisisisisisis sisi olulelsisilolelalalola par ololelelelelolojels|elelelele| isisisisleleleleleleloisieisis |co slololalsialaja siaisififisisisisisiaisisieis oyelowo(olo lolo sis isisisis p18 3las sela silla also bgm olololololololololo ols c5: clolelslclolsislolo elo elalajeisisiselela sex idi) rio sia olelolsle|o lele olololololo lolos sisi if slolala sislslalale asin tani dia bhp ragam isis adang: she ska isi kisi lolslokk ar: sial la. pad o|o sisisisis s similis sistem ololojojolojojojojojojojol slslolslslolslolsialolol ala sisisleislelelelelalalelalels 45x olojolojololejo ojo sis nine kari kari kasi kang bar kar kasi asi kari kang kang lan sisisisisisisislelelslelelelea olelolololelelelslslololelole olo isisisisisisisisisisisisisisis al3 a33 aja six olslololelolsis|elelololejolo olololololelelololololololele isisisisisisisisi8isisisisisisi ila33palatal3 aja jala olslslsis islelols islslelolole 'olololololeleloelolelolelolele par alalalalalalalalalalalalalala saja aja aia sahaja olelojololelolo|sis|slslsis had jek pen pod pad seat pad pad pet perah ena alolujlolololuloiwjolojaffa flag olalalololalololalololwlaa asalan "sp psi bodi pad pond bsd pan pan prodi pad ololololololelolololololclolo isisisisisisisisisisisisisisis 3balaraja alas alah lal ala s3: cc telah olojololojojoojo|ojojojo1o ololelolelclclololclolelololol alalalalalalalalalalalaislalal sahaja aja aaa aia ojojojojojolojo logo (sis sis lolelolololelelelolelolelelelel alalalajajajlalajalalalalajalaim alajalalajala jasa lala olololslololelolslslsislsls|s lil lelolololelololololololelololo loh kori soal kej ko2n loji keji keju ke1g kopi keju seal koin loji kaji alxjalsla alas air olololelololelelelelolelelolo g2$ olololelolelolelolc isisisisisisisisisisisisisisisis alajalalalas aaa jajajalala olslslsisislsisls isis|pistols olsiolololsiclslelsls|sislolel alaololalalalolalalalojalalalalm 3l2l3 als alas r33 ul) (ud terereererereeeeh free makanan aanannn am. mereereree eka merereaekek te| ajanannnnnanamann nianaanan akan ann fi: kenakan pada log mnjounanannngngn ning nag sea umb bike selena agg tag pemeluk njanaanan ann iku'bab viii ketentuan peralihan semua transaksi yang telah dilakukan oleh rsud bengkayangtua.ji. lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal: ap,prosedur akuntansi babibengkayang seperti pemerintah kabupaten bengkayang, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkayangbengkayangjbengkayangbengkayang, terdiri atas prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kasbengkayangbengkayangabgai berikut: kejadian harian pembantu . pendapatan dan belanja:cbengkayangbengkayangbengkayang terdiri atas:a: surat tanda bukti pembayaran stop),, buku besar,pejabat ketatausahaan keuangan ppk): surat permintaan pembayaran uang persediaan spm up): surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan spm gu),, nota permintaan panjar, surat pertanggungjawaban spj) belanja: surat perintah pencairan dana sp2d), nota debut bank: bukti transaksi pengeluaran kas lainnya. buku yang digunakan: buku jurnal pengeluaran kas, buku besar:. aplikasi ketatausahaan: kepala sub bagian akuntansi dan verifikasi. bukti transaksi yang digunakan: saldo awal perkiraan neraca, nota utang:::bengkayang, buku jurnal penerimaan kas badan layanan umum daerah, buku jurnal pengeluaran kas kecil, buku jurnal umum. buku besar dan buku besar pembantu: penerimaan kas dari jasa layanan kesehatan, atau lain lain pendapatan rsud bengkayang, yaitu parkir, sewa fasilitas gedung, diklat dan peralatan rsud bengkayang. buku jurnal penerimaan kas blue buku jurnal penerimaan kas blue rsud bengkaybengkayang rsud bengkayang:, pendapatan, belanjajek pendapatan dan objek belanja umumnya juga memerlukan buku besar pembantnditangan pengelola kas: transaksi yang sudah dicatat oleh bendaharawan kendara:: siapkan kertas kerja rekonsiliasi dengan format sebagai berikut: saldomenurut bendaharawan per. tree tambah: kurang ja| saldo menurut bendaharawan yang telah disesuaikan| xxx il. saldo menurut r k banker. xeg |la tambah: ' ja| ilb kurang: ' jea| hui saldomenurut bankyangtelan disesuaikan pse:::.: debut kredit penambahan bane pendapatan pengurangan bank: biaya baan piutang berdasarkan umurterbengkayang, baal suryadman gadot lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal eugkode akun neraca dan kode akun laporan operasional babi kode akun neraca kode akun nama akun .o0o1.ol. investasi jangka pendek piutang usaha piutang lain lain o1. persediaan alat tulis kantor 1l.ll. it. s5.o01. dana doping yamkesmas pusat o01.il.tn: iai bini rara tata skigkuenannanaan gerobak pedati delman dakar bendi como andong il. becak sepeda karavan pavanaanan mesin las mesin bubut mesin dongkrak mesin kompresor sanenanann penggiling hasil pertanian alat pengering gabah mesin bajak alat pentas sanuuanaanacansan meja gambar almari brankas filling kabinet white board penunjuk waktu ot. naaanatesnnnanaann il.sanananannsnananaan lampu hias jam dinding meja sanananann kamera handicap proyektor arena telepon faksimili radio ssb radio hf fm handy talk radio vhf radio uhf alat sandi sanannanan timbangan teodalite alat uji emisi alat gps kompas peralatan navigasi bejana ukur barometer ll. seismograf ohio war b&' sunter ueyegurar go tb' senuanaaan bot otp"ei ssel japan veer otot iso ala "bot net toto uebulep yep issue uer b6' snasuranan toto e e"i ejeduntad ngn, totlote' santana do 90o e ei, ibunuom ueunsueg to go" "ti enanananan yegefosang usundureg oo" to so" " "it sennananan toto buen9 8unp25 b6bo"e snnananan do soe" e"i, seu lesung 8unp25 o "' 'i pnnsanaann dok o te"e" ""uejeger yeung supp to" so" snsaraanan eri j0july sunda toto te" usunsueg uep 8unp25 " sananannan con ianyuss dojojuas oe"c sans uri esunjusd o03' snananraa ot" 6i". yejoyas held ede peer "ti seret noje jfe te yeiy so 6e6t' bunyi9d nloyeiogpt epe "z0" cg" usungan2g uinlopei prev "go" 6i' veybuis jad wmnmojeioget teater oo" so" uwetuelisj uinliojeioget jet jiv to 6bi' filum unnoppioget they oo" sapaan r8ojo2n emis wnh eight ppp "'i 180j org wiki ore were yeiy to anagunanan ben ank ina isrusajuj were eau2g were at iseluib jet j efy t kemih ubjioimopon e yeiy "ct" st" tpodoyio we13) yop tere re tit'8st isojoiton ueiiiyopon temp tei dot sit tp3 ubi21pohon tee eiv sl. reja yep tiny ue19)copy 1pie yeiy 838it' iptek uburpigoni ulp teen abu ubioiyopim te yeiy bp3g roy7 je yeiy "so sit" bien bio1yoon jet tniv "86o8s8it "ti lhl ubisopon tee jey oo" uriiopon tep pvy oo" st" sg" dunia ubi9)mop3n jee yeiy "to bsi snnanrasan ott lie' yde souosenia o'at lapar bobo bae bea pee eee bulu www yul blu bww york www buku bkk botol bcl bor juga belu bale? ber bnn bnn ecg brg bag bin bin.o were beregu dek rei ik. biro din.) ek. sik "dd. dok. na sss sss sss sss kbk www ane oli who rar sabun tour unghousb olcpyoub uno tousmunkowne bung sc: jae han jan hgu jan han han han han aan ban han ban bpn sri mega bit eeeeee seiereeeekeker bee sit besi rba sin are pda ara apa ui: ope digg dai yuk ea bee enter bea terdiri teri krl jay ne: ara peg uyy pap isa naa bnn m2) dagu tokek saw kata feb base s$&u 8e2b s55g gs) kie las is, tag ban bin han han "tan bin bin tiga bini bin bird bin mini dini mang min men sen con sen sen sept sen 2nd send sen sen san tan mini bin mg, gmo men men men mink) sek sig mio ik plp anbyuwn kon naa jauu bkb wuw nah o0000005052025335 ioi mas bunko ubb wynn pom, www ama sss rena bebe nur kok nee unp nee te: lu: peng: ro: kamar ar: rai rar: rarararaka: bani pasi fission peipisiis5 kie ken rap sn? ang bang ya sh tee nn: rek oo. fa, sen so nwu nnn eleulrr koko konser yunani od0c0000000 000cc c0005666 nek nee repetisi ssi set seperi eee eka: bb: kb: kasi la: aas una see$ #asi5r3 ng ioe tian krl asi ssk epp gp blk aginspektur adalah inspektur kabupaten bengkayang. badan pengelolaan keuangan daerah adalah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bengkayang yang selanjutnya disebut bukan kab. bengkayang selanjutnya disebut didenda kab. bengkayang. rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum daerah kabupaten bengkayang yang selanjutnya disebut rsud bengkayang. direktur adalah direktur rsudfusi aer spasi ea! das es$ fan cn: asli tali iis snn: ds. yar sogi agg ani fee lol erp sas kai bed ton yang ini se3ia ser os, sbn lapas solo maka anda sans sesi kala suu sen bag see ses, esk, a50 onekensa esai iri sia esa pan pbs sarana pes ikokenespekpak kas pool kmk jkvmmokakkmakam . k1. oo. uu. ses sdo000000000o0 ooo ooo ds0000 dls kan) dos soe aed ordo0000 sco00000. dob soc o00 ooo nenananananananananana nana kenanananananakaka fko ovwd krklaua bona ben snn ben paksa aaa aaa roof alba aaa aman aklan neha oombana neraca ekuitas dana pendapatan laporan operasional biayuraian kode struktur kode kelompok kode: nama akun kode akun, definisi, saldo normal saldo debut normal keterangan aset lancar terdiri atas: kas dan bank, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain lain, persediaan dan biaya dibayar dimuka saldo normal debut keterangan terdiri atas uang tunai tabungan giro bendahara penerimaan bendahara pengeluaran, termasuk kas kecil rumah sakit umum daerahaldo normal debut keterangan investasi jangka pendek antara lain terdiri dari saham, obligasi dan deposito jangka waktu (tiga) sampai (dua belas) bulan keterangan piutang terdiri atas piutang asuransi kesehatan, piutang jaminan kesehatan masyrakat, piutang jaminan kesehatan daerah, piutang kerjasama dan piutang pasien umum saldo normal debut saldo normal debut keterangan terdiri atas piutang tuntutan perbendaharaan dan atau tuntutan ganti rugi keterangan terdiri atas penyisihan piutang usaha dan bahan bakar saldo normal debut keterangan sewa dibayar dimuka saldo normal debut keterangan terdiri atas tanahbangunan gedung, monumen), jalan, irigasi: keterangan terdiri atas penyusutan dan jaringan (jalan dan jembatan, bangunan air, instalasian dalam aset lancar dan aset tetap saldo normal debut keterangan terdiri atas: aset tidak berwujud, aset kerja sama operasi, aset lainnyaatau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi saldo kredit normal saldo kredit normal keterangan terdiri atas:pertanggungjawaban saldo kredit normalkredit normal surplus dan defisit tahun lalu pengertian surplus dan defisit tahun jalu merupakan akumulasi surplus dan defisit pada periode periode sebelumnya saldo kredit normal pendapatan pendapatan yang berasal dari kegiatan normal rumah sakit operasional umum daerah yang antara lain berupa jasa layanan kesehatan termasuk pula dan dropping dana dari anggaran pendapatan belanja daerah anggaran pendapatan belanja daerah saldo kredit normal keterangan akun pendapatan jasa layanan terdiri dari: administrasi karcis, tindakan operasi, rawat jalan, rawat inap: obat obatan: phb asuransi kesehatan: laboratorium, ambulance: jasa konsultasi medik: fasilitas umum,r saldo debut kredit normal saldo kredit normal keterangan penerimaan alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penerimaan alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja negara saldo kredit normal keterangan terdiri dari hasil usaha lainnya, pendapatan operasional lainnya akundebut normal keterangan biaya operasional dan biaya non operasional saldo debut normal keterangan terdiri dari biaya pelayanan dan biaya umum dan administrasi saldo kredit normal |
eat cw,:a. bahwadalamftaran objek: sop pendaftaran objek pajak alat tulis: dst. pencatatan dan pendataan apabila prosedur pendaftaran ini tidak dilaksanakan, maka objek pajak tidak dapat melalukan pendaftaran.pendaftaran objek pajak wajib pajak fungsi pelayanan menyiapkan pop kedua lembar dokumen ini ditandatangani oleh tanda terima penyampaian pop lembar) pop tanda terima tanda terima penyampaian penyampaian lembar tanda terima pop penyampaian lembar pop lembar kedua lembar dokumen ini mengisi ditandatangani pop oleh menyiapkan tanda terima menyiapkan tanda terima pengembalian daftar tempat pop lembar dan pengambilan pengembalian pop yang pop telah ditentukan, mengisi pop dan mengembalikan nya daftar penyampaian dan pengembalian pop tanda terima tanda terima pengembalian bali pop spo lembar pop diserahkan fungsi pendataan untuk teliti pendaftaran objek pajak fungsi pelayanan wajib pajak fungsi pendataan meneliti tidak apakah pop melakukan penelitian bermasalah lapangan data mengingat merevisi stiker nop fungsi pendataan data memberi nop base sesuai urutan pop yang terdaftar bupati bengkayang suryadman gadot lampiran peraturan bupati bengkayang nomor bukan tahun tanggal : tentang sayurtanggal revisi pemerintah kabupaten bengkayang t.logamtaan objek pajak, sop pendataan objek pajak alat tulis: dst. pencatatan dan pendataan apabila prosedur pendataan objek pajak ini tidak dilakukan, maka tidak dapat mengumpulkan data objek hingga mendokumentasikan data data tersebut bersama fungsi pengolahan data. lampiran peraturan bupati bengkayang nomor bukan tahun tanggal: janu.tagan alir pendataan pekerjaan persiapan fungsi pendataan data informasi wilayah, perkiraan luas tanah yang data dapat dikenal pbb tuas trah melakukan penelitian informasi menyusun rencana kerja bangunan yang pen yani sudah dikenakan pbb, jumlah penduduk, serta jumlah yang sudah terdaftar. susunan menyediakan set, peta organisasi menyusun organisasi desa kelurahan pelaksana pelaksana sarana pendukung set, peta desa kelurah.a,set, peta konsep membuat set letak desa! membuat set peta relatif bidang kelurahan set peta blok melengkapi blok administrasi daftar sementara data pas objek subjek pbb tahap ini, fungsi penilaian set letak relatif melakukan bidang pekerjaan nya (dijelaskan dibagian akhir sub prosedur penilaian. mengidentifikasi memberi nop kumpulan berdasarkan batas rt rw stiker nop stiker nop data yang ber nop menyampaikan pop stiker nop kan mengisi ata objek menandatangani pop subjek pbb pop yang pop yang pop yang telah diisi telah diisi telah diisi .b. pekerjaan lapangan pengukuran bidang objek pajak fungsi pendataan wajib pajak bersamaan dangan set, peta mengukur tahap ini, fungsi desa! batas batas penilaian melakukan kelurahan objek pajak pekerjaannya (dijelaskan bagan alir subprosedur penilaian) set letak relative bidang data objek menempel pajak yang strike objek terukur pajak data objek mengisi pajak yang pop yang berstiker nop telah diukur pop yang telah diisi pop yang telah diisi mengecek data dan menandai ngawi pop pop yang pop yang telah diisi telah diisi .c. pekerjaan lapangan identifikasi objek pajak fungsi pendataan wajib pajak set, peta mengidentifikasi data desa objek pajak data yang kelurahan teridentifikasi set letak relative bersamaan dengan bidang tahap ini, fungsi penilaian melakukan pekerjaannya memberi nop (dijelaskan bagan alir subprosedur penilaian) data yang ber nop mengisikan data wp pada pop pop yang telah diisi mengonfirmasi pop pop yang mengecek data menandatangani pop pop yang pop yang telah diisi telah diisi .d, pekerjaan lapangan verifikasi data objek pajak fungsi pendataan wajib pajak set, peta menempel stiker nop bersamaan dengan ana tahap ini, fungsi penilaian melakukan pekerjaannya set letak (dijelaskan bagan relative alir subprosedur bidang penilaian) meneliti adanya perubahan data mengukur serta melakukan membentuk revisi kan mengomfir masi pop menyalin data yang tersedia pop yang pop yang telah diisi telah diisi pop mengecek data menandatangani pop pop yang pop yang telah diisi telah diisi penelitian pop fungsi pendataan set, peta desa kelurahan menempel stiker nop set letak relative bidang melengkapi pop yang belum merevisi pop hasil dari penelitian pop dapat lengkap lalu mencocokkan pop yang "digunakan sebagai dasar sudah lengkap dengan set peta memperbaharui net konsep set peta blok##nt blok serta peta znt set letak pop relative yang telah pekerjaan kantor perekaman data fungsi pendataan fungsi pengolahan data data pasar aya meneliti dan masukan dbb data peta blok net data dbb peta konsep net pasar blok set konsep peta znt set peta2 data dbb peta data data pasar blok pop znt net bundel data dbb peta pop konsep dbb pasar blok set data peta znt pasar dbb peta blok data pasar net dbb konsep set peta peta znt blok pop net konsep set bundel bundel bundel bundel peta znt dbb peta pop net bupati beng suryadman b1dot lampiran iii peraturan bupati bengkayang nomor padpemerintah kabupaten bengkayang tanggal efektif po) disahkan oleh kepala bukan kabupaten bengkayang badan pengelolaan keuangan crewilaian objek pajak: sop penilaian objek pajak alat tulis: dst. pencatatan dan pendataan apabila penilaian objek pajak ini tidak dilakukan, maka tidak dapat mempunyai data tentang anggaran biaya bangunan, dbb dan nop bangunan standar. lampiran iii peraturan bupati bengkayang nomor bukan tahun tanggal yang6os,berita daerah kabupaten bengkayang tahun . nomor. .badan adalah badan pengelolaan keuangan dan aset|an alir .l.a. penilaian massal tanah fungsi penilaian dokumen dokumen peta wilayah, peta data potensi desa kelurahan, data dari pengembangan wilayah peta blok, peta dokumen laporan znt, znt lam, data dokumen notaris plat data potensi nior. pengembangan wilayah melanjutkan persiapan penilaian massal .l.a. penilaian massal tanah fungsi penilaian form data mengumpulkan data harga jual transaksi properti form analisis mengkompilasi rekapitulasi penentuan nilai data transaksi pasar wajar menentukan nilai pasar data nilai pasar tanahfin2 tanah m2 menentukan nilai pasar bangunan, nilai konsep peta znt membuat batas imajiner znt pasar tanh m2, yang memiliki batas bats imajiner imajiner znt serta nirmenganalisa data dengan znt terdekatlangsung penentuan menggunakan nir znt terkait jika znt terkait tidak memiliki ini data transaksi menghitung data jumlah pajak terutang dengan menggunakan computer peta znt menyiapkan daftar nop membuat peta znt akhir akhir nop bumi bumi a3. .b. penilaian massal bangunan penyusunan dbb objek pajak standar fungsi penilaian daftar pbb menghitung volume setiap jenis item pekerjaan untuk setiap model. volume jenis bangunan, mengumpulkan data upah pekerjaandaftar harga menyusun rencana anggaran data biaya satuan pekerja biaya bangunan dasar total bangunanmenghitung biaya fasilitas, menjumlahkan dasar keseluruhan biaya pekerjaan dari masing bangunan masing komponen ,membagi biaya dasar dengan luas daftar nop ini bangunan dijumlahkan digunakan unuk untuk setiap komponen, itu jumlah biaya dasar menjumlahkan tiap biaya engi keseluruhan komponen. pajak terutang dengan bangunan menggunakan komputer daftar nop menentukan nop dbb mensubstitusikan bangunan standar or tartar bangunan bun penyebaran .c, penilaian massal penyusunan dbb objek pajak non standar fungsi penilaian komponen bangunan menentukan komponen objek pajak non guna standar ada tiga, yaitu komponen utama, komponen material komponen fasilitas data komponen bangunakomponen daftar nilai komponen daftar nilai komponen utama bangunan material bangunan fasilitas bangunan menghitung daftar membuat dbb dbb nop bangunan nop bangunan daftar nop ini nop bangunan digunakan untuk ditentukan dengan menghitung cara nilai dbb total jumlah pajak dikurangi penyusutan terutang dengan menggunkan komponen .a. penilaian individual data pasar (untuk tanah fungsi penilaian menyiapkan pop, melakukan persiapan berdasarkan dokumen look, rencana kerja dokumen yang diperlukan data izinnya yang diperlukan rencana kerja dokumen ssi pendukung. penilaian mengumpulkan data pasar tanah membandingkan op& harga pasar hasil penilaian hasil penilaian selisih selisih terhadap nir terhadap nir daftar nop ini digunakan untuk menghitung menggunakan membuat jumlah pajak nir sebagai rekomendasi nir terutang dengan dasar penilaian menggunakan komputer daftar rekomendasi nop bagi nir .b. penilaian individu pendekatan biaya (untuk tanah bangunan fungsi pendataan wajib pajak menilai bangunan dengan menghitung nilai perolehan menilai tanah seperti pada baru bangunan dikurangi pendekatan data pasarapakah mengumpulkan data data yang pendapatan. diperlukan diperoleh dari penjualan kumpulan data terdiri dari data pendapatan sewa setahun,data tingkat kekosongan setahun,data kapitalisasi,bagian pengusaha (untuk menghitung penjualan) pendapatan kotor potensial setahun menentukan tidak tingkat kekosongan pendapatan setahun,diskon berasal dari komisi,menghitung sewa pendapatan kotor melakukan kapitalisasi realisasi efektif setahun menghitung melakukan beislimai (emas pendapatan kotor pendapatan menambahkan dengan potensial pendapatan dari setahun,menentukan sumber tingkat kekosongan lain),menghitung setahun,menghitung biaya operasi pendapatan kotor setahun,menghitung efektif keuntungan bersih setahun,menghitung setahun menghitung biaya operasi nilai sewa kotor men daftar nop daftar nop setahun,menghitung sewa desi bangunan nan biaya operasional setahun menghitung meng lainnya,menghitung nilai nilai sewa bersih setahun,bupati beng wma) suryadman gadot lampiran peraturan baar bengkayang nomor bukan tahun tanggal: stuartpemerintah kabupaten bengkayang gag efektif poletapan pajak pajak: sop penetapan pajak alat tulis: dst. pencatatan dan pendataan apabila prosedur penetapan ini tidak dilakukan, maka fungsi penetapan tidak berjalan sehingga tidak dapat mencetak dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang spot) kepada wajib pajak. beabukan kepala buka2g,bagan alir b.i. pencetakan dan penyampaian spot fungsi fungsi pengolahan data penetapan petugas wajib pajak data dbb peta peta blok jumlah pajak terutang spot diri komputer prosedur penilaian konsep net set konsep peta znt set peta dkp dkp dkp ray bupati naan suryadman gadotgurangan pajak, sop pengurangan pajak alat tulis, dst. pencatatan dan pendataan apabila prosedur pengurangan pajak ini tidak dilakukan, maka wajib pajak tidak dapat mengajukan pengurangan pajak terutang. lampiran peraturan bupati bengkayang nomor bukan tahun tanggal harvardgan alir pengajuan pengurangan wajib pajak fungsi pelayanan fungsi penagihan kepala bukan surat surat pengurangan pengurangan spot spot' skpd skpd bukti bukti pendukung pendukung melakukan ver kebenaran data membuat surat pemeriksaan surat keputusan apakah pengurangan tidak data pengurangan sesuai spot spot skpd skpd surat bukti bukti keputusanbagan alir pengajuan keberatan wajib pajak fungsi pelayanan fungsi penagihan kepala bukan surat surat keberatan keberatan spot spot skpd skpd bukti bukti pendukung pendukung melakukan verifikasi kebenaran data membuat surat pemeriksaan surat surat keputusan apakah keberatan tidak keberatan sesuai spot spot skpd skpd surat bukti keputusan bukti pendukung pemeriksaan pendukung melakukan pemeriksaan surat keberatan bukti pendukung surat surat ken bupati bengkayang, yaa suryadman gadot lampiran peraturan bupati bengkayang nomor bukan tahun tanggal: tentang dapemerintah kabupaten bengkayang sanggarmbayaran sop pembayaran pajak alat tulis: dst. pencatatan dan pendataan apabila prosedur prosedur pembayaran ini tidak dilaksanakan, maka wajib pajak tidak dapat membayar pajak. lampiran peraturan bupati bengkayang nomor bukan tahun tanggal: juatrbukanbukanbukanbukan dan menyimpan lembar ketiganya dalam arsip.spot spot dan menandatangani ssd ssd ssd ssd (lembar lembar (lembar daftar realisasi melakukan pencatatan buku penerimaan ssd tian (lembar penyetoran menyetorkan kas bank ssd ssd sts (lembar (lembar lembar mencatat penyetoran diserahkan sts sts kepada petugas lembar (lembar pemungut:badanpembayaran pbb tempat pembayaran elektronik tpe wajib pajak tempat pembayaran tempat pembayaran pbb elektronik bukti mengisi data spot bukti membuat pada tempat pembayaran pencatatan pembayaran atas pembayaran elektronik pbb membuat pencatatan ssd ssd daftar atas pembayaran (lembar (lembar realisasi pbb daftar pencatatan buku pembayaran pembayaran pbb ditukar dengan ssd ssd buku (lembar penerimaan bukti pembayaran penyetoran menyetorkan kas bank ssd ssd ssd sts (lembar (lembar (lembar lembar) mencatat penyetoran diserahkan kepada sts sts bukan (lembar (lembar bupati bengkayang #disuryapman gadot lampiran vii peraturan bupati bengkayang nomor bukan tahun tanggal : tentang dowagihan pajak: sop penagihan pajak alat tulis: dst. pencatatan dan pendataan apabila prosedur penagihan pajak ini tidak dijalankan, ketika wajib pajak terlambat membayar pajak dan atau membayar dengan jumlah yang kurang maka fungsi penagihan tidak dapat memproses hal ini. lampiran vii peraturan bupati bengkayang nomor bukan tahun tanggal: kamtanagan alir penagihan fungsi wajib pajak fungsi penagihan pengolahan data meminta daftar daftar tunggakan, tunggakan pbb daftar tunggakan pbb surat tagihan pajak daerah diberikan meneliti daftar kepada tunggakan dan yang kur ang. menerbitkan surat membayarfida tagihan pajak membayar fbb bulu setelah jatuh. tempo spot surat tagihan pajak surat surat tagihan gambar tagihan pajak pajak daerah daerah (lembar lembar) menerbitkan surat surat melunasi tidak surat teguran teguran teguran pbb lembar) diberikan kepada yang kurang bayar tidak membayar pbb setelah melakukan surat jatuh kempo penyetoran teguran std pbb lembar surat teguran pembayaran ini memperbaharui lembar) daftartunggakan pbb surat teguran lembar penagihan wajib pajak fungsi penagihan surat teguran (lembar surat paksa diberikan kepada menerbitkan yang kurang pembayaran ini melunasi idak surat membayar tidak memperbaharui pbb paksa membayar pbb daftar lembar) setelah jatuh tunggakan tempo surat pbb teguran melakukan penyetoran pbb urat surat surat pata paksa paksa pembayaran ini (lembar (lembar (lembar memperbaharui daftar tunggakan pbb tindak lanjut yang dilakukan melakukan melunasi tidak menindaklanjuti bias berupa penyetoran pbb terkait penuntutan, pbb pelelangan aset wp, di. bupati bengkayang lb. suryadman gadot lampiran viii peraturan bupati bengkayang nomor bukan tahun tanggal: tenpemerintah kabupaten bengkayang awcatatan penerimaan pbb p2: sop pencatatan penerimaan pbb p2 alat tulis, dst. pencatatan dan pendataan apabila prosedur pencatatan penerimaan pajak ini tidak dilaksanakantidak dapat dilaporkan bukan dan tidak dapatlampiran viii peraturan bupati bengkayang nomor bukan tahun tanggal: harbukandatangbukan kepala bukan mengesahkan lpj bendahara penerimaan, ssd yang telah diverifikasi oleh ppkadan pengelolaan keuangan dan aset daerah badan pengelolaan keuangan dan asetan kemudian menyerahkannya kepala bukan untuk disahkan. langkah kepala bukan melakukan pengesahan atas lpj tersebut dan mengembalikannya kepada ppk. selanjutnya, pp. bagan alir pelaporan bendahara penerima tempat kenal pembayaran bendahara penerimaan ppk pala pbb bukan sts sts melakukan lpj (lembar (lembar pencatatan bendahara penerimaan ssd (rangkap (lembar ssd (lembar sts ssd kembar (lembar lpj bendahara penerimaan rangkap) ssd buku (lembar melakukan lpj penerimaan verifikasi bendahara sts penerimaan penyetoran (lembar (rangkap ssd (lembar lpj sts bendahara kembar penutupan penerimaan (rangkap ssd (lembar melakukan buku (lebar pengesahan penerimaan bendahara penerimaan penyetoran (rangkap prosedur lpj lpj pencatatan bendahara bendahara dalam penerimaan penerimaan sapi (rangkap (rangkap ssd s8pd (lembar (lembar sts sts (lembar (lembarndaftarkan objek pajak yang dimilikinya fungsi pelayanan. mekanisme pendaftarlaporan realisasi pbb p2 tempat tempat pembayaran bendahara bukan pembayaran elektronik penerimaan realisasi pembayaran bendahara bendahara penerimaan penerimaan realisasi melakukan pembayaran daftar lpj penerimaan diinformasikan kepada fungsi pengolahan data bupati bengkayang suryadman gadotsebagaimana dimaksud pada iiterutang. tata cara pembayarbadan pengelolaan keuangan dan aset daerah membuat laporan realisasi. penerimaan pajak atas seluruh pajak yang diterima. tata cara pencatatan penerimaan objek pajakyang,berita daerah kabupaten bengkayang tahun nomor . |
sel ran bupati bengkulu selatan provinsi bengkulu peraturan bupati bengkulangkaperlu menetapkan peraturan bupati bengkulu selatapenyelenggara negara adalah pejabat atau pegawai lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu selatan yang menjalankan tugas pokokurn negara yang selanjutnya disingkat lakon adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggaran negaraeliputi bupati, wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi eselon ila dan eselon ilb), pejabat administrator eselon iii) tertentu: pejabat pengawas eselon iv) tertentu, pejabat fungsional auditor lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu selatan, pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah lingkungan kabupaten bengkulu selatan, pengelola unit layanan pengadaan lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu selatan, pejabat yang mengeluarkan perizinan, dan pejabat lainnya yang diperintah oleh peraturan perundang undangan, penyelenggara negara yang wajib menyampaikan lakon sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. lakon sebagaimana dimaksud dalam dibuat sebanyak (dua) rangkap, untuk disampaikan kepada kpk) penyelenggara negara yang bersangkutan. tanda terima penyimpanan lakon disampaikan kepada: asli untuk penyelenggara negara foto copy untuk tim pengelola lakon kewajiban penyelenggara negara untuk menyampaikan lakon paling lambat (tiga) bulan dengan ketentuan dilaksanakan setelahberakhirnya masa jabatansatu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal januari s dan dapat diserahkan langsung kpk atau tim pengelola lakon dan media lain yang ditentukan oleh kpk. tata cara pengisian dan format formulir lakon, sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kpk sesuai dengan peraturan perundang undangbengkulu selatan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman lakon, memonitor dan membantu wajib lakon dalam melakukan pengisian formulir aplikasi lakon, melaksanakan kegiatan sosialisasi bimbingan teknis yang berkaitan dengan lakon, dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lakon kepada bupati melalui sekretaris daerah. dalam melaksanakan tugas tim pengelola lakon sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh sekretariat. sekretariat sebagaimana dimaksud pada terdiri atas aparatur sipil negara pada badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia kabupaten bengkulu selatan, bagian hukum sekretariat daerah kabupaten bengkulu selatan, dan inspektorat kabupaten bengkulu selatan. s5) sekretariat sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai data wajib lakon lingkungan pemerintah daerah kabupaten bengkulu selatan, melakukan proses administrasi terkait pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi kepegawaian dan administrasi lakon, berkoordinasi dengan tim pelaksana pengelolaan lakon dalam hal pelaksanaan teknis pengelolaan lakonbab sanksi administrasi (l) penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam yang berstatus aparatur sipil negara tidak menyampaikan lakon dapataratiga) tahun, dan atau pembebasan dalam jabatan. atasan langsung penyelenggara negara wajib lakon berkewajiban untukdua) minggu. jika sampai peringatan ketiga belum juga menyampaikan lakon, maka kepada penyelenggara negara tersebut c ha. nip. 1975p825ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:pendidikan dan pelatihan daerah dan puskesmas blueketentuan diubah dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:dan tes kesehatan. dihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pegawai non pns diberhentikan dengan hormat, karena: mencapai batas usia (lima puluh delapan) tahun, meninggal dunia, cc.'perampingan organisasi, status blue dicabut,diantara bab dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab dan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bab ketentuan peralihandari kepala puskesmas diangkat menjadi pegawai non pns dengan cara seleksi yang dikoordinasikan oleh dinas kesehatan dan dilakukan secara serentak bersamaan. seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pembentukan tim pengadaan pegawai blue non pns sebagaimana dimaksud dalam dan pengumuman pengangkat, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: warga negara indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk, terdaftar sebagaisurat keterangan dari kepala puskesmas, berusia paling rendah (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran dan paling tinggi (lima puluh tujuh) tahun pada saat penetapaurat keterangan sehat dari dokter pemerintahsurat pernyataan memiliki integritas dan disiplin kerja dari pimpinan blue, dan surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. pengajupada huruf penelitian berkas lamaran oleh pimpinan blue, dalam hal berkas lamaran dinyatakan lengkap dan benar, pimpinan blue membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan melampirkan pada berkas lamaran, pelaksanaan seleksi administrasi oleh tim pengadaan pegawai blue non pns, pelaksanaan tes tertulis meliputi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang, penetapan dan pengumuman hasil kelulusan pegawai blue non pns oleh kepala dinas kesehatan, dan j . pengangkatan menjadi pegawai non pns sebagaimana dimaksud dalam pegawai puskesmas yang sudah bekerja wisata bhakti puskesmas yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti seleksi pegawai non pns atau tidak lulus seleksi pegawai non pns sebagaimana dimaksud pada diberhentikan dengan hormat sebagai pegawaimengingat bahwa dalam rangka mengakomodir honorarium tim teknis kegiatan penetapan dan penegasan batas desa maka dipandang perlu melakukan perubahan peraturan bupati nomor tahun tentang standar biaya umum desa kabupaten sanggbeberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor tahun tentang standar biaya umum desalampiran viii diubah,buku dan ham, bus sh, ina tingkat (iv b) nip. lampiran viii peraturan bupati. harga satuan tertinggi belanja honorarium lainnya uraian kegiatan satuan harga keterangan honorarium lainnya penceramah agama rohaniwan rp. ***) untuk kegiatan pembawa acara mc) rp. profil desa maksimal pembaca doa rp. honorarium dibayar dirigen rp. (tiga) petugas lapangan pendataan penduduk profil desa ***) rp. pengolah data profil desa ***) rp. ****) untuk kegiatan pengintai data profil desa operator profil desa ***) rp. batas desa maksimal pengolah data batas desa ****) rp. honorarium dibayar surveyor juru ukur batas desa ****) rp. (enam) pendamping surveyor pendamping juru ukur batas desa ****) rp. tenaga pembuat peta desa ****) rp. pemandu lapangan batas desa ****) rp. bupati sanggau, ttd salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian^ hukum> dan ham, paulus hadi (iv b) bus, per bina tin nip. t9700223 |
salinan runajak daerah telah diundangkan peraturan bupati magelang nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah, bahwa beberapa ketentuan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan diatur berbeda dengan ketentuan pemungutan pajak daerah lainnya sehingga peraturan bupati magelang nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajakdiubah sebagai berikut: ketentuan angka angka dan angka diubah dan angkahapudihapuketentuan huruf dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:dihapus, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. pajak mineral bukan logam dan batuan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur dengan peraturan bupati tersendiri. dihapus. ketentuan huruf dihapusjenis pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan kepala bppkaddihapus, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap wajib pajakndaftaran sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bppkad paling lambat (lima belas) hari sejak diterimanya formulir pendaftaran. petugas bppkad mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak. nomor urut dalam daftar induk wajib pajak sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai nomor pokok wajib pajak daerah. ketentuan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: wajib pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada setelah melakukan pembayaran harus melaporkan kewajiban pajaknya dengan speed. apabila wajib pajak tidak menyerahkan speed, akan diterbitkan skpd secara jabatan dengan mendasarkan besaran pajak periode sebelumnya. dihapukembalikan bppkad paling lambat (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. petugas bppkad mencatat speed yang dikembalikan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk pemeriksaan pajak. ketentuan dihapuskepala bdimaksud pada kepala bppkad mengusulkan penghapusan piutang pajak kepada bupati. dalam hal bupati menyetujui usulandihapus. diantara dan disisipkan (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut: dengan berlakunya peraturan bupati ini, istilah dppkad dibaca bppkad sebagaimana dimaksudinal arifin diundangkan kota mungkin pada tanggal aprilbelanja hibah dan bantuan sosialyang mengatur, bahwa dalam pelaksanaan ketatausahaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf selalu mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan peraturan lain yang selaras, oleh karena itu. beberapa ketentuan dalamketentuan dalamu.b pada tanggal april kepala bagian hukum cap ttd bupati klaten, sri rahayu, sh, hum cap pembina tk. nip.karanganyar . provinsi jawa tengah dee peraturan bupati karanganyar ana nomor tahun tentang kanan pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan .bahwa bn: bahwa peraturan bupati nomor tahun tentang:sadundang nomor tahun tentang . mod. tambahan lembaran na:. undang undang nomor tahun tentang pelayanan tan. publik lembaran negara republik indonesia tahun (3s nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor ). prew4na undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia papnipelaksanaan undang undang nomor tahun tentang ken.rsyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan bagan pencatatan. sipil lembaran negara republik indonesia tahun nomor nan hata peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor tahun tentang penyelenggaraan sertifikasi kenlayanan administrasi kependudukan secara. daring berita negara republik indonesia tahun. nomor nanmp. negara republik indonesia parang tahun nomor peraturan bupati. karanganyar nomor tahun tentang haa. dengan gas peraturan bupati karanganyar nomor tentang perubahan atas peraturan bupati nomor tahun tentang cg.kana anni '. memutuskan pan eta menetapkan peraturan bupati. tentang pemberian hak akses dan. dae pemanfaatan data kependudukan. babi. nan dana ketentuan umum ola is. dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan: el,anabnnib. aplikasi data warehouse, terpusat adalah aplikasi yang aan digunakan oleh disdukcapil kabupaten karanganyar untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna daerah kabupaten karanganyar. naa web portal adalah aplikasi website yang menjadi pintu bnn gerbang atau starting point yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan. kang jaringan tertutup private leased line) adalah sistem san .naa penyelenggaraan jaringan tertutup. see data balikan adalah data yang bersifat unik dari masing pee masing lembaga pengguna yang telah melakukan akses data gs3al kependudukan. lag tan dos web service adalah aplikasi sekumpulan data (database) bina hua perangkat lunak software) atau bagian dari perangkat lunak. yang dapat diakses secara jarak jauh (remote) oleh berbagai beenhaa dalam keping. dilindungi asi kerahasiaannya. platform bersama adalah fasilitas layanan jaringan tertutup pa: dan atau.nan menteri adalah menteri :yang menyelenggarakan urusan mad pemerintahan dalam negeri. aa. babi pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan bagian kesatu kena paragraf pemberian hak akses data kependudukan tanana, perseorangan dan keamanan negara. tea data kependudukan sebagaimana dimaksud pada terdiriatas: tan sa. data perseorangan, dan atau panen nan b.:dan pengguna. pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perangkat daerah,pada.a..data balikan yang akan diberikan: dan jangka waktu perjanjian kerjasama. persetujuan direktur jenderal kependudukan dan je: la. dinas dengan perangkat daerah, dan. d. perjanjian kerjapada huruf paling sedikit memuatdan para pihak dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada,sama sebagaimana dimaksud padatan kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis. dan perjanjian kerjasama ditindaklanjuti dengan pemberian hak ag.padanpada memuat data pribadi. bupati sebagai penanggungberpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. tang tang data perseorangan sebagaimana dimaksud padaunapada merupakan pengguna sebagaimana dimaksud pada, akses web service, dan akses web portal. data agregat penduduk sebagaimana dimaksud padasama sebagaimana dimaksud padtnanapada dapat terintegrasi dengan aplikasi web service. . setiap unit pelayanan publik wajib menyediakan card reader sebagaimana dimaksud card reader sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk mendeteksi keaslian ktp el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan ktp el:padapada menggunakan .a. nik, nomor kk, biometrik, dan. kombinasi elemen data kependudukan. biometrik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sidikjari, iris mata: dan foto wajah. pemanfaatan sebagaitangdub penggunaan aplikasi data warehouse terpusat. direktur. jenderal kependudukan dan pencatatan sipil memberikan internet protocol.. user.bea are administrator bagi pengguna daerah. maa nana ina akses data perseorangan melalui web service dan web portal hung'. . pernyataan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh pimpinan pengguna. san pon 28. pengguna daerah menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan dinas. oni moda sana (l) akses web service dan akses web portal sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat asi dilakukan melalui platform bersama. ang platform bersama sebagaimana dimaksud pada yo. disediakan oleh ana perangkat daerah, dan. aon badan hukum indonesia. platform bersama sebagaimana dimaksud pada nan dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi. dan: kewenangannya, dengan hubungan mod . keanggotaan, tana nga 1b. pembinaan dan pengawasan). cc. tugas dan fungsi, dan gan d. perikatan. dajap .a. memiliki data center mandiri: anu: naa . memiliki sertifikat keandalan: dan d. bersedia dilakukan. audit. sistem yang bea berkesinambungan oleh lembaga yang mempunyai bn: kewenangan menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. haha penyedia platform bersama sebagaimana dimaksud pada gprpada ass huruf dan huruf wajib memberikan data balikan aan kepada direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan data balikan sebagaimana dimaksud pada diberikan . melalui aplikasi data balikan yang terintegrasi dengan bakena babi pendanaan dahan haa penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan pada pee dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja naa daerah apbd). pendanaan pemberian hak akses dan pemanfaatan. data bagan kependudukan untuk kebutuhan pengguna dibebankan tega pada anggaran pengguna. babi basa ban pelaporan pengguna daerah wajib melaporkan pelaksanaan gee pemanfaatan data kependudukan kepada dinas. nana:ann dinas melaporkan pemberian hak akses dan pemanfaatan fee data kependudukan "kepada.ahbersama. kan bab viii ketentuan peralihan perjanjian kerjasama yang ada sebelum peraturan bupati ini diundanganpakam, setda ulf karhadidh nip.: ledjaminan kesehatmberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat maka perlu ditetapkan program jaminan kesehatan daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat kabupaten pakpak bharat yang belum memiliki jaminan kesehjaminan kesehatanjaminan kesehatan daerpakpak bharat, dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten pakpak bharat,,,, jaminan kesehatan masyarakat selanjutnya disingkat jamkesmas adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan atau tidak mampu, jaminan kesehatan daerah selanjutnya disingkat jamkesda adalah bantuan pemerintah kabupaten pakpak bharat untuk menjamin penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat kabupaten pakpak bharat yang belum memiliki jaminan kesehatan, jdih.pakpakbharatkab.go.id rumah sakit umum daerah selanjutnya disingkat rsud adalah rumah sakit umum milik pemerintah kabupaten pakpak bharat, puskesmas adalah seluruh puskesmas kabupaten pakpak bharat, jaringan pemberi pelayanan kesehatan selanjutnya disingkat dengan ppk adalah pemberi pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dalam program jamkesdatermasuk puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa poskesdes):, rawat inap tingkat pertama rite) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas pada kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan, rawat jalan tingkat lanjutan rtl: rawat inap tingkat lanjutan rite, yang mana kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan, gawat darurat adalah suatu kondisi yang mana pasien tiba tiba keadaan gawat, atau akan menjadi gawat karena mengancam nyawa atau anggota badannya sehingga memerlukan penanganan segera karena nyawa atau anggota badannya sehingga memerlukan penanganan segera, bab maksud dan tujuan maksud dari jaminan kesehatan daerah ini adalah untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat kabupaten pakpak bharat yang pembiayaan disubsidi oleh pemerintah daerah. tujuan dari jaminan kesehatan daerahserta untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang memiliki kartu tanda penduduk kabupaten pakpak bharat atau masyarakat pakpak bharat yang terdaftar dalam kartu keluarga dan belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan baik dari pemerintah, swasta, atau asuransi kesehatan pribadi. bab iii peserta jamkesda peserta jaminan kesehatan daerah jamkesda) adalah masyarakat kabupaten pakpak bharat yang tidak termasuk dalam peserta jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas). peserta jaminan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. jdih.pakpakbharatkab.go.id bab tatalaksana pelayanan kesehatan bagian kesatu pelayanan kesehatan tingkat dasar pelayanan kesehatan tingkat dasar meliputi: pelayanan rawat jalan tingkat pertama jtp) dan jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan dalam gedung maupun luar gedung, pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama rite) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan dilakukan rujukan rsud, cc. pelayanan pertolongan persalinan, pelayanan obat. bagian kedua pelayanan kesehatan tingkat lanjut pelayanan kesehatan tingkat lanjut meliputi: pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut rtl), pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjut rite), pelayanan obat. pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan rujukan ppk asal ppk rsud. untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada peserta harus menunjukkan kartu jamkesda dan surat rujukan dari ppk asal. untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf peserta mendapatkan kelas kamar perawatan kelas iii. bagian ketiga pelayanan gawat darurat pada keadaaan gawat darurat emergency)ppk tersebut tidak sebagai ppk jaringan jamkesda, selanjutnya ppk tersebut merujuk ppk rsud untuk penanganan lebih lanjut. jdih.pakpakbharatkab.go.id setelah penanganan kegawatdaruratan dan peserta memerlukan rawat inap, sementara berkas. bab pembiayaan jamkesda dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten pakpak bharat. iuran bagi peserta jamkesda yang didaftarkan oleh pemerintah daerah kabupaten pakpak bharat yaitu sebesar (empat puluh dua ribu rupiah) per jiwa per bulan dan untuk (satu) tahun berjiwa sebesar (lima ratus empat ribu rupiah). penetapan tarif pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda rsud pasarkan pada tarif kesepakatan rumah sakit dan klaim langsung bpjs kesehatan. bab evaluasi program jamkesda ini akan dievaluasi setiap akhir tahun anggaran program jaminan kesehatan daerah dan akan dilaksanakan penyesuaian apabila ada petunjuk teknis yang terbaru oleh dinas kesehatan dan bpjs kesehkepa sian buku ttd sahat andreanyelenggaraan pendidikan, perlu menetapkannon formal sanggar kegiatan negenegeri kabupaten brebes. bab ketentuan umum pengawasan terhadap penggunaan sumbangan dari masyarakat pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada satuan pendidikan dilaksanakan oleh pemberi bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengawasan masyarakat terhadap pengunaan dana sumbangan dari orang tua wali peserta didik dan masyarakat pihak lain yang sah dapat disalurkan melaui dinas dan atau komite. bagian kedua pelaporan satuan pendidikan menyusun dokumen laporan setiap semester dan tahunan atas penggunaan dana sumbangan yang berasal dari orang tua wali peserta didik. satuan pendidikan menyampaikan dokumen laporan secara periodik atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada kepala dinas. satuan pendidikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana sumbangan kepada orang tua peserta didik. satuan pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan atas penggunaan bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat kepada pemberi bantuan dan dinas. bab pengaduan satuan pendidikan menyediakan layanan pengaduan masyarakat. satuan pendidikan memberikan penjelasan atas setiap aduan yang diterima. satuan pendidikan mendokumentasikan aduan dan penjelasan yang telah disamprebes. dinas sosial adalah dinas sosial kabupaten brebeanak usia dini pada jalur pendidikan formalebut negerikolah menengah pertama negeri, yang selanjutnya disebuatuan pendidikan non formal negeri sanggar kegiatan belajar yang selanjutnya disebut span skb adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelengarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar dan menengahpendidikan,gelolaan dana sumbangan dari orang tua walipeserta didik, masyarakat dan atau pihak lain yang sah kepada satuan pendidikan, orangtua wali peserta didik adalah orangtua wali dari peserta didik yang sekolah. pihak lain adalah pihak pihak yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikanencana kerja sekolah.peserta didik miskin adalah anak dari keluarga miskin yaitu keluarga yang memiliki kartu keluarga miskin rentan miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan atau terdaftar dalam data keluarga miskin rentan miskin pemerintah daerah. komite sekolah yang selanjutnya disebut komite adalah lembaga mandirib maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedom. peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada negeri, negeri. smp negeri, dan spf skb negeri brebes bertujuan untuk: membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan, dan mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan. bab iii tanggung jawab pendanaan pendidikan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan tanggung jawab: pemerintah: pemerintah daerah, dan masyarakat. bab biaya penyelenggaraan pendidikan biaya penyelenggaraan pendidikmasyarakat, orang tua wali peserta didik, dan atau sumber lainnya yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap orang tua wali peserta didik dapatorang tua wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa sumbangan dan atau partisipasi:brebes: peserta didik miskin yang dimaksud pada merupakan peserta didik miskin yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dtk) kabupaten brebes, peserta didik miskin yang belum terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dtk) harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu skt) yang diketahui oleh dinas sosial kabupaten brebes. bab ruang lingkup ruang lingkup peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan meliputi: sumbangan orang tua wali peserta didik: sumbangan masyarakat pihak lain: dan cc. partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana sumbangan. sumbangan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil kesepakatan antara satuan pendidikan, komite, orang tua wali peserta didik dan atau masyarakat. bab sumbangan orang tua wali peserta didik bagian kesatu prinsip sumbangan orang tua wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip: musyawarah mufakat: akuntabilitas: cc. keadilan: kecukupan, dan keterbukaan. prinsip musyawarah mufakatberdasar hasil musyawarah mufakat antara komite dengan orang tua wali peserta didik. prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah dalam pemberian sumbangan orang tua wali peserta didik wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. prinsip keadilansesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua wali peserta didik. prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud huruf adalah dalam penetapan pembiayaan sukarelaperan serta orang tua wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus berdasar kecukupan terhadap kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan. prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalahdasarkan analisis kebutuhan sekolah yang disampaikan secara terbuka kepada orang tua waliorang tua wali peserta didik, dilaksanakan dengan ketentuan: satuan pendidikan menyusun ras yang selanjutnya dibahas dalam rapat komite bersama perwakilan orang tua wali peserta didik, komite menyelenggarakan rapat umum ras yang melibatkan orang tua wali peserta didik, cc. ras yang telah disepakati komite bersama orang tua wali peserta didik dan selanjutnya disahkan oleh kepala dinas, satuan pendidikan melaksanakan sosialisasi ras kepada orang tua wali peserta didik dan masyarakat. satuan pendidikan wajib membebaskan sumbangan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. pemberian sumbangsumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii sumbangan masyarakat pihak lain bagian kesatu prinsip sumbangan masyarakat pihak lain dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip: keterbukaan, akuntabilitas: tidak mengikat, dan kemanfaatan. prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihak lain wajib disampaikan secara terbuka kepada satuan pendidikan, komite dan masyarakat pihak lain. prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihak lain wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. prinsip tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah dalam pemberian sumbangan oleh masyarakat pihak lain tidak diperkenankan dipersyaratkan adanya ikatan yang dapat merugikan kepentingan satuan pendidikan dan peserta didik. prinsip kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pemberian sumbangan oleh masyarakat pihak lain harus memberikan kemanfaatan bagi peningkatan mutu satuan pendidikan danmasyarakat pihak lain, dilaksanakan dengan ketentuan: satuan pendidikan sebelum menerima sumbangan dari pihak lain wajib berkoordinasi dengan komite: satuan pendidikan dan masyarakat pihak lain wajib menyusun perjanjian kerjasama, dan sumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat dibukukan dandilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana sumbangan masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengelolaan dana sumbangan dari orang tua wali peserta didik, masyarakat dan atau pihak lain yang sah kepada satuan pendidikan. partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dalam bentuk konsultasi publik, penyampaian aspirasi, sosialisasi, dan atau diskusi melalui dinas dan komite yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap orang yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi kriteria sebagai berikut: penguasaan permasalahan yang akan dibahas: latar belakang keilmuan keahlian, cc. mempunyai pengalaman bidang yang akan dibahas: dan atau terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas. bab penggunaan sumbangan sumbangan dari orang tua wali peserta didik, masyarakat pihak lain digunakan untuk biaya investasi: biaya operasional: dan biaya personal. pengunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada merujuk pada ras yang telah ditetapkan. penggalangan sumbangan dan atau partisipasi dilaksanakan oleh komite komite sebagai berikut:: disetujui oleh orang tua wali dalam forum musyawarah: dibukukan pada rekening bersama antara komite kebutuhan administratif alat tulis kantor: konsumsi rapat pengurus: cc. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas: dan atau kegiatan lain yang disepakati oleh komite sekolah dan satuan pendidikan mendapat persetujuan dari komite, dipertanggungjawabkan secara transparan, dan dilaporkan kepada komite. bab pengawasan dan pelaporan bagian kesatu pengawasan pengawasan terhadap penggunaan dana sumbangan orang tua wali peserta didik, masyarakat pihak lain kepada satuan pendidikan dilakukan oleh dinas dan komite sesuai ketentuan peraturan perundang undangandaan barang jasa badan layanan umum daerah rsud dr. ibnu sutomo baturajibnu sutomo baturaja yang selanjutnya disebut rsud dr. ibnu sutomo baturaja adalah rumah sakit umum daerah lingkungan pemerintah kabupaten yang telah ditetapkan menjadi badan layanan umum daerah berdasarkan keputusan bupati ogan komering ulu nomor pts xi1 pemimpin blue yang selanjutnya disebut pemimpin adalah direktur yang merupakan pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran pa dr. ibnu sutomo baturajrsud dr. ibnu sutomo batura, penunjukan langsung, dan atau, dan pajak pertambahan nilai ppn)iarrsud dr. ibnu sutomo baturaja dalam melaksanakan pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk menjamin ketersediaan barang jasa melaluiibnu sutomo baturaja. bab iii prinsip dan ruang lingkupruang lingkup peraturan bupati ini meliputi pengadaan barang jasa pada rsud dr. ibnu sutomo baturajarumah sakit yang sah. bab pelaku pengadaan barang jasa pelaku pengadaan barang jasa terdiri dari: pa kpa, ppk: pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan, penyelenggara swakelola, dan penyedia. bab pelaksanaan pengadaan barang jasa pelaksanaan pengadaan barang jasa dilakukan oleh pejabat pengadaan rsud dr. ibnu sutomo baturaja atau unit pengadaan barang jasa kabupaten. pengaturan pengadaan barang jasa dalam peraturan bupati inipekerjaan. pada tahapan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada pa kpa menetapkan perencanaan pengadaan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan dan tarif barang jasa. pada tahapan persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ppk dapat menetapkan hps, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis kak untuk pemilihan penyedia. metode pemilihan penyedia terdiri atasjas. (duabarang, dan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengadaan barang jasa pemerintah terhadap suku cadang atau bagian dari satu sistem yang sudah adbab ketentuan lain lain pengadaan barang jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara anggaran pendapatan belanja daerahrsud dr. ibnu sutomo baturaja sepanjang disetujui pemberi hibah. ketentuan mengenai pengadaan barang jasa yang tidak diatur dalam peraturan bupati ini berpedoman pada peraturan pengadaan barang jasa pemerintahrsud dr. ibnu sutomo baturajvariasi semarangrangkrumah sakit umum pusat dr. variasi semarang, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja rumah sakit umum pusat dr. variasi semarang, bahwasudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian, cc. bahwa penataan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum pusat dr. variasi semarangrumah sakit umum pusat dr. variasi semarang, yang selanjutnya disebut sup dr. variasi semarang adalah upt yang melaksanakan tugas bidang pelayanan kesehatan perorsup dr. variasi semarang berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal. sup dr. variasi semarang merupakan sup tipe i a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sup dr. variasi semardr. variasi semarangdr. variasi semarang menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis, cc. pengelolaan pelayanan keperawatan, pengelolaan pelayanan nonmedislayanan pengadaan barang jasmantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit. bab iii susunan organisasi bagian kesatu umum sup dr. variasi semarang dipimpin oleh direktur utama. susunan organisasi sup dr. variasi semarang terdiri atas: direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang, direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian, cc. direktorat keuangan dan barang milik negara, dan direktorat perencanaan, organisasian penunjang medis, keperawatan, dan pelayanan nonmedis. direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjangsusunan organisasi direktorat pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian ketigdirektorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitianpenelitian menyelenggarakan fungsi: pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, ddan pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi bidang pelayanan kesehatan. susunan organisasi direktorat sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian keempat direktorat keuangan dan barang milik negara direktoratirektorat keuangan dan barang milik negarakeuangan dan barang milik negara menyelenggarakan fungsi:susunan organisasi direktorat keuangan dan barang milik negara terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bagian kelima direktorat perencanaan, organisasi, dan umum direktorat perencanaan, organisasi, dan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan umum, pengelolaan sistem informasi, dan layanan pengadaan barang jasa, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. direktorat perencanaan, organisasi, dan umumrencanaan, organisasi, dan umum menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana dan program, pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan tata laksana, cc. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan, pengelolaan sistem informasi, pengelolaan layanan pengadaan barang jasa, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit, dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan. susunan organisasi direktorat perencanaan, organisasi, dan umum terdiri atas kelompok jabatan fungsionalataubab kelompok jabatan fungsional lingkungan sup dr. variasi semarsup dr. variasi semarmeningkatan kinerja sup dr. variasi semar yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional auditoirektur utamup dr. variasi semarup dr. variasi semarang. proses bisnis antarunit organisasi lingkungan sup dr. variasi semarang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. direktur utama menyampaikan laporan kepada direktur jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan sup dr. variasi semarup dr. variasi semarup dr. variasi semarang maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait. semua unsur lingkungan sup dr. variasi semarandirektur utama adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon ii.a. direktur adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon ii.b. direktur utama dan direktursup dr. variasi semarpelayanan nonmedis sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas pelayanan yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada pasien. ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi direktorat pada sup dr. variasi semarangup dr. variasi semardr. variasi semarangpejabat lingkungan sup dr. variasi semarang berdasarkani, intan haa, ora di1j mei pari bait ti, ummi grav nabati| med di1j ari bal ehi hrt j2, imran pg0x3 az hate kes here prop fri, . inna (ai ala isi bil ori nona bibi dag 15i wed itibota han (di wa) a8i fra ibi hljopoliteknik kesehatan lingkungan kementerian kesehatan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja politeknik kesehatan lingkunganpoliteknik kesehatanlingkungan kementerian kesehatan yang selanjutnya disebut poltekkes kemenkes adalah upt dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan. klasifikasi poltekkes kemenkes adalah pengelompokan organisasi poltekkes kemenyangaturan perundang undangan. badanundang undangan. bab kedudukan dan klasifikasi poltekkes kemenkes berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. poltekkes kemenkes secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris badankemenkes sebagaimana dimaksud dalam dilakukan klasifikasi. klasifikasi poltekkes kemenkemenkes sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: poltekkes kemenkes kelas poltekkes kemenkes kelas ii, dan cc. poltekkes kemenkes kelas iii. poltekkes kemenkes kelas sebagaimana dimaksud pada huruf berjumlah (sepuluh) poltekkes kemenkes. poltekkes kemenkes kelas sebagaimana dimaksud pada huruf berjumlah (enam belas) poltekkes kemenkes. poltekkes kemenkes kelas iii sebagaimana dimaksud pada huruf berjumlah (dua belas) poltekkes kemenkes. bab iii tugas dan fungsi poltekkes kemenkes mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang kesehatan. poltekkes kemenkemenlaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumnielain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poltekkes kemenkesatu umum poltekkes kemenkes dipimpin oleh direktur. susunan organisasi poltekkes kemenkes terdiri atas: dewan pertimbangan atau nama lain, senat: direktur, dan satuan pengawas internal kemen kemenkes. susunan organisasi direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: direktur dan wakil direktur, bagian dan atau subbagian, cc. kemenkes:administrasi poltekkes kemenkemenkes yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur lingkungan poltekkes kemenkepala. bagian administrasi akademik dan umum. bagian administrasi kemenkes:usunan organisasi bagian administrasi akademik dan umum sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: subbagian administrasi akademik poltekkes kemenkes kelas. unsur pelaksana administrasi pada poltekkes kemenkes kelas iiikemenkes ditetapkan oleh kepala badan. jurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: ketuajurusan, sekretaris jurusan,adanmenkes kelas dan poltekkes kemenmenunit sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur melalui wakil direktur sesuai bidang tugasny kemenkes. pembentukan unit penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala badan kemenkes. bagan struktur organisstalasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi poltekkes kemenkes, direktur dapat membentuk instalasi setelah mendapat persetujuan dari kepala badanbadan sesuai bidang tugasnyabab kelompok jabatan fungsional lingkungan poltekkes kemenkepoltekkes kemenkekes kemenketekkes kemenkes. proses bisnis antarunit organisasi lingkungan poltekkes kemenkes sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. direktur menyampaikan laporan kepada kepala badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi poltekkes kemenkes secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. poltekkes kemenkepoltekkes kemenkpoltekkes kemenkes maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait. semua unsur lingkungan poltekkes kemenkelasifikasi, nama, dan lokasi klasifikasi, nama, dan lok, pengangkatan, dan pemberhentian direktur dan wakil direktur lingkungan poltekkes kemenkes merupakan pejabat fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan. kepala bagian adalah jabatan administrator atau jabatan struktural eselon iii.b. kepala subbagiansi atau jabatan eselon iii bawahpoltekkes kemenkes dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan poltekkes kemenkes dalam rangka menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum,poltekkes kemenkes setelah mendapat persetujuan dari kepala badan. setiap poltekkes kemenkes harus memiliki statuta yang ditetapkan oleh menteri. penetapan statuta sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala badan. ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi poltekkes kemenkes sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam peraturan menteri ini ditetapkan oleh menteri. perubahan atas organisasi dan tata kerja poltekkes kemenkepoltekkes kemenkes berdasarkan dan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional berdasarkan peraturan menteri ini. selain ketentuan sebagaimana dimaksud padabagan struktur organisasi poltekkes kemenkes bagan struktur organisasi poltekkes kemenkes kelas pee ktt lektur dewan font, pererarararararrararararan senat naa hadir watu hadirin mana. ana administrasi akademik dan umum tntatatatatakaka ott taubat bar er subbagian tetnesratasi administrasi pengabdian! informasi heknyneeeria akademik kanan kepada sar onu nona miasasiananni penanaman patatntetenata akan unit gonna nusa terpadu naa pusat knggntatana teen l pengembangan o d pendidikan unit lan uny u usi perpustakaan poni terpadu (diploma ena pan ses bamumumat pusat unit penjaminan pengembangan mutu bahasa untan wennnnnnmmmai prodi profesi! nnnnsnn pro magister prodi terapan! fungsional ili) bagan struktur organisasi poltekkes kemenkes kelas jae aetetetatatateateatetatatantaatateatateteteta dewan direktur apn pap ar: pertimbangan cad pengawas hadir hadir hadir iii nan nana bra miras naa apa: cocoa aaa satuan pengawas internal subbagian subbagian administrasi akademik umum daandeta: nee catat baba aan apakah kena timlimsrarasi jurusan vena bat teknologi mkbrayoeraa ana kepada pane page masyarakat yoo. .c.c. . fi. . . . . unit mumuden nn, laboratorium terpadu tensawaa pusat ena prodi pengembangan diploma pendidikan soo oco. unit mamumuna licununnnnni perpustakaan terpadu pena munsadlonuan prodi penjaminan unit ploma mutu pengembangan po. bahasa keenan ueenougunan meng esa prodi profesi (ep prodi magister terapan .poni doktor terapan naa 2g: jabatan js) se4al bagan struktur organisasi poltekkes kemenkes kelas iii ena eta matan tan aan tata pen pelan minnnennnn banana pena hadiri hadir hadiri ennnnnnnnnnnnnn2 satuan pengawas internal administrasi administrasi akademik umum nang ananonnannt pennnonanan #relief pusat kundamogu jurusan teknologi mau romawi peni hee potato kepada mentokoketat tetetetalai masyarakat! sh. lena, unit tom menundukan terpadu .oo.& moo panda kannada pes akan "ha kenenanunaad paska) pesat prodi pengembangan karan bahasa profesi pan been 2g: jabatan fungsional caps menteri kesehatan republik indonesia, ttd terawan agus putranto 2g.klasifikasi, nama, dan lokasi politeknik kesehatan kementerian kesehatan khas (ii notes kemenkes tandan | bandang patek kemenkes jalaratt eas dante ajpeseteskaaa dn sek (routes kemenkes yogalata topalara amiaeekatah sea naa ptetemenstatn jana teetadah sega pootestemenkes denpasar denpasar ptatekemekesaarat vaara djpemetuskta teki jhamateaahet pototeskemenkesilanade | manado poniateand prtestematerakmbak tambang tajotages kemenkes pentana | tentang aan asa ceetekataa gente tara hungama lae ena lengai plana pengarang apuastaasa jojaanert poloktes kemenkes tanjung pinang tanjung pinang gajtatestmontestemat tem menteri kesehatan republik indonesia, ttd terawan agus putranto |
berita negara republik indonesia kemenkes. penelitian. pengembangan. kesehatan nasional. komite etik. pencabutan. peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun tentang komite harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah etika penelitian dan pengembangan kesehatan, bahwa untuk pembinaan dan penegakan etik penelitian dan pengembangan kesehatan, menteri kesehatan membentuk komite etik penelitian dan pengembangan kesehatan nasional, cc. bahwa pengaturan komite etik penelitian dan pengembangan kesehatan nasional dalamperlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan perkembangan penelitite etik penelitian dan pengembangan kesehatan nasional yang selanjutnya disingkat kepkpu adalah komite yang membantu menteri dalam pembinaanelitian dan pengembangan kesehatan yang selanjutnya disebut kepala badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan kesehatan. dalam rangka penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan, menteri melakukan pembinaan dan penegakan etik penelitian dan pengembangan kesehatan. dalam melakukan pembinaan dan penegakan sebagaimana dimaksud pada menteri membentuk kepkpufungsi membantu menteri dalam melakukan pembinaan dan penegakan etik penelitian dan pengembangan kesehatan. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kepkpu mempunyai tugas: memberikan masukan pertimbangan kepada menteri melalui kepala badan mengenai: penegakan etik penelitian dan pengembangan kesehatan, pembinaan komite komisi etik penelitian kesehatan, penyelesaian perselisihan antarkomune komisi etik penelitian kesehatan, penyusunan pedoman nasional bidang etik,asalah persetujuan etik yang diberikan oleh komite komisi etik penelitian kesehatan dalam kasus khusus atau perbedaan pendapat mengenai metode penelitian dan atau resiko untuk subyek penelitian, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan etik penelitian dan pengembangan kesehatan. melakukan akreditasi komite komisi etik penelitian kesehatan, dan cc. menyampaikan laporan kegiatan kepkpu kepada menteri melalui kepala badan. kepkpu melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud pada dan secara profesional sesuai bidang keilmuannya. dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada dan kepkpu dapat melibatkan lintas sektor dan berbagai multidisiplin terkait. komite komisi etik penelitian kesehatan wajib terakreditasi. akreditasi terhadap komite komisi etik penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan oleh kementerian kesehatan. dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugaslingkungan kementerian kesehatan yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan. keanggotaan kepkpu terdiri atas unsur unsur yang berasal dari: dokter, dokter gigi, ahli kesehatan tradisional komplementer, peneliti kesehatan tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi, dokter hewan, ahli bioetika, ahli hukum, ahli sosial budaya, dan wakil badan pengawas obat dan makanan. keanggotaan kepkpu sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh kepala badan kepada menteridiutamak, dan cc. wakil badan pengawasan obat dan makanan. ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota kepkpu ditetapkan oleh menteri. masa bakti keanggotaan kepkpu selama (empat) tahuanggota kepkpu dilantik:yang bersangkutandigantikanndanaan pelaksanaan fungsi dan tugas kepkpu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara kementeries. sekretariat konsil kedokteran indonesia. orakonsil kedokteran indonesia, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja sekretariat konsil kedokteran indonesia, bahwa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dsekretariat konsil kedokteranmenuhi. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: konsil kedokteran indonesiakretariat kki adalah unsur pendukung teknis dan administrasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kki. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. bab kedudukan sekretariat kki berkedudukan lingkungan unit kerjbertanggung jawab secara teknis fungsional kepada ketua kki dan secara administrasipimpin oleh sekretaris. bab iii tugas, fungsi, dan susunan organisasi bagian kesatu tugas dan fungsi sekretariat kki mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur lingkungan kki. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretariat kki menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran kki dan sekretariat kki, pelaksanaan fasilitasi standardisasi bidang pendidikan dokter, dokter spesialis, dan berkelanjutan, cc. pelaksanaan fasilitasi bidang registrasi sementara, bersyarat, dan teregistrasi, pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan dokter dan dokter gigi, pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang undangan, pelaksanaan fasilitasi persidangan dan pemberian bantuan hukum bidang hukum dan disiplin profesi kedokterki dan sekretariat kki, dan pelaksanaan urusan administrasi kki dan sekretariat kki. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi sekretariat kki terdiri darikki dan sekretariat kki. bab kelompok jabatan fungsional lingkungan sekretariat kks kkretaris kkikkki. proses bisnis antarunit organisasi lingkungan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. sekretaris menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan teknis tugas kki kepada ketua kki. sekretaris menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi sekretariatekretariat kkkki maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait. semua unsur lingkungan sekretariat kkki adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon ii.a. kepala subbagian adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon iv.a. sekretarisndanaan pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat kki dan kki dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. bab viii ketentuan lain lain ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi sekretariat kkiekretariat kkekretariat kksekretariat kki yang ditetapkan berdasarkantetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat, koordinator, dan subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsionalbagan struktur organisasi sekretariat konsil kedokteran indonesia sekretaris subbagian administrasi umum kelompok lolo jabatan iii menteri kesehatan republik indonesia ttd terawan agus putranto |
kena berita negara republik indonesia covid pelaksanaan.. pelaksanaan vaksinasi covid sebagaimana dimaksud pada dancovid yang ditetapkan dengan keputusan menteri. rencana kebutuhan vaksinasi covid sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarbagian kedua jenis vaksin covid menteri menetapkan jenis vaksin covid yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi covid jenis vaksin covid yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi covid sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan telah masuk dalam daftar calon vaksin covid atau daftar vaksin covid dari world health organization who). menteri dalam menetapkan jenis vaksin covid sebagaimana dimaksud padavaksin covid yang digunakan untuk pelayanan vaksinasi covid sebagaimana dimaksud pada harus telah mendapatberdasarkkriteria penerima vaksin covid sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan indikasi vaksin covid yang tersediacamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga rukun warga, cc. guru tenaga pendidik dari paud tk, sd, smp, sma, atau setingkat sederajat, dan perguruan tinggi: masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, dan masyarakat dan pelaku perekonomianpetugas pelayanan publik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi petugas bandara pelabuhan stasiun terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, dan petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. pelaku perekonomian strategis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pedagang pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan pelaku usaha lain yang memiliki kontribusi dalam pemulihan sektor perekonomiacovidsebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui penugasanpemerintah daerah kabupaten kota bertanggung jawab terhadap pendistribusian puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan laipemerintah pusat dapat melakukan relokasi vaksin covid dari daerah laincovid, puskesmas pembantu, dan pos pelayanan vaksinasi covid klinik, cc. rumah sakit, dan atau unit pelayanan kesehatan kantor kesehatan pelabuhan. persyaratan bagi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalamdalam melakukan pelayanan vaksinasi covid harus bekerja sama berkoordinasi dengan puskesmas dan atau dinas kesehatan provinsi kabupaten kota. dalam rangka pelaksanaan vaksinasi covidcovidmberian vaksinasi covidcovidcoviddapat berupan tenaga pelaksana, tempat, vaksin covid standar operasional prosedur,dilakukan pencatatan dan pelaporan serta investigasi. berdasarkan hasilcovid atausebagaimana dimaksud pada termasuk untuk perawatan dan pengobatan kejadian ikutan pasca vaksinasi covidesehatan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja,bagian pengadaan barang jasa, dan kelompok jabatan fungsionalkementerian kesehatan dan urusan administrasiiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengadaan barang jasa lingkungan kementerian kesehatan, pengelolaan layanan pengadaan barang jasa lingkungan kementerian kesehatan, cc. pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang jasa secara elektronik, peningkatan kapasitas jabatan fungsional pengadaan barang jasa lingkungan kementerian kesehatan, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan pelaksanaan urusan administrasi biro. bagian pengadaan barang jasa terdiri atas subbagian administrasi umum:j .il. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan: dan pelaksanaan urusan administrasi biro. susunan organisasi biro hukum dan organamcc.pegawaerian dukungan administrasi kerja sama kesehatan luar negericc.,rja sama luar nege, pelayanan masyarakat, dan dokumentasitronik, dan digital, cc.dan arsipcc.dan calon pegawai negeri sipil kementerian, dan pegawai dengan penugasan khusus,, dan pelaksanaan urusan administrasi biro. susunan organisasi biro umum terdiri atas: bagian tata usaha pimpinan dan protokol, bagian rumah tanggtata usaha menteri, staf ahli menteri, staf khusus menteri, sekretaris jenderal, dan protokol, serta urusan administrasistaf khusus menteri, dan sekretaris jenderal: dan pelaksanaan keprotokolan pimpinan kementerian, dan cc. pelaksanaan urusan administrasi biro. bagian tata usaha pimpinan dan protokol terdiri atas subbagian administrasi umum. subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalaevaluasi dan pelaporan, kearsipan, perbuatan, dan kerumahtanggaan biro. bagian rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan kantor pusat subbagian pengamanan. subbagian pengamanan sebagaimana dimaksud dalam::luarga. dalam melaksanakan tugassusunan organisasi direktorat kesehatan keluarlingkungan. dalam melaksanakan tugassusunan organisasi direktorat kesrja dan olahraga. dalam melaksanakan tugascc.susunan organisasi direktorat kesehatan kerja dan olahragizi masyarakat. dalam melaksanakan tugasdan pelaksanaan urusan administrasi direktorat. susunan organisasi direktorat gizikesehatan, penggerak dan sarana prasarana promosi kesehatan, dan pengorganisasian dan peningkatanperanserta::karantina kesehatdasar, lanjutan, dan khusus,susunan organisasi direktorat surveilans dan karantinlangsungular vektor dan zoonotik:ular vektor dan zoonotikncegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napamasalah kesehatan jiwa dan naps direktorat jenderaltradisionmutu dan akreditasicc.susunan organisasi direktorat tata kelola obat publik dan perbekalsusunan organisasi direktoratlaidan pelaksanaan urusan administrasi direktorat. susunan organisasi direktorat penilai: penyusunan rumusan perjanjian kerja sama inspektorat jenderal:: pengelolaan data dan teknologi informasi inspektorat jenderal: il. pengawasan investigasi, pelaksanaanb badan penelitian dan pengembangan kesehatan bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi badan penelitian dan pengembangan kesehatanadministrasi badan:j . pengelolaan data dan teknologi informasi penelitian dan pengembangankesehatan, pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, dan publikasi, il.cc.biomedis dan teknologi dasarsumber daya dansusunan organisasi pusat penelitian dan pengembangan upayhumaniora dan manajemebadan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan bagian kesatu:j .:susunan organisasi pusat perencanaan dan pendayagunandidikkebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihanlatihsusunan organisasi pusat peningkatan mutupusat data dandipimpin oleh kepala pusat. pusatcc.ii pusat analisis determinan kesehatan pusat analisis deterkepala pusat. pusat analisis determinan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan analisis determinan kesehategensi, pelaksanaan bidang analisis politik kesehatan, sosial ekonomi, perilaku, dan kesehatan intelegensi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bilangan lisis politik kesehatan,sosial ekonomi, perilaku, dan kesehatan intelegensi, dan pelaksanaan urusan administrasi pusat. susunan organisasi pusat analisis deterv pusat pembiayaan dan jaminan kesehatan pusat pembiayaan dan jakepala pusat. pusat pembiayaan dan jaminan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan kesehatan dan fasilitasicc.susunan organisasi pusat pembiayaan dan ja,cc.:cc.ketentuan mengenaiunit organisasi yang ditetapkan sebagai instansi pembina jabatan fungsional kesehatan, selain melaksanakan tugas teknis utamanya juga melaksanakan tugas pengelolaan teknis dan administrasi jabatan fungsional sesuai bidang tugasnya. unit organisasi yang ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional nonkesehatan yang bekerja lingkungan kementerian kesehatan, sebagai instansi pengguna, selain melaksanakan tugas teknis utamanya juga melaksanakan tugas pengelolaan administrasi jabatan fungsional sesuai bidang tugasnya. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan unit organisasi yang menangani fungsi pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh menteri. kepala bagian pengadaan barang jasa, karena sifat tugas dan fungsinya, sekaligus menjadi kepala unit kerja pengadaan barangluruh pejabat lingkungan kementerian kesehatan yang ditetapkorganisasi dan tata kerja kementerian kesehatan struktur organisasi kementerian kesehatan staf ahli bidang ekonomi kesehatan: staf ahli bidang staf ahli bidang desentralisasi kesehatan: dan staf ahli bidang hukum jenderal sekretariat itjen biro biro biro biro biro keuangan dan biro komunikasi biro iaarmeromar penangkaran barangmnar odawisasi keperawatan suarneeema dan pelayanan umum direktorat jenderal it) dm smreromer smorrorar den penelitian dan pengembangan dan pemberdayaan pengembangan kesehatan sumber daya manusia kesehatan sekretariat sekretariat pusat pusat pusat pusat pusat data dan analisis pembiayaan dan krisis kesehatan informasi penreyed kesehatan ii. struktur organisasi sekretariat jenderal sekretariat jenderal biro biro biro keuangan dan hpo biro komunikasi dan biro perencanaan barang milik organisasi kepegawaian luar negeri pelayanan umum dan anggaran negara masyarakat subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian bagian bagian bagian tata usaha administrasi pengadaan administrasi administrasi administrasi administrasi pimpinan dan rumah umum umum tangga umum barang jasa umum umum protokol subbagian subbagian administrasi subbagian administrasi pengamanan umum umum dan pelan maa kelak kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok jabatan jabatan !.! jabatan jabatan jabatan jabatan !.i ll! jabatan !.i fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional ii.ekretariat direktorat jenderal subbagian administrasi umum kelompok jabatan fungsional direktorat direktorat direktorat direktorat direktorat kesehatan kesehatan kesehatan kerja gizi masyarakat promosi kesehatan dan keluarga lingkungan dan olah raga pemberdayaan masyarakat nan senen nama: aha she kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok jabatan jabatan jabatan it jabatan jabatan f ! fungsional fungsional " ' r ! fungsional ! ! f fungsional fungsional ! ! k k l l l l i man and kkn iv. struktur organisasisekretariat direktorat jenderal subbagian administrasi umum han kelompok jabatan fungsional direktorat direktorat direktorat direktorat pencegahan dan pencegahan dan pencegahan dan surveilans dan pencegahan dan pengendalian penyakit pengendalian penyakit pengendalian masalah karantina pengendalian penyakit tular vektor dan tidak menular kesehatan jiwa dan kesehatan menular langsung z0optik nap'ke kompor kompor lombok 'ke kompor kelompok jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan fungsional fungsional fungsional ll. fungsional fungsionalsekretariat direktorat jenderal subbagian administrasi umum kelompok jabatan fungsional ann bnn na: direktorat direktorat direktorat direktorat direktorat pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan mutu dan akreditasi primer rujukan tradisional kesehatan pelayanan kesehatant ksad kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan fungsional hn: fungsional fungsional rn: fungsional in: fungsional per keh pen nan: per vi. struktur organisasisekretariat direktorat jenderal subbagian administrasi umum dan ana tag tau kelompok jabatan fungsional ptt direktorat direktorat direktorat direktorat pengawasan alat tata kelola obat direktorat produksi dan penilaian alat kesehatan kesehatan dan publik dan perbekalan distribusi dan perbekalan kesehatan perbekalan kesehatan tan kefarmasian kefarmasian rumah tangga kereta rumah tanggwwe eri tttt tt tti (tttt ttt tttt cttttttitt sia ana ds: sea sana maa aaa sbb''! fungsional fungsional daa set vii. struktur organisasi inspektorat jenderal inspektorat jenderal sekretariat inspektorat jenderal subbagian administrasi umum mpok jabatan fungsional ani inspektorat inspektorat inspektorat inspektorat iii inspektorat investigasi subbagian subbagian mapan ape bagian subbagian administrasi umum administrasi umum administrasi umum umum umum pala palang plan para kelompok kelompok l.! kelompok !.! kelompok !.! kelompok !.! il! jabatan jabatan il! jabatan il! jabatan jabatan fungsional fungsional fungsional hn: fungsional fungsional tinta tar mint bata tinta nang ant sada bing bat ntar hata ntr inn lutut tang tagawa tatanan tan ntu pai dian dana dan pan dan dna pai dana daa dana bea dan panai dan sana panai ina dan daa dana dan pai dana viii. struktur organisasi badan penelitian dan pengembangan kesehatan badan penelitian dan pengembangan kesehatan sekretariat badan subbagian administrasi umum ntt p4 b kelompok jabatan fungsional l l1 a l k pusat pusat pusat pusat penelitian dan pengembangan penelitian dan penelitian dan penelitian dan biomedis dan teknologi pengembangan sumber daya pengembangan upaya pengembangan humaniora dasar kesehatan dan pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat dan manajemen kesehatan subbagian uba subbagian sebagian administrasi administrasi administrasi umum umum umum umum pala a.a aas satianyaamngagatalatad nian ipa kelompok kelompok kelompok kelompok ha: jabatan jabatan jabatan jabatan tti fungsional fungsional fungsional fvi fungsional | i istat tan kata nia tentu ntah sala sada! naval sinta balai niat sala teluk sinta beta nian (ntar mina tenda haa unta sinta tata mia! pan daa daa pan ix. struktur organisasisekretariat badan subbagian administrasi umum kelompok ill jabatan fungsional kek pusat pusat pusat pusat peningkatan mutu perencanaan dan pendidikan sumber daya pelatihan sumber daya pendayagunaan sumber manusia kesehatan manusia kesehatan sumber daya manusia daya manusia kesehatan kesehattinstasia fantasi melanin bestari insta kontak instan dunia hentai tangan selasa dengan miskin lestat misaki untuk mantan telan nba nista onta kajian test, bertani mentah mantan unta instan selasa tania miskin telaah misi untuk mantan telan pala pala pala io! kelompok io! kelompok kelompok io! kelompok l i jabatan jabatan jabatan ita jabatan fungsional fungsional fungsional fungsional ita santa mata dea sena tea bea ba! pat ata p p att, a pat ata struktur organisasi staf ahli menteri kesehatan staf ahli stan padan staf ahli staf ahli bidang teknologi bidang bidang ekonomi kesehatan desentralisasi hukum kesehatan dan globalisasi kesehatan kesehatan xi. struktur organisasi pusat bawah menteri menteri kesehatan sekretariat jenderal pusat pusat pusat pusat pusat analisis determinan pembiayaan dan data dan informasi kesehatan jaminan kesehatan krisis kesehatan kesehatan hajilompok lil kelompok il. kelompok kelompok kelompok jabatan jabatan jabatan ng: pot jabatan poto jabatan p1. fungsional fungsional fungsional fungsional fungsionalttd. mpy terawan agus putranto sunday, sh, mkm, hum nipdan pembinaan pos kesehatan pesantreapaian visi masyarakat sehat, mandiri dan berkeadilan, dilakukan berbagai upaya termasuk meningkatkan peranan pondok pesantren dalam menggerakkan masyarakat untuk menumbuhkembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, bahwa pondok pesantren yang merupakan wadah lembaga pendidikan agama islam berbasis masyarakat dan sangat potensial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia memerlukan dukungan programmanbersama menteri kesehatan, menteri agama, dan menteri dalam negeri nomor menkes skb viii nomor tahun dan nomor tahun tentang peningkatan kesehatan pondok pesantren dan institusi keagamaan lainnya,skb vii nomor ma dan nomor tahun tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah: keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk tentang kebijakan dasar puskesmas: pan menteri kesehatan republik indonesi. pengaturan pedoman penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan pesantren bertujuan untuk memberikan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan pesantren. pedoman penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan pesantr. menteri kesehatan republik indonesia pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk x1 tentang pedoman penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan pesantrenpedoman penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan pesantrenorang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. hal ini dapat diartikan bahwa kesehatan merupakan salah satu hak asasi yang fundamental bagi setiap penduduk. selain sebagai hak asasi, kesehatan juga merupakan investasi. untuk itu, mengingat kesehatan merupakan tanggung jawab bersama, maka perlu diperjuangkan oleh berbagai pihak bukan hanya jajaran kesehatan semata. hal ini sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang kesehatan yang menyatakan bahwasehatan merupakan salah satu antara tiga faktor utama yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia ipm) atau human development index hdi), selain pendidikan dan pendapatan (tingkat daya beli masyarakat), menurut united nations development program undp), ipm indonesia tahun urutan dari negara yang disurvei, dengan skor peringkat ini turun dari peringkat pada tahun kesehatan sebagai salah satu komponen dalam mengukur keberhasilan pembangunan bangsa sangat penting bagi kehidupan kita, sehingga harus dipelihara, dilindungi dari berbagai ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya. kesehatan juga perlu ditingkatkan dan diperjuangkan oleh semua orang, karena pan menteri kesehatan republik indonesia masalah kesehatan bukan hanya persoalan sektor kesehatan semata, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. selain itu, upaya pembangunan kesehatan juga diarahkan guna mencapai tujuan millennium development goals mdg's). dalam tersebut, kesehatan dapat dikatakan unsur yang dominan, karena dari delapan agenda gs, lima diantaranya berkaitan langsung dengan kesehatan. oleh karena itu, untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan tersebut, kementerian kesehatan telah menetapkan visi kementerian kesehatan dalam rangka menunjang percepatan pencapaian yang tertuang dalam rencana strategi kementerian kesehatan tahun adapun visi kementerian kesehatan, adalah mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkeadilan dengan misi: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan, dan menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, salah satu strategi yang ditempuh adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerja sama nasional dan global. guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah indonesia telah berupaya melakukan berbagai terobosan, antara lain melalui pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif sebagai salah satu wujud pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. desa dan kelurahan siaga aktif adalah bentuk pengembangan dari desa siaga yang telah dimulai sejak tahun desa atau kelurahan siaga aktif adalah desa atau yang disebut dengan nama lain atau kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:,pan menteri kesehatan republik indonesimberdayaan masyarakat pondok pesantren merupakan upaya fasilitasi, agar warga pondok pesantren mengenal masalah yang dihadapi, merencanakan dan melakukan upaya pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat sesuai situasi, kondisi dan kebutuhan setempat. upaya fasilitasi tersebut diharapkan pula dapat mengembangkan kemampuan warga pondok pesantren untuk menjadi perintis pelaku dan pemimpin yang dapat menggerakkan masyarakat berdasarkan asas kemandirian dan kebersamaan. wujud pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan atau lazim disebut ukm sangat beraneka ragam, antara lain: posyandu, poskesdes, dana sehat, pos obat desa pod), usaha kesehatan sekolah uks), dan pos kesehatan pesantren poskestren). kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan poskestren, lebih diutamakan dalam hal pelayanan promosi (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan), tanpa mengabaikan aspek kuratif (pengobatan) dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan), yang dilandasi semangat gotong royong dengan pembinaan oleh puskesmas setempat. pondok pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan keagamaan yang tumbuh dan berkembang dari oleh dan untuk masyarakat yang berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia, diharapkan para santri dan para pemimpin serta pengelola pondok pesantren tidak saja mahir dalam aspek pembangunan moral dan spiritual dengan intelektual yang bernuansa agamis, namun dapat pula menjadi penggerak motor motivator dan inovator dalam pembangunan kesehatan, serta menjadi teladan dalam berperilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar. mengingat pondok pesantren telah tumbuh dan berkembang hampir seluruh daerah, maka diharapkan kegiatan ini dapat menyebar secara merata seluruh indonesia. pada umumnya santri yang belajar pondok pesantren berusia antara tahun, dan beberapa pondok pesantren lainnya menampung santri berusia dewasa. poskestren merupakan bagian integral dari cl, menteri kesehatan republik indonesia uks, mana sasaran uks adalah seluruh warga sekolah mulai dari taman kanak kanak hingga sekolah lanjutan menengah, yang meliputi sekolah umum, keguruan, sekolah luar biasa slb), termasuk pondok pesantren, baik jalur sekolah maupun luar sekolah. pondok pesantren yang ada indonesia berjumlah lembaga, terdiri dari yo) pondok pesantren salafi salafiyah (tradisional), yo) pondok pesantren khalifa khalifah (modern), dan pondok pesantren terpadu kombinasi sebanyak yo), dengan jumlah santri sebanyak orang. dari jumlah santri tersebut, laki laki terdiri yo) dan perempuan education management information system emis, kemenag, bila ditilik dari sisi kesehatan, pada umumnya kondisi kesehatan lingkungan pondok pesantren masih memerlukan perhatian dari berbagai pihak terkait, baik dalam aspek akses pelayanan kesehatan, berperilaku sehat maupun aspek kesehatan lingkungannya. salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi warga pondok pesantren adalah menumbuhkembangkan poskestren. guna memfasilitasi para petugas dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait lainnya, perlu adanya pedoman praktis yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugasnya. melalui pedoman penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan pesantren poskestren) ini, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembinaan kesehatan pondok pesantren dan upaya menumbuhkembangkan poskestren. gambaran umum pondok pesantren pondok pesantren pada awal berdirinya mempunyai pengertian yang sederhana, yaitu tempat pendidikan santri santri untuk mempelajari pengetahuan agama islam bawah bimbingan seorang kiai guru ustad dengan tujuan untuk menyiapkan para santri sebagai kader dakwah islamiyah, yang menguasai agama islam dan siap menyebarkan agama islam berbagai lapisan masyarakat. pan menteri kesehatan republik indonesia sesuai dengan tujuan utamanya, maka materi yang ajarkan pondok pesantren pada umumnya terdiri dari materi agama yang digali langsung dari kitab kitab klasik berbahasa arab, yang ditulis para ulama yang hidup pada abad pertengahan. semenjak perang kemerdekaan, terjadi perubahan mendasar dalam sistem pendidikan pondok pesantren. perubahan tersebut, diantaranya dengan dikenalnya sistem madrasah dalam proses belajar mengajar, dan mulai diajarkannya materi umum. dengan demikian pondok pesantren tidak lagi sepenuhnya tergolong pendidikan jalur luar sekolah, tapi masuk jalur sekolah. dalam dua dasawarsa terakhir ini, dalam lingkungan pondok pesantren, selain madrasah, diselenggarakan pula sekolah sekolah umum, perguruan tinggi dan program pengembangan masyarakat. masuknya program pengembangan masyarakat, keterampilan, pendidikan umum, termasuk kesehatan, dianggap sebagai pelengkap dari pendidikan pondok pesantren. adapun penyelenggaraannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola atau pimpinan pondok pesantren yang bersangkutan, dengan tetap memadukan tiga prinsip utama, yaitu: peningkatan keimanan dengan ibadah, penyebaran ilmu dan ajaran agama islam dengan tablig, memberdayakan potensi warga pondok pesantren dan menerapkan nilai nilai kemasyarakatan yang baik dengan amal saleh. ii. pos kesehatan pondok pesantren (poskestren) pengertian pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam yangunsur unsur pondok pesantren terdiri atas kiai, ustad atau sebutan lain yang sejenis, santri, pondok atau asrama, dan masjid atau musala serta penyelenggaraan pengajian kitab kuning. pos kesehatan pesantren, yang selanjutnya disebut poskestren merupakansen raman menteri kesehatan republik indonesia warga pondok pesantren adalah kiai atau sebutan lain pimpinan pengasuh, santri, ustad ustazah, pekerja karyawan serta pengelola. ukm merupakan salah satu wujud pemberdayaan masyarakat, yang tumbuh dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat dalam upaya menanggulangi permasalahan kesehatan yang dihadapi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat setempat. tujuan tujuan umum: mewujudkan kemandirian warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam berperilaku hidup bersih dan sehat pubs). tujuan khusus: meningkatkan pengetahuan warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya tentang kesehatan, meningkatkan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, meningkatkan peran serta aktif warga pondok pesantren dan warga masyarakat sekitarnya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, dan .memenuhi layanan kesehatan dasar bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. sasaran sasaran poskestren terdiri atas: pondok pesantren masyarakat pondok pesantren, yang terdiri atas: warga pondok pesantren: santri, kiai, pimpinan, pengelola, dan pengajar pondok pesantren termasuk wali santri, masyarakat lingkungan pondok pesantren, tokoh masyarakat: tokoh agama islam, pimpinan lembaga swadaya masyarakat lsm) dan pimpinan organisasi kemasyarakatan lainnya lingkungan pondok pesantren, dan petugas kesehatan dan stakeholders terkait lainnya. raman menteri kesehatan republik indonesia ruang lingkup kegiatan ruang lingkup kegiatan poskestren meliputi: pelayanan kesehatan dasar yang mengutamakan upaya promosi dan preventif tanpa meninggalkan upaya kuratif dan rehabilitasi dalam batas kewenangan poskestren. selain itu poskestren juga melakukan upaya pemberdayaan warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam bidang kesehatan serta peningkatan lingkungan yang sehat pondok pesantren dan wilayah sekitarnya. pemberdayaan santri sebagai kader kesehatan (santri husada) dan kader siaga bencana (santri siaga bencana). fungsi poskestren sebagai wadah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dalam alih informasi, pengetahuan dan keterampilan, dari petugas kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, dan antar sesama pondok pesantren dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. sebagai wadah pembelajaran tentang nilai dan ajaran agama islam dalam menghadapi permasalahan kesehatan. manfaat bagi pondok pesantren tersedianya layanan dan akses kesehatan dasar. penyebaran informasi kesehatan. pengembangan dan perluasan kerja sama pondok pesantren dengan instansi terkait. terpeliharanya sarana sanitasi lingkungan. bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan pelayanan kesehatan dasar. memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan. mendapat infomasi awal tentang kesehatan. menteri kesehatan republik indonesia dapat mewujudkan kondisi kesehatan yang lebih baik bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. bagi kader poskestren mendapatkan informasi lebih awal tentang kesehatan. dapat mewujudkan aktualisasi dirinya untuk membantu warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang ada lingkungannya. bagi puskesmas dapat mengoptimalkan. dapat memfasilitasi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat. meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan dana melalui pemberian pelayanan kesehatan secara terpadu. bagi sektor lain dapat memfasilitasi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dalam pemecahan masalah sektor terkait. meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing sektor. pengorganisasian kedudukan dan hubungan kerja terhadap pondok pesantren secara teknis operasional, poskestren dikoordinasi oleh pengelola pondok pesantren, kementerian agama dan instansi terkait lainnya. terhadap puskesmas secara teknis medis, poskestren dibina oleh puskesmas. el, sea raman menteri kesehatan republik indonesia terhadap pemerintahan desa kelurahan kecamatan secara kelembagaan, poskestren dibina oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah desa kelurahan. terhadap sesama ukm lainya terhadap berbagai ukm yang ada, poskestren sebagai mitra. pengelola poskestren struktur organisasi poskestren ditetapkan melalui musyawarah warga pondok pesantren pada saat pembentukan poskestren. struktur organisasi tersebut yang ada. struktur organisasi minimal terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara, dan kader poskestren yang merangkap sebagai anggota. pengelola poskestren dipilih dari dan oleh warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya pada saat musyawarah pembentukan poskestren. kriteria pengelola poskestren antara lain sebagai berikut: diutamakan berasal dari warga pondok pesantren dan tokoh masyarakat setempat, memiliki semangat pengabdiankader poskestren (santri husada) kader poskestren dipilih oleh pengurus poskestren dan santri pondok pesantren yang bersedia secara sukarela, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan poskestren. kriteria kader poskestren antara lain sebagai berikut: berasal dari santri atau alumni pondok pesantren, b.mempunyai jiwa pelopor, pembaharu dan penggerak masyarakat, bersedia bekerja secara sukarela, dan telah mengikuti pelatihan orientasi kader tentang kesehatan. pan menteri kesehatan republik indonesia iii. langkah pembentukan untuk mencapai tujuan pembinaan dan peningkatan fungsi serta kinerja poskestren, ditetapkan langkah pokok pendekatan sebagai berikut: persiapan persiapan internal puskesmas tujuan pendekatan ini adalah mempersiapkan para petugas sehingga bersedia dan memiliki kemampuan dalam mengelola, melakukan pemetaan dan membina poskestren. pimpinan puskesmas harus dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan para staf puskesmas, sehingga bersedia dan mampu bekerja sama untuk kepentingan warga pondok pesantren. untuk itu, perlu dilakukan berbagai pertemuan, pelatihan dengan melibatkan seluruh petugas puskesmas. koordinasi dengan lintas sektor terkait. tujuan koordinasi ini adalah agar terjalin komunikasi, sinergi, serta pengembangan program yang komprehensif dengan melibatkan stakeholders yang dipandang perlu. koordinasi dengan kementerian dapat dilakukan diantaranya dengan kementerian agama cg. direktorat pendidikan diniyah dan pondok pesantren, direktorat jenderal pendidikan islam untuk melakukan pemetaan (mapping) inventarisasi program serta langkah langkah kebijakan yang dapat disinergikan. koordinasi juga dapat dilakukan dengan kementerian lain, seperti kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam program upaya kesehatan sekolah uks) lingkungan pondok pesantren. pendekatan kepada pimpinan pengelola pondok pesantren tujuan pendekatan ini adalah mempersiapkan warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, khususnya para kiai dan pengelola pondok pesantren serta tokoh berpengaruh lainnya, sehingga bersedia mendukung penyelenggaraan poskestren. untuk ini perlu dilakukan berbagai pendekatan kepada para kiai dan pengelola pondok pesantren serta tokoh lainnya sekitar pondok pesantren, untuk meminta masukan, saran dan dukungannyauntuk pembentukan poskestren, dukungan dana, sarana dan tempat penyelenggaraan poskestren. pan menteri kesehatan republik indonesia jika daerah tersebut telah terbentuk konsil kesehatan kecamatan atau badan penyantun puskesmas, pendekatan eksternal ini juga dilakukan bersama dan atau mengikutsertakan konsil kesehatan kecamatan atau badan penyantun puskesmas. pelatihan untuk survei mawas diri smd) untuk dapat melaksanakan smd, perlu dilakukan pemilihan dan pembekalan keterampilan bagi warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya yang dinilai mampu melakukan smd, seperti santri dan ustad. pembekalan keterampilan mencakup penetapan responden, metode wawancara sederhana, penyusunan dan pengisian daftar pertanyaan serta pengolahan hasil pengumpulan data. survey mawas diri smd) smd merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya bersama sama petugas puskesmas, stakeholders terkait, dan konsil kesehatan kecamatan (jika sudah terbentuk), dalam mengenal keadaan dan masalah kesehatan lingkungan pondok pesantren, serta menggali potensi yang dimiliki. pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara terhadap sekurang kurangnya (tiga puluh) orang, yang terdiri dari pengelola pondok pesantren, santri, masyarakat lingkungan pondok pesantren. selain wawancara, juga dilakukan observasi terhadap kesehatan lingkungan pondok pesantren (antara lain kondisi air, kamar mandi, wc, tempat wudhu, ruang belajar, ruang tidur, tempat pembuangan sampah, dan dapur), perilaku sehat (misalnya merokok, kebiasaan membuang sampah), gizi (misalnya makanan sehat, kurang darah anemia, gangguan akibat kekurangan yodium gay, vitamin pemanfaatan lahan pekarangan), dan aspek kesehatan lainnya. hasil dari smd adalah inventarisasi data informasi tentang masalah kesehatan dan potensi yang dimiliki warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. setelah berbagai data informasi yang diperlukan berhasil dikumpulkan, maka upaya selanjutnya adalah merumuskan masalahnya dan merinci berbagai potensi yang dimiliki. raman menteri kesehatan republik indonesia tersedianya data informasi yang lengkap dan akurat, sangat membantu dalam menentukan kegiatan yang layak dikembangkan dalam penyelenggaraan poskestren. namun, yang lebih utama dalam kegiatan ini adalah lebih menitik beratkan pada proses menumbuhkan kesadaran dan peran serta warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya dalam meningkatkan kesehatan lingkungan pondok pesantren dan sekitarnya. musyawarah warga pondok pesantren musyawarah masyarakat warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya merupakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. inisiatif penyelenggaraan musyawarah ini adalah tokoh pondok pesantren dan tokoh masyarakat sekitarnya yang mendukung dibentuk atau dikembangkannya poskestren, yang pesertanya terdiri dari warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. tujuan penyelenggaran musyawarah ini adalah membahas hasil smd dan data kesehatan lainya yang mendukung. proses selama musyawarah berlangsung adalah memaparkan hasil smd yaitu: urutan masalah dan rincian potensi yang dimiliki, perumusan masalah dan potensi dilakukan secara musyawarah mufakat, upaya pemecahannya salah satunya melalui pembentukan poskestren, memilih pengelola dan kader poskestren, membuat rencana kegiatan penanggulangan masalah kesehatan yang ada lengkap dengan jadwal kegiatan dan penanggung jawabnya. kegiatan musyawarah ini, selain dilakukan secara khusus membahas hasil smd, dapat juga dilakukan sebagai musyawarah rutin bulanan dan musyawarah rutin tiga bulanan, yang antara lain digunakan sebagai wahana untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang ditemukan dan merencanakan upaya pemecahannya. pemilihan pengurus dan kader poskestren dilakukan secara musyawarah mufakat, sesuai dengan tata cara dan kriteria yang berlaku, yang diserahkan kepada internal pondok pesantren dengan difasilitasi kantor kementerian agama kabupaten kota, puskesmas dan sektor terkait lainnya. pan menteri kesehatan republik indonesia materi orientasi pengelola dan pelatihan kader poskestren sebelum melaksanakan tugasnya, para pengelola dan kader poskestren terpilih perlu dilakukan orientasi pelatihan. orientasi pelatihan dilaksanakan oleh puskesmas sesuai dengan pedoman orientasi pelatihan yang berlaku. materi orientasi pelatihan antara lain mencakup kegiatan yang akan dikembangkan poskestren antara lain kesehatan masyarakat, gizi, kesehatan lingkungan, pubs, kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa dan napa (narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya) usaha kesehatan gigi masyarakat desa ugm, penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman atau pab plt, program intensifikasi pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, melalui taman obat keluarga toga), nilai nilai agama tentang kesehatan, kegiatan ekonomi produktif, seperti: usaha peningkatan pendapatan keluarga up2k), usaha simpan pinjam. pada waktu penyelenggaraan orientasi pelatihan, sekaligus disusun rencana kerja (plan action) poskestrendan prasarana yang diperlukan. peresmian pembentukan poskestren peresmian poskestren dilaksanakan dalam suatu acara khusus yang dihadiri oleh pemimpin daerah, tokoh pondok pesantren, tokoh masyarakat, warga pondok pesantren dan anggota masyarakat sekitarnya. hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada warga pondok pesantren, warga masyarakat sekitar, masyarakat lainnya dan stakeholders terkait, bahwa lingkungan pondok pesantren ini telah terbentuk poskestren. setelah poskestren resmi dibentuk, dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan poskestren secara rutin, berpedoman pada panduan yang berlaku. secara berkala kegiatan poskestrenkestren selanjutnya secara lintas sektoral. raman menteri kesehatan republik indonesia iv. penyelenggaraan kegiatan kegiatan rutin poskestren diselenggarakan dan dimotori oleh kader poskestren dengan bimbingan teknis dari puskesmas setempat dan sektor terkait. kegiatan pelayanan yang disediakan oleh poskestren adalah pelayanan kesehatan dasar, yang meliputi promosi, preventif, rehabilitasi (memelihara kesehatan, mencegah, pemulihan kesehatan) dan kuratif (pengobatan). khusus untuk pelayanan kuratif dan beberapa pelayanan preventif tertentu, seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala dilaksanakan oleh petugas kesehatan. pelayanan kesehatan tersebut atas, secara rinci sebagai berikut: upaya promosi, antara lain: konseling kesehatan, b.penyuluhan kesehatan, antara lain: pubs, penyehatan lingkungan, gizi, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa dan napa, penyakit menular dan tidak menular, serta toga, olahraga teratur, dan lomba lingkungan bersih dan sehat, mading, poster. upaya preventif, antara lain: pemeriksaan kesehatan berkala, penjaringan kesehatan santri, imunisasi, kesehatan lingkungan dan kebersihan diri, pemberantasan nyamuk dan sarangnya, penyediaan dan pemanfaatan air bersih, dan deteksi dini gangguan jiwa dan napa. upaya kuratif upaya kuratif dapat dilakukan oleh poskestren dalam bentuk merujuk fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau kunjungan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. selain itu upaya kuratif yang dapat dilakukan oleh poskestren antara lain melakukan pertolongan pertama pada menteri kesehatan republik indonesia penyakit ringan dan menyediakan kotak p3k pertolongan pertama pada kecelakaan). upaya rehabilitasi upaya rehabilitasi dilakukan oleh poskestren untuk menindaklanjuti penanganan pasien pasca perawatan puskesmas rumah sakit. waktu dan penyelenggaraan penyelenggaraan poskestren pada dasarnya dapat dilaksanakan secara rutin setiap hari atau ditetapkan sesuai kesepakatan bersama. tempat penyelenggaraan tempat penyelenggaraan kegiatan promosi dan preventif dapat dilaksanakan lingkungan pondok pesantren dan sekitarnya. adapun untuk pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan ruang tersendiri, baik menggunakan salah satu ruang pondok pesantren atau tempat khusus yang bangun secara swadaya oleh warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar. tempat penyelenggaraan sekurang kurangnya dilengkapi dengan: tempat pemeriksaan, tempat konsultasi (gizi,sanitasi,dan lain lain), tempat penyimpanan obat, dan ruang tunggu. selain sarana tersebut atas, poskestren perlu dilengkapi dengan: peralatan peralatan medis disesuaikan dengan jenis pelayanan yang disediakan. peralatan non medis sarana pencatatan, meja, kursi, tempat tidur, dan lain lain sesuai kebutuhan. obat obatan jenis dan jumlah obat obatan yang perlu disediakan poskestren sesuai dengan petunjuk petugas puskesmas setempat. raman menteri kesehatan republik indonesia tugas dan tanggung jawab para pelaksana terselenggaranya pelayanan poskestren melibatkan banyak pihak. adapun tugas dan tanggung jawab masing masing pihak dalam menyelenggarakan poskestren adalah sebagai berikut: kader poskestren santri husada) kader poskestren merupakan ujung tombak poskestren. selain sebagai pelaksana, para kader poskestren diharapkan dapat berfungsi antara lain sebagai penggerak masyarakat, pemberi semangat, pengawas kegiatan, maupun suri teladan. jumlah kader untuk setiap poskestren minimal dari jumlah santri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang dikembangkan. beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh kader poskestren antara lain: melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan, b.melakukan inspeksi sanitasi (pemeriksaan kesehatan lingkungan), melakukan kunjungan tatap muka tokoh masyarakat, menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan, mengukur berat dan tinggi badan, memeriksa tajam penglihatan, mendeteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napa, h.memberikan pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya, misalnya memberikan vitamin,pemberian tablet zat besi fe) dan orbit serta menolong santri yang sakit, melakukan pencatatan pada buku catatan poskestren, dan j . mengadakan pemutakhiran data sasaran poskestren. pengelola poskestren: bertanggung jawab terhadap keberlangsungan poskestren, merencanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan poskestren, mengulang dukungan dana, menjalin kemitraan, menyediakan kebutuhan poskestren, dan melakukan pencatatan. sen raman menteri kesehatan republik indonesia petugas puskesmas poskestren merupakan salah satu ukm binaan puskesmas. kehadiran tenaga kesehatan puskesmas yang diwajibkan dalam pembinaan poskestren hanya satu kali dalam sebulan. peran petugas puskesmas antara lain sebagai berikut: a.membimbing dan membina kader dalam pengelolaan poskestren termasuk melakukan orientasi dan pelatihan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan. sesuai dengan kehadiran wajib petugas puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan satu kali dalam sebulan. namun untuk poskestren yang baru dibentuk, fasilitasi petugas puskesmas dapat dilakukan sesuai kebutuhan, menyelenggarakan penyuluhan kesehatan masyarakat kepada pengunjung poskestren dan masyarakat sekitarnya, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan poskestren, menyusun rencana kerja peningkatan kesehatan pondok pesantren, menerima konsultasi atau rujukan dalam menangani berbagai kasus kesehatan yang tidak dapat ditanggulangi oleh kader poskestren, merujuk unit layanan kesehatan yang lebih tinggi bila diperlukan, membantu pengadaan alat kesehatan dan obat obatan yang dibutuhkan poskestren. pembiayaan sumber biaya pembiayaan poskestren berasal dari berbagai sumber, antara lain swadaya pondok pesantren, masyarakat, swasta dunia usaha, pemerintah dan pemerintah daerah. pemanfaatan dan pengelolaan dana pemanfaatan dana dana yang diperoleh poskestren, digunakan untuk membiayai kegiatan poskestren, antara lain untuk: biaya operasional dan pemeliharaan poskestren, bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan, pan menteri kesehatan republik indonesia biaya peningkatan kapasitas pengelola dan kader poskestren, dan biaya pengembangan poskestren. pengelolaan dana pengelolaan dana dilakukan oleh pengelola dan kader poskestren. dana harus disimpan tempat yang aman. untuk keperluan biaya rutin disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader yang ditunjuk. setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat, dikelola dan dilaporkan secara bertanggung jawab. pencatatan dan pelaporan pencatatan pencatatan dilakukan oleh kader terhadap penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan. format pencatatan kegiatan diantaranya meliputi: buku catatan sasaran poskestren, yang mencatat jumlah seluruh warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya, buku catatan rekapitulasi kegiatan pelayanan poskestren, buku catatan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan poskestren, d.dan lain lain sesuai kegiatan yang dilaksanakan dan kebutuhan poskestren yang bersangkutan. adapun format pencatatan pengelolaan keuangan menggunakan buku kas yang berisi pencatatan penerimaan dan pengeluaran. pelaporan laporan poskestren dibuat oleh pengelola poskestren dan disampaikan kepada pimpinan pondok pesantren setiap bulan yang meliputi laporan kegiatan dan keuangan. pihak pimpinan pondok pesantren selanjutnya mempertanggungjawabkan laporan tersebut kepada pihak yang berkepentingan. pan menteri kesehatan republik indonesia pembinaan dan pengembangan pembinaan pembinaan poskestren dilaksanakan secara terpadu oleh puskesmas dan stakeholders terkait lainnya, yang dilakukan secara berkala, baik langsung maupun tidak langsung. pembinaan dilakukan antara lain meliputi: peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan bagi pengelola dan kader poskestren serta pembinaan administrasi, termasuk pengelolaan keuangan. pembinaan poskestren ditunjukan untuk memelihara kelangsungan hidup (sustainability) dari poskestren. komponen terpenting dalam pengelolaan poskestren adalah sumberdaya manusia sdm) dan pendanaan. maka dalam proses pembinaan lebih difokuskan arah kedua komponen tersebut. dana dan sdm yang perlu diperhatikan harus mencakup dua sisi, yaitu sisi puskesmas sebagai pembina dan sisi poskestren sebagai sasaran sekaligus objek pembinaan. tidak jarang ketidakberlanjutan sebuah poskestren disebabkan karena kurangnya pembinaan dari puskesmas. salah satu penyebab kurangnya pembinaan dari puskesmas antara lain adalah tidak tersedianya dana operasional untuk melakukan pembinaan luar gedung untuk memberikan bantuan teknis. kalau pun dana tersedia, tidak jarang pula puskesmas tidak dapat melakukan supervisi dan bantuan teknis karena terbatasnya tenaga. sesungguhnya, jika poskestren tersebut memang lahir dari prakarsa masyarakat warga pondok pesantren, kelangsungan hidup poskestren tidak terlalu bergantung kepada puskesmas. oleh sebab itu, pembinaan poskestren harus mencakup langkah langkah sebagai berikut: menugaskan tenaga puskesmas tertentu yang bertanggung jawab dalam hal supervisi dan pemberian bantuan teknis bagi poskestren, menyediakan dana puskesmas yang memadai untuk pelaksanaan supervisi dan pemberian bantuan teknis, sekurang kurangnya sekali dalam sebulan, supervisi, bimbingan dan bantuan teknis dari puskesmas kepada puskesmas, sekurang kurangnya sekali dalam sebulan: bersama kader poskestren mengembangkan dan melaksanakan pencatatan kegiatan poskestren, dalam rangka memantau perkembangan poskestren, sen raman menteri kesehatan republik indonesia rapat koordinasi berkala, sekurang kurangnya sekali dalam enam bulan, antara puskesmas dengan pengelola pondok pesantren dan kader poskestren, untuk mengevaluasi perkembangan poskestren dan memecahkan masalah masalah yang dihadapi, mengembangkan sistem asuransi kesehatan, misalnya melalui keikutsertaan para santri dalam jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat jpk) atau dana sehat, bersama pengelola pondok pesantren dan kader poskestren mengembangkan usaha bersama guna mendapatkan dana tambahan bagi pembiayaan kesehatan, misalnya: peternakan ayam, pemeliharaan ikan, pertanian, dan lain lain, menyelenggarakan temu kader poskestren dari seluruh wilayah kerja puskesmas, sekurang kurangnya sekali dalam setahun untuk saling tukar informasi, pengalaman dan pengelolaan poskestren dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi. pertemuan ini, dapat pula dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para kader poskestren, menyelenggarakan lomba poskestren minimal sekali dalam setahun, misalnya pada saat hari kesehatan nasional hkn), memberikan penghargaan kepada pengelola pesantren yang poskestrennya maju, kader poskestren yang giat, dan lain lain, dalam berbagai alternatif bentuk, misalnya: sertifikat, studi banding, seragam, kartu berobat gratis puskesmas rumah sakit, dan lain lain, dan mengembangkan jejaring kerjasama kemitraan. hal ini dilakukan untuk memantapkan kerja sama dengan berbagai unsur terkait lainnya, sehingga dapat menunjang dan mengarahkan perannya dalam pengembangan poskestren. aktualisasi dari pengembangan jejaring poskestren, dapat dilakukan melalui temu jejaring poskestren, sekurang kurangnya sekali dalam setahun. selain untuk memantapkan kerja sama, juga diharapkan dapat dijadikan ajang untuk melakukan tukar menukar pengalaman dan upaya pemecahan masalah yang dihadapi. sen raman menteri kesehatan republik indonesia pengorganisasian pembinaan dasar pemikiran pengorganisasian poskestren merupakan wadah perserta masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar dan gizi kepada warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar, dengan prinsip dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dengan dukungan pembinaan dari pemerintah dan unsur terkait lainnya. dukungan pemerintah antara lain, dapat berupa fasilitas, bimbingan teknis dan obat obatan. dengan pengertian seperti ini, maka fungsi pembinaan dari pemerintah terhadap poskestren pada hakekatnya tetap ada. oleh karena itu, fungsi pembinaan dari pemerintah tersebut perlu dikoordinasikan dan diorganisasikan. unsur unsur yang duduk dalam pembina poskestren tidak terbatas pada komponen instansi pemerintah saja, tetapi juga dapat melibatkan unsur unsur lainnya, seperti lsm, swasta dunia usaha, tokoh masyarakat, dan sebagainya. tujuan dari pengorganisasian tersebut adalah untuk mengoordinasikan berbagai upaya pembinaan yang berkaitan dengan peningkatan fungsi dan kinerja poskestren, yang secara operasional dilaksanakan oleh unit atau kelompok pengelola poskestren lingkungan pondok pesantren. kedudukan secara kelembagaan, poskestren merupakan binaan pemerintah daerah, baik camat maupun lurah atau kepala desa. maka pengelola atau kelompok kerja (pokja) poskestren bertanggung jawab kepada kepala desa lurah. kelompok kerja pokja) karena kedudukan organisasi poskestren seperti tersebut atas, diharapkan adanya pokja poskestren. pokja poskestren tersebut, tidak selamanya harus membentuk pokja baru, akan tetapi dapat mengoptimalkan pokja yang telah ada, dengan tambahan muatan kesehatan. pengoptimalan pokja yang ada atau pembentukan pokja, ditetapkan melalui keputusan kepala desa lurah atau pimpinan pondok pesantren. sen raman menteri kesehatan republik indonesia prinsip prinsip pengorganisasian pada dasarnya pembentukan organisasi pokja poskestren diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan masing masing pondok pesantren, namun diharapkan tetap menganut prinsip prinsip sebagai berikut: strukturnya tidak kaku, dalam pengertian, ada yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai ketua, sekretaris dan anggota anggota. bilamana dipandang perlu ada unsur penasehat, pengarah dan lain sebagainya. diharapkan struktur pengorganisasian pokja poskestren menganut prinsip struktur organisasi yang ramping atau sederhana, namun kaya fungsi. tidak mempertentangkan unsur mana atau siapa yang duduk sebagai pimpinan dalam pengorganisasian pokja poskestren. keanggotaannya fungsional,kestren. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi. operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan pemecahan masalah melalui mekanisme advokasi dan fasilitasi. pembinaan dilakukan oleh puskesmas terhadap pengelola poskestren minimal (dua) kali dalam setahun. dibentuk atas dasar kesepakatan bersama dari berbagai pihak unsur terkait terhadap kebutuhan koordinasi pembinaan dan poskestren. peran petugas dan stakeholders pembinaan dilakukan secara berjenjang, yang dilakukan petugas dan stakeholders terkait, dengan perannya antara lain sebagai berikut: puskesmas: mengoordinasikan instansi pembina poskestren. memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan kinerja poskestren. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan poskestren secara teratur. c2, menteri kesehatan republik indonesia penanggung jawab wilayah setempat: memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana penyelenggaraan poskestren. mengoordinasikan menggerakan masyarakat untuk dapat memanfaatkan poskestren. mengoordinasikan peran kader poskestren, pengurus poskestren dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan poskestren. menindaklanjuti hasil kegiatan poskestren atau sebutan lainnya. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan poskestren secara teratur. instansi lembaga terkait: memberikan dukungan teknis kegiatan poskestren sesuai dengan bidangnya. mengusahakan bantuan lain untuk kelancaran penyelenggaraan poskestren sesuai dengan kebutuhan. tokoh masyarakat konsil kesehatan kecamatan atau badan penyantun puskesmas (apabila telah terbentuk): menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggara poskestren. menaungi dan membina kegiatan poskestren. menggerakan masyarakat untuk dapat hadir dalam berperan aktif dalam kegiatan poskestren. organisasi kemasyarakatan lsm: bersama petugas puskesmas berperan aktif dalam kegiatan poskestren. memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan poskestren. kantor kementerian agama kasi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren kabupaten kota tingkat organisasi sejenis tos): koordinasi dengan petugas kesehatan. membina bersama petugas kesehatan. raman menteri kesehatan republik indonesia swasta dunia usaha: memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaan kegiatan poskestren berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan kegiatan poskestren. pengembangan poskestren yang sudah berjalan dengan baik (sustain), seyogyanya segera diarahkan untuk meningkatkan pelayanannya, terutama jika sumber daya manusia dan dana yang ada cukup atau memadai untuk meningkatkan pelayanan poskestren. peningkatan pelayanan ini harus dilandasi oleh kebutuhan kesehatan dari warga pondok pesantren. setelah itu, baru didukung oleh ketersediaan dan keterampilan sumber dayanya. oleh karena itu, upaya peningkatan pelayanan poskestren ini harus mencakup langkah langkah berikut: bersama kader poskestren mengidentifikasi kebutuhan tambahan bagi kesehatan warga pondok pesantren. hal ini dapat dilaksanakan melalui survei atau observasi untuk menjajaki perlunya perluasan pelayanan. misalnya, jika selama ini poskestren baru bergerak bidang pengobatan, maka penjajahan dapat dilakukan bidang gizi, kesehatan lingkungan, atau perilaku sehat para santri. bersama kader poskestren menetapkan pilihan pelayanan tambahan dan menyusun prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana serta tenaga yang ada. dari kegiatan ini kemudian dapat ditetapkan satu atau beberapa pelayanan kesehatan tambahan dalam rangka meningkatkan pelayanan poskestren. menyediakan dana dan tenaga puskesmas untuk dapat memberikan tambahan bantuan teknis kepada poskestren. melatih kader poskestren dalam pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan tambahan. bersama kader poskestren menyempurnakan sistem pencatatan dan pelaporan sehingga mencakup pelayanan kesehatan tambahan. menteri kesehatan republik indonesia vi. indikator keberhasilan pada prinsipnya keberhasilan poskestren dapat diukur melalui indikator masukan, proses dan luaran, sebagai berikut: indikator masukan adanya kader adanya sarana poskestren adanya dukungan pendanaan adanya data dasar personal hygiene adanya media informasi kesehatan adanya kebijakan yang mendukung kegiatan poskestren indikator proses terlaksananya smd terlaksananya musyawarah masyarakat pondok pesantren terlaksananya pelayanan kesehatan dasar terlaksananya peningkatan kapasitas kader dan pengelola terlaksananya penyuluhan yang dilaksanakan terlaksananya pembinaan dari petugas indikator luaran jumlah kader yang terlatih adanya dana sehat adanya peningkatan personal hygiene adanya peningkatan kesehatan lingkungan adanya peningkatan pengetahuan tentang kesehatan adanya peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat warga pondok pesantren indikator dampak peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat angka kesakitan santri menurun menteri kesehatan republik indonesia vii. penutup pedoman penyelenggaraan dan pembinaan pos kesehatan pesantren poskestren) yang telah direvisi ini, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi tenaga kesehatan puskesmas, pengelola pondok pesantren dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pembinaan poskestren. dalam pelaksanaanya, dapat disesuaikan dengan masalah, potensi dan situasi daerah. keberhasilan pengelolaan poskestren memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril, materil maupun finansial. selain itu, diperlukan adanya kerja sama dengan berbagai sektor terkait, samping ketekunan dan pengabdian para pengelola dan kadernya, yang kesemuanya mempunyai peranan strategis dalam menunjang keberhasilan pengelolaan poskestren. apabila kegiatan poskestren dapat selenggarakan dengan baik, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya menunjang terwujudnya derajat kesehatan masyarakat indonesiayelesaian tagihan atas beban apbn pada satuan kerjsehatan nomor menkes sk tentang rencana strategis kementerian kesehatan tahun memutuskan:bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi petugas kesehatan puskesmas dan kabupaten kota agar dalam pengelolaan bantuan operasional kesehatan pada tahun dapatningkatkan upaya kesehatan yang bersifat promosi dan preventif dalam mencapai target tahuncc paya kesehatan berbasis masyarakat ukm) dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. meningkatkan. a)dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kementerian kesehatan terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. namun pembangunan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain masih terjadinya kesenjangan status kesehatan masyarakat antar wilayah, antar status sosial dan ekonomi, munculnya berbagai masalah kesehatan penyakit baru (new emerging diseases) atau penyakit lama yang muncul kembali (re emerging diseases). indonesia sebagai salah satu negara anggota perserikatan bangsa bangsa pbb) dengan beberapa negara dunia telah berkomitmen untuk mencapai millennium development goals gs) tujuan pembangunan millennium pada tahun untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. tujuan bersama dalam tersebut meliputi menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai, dan penyakit menular lainnya, kelestarian lingkungan hidup, dan membangun kemitraan global dalam pembangunan. dari tujuan tersebut, antaranya terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu dan kan menteri kesehatan republik indonesia berdasarkan laporan pencapaian tujuan pembangunan millennium gs) indonesia tahun sebagian besar target diperkirakan akan tercapai (on track) pada tahun tetapi masih terdapat beberapa target yang memerlukan upaya lebih keras untuk mencapainya (off track), yaitu penurunan angka kematian ibu, penurunan angka sebaran hiv aids, dan akses air minum berkualitas yang terjangkau bagi masyarakat. hasil yang telah dicapai sampai dengan evaluasi tersebut harus dipertahankan dan atau ditingkatkan. disisi lain, hasil midterm rpm menunjukan nilai yang masih tidak baik yaitu dengan diberikan penilaian rapor merah yang meliputi angka kematian ibu, angka kematian bayi, total fertility rate angka kelahiran total, prosentase akses sumber air bersih dan annual parasite indeks menurunnya kasus malaria, yang kelima indikator tersebut juga merupakan indikator untuk menilai tujuan gs. arti penilaian rapor merah tersebut bahwa indikator tersebut sulit dicapai sehingga perlu kerja keras dan berbagai terobosan termasuk pemanfaatan bantuan operasional kesehatan bok) yang maksimal.maka upaya pencapaian target harus menjadi prioritas pembangunan, termasuk bidang kesehatan. salah satu langkah untuk mempercepat pencapaian bidang kesehatan adalah dengan mengalokasikan sumber daya termasuk anggaran kesehatan yang memadai dari sisi jumlah dan pemerataan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. melalui dukungan bok yang telah diselenggarakan sejak tahun pemerintah (c.g. kementerian kesehatan) berupaya untuk mendukung penyelenggaraan operasional puskesmas sehingga semakin mendorong petugas puskesmas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi preventif kepada masyarakat. penyusunan rencana anggaran, penyusunan kebijakan umum dan prioritas pelaksanaan anggaran tahun harus mengacu pada peraturan presiden nomor tahun mengenai rencana kinerja pemerintah tahun dan dalam pelaksanaannya kementerian berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, yang berisi uraian keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing masing program. menteri kesehatan republik indonesia petunjuk teknis bok tidak banyak mengalami perubahan tetapi lebih pada penyempurnaan dari sisi pemanfaatan dan pertanggungjawabannya sehingga hasilnya akan lebih terfokus, maksimal dalam pencapaian pembangunan kesehatan. maksud dan tujuan maksud disusunnya petunjuk teknis pengelolaan bok tahun adalah sebagai acuan bagi petugas kesehatan puskesmas dan kabupaten kota agar dalam pengelolaan bok pada tahun dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. apabila daerahinas kesehatan kabupaten kota dapat mengembangkannya sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk teknis ini. tujuan umum: meningkatnya upaya kesehatan yang bersifat promosi dan preventif dalam mencapai target bidang kesehatan tahun tujuan khusus:km dan tempat pelayanan kesehatan lainnya meningkatnyasasaran puskesmas dan jaringannya puskesmas pembantu dan puskesmas keliling): pos kesehatan desa poskesdes) pondok bersalin desa polindes), menteri kesehatan republik indonesia pos pelayanan terpadu posyandu) ukm lainnya, dinas kesehatan kabupaten kota, dinas kesehatan provinsi, kebijakan operasional bok merupakandana bok adalah dana apbn kementerian kesehatan yang disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten kota melalui mekanisme tugas pembantuan. dana bok bukan merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah, sehingga tidak disetorkan kas daerah dan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan upaya kesehatan. dana bok bukan merupakan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan puskesmas dan jaringannya serta poskesdes dan posyandu, pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana operasional untuk puskesmas. pemanfaatan dana bok untuk kegiatan puskesmas dan jaringannya serta poskesdes dan posyandu.esaran alokasi dana bok setiap puskesmas ditetapkan dengan surat keputusan dinas kesehatan kabupaten kota dengan memperhatikan situasi dan kondisi, antara lain: jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, kesulitan wilayah, cakupan program, jumlah tenaga kesehatan puskesmas dan jaringannya, kan menteri kesehatan republik indonesia jumlah poskesdes polindes dan posyandu, dankhusus puskesmas prioritas nasional dtk sesuai, diberikan tambahan dana bok sebesar , puskesmas tahun mulai tahun untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat yang tinggal perbatasan dengan negara tetangga. alokasi dana bok bagi setiap kabupaten kota bersifat tetap dan maksimal, sesuai dengan jumlah puskesmas yang ditetapkan berdasarkan surat sekretaris jenderal kementerian kesehatan nomor ir. vi tentang penyampaian data puskesmas semester tahun yang terdiri dari jumlah puskesmas perawatan dan jumlah puskesmas non perawatan untuk setiap kabupaten kota indonesia, berdasarkan hasil updating periode januari sampai dengan juni kepala dinas kesehatan kabupaten kota dapat melakukan relokasi anggaran antar puskesmas dalam wilayah kabupaten kota, melalui revisi surat keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten kota tentang alokasi dana bok puskesmas, yang temuannya disampaikan kepada ppn setempat. dana bok berlaku selama (satu) tahun anggaran dan dapat dimanfaatkan mulai januari prinsip dasar pelaksanaan kegiatan program puskesmas untuk mendukung capaian target tahun berpedoman pada prinsip: keterpaduan kegiatan pemanfaatan dana bok sedapat mungkin dilaksanakan secara terpadu (tidak eksklusif program) untuk mencapai beberapa tujuan,menteri kesehatan republik indonesia kewilayahan puskesmas dalam melaksanakan kegiatan bertanggungjawab kepada semua sasaran penduduk dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten kotapublikasi dengan sumber pembiayaan lain efektif kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit terhadap pencapaian bidang kesehatan tahunpetunjuk teknis bantuan operasional kesehatan dan peraturan terkait lainnya. pengertianbok) adalahbiaya administrasi bank adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pembukaan penutupan rekening bank dan pembelian buku cek. tp) menteri kesehatan republik indonesiabukti pembelian akuntansi faktur bon adalah daftar yang berisi jumlah rincian pembelian barangtugas pembantuan bok adalah dana yang berasal dari apbn kementerian kesehatan, mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka tugas pembantuan, yang disalurkan oleh pemerintah (c.g. kementerian kesehatan) kepada pemerintah daerah kabupaten kota (c.g. dinas kesehatan)aporan pertanggungjawaban lpj)kan menteri kesehatan republik indonesiamusyawarah masyarakat desa mmd) adalah pertemuan yang dilaksanakan setelah smd, dihadiri pengurus desa, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama dengan kader kesehatan, pkk, warga desa serta petugas puskesmas dan jaringannya untuk membahas langkah langkah pemecahan masalah kesehatan serta rencana tindak lanjutnyarjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatankm lainnya. plan action poa)menteri kesehatan republik indonesia pos kesehatan desa poskesdes)antauan wilayah setempat pws) adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan programnarikan dana rpd) adalah rencana kebutuhan dana bulanan yang dibuat oleh kpa ppk untuk pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun anggaran. rencana pelaksanaan kegiatan rpk)tingkat dinas kesehatan kabupaten kota adalah rencana kegiatan bulanan yang dibuat oleh kpa ppk untuk pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun anggaran. rencana usulan kegiatan ruk)kan menteri kesehatan republik indonesia survei mawas diri smd) adalah kegiatan yang dilakukan antara pengurus desa, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama dengan kader kesehatan, pkk, warga serta petugas puskesmas dan jaringannya untuk melakukan identifikasi masalah kesehatan, merumuskan prioritas masalah dan menyusun prioritas pemecahan masalah kesehatan yang dihadapi oleh desyang tersedia wilayah tersebut yang masih dalam lingkup dalam kota. tugas pembantuan bok adalah penugasan dari pemerintah (c.g kementerian kesehatan) kepada pemerintah daerah kabupaten kota (c.g dinas kesehatan) untuk melaksanakan tugas pengelolaan bok dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemerintah (c.g kementerian kesehatan)kabupaten kotcg: les menteri kesehatan republik indonesia bab ruang lingkup kegiatan bok puskesmas ruang lingkup kegiatan ruang lingkup kegiatan puskesmas terdiri dari upaya kesehatan dan manajemen puskesmas. pada tahun pemanfaatan dana bok diprioritaskan pada kegiatan yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian indikator bidang kesehatan. proporsi pemanfaatan dana bok puskesmas diatur sebagai berikut minimal dari total alokasi dana bok puskesmas digunakan untuk upaya kesehatan prioritas. maksimal dari total alokasi dana bok puskesmas digunakan untuk upaya kesehatan lainnya dan manajemen puskesmas. komposisi proporsi pemanfaatan dana bok dapat diubah dikurangi untuk upaya kesehatan prioritas, apabila pencapaian bidang kesehatan telah tercapai dan tersedia anggaran bersumber apbd untuk mempertahankan atau meningkatkan pencapaian pada tahun perubahan proporsi ditetapkan melalui kepala dinas kesehatan kabupaten kota. rincian ruang lingkup kegiatan bok tahun meliputi: upaya kesehatan upaya kesehatan prioritas upaya kesehatan yang diselenggarakan melalui dana bok adalah kegiatan kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi dan merupakan upaya pelayanan kesehatan promosi dan preventif yang dilakukan dalam rangka pencapaian target dan tp) menteri kesehatan republik indonesia upaya kesehatan prioritas meliputi mdg1 upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan mba mdg upaya menurunkan angka kematian ibu dan mdg upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan hiv upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan mdg upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap berikut beberapa kegiatan yang berdaya ungkit tinggi dalam rangka pencapaian target dan pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, sesuai dengan hasil lokakarya mini puskesmas: pendidikan gizi ibu bayi balita, posyandu, cfc, fokus mdg bumi, bulan, kelas ibu, rumah buas, bukti pelayanan gizi ibu bayi balita, posyandu, cfc, fokus mdg bumi kelas ibu, rumah tata laksana gizi pmt pemulihan balita balita posyandu, cfc, fokus mdg pelayanan kesehatan neonatus, posyandu, fokus mdg neonatus neonatus rishi rumah pelacakan kematian neonatal, termasuk pelayanan kesehatan bayi, bayi rishi, posyandu, fokus mdg bayi ibu bayi bayi rumah rist pelayanan kesehatan balita, balita rishi, posyandu, fokus mdg balita ibu balita balita rumah rishi penemuan dan tata laksana kasus penyebab utama kematian balita pneumonia, diare, pelayanan kesehatan bumi, bumi rishi posyandu, poses fokus mdg ibu hamil ano) des polindes, rumah, kelas ibu, rumah tunggu pelacakan kasus kematian ibu hamil, pendampingan p4k kunjungan rumah bumi, suami, rumah fokus mdg kajian psi penyuluhan toga, toma, posyandu, kader, dukun, rt rw, kelompok kelurahan, masyarakat dusun, desa pelayanan kesehatan bulan posyandu, fokus mdg ibu bersalin pelacakan kasus kematian ibu bersalin, poskesdes pelayanan kesehatan buas posyandu, fokus mdg ibu nifas poskesdes pelacakan kasus kematian ibu nifas, polindes, rumah pelayanan keluarga penyuluhan dan konseling dan kesehatan pasangan usia posyandu, balai fokus mdg berencana reproduksi subur, remaja desa, majelis rem ta'lim, sekolah mengendalikan promosi abad, pemakaian kondom, penderita, posyandu, fokus mdg penyebaran dan pengetahuan komprehensif hiv aids, dan masyarakat poskesdes, menurunkan jumlah lain lain) kelompok berisiko lokalisasi, lokasi kasus baru hiv aids konseling dan pencegahan transmisi tinggi, termasuk rishi, balai desa. penularan penyakit hiv aids dari penderita remaja, bumi orang lain termasuk kepatuhan minum anak. obat mewujudkan akses penemuan dan tata laksana kasus serta penderita, posyandu, fokus mdg terhadap pengobatan masyarakat poskesdes, hiv aids bagi semua sero surveilans bagi populasi risiko tinggi kelompok berisiko lokalisasi, lokasi yang membutuhkan (serologi, mass blood survey, blood survey, tinggi, termasuk rishi, lokalisasi dan lain lain) remaja, bumi khusus (lapas), pendistribusian pemakaian kondom bagi anak. balai desa. mengendalikan promosi (etika batuk, pubs, dan lain lain) penderita, posyandu, fokus mdg penyebaran dan promosi (etika battle pbb, dan lain data) masyarakat poskesdes, menurunkan jumlah konseling dan pencegahan transmisi kelompok berisiko lokalisasi, lokasi kasus baru malaria dan penularan penyakit dari penderita orang tinggi rishi, lokalisasi lain termasuk kepatuhan minum obat khusus (lapas), balai desa. penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen dan malaria) spot survei terhadap tempat merindukan pendistribusian kelambu kepada kelompok meningkatkan akses pendampingan penyusunan rencana kegiatan masyarakat rumah fokus mdg sumber air minum dan penipuan stop buang air sembarangan layak pendataan masyarakat, institusi, tempat institusi, tempat tempat umum, pendataan risiko tempat umum, tempat risiko tempat risiko tinggi kesehatan tinggi kesehatan penyuluhan masyarakat posyandu, konseling puskesmas, penyebarluasan informasi melalui media tempat umum, (massa dan elektronik) tempat risiko refreshing kader pertemuan penyegaran teknis kesehatan masyarakat balai desa, kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif puskesmas, posyandu, poskesdes. kegiatan lain yang berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian sesuai dengan kondisi lokal setempat nan menteri kesehatan republik indonesia upaya kesehatan lainnya samping kegiatan upaya kesehatan puskesmas yang telah ditetapkan sebagai prioritas atas, puskesmas dapat melakukan kegiatan upaya kesehatan promosi dan preventif lainnya, mengacu pada upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan sesuai kebijakan dasar puskesmas nomor menkes sk i1 perencanaan kegiatan harus melalui mekanisme lokakarya mini, memperhatikan kearifan lokal serta searah dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional, provinsi dan kabupaten kota. upaya kesehatan lainnya meliputi pengendalian penyakit menular, promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta kb, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan tradisional, kesehatan sekolah, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan haji, kesehatan indera, kesehatan jiwa, kesehatan lanjut usia, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan matra, upaya kesehatan lainnya bersifat lokal spesifik. manajemen puskesmas untuk dapat terselenggaranya upaya kesehatan puskesmas secara optimal, tepat sasaran, efisien, dan efektif perlu dilaksanakan manajemen puskesmas yang meliputi cd, kan menteri kesehatan republik indonesia perencanaan tingkat puskesmas p1) kegiatan perencanaan tingkat puskesmas meliputi penyusunan rencana usulan kegiatan ruk), rencana pelaksanaan kegiatan rpk) atau plan action poa) tahunan, dan poa bulanan. perencanaan dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh sumber anggaran, baik dari apbd, bok maupun sumber anggaran lainnya. setelah ruk disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten kota, puskesmas menyusun rpk poa tahunan pada awal tahun berjalan. rpk poa tahunan merupakan dokumen perencanaan puskesmas yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target yang akan dicapai selama satu tahun wilayah kerjanya. rpk poa tahunan dibahas pada forum lokakarya mini puskesmas yang dilaksanakan secara berkala untuk menghasilkan poa bulanan. rencana kegiatan pada poa bulanan dapat berbeda dengan rencana kegiatan pada rpk poa tahunan, karena disesuaikan dengan kebijakan dan atau kondisi permasalahan terkini yang terpantau melalui pws pemantauan wilayah setempat). puskesmas dapat melakukan perubahan poa tahunan melalui kesepakatan lokakarya mini. menggerakan pelaksanaan p2) melalui lokakarya mini puskesmas kegiatan menggerakan pelaksanaan p2) dilakukan secara berkala melalui lokakarya mini. login puskesmas terdiri dari login bulanan (lintas program internal puskesmas) dan login triwulanan (lintas sektor). pada forum login bulanan dilakukan pembahasan mengenai kebijakan terkini dan hasil analisis pws yang dilakukan lintas program. hasil login digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bulan berikutnya, yang dituangkan dalam poa bulanan. kan menteri kesehatan republik indonesia pelaksanaan login bdisesuaikan dengan kemampuan puskesmas, minimal kali dalam setahun. login bulanan melibatkan seluruh jajaran puskesmas dan jaringannya serta bidan desa dan pkb. pelaksanaan login triwtriwulanan disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. login triwulanan melibatkan lintas sektor wilayah kerja puskesmas, seperti kepala desa lurah, camat, pkk, kader kesehatan, tokoh masyarakat agama, sektor pendidikan, sektor pertanian, dan lain lain. pengawasan pengendalian penilaian p3) kepala puskesmas atau petugas yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan atau administrasi pengelolaan keuangan lapangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tertib administrasi termasuk untuk mengatasi hambatan yang ditemui. pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan melalui kegiatan supervisi bimbingan teknis pembinaan lapangan pustu, poskesdes, polindes, ukm dan tempat lain) pada saat kegiatan maupun luar kegiatan yang dilakukan masyarakat. kegiatan dapat dilakukan secara rutin harian bulanan triwulanan semester sesuai dengan kebutuhan program. untuk melakukan penilaian keberhasilan pencapaian program dan laporan keuangan maka puskesmas dapat melakukan penilaian secara periodik yang dapat terintegrasi dengan rapat lokakarya mini puskesmas. hasil penilaian berupa laporan secara periodik dikirimkan dinas kesehatan kabupaten kota dengan format yang disepakati. kan menteri kesehatan republik indonesia disamping kegiatan dalam unsur manajemen puskesmas diatas kegiatan pendukung manajemen puskesmas seperti smd, mmd tingkat desa, rapat rapat, konsultasi koordinasi, pengambilan bahan logistik, atau kegiatan lain yang terkait dengan bok kabupaten kota dapat dibiayai dengan dana bok puskesmas. ruang lingkup pemanfaatan ruang lingkup pemanfaatan dana bok adalah untuk dukungan operasional pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promosi dan preventif dan manajemen puskesmas puskesmas dan jaringannya beserta poskesdes polindes dan posyandu serta ukm lainnya. ruang lingkup pemanfaatan dana bok meliputi transpor lokal kegiatan luar gedung transpor lokal kegiatan luar gedung meliputi transpor petugas kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan luar gedungkader kesehatan termasuk dukun bersalin dari tempat tinggal tempat pelayanan kesehatan atau rumah pendudukpeserta rapat pertemuan bagi undangan yang berasal dari luar tempat diselenggarakannya rapat pertemuan, transpor petugas kesehatan untuk konsultasi rapat pertemuan pengiriman laporan pengiriman pertanggungjawaban kabupaten kota apabila perjalanan pulang pergi kurang dari (delapan) jam, transpor lokal lainnya yang terkait dengan kegiatan bok bab point a). perjalanan dinas dalam batas kabupaten kota untuk petugas kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes polindes yang dalam melaksanakan upaya kesehatan karena kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari (delapan) jam pulang pergi atau menginap lokasi, ii cd, kan menteri kesehatan republik indonesia untuk petugas kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes polindes menghadiri rapat pertemuan konsultasi kabupaten kota yang terkait bok yang karena kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari (delapan) jam atau harus menginap lokasi rapat pertemuan konsultasi kabupaten kota, perjalanan dinas lainnya bagi petugas puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes polindes terkait dengan kegiatan bok. pembelian belanja bara yang dapat berupa bahan pmt penyuluhan, bahan pmt pemulihan, bahan penyuluhan kie yang diperlukan dan konsumsi pertemuan,urvei mawas diri smd) dan musyawarah masyarakat desa mmd), yang dapat berupa belanja atk, biaya administrasi perbankan, pembelian materai, fotokopi, dan pembelian konsumsi. tahun dana bok tidak dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan gedung dan kendaraan puskesmas dan jaringannya. kan menteri kesehatan republik indonesia bab iii ruang lingkup kegiatan bantuan operasional kesehatan dinas kesehatan kabupaten kota dana bok tahun merupakan dana bersumber apbn untuk dukungan operasional puskesmas yang disalurkan melalui mekanisme tugas pembantuan kepada dinas kesehatan kabupaten kota sebagai satuan kerja (satker), puskesmas dan jaringannya beserta poskesdes polindes dan posyandu sebagai pelaksana kegiatan merupakan unit dari satker dinas kesehatan kabupaten kota. ruang lingkup kegiatan bersumber dana bok dinas kesehatan kabupaten kota sebagai satker pengelola bok meliputi pengelolaan satuan kerja setelah menerima dipa bok kabupaten kota atau surat keputusan alokasi dana bok dari menteri kesehatan, kepala dinas kesehatan kabupaten kota melakukan: penetapan alokasi dana bok per puskesmas, penetapan tim pengelola bok tingkat kabupaten kota, penetapan staf pengelola satker dinas kabupaten kota, penetapan tim pengelola bok puskesmas, penetapan petunjuk operasional kegiatan pok) dan rencana pelaksanaan kegiatan rpk) bok dinas kesehatan kabupaten kota, pembinaan dinas kesehatan kabupaten kota. dinas kesehatan kabupaten kota sebagai satker, bertanggung jawab mengelola keuangan bersumber dana apbn yang disalurkan melalui tugas pembantuan sehingga perlu ditunjuk kuasa pengguna anggaran barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, pejabat akuntansi dan bendahara pengeluaran. penandatanganan perjanjian kerja sama pks) dengan puskesmas dilakukan oleh kpa. pembinaan puskesmas agar pemanfaatan dana bok puskesmas digunakan untuk kegiatan upaya promosi dan preventif puskesmas dalam mendukung tujuan gs, maka dinas kesehatan kabupaten kota berkewajiban melakukan pembinaan puskesmas. pembinaan yang dilakukan meliputi: menteri kesehatan republik indonesia teknis administrasi agar pelaksanaan kegiatan melalui dana bok puskesmas sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan oleh satker dinas kesehatan kabupaten kota mencakup pelaksanaan sosialisasi, mekanisme permintaan dana, mekanisme pembayaran, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban, pembukuan dan pelaporan. pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan melalui rapat, pertemuan: dan kunjungan supervisi monitoring puskesmas dan jaringannya besertateknis program agar ruang lingkup kegiatan upaya kesehatan wilayah kerja puskesmas yang dibiayai bok dapat mencapai tujuan, dinas kesehatan kabupaten kota wajib memberikan pembinaan dalam aspek teknis program. lingkup pembinaan teknis program diselenggarakan oleh bidang bidang yang terdapat dinas kesehatan kabupaten kota meliputi penyusunan perencanaan verifikasi usulan kegiatan poa): menggerakan, pelaksanaan dan sosialisasi, standar pelayanan, pemantauan wilayah setempat dan pencapaian indikator keberhasilan, pencatatan dan pelaporan, dan evaluasi program. pelaksanaan pembinaan dapat dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan, antara lain pendampingan lokakarya mini puskesmas rapat dinas kesehatan kabupaten kota, pertemuan koordinasi dengan puskesmas, dan kunjungan lapangan puskesmas dan jaringannya,menteri kesehatan republik indonesia konsultasi pelaksanaan bok agar pelaksanaan bok sesuai dengan tujuan dan kebijakan operasional yang berlaku, maka pengelola bok dinas kesehatan kabupaten kota dapat melakukan konsultasi. pelaksanaan konsultasi, antara lain: konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bok dinas kesehatan provinsi, konsultasi pelaksanaan anggaran bok kanwil dpb dan atau ppn, dan konsolidasi laporan keuangan bok semester yang diselenggarakan oleh kementerian kesehatan (berdasarkan undangan). kan menteri kesehatan republik indonesia bab pengelolaan keuangan bok puskesmas persiapantabungan atas nama puskesmas atau menggunakan rekening tahun sebelumnya untuk menampung dana bok yang disalurkan oleh satker dan dilaporkan kpa untuk penerbitan alokasi dana bok per puskesmas. penyusunan plan action poa) setelah menerima alokasi dana bok tahun puskesmas segera menyelenggarakan rapat lokakarya mini puskesmas untuk memilih kegiatan dalam poa tahunan puskesmas t.a yang akan dibiayai melalui dana bok. poa tahunan puskesmas sebagaimana contoh terlampir, sudah tersusun pada lokakarya mini pertama berdasarkan rencana usulan kegiatan ruk) puskesmas yang telah diusulkan dinas kesehatan kabupaten kota. selanjutnya puskesmas menetapkan rencana kegiatan dan dana tahap pertama bersumber dana bok dengan periode kegiatan satu bulan atau beberapa bulan depan dan diusulkan dinas kesehatan kabupaten kota untuk proses pencairan dana. pelaksanaan permintaan dana puskesmas dapat segera mengajukan surat permintaan uang spu) tahap pertama sebagaimana tercantum dalam contoh terlampir kpa bok dinas kesehatan kabupaten kota yang dihampiri dengan poa tahunan, poa tahapan pertama (sebagai daftar nominatif usulan), surat pernyataan tanggung jawab belanja, fotokopi buku rekening, fotokopi npp dan pks yang telah disusun antara dinas kesehatan kabupaten kota danry) menteri kesehatan republik indonesia minimal '5y dan telah dipertanggungjawabkan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja spt) sebagaimana tercantum dalam contoh terlampir. sisa kegiatan dan dana yang belum dilaksanakan dapat terus dilaksanakan sambil mengajukan permintaan dana tahap selanjutnya. seluruh bukti transaksi dokumen pertanggungjawaban disimpan puskesmas pada akhir tahun anggaran, saldo dana bok rekening puskesmas harus sudah kosong (nol)pencairan danaengelola keuangan bok puskesmas dapat mencairkan dana yang tersedia rekening puskesmas untuk melaksanakan kegiatan bok yang telah disusun untuk periode satu bulan berdasarkan poa hasil lokakarya miniuntuk kegiatan periode beberapa bulan. lensa menteri kesehatan republik indonesia pemanfaatan dana pemanfaatan dana bok puskesmas adalah untuk operasional upaya pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas yang meliputi transpor lokal membiayai perjalanan petugas kesehatan melakukan kegiatan upaya pelayanan kesehatan promosi dan preventif luar gedung, membiayai perjalanan kader kesehatan termasuk dukun bersalin membantu petugas kesehatan dalam kegiatan upaya pelayanan kesehatan promosi dan preventif luar gedung, membiayai perjalanan peserta rapat lokakarya mini, survei mawas diri smd), musyawarah masyarakat desa mmd), membiayai perjalanan petugas kesehatan untuk menghadiri rapat rapat, konsultasi koordinasi dan kegiatan lain yang terkait dengan bok kabupaten kota, membiayai perjalanan kader kesehatan termasuk dukun bersalin untuk menghadiri kegiatan refreshing penyegaran kader kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas dan jaringannya beserta poskesdes polindes, posyandu dan ukm lainnya. besaran biaya transpor lokal yang dibiayai adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kabupaten kota tersebut. pada kondisi tertentu, daerah dapat membayar biaya transpor lokal berdasar cost, sesuai dengan besaran biaya transpor lokal yang dikeluarkan, termasuk sewa sarana transpor bila diperlukan,perjalanan dinas dalam kabupaten kota (dalamuntuk petugas kesehatan yang dalam melaksanakan upaya kesehatan atau menghadiri kegiatan rapat pertemuan konsultasi yang terkait dengan bok dalam kan menteri kesehatan republik indonesia kabupaten kota karena kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari (delapan) jam dan bisa ditempuh dengan pulang pergi tanpa menginap, dapat dibayarkan biaya transpor lokal dan uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari (delapan) jam. pembelian belanja barang membiayaiyang meliputi pembelian bahan pmt penyuluhan pemulihan, pembelian konsumsi rapat, penyuluhan, refreshing, pencetakan penggandaan penyediaan bahan untuk penyuluhan kepada masyarakat. membiayaimd, mmd, yang meliputi, memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan menutup rekening bank puskesmas, maka dapat menggunakan dana bok dari kegiatan belanja barang penunjang, pembelian materai, penggandaan fotokopi laporan, pengiriman surat laporan, pembelian konsumsi rapat., pemeliharaan kendaraan (ringan, sedang dan berat):aa) kan menteri kesehatan republik indonesia pertanggungjawaban dokumen pendukung untuk pertanggungjawaban penggunaan dana bok adalah disesuaikan dengan jenisnya sebagai berikut transpor lokaldan dukun bersalin sebagaimana tercantum dalam contoh terlampir. daftar hadir kegiatan (untuk kegiatan rapat) sebagaimana tercantum dalam contoh terlampir.kegiatan secara ringkas (diketik atau ditulis tangan) sebagaimana tercantum dalam contoh terlampir. untuk perjalanan dinas dalam kota kabupaten yang dilaksanakan sampai dengan (delapan) jam maka pertanggungjawaban tanpa penerbitan spd surat perjalanan dinas) perjalanan dinas surat tugas dan atau surat undangan sebagaimana tercantum dalam contoh terlampir. kan menteri kesehatan republik indonesia bukti akuntanssebagaimana tercantum dalam contoh dan contoh terlampir(diketik atau ditulis tangan) sebagaimana tercantum dalam contoh terlampir. untuk perjalanan yang karena kondisi geografis memerlukan penginapan makadalam contoh terlampir. cg: nan menteri kesehatan republik indonesia surat setoran pajakkan ppn, jika pembelian lebih dari juta maka dikenakan sebesar pajak dipungut oleh pengelola keuangan bok puskesmas dan disetor kas negara dengan surat setoran pajak ssp).bank dan buku kas tunai sebagaimana tercantum dalam contoh terlampir. cg: nan menteri kesehatan republik indonesia setiap transaksi harus segera dicatat dalam buku kas tunai dan sptsebagaimana tercantum dalam contoh dan contoh terlampirbuku kas tunai dan spt harus ditutup dan ditandatangani setiap akhir bulan, oleh kepala puskesmas dan pengelola keuangan bok puskesmas (sebagaimana tercantum dalam contoh dan contoh terlampir). teh erp menteri kesehatan republik indonesia bab pengelolaan keuangan bok dinas kesehatan kabupaten kota persiapan penetapan pejabat pengelola keuangan satuan kerja dan tim pengelola bok setelah menerima surat keputusan menteri kesehatan tentang alokasi dana bok tahun dan surat keputusan menteri kesehatan, maka bupati walikota segera menerbitkan suratselanjutnya kepala dinas kesehatan kabupaten kota menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penguji tagihan penandatangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, petugas sistem akuntansi instansi sai), pengelola bok tingkat puskesmas, tim sekretariat bok tingkat kabupaten kota, tim teknis tingkat kabupaten kota dan petugas yang akan berhubungan langsung dengan ppn untuk penerbitan kartu identitas petugas satker kids). penelaahan dipa setelah dipa bok diterima, kpa segera melakukan penelaahan yang meliputilokasi ppnkan menteri kesehatan republik indonesia pembukaan rekening ppk bersama bendahara pengeluaran membuka rekening giro bank setelah mendapat persetujuan pembukaan rekening penggunaan rekening oleh ppn setempatbila rekening tersebut masih digunakan pada tahun anggaran berikutnya,setelah dikurangi dengan kewajiban perawakannya, disetorkan langsung kas negara. penetapan alokasi dana bok bagi puskesmas setelah menerima tembkepala dinas kesehatan kabupaten kota tentang alokasi bok tahun bagi setiap puskesmas yang mencakup nama puskesmas, besaran alokasi, nama bank, nama dan nomor rekening, dan nama kepala puskesmas. besaran alokasi setiap puskesmas dapat disesuaikan berdasarkan beberapa kriteria yang ada wilayah tersebut. alokasi setiap kabupaten kota bersifat tetap. khusus untuk puskesmas wilayah dtk sebagaimana , mendapat tambahan dana sebesar rp. (seratus juta rupiah) puskesmas tahun. kan menteri kesehatan republik indonesia penyusunan satuan biaya dana bok adalah dana apbn yang disalurkan melalui tugas pembantuan dinas kesehatan kabupaten kota sebagai satuan kerja, sehingga pengelolaan menggunakan aturan apbn.suatu. kepala dinas kesehatan dapat menetapkan standar biaya melalui surat keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten kotatersebut. kepala dinas kesehatan kabupaten kota dalam menetapkan besaran satuan biaya untuk kegiatan bok juga dapat mengacu pada peraturan daerah sepanjang satuan biayanya masih realistis relevan dengan kondisi saat ini. penetapan besaran satuan biaya untuk kegiatan bok ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten kota setelah disepakati secara tertulis dengan kepala puskesmasuasa pengguna anggaran dengan kepala puskesmas. pks ini menjadi salah satu kelengkapan pengajuan spp spm ls. pks minimal memuat kan menteri kesehatan republik indonesiajawaban dan ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran perjanjian. contoh pks sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam contoh terlampir. penyusunan plan action poa) rencana pelaksanaan kegiatan dinas kesehatan kabupaten kota segera menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sebagai dasar untuk mengajukan pencairan dana ppn dengan mekanisme sesuai peraturan menteri keuangan nomor pmk. perencanaan kas disusun mengacu pada rencana penarikan dana rpd). pelaksanaan permintaan dana kuasa pengguna anggaran kpa) untuk pelaksanaan kegiatan sehari hari. tup apabila tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan. untuk membiayai kegiatan paket meeting kepada pihak hotel atau pemilik tempat meeting dengan nilai atas (lima puluh juta rupiah), honorarium, perjalanan dinas (bila perlu) dan kegiatan bok puskesmaspp up kepada pp spmdk spm. kan menteri kesehatan republik indonesia setelah dana digunakan dan selesai dipertanggungjawabkan minimal 50yo, ppk dapat mengajukan penggantian dengan mengajukan spp gup dilengkapi dengan spt, surat setoran pajak ssp) untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut ppn dan phdari kanwil dpb (ppn setempat). berdasarkan surat persetujuan dari kanwil dpb ( spm menerbitkan spm tup dan dikirimkan ppn dengan kelengkapan: adk spmmeetingdaftar penerimaan honor, surat keputusan, surat setoran pajak ph) spt. kelengkapan spm untuk honorarium berupa: adk aplikasi spm, daftar penerimaan honor, kan menteri kesehatan republik indonesia surat keputusan, spt. perjalanan dinas kelengkapan spp untuk perjalanan dinas berupa daftar nominatif, kerangka acuan, spt. kelengkapan spm untuk perjalanan dinas berupa: adk aplikasi spm, daftar nominatif', spt. paket pertemuan meeting dengan nilai atas (lima puluh juta rupiah) kelengkapan spp berupa akuntansi tagihan dari pihak ketiga hotel):: fotokopi buku rekening pihak ketiga hotel): berita acara serah terima pekerjaan, spt, fotokopi npp. kelengkapan spm pihak ketiga. adk aplikasi spm, resume kontrak surat perjanjian kerja surat perintah kerja, spt. untuk biaya paket pertemuan meeting kepala dinas kesehatan kabupaten kota, pks antara kpa dan kepala puskesmas, poa, spu, kan menteri kesehatan republik indonesia fotokopi buku rekening, fotokopi npp. kelengkapan spm untuk puskesmas berupa daftar nominatif penerima bok sesuai ketentuan, spt, adk spm, fotokopi buku rekening, fotokopi npp. untuk pengajuan pencairan dana bok puskesmas tahap berikutnya, spp ls dilengkapi dengan spt tahap sebelumnya. pemanfaatan dana dana bok dinas kesehatan kabupaten kota dapat dimanfaatkan untuk: honorarium honor satuan kerja untuk kpa, ppk, ppm, bendahara pengeluaran, petugas sai, dan staf pengelola satuan kerja honor yang berkaitan dengan output kegiatan yang dibayarkan kepada tim pengelola bok tingkat puskesmas, tim sekretariat bok dan tim teknis tingkat kabupaten kota perjalanan dinas dalam kota membiayai perjalanan kegiatan pembinaan puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes polindes dan ukm lainnya, membiayai perjalanan konsultasi ppn apabila lokasi ppn berada wilayah kabupaten kota. besaran biaya transpor lokal yang dibiayai adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan kepala dinas kesehatan kabupaten kota selaku kuasa pengguna anggaran. pada kondisi tertentu, daerah dapat membayar biaya transpor lokal berdasarkan cost sesuai dengan besaran biaya transpor lokal yang dikeluarkan termasuk sewa sarana transpor bila diperlukancd, menteri kesehatan republik indonesia perjalanan dinas biasa (luar kota) adalah perjalanan dinas yang melewati batas kabupaten kota, dimanfaatkan untuk membiayai perjalanan dinas untuk konsultasi propinsi. membiayai perjalanan dinas untuk konsultasi kanwil dpb atau ppn apabila lokasi ppn berada luar wilayah kabupaten kota. untuk perjalanan yang karena kondisi geografis memerlukan penginapan maka:rjalanan dinas dalam rangka pertemuan dinas kesehatan kabupaten kota dapat menyelenggarakan pertemuan meeting dalam kota maupun luar kota untuk kegiatan perencanaan, evaluasi, sosialisasi yang terkait dengan bok dengan mengundang peserta dari puskesmas dan jaringannya, poskesdes polindes, posyandu, lintas program, lintas sektor dan mengundang narasumber dari propinsi dan atau pusat. komponen biaya pertemuan terdiri dari transpor, uang harian paket meeting (halfway fully, billboard), paket meeting, honor narasumber serta atk dan penggandaan. paket pertemuan meeting meliputi paket meeting halfway biaya paket meeting halfwaysatu kali hari), ruang pertemuan dan fasilitasnya, biaya transportasi dan uang harian halfway. kan menteri kesehatan republik indonesia paket meeting fully biaya paket meeting fully adalahdua kali per hari), ruang pertemuan dan fasilitasnya, biaya transportasi, uang saku. paket meeting billboard biaya kegiatan paket meeting billboard terdiri adalah biaya paket meeting mencakup minuman selamat datang, akomodasi selama pertemuan, makan (tiga kali hari), rehat kopi dan kudapan (dua) kali per hari, ruang pertemuan dan fasilitasnya, biaya transportasi dan uang saku. pembelian belanja barang dana bok dapat dipakai untuk keperluan administrasi, penyelenggaraan kegiatan rapat meeting satuan kerja bok kabupaten kota meliputi atk, penggandaan, komputer supply, administrasi bank, pembelian materai, biaya pengiriman surat laporan dan biaya konsumsi rapat meeting terkait dengan bopat diunduh website pertanggungjawaban honorarium surat keputusan terkait penerima honorarium akuntansi daftar penerimaan honorarium. potongan pajak terhadap pembayaran honorarium golongan danikan menteri kesehatan republik indonesia perjalanan dinas dalam kota.. daftar hadir kegiatan, apabila kegiatan dalam bentuk rapat, pertemuan, dan sebagainya. laporan kegiatan secara ringkas. perjalanan dinas biasa (luar kota) bukt.dalam contoh terlampir. surat perjalanan dinas spd) yang ditandatangani dan stempel oleh pejabat setempat. bukti pengeluaran riil yang diatur dalam satuan biaya berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang standar biaya tahun anggaran ditandatangani oleh yang bersangkutan. kan menteri kesehatan republik indonesia laporan perjalanan dinas. paket pertemuan meeting pertanggungjawabanspk untuk paket meeting, kerangka acuan kegiatan, laporan penyelenggaraandengan input pada aplikasi persediaanan pan dies menteri kesehatan republik indonesiai ppn, jika pembelian lebih dari juta maka dikenai sebesar pajak dipungut oleh bendahara pengeluaran bok kab kotambelian materai bukti pembelian materai. format bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan bok dinas kesehatan kabupaten kota dapat diunduh website verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan kegiatan manajemen perlu diverifikasi kelengkapannya oleh verifikator. pembukuan dalam rangka tertib administrasi,. kan menteri kesehatan republik indonesia.. pembukuan dilaksanakan berdasarkan nilai yang tertera dalam akuntansi (asas bruto). pembukuan dilakukan dengan komputer dan bendahara pengeluaran wajib mencetak bkuyang ditandatangani bendahara pengeluaran dan kpa. bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban lpj) dan dikirimkan ppn setiap awal bulan. menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti dokumen pertanggungjawaban keuangan. pada akhir tahun anggaran saldo rekening bok kabupaten kota harus sudah kosong (nol). penyetoran sisa dana bok kabupaten kotakan menteri kesehatan republik indonesia pelaporan sai satuan kerja sebagai penerima dana tugas pembantuabulanan berupa laporan realisasi anggaran1. laporan semester dan tahunan berupa lra dan neraca serta catatan atas laporan keuangani1. laporan sistem akuntansi instansi sai)bokgyahoo.com, bagian keuangan. kepala dinas kesehatan kabupaten kota dapat melakukan relokasi anggaran antar puskesmas wilayah kerjanya bila dipandang perlu untuk percepatan pencapaian tujuan dan penyerapan anggaran dengan menerbitkan surat keputusan yang temuannya disampaikan kepada ppn setempat. menteri kesehatan republik indonesia bab pengorganisasian agar terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan yang efektif dan efisien, maka pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan yang tersedia tingkat jenjang administrasi perlu diatur secara terstruktur dan terintegrasi. pengelolaan secara berjenjang dan terintegrasi dimaksudkankegiatan kabupaten kota dan puskesmas. untuk itu dalam pengelolaan bok dibentuk tim pengelola bok yang terintegrasi tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota serta puskesmas. pengelola bok tingkat pusat. menentukan alokasi dana bok kabupaten kota melalui menteri kesehatan. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bantuan operasional kesehatan. melaksanakan pendampingan hukum bila terjadi masalah dalam pelaksanaan bok. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan bok daerah.. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bok. menteri kesehatan republik indonesia pengelola bok tingkat provinsi susunan organisasi penanggung jawab: kepala dinas kesehatan provinsi sekretariat ketua pejabat eselon sekretaris. mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan bok tingkat provinsi sesuai petunjuk teknis. melakukan advokasi dan sosialisasi bok tingkat provinsi dan kabupaten kota...susunan tim pengelola bok tingkat kabupaten kota: penanggung jawab: kepala dinas kesehatan kabupaten kota sekretariat ketua pejabat eselon yang ditunjuk merangkap sebagai ppk menteri kesehatan republik indonesia sekretaris salah satususunan tim satuan kerja bok tingkat kabupaten kota: kuasa pengguna anggaran kpa) pejabat pembuat komitmen ppk) pejabat penandatangan surat perintah membayar ppm) bendahara pengeluaran petugas sistem akuntansi instansi sai) staf pengelola keuangan satker bila diperlukan (maksimal (tiga)) orang untuk kpa dan (dua) orang untuk ppk tugas: tugas tim pengelola bok: melaksanakan kebijakan bok sesuai kebijakan nasional. menentukan besaran alokasi relokasi dana bok per puskesmas melalui kepala dinas kesehatan kabupaten kota. mengirimkan alokasi relokasi dana bok kepada tim pengelola bok pusat dengan tembusan tim pengelola bok provinsi, serta pihak yang ditetapkan untuk penyaluran dana. melakukan advokasi dan sosialisasi bok tingkat kabupaten kota dan puskesmas.. melakukan verifikasi poa puskesmas yang akan didanai bok. melaksanakan kegiatan manajemen bok tingkat kabupaten kota.. kan menteri kesehatan republik indonesiatugas tim satuan kerja bok kabupaten kota tim satker tingkat kabupaten kota melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan uraian tugas menurut pmk.disamping tugasnya sesuai peraturan menteri keuangan tersebut tim satker dalam mengelola dana bok bertugas menyusun dan menetapkan alokasi realokasidana bok membuat perjanjian kerja sama pks) pelaksanaan bok melakukan verifikasi spu dan pertanggungjawaban keuangan bok. menyusun dan menyampaikan laporan anggaran bok yang dikelolanya secara berjenjangjawab dan pengelola keuangan bok puskesmas: penanggung jawab bok puskesmas adalah kepala puskesmas sebagai atasan langsung pengelola keuangan bok puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan keuangan bok puskesmas dan jaringannya beserta poskesdes polindes dan posyandu. tugas penanggung jawab kepala puskesmas), meliputi: menyampaikan poa tahunan hasil lokakarya mini awal tahun anggaran kepada kpa ppk, membuat perjanjian kerja sama dengan kpa ppk tentang pelaksanaan bok tahun membuka rekening instansinan menteri kesehatan republik indonesiadan bertanggungjawab semua kegiatan dan pengeluaran dana bok di. mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (akuntansi) atas pelaksanaan kegiatan.dalam contoh terlampir. mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran. memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya. menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti asli pertanggungjawaban keuangan. kan menteri kesehatan republik indonesia bab vii indikator keberhasilan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bok, maka perlu ditetapkan indikator keberhasilan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bok. tujuan penetapan indikator keberhasilanilaian kinerja pengelolaan bok dan transparansi publik. indikator keberhasilan tersebut adalah: persentase kabupaten kota menerbitkan tim pengelola anggaran satker bok tingkat kabupaten kota jumlah kabupaten kota yang telah menerbitkan tim pengelola anggaran satker bok tingkat kabupaten kota dibandingkan dengan jumlah kabupaten kota penerima dana bok yang ditetapkan oleh menteri kesehatan dikali persentase realisasi dana bok jumlah dana yang telah dipertanggungjawabkan untuk kegiatan dibandingkan dengan jumlah total dana bok yang disalurkan oleh kementerian kesehatan berdasarkan dipa dikali realisasi dana bok secara nasional yang dipublikasi secara online persentase realisasi dana bok pada indikator atas yang publikasikan secara online website kementerian kesehatan. cakupan indikator kinerja program puskesmas cakupan persen pencapaian indikator pelayanan kesehatanpenilaian indikator keberhasilan tersebut berdasarkan laporan pelaksanaan bok puskesmas kabupaten kota dan dikirimkan secara periodik (bulanan, tiga bulanan, semester), insidentil sesuai permintaan maupun berbagai hasil studi. laporanthi menteri kesehatan republik indonesiasp2tp sp3,dalam contoh terlampir. menteri kesehatan republik indonesia bab viiiadalah inspektorat jenderal kementerian kesehatan dan bpk, sedangkan pengawas eksternal adalah badan pemeriksa keuangan bpk). pengendalian intern(pusatlai yi) menteri kesehatan republik indonesiapknan menteri kesehatan republik indonesia bab penutup petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan tahun disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan pemanfaatan dana bok. tahun bok difokuskan untuk meningkatkan pencapaian target bidang kesehatan yang belum tercapai dan mempertahankan yang telah tercapakesehatan bersifat promosi dan preventif, dengan menggunakan data pemantauan wilayah setempat. apabila dinas kesehatan provinsi dan atau dinas kesehatan kabupaten kotselanjutnya. menteri kesehatan republik indonesia, ttd naskah mbox contohk4. transport kader dan pemberian kader pos posyandu a l) contoh format surat permintaan uang kop surat (jika ada) nomor n. ma) .oeeeeeennnnn alamat puskesmas . jeseennnn bulan kakanatanaaanaaan aan pajak yang bukti dipungut penerima uraian jumlah bendahara rp) pengeluaran demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. kepala puskesmas . nama men contoh format surat setoran pengembalian belanja ssp) bwa rsenoanana bayi nomor bener(@ penerima sebagai sesantensesensasan. tanggal leste) bukti setoran demons kam man a1. kementerian lembaga unit organisasi eselon polo seotenomortesensworemoemememeenesa fungsi, sub fungsi, program lllililliii kegiatan, sub' kegiatan clllliti) ta) satuan kerja dolok (lol s owmerowrowmmanonvenonoarenan kpid dk tp ds nama jabatan wajib setor wajib nan bayar il) aaa aaa amat onnneennenamennsn cc. mata anggaran pengembalian belanja rp. lenong rp) snreripesidnn desa d:. jumlah setoran .oco.m meta ebenina1g) liver regent ren rekaman aan aan nara pada halaman belakang lembar ini povaveraneeentereveranense ran angga, ve. veer ee1pesenssans after kemauan diterima oleh: bank persepsi kantor pos dan giro cap bon ito ceng mei imp lengan yaaa laga lean ema pan tanda tangan .i.a.ocooooo wear era nip: s0nnersenn noer ekses aan anda aon oal nama terang,. .22n se2nn engan ana amanatknomor. uraian isian diisi kode unit organisasi eselon dan uraian isicontohedan wajibsetor$ wajibbayar ppn nomor aan cnn can kanan san aan bendahara penerima sebagai bukti setoran tanggal: se.cbooo kementerian lembaga unit organisasi eselon raso aan aaa nama jabatan wajib setor doom nana mann lan maman sana wajib bayar alamat man padan usia perairan jumlah setoran nana nnn nan mann mann mann maan maan kan ana man mam naa dengan huruf nnnnman anna anna maan mann anna anna nan enam mama anna naa surat penagihan. spn) atau surat tanggal: .oooooooooo cbooo osn ooo senen sasana pemindahan penagihan piutang negara sp3n) perhatian keperluan bacalah dahulu. petunjuk. pengisian formulir sep pada halaman belakang lembar. ini diterima oleh knamanknnasa musa tanggal .oooooococoooooooo ban persepsi kantor pos.dan giro ( m vvvbanyan gas pembiayaan perjalanan dibebankan pada dipa satker dinas kesehatan kabupaten kota peesatasji. nip. (jika ada) kop surat (jika ada) jadwal posyandu pengganti surat tugas) puskesmas jucuti sukamulya mawar pebruari dt. kepala puskesmas nip nak. (jika ada) contoh format daftar hadir daftar hadir lokakarya mini puskesmas pnanananganaananan, nama nip golongan asal tanda (jika ada) tempat tangan kerja lo. lo.) o.| loo ho.) lo.) ll. nic aannnananannanannnnnan tanggal .voodoo mennannannn terbilang yang menerima nama) pra nan nana nan nana nan nip. (ika ada) bukti akuntansi transpor tanda terima transpor (jika kolektif atau kegiatan rapat) misal rapat lokakarya mini puskesmas jabatan jumlah tanda terima diterima rp) rp. rp. kepala desa rp bsn kepala puskesmas, nama. jek) nip nenek. ika ada) . haa telah terima dari pengelola keuangan bok puskesmas pen par uang sejumlah ima pul rup untuk pembayaran transport posyandu dalam rangka penimbangan balita desa sibaganding tanggal februari sibagandiyg, februari pamnnnn amd. keb rp. esp nip. map adik yap aga ru mpbrrk lapar ivan meat unpafetaam mg" irama irama peran etapuirb apa ireesert ordo inn agprihankari "maw berbagai aib rain api mma penataan r.a racer pindah bnp (era law ati rena 2re amir nda dapa krama era yuri tuhan urea nga keperakan ani aan par ari map? anakan, upon jengger mag telah aram ole nya peragaan seronok dari aeh fai sepang pp: stm, pan tenang peta bad ikon pada kenya low anm tg. sentra saran eon amerta, art lpm, sala aneh aye a8, apple pemnppappuaabari tea, kangana pai kader mer dona mita brun apem raman napi mah rap timer inap senapan srt, era arta eye hai lin sai naa apa neng kemana lamaran hama serbia sankei genap mani mmm ani ara tetnapetnkankn idfimpreenar anon erartdanai monte sesali tk, napa ira sea apa nrp ci kpc menpan item war mpi spa tamat lan np, peg eno pri setor ore ketam aan panen mpv p10 dwp uan kaa (laa "pi ehi rprienkdkanaaun. ita operated dar dan pipa app idate aga map dena kelbudubkah adah iebipil aka alihkan kaos tep mohd akan eea aan enapeimiatipdprem apetgh. snap nap@nabtimapa edi tar mma ganda utuk gabor karam ap etal minadhtawao beat kan laga tell psm enda ata wrinekimansn kong peni yoon para tan aaa mea yan anta kie han perang lio 20ylemagarindikoren app negra rar tag rirmagir intan jendarienabi onar inap ende raat wrap made mpe lag mapertapf map enam meriam ara aap raka dip tim mua angin dpr mon mag saat berdasar ala are keke luna tuan ing dri na mus apipaadir atrice mainan rina ain abeirnap oorittagen warunanr image ena mane map imag akan agar tagawa dd) nada metmimoruringaler mapan ea dear hala wika agar tenhaton serangan tam ema cirtumaa rpr ita lena magari mania aman rap irma ata lang manga cerenaprian meaprimaorin aan ari mama apr kanan irama eng para pen: rdt lar ap) pure berapa: lelang orang mrmapeyhatrim ahapeiriasrin mere alam merintis |nga mapun ape imagen rep pagar ikepugsi ipigvps. tipwiina sera mem amaprmaeeimapigenparim grimas mangan mag ian aon, pep apr rar maka sagu let dean nan mnn nga rena tenenannn naa ih. siaran kpt mepet aaa mmo rona ima mep inap lagi urap mar otmuper pupil ak. inap mpvinknatiacaler rarviaga ketumenrir ass ikrar dengar terdengar apa amp inap mandaraprimar gpd diaper rep eng tea, marin nph benar eng "angan lem koriimepeirmateit game hara donate urang riagifirnap gap siti icing orimanelntabeir pengen aura nama era nen lean ane melo rio mao angina api sepak. cimahi mic tadi urut are ian maan mira sole ratan ape adan upomafir berapa enam barang era cina irpiakdan iron aan druprirmatar wrap ibu "iedugeikiriaa car design lerumpiarna bertahan (las aaa imaprimanr ae. mason peng maprtadrimup contoh laporan kunjungan rapat laporan dasar dananannanaanan nana nan nan nana aan aan tujuan kunjungan rapat :.o. jennnnn hasil kunjungan rapat kesimpulan saran perbaikan menaanannaanananay nana pelapor contoh format perincian biaya perjalanan dinas perincian biaya perjalanan dinas lampiran spf tanggal transpor pernyataan riil uang harian uang penginapan jumlah terbitanb.voodoo nama nama nip. sardennnnnentnnnnnnnnnaaak. (jika ada)dewnananananannanananan nana ana anna ana ana ana aan jabatan bodakananananananananananaaaana aan berdasarkan surat perjalanan dinas spd) tanggal, . nomor denanananananananananaaaaaa sesuai)kananananananananang kesana ta. petugas yang melakukan perjalanan dinas nama jelas . j. eee nama jelas .i.ee mengetahui menyetujui kepala puskesmas nip nenek. (jika ada)oeeennnla lunas dibayar banana kansanen2014 pengelola keuangan bok yang menerima puskesmas . nama kanaananananannananananaan nip enak mengetahui, kepala puskesmas . nama.) nip nenek. jika ada) bukti pembelian akuntansi faktur bon bon faktur pembelian banyaknya jenis harga total menanannanananng aan hormat kami bukti pembelian akuntansi faktur bon akuntansi pembelian sudah terima dari pengelola keuangan bok puskesmas. uang sebesar rp. untuk pembayaran biaya pembelian konsumsi dalam rangka rapat . tangga .o.oooooooo .mmennanann kepala puskesmas pengelola keuangan bok nama lennon ninnin nama ananda lanannnnnhnnnnan bukti pembelian akuntansi faktur bon telah terima dari pengelola keuangan bok puskesmas l vangsejumlah ratus tujuh puluh ribu kapak untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk kegiatan pat lokakarya rp. nip, bukti pembelian akuntansi faktur bon end sayur bayam. on, ikal kerang kong to: b.0oo ula pasir jpn fun kacang jau rn, dst h.om, .0m, pen wal pemilik pen peniti ancak lampautoh toh mengetahui, kanaaaaaanananan ena kepala puskesmas . jjj. pengelola keuangan bok kab kota . puskesmas . nama le. nama le. buku pembantu kas bank bulan: io. jumlah pereesasasi pessoas pesossasanle. nama le.efek dan kepala puskesmas .comosa. tentang pelaksanaan bok tahun pada hari ini, . tanggal., bulan . tahun dua ribu tiga belas, bertempat di., yang bertanda tangan bawah ini: dt. efeseemeneka, berkedudukan jalan., selanjutnya disebut pihak kedua berdasarkan kemenkes nomor cow tentang petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan. surat direktur jenderal perbendaharaan nomor pb tentang penggunaan akun untuk bok keputusan bupati walikota . nomor . tentang penetapan kepala dinas kesehatan kabupatenantuan operasional kesehatanantuan operasional kesehatan puskesmas. perjanjian kerja sama antara pejabat pembuat komitmen tugas pembantuan bantuan operasional kesehatan dinas kesehatan kabupaten kota . dan kepala puskesmas . tentang pelaksanaan bantuan operasional kesehatan tahun nomor.o. dapat dilakukan tepat sasaranpelaksanaan dan penggunaan dana bok puskesmas pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan bok berlaku selama satu tahun anggaran dan dana bok dapat dimanfaatkan (satu) tahun anggaran mulai januari sampai dengan desember atau sesuai dengan dirjen perbendaharaan tangan bermaterai pada pihak pertama diberikan kepada pihak kedua dan halaman tanda tangan bermaterai pada pihak kedua diberikan pada pihak pertama.ndakanaananananaaaaaa aan nama kegiatan iiietaeeeeeeeeedeananaanananannang ena kepala puskesmas nama) |. diisi kepala dinas kesehatan kabupaten kotanama contoh format laporan tahunvi. permasalahan vii. kesimpulan dan saranaftar informasi yang dikecualikkembangnya keterbukaan informasi dianggap perlu menyempurnakani. informasi yang dikecualikan lingkungan kementerian kesehatan merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi. . lis menteri kesehatan republik indonesia dokumen informasi yang dikecualikan lingkungan kementerian kesehatan, dikategorikan menjadi: dokumen keuangan, dokumen barang milik negara bmn), dokumen hukum, dokumen terkait produk putusan konsil kedokteran indonesia, dokumen identitas masyarakat, dokumen pengawasan, dokumen kepegawaian, dokumen produk putusan yang berkaitan dengan kefarmasian dan alat kesehatan, dokumen penelitian dan pengembangan, dokumen terkait fasilitas kesehatan, dokumen kependidikan, dokumen tertentu: dan dokumen yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi. daftar dokumen informasi yang dikecualikandua jenis informasi dalam suatu dokumen, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid) dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian bagian yang merupakan kategori informasi yang dikecualikan. . p2, lis menteri kesehatan republik indonesia pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada dictum kelima daftar informasi yang dikecualikan lingkungan kementerian kesehatan dokumen keuangan laporan keuangan lra, neraca dan talk) sebelum audit, rencana penarikan keuangan, rekening koran bendaharawan, rincian laporan realisasi belanja modal yang belum audit, exercise perhitungan apbn kementerian kesehatan (sebelum disampaikan dan dibahas dpr), dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran, perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan yang belum audit: hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa, data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum audit, dokumen pembayaran spp, spm, sp2d), dan rincian harga perkiraan sendiri hps): kas menteri kesehatan republik indonesia dokumen barang milik dokumen penggunaan, negara bmn) pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan barang milik negara bmn) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan), dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian bmn, data detail bmn (buku barang kib, daftar barang) data bmn berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit), dokumen hukum daftar sengketa tanah dan bangunan lingkungan kementerian kesehatan, dan daftar perkara yang masuk dalam persaingan lingkungan kementerian kesehatan. dokumen terkait produk keputusan kaki atas hasil putusan konsil kedokteran pemeriksaan dugaan indonesia pelanggan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, keputusan kki atas penegakan sanksi disiplin berdasarkan keputusan kaki, profil umum dokter dan dokter gigi yang teregistrasi terkait jumlah total surat tanda registrasi ulang per kompetensi dan provinsi kabupaten kota, daftar surat tanda registrasi yang sudah kadaluarsa per kompetensi, kas menteri kesehatan republik indonesia profil data pribadi dokter dan dokter gigi yang teregistrasi terkait alamat tempat tinggal, nomor telepon, data keluarga, data kesehatan, dan data lain terkait riw pendidikan, pelanggaran etik, disiplin dan hukum, informasi jadwal persidangan kaki, seluruh dokumen atau berkas yang terkait proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi kecuali keputusan kaki dan keputusan kki identitas lengkap dokter dan dokter gigi yang diadukan dan atau yang terkena sanksi pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, identitas lengkap pengadu dan pihak pihak yang diperiksa serta saksi ahli yang didengarkan keterangannya oleh kaki. dokumen identitas identitas pemberi dan pemohon masyarakat informasi. dokumen pengawasan laporan pengaduan individu masyarakat, laporan hasil audit pemeriksaan regular, laporan hasil audit pemeriksaan khusus: laporan hasil audit pemeriksaan haji, menteri kesehatan republik indonesia laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu, laporan revi keuangan yang belum diaudit: laporan hasil pengawasan internal. dokumen kepegawaian kasus kepegawaian pns kemenkes (kasus disiplin masih dalam proses hukum), hasil pemeriksaan kesehatan pns dan pejabat kementerian kesehatan rekam medis), sasaran kinerja pegawai skp), nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikosis, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan eba) dalam rangka penyaringan penerimaan cons, termasuk hasil psikosis bagi pns dan pegawai blu dalam rangka mutasi jabatan, surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional, informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik pns): daftar nama pejabat pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang, pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib: kas menteri kesehatan republik indonesia daftar hukuman disiplin pegawai, daftar permasalahan pegawai. dokumen terkait dossier dokumen registrasi kefarmasian dan alat perizinan alat kesehatan dan kesehatan part, dokumen permohonan izin usaha pedagang besar farmasi, dokumen permohonan persetujuan prinsip industri farmasi, dokumen permohonan izin usaha industri farmasi, dokumen permohonan persetujuan prinsip industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam: dokumen permohonan izin usaha industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam dokumen permohonan izin produksi kosmetika, dokumen permohonan ip, it, ep, spi, spe, narkotika, psikotropika, prekursor dokumen permohonan surat keterangan impor melalui jalur sas special access scheme), omzet pbf berdasarkan sistem e report pbf dokumen penelitian dan| hasil penelitian yang belum pengembangan dipublikasikan, raw data hasil penelitian, kas menteri kesehatan republik indonesia data identitas keterangan subjek penelitian responden dan hasil pemeriksaan klinis dan atau transkrip wawancara terkait penelitian, data penelitian yang sedang dalam proses paten (belum dipatenkan), hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat mengungkap rahasia pribadi responden, protokol permohonan material transfer agreement mta), protokol penelitian. dokumen terkait fasilitas hasil penelitian mutu eksternal kesehatan pme) laboratorium kesehatan, hasil visits fasilitas pelayanan kesehatan: tki, laboratorium, klinik: dokumen kependidikan laporan pendidikan per semester, laporan pendidikan per tahun, hasil seleksi calon mahasiswa, nilai mahasiswa transkrip nilai. dokumen tertentu risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat rapat yang bersifat rahasia, bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia) kemenkes: matrik tindak lanjut rakorpim, se: p3, lis republik indonesia arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia, arsip vital yang menurut sifatnya rahasia, arsip statis yang menurut sifatnya rahasia, breaks (berita facsimile) dari perwakilan luar negeri yang bersifat rahasia. dokumen yang terkait sistem keamanan elektronik, dengan sistem keamanan sistem manajemen database: teknologi informasi bandwidth management: konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center: konfigurasi data center, internet protokol address private lokasi serveoptikpelayanan optikal yang dapat merugikan atau menganggu kesehatan, perlu dilakukan penataan kembali penyelenggaraan optikal seluruh indonesia, bahwa saat ini keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk xi tentang pedoman penyelenggaraan optikal dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dinamika hukumoptikyelenrefraksi optis fotometoptikal. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:laboratorium dissenting adalah tempat yang khusus melakukan pemotongan dan pemasangan lensa pada bingkai kacamata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep kacamata yang selanjutnya disingkat sip ro adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota kepada refraksionis optisien sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. surat izin praktik optometris yang selanjutnya disingkat sip o adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota kepada optometris sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. standar profesi refraksionis optisien atau optometrrefraksionis optisien atau optometrrefraksionis optisien atau optometris. asosiasi optikal adalah wadah untuk berhimpunnya pihak pihak yang menyelenggarakan optikal. bab penyelenggaraan setiap penyelenggaraan optikal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten kota setempatrasarana, peralatan, dan ketenagaan. ketentuan mengenai persyaratan sarana dan prasarana sertamenuhan persyaratan peralatan untuk pelayanan lensa kontak sebagaimana dimaksud pada bagi optikal yang tidak memberikan pelayanan lensa kontak. untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara optik mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten kota setempat dengan melampirkan: fotokopi ktp pemohon, fotokopi npp sup tdp perusahaan atau pemohon, pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan, fotokopi str refraksionis optisien atau optometris, fotokopieralatan yang akan digunakan, fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium dissenting bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium, rekomendasi dari asosiasi optikal setempat, rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten kota setempat atau pejabat yang ditunjuk, dan persyaratan lain sesuaidalam rangka pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf dinas kesehatan kabupaten kota setempat melakukan visits untuk menilai pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan, dan ketenagaan. setiap optikal harus mempunyai laboratorium dissenting. laboratorium dissenting sebagaimana dimaksud pada dapat berada optikal atau bekerja sama dengan laboratorium dissenting yang berada optikal lain. laboratorium dissenting sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki: (satu) buah tang pemotong lensa, lembaran patron (pattern sheet) pembuat mal bingkai secukupnya, cc. (satu) unit alat generasi menggenggam lensa (lens blocker), (satu) buah mesin faset lensa, (satu) set peralatan (obeng dan tang) untuk memasang lensa, menyetel dan reparasi bingkai kacamata, (satu) buah alat pemanas bingkai kacamata, (satu) unit lensometer, dan (satu) buah lemari penyimpan peralatan dan stok lensa. izin laboratorium dissenting yang bangunannya menjadi satu dengan optikal sebagaimana dimaksud pada melekat pada perizinan optikal. setiap penyelenggara optikal dapat mengajukan perpanjangan atau perubahan izin optikal. perpanjangan izin optikal sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila izin optikal telah habis masa berlakunya. permohonan perpanjangan izin optikal sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya. pengajuan permohonan perpanjangan izin dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam perubahan izin optikal sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila terjadi perubahan: alamat optikal, kepemilikan, refraksionis optisien atau optometris penanggung jawab, dan atau nama optikal. permohonan perubahan izin optikal sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan melampirkan: izin optikal yang lama, surat keterangan pindah alamat, perubahan kepemilikan, perubahan refraksionis optisien atau optometris penanggung jawab, dan atau perubahan nama optikal, cc. rekomendasi dari asosiasi optikal setempat, dan rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten kota setempat atau pejabat yang ditunjuk. optikal yang sedang dalam proses perubahan izin tetap dapat menyelenggarakan kegiatan pelayanan refraksi, pelayanan optis, dan atau pelayanan lensa kontak. setiap kaca mata korektif, lensa korektif, lensa kontak, dan cairan pembersih lensa kontak yang dijual optikal harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggara optikal dilarang: mempekerjakan refraksionis optisien atau optometris yang tidak memiliki sip ro atau sip menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya yang tidak berkaitan dengan pelayanan refraksi, pelayanan optis, dan atau pelayanan lensa kontak: atau cc. mengiklankan harga diskon kacamata koreksi, lensa koreksi, lensa kontak, dan cairan pembersih lensa kontakyelenggara optikal juga dilarang untuk menjual kaca mata korektif, lensa korektif, lensa kontak, dan cairan pembersih lensa kontak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii ketenagaan setiap optikal harus memiliki seorang refraksionis optisien atau optometris sebagai penanggung jawab. refraksionis optisien atau optometris dapat menjadi penanggung jawab paling banyak untuk (dua) optikal. refraksionis optisien atau optometris penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dan harus pendidikan paling rendah diploma tiga. dalam hal refraksionis optisien atau optometris penanggung jawab meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan, penyelenggara optikal harus segera mengajukan penanggung jawab pengganti kepada pemerintah daerah. dalam menjalankan pekerjaan keprofesiannya, refraksionis optisien atau optometris penanggung jawab dapat dibantu oleh refraksionis optisien atau optometris lain sebagai pemberi pelayanan kesehatan. dalam menjalankan pekerjaan keprofesiannya, refraksionis optisien atau optometris sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan. penyelenggara optikal wajib mencantumkan nama, nomor surat tanda registrasi, dan nomor sip refraksionis optisien atau optometris pada papan nama. papan nama sebagaimana dimaksud pada harus dipasang tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. contoh, asosiasi optikal, dan instansi terkait lainnya. dalam melakuksesuai tugas dan kewenangannya dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan menteri ini berupa: teguran lisan, teguran tertulis, cc. penghentian kegiatan sementara optikal, dan atau pencabutan izin penyelenggaraan optikal. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: optikal yang telah memiliki izin berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor menkes sk xi tentang pedoman penyelenggaraan optikal dinyatakan tetap memiliki izin berdasarkan peraturan menteri ini sampai habis masa berlakunya izin. refraksionis optisien yang keahlian kompetensinya didapat berdasarkan penataran yang dibuktikan dengan sertifikat penataran dari kementerian kesehatan pada tahun dan telahtetap dapatpaling lama sampai dengan tanggal oktober bab ketentuan penutup dengan diundangkannya peraturan menteri ini, peraturan menteri kesehatan nomor menkes sk xi1 tentang pedoman penyelenggaraan optikalhahjayoptikal persyaratan sarana dan prasarana serta peralatan optikal sarana dan prasarana serta peralatan sarana:ruang pelayanan refraksi, optis dan display pamer minimal prasarana: penerangan ruang pemeriksaan refraksi penyinaranluar lux penyinaran dalam cd m? kontras meja untuk menempatkan trial lens set, trial frame dan lensmeter kursi untuk pasien dan pemeriksa kartu kerja rekam medik kartu status refraksi bak pencuci tangan, handuk tissue peralatan peralatan pelayanan refraksi meliputi kartu ellen prototip yang dilengkapi dengan stigma deals kartu baca trial lens set dan trial frame red green test worth four dots test penggaris kaca pembesar coupe pen light lampu senter buku tes buta warna j . lensmeter retinoskop silinder silang peralatan pelayanan optis meliputi gunting cermin cc. seperangkat tang fitting seperangkat obeng center thickness thickness gauge caliper spherometer heather pemanas pembersih lensa kacamata peralatan pelayanan lensa kontak meliputi: keratometer (lensa uji coba), lensa kontak lunak uji coba, cc.lensa kontak, dan lemari untuk penyimpan lensa kontak dan cairan ii. papan nama nama optikal nomor izin optikal nama refraksionis optisien atau optometris penanggung jawab . nomor str . nomor sip. nama refraksionis optisien atau optometris . nomor str . nomor sip. apabila terdapat lebih dari (satu) refraksionis optisien atau optometrisembangan kualitas pegawai negeri sipil lingkungan kementerian kesehatan diperlukan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme berbasis kompetensi melalui izin belajar, bahwasudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanagawai negeri sipil, yang selanjutnya disebuzin belajar adalah pemberian izin oleh pejabat pembina kepegawaian kepada pns untuk melanjutkan pendidikan formal jenjang yang lebih tinggi, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasimpinan satuan kerja adalah pimpinan pada suatu organisasi eselon atau pimpinan unit pelaksana teknis lingkungan kementerian kesehatan. pimpinan unit utama adalah pimpinan pada sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan, lingkungan kementerian kesehatan. biro kepegawaian adalah satuan kerja yang menyelengarakan urusan kepegawaian lingkungan kementerian kesehatan. pemberian izin belajar dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kual cara pengajuan izin belajar pns yang akan mengajukan izin belajar harus mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian. pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada memberikan mandat kepada kepala biro kepegawaian untuk memberikan izin belajar. untuk memperoleh izin belajar sebagaimana dimaksud dalam pns harus memenuhi persyaratan: masa kerja paling sedikit (satu) tahun sejak pengangkatannya sebagai pns, setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam (satumaupundansatuan kerja masing masing dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: bukti registrasi online izin belajar, surat pernyataan izin belajar bermeterai rp6. (enam ribu rupiah), fotokopi keputusan pengangkatan pns, fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir, fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas (spot), fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, fotokopi penilaian prestasi kerja (satu) tahun terakhir, surat keterangan uraian tugas pokok dan fungsi pns yang bersangkutan dari pejabat pimpinan satuan kerja unit kerja, surat keterangan pembagian tugas, bagi pns yang bekerja shift, fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi ban pt) atau lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi lam pt), fotokopi surat keterangan diterima lulus dari institusi pendidikan, dan il. jadwal kuliah dari institusi pendidikan. permohonan izin belajarkelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf menggunakan contoh formulir dan formulir terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. setiap pns yang akan mengajukan izin belajar sebagaimana dimaksud pada harus mendaftar online secara mandiri melalui website biro kepegawaian. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat pada semester pertama perkuliahan. berdasarkan permohonan izin belajar dan dihampiri kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pimpinan satuan kerja membuat surat rekomendasi kepada:, atau kepala biro kepegawaian untuk satuan kerja lingkungan sekretariat jenderal. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada harus disertai kelengkapan administrasi dan dihampiri dengan lembar checklist kelengkapan berkas. berdasarkan surat rekomendasi kepada sekretaris unit utama sebagaimana dimaksud pada huruf unit utama membuat surat usulan kepada kepala biro kepegawaian. surat rekomendasiprogram pendidikan dan institusi pendidikan yang dipilih pns harus tellam hal pada suatu daerah belum terdapat program studi tertentu dengan akreditasi pns dapat memilih program studi dengan akreditasiselain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan program pendidikan yang diselenggarakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang pendidikan tinggi. bab iii kewajiban dan hak pns yang diberikan izin belajar wajib: melaksanakandikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf bagi peserta yang karena sifat pendidikannya harus meninggalkan sebagian tugas kedinasan atas izin tertulis dari pimpinan satuan kerja, atau bagi peserta yang berasal dari peserta tugas belajar dan belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah berakhirnya perpanjangan satu tahun atas izin tertulis dari pimpinan satuan kerja. pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku paling lama (satu) tahun.apabila peta jabatan dan formasi belum memungkinkan. bab pembinaan dan pengawasan pimpinan satuan kerja, kepala biro kepegawaian, dan pimpinan unit utama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini. kepala biro kepegawaian atas usul pimpinan satuan kerja dapat mencabut izin belajar bagi pns yang dikenai sanksi disiplin sedang atau berat. usul pimpinan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada harus melalui. bab ketentuan peralihan terhadap pns yang pada saat berlakunya peraturan menteri ini sedang dalam proses penerbitan izin belajar, tetap dilakukan proses penerbitan izin belajar sesuai denganpelaksanaan proses penerbitan izin belajar bagi pns lingkungan kementerian kesehatan wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri ini selambat lambatnykota, tanggal bulan tahun hal permohonan penerbitan surat rekomendasi izin belajar persetujuan mengikuti pendidikan) yang terhormat, kepala satker upt tempat dengan hormat, saya yang bertanda tangan bawah ini nama nip pangkat gol. ruang pendidikan terakhir jabatan unit kerja dengan ini bermaksud mengajukan permohonan rekomendasi persetujuan mengikuti pendidikan akademik luar jam dinas dengan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan serta menanggung sendiri biaya pendidikan pada perguruan tinggi strata program studi jurusan tahun akademik akreditasi demikian surat permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. hormat saya, nama nip formulir surat pernyataan izin belajar yang bertanda tangan bawah ini nama nip pangkat golongan ruang unit kerja menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat: tidak pernah melanggar kode etik pns tingkat sedang maupun berat: tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri sipil: pendidikan diselenggarakan luar jam kerja dan bukan kelas sabtu minggu: apabila dinas memerlukan harus bersedia untuk menangguhkan menunda pendidikan: segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan tidak ditanggung oleh kementerian kesehatan: setelah selesai mengikuti pendidikan akan melapor biro kepegawaian sekretariat jenderal kementerian kesehatan: tidak akan menuntut penyesuaian ijazah. demikian pernyataan ini saya buat dengan seota, tanggal bulan tahun mengetahui, yang membuat pernyataan, kepala upt satker materai rp. nama nama nip nip formulir kop instansi surat keterangan uraian tugas nama nip pangkat golongan jabatan satuan kerja dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari diberi tugas sebagai berikut no) uraian tugas demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya. kota, tanggal bulan tahun kepala .oo wo# mma nip formulir surat rekomendasi kota, tanggal bulan tahun nomor lampiran (satu) set hal rekomendasi izin belajar yang terhormat, sekretaris unit utama tempat bersama ini kami sampaikan rekomendasi izin belajar pegawai negeri sipil nama nip pangkat gol. ruang pendidikan terakhir jabatan unit kerja yang akan menempuh pendidikan dan pendidikan yang ditempuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, pada perguruan tinggi strata program studi jurusan tahun akademik akreditasi pada prinsipnya, kami memberikan rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat izin belajar yang bersangkutan. sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya rekomendasi ini dapat diproses lebih lanjut biro kepegawaian setjen kemenkes. demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan. atas perhatiannya diucapkan terima kasih. kepala satker upt, nama nipduduk dan keluarga berencana provinsi, kabupaten dagendalian penduduk dan keluarga berencanngendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan perangkat daerah tipeperencanaan, keuangan dan pelaporan,dan subbagian kepegawaian dan umum. bidang pengendalian penduduk dan advokasi dan kelompok jabatan fungsional, bidang keluarga berencana, dan kelompok jabatan fungsional, bidang pembangunan ketahanan keluarga, dan kelompok jabatan fungsional, utd pengendalian penduduk, terdiri dari utd pengendalian penduduk, wilayah utd pengendalian penduduk, wilayah ii, dan utd pengendalian penduduk, wilayah iii.laksanagendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada meliputi sub urusan pemerintahan: pengendalian penduduk, yang terdiri atas. keluarga berencana, yang terdiri ataskeluarga berencana keluarga sejahtera, yang terdiri atas sub urusan pemerintahgendalian penduduk, dan keluarga berencananyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, cc. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencanpelaporan dan keuangpelaporan, dan keuangan mempunyai fungsipelaporan, dan keuangan mempunyai perincian tugas menyusun rencana kerja subbagian perencanaan, pelaporan, dan keuangngendalian penduduk dan keluarga berencana, laporan triwulan kegiatan apbd lingkup dan keuangbagian kepegawaian dan umum mempunyai perincian tugas menyusun rencana serta program kerja subnyelenggarakan pencatatan barang dan inventarisasi barang milik daerah yang menjadi penguasaan dinas, menyelenggarakan administrasi dokumen dinas dan kearsipan, mengelola sarana dan prasarana kerja dinas, menyiapkan usulan bendaharawan barang dan inventaris barang, menyiapkan usulan pejabat panitia pengadaan barang jasa dan pejabatgendalian penduduk dan advokasi bidang pengendalian penduduk dan advongendalian penduduk dan advokasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pengendalian penduduk dan advokasi yang meliputi penyerangan kebijakan dan pemetaan perkiraan penduduk, pengolahan data dan pelaporan, dan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengendalian penduduk dan advokasi mempunyai fungsi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pengendalian penduduk dan advokasi, pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan pengendalian penduduk dan advokasi, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan bidang pengendalian penduduk dan advokasi,ndalian penduduk dan advokasi mempunyai perincian tugas, sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang pengendalian penduduk dan advokasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan tugas internal lingkup bidang pengendalian penduduk dan advokasi, merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan pengendalian penduduk dan advokasi, merumuskan kebijakan teknis tentang penyerangan kebijakan pengendalian penduduk, dan lingkungan daerah kabupaten, melakukan sosialisasi, fasilitasi, supervisi, advokasi, dan konsultasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan advokasipengendalian penduduk dan advokasi skala kabupaten, merumuskan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria spk pengendalian penduduk dan advokasi skala kabupaten, melaksanakan peningkatan kerja sama antara instansi, lembaga, mitra kerja dalam hal kebijakan dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pengolahan, pengelolaan data, pelaporan dan advokasi komunikasi informasi edukasi skala kabupaten, melaksanakan pengolahan data, informasi kependudukan dan keluarga berencana kabupateduduk dan advokasi terdiri dari kelompok sub substansi penyerangan kebijakan dan pemetaan perkiraan penduduk, kelompok sub substansi pengolahan data dan pelaporan,dan kelompok sub substansi advokasi komunikasi informasi dan edukasi. kelompok sub substansi penyerangan kebijakan dan pemetaan perkiraan penduduk, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan penyerangan kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan penduduk, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyerangan kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan perkiraan penduduk, menyusun petunjuk teknis penyerangan kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan perkiraan penduduk, melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja penyerangan kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan perkiraan penduduk. kelompok sub substansi pengolahan data dan pelapor, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan pengolahan data dan pelaporan, merumuskan bahan kebijakan teknis pengolahan data dan pelaporan, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan atau menyelenggarakan pengolahan data dan pelaporan, menyusun petunjuk teknis pengolahan data dan pelaporan, melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja dalam pengolahan data, dan pelaporaolahan data dan pelaporan. kelompok sub substansi advokasi komunikasi informasi dan eduka, cc. merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelenggaraan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi, menyiapkan sarana dan prasarana advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi, memanfaatkan data dan informasi advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan atau menyelenggarakan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi, menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi, melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja dalam advokasi dan komunikasi informasi dan edukaeluarga berencana mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan atas penyelenggaraan keluarga berencana yang meliputi pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan kb, dan bina kesehatan dan menggerakan institusi masyarakat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang keluarga berencana mempunyai fungsi perumusan kebijakan, program dan kegiatan keluarga berencana, pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan keluarga berencana, cc. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan bidang keluarga berencanluarga berencana mempunyai perincian tugas, sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang keluarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan kerja, mengkoordinasikan tugas internal lingkup bidang keluarga berencana merumuskan bahan kebijakan dan pembinaan teknis sebagai pedoman operasional penyelengaraan keluarga berencana, merumuskan kebijakan teknis dalam penetapan dan pengembangan jaringan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan kb, serta bina kesehatan dan menggerakan institusi masyarakat desa dalam pengendalian penduduk, keluarga berencana, klinik kb, jejaring pelayanan dan pelayanan rumah sakit pers), mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas bidang keluarga berencana, merumuskan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria spk) dalam keluarga berencana, menetapkan perkiraan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan klinik kb, jejaring pelayanan dan pelayanan rumah sakit pers), menetapk skala kabupaten, j dan il. merumuskan kebijakan teknis pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupatluarga berencana terdiri daridan menggerakan institusi masyarakat desa. kelompok sub substansi pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasep, melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggarafasilitasi, koordinasi dan atau penyelenggaraanfasilitasi, koordinasi dan penyelenggarafasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program kb, melaksanakan fasilitasi, koordinasi penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan, serta pengelolaan distribusi alofon jaminan pelayanan dan kesehatan reproduksi, operasional jaminan dan pelayanan kb,mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi, menetapkan perkiraan sasaran distribusi alofon skala kabupaten, j . penyerangan dan penetapan kriteria serta kelayakan distribusi alofon tempat pusat pelayanan skala kabupaten, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dukungan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk pelayanan pusat pelayanan kb, skala kabupaten, melaksanakan pemantauan persediaan dan distribusi alat, dan obat kontrasepsi, melaksanakan pengembangan materi dan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi,oo. melaksanakinformed choice dan informed consent dalam program kb, melaksanakan pencatatan dan pelaporan alofon secara berjenjang, menjamin kelayakan tempat penyimpanan alat dan ob. kelompok sub substansi jaminan pelayanan keluarga berencan, melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan kb, melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan dukungan pelayanan dan pasca pelayanan kb, melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pendayagunaan dan kerja sama jejaring terlatih pada pelatihan klinis kb, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan jaminan pelayanan kb, menyusun kebijakan teknis dalam penetapan dan pengembangan jaringan jaminan pelayanan kb, jejaring pelayanan dan pelayanan rumah sakit pers), menetapk skala kabupatenmenyusun kebijakan teknis dan bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal jaminan pelayanan jejaring skala kabupaten, memfasilitasi mengkoordinasikan dan atau menyelenggarakanpemantauan dan pengendalian tingkat drop out peserta kb, menyiapkan bahan bahan pembinaan, promosi dan konseling kesehatan reproduksi,dan iljaminan pelayanan keluarga berencana. kelompok sub substansi bina kesehatan dan menggerakan institusi masyarakat, melaksanakan fasilitas, koordinasi dan penyelenggaraan pengembangan materi pembinaan penyuluh kb, melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan pendayagunaan kerja sama jejaring dalam peningkatan kesehatan kb, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina kesehatan dan menggerakan institusi masyarakat desa dengan unit kerja lain, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengendalian tingkat drop out peserta som tokoh masyarakat, kerja sama dalam sosialisasi peningkatan kesehatan, som tokoh masyarakat kerja sama dalam dalam sosialisasi peningkatan kesehatan kb, melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan dukungan operasional peningkatan kesehatan kb, menyusun perkiraan dan penetapan sasaran peningkatan kesehatan kb, menyusun penyerangan dan penetapan kriteria serta peningkatan kesehatan kb, melaksanakan sosialisasi dan pembinaan peningkatan kesehatan skala kabupaten, melaksanakan pemantauan dan pengendalian drop out peserta kb, melaksanakan dukungan pasca pelayanan dan kesehatan reproduksi, oo. melaksanakan kemitraan peningkatan kesehatan skala kabupaten, melaksanakan pelayananinformed choice dan informed consent dalam program kb, pemanfaatan tenaga sdm pengelola, pendidik serta pemerintah dengan som dalam peningkatan kesehatan skala kabupaten, penyusunan pencatatan dan pelaporan secara berkala bina kesehatan melaksanakan pembinaan secara berkala seksi bina kesehatan jalur pemerintah dan swasta, menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan pelayanan dan pembinaan kesehatan ber kb, melaksanakan penanggulangan efek samping dan kegagalan pemakaian al. paragraf bidang pembangunan ketahanan keluarga bidang pembangunan ketahanangunan ketahanan keluarga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pembangunan ketahanan keluarga mempunyai fungsi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ketahanan keluarga, pengimplementasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ketahanan keluarga, cc. pemantauan, pelaporan, dan evaluasi implementasi kebijakan, program, dan kegiatan bidang pembangunan ketahanan keluargangunan ketahanan keluarga mempunyai perincian tugas, sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang pembangunan ketahanan keluarga, mengkoordinasikan tugas internal lingkup bidang pembangunan ketahanan keluargmbangunan ketahanan keluarga, perumusan kebijakan standar, prosedur, kriteria spk) dalam pengembangan pembangunan ketahanan keluarga, merumuskan kebijakan teknis penetapan sasaran pembangunan ketahanan keluarga, skala kabupaten, penyusunan kebijakan pengembangan penguatan kelembagaan ketahanan keluarga dan jejaring program kemitraan skala kabupaten, menyusun rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) bidang, penyusunan petunjuk teknis pembangunan ketahanan keluarga, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pembangunan ketahanangunan ketahanan keluarga, terdiri dari kelompok sub substansi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, kelompok sub substansi bina ketahanan remaja, dan kelompok sub substansi pemberdayaan ekonomi keluarg, cc. menyusun bahan kebijakan teknis program bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknik peningkatan pengetahuan, keterampilan, bagi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, skala kabupaten, penyusun norma, standar, prosedur dan kriteria spk) dalam bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, melaksanakan pendampingan bagi para bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, kader anggota kelompok skala kabupaten, melaksanakan upaya upaya peningkatan kualitas hidup bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia lingkungan keluarg balita, anak dan lansia. kelompok sub substansi bina ketahanan remajremaremaja, cc. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan bina ketahanan remaja, menyusun kebijakan teknis dan atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal kesehatan reproduksi remaja krr), pencegahan hiv aids, infeksi menular seksual ims dan bahaya nafa skala kabupaten, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (spk) dalam kesehatan reproduksi remaja, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan dukungan operasional krr, pencegahan hiv aids, ims dan napa skala kabupaten, menyusun perkiraan dan penetapan sasaran pelayanan krr, pencegahan hiv aids, ims dan napa skala kabupaten,napa, melaksanakan pelayanan krr termasuk pencegahan hiv aids, ims dan nap, balita, anak dan lansia, melaksanakan kemitraan jejaring kegiatan il. pemanfaatan tenaga sdm pengelola, pendidik sebaya, dan konselor sebayaremaja. kelompok sub substansi pemberdayaan ekonomi keluarg, cc. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga, menyusun norma, standar, prosedur, kriteria spk) dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga, melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan dukungan pelayanan pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten, menyusun kebijakan teknis pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten, melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten, melaksanakan model model kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga skala kabupaten, melaksanakanetapkan kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga, menetapkan syarat syarat pembentukan kelompok uppks, il. mengembangkan kualitas produk uppks dan penggunaan teknologi tepat guna pada kelompok uppks, melaksanakan pendampingan magang bagi para kader anggota kelompok uppks skala kabupaten, melaksanakandan oomberdayaan ekonomi keluarga. paragraf utd utd adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten purwakarta yang, utd sebagaimana dimaksud pada terdiri dari utd pengendalian penduduk wilayah meliputi, kecamatan purwakarta, kec. babakancikao, kec. bungursari, kec. campaka, kec. cibatu, kec. jatiluhur dan kec. sukamara: utd pengendalian penduduk wilayah meliputi, kec. plered, kec. larangan, kec. sukatani, kec. tegalsari dan kec. manis, dan utd pengendalian penduduk wilayah iii meliputi, kec. pasawahan, kec. pondoksalam, kec. wanayasa, kec. kiarapedes dan kec. bojong. susunan organisasi utd pengendalian penduduk wilayah dan iii sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kepala utd, subbagian tata usaha, dan jabatan fungsional. paragraf utd pengendalian penduduk wilayah dan iii setiap utd wilayah dipimpin oleh seorang kepala utd yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, kepala utd mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan utd dalam pelaksanaan tugas teknis dinas sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi utd, utd mempunyai tugas pemajuan dan sinkronisasi kebijakan pelayanan, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada utd memiliki fungsi: teknis pemajuan dan sinkronisasi pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, teknis pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, teknisteknis pendayagunaan tenaga penyuluh kb petugas lapangan kb, (pkb pkb), teknisteknisyusun dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan kepegawaian, san mengelola administrasi kepegawaikebutuhan pegawai dan tenaga teknis utd, mengkoordinir, mengendalikan, serta melaksanakan administrasi dokumen utd baik yang masuk maupun keluar dan kearsipan mengelola sarana dan prasarana kerja utd, melaksanakan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan pembinaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencanapemajuan dan sinkronisasi pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, melaksanakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduklaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh kb petugas lapangan kb, (pkb pkb)melaksanakan pemutakhiran, pengelolaan, dan penyediaan data makro kependudukan, dan keluarga sejahtera, melaksanakan koordinasi dengmelaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya. paragraf subbagian tata usaha utd, kepala subbagian tata usaha utd mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan utd, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepaltugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan kepala subbagian tata usaha utd mempunyai perincian tugas: menyusun rencana kerja subbagian tata usaha, b.menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran kegiatan operasional utd sesuai dengan rencana dan program kerja, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan secara berkala, mengkoordinir,administrasi kepegawaian lingkup utd, j . menyusun usulan kebutuhan pegawai dan tenaga teknis utd:.melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkupmpwii purwakarta, patna mustika nae diundangkan purwakarta wak pada tanggal desember ori cnp baris daerah ran permana beriverse bek 2oz|dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten purwakarta kepala ea, subbagian subbagian perencanaan, keuangan dan kepegawaian dan umum pelaporan kelompok jabatan bidang bidang bidang pembangunan fungsional pengendalian penduduk dan keluarga berencana ketahanan keluarga advokasi fungsional fungsional fungsional a1 unit pelaksana teknis daerah bupati purwakarta, unit pelaksana teknis daerah (utd) (utd) utd pengendalian penduduk wil. utd pengendalian penduduk wil. il: nan, utd pengendalian penduduk wil. iii. ipa jay ratna mustika akan, lampiran peraturan bupati purwakarta nomor pan tanggal pr. embeunit pelaksana teknis daerah (utd) utd pengendalian penduduk wilayah utd pengendalian penduduk wilayah il dan utd pengendalian penduduk wilayah ill. kepala utd struktural ess. va) maag kelompok jabatan kepala sub.bagian tata usaha fungsional utd struktural ess. vb) b. jabatan pelaksana: jabatan pelaksana, purwakarta 20x ia! e ratna mustika lp, akan |
ter "f3 bupati bogor peraturan bupati bogor nomor tahun tentang batas wilayah desa pagelaran, desa sukamakmur kecamatan ciomas, dan desa sukaresmi kecamatan tamansari bupati bogor, menimbang bahwa untuk menertibkan dan menata batas wilayah desa dalam rangka kepastian hukum wilayah administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa pagelaran, desa sukamakmur kecamatan ciomas, dan desa sukaresmi kecamatan tamansari, perlu menetapkan batas dan pe., sebagai berikut batas wilayah desa pagelaran kecamatan ciomas: sebelah barat desa sukamakmur kecamatan ciomas: sebelah timur desa ciomas dan desa parakan kecamatan ciomas: sebelah utara: desa caps kecamatan ciomas: dan sebelah selatan desa sukaresmi kecamatan tamansari. batas wilayah desa sukamakmur kecamatan ciomas sebelah barat: desa sukoharjo kecamatan ciomas: sebelah timur desa pagelaran kecamatan ciomas dan desa sukaresmi kecamatan tamansari: sebelah utara desa caps kecamatan ciomas: dan sebelah selatan desa sukaluyu dan desa sukaresmi kecamatan tamansari. batas. cc. batas wilayah desa sukaresmi kecamatan tamansari sebelah barat desa sukaluyu kecamatan tamansari dan desa sukamakmur kecamatan ciomas: sebelah timur desa pasireurih dan desa parakan kecamatan ciomas: sebelah utara desa pagelaran kecamatan ciomas: dan sebelah selatan desa sukaluyu kecamatan tamansari. peta batas wilayah deitik koordinat batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut titik koordinat batas wilayah antara desa pagelaran kecamatan ciomas dengan desa sukaresmi kecamatan tamansari dak batas antara letak patok koordinat ptn uuu uu vuv uuv uv uv uun uvu uv v vuv vuv vuv dxnpop sukaresmi rt. rw. kp. sukamaju pagelaran rt. rw. elev kp. lebak jaya sukaresmi rt. rw. pagelaran. kp. sukamaju kp. lebak jaya dota kp. sukamaju kp. lebak jaya aa, kp. sukamaju kp. lebak jaya met kp. sukamaju elev kp. lebak jaya kp. sukamaju kp. lebak jaya maa, kp. sukamaju elev kp. lebak jaya pradkodord kp. sukamaju kp. lebak jaya titik. titik koordinat batas wilayah antara desa pagelaran dengan desa sukamakmur kecamatan ciomas lo. |o. kp. sukamaju pagelaran rt. rw. elev kp. kunci sukamakmur rt. rw. kp. sukamaju pagelaran rt. rw. elev kp. caps pentas sukamakmur rt. rwditetapkan cibinong eda 2ppen| pada tanggal september ore bupati bogor, asisten pemerintahan kabar hukum tap kasula meta. utara effendi diundangkan cibinong pada tanggal september sekretaris daerah kabupaten bogor, per soedirman berita daerah kabupaten bogor tahun nomor . (jabatan |radar tanggal asisten.kcceoconea (rose pendek. toe lampiran peraturan bupati bogor nomor tahun tanggal september peta penetapan batas desa desa pagelaran kecamatan ciomas desa sukamakmur kecamatan ciomas desa sukaresmi kecamatan taman sari esa cindy et. ate mam, desa ciomas desa suram! ram, pola jan kau na: ( nn nye desa parakan la: kas desa sukaluyu iya keterangan . batas desa batas kecamatan desa pasir gurih maa neraka batas kabupaten tia aer con jabatan saraf tanggal an, sekda ara e paman mma m memoar ommmumanaa kabar kurun pari bogor kasual. (pasaran rar anica atan para jap asisten .ooooooovw: agus utara effendi |
peni bupati jembrana peraturan bupati jembrana nomor tahun tentang eliminasi malaria kabupaten jembrana dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jembranajembranaberdampak pada citra pariwisata, bahwa untuk mengatasi masalah penyakit malaria telah hasilkan komitmen global dalam world health assembly wha) ke tahun tentang eliminasi malaria bagi setiap negara, bahwa sesuai dengan keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk iv tentang eliminasi malarieliminasi malarieliminasi malaria kabupaten jembranberapa pihak. annual parasite incidence api) adalah angka kesakitan per, dan dinyatakan dalam yoo (permitgm)integrasi adalah keberadaan dua atau lebih sistem yang mempunyai tujuan dan sumber daya yang sama serta saling melengkapi dalam melakukan kegiatannya yang ada bersama sama dalam suatu waktu dan tempat. intensifikasi adalah upaya peningkatan output dengan memaksimalkan sumber daya yang telah ada. kasus impor adalah kasus yang berasal dari luar wilayah. kasus indigenous adalah kasus yang berasal dari penularan wilayah setempat. kasus induced adalah kasus yang penularannya melalui transfusi darah, atau melalui placenta ibunya, dan bukan penularan melalui vektor. kasus. kasus introduced adalah kasus penularan setempat generasi pertama yang berasal dari kasus impor. kejadian luar biasa klb)kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang berkerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagpos malaria desa posmaldes)reseptivitalis adalahsistem kewaspadaan dini skd)enaikan kasus malarikegiatan pengambilan sediaan darah orang orang yang menunjukyang infektif (siap menularkan). bab ii. bab tujuan dan sasaran tujuan eliminasi malaria kabupaten jembrana adalah untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat yang terbebas dari penularan malaria. sasaran eliminasi malaria kabupaten jembrana adalah terlaksananya eliminasi malaria seluruh wilayah desa kabupaten jembrana. bab iii kebijakan dan strategismkabupaten jembrana adalah melalui, menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarakat yang beresiko,malaria, menggalang, melakukan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan atau forum kemitraan lain yang sudah terbentuk: dan. bab iv. bab target, situasi yang dicapai dan indikator target dari eliminasi malaria kabupaten jembrana adalah sarana pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit mampu melakukan pemeriksaan parasit malaria (semua penderita klinis malaria diperiksa darahnya konfirmasi laboratorium). situasi yang akan dicapai antara lain api sudah dicapai penduduk beresiko dalam satuan wilayah minimal setara dengan kabupatean eliminasi kepada semua petugas kesehatan pemerintah dan swasta yang terlibat dalam eliminasi sudah dicapai dengan baik, dandalam eliminasi malaria yang tertuang dalam peraturan perundangan daerah. seluruh wilayah desa dinyatakan sebagai daerah tereliminasi malaria yaituokok pokok kegiatan yang dilakukan penemuan dan tata laksana penderita yang meliputi kegiatan,ah kementerian kesehatan republik indonesia (saat ini menggunakan artemisinin combination therapy), melakukan follow pengobatan penderita malaria falciparum pada hari dan setelah pengobatan, sedangkan penderita malaria vivax hari dan bulan setelah pengobatan, melakukan pemeriksaan ulang sediaan darah dan secara berkala menguji kemampuan mikroskopis dalam pemeriksaan sediaan darah, memantau. memantau efikasi obat malaria, dan melibatkan sepenuhnya peran praktek swasta dalam penemuan dan pengobatan penderita. pencegahan dan penanggulangan faktor resiko meliputi kegiatan: melakukan pengendalian vecrumah) untuk menurunkan tingkat penularan lokasi fokus baru dan sisa fokus lama yang masih aktif, bila perlu melakukan larvasida untuk manajemen lingkungan lokasi fokus yang reseptivitasnya tinggi (kepadatan vector tinggi dan adanya faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan), cc. memantau efikasi insektisida (termasuk kelambu berinsektisida) dan resistensi vector, dan d.dengan upayasecepatnya, segera melakukan penanggulangan bila terjadi klb, melakukan surveilans penderita dengan ketat, terutama bila sudah mulai jarang ditemukan penderita dengan penularan setempat, melakukan surveilans migrasi untuk mencegah masuknya kasus impor,malaria,, melakukan penyelidikan epidemiologiterhadap fokus malaria untuk menentukan asal, luas dan kual, mencatat. mencatat semua kasus positif dalam buku register secara nasional, melakukan pemeriksaan genotipe isolateparasite secara rutin,, dan il. memfungsikan tim monitoring eliminasi malaria pusat, provinsi dan kabupaten. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kie) meliputi upaya meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye eliminasi malaria,, melakukan, memfungsikan perda atau peraturan perundangan lainnya, antara lain,menghilangkan fokus aktif dan menghentikan penularan setempat, mobilisasi dana yang bersumber dari kabupaten, provinsi dan pusat maupun lembaga donor, dan melakukan pertemuan lintas batas antara provinsi dan diupayakan dengan, melaksanakan pelatihan refreshing tenaga mikroskopis puskesmas dan rumah sakit maupun unit pelayanan kesehatan swasta terutama daerah receive untuk menjaga kualitas pemeriksaan sediaan darah, dan melaksanakan pelatihan tenaga jmd untuk kegiatan acd wilayah yang masih memerlu2mberian dana talangan kepada koperasi kakaoproduktivitas usaha tani kakao sebagai komoditas unggulan daerah, perlu kerjasama antara petani selaku produsen kakao dengan koperasi kakao selaku lembaga ekonomi perdesaan yang memiliki kemampuan menampung dan pengolahan produksi kakao menjadi fermentasi dan peningkatan pemasaran produksi kakao jembrana, bahwa untuk meningkatkan kemampuan menampung dan mengolah kakao menjadi fermentasi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, maka perlu memberdayakan koperasi kakaokakao adalah lembaga koperasi yang beranggotakan petani kakao. bab maksud dan tujuan maksud pemberian dana talangan adalahkakao. bab iii besaran dan sumber dana besaran dana talangan yang diberikan kepada koperasi kakao disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati. dana talangan sebagaimana dimaksud dalam bersumber pada apbd. bab iv. bab tata cara pemberian dan pengembalian persyaratan koperasi kakao untuk memperoleh dana talangan adalah koperasi kakao berbadan hukum, memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota, b.sudah melaksanakan rapat anggota tahunan rat) pada tahun yang bersangkutan, menepati kantor dengan alamat yang jelas dan memiliki sarana prasarana kerja penunjang usaha, memiliki dan rank sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan, memiliki nomor rekening atas nama koperasi, memiliki jaminan agunan, tata cara pemberian dana talangan kepada koperasi kakao adalah sebagai berikut mengajukan permohonan bantuan dana talangan kepada bupati bupati, setelah mendapatkan persetujuan bupati selanjutnya dibuatkan keputusan bupati tentang penetapan koperasi sebagai penerima dana talangandinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengembalian dana talangan. koperasi kakaosdm) dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, bahwa dengan memperhatikan peranan kesehatan diatas, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada pelayanan kesehatan bagi perlu untuk segera ditindaklanjuti pelaksanaan kegiatan dimaksud:bupati kutai kartanegarauntuk pelayanan tambahan suplemen) yang lain, peserta membayar terlebih dahulu dan diajukan sebagai klaim perorangan pihak penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagian keenam gawat darurat emergency) gawat darurat emergency) adalah serangan penyakit atau cidera yang bila tidak segera ditolong oleh dokter dengan tindakan dan peralatan medis tepat dapat mengancam jiwa orang tersebut,kerumah sakit lain dengan membayar terlebih dahulu baru mengajukan klaim perorangan penyelenggara, pelayanan gawat darurat dilaksanakan oleh dokter jaga dirumah sakit meliputi pemeriksaan dan pengobatan, tindakan medis, pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium, radiologi dan elektromedik) dilakukan atas indikasi medis (bukan atas permintaan peserta), pemberian obat sesuai kebutuhan medis, pemberian surat rujukan rumah sakit lain yang ditunjuk penyelenggara dilakukan atas indikasi medis: kasus kasus yang dapat dikategorikan sebagai gawat darurat emergency), antara lain kedaruratan sistem pernapasan mimisan, sumbatan jalan napas: batuk darah hebat: status asmatikuts, cidera dada trauma thorax), keluhan lain sesak napas, asma, batuk darah, ada benda asing, kedaruratan sistem jantung dan pembuluh darah shock, dengue shock syndrome, payah jantung akut: krisis hipertensi, infark jantung akut: cidera vaskuler edema, nyeri yang bertambah), keluhan lain nyeri dada, pusing kepala hebat, vertigo, migrant, panas tinggi: kedaruratan sistem syaraf pusat koma, kejang kejang, gangguan peredaran darah (stroke), cidera trauma sistem syaraf pusat, keluhan lain cidera kepala, leher, tulang belakang, kedaruratan sistem saluran cerna muntah darah dan berak darah selena: kedaruratan sistem saluran kemih payah gagal ginjal akut: retensi urine: cidera saluran kemih, komik renal, writer: keluhan lain nyeri perut, sakit pinggang hebat, tidak bisa kencing, bengkak seluruh tubuh, kencing darah: kedaruratan sistem muskuloskeletal patah tulang, cidera anggota badan ekstremitas): cidera sendi dislokasi: cidera tulang belakang, sindroma kompartemen, kedaruratan mata glukosa akut, ulkus come: keluhan lain nyeri mata, kelopak mata sulit membuka, luka mata, penglihatan gelap mendadak, kedaruratan obstetri dan ginekologi keguguran abortus): pendarahan sebelum melahirkan, pendarahan sesudah melahirkan, kehamilan ektopik: keracunan kehamilan eklampsia), torsi, disiksa: cidera kehamilan: keluhan lain kejang, nyeri kepala hebat pada kehamilan tua, nyeri perut hebat pada saat hamil: kedaruratan bayi baru lahir asfiksia neonatorum: sindrom gangguan pernapasan: kuning terus), kejang, kelainan darurat: trauma lahir, kedaruratan akibat agent lain luka bakar, shock listrik, trauma dingin panas, tenggelam: kedaruratan keracunan, alergi keracunan: gigitan dan sengatan, lain lain melahirkan: panas derajat celcius, pendarahan oleh sebab apapun,: menerima daftar nama peserta, menetapkan klinik peserta serta dokter umum dan spesialis untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta:,nya yang sama fungsinya sesuai paket pelayanan kesehatan yang ditetapkan,: melakukan pembinaan kepada klinik kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta:: meminta informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada peserta, memberikan masukan guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan,, memberikan daftar nama peserta, termasuk perubahan dan atau perrs, mendistribusikan kartu peserta dan atau identitas lain yang sama fungsinya kepada peserta,,, bab waktu pelaksanaan waktu pelaksanaan penyelenggaraan program jaminan kesehatan dilaksanakan selama (dua belas) bulan (satu) tahun berjalan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegara dan pihak penyelenggara penyedia jasa jaminan kesehatan pns dan penerima pensiunan pns beserta keluarga bab pengawasan pengawasan terhadap penyelenggaraan program jaminan kesehatan dilakukan oleh badan pengawas atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan penerimadinyatakan tidak berlaku lagor mpm haryanto bagaroel mag sekitar daerah) aesmuse yunaissos tmt pemeranan umumertukam paseramua sama repstabasantutm tasboteaog kasual perundang undangan pemberian kompensasi atas pelaporan peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian peraturan pemerintah republik indonesiagawai negeri sipil,, penerima pensiun pns adalah pegawai negeri sipil adalah perkumpulan atau badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan bekerjasama dengan pemerintah daerah, peserta adalah pegawai negeri sipil dan penerima pensiunan pegawai negeri sipil beserta keluarga suami isteri serta orang anak yang sah) yang ditanggung oleh pemerintah kabupaten kutai kartanegara sertakan dalam program jaminan kesehatan, program jaminan kesehatan adalah program yang disedikesehatan yang akan diperoleh peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku:anerumah sakit swasta, persalinan adalah lahirnya anak pertama dan kedua dengan pertimbangan jumlah anak hidup dalam keadaan hidup atau meninggal cukup bulan atau hampir cukup bulan, baik secara spontan maupun penyulut yang memerlukan tindakan dan diakhiri dengan persalinan pervaginam atau prabdominan, baik melalui sistem rujukan maupun dalam keadaan daruratmaupun rawat inap,egawai negeri sipil dan penerima pensiunan pegawai negeri sipil beserta keluarga dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya,an pns beserta keluarga: bab iii kepersertaan peserta adalah pegawai negeri sipil dan, jaminan kesehatan pegawai negeri sipil dan penerima pensiunan berserta keluarga:,diseluruh indonesia dan rumah sakit eksekutif luar indonesia: kartu tipe adalah kartu identitas peserta yang diberikan kepada asisten il, iii dan iv, pejabat eselon ii, dan dilingkungan pemerintah kabupaten kutai kartanegara beserta keluarga, berlaku digawai negeri sipil non eselon gol il, dan beserta keluarga, berlaku diseluruh indonesia rumah sakit eksekutifan beserta keluarga pegawai negeri sipil, berlaku diseluruh indonesia, untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: pada kartu peserta didalamnya tercantum nomor urut peserta, kode badan usaha, nama, tempat dan tanggal lahir, tipe kartu, status peserta pns pensiunan), instansi peserta, masa berlaku (sesuai kontrak),an akan menerbitkan identitas lainnya yang fungsi dan kegunaannya sama, jumlah peserta sewaktu waktu dapat berubah dan perubahan tersebut disampaikan kepada pihak penyelenggara, apabila terjadi perubahan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada baik karena pengurang pegawai negeri sipil maupun penambahan pns, maka menjadi tanggungan penyelenggara, dan berlaku mulai perjanjian kontrak kerja tandatangani: dalam hal terjadi perubahanpeserta terjadi karena yang bersangkutan tidak lagi menjadi tanggungan atau karena meninggal dunia, maka kartu identitas perserta harus kembalikan kepada pihak penyelenggara atau memberikan secara tertulis, dan apabila kartu peserta tidak dikembalikan atau dilaporkan maka tagihan premi akan terus dibebankan, ketentuan perubahan juga berlaku kepada peserta eselon eselon: bab jenis pelayanan dan pemberian, rawat inap: kehamilan, persalinan dan nifas, pelayanan obat, dokter, pelayanan medis: pelayanan tambahan suplemen, dan pelayanan khusus,melahirkan anak ketiga (ibu yang tertanggung), ibu menyusui dan anak, serta imunisasi hepatitis dan imunisasi lanjutan anak (pelayanan preventif), pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum, spesialis atau dokter gigi sesuai indikasi: pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai indikasi medias, tindakan medis kecil dan besar sesuai indikasi, pelayanan kesehatan keluarga berencana dan usaha penyembuhan efek samping alat kontrasepsi: pemberian obat sesuai indikasi medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku: pemberian rujukan sesuai indikasi medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelayanan rawat inap, meliputi rawat inap minimal (satu) hari rumah sakit yang telah tunjuk sesuai kelas perawatan yang tercantum didalam kartu peserta, perawatan intensif icu iccu nica p icu) sesuai indikasi medis: pelayanan pembedahanis dan terapi, serta rehabilitasi medias: obat obatan sesuai indikasi medis: penyewaan alat bantu selama rumah sakit: pelayanan kehamilan, persalinan dan nifas meliputi dilakukan dirumah sakit atau klinik kesehatan yang ditunjuk,: pemeriksaan oleh dokter spesialis: persalinan yang dijamin adalah persalinan anak pertama dan kedua yang masih hidup, baik untuk persalinan normal maupun persalinan abnormal caesar) sedangkan untuk anak ketiga tidak dijamin, ibu yang melahirkan mendapat jaminan, untuk kasus keguguran juga mendapatkan jaminan sesuai benefit dan kelas perawatan,kepada penyelenggara sesuai ketentuan yang berlaku:sesuai indikasi medis: dokter yang ditunjuk adalah dokter rekanan keluarga), pelayanan medis dapat dilakukan klinik kesehatan atau langsung rumah sakit yang ditunjuk: pelayanan diluar rumah sakit yang ditunjuk dapat diajukan sebagai klaim perorangan sebesar kepada pihak penyelenggara, sesuai ketentuan yang berlaku,, iol (intra okular lens) khusus pns beserta keluarga: implant lain (pen, screw) khusus pns beserta keluarga:, sekretaris daerah sebanyak (empat) kali dalam (satu) tahun: pelayanan khusus, meliputi pelayanan kasus jantung, talium scan, tindakan bedah jantung: kaderisasi jantung: dilatasi jantung: pacu jantung: pelayanan operasi paru paru, pelayanan kasus ginjal, transparansi ginjal:,, jenis pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung atau dijamin oleh penyelenggara, meliputi: diluar imunisasi dasar untuk anak dibawah usia (satu) tahun, pemeriksaan hiv dalam darah dan pengobatan aids:: pelayanan yang bertujuan kosmetik (operasi bedah plastik): calling gigi dan orthodontik: lensa kontak (contact lens), cacat bawaan sejak lahir termasuk, kelainan darah (talasemia, hemofilia), khitan sunat tanpa indikasi medis, ketergantungan obat (morfin narkotika): usaha bunuh diri: kecelakaan lalu lintas: alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset), kantung batu, kantung air hangat, penyakit ikut serta dalam olah raga yang mengandung bahaya, oo. mental disorder (schizophrenia), psikosis (sakit jiwa): pelayanan kesehatan yang bukan pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh penyelenggara, tidak mengikuti prosedur ketentuan yang berlaku,: setiap kali berkunjung dokter keluarga peserta memperlihatkan kartu tipe dan peserta akan memperoleh : surat rujukan berlaku (satu) bulan untuk satu kasus penyakit dan apabila selesai perawatan, peserta tersebut akan dikembalikan klinik kesehatan dengan surat rujukan balik, apabila peserta mendapatkan, dalam kasus khusus, misalnya penyakit jantung akut, diijihak penyelenggara dan sah dijadikan sebagai jaminan, pemeriksaan,,: hak kelas perawatan sesuai yang tercantum didalam kartu penyelenggara jaminan kesehatandi, cc. apabila perawat di: bagian ketiga persalinan prosedur persalinan adalah tidak memerlukan surat rujukan: prosedur dan pelayanan selanjutnya seperti kasus rawat inap (untuk perawatan ibu dan anak), persalinan yang dilayani diluar rumah sakit yang ditunjuk yang bersifat khusus albumin dan intralipid icu ccu, diperlukan protokol terapi dari dokter yang merawat dari pihak penyelenggara yang berwenang rumah sakit, kemudian obat diambil pada apotik yang ditunjuk,: bagian kelima pelayanan tambahan prosedur pelayanan tambahan adalah untuk pelayanan kaca, peserta mendapat, resep kacamata diambil dari apotik yang bekerjasama dengan penyelenggara dan sudah diperhitungkan biaya kacamata yang menjadi hak pesertaibuibuhiburan. babibesar rp. ., (lima puluh ribu) per masa pajak. pengenaan denda keterlambatan akan menggunakan surat setoran sts. bentuk surat setoran sts akan ditentukan kemudian oleh dinas pendapatan daerah. bagian keduayang dimaksud untuk disetor kas daerah atau bank yang ditunjuk menggunakan ssd. berita acara sebagaimana dimaksud iniini jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian adalah hari berikutnya. bab viiipembangunan daerah sts ssd sts bentuk ssd dan std akan ditetapkan kemudian oleh didendaukuan dan pemeriksaan bagian kesatuinas pendapatan. bab keberatan dan banding bagian kesatu keberatan wajib pajak dapat mengajukan keberatan yang berbentuk tertulis yang ditunjukan kepada bupati dalam hal ini kepala didenda atau pejabat yang ditunjuk, atasyaitu, didendakutai kartanegara nomor tahun tentang pajak daerahoo terma twamonngroa. meremas besar dea awas aereeama maan asamasins jemeemaa ramosa tewwoemsuowenowbesar tinggisedang dan kecil rend: pertunjukan kesenian daerah, pameran dan sejenisnya: cc. pagelaran musik tari busana diskotik disco bar, karaoke, cub, club malam dan sejenisnya: permainan billiards: permainan bowling, permainan golf, kontes kecantikan bina raga: permainan keterampilan ketangkasan, panti pijat: pertunjukan sirkus, akrobat dan sejenisnya, pertandingan olahraga, m.pacuan kuda mandi uap spa, pusat kebugaran fitnes center,dan balap kendaraan bermotor. penyelenggaraan hiburan sebagaimana maksud pada dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang pertunjukan film dan sejenisnya ditetapkan sebesar (delapan belas keseratus) dari harga tanda masuk, pertunjukan kesenian daerah, pameran dan sejenisnya sebesar (sepuluh keseratus) dari harga tanda masuk cc. pagelaran musik dan sejenisnya adalah (lima belas keseratus) dari harga tanda masuk: penyelenggaraan diskotik bar, karaoke, pub, club malam dan sejenisnya adalah (tiga puluh lima keseratus) dari jumlah yang dibayar oleh konsumen: permainan billiards dan sejenisnya adalah sebesar (lima belas keseratus) dari pendapatan kotor, permainan bowling adalah sebesar (lima belas keseratus) dari pendapatan kotor, permainan golf dipungut pajak setiap pemain dan atau per orang adalah sebesar 20x (dua puluh keseratus) dari green fee, bugy fee dan member fee dan untuk driving range dipungut sebesar (dua puluh keseratus) dari setiap pembayaran yang dilakukan: tarif pajak untuk kontes kecantikan, bina raga ditetapkan sebesar (lima belas keseratus), tarif pajak untuk permainan keterampilan ketangkasan adalah permainan keterampilan ketangkasan golongan ditetapkan sebesar (tiga puluh keseratus): permainan keterampilan ketangkasan golongan ditetapkan sebesar (dua puluh keseratus), panti pijat dan sejenisnya adalah sebesar (dua puluh keseratus): pertunjukan sirkus, akrobat dan sejenisnya ditetapkan sebesar (lima belas keseratus), pertandingan olahraga ditetapkan sebesar (sepuluh keseratus): m.tarif pajak pacuan kuda ditetapkan sebesar (sepuluh keseratus): tarif pajak mandi uap spa sebesar (tiga puluh lima keseratus): tarif pajak untuk pusat kebugaran fitnes center adalah sebesar (lima belas keseratus), o.tarif pajak untuk pertunjukan balap kendaraan bermotor ditetapkanarifab wilayah pemungutan pajak hiburan yang terutang dipungut wilayah daerah kabupaten kutai kartanegara tempat hiburan diselenggarakan. bab pendaftaran dan pendataan wajib pajak setiap wajib pajak hiburan wajib mendaftarkan usahanya didenda dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari sebelum dimulai jawab penerima kuasa foto copy surat keterangan domisili tempat usaha.pertunjukan hiburan yang sifatnya insidental yang menggunakan karcis wajib untuk memporporasi karcis yang digunakan dan dikenakan uang jaminan sebesar (lima puluh keseratus) dari nilai karcis yang diporporasi, maklumatpenetapan dan pembayaran pajak bagian kesatu penetapan, skpd, skpd. bentuk skpd akan ditetapkan kemudian oleh dinas pendapatan daerah. bagian kedua pembayaran pembayaran pajak hibu stspembangunan daerahb vii tata cara pelaporan bagian pertamailampirkan dengan ssd sts yang sudah cap oleh kas daerah atau bank pembangunan daerah yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal bulan berikutnya. keterlambatan penyampaian speed akan dikenakan denda administrasi |
peraturan bupati kutai timur nomor tahun tentang sistem remunerasi rumah sakit umum daerah sangat kabupaten kutai timurerlukan adanya pengaturan mengenai sistem romanisasi, bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit umum daerah sangat memerlukan sumber daya manusia yang professional, berkualitas dan berkomitmen sehinggamaka perlu mengatur sistem romanisasi rumah sakit umum daerah sangat kabupaten kutai timur, dengan2 tentang pedom. menetapkan memutuskan: sistem remunerasibupati adalah kepala daerah kabupaten kutai timur. rumah sakit yang selanjutnya disebut rsud adalah rumah sakit umum daerah sangat kabupaten kutai timur milik pemerintah kabupaten kutai timur yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. direktur adalah direktur pada rumah sakit umum daerah kutai timur kabupaten kutai timur. wakil direktur adalah wakil direktur pada rumah sakit umum daerah sangat. dewan pengawas rumah sakit adalah dewan pengantar pada rumah sakit umum daerah sangat. dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis,karyawan rsud tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis rsud sangat. residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis dan spesialis ii. pegawai adalah pegawai rsud sangat yang berstatus pegawai pns dan non pns. sistem . sistem remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang dapat berupa gaji pegawai, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan atau pensiun yang diberlakukan dilingkungan rsud sangaarif adalah imbalan atas barangemilik rumah sakit adalah bupati kabupaten kutai timurdengan menempati tempat tidur picu nica icu ruangans adalah suatu tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan. babi . bab azas dan tujuan bagian kesatu azas azas remunerasi rumah sakit adalah: 'unit individu yang berhasilmenjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkansemakin besar imbalan yang akan diterima,jawab bersama, sehingga apapun yang dihasilkan oleh suatu instalasi unit individu dapat dirasakan oleh instalasi unit individu lainnya, sehingga dengan kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi unit individu: dan keterbukaan (pay fairness) prinsip keterbukaan inidan cara perhitungannya bersifat terbuka. bab iii . bab iii hak dan kewajibanumah sakit rencana bisnis anggaran rba)yang menga atau strategic action plan yang dilengkapi dengan akuntabilitas. setiap pegawai rumah sakit berhak mendapatkan remunerasi. bab bagian kesatu . nica, picu, icu, iccu, instalasi bedah sentral instalasi farmasi: instalasi radiologi: instalasi laboratorium patologi klinik, instalasi rehabilitasi medis: instalasi haemodialisa: ambulance, medical check up: instalasi diagnostik, one day care one day surgery, klinik executive: wing executive, pengolahan limbah, dan pemasaran jenasah. bagian kedua kelompok pusat pembiayaan atau cost center adalah: direktur, wakil direktur pelayanan: wakil direktur umum dan keuangan, bidang pelayanan medis, bidang keperawatan, bidang administrasi: bidang keuangan: bidang hukum dan pemasaran, dan bidang mutu dan akreditasi. . sumber pembiayaan dan remunerasi insentif pegawai rumah sakit blue bersumber pada komponen jasa pelayanan atau keuntungan usaha usaha lain serta biaya operasional rumah sakit. merit bonus bersumber dari keuntungan rumah sakitan undangan yang berlaku. gaji seluruh pegawaippk blu sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. besar gaji sesuai dengan kepatuhan dan kemampuan keuangan rumah sakit yang berdasarkanhonor dewan pengawas yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, besarnya ditentukan berdasarkan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor tahun sistem penggajian penetapan gaji pemimpin blue, mempertimbangkan faktor faktor yang berdasarkan: gaji pokok maksimal kali gaji pokok pegawai negeri sipil tertinggi: ukuran .: dan sumber remunerasi berasal dari pemerintah daerah dan rumah sakit.jasa rumah sakit) dan jasa pelayanan, sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut: gawat darurat . jasa pelayanan jasa pelaksana instalasi uraian sarana total 2dokter instalasi adm. operator unit rawat pemeriksaan jalan dokter tindakan dokter toy pemeriksaan diagnostik rawat visite tindakan inap dokter spesialis) visite tindakan dokter umum) (jasper dokter spesialis) case manager dokter jasper ruangan dokter spesialis) visite perawat) (jasper dokter spesialis) instalasi penunjang bila tarif belum terbagi atas jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan, maka perbandingan jasanya adalah y6o jasa sarana prasarana jasa pelayanan). instalasi bedah sentral. jasa . gawat pemeriksaan find toy darurat akan perawat pemeriksaan find 100y0 akan dokter dilakukan oleh perawat dokter tidak pos remunerasi ditempat jasa pelayanan jasa pelaksana instalasi urban sarana| total dokter rena adm operator unit radiologi jasa 100y6 40y0 10y6 pemeriksaan laboratorium jasa pemeriksaan cc. rehabilitasi jasa medik pemeriksaan fisioterapi gizi jasa pemeriksaan patologi jasa anatomi pemeriksaan f(. farmasi jasa pemeriksaan omzet penjualan forensik jasa pemeriksaan hemodialisa jasa pemeriksaan ambulance jasa perawat supir mobil jenazah pemeriksaan 40y0 jasa pelayanan jasa ktr. sp. instalasi uraian ktr. ktr. prot. prot. total operator anestesi bedah anestesi kar bedah tanpa sentral pendamping bedah dengan 60y6 y0" sentral pendamping jasa dokter spesialis pendamping adalah dari jasa operator proporsi jasa yang bersumber dari paket jamkesmas sesuai dengan perhitungan proporsi jasa pelayanan yang dikonversikan dalam jasa jamkesmas yaitu maksimal 44x dari paket pelayanan. remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai blue dapat dihitung berdasarkan indicator penilaian: pengalaman dan masa kerja (basic index): keterampilan, ilmu pengetahuan,kepala daerah sebagai dimaksud dalam atau tunjangan pegawai rumah sakit yang memegang jabatan struktural dan fungsional berhak mendapatkan tunjangan . uraian jasa sarana jasa pelayanan paket pelayanan jamkesmas tunjangan sesuai dengan tunjangan dari pemerintah daerah kutai timur. tunjangan perbaikan penghasilan sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah kutai timur yang sumber dananya berasal dari pemerintah daerah. tunjangan struktural berasal dari pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. tunjangan fungsional diberikan kepada ketua komite medik, ketua komite keperawatan, ketua panitia dilingkungan komite medik, kepala instalasi, kepala ruangan dan spi yang sumber dananya dari operasional rumah sakit. komponen jasa pelayanan dalam tarif (s5) jasa pelayanan yang tercantum dalamya. jasa pelayanan terdiri dari jasa dokter, jasa keperawatan tenaga setara seperti asisten apoteker, radiographer, dan jasa administratif yang tercantum dalam tarif rs, disebut insentif setelah diatur distribusinya dalam sistem remunerasi. jasa dokter adalah pendapatan individu yang .distribusi insentifdiserahkan pos remunerasi besar: pos remunerasi besar distribusikan dengan rincian sebagai berikut: pos remunerasi sebesar insentif langsung direksi insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan indexing, yang bersumbernya berasal dari pos remunerasi: direksi hanya mendapat insentif langsung dan tidak mendapatkan insentif tidak langsung. . distribusi insentif direksi insentif langsung direksi dari total jasa pelayanan rumah sakit, distribusi insentif direktur, (dua) kali insentif pejabat eselon iii (rsud sangat masih kelas tipe c). jika rsud sangat sudah menjadi rumah sakit tipe maka distribusi insentif direktur utama, (dua) kali insentif direktur (direktur pelayanan dan direktur umum dan keuangan). pengelompokan yang berhak mendapatkan insentif. kelompok keperawatan terdiri dari perawat perawat dirawat jalan, rawat inap, igd, icu, iccu, picu nica, hemodialisa dan diagnostic. kelompok farmasi. kelompok fisioterapi. kelompok laboratorium patologi anatomi. kelompok radiologi yang terdiri dari para radiografi. kelompok administrasi yang terdiri dari seluruh tenaga struktural dan administrasi, security, rekam medis, prs, instalasi gizi, sopir, pemasaran dan css kecuali direksi. . distribusi insentif langsung non eksekutif jika pelayanan rumah sakit pemerintah menganut pelayanan eksekutif dan non eksekutif maka diberlakukan seperti dibawah ini: insentif pelayanan non eksekutifnon eksekutif, berhak mendapatkan insentif langsung dari jasa pelayanan yang dihasilkan kecuali (forensik sebesar y6), sisanya masuk kedalam pos remunerasi rumah sakit dengan pembagian menurut pola indexing. dokter berhak mendapat insentif langsung dengannon dokter berhak mendapat insentif langsung kelompok sebesar dari proporsi jasa pelayanan, termasuk dalamnya tenaga fungsional lain yang terlibat atau berkontribusi langsung dalam unit kerja yang bersangkutan dengan distribusi berdasarkan indexing yang telah ditetapkan dalam sistem remunerasi., dibedakan dari pasien non .sangat dan meminta pelayanan melalui jalur pelayanan eksekutif, dengan ketentuannya sebagai berikut:sebesar dari jasa tindakan keperawatan sama seperti insentif langsung pelayanan non eksekutif: insentif langsung pelayanan administrasi bersifat kelompok sebesar yang pembagiannya berdasarkan indexing, pom a,b,c,d dari tetap terlebih dahulu menggunakan proporsi besar dari jasa masing masing kelompok yakni dokter kelompok perawat dan kelompok tenaga administrasi sebesar sesuai yang tertera dari insentif tidak langsung dari pelayanan dokter rawat jalan dan rawat inap didistribusikan sebagai berikut: dimasukkan pos remunerasi sebesar dan direksi sebesar insentif . insentif pelayanan bedah eksekutif adalah sebagai berikut: dokter bedah berhak mendapatkan insentif langsung pada pelayanan bedah eksekutif adalah dari proporsi jasa pelayanan dokter bedah: insentif dokter anestesi langsung pada pelayanan bawah eksekutif adalah dari proporsi jasa pelayanan, insentif langsung khusus untuk para dokter bersifat individual (by name) sedangkan pelayanan kelompok yang terdiri dari kelompok perawat, farmasi, patologi klinik, radiologi, rehabilitasi medik mendapat insentif langsung sebesar yang pembagiannya berdasarkan index masing masing yang bersangkutan, dan poin a,b,c, yang tersebut diatas tetap terlebih dahulu menggunakan proporsi besar jasa dari masing masing kelompok yakni operator dokter, dokter anestesi kelompok perawat o, perawat anestesi sesuai yang tertera pada insentif tidak langsung sumber dana dalamsung .bersangkutan adalah dikali jumlah nilai indexing performance karyawan yang bersangkutan. penjelasan. yang berwenang membayarkan insentif adalah direktur keuangan rumah sakitinsentif . insentif langsung hanya berlaku kepada karyawan yang menghasilkan jasa pelayanan: basic index ataukaryawan honor tk2d rumah sakit gaji pokoknya terendah pns sesuai dengan pendidikannya,. pendidikan indeks smp sma smu sederajat s1, dokter umum doktergigi apoteker ners s2 dokter spesialis s3 sub spesialis konsumen cc: seorang sarjana keperawatan bekerja sebagai kepala tata usah maka sarjananya tidak berlaku, kursus pelatihan bersertifikat (minimal jam) sesuai dengan posisi kerja karyawan,yang bersangkutan bekerja sesuai dengan pratap dan proper sop). resiko grade dengan nilai index adalah kemungkinan terjadi resiko kerja bersifat kimiawi apabila karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai dengan pratap dan proper (sop). terdiri dari laboratoriumkaryawan yang bersangkutan bekerja sesuai prostat dan proper (sop). resiko grade dengan nilai index kemungkinan terjadi resiko kerja ang bersifat infeksius walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai prostat. masing masing bagian mempunyai pengelompokkan daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan grafena, emergency index adalah nilai harga untuk tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah emergency yang .tuagizi, londonsentral icu, iccu, nica, picu igd kelompok jabataetua panitia kepala instalasi, kepala bagian, kepala bidang, kepala departemen, kepala smfnilai index kinerja adalah (dua) kali basic index.: basic index rate kualifikasi index rate3 risk index rate emergencykaryawan dijumlahkan menjadi total score rs. format indexing kualifikasi . ketua komite medik, ketua komite keperawatan, ketua spi objek index score basic index setiap gaji pokok pns bernilai index tenaga non pns disesuaikan dengan gaji pokok pns rating .3 subspesialis konsultan risk index grade grade grade grade emergency index grade grade grade grade positioasih, ketua panitia kepala instalasi, kepala bagian, kepala bidang, kepala departemen, kepala smf ketua komite medik, ketua komite keperawatan, ketua spi performance index pejabat berdasarkan capaian indicator, standard target dalam bisnis plan atau sap tenaga teknis berdasarkan penilaian kinerja sesuai sistem manajemen kinerja basic index total score individumerit, bonus, tunjanganditentukan oleh direktur rumah sakit. reward dapat diberikan kepada pegawai berprestasi. tunjangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dilingkungan rumah sakit atau pemerintah setempat. tunjangan jabatan tenaga fungsional seperti komite medik, kepala instalasi, koordinator, spi, kepala ruangan diatur sendiri. . lain lain keuntungan usaha lain 50x masuk kedalam pos remunerasi. keuntungan obat sekitar dari hpp, dimana dari omset penjualan untuk jasa pelayanan petugas apotik rumah sakit. dari keuntungan obat untuk pendapatan rs. untuk menggantikan obat yang rusak, 40f6 dari keuntungan obat untuk kesejahteraan pegawai rumah sakit dengan distribusi pos remunerasi sebesar masuk pos remunerasi, untuk direksi 5y6kan tugas dinas luar oleh rumah sakit tetap diperhitungkan insentifnya. sanksi pegawai yang membolos selama (dua) hari kerja dalam satu bulan, insentif tidak langsung dipotong y0. pegawai yang meninggalkan rapat, pelatihan, bimbingan tanpa alasan yang jelas, insentif tidak langsung dipotong y6. pegawai yang terlambat datang rumah sakit (tiga) kali dalam (satu) bulan, insentif tidak langsung dipotong pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan, insentif tidak langsung dipotong pegawai yang izin (tiga) kali berturut turut selama satu bulan insentif tidak langsung dipotong pegawai yang meninggalkan rumah sakit sebelum jam kerja berakhir, insentif tidak langsung dipotong pegawai . pegawai yang mengambil cuti tahunan, cuti besar atau cuti bersalin selama (tiga) bulan secara otomatis tidak mendapat insentif selama waktu cuti. jika pegawai terbukti mencuri, insentif langsung maupun tidak langsungpotong pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, insentif potong y6. pegawai yang berkelahi, insentif langsung dan tidak langsung dipotong pegawai yang selingkuh dalam lingkungan rumah sakit, insentif langsung dan tidak langsung keduanya dipotong pegawai yang terbukti provokator, insentif langsung dipotong bab ketentuan peralihan sistem ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan pemilik rumah sakitvmma iran noor |
menimbang mengingat pan, kabupaten kutai timur kalimantan timur peraturan bupati kutai timurkutai timuradministrasi inmenetapkaadministrasi,utai timur, bupati adalah bupati kutai timurii. bab ruang lingkup sistem dan prosedur administrasi pajak daerah ruang lingkup sistem dan prosedur administrasi pajak daerah yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi:administrasi pajak daerah serta contoh formulir yang digunakan dalam kegiatan sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, tercantum dalam lampiran di. bab iii. iran noor lampiran peraturan bupati kutai timur nomor tahun tanggal agustus kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam sistem dan prosedur administrasi pajak daerah pendaftaran dan pendataan kegiatan pendaftaran untuk baru dengan cara penetapan kepala daerah official assessment terdiri dari: cc. menyiapkan formulir pendataan speed): mencatat data pajak daerahformulir kartu yang dipergunakan adalah: formulir pendaftaran dpd 0o1): formulir speed (dpd kartu data dpd daftar ppd (dpd daftar terdiri dari: daftar formulir pendaftaran bk daftar speed (bk daftar speed (bk daftar induk wajib pajak bk daftar per golongan bk kegiatan pendaftaran untuk baruwajib pajak setelahficial assessment) untuk yang sudah memiliki ppd terdiri dari:setelah dicatat dalam daftar speed, cc.unit kerja yang membidangi untuk proses penetapankah daftar speed (bk kegiatan pendataan dengan cara dibayar sendiri self assessment) untuk wajib pajak yang sudah memiliki ppd terdiri dari: menyerahkan formulir pendataan speed): dalam jangka waktu paling lambat (tujuh) hari maka petugaslah daftar speed (bk daftar speed self assessment bk penetapan kegiatan penetapan dengan cara penetapan kepala daerah official assessment) terdiri dunit kerja yang membidangi pendataan, skpd skpd, dan daftar skpd skpd ditanda tangani kepala bidang pajak daerah dan retribusi daerah dan disiapkan tanda ceritanyangendalian operasional. menyerahkan skpd skpd kepadadikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen: setelah wajib pajak membayar pajak atas dasar kartu data berdasarkan speed,kredit pajak,terutang,maka diterbitkan surat ketetapan pajak daerah lebih bayar skpd),yang membidangi pendataan: menerbitkan daftar skpd,skpdkbt,skpd,atas ditanda tangani oleh kepala bidang pendapatan dan masing masing disiapkan tanda ceritanya, menyerahkan lampiran daftar surat ketetapan diatas kepada seksi yang membidangi pembukuan penerimaan, seksi yang membidangi perencanaan dan pengendalian operasional menyerahkan kepaddua puluh lima persen dari pokok pajak dan jumlah pajak terutang dalam skpdkbt dikenakan sanksi adminstrasi berupa kenaikan sebesar seratus persen dari pokok pajaktiga puluh hari sejak skpd, skpdkbt, skpd diterima,dapat memberikan sanksi administrasi berupkarena speed belum disampaikan oleh dan setelah (tujuh) hari disampaikannya surat teguran kepada untuk memasukkan speed menyerahkan kembali kartu data kepada seksi yang membidangi pendataan setelah pembuatan nota perhitungan pajak daerah selesai menerbitkan skpd skpd dan membuat daftar skpd kpk atas dasar nota perhitungan pajak daerah skpd skpd ditanda tangani oleh kepala bidang pendapatan atas nama kepala duka dan daftar skpd skpd ditandatangani oleh kepala bidang pendapatanrencanaan dan pengendalian operasional p20), menyerahkan skpd skpd kepada kemudian menandatangani hari sejak skpd skpd diterima,dapat memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen tiap bulan dengan menerbitkan std. kartu yang dipergunakan adalah: cc. surat teguran untuk memasukan speed (dpd kartu data dpd laporan pemeriksaan dpd cc. a. nota perhitungan pajak daerah dpd skpd (dpd 10a), skpd (dpd 10b) skpd (dpd 10c) skpd (dpd skpdkbt (dpd std (dpd skpd (dpd i). daftar yang dipergunakan adalah: daftar surat ketetapan daftar surat teguran untuk memasukkan std sport (bk kegiatan penyetoran (l) kegiatan penyetoran melalui bendahara penerima terdiri dari: bendahara penerima menerima setoran dan membuatkan ssd berdasarkan surat ketetapan pajak daerah, selanjutnya setelah ssd tersebut divalidasi dicap, aslinya disertai skpd dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum: bendahara penerima menyetorkan uang kas daerah secara harian yang disertai bukti setoran bank, bkp secara periodical mendistribusikan lampiran media setoran yang telah divalidasi seksi yang membidangi pembukuan pelaporan, seksi yang membidangi penetapan dan penagihan, seksi yang membidangi pendaftaran dan pendataan, mendistribusikan buku pembantu penerimaan sejenis seksi yang membidangi pembukuan dan seksi yang membidangi penagihan serta seksi yang membidangi pendaftaran dan pendataan, mendistribusikankartu yang dipergunakan adalah: ssd( dpd laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang dpd buku yang dipergunakan adalah::dua lembar lampiran ssd dikirim oleh petugas kas daerah bendahara penerima dinas pendapatan daerah yang dihampiri bukti setoran bank, bendahara penerima dinas pendapatan daerah, dinas pendapatan daerah secara periodical (bulanan) membuatlembar ssd yang telah ditanda tangani dicap kas daerah kepada seksi yang membidangi pembukuan dan pelaporan, lembar buku pembantu penerimaan sejenis kepada seksi yang membidangi pembukuan dan pelaporan,seksi yang membidangi penagihan serta seksi yang membidangi pendataan,yang dipergunakan adalah: ssd dpd laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang dpd buku terdiri adalah: buku pembantu penerimaan sejenis bk buku kas umum bk angsuran dan penundaan pembayaran anjuran pembayaran kegiatan angsuran pembayaran yang dilaksanakan terdiri dari: membuat surat perjanjian angsuran penolakan angsuran yang ditandatangani oleh kepala dinas pendapatan daerahyang dipergunakan adalahyang dipergunakan adalah: kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: dinas pendapatan daerah melalui seksi yang membidangi penetapan pendapatan daerah, membuat surat persetujuan penundaan pembayaran kepada dan daftar persetujuan, penundaan kepada unit unit lain yang terkait formulir yang dipergunakan adalahcc. buku daftar yang dipergunakan adalah:: kegiatan pembukuan penetapan mencatat kedalam buku jenis pajak, daftar skpd, daftar skpdkbt, daftar skpd dan daftar std mencatat kedalam buku sesuai dengan npgd dari masing masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar skpd, skpd,skpd,skpdkbt,skpd,skpd,: formulir dan daftar buku yang dipergunakan adalah: skpd (dpd skpd (dpd skpd (dpd skpd (dpd stpdkbt (dpd std (dpd skpd (dpd f). daftar buku yang dipergunakan adalah daftar speed self assessment bk daftar surat ketetapan buku jenis pajak bk buku (bk pembukuan dan pelaporan kegiatan pembukuan penetapan mencatat dan daftar bukti pemindahbukuan. mencatat kedalam buku sesuai dengan npgrut file. cc. formulir dipergunakan adalah: ssd (dpd bukti pemindahbukuan dpd daftar buku dipergunakan adalah: buku pembantu penerimaan sejenis daftar bukti pemindahbukuan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: membuatinas pendapatan daerah, daftar tunggakan per kepada kepala dinas pendapatan daerah, membuat daftar realisasi setoran masa pada akhir periode masa atau dasar buku yang telah dijumlah pada akhir periode, mengajukan daftar realisasi setoran masa self assessment) kepada seksi yang membidangi pembukuan pelaporan untuk ditanda tangani dan disahkan, menyerahkan daftar realisasi setoran masa self assessment) kepada seksi yang membidangi pendataan dan pendaftaran.yang dipergunakan adalah:keberatan banding penyelesaian keberatan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: menerima surat permohonan keberatan dari wp,spenda kepada kepala daerah untuk pembuatan keputusan, baik penerimaan atau penolakan terhadapaberupa menerimaskpd (dpd skpd (dpd skpd (dpd skpd (dpd skpdkbt (dpdpdb (dpd buku terdiri dari: banding apabila buku register surat permohonan keberatan buku register surat keputusan keberatan bmakakegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: membuat daftar surat teguran menerbitkan surat paksa dari daftar surat paksa, mengirim menyerah kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:(akan terdiri dari: membuatwaktu (empat belas) hari sejak tanggal surat pelaksanaan penyitaan, memeriksa hari, tanggal dam jam pelanggan yang disetujui oleh kepala duka dan permintaan penegasan kepala badan urusan piutang dan lelang negara bulan): menyiapkan berkas penyitaan yang bersangkutan dan pengumuman lelang: pelaksanaan lelang sesuai dengan hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. cc:dan juru sita pajak. formulir dan buku daftar yang dipergunakan adalah: formulir terdiri darinagihan seketika dan sekaligus appssekaligus apps s), menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apps s). formulir dan buku daftar yang dipergunakan adalahsejenis bk daftar apps (bk kegiat tangani oleh kepala dinas pendapatan daerahsurat keputusan kepada dengan tembusan kepada seksi yang membidangi penetapan dan seksi yang membidangi pembukuan dan pelaporan dinas pendapatan daerah. formulir dan buku yang dipergunakan: formulir terdiri dari skpd (dpd a): skpd (dpd bj): skpd (dpd c): skpd (dpd dj): stf). buku terdiri dari: buku register suratuku register surat penolakan pembetulan bk il, mencatatdahbukuan, sebagai bukti pembayaran kompensasi dengan pajak berhutang dimaksud,karenanya skpd tidak diterbitkan:seksi yang membidangi penetapan dan diproses untuk(dpd skpd (dpd 10f): skpd (dpd bukti pemindahbukuan dpd daftar terdiri dari: daftar surat ketetapan bk daftar pmid (bk bupati kutai timur, men iran noor lampiran keputusan bupati kutai timur nomor tahun tanggal agustus daftar contoh formulir yang digunakan dalam kegiatan sistem dan prosedur adminstrasi pajak daerah wwe. ib oo. daftar formulir kode namaformulir pendaftaran speed kartu data kartu ppd upward surat teguran untuk memasukan speed sport laporan pemeriksaan nota perhitungan pajak surat ketetapan surat tagihan surat setoran pajak daerah laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang surat permohonan angsuran surat permohonan penundaan pembayaran surat perjanjian angsuran surat persetujuan penundaan pembayaran surat pemberitahuan penolakan angsuran penundaan surat permohonan pembetulan surat keputusan pembetulan bukti pemindahbukuan surat keputusan penolakan pembetulan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah laporan hasil penelitian kembali surat permohonan keberatan surat keputusan keberatan surat keputusan penolakan keberatan surat teguran surat paksa laporan pelaksanaan surat paksa surat perintah melaksanakan penyitaan berita acara pelaksanaan sita laporan pelaksanaan penyitaan surat permintaan pelaksanaan lelang surat pencabutan penyitaan surat pencabutan pengumuman lelang dpd dpd dpd dpd dpd dpd berita acara pelaksanaan pencabutan penyitaan laporan pelaksanaan pencabutan penyitaan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus laporan pelaksanaan tugas surat perintah penagihan seketika dan sekaligus surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak retribusi daerah sppkpprd) surat perintah membayar kelebihan pajak daerah skpd) daftar buku kode nama bk daftar formulir pendaftaran dikirim kembali dan belum kembali daftar speed sport yang dikirim kembali belum bk dikembalikan daftar speed self assessment bk daftar induk bk daftar wajib pajak pribadi badan bk daftar surat teguran untuk memasukan speed bk daftar surat ketetapan bk buku pembantu penerimaan sejenis bk buku kas umum bk buku register permohonan angsuran bk daftar surat perjanjian angsuran bk buku register permohonan penundaan pembayaran bk daftar persetujuan penundaan pembayaran bk buku jenis pajak bk buku bk daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis p r bk daftar tunggakan per bk daftar realisasi setoran masa bk buku register surat permohonan keberatan bk buku register surat keputusan keberatan bk buku kendali bk daftar surat teguran surat paksa bk daftar surat perintah melaksanakan penyitaan bk daftar surat pencabutan penyitaan bk daftar pencabutan pengumuman lelang bk daftar surat permintaan pelaksanaan lelang bk daftar surat perintah penagihan seketika sekaligus bk (apps bupati kutai timur, ss iran noor bk bk bk bk bk buku register surat permohonan pembetulan buku register surat keputusan pembetulan buku register surat penolakan pembetulan daftar skpd daftar bukti pemindahbukuan |
menimbang mengingat bupattkutattimur provinsi kalimantantimur peraturanbupati kut timur nomor .4tahun tentang pedoman tatakearsipan lingkunganpemerintah daerah dengan r>climat wi ian yang esa bupati kut timur, bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten kutai timur perlu adanya pengendalian dan penataan arsip secara baik dan benar; bahwa pengendalian dan penataan arsip pemerintah daerah kabupaten kutai timur dilaksanakan berdasarkan kode klasifikasi; bahwa peraturan bupati kutai timur n0fl10'f hk xi tahun tentang pedoman tata kearsipan lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur sudah tidak sesuai dengan ketentuaturan bupati ten tang pedoman lingkungan pemerintah daerah; perlu menetapkan tata kearsipi,ij;ai timur dan kot.a bont.ang~n negeri dan pemerintah daerah berita negara epub jik indonesia tahun nomor peraturan .; memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedoman tata kearsipan lingkunganpemerintahdaerah.'. lembaga kearsipan adalah dinas badar kantonroan~tata kearsipan adalah suatu cara sistematis dalan pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengarah pendistribusian, penataan, penyimpanan, dan penyusutan. arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pengendalian,;mg frekuensi penggunaannya telah menurun _g termuat dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip. pedoman tata kearsipan lingkungan pemerintah daerah bertujuan untuk: menjamin terciptanya arsip dan kegiatan yang lakukan oleh unit kerja lingkungan pemerintah daerah; menjalin .ce jaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan; menjalin perlindungan kepentingan negara dan hak hak kepercayaan rakyat melalui pence jaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; rnendinamiskan tata kearsipan lingkungan pemerintah daerah; mewujudkan tata kearsipan sebagai suatu sistem yang terpadu;tata kearsipan lingkungan pemerintah daerah arsip lingkungan pemerintah daerah meliputi: arsip dinamis; dan arsip statis. arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: arsip dinamis aktif; arsip dinamis inaktif; dan arsip dinamis vital. arsip sebagaimana dimaksud pada ditempatkan ruang khusus sesuai ketentuan dan peraturan perundang udangan, tata kearsipan lingkungan pemerintah daerah meliputi: penciptaan naskah dinas dengan saran tata naskah dinas; pengurusan dan pengendalian naskah dinas dengan saran kartu kendali; penataan arsip berkas dengan sarana kode klasifikasi; pengelolaan arsip konvensional dan atau media baru; penyusutan . penyusutan arsip dengan sarana jra; pengelolaan dan layanan informasi arsip dengan menggunakan sarana berbagai media sesuai kebutuhan; dan pemeliharaan dan perawatan arsip. tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan oleh masing masing kepala perangkat daerah.tunjuk teknis pedoman tata kearsipanti peraturan bupati ini. setiap skpd menyediakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai kebutuhan dengan mem: pemindahan arsip inaktif yaitu: pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi bawah (sepuluh] tahun dilakukan dari unit pengolah unit kearsipan skpd, paling sedikit (satu) kali dalam satu tahun; dan pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi paling singkat (sepuluh) tahun dilakukan dad unit pengolah lembaga kearsipan daerah, dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (dua) tahun; penyerahan arsip statis dad pemerintah daerah dan skpd lembaga kearsipan daerah, dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (sepuluh) tahun; atau pemusnahan arsip yang .tidak memiliki nilai guna. setiap . setiap unit pengolah pada skpd, wajib menyediakan tempat penyimpanan arsip dinamis aktif pada sentral arsipsetiap u11it kearsipan skpd dan sekretariat pemerintah daerah wajib menyediakan tempat penyimpanan arsip dinamis inaktif pada sentral arsip inaktif record centre) yang berfungsi memberikan layanan informasi kepada pimpinan skpd atau pemerintah der.ah yang bersangkutan. babi pembinaan pembinaan tata kearsipan dilakukan secara terpadu bawah koordinasi lembaga kearsipan daerah. unit kearsipan pada setiap skpd berkewajiban untuk melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan arsip, serta melakukan koordinasi dengan unit pengolah. bupati melalui sekretaris daerah selain memiliki kewajiban melakukan pembinaan tentang tata kearsipan, dilakukan pula pembinaan terhadap tenaga kearsipan yang meliputi: koordjnasipasa pada saat berlakunya peraturan bupati ini mulai berlaku peraturan bupati nomor hk xi tahun tentang pedoman tata kearsipan lingkungan pemerintah kabupaten kutai timur dicabut dai dinyatakan t.idak berlaku. babi1timur, ardiansyah diundangkan sangat pada tangga j20 agustus sekretaris daerah kabupaten kutai timur, ===~yah daerah kabupaten kutai timur tahun nomor lampiran peraturanbupa kut timur nomor tahun tentang pedoman tata kearsipan lingkunganpemerjntahdaerah pencipta, pengurusan, dan pengendaliannaskahdinas pengertianerniaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi gegen, bumn bumi dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pcrnbangunan. naskah din: naskah dinasrun; naskah dinas; naskah dinas biasa terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk urun tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara. kartu kendali adalah lembar isian untuk pencatatan, penerimaan, penyampaian, penemuan kembali,naskah dinas masuk. kartu kendali keluar adalah lembar isian untuk pencatatan dan penyarrrpaian naskah dinas keluar. buku agenda surat adalah sarana berupa buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk darr atau surat keluar. kartu tunjuk silang adalah formulir yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk ten yang lain. surat perrgarr oleh petugas dari unit pengolah yang bersangkutan atau diantar langsung dengan bantu petugas dati subbab perbuatan dan penggandaan (caraka)rr atau menyelesaikan suatu surat, baik oleh pengantar pos, caraka, perorangan, atau media telekomunikasi lainnyakepada jni jalan naskah dinas, penctptaan.dinas tersebut digunakan. kegiatan yang harus diperhatikan dalarrr penciptaan naskah dinas: pemilihan jenis kertas dan tinta; bentuk naskah dinas dan pembagian kewenangan masalah naskah dinas; penentuan sifat surat; penggunaan kop surat; tata cara pengetikan; penulisan nomenklatur; penggunaan a.n. dan u.b.; pembubuhan para; penomoran naskah dinas; pengisian tembusan; penampilan surat naskah dinas,mberian nomor surat dinas contoh: kominfo psi l' i :~'fa'"n penciptaan surat bulan penciptaan surat ' ',. pencipta arsip nomorsurat ?> kode pola klasifikasi ' ' kategori klasifikasi keamanan pengurusan dan pengendalian naskah dinas sarana pengurusan .dan: kartu kendali contoh: kartu kendali naskah dinas masuk , indeks kode urut: il>i ilk.::. ,. ::>'" dari: e;~s s,telat nomor sur at: lampiran: ::>~ pengolah: tanks:al diteruskan tanda terima cult l!.1i_fhj. "".w: cara pengisian kartu kendali naskah dinas masuk indeks diisikan indeks masalah naskah dinas kode pengolah diisikan kode klasifikasi menurut pola klasifikasi diisikan nomor unit berdasarkan daftar pengendali diisikan ringkasan dan isi naskah dinas diisikan dari siapa naskah dirias tersebut diterima diisikan tanggal yang tercantum pada naskah dinas yang diterima diisikan nomor yang tercantum pada naskah dinas yang diterima diisikan jumlah lampiran pada naskah dinas yang diterima diisikan unit pengolah mana yang akan menyelesaikannya diisikan dengan tanggal naskah dinas diteruskan unit pengolah diisikan para dan nama petugas yang menerima naskah dinas diisikan catatan yang diperlukan atau keterangan yang perlu sebagai catatan lebar em, dan panjang nomor urut lsi ringkas dan tanggal surat nomor surat lampiran tanggal diteruskan tanda terima catatan ukuran kartu contoh: kartu kendali naskah dinas keluar indeks: kode: no . urut lsi ringkas: ::> '"~ kepada ::> pengolah tanggal surat: lampiran: ::> c.",ran: ~.,o) t__ ., cara pengisian kartu kendali naskah dinas keluar indeks kode ukuran kartu diisikan indeks masalah naskah dinas diisikan kode klasifikasi menurut pola klasifikasi diisikan nomor urut berdasarkan daftar pengendali diisikan ringkasan dari isi naskah dinas diisikan kepada siapa naskah dinas tersebut diteruekarr ditujukan diisikan unit pengolah mana yang membuat naskah dinas verse but diisikan tanggal naskah dinas dikendalikan diisikan berapa lembar lampiran yang disertakan diisikan catatan yang diperlukan atau keterangan yang perlu dicatat lebar em, dan panjang em. nomor urut lsi ringkas kepada pengolah tanggal surat lampiran catatan kartu tunjuk silang contoh: kartu tunjuk silang indeks: kode klasifikasi hal: lsi ringkas: lihat kode: urut: catatan: cara pengisian kartu tunjuk silang indeks diisikan indeks masalah naskah dinas kode hal lsi ringkas kode nomor urut diisikan kode klasifikasi masalah diisikan hal masalah diisikan ringkasan dari masalah diisikan kode masalah diisikan nomor urut kartu kendali diisikan catatan yang diperlukan atau keterangan keterangan yang perlu sebagai catatan lebar em, dan panjang .em catatan ukuran kartu daftar pengendali contoh: daftar pengendali naskah dinas kode nomor naskah dinas uraian hal unit urut pengolah r ) cara pengisian daftar pengendali naskah dinas nomor urut diisikan nomor urut dari jumlah naskah dinas yang didaftar diisikan kode klasifikasi naskah din kode nomor naskah dinas diisikan nomor naskah dinas yang didaftar uraian hal diisikan hal uraian masalah dari naskah dinas yang didaftar unit pengolah dirikan unit pengolah yang membuat menindaklanjuti naskah dinas. surat pengantar (sesuai tata naskah dinas) surat pengan. surat pengantar dibuat rangkap lembar pertama untuk a1amat tujuan surat dan lebar kedua untuk unit pengolah asal surat pengirim surat. lembar disposisi (sesuai tata naskah dinas)n atau mence kenern (setengah halaman setiap surat masuk yang diterima oleh unit pengolah (central file setingkat eselon ill) diberi lembar disposisi rangkap (dualbuku agenda surat contoh buku agenda surat masuk 'rgl. tema i\sal nomor lsi tujuan unit pen.rim.'1an urut tgf. surat clc .~ng' surat surat surat ringkas surat pengolah para tgl. nama n:'_ ri car a pengisian buku agenda masuk urut diisi nomor urut surat masuk unit kearsipan tgl, terima surat asal surat tanggal surat nomor surat lsi ringkas tujuan surat unit pengolah para dan nama tgl. diisi tanggal surat diterima unit kearsipan diisi nama atau instansiunit pengolah tujuan surat setelah diarahkan sesuai dengan isi ringkas surat diisi para dan nama penerima surat unit penerima pengolah diisi tanggal penerimaan surat unit pengolah keterangan diisi hal hal yang tidak tercakup dalam kolom lain seperti surat berupa faks rail, tidak ada lampiran atau lampiran tidak lengkap. buku agenda surat keluar buku agenda surat keluar adalah sarana berupa buku yang digunakan untuk mencatat surat keluar. pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal terima surat unit kearsipan untuk dikirim luar. contoh buku agenda surat keluar tgl. terima asal nomor lsi tujuan urut tgi. surat pengirim ket,angan surat surat surat ringkas surat !l! ,., '''' ,., it, cara pengisian buku agenda keluar urut diisi nomor urut surat yang diterima unit kearsipan dari unit pengolah untuk dikirim luar tgl. terkena surat diisi tanggal surat diterima unit kearsipan dari unit pengolah untuk dikirim luar asal surat tanggal surat nomor surat lsi ringkas tujuan surat pengirim keterangan diisi nama unit pengolahnama petugas unit pengolah yang menyampaikan surat diisi dengan hal hal yang tidak tercakup dalam kolom lain seperti surat dikirim dengan antar langsung oleh petugas perbuatan atau dengan jasa pengiriman yang disertai nama petugas yang mengirim surat dan keterangan lain yang dianggap perlu seperti disertai buku, foto atau gambar. ticker file ticker file yaitu sarana yang berbentuk kotak karton untuk menyimpan lembar disposisi sesuai tanggal penyelesaian disposisi, ticker file .digunakan oleh unit. pengolah sebagai saran pengendalian penyelesaian surat sesuai dengan batas tanggal penyelesaian surat yang tercantum pada iernbar disposisi. ticker file ,i" 'll t' . buku ekspedisi buku ekspedisi adalah sarana pengiriman surat yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim. buku ekspedisi tanggal nomor lsi ringkas tujuan penerimaan ket urut surat sura! surat para nama tanggal cara pengisian buku ekspedisi urut tanggal surat nomor surat lsi ringkas tujuan surat para dan nama diisi nomor urut surat yang dikirimsurat diisi para dan nama yang menerima surat untuk dikirim diisi tanggal penerimaan surat diisi dengan hal hal yang tidak tercakup dalam kolom lain seperti nama jasa pengiriman yang diinginkan digunakan tanda bukti pinjaman contoh tanda bukti pinjaman dina! yan bc:stand:. to" ingin o'lw:.h n80t'r'i1l nip u~il~(joj nomor jel)o"t reo!:.h main j_m .1r$ ,,~<! hal dan akan mengemban;fik:.1t' l):! ida tznsglll katai limun, nip '. . . . nip mengepul mo nyo tl jul k!:p oll ke: ip;ll' i l intl "":galah, n1pa) meneliti kebenaran alamat naskah dinas; (b) membubuhkan para pada bukti penerimaan; (c) menyortir naskah dinas; (d) membuka sampul dan mengeluarkan naskah dinas dari sampul; (e) dalam hal alamat pengirim tidak tercantum dalam naskah dinas, sampul diikutsertakan bersama naskah dinasnya; meneliti kelengkapan lampiran naskah dinas; (g) menyampaikan naskah dinas kepada pengarah yang disertai lembar disposisi. pengarah mempunyai tugas: (a) membaca naskah dinas dan menentukan naskah dinas yang penting atau naskah dinas biasa; (b) mencantumkan disposisi pengarahan pada bagian kanan atas naskah dinas; (e) menentukan kode klasifikasi dan indeks pada naskah dinas penting; (d) menyampaikan naskah dinas kepada pencatat. p.mencatat mempunyai tugas: (a) mencantumkan nomor urut pada kartu kendali dan disposisi; (b) mengisi kartu kendali; (e) menyampaikan naskah dinas kepada pengendali. pengendali mempunyai tugas: (a) menerima naskah dinas beserta kartu kendali dari pencatat; (b) meneliti kebenaran nomor kode dan pengisian kartu kendali serta kelengkapan lampiran; (e) menyampaikan naskah dinas beserta kartu kendali dan disposisi lembar dan kepada unit pengolah; (d) menyusun kartu kendali dan disposisi lembar dalam ticker filepengurusan naskah dinas masuk pada tata usaha pengolah meliputi kegiatan kegiatan: menerima naskah dinas, kartu kendali dan disposisi lembar dan membubuhkan para pada kartu kendali lembar sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima; mengembalikan kartu kendali dan disposisi lembar kepada pengendali; mengisi .disposisi rangkap dua; menyampaikan naskah dinas yang diterima dari unit kearsipan disertai kartu kendali dan disposisi lembar kepada pengolah; menyimpan kartu kendali dan disposisi lembar dalam ticker file (atau almari katalog] berdasarkan urutan nomor kodeunit pengolah dan unit kearsipan. tata usaha pengolah mempunyai tugas: (a) mencatat naskah dinas keluar dalam kartu kendali rangkap (b) menyampaikan konsep dan net beserta rangkap kartu kendali kepada pengendali unit kearsipan; (e) disertai kartu kendali lembar dan (d) menyimpan kartu benda lembar menurut urutan nomor kode setelah mendapat tanda tangan p menyimpan. unit kearsipan unit kearsipan melaksanakan kegiatan pengendalian, dan penyimpanan, yaitu:; (b) penyimpanan kartu kendali lembar menurut urutan nomor kode. penyimpanan arsip penyimpanan arsip aktif dipusatkan pada unit pengolah central pile), caranya: (a) tata usaha unit pengolah menyimpan arsip aktif menu rut urutan kode klasifikasi; (b) arsip disusun dalam folder dan dimasukkan dalam map gantung pada filing kabinet sesuai urutan kode klasifikasi. penyimpanan arsip inaktif dipusatkan pada unit kearsipan record centre), caranya: (a) menempatkan arsip pada folder untuk dimasukkan dalam boks arsip dan disusun secara vertikal; (b) boks arsip ditempatkan pada rak arsip: penyimpanan dan pemeliharaan arsip statis dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah sebagai unit kearsipan penemuan kembali arsip cara penemuan kembali arsip dapat dilakukan menggunakan daftar arsip baik untuk arsip arsip aktif, inaktif maupun statis.dbidang pemerintahan urun dan otonomi daerah, ideologi, politik, pembangunan desa dan agraria, diberi kode angkaiimasalah pengawasan, kepegawaian dan keuangan. . sepuluh masalah tersebutbawah ini tidak bisa dipakai sendiri, tetapi dapat dipakai sebagai lengkap dari yang mana pun, dengan menambahkannya belakang tiap kode. contoh: seminar penerbitan statistik produksi padi survey ketahanan pangan: perencanaan pereli survey riset pendidikan laporan sewaktu waktu monografi pengaduan tim, panitia, dewan, badan seminar, workshop, lokakarya,rake, kongres statistik sensus, cacah jiwa peraturanperundang undangan kode wilayah pusat nanggroe aceh darussaldki jakarta jawa barat jawa tengah daerah istimewasulawesi tengah sulawesi selatan sulawesi tenggara gorontalo kode komponen kode komponen adalah kode untuk menunjukkan nama komponen yang menangani masalah .di tingkat pemerintahan kabupaten kutai timur. kode komponen tersebut diatur sebagai berikut: bup bupati kutai timur wabup wakil bupati kutai timur sekda sekretaris daerah kabupaten kutai timur sistem pemerintahan dan kesejahteraan rakyat as2 as3 tape huk prokompi kesra eko asisten perekonorni dan pembangunan asisten administrasi umum bagian tata pemerintahan bagian hukum bagian protokol komunikasi pimpinan bagian kesejahteraan rakyat bagian perekonomian sda umum apem org menkeu pb,] kejam sengan twin benda bi?kad bpp bappeda balitbang kesbangpol bpbd dishub disdukcapil diakon dinkes damkar dkp dlh dispar l?hakim disbud dpu ppr dp3a bagian sumber daya alam bagian urun bagian administrasi pembangunan bagian organisasi bagian perencanaan keuangan bagi.an pengadaan barang dan jasa bagian kerjasama sekretariat dprd inspektorat wilayah kabupaten kutai timur pembangundaerah dinas perhubungan dinas kependudukan dan p.pencatatan sipil dinas koperasi, usaha kecilan menengah dinas kesehatan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dinas kelautan dan perikanan dinas lingkungan hidup dinas pariwisata dinas perumahan dan kawasan pemikiran dinas kebudayaan dinas pekerjaan umum dinas pertanahan dan penataan ruang dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan ketapang dpmptsp dinas ketahanan pangan dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu dinas pertanian dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dinas perkebunan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa desert dprk disbud dpmd diperindah dinas perindustrian dan perdagangan sat.pol dinas satuan polisi pamong praja dinas dinas sosial dispora dinas kepemudaan dan olah raga disnakertrans dinas tenaga kerja dan transmigrasi diskominfo persik dinas komunikasi dan informatika, persandian dan statistik disdik kopi dam dinas pendidikan sekretariat kopi perusahaan daerah air minum kutai timurerhatikan efek dri sub ordinatsamping itu perlu diperhatikan khusus klasifikasi contoh: perekonomian perincian pertama) perdagangan p.rincian kedua] koperasi perincian ketiga) bina usaha koperasi perincian keempat) permodalan koperasi perincian kelima) pemupukan modal perincian keenamn sudut pandang mana masalah ini disajikan. untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umurnya "hal" tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat.surat yang mengandung lebih dari satu masalah. masalah masalah itu dapat merupakan masa j, harus berhati hati memilih ma:sa jah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. masa j jkode pembantu kode pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri. jah yang satu dapat digabungkan dengan kode kode masa j.dalam pola dari sampai begitu juga denganperincian tambahan" berarti hams menambahkan kode dan yang satu kode kode pola yang iron. contoh proyek bidang perekonomian contoh il: pasar proyek pembangunan pasar. kode wilayah. kode wilayah dipergunakan untuk rnemperinci lebih lanjut arsip yang jumlahnya sangat besar dan untuk keperluan penyusunan berkas. kantor pusat kementerian jalan negeri. arsip kepegawaian jumlahnya sangat besar oleh karena itu memerlukan perincian dengan kode wiltimur gubernur bali dengan dipergunakannya kode wilayah kesulitan menata arsip yang jumlahnya sangat besar itu dapat dipecahkan karena arsip berada pada file masing masing provinsi. kode wilayah dimaksud hanya dipakai oleh kantor pusat kementerian dalam negeri, dan tidak dapat dipakai oleh provinsi maupun kabupaten kota dan kecamatan. bagi daerah provinsi dapat membentuk kode wilayah sendiri untuk kabupaten wilayahnya. sebelum rnernutuskan untuk membentuk kode wilayah tersebut, harus dipikirsimal dan setelah tersusun secara mantap disampaikan kepada menteri dalan negeri untuk dimuat dalam pola klasifikasi edisi yang akan datampi hanya digunakan pada kode kode dimana tercantum petunjuk petunjuk tambahan kode wilayah. ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan (dual macam kode, dan (dua) kode yang berlainan itu sama sama benar. contoh:or). penelitian penghasilan parking desa, dapat diklasifikasikan penelitian) atau penelitian penghasilwarngelornpokkan cernklasifikasikan jah masalahnya, ndan masalah verse but mempunyai tekanan yang sama beratnya, make dapat diatasi dengan jalan membuat kartu tunjuk silang. surat verse but diklasifikasikan dengan dua kode. satu kode cllisikan padengan dua arah, surat ten tang persawahan untuk transmigrasi" dapat diberi kode persawahan] dengan tunjuk silang:adalah himpunan nama nama masalah yang disusun sesuai pola klasifikasi dan urutan abjad dengan ketentuan posisi kode index kaitan belakang masalah sedangkan pola klasifikasi depan masalah. bupati kutai timur, .se: ardiansyah sulaiman lam ran peraturan bupati kutai timur nomor tahun tentang pedoman tata kearsipan lingkungan pemerintah oi\merah rincian kode klasifikasi rincian pertamarapat perjalanan dinas pemberi nta han pemerintah pusat pemerintah provinsi pemerintah kabupaten kota pemerintah desa kelurahan legislatifkomisi pemilihan umum keamanan ketertiban umumter jaan umum dan ketenagakerjla usaha kepegawaian pemberhentian pegawai pendidikan pegawai keuangan anggaran ketiga umum umum lambang tanda kehormatan penghargaan hari raya besar ucapan undangan tanda jabatan tanda gambar presiden, wakil presiden, dan pejabat pemerintah urusan dalam gedung kantor rumah dinas mess guest house! angkutan pakaian dinas senjata pengadaan inen!aris pengurusan kendaraan kekayaan daerah sumber daya alam asset daerah barang barang tidak bergerak alat ala! kearsipan sandi perpustakaan dokumentasi kearsipan sandi website data elektronik pengelolaan data jaringan komunikasi data perencanaanhubungan kerja pelayanan umum pelayanan publik analisis evaluasi dan pelaporan penatalaksanaan analisa jabatan dan pengukuran beban kerja penelitian riset survey eksplorasi studi kelayakan studi kasus kajian kerjasama penelitian kementerian lailaki presiden daerah perjalanan menteri daerah perjalanan pejabat tinggi pejabat eselon dalam negeri perjalangerakan disiplin nasional pemerintah pusat presiden wakil presiden susunan kabinet kementerian dalam negerigubernur wakil gubernur sekretaris wilayah provinsiswapraja penataan wilayah daerah likuidasi dinas badan lembaga provinsi pemerintah kabupaten kota bupati walikota wakil bupati walikota sekretaris daerah kabupaten kotapemerintah wilayah kecamatan likuidasi dinas badan lembaga kabupaten kota pemerintah desa kelurahan pamong desa, kelurahan anggaran pendapatan pengeluaran keuangan desa kekayaan desa dewan tingkat desa, dewan marga, rembug desa, bud administrasi desa kewilayahan pembangunan desa perangkat kelurahan desa dewan kelurahan desa legislatif dpd keanggotaan mpr persidangan mpr kesejahteraan hal suara pendapat mpr keanggotaan dpr persidangan dpr kesejahteraan jawaban pemerintah hal suara pendapat dpr dprd provinsi keanggotaan persidangan kesejahteraan hal suara pendapat sekretaris dprd provinsi dprd kabupaten kota keanggotaan persidangan kesejahteraan hal suara pendapat sekretaris dprd kabupaten kotakepartaian lambang partai kartu tanda anggota bantuan keuangan parpol partai peserta pemilu partai bukan peserta pemilu program partai pengurus partai pertemuan partai kaderisasi partai organisasi kemasyarakatan berdasarkan perjuangan berdasarkan kekaryaan berdasarkan kerohanian berdasarkan lembaga adat kedaerahan lembaga swadaya masyarakat organisasi masyarakat organisasi protes dan fungsional organisasi kesehatan organisasi guru organisasi sarjanikatan cendekiawan muslim indonesia icmi) organisasi protesita) kongres wanmilih daftar pemilih sarana prasarana pemungutan suara pemungutan suara pengketertiban keamanan ketertiban koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum pengawasan trantkekaryaan tni, pejabat sipil dari tni tentara nasionallndonesia fasilitas militerteroris pertahanan sipil perlindungan sipil masyarakat emas) satpam kejahatan makar pemberontakan organisasi terlarang pembunuhan, penemuan bunuh diri pencurian penganiayaan perampasan subversif penyelundupan narkotika, obat obatan dan zat adiktif lainnya pemalsuan korupsi penyelewengan penyalahgunaan jabatan kkn kejahatan kekerasan terhadap perempuan kenakalan kenakalan remaja kejahatan lainnya bencana gunung berapi gempa banjir tanah longsor angin topan lipsus badai putting beliung, dll, kebakaran kekeringan tsunami kecelakaan sar oaratllalu lintas jalan raya udara laut sungai danau telaga waduk search and rescue regu penyelamat) pelatihan satkorlak dan salak pbp kecelakaan pendakian gunung kecelakaan listrik kesejahteraan rakyat kesejahteraan rakyat keluarga miskin ppm mandiri pedesaan kompensasi bbm bantuan langsung tunai penyaluran beras miskin raskin) pembangunan desa pembinaan usaha golong royong perekonomian desa prasarana desa pengembangan desa koordinasi penerapan dan pendayagunaan teknologi desa pendidikan sekolah administrasi sekolah metode belajar tenaga pengajar sarana pendidikan keolahragaan kepemudaan kepramukaan pendidikan kedinasan kebudayaan kesenian kepurbakalaan sejarah bahasa usaha pertunjukan kepercayaan kesehatan pembinaan kesehatan obat obatan penyakit gizi rumah sakit tenaga medis alat media pengobatan tradisional apotek agama islam protestan katolik hindu budha urusan haji umrohosial sumbangan sosial bimbingan sosial pmi makam kependudukan pendaftaran penduduk pencatatan sipil informasi kependudukan perkembangan penduduk proyeksi dan penyerangan kebijakan kependudukan monitoring evaluasi dokumentasi keluarga berencana media massa penerbitan radio televisi film pers grafika reklame penerangan operating room hubungan masyarakat pengaduan masyarakat internet peningkatan kapasitas bidang infobox hubungan antar lembaga sistem naskah sosialisasi kegiatan gubernur kepala daerah perekonomianpertanian tanaman pangan kehutanan perikanan dan kelautan peternakan perkebunan ketahanan pangan perindustriusahaan daerah bumi bold pertambangan kesamuderaan bahan galian gas bumi aneka tambang logam mulia. emas, intan, perak logam geologi hidrologi kesamuderaan kelautan, pesisir pantaitki latihan kerja tenaga kerjlembaga perbankan asuransi alat pembayaran, cek, giro, wesel,landreform pengurusan hak hak tanah pendaftaran tanah tanah lahan untuk transmigrasi tanah aset pemda pekerjaan umum dan ketenagaaninstalasi konstruksi pencegahan pengairan irigasi folder pasang surut pengendalian sungai pengamanan pantai air tanah jalan jalan kota jalan luar kota jembatan jembatan pada jalan kota jembatan pad jalan luar kota bangunan bangunan pemerintahpelabuhan daerah pemerintahan daerah perumahan daerah industri daerah rekreasi open gren space) transportasi tata letak) assaineering kesehatan lingkungan tata lingkungan daerah hutan daerah pertanian perkebunan daerah pemukiman pusat pertumbuhan transportasitransmisi air beku instalasi pengelolaan distribusi pengawasan pengawasan bidang urusan dalamomakanan obat bidang agama sara) bidang sosial bidang kependudukan(pejabat publik)rpemberian tali asih arsip kepegawaian formasi, pengadaan dan pendayagunaamutasi pengangkatan kenaikan gaji berkala kenaikan pangkat pengangkatan pemindahan pelimpahan berbantuan terasering dan penempatan kembali penunjukan tugasnghargaan ijazah penyesuaian ijazah jenjang pangkat esseloneringrekomendasi cuti cuti tahunan cuti besar cuti sakit cuti hamil melahirkan cuti naik haji umroh cuti luar tanggungan negara cuti alasan lain, cuti alasan penting penilaian penghargaan hukuman konduite, dp3 penilaian prestasi kerja, disiplin pegawai ujian dinas penilaian kehidupan pegawai negeri rehabilitasi pengaktifan kembali baperjakat tata usaha kepegawaian formasi 8getting registrasi daftar urut kepangkatan daftar riw pekerjaan kewenangan mutasi kepegawaian penggajian sumpah janji korps pegawai pemberhentian pegawai permintaan sendiri pensiun dini) dengan hak pensiun karena meninggal alasan lain uang pesangon uang tunggu uang sementara waktu tidak dengan hormat pendidikan pegawai perencanaan pendidikan reguler kader pendidikan dan pelatihan non reguler pendidikan luar negeri metode tenaga pengajar widyaiswara narasumber administrasi pendidikan fasilitas pendidikan sarana keuangan keuangan nota keuangan apbn apbdisian proyek dip) revisi anggaran rasa task dokumen pengelolaan anggaran otorisasi sko rutin pembangunan sko verifikasi spm rutin spm pembangunan penerimaan spj rutin spj pembangunan nota pemeriksaan pemindahan pembukuan spp) verifikasi anggaran pembukuan penyusunendapatan lainnya bendaharawan spp spp teguran spj pola klasifikasi umum umum lambang garuda bendera kebangsaan semen!brian daerah provinsi kabupaten kota lembaga pemerintah non kementerian tanda kehormatan penghargaan (untuk pegawai lihat bintang setya lencana parasnya purna karya nugraha monumen penghargaan secara adat adipuraut) hari hari besar internasional ucapan ucapan terima kasih ucapan selama! ucapan belasungkawa ucapan ucapan lainnya spanduk undangan tanda jabatan pamong praja tanda pengenal pejabat lainnya tanda gambar presiden, wakil presiden dan pejabat pemerintah urusan dalam gedung kantor termasuk instalasi prasarana fisik pamong kantor dinas prasarana fisik pamong praja aula, ruangan serba guna ruang rapatenginapan mess, wisma, hotel, rumah susun partement akomodasi, pejabat bandar umbul umbul spanduk penerima tamu kerjasama gelar senja pementasan kesenian pelaksanaan gelar senja peralatan penawaran, ekspor alapenunjukan langsung lelang inventaris penghapusan pengurusan kendaraan kena aan daerah sumber daya alam barang barang tidak bergerak tanah, kebun, dll) asset daerah barang barang tidak bergerak: gedung, asrama, dll barang barang tidak bergerak (monument) awal alat besar hewan barang persediaan dalam gudang alaiikerjasama antar perpustakaan dokumentasi foto audio video kearsipan pola klasifikasi penataan berkas pembenahandaftar pertengahan arsip surat pengantar pembinaan kearsipan bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan kajian kearsipan pemeliharaan perawatan arsip fumigasi kamper enkapsulasi restorasi pengawetan konservasi ekspedisi salah kirim arsip akuisisi arsip arsip media baru arsip dinamis aktif arsip dinamis inaktif arsip dinamis vital arsip statis arsip terjaga sandi (meliputi sarana sandi pemeliharaan) website data elektronik pengelolaan data jaringan komunikasi data, sistem aplikasi perencanaan meliputi pola umum pembangunan jangka panjang, rep ta, perencanaan umum depdagri, replika daerah, program pembangunan nasional propernas), program pembangunan daerah property) duk, dik, dup, task, rasa, laporan fisik dan keuangan proyek pembangunan, ap, tender, pemborong, laporan pelaksanaan kinerja, musrenbang, musrenbangpus antar kementerian, musrenbangnas. rupa replika sukses pelita daerah, tambahan kode wilayah bantuan pembangunan daerah tambah kode lainnya perencanaan pembangunan daerah rencana strategik renstra)proyek bidang pemerintahan klasifikasi sini proyek prasarana fisik pemerintahan (tambahkan perincian pada contoh: proyek ketentaraan dup task rasa bidang politik bidang keamanan ketertiban tambahkan perincian pada contoh proyek balas wilayah darat(tambahkan perincian pada bidang pekerjaan umum (tambahkan perincian pad bidang pengawasan bidang kepegawaian bidang keuangan organisasi ket atalaksanaan program kerja formasi jabatan dan persyaratan jabatan tupoksi dan uraian jabatan laki organisasi instansi pemerintah susunan dan tata kerja tata tertib kantor, jam kerja kantor bulan puasaan non pemerintahan tata hubungan kerja telaahankomputerisasi siskomdagri lainnya analisa jabatan dan pengukuran beban kerja analisa jabatan hasil analisa jabatan penilaian jabatan struktural dan fungsional penelitian riset survey eksplorasi studi kelayakan studi kasus kajian kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi negeri perguruan tinggi swasta atau instansi lain lsm swasta cv pt) kementerian lain(termasuk pejabat eselon kepala daerah) dalam negeri perjalanan pegawai, termasuk pemanggilan pegawai, dalam negeri perjalanan tamu asing daerah.(termasuk pejabat eselon kepala daerah) luar negeri perjalanan pegawai luar negeri pemerintahan pemerintah ahan meliputi tata praja, legislatif, yudikatif, hubungan luar negeri gerakan disiplin nasional gdn) pemerintah pusat presiden meliputi: pendaftaran, pencalonan. pemilihdaftaran, pencalonan, pemilihan, pengangkatan., sidang dewan stabilitas ekonomi lihat kementerian dalam negeri amanat menteri dalam negeri sambutan kementerian lainnya amanat menteri lainnya lembaga tinggi negara dpa, ma, bpk)ambutan pengarahan amanat gubernur wakilekretaris wilayah provinsi, tambahkan kode wilayah meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan, pemberhentian, meninggal dan sebagainya. forum koordinasi pemerintah daerah pemerintah provinsi panitia anggaran provinsiotonomi daerah) swapraja penataan wilayah daerah likuidasi dinas badan lembaga provinsi pemerintah kabupaten kota laporan pemerintah kabupaten kota, tambahkan kode wilayah koordinasi instansi tingkat kabupaten kota monografi dinas otonom instansi vertikakena jabatan, pemberhentian, meninggal, dan sebagainya. berita aearaberita aearajabatan dan memori wakil bupati walikota sambutan pengarahan amanat wakil bupati walikoterah terima jabatan, pemberhentian, meninggal, dan sebagainya. forum koordinasi pemerintah daerah musica forum panitia anggaran kabupatenlla, daerah, jalan pembagian wilayah penyerahan urusan otonomi daerah)las wilayah kecamatan pembentukan perwakilan kecamatan kemantren pemindahan ibukota kecamatan laporan kecamatan likuidasi dinas badan lembaga kabupaten kota pemerintahan desaikelurahan pamong desa, kelurahan kepala desa, kelurahan meliputi: pendaftaran, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima jabatan, meninggal dan sebagainya. biaya pemilihan kepala desa badan perwakilan desa meliputi: pembentukan, keanggotaan, kepengurusan, dan kegiatan bpd. perangkat desa. kelurahan sekretaris desa meliputi: pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara. kepala dusun meliputi:nkekayaan desa lainnya lembaga lembaga desa dewan tingkat desa, dewan marga, rembug desa, bud, bpd badan permusyawaratan desa)penyatuan desa kelurahan penghapusan desa kelurahan permasalahan batas desa kelurahan pembangunan desa masyarakat desa kelurahan penyuluhan perangkat kelurahan desa kepala kelurahan desa, meliputi pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara sekretaris kelurahan desa, meliputi pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara staf kelurahan desa, meliputi pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara dewan kelurahan desa rukun tetangga rukun warga rukun kampung legislatif dpr dpd keanggotaan mpr pencalonan pemberhentian recall pelanggaran pengangkatan pergantian antar waktu meninggal persidangan mpr kesejahteraan keuangan penghargaan hal suara pendapat mpr keanggotaan dprdpr sidang plena dengar pendapat rapat komisi rapat fraksi reses kesejahteraan keuangan penghargaan jawaban pemerintah hal suara pendapat dpr angket bertanya budget interpelasi dprd provinsi (tambahkan kode wilayah) keanggotaan pencalonan pengangkatan pemberhentian recall pelanggaran pelanggaran pergantian antar waktu persidangan reses sidang pleno dengar pendapat rapat rapat meliputi rapat panitia musyawarah. kronis, fraksi, panitia khusus, panitia anggaran, dan sebagainya tata tertib fraksi peninjauan studi banding kesejahteraan keuangan penghargaan hal suara pendapat sekretaris dprd provinsi dprd kabupaten kota (tambahkan kode wilayah) keanggotaanreses sidang pleno dengar pendapat rapat rapat meliputi: rapat panitia musyawarah, komisi, fraksi, panitia khusus, panitia anggaran, dan sebagainya. tata tertib peninjauan studi banding kesejahteraan keuangan penghargaan hak suara pendapatperjanjian damai luar pengadilanlayanan dan perlindungan hukum sengketa hukum registrasi perkara hukum internasional imigrasi visa paspor exit reentry lintas balas batas antar negara suaka politikkementerian peraturan daerah peraturan daerah provinsi peraturan daerah kabupaten kota tata perundangan peraturan perundangan lainnya keputusan presiden menteri lembaga non kementerian gubernur bupati walikota instruksi presiden menteri lembaga non kementerian gubernur bupati walikota hukum adat tokoh ada masyarakat hubungan luar negeri perwakilan asing tamu negara kerjasama dengan negara asing regional asean) bantuan luar negeri hibah bilateral multilateral internasional perwakilan luar negeri kedutaan konsultan, organisasi kekuatan sosial politik organisasi masyarakat, meliputi: pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan. hasil evaluasi dan tata car pol hasil munas muda parpol struktur kepengurusan, pengkaderan dan keanggotaan parpol.anggota partai terlarang kepartaian (meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pembubaran) partai peserta pemilu partai bukan peserta pemilu keanggotaan partai kartu tanda pengenal) program partai art partai bantuan keuangan partai rapat koordinasi konsolidasi partai lambangorganisasi memasyarakat laporan umum mengenai keadaan anggota partai organisasi terlarang..lsm) laporan kegiatan organisasi berdasarkan perjuangan perintis kemerdekaan angkatan veteran angkatan berdasarkan kekaryaan penari wredalama pensiunan pns berdasarkan kerohanian nahdlatul ulama muhammadiyah persis persatuan serikat islam indonesia) dan lain lainnya berdasarkan lembaga adat kedaerahan lembaga swadaya masyarakatrumu pemerintahan indonesia dan lain lainnypersatuan wartawan indonesia asosiasi jurnalis indonesia ikatan cendekiawan muslim indonesia icmi)federasi buruh seluruh indonesia ita) kongres wan ndaftaran pemilu panitia pengawas pelaksanaan pemilu pemilih daftar pemilih sarana prasarana pemungutan suara tempa! pemungutan suara tps) kendaraan transportasi surat suara kotak suara dana anggaran pemilu bilik suara tinta pemungutan suara penghitungan suara hasil pemilu perhitungan suara, sidang paripurna, pelantikan, sumpah janji) penetapan perolehan jumlah kursi dan calon terpilih komisi pemilihan umum meliputi: pelantikan pengucapan sumpah janji mpr, dpr, dpd(tamu negara) pengawalan pejabat keamanan ketertiban koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum trantibum) pengawasan tranltni masuk desa amd kekaryaan tni, pejabat sipil dari tni tentara nasionallndonesia angkatan darat angkatan laut angkatan udara polisi fasilitas militer meliputi barak, persenjataan, markas keamanan kepolisian polisi pamong praja keamanan rakyat keamanan lingkungan jaga wana satuan pengammeliputi: minuman keras narkotika zat adiktif lainnya yang memiliki izin dan dipergunakan untuk campuran bahan penelitian serta kesehatan terorislpemberian tali asih bagi anggota perlindungan sipil masyarakat emas) data inventaris peralatan hansip kesejahteraan satpam pejabat makar pemberontakan subversif organisasi terlarang pembunuhan, penemuan bunuh diri pencurian penyelundupan penganiayaan perampasan narkotika, obat obatan dan zat adiktif lainnya kepemilikan mengedarkan mendistribusikan menggunakankekerasan fisik perkosaan perbuatan cabul ktd kehamilan tidak diharapkan) kdrt kekerasan dalam rumah tangga) penelantaran pelecehan seksual pencabulan perdagangan wanita risalah korban kenakalan kenakalan remaja kejahatan lainnya bencana mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. gunung berapi gempa angin topan lipsus badai putting beliung. dll. tanah longsor kekeringan banjir kebakaran pemadam kebakaran mobil pemadam tsunami kecelakaan sar kecelakaan lainnya dara lalu lintas jalan raya udara laut sungai danau telaga waduk search and rescue regu penyelamat) kapal patroli mobil patroli pelatihan latihan sar latihan ketrampilan penyelamatan air dan menyelam pelatihan managemen bagi pejabat pelatihan kemampuan pusdalop bagi aparat pbp latihan ketrampilan pemadam kebakaran satkorlak dan salak pbp kecelakaan pendakian gunung kecelakaan listrik kesejahteraan rakyat keluarga miskin ppm mandiri pedesaan kompensasi bbm bantuan langsung tunai blt) penyaluran keras miskin raskinarang tarunnit lerapan dan pendayagunaan teknologi desa pendidikan pendidikan khusus. diklasifikasikan sini pendidikan putra putri irian jaya sekolah pra sekolah taman bermain taman kanak kanak sekolah dasar sekolah menengah akademi sekolah tinggi sekolah kejuruan kegiatan sekolah, dies natalis, lustrum kegiatan pelajar mahasiswa reuni, darmawisata, lomba, organisasi siswa intra sekolah osis)aspek mapas, perpeloncoan tahun pelajaran hari libur uang sekolah klasifikasi sini spp bea siswa gerakan nasional orang tua asuh gn ota) ijazah biaya operasional sekolah bos) metode belajar kuliah ceramah, simposium, seminar diskusi kuliah lapangan, widyawisata, kkn, anjangsana, studi banding, studi tur kurikulum karya tulis skripsi tesis disertasi ujian ujian komprehensif tenaga pengajar, guru, dosen, dekan, rektor klasifikasi siniprasarana gedung olahraga stadion lapangan kolam renang peralatan olahraga pesta olah raga klasifikasi sini: pon, parade, olimpiade, persen dan sebagainya organisasi olahraga koni) kepemudaan meliputi organisasi dan kegiatan remaja klasifikasi sini gelanggang remaja gelanggang generasi muda kepramukaan pendidikan kedinasan untuk kementerian dalam negeri lihat kebudayaan kesenian cabang kesenian sarana gedung kesenian padepokan organisasi kesenian kepurbakalaan museum pelayanan museum pengawasan museum promosi museum perizinan permusuhan peninggalan kuno candi termasuk pemugaran benda kuno, monumen sejarah bahasa usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan, festival, pentas seniin) kesehatan ibu dan anak obat obatan pengadaan penyimpanan obat generik pemalsuan obat terlarang penyakit penyakit menular pemberantasan dan pencegahan penyakit menular langsung p2ml) kusta kelamin frambosia tbc bios hiv epidemiologi dan karantina etika) kolera imunisasi survailence rabies anjing gila), antraks leptospirosis chikungunya pemberantasan dan pencegahan penyakit menular sumber binatang p2b) malaria dengue hemorrhagic fever ohf) demam berdarah malaria serangga flu burung flu babiudara kesehatan institusi pencemaran air pemberantasan penyakit tidak menular hipertensi stroke diabetes melitus om) dekopensatiokordis ppm asma kecelakaan lalu lintas psikosis gizi kekurangan makanan,gondok endemik gay) rumah sakit sup rumah sakit jiwa rumah sakit mata puskesmas puskesmas keliling balai kesehatan poliklinik) balai kesehatan ibu dan anak rumah bersalin posyandu rumah sakit balai kesehatan lainnya laboratorium kesehatan tenaga medis perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan diklat tenaga kesehatan medis diklat tenaga kesehatan para medis pendidikan kesehatanakupuntur jamu tradisional dukun paranormal rupiah apotek surat izin praktek sip) surat izin kerja sik) agama islam peribadatan sholat zakat, fitrah puasa mtq haji umrohongkos naik haji onh) manasik badan penyelenggaran ibadah haji bpi) sosial rehabilitasi penderita cacat cacat mala cacat tubuh cacat mental bisu tuli tuna sosial gelandangan tuna wisma pengemis tuna susila anak pakai kesejahteraan anak keluarga anak putus sekolah ibu teladan anak asuh orang tua,. rehabilitasebagainya panti asuhan panti jompo yayasan sosial lainnya ketangkasan, bazaar, dan bimbingan sosial masyarakat suku terasing meliputi: bimbingan, pendidikan, kesehatan, pemukiman, operasi busana, dan sebagainya pemberdayaan masyarakatnik) kartu tanda penduduk ktp)asimilasikewarganegaraan wni asli wni keturunan wna permohonan kewarganegaraan permohonan ganti nama tidak berkewarganegaraan stateless sensus penduduk cacah jiwa.asadopsidan11if penduduk usia lanjutpengembang. penyelesaian masalah tanah lokasi pemukiman transmigrasi tata ruang pemukiman transmigrasi sarana pemukiman transmigrasi pengerahan, pemindahan dan penempatan transmigran pemberangkatan transmigran penempatan transmigran penampungan transmigran (transit) dan pelatihan transmigran pembinaan masyarakat transmigran penilaian transmigran teladla pemerintah kabupaten analisis monitoring evaluasi dokumentasi keluarga berencana alat kontrasepsi lestari mandiri penyuluhan lapangan (pkb) pos desa akseptor media massa penerbitan surat kabar majalah buletin buku penerjemahan layanan informasi leaflet klarifikasi berita pers release masukan analisis gubernur jurnal mingguan ringkasan berita jurnal mingguan pendapatzradio rri siaran pedesaan, jangan diklasifikasikan sini, lihat non rri luar negeri orasi rapi televisi tvri swasta film pers kewartawanan wawancara audiensi wartawan informasi nasionalmusyawarah wartawan indonesia temu pers konferensi pers pers tour bantuan kepada dari organisasi profesi wartawan kebijakan pimpinan pendidikan jurnalistik grafika reklame ketentuan pemasangan penerbitan penerangan pameran non komersial publikasi pend irian information center operating room hubungan masyarakat pengaduan masyarakat internet internet protocol address address) situs web site homepage surat elektronik e mail) pembangunan jaringan interkoneksi peningkatan kapasitas bidang infobox training fotografi training berita jurnalistlit lawakan wayang orang bintik infobox dialog interaktif televisi tvri) nasional, swasta radioinformasi cetak lkm fasilitas peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan media pelatihan motivasi kapa narkoba pembenahan lsm upaya ppen bahan informasi,l hasil pembangunan klasifikasi naskah sambutan himpunan naskah keynote speakuatu bidang, diklasifikasikan padapameran non komersiallihat487. event event lomba lomba (tera uji timbang tera ulang ukuran takaran timbangan kalibrasi cap tanda tera biaya terazinan penerbitan sup perpanjangan izin prinsip rekomendasi bantuan peralatan proposal surat perjanjian kontrak serah terima perizlaboratorium metrologi tanki ukur mobil meter taxi kwh meter sp8u pemasaran sembilan bahan pokok. tambahkan kode wilayah, beras, garam minyak tanah, minyak goreng, sabun, dan sebagainya. pasar pusat perbelanjaan operasi pasar pertokoan, kaki lima. kios ekspor ekspor hasil industri kebijakan pemasaran izin ekspor pengembangan pasar luar negeri manajemen perdagangan internasionalzin import pemberian izin pengendalian izin standar mata u. peti kemas tangki penyimpanan aneka usaha perdagangan koperasi untuk bud, kud, lihat bina usaha koperasi koperasi pertanian dan perkebun usaha kecil menengah ukmbina tata urusan koperasi klasifikasi kud klasifikasi koperasi perkotaanrtanian tanaman pangan program bimasllnmas kredit usaha tani kut) penyuluhan pelaporan dan evaluasi pertanian produksi padi sawah gogo hama palawija kacang jagung ketela pohon ubi ubian kedelai hortikultura sayuran sudah buahan tanaman hias perubahan panen gagal (pus) pembudidayaan rumput laut sarana usaha pertanian peralatan,satang hama hama serangga, diklasifikasikan sini wereng, walang sangit, tungro hamarumpun ikan laut lahan kritis kta pengusaha, petani bina usaha pasca panen pemasaran hasil promosi kehutanan program hak pengusahaan hutan data areal hph areal hutan shah kerja sama pembatalan penolakan perpanjangan hph pembinaan hph (pelanggaran dan sanksi)rbedaan hutan ukur dan pemetaan pengukuran perbedaan pembangunan hutan tanaman industri hutan tanaman industri pulp hti pertukangan produksi dan industri kayu non kayu target produksi industri kayu hph industri kayu non hph industri non kayu sarana usaha kehutanan standarisasi kayu dan non kayu pengujian hasil hutan pemasaran hasil bulan angkutan hasil hutan tala usaha hasil hutan lurah hutan pembinaan dan peningkatan saya bulan reboisasi reboisasi dan rehabilitasi bulan pembenihan pemakan benih pengadaan benih pengujian dan penyimpanan benih lalu lintas angkutan benih pembibitan pengadaan dan pengedaran bibir bersertifikat pengadaan dan pengedarankelestarian kawasan konservasi cagar alam, marga satwa, suaka marga satwa berburu. meliputi larangan dan izin berburu kebun binatang konservasi lahan taman wisata termasuk laut) taman nasional taman hutan raya hutan lindung hutan produksi perhutanan sosial sutera alam minyak kayu putihnpenyakit hama pestisida dan pupuk tanaman hutan alat dan mesin kehutanan perikanan dan kelautan program penyuluhan teknologi konservasi dan suaka laut budidaya produksi perikanan pelelangan standarisasi mutu hasil perikanan usaha perikanan pengembangan meliputi pembibitan, pemijahan ikan, pembenihan ikan, budi daya ikan daerah penangkapan areal perikanan fishing ground) pertambakan pembudidayaan ikan (meliputi: tambak ikan air deras, tambak udang, dll.) keramba jaring apung ikan hias udang rumput laut menapaki sarana peralatan kapal pelabuhan perahu tanpa motor kapal motor motor tempel jaring cold storage tempat cool room) pengusaha pengendalian hama dan penyakit termasuk pemberontakannya data perikanan nelayan perkampungan nelayan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan pelestarian ikan peternakan produksi susu ternak rakyat telur daging kulit sarana usaha peternakan pembibitan kandang ternak obat hewan disimak pakan kesehatan hewan penyakit hewan pos kesehatan hewan tesi pulchrum, pemeriksaan spesimen karantina pemberantasan dan pencegahan penyakit hewankawasan peternakan makanan ternak organisasi peternakan asosiasi peternakan kelompok tani ternak pengawasan dan standarisasi tempat pemotongan hewan laboratorium standarisasi bibit ternak data peternakan informasi peternakan pelayanan usaha dan pemasaran promosi produksi peternakan pemasaran peternakan izin usah, kopra kopi coklat kakao aneka tanaman pembibitan perlindungan tanaman hama penyakit gulma pestis ida pupuk bara alat dan mesin perkebunan pengolahan lahan terasering ketahanan pangeraan bahan galian eksplorasi, eksploitasi. pengolahan, pemurnian, kejernihan, pengangkutan, penjualan, konservasi, pengaturannya) pengusahaan kontrak kerja bahan galian strategis (bahan galian golongan minyak bumi, abituren cair, lilin, bensin, pertalian, pertamax, benson aviation gas (agas), after, dan gas alam abituren padat, aspal antrasit uranium, radium, thorium, dan bahan bahan han radio aktif lainnya nikel, kobalt bahan galian vital (bahan galian golongan mangan molibdenum, vanadium, krom, titanium seng platina, air raksa arsip, antimon, bismut rutenium, cerium, dan logam logam langka lainnya berilium, korundum, zircon, kristal kuarsa kolot, flowispor, barit yodium, brom, klor, belerang bahan galian yang tidak termasuk golongan dan (awas, oker batu permata, batu setengah permata pasir kuarsa, kaolin, pelopor. gips, bentonit batu apung, tras, obsidian, permit, tanah , dan pasir gas bumi, bbm eksploitasi pengeboran pengolahan, meliputi: tangki, pompa, tanker penyaluran aneka tambang timah aluminium, box besi, gunung berapi panas bumi pemetaan pemetaan geologi pemetaan rupa bumi pemetaan permukaan air sumber saya mineral hidrogeologi gerakan tanah longsoran, amblesan) kerentanan tanah pengawasan pengendalian hidrologi air permukaan air bawah tanah perizkesamudraan kelautan,perizinan terminal pelabuhan alat angkut keselamatan, rambu rambu lalu lintas trayek sarana kapal kecelakaan angkutan danau perizinan terminal pelabuhan keselamatan, rambu rambu lalu lintas trayek sarana kapal kecelakaan ferri perizinan terminal pelabuhan sarana dan prasarana kapal angkutan penumpang. angkutan barang trayek keselamatan kecelakaan perawatan perbaikan perkeretaapian pintu lintasan kereta api signal tanda rambu perizinan sarana dan prasarana meliputi lokomotif. gerbong. bogie jalan jembatan) trayek angkutan penumpang. angkutan barang keselamatan kecelakaan perawatan perbaikan perhubungan laut lalu lintas angkutan laut. pelayanan umum keamanan lalu lintas, rambu rambu pelayaran dalam negeri pelayaran luar negeri pelayaran charter wisata turis merek suar pelayaran haji pelayaran khususpantai pekerjaan bawah air (salvage) penjagaan pantai patroli pantai patroli perawatan penjaga pantai danzinan izin berlayar izin pekerjaan bawah air izin pembuatan dan perubahan bantuan kapal izin penambahan kantor cabang izin usaha penunjang angkutan laut izin usaha angkutan laut izin pelayanan jasa pelabuhan izin pembangunan pelabuhan khusus izalat angkutanperangko asosiasi laporan dan evaluasi pelayanan jasa pos jasa titipan jasa giro benda pos sampul peringatan jasa pos elektronik perizlekomunikasi telepon tetap bergerak wartel kiri usc telegram, seleksi ssb, facsimile, email satelit, internet stasiun bumi, parabola frekuensi dan informatika amatir radio wrap radio siaran lokal radio konsesi lokal radio base station internet pembinaan penerbitvensi lokal radio base station pariwisata dan rekreasi izin usaha kepariwisataan izin usaha sarana wisata perhotelan izin travel service biro perjalanan wisata izin usaha objek dan atraksi wisata pengusahaan obyek dan daya tarik wisata wisatawan wisatawan mancanegara wisatawan nusantara domestik promosi dan informasi pariwisata) bimas pariwisata perjalanan wisata biro perjalanan angkutan wisata travel service souvenir kemudahan wisata visa, bea cukai, karantina) pramuwisata meliputi: pramuwisata madya, pramuwisata muda, pramuwisata khusus fasilitas wisatawan note motel status hotel kelas hotel tarif losmen penginapan villa pondok wisata perkemahan restoran, bar, dan diskotik rumah makan asosiasi profesi kepariwisataan peri putri asia hpi hppmeteorologi curah hujan hujan buatan kemarau panjang penerowongan bintang ramalan cuaca tenaga kerja pengangguran data permintaan klor dari luar negeri data permintaan klor dari daerah job order tki keluar negeri oleh putri rekrutmen calon klor seleksi tenaga kerja luar negeri pendaftaran dan seleksi calon tkiitkw berkas persyaratan calon tkiitkw pemeriksaan dan hasil cek kesehatan tkiitkw persyaratan tenaga kerja permohonan rekomendasi tenaga kerja perjanjian kerja tkiitkw kartu identitas tenaga kerja indonesia kiki) permohonan fiskal luar negeri pelatihan tkiitkw pemberangkatan tenaga kerja pemberangkatan luar negeri pembekalan akhir pemberangkatan tkiitkw luar negeri berita acara serah terima tkiitkw pemulangan tenaga kerja kepulangan tkiitkw karena kontraknya habis pemulangan tkiitkw legal tkiiupah lembur) laporan data remitansi pembayaran gaji upah tkiitkw penempatan tenaga ke~a itik. pengembangan kesempatan berusaha perluasan ke~a latihan kerja pendidikan latihan kerja diklat dalam negeri pkl, pra kerjake~a sukarela butsu padat kerja perselisihan perburuhan pengaduan perkara perburuhan tenaga kerja pemeriksaan perkara perburuhan tenaga kerja penyelidikan dan penyidikan perkara perburuhan tenaga kerja sidang perkara perselisihan perburuhan tenaga ke~a hasil putusan sidang perkara perselisihan perburumutusan hubungan kerja pengaduan phk sepihak phk masal bantuan hukum bagi pekerja yang di phk izter teladan peru zsing tenaga kerja asing legal permodalan modal domestik kerjasama penanaman modal antar provinsi kerjasama penanaman modal antar kabupaten modal asing modal patungan joindeposito tabanan rekening hadiah tabungan task tapelpram lembaga perbankan bank pemerintahan bank pembangunan daerah bkd lpk bank swasta bank syariah asuransi polis premi tertanggung pemegang polis uang pertanggungan dana kecelakaan lalu lintas alat pembayaran, cek, giro, weselpemetaan dan pengukuran perbedaan penyediaan data, peta, kelebihan ganti rugi tanah absence meliputi: sangke!fi fotogrametri tristis triangulasi peralatan dana pengukuran permen agraria nomor sertifikat pejabat pembuat akta tanah plat) tanah lahan untuk transmigrasi tata guna tanah landreferm pengurusan hak hak tanah pendaftaran tanah tanah aset pemda inventaris tanah pengadaan tanah pengamanan. pemasaran penentuan batas ruslan tanah penjualan tanah penghapusan aset tanah pekerjaan umum dan ketenagakerjaan pekerjaan umum dan ketenagakerjaan tata bangunan, konstruksi danorm) tanda daftar rekanan tor) arsitektur bahan bangunan tanah dan batu seperti: batu belah, steen slang, split, pasir, koral, lempung, kapur, marmer, dan sebagainya aspal aspal buatan, aspal alam batas) besi dan logam lainnya besi beton besi profil konstruksi) baja paku aluminium profil bahan bahan pelindung dan pengawet cat, tech oil, pengawet kayu) semen kayu seperti balok, papan, dolken, plywood, gabus, dsb.ledakan), waduk,bangunan pintu pembuanganngerasan lapisan pondasi bawah lapis pondasi lapis permukaan drainage parit tanah gorong gorong li vert) buku trotoar tanah pengerasan pemasangan median tanah tanaman pengerasan pa~aan tanah earth work) stabilisasi pengerasan pavement) lapisan pondasi bawah lapis pondasi lapis permukaan drainage parit gorong gorong (cu vert) sub drainage trotoar tanah pengerasan pemasangan median tanah tanaman pengerasan pem.9a trap penahan brondong jalan layaa~silbapertarumopen green space) taman kota public garden) ruang olahraga dan taman bermain sport and playing field) ruang terbuka hijau open green space)lingkungan hidup kebersihan lingkungan pencemaran pencemaran air pencemaran udara analisis tampak lingkungan amal)lt pembangkit listrik tenaga batu bara transmisi tenaga listrik gardu induk gardu penghubung gardu tato saluran udara tegangan tinggi kabel bawah tanah kabel bawah lautdiminum intake broncaptering sumur sumur pompa sumur artesis bendungan saringan screen). air bersih pintu air saluran pembawa alai ukur perlombaan tata guna air!alamngurus blow off) bak pelepas tekanan pressure reducing valve) pengawasan pengawasan bidang urusan dalam (meliputi pengawasan sarana dan fasilitas kantor)idpr bidang protambahkan perincian pada bidang kepartaian keanggotaan pendirian pembubaran pelanggaran pemasangan atribut partai pengawasan keanggotaan pns dalam partai pengawasan pendanaan partai bidang organisasi kemasyarakatan bidang organisasi protespemilu legislatif dan opo pemilu eksekutif presiden bidang keamanan ketertiban tambahkan perincian padapembunuhan penganiayaan perampokan pencurian pemalsuan tindakan asusila pelecehan seksual pengawasan penyimpangan pejabat pns) korupsi penyalahgunaan jabatan struktural (lihat bidang bencana pengawasan sar bencana bidang kecelakaan pengawasan keamanan para pejabat pengawasan lingkungan hidup bidang kesejahteraan rakyat tambahkan perincian pada bidang pembangunan desa bidang pendidikan kesejahteraan guru fasilitas sarana mutu pendidikan bidang kebudayaan kebudayaan daerah nasional kebudayaan asing bidang kesehatan makanan obat bidang agama sara) bidang sosial bidang kependudukanga tan bidang air minum bidang pengawasan (pejabat pub tambahkan perincian padla usaha kepegawaian bidang pemberhentian pegawai bidang pendidikan pegawai bidang keuangan klasifikasi sini kebijaksanaan kepegawaian perencanaan penelitian pembinaan pengaduan tim seminar statistik peraturan perundang undangan pemberian tali asih arsip kepegawaian formasi,untuk diterima sebagai pegawai pendaftaran pegawai data pegawai status pegawai pns daerah pns pusa! yang diperbantukan pegawai pd bumn penempatan sementara wajib kerja ikatan dinas, bea siswa) pekerja kontrak perubahan status pegawai dari pns pusat daerah atau sebaliknya dari tnipolri pns dari pns pegawai perusahaan atau sebaliknya pengadaan lamaran testing screening panggilan penelitian dokumen wawancara trainingcalon tenaga inpres kesehattenaga asing mutasi meliputi pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pang kat, pemindahan, pelimpahan. terasering. tugas belajar, wajib militer golongan golongan golongan golongan fungsionalllrjen kaban kepala biro direktur aspek1ur kepala pusat sekretaris kepala dinas asisten sek;empatan pegawai pada unit ke~a terasering pegawaibea siswa wajib militeijazah jenjang pangkat es,, uang makan uang insentif honorarium uang lelah sertifikasi dana aspen kesehatan akses restitusi bantuan perawatan sumbangan kemati. konduite. ujian dinas, penilaian kekayaan pribadi, dan rehabilitasi penghargaan bintang satya lencana kenaikan pangpenurunan jabatan larangan rangkap jabatan konduite, dp3 penilaian prestasi kerja skp, disiplin pegawai (termasuk absensi presensi) pelanggaran pegawai karena mengikuti organisasi lain. penilaian kekayaan pribadi lp2p) rehabilitasi pengaktifan kembali baperjakat tata usaha kepegawaian meliputi formasi, betting. registrasi. daftar riw hidup pekerjaan, hak, penggajian. sumpah janji. dan korps pegawai formasi betting registrasi daftar urut kepangkatan duk) nip karpet legitimasi tanda pengenal daftar keluarga. perkawinan. perceraian kapsulkenaikan penurunan gaji gaji bersifat khusus anggota dprd) sumpah janji korps pegawaidengan tidak hormat permintaan sendiri pensiun dini) dengan hak pensiuniii pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri gol.karena meninggal biasa alasan lain uang pesangon uang tunggu untuk sementara waktu tidak dengan normal pendidikan pegawai meliputi perencanaan, pendidikan reguler.us proposal tor) pendidikan reguler kader iipiipdn pin apbn universitas perguruan tinggi) akademis, diklatkuliah lapangan, anjangsana, studi banding, widyawisata, kkn, studi lapangan kurikulum tanya jawab karya tulis penugasan gladi tenaga pengajar widyaiswara narasumber usul menjadi tenaga pengajar permintaan tenaga pengajar penambahan tenaga pengajar permintaan tenaga lainnyawal alat tulis bantuan sarana 8belajar lainnya keuangan keuangan nota keuangan apbn apbd, rapid dana alokasi umum dana alokasi khusus dana cadangan penetapan dan prioritas plafon anggaran, penetapan prioritas anggar sementara kebijakan alokasi umum, nota kesepakatankegiatan daerah dioda) daftar usulan kegiatan daerah duka) daftar isian proyek dip) daftar usulan proyek dup) daftar isian proyek daerah dioda) daftar usulan proyek daerah duda) daftar isian penggunaan anggaran dipa) revisi anggaran rasa task dokumen pengelolaan anggaran pembuatan cash budget, cash flow terhadap posisi kas realisasi penerimaan pendapatan realisasi belanja monitoring pelaksanaan anggaran otorisasiisko rutin pembangunan siapa sko ralat sko verifikasi spm rutin daftar spm pembangunan daftar penerimaan pendapatan daftar dan spj rutin spj pembangunan nota pemeriksaan pemindahan pembukuan spp) verifikasi anggaran verifikasi pengguna anggaran verifikasi dokumen pendukung spj verifikasi saldo kas dan bank verifikasi pendapatan dan realisasi penerimaan pembukuan penyusunan perhitungan anggarpengendalian kas pengendalian bank konfirmasi berkaitan dengan pengendalian kas dan bank rekening bank rekening korannesanksi pbb) pajak penghasilan orang pribadi pph bagi hasil bukan pajak pemberian hak atas tanah pemerintah provisi sumber saya bulan sumber daya alam migas lurah eksplorasi laurent pajak langsung pemungutan pajak langsung bagi hasil pajak langsung informasi mengenai pajak langsung pelayanan masyarakat untuk mempermudah pemungutan pajak langsung evaluasi, pemantauan dan pengendalian pemungutan pajak langsung. pajak tidak langsung pemungutan pajak tidak langsung bagi hasil pajak tidak langsung informasi mengenai pajak tidak langsung pelayanan masyarakat untuk mempermudah pemungutan pajak tidak langsung evaluasi, pemantauan dan pengendalian pemungutan pajak tidak langsung. subsidi pajak, ikeda, ihh, ihp pajak kendaraan bermotor pajak kendaraan atas air bea balik nama kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan atas air, pasar retribusi tempat penginapan pesanggrahan nilaizin pemanfaatan flora dan fauna tempat pelelangan hasil hutan retribusi izin pengambilan dan pemanfaatan abt retribusi bidang metrologi retribusi penyelenggaraan perhubungan bea cukai pungutan pnb bantuan bantuan presiden bantuan menteri bantuan gubernur bantuan bupati walikotalpenerimaan lainnya penerimaan laba bumn bumi penerimaan dari pemerintah pusat penerimaan dan pengembalian dari potongan surat perintah membayar spm) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah bendaharawan spp spp teguran spj iii indeks kaitan (relative index) aceh administratif desa pendidikan pegawai sekolah adopsi agama budha hindu islam katolik protestan air buangan industri air minum air tanah akademi kesejahteraan rakyat) akademi pendidikan pegawai) akuisisi arsip akseptor alamat kantor, pejabat alai angkutan kantor laut udara alai medis alat lulus aluminium profil bahan bangunan tambang amanat camat menteri dalam negeri menteri lainnya presiden wakil presiden amandemen angket anak nakal anak puluh sekolah aneka industri perusahaan kerajinan tambang tanaman usaha perdagangan angin topan anggaran belanja tambahan pembangunan pendapatan dan belanja daerah pendapatan dan belanja negara pendapatan pengeluaran keuangan desa rutin angkatan darat kw empat puluh lima enam puluh enam laut udara angkutan danau jalan raya kereta api sungai anjing gila antraks anumerta (kenaikan pangkat pegawai) apbd lih anggaran pendapatan dan belanja daerah apbn lih anggaran pendapatan dan belanja negara apbn lih akademi pemerintahan dalam negeri appid arsip arsip dinamis aktif arsip dinamis inaktif arsip dinamis vital arsip media baru arsip statis arsip terjaga arsitektur assainerring asbes gelombang bahan bangunan asean asimilasi asisten sekwilda aspal bahan bangunan bahan galian asrama pendidikan pegawai asuransi atap elemen bangunan audiensi ayam ras ayam buras badan badan jalan jalan kota jalan luar kola badan pemeriksa keuangan bagi hasil landreform bahan bangunan galian peledak pelindung bangunan pengawet bangunan bahasa bahaya kelaparan baitulmal bak pelepas tekanan transmisi air beku distribusi air minum baku jembatan kota jembatan luar kota balai kesehatan poliklinik kia bali balok bahan bangunan bandar umbul umbul bangunan air minum aerasi pembunuh bahan kimia saringan ukur pengendapan pengaduk bangunan air tanah pembawa pembuang bangunan assainerring mengendap pengering lumpur penghancur kotoran penyaring bangunan bawah jembatan kota jembatan luar kota bangunan irigasi bagi check outlet pembawa pembuang penahan banjir pengambilan penunjang sadap terjun pembawa terjun pembuang bangunan industri keagamaan pemerintahan pelayanan umum pendidikan penjara bangunan pasang surut pembawa pembuangan penangkis kotoran pengukur curah hujan pintu masukan pintu pembuang saluran pembuang sekunder saluran pembuang tersier bangunan pelengkap jalan kota jalan luar kota bangunan pengaman jalan kota kw jalan luar kola pengendalian sungai bangunan folder bagi gudang stasiun pompa listrik stasiun pompa pembawa pembuang pengukur air pengukur curah hujan penutup sungai bangunan pusat perbelanjaan rekreasi tempat tinggal waduk irigasi banjir bank bangunan gedung pembangunan daerah pemerintahan swasta syariah bantuan bupati walikota gubenur hukum kebakaran untuk pegawai kebanjiran untuk pegawai lainnya luar negeri menteri pembangunan daerah pembangunan desa presiden barak kerja jalan kota jalan luar kola jembatan kota jembatan luar kota batu belah bahan bangunan bazaar bea bea siswa berita acara penyusutan penyerahan arsip bela sungkawa bencana angin topanlbadai paling beliung banjir tanah longsor gempa gunung berapi kebakaran kekeringan benda kuno kepurbakalaan bendaharawan penunjukan bendungan diminum irigasi pintu bilas irigasi pompa irigasi bengkulu kw bensin penyaluran pompa tengger tangki beras pemasaran pengadaan berburu binatang besi bahan bangunan beton bahan bangunan profil bahan bangunan tambang tua setting pegawai biara bibir unggul perikanan pertanian ternak simas tanaman pangan bimbingan landreform sosial sina usaha tanaman pangan bintang tanda kehormatan bisu bks aksi box tersier irigasi box bgd broncaptering air minum brondong jalan kota jalan luar kota jembatan kota jembatan luar kota buah buahan bunuh diri budget 8uku islam pendidikan pegawai sekolah buruh busung lapar butsu sujud cabang kesenian cabang olahraga cacat mata mental tubuh veteran cacahjiwa pagaralam camat candi bangunan benda kebudayaan cal bahan bangunan catatan sipil cek cek dam sungai cengkeh ceramah pendidikan pegawai clear hell instalasi air minum corepure jembatan kota jembatan luar kola cukai convert, gorong gorong jalan kola curah hujan cuti pegawai alasan lain, alasan penting besar luar tanggungan negara hamil naik haji umroh sakit tahunan daerah istimewa jogjakarta daerah luar kota hutan perkebunan pertanian daerah perkotaan industri pelabuhan perdagangan pemerintahan pemukiman perumahan pusat perbelanjaan rekreasi daerah samping jalan kota jalan luar kota daftar pencarian arsip perkelahian arsip rekanan mampu drm) daging ternak dakwah dalang (cabang kesenian) damar (non kayu) dana kepegawaian asuransi kereta!an kw aspen dana kecelakaan dana pengukuran danareksa (pasar uang dan modal) darmawisata dasar negara dasar hukum data anggaran inventaris peralatan hansip ternak daun (penyakit) dekan demam berdarah demonstrasi dengar pendapat dengue hemorrhagic, demam berdarah deposito desa desentralisasi terasering dewan marga pertimbangan agung perwakilan stabilisasi ekonomi tingkat desa dharma tirta dharma wanita dik duk dioda duka dies natalis dinas otonomi dip dup dioda dipa duda direktur jabatan direktur jenderal jabatan disinfektan unit assainerring diskusi metode belajar pendidikan pegawai dispensasi pegawai distribusi air minum pangan untuk pegawai sandang untuk pegawai dokumentasi dokter tenaga medis dolken bahan bangunan nomine dosen drainage jalan kola jalan luar kota jembatan kota jembatan luar kota dukun disfungsi abri ekspedisi pengiriman surat ekspor elemen bangunan emas epidemiologi scope chanel irigasi exit imigrasi feri malaria film fiscal fitrah forum, lh: musica fotogrametri formasi pegawai frambosia penyakit fumigasi gabah pemasaran pengadaan gadai tanah galian tanah jembatan kota jembatan luar kota gambar presiden wakil presiden ganti nama pegawai warga negara ganti rugi tanah land reform tanah absence tanah kelebihan tanah partikelir pencabutan hak garam industri pemasaran pengadaan gardu listrik induk distribusi penghubung bravo gas bumi bhn gedung urusan dalam kantor rumah dinas gedung balai kota dpr kesenian sarana olah raga parkir pemancar pengadilan perdagangan sarana pendidikan sekolah islam gelar senja gelagar jembatan kota jembatan luar kola gelanggang remaja gempa genteng bahan bangunan geologi gereja katolik protestan gigi giro gizi gelandangan golongan karya gogo gorong gorong irigasi pembawa pembuang gorong gorong jalan jalan kola jalan luar kola gorong gorong folder pembawa pembuang got miring irigasi grafika gudang gudang proyek jalan kola jalan luar kola jembatan kola jembatan luar kola guest house gula industri pemasaran pengadaan gunung berapi bencana pengawasan guru inpres teladan haji hal suara pendapat mpr dpr dprd kabupaten kota dprd provinsi pengangkatanlpemberhentian pegawai pengusahaan hutan hasanah guna bangunan badan hukum perorangan guna usaha milik badan hukum perorangan pakai badan hukum perorangan pembebasan pencabutan pengelolaan hama tanaman hama serangga hama tikus dan sejenisnya hama hutan hansip pembinaan hasil pemilu hari besar raya ibu libur sekolah pahlawan keagamaan nasional ulang tahun harta agama islam hibrida hiburan hidrologi himpunan kerukunan tani indonesia hati) nelayan seluruh indonesia hsi) hipotek home industri hotel untuk pegawai hortikultura hubungan luar negeri hubungan masyarakat humas) hukum internasional adat perdata pidana hukuman pegawai peringatan teguran huru hara hutan hak pengusahaan kelestarian perbedaan tata guna hidup lindung wisata produksi hutang perdata hutang negara hydra air minum kebakaran umum hygiene sanitasi ibu teladan islam (rumah peribadatan) ihh ikatan bidan indonesia ikatan dokter indonesia ihp iklan imigrasi lapor imunisasi industri aneka elektronika farmasi kimia logam makanan minuman mesin tekstil imunisasi buatan idmas inspektur jenderal pembantu instalasi air sanitasi akustik bangunan cahaya listrik penerangan pengatur udara pengelolaan air minum rumah dinas instansi vertikal provinsi kabupaten kola instruksi gubernur lembaga non kementerian menteri presiden walikota intake air minum intan internet inventaris kantor investasi ikeda irian jaya irigasi islam kw jadwal retensi arsip ira) jalan kota luar kota irigasi inspeksi logistik jalan sementara jalan kota jalan luar kota jembatan kola jembatan luar kota jaksa jagung jambi jamu jam kerja kantor janda pahlawan pensiunan pegawai perintis kemerdekaan janji pegawai jaring terapung jaringan jalan kota luar kota kereta api kola luar kota sungai kola luar kola telepon irigasi listrik bawah tanah jasa air jasa listrik jasa telepon jawa kw barat tengah timur kw kw kw kw l24 jawaban pemerintah jembatan irigasi hewan inspeksi jalan kota jalan luar kota pasang surut pipa air minum folder sementara jalan kota jalan luar kola jendela elemen bangunan jenjang pangkat kabel listrik bawah tanah kabel listrik bawah laut air kabinet kacang (tanaman) kadarkum (sadar hukum) kaderisasi partai kalimantan sarat selatan tengah timur utara kaki lima kampanye kampus kandang ternak kanker kantong lumpur irigasi pengendalian sungai kantor proyek jalan kota jalan luar kota jembatan kota jembatan luar kota kapal nelayan kapur bahan bangunan karantina karantina ternak karet masih perkebunan kartu pegawai kartu penduduk karya tulis metode belajar pendidikan pegawai katup udara distribusi air minum transmisi air minum katup pelepas pengurus distribusi air minum kw kw kw kw kw transmisi air minum kayu bahan bangunan hasil hutan industri perusahaan keamanan kantor lalu lintas jalan raya laut keanggotaan dpr dprd kabupaten kota dprd provinsi mpr kearsipan ekspedisi salah kirim surat pengantar kebersihan kantor kota lingkungan kebakaran kebijaksanaan umum politik kebudayaan kebun kebun binatang kecamatan kecelakaan kegaduhan kota kegiatan pelajar sekolah remaja kehutanan kejahatan kejaksaan kekayaan daerah desa kekayaan pribadi pegawai kekaryaan abri kekurangan makan kekeringan kelahiran kelamin penyakit kelapa sawit hibrida kelaparan kelautan kelestarian hutan satwa keluarga berencana alat kontrasepsi lestari mandiri penyuluh lapangan akseptor kesejahteraan pegawai kelurahan kematian kementerian dalam negeri luar negeri kemiliteran kenaikan gaji pegawai golongan golongan golongan iii golongan kenaikan pang kat pegawai golongan golongan golongan iii golongan kenakalan remaja kendaraan pemilu keolahragaan kepala badan bagian bidang biro dinas seksi sub bagian sub bidang sub direktorat kepartaian pegawai kepegawaian kepemudaan kependudukan ketentaraan kepercayaan kepolisian kepurbakalaan keputusan bupati gubernur lembaga non kementerian menteri presiden walikota keracunanlkeracunan makanan kerajinan kerajinan rakyat kereta api kerjasama asing ke~sama antar kementerian kerjasama perguruan tinggi kerjasama antar provinsi daerah kesamudraan kesehatan hewan pembinaan sekolah ibu dan anak kesejahteraan anak anggota dpr anggota dprd kabupaten kota anggota dprd provinsi anggota mpr buruh keluarga hansip pegawai rakyat sosial keselamatan kerja kesenangan kesenian ketela pohon ketenagaan ketangkasan penatalaksanaan ketertiban ketertiban kantor keuangan desa kewarganegaraan indonesia kewartawanan kewenangan mutasi pegawai kewilayahan desa kios kasdam jembatan kota jembatan luar kota klasifikasi pola klasifikasi klep pengatur banjir knpi komite nasional pemuda indonesia) kolam pasang surut kolam renang kolera kredit bank administrasi pendidikan keuangan desa program umum koperasi program khusus koperasi koperasi usaha kecil koperasi usaha menengah usaha tani bantuan kesejahteraan buruh laboratorium lapangan jalan kota jalan luar kota jembatan kota jembatan luar kota lahan kritis lahan kritis reboisasi tanaman lalu lintas danau jalan raya laut sungai udara lambang bendera kebangsaan kementerian garuda kabupaten kola lpnk partai provinsi lampung landasan jembatan kola jembatan luar kola landrefrom pembagian tanah penentuan tanah redistribusi sengketa lanjut usia langit langit elemen bangunan lantai jalan kota jalan luar kota elemen bangunan lapang olah raga laporan fisik fisik hasil pembangunan kabupaten kecamatan keuangan bendaharawan luar negeri provinsi latihan kerja latihan militer lebah legislatif legitimasi landa pengenal pegawai lembaga bantuan hukum non kementerian pendidikan islam perbankan swadaya masyarakat tinggi negara tingkat desa lempung bahan bangunan lestari lintas batas listrik distribusi non pln tenaga pembangkit penguasaan pln kw transmisi logam mulia lokakarya metode belajar pegawai lomba desa, perlombaan desa losmen untuk pegawai lurah administratif lustrum mahkamah agung majalah majelis permusyawaratan rakyat keanggotaan meninggal pelanggaran pemberhentian pencalonan pengangkatan majelis ulama makam keluarga pahlawan raja umum makanan ternak makar malaria maluku maluku utara manasik haji mandi cuci kakus mandiri margasatwa marmer bahan bangunan bahan galian masa kerja masyarakat pedesaan mata matrik mazhab budha hindu islam protestan katolik media massa masyarakat suku terasing median jalan kota jalan luar kola jembatan kota jembatan luar kota menara distribusi air minum menara pengambilan irigasi menu makanan rakyat kw kw menteri interim mena, resimen mahasiswa mesin kantor masjid bangunan sarana peribadatan mess metode belajar meteorologi meubel perabot rumah dinas minyak bumi eksploitasi kontrak kerja pengolahan pengusahaan pemasaran penyaluran minyak goreng industri pemasaran pengadaan tangki penyimpanan modal asing patungan penyertaan domestik moneter monografi monografi provinsi monumen bangunan kepurbakalaan penghargaan mtq muhammadiyah muktamar munas museum mutasi pegawai nahdlatul ulama naskah dinas narapidana nari<etika nelayan night club nomor induk pegawai nota keuangan nota pemeriksaan nusa tenggara barat kw nusa tenggara timur kw obat obatan generik pengadaan penyimpanan untuk pegawai obligasi olah raga, keolahragaan olimpiade onh ongkos naik haji) operasi busana operasi militer operating room split jembatan kota jembatan luar kota orde baru orde lama orde reformasi organisasi badan internasional badan non pemerintah buruh buruh internasional instansi pemerintah keagamaan budha hindu islam katolik protestan mahasiswa nelayan pegawai pelajar profesi remaja tani wanita ganda otonomi daerah otorisasi pembangunan rutin padat karya padi padi sawah padigogo padi hama pagar jalan kota jalan luar kota jembatan kota jembatan luar kota pagar daerah samping jalan kota jalan luar kota pahlawan pajak pakaian dinas paku bahan bangunan palang merah indonesia pala ija kacang jagung kedelai ketela pohon ubi ubian pameran perdagangan non komersil lukisan foto pamong desa kepala desa pemberhentian pemilihan pengangkatan pamong praja pan panitia anggaran nasional) tingkat kabupaten kota tingkat provinsi pancasila panen gagal panggilan pegawai pelamar panti asuhan panti jompo papan bahan bangunan papan nama instansi parasnya purna karya nugraha parit jalan kota jalan luar kota pariwisata partai bukan peserta pemilu peserta pemilu pasang surut irigasi pasar pasar uang pasar modal pasca panen pasir bahan bangunan paspor pastor patok jalan kota jalan luar kota patok r.o.w. jalan luar kota jembatan kota jalan kola jembatan luar kota pegawai teladan pejabat pembuat akta tanah pkm penyuluh kesehatan masyarakat) pekan olah raga nasional pekan raya pekerjaan tanah jalan kola jalan luar kola jembatan kota jembatan luar kota pelabuhan danau feri laut nelayan perikanan sungai udara pelajar teladan pelantikan bupati gubernur presiden wakil presiden walikota pelayaran dalam negeri luar negeri pelelangan ikan pelimpahan banjir irigasi pelimpahan samping irigasi pelimpahan pegawai. pemindahan pelimpahan wewenang kepegawaian pemadam kebakaran pemalsuan ijazah uang pemasaran pembagian wilayah kabupaten kotamadya provinsi pembangkit listrik tenaga air tenaga diesel tenaga gas tenaga matahari tenaga nuklir tenaga panas bumi tenaga uap tenaga batu bara pembangunan desa pembebasan dari jabatan pemberantasan buta huruf memberantas hama pemberantasan dan pencegahan penyakit menular langsung p2ml) pemberantasan penyakit hewan pemberhentian pegawai alasan lain dengan hak pensiun golongan golongan golongan iii golongan karena meninggal permintaan sendiri tidak dengan hormat untuk sementara waktu pemberontakan pembibitan tanaman pangan perikanan perternakan pembinaan kesehatan pembinaan hansip pemborong pembukuan pembunuhan pemekaran kabupaten kola kelurahan desa provinsi pemeliharaan arsip pementasan kesenian pad acara gelar senja pemeriksa pegawai pemeriksaan administrasi bendaharawan pemeriksaan kas hasil pemerintahan pemerintah desa kabupaten kota kecamatan provinsi pusat pemetaan tanah pemilih pemilihan umum pemindahan arsip pemindahan ibu kola kabupaten kola provinsi pemindahan pegawai golongan golongan golongan iii golongan pemindahan pembukuan pemotongan hewan pemuda pemugaran candi lingkungan desa perumahan desa pemukiman kembali penduduk penempatan kembali suku terasing tata kota pemulihan hak guna bangunan pemungutan suara pemusnahan arsip pemutusan hubungan kerja penagihan penataan berkas penataran kepegawaian penawaran peralatan kantor pencalonan anggota opr opr kabupaten kota pro provinsi mpr bupati walikota gubernur pamong desa pemilihan umum presiden sekda kabupaten kota sekda provinsi wakil bupati walikota wakil gubernur wakil presiden pencemaran tala kola air udara tala lingkungan air udara pencurian pendaftaran pendidikan pegawai penduduk sekolah tanah pendapatan pendeta pendidikan khusus luar sekolah pegawai luar negeri non reguler reguler pendidikan agama islam dasar menengah tinggi pendidikan kedinasan kementerian dalan negeri penelitian kerjasama penempatan kembali tugas belajar penerangan penerangan jalan penerangan lampu pengaman jalan kota jalan luar kota jembatan kota jembatan luar kota penerbitan penerimaan keuangan pengadaan pangan pegawai peralatan kantor sedang pengaduan pengairan pengamanan pantai pengambilan batas irigasi pengambilan bebas irigasi dengan pompa penganiayaan pengangguran pengangkatan anggota dpr dprd kabupaten kota dprd provinsi mpr calon pegawai golongan golongan golongan iii golongan calon guru inpres bendaharawan menjadi pegawai negeri tetap golongan golongan golongan iii golongan presiden tenaga asing bulanan harian lepas pensiunan wk. presiden pengawasan bidang keamanan kepegawaian kesra ketertiban keuangan pekerjaan umum pemerintahan peralatan perekonomian organisasi penatalaksanaan politik pengawasan gunung berapi pengawetan pengembangan desa landreform ternak pengemis pengendalian sungai pengerukan laut penggajian pegawai penggantian nama pegawai penghapusan kekayaan negara penghargaan ijazah pegawai penghargaan pegawai bintang hadiah uang kenaikan gaji istimewa pangkat anumerta penghargaan secara adat penghasilan pamong praja penghijauan penghitungan masa kerja pengobatan tradisional dukun pijat tusuk jarum penguasaan bangunan jalan kota jalan luar kola jembatan kola jembatan luar kota penguasaan tanaman jalan kota jalan luar kota jembatan kola jembatan luar kota pengusaha perikanan pengujian kesehatan pegawai pengukuran tanah pengungsi penilaian pegawai peninggalan kuno penjagaan pantai penjara pensiun duda janda pegawai golongan golongan golongan iii golongan uang muka yatim piatu penerjemah penundaan kenaikan gaji penunjukan pemborong penurunan pang kat penyakit hewan ternak kelamin menular daun satang hutan tanaman pencegahan penyaluran minyak bumi penyalahgunaan jabatan penyebaran ternak penyelewengan penyelundupan penyerahan arsip penyesuaian gaji pegawai golongan golongan golongan iii golongan penyesuaian pang kat pegawai golongan golongan golongan iii golongan penyuluhan gotong royong kesehatan masyarakat landrefom lapangan tanaman pangan penyusutan arsip penari perabot kantor perabot rumah dinas peradilan agama islam perkara tanah perak peralatan perikanan pertanian sesar p.u. perampasan peraturan daerah kabupaten kota provinsi lembaga non kementerian menteri pemerintah peraturan perundang undangan perawatan arsip perawatan dokter untuk pegawai perawatan kesehatan masyarakat perbaikan kampung perdesaan berbantuan pegawai, pemindahan perbendaharaan perbuatan cabul perceraian perdagangan antar pulau luar negeri perdata perencanaan perekonomian desa pergudangan perhitungan anggaran perhitungan suara perhotelan perhubungan barat laut udara peribadatan budha hindu islam katolik protestan perikanan perimbangan keuangan perintis kemerdekaan organisasi pembinaan pahlawan perizinan perjalanan dinas menteri daerah menteri luar negeri pejabat tinggi (eselon dalam negeri pejabat tinggi luar negeri pegawai dalam negeri pegawai luar negeri presiden daerah tamu asing daerah wakil presiden daerah wakil presiden luar negeri pe~an (usaha negara) perjudian perkapalan perkawinan perkebunan perkerasan jalan kota median trotoar jalan luar kola median trotoar jembatan kola bangunan split jembatan luar kola bangunan split perkeretaapian perkreditan desa perkosaan perladangan perubahan perlengkapan sekolah pertornbaan desa permodalan perubahan nama benda geografis daerah gunung kota pulau selat perbedaan perpindahan penduduk dalam wilayah antar negara perpustakaan pers persatuan guru (pgri) sarjana hukum indonesia insinyur indonesia serikat islam indonesia wartawan indonesia (pwr) persawahan perselisihan perburuhan persero persidangan dpr dprd kabupaten kota dprd provinsi mpr pertahanan darat laut udara perbatasan sipil hansip) pertokoan pertunjukan hiburan perum perbedaan arsip perunggasan perusahaan daerah perwakilan asing perwakilan pesta olah raga pestisida memberantas hama sanitasi peta petani perternakan petugas pemilu pidana pidato kenegaraan presiden pijat pilar jembatan kota jembatan luar kota pilot jembatan kota jembatan luar kota pipa transmisi air minum distribusi air minum pintu air air minum folder pintu pengatur banjir pintu elemen bangunan piutang negara perdata playbook bahan bangunan pmi pola klasifikasi poliklinik pegawai polisi pamong praja politik pompa 8bensin distribusi air minum instalasi air minum intake air minum unit assaineering pondasi angker jembatan kota pondasi angker jembatan luar kota pondasi elemen bangunan jembatan kola jembatan luar kota kepala jembatan jembatan kota jembatan luar kota pilar jembatan kola jembatan luar kota pondok pesantren parade pos pos kesehatan hewan posyandu plat prakualifikasi pramuka prasekolah prasarana fisik pamong praja prasarana fisik pemerintah presiden amanat pelantikan pencalonan pengangkatan pertanggungjawaban pidato kenegaraan sumpah produksi desa pemasaran pengolahan kehutanan perikanan perkebunan peternakan tanaman pangan promosi perdagangan iklan pekan raya protestan protokol puasa pulchrum pungutan pnb pupuk pusat kegiatan mahasiswa puskesmas pus rabies, anjing gila racun radio luar negeri non rri republik indonesia siaran pedesaan ralat sko rambu rambu jalan raya laut rambu rambu bangunan pelengkap jalan kota jalan luar kota jembatan kota jembatan luar kota rapat komisi dpr dprd kabupaten kota dprd provinsi saya real estate reboisasi recall anggota dpr anggota mpr reentry registrasi pegawai penduduk rehabilitasi pegawai penderita cacat rekreasi rekreasi pegawai rektor rei pengaman jalan kota jalan luar kota remaja repatriasi replika reservoir air minum reses dpr dprd kabupaten kota dprd provinsi reshuffle kabinet resimen mahasiswa retribusi reuni pelajar riset riau rohaniawan budha hindu islam katolik protestan rosela sewa tanah rotan rupa rujuk rukun kampung rukun tani rukun tetangga rukun warga rumah rumah dinas pejabat dinas dinas gol. dinas gol. dinas gol. iii bangunan lainnya tanah untuk rumah dinas perabotan rumah dinas pegawai bangunan rumah pejabat negara perkotaan bangunan petugas eksploitasi folder sehat sengketa tradisional bangunan rumah ibadat budha hindu islam katolik protestan rumah bangunan sementara jalan kota jalan luar kota jembatan kola jembatan luar kota rumah sakit bangunan sup jiwa mala kw puskesmas poliklinik kia rumah bersalin posyandu lainnya saham salah kirim surat saluran pembawa diminum irigasi induk kwartir pasangan sekunder supresi tersier tertutup terowongan pasang surut induk penyimpan air sekunder tersier folder induk muka saluran pembuang irigasi induk sekunder tersier pasang surut induk sekunder tersier pengumpul air saluran pengendali banjir banjir corepure drainage sambutan menteri dalam negeri sambutan gubernur kalijaga, sarana air minum dan jamban keluarga sampah sandaran jembatan kota luar kola sandi sar sarana air minum dan jamban keluarga kesenian pemilu pendidikan perikanan olah raga usaha kehutanan usaha perternakan satelit satya lencana sawah sawit sayuran screening pegawai sejarah sekolah dasar kejuruan menengah pendidikan luar biasa pra staf pimpinan administrasi tinggi sekretaris daerah kabupaten kota daerah provinsi dprd kabupaten kota dprd provinsi semi ian bahan pokok semen, bangunan sempadan, patok r.o.w. seni batik drama lukis musik pahat tari ukir senjata api dinas tajam sengketa gadai tanah ganti rugi tanah absence kelebihan partikelir pengurus hak tanah perdata rumah tanah perjanjian bagi hasil tanah land reform serangga penyebab penyakit serial pekerja seluruh indonesia sisi) sertifikat tanah espa, lh: sekolah stat pimpinan administrasi sewa tanah rosela siapa siaran pedesaan tilt ekstraklor simposium metode belajar belajar pegawai skip spp sko ralat sko sosial spanduk specimen tanda tangan bendaharawan kepegawaian spj, surat pertanggungjawaban split bahan bangunan semu pembangunan rutin spp uang sekolah ssb stabilisasi badan jalan kota badan jalan jalur kota stadion stasiun argo bumi pengukur air pengukur curah hujan pengukurcuaca pompa air tanah pompa pemasukan pompa pembuangan statistik steenslag bahan bangunan trek dam jembatan kota jembatan luar kota suaka marga satwa subak subsidi subversif suku terasing sulawesi selatan tengah tenggara utara sumatra barat selatan utara sumbangan korban bencana sosial uang. bantuan uang sumpah bupati gubernur pegawai presiden kp kw kw kw kw kw kw kw kw kw wakil presiden sumur air minum sumur artesis sumur pompa irigasi sura! kabar surat dengan!ar surat pertanggungjawaban anggaran pembangunan anggaran rutin surat kaleng sura! suara sura! tagihan piutang surveillance survey susu ternak rakyat susunan kabinet susunan organisasi swadaya golong royong swadaya masyarakat swapraja python air minum dis!tribus transmisi irigasi pembawa pembuang pengendalian sungai folder pembawa pembuang tagihan tahanan kriminal pemberontakan tahun pembelajaran pendidikan pegawai talang air jembatan kola air jembatan luar kota pembawa pembuang taman mini indonesia indah tambak udang tamu negara tanah bonded were house gedung gedung negeri industrial estate kantor dagang asing kedutaan kehutanan konsulat kritis longsor milik belanda perikanan perkebunan besar perkebunan rakyat pertanian pangan perumnas peternakan real estate rumah dinas sengketa perdata transmigrasi untuk pegawai tanaman hias tanaman pangan bimas kredit tanda daftar rekanan tor) tanda gambar pemilu tanda jabatan pamong praja kehormatan bintang kepegawaian monumen secara adat satya lencana tanda lalu lintas, rambu rambu tanda pengenal pegawai tangga irigasi tanggal lahir pegawai tanggul banjir irigasi keliling folder pengamanan pantai tangki bensin minyak tanah tap mpr tarif listrik aspen tata bangunan tata desa tata guna hutan tanah fatwa tata ke~a tata kota tata laksana tata lingkungan tata naskah dinas tata niaga tata tempat tata tertib kantor keamanan kantor tata kepegawaian tbg tebu tanaman sewa tanah tech oil bahan bangunan tegangan listrik menengah rendah tinggi teh tekstil industri pemasaran telegraf telekomunikasi telepon televisi tele telur tembaga tembakau tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman tempat pemungutan suara tenaga air gas kerja sing sukarela matahari medis minyak nuklir panas bumi pengajar sekolah islam pegawai negeri uap tenderbangunan tera terminal danau bangunan sarana perhubungan darat bangunan sarana pembangunan fen bangunan sarana perhubungan sungai bangunan sarana bangunan udara bangunan sarana bangunan ternak. lihat perternakan tristis pemetaan tesi pulchrum testing pegawai administrasi pendidikan pegawai sekolah tidak berkewarganegaraan timah timbunan tanah jembatan kota jembatan luar kota tokoh adat tokoh agama budha hindu islam katolik protestan tokoh masyarakat transfer uang transmigrasi tanah untuk transmisi air beku listrik transportasi travel service trotoar jalan luar kota trotoar jalan dalam kola triangulasi tugas belajar dalam negeri luar negeri tuli bisu tumpang sari tuna susila tuna sosial tuna wisma tuna tunggu cacat telinga tuli tuna netra cacat mata tungro tunjangan belajar pendidikan pegawai hari raya jabatan kehormatan keluarga kematian pangan perjalanan cuti dinas tetap pindah tuntutan ganti rugi tuntutan perbendaharaan trap penahan jalan kola jalan luar kola jembatan kota jembatan luar kola uang buku makan pegawai makan pendidikan pegawai muka pensiun palsu pesangon pegawai sekolah transport pendidikan pegawai tunggu ubi ubian ucapan terima kasih selamat bela sungkawa lainnya dkp, unit desa kerja pembangunan ujian dinas metode belajar pendidikan pegawai untuk sekolah uks usaha kesehatan sekolah) ulama islam umbul umbul umroh undang undang dasar gangguan undangan undian unggul bibit unggul upacara bendera upah buruh urusan dalam urbanisasi urusan haji urusan negara utang perdata vaksinasi verifikasi veteran caca! organisasi visa vulkanologi waduk lapangan wajib militer pegawai wakaf wakil rupa!il walikota cuti gantikan pemberhentian pencalonan pengangkatan serah terima wakil gubernur cut pelantikan pemberhentian pencalonan pengangkatan serah terima wakil presiden pelantikan pencalonan pengangkatan sumpah walang sangit warga negara asli asing keturunan asing warning system banjir wawancara wereng wesel widya wisata pendidikan pegawai wredatama yayasan dana landreform zakat bupati kutai timur, ardiansyah sul man |
bupati bogor peraturan bupati bogor nomor tahunupati bogor, menimbang bahwa untuk menjaga citra dan meningkatkan kinerja pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan, maka diperlukan pemakaian seragam pegawai pengawas ketenagakerjaan: bahwa ketentuan mengenai pakaian, lambang, tanda pangkat dan tanda jabatan berpedoman padamenteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep. men v:cindustri dan: peraturan .jabat wilayah daerah: keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor, sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri tenagakerja dan transmigrasi republik indonesia nomor men vab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pakaian seragam dinas adalah pakaian yang dipakai dalam melaksanakan tugas kedinasan pegawai pengawas ketenagakerjaan. lambang unit organisasi adalah tanda yang menunjukan unit organisasi pengawas ketenagakerjaan kabupaten bogor. bab ii. bab lambang pengawasan ketenagakerjaan lambang pengawasan ketenagakerjaan menggambarkan tugas pokok pegawai pengawas ketenagakerjaan yang memuat motto tanpa pelanggaran norma ketenagakerjaan menuju kesejahteraan dan keadilan lukisan pisau berdiri tegak: timbangan: padi dan kapas: persegi lima yang didalamnya memuat bintang bersinar, industri perusahaan, darat, laut dan udara: roda gigi berjumlah sebelas: empat persegi panjang bertuliskan pengawasan ketenagakerjaan: cc. warna dasar hijau tua, tulisan kuning keemasan, gambar padi kuning keemasan, gambar kapas putih, pisau kuning keemasan dengan gagang hitam, timbangan hitam, roda gigi merah. bab iii pakaian dinas pejabat struktural, pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan wajib memakai pakaian seragam dinas beserta atributnya dalam melaksanakan tugas pengawasan ketenagakerjaan. pakaian seragam bagi pejabat struktura! dan pejabat fungsional! yang memiliki legitimasi pengawas ketenagakerjaan kabupaten bogor digunakan dalam menjalankan tugas pengawasan ketenagakerjaan. . pakaian seragam dinas terdiri dari: pakaian seragam dinas harian: pakaian seragam dinas upacara: pakaian seragam dinas harian untuk laki laki ditentukikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan sabuk terbuat dari kuningan berwarna emas diberi lambang: sepatu kulit warna hitam bertali. pakaian seragam dinas harian untuk perempuan ditentukan sebapaling tinggi dua sentimeter diatas lutut dengan tempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang:untuk perempuan berjilbab ditentukan sebagai berikut: kemeja . kemeja lengan panjang: cc.pegawai pengawas ketenagakerjaan dilengkapi dengan atribut dan topi lapangan untuk operasional. pakaian seragam dinas upacara untuk laki laki ditentukan sebagai berikut kemeja lengan panjang warna putih berhasi yang dilengkapi jas bersama coklat muda dengan model duapakaian seragam dinas upacara untuk perempuan ditentukan sebagai berikut: a.paling tinggi dua centimeter diatas lutut dengan tempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang: pakaian seragam dinas upacara untuk perempuan berjilbab ditentukan sebagai berikut: a.kemeja . , pakaian seragam dinas upacara untuk laki laki dan perempuan dilengkapi topi ped: bab tanda pangkat dan tanda jabatan tanda pangkat pakaian dinas terdiri dari tanda pangkat untuk harian atau dinas lapangan tanda pangkat untuk upacara. tanda pangkat pakaian dinas untuk harian atau dinas lapangan dipasang pada arah baju kanan dan kiri. tanda pangkat pegawai pengawas ketenagakerjaan dibedakan atas golongan. tanda pangkat pakaian dinas upacara dipasang diatas pundak kanan dan kiri dipasang pada arah baju kanan dan kiri. tanda jabatan pegawai pengawas ketenagakerjaan dibedakan atas jabatan struktural dan fungsional. tanda jabatan struktural dipakai disapu kanan tengah dan tanda jabatan fungsional dipakai diatas saku kiri. bagi pejabat struktural lingkungan unit kerja pengawasan yang berlatar belakang pegawai pengawas ketenagakerjaan memakai tanda jabatan struktural dan tanda jabatan fungsional! dan hari pemahat struktural vang berlatar belakang bukan pegawai pengawas ketenagakerjaan hanya memakai tanda jabatan struktural. bab v. bab pemakaian lambang unit organisasi lambang unit organisasi pengawasan ketenagakerjaan dinas tenagakerja dan transmigrasi kabupaten bogor dipakai pada seragam dinas pegawai pengawas ketenagakerjaan sebelah kanan. lambang pemerintah kabupaten bogor dipakai pada seragam dinas pegawai pengawas ketenagakerjaan sebelah kiri. tanda papan nama pegawai pengawas ketenagakerjaan menunjukan nama dan nomor induk pegawai nip). tanda papan nama sebagaimana dimaksud dalam dipakai diatas saku sebelah kanan. bab contoh pakaian seragam dinas, lambang, tanda pangkat dan tanda jabatan pengawas ketenagakerjaan contoh pakaian seragam dinas, lambang, tanda pangkat dan tanda jabatan pengawas ketenagakerjaan sesuai denganacer tenaga kerja dan trarisrnigrasi nomor kep. men v bar v1! pengadaan pakaian seragam dinas pengawas ketenagakerjaan diberikan setiap (satu) tahun sekali sebanyak (dua) stel. pengadaan . pengadaan seragam dinasayaan biaya pengadaan pakaian seragam dinas, tanda pangkat dan tanda jabatan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bogrremeea bupati bogor, agus utara effendi diundangkan cibinong pada tanggalisserremeea sekretaris kabupaten bogor, ayo per ,separo berita daerah kabupaten bogor tahun nomor |
bara ras bupati tegal peraturan bupati tegal nomor tahun bupati tegal, menimbang bahwa tanah kas desa atau bengkok adalah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi aparat desa yang dapat atau diperbolehkan untuk disewakan pada pihak lain atau pihak ketiga bahwa untuk mengantisipasi kerugian bagi aparat pemerintah desa terhadap tanah kas desa atau bengkok yang disewakan kepada pihak lain atau pihak ketiga tersebut, maka salah satu jalan sewa tanah kas desa atau bengkok dilaksanakan dengan cara lelang bahwa untuk pengendalian, tertib administrasi dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan sewa dengan cara lelang tanah kas desa atau bengkok kabupaten tegal, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai sewa dengan cara lelang tanah kas desa atau bengkok aparat pemerintah desa kabupaten tegalgal tentang ketentuan sewa dengan cara lelang tanah kas atau bengkok aparat pemerintah desorganisasi dan tata kerja pemerintahperaturan .li.. tanah kas desa atau bengkok merupakan sumber penghasilan bagi aparat pemerintah desa yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apebedes). tanah kas desa atau bengkok yang merupakan sumber penghasilan bagi aparat pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada dapat atau diperbolehkan untuk disewakan dengan cara dilelang kepada pihak lain atau pihak ketiga. masa sewa dengan cara lelang tanah kas desa atau bengkok sebagaimana dimaksud pada adalah paling lama (satu) tahun. masa sewa sebagaimana dimaksud pada dikaitkan dengan masa jabatan aparat pemerintah desa. sebagaimana dimaksud pada yang bersangkutan meninggal dunia dan masa sewa sebagaimana dimaksud pada masih berjalan, maka segala sesuatupemerintah desa yang bersangkutanmelebihi masa sewa dan masa jabatan aparat pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada danaparat pemerintah desa yang bersangkutan secara pribadi dan wajib menyelesaikannya. sewa dengan cara lelang tanah kas desa atau bengkok sebagaimana dimaksud pada harus dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari badan perwakilan desa yang dituangkan dalam peraturan desa. peraturan desa yang mengatur mengenai persetujuan sewa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud pada baru bisa dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari camat yang bersangkutan dan izin atau persetujuan tertulis dari bupati tegal dalam rangka pengendalian dan kepastian hukum serta tertib administrasi sehingga dikemudian hari tidak merugikan pihak lain atau pihak ketiga atau aparat pemerintah desa lain. persyaratan administrasi sewa dengan cara lelang tanah kas desa atu bengkok adalah surat perjanjian, berita acara dan foto kopi kartu tanda penduduk pihak lain atau pihak ketiga yang dimenangkan dalam lelang terhadap tanah kas desa atau bengkok yang disewakan. pihak lain atau pihak ketiga yang dapat menjadi peserta sewa dengan cara lelang sebagaimana dimaksud pada adalah penduduk warga negara republik indonesia yang berminat untuk mengikuti lelang. pemenang sewa dengan cara lelang tanah kas desa atau bengkok adalah peserta lelang sebagaimana dimaksud pada yang menawar dengan nilai sewa tertinggi. hal hal yang belum diatur dalam peraturan bupati tegal ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh bupati tegal. !!. oktober bupati tegal, agus riyanto diundangkan slawi pada tanggal17. oktober sekretaris dae paten tegal, much. hery soelistiyawan berita daerah kabupaten tegal tahun nomorrencana kerja pemberi ntah daerah kabupaten subordo tahun menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati situbondo, bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi dan usulan masyarakat, dunia usaha, dan hasil evaluasi pelaksanaan rencana keq'a pemerintah daerah sampai dengan triwulan serta memperhatikq'a pemerintah daerah kabupaten situbondo tahun o2l; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada rencana keq'a pemerintah daerah kabupaten situbondo tahun 2a2r sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan bupati nomor tahun 2o2o tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten situbondo tahun 202r, serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pengangkatanny2orz tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi mengingat.1rir ol4 nomor tambat,an sebaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah beberpa kati diubah, terakhir dengn undang undang nomor tahu.rn fi.lembaran negara republik indonesia tahun o15 nomor tambahan l,lembaran negra republik indonesia nomor5679); undang undang nomor tahun o2o teratas:.tahun o05 nomor18 tentang standar pelayanan minimaol9oi5ol9 covid l9) dan dampaknyao5 (l*baran daerah provinsi jawa timur tahun nomor(l*o2l berita daerah provinsi jawa timur tahun nomor seri e); peraturan daerah nomor tahun ol2 terrtarro13 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten situbondo tahun (l,lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor peraturan daerahdaerah nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten situbondo tahun o2lberita daerah kabupaten situbondo tahun o19 nomor peran uran bupati subordo nomor tahun ent ang rencana ket meme hnt daerah kabupaten bono tahun be daerah kabupaten subordo tahun nomor memutuskan: menit akan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati subordo nomor tahun tentang rencana ker pemberi ntah daerah kabupaten subordo tahun ketentuan dalami diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pasa1 rkd tahun susun dengan empat penyusunan sebagai beri kut pendahuluan evaluasi hasi tri wulan tri wulan dua) tahun berkenaan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sasaran dan pri ori tas pembangunan daerah rencana ker a dan pendanaan daerah penutup uraian secara nci rkd tahunb bab bab bab babundangan bond padat angga1 aug sekretaris daerah kabupaten subordo beri daerah kabupaten subordo tahun nomor syair mullah pada angga1 au6laka:[email protected] jabatan fungsional. bagian keempat bidang pengelolaan sampah dan limbah (l): pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah b3,.uu.vv.xx.sampah dan limbah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional. bab unit pelaksana teknis daerahlingkungan hidupnanglingkungan hiduplingkungan hiduplingkungan hidulingkungan hidup2k juni bupati kolaka,y laman sari diundangkan kolaka pada tanggal jum sekretaris daerah kabupaten kolaka, a pitu murtopo berita daerah kabupaten kolaka tahun nomor .akan ) berongga bidang penataan bidang pengendalian pemanasan pengelolaan pencemaran dan dan pengobatan samp limbah kerusakan bina lingkungan hidup lingkungan hidup none dgn nn, gni kelompok kelompok kelompok kelompok jagung jagung jagung jagung ana dan tangan tan han bupati kos: unit pelaksana teknis daerah, dankepegawaian, sub bagian umum dan perlengkapan: dan kelompok jabatan fungsional. |
bupati boalemo peraturan bupati boalemo nomor tahunbupati boalemo menimbang bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial program pemberdayaan fakir miskin melalui kelompok usaha bersama kue) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu dingingat undang undang nomor tahun ta:bantuan sosial adalah proses penyaluran pemberian bantuan uang secara tunai kepada kelompok usaha bersama kue) yang disalurkan melalui bank sulut cabang tilamuta untuk digunakan sebagai modal usaha bagi anggota kue fakir miskin. pemberdayaan sosial adalah proses pemberian penguatan dan kemampuan kepada anggota kue dalam mengelola usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kue fakir miskin. pengendalian administrasi adalah pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kelompok usaha bersama kue) adalah himpunan yang terdiri dari s d orang yang dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu yang menjadi sasaran penerima bantuan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan meningkatkan produktivitas anggotanya, menjalin relasi sosial yang harmonis dan memenuhi kebutuhan anggotanya dalam wadah usaha bersama. fakir miskin adalah orang yang sama sekali baik yang telah masuk dalam data rumah tangga sasaran rts) penerima bantuan. pendamping kue adalah seseorang tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) yang memiliki kompetisi dan diberikan wewenang tanggung jawab untuk bekerja sama dengan kelompok usaha bersama kue) dalam melaksanakan dan mengembangkan bantuan untuk mencapai tujuan kue serta menggulirkan bantuan kue kepada anggota kelompok yang baru serta melaporkan hasilnya kepada kantor sosial dan pemberdayaan masyarakat kabupaten setempat. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan sosial program pemberdayaan fakir miskin dana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten boalemo. tujuan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah agar pemberian bantuan sosial pemberdayaan fakir miskin lingkungan kantor sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, tepat waktu dan mutu, akuntabel serta tertib administrasi dalam pelaksanaan. bab sasaran penerima bantuan sosial bantuan sosial diberikan kepada keluarga miskin yang termasuk dalam data penerima rankings, raskin dan raskindes kelompok usaha bersama fakir miskin kue fm yaitu kue fm bentukan baru yang ditetapkan oleh kepala desa setiap kue beranggota (lima) orang. anggota berusia antara tahun yang usia perkawinannya diatas tahun anggota kue mempunyai keterampilan yang sama dan bertempat tinggal berdekatan dalam satu dusun. bab pelaksanaan pemberian bantuan bagian kesatu tahapan pasai prosedur pemberian bantuan sebagai berikut tahap persiapan pendataan calon penerima bantuan, seleksi dan rekrutmen pendamping, bimbingan pembekalan bagi calon penerima bantuan, penetapan calon penerima bantuan oleh bupati. tahap pelaksanaan kelompok usaha bersama calon penerima bantuan membuka rekening bank sulut cabang tilamuta dengan ketentuan nama rekening kelompok masing masing dengan specimen tanda tangan ketua dan bendahara kelompok, calon penerima bantuan bersama pendamping menyusun kebutuhan kegiatan usaha serta kelengkapan administrasi lainnya, pengajuan rencana usulan kebutuhan kegiatan kepada bupati boalemo ca. kepala kantor sosial dan pemberdayaan masyarakat kabupaten boalemo, kantor sosial dan pemberdayaan masyarakat atas dasar proposal dari kelompok usaha bersama kue)kelompok masing masing melalui bank sulut cabang tilamuta. bagian kedua persyaratan persyaratan dan ketentuan untuk memperoleh bantuan sosial adalah: penerima bantuan sosial adalah kue fm penerima bantuan yang telah diseleksi oleh kantor sosial setempat ditetapkan melalui keputusan bupati dana disalurkan kepada kue fm merupakan bantuan sosial untuk dikembangkan dan bila telah berkembang diharapkan dapat digulirkan kepada miskin yang belum mendapat bantuan yang memenuhi persyaratan lokasi yang sama sebagai wujud rasa kesetiakawanan sosial, dengan cara menabung melalui fasilitas petugas pendamping: bila ternyata kue tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang ada pada petunjuk teknis dan surat perjanjian penggunaan dana bantuan sosial lingkungan kantor sosial dan pemberdayaan masyarakat kabupaten boalemo, maka kue bersedia mengganti dan mengembalikan semua bantuan modal dana yang telah diterima serta menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. bab pelaksanaan bantuan bagian kesatu umum pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan sosial merupakan kerjasama yang melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, perbankan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task) dan masyarakat. pelaksanaan kerjasama dimaksud pada didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing masing instansi organisasi lembaga yang bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan kerjasama dimaksudkan untuk mempercepat penyaluran dana kepada anggota kue dengan tepat sasaran dan tepat waktu serta optimalisasi penggunaannya. bagian kedua tanggung jawab kantor sosial mempunyai tanggung jawab menetapkan kriteria kue fm yang dapat menerima program pemberdayaan fakir miskin, melakukan pendataan calon penerima bantuan, melakukan verifikasi kelompok, melaksanakan bimbingan pembekalan bagi calon penerima bantuan, menetapkan calon penerima bantuan, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. bukan kabupaten boalemo mempunyai tanggung jawab mencairkan dana bantuan sosial untuk kue fm yang telah memenuhi persyaratan melalui bank sulut cabang tilamuta untuk disalurkan rekening masing masing kue fm yang mendapat bantuan sosial. memerintahkan bank sulut cabang tilamuta penerima surat perintah pencairan dana sp2d) untuk menyalurkan dana bantuan sosial melalui rekening masing masing kue penerima bantuan. penerima bantuan sosial mempunyai tugas dan tanggung jawab: mengajukan rencana penggunaan dana rpd) yang disetujui oleh pendamping dan kantor sosial setempat pada setiap pencairan dana bantuan kue fm bertanggung jawab mengelola, mengembangkan, dan menggunakan bantuan yang telah diterima sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis pengelolaan bantuan. kue fm berkewajiban membuat laporan pertanggung jawaban mengenai penggunaan dana bantuan yang telah diterima kepada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten boalemo dan kantor sosial dan pemberdayaan masyarakat kabupaten boalemo. bila ternyata kue fm tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis, maka kue bersedia mengganti dan mengembalikan semua bantuan modal dana yang telah diterimanya kepada kas daerah serta menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. perbankan bertugas dan bertanggung jawab pihak bank mencairkan bantuan sosial setelah mendapat rekomendasi pencairan dari kantor sosial dan pemberdayaan masyarakat kabupaten boalemo bab pembiayaan segala biaya yang diperlukan untuk bantuan sosial ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pangkat daerah dpa skpd) badan pengelola keuangan dan aset daerah tahun anggaran bab vii monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan bupati boalemo didelegasikan kepada kepala kantor sosial dan pemberdayaan masyarakat dan badan pengelola keuangan aset daerah kabupaten boalemo. ara bab viii ketentuan lain lain ketentuan mengenai teknis pelaksanaan bupati ini ditetapkan oleh kepala kantor sosial dan pemberdayaan masyarakatlam berita daerah kabupaten boalemo ditetapkan tilamuta pada tanggal aha bale tia ps pagar diundangkan tilamuta pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten boalemo, mita t&. sukarno abd. hamid pa. pembina utama madya nee, berita daerah kabupaten boalemo tahun nomor |
bagas kasey bupati pohuwato asisten lal provinsi gorontalo sekda wabupmekanisme dan tata cara alokasi dansulitan geografis adalah indeks kejahatan konstruksi sebagai faktor penambah perhitungan pada desa desa tertentu bab besaran alokasi dana desa alokasi dana desa add) paling sedikit sebesar (sepuluh keseratus) yang bersumber dari bagian dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus dak) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran alokasi dana desa add) tahun anggaran ditetapkan sebesar rp. (empat puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). bab iii mekanisme dan tata cara alokasi dana desa alokasi danadil. azas merata adalah bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disingkat alokasi dana desa minimal add). azas adil adalah bagian alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa yang selanjutnya disingkat alokasi dana desa proporsional add). pembagian secara proporsional untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. alokasi dana desa secara merata sebagaimana dimaksud dalam adalah (lima puluh keseratus) dari alokasi dana desa pada apbd tahun anggaran yang dibagi secara merata kepada (seratus satu) desa atau sebesar rp. (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah) setiap desa. alokasi dana desa secara adil sebagaimana dimaksud dalam yakni (lima puluh keseratus) dari alokasi dana desa pada apbd tahun anggaran dibagi kepada setiap desa dengan cara sebagai berikut (tiga . (empat puluh sembilan keseratus) persentase angka kemiskinan desa yang bersangkutan terhadap total angka kemiskinan desa kabupaten. (dua puluh keseratus) persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa kabupaten. (satu keseratus) dibagi secara merata kepada desa desa yang memiliki kesulitan geografis. desa yang memiliki kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagai berikut desa pada wilayah kecamatan taluditi desa bukit harapan kecamatan manggarai desa lembah permai kecamatan manggarai desa tuanya kecamatan manggarai desa bohusami kecamatan manggarai pengalokasian alokasi dana desa tahun anggaran sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan bupati ini. bab mekanisme pelaksanaan alokasi dana desa paragraf ruang lingkup transfer danaumum desa setiap bulan, alokasi dana desa ditransfer setiap bulan atau (sepeda belas) dari alokasi dana desa dalam (satu) tahun anggaran. jika terjadi pembatalan ranperdes apb desa melalui keputusan camat, maka dana transfer dilakukan khusus untuk membiayai belanja tidak langsung sesuai pagu apb desa tahun anggaran rekening kas umum desa baik rekening penerimaan maupun rekening pengeluaranrekening kas umum desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pencairan dana dalam rekening kas umum desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desaumum desadesadesa sebagai penerima dandana alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut transfer dana alokasi dana desa untuk bulan pertama pada awal tahun anggaran, kepala desa menyampaikan dokumen dirangkap yang terdiri dari permohonan atas dana transfer bulan januari tahun permohonan ditujukan kepada bupati pohuwato, ub. kepala bukan kabupaten pohuwato) peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa pemdes apb desa dan laporannya) keputusan camat tentang evaluasi ranperdes apb desa. rekomendasi camat atas calon perangkat desa rekomendasi camat atas calon bendahara desa jabatan kepala desa. bendahara desa. kepala desa tentang penetapan rekening giro kas umum desa. npp bendahara desa. transfer dana alokasi dana desa untuk bulan selanjutnya, kepala desa menyampaikan dokumen dirangkap yang terdiri dari permohonan atas dana transfer yang menyebutkan bulan yang diminta untuk ditransfer. permohonan ditujukan kepada bupati pohuwato, ub. kepala bukan kabupaten pohuwato) lembar konfirmasi atas dana transfer surat pernyataan penggunaan dana transfer penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus lebih dari (satu) bulan setiap permohonan. khusus transfer dana alokasi dana desa untuk bulan november tahun harus disertakan pemdes perubahan apb desa keputusan camat tentang evaluasi ranperdes perubahan apb desa batas akhir transfer dana bantuan keuangan desa paling lambat tanggal desember paragraf penggunaan alokasi dana desa alokasigunaan anggaran sebagaimana didalam apb desa menggunakan prosentaseatas penganggaran alokasi dana desa dalam apb desa diatur lebih lanjutalokasi danapemerintah desa. bab ketatausahaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa paragraf ketatausahaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desaalokasi dana desa sebagai dana bantuan keuanganalokasi dana desa sebagai bantuan keuangan kepada pemerintah desa. paragraf ketatausahaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa pada pemerintah desa pencairan alokasi dana desa oleh kepala desa, diatur dengan ketentuan: pencairan alokasi dana desatiap triwulan kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban alokasi dana desa dalam bentuk laporan keuangan desa kepada camat, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran lra) setiap bulan dan penjelasannya (sesuai rincian obyek belanja berkenaan). surat pengesahan spj setiap bulan. bukti bukti pengeluaran yang sah (termasuk spp dan spm) pembukuan bendahara desa sesuai ketentuan peraturan bupati pohuwato nomor tahun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa. laporan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada diperiksa dan diverifikasi oleh tim verifikasi laporan keuangan desa yang dibentuk oleh camat. pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada camat dapat meminta asistensi dari inspektorat daerah dan bukananggaran pendapatan dan belanja desalaporan pertanggungjawaban yang dikembalikan oleh camat sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tujuh) hari kerja sudah harus disampaikan kembali kepada camat setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh kepala desa. jika kepala desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada maka camat dapat menyampaikan penundaan transfer alokasi dana desa kepada kepala bukan selaku ppid. penundaan sebagaimana dimaksud pada juga dapat dilakukan jika camat menemukan terjadi penyimpangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desaa desasekertaris sekertaris badan pengelola keuangan dan ase camat untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, evaluasi rancangan peraturan desa tentang perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa. segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring bantuan keuangan desaviii tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan alokasi dan po, hi.2aty tentang pengalokasian dan tata cara alokasi dana desa kabupaten pohuwato tahun anggaran pengalokasian alokasi dana desa tahun anggaran satuan rupiah add berdasarkan jumlah add kecamatan desa add angka tahun pia jumlah luas pte letak anggaran per perbulan penduduk wilayah geografis desabnn asam oem ane espana asa| mata sa| tua ana sasana sae ear gan amat sani omanamsa| kate ana ama hassan as camat ama yume gini aman essen com cat semalam yama cam ama wae atm atm sae ata mae mas basa aan basal ame ame nam sasa aan ada cam ama sesaat cma casa ata ata an cemas cawan camat gta ama sam asas aman can asa aon asa tata mmm pen pas dasa nan nama| ata) ame dasa ami aaa| amal ama) ani dasa asn cam mark| amen teams asal ata amal pes asa asu asam asa star oat emas mal olah camat aantnnannnnnnnnn asa ema esa aah a sasa nana memang gan bar oma aan memes saga benar ber ban tee sasa eno emas anal sang tata anna aon eat loco ena tejo tas area aoa tenar fonem pem lower foam bor . asa tema asa sah bee tao aan teman soma tea nan aman aed asal mes tuang tao tah masa ata aa, haa taman engan lena anas bee nanas naa dasa ana home erooeoco con mom . tom ana eng aga ada tae maa nga poco aan ena nana aan ane hana tenan pasa ber haa tesla aan, ber tee asa ten pes aon mal tee mna maa tes pen maja aan tee mala bang era enam emas pen ban tete 5s: sia fisip: lips it. sid: do: isistibikik iso sia io: sls ii ss: dd: egi # & ini nini ini ini nini nin ini mei dn: so: ao: bid: din: stik bei ba: span npnf ii: spn apapspnik se: did io! dini do:id ni: o:ioi:i wi: id! kini: bi: oi! di! do: ld: dn: ii: dia dd: psi dirilis ia: po: mop win io: pai o:i doi xi: kw. pki in: lini denga sb: sni sis sisir ir: pai dim opd oni info hd: din: dipa iri nk: dn: bike sir apu dd: ri: sdi inici rk: sik: sn: ks: nia dmi ai: pnp oow w@i wi: oi: p5: siri wi: bis ais: rl: ss: sis do: apa nis si: sid w i aio oki idm ini ko: oop di: pnp ofpnien iri jw: npl apa oo: ii ifa di! ss: sai dod: si: fans kbi rb: pw#@# ini en: afi wiw wwi lin dwi: disinari ib: pipi sb: isis sin sis! pig eip sls diri bis ki38 p5: psi di: di: dk: ao: pb. pipa tpa pop ki. fan: ben: betul: en: sin: pena bei pen s'iata'isisjata: pyisista'isisigala! ni oui dpn sb: oop ni: lipi min di. dia ipn imf doi mi: dim: ni: sik ini ini lirih win: dn: ld: oel dian oi: ni: lai di: di: di: jai bo: siri dpo do: fwitwiwi lwtwiwiwiwiwimw ini sis inrbisir' dosa ide wi: lini wmi bri oo: ni: a.a oo: rivnisisisis: it: mil dik sib siri nip oi: dd: o : eni dini lot ooj ora ipa bbc siri at minnnnnnn naungan inn eni knneninnnni nnn kennnnn sen tote ati nan menepati mes bagan nina aaaaaa ann ass bae nan ema asean bee naa men men maa tes ane mana ema poo jumat m,er2to0eso| 4r64t227300| ditetapkan mara, pada tanggal ber2014 bupati pohuwato, mv . mean syarif bunga |
bupati gorontalo utara aan akads bupati gorontalo utara aan ndef macan tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor ara undang undang nomor tahun tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun jonatariwisata dan kebudayaan adalah dinas pariwisata dan kebudaya: tempat rekreasi adalah tempat rekreasi pariwisata yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. tempat olah raga adalah fasilitas olah raga yang dimiliki dan atau dikelola olehswasta. daya tarikariwisata dan kebudayatempat rekreasi untuk karcis tanda masuk objek wisata a). dewasa rp. b)n. alat musik paket rp. , hari. paket rp. , hari.ihpoint adalah tidak termasuk penumpang. ah bab iv. tata cara perizinan setiap badan atau pihak ketiga yang akan memanfaatkan menggunakan fasilitas tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam huruf point dan fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud dalam hurufterlebih dahulu mengajukan permohonan izin. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada kepala daerah melalui dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten gorontalo utara, satu minggu sebelum kegiatan dilaksanakan. setiap badan atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada diwajibkan menjaga dan bertanggung jawab penuh terhadap ketertiban dan kebersihan serta keamanan selama kegiatan berlangsung. bila kegiatan bersifat mengumpul dana, maka diharuskan menggunakan karcis tanda masuk yang perforasi oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. setelah berakhirnya kegiatan, melaporkan hasil pelaksanaan kepada bupati melalui dinas pariwisata dan kebudayaan paling lambat (tiga) hari setelah berakhirnya kegiatan. mengganti kerusakan yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan dimaksudan. contoh bentuk dan isi dokumen lain sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan ini, danariwisata dan kebudayaan. seluruh pembayaran retribusi yang diterima oleh bendahara penerima pembantu pada dinas pariwisata dan kebudayaariwisata dan kebudayaariwisata dan kebudayaaktv, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala dinas pariwisata dan kebudaya(l)ariwisata dan kebudayajahdesember lam g9gorontalo utara, indra yasin diundangkan kandang pada tanggal pesempen sekretaris paten gorontalo utara pat ita daerah kabupaten gorontalo utara tahun nomor ahn lampirkarcis retribusi tempat rekreasi dan olah ragarcis tanda masuk kamis tanda masuk dewasa dewasa rp. rp.sepeda motor mentor sepeda motor mentor rp. sekali masuk rp. sekali masukmandi uap mandi uap rp. jam rp. jam dua puluh lima ribu rupiah) dua puluh limolam renang kolam renang dewasa dewasa rp. hari rp. sepuluh ribu rupiah) sepuluh ribu rupiah) kab. gorontalo utara kab. gorontalo utara bupati gorontalo utara, indra rasi81lok lembar ina teh ipa toe ptt ind he diminta oleh diperiksa oleh disetujui oleh kasih kabid kanan aaaaaaaan (eta 2ng ati gorontalo utara, indra yasin dalta oo. . ln. too . lon diterima oleh diserahkan oleh bendahara benda berharga inn gorontalo utara, indra yasin |
pan ern tiara bupati gorontalo peraturan bupati gorontalo nomor tahun tentang . tanda nomor kendaraan dinas lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo dengan rahmat tuhan yang maha esa .bupati gorontalo, menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas masing masing satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten'b. bahwa atnda nomor kendaraan dinas lingkungan pemerintahmenetapkan peraturan bupati tentang tanda nomor kendaraan dinas lingkungan pemerintah kabupaten gorontal. pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten gorontaloadalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan oleh pejabat negara. kendaraan dinas operasional adalah kendaraan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon eselon ii, eselon iii, dan eselon iv. atau digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupatentanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor atau nomor polisi adalah plat alumunium tanda kendaraan bermotor indonesia yang didaftarkan pada kantor bersama samgat. bab ruang lingkup tenda nomor kendaraan dinas lingkungan pemerintah daerah kabupaten kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional yang kebolehannya berasal dari kendaraan dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban apbd dan apbnkabupaten) lingkungan pemerintah kabupaten'dimaksud pada terdiri atas tanda nomor kendaraan dinas (satu) angka dar. (dua) angka dengan kode huruf belakang pemberian tanda nomor kendaraan dinasditambah (satu) angka secara berurut dari angka sampai angka dengar huruf belakangkabupaten gorontalo, instansi vertikal dan bumn mengajukan permohonan kepada. sekretaris daerah untuk memperoleh rekomendasi yang diproses melalui dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo. untuk kendaraan operasional,bk::dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo. pelaksanaan penyesuaian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan. bab vii ketentuan penutup peraturaneprewber gorontalo, san akb diundangkan limbatanda nomor kendaraan dinas lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo pejabat instansi pengguna polisi berikutnya musica (dm bupati gorontalo dm1b wakil bupati gorontalo dm2b ketua dewan perwakilan rakyat dm3b daerah kabupaten gorontalo kepala kejaksaan negeri limboto dm4b ketua pengadilan negeri limboto sekretaris daerah kabupaten gorontalo wakil ketua 5ewan perwakilan rakyat daerah kabupaten gorontalo wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten gorontalo ui. eselon dan unsur lainnya (dm ketua tim penggerak pkk kabupaten dm9b gorontalo wakil ketua tim penggerak pkk 10b kabupaten gorontalo asisten pemerintahan 11b asisten ekonomi dan pembangunan 12b asisten adm! nitrasi umum 13b skpd sekretariat, badan, dinas dan inspektorat (dm 14b badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah 14b| kabupaten gorontalo badan kepegawaian daerah, pendidikan dm15b| dan pelatihan inspektorat kabupaten gorontalo dm16b| badan kesatuan bangsa, politik dan dm17b| lintas kabupaten gorontalo sekretaris dewan perwakilan rakyat 1i8b| daerah kabupaten gorontalo badan lingkungan hidup kabupaten gorontalo badan pemberdayaan masyarakat dan (pemerintahan desa kabupaten |dm20b| gorontalo badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan |dm21b| kabupaten gorontalo badan pem:perayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten |dm22b| gorontalo badan pengelola rumah sakit umum daerah dunia dm23b| badan ketahanan pangan dm24b| badan penanggulangan bencana daerah dm25b| dinas pendis:kan dan kebudayaan kabupaten gorontalo dm26b| dinas pekan kabupaten gorontalo dm27b| dinas pemuda dan olahraga kabupaten gorontalo dm25b| dinas sosial kabupaten gorontalo dm29 dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten gorontalo 30b| dinas perhubungan kabupaten tomato dm31b| dinas pariwisata, kebudayaan, |dm32b| komunikasi dan informatika kabupaten gorontalo dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten gorontalo pm83b| dinas pekerjaan umum kabupaten gorontalo dm34b| dinas koperasi umkm, perindustrian dan perdagangan kabupaten 35b gorontalo. dinas pertanian, tanaman pangan dan dan perkebunan kabupaten gorontalo 36b| dinas kehutanan kabupaten gorontalo dinas perikanan kabupaten gorontalo dm38b| dinas kesehatan kabupaten gorontalo 39b| staf ahli dit 44b) staf ahli bupati bidang pemerintahan dm40b staf ahli bupati bidang kesejahteraan rakyat tan domain| (staf ahli bupati bidang sumber daya ma2 manusia dan aparatur staf ahli bupati bidang sumber daya param, lingkungan hidup dan dm4a3b pembangunan. staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan bagian dan kantor (dm bagian pemerintahan setda kabupaten gorontalo 45b| bagian hukum setda. kabupaten dm46b| bagian organisasi dan tata kelola setda kabupaten gorontalo bagian kesejahteraan rakyat dan m48b| budaya setda kabupaten gorontalo bagian ekonomi setda kabupaten ,,, 4b| ago.aso gorontalo bagian pembangunan setda kabupaten dm50b soo.so9 gorontalo bagian umu setda kabupaten disini sio.sis gorontalo bagian humas dan protokoler setda kabupaten gorontalo dm52b| kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi: daerah kabupaten dm53b| gorontalo kantor pelayanan terpadu kabupaten gorontalo dm54b| kantor satuan polisi pamong praja kabupaten gorontalo dms| men gorontalo kantor pelayanan pengaduan masyarakat 56b| kantor badan narkotik daerah dm57b| dm570 instansi vertikal bumi (dm vi. kantor kementerian agama kabupaten (gorontalo dm58b kantor pengadilan agama limboto dm59b| badan pusat statistik kabupaten gorontalo 60b| ketua komik! pemilihan umum kabupaten gorontalo dm61b| dm610 direktur perusahaan daerah air minum kabupaten gorontalo dm62b| camat (dm kantor camat limboto 63b| kantor camat limboto barat 64b kantor camat telaga 65b| kantor camat telaga biru 66b| kantor camat tilang kantor camat talaga jaya dm68b| kantor camat dibawa 69b| (kantor camat batuan dm70b| kantor camat batuan pantai dm71b| kantor camat tabung dm72b| kantor camat bongomeme dm73b| kantor camat bilah kantor camat pulubala 75b| kantor camat boliyohuto 76b| kantor camat tolangohula dm77b| kantor camat mootilango dm78b| kantor camat asparagus dm79b| kantor camat bila 80b| kantor camat dungaliyo 81b| dm' rupa gorontalo, dau david bobihoe akb |
bupati hulu sungai tengah peraturan bupati hulu sungai tengahtengah, menimbang bahwa pengadaan barang jasa dengan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja depemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan akuntabel, serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sehingga hasilnyatunjukkepala desa wilayah kabupaten hulu sungai tengah, yaituim pengelola kegiatan yang selanjutnya disingkat tpk adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pembakaresa adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh pemerintah depenerima hasil pekerjaan yang selanjutnya disingkat php adalah tim yang ditetapkan oleh pembakar yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaanembakar yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaidak sederhana, yaitu jenis pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan atau peralatan berat seperti bangunan permanen lebih dari satu lantaprofesional yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan adanya keterampilpembakar yang karena jabatannya, mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan demaksud dan tujuan maksud peraturan bupati ini adalah memberikan payung hukum dan pedoman yang jelas bagi pemerintah desa untuk melaksanakan pengadaan barang jasa desa. tujuan peraturan bupati ini adalah agar pengadaan barang jasa desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tata kelola pengadaan barang jasa yang baik berdasarkanan desa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari apb desa, pelaksanaan pengadaan barang jasa desa dilakukan melalui swakelola, dan atau penyedia barang jasa, pengadaan barang jasa desa pada prinsipnya dilakukan melalui swakelola oleh pemerintah desaan memanfaatkan kearifan lokal, dan ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahterukan melalui swakelola, baik sebagian ataupada diutamakan menggunakan produksi dalam negeri dan berstandar nasional indonesia. pengadaan pekerjaan konstruksi tidak sederhana, tidak dapat dilakukan melalui swakelola. dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada wajib melibatkan tenaga ahli. pengadaan barang jasa desa meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. bab tata nilaidesa menerapkan prinsip pengelolaan jawabkangian kedua etika pengadaan barang jasa desa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa deuntuk pengadaan melalui swakelola terdiri atas pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa kpk des) tim pengelola kegiatan tpk)), tim pelaksana lapangan tpl), pejabat tim pemeriksa hasil pekerjaan php php): organisasi pengadaan barang jasa desa untuk pengadaan melalui penyedia barang jasa terdiri atas pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa kpk des) tim pengelola kegiatan tpk)), pejabat tim pemeriksa hasil pekerjaan php php): bagian kedua pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa kpk des) kpk des adalah pembakar, dalam pengadaan barang jasa kpk des memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan, menyetujui dan menetapkan dokumen pengadaan barang jasa, menetapkan tpk, menetapkan php dan atau php, menetapkan besaran biaya operasional bop) mengawasi pelaksanaan pengadaan barang jasa desa, menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam pengadaan barang jasa desa, menerima hasil pengadaan barang jasa desa dari tpk, mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang jasa desa. bagian ketiga tim pengelola kegiatan tpk) tpk sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dibentuk sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh pembakar dengan keputusan pembakar, tpk terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa, berjumlah ganjil dan sebanyak banyaknya (lima) orang untuk setiap tahun anggaran berjalan, susunan organisasi tpk sebagai berikut ketua, sekretaris: dan anggota. organisasi tpk sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur ketua dijabat oleh sekretaris desa atau perangkat desa lain yang dinilai mampu dan memenuhi persyaratan, sekretaris dijabat olehanggota ditunjuk daridan dalam hal desa terjadi kekosongan perangkat desa, maka ketua tpk dapat berasal daripembakar, berstatus sebagai tersangka, tidak dapat melaksanakan tugasnya paling lama hari kalender, tidak lagi memenuhi syarat sebagai tpk, pengangkatan dan atau pemberhentian ketua, sekretaris, dan anggota tpk adalah wewenang pembakar, apabila sumber dana dan lokasi pekerjaan menghubungkan dua atau lebih desa dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan, tpk pengadaan barang jasa adalah unsur unsur perwakilan masing masing desa yang berimbang sebagaimana diatur pada yang dituangkan dalam keputusan bersama pembakar melalui kesepakatan musyawarah antar desa. dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa, tpk memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang jasa desa, menyusun dan menetapkan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang jasa desa, antara lain spesifikasi teknis barang jasa, rencana anggaran biaya rab): rancangan kontrak, dan atau gambar rencana kerja, khusus pekerjaan kontruksi, melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga atas penawaran penyedia barang jasa, melakukan negosiasi teknis dan harga atas penawaran penyedia barang jasa, menetapkan penyedia barang jasa dan menandatangani kontrak bersama penyedia barang jasa, melaksanakan kontrak melalui swakelola, menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang jasa desa, membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, dan melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang jasa dan dokumen pendukung lainnya kepada pembakar selaku kpk des. selain memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada untuk membantu pelaksanaan tugasnya tpk juga dapat menunjuk tenaga ahli teknis konsultan yang berasal pegawai negeri sipil atau swasta sesuai bidang keahliannya, membentuk dan menetapkan tpl,bagai pelaksana pengawasan dan pengendalian kegiatan pekerjaan, mengusulkan perubahan paket pekerjaan, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan pengadaan, menyusun rincian biaya operasional bop) pengadaan barang jasa dan menetapkan uang muka dan jaminan jaminan, penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh ketua tpk bertindak untuk dan atas nama tpk, dalam penyusunan dokumen pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf dapat disediakan biaya operasional bop) berupa honorarium dan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang jasa dimaksud. tdan atau diluar tahun anggaran berjalan. bagian keempat tim pelaksana lapangan tpl) tpl sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila diperlukan, dibentuk sesuai kebutuhan dan ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan secara swakelola, berdasarkan musyawarah tpk yang dituangkan dalam surat tugas yang ditandatangani oleh ketua tpk,, tpl sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur masyarakat setempat yang memiliki kemampuan teknis pekerjaan, tugas pokok dan kewenangan tpl sebagai berikut bertanggung jawab secara teknis atas pelaksanaan pekerjaan kepada tpk, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan barang jasa, melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada tpk, berkoordinasi dengan tenaga ahli teknis konsultan yang berasal pegawai negeri sipil atau swasta yang ditunjuk oleh tpk untuk membantu pelaksanaan pekerjaan, dan susunan organisasi tpl sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut kepala pelaksana lapangan, petugas urusan logistik, petugas urusan keuangan, pekerja (mandor, kepala tukang, tukang, dan buruh), dan atau petugas lainnya sesuai pekerjaan dan kebutuhan bagian kelima penyedia barang jasa penyedia barang jasa dalam peraturan ini meliputi koperasi perorangan atau lembaga organisasi masyarakat termasuk bum desa jika berasal dari desa setempat perorangan badan usaha dengan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah jika berasal dari luar desa setempat penyedia barang jasa sebagaimana dimaksud pada adalahuntuk pekerjaan konstruksi, adalah yangenam pejabat tim pemeriksa hasil pekerjaan pembakar menunjuk php dan atau membentuk php yang ditetapkan dengan keputusan pembakar, php sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur perangkat desa atau unsur lembaga kemasyarakatan desa yang dianggap mampu, php sebagaimana dimaksud pada berjumlah (tiga) orang, yang berasal dari unsur perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa. phpab, spesifikasi teknis dan gambar rencana kerja, atau surat perjanjian kerja yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan, membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan pengujian hasil pekerjaan. untuk membantu pelaksanaan tugas, php php dapat meminta bantuan dari camat dan atau skpd teknis sesuai keahlian dibidangnya. php php sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh merangkap jabatan sebagai tpk dan tpl. bab rencana umum pengadaan barang jasa kpk des menyusun rencana umum pengadaan barang jasa:penyusunan kerangka acuan kerja kak) pengumuman pemakaman pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf angka mengutamakan untuk dilaksanakan melalui swakelola dan untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan kualitas hasil pekerjaan. cara pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf angka adalah sebagaimana dimaksud dalam pengorganisasian pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf angka adalah sebagaimana dimaksud dalam, spesifikasi teknis barang jasa yang akan diadakan, dan besarnya total perkiraan biaya. perkiraan biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat biaya pokok pekerjaan, termasuk dalamnya biaya perencanaan teknis dan biaya pengawasan teknis, biaya operasional bop) terdiri dari biaya personil berupa honorarium kpk des, tpk dan php php, biaya umum, seperti berupa atk, penggandaan, transport, biaya rapat, biaya sosialisasi, biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa. rup ditetapkan oleh kpk des dan diumumkan papan pengumuman desa, paling lambat (satu) bulan setelah pengesahan apb desa tahun anggaran berjalan, besaran standar biaya sebagaimana dimaksud pada mengacu kepada standar biaya yang berlaku. bab swakelola bagian kesatu ketentuan umum swakelola dilaksanakan berdasarkan rup swakelola yang beranggaran dalam apb desa pada tahun anggaran berjalan, tahapan pelaksanaan swakelola meliputi kegiatan perencanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pekerjaan, penyerahan hasil pekerjaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. bagian kedua perencanaan pekerjaan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan penetapan biaya operasional bop), penyusunan dokumen swakelola, penetapan dokumen swakelola, sosialisasi dokumen swakelola, penetapan tpl. total bop sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan paling tinggi sebesar (tiga per seratus) dari nilai pekerjaan, terdiri atas biaya personil, biaya umum. biaya lainnya. dokumen swakelola paling sedikit berisi sasaran, jadwal pelaksanaan, cc. rencana anggaran biaya rab): rencana penggunaan tenaga kerja, dan daftar kebutuhan bahan dan peralatan. untuk pekerjaan konstruksi, dokumen swakelola sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan gambar rencana kerja, apabila diperlukan, dokumen swakelola sebagaimana dimaksud pada dapat dilengkapi dengan spesifikasi teknis, penetapan dokumen swakelola sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pembakar. camat wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyusunan dan penetapan dokumen swakelola. dokumen swakelola yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf disosialisasikan kepada warga lokasi pekerjaan, penyusunan rab pekerjaan dilakukan dengan tata cara pelaksanaan survey lokasi dan atau survey harga pasar setempat: penyusunan rencana anggaran biaya rab) berdasarkan harga pasar setempat terdekat dan memperhitungkan ongkos kirim danswakelolswakelola, dalam hal perubahan dokumen swakelola sebagaimana dimaksud pada menyebabkan terjadinya perubahan atas pagu kegiatlaksanaan pekerjaan tahapan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan pengajuan pencairan dan pembayaran serta pelaksanaan pekerjaan, dalam hal pengadaan bahan dan peralatan sesuai daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dapat dilakukan melalui swakelola, maka pengalamannya dilaksanakan oleh penyedia barang jasa, pengadaan bahan dan peralatan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan pengadaan barang jasa melalui pemilihan penyedia barang jasa, pengajuan pencairan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menggunakan pola termin dengan rincian sebagai berikut tahap pertama dapat diberikan uang muka senilai (empat puluh keseratus) dari nilai kegiatan yang tercantum dalam kontrak, tahap kedua diberikan senilai (empat puluh keseratus) setelah tpk menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahap pertama kepada pembakar dan realisasi fisik mencapai minimal dan tahap ketiga diberikan senilai (lima belas keseratus) setelah tpk menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan tahap kedua kepada pembakar dan realisasi fisik mencapai minimal pembayaran upah tenaga kerja dapatgaji atau imbalan tenaga ahli dilakukan berdasarkan penetapan dari kpk des, pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan penggunaan tenaga kerja, bahan,pelaksanaan kerja dan dievaluasi setiap minggu, ketentuan pembayaran barang jasa melalui swakelola lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, bagian keempat pengawasan pekerjaan pengawasan umum pelaksanaan swakelola pekerjaan merupakan tugas dan kewenangan pembakar selaku kpk des, pengawasan pekerjaan merupakan tugas dan kewenangan tpk, pengawasan lapangan dilaksanakan oleh petugas penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan, laporan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ketua tpk. bagian kelima pemeriksaan penyerahan hasil pekerjaan tahapan pemeriksaan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalampemeriksaan hasil pekerjaan dilaksanakan oleh php php atas perintah pembakar berdasarkan surat permohonan serah terima hasil pekerjaan dari tpk kepada pembakar, pemeriksaan hasil pekerjaan untuk pekerjaan swakelola:tpl terhadap rab, gambar kerja dan spesifikasi yang telah ditetapkanbahan material, tenaga kerja dan peralatan yang digunakan, dan dokumen lainnyaberita acara hasil pemeriksaan menyatakan hasil pekerjaan telah sesuai dengan semua persyaratan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam berita acara serah terima. serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah semua hasil pekerjaan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen swakelola, bagian kelima pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan penyusunan laporan realisasi keuangan, laporan realisasi fisik dan serah terima hasil pekerjaanhasil pemeriksaansebagaimana maksud pada ditandatangani bersama oleh tpk dan pembakar. bagian keenam ketatausahaan ketatausahaan pengadaan barang jasa swakelolyang berlakuseperti pembelian material atau sewa peralatan, dan atau kebutuhan barang jasa secara langsung desa seperti pembelian komputer, meja dan kursi. jenjang nilai pengadaan barang jasa desa terdiri ataspengadaan barang jasa dengan nilai atas (dua ratus juta rupiah), pengadaan barang jasa melalui penyedia barang jasa sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan rencana umum pengadaan barang jasa yang meliputi tahapan sebagai berikut tahapan perencanaan pekerjaan, tahapan pemilihan penyedia barang jasa, tahapan pelaksanaan pekerjaan, tahapan pengawasan pekerjaan, tahapan penyerahan hasil pekerjaan, dan tahapan pelaporan. bagian kedua perencanaan pekerjaan tahapan perencanaan meliputi kegiatan penetapan biaya operasional bop), penyusunan rab pekerjaan, penyusunan dokumen pengadaan barang jasa, penetapan dokumen pengadaan barang jasa, bop sebagaimana maksud pada huruf ditetapkan paling tinggi sebesar 3y6 (tiga per seratus) dari nilai pekerjaan, terdiri atas biaya personil dan biaya umum dengan rincian: paling tinggi (dua per seratus) untuk biaya personil paling tinggi (satu per seratus) untuk biaya umum. paling tinggi (satu per seratus) untuk biaya lainnya. penyusunan rab sebagaimana maksud pada huruf pekerjaan dilakukan dengan tahapan pelaksanaan survey lokasi dan atau survey harga pasar setempat: penyusunan rab berdasarkan harga pasar setempat terdekat dan memperhitungkan ongkos kirim dan ataupengadaan barang jasokumen pengadaan barang jasa sebagaimana maksud pada huruf dengan nilai sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah) berisi spesifikasi teknis dan gambar, daftar kuantitas dan harga dkh):, dokumen pengadaan barang jasa sebagaimana maksud pada huruf dengan nilai atas rp. (lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp. (dua ratus juta rupiah) berisi undangan pengadaan, instruksi kepada peserta ikp), lembar data kualifikasi ldk): fakta integritas, sg. cellist persyaratan kualifikasidokumen pengadaan barang jasa sebagaimana maksud pada huruf dengan nilai atas rp. (dua ratus juta rupiah) berisi undangan pengadaan, instruksi kepada peserta ikp): lembar data kualifikasi ldk): fakta integritas, persyaratan kualifikasi (berbentuk salinan persyaratan kualifikasi)rab dan dokumen pengadaan barang jasa ditetapkan oleh pembakar, camat wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud padapengadaan barang jasa, dalam hal perubahan dokumen pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada menyebabkan terjadinya perubahan atas pagu pekerjamilihan penyedia barang jasa tata cara pemilihan penyedia barang jasa dengan nilai sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah) sebagai berikut tpk membeli barang jasa dari (satu) penyedia barang jasa dengan membandingkan harga paling sedikit dari (tiga) penyedia barang jasa untuk mendapatkan harga terendah sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang jasa, bukti pengadaan barang jasa berupa bukti pembelian untuk nilai pembelian sampai dengan rp. (lima juta rupiah) dan akuntansi untuk pembelian sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah), tahapan pemilihan penyedia berikut tpk mengundang (satu) penyedia barang jasa untuk menyampaikan persyaratan kualifikasi, tpk memberikan penjelasan atas pekerjaan kepada penyedia barang jasa, tpk meminta penyedia barang jasapenyedia barang jasa, maka tpk melakukan negosiasi kepada penyedia barang jasa. tidak dipenuhiahapan pemilihan penyedia barang jasa dengan nilai atas rp. (dua ratus juta rupiah) sebagai berikut tpk mengundang sekurang kurangnya (dua) penyedia barang jasa untuk menyampaikan persyaratan kualifikasi, selanjutnya tpk memberikan penjelasan atas pekerjaan kepada (dua) penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi, tpk meminta kepada (dua) penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan kualifikasiterhadap penyedia yang nilai penawarannya terendahbagian keempat pelaksanaan pekerjaan tahapan pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang jasa dan tahapan pembayaran, apabila terjadi perubahan ruang lingkup pekerjaan, tpk dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang jasa untuk melakukan perubahan dan menyusun rencana anggaran dan biaya perubahtahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut pada awal pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan uang muka paling tinggi y60 (tiga puluh keseratus) dari nilai kegiatan yang tercantum dalam surat perjanjian, pembayaran selanjutnya dapat dibayarkan sesuai kemajuan fisik pekerjaan yang dibuktikan dengan berita acara kemajuan fisik pekerjaan dengan memperhitungkan pengembalian uang muka dan retensi pemeliharaan pekerjaan secara proporsional, pembayaran fisik dilakukan setelah pekerjaan serah terima yang dibuktikan dengan berita acara serah terima pertama pho) maka dapat dilakukan pembayaran sebesar dari nilai pekerjaan, pembayaran sisa sebesar dibayarkan setelah penyedia barang jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar atau pekerjaan pemeliharaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh penyedia yang dibuktikan dengan berita acara serah terima akhir fho), setiap pembayaran dituangkan dalam berita acara pembayaran. ketentuan pembayaran barang jasa lebih lanjut diatur dalam peraturan pengelolaan keuangan desa, bagian kelima pengawasan pekerjaan tpk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang jasa, dalam melakukan pengawasan tpk dapat dibantu oleh tenaga ahli dan atau tenaga terampil dengan persetujuan kpk des, bagian keenam penyerahan hasil pekerjaan tahapan penyerahan hasil pekerjaantpk mengajukan permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan kepada pembakar: tata cara pemeriksaan hasil pekerjaan adalah sebagai berikutpenyedia barang jasa terhadap rab, gambar kerja, spesifikasi dan surat perjanjian beserta perubahannyaharian, mingguan dan bulanan final quantity dan built drawing dan dokumen lainnya,php php dapat meminta bantuan tenaga ahli terampil dalam melakukan pemeriksaan pengujian dengan persetujuan kpk des.pemeriksa menyatakan bahwa hasil pekerjaan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam berita acara serah terima. untuk pekerjaan konstruksi serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan (dua) kali yaitu serah terima hasil pekerjaan pertama pho) dan serah terima pekerjaan akhir fho) serah terima hasil pekerjaan pertama pho) dilaksanakan setelah semua hasil pekerjaan telah sesuai dengan persyaratan yang tetapkan dalam surat perjanjian, serah terima hasil pekerjaan akhir fho) dilaksanakan setelah pemeliharaan telah selesai dilaksanakan oleh penyedia barang jasa, bagian ketujuh pelaporan tahapan pelaporan meliputi kegiatan penyusunan laporan realisasi keuangan dan laporan realisasi fisikpemeriksaan hasilditandatangani bersama oleh tpk dan pembakar. bagian kedelapan ketatausahaan ketatausahaan pengadaan barang jasperundangan yang berlaku. bab viii pertanggungjawaban, pelaporan dan serah terima pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan barang jasa secara swakelola dan atau melalui penyedia barang jasa desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut setiap pembayaran atas pengadaan barang jasa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud pada huruf harus memperhatikan mendapatkan pengesahan dari sekretaris desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pembakar. apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh penyedia barang jasa, maka jumlah pembayaran harus dikurangi dengan jumlah denda keterlambatan sesuai dokumen kontrak. tpk melaporkan secara berkala kemajuan realisasi fisik dan anggaran pengadaan barang jasa kepada pembakar. tpk menyerahkan seluruh hasil pengadaan barang jasa beserta seluruh dokumen proses pengadaan barang jasa kepada pembakar. bab: bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan atau,secara tertulis kepada tpk dalam waktu paling lambat (tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar. bab pemutusan suratsamadalam hal terjadi permasalahan atau perselisihan antara tpk dan penyedia barang jasa, maka diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh pembakar. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada tidak mencapai kata mufakat, maka pembakar dapat meminta bantuan atau fasilitasi camat dan atau skpd teknis. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan atas pengadaan barang jasa desa dilaksanakan oleh bupati melalui api, camat, skpd yang membidangi urusan desa, dan skpd teknis terkait pengadaan barang jasa. pembinaan pengadaan barang jasa desa dilaksanakan oleh camat secara langsung dan atau melalui perangkat kecamatan berupa pendampingan terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa desa. badan permusyawaratan desa, dan masyarakat setempat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa desa, pengawasan oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh api, terintegrasi dengan pengelolaan keuangan desa. standar dokumen dan teknis operasional pengadaan barang jasa desa akan diatur dengan peraturan bupati tersendiri, bab x sepanjang berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mengatur pengadaan barang jasayang mengatur barang dan jasa. dalam rangka mensosialisasikan peraturan ini, bupati dapat membentuk dan menetapkan tim asistensi pengadaan barang jasa desa. tim asistensi pengadaan barang jasa desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unit layanan pengadaan, satuan kerja perangkat daerah terkait, dan unsur lainnya. tugas dan fungsi tim asistensi pengadaan barang jasa desa sebagaimana dimaksud pada meliputi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaksana pengadaan barang jasa desa, dan melakukan asistensi atau pendampingan atas pelaksanaan pengadaan barang jasaagung pranowo berita daerah kabupaten hulu sungai tengahdalam pelaksanaan tugas agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka dapat dipandang perlu melakukan perubahkretariat daerah. memutuskan: menetapdiubah sebagai berikut ketentuan diubah sebagai berikutstaf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, staf ahli bidang ekonomi keuanganyang membawahi: bagian pemerintahan yangyang terdiri dari: subbagian bina mental spritual, subbagian kesejahteraan sosial, dan subbagian kesejahteraan masyarakat. bagian hukum yangyang membawahi: bagian perekonomian dan sumber daya alam yangyangyang membawahi: bagian umum yang terdiri darterdiri dari: subbagian kelembagaan dan analisa yang terdiri dari: subbagian perencanaan, subbagian keuangan, subbagian pelaporanketentuan dan diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut bagian pemerintahotonomiotonom dan melaksanakan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal spm) organisasi perangkat daerah serta menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi bidang kerjasama dalam negerikerjasama otonomi daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd): penghimpunan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd), pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan laporan akhir tahunekonomi daerah, penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan bidang kerjasama dalam negeri, pelaksanaan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri, daerah. ketentuan sampai dengan dihapus. ketentuan diubah sehingga secara keseluruhansumber daya alamdan sumber daya alamkonomian sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyusun data, menganalisis dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkaitperekonomian menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, koperasi umkm, perindustrian, dan perdagangan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, koperasi umkmumkm umkm, perindustrian, dan perdagangan, pemantauan dan pengembangan pariwisata, koperasisubbagian sumber daya alumber daya alam sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyusun bahan, koordinasi dengan instansi terkait dan dasumber daya alam menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan dan data serta analisanyusunan bahan perumusan kebijaknyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umummantauan dan evaluasi serta pelapordan fasilitasi dan pembina: dan pelaksanaan fasilitasi kegiatsukadana pada tanggal junikelompok jabatan fungsional staf ahli bupati tini staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik sekretaris daerah |. . stargea yan bagian hukum bagian perekonomian bagian bagian pengadaan bagian bagian bagian perencanaan pemerintah rakyat pan sumber daya administrasi barat organisasi protokol dan han pembangunan komunikasi keuangan bagian subbagian administrasi bina mental subbagian subbagian subbagian pee bagian meat subbagian subbagian pemerintahan spritual perundang pembinaan penyusunan pengadaan kelembagaan protokol aan undangan blue program barang dan jasa dan anja subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian admins rasi kemeja pen alba tan pengendalian pengelolaan subbagian pelayanan komunikasi sen bagan kewilayahan terapan program perlengkapan publik dan pimpinan sosial tatalaksana subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian subbagian kerja sama kesejahteraan dow bagian sumber daya subbagian pembinaan dan tan bina dokumentasi pelaporan dan otonomi informasi alam pelaporan advokasi pbj birokrasi pimpinan daerah bupati lampung timur, |
salinan tandalam rangka penataan organisasi dan peningkatan mutu pendidikan nonformal, perlu adanya satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformalunit pelaksana teknis sanggar kegiatan belajarialihkanpendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar, memutuskan: menetapkan peraturan bupati rembang tentang satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajarrembang. satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar yang selanjutnya disebut skb adalah satuan pendidikan nonformal rembang. program pendidikan nonformal yangpejabat fungsional pamong belajar skb. bab kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi skb adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal. skb merupakan bagian dari dinas pendidikan pemuda dan olahraga. skb bertugas menyelenggarakan pnf. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam skb memiliki fungsi: penyelenggaraan pnf, penyelenggaraan program percontohan pref, pelaksanaan program pengabdian masyarakat bidang pnf, pelaksanaan bimbingan dan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan pelaksanaan administrasi. susunan organisasi skbkbkepala skb melaksanakan tugas memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal dilingkungan skb. dalam melaksanakan kegiatan, kepala skb dikoordinasi oleh kepala bidang pembinaan paud dan pnf. bab ketentuan peralihan seluruh naskah dinas yang diterbitkan unit pelaksana teknis skb tetap berlaku. kepala skb dan personil yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diangkatnya kepala skb dstruktur organisasi satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar rembang kepala skb kepala urusan tata usaha kelompok jabatan fungsional pamong belajar bupati rembang, ttd abdul hafidz |
kia ken cair ssh enak atrbitkannya peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor tahun tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa drlu dilakukan perubahan,tahap dilakukan setelah kepala desa menyampaikan: tahap paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan juli sebesar (enam puluh per seratus): dan b.dan diubah, ditambahaa desadbupati seram bagian barat provinsi maluku peraturan bupati seram bagian barat .'maha esa bupati seram bagian barat, mana menimbang: bahwa berdasarkan, dan peraturan daerah kabupaten seram bagian barat nomor tahun tentang pembentukan.dan susunan perangkat daerah.a, perlu menetapkan peraturan. bupati tentang pembentukan dari susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah mengingat undang undang,, undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara. lembaran negara republik indonesia tahun oa, nomor tambahan lembaran negara republik st. indonesia fortcanned vue scan get free trial|''dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis daerah, peraturan menteri pendidikan dari kebudayaan republik indonesia nomor tahun tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan kebudayaan nomor tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah bidang. bagian barat tahun nomor peraturan bupati kabupaten berani' bagian barat nomor tahun tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas dinas daerah. kabupaten seram bagian barat berita daerah kabupaten seram bagian barat tahun peraturan' bupati kabupaten. seram bagian barat nomor tahun. tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja badan badan daerah kabupaten seram bagian (3s barat berita daerah kabupaten seram bagian barat tahun nomor pe, menetapkan peraturan bupati seram bagian barat tentang scanned vue scan get free trial, eta pemerintah daerah adalah bupati sebagai ": sekretaris daerah adalah sekretaris: daerah: kabupaten seram bagian barat. ten, dinas adalah perangkat daerah yang merupakan 'unsur.pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. badan adalah perangkat daerah# yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi.kewenangan' daerah. unit pelaksana teknis daerah. jarig selanjutnya 'disingkat utd adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis" operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas dan badan daerah kabupaten serambadar adalah kepala badancarakoordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan adalah unit kerja nonstruktural yang melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan sesusiwilayah kerjascanned vue scan get free trialpembentukan dan kedudukan . dengan peraturan bupati ini dibentuk unit pelaksana teknis: data kabupaten seram bagian barat. utd sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: utd pada dinas pertanianyakni utd balai benih: hortikultura utd pada dinas lingkungan hidup terdiri atas: utd laboratorium lingkungan, kelas dan: utd pengelolaan sampah, kelas bira utd pada dinas perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja yakni utd pada badan pendapatan daerah yakni utd pendapatan terdiri dari ui utd pendapatan, kecamatan kartu kelas utd pendapatan kecamatan daniel kelas utd pendapatan kecamatan huamual kelas utd kecamatan masala kelas selain utd sebagaimana dimaksud. pada terdapat utd bidang:pembentukanf(x pada satuan pendidikan maka dengan peraturan ini dibentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan pada dinas pendidikan dan scanned vue scan get free trial koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dibentuk pada (sebelas) wilayah kecamatan terdiri dari koordinator wilayah kecamatan seram barat ta, koordinator wilayah kecamatan kartu koordinator wilayah kecamatan daniel koordinator wilayah kecamatan masala koordinator wilayah kecamatan kepulauan manila. koordinator wilayah kecamatan huamual tai koordinator wilayah kecamatan inamosol koordinator wilayah kecamatan amanat koordinator wilayah kecamatan kartu barat koordinator wilayah kecamatan elpaputih koordinator wilayah kecamatan daniel timur koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya.dibidang pendidikan dengan pangkat minimal iii c dalam melaksanakan tugas koordinator wilayah.: pendidikan dalam hal koordinator wilayah pendidikan . berhalangan, maka penunjukan pelaksana terhadap tugas harian koordinator wilayah pendidikan dilakukan oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. kedudukan utd dipimpin oleh seorang kepala yatim berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas atau kepala badan. susunan organisasi dan tugas pokok susunan organisasi en, diff, susunan organisasi utd sebagaimana dimaksud dalam s.adalah: tan din susunan organisasi utd kelas adalah subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. scanned vue scan get free trial susunan organisasi utd kelas adalah kepala utdbalai benih hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas pertanian berupa teknis pembibitan, dan penanganan benih hortikultura utd laboratorium lingkungan hidup .,metrologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja berupa pemeriksaan, pengujian dan pengawasan kegiatan:teknik dan kegiatan standar ukuran tera, dari tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya . tata, utd pendapatan srieripunyai tugas.:dan retribusi daerah diwilayah kerja yang menjadi kewenangannya.#g. yang berlaku. dit scanned vue scan get free trialpitt la,atau kepala badan yang membawahi. babi kepegawaian ". pengangkatan, pemberhentian pejabat:"ah ye eselonering pejabat pada utd adalah berdasarkan ketentuan peraturan babi pembiayaan. segala biaya.ri sesuai dengan peraturan perundang ketentuan peralihan jitu utd pusat kesehatan masyarakat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya utd berdasarkan peraturanscanned vue scan get free trialperundang undangan. ketentuan penutup setan dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka semua aturan bupati yang , yang mengatur tentang utd dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali peraturan bupati terkait dengan utd dibidang kesehatan. . peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal dihidangkan. agar,n berita daerah kabupaten seram ditetapkan biru pada kep bucki seram bagian barat, tata aan soe lsi diundangkan biru pada tanggal, . mansur tuareg, berita daerah kabupaten seram bagian barat nomor scanned vue scan get free trial penjelasan peraturan bupati seram bagian barat nomor tahun pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah pan: perangkat daerah, dan dengan berpedoman pada peraturan' menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pembentukan:dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis daerah:.urgensi tugas teknis dalam kajian akademik sesuai peruntukan pembentukan setiap utd dari dinas dan badan daerah yang disampaikan kepada gubernur maluku sebagai wakil pemerintah pusat didaerah. sesuai surat gubernur maluku:. nomor tanggal desember tentang persetujuan pembentukan utd' di. kabupaten seram bagian barat sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi menyatakan bahwa usulan pembentukan utd pendidikan:.dan kebudayaan (tidak direkomendasikan:. usulan pembentukan utd pertanian kecamatan (tidak direkomendasikan, '. usulan pembentukan utd balai benih (direkomendasikan): usulan pembentukan utd pendapatan (direkomendasikan), usulan. pembentukan utd laboratorium lingkungan hidup usulan pembentukan upt) pengelolaan sampah (direkomendasikan): usulan pembentukan utd metrologi legal (direkomendasikan): usulan pembentukan utd kependudukan dan pencatatan sipil) (tidak:direkomendasikan. berdasarkan rekomendasi .tersebut maka dibentuk (lima) utd kabupaten seram bagian: barat dan koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dalam peraturan bupati ini sebagaimana rekomendasi gubernur maluku dan peraturan menteri pendidikan dan '"ai scanned vue scan get free trial pendidikan dan kebudayaan untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan setiap kecamatan. disamping utd yang dibentuk juga terdapat utd berbentuk satuan pendidikan dan utd bidang kesehatan berupa rumah' sakit daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit.organisasi yang bersifat fungsional sesuai pasa dan pasa!' peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah. ss. rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat, yang telah. ada saat ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai utd. kesehatan sampai dikeluarkannya aturan teknis. tentang utd bidang dan kelas untuk beban tugas yang sedang dati kecil. sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor12 tahun pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaisanari teknis cukupjelas cukupjelas cukup jelas "an cukup jelas as, cukup jelas aa, cakupjelas sa, uas, cukupjelas' iis cukupjelas: cukup jelas scanned vue scan get free trial cukup jelas nita, cukup jelas cukup jelas deh cukup jelas scanned vue scan get free trial lampiran peraturan bupati seram bagian barat nomor tahun tentang pembentukan dan susunan. organisasi unit pelaksana teknis:daerah struktur susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah kelas sal sus bacan "fungsional ita ditotal an di biru samba ta. kain sayap scanned vue scan get free trial lampiran ii!. struktur susunan organisasi unit pelaksana teknis daerah kelas . . tkelompokjabatan | i ditetapkan biru mana nabi scanned vue scan get free trial |
draft peraturan bupati oleh bagian hukum icon a : $,:i i$iz3!ix$$,i$:juw yupujga nomor obyek peraturan bupati gorontalosubstansi perubahan atas peraturan bupati nomornip. lembar pengajuan naskah nomor: tanggal: yun sifat perihal permaianan penerbitan perlu perubahan penetapan pagu tasiun tahun pengelola para kepala bagian ekonomi dan penanaman modal at,tuhan yang maha esa bupati gorontalo, menimbang bahwa pagu alokasi raskin tahun yang telah ditetapkan dengan peraturan bupati nomor tahun telah mengalami perubahan dalam hal penetapan lokasike:v1 tentang perubahan atassurat menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat republik indonesia nomor menko kesra vi tanggal juni perihal tambahan alokasi pagu raskin provinsi tahun surat menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat republik indonesia nomor kmk dep.ii vi tanggal juni perihal addendum perum raskibeberapa ketentuan dalamdiubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:bulan dengan harga rp. , netto ka: titik distribusi pada bulan juni raskin juli raskin september raskin sehingga pada bulan juni, juli, dan september tahun rts menerima rts menerima raskin sebanyak kg bulan, dengan rinciw w w w jumlah rts pm dan beras program raskin kabupaten gorontalo tahun jumlah pagu alokasi bln tambahan pagu harga untuk bln kecamatan raskin juni juli september rts |beras kg)| harga rn) beras kg) li. jumsoto oo. | . i1. hunggaluwa bolihuangga boyong kayubulan hepuhulawa kayumerah u00 bongohulawa mutu 6solo| bulosa dutulanaa malah tenis . polohungo siliqua sub total jumlah pagu alokasi bln tambahan pagu harga untuk bln beras kg) harga rp) beras ko) harga rp) maan emw ii. hutabohu padang haya haya hidup hidup utara modulo pone saat daerah tunggul . bojonegoro(beras kg)| harga rp) beras kg) harga rp) telaga balita pilohayanga piohayanga baret dulohupa a55 dulamayo selatan e asam ian suhu a mongolato ulama sub total nol jumlah pagu alokasi bln tambahan pagu harga untuk bln kecamatan raskin juni juli september beras kg) harga rp) beras kg) harga rp) imbang pilote tabula tenggelam tualang utomo ilotidea lauwonu titelan ena rp) beras ka) telaga biru talumnelito estadio barat pentadic timur n12 ulayat modelid dumai patung apoyo dulamayo utara tuladenggi ulayat titel dimuat tapaluluo men tonal sub total . jumlah pagu alokasi bln noi kecamatan raskin juni juli september rts beras kg)| harga beras kg) harga rp) ibatudaa tut bua biarawati ||. hantu payung donggala yohungayo c40 sub total jumlah pagu alokasi rln tambahan pagu harga untuk bln kecamatan raskin juni juli september beras kg)| harga rp) harga rp) talaga jaya husada woo bulosa tunggal buku sub total no) jumlah pagu alokasi bln tambahan pagi harga untuk bln kecamatan raskin juni juli september rts beras kg)| harga rp) icon gom pamela met topo batuloreng batulayar otopade aan dulamayo bongohulawa molaniku malas uno hantu ulama walang difoto kayumerah lindu sub total jumlah pagu alokasi bln no) kecamatan rts beras ka)| harga rp) beras kg) ibatudaa pantai |. limbo tamu tontayuo panggul hat ls. bilah timur lopo bongo |. buhudaa sub total jumlah lagu alokasi bln tambahan pagu harga untuk 3bln kecamatan raskin juni juli september rts beras kg)| harga rp). beras kg) harga rp) bilah bilah barat lovato ase5| lovato timur lulus bilah tengah buwono |. botuboluo olimiala sub total jumlah pagu alokasi bln. tambahan pagu harga untuk bln kecamatan raskin juni juli september rts beras kg)| harga rp) beras kg) (rasoneo tabung timur tabung barat mootinelo lime barat m1) moahucu lime timur ilomangga lime teratag)| harga rp) harga rp) hain j1. lolowau reksonegoro tooltip donggala is. isim selatan isim utara datau iloponu j10. lobus |o 027n) pat. laban mootilango lobata isim raya balau botumoput beras kg) harga rp) ipulubala bhakti triwarna pongongaila bukit aren puncak molalahu toyidito molamahu li. ayumolingo sub total c00 jumlah pagu alokasi bln tambahan pagu harga untuk bln kecamatan rts beras kg)| harga rp) imootilangc talumopatu sidomukti karyamukti paris satria hula |. belum kayu suka maju . pilomonu l.beras ko)! harga rp) beras kg) harga rp) parung motoduto sidomulyo ja. sidodadi diloniyohu pitanga | . iloheluma monggolito hama nu0 dulohupa li. sidomulyo selatan bongongoayu sub total jumlah pagu alokasi bln tambahan pagu harga untuk bln rts beras ko)| harga rp) beras ka) harga rp) tolangohul j1. gandusari margomulya sukamakmur ia. makmur abadi . molekul c00 bina jaya polohungo lakinya a10o| gandaria modulo tango j1. tampil tampil utara sukamakmur utara sidoarjo j5. himalayaerna) jasparaga bupati tahu prima karya indah olimohulo mohiyelo karya baru bantul pangan bike sub total . jumlah pagu alokasi bln tambahan pagu harga untuk bln kecamatan nan raskin juni juli september rts beras kg)| harga rp) beras kg) harga rn) bila lama bela topo bila notata taulan musyawarah suka damai juri peluru| harga rp) beras kg) harga rp) idungaliyo dungaliyo pilolalenga pengadaan ia. kalijodo bongomeme ambar ayuhula duanya cs. bowbutowe il1o. modal sub total punah total bupati gorontalo david bobihoe akb |
. j . membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan, membina kegiatan kepemudaan, il. membina koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan bidang kepemudaan, m.membina, menyusun pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaanseksi olahraga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis kegiatan dibidang olahraga, untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut: melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data keolahragaan, b.membina dan mengembangkan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan, menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga, membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan, mengembangkan iptek keolahragaan, mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahragat keolahragaan, memberdayakan dan memasyarakatkan olahraga serta meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat, j . membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana olahraga, mengembangkan kerjasama, manajemen dan informasi olahraga, membina, membangun dan mengembangkan industri olahragbudayaan bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerahsebagai berikut: perumusan kebijakan teknis bidang kebudayrencana induk pengembangan kebudayaan, cc. perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, fasilitasi dan evaluasi kegiatan bidang seni dan budaya, dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, fasilitasi dan evaluasi kegiatan bidang sejarah, museum dan kepurbakalaan. untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang kebudayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:bidang kebudayaan sejarah, melaksanakan kebijakan nasional provinsi dan menetapkan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri serta standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerbitan izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing dibidang kebudayaan seni,kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang kesenian dan sejarah, melaksanakan pembentukan dan atau mengelola pusat kegiatan kesenian, menetapkan kebijakan peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional, melaksanakan menetapkan kebijakan operasional perfilman, menetapkan kebijakan dibidang penulisan pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah, menerapkan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan bcb situs serta karya seni benda seni, menetapkan bcb situs, il. menerapkan kebijakan pendirian, penyelenggaraan dan pengelolaan museum, menerapkan pedoman penelitian arkeologi, menerapkan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah akebudayaan terdiri dari seksi seni dan budaya, dan seksi sejarah, museum dan kepurbakalaan. seksi seni dan budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis kegiatan dibidang seni dan budaya. untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi seni dan budaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun rencana induk pengembangan kebudayaan, melaksanakan kebijakan nasional provinsi dan menetapkan kebijakan mengenai perlindungan hki bidang kebudayaan, melaksanakan kebijakan nasional provinsi dan menetap, melaksanakan kebijakan nasional provinsi dan menetapkan kebijakan mengenai kerjasama luar negeri, standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing sertayelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian, menerapkan dan melaksanakan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni, melaksanakan pembentukkan dan atau mengelola pusat kegiatan kesenian, melaksanakan kebijakan nasional provinsi dan menetapkan kebijakan mengenai upaya peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional, melaksanakan kebijakan nasional provinsi dan menetapkan kebijakan dibidang perfilman skala kabupaten, memberi izin usaha perfilman dibidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (vcd dvd), pertunjukkan film (bioskop), pertunjukkan film keliling, penayangan film melalui media eletronik dan tempat hiburan, mengawasi dan mendata film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman videoejarah, museum dan kepurbakalaejarah, museum dan kepurbakalaan. untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi sejarah, museum dan kepurbakalaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang sejarah, museum dan kepurbakalaan, melaksanakan pedoman nasional provinsi dan menetapkan kebijakan dibidang penulisaninventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah, melaksanakan pedoman nasional provinsi dan menetapkan kebijakan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah, melaksanakan pedoman penanaman nilai nilai sejarah dan kepahlawanan, menerapkan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan, melaksanakan pedoman nasional provinsi dan menetapkan kebijakan mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah, melaksanakan pedoman nasional provinsi dan menetapkan kebijakan mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah kabupaten, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang sejarah, menerapkan kebijakan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan bcb situs, menetapkan bcb situs, menerapkan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum, menerapkan pedoman penelitian arkeologi, oo. menerapkan pedoman pendirian museum, menerapkan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah ai bidang kepariwisataan. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pariwisatapromosi dan usaha pariwisata, penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan bidang pengembangan dan objek wisata: dan cc. penyusunan kebijakan kepariwisataan, untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan bidang pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun program, mengatur dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata, menetapkan kebijakan standarisasi dan pengembangan destinasi pariwisatarencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata, menetapkan dan melaksanakan pedoman perencanaan pemasaran, menetapkan dan melaksanakan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan event pameran budaya dan pariwisata, menyelenggarakan kegiatan widya wisata, membentuk perwakilan kantor promosi wisata: seksi promosi dan usaha pariwisata: dan seksi pengembangan dan objek wisata. seksi promosi dan usaha pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan bidang promosi dan usaha pariwisata.tanah bumbu. kepala dinas adalah kepala dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata kabupaten tanah bumbu. sekretariat dan bidang adalah sekretariat dan bidang pada dinas pesub bagian dan seksi adalah sub bagian dan seksi pada dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisatabab tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur unsur organisasi dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata bagian pertamauntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisatamuda dan olahraga, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, cc. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pariwisataemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut: menyusun program, kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, membina, mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan keolahragaan, membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana olahraga, mengembangkan kerjasama, sistem informasi dan iptek keolahragaan, mengatur system penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan prestasi, mengatur pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan, mengatur kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan dan olahraga, membangun kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan, meningkatkan peran serta pemuda masyarakat dalam pembangunan dan pencegahan serta perlindungan bahaya destruktif', j . menyusun rencana induk pengembangan kebudayaan, melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta menetapkan kebijakan mengenai hak kekayaan intelektual, penghargaan, sejarah budaya serta standarisasi pariwisata, il.pendidikan dan pelatihan kesenian dan sejarah, oo. menetapkan kebijakan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian serta peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional, menetapkan kebijakan operasional perfilman, menetapkan benda cagar budaya situs sekaligus menerapkan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatannya, menerapkan pedoman pendirian, menyelenggarakan dan mengelola museumpedoman dan menyelenggarakan widya wisata, membentuk perwakilan kantor promosi pariwisata dalam negeri, melaksanakan kebijakan nasional provinsi dan menetapkan kebijakan penelitian kebudayaan dan pariwisata, menetapkan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata, mengelola kegiatan kesekretariatan danmuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata terdiri dari sekretariat, bidang pemuda dan olahraga, bidang kebudayaan, bidang pariwisatauda dan olahraga bidang pemuda dan olahragakepemudaan dan olahraga. untuk menyelenggar: pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyelenggaraan serta pembiayaan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, cc. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pengembangan iptek, kerjasama dan informasi serta industri keolahragaan, pengembangan kemitraan pemerintah, industri, kewirausahaan dan masyarakat dalam pembangunan serta olahraga, pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan prestasi, pengaturan pelaksanaan standarisasi lembaga kepemudaan dan olahragaj . pencegahan dan perlindungan bahaya destruktifmuda dan olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut: membina, mengembangkan, mengelola dan menyelenggarakan serta membiayai kegiatan keolahragaan, menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olahraga, membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana olahraga dan kepemudaan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan dan keolahragaan, mengembangkan kerjasama dan informasi keolahragaan, mengembangkan kemitraan pemerintah, industri, perserta, kewirausahaan dan masyarakat dalam pembangunan serta olahraga, mengembangkan manajemen, wawasan dan kreatifitas, mengembangkan iptek dan keimanan ketakwaan (into): meningkatkan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan, mengatur sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan prestasi, mengatur standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan, il. membina dan mengatur kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan dan olahraga, m.memberdayakan dan memasyarakatkan olahraga serta meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat, membangun kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan, oo. mencegah dan melindungi dari bahaya destruktifmuda dan olahraga terdiri dari: seksi kepemudaan, dan seksi olahraga, seksi kepemudaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan petunjuk teknis, membina, mengawasi, serta melaksanakan kegiatan dibidang kepemudaan, untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi kepemudaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dibidang kepemudaan, menyusun keserasian kebijakan dan pemberdayaan pemuda, mengembangkan manajemen, wawasan dan kreatifitas, mengembangkan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan serta kewirausahaan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek) dan keimanan ketakwaan (into): mengatur sistem penganugerahan prestasi, membangun kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan, membangun pusat pemberdayaan pemuda, mengatur dan mengawasi pelaksanaan norma dan standar bidang kepemudaan,upati hulu sungai selatan, menimbang bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah kabupaten hulu sungai selatan nomor tahun perlu ditetapkan peraturan bupati hulu sungai selatabahwa dalam rangka memberikan efektifitas dan akuntabilitas serta ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan santunan kematian kabupaten hulu sungaisantunan kematian lembaran daerah kabupaten hulu sungai selatan tahun nomor serisantunan kemati menetapkan perubahan kedua,hulu sungai selatan. santunan kematian adalah pemberian bantuan berupa uang untuk keperluan pengurusan jenazah masyarakat miskin kabupaten hulu sungai selatan. badan yang mengurus proses pemakaman adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang mengkhususkan diri untuk pengurusan jenazah sampai pemakamannya. kartu keluarga sejahtera yang selanjutnya disingkat kks adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda keluarga kurang mampu. pendataan program perlindungan sosial yang selanjutnya disingkat pls adalah basis data terpadu yang dibangun dari hasil pendataan program perlindungan sosial yang dilaksanakan badan pusat statistik. daftar penerima manfaatusyawarah desa musyawarah kelurahan dan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. beras raskin yang selanjutnya disingkat dengan raskin adalah penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendsandang, perumahan, kesehatan pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial. ahli waris adalah orang orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan darah (keluarga) maupun karena pernikahan. surat kuasa adalah surat pemberian kuasa atau wewenang terhadap seseorang yang dapat dipercaya agar yang bersangkutan dapat bertindak mewakili orang yang memberi kuasa karena orang yang memberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: santunan kematian diperuntukkan bagi penduduk kabupaten hulu sungai selatan yang sah dan termasuk kategori miskin yang meninggal dunia, yang tercatat dalam data kks, data pls dan atau dpm raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada setelah melakukan verifikasi terhadap data kks, pls dan atau dpm raskin, kepala desa lurah dapat menerbitkan surat pengantar dan surat keterangan miskin paling lama (dua) hari kerja terhitung sejak surat pengajuan permohonan diterima. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada data kks, data pls dan atau dpm raskin terakhir yang dimiliki. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyaluran penyerahan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada dapat diwakilkan kepada orang yang diserahi kuasa untuk mewakili. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penolakan permohonan santunan apabila almarhum almarhumah tidak terdaftar dalam data kks, pls dan atau dpm raskin kabupaten hulu sungai selatanpn, nn. bupati bandung barat peraturan bupati bandung menetapkan:dungpokvnakuntabilitas keuangan daerah. pengawasan intern sebagaimana dimaksud dilakukan oleh inspektorat. inspektorat sebagaimana dimaksud pada melakukan intern melaluild, salinan titans gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi barat nomor tahun tentang program prioritas pembangunandaerah berbasis holistik,tematik, integratif dan spasisetiaptahunnya pemerintah daerahwajibmenjabarka rencana kerja pembangunan daerahrioritas pembangunan daerah berbasis holistik, tematik, integratif dan spasial provinsi sulawesi barat tahun2017rioritas jdih provinsi sulawesi barat pembangunandaerahberbasis holistik,tematik, integratif dan spasial provinsisulawesibarattahun2017. program prioritas pembangunan daerah provinsi sulawesi barat tahun anggaran2017 adalah merupakan hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut program layanan pendidikan program layanan kesehatan dan gizi masyarakat program sanitasi dan air bersih program penyediaan infrastruktur wilayah dan pembangunan pinggiran program bangunmandar program penanggulangan kemiskinan program pengembangan sumber daya manusia program ketahanan pangan program agroindustri program pengembangan objek wisata mamasa program tata kelola pemerintahan program prioritas pembangunan daerah,diundangkan mamuju pada tanggal agustus ttd sekretaris daerah anwar adnan saleppa nip jdih provinsi sulawesi barat |
rencana kerja pembangunan dan tata nomor tahunlembaran daerah provinsi maluku tahun nomorencana kerja pembangunan daeraha.b.ncangan anggaran pendapatan belanja daerah dalam rangka penyusunan rapid tahun pemerintah daerah dan skpd menggunakan rkd pemerintah provinsi maluku, rkd skp bab penyesuaian rencana kerja pembangunan daerahplt. gubernur maluku wakil gubernur, ttd zeta sahuburual. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasan pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas provinsi jambi, perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah balai pelatihan kesehatan pada dinas kesehatsehatan provinsi jambi. unit pelaksana teknis daerah balai pelatihan kesehatan yang selanjutnya disebut utd papeles adalah unit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatapeles pada dinas kesehatan provinsi jambi. utd papeles sebagaimana dimaksud pada merupakan utd kelas bagian kedua susunan organisasi utd papeles berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. susunan organisasi utd papeles terdiri dari kepala utd papeles, sub bagian tata usaha: cc. seksi pelatihan, seksi pengendali mutu pelatihan, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi utd papeleapeles utd papeles mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pelatihan sumber daya manusia bidang kesehatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam utd papeles menyelenggarakan fungsi: penyusunan program kegiatan utd papeles, penyelenggaraan pelatihan pegawai kesehatan, tenaga kesehatan dan masyarakat bidang kesehatan, cc. penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan daerah kabupaten kota, penyusunan perencanaan daerah binaan dalam bidang pelatihan kesehatan, pengembangan sdm kesehatan:, pelaksanaan evaluasi, pengembangan metode pelatihan dan laporan pelatihan: dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. paragraf kepala utd papeles utd papeles dipimpin oleh seorang kepala utd. kepala utd papeles mempunyai tugas membantu dinas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala utd papeles menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kebijakan dinas, penyusunan program pengembangan sumber daya manusia sdm) kesehatan melalui pelatihan: cc. penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan kabupaten kota dalam provinsi jambi, penyelenggaraan akreditasi, standarisasi serta sertifikasi pelatihan: pelaksanaan evaluasi serta pengembangan metodologi pelatihan kesehataapeles. sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkap utd: pelaksanaan urusan penatalaksanaan utd: pengelolaan kepegawaian utd: pengelolaan keuangan dan barang milik daerah utd,, pelaksanaan penyusunan laportihan seksilatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan, advokasi dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia sdm) kesehatan dan masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pelatihan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat: pelaksanaan kerjasama bidang kesehatan dalam pelatihan sumberdaya kesehatan dan masyarakat: cc. pengembangan metode pelatihan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan informasi penyelenggaraan pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat mutu pelatihan seksi pengendali mutungendali mutu pelatihan mempunyai tugas menyiapkan melaksanakan penyusunan rencana program, pengembangan dan pengendalian mutu, pengkajian dan analisis kebutuhan pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pengendali mutu pelatihan menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana program pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat: pengkajian dan analisis kebutuhan pelatihan sumberdaya manusia kesehatan dan masyarakat: cc. pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan serta evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan pengembangan kemitraanapeleapelesapelesapelesapelesapelesapelesapelesapelesstruktur organisasi utd balai pelatihan kesehatan utd balai pelatihan kesehatan sub bagian tata usaha seksi seksi pelatihan pengendali mutu pelatihan kelompok jabatan fungsional gubernur jambi, zumi zola zulkiflielitian dan pengembpenelitian dan pengembangan provinsi sumatera barat. kepala badan adalah kepala badan penelitian dan pengembangan provinsi sumatera baratelitian dan pengembangan,adan mempunyai(satu) pintuprovinsi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi, h.membangun jejaring dan kerja sama penelitian dan pengembangan regional, nasional dan internasional. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi, dan j .elitian dan pengembangan, menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan penelitian dan pengembangan, memfasilitasi pelaksanaan program kesekretariatan, kebimbangan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologielitian dan pengemb, bidang sosial, ekonomi dan pemerintah, bidang pembangunan, inovasi dan teknologperencanaan dperencanaan dansanakan penyusunan rencana program dan kegiatan badan, menyusun laporan kinerja, rencana strategis rencana kerja renstra senja), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ppd) dan laporan keuangan pemerintah daerah (skpd): melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan perencanaan dan keuangan, danataan kelembagaan dan penatalaksanaan, menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan lingkungan badandan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data dan penyusunan laporan badan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuanganuangkoordinasi penyusunan rencana program anggaran melaksanakan perencanaan program dan keuangbadan serta program kerja tahunan, melaksanakan verifikasi, ketatausahaan keuangan dan akuntansi keuangan, menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan, melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi dan pertanggung jawaban keuangan, melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) badan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ppd) badan dan laporan keuangan pemerintah daerah (skpd) badempat bidang sosial dan, ekonomi dan pemerintahan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, ekonomi, penyelenggaran pemerintah dan pengkajian daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang sosial, ekonomi dan pemerintosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang ekonomi, dan cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian, ekonomi dan pemerintahan, menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosialmenyiapkan bahan koordinasi dan kerja samakerja sama kebimbangan bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan skala regional, nasional dan internasional, melaksanakan administrasi dan tata usaha bidang, dan j . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. bidang sosial, ekonomi dan pemerintah membawahi sub bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, sub bidang ekonomi, dan sub bidang penyelenggaran pemerintah dan pengkajisosial, ekonomi dan pemerintah. sub bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan deosial budayasosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi sebagai berikut pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan desosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan deosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, melaksanakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pariwisataosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja sub bidang sosial budaya, pemberdayaan masyarakat dan deslaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomekonomi, melaksanakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi penelitian dan pengembanganekonomi, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja sub bidang ekonomiyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian daeryelenggaraan pemerintahan dan pengkajian daerah untukyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian daeryelenggaraan pemerintahan dan pengkajianyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian daerah, melaksanakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi penelitian dan pengembangserta pengelolaan data penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian daerahmonitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja sub bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian daerahgembangan wilayah, fisik dan prasarana, inovasi dan teknologi. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang pembangunan, inovasi dan teknologumber daya alam dan lingkungan hidup, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, dan cc. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang inovasi dan teknologi, uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan meliputpembangunan, inovasi dan teknologi, d.penyiappenyiapan bahan, strategi, dan penerapan bidang pembangunan,koordinasi dan kerja samalaksanaan kerja sama kebimbangan bidang pembangunan, inovasi dan teknologi skala regional, nasional dan internasional, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. bidang pembangunan, inovasi dan teknologi membawahi sub bidang sumber daya alam dan lingkungan, sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, dan sub bidang inovasi dan teknologangunan, inovasi dan teknologi. sub bidang sumber daya alam danumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai berikut pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya alam dan lingkungan hidupmber daya alam dan lingkungan hidupumber daya alam dan lingkungan hidup, melaksanakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi penelitian dan pengembanganumber daya alam dan lingkungan hidup, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidupgembangan wilayah, fisik dan prasarangembangan wilayah, fisik dan prasarana untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasaran, melaksanakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi penelitian dan pengembanganwilayah, fisik dan prasarana, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja sub bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasaraninovasi dan tekninovasi dan teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut: pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang inovasi dan teknologinovasi dan teknologsub bidang inovasi dan teknologi, melaksanakan koordinasi, kerja sama dan fasilitasi penelitian dan pengembangan skala regional, nasional dan internasional, melaksanad.melaksanak, melaksanakan penyiapan bahan kajian, rumusan, rekomendasi dan peraturan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja sub bidang inovasi dan teknologi, dan h.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsitujuhdoman pembentukan peraturan gubernur dan keputusan gubernur dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan tengah, menimbangagar proses pengharmonisasian rancangan peraturan gubernur dan keputusan gubernur berjalan dengan singkat, cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang undangan diperlukan adanyabiro hukum adalah biro hukum sekretariatturan gubernur adalah peraturan gubernur kalimantan tengah. keputusan gubernur adalah keputusan gubernur kalimantan tengahgubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan peraturan gubernur dan keputusan gubernur. peraturan gubernur ini bertujuan untuk terwujud produk hukum yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. ruang lingkup pengaturan ini meliputi produk hukum yang berbentuk: pengaturan, dan penetapan. bab pembentukan dan materi muatan pembentukan peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang baigubernur dan keputusan gubernuraturan gubernur materi muatan peraturan gubernur untuk melaksanakan peraturan daerah, kebijakan daerah yang menjadi kewenangan gubernur atau atas perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. peraturan gubernur disusun dan diprakarsai oleh yang bertugas untuk menyusun rancangan peraturan gubernuryang ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kepala pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh sekretaris daerah sebagai ketua, dan kepala biro hukum berkedudukan sebagai sekretaris. pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan masyarakat dalam menyusun rancangan peraturan gubernurhasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada sekretaris daerah untuk mendapat persetujusebelum ditetapkan menjadi peraturan gubernur dilakukan fasilitasi oleh menteri dalam negeri melalui direktur jenderal otonomi daerah. rancangan yang telah sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada gubernur dengan terlebih dahulu dibubuhi para koordinasi oleh pemrakarsa dan kepala biro hukum. (11l)penandatanganan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam rangkap (tiga) peraturan gubernur yang telah ditandatangani diberikan nomor dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan, yang selanjutnya dilakukan autentikasi oleh kepala biro hukum. peraturan gubernur diundangtersebut. naskah peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada didokumentasikan oleh kepala biro hukum. babmelalui kepala biro hukum untuk harmonisasi. rancangan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada gubernur setelah terlebih dahulu dibubuhi para koordinasi oleh pemrakarsa dankeputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam rangkap (tiga). keputusan gubernur setelah ditetapkan diberikan nomor dengan menggunakan nomor kode klasifikasi, nomor bulat, tahun penetapan, yang selanjutnya dilakukan autentikasi oleh kepala biro hukum. bab pendokumentasian dan penyebarluasan bagian kesatu pendokumentasian pendokumentasian peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang telah ditetapkan dilakukan oleh kepala biro hukum. bagian kedua penyebarluasan penyebarluasan peraturan gubernur yang telah diundangkan dan atau diautentifikasi dilakukan oleh kepala biro hukum dan atau pemrakarsaketentuan lain lain bagian kesatu perancang peraturan perundang undangan dalam setiap proses pembentukan peraturan gubernur, dapat melibatkan perancang peraturan perundang undangan. bagian kedua penulisan peraturan gubernur dan keputusan gubernur penulisan peraturan gubernur dan keputusan gubernur diketik dengan menggunakan jenis huruf boolean old style dengan huruf peraturan gubernur dan keputusan gubernurkepala biro hukum. tehnik penyusunan peraturan gubernur dan keputusan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. format peraturan gubernur dan keputusan gubernurrubahan dan pencabutan perubahan dan pencabutan peraturan gubernur dan keputusan gubernur dilakukan oleh gubernur sesuai produk hukum yang sejenis atau yang lebih tinggi. sebab perubahan dan atau pencabutan termuat dalam dasar menimbang sebagai dasar perubahan dan atau pencabutan. penandatangan perubahan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh gubernur atau pejabat atasee memutuskan: menetapkan peraturan gubernur tentang . bab ketentuan umum dalam peraturan gubernurrubahan atas peraturan gubernurh memutuskan: menetapkan: peraturan gubernur tentang perubahan atas peraturan gubernur kalimantan tengah nomor . tahun . tentang. beberapa ketentuan dalam peraturan gubernur kalimantan tengah nomor. tahun. tentang .diubah sebagai berikut: ketentuan . diubah sehingga . berbunyi sebagai berikut . . . incabutan smpe.olah memutuskan: menetapkan peraturan gubernur tentang pencabutan peraturan gubernur kalimantan tengah nomor . tahun . tentang . peraturan gubernur kalimantan tengah nomor . tahun . tentang. berita daerah provinsi kalimantan telah tahun . nomor.di. jkeputusan gubernur kalimantan tengah:a. bahwa. bahwa. mengingat o1h nanah dan seterusnya. joke memperhatikan nanang dan seterusnya. jonah jika diperlukan) memutuskan: menetapkanrubahan tan hana gubernur kalimantan tengah keputusan gubernur kalimantan tengah nomor 20xx tentang perubahan atas keputusan gubernur kalimantan tengah nomor . tentang. gubernur kalimantan tengah, menimbang :a. bahwa. bahwa. mengingat nnannannannannannanana dan seterusnya. memperhatikan nanang dan seterusnya. jika diperlukan) memutuskan: menetapkan kesatu merubah dictum. lampiran keputusan gubernur kalimantan tengah nomor. tentancabutan gubernur kalimantan tengah keputusan gubernur kalimantan tengah nomor 20xx tentang pencabutan keputusan gubernur kalimantan tengah nomor. tentang. gubernur kalimantan tengah, menimbang :a. bahwa. bahwa. mengingat nnanannannannanana dan seteru snya. jean memperhatikan natanaanananananlnnllanlnl dan seterusnya. joa jika diperlukan) memutuskan: menetapkan kesatu keputusan gubernur kalimantan tengah nomor . tentang . dicabut dan dinyatakan tidak berlakugubernur kalimantan tengah, ttd sugianto saran |
ld, salinan rms payang gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi barat nomor tahun tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukuprovinsi sulawesi baratpertimbanganjdih provinsi sulawesi baratkabupaten kota adalah sulawesbarat. biro hukum adalah biro hukum sekretariat daerah provinsi sulawesijdih provinsi sulawesi baratsama yang efektif antara pusat jdih dan anggota jdih serta antardimaksud pada huruf adalah biro hukum. anggota jdih sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atasjdih provinsi sulawesi barat: peraturan menteri, keputusan menteri peraturan daerah, peraturan gubernur: peraturan bersama putusan mahkamah konstitusi, jdih provinsi sulawesi barat surat edaran menteri:(stand alone) dan atau local area network lan)(stand alone) dan atau local area network lan).sumbarprov.go.id. pemerintah daerah melakukan integrasi link website dengan pusat jdihn, jdih kemendagjdih provinsi sulawesi baratsulawesi barat,hutan merupakan kekayaan yang dapat memberikan manfaat serbaguna bagi masyarakat, karenanya wajib dikelola, dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya untuk generasi sekarang maupun yang akan datang,hutanan adalah dinas kehutanan provinsi kalimantan selatan. kepala dinas adalah kepala dinas kehutanan provinsi kalimantan selatan. kepala kesatuan pengelolaan hutan adalah kepala kesatuan pengelolaan hutan provinsi kalimantan selatan pada dinas kehutanan provinsi kalimantan selatan. kesatuan pengelolaan hutan yang selanjutnya disingkat kph adalah unit pelaksana teknis pada dinas kehutanan provinsi kalimantan selasil hutan adalah benda benda hi, non dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutandibentuk unit pelaksana teknis dinas kehutanan provinsi kalimantan selatan yang terdiri atas: kesatuan pengelolaan hutan kayu tani, kesatuan pengelolaan hutan jantung, kesatuan pengelolaan hutan pulau laut sebuku, kesatuan pengelolaan hutan tabalong, kesatuan pengelolaan hutan kusan, kesatuan pengelolaan hutan tanah laut, kesatuan pengelolaan hutan balangan, dan kesatuan pengelolaan hutan hulu sungai. wilayah pengelolaan unit pelaksana teknis dinas kehutanan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: kesatuan pengelolaan hutan kayu tani wilayah pengelolaannya pada php model banjar php unit i), kesatuan pengelolaan hutan jantung wilayah pengelolaannya pada php jantung php unit ii) dan kph sengaja kph unit iv), kesatuan pengelolaan hutan pulau laut sebuku wilayah pengelolaannya pada php model pulau laut dan sebuku php unit iii), kesatuan pengelolaan hutan tabalong wilayah pengelolaannya pada kpop tabalong kiwa php unit dan php model tabalong php unit v), kesatuan pengelolaan hutan kusan wilayah pengelolaannya pada php tanah bumbu php unit vi), kesatuan pengelolaan hutan tanah laut wilayah pengelolaannya pada php model tanah laut php unit vii), kesatuan pengelolaan hutan balangan wilayah pengelolaannya pada kph balangan kph unit viii): dan kesatuan pengelolaan hutan hulu sungai wilayah pengelolaannya pada kph hulu sungai tengah kph unit ix) dan kph model hulu sungai selatan. perubahan wilayah pengelolaan dari setiap unit pelaksana teknis kesatuan pengelolaan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. unit pelaksana teknis dinas kehutanan sebagaimana dimaksud pada merupakan kelas bagian kedua kedudukan kesatuan pengelolaan hutkesatuan pengelolaan hutan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan hutan secara terencana, terpadu, dan lestarimengevaluasi dan melaksanakan pengelolaan hutan secara terencana, terpadu, dan lestari, menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi konservasi hutan secara terencana, terpadu, dan lestari, cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pemanfaatan hasilpemberdayaan masyarakat kawasanrehabilitasi dan reklamasi hutan, menyusun program, mengoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi investasi, kerjasama serta kemitraan pengelolaan hutan, menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi spasial pengelolaan hutkesatuan pengelolaan hutanrencana teknis pengelolaan hutan terencana, terpadu dan lestari, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perlindungan hutan, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelestarian hutan, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan hutan, penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan, dan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan. bab iii susunan organisasi susunan organisasi kesatuan pengelolaan hutan terdiri atas: sub bagian tata usaha, seksi perlindungan hutan, seksi pemanfaatan hutan: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi kesatuan pengelolaan hutangiatan kesatuan pengelolaan hutan, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data kesatuan pengelolaan hutan, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja dan anggaran rka), melaksanakan pembinaan,dan kehumas dan perpustakaan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kesatuan pengelolaan hutan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. seksi perlindungan hutan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengamanan, pengendalian, dan pelestarian huhutan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, pengawasan kawasan hutan: cc. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan kawasan hutan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian eksploitasi kawasan hutan: menyiapkan bahan dan melaksanakan penanaman kembali tanaman hutan (reboisasi), menyiapkan bahan dan melaksanakan bina partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan perlindungan hutan, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. seksi pemanfaatan hutan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan hasil hutan kayu, non kayu, dan jasfaatan hutan, menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu, menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan, dan pengawasan pemanfaatan hasil non kayu dan jasa lingkungan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan: menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait dalam pemanfaatan hutan, mengembangkan kemitraan dengan pihak terkait, menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pemanfaatan hutan: dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan kinerja kesatuan pengelolaan hutan wilayah pengelolaan dapat dibentuk resort yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala dinas atas nama gubernur. kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kesatuan pengelolaan hutkesatuan pengelolaan hutkesatuan pengelolaan hutkesatuan pengelolaan hutkesatuan pengelolaan hutkan pejabat yang mewakili kepala kesatuan pengelolaan hutan dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut: dalam hal kepala kesatuan pengelolaan hutankesatuan pengelolaan hutan, dan pemberhentian kepala kesatuan pengelolaan hutan adalah jabatan administrator eselon iii kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi pada kesatuan pengelolaan hutan yang berlaku oleh gubernur atas usul sekretaris daerah. bab pembiayaan pembiayaan kesatuan pengelolaan hutbagan struktur organisasi unit pelaksana teknis kesatuan pengelolaan hutan pada dinas kehutanan provinsi kalimantan selatan kesatuan pengelolaan hutan kelompok jagung sub bagian tata usaha seksi seksi perlindungan pemanfaatan hutan hutan gubernur kalimantan selatan, ttd labirin noor |
tan gubernur aceh peraturan gubernur aceh nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan pemungutretribusi aceh, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang tata cara pelaksanaan pemungutrs pndmuzi202020 peraturan retribusi aceh sk.doc tata cara pelaksanaan pemungutselanjutnya disingkat dengan dalam hal ini ska yang membidangi pendapatan aceh. satuan kerja perangkat aceh pemungut retribusi aceh yang selanjutnya disebu. pdw2iz9020 peraturan retribusi aceh sk.doc'as umum aceh yang selanjutnya disingkat kua adalah tempat penyimpanan uang pemerintah aceua adalah rekening tempat penyimpanan uang daeraceh dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja aceh pada ska. peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ska pemungut retribusi aceh untuk memungut retribusi dengan tujuan meningkatkan pendapatan aceh guna membiayai sebagian pengeluaran pemerintah aceh dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, membiayai pembangunan dan tertib administrasi pemungutan retribusi aceh: ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi: pemungutan retribusi aceh, pemungutan retribusi aceh oleh ska selain ska pemungut retribusi aceh, cc. penggunaan. ndez: peraturan retribusi aceh sk.doc, masa retribusi atas sewa, tata cara pendaftaran, tata cara penetapan, saat terutang, tata cara pendataan, pengelolaan ska dan dokumen lain yang dipersamakan, tata cara pembayaran, perjanjian sewa menyewa, tata cara penagihan, dan tata cara peninjauan tarif. bab pemungutan retribusi aceh pemungutan retribusi aceh dilaksanakan oleh ska pemungut retribusi aceh. pemungutan retribusi aceh sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh ska paa. pemungutan retribusi aceh dapat dilakukan secara elektronik. ska pemungut retribusi aceh sebagaimana dimaksud dalam bertugas: menyusun dan menetapkan target pendapatan retribusi aceh serta perencanaan belanda terkait pemungutan retribusi aceh guna mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan dan insentif pemungutan retribusi aceh, melaksanakan pemungutan retribusi acehinternal penyebarannya, dan mengendalikan pemungutan retribusi aceh dengan berkoordinasi dengan ska paa. ska paa sebagaimana dimaksud dalam bertugas: melakukan koordinasi kegiatan pelaksanaan pemungutan retribusi aceh pada ska pemungut retribusi aceh, melakukan pembinaan atas administrasi pemungutan retribusi aceh pada ska penuntut retribusi aceh, melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan pemungutan retribusi aceh pada ska pemungut retribusi aceh, dan melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan monitoring pada ska pemungut retribusi aceh. pelaksanaan pemungutan retribusi aceh oleh ska pemungut retribusi aceh tidak dapat digolongkan. tidak dapat digolongkan sebagaimana dimaksud pada bersifat official assessment yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada pemerintah aceh untuk menuntut retribusi aceh dari wajib retribusi sesuai dengan struktur dan besaran tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan mengenai retribusi aceh. . guna mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan retribusi aceh, ska pemungut retribusi aceh dapat menunjuk juru pungut retribusi aceh sesuai dengan peraturan perundang undangan serta mengusulkan nama bendahara penerimaan kepada ska yang membidangi keuangan aceh. penunjukan juru pungut retribusi aceh sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila memiliki potensi retribusi yang besar dan atau frekuensi pemungutan retribusi yang tinggi. juru pungut retribusi aceh sebagaimana dimaksud pada bertugas melaksanakan proses penyiapan dokumen, pencatatan dan pelaporan terkait dengan pendaftaran, pendataan, penetapan, pengelolaan benda berharga, penagihan dan hal hal terkait lainnya selain pembayaran dan penyetoran retribusi. bab iii pemungutan retribusi aceh oleh ska selain ska pemungut retribusi aceh dalam rangka efesiensi, efektivitas dan optimalisasi pemungutan retribusi aceh, ska selain ska pemungut retribusi aceh dapat juga menyediakan layanan penggunaan pemanfaatan retribusi aceh kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan kesamaan objek serta struktur dan besaran tarif sebagaimana diatur dalam qanun retribusi aceh. penggunaan pemanfaatan objek serta struktur dan besaran tarif retribusi aceh sebagaimana dimaksud pada harus dikoordinasikansebagai dasar kepala ska paa menetapkan keputusan. keputusan sebagaimana dimaksud pada s5) dapat berupa persetujuan atau penolakan. apabila keputusan ditolak sebagaimana dimaksud pada dapat direkomendasikan untuk dipungut melalui mekanisme lain lain pendapatan asli aceh yang sah. format surat permohonan, berita acara, dan keputusyang terdiri dari sewa tanah kosong serta sewa tanah dan bangunan dengan penetapan melaluiperti sewa tanah kosong dengan rincian objek dan besaransebagaimana dimaksud pada dan diutamakan kepada orang pribadi atau badan untuk usaha skala mikro atau kecil dengan ukuran paling luas adalah (lima ratus meter persegi)bagaimana dimaksud pada dan dilarang membangun bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen. bab masa retribusi atas sewa masa retribusi atas sewa paling lama (dua belas) bulan atau (satu) tahun. bab tata cara pendaftaran wajib retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi dari ska pemungut retribusi aceh yang ditetapkan berdasarkan ska, wajib mengisi formulir pendaftaran retribusi aceh. juru pungut retribusi aceh atau petugas lainnya yang ditunjuk yang menyampaikan formulir pendaftaran retribusi aceh memberikan informasi secara umum tentang tata cara pendaftaran, penetapan dan pembayaran kepada wajib retribusi. wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada dapat berdomisili aceh atau luar aceh. formulir pendaftaran retribusi aceh sebagaimana dimaksud pada diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib retribusi serta dapat dikembalikan kepada juru pungut retribusi aceh atau petugas lainnya yang ditunjuk untuk dihitung dan ditetapkan retribusi yang terutang. formulir pendaftaran retribusi aceh dan lampiran yang belum jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada wajib retribusi untuk dilengkapi. wajib. peduli22010 peraturan retribusi aceh sk.doc nag wajib retribusi yang memperoleh pelayanan retribusi aceh dari ska pemungut retribusi aceh yang ditetapkan berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan, tidak wajib mengisi formulir pendaftaran retribusi aceh. format formulir pendaftaran retribusi acehpendaftaran retribusi aceh sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir pendaftaran retribusi aceh oleh wajib retribusi. dalam hal pengembalian formulir pendaftaran retribusi aceh sebagaimana dimaksud pada melewati (tiga) hari kerja, maka formulir pendaftaran retribusi aceh dianggap batal. formulir pendaftaran retribusi aceh juga berfungsi sebagai bukti pemesanan akan menggunakan memanfaatkan objek retribusi. bab vii tata cara penetapan penetapan retribusi aceh dilakukan dengan menggunakan: ska, atau dokumen lain yang dipersamakan. penetapan retribusi aceh dengan menggunakan ska sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: wajib retribusi harus mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf juru pungut retribusi aceh atau petugas lainnya yang ditunjuk menghitung besarnya retribusi aceh yang terutang menurut tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan mengenai retribusi aceh, penghitungan besarnya retribusi aceh yang terutang menggunakan nota perhitungan retribusi aceh, nota perhitungan retribusi aceh yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani oleh juru pungut retribusi aceh atau petugas lainnya yang ditunjuk serta diketahui dan disetujui oleh atasan juru pungut retribusi aceh atau petugas lainnya yang ditunjuk, dan berdasarkan nota perhitungan retribusi aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan besaran retribusi yang terutang melalui ska. selain tahapan sebagaimana dimaksud pada dalam kondisi pelayanan tertentu, ska diterbitkan setelah proses verifikasi atau pemeriksaan lapangan. format nota perhitungan retribusi acesie pnduziz02020 peraturan retribusi aceh sk.doc ska sebagaimana dimaksud dalam huruf ditandatangani oleh kepala ska pemungut retribusi aceh. juru pungut retribusi aceh atau petugas lainnya yang ditunjuk menyerahkan ska kepada wajib retribusi dengan memberikan tanda terima. dalam hal ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, maka ska pemungut retribusi aceh mengeluarkan kembali ska dengan keterangan tambahan atas objek retribusi aceh yang sama.retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: karcis: kupon, kartu langganan, atau bukti penetapan lainnya yang sah. bukti penetapan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan media penetapan retribusi yang diterbitkan karena memerlukan informasi lain yang tidak dapat disampaikan dalam media penetapan karcis, kupon atau kartu berlangganan. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada sekaligus berfungsi sebagai media pembayaran. bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut oleh kepala ska pemungut retribusi aceh. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: logo pemerintah aceh, nama ska pemungut retribusi aceh, cc. nomor seri: nilai nominal, dan nomor dan tahun dasar hukum pemungutan retribusi aceh. bab viii saat terutang saat terutang retribusi yaitu pada saat diterbitkannya ska atau dokumen lain yang dipersamakan. bab ix. &. peduli22010 peraturan re:tribus aceh sk.der bab tata cara pendataan informasi dan data dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam dan huruf dicatat dan dibukukan dalam daftar induk wajib retribusi aceh kode informasi dan data dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf dicatat dan dibukukan dalam daftar induk wajib retribusi aceh kode format daftar induk wajib retribusi aceh kode dan koska dan dokumen lain yang dipersamakan ska dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam merupakan benda berharga sebagai tanda bukti penetapan retribusi yang sah. penerbitan ska dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh masing masing ska pemungut retribusi aceh. penggunaan pemanfaatan ska dan dokumen lain yang dipersamakan dicatat dan dibukukan. ska pemungut retribusi aceh melaporkan penggunaan pemanfaatan ska dan dokumen lain yang dipersamakan kepada ska paa, bersamaan dengan tembusan laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan kepada ska paa. tertinggal tindikan potongan ska dan dokumen lain yang dipersamakan termasuk yang tidak memanfaatkan karena rusak, batal atau yang sudah tidak berlaku lagi, perlu dilakukan upaya tindakan perlindungan dan pengamanan sesuai dengan peraturan perundang undangan. format laporan penggunaan pemanfaatan ska dpembayaran atas pokok retribusi dan atau denda retribusi yang terutang dapat dibayar secara tunai atau non tunai dan dibayar lunas. pokok. perma pndmuzito020 peraturan retribusi ace msk.doc nn, pokok retribusi harus dibayar paling lambat (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal ska ditandatangani. pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi secara bruto melalui rekening kua atau bendahara penerimaan pada ska pemungut retribusi aceh. bendahara penerimaan pada ska pemungut retribusi aceh sebagaimana dimaksud pada harus menyetorkan uang yang diterima dari wajib retribusi secara bruto rekening kua paling lambat (satu) hari kerja. setiap ska pemungut retribusi aceh agar memberikan informasi secara jelas dan rinci kepada wajib retribusi guna menghindari piutang retribusi. tata cara ketatausahaan penerimaan dan pembukuan pendapatan retribusi serta pertanggungjawaban dan penyampaiannya oleh bendahara penerimaan pada ska pemungut retribusi aceh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xii perjanjian sewa menyewa terhadap transaksi sewa menyewa dari penggunaan pemanfaatan objek dan besaran tarif retribusi yang ditetapkan, dapat dilakukan perjanjian sewa menyewa antara ska pemungut retribusi aceh dengan wajib retribusi sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xiii tata cara penagihanyang terutang sebagaimana dimaksud pada didahului dengan surat teguran. jangka waktu per.campaign surat teguran paling lama (lima) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran retribusi yang terutang dalamsurat teguranwajib retribusi segera menindaklanjuti surat teguran dengan mendatangi. ska pemungut retribusi guna melunasi kewajibannya berupa pokok retribusi dan denda retribusi yang terutang paling lama (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat teguran. sebelum. yasjbbag pndmzid2020 peraturan retribusi aceh sk.doc nag sebelum melunasi kewajibannya membayar pokok retribusi dan denda retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada wajib retribusi akan diterbitkan stra oleh ska pemungut retribusi. apabila wajib retribusi tidak menindaklanjuti surat teguran sebagaimana dimaksud pada ska pemungut retribusi aceh akan menerbitkan stra paling lama (lima) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi. strajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang pada stra paling lama (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran pada ska. apabila wajib retribusi tidak melunasi retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada (l), maka ska pemungut retribusi aceh menerbitkan stra berikutnya. jangka waktu penyampaian stra berikutnya paling lama (lima) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran retribusi yang terutang dalam stra sebelumnya. stra berikutnypelunasan retribusi yang terutang pada stra berikutnya paling lama (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran pada stra sebelumnya. jangka waktu paling lama dikenakan sanksi administratif berupa denda adalah (lima belas) bulan dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran retribusi yaitu paling lama (tiga puluh) hari sejak diterbitkanapabila wajib retribusi tidak melunasi retribusi yangperaturan perundang undangan. penerbitan stra dicatat dan dibukukan serta dilaporkan oleh ska pemungut retribusi aceh serta secara periodik dilaporkan kepada ska paa. pelaporan. uang pdw2id2020 peraturan retribusi aceh sk.doc tag pelaporan penerbitan stra., bersamaan dengan laporan penggunaan pemanfaatan ska dan dokumen lain yang dipersamakan serta tembusan laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan kepada ska paa. format laporan penerbitantata cara peninjauan tarif ska pemungut retribusi aceh dapat meninjau kembali tarif retribusska pemungut retribusi aceh harus berkoordinasitentang penetapan tarif retribusi vang akan ditinjaupenetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan gubernurmum berita daerah aceh tahun nomorsaha berita daerah aceh tahun nomor danperizinan tertentu berita daerah aceh tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . ubah pndaaziz peraturan retribusi aceh sk.docaceh,ho nova irwansyah diundangkan banda aceh pada tanggal, mei ramadhan sekretaris daraeh,m yp nova irwansyah diundangkan banda aceh pada tanggal, mei ramadhan sekretaris daeraman surat permohonan penggunaan pemanfaatan objek serta struktur dan besaran tarif retribusi kop surat ska nomor pan una nina panen.) pan anan ana asem bnangnnnannan ama lampiran knnkaeramna kennngekaea sifat segera. perihal permohonan penggunaan yang terhormat: pemanfaatan objek serta struktur kepala badan pengelolaan keuangan aceh dan besaran tarif retribusi. : banda aceh berdasarkan qanun aceh nomor tahun tentang retribusi aceh: dan serta lampiran v.b dan lampiran v.c dan serta lampiran viii.b dan serta lampiran ix.b dan serta lampiran xi.b lainnya sebutkan |.) mengajukan: objek retribusi mataraman rataan besaran tarif retribusi pakkrerannsaneen satuan tarif retribusi kenantrnamnne catatan: jika objek dan besaran tarif retribusi yang diajukan lebih dari (satu) dapat ditambah pada baris berikutnya. permasalahan yang dihadapi: tarif tinggi dan tidak sesuai dengan keadaan (sebutkan . maka dengan ini mengajukan pengurangan tarif sesuai dengan peraturan gubernur aceh tentang tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi aceh. lain nya sebutkan.) upload foto objek (terlampir). id, s5. demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan terima kasih. kepala ska tanda tangan dan cap nama pangkat golongan ruang nip. jiuouou u uaoeww"v ff. petunjuk pengisian surat permohonan peninjauan tarifrmohonan. angka diisi dengan tanggal kalender hijriah surat permohonan. angka diisi dengan kode akun jenis retribusi per rincian objek. b ) kode enna oo setara uraian aj1ilajoljil| retribusi pelayanan kesehatan. lala tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemda. 'aji2jo pelayanan persamaan kebersihan. pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan ana sementara lokasi pembuangan pembuangan akhir sampah. 'ajil2lol penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan akhir sampah. retribusi penggantian biaya cetak peta. |o| penyediaan peta dasar garis). utama penyediaan peta foto. labil2|o| penyediaan peta digital. penyediaan peta tematik. tato penyediaan peta teknis struktur). retribusi pelayanan pendidikan. 'a4ti1il2| pelayanan penyelenggaraan pendidikan. pelatihan teknis. retribusi pemakaian kekayaan aceh. 'alil2lil penyewaan tanah dan bangunan. laboratorium. 4lil2li| ruangan. heh kendaraan bermotor. manila2li penyewaan mesin dan peralatan. til2 5l|o| penyewaan kena aan aceh lainnya. jil2li rer musi tempat pelelangan. ngggge tan tari pelelangan. 4l1|21l1) retribusi terminal. malala soli pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. labil2l1|8jo| tempat kegiatan usaha. lo! fasilitas lainnya lingkungan terminal. al1il2|i1) retribusi tempat khusus parkir. kasurasun pelayanan tempat khusus parkir. |li1il2 | retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa pelayanan tempat penginapan pesanggrahan villa 212i retribusi pelayanan kepelabuhanan. jari pelayanan jasa kepelabuhanan. retribusi tempat rekreasi dan olahraga. pelayanan tempat rekreasi. 31lol pelayanan tempat pariwisata. 2ie3i pelayanan tempat olahraga. (ali retribusi penjualan produksi usaha aceh penjualan hasil produksi usaha aceh jali retribusi izin trayek jali |l2| pemberian izin trayek kepada orang pribadi aan) pemberian izin trayek kepada badan retribusi izin usaharpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (ita) |oyj1 pemberian perpanjangan ita kepada pemberi kerja tenaga asing catatan kode rekening atas harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar. angka diisi dengan alasan peninjauan tarif. gubernur scan nova irwansyahtarif sewa tanah kosong nilai tanah) dimana: sewa tanah luas lahan (m?) nilai tanah ditentukan atas nilai wajar berdasarkan hasil penilaian tanah yang dilakukan penilai atau tim yang ditunjuk dan dilaksanakan pada saat tanah akan sewa, at dimana: luas lantai bangunan (rn?) harga satuan bangunan, berdasarkan:: nilai sisa bangunan penyusutan untuk bangunan permanen per tahun. penyusutan untuk bangunan semi permanen per tahun. penyusutan untuk bangunan darurat per tahun. penyusutan maksimal faktor penyesuaian periodisitas sewa hoo jangka waktu prevents per' tahun per bulan |.c per hari |.d per jam pemberian insentif berupa pengurangan berdasarkan kegiatan wajib retribusi dan objek retribusi yang digunakan dimanfaatkan oleh wajib retribusi, pemberian kedua insentif ini bersifat kuroubatif dan berurutan, insentif atas kegiatan wajib retribusi bentuk wajib kegiatan wajib retribusi retribusi nou komersil orang pribadi catatan kegiatan komersil adalah suatu kegiatan yang dilakukan oran pribadi atau badan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu kegiatan non komersil adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang pribadi atau badan, yang tidak untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. insentif objek pemberian pengurangan pokok sewa untuk objek objek tertentu, seperti untuk usaha kantin, fotokopi dan usaha sejenis lainnya. prosentase pemberian insentif no, aspek pertimbangan komersil non komersil kan seto sae bai tidak state stok strategis strategi tidak state ndak ramai tidak rama ramai tidak ramal tidak ramai frekuensi kunjungan 0ingin jam kerja 24dam jam kerja jam dom doa dom |ois catatan kawasan strategis merupakan bagianwilayah biang ekonomi, sosial, budaya dat atau lingkungan. insentif objek pembetulan pengurangan pokok sea untuk rumah dinas) aek erin prosentase pemberian insentif per tekanan prompts pensiunan apit gubernur acak nova irwansyah lampiran iiisewa tanah kosong rincian objek tarif rp) keterangan sewa tanah kosong per per bulan lokasi ibukota provinsi kota banda aceh) (maksimal sewa tanah kosong lokasi ibukota provinsi kota banda aceh) catatan: per m2? per hari sewa diberikan berdasarkan adanya even tertentu sewa tanah kosong per m2? per bulan lokasi kabupaten kota (di luar kota banda (maksimal aceh men bulan sewa tanah kosong lokasi kabupaten kota (di luar kota banda aceh) catatan: per m2? per hari sewa diberikan berdasarkan adanya even tertentu per gubernur aceh nova irwansyah |
salinan:kinerja yang optimal kepada masyarakat, perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah museum siginjei pada dinas kebudayaan dan pariwisatamuseum siginjei yang selanjutnya disebut utd museum siginjei adalah unit pelaksana teknis daerah pada dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi jambi yang meliputi museum perjuangan rakyat jambi dan museum tentara armuseum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha, penyeleksian, mengobservasi, meriset, mengkomunikasikan dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan dan kesenangan. museum umumberbagai cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi. museum khusuatu cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi. satuan kerja museum yang selanjutnya disebut satker adalah unit kerja nonstruktural pada utd museum siginjei yang terdiri dari satuan kerja museum tentara aras dan satuan kerja museum perjuangan rakyat jambi. museum tentara arakebudayaan islam jambi. museum perjuangan rakyat jambiperjuangan rakyat jambmuseum siginjei pada dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi jambi. utd museum siginjei sebagaimana dimaksud pada merupakan utd museum siginjei kelas bagian kedua susunan organisasi utd museum siginjei berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. susunan organisasi utd museum siginjei terdiri dari kepala utd museum siginjei sub bagian tata usaha, cc. seksi pengelolaan koleksi: seksi bimbingan dan publikasi, kelompok jabatan fungsional, dan satker. bagan struktur organisasi utd museum siginjemuseum siginjei pid museum signe mempunyai tugasdan nasional. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam utd museum siginjei menyelenggarakan fungsi,museum siginjei utd museum siginjei dipimpin oleh seorang kepala utd. kepala utd museum siginjeiregional dan nasional. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala utd museum siginjei menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program kerja utd museum siginjei, satuan kerja museum perjuangan rakyat jambi dan satuan kerjacc.museum siginjei. sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan museum siginjei, museum perjuangan rakyat jamb museum siginjeimuseum siginjei: penyusunan standar operasional prosedur utd museum siginjei: penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja utd museum siginjei: pelaksanaan penyusunan laporan utd museum siginjeikoleksi seksi pengelolaan koleksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala utd museum siginjei. seksi pengelolaan koleksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional bidang pengelolaan kolekpengelolaan koleksi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan survey pengadaan koleksi museum, pelaksanaan pengadaan koleksi museum: cc. pelaksanaan penelitian koleksi museum: pelaksanaan konservasi koleksi museum, pelaksanaan fumigasi perawatan koleksi melalui metode penguapan pengasapan: pelaksanaan restorasi perbaikan koleksimuseum kepada keadaan semula, pelaksanaan pengendalian kelembaban udara lingkungan tempat koleksi museum, pelaksanaan pembuatan replika reproduksi koleksi: pelaksanaan perawatan pelestarian tata ruang dan perlengkapan pameran tetap: pelaksanaan inventarisasi dan inventarisasi koleksi: pelaksanaan katalogisasi dan katalogisasi koleksi, il. pelaksanaan penyusunan sumber data koleksi: pelaksanaan dokumentasi koleksi dalam bentuk tulisan, audio, visual, dan audio visual, pelaksanaan penyusunan naskah petunjuk koleksi: oo. pelaksanaan penyusunan naskah buku tentang koleksi: pelaksanaan penelitian koleksi: pelaksanaan studi perbandingan koleksi, pembuatan dan penyampaian laporan secara berkala tepat pada waktunya kepada atasan, dan ss. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf seksi bimbingan dan publikasi seksi bimbingan dan publikasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala utd museum siginjeibimbingan dan publikasi menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pembuatan rencana dan program kerja seksi bimbingan dan publikasi: pelaksanaan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan bimbingan dan publikasi:: pelaksanaan pameran khusus dan pameran keliling: pelaksanaan pembuatan paket untuk setiap jenjang pendidikan: pelaksanaan bimbingan pengunjung: pembuatan alat peraga ceramah dan penyelenggaraan ceramah: pelaksanaan pendampingan penulispermusuhan untuk siswa, penyelenggaraan pagelaran seni tradisional permusuhan, penyusunan skenario video program tentang koleksi: oo. pelaksanaan pemutaran video program tentang koleksi maupun publikasi yang bernilai ilmiah: pelaksanaan penyusunan instrumen pembelajarantentang koleksi museum:nya, penyelenggaraan seminar, diskusi dan sejenisnya tentang permusuhanmaksakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala utd museum siginjesatker satker dipimpin oleh seorang koordinator yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala utd museum siginjei. satker sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu utd museum siginjei dalam mengoordinasikan pelayanan dalam unit kerjanya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam satuan kerja museum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan kepada pengunjungmuseum siginjei, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi, kelompok jabatan fungsional dan satkemuseum siginjeimuseum siginjei diisi oleh pegawai asn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada pegawai asn yang menduduki jabatan utd museum siginjeian undangan. bab jabatan utd kepala utd museum siginjeimuseum siginjemuseum siginje berita daerah provinsi jambi tahun nomorstruktur organisasi utd museum siginjei utd museum siginjei sub bagian tata usaha seksi pengelolaan seksi bimbingan dan koleksi publikasi kelompok jabatan fungsional satker gubernur jambi, zumi zola zulkifli kepala taman hutan raya sub bagian tata kolom pok |
salinan peraturan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor tahun tentang pelayanan ambulans dan mobil jenazanganan evakuasi medik pada keadaan gawat darurat melalui ambulans harus dilakukan secara optimal agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kecacatan dan atau kematian: bahwa berdasarkan keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk x tentang pedoman penanganan evakuasi medik, pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan evakuasi melalui ambulans dan mobil jenazyanan ambulans dan mobil jenazndar1i tentang standar pelayanan minimal rumah sakit,: peraturan daerah nomor tahun tentang pemakamanorganisasi dan tata kerja dinas pertamanan dan pemakaman, peraturan gubernur nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelayanan ambulans gawat darurat: peraturan gubernur nomor tahun tentang tarif pelayanan ambulans gawat darurat memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang pelayanan ambulans dan mobil jenazepala dinas pertamanan dan pemakaman adalah kepala dinas pertamanan dan pemakamunit pelayanan ambulans adalah unit pelayanan ambulans gawat darurat provinsi daerah khusus ibukota jakarta. pelayanan adalah suatu kegiatan yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. ambulans adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut pasien yang dilengkapi dengan peralatan medis sesuai dengan standar.dengan standar. pasien adalah seorang individu yang mencari atau menerima perawatan medis. jenazah adalah jasad:orang meninggal dunia secara medizin penyelenggaraan ambulansmedik dengan menggunakan ambulans sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. izin penyelenggaraan mobil jenazahdengan menggunakan mobil jenazah sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. badan hukum adalah.suatupemohon adalah perorangan, badan hukum dan atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan memperoleh izin penyelenggaraan ambulans dan atau mobil jenazah. defibrillator adalah stimulator detak jantung yang menggunakan listrik annan tamannaah tinggi rantai manailihkan lahan ancaman ami sering pump adalah alat pemompa sering dengan menggunakan pengatur tetesan cairan pekat secara elektronik. ventilator portable adalah suatu alat sistem bantuan napas secara mekanik yang didesain (untuk menggantikan menunjang fungsi pernapasan. peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi perorangan, badan hukum dan atau instansi pemerintah dalam pemberian pelayanan perizinan ambulans dan mobil jenazah. pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk menurunkan angka kecacatan dan kematian sebagai akibat pertolongan pertama: dan teknik evakuasi melalui ambulans tidak optimal baik dalam keadaan sehari hari maupun pada saat bencana, pertolongan penderita gawat darurat pra rumah sakit dan antar fasilitas pelayanan kesehatan:: pengangkutan penderita gawat darurat dari lokasi tempat tindakan atau rumah sakit, dan sebagai alat transportasi rujukan. bab jenis ambulans dan mobil jenazah bagian kesatu jenis ambulans dalam rangka pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam jenis ambulans terdiri dari ambulans darat, ambulans gawat darurat air, dan cc. ambulans gawat darurat udara. paragraf ambulans darat ambulans daratdarat sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ambulans gawat darurat dasar, dan ambulans gawat darurat lanjutan. ambulans gawat darurat dasar dasar. ambulans gawat darurat dasar sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi eblengrapa. ambulans gawat darurat lanjutanengan peralatan khusus dan siap melakukan tindakan pertolongan'bantuan hidup lanjutan. ambulans gawat darurat lanjutan sebagaimana dimaksud padadasar dan atau ambulans gawat darurat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam dan tercantum dalam format :dan format lampiran peraturan gubernur ini. paragraf ambulans gawat darurat air ambulans gawat darurat air sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan alat transportasi laut, sungai dan atau danaugawat darurat air sebagaimana dimaksud dalamair sebagaimana dimaksud dalam dan tercantum dalam format lampiran peraturan gubernur ini. paragraf ambulans gawat darurat udara ambulans gawat darurat udara sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan alat transportasi udara yang digunakan untuk mengantar pasien dan siap melakukan tindakan pertolongan bantuan hidup seperti pesawat udara jenis sayap tetap dan atau pesawat udara jenis sayap berputar (helikopter). ambulans gawat darurat udara sebagaimana dimaksud dalam pasaiudara sebagaimana dimaksud dalam dan tercantum dalam format lampiran peraturan gubernur ini. bagian kedua mobil jenazah mobil jenazah merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah. spesifikasi teknis mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam format lampiran peraturan gubernur ini. bab iii petugas ambulans setiap penyelenggaraan ambulans paling sedikit harus melibatkan (satu) orang perawat dan (satu) orang pengemudi nahkoda pilot. perawat dimaksud pada harus memiliki kemampuan basic life support, asuhan keperawatan korban gawat darurat, teknik stabilisasi dan teknik evakuasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. pengemudi nahkodahpilot sebagaimana dimaksud pada harus memiliki kemampuan basic life support dan teknik evakuasi yang dibuktikan dengan dokumen terkait yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. selain kemampuan sebagaimana dimaksud dalam perawat dapat memiliki kemampuan antara lain penanganan kecamatan respirasi: penanganan kecamatan kardiovaskular, penanganan trauma, balut badai dan stabilisasi: penanganan neonatal dan kecamatan anak, penanganan ibu hamil!dan saat persalinan, dan pengetahuan materi tambahan mengenai kejadian luar biasa, keracunan, bencana dan korban massal. bab perizinan bagian kesatu ambulans setiap orang, badan hukum dan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan ambulans wajib mendapat izin dari kepala dinas kesehatkesehatan. izin sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan atau pejabat yang ditunjuk. untuk mendapatkankesehatatau: fotokopi nomor pokok wajib pajak npp), dan cc. provinsi dki jakarta: dan rekomendasi suku dinas kesehatan. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan lengkap oleh unsur dinas kesehatan, kepala dinas kesehatambulans. bagian kedua mobil jenazah setiap orang, badan hukum dan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan mobil era wajib mendapat izin dari kepala dinas pertamanan dan pemakampertamanan dan pemakaman. izin sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala dinas pertamanan dan pemakaman atau pejabat yang ditunjuk. untuk mendapatkan:pertamanan dan pemakam, fotokopi nomor pokok wajib pajak npp): dan: dan rekomendasi suku dinas pemakaman. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan lengkap oleh unsur dinas pertamanan dan pemakaman, kepala dinas pertamanan dan pemakammobil jenazah. bab sistem informasi bagian kesatu ambulans dalam rangka mendukung pembangunan sistem informasi kesehatan daerah, setiap orang, badan hukum dan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan abah ambulans wajib melengkapi ambulans yang dimiliki dengan alat global positioning system gkesehatan pada dinas kesehatan. dalam hal terjadi kejadian luar biasa klb), kepala dinas kesehatan melalui kepala unit pelayanan, ambulans berwenang untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan ambulans baik yang dilakukan oleh perorangan, badan hukum maupun instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan evakuasi medik dimaksud. bagian kedua mobil jenazah dalam rangka mendukung pembangunan sistem informasi pemakaman daerah, setiap orang,: badan hukum dan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan mobil jenazah wajib melengkapi mobil jenazah yang dimiliki dengan alat global! positioning system spemakaman pada dinas pertamanan dan pemakaman. dalam hal terjadi kejadian luar biasa klb), kepala dinas pertamanan dan pemakaman berwenang untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan mobil jenazah baik yang dilakukan oleh perorangan, badan hukum maupun instansi, pemerintah dalam rangka pelaksanaan evakuasi jenazah dimaksud. bab sanksi setiap orang, badan hukum, instansi pemerintah dilarang menyelenggarakan pelayanan ambulans atau mobil jenazah tanpa izin dari kepala dinas kesehatan atau kepala dinas pertamanan dan pemakaman atau pejabat yang ditunjuk. dalam hal orang, badan hukum dan atau instansi pemerintah tetap menyelenggarakan pelayanan ambulans atau mobil jenazah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, cc. pembekuan izin: pencabutan izin: dan atau sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan bab vii monitoring, evaluasi dan pelaporan bagian kesatu ambulans kepala dinas kesehatan dan atau kepala suku dinas kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan ambulans. dalam dibebankan pada apbd melalui dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dinas kesehatan dan atau suku dinas kesehatan. bagian kedua mobil jenazah kepala dinas pertamanan dan pemakaman dan atau kepala suku dinas pemakaman melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan mobil jenazah! dalam dibebankan pada apbd melalui dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dinas pertamanan dan pemakaman dan atau suku dinas pemakaman. bab viii ketentuan peralihan setiap orang, badan hukum dan atau instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan pelayanan ambulans atau mobil jenazah sebelum diundangkannyaterhitungle umum sekretariat daerah pro bara khusus ibukota jakarta, bri rahayu nis siro pelarian lampiran peraturan gubernur provinsi daerah khususlbukota jakarta nomor tahun tanggal februari format1 spesifikasi teknis ambulans gawat darurat dasar format spesifikasi teknis ambulans gawat darurat lanjutan, ambulans gawat darurat air dan ambulans gawat darurat udara format3 spesifikasi teknis mobil jenazah gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta, ttd. joko widodo format spesifikasi teknis ambulans gawat darurat dasar eksterior jenis4x2 spesifikasi kendaraan keterangantandar usia mobil maksimal (sepuluh) tahun warna putihdilengkapi dengan seadelt untuk penumpang depan (dua) buah tempat duduk belakangdua buah air conditioned) minimal double blower pintu belakang . model hatchbacklampu kabut bagian depan warna kuning volume mesin minimal (dua ribu) jenis4x4ertifikasi mobil yang dipakai untuk indonesia bukan mobil penumpang, sehingga tidak ada uji landasan standar usia mobil minimal (sepuluh) tahunmenekan dengan seadelt untuk penumpang depan (dua) uah tempat duduk belakang :.(dua) buah air conditioned) minimal double blower pintu belakang model hatchback kupu kupuroda off road velg minimal (lima belas inci) alloy wheel ban standar ban radial tabless handal segala medan lain lain aksesoris) keterangan light bar lampu rotary blitz light bar oval (warna merah) termasuk speaker kaca temporer dan limited minimal (tiga milimeter) kaca film kabin pasien gelap (delapan puluh persen) kaca depan dan samping kiri transparan kanan pengemudi parking sensor dan atau spion spion belakang kendaraan original bawaan cabin asli, belakang parkir sensor optional pemisahan kabin depan dan berbahan transparan, non korosif dan mudah dibersihkan kabin belakang (untuk ambulans pasien infeksi) singer inch bawaan fabrikasi lampu tembak bawaan fabrikasi lampu kabut bagian depan warna kuning lampu bantu hazard (high roof) kiri, kanan dan belakang bagian atas sistem kemudi power steering volume mesin minimal (dua ribu) interior lemari peralatan dan obat :. penempatan pada sisi kanan kabin pasien ukuran disesuaikan dengan media interior kendaraan berbahan non korosif dan mudah dibersihkan minimal playbook tebal (lima belas milimeter) dan dilapis dengan acrylic pintu sliding berbahan mika dapat menampung oksigen central, peralatan pendukung dam obat obatan landasan streamer base streamer) digunakan untuk meletakkan mendudukkan stretched dalam ambulans stainless steel railway block dan stopper cover base vinyl and stainless steel with locking and unlocking key space for scoop stretched blackboard amplifier sirene satu jenis suara two tone kompresi level suara (setara hz) terdapat mic tempat duduk multifungsi untuk disediakan tempat duduk multifungsi untuk petugas petugas pendamping pendamping sebelah pasien (stretched), ukuran men yeah, selain itu tempat duduk dapat juga digunakan untuk lemari penyimpanan alat alat bahan. lentur, mudah dibersihkan, anti kuman dan nyaman (minimal plywood dengan busa dan dilapisi bahan kulit sintetis) gantungan infus po. disediakan gantungan infus atas pasien tepat dipasang plafon, gantungan tersebut dapat digeser geser disesuaikan dengan kebutuhan dilengkapi dengan strap pengikat terbuat dari bahan stainless steel berjarak minimal dari streamer lampu penerangan disediakan lampu penerangan pada plafon lampu plafon tl led dengan output min (dua ratus) lux lampu halogen (dua) buah dengan masing masing outputnya min (lima ratus) lux atau (lima puluh) lampu halogen dipasang pada plafon dan dapat digeser geser sesuai kebutuhan oxygen portable :. tabung oksigen sebanyak minimal (satu) tabung dengan kapasitas volume minimal (nol koma lima meter kubik) flowmeter yang dilengkapi regulator (satu) tabung oksigen harus diberikan pengikat agar tidak jatuh apabila kendaraan sedang berjalan silinder tabung oksigen disarankan berbahan aluminium oxygen central l. tabung oksigen minimal sebanyak (dua) tabung, dengan kapasitas volume minimal (satu meter kubik) terdapat minimal regulator high pressure (dua) dapat dioperasikan secara otomatis dan manual selang oksigen tekanan tinggi dengan system press sebanyak atu) set flowmeter dan humidifier sebanyak (satu) set, dipasang pada wall outlet, dilengkapi dengan tulisan oxygen. penyimpanan tabung oksigen terletak dalam lemari yang dilengkapi dengan pintu dan diikat dengan sabuk agar tidak bergerak saat kendaraan berjalan hanging blood pressure monitor diletakkan dekat pasien, dipasang pada lemari tidak boleh terbuat dari bahan beracun raksa (type asteroid) hanging blood pressure monitor (satu) set alat pemadam kebakaran . berukuran minimal (satu kilogram) jenis alat pemadam api ringan water mist berbahan fam ditempelkan pada lemari obat bagian belakang dekat pintu belakang kendaraan lampu sorot model spotlight dipasang pada kabin pasien bagian belakang dan bisa berputar lantai bahan lantai dari non korosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan. penutup mesin dilapisi bahan non korosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan. langit langit plafon standar karoseri, bahan dari non korosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan. inverter l. kapasitas minimum (seribu) (sinus wave) dilengkapi overload alarm alarm berbunyi saat kelebihan beban) battery lowshutdown battery lemah otomatis non aktif) radio medik dilengkapi speaker phone intercom ada komunikasi intercom antara kabin depan dan belakang (untuk ambulans pasien air borne infeksi) lamp mampu melakukan desinfektan (optional) gps real time tracking (mengetahui posisi kendaraan saat ini) dapat mengetahui apakah mobil berjalan berhenti dapat mengetahui kecepatan mobil saat ini s@s button voice monitoring medical equipment semua alat medis harus dapat terkoneksi dengan sambungan ac dc dan back baterai jenisalat nama alat spesifikasi teknis) stetoskop (satu stetoskop dewasa dan gauge laryngoscope set bayi terdiri dari handle dan blade berbagai ukuran laryngoscppesetdewasa terdiri dari handle dan blade berbagai ukuran candle suction ukuran bayi sampai dewasa, bahan soft faringeal mask airway ukuran anak dewasa stillefmandrain ukuran bayi dewasa suction electric'manual breathing set bag valve mask reservoir ukuran bayi sampai dewasadua meter kubik) kateter ukuran teoaanntaa volley kateter urine bag alat banding set split alat stabilisasi dan long spine board minimal dilengkapi dengan (tiga)atas gunting, perban, elastic perban, mitra, kasa steril,transport kontrol suhu s d portable dilengkapi alarm dilengkapi ups disesuaikan folding trolley sumber listrik berasal dari acid lain lain kunci inggris apd handscoen masker apron cairan disinfektan rescue tool jas hujan payung senter rescue helm rescue sepatu boot final damambulans bun darurat lanjutan, ambulans gawat darurat air dan ambulans gawat darurat udara medical equipment stetoskop (satu stetoskop dewasa dai'gauge laryngoscope set bayi terdiri dari handle dan blade berbagai ukuran laryngoscope set| terdiri dari handle dan blade dewasa berbagai ukuran candle suction ukuran bayi sampai dewasa bahan soft faringeal mask airway ukuran anak sampai dewasa stilletfimandrain ukuran bayi sampai dewasa ramon oom breathing set bag valve mask #|s ukuran bayi sampai dewasa reservoirmeter kubik ventilator mobile portable pat antar kateter ukuran teo volley kateter urine bag alat banding set asma alat stabilisasi dan long spine board minimal dilengkapi dengan (tiga'atas gunting, perban elastic perban, mitra, kasa sterilkontrol suhu s d transport portable dilengkapi alarm dilengkapi ups disesuaikan folding trolley sumber listrik berasal dar ac dc lain lain kunci inggris apd handscoen masker apron cairan disinfektan google rescue tool jas hujan payung senter rescue helm rescue sepatu boot final danmobil jenazah eksterior jenis spesifikasi kendaraan keterangan model minibus modifikasi ambulans tempat duduk depan bahan jok disesuaikan dengan karoseri dilengkapi dengan seadelt untuk penumpang depan (dua) buah standar usia mobil maximal (sepuluh) tahun logo dan tulisan tulisan mobil jenazah terbalik yang memantulkan cahaya hanya pada bagian bodi depan disamping kiri dan kanan bodi mobil jenazah tulisan sponsor hanya boleh diletakkan samping belakang kiri dan kanan dengan ukuran maksimal 10x50 (sepuluh kali lima puluh centimeter) kaca jendela kaca jendela samping model geser ruangan jenazah ruangan jenazah terpisah dengan ruang pengemudi dan ada jendela kaca yang bisa digeser gantungan untuk karangan ada depan bunga lampu rotator warna merah air conditioned) jul minimal. double blower pintu belakang model hatchback lampu kabut bagian depan warna kuning interior amplifier sirene kompresi level suara (setara hz) terdapat mic lampu rotary light bar oval ltf am tempat duduk minimal (dua) orang lemari ukuran disesuaikan dengan media interior kendaraan berbahan non korosif dan mudah dibersihkan. terdapat minimal (sepuluh) kantong jenazah hewan disediakan lampu penerangan pada plafon disesuaikan dengan peraturan sarana prasarana kesehatan) lampu plafon dengan output 2x5 atau 1x10 lampu halogen (dua) dengan masing masing outputnya min (lima ratus) lux alat pemadam kebakaran berukuran minimal (satu kilogram) jenis alat pemadam api ringan water miss berbahan foam lampu sorot model spotlight dipasang pada belakang kendaraan dan bisa berputar lantai bahan lantai dari non korosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan. langit langit bahan lantai dari non korosif, anti bakteri dan mudah dibersihkan. radio komunikasi |
gubernur bengkulu peraturan gubernur bengkulu nomor tahungubernur bengkulukesehatantarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan layanan badan layanan umum daerah politeknik kesehatan pada dinas kesehatan provinsi bengkulu yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang diterimanya. biaya pengenalan program studi mahasiswa orientasi mahasiswa baru adalah segala bentuk biaya yang dibebankan untuk penyelenggaraan kegiatan pengenalan program studi orientasi mahasiswa baru poltekkes provinsi bengkulu. biaya sumbangan pengembangan institusi adalah biaya yang dipungut atau ditimbulkan kepada calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima dan melaksanakan registrasi poltekkes provinsi bengkulu. biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan adalah biaya yang dipungut dan bebaskan kepada semua mahasiswa yang melaksanakan registrasi setiap awal semester. biaya remedial semester pendek adalah biaya yang bebaskan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan remedial semester pendek yang bertujuan untuk memperbaiki nilai mata kuliah tertentu. biaya penunjang akademik administrasi akademik adalah biaya yang bebaskan kepada mahasiswa yang saat registrasi pada setiap awal semester yang peruntukan untuk kegiatan penunjang dan administrasi akademik. biaya wisuda adalah biaya yang bebaskan kepada mahasiswa yang telah nyatakan lulus dan menyelesaikan pendidikan jurusan prodi dan berhak mengikuti wisuda. biaya studi banding adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan studi banding studi tour yang dilaksanakan oleh jurusan dan prodi. biaya etika review adalah biaya yang bebaskan kepada peneliti lembaga yang menggunakan jasa dosen poltekkes provinsi bengkulu sebagai reviewer penelitian. biaya perpustakaan adalah biaya yang bebaskan kepada mahasiswa dan pengunjung perpustakaan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan jasa perpustakaan. biaya legalisasi dan penerbitan surat keterangan adalah biaya setiap pengesahan ijazah, transkrip nilai, sertifikat serta penerbitan surat keterangan dari politeknik kesehatan provinsi bengkulu. biaya tes kesehatan adalah biaya yang dibebankan kepada calon mahasiswa baru yang mengikuti tahap dan proses uji kesehatan. biaya psikologi tes adalah biaya yang dibebankan kepada calon mahasiswa baru yang mengikuti tahapan dan proses. bab nama, objek dan subjek dengan nama tarif layanan pendidikan politeknik kesehatan, dipungut biaya yang merupakan imbalan atas jasa layanan pendidikan dan layanan penunjang pendidikan lainnya oleh badan layanan umum politeknik kesehatan pada dinas kesehatan provinsi bengkulu kepada pengguna jasa. objek tarif layanan pada blue poltekkes meliputi biaya seleksi penerimaan mahasiswa baru, biaya pengenalan program studi mahasiswa orientasi mahasiswa baru: biaya sumbangan pengembangan institusi, biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan, biaya remedial semester pendek, biaya penunjang akademik administrasi akademik, biaya wisuda, biaya studi banding, biaya ethical review, biaya penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang tri dharma perguruan tinggi, biaya perpustakaan, il. biaya legalisasi dan penerbitan surat keterangan, biaya retake uji kompetensi: biaya praktek, oo. biaya tes kesehatan, biaya psikologi tes, badan layanan umum daerah politeknik kesehatan provinsi bengkulu dapat melakukan kerjasama operasional kso) dengan pihak lain untuk meningkatkan mutu layanan. tarif layanan yang berdasar dari kso dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara direktur blue poltekkes dengan pihak lain. subjek tarif adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa layanan pada blue poltekkes. bab iii prinsip dan sasaran penetapan tarif prinsip dalam penetapan jenis dan besarnya tarif adalah untuk menutupi seluruh biaya penyelenggaraan layanan pendidikan blue poltekkes. sasaran dalam penetapan jenis dan besarnya tarif penyelenggaraan layanan pendidikan blue poltekkes dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. bab besarnya tarif besaran tarif sebagaimana dimaksud padbab pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif (l) blue poltekkes dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada kepada mahasiswa miskin dan mahasiswa berprestasi. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif penggunaan sarana dan prasarana pada blue poltekkes ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. bab tata cara pembayaran tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan dengan keputusan direktur blue poltekkes. bab vii pemanfaatan pendapatan layanan pendapatan yang bersumber dari tarif layanan sebagaimana yang dimaksud dalam dimanfaatkan untuk biaya operasional blue poltekkes dalam bentuk belanja pegawai dan belanja jasa sarana. pemanfaatan pendapatan untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk remunerasi. pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada: jumlah mahasiswa, jumlah pendapatan, besaran asset yang dikelola, dan capaian target kinerja. ketentuan mengenai tata cara penghitungan remunerasi blue poltekkes sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh kepala dinas. besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur berdasarkan usulan direktur blue poltekkes melalui kepala dinas. bab viii ketentuan peralihan pemungutan biaya penggunaan sarana dan prasarana blue poltekkes sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan setelah objek penggunaan sarana dan prasarana blue poltekkes sebagaimana diatur,dengan aslinya kepala biro hukum, sh., pembina tk. nip.(apbd)nmakam firdaus berita daerah provinsi jambi tahun nomor |
salinan maa ld lembaran daerah kabupaten indramayu nae nomor tahun seri:d. tentang perubahan pertama atas peraturan daerah kabupaten indramayu nomor tahun peraturan daerah kabupaten indramayu tentang pemerintahan desa nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa tentang perubahan pertama atas peraturan daerah bupati indramayu, kabupaten indramayu nomor tahun tentang pemerintahan desa menimbang bahwa dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan dinamika kehidupan sosial, perlu melakukan upaya bagian hukum perubahan tingkat setda kabupaten indramayu pemerintahan desa: bahwa dari beberapa aspek yang undang undang republik desa yang menjadi aspirasi tentang pembentukan peraturan dalam peraturan daerah tentang negara republik indonesia tahun desa, nomor tambahan bahwa berdasarkan pertimbangan lembaran negara republik sebagaimana tersebut pada huruf indonesia nomor dan huruf atas, maka perlu undang undang republik merubah peraturan daerah indonesia nomor tahun kabupaten indramayu nomor tentang pemerintahan daerah desa yang sudah tidak sesuai lagisebagaimana telah diubah kedua undang undang republik kalinya dengan undang undang republik indonesia nomor indonesia nomor tahun tahun lembaran negara tentang pembentukan daerah republik indonesia tahun daerah kabupaten dalam nomor tambahan lembaran lingkungan propinsi jawa barat negara republik indonesia nomor berita negara republik indonesia tahun mengenal dan dikenal oleh masyarakat desa yang bersangkutan: dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai bagi pegawai negeri sipil pns) anggota tni anggota polri harus mendapat ijin dari anggota bpd selama (enam) bulan berturut atasan langsung. turut: sebagai terdakwa atau terpidana: huruf d diubah sehingga berbunyi berikut ning berakhir masa jabatan dan telah dilantiknya anggota bpd yang baru. keanggotaan bpd berhenti atau diberhentikan ketentuan huruf b diubah karena sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut meninggal dunia: atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pemberhentian anggota bpd diusulkan oleh ketua bpd, pimpinan bpd kepada bupati melalui camat. cc. bertempat tinggal luar desa yang anggota bpd yang berhenti karena bersangkutan secara berturut turut lebih dari meninggal dunia dan atau atas permintaan (enam) bulan: sendiri diusulkan oleh pimpinan bpd. anggota bpd yang diberhentikan harus melakukan perbuatan yang bertentangan melalui rapat mekanisme kerja bpd. dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan norma norma yang hidup dan dalam hal terjadi krisis kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat desa: meluas terhadap seluruh pimpinan dan mel h ini: anggota bpd, bupati dapat menetapkan melanggar sumpah janji, pemberhentian bagi seluruh pimpinan dan melanggar larangan bagi anggota bpd, anggota bpd setelah melalui pemeriksaan camat: mekanisme penetapan anggota bpd pemeriksaan oleh aparat pengawas pengganti antar waktu dilakukan dengan cara fungsional: musyawarah dan mufakat. musyawarah masyarakat desa yang ketentuan diubah sehingga dihadiri oleh ketua rukun warga, selengkapnya berbunyi sebagai berikut ketua rukun tetangga, lembaga kemasyarakatan desa, golongan profesi, semua agama dan tokoh peraturan tata tertib bpd ditentukan sendiri oleh masyarakat lainnya. rapat anggota bpd dalam bentuk peraturan bpd dengan berpedoman pada peraturan perundang usul pemberhentian sebagaimana dimaksud undangan. pada dilakukan oleh camat kepada ketentuan diubah sehingga bupati. selengkapnya berbunyi sebagai berikut ketentuan diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut penentuan tanggal pembukaan dan penutupan pendaftaran bakal calon kuwu ditetapkan oleh panitia pemilihan. anggota bpd yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa apabila sampai dengan waktu pendaftaran jabatannya diadakan pergantian. ditutup bakal calon hanya ada (satu) orang bakal calon atau tidak ada seorangpun yang masa jabatan keanggotaan bpd pengganti mendaftarkan, maka panitia pemilihan atas adalah sisa waktu yang belum dijalani oleh persetujuan bpd melakukan pendaftaran anggota bpd yang berhenti atau ulang selama (satu) minggu terhitung sejak diberhentikan. tanggal penutupan pendaftaran pertama. apabila setelah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ini cc. berpendidikan paling rendah berijazah tamat ternyata masih tetap tidak ada yang sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau mendaftarkan maka panitia pemilihan sederajat, melaporkan kepada bpd untuk diteruskan berusia sekurang kurangnya (dua puluh lima) kepada bupati melalui camat guna mendapat tahun pada saat pendaftaran: saran, pertimbangan dan petunjuk lebih lanjut sehat jasmani dan rohani: bersedia dicalonkan menjadi kuwu: apabila dalam pemilihan kuwu hanya ada terdaftar sebagai penduduk desa yang seorang calon, sedangkan masa bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal perpanjangan pendaftaran telah tetap desa yang bersangkutan sekurang diperpanjang sebagaimana tersebut pada kurangnya (dua) tahun terakhir pada saat maka panitia pemilihan kuwu tetap pendaftaran dengan tidak terputus putus, kecuali melaksanakan melanjutkan tahap bagi putra desa yang berada diluar desa yang berikutnya. bersangkutan: ketentuan diubah ditambah huruf dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak huruf m" , sehingga berbunyi sebagai berikutcalon kuwu adalah penduduk desa warga negara republik indonesia yang memenuhi persyaratan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib bertakwa kepada tuhan yang maha esa, dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara setia kepada pancasila sebagai dasar negara, kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila undang undang dasar negara republik dan undang undang dasar indonesia tahun dan kepada negara belum pernah menjabat sebagai kuwu paling lama kesatuan republik indonesia, (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan: il. pegawai negeri sipil pns), tentara ketentuan huruf "a diubah sehingga nasional indonesia tni) polisi lenga berikut republik indonesia polri) dan juru selengkapnya berbunyi sebagai berikut tulis yang diangkat menjadi pns dapat mencalonkan diri sebagai kuwu dengan syarat mendapat izin dari yang dapat memilih kuwu adalah penduduk desa bakal calon yang merupakan putra terdaftar sebagai penduduk desa yang desa dan lahir sebelum desa tersebut bersangkutan secara sah sekurang dimekarkan, maka yang bersangkutan kurangnya (enam) bulan dengan tidak dapat mencalonkan diri pada desa terputus putus, dibuktikan dengan kartu hasil pemekaran dengan tanda penduduk ktp) dan atau kartu mempertimbangkan kepentingan keluarga kk). masyarakat setempat berdasarkan penduduk desa yang berada diluar desa asal usul dan adat istiadat yang diakui dengan syarat masih terdaftar sebagai dan dihormati dalam sistem negara penduduk desa yang bersangkutan secara kesatuan republik indonesia nkri). sah. cc. sudah mencapai usia tahun pada saat ketentuan diubah ditambah pendaftaran atau sudah pernah nikah. sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut hampa esa prabayar pemilih tetap tidak sedang terganggu jiwa ingatannya. tidak sedang dicabut hak pilihnya panitia pemilihan melakukan penyaringan, berdasarkan keputusan pengadilan yang verifikasi dan atau penelitian terhadap persyaratan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. bakal calon: tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang bakal calon yang telah memenuhi persyaratan mengkhianati negara kesatuan republik oleh panitia pemilihan diajukan kepada bpd untuk naa la: ana bar ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih. peran 19us ang besar negara keputih ketentuan diubah ditambah disisipkan ketentuan dan diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut berikut pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia bagi warga desa yang berhak memilih pemilihan yang dilaksanakan dari rumah tetapi setelah ditutup dan diumumkan rumah serta melibatkan pamong desa, rt, daftar pemilih tetap belum terdaftar, maka dan bekel serta didampingi dari dapat mengusulkan kepada panitia perwakilan bakal calon masing masing guna pemilihan untuk didaftarkan dalam pemilih menghindari terdaftarnya pemilih dibawah tambahan. kal esa dan tidak daftar pemilih tambahan ditutup berakhir sampai dengan pukul wib. pendaftaran pemilih dilaksanakan setelah daftar pemilih tambahan yang telah diteliti ditutupnya pendaftaran bakal calon. oleh masing masing calon kuasa calon dengan menandatangani berita acara jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan kemudian ditemukan lebih dari penelitian, selanjutnya disampaikan kepada (satu) bukti yang sah mengenai usia disahkan oleh pimpinan pemilih, maka yang dijadikan dasar daftar hak pilih yang telah disahkan penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah dituangkan dalam surat pemberitahuan menurut waktu yang ditetapkan paling lama. panggilan untuk diserahkan kepada yang berhak dengan tanda terima dari yang daftar pemilih yang sudah disusun oleh bersangkutan dan tidak mewakilkan. panitia pemilihan sebelum disahkan oleh bpd ditandatangani oleh masing pembagian penyerahan surat masing bakal calon atau pihak lain yang pemberitahuan panggilan untuk diberi kuasa. memberikan suara baik pemilih tetap maupun tambahan dalam pemilihan kuwu daftar pemilih yang sudah disahkan oleh bpd paling lambat sampai dengan pukul diumumkan papan pengumuman yang wib. terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya. ketentuan dan diubah ketentuan dan diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari pelanggaran atas ketentuan larangan tahapan penyelenggaraan pemilihan kuwu. pelaksanaan kampanye sebagaimana penyelenggaraan kampanye sebagaimana demak dalam bubuk huruf guru dimaksud pada dilakukan diseluruh merupakan tindak pidana yang dapat dikenai (dua belas) jam terhitung, sejak penetapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan. calon kuwu. kampanye sebagaimana dimaksud pada pelanggaran atas ketentuan larangan diselenggarakan oleh calon kuwu dan pelaksanaan kampanye, sebagaimana dapat diwakilkan kepada tim kampanye. dimaksud alam huruf huruf huruf merupakan pelanggaran tata dalam. pelaksanaan aan cara kampanye yang dapat dikenai sanksi dimaksud pada aya wali berupa menyampaikan visi, misi dan program kerja peringatan tertulis oleh panitia pelaksana yang akan dilaksanakan serta tidak pemilihan kuwu: melakukan perbuatan perbuatan bersifat penghentian kegiatan kampanye oleh menghina atau menjelek jelekkan sesama panitia pelaksana pemilihan kuwu calon kuwu. alat peraga kampanye pemilihan kuwu tata cara pengenaan sanksi terhadap berupa tanda gambar, foto gambar calon, pelanggaran larangan kampanye visi, misi dan program kerja calon serta alat sebagaimana ima sud pada peraga lain yang bersifat mendidik. ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh panitia pelaksana pemilihan kuwu. pemilihan kuwu tersendiri ketentuan dan sebagaimana dimaksud diubah dan ditambah (lima) baru sehingga lenga berbunyi sebagai berikut apabila kekosongan waktu jabatan selengkapnya berbunyi sebagai berikut kuwu lebih dari (satu) tahun dari rentang waktu pelaksanaan pemilihan kuwu secara bersamaan. calon kuwu dipilih langsung oleh pemilih. pemilihan kuwu dilaksanakan dengan pemilihan kuwu bersifat langsung, umum, pola tempat pemungutan suara tps) bebas, rahasia, jujur dan adil. terpusat desa yang bersangkutan. maan pemilihan kuwu dinyatakan sah apabila dengan pertimbangan efisiensi, forum vang hadir untuk. menggunakan efektifitas serta pertimbangan yang untu ggu objektif lainnya, pemilihan kuwu hak pilihnya sekurang kurangnya (dua dilaksanakan secara serentak dalam per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang waktu yang bersamaan. telah disahkan. dalam hal hal tertentu pemilihan apabila pemilih yang hadir belum kuwu dapat dilaksanakan tersendiri. memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud hal hal tertentu sebagaimana pada maka panitia pemilihan dimaksud apabila pada desa memperpanjang waktu selama lamanya yang bersaing utan (dua) jam dengan ketentuan kuorum kuwu meninggal dunia, (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang kuwu diberhentikan: terdaftar. kuwu mengundurkan diri: apabila setelah dilaksanakan perpanjangan dalam hal pemilih tidak dapat hadir waktu, sebagaimana dimaksud pada tempat pemungutan suara disebabkan karena berhalangan tetap dan atau sakit, kuorum masih belum terpenuhi, maka panitia pemilihan dengan didampingi saksi pemilihan diundur selama lamanya dari masing masing calon dan petugas (satu) jam dengan kuorum (satu per keamanan mendatangi tempat tinggal dua) dari jumlah pemilih yang berhak pemilih, agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya. menggunakan hak pilihnya. apabila setelah dilakukan pengunduran pemilih tunanetra serta penyandang cacat waktu sebagaimana dimaksud pada lainnya dalam memberikan hak pilihnya kuorum masih tidak terpenuhi, maka dapat didampingi anggota keluarga pemilihan kuwu dinyatakan berakhir dan dan atau petugas yang ditunjuk oleh sah. panitia pemilihan. dalam pemungutan suara, pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos tanda gambar calon ketentuan dan kuwu. diubah dan ditambah dan pemberian suara oleh pemilih tidak boleh sehingga selengkapnya berbunyi sebagai diwakilkan siapapun dan dengan alasan apapun. berikut pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon kuwu dapat berada ditempat yang telah disediakan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan kuwu. dalam pemungutan suara, pemilih memberikan suara pada tempat pemungutan suara yang ditentukan oleh panitia pemilihan. ketentuan diubah dan disisipkan panitia pemilihan mengumumkan hasil serta ditambah dan pemilihan calon terpilih kepada masyarakat. sehingga selengkapnya berbunyi sebagai setelah pelaksanaan pemilihan kuwu selesai berikut paling lama (dua) hari panitia pemilihan mengajukan calon terpilih kepada bpd dengan dilengkapi berita acara pemilihan. dalam hal terdapat ketidakpuasan hasil setelah perhitungan suara selesai, panitia pemilihan, maka calon yang pemilihan membuat, menandatangani dan bersangkutan dapat mengajukan membacakan berita acara pemilihan didepan gugatan melalui proses peradilan. para saksi dan masyarakat selanjutnya pengajuan gugatan selambat menyerahkannya kepada bpd. lambatnya (empat belas) hari berita acara pemilihan sebagaimana setelah diumumkannya hasil pemilihan dimaksud pada ditanda tangani oleh oleh panitia pemilihan. ketua dan atau anggota panitia pemilihan dalam kurun waktu (empat belas) serta ditandatangani para saksi calon. hari tidak terdapat gugatan terhadap dalam hal adanya saksi dari calon tidak hasil pemilihan, maka pihak bpd dapat menandatangani berita acara pemilihan melanjutkan proses pengusulan calon sebagaimana dimaksud hasil terpilih kepada bupati melalui camat pemilihan tetap sah. untuk ditetapkan sebagai kuwu. ketentuan diubah ditambah disisipkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut dalam waktu enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, kuwu mengajukan ibenik hasil permohonan berhenti kepada bpd setelah pamong desa diberikan penghasilan tetap setiap mendapat pemberitahuan secara tertulis dari bulan paling sedikit sesuai dengan upah minimal bpd. kabupaten dan tunjangan lainnya yang berdasarkan permohonan berhenti disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. sebagaimana dimaksud pada bpd penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya mengusulkan kepada bupati melalui camat. yang diterima pamong desa sebagaimana berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada bersumber dari dimaksud pada bupati bantuan pemerintah dan atau bantuan memerintahkan aparat pengawas indah ini dan at bantuan fungsional untuk melakukan pemerintah propinsi an atau anta pemeriksaan khusus akhir masa pemerintah kabupaten, serta ditetapkan jabatan terhadap kuwu yang setiap tahun dalam apb desa. bersangkutan. bagi sekretaris desa yang telah diangkat selambat lambatnya dalam waktu (tiga) menjadi pns, maka penghasilan berupa gaji bulan sebelum berakhir masa jabatannya, dan tunjangan lainnya bersumber dari kuwu menyampaikan laporan keterangan jang pertanggungjawaban kpj) akhir masa anggaran pendapatan dan belanja daerah jabatannya kepada bpd. (apbd). ketentuan diubah ditambah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut undang undang republik peraturan daerah kabupaten indonesia nomor tahun indramayu nomor tahun tentang perimbangan keuangan tentang tata cara pembentukan antara pemerintah pusat dan peraturan daerah lembaran pemerintah daerah lembaran daerah kabupaten indramayu negara republik indonesia tahun nomor tahun seri nomor tambahan peraturan daerah kabupaten lembaran negara republik indramayu nomor tahun indonesia nomor tentang pemerintahan desa peraturan pemerintah republik lembaran daerah kabupaten indonesia nomor tahun indramayu nomor tahun tentang desa lembaran negara seri republik indonesia tahun peraturan daerah kabupaten nomor tambahan lembaran indramayu nomor tahun negara republik indonesia nomor tentang keuangan desa lembaran daerah kabupaten indramayu peraturan pemerintah republik nomor tahun seri indonesia nomor tahun peraturan daerah kabupaten tentang pedoman pembinaan dan indramayu nomor tahun pengawasan penyelenggaraan tentang sekretariat daerah dan pemerintahan daerah lembaran sekretariat dprddiundangkan indramayu pada tanggal november peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. sekretaris daerah kabupaten indramayu cap ttd agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanplh. kepala bagian hukum setda ditetapkan indramayu kabupaten indramayu pada tanggal november bupati indramayu, ali fikri cap ttd irianto mahfudz sidik syafruddin diundangkan indramayu diundangkan indramayu pada tanggal november pada tanggal november:d. nomor tahun seri :d. salinan sesuai dengan aslinya salinan sesuai dengan aslinya plh. kepala bagian hukum setda plh. kepala bagian hukum setda kabupaten indramayu kabupaten indramayu ali fikri ali fikri diundangkan indramayu pada tanggal nov: beberapa ketentuan dalam peraturan daerah peraturan daerah kabupaten kabupaten indramayu nomor tahun tentang indramayu nomor tahun pemerintahan desa lembaran daerah kabupaten tentang kecamatan dan kelurahan indramayu nomor tahun seri diubah lingkungan pemerintah sebagai berikut kabupaten indramayu lembaran daerah kabupaten indramayu nomor tahun seri ketentuan angka dan angka diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten indramayu dan dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan bupati indramayu daerah adalah kabupaten indramayu memutuskan pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur menetapkan peraturan daerah kabupaten penyelenggara pemerintahan daerah. indramayu tentang bupati adalah bupati indramayu esa han misa blang dewan perwakilan rakyat daerah yang gelar selanjutnya disebut dprd adalah dewan tentang pemerintahan perwakilan rakyat daerah kabupaten desabadan permusyawaratan desa yang selanjutnya kabupaten indramayu. disebut bpd adalah lembaga yang merupakan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan perangkat daerah kabupaten indramayu. pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara dalah pemerintahan desa. desa adalah kesatuan masyarakat hukum yan memiliki batas batas wilayah yang berwenang pamong desa adalah sebutan lain dari perangkat untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa kabupaten indramayu, dan merupakan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan pembantu kuwu dalam melaksanakan tugas adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati kewajibannya. dalam sistem pemerintahan negara kesatuan juru tulis adalah sebutan lain dari sekretaris desa republik indonesia. kabupaten indramayu. pemerintahan desa adalah penyelenggaraan kliwon adalah sebutan lain untuk pelaksana teknis urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan lapangan yang membidangi pemerintahan. pemalas pintebatn madani lurah adalah sebutan lain untuk pelaksana teknis berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, lapangan yang membidangi umum yang diakui dan dihormati dalam sistem raksa bumi adalah sebutan lain untuk pelaksana pemerintahan negara kesatuan republik teknis lapangan yang membidangi ekonomi dan indonesia. pembangunan. pemerintah desa adalah kuwu dan pamong desa lebe adalah sebutan lain untuk pelaksana teknis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. lapangan yang membidangi kesejahteraan rakyat. kuwu adalah sebutan lain bagi kepala desa kabupaten indramayu. bekel adalah sebutan lain untuk kepala dusun kabupaten indramayu sebagai unsur kewilayahan. lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan aan mena jen genta petikan untuk mendapatkan taka dalam member dadakan masyarakat calon dari penduduk desa setempat atau putra desa. panitia pemilihan adalah panitia pemilihan kuwu yang dibentuk dan ditetapkan oleh bpd. penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik bakal calon adalah penduduk desa setempat dari segi administrasi, pengetahuan maupun dan atau desa hasil pemekaran yang kemampuan para bakal calon. mendaftarkan diri kepada panitia untuk menjadi pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan uwu. dan telah memenuhi persyaratan untuk persyaratan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan. calon yang berhak dipilih adalah calon kuwu yang hak pilih adalah hak yang dimiliki seseorang untuk telah mendapatkan persetujuan dari bpd. menentukan sikap pilihannya. calon terpilih adalah calon kuwu yang peraturan desa adalah peraturan perundang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan undangan yang dibuat oleh bpd bersama kuwu. kuwu, anggaran pendapatan dan belanja desa yang javana lea selanjutnya disingkat apb desa adalah rencana hak, wewenang dan kewajiban kuwu dalam kurun keuangan tahunan pemerintahan desa ang waktu tertentu. dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah pejabat yang ditunjuk adalah pejabat lain yang dan bpd, yang ditetapkan dengan peraturan ditunjuk untuk mengangkat dan memberhentikan esa. kuwu dan penjabat kuwu. unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diubah sehingga huruf terdiri satu atau beberapa selengkapnya berbunyi sebagai berikut bekel. jumlah pamong desa sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kebutuhan asa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. pemerintah desa sebagaimana dimaksud susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan dalam terdiri dari kuwu dan pamong desa ditetapkan dengan peraturan desa yang desa. berpedoman pada peraturan daerah ini. pamong desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari juru tulis dan pamong ketentuan huruf diubah desa lainnya. sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut pamong desa lainnya sebagaimana dimaksud pada terdiri atas sekretariat desa. kuwu berhenti karena pelaksana teknis lapangan. meninggal dunia, permintaan sendiri: unsur kewilayahan. diberhentikan. sekretariat desa sebagaimana dimaksud kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf unsur tata usaha dan pada huruf karena keuangan yang dapat diangkat oleh kuwu berakhir masa jabatannya dan telah sebagai staf juru tulis. dilantik kuwu baru atau penjabat kuwu: pelaksana teknis lapangan sebagaimana tidak dapat melaksanakan tugas secara dimaksud pada huruf terdiri dari berkelanjutan atau berhalangan tetap kliwon, lurah, raksa bumi dan lebe. secara berturut turut selama (enam) bulan: kuwu diberhentikan sementara oleh bupati cc. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kuwu, tanpa melalui usulan bpd apabila dinyatakan dinyatakan melanggar sumpah janji melakukan tindak pidana yang diancam jabatan, dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan tidak melaksanakan kewajiban sebagai yang belum memperoleh kekuatan hukum kuwu dan atau tetap. melanggar larangan bagi kuwu. ketentuan diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut ketentuan dan diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut kuwu yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam dan setelah melalui proses usul pemberhentian sebagaimana dimaksud peradilan ternyata terbukti tidak bersalah dalam huruf dan huruf berdasarkan putusan pengadilan yang telah disampaikan oleh bpd kepada bupati memperoleh kekuatan hukum tetap, paling melalui camat berdasarkan keputusan lama (tiga puluh) hari sejak ditetapkan musyawarah bpd, yang dihadiri oleh (dua putusan pengadilan, bupati harus per tiga) dari jumlah anggota bpd, merehabilitasi dan atau mengaktifkan usul pemberhentian kuwu sebagaimana kembali kuwu yang bersangkutan sampai dimaksud dalam huruf dengan akhir masa jabatan. huruf peak pada huruf apabila kuwu yang diberhentikan sementara bupati melalui camat berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada telah musyawarah bpd, yang dihadiri oleh (dua berakhir masa jabatannya bupati hanya pertiga) dari jumlah anggota bpd. merehabilitasi kuwu yang bersangkutan. ketentuan dan diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut dalam hal penyampaian usul sebagaimana dimaksud pada bpd terlebih dahulu harus memperhatikan aspirasi masyarakat. dari penjabat kuwu sebagaimana dimaksud pada kuwu yang berasal dari pegawai negeri sipil anggota tni anggota polri dan dan berasal dari unsur belum berakhir masa jabatannya tidak dapat juru tulis, diberhentikan dengan alasan yang unsur pamong desa lainnya: bersangkutan memasuki masa pensiun. cc. unsur tokoh masyarakat: dan kuwu yang berasal dari pegawai negeri unsur pns pada kantor kecamatan sipil anggota tni anggota polri yang setempat. berhenti atau diberhentikan oleh bupati, maka yang bersangkutan diserahkan kembali penjabat kuwu sebagaimana diatur pada instansi asalnya selama belum memasuki diatur dalam peraturan bupati. masa pensiun. ketentuan dan ketentuan ditambah (satu) baru diubah dan ditambah sehingga sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut selengkapnya berbunyi sebagai berikut masa jabatan penjabat kuwu sebagaimana dalam hal kuwu berhenti karena berakhir dimaksud paling lama (satu) tahun masa jabatannya dan atau meninggal dunia terhitung sejak tanggal pelantikan. dan atau atas permintaan sendiri dan atau apabila dalam kurun waktu (satu) tahun definitif, maka untuk tetap berjalannya roda maka penjabat kuwu lama dapat diangkat pemerintahan desa, bupati mengangkat kembali hanya (satu) kali masa jabatan penjabat kuwu atas usul bpd melalui camat. dan atau dapat mengangkat penjabat kuwu yang baru. penjabat kuwu diambil sumpah janji dan tuhan maha esa: dilantik oleh pejabat yang berwenang atau bertakwa kepada tuhan yang maha esa, pejabat lain yang ditunjuk. setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang undang dasar negara republik ang indonesia, tahun dan kepada negara dan peraturan daerah ini. kesatuan republik indonesia, berpendidikan paling rendah berijazah tamat ketentuan huruf "j dihapus, dan sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau huruf baru diubah sehingga selengkapnya sederajat: berbunyi sebagai berikut berusia sekurang kurangnya dua puluh lima) tahun pada saat musyawarah pembentukan anggota bpd, sehat jasmani dan rohani. anggota bpd adalah wakil dari penduduk bersedia dicalonkan menjadi anggota bpd: desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan terdaftar sebagai penduduk desa yang wilayah yang ditetapkan dengan cara bersangkutan secara sah dan bertempat musyawarah dan mufakat. tinggal tetap desa yang bersangkutan sekurang kurangnya dua) tahun tidak anggota msl aman pada terputus putus: dua) terdiri dari ketua rukun warga, adat. gol tas tidak pernah dihukum karena melakukan pemangku adat, golongan profesi, pemuka tindak pidana kejahatan dengan hukuman agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat paling singkat lima) tahun lainnya. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan yang dapat dipilih menjadi anggota bpd keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: adalah penduduk desa setempat warga negara republik indonesia dengan syarat budak sedang menjabat kuwu atau pamong esa: syaratserta untuk pembaruan kebijakan penilaian kompetensi lingkungan kementerian keuangan, perlu mencabut.# kepala biro umum u.b. plt. kepala bagian administrasi kementerian rias:. nomor pmk. tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, bahwa untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual khusus untuk utangutawww jain kemenkeu.go.ile oh menteri keuangan republik ind@kesia nilai bagian lancar utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada danbagian lancar utang jangka panjangsbn jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam huruf diakui pada saat tanggal setelan penerbitan sbn jangka pendek. sbn jangka pendek sebagaimana dimaksud huruf diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan sbn. nilai sbn jangka pendek sebagaimana dimaksud pada disajikan sebagai utang surat berharga negara neraca dalam pos kewajiban jangka pendek. dalam hal nilai sbn jangka pendeksbn jangka pendek.www jdih.kemenkeu.go.ittea total nilai kewajiban april saldo mei awal 20x1 total nilai kewajiban mei saldo juni awal total nilai kewajiban juni saldo juli awal bea sat) total nilai kewajiban juli saldo agustus awal rena eta 20x1 total nilai kewajiban agustus saldo september awal www .jdih.kemenkeu.go.idnilai kewajiban sept saldo oktober awal 20x1 20x1 20x1 lean total nilai kewajiban oktober saldo november awal 20x1 20x1 20x1 3i 1i 20x1 total nilai kewajiban november saldo desember awal 20x1 menteri keuangan republik indonesia nilai nilai nan20x1 total nilai kewajibanuari usd februari usd , ) maret usd april usd , ) mei usd juni usd , ) juli usd , ) agustus usd , ) september usd oktober usd november usd desember usd www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesiapenyesuaian yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam ribuan rupiah) sebagai berikut: "ep akrual kas db: xxxx beban selisih kurs belum terealisasi d2kkk utang jangka panjang dalam luar negeriwww .jdih.kemenkeu.go.id sh, menteri keuangan republik indonesia akrual kas dos diterima dari xxxxx diterima dari entitas lain entitas lain edotual mb) kas xxxxx diterima dari xxxxx diterima dari entitas lain entitas lain d2akrual mehra kas san sama s54xxxx belanja pembayaran bunga utang sbn 231xxx dicadangkan untuk komitmen belanja menteri keuangan republik indonesia jurnal balik komitmen belanja bank charges pada saat pengajuan spp pengesahan akrual maa mob kas ob. xxx dicadangkan untuk komitmen belanja s4xxxx belanja pembayaran bunga utang sbn resume tagihan bank charges atas pengajuan spp pengesahan akrual kr: kas db akrual kas xxx belanja s54xxxx belanja pembayaran pembayaran kewajiban bunga utang utang yang sbn masih harus oom. dipan ooh xxxxx dialihkan xxxx dialihkan kepada kepada entitas lain entitas lain www .jdih.kemenkeu.go.id sam, neter. ini (bawah) anggaran ola) pendapatan negara dan hibah b.l.a penerimaan negara belanja negara belanja pembayaran bunga utang surplus defisit) anggaran man pembiayaan penerimaan pembiayaan luar negeri catatan: belanja pembayaran bunga pengesahan untuk keperluan bank chargesh. iia menteri keuangan republik indonesia uraian jumlah jumlah pendapatan operasional beban operasional dal. beban bunga jumlah beban operasional surplus defisit dari kegiatan operasional baganwww .jdih.kemenkeu.go.id ga) tana menteri keuangan publik indonesia1ane teh evaluasi aset peta selisih evaluasi aset tetap po.(r00ekuitas sea lain menteri keuangan republik indonesiamko5, aslinya kepala biro mum, tejo (aa kepala bag tl.u. kementerian biro umum giartop nip www .jdih.kemenkeu.go.id dj) art center! keuangan republik indonesia utang bunga sebagaimana dimaksud dalam huruf. utang bunga sebagaimana dimaksud padutang bunga sebagaimana dimaksud pada disajikan sebagai utang bunga neraca dalam pos kewajiban jangka pendek. nilai utangutang bungabagian keempat akuntansi realisasi pembiayaan utangtata cara rekening khusus,nilai yang tercantumjdih kemenkeu.got dj) rea menteri keuangan republik indonesiambiayaan utang berupa penerimaan pembiayaan yang dilakukan penjabaran dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada disajiketter credit,kantor pelayanan perbendaharaan negara khusus pinjaman dan hibahrealisasi pembiayaan utang berupa. menteri keuangan republik indonesianilai realisasi pembiayaan utang berupa pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada disajikan mengurangi nilai saldo utang jangka panjang neraca, dan sebagai pengeluaran pembiayaan lra dalam pos pengeluaran pembiayaanwww jdih.kemenkeu.go pangan menteri keuangan republik indonesiajatuh tempo sebagaimana dimaksud pada disajikan mengurangi nilai saldo sbn jangka panjang neraca dalam pos kewajiban jangka panjang, dan sebagai pengeluaran pembiayaan lra dalam pos pengeluaran pembiayaan.endek jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada disajikan mengurangi nilai saldo sbn jangka pendek neraca dalam pos kewajiban jangka pendek, dan sebagai pengeluaran pembiayaan lra dalam pos pengeluaran pembiayaan. pada akhir tahun, dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi data rekening koran bank dana kelolaan sbtuh tempo, baik jangka panjang maupun jangka pendek, nilai nominal yang tercatat disajikan: oleh direktorat pengelolaan kas negara selaku kuasa bendahara umum negara pusat sebagai dana yang dibatasi penggunaannya dalam pos aset lainnya dan ekuitas neraca: dan oleh tanpa bun sebagai dana yang dibatasi penggunaannya dalam pos aset lainnya dan pembiayaan yang ditangguhkan dalam pos kewajiban jangka pendek neraca. dalam halkecil dari nilai nominal kupon sbn, dan atau www idihikemenkeu.go it menteri keuangan republik indonesia sebagai beban atas lossbesar dari nilai nominal kupon sbn. bagian kelima akuntansi beban dan belanja bunga serta beban utang lainnya beban bunga atas utang jangka panjangatau tanggal neraca semester dan tahunan atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran. beban bunga atas utang jangka panjang dan sbn jangka pendek yang diakui pada tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada huruf diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan resume tagihan. beban bunga atas utang jangka panjang dan sbn jangka pendek yang diakui pada tanggal neraca semester dan tahunan sebagaimana dimaksud pada hurufbeban bunga atas utang jangka panjang dan sbn jangka pendek sebagaimana dimaksud pada dan disajikan sebagai beban bunga dalam pos kegiatan operasional. (s5) nilai bebanbeban utang lainnya diakui pada saat timbulnya beban berdasarkan resume tagihan. beban utang lainnya sebagaimana dimaksud pada diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan resume tagihan. www jauh komenkeew.2o menteri keuangan republik indonesia nilai beban utang lainnya sebagaimana dimaksud pada disajikan sebagai beban bunga dalam pos kegiatan operasional. realisasi belanja bunga dan atau realisasi beban utang lainnya diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas yang membebani rekening kas negara. realisasi belanja bunga dan atau realisasi beban utang lainnyrealisasi belanja untuk keperluan pembayaran bunga dan atau beban utang lainnya sebagaimana dimaksud pada disajikan sebagai belanja pembayaran bunga lra dalam pos belanja negara.oleh pemberi pinjaman kepada pemerintah, biaya transfer bank dilakukan proses pengesahan beban dan belanja oleh kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara. bebanendahara umum negara. nilai beban pengesahan atas biaya transfer bank sebagaimana dimaksud pada disajikan sebagai beban bunga dalam pos kegiatan operasional, dan membentuk pencatatan kapitalisasi utang jangka panjang neraca dalam pos kewajiban jangka panjang. belanjayah menteri keuangan republik indonesia nilai belanja pengesahan atas biaya transfer bankdalam hal biaya transfer bankagian keenam akuntansi bunga diterima muka bunga diterima muka diakui pada saat dana telah diterima rekening kas negara. bunga diterima muka sebagaimana dimaksud pada adalah bunga yang terjadi karena adanya penyerahan bunga yang dibayarkan muka oleh investor dalam rangka penerbitan sbn. bunga diterima mukabunga diterima mukabunga diterima mukajdih.kemenkeu.gold menteri keuangan republik indonesia . penyesuaian atas nilai bunga diterima mukayang membebani rekening kas negara. pengembalian atas bunga diterima mukpengembalian atas bunga diterima muka sebagaimana dimaksud pada disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan lra dalam pos pengeluaran pembiayaan, dan mengurangi nilai utang bunga neraca dalam pos kewajiban jangka pendek. bagian ketujuh akuntansi diskonto, premium, dan amortisasi atas penerbitan sbn diskontokurang antara nilai nominal sbn dan nilai nominal penerimaan kas sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan sbn. pan menteri keuangan republik indonesia nilaierimaan pembiayaan lra dalam pos penerimaan pembiayaan, dan sebagai penambah nilai diskonto sbn neraca dalam pos kewajiban jangka pendek. nilai diskonto sbn neraca sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kontra akun atas utang penerbitan sbn. (s5) nilai diskontonilai amortisasi diskonto sbn sebagaimana dimaksud pada mpremiumketetapan penerbitan sbn. nilai premiumdapatan premium sbn lra dalam pos pendapatan, dan sebagai penambah nilai premium sbn neraca dalam pos kewajiban jangka pendek. nilai premiumran ana menteri keuangan republik medi, yang selanjutnya disebut suendahara umum negaradim kemenkes noni menteri keuangan republik indonesia nilai amortisasi premium sbn sebagaimana dimaksud pada mengurangibagian kedelapan akuntansi lindung nilai biaya lindung nilai atas pengelolaan utang pemerintah diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas yang membebani rekening kas negara. biaya lindung nilbiaya lindung nilaibagian kesembilan pengungkapan catatan atas laporan keuangan untuk pos utang pemerintahwww .jdih.kemenkeu.go.id nah gee inn menteri keuangan republik indonesiabagian kesepuluh penyusunan dan pelaporan keuangankonfirmasitanpa terdiri dari: lra: lo: lpe: neraca: dan lk. (s5)endahara umum negara. widi kemenkeu.2o aa, kan aging menteri keuangan republik indonesia babkegiatan rekonsiliasi dan konfirmasi untuk penyusunan laporan keuangan tingkat sabun dilakukansa.mengatur mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasi bendahara umum negara. www jdih.kemenkeu.go.it menteri keuangan republik indonesia bab pernyataan tanggung jawab setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada su,up. bab vii modul sup sup dilaksanakan sesuai dengan modulwww jdih.kemenkeu.gott ne4 sini menteri keuangan republik indonesiaendahara umum negara(s5)uyang berhubungan dengan informasi statistik utangutang pemerintah tahun deputy kepa (ann biro gitar e. anna nip www .jdih.kemenkeu.go.id b3. menteri keuangan republik indonesiayang ditetapkan memiliki dua subsistem yang terdiri dari sistem akuntansi bendahara umum negara sabun) dan sistem akuntansi instansi sai). pelaksanaan sabi: menteri keuangan republik indonesia ruang lingkup ruang lingkup modul sup mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan bun utang pemerintahbunsistematika modul sup disusun dengan sistematika sebagai berikut: bab pendahuluan bab meliputi latar belakang, ruang lingkup, maksud, tujuan, dan sistematika. bab sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah bab melipututang pemerintah, dokumen sumber yang digunakan dalam transaksi pelaksanaan bun utang pemerintah, analisis laporan keuangan, penyampaian data, dan penyampaian laporan keuangan. menteri keuangan republik dosa bab iii akuntansi utang pemerintah bab iii meliputi definisi utang pemerintah, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian mengenai utang jangka panjang, utang jangka pendek, realisasi pembiayaan utang, beban dan belanja bunga serta beban utang lainnya dari kegiatan pengelolaan utang pemerintah, bunga diterima muka, diskonto, premium dan amortisasi atas penerbitan sbn, lindung nilai, serta pengungkapan utang catatan atas laporan keuangan. bab jurnal standar transaksi utang pemerintah bab meliputi jurnal saldo awal migrasi, jurnal anggaran, jurnal realisasi utang jangka panjang dan realisasi pembiayaan utang jangka panjang,utang bunga, beban dan belanja bunga utang, jurnal biaya lainnya terkait perjanjian dan transaksi utang jangka panjang, jurnal beban transfer bank dalam realisasi penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang melalui pengesahan beban dan belanja, jurnal bunga diterima muka dan pelunasan bunga diterima muka, jurnallaporan posisi utang. bab ilustrasi transaksi bab meliputi ilustrasi transaksilunasan dan atau pembelian kembali sbn dengan nilai lebih kecil dari nilai nominal sbn, pelunasan dan atau pembelian kembali sbn dengan nilai lebih besar dari nilai nominal sbn, pencatatan selisih kurs yang belum terealisasi (realized) pada akhir periode pelaporan, serta. bab vii penutup www .jdih.kemenkeu.go.id bb: menteri keuangan republik indonesia bab sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintahun) utang pemerintah, kementerian keuangan selaku pengguna anggaran buutang pemerintah. penanggung jawab sabun utang pemerintah dilaksanakan oleh direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko. unit akuntansi kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara tanpa bun)utang pemerintah. penanggung jawab tanpa buproses bisnis pada tanpa buposting atas transaksi yang berhubungan dengan buku besar akrual dan buku besar kas: www .jdih.kemenkeu.go.id menteri kenanganletter creditinjaman dan atau hibah luar negeriinjaman dan atau hibah luar negerieww jain kemenkeu spire menteri keuangan republik ones melakukan cetak.dalam hal tanpa dan lampiran lampiran pendukung, terutama daftar utang pemerintah, dan .menyampaikan data dan laporan keuangan kepada sabun utang pemerintah. proses bisnis pada sabun utang pemerintah petugas pada sabuutang pemerintah, melakukan verifikasi dan analisis data dan laporan keuangan tanpa bun utang pemerintah, melakukan penggabungan data dan laporan keuangan tanpa bun utang pemerintah: .melakukan pencetakandalam hal sa selaku unit akuntansi bendahara umum negara sabun). d.dokumen sumber dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi utang pemerintah adalah sebagai berikut: alokasi dipa pengelolaan utang pemerintah anggaran revisi dipa pengelolaan utang pemerintah estimasi penerimaan pencatatan surat permintaan pembayaran spp) utang realisasi surat perintah membayar spm) pembiayaan surat perintah pencairan dana sp2d) surat perintah pembukuan pengesahan sp3) surat permintaan penerbitan aplikasi penarikan dana spp apd) notice disbursements keputusan lelang sbn surat permintaan pemindahbukuan penerimaan penerbitan sbn aan menteri keuangan republik bem surat setoran bukan pajak ssp) dokumen lain yang dipersamakan sebagai setoran rekening kas negara memo penyesuaian dokumen apbn pendukung peraturan presiden rincian apbn lainnya. perjanjian pinjaman naskah perubahan perjanji aplikasi penarikan dana apd) withdrawal application wa) surat pembukaan pinjaman luar negri sp2ln) surat perintah pembukuan penarikan pinjaman hibah luar negeri sp4hl) rekening koran bank indonesia il. surat konfirmasi berita acara rekonsiliasiwww .jdih.kemenkeu.go.id see menteri keuangan republik indonesia bol validitas data(hardcore), softcopy, dan akurat, memastikan angka pada lra sudah sesuai dengan bar.utang pemerintah sabuakuntansi dan pelaporan keuangan, direktorat jenderal perbendaharaan, selaku sabun setiap semester dan tahunan. penyampaian laporan keuangan tanpa bun dan saburay, menteri keuangan republik bab iii akuntansi utang pemerintahun utang pemerintahtanpa bunbndan lindung nila"ag menteri keuangan republik @indonesia pengakuan, pengukuran, dan penyajian,dari sumber pinjaman transfer rekening kunas umum negarawww .jdih.kemenkeu.go.id ma menteri keuangan republik indonesiaas umum negara dan rekening khususas umum negara dandavis debinilaiawwjdih.kemenkeu.gold nee nita menteri keuangan republik indonesiarupiah utang jangka panjang pada periode semester dan tahunanakuan, pengukuran, dan penyajian."a3) menteri keuangan republik indonesiapadautang bunga utang bunga timbul dansecarayang belum jatuh tempo pembayaran tersebut dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik. pada periode pelaporan semester dan tahunan, saldo (outstanding) utang bunga yang menggunakan mata uang asing.jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia pengakuan, pengukuran, dan penyajian realisasi pembiayaan utangdapat dilakukan melalui tata cara:etter credit l c). pengakuan, pengukuran, dan penyajian realisasi penerimaan pinjaman dari sumber pinjaman, serta penjabaran pinjaman yang menggunakan mata uang asing dalam rupiah dengan ketentuan sebagai berikut:nilainerimaan pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan danpeta rehab esa realisasingeluaran pembiayaan atasrealisasi pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber penerbitan sbn realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pembelian kembali dan ataumbelian kembali dan atauwww .jdih.kemenkeu.go.idutang yang berkaitanbn jangka pendek adalah sbn yang berjangka waktu sampai dengan (dua belas) bulan yang terdiri dari surat perbendaharaan negara dan surat perbendaharaan negara syariah. sbn jangka panjang adalah sbn yang berjangka waktu lebih dari (dua belas) bulan. tanggal setelan adalah tanggal penyelesaian transaksi surat berharga negara baik transaksi penerimaan maupun pembayaranwww jdih.kemenkeu.goi per menteri keuangan republik indonesia apabila pada akhir tahumbelian kembali dan atau pelunasan sbn, nilai nominal hasil rekonsiliasi tersebut disajikan: oleh direktorat pkn selaku kuasa bun sebagai dana yang dibatasi penggunaannya dalam pos aset lainnya dan ekuitas neraca, dan oleh direktorat eas selaku tanpa bun utang pemerintah sebagai dana yang dibatasi penggunaannya neraca dalam pos aset lainnya, dan pembiayaan yang ditangguhkan neraca dalam pos kewajiban jangka pendek. dalam hal pembelian kembali dan ataukecil dari nilai nominal kupon sbn, dan atau sebagai beban atas lossbesar dari nilai nominal kupon sbn. pengakuan, pengukuran, dan penyajian beban dan belanja bunga serta beban atas biaya utang lainnya biaya yang berhubungan dengan utang merupakan beban bunga dan beban utang lainnya yang timbul dalameban bunga utangsecara semester dan tahunan atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran. sets menteri berangan republik indonesiaawal periode pelaporan berikutnya, nilai beban bunga berjalan pada tanggal neraca semester dan tahunan dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik. beban atas biaya utang lainnya beban atas biaya utang lainnya diakui pada saat timbulnya biaya berdasarkan resume tagihan. transaksi beban atas biaya utang lainnyautang lainnyautang lainny. biaya transfer bank yang terjadi dalam penerimaan pembiayaan secaradan dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada pemerintah, hasil identifikasi biaya transfer bank dilakukan proses pengesahan beban dan belanja oleh kuasa pengguna anggaran bunun.ian peg musuhnya bebebe indonesia pengakuan, pengukuran, dan penyajian bunga diterima mukah.pengakuan, pengukuran, dan penyajianwww .jdih.kemenkeu.go.id ca) tum menteri keuangan republik indonesiapelaporan semester dan tahunannilai penerimaan pembiayaan lra dalam pos penerimaan pembiayaan, dan menambah nilai diskonto sbn neraca dalam posentri keuangan republik indonesia pengakuan, pengukuran dan penyajian lindung nilai dalam pengelolaan utang oleh bun lindung nilai digunakan dalam rangka menekan kerugian yang timbul dari selisih kurs atas transaksi pelunasan utang dan bunganya yang menggunakan mata uang asing. biaya lindung nilai tersebutbiaya lindung nilaipaling kurangsig menteri keuangan republik indonesia bab jurnal standar transaksi utang pemerintah jurnal saldo awal migrasi pencatatan saldo utang pemerintah sebagai saldoutang pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut: untuk membukukan migrasi saldo awal utang pemerintah yang diestimasikan dilunasi lebih darixxxxx kredit: xxxx utang jangka panjang xxxxx untuk membukukan migrasi saldo awal utang pemerintah yang diestimasikan dilunasi dalam waktukxxkkx kredit: xxxx utang jangka pendek xxx untuk membukukan migrasi saldo awal utang lainnya atas transaksi utang pemerintah digunakan jurnal untuk buku besar akrual sebagai berikut: debut: xxx ekuitas kxkxkk kredit: xxxx utang jangka pendek xxxxx jurnal anggaran transaksi anggaran tahun berjalan utang pemerintah dapat meliputi transaksi utang pemerintah yang diklasifikasikan sebagai realisasi pembiayaan dan belanja pembayaran bunga utang. transaksi pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang. akan diterima kembali,estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, allotment pengeluaran pembiayaan allotment, dan belanja pembayaran bunga utang dilakukan penjualan secara single entry berdasarkan dipa utang pemerintah yang disusun berdasarkan basis kas, sebagai berikut: estimasi penerimaan pembiayaan: debut: kredit: xxxx estimasi penerimaan xxxx pembiayaan yang dialokasikan utang pemerintah aan jdih.kemenkeu god bertepi keuangan buana one alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan: debut: xxxx allotment pengeluaran pembiayaan xxxxx pelunasan pokok cicilan utang w pemerintah kredit: allotment belanja pembayaran bunga dan belanja lainnya serta lindung nilai terkait utang pemerintah: debut: xxxx allotment belanja pembayaran xxxx bunga biaya utang kredit: jurnal utang jangka panjang dan realisasi penerimaan pembiayaan utang jangka panjangyang mencatat pengakuan dan penyajian utang jangka panjang dari sumber pinjamapenarikan utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang disajikan sebagai realisasi penerimaan pembiayaan lra sebagai berikut: debut: xxxxx diterima dari entitas lain kxk kredit: xxxx penerimaan pembiayaan xxx dalam luar negeri utang jangka panjang dari sumber penerbitan sbn jangka panjang sesuai dengan nominal sbn jurnal pada buku besar akrual yang mencatat pengakuan utang jangka panjang atas penerbitan sbn sesuai dengan nominal sbwww .jdih.kemenkeu.go.id aga para menteri keuangan republik indonesia jurnal padalra sebagai berikut: debut: xxxxx diterima dari entitas lain xxxxx kredit: xxxx penerimaan dari penjualan sbn xxxx utang jangka panjang atas penerbitan sbn secara diskontodiskonto neraca sebagai berikut: transaksi setel men utang jangka panjang pada nilai nominal sbn dengan dikurangi transaksi nilai diskonto sbntransaksi setelan atas diskonto sbn: debut: xxxx diskonto sbn diskonto lra sebagai berikut: transaksi sejumlah kas atas penerbitan sbn secara diskonto yang masuk rekening kas negara: debut: xxxxx diterima dari entitas lain xxxxx kredit: xxxx penerimaan dari penjualan xxxxx sbn. transaksi realisasi belanja diskonto atas setelan diskonto sbn: debut: s54xxxx belanja diskonto sbn xxxxx kredit: xxxx penerimaan dari penjualan xxxxx sbn utang jangka panjang atas penerbitan sbn secara premiumpremium neraca sebagai berikut: transaksi setelan utang jangka panjang pada nilai nominal sbnso. ln. menteri keuangan republik indonesia transaksi penerimaan kas atas setelan premium sbn: debut: xxxxx diterima dari entitas lain xxxxx kredit: xxxx premium sbn xxxxpremium lra sebagai berikut: transaksi sejumlah kas yang masuk rekening kas negara sebesar nilai nominal sbn: debut: xxxxx diterima dari entitas lain xxx kredit: xxxx penerimaan dari penjualan xxxx sbn transaksi sejumlah kas yang masuk rekening kas negara atas realisasi pendapatan premium sbn: debut: xxxxx diterima dari entitas lain xxxx kredit: xxxx pendapatan premium sbn xxxxpada saat komitmen pengeluaran pembiayaan utang pemerintah, tanpa bun utang pemerintah melakukan penjualan transaksi komitmen pengeluaran pembiayaan xxxx kredit: xxxx dicadangkan untuk pengeluaran xxxxxdebut: xxxx dicadangkan untuk pengeluaran xxxxx pembiayaan dalam luar negeri kredit: xxx pengeluaran pembiayaan kakak www .jdih.kemenkeu. .ifl did menteri keuangan republik indonesia jurnal resume tagihan sebagai pengurangan saldo nilai utang jangka panjang pada neraca: debut: xxxx utang jangka panjang xxxxx kredit: xxxx pengeluaran pembiayaan xxxxx dalam luar negeri yang masih harus dibayar tanpa bun mencatat realisasi pengeluaran pembiayaan utang jangka panjang setelah menerima sp2d yang diterbitkan oleh ppn khusus pinjaman dan hibah, menggunakan jurnal untuk buku besar akrual dan jurnaldalam luar negeri yang masih harus dibayar kredit: xxxxx dialihkan entitas lainutang jangka panjang pada lra: debut: xxxx pengeluaran pembiayaan xxxxx dalam luar negeri kredit: xxxxx dialihkan entitas lain xxxxx dalam hal pembelian kembali dan atau pembayaran sbn jatuh tempo terdapat perbedaan nilai antara nilai kas yang dikeluarkan dengan nilai nominalselisih nilai pembelian kembali dan atau pembayaran sbn jatuh tempo lebih kecil dari nilai nominal sbn (terdapat penurunan nilai sbn): buku besar akrual untuk terpenting dan neraca debut: xxxx utang jangka panjang xxxkkk dalam luar negeri kredit: xxx pendapatan gain bond xxx redemption buku besar kas untuk terpenting lra debut: xxxx pengeluaran untuk pelunasan xxxxx sbn kredit: xxx pendapatan gain bond xxxxx redemption www jdih.kemenkeu.go.it nadia aga menteri keuangan bepurle idonkaa pengelolaan utang pemerintah sebagaimana dimaksud pada meliputi pinjaman dan sbndarilaporan keuangan bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan utang pemerintah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: lra: lo: lpe, neraca: dan lk. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia selisih nilai pembelian kembali dan pembayaran sbn jatuh tempo lebih besar dari nilai nominal sbn (terdapat kenaikan nilai sbn): buku besar akrual untuk terpenting dan neraca debut: xxx beban pembayaran loss bond xxxxx redemption buku besar kas untuk terpenting lra debut: xxx belanja pembayaran loss xxxx bond redemption kredit: xxxxx dialihkan entitas lain xxxdebut: xxx dana yang dibatasi penggunaannya xxxxx kredit: xxx pembiayaan yang ditangguhkan xxxx jurnal utang bunga, beban dan belanja bunga pengakuan kewajiban bunga utang pinjaman atau bunga sbn berjalan yang belum jatuh tempo pembayaransemester dan tahunan: debut: s54xxxx beban pembayaran bunga utang xxxxx sbn kredit: xxx utang bunga xxxx dilakukan jurnal pembalik untuk buku besar akrual pada periode pelaporan berikutnya: debut: xxx utang bunga xxxx kredit: s54xxxx belanja pembayaran bunga xxxx utang sbn et, pan menteri keuangan republik indonesia realisasi belanja bunga menggunakan jurnal secara berturut turut sebagai berikut: jurnal komitmen belanja bungalanja pembayaran bunga utang xxxxx kewajiban utang yang masih harus dibayar jurnal realisasi belanja bunga buku besar kas debut: s54xxxx belanja pembayaran bunga xxxxx utang sbn kredit: xxx dialihkan entitas lain xxxxx remas menteri keuangan republik indonesia jurnal biaya lainnya terkait perjanjian dan transaksiban pembayaran biaya kewajiban xxxxx lainnya kredit: xxx dicadangkan untuk komitmen xxxx4xxxx beban pembayaran biaya kxk kewajiban lainnya jurnal resume tagihan: debut: s54xxxx beban pembayaran xxxxx biaya kewajiban lainnya kredit: xxx belanja pembayaran kewajiban kxxkkxkxxkxk buku besar kas debut: s4xxxx belanja pembayaran xxxxx biaya kewajiban lainnya kredit: xxx dialihkan entitas lain xxxx san san menteri keuangan republik indonesia besar akrual debut: xxxxx diterima dari entitas lain xxxxx kredit: xxxx utang jangka panjang kxxkkk dalam luar negeri buku besar kas debut: xxxxx diterima dari entitas lain xxxx kredit: xxxx penerimaan pembiayaan xxxxx dalam luar negeribelanja pembayaran bunga xxxxx utangx kewajiban utang yang masih harus dibayar aww.jdih.kemenkeu.goe cls menteri keuangan republik indonesia jurnal pengesahan realisasi belanja untuk keperluan bank charges debut: xxxx belanja pembayaran bunga xxxxx utang sbn kredit: xxx dialihkan entitas lain xxxx jurnal bunga diterima muka dan pelunasan bunga diterima muka bunga diterima muka terjadi karenarekening dana kelolaan sbn diurnal untuk buku besar akrual dan buku besar kas yang terpenting lra dan neraca sebagaimana ilustrasi bunga diterima muka dan pelunasan bunga diterima muka pada bab vi.: debut: xxx diterima dari entitas lain xxxx kredit: xxx utang bunga xxxx buku besar kas: debut: xxx diterima dari entitas lain xxx kredit: t1xxxx penerimaan pembiayaan bunga xxxxx sbnpengeluaran pembiayaan bunga xxxxx sbn diterima muka kredit: xxx dicadangkan untuk xxxx pengeluaran pembiayaan www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indones!pengeluaran xxxxx pembiayaan kredit: xxxx pengeluaran pembiayaan xxxxx bunga sbn diterima muka jurnal resume tagihan: debut: xxxx pengeluaran pembiayaan bunga xxxxx sbn diterima muka kredit: xxx belanja pembayaran xxxxx kewajiban utang: debut: xxxx pengeluaran pembiayaan bunga xxxxx sbn diterima muka kredit: xxx dialihkan entitas lain xxxxx jurnal untuk buku besar akrual yang terpenting neraca guna mempengaruhi pengurangan nilai utang bunga atas pelunasan bunga diterima muka: debut: xxx utang bunga xxxxx kredit: xxxx pengeluaran pembiayaan bunga xxxxx sbn diterima muka meant tana menteri keuangan republik indonesiadebut: xxxx premium sbn xxxxx kredit: s54xxxx beban pembayaran bunga utang xxxxx sbn jurnal amortisasi atas diskonto sbn: debut: s54xxxx beban pembayaran bunga utang xxxxx sbn kredit: xxxx diskonto sbn xxxxutang jangka panjang dalam luar xxxxx negeri kredit: xxx pendapatan selisih kurs yang xxxx belum terealisasis9xxxx beban selisih kurs yang belum xxxxx terealisasi kredit: xxxx utang jangka panjang kxkxkxx dalam luar negeri c2) can smp menteri keuangan republik indonesiaxxx kredit: xxxx beban pembayaran bunga xxx utang sbn s4xxxx beban pembayaran xxxxx biaya kewajiban lainnya s4xxxx beban pembayaran bunga sbn xxxx diterima muka s4xxxx beban pembayaran bunga sbn xxxxx bank charges s4xxxx beban diskonto sbn xxxx s44xxx beban pembayaran loss xxxx bond redemption s9xxxx beban selisih kurs yang belum xxxxjurnal penutup surplus defisit lo: buku besar akrual surplus untuk ditutup lpa kpa: debut: surplus defisit xxxx kredit: ekuitas xxxxx aww jdih.kemenkeu.go.it tema menteri keuangan republik indonesia buku besar akrual defisit untuk ditutup lpa kpa: debut: ekuitas xxxxx kredit: surplus defisit xxxx menteri keuangan republik indonesia bab laporan keuangan utang pemerintahutang pemerintah, direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko c.g direktorat evaluasi, akuntansi dan setelaup. selain penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko c.g direktorat evaluasi, akuntansi, dan setelanutang pemerintahistem pendukung (supporting system) yang dapat menghasilkan laporan yang bersifat manajerial dan dapat sebagai laporan tambahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah. lebih lanjut apabila diperlukan, emas dapat dipakai untuk menghasilkan laporan utang yang lebih terinci sebagai pelengkap laporan keuangan pemerintah. komponen laporan keuangan sup menghasilkan laporan keuangan utang pemerintah yangab akuntansi dan pelaporan keuangan pada tanpa bun bagian pertama transaksi utang pemerintahdari: utang jangka panjang, utang jangka pendek,bn, dan lindung nilai. bagian kedua akuntansi utang jangka panjang utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam diakui pada saat: tanggal valuta (value date) sebagaimana tercantum dalam untuk utang pemerintah dari sumber pinjaman, atau tanggal setelan yang tercantum dalam dokumen setelan untuk utang pemerintah dari sumber penerbitan sbn jangka panjang. uwwidih kemenkeu.go.li at, san menteri keuangan republik indonesia laporan keuangan utang pemerintah ditandatangani oleh utang pemerintahutang pemerintah. pernyataan tanggung jawab laporan keuangan tingkat sabun utang pemerintah ditandatangani oleh direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko selaku sabun utang pemerintah. format ilustrasi pernyataan. tanggung jawab tanpa www .jdih.kemenkeu.go.idy menteri keuangan republik indonesia format ilustrasi pernyataan tanggung jawab tingkat sa.jdih.kemenkeu. bun ale menteri keuangan republik indonesia laporan realisasi anggaran bun utang pemerintah untuk tahun anggaran yang berakhir desember 20x1 realisasi .| atas uraian anggaran realisasi realisasi (bawah) anggaran anggaran pendapatan negara dan hibah penerimaan negara penerimaan negara bukan pajak jumlah pendapatanegeri penerimaan pembiayaan luar negeri pengeluaran pembiayaan luar negeri jumlah pembiayaan www .jdih.kemenkeu.go.id tag: t menteri keuangautang pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut: neraca bun utang pemerintah per desember 20x1 jumlah kenaikan (penurunan) uraian 20x (2os0| jumlah aset |a. aset lancar aset tetap piutang jangka panjang aset lainnya |oo.| jumlah aset aset kkk (kewajiban kewajiban jangka pendek kewajiban jangka pendek bagian lancar utang jangka xxxx panjang utang biaya pinjaman xxxx xxx xxxx xxx utang surat perbendaharaan xxxx xxxx xxx xxxx negara obligasi negara jangka pendek kewajiban jangka pendek lainnya utang jangka pendek lainnya kewajiban jangka panjang bww utang jangka panjang dalam xxxx xxxx kxk negeri utang jangka panjang dalam xxxx xxxx kkk kkk negeri perbankan utang jangka panjang dalam xxxx xxxx kxk xxxx negeri non perbankan www jauh kemenkeu.go.id ca) asin menteri keuangan republik indonesia jumlah kenaikan (penurunan) uraian utang jangka panjang dalam xxxx xxxx kxk xxxx negeri lainnya utang jangka panjang luar negeri utang jangka panjang luar xxxx xxxx xxxx kxk negeri perbankan utang jangka panjang luar xxxx xxxx xxxx kxk negeri non perbankan utang jangka panjang luar xxxx xxxx xxxx xxxx negeri lainnya jumlah kewajiban kkk kxk xxk xkkkkx ekuitas kkk xxx kkk kkkmenteri keuangan republik indonesia laporan operasional bun utang pemerintah untuk periode yang berakhir sampai dengan desember 20x1 kegiatan operasional pendapatan operasional jumlah pendapatan operasional xxxx beban pegawai xxxxx beban persediaan xxxxx beban jasa xxx beban pemeliharaan xxx beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat beban bunga beban subsidi xxxx beban hibah xxxx beban bantuan sosial xxxx xxxxx beban penyisihan piutang tak tertatih beban transfer beban lain lain xxxxx jumlah beban operasional xxxxx surplus ( defisit) dari kegiatan operasional xxxxx) pelepasan aset non lancar xxxxxxxxxx beban dari kegiatan non operasional lainnya xxxxx ng jumlah surplus defisit) dari kegiatan non operasional xxx lainnya jumlah surplus defisit) dari kegiatan non operasional xxxxx pos luar biasa pendapatan luar biasa beban luar biasa xxxxx levinlah surplus defisit dari polar biasa o. kakak, |d. surplus (defisit) lo xxxx www .jdih.kemenkeuutang pemerintah adalah sebagai berikut: laporan perubahan ekuitas bun utang pemerintah untuk periode yang berakhir sampai dengan desember 20x1 uraian jumlah ekuitas awal xxxx surplus (defisit) xxx dampak kumulatif perubahan kebijakan xxxx akuntansi kesalahan mendasar koreksi nilai persediaan selisih evaluasi aset tetap xxx koreksi nilai aset tetap non evaluasi xxx lain lain xxx transaksi antar entitas (del kel xxx e.s kenaikan (penurunan) ekuitas xxx |e. ekuitas akhir xxxx, kejadian penting setelah tanggal neraca, atau posisi utang pemerintah. bun utang pemerintahjdih.kemenkeu.go.id ingjdih kemenkeu.goa menteri keuangan republik indonesiah.l. kejadian kejadian penting setelah tanggal neraca pengungkapan lain lain laporan pendukung laporan posisi utang laporan posisi utang dari sumber pinjaman laporan posisi utang dibuat berdasarkan klasifikasi sumber dana pinjaman, yaitu dalam negeri dan luar negeri. utang yang bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dikelompokkan lagi berdasarkan kreditnya. ilustrasi laporan posisi utang dapat diuraikan sebagai berikut: manah utang per desember pemberi outstanding pinjaman 20x1 20x2 20x3 20x4 nominal proporsi pinjaman luar negeri bilateral jepang xxx xxx xxx xxx xxx xxx perancis xxx| xxx| xex| xxx| xxx| xxx| jerman xxx xxx xxx xxx xxx xxx lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx multilateral bebe xxx xxx xxx xxx xxx xxx dunia adb xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx| xxx| xxx| xxl xxl lainnya xxx xxx xxx xxx xxx peas xxx xxx xxx xxx xxx xxx komersial suppliers xxx xxx xxx xxx xxx xxx pinjaman dalam xxx xxx xxx xxx xxx xxx negeri jumlah y60 total xxx xxx xxx xxx xxx xxx pinjaman www jdih.kemenkeu.go.id png menteri keuangan republik indonesia laporan posisi utang dari sumber penerbitan sbn laporan posisi utang yang bersumber dari pendanaan surat berharga negara sbn) dapat dikelompokkan berdasarkan nomor seri sbn, tanggal pertama kali penerbitan sbn, tanggal jatuh tempo pokok sbn, tanggal jatuh tempo bunga sbn berikutnya, tingkat bunga sbn, nilai nominal sbn. serta dapat dirinci berdasarkan mata uang yang digunakan, karakteristik sbn dan karakteristik tingkat bunga. ilustrasi laporan posisi utang dari sumber penerbitan sbn dapat diuraikan sebagai berikut: tanggal tanggal pen tanggal jatuh tempo tingkat seri sbn penerbit nominal sbn tempo bunga sbn bunga sbn pokok sbn berikutnya securities rupiah isbn1 tanggal tanggal tanggal spn tanggal tanggal tanggal spn. tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal fr. tanggal tanggal tanggal ivr1 tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal vr. tanggal tanggal mata uang asing spn tanggal tanggal tanggal |)! tanggal tanggal tanggal spn . tanggal tanggal tanggal fr2 | tanggal tanggal tanggal fr. |) tanggal tanggal tanggal vnr1 ' '| tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal ivr. ?)'| tanggal tanggal tanggal non readable securities mata uang rupiah spn tanggal tanggal tanggal spn tanggal tanggal tanggal spn. tanggal tanggal tanggal | . tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal vr1 aww jdih.kemenkeu.go.id utang jangka panjang dari sumber pinjaman diukur sebesar nilai nominal sesuai yang tercantum dalamsebagaimana dimaksud pada menggunakan mata uang asing yang pencariannya melalui tata cara transfer rekening kas umum negara dan tata caraterhadapsebagaimana dimaksud pada dilakukan rekonsiliasi dan atau konfirmasi data dengan davislakukan antaramenggunakan mata uang asing yang pencariannya melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan letter credititn menteri keuangan republik indonesia tanggal tanggal tanggal jatuh tempo tingkat nias seri sbn penerbit nominal sbn tempo bunga sbn bunga sbn pokok sbn berikutnya tanggal tanggal tanggal ivr. ')'| tanggal tanggal tanggal asing spn tanggal tanggal tanggal i#. spn tanggal tanggal spn . tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal tanggal ifr2 ''| tanggal tanggal tanggal ifr. ?)?' tanggal tanggal tanggal ' ivr1 tanggal tanggal tanggal ivr2 tanggal tanggal tanggal oo ovr. jumlah utang dari sumber pendanaan sbn jj) tyas menteri keuangan republik indonesia bab ilustrasi transaksi3xxxxx diterima dari xxxxx diterima dari xxx utang xxxx penerimaan jangka dari panjang penjualan dalam luar sbn negeri transaksi setelan atas diskonto: akrual kr| kasi tes bet xxxx diskonto sbn 54xxxx belanja a pis koto sbn 22xxx utang xxxx penerimaan jangka dari panjang penjualan dalam luar sbn negerijain kemenkes.go.i sah menteri keuangan republik indonesia komitmen belanja pembayaran bunga utang akrual kas db: xxxx belanja pembayaran bunga utang sbn 231an asa den aka mane kas db: xxx dicadangkan untuk komitmen belanja xxxx belanja pembayaran bunga utang sbn resume tagihan atas pengajuan spp alaruals, db. san kas db. xxxx beban pembayaran bunga utang sbn 212xxx belanja at, pembayaran kewajiban utang yang masih harus dibayar penkas dh. tetap kpa day kas bb: xxxx beban pembayaran bunga utang sbn 22xxxx diskonto sbn akrual pb: ke3 ara kis. xxxx beban . pembayaran bunga utang sbn 213xxx utang bunga tpt catatan: amortisasi diskontomana sar tag)bunga yang jatuh tempo oktober sebesar milyar.beban bunga pasolid rmsuraian ekuitas io.e eramenteri keuangan republik indonesia' cet xxxxx diterima dari xxxxx diterima dari entitas lain entitas lain xxx utang tixxxk penerimaan jangka dari panjang penjualan dalam luar sbn negeri transaksi setelan atas premium: akrual ras obi 3xxxxx diterima dari xxxxx diterima dari entitas lain entitas lain dixkkkk premium 42xxxx pendapatan sb.jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia komitmen belanja pembayaran bunga utang aan: akrual sikka belanja pembayaran bunga utang sbnsalaman kas xxx dicadangkan untuk komitmen belanja s4xxk belanja pembayaran bunga utang sbn resume tagihan atas pengajuan spp png aan dia s4xxxx beban pembayaran bunga utang sbn belanja pembayaran kewajiban utang yang masih harus dibayarnasa db. xxx belanja xxxx belanja pembayaran pembayaran kewajiban bunga utang yang utang sbn masih harus dibayar xxxxx dialihkan 3xxxxx dialihkan kepada kepada entitasakrual bb! rasa xxxx premium sbn . tss beban pembayaran bunga utang sbn akrual dp: reka kasih tan dbs: sixxxk beban nan pembayaran bunga utang sbn utang bunga catatan: amortisasi premiumpan saga bana menteri keuangan republik indonesia penjabaran dalam nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada (value date) tidak tersedia informasinyaenerbitan sbn jangka panjangpada setiap periode pelaporan semester dan tahunan, saldo (outstanding) utangpro pep menteri keuangan republik indonesia:loktober sebesar milyar. www .jdih.kemenkeu.go.id natna( operasional tan kegiatan non operasional nan surplus defisit) pelepasan aset non lancar surplus defisit) dari kegiatan non operasional lainnya d.sid sa ek(dalam jutaan rupiah) jumlah roman awak akuntansi (kesalahan mendasaraset ben kewajiban dan ekuitas kewajiban men kewajiban jangka panjang utang jangka panjangwww .jdih.kemenkeu.go.id ane p2) menteri keuangan republik indonesiaakrual kas bye aan "en xxxxx diterima dari xxxxx diterima dari entitas lain entitas lain xxxx utang t1xxxx penerimaan jangka dari panjang penjualan dalam luar sbn negeri pengakuan penerimaan atas bunga sbn diterima muka akrual db: kas db'' xxxxx diterima dari xxxxx diterima dari entitas lain entitas lain aan xxx utang xxxx penerimaan bunga bunga sbn diterima muka sea png menteri keuangan republik indonesidb. kas dp: s54xxxx beban pembayaran . bunga utang sbn 213penerimaan bunga sbn diterima muka catatan: penerimaan pembiayaan sebesar milyar merupakan bunga diterima muka. www .jdih.kemenkeu.go.idpwww .jdih.kemenkeu.go.id meanamasam rn: ga menteri keuangan republik indonesia pada awal tahun dilakukan jurnal pembalik atas transaksi bunga utang akrual berjalan: akrual db:: kas xxx utang bunga . beban beban mmmbelanja pembayaran bunga utang akrual kasi bb: s54xxxx belanja pembayaran bunga utang sbn 72xxxx pengeluaran bunga sbn diterima muka rual ras xxx dicadangkan untuk komitmen belanja s4kkk belanja pembayaran bunga utang sbn toixxxx pengeluaran bunga sbn diterima muka www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia resume tagihan atas pengajuan spp akrual db. kas bh. xxxx beban pembayaran bunga utang sbn t2xxx pengeluaran bunga sbn diterima muka etal kas 212 utang bunga xxxx pengeluaran bunga sbn diterima muka xxxxx dialihkan xxxxx dialihkan kepada kepada entitas lain entitas lain toixxxk pengeluaran bunga sbn diterima muka www .jdih.kemenkeu.go.id aageluaran bunga sbn diterima muka www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia nilai pendapatan selisih kurs belum terealisasibagian ketiga akuntansi utang jangka pendek utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari:sebagaimana dimaksud dalam huruf diakui pada saat klasifikasi pada periode laporan keuangan semester dan tahunan untukpermintaan kewajiban jangka pendek (playable demand) berdasarkan penetapan oleh kuasa pengguna anggaran. nilai bagian lancar utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada dan disajikan sebagai bagian lancar utang jangka panjang neraca dalam pos kewajiban jangka pendek. wwurjaih.kemenkeu.go.it b3, senip.utang berjalan bagian bulan januari sampai dengan maret x2) yang dibayarkan per april x2. www .jdih.kemenkeu.go.id beneraca bagian anggaran bun pengelolaan utang pemerintah per juni (dalam jutaan rupiah) angtas oo0 serkecil dari nilai nominal sbn sbn.tanggaltes aktual":? db: taka bb: db:: kr: nova kas db'. xxxx belanja pembayaran bunga utang sbn 231xxx dicadangkan untuk komitmen belanja www .jdih.kemenkeu.go.id ag, mas menteri keuangan republik indonesikena akrual db kas kr. xxxx dicadangkan untuk pengeluaran pembiayaan dalam luar negeri t25xxx pengeluaran pembiayaan xrendah dari nilai nominal sbn: akrual kr. kas xxxx utang jangka panjang d1xxxx pengeluaran pembiayaan dalam luar negeri yang masih harus dibayar xxxx utang jangka panjang xxx pendapatan gain bond redemption www jdih.kemenkeu.go id ama ssp: akrual db:. kas xxxx beban pembayaran bunga utang sbn 212xxx belanja nan ana pembayaran kewajiban utang yang: masih harus dibayar realisasi pengeluaran pembiayaan utang jangka panjang atas penerbitan sp2d:xxxxx dialihkan xxxxx dialihkan entitas entitas lain lain xxxx pengeluaran pembiayaan dalam luar negeri xxx pendapatan gain bond redemption realisasi.belanja pembayaran bunga utang sbn atas penerbitan sp2d: di: kas: pala 212xxx belanja xxxx belanja pembayaran pembayaran kewajiban utang bunga utang yang masih harus. dibayar 3xxxxx dialihkan xxx dialihkan kepada kepada entitas lain entitas lain www .jdih.kemenkeu.go.id mm.besar dari nilai nominal sbn12y9, atau lebih tinggi sebesar milyar dari nilai nominal sbn yang diterbitkakrual kas t2s5kerugian atas pelunasan utang: akrual kr. kas s44xxk belanja pembayaran loss bond redemption xxxx dicadangkan an untuk pengeluaran pembiayaan dalam luar negeri www jdih.kemenkeu.go.id mm kena 1g snp menteri keuangan republik indonesiakas db.:: xxxx belanja pembayaran bunga utang sbn 281xxx dicadangkan untuk komitmen belanjakrual db. kas db:. xxxx dicadangkan untuk pengeluaran pembiayaan dalam luar negeri xxx pengeluaran pembiayaan s44xxx belanja pembayaran loss bond redemption s4tinggi dari nilai nominal sbn: db: kas health xxxx utang jangka panjang xxxx pengeluaran pembiayaan dalam luar negeri yang masih harus dibayar www .jdih.kemenkeu.go.id dan belanja pembayaran kerugian atas pelunasan utang: akrual db. ' kas krxxx beban pembayaran loss bond. redemption xxx belanja a.a. pembayaran kewajiban utangdb::entitas entitas lain lain nn, pe. nada menteri keuangan republik indonesia realisasi belanja pembayaran bunga utang sbn atas penerbitan sp2d dan belanja pembayaran kerugian atas pelunasan utang: akrual kas xxx belanja xxxx belanja pembayaran pembayaran kewajiban bunga utangs44kkk belanja pembayaran loss bond redemption 3xxxxx dialihkan kepada entitas lainsaldo januari awal 20x1 20x1 www .jdih.kemenkeu.go.id tn, tan pp. mins1. nilai kewajiban januari saldo februari awal 20x1 20x1 20x1 20x1 total nilai kewajiban februari saldo maret awal (ee 20x1 20x1 20x1 20x1 kana total nilai kewajiban maret saldo april awal www .jdih.kemenkeu.go.id |
menterikeuangan p.publik indonesia. salin peraturan center! keuangan republik indonesia nom pmk.osmenimbang perjalanan dinas luar negeribahwa untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri secara lebih efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip good governance, perlu melakukan mengingat): ketentuan bab ixa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: babi pembatalan perjalanan dinas dalam hal perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah dapat dilakukan pembatalan. pembatalan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan surat pernyataan pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan surat tugas. pembatalan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal: adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang sangat mendesak penting dan tidak dapat ditunda; dan atau , sebab lainnya yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alas pembatalan. pembatalan untuk perjalanan dinas pindah bagaimana dimaksud pad dilakukan dengan surat pernyataan pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan surat keputusan pindah atau pejabat yang ditunjuk. pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal: adanya pembatalan surat keputusan pindah; danjatau sebab lainnya yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alas pembatalan. biaya yang timbul atas pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada dapat dibebankan pada dipa satuan kerja berkenaan beri tah uan mengundang; pembatalan dari pihak~ dalam hal pembatalan perjalanan dinas jabatan atas sebab lainnya, surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatanrummbatalan perjalanan dinas pindah atas sebab lainnya, surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas pindahaplikasi visa; dan tau biaya lainnya dalam melaksanakan perjalanan dinas span bagian barang pindahan; biaya aplikasi visa; dan atau biaya lainnya dalam melaksanakan per alan dinas span jang dipersyaratkan negara penerima. ketentuan huruf dan huruf serta huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:;jatau melaksanakan pameran dan promosi;; b;gegenrimaan uang harian semua1 jumlah hari yang digunakan tuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan; kuitansijbukti pengeluaran yang sah untuk biaya pengugeluaran yang sah untuk uang representasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan kuitansijmuan untuk biaya transportasi, biaya barang pindahan, dan uang harian; dan kuitansijbukti pengeluaran yang sah untuk biaya asuransi per al;;lampirandan lampiran huruf yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. ketentuahuruf huruf huruf dan huruf yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. menambahkan (satu) lampiryakni lampiran huruf sehingga menjadperjalanan dinas jabatan berdasarkan surat tugas yang telah diterbitkan sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku, dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudiundangkan. lnl mulai berlaku pad.b. kepala bag hf@~~ tarian iii~~ r(' anwar! ::f nip lampu ran peraturan center! keuangan republik indonesia nom tentang pmk.os komponen biaya perjalanan dinas jabatan biaya jumlah hari biaya jenis per alan din uang pemetaan dan transpor jabatan harian yang angkutan pegawai dibayarkan jenazah per alan din jabatan dalam rangka sesuai hari pelaksanaan tug dan pelaksanaan fungsi yang melekat pada kegiatan jabatan. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti tug belajar luar neg dalam rangka lama menempuh pendidikan perjalanan formal114 luar neg (empatbelas) berdasarkan keputusan hari menteri pimpinan lembaga. perjalanan dinas jabatan dalam rangka menjemput tau dengan tar jenazah pejabat negara, pns, ppp, anggota tni, anggota polri, pejabat maksimal lainnya, dan pihak lain yang meninggal dunia (lima) hari luar gegen karen menjalankan tug negara. jenis per alan dinas jabatan per alan din jabatan dalam rangka mengaku kegiatan magang luar gegen. per alan din jabatan dalam rangka melaksanakan pengumandahan terasering). per alan din jabatan dalam rangka mengaku konferensi sidang internasional, sem1nar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan kegiatan yang jms. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengaku dan atau melaksanakan pameran dan promosi. per alan din jabatan dalam rangka mengaku training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian atau kegiatan sejenis. keterangan: biaya transpor pegawai uang harian jumlah hari yang dibayarkan sesuai hari pelaksanaan kegiatan maksimal90 sembilan puluh) hari sesuai hari pelaksanaan kegiatan sesuai hari pelaksanaan kegiatan sesuai hari pelaksanaan kegiatan biaya pemetaan dan angkutan jenazah(delapan puluh persen) dari uang harian suamijsta angka angka dan angka dalam hal biaya akomodasi disediakan oleh mengundang pihak penyelenggarajpihak luar gegen. jenis perjalanan dinas jabatan pasta angka diberikan uang harian dan biaya transportasi paling banyak untuk (empat) orang. golongan pelaksana spd dan klasifikasi moda transportasi moda transportasi lengan pelaksana spd perjalanan pesawat dinas udara ketua dan wakil ketua lembaga first tinggi negara. eksekusi tif menteri, gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota akil walikota,impsampur dengan golongan dan perwira menengah tni polri. pegawai negeri sipil dan anggota tni polri selain yang dimaksud pada golongan dan golongan keterangan: business business published ekonomi published ekonomi angkutan darat air **) business business business business business moda transportasi pesawat udara diberikan dalam batas tertinggi. **) moda transportasi angkutan darat dan air diberikan dalam batas terendah. format surat perjalanan dinas (spd) kementerian negara lembaga . \ministry institution kode code nomor owner . . . . . surat perjalan!'~ian dinas !spd) letter office4.l tra.1lel pejabat pembuat komitmen auttwrizing officer nama nip pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas marnt1:on institution . . . . . . . . . . . . . . . . ('?) tingkat biasa perjalanan dinas level official travel expense r ~~~ al~{s u d~ e~rj~al~ru~ ~an =d~m a s ~ ~ r . . . . . . . . . . . . (~ . . . . purpose travel alat anak utan yang dipergunakan anode transportation tempat berangkat point departure tempat tujuan point desire.tion lamanya perjalanan dinas duration official travel tanggal berangkat date departure tanggal harus kembali tiba tempat barn end assignment date start assignment date pengikut nan1a companion l'lame . . . . . . . pembebanan anggaran budget allocation instan institution akun cole account keterangan.lain lain additional note coret yru1g tidak perlu cross not applicable tanggal lal1ir date birth . . . . dikeluarkan place issuance tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . keterangan note . . . . . . . . . . . . . date issuance . . pejabat pembuat komitmen authoring q01ice . . . . . . . . . . . . . . . . nip petunjuk pengisian surat perjalanan dinas (spd) pelaksana spd). diisi pangkat dan golongan pelaksana spd. diisi jabatanjjtranspor yang digunakan. diisi kota tempat kedudukan asalj<;:~. pindah. diisi dengan tanggal lahir pengikutj. . . . . . bendahara pengeluaran . . . . . nip ditetapkan sejumlah yang telah dibayar semula sisa kurang lebih . . . tanggal, bulan, tahun telah menerimajumlah uang sebesar . . . . . . . . yang menerima . . . nip perhitungan spd rampung . . . . . . . . pejabat pembuat komitmen . . . nip format surat pernyataan kop surat surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas . nomor . . yang bertanda tangan bawah ini: nama . . . . . . . . . . . nip . . . . . . . . . . . jabatan . . . . . . . . . . . . unit organisasi . . . . . . . . kementerian negara lembaga: . . . . . . menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas . . berdasarkan . nomor: . tanggal. . atas nama: nama . . . . . . . . . . . . nip . . . . jabatan . . . . . . . . . . unit organisasi . . . . . . . . kementerian negara lembaga: . . . . . . . . . . . .jpenting dan tidak dapat ditundajpembatalan surat keputusan pindah dan atau sebab lainnya yaitu . . . . . . . . . . . j. yang membuat pernyataan, meterai rp6000, l._ ____jomor surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinaskernel tas surat keputusan pindah diisi tanggal surat tugas atasjabatan tau dinas diisi tern pat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani sur pernyataan diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menerbitkan sur tugas atau pejabat yang menerbitkan surat keputusan pindah atau pejabat yang ditunjuk format surat pernyataan pembebanan kop surat suratpernyataanpembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas . yang bertanda tangan bawah ini: nama . . . . . . . . nip . . . . . . . . jabatan . . . . satker . . . . . kementerian negara lembaga . . . . . . . .nip jabatan satker kementerian negara lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . dibatalkan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas . . nomor . tanggal .t<:santan anggaran dipa) tidal<: dapat dikembalikanjrefund (sebagianjseluruhnya) sebesar . . sehingga dibebankan pada daftar isian pelat<:santan anggaran dipa) nomor: . tanggal. . satker . . . demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila kemudian hari tempatyang membuat pernyataan, meterai rp6000, . petunjuk pengisian format surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas diisi sesuai jenis perjalanan dinas, jabatan atau pindah diisi nama ppk satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas diisi nip ppk satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas diisi jabatan ppkdiisi nama kernel tanomor surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinasdapat dikembalikan resund sebagian seluruhnya diisi nomor daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas diisi tanggal dipaformat daftar pengeluaran ril daftar pence!lua ri! j'~ riil yang bertandatangan bawah ini: l' jama nip jabatan berdasarkan surat perjalanan dinas spd) nomor . ta:nggak . dengan ini kam.i menyatakan dengan sesungguhnya halnya: biaya transport.asj_ pegawai ba,;vah ini yang tidak dapat diperoleh bukti bukti pengeluarannya, meliputi: uraian jumlah ._ jumlah jum1ah uang tersebut pad.a angka d.i atau benar benar dikeluarkan:n untuk pela:ksanaaii.l perjalanan dinas dimaksud dan apabila kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran,. kami bersedia untuk menyetorkan elebi.han tersebut kas negar demikian pernyataan ini html buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagai:n.a mesti'lya. . mengetahui i ,;i menyetujui: . . tanggal. bulan, satu pejabat pembuat komitmen pelak s.ana spd, nip . . . . nip . . . . . format surat pernyataan telah melaksanakan tugas perjalanan dinas surat pernyataan telah melaksanakan tugas perjalanan dinas yang bertanda tangan bawah ini: nama nip jabatan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan surat perjalanan dinas spd) nomor . tanggal. pelaksana spd, meterai rp6000, . center! keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indrawi |
analisis tugas dan wewenang dinas kebersihan dan pertamanan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri studi pada kota bandar lampung)ome problems that occur terms waste management the city bandar lampung, that the large volume waste generated the people bandar lampung, requires the optimization the role hygiene and gardens department bandar lampung city management waste coastal areas. the duties and authorities sanitation department bandar lampung the management household and industrial waste consisting of: implement the waste management operations technical stages collecting system, garbage collection, transportation the place final disposal and system disposal landfill bakung. implement institutional systems and waste management organization. factors inhabiting the duties and authority the department hygiene and bandar lampung the management household and industrial waste are: lack awareness the public disease waste place, lack community participation waste management, maximum participation the private sector waste management. keywords: task and authority, waste management pendahuluan salah satu kewenangan pemerintah pelaksanaan pembangunan daerah daerah era otonomi daerah adalah pada dasarnya merupakan bagian integral melaksanakan pemeliharaan dan dari pembangunan nasional yang kelestarian lingkungan dari kerusakan diarahkan untuk mengembangkan daerah yang dapat mengancam kehidupan dan menceraikan laju pertumbuhan antar manusia. upaya tersebut penting untuk daerah indonesia. dalam pengembangan dilakukan sebab kehidupan manusia sangat daerah sudah barang tentu dibutuhkan bergantung dan tidak dapat dilepaskan dari peningkatan pendayagunaan, potensi alam. perubahan alam dapat ditentukan daerah secara optimal. undang undang oleh sikap maupun perlindungan manusia nomor tahun tentang pada lingkungannya. alam yang secara pemerintahan daerah (selanjutnya ditulis fisik dapat dimanfaatkan untuk undang undang nomor adalah kepentingan manusia dalam salah satu landasan yuridis bagi mengupayakan kehidupan yang lebih baik pengembangan otonomi daerah dan sehat menjadi tidak baik dan tidak indonesia. armada sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai bandar lampung dituntut untuk kemampuan serta tidak melihat situasinya. melaksanakan peranan dalam pengelolaan pemerintah kota bandar lampung sampah secara lebih optimal. dituntut untuk dapat mengelola sampah berdasarkan uraian pada latar dengan baik, melalui satuan kerja belakang tersebut, maka dapat perangkat daerah yang secara khusus diidentifikasikan permasalahan sebagai menangani masalah ini yaitu dinas berikut bagaimanakah tugas dan kebersihan dan pertamanan. tugas pokok wewenang dinas kebersihan dan dinas kebersihan dan pertamanan kota pertamanan kota bandar lampung dalam bandar lampung sebagaimana diatur pengelolaan sampah rumah tangga dan dalam peraturan walikota bandar industri? dan faktor faktor apakah yang lampung nomor tahun yaitu menghambat dinas kebersihan dan melaksanakan urusan pemerintahan pertamanan kota bandar lampung dalam bidang kebersihan, pertamanan, pengelolaan sampah rumah tangga dan penghijauan, penerangan jalan, dekorasi industri? kota dan pemakaman umum berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas berbantuan. ii. pembahasan upaya pengelolaan sampah tersebut tugas dan wewenang dinas kebersihan didukung oleh sumber daya manusia dinas dan pertamanan kota bandar kebersihan dan pertamanan kota bandar lampung dalam pengelolaan sampah lampung yang berjumlah pegawai, rumah tangga dan industri terdiri dari pns dan tenaga berdasarkan hasil penelitian dengan kontrak. melakukan wawancara kepada para dapat diidentifikasi masalah yang informan penelitian maka dapat terjadi dalam hal pengelolaan sampah dideskripsikan tugas dan wewenang dinas kota bandar lampung, yaitu besarnya kebersihan dan pertamanan kota bandar volume sampah yang dihasilkan oleh lampung dalam pengelolaan sampah masyarakat kota bandar lampung yang rumah tangga dan industri, yaitu sebagai tidak sebanding dengan banyaknya truk berikut: kendaraan pengangkut sampah yang menerapkan teknik operasional tersedia. setiap harinya sampah yang pengelolaan sampah rumah tangga dihasilkan kota bandar lampung dan industri penerapan teknik adalah meter kubik, sedangkan truk operasional pengelolaan sampah sampah yang tersedia untuk mengangkut merupakan langkah yang ditempuh tpa bakung hanya unit. berarti kebersihan dan pertamanan kota setiap satu truk harus mengangkut sampah bandar lampung dalam mengelola sebanyak meter kubik sampah, sampah rumah tangga dan industri. sedangkan kapasitas muatan sampah hanya menurut keterangan budiman pm, mencapai meter kubik, sehingga selaku kepala dinas kebersihan dan terjadi penumpukan sampah tps pertamanan kota bandar lampung masing masing kecamatan kota bandar maka diketahui bahwa upaya lampung. berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan sampah rumah tangga dan dinas kebersihan dan pertamanan kota industri dilakukan dengan teknik analisis tugas dan wewenang dinas kebersihan . line anna marpaung) program program sampah kota harus pengelolaan sampah rumah tangga dan disesuaikan dengan kondisi setempat agar industri adalah: berhasil, dan tidak mungkin dibuat sama kurangnya kesadaran masyarakat dengan kota lainnya. terutama program untuk membuang sampah pada program negara negara berkembang tempatnya. seharusnya tidak begitu saja mengikuti kurangnya partisipasi masyarakat pola program yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah dilakukan negara negara maju, tidak maksimalnya partisipasi mengingat perbedaan kondisi kondisi pihak swasta dalam pengelolaan fisik, ekonomi, hukum dan budaya. sampah khususnya sektor informal (tukang sampah atau pemulung) merupakan suatu daftar pustaka komponen penting dalam sistem penanganan sampah yang ada saat ini, dan buku: peningkatan kinerja mereka harus menjadi ahmad slamet. teknik mengelola komponen utama dalam sistem sampah ramah lingkungan. bina cipta. penanganan sampah. sistem untuk bandung. penanganan sampah organik merupakan komponen komponen terpenting dari suatu armada pengembangan sistem penanganan sampah wilayah pariwisata daerah memasuki era perkotaan. otonomi daerah dan desentralisasi. universitas indonesia. jakarta. iii. penutup tugas dan wewenang dinas dimas hartono. sampah dalam kebersihan dan pertamanan kota bandar kebijakan pemerintah. uns. semarang. lampung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri terdiri dari: josef rio kalo, prospek otonomi menerapkan teknik operasional daerah negara republik indonesia, pengelolaan sampah rumah tangga dont dan industri, dilaksanakan dengan identifikasi pad rapa aktor ang tahapan sistem peradaban sebagai temp negara penyelenggaraannya. penerbit rajawali press. jakarta, pengelolaan sampah. menerapkan sistem kelembagaan muhamad musa'ad, penguatan dan organisasi pengelolaan sampah otonomi daerah dibalik bayang bayang meningkatkan partisipasi ancaman integrasi. itb. bandung. masyarakat dalam pengelolaan raas rasyid. desentralisasi dalam sampah. penerapan teknologi pengelolaan rangka menunjang pembangunan daerah. lp3es. jakarta. sampah. faktor faktor penghambat tugas dan wewenang dinas kebersihan dan pertamanan kota bandar lampung dalam pranata hukum volume nomor januari undang undang dan peraturan lainnya: undang undang dasar amandemen keempat.erintahan daerah. undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembagian urusan. peraturan walikota bandar lampung nomor tahun tentang tugas, fungsi dan tata kerja dinas kebersihan dan pertamanan kota bandar lampung. analisis tugas dan wewenang dinas kebersihan . line anna marpaung) operasional pengelolaan sampah rumah tetapi dapat dimanfaatkan bahkan dicari tangga dan industri. sistem teknis atau ditunggu tunggu semua orang. terus operasional dalam sistem pengelolaan berputarnya siklus daur ulang alam yang persamaan sangat ditentukan volume merupakan kunci keselamatan bumi, sampah yang diangkut atau dibuang sebenarnya menjadi tanggung jawab tempat pembuangan akhir kegiatan manusia lingkungannya masing masing. operasional persamaan tergantung meningkatkan partisipasi masyarakat pada pola pola operasional yang dalam pengelolaan sampah digunakan, cara pengumpulan, menurut penjelasan siswanto selaku pengangkutan dan pembuangan akhir. kepala bidang kebersihan dan menerapkan sistem kelembagaan dan pertamanan kota bandar lampung organisasi pengelolaan sampah diketahui bahwa upaya pengelolaan menurut keterangan siswanto, sampah rumah tangga dan industri ini selaku kepala bidang kebersihan dinas tidak dapat dilepaskan dari partisipasi atau kebersihan dan pertamanan kota bandar peran serta masyarakat, sebab apapun lampung maka diketahui bahwa sistem kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kelembagaan dan organisasi dalam sampah, baru akan berhasil apabila ada pengelolaan sampah rumah tangga dan dukungan. industri merupakan faktor penting dalam partisipasi masyarakat dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan sampah merupakan aspek yang dari sistem pengelolaan sampah rumah terpenting untuk diperhatikan dalam tangga dan industri. sistem pengelolaan sampah secara terpadu. penjelasan atas sesuai dengan keterlibatan masyarakat dalam ketentuan undang undang pengelolaan pengelolaan sampah merupakan salah satu sampah tahun memberikan faktor teknis untuk menanggulangi kepastian hukum mengenai pengelolaan persoalan sampah perkotaan atau sampah, kejelasan tanggung jawab dan lingkungan pemukiman dari tahun kewenangan pemerintah, pemerintahan tahun yang semakin kompleks. masyarakat daerah, serta peran masyarakat dan dunia senantiasa ikut berpartisipasi terhadap usaha terhadap pengelolaan sampah proses proses pembangunan bila terdapat diharapkan dapat berjalan secara faktor faktor yang mendukung, antara lain: proporsional, efektif dan efisien. kebutuhan, harapan, motivasi, ganjaran, pengelolaan sampah bertujuan untuk kebutuhan sarana dan prasina, dorongan meningkatkan kesehatan masyarakat dan moral, dan adanya kelembagaan baik kualitas lingkungan serta menjadikan informal maupun formal. sampah sebagai sumber daya. sampah solusi dalam mengatasi masalah padat yang dikelola dengan baik sampah ini dapat dilakukan dengan seharusnya dapat menghasilkan sesuatu meningkatkan efisiensi terhadap semua yang bermanfaat, misalkan saja sampah program pengelolaan sampah yang sampah organik yang ada dijadikan mulai pada skala yang lebih luas lagi. sebagai pupuk kompos, sampah sampah misalnya melalui kegiatan pemilahan plastik didaur ulang sehingga sampah sampah mulai dari sumbernya yang dapat bukanlah sesuatu yang harus dibuang dilakukan oleh skala rumah tangga atau pranata hukum volume nomor januari skala perumahan. melalui sistem ini akan sampah perkotaan adalah konsep rencana diperoleh keuntungan berupa: biaya pengelolaan sampah perlu dibuat dengan pengangkutan dapat ditekan karena dapat tujuan mengembangkan suatu sistem memotong mata rantai pengangkutan pengelolaan sampah yang modern, dapat sampah, tidak memerlukan lahan besar diandalkan dan efisien dengan teknologi untuk tpa, dapat menghasilkan nilai yang ramah lingkungan. dalam sistem tambah hasil pemanfaatan sampah menjadi tersebut harus dapat melayani seluruh barang yang memiliki nilai ekonomis, penduduk, meningkatkan standar dapat lebih mensejahterakan petugas kesehatan masyarakat dan memberikan pengelola kebersihan, bersifat lebih peluang bagi masyarakat dan pihak swasta ekonomis dan ekologis, dapat lebih untuk berpartisipasi aktif. memberdayakan masyarakat dalam untuk mewujudkan unit pengelolaan mengelola kebersihan kota. sampah ini perlu disusun proposal yang menurut keterangan budiman disusun oleh pengurus rt rw, yang pm, selaku kepala dinas kebersihan dan berisi kebutuhan sarana dan prasarana, pertamanan kota bandar lampung maka sdm, jadwal pelatihan kader motivator, diketahui bahwa kerjasama dengan prospek depan. diharapkan kegiatan masyarakat diperlukan, karena sampah pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada dasarnya bukan sekedar ini nantinya dapat mandiri dari penjualan permasalahan dinas kebersihan dan kompos dan produk produk turunannya pertamanan, namun lebih dari itu (tanaman hias, sayuran, tanaman obat). merupakan masalah bagi setiap individu, lingkungan menjadi bersih, teduh dan keluarga, organisasi dan akan menjadi asri, masyarakat terjaga kesehatannya masalah negara bila sistem perencanaan karena pengelolaan sampah merupakan dan pelaksanaannya tidak dilakukan bagian dari perilaku hidup bersih dan dengan terpadu dan berkelanjutan. sehat. seharusnya masyarakat membantu aparat terkait sebaiknya tidak ikut petugas pemungut sampah dengan cara secara teknis, ini untuk menghindari membuang sampah pada tempatnya dan meningkatnya anggaran biaya memisahkan antara sampah organik dan penyelenggaraan, selain itu keterlibatan sampah non organik, sehingga proses aparat terkait dikhawatirkan akan pembersihan sampah dapat dilakukan membentuk budaya masyarakat yang secara lebih cepat. bersifat tidak peduli. pemerintah dan sampah organik rumah tangga yang aparat terkait sebaiknya memposisikan segar dan lunak, sangat mudah kewenangannya sebagai fasilitator dan dikomposkan. pengomposan dapat konduktor dan setiap permasalahan dilakukan secara individual setiap persamaan sebaiknya dimunculkan oleh rumah atau secara komunal oleh komite masyarakat atau organisasi sosial selaku lingkungan rt rw. produsen sampah. hal ini diharapkan pengomposan individual terciptanya sikap masyarakat selaku pengomposan individual apabila individu, keluarga dan organisasi. dilakukan dengan benar dalam proses dalam pengelolaan sampah terpadu tidak ada bau busuk, tidak keluar air sebagai salah satu upaya pengelolaan lindi, dan higienis. tidak memerlukan analisis tugas dan wewenang dinas kebersihan . line anna marpaung) tempat luas, tetapi tidak boleh kena dalam pelaksanaan pengomposan hujan atau sinar matahari langsung. individual. selain itu minimnya pembinaan wadahnya bisa keranjang cucian isi dari pemerintah mengenai pentingnya ember bekas cat atau favorit (isi pengomposan individual. l), drum bekas yang dipotong menjadi pengomposan komunal bagian (isi l), keranjang rotan pengomposan komunal memerlukan atau bambu yang isinya lebih dari bangunan tanpa dinding, atapnya bisa untuk mempertahankan suhu kompos. dari plastik terpal, daun kiri, plastik pemilihan wadah tergantung bahan gelombang, genteng dan sebagainya yang tersedia, selera dan banyaknya tergantung dana yang tersedia. sampah setiap hari. sampah organik lantainya bisa tanah, semen atau dipisahkan dari sampah anorganik paving blok. kita bisa menyebutnya (kegiatan ini disebut memilah sebagai rumah kompos . untuk sampah ) kemudian dicacah menjadi wadah pengomposan sampah organik berukuran agar mudah rumah tangga dapat dibuat bak atau dicerna mikroba kompos. untuk kotak dari bambu, kayu, paving blok, menyerap air dan menambah unsur bata dan sebagainya. agar dapat karbon, ditambahkan serbuk kayu menyimpan panas, kotak harus gergajian. memiliki volume paling sedikit sampah harus dimasukkan wadah atau memiliki panjang cm, lebar kompos setiap hari (sebelum menjadi dan tinggi busuk) dan diaduk sampai dasar wadah salah satu sisinya harus bisa supaya tidak becek bagian bawah. dibuka, untuk mengeluarkan adonan pengadukan juga dimaksud untuk kompos jika seminggu sekali dibalik. memasukkan oksigen yang diperlukan banyaknya kotak tergantung jumlah untuk pernapasan mikroba kompos. jika sampah yang akan dikelola. hal penting wadah sudah penuh, kompos harus agar tempat pengomposan bersih dan tidak dimatangkan atau distabilkan dahulu berbau busuk, sampah yang masuk hanya sampai suhunya menjadi seperti suhu sampah organik saja. warga harus tanah, baru bisa dipanen. pengomposan memilah sumpahnya rumah masing dimulai lagi dengan wadah lain, dengan masing (mematuhi pengelolaan aktivator sebagian kompos yang masih sampah). depan rumah tidak perlu ada panas dari wadah pertama. kompos bak sampah, tetapi disediakan dua wadah setengah jadi ini bisa juga dikirim sampah untuk sampah organik dan pengomposan komunal untuk diproses anorganik. petugas pengangkut sampah bersama sama. sebagian ditinggal dalam mengambilnya dengan gerobak sampah wadah untuk dijadikan aktivator. warga yang diberi sekat. sampah organiknya akan mendapat hasil panen kompos, atau diturunkan rumah kompos. membelinya dengan harga khusus. selanjutnya oleh sampah organik dicacah pengomposan individual ini belum secara manual atau dengan mesin diterapkan oleh masyarakat kota pencacah. jika menggunakan mesin bandar lampung, karena kurangnya pencacah, agar sampah tidak pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengeluarkan air dan untuk menambahkan pranata hukum volume nomor januari unsur karbon, dicampurkan terlebih dahulu sebagai bahan mengurung serbuk kayu gergajian. jika pencacahan (timbunan). secara manual, serbuk kayu dicampurkan teknologi composing yang sebelum masuk wadah pengomposan. menghasilkan kompos untuk aktivator yang digunakan adalah kompos digunakan sebagai pupuk maupun yang belum selesai berproses sehingga penguat struktur tanah. teknologi daur mikrobanya masih aktif. ulang yang dapat menghasilkan penerapan teknologi pengelolaan sampah potensial, seperti: kertas, sampah plastic logam dan kaca gelas. menurut keterangan budiman teknologi pembakaran (insinerator) pm, selaku kepala dinas kebersihan dan dan composing ini telah diterapkan oleh pertamanan kota bandar lampung maka dinas kebersihan dan pertamanan kota diketahui bahwa teknologi yang digunakan bandar lampung tempat pembuangan untuk memecahkan permasalahan sampah akhir tpa) bakung, mengingat lokasi ini ini merupakan kombinasi tepat guna yang merupakan pusat pembuangan sampah meliputi teknologi pengomposan, kota bandar lampung, sehingga ditempat teknologi penanganan plastik, teknologi ini sampah harus dikurangi dan pembuatan kertas daur ulang, teknologi dimusnahkan baik dengan pembakaran pengolahan sampah terpadu menuju zero (insinerator) dan composing. waste harus merupakan teknologi yang dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan. perkotaan yang ideal, sistem manajemen secara terperinci teknologi yang persamaan yang dikembangkan harus digunakan oleh dinas kebersihan dan merupakan sistem manajemen yang pertamanan kota bandar lampung dalam berbasis pada masyarakat yang mulai pengelolaan sampah ini adalah sebagai dari pengelolaan sampah tingkat rumah berikut: tangga. dalam rencana pengelolaan teknologi pembakaran insinerator) sampah perlu adanya metode pengolahan dengan cara ini dihasilkan produk sampah yang lebih baik, peningkatan samping berupa logam bekas (skrip) peran serta dari lembaga lembaga yang dan uap yang dapat dikonversikan terkait dalam meningkatkan efisiensi dan menjadi energi listrik. keuntungan efektivitas pengelolaan sampah, lainnya dari penggunaan alat ini meningkatkan pemberdayaan masyarakat, adalah: peningkatan aspek ekonomi yang jl) dapat mengurangi volume sampah mencakup upaya meningkatkan retribusi dari sumber sampah sampah dan mengurangi beban pendanaan tanpa proses pemilahan. serta peningkatan aspek legal dalam abu atau terak dari sisa pengelolaan sampah. pembakaran cukup kering dan menurut penjelasan budiman bebas dari pembusukan dan bisa pm, selaku kepala dinas kebersihan dan langsung dapat dibawa tempat pertamanan kota bandar lampung penimbunan pada lahan kosong, diketahui bahwa pengelolaan sampah rawa ataupun daerah rendah rumah tangga dan industri merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan analisis tugas dan wewenang dinas kebersihan . line anna marpaung) yang dalamnya terdapat upaya semua benda, daya, keadaan dan makhluk pencegahan, penanggulangan kerusakan hidup termasuk manusia dan perilakunya dan pencemaran serta pemulihan kualitas yang mempengaruhi kelangsungan lingkungan telah menuntut berkehidupan dan kesejahteraan manusia dikembangkannya berbagai perangkat serta makhluk hidup lain. kondisi kebijaksanaan dan program serta kegiatan lingkungan hidup dari waktu waktu ada yang didukung oleh sistem pendukung kecenderungan terjadi penurunan pengelolaan lingkungan lainnya. kualitasnya, penyebab utamanya yaitu penjelasan atas menunjukkan karena pada tingkat pengambilan adanya sistem yang mencakup kemantapan keputusan, kepentingan pelestarian sering kelembagaan,sumberdaya manusia dan diabaikan sehingga menimbulkan adanya kemitraan lingkungan, disamping pencemaran dan kerusakan lingkungan. perangkat hukum dan perundangan, berdasarkan hasil wawancara informasi serta pendanaan. sifat dengan menurut keterangan budiman keterkaitan dan keseluruhan esensi pm, selaku kepala dinas kebersihan dan lingkungan telah membawa konsekuensi pertamanan kota bandar lampung maka bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk diketahui bahwa faktor faktor pendukung sistem pendukungnya tidak dapat berdiri tugas dan wewenang dinas kebersihan sendiri, akan tetapi terintegralkan seluruh dan pertamanan kota bandar lampung pelaksanaan pembangunan sektor dan dalam pengelolaan sampah rumah tangga daerah. dan industri adalah tersedianya dasar pengelolaan sampah rumah tangga hukum dinas dalam pengelolaan sampah, dan industri bertujuan untuk meningkatkan tersedianya sumber daya manusia kualitas lingkungan hidup dalam upaya pengelolaan sampah dan tersedianya mencegah kerusakan dan atau pencemaran sarana dan prasarana dalam pengelolaan lingkungan dan pemulihan kualitas sampah. lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan uraian mengenai tugas dan sumberdaya alam yang berlebihan, serta wewenang dinas kebersihan dan kegiatan industri dan transportasi. sasaran pertamanan kota bandar lampung dalam program ini adalah tercapainya kualitas pengelolaan sampah rumah tangga dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat industri tersebut sesuai dengan teori adalah tercapainya kualitas lingkungan produksi bersih clean production). teori hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan produksi bersih merupakan salah satu baku mutu lingkungan yang ditetapkan. pendekatan untuk merancang ulang pengelolaan lingkungan hidup industri yang bertujuan untuk mencari merupakan upaya terpadu untuk cara cara pengurangan produk produk melestarikan fungsi lingkungan hidup samping yang berbahaya, mengurangi yang meliputi kebijakan penataan, polusi secara keseluruhan, dan pemanfaatan, pengembangan, menciptakan produk produk dan limbah pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan limbahnya yang aman dalam kerangka pengendalian lingkungan hidup, siklus ekologis. prinsip prinsip produksi sedangkan yang dimaksud lingkungan bersih adalah: ahmad slamet, hidup adalah kesatuan ruang dengan pranata hukum volume nomor januari (a) reduce mengurangi): sebisa mungkin melaksanakan pengelolaan sampah melakukan meminimalisasi barang atau rumah tangga dan industri adalah material yang dipergunakan. semakin peraturan walikota bandar lampung banyak menggunakan material, maka nomor tahun tentang tugas, semakin banyak sampah yang fungsi dan tata kerja dinas kebersihan dihasilkan. dan pertamanan kota bandar lampung. (b) reuse memakai kembali), sebisa menurut dinas kebersihan mungkin memilih barang barang yang dan pertamanan adalah merupakan unsur bisa dipakai kembali dan menghindari pelaksanaan otonomi daerah yang pemakaian barang barang yang melaksanakan unsur pemerintahan daerah disposable (sekali pakai, buang). hal yang dipimpin oleh seorang kepala dinas ini dapat memperpanjang waktu yang berkedudukan dibawah dan pemakaian barang sebelum menjadi bertanggung jawab kepada walikota sampah. melalui sekretaris daerah. tugas pokok (c) recycle mendaur ulang), sebisa dinas kebersihan dan pertamanan kota mungkin barang barang yang sudah bandar lampung sebagaimana diatur tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. dalam peraturan walikota bandar tidak semua barang bisa didaur ulang, lampung nomor tahun yaitu namun saat ini sudah banyak industri melaksanakan urusan pemerintahan non formal dan industri rumah tangga bidang kebersihan, pertamanan, yang memanfaatkan sampah menjadi penghijauan, penerangan jalan, dekorasi barang lain. kota dan pemakaman umum berdasarkan (d) replace mengganti), meneliti barang azas otonomi daerah dan tugas berbantuan. yang dipakai sehari hari dengan sesuai dengan dasar hukum tersebut mengganti barang barang yang hanya maka dapat dianalisis bahwa dinas bisa dipakai sekali dengan barang yang kebersihan dan pertamanan kota bandar lebih tahan lama. selain itu juga lampung melaksanakan peran dalam meneliti agar manusia hanya memakai pengelolaan sampah rumah tangga dan barang barang yang lebih ramah industri sesuai dengan tugas pokok dan lingkungan, misalnya, ganti kantong fungsinya. adanya dasar hukum kepsek dengan keranjang bila menjadikan dinas kebersihan dan berbelanja, dan jangan pergunakan pertamanan memiliki acuan dalam styrofoam karena kedua bahan ini tidak melaksanakan berbagai peranan bidang bisa didegradasi secara alami. pengelolaan sampah, artinya berbagai dalam pelaksanaannya terdapat langkah yang ditempuh dalam faktor faktor pendukung tugas dan melaksanakan peranan tersebut wewenang dinas kebersihan dan disesuaikan dengan kebijakan atau pertamanan kota bandar lampung dalam peraturan yang ada. pengelolaan sampah rumah tangga dan selain itu tersedianya sumber daya industri yaitu tersedianya dasar hukum manusia pengelolaan sampah. sumber dinas dalam pengelolaan sampah. dasar daya manusia merupakan faktor yang hukum bagi dinas kebersihan dan sangat penting dalam pelaksanaan suatu pertamanan kota bandar lampung dalam program atau kegiatan yang telah analisis tugas dan wewenang dinas kebersihan . line anna marpaung) rencanakan oleh organisasi. demikian pula khususnya yang disediakan rumah dengan sumber daya manusia pada dinas tangga dan industri merupakan faktor kebersihan dan pertamanan kota bandar penting dalam mendukung lampung yang melaksanakan tugas keberhasilan peran dinas kebersihan pengelolaan sampah rumah tangga dan dan pertamanan kota bandar industri. berdasarkan data pada dinas lampung dalam pengelolaan sampah kebersihan dan pertamanan kota bandar rumah tangga dan industri. lampung maka diketahui bahwa jumlah kurangnya kesadaran masyarakat sdm yang ada adalah pegawai, dalam hal ini ditunjukkan dari perilaku terdiri dari pns dan tenaga masyarakat yang membuang sampah kontrak. secara sumbangan, terutama rumah tangga dan industri yang berdampak faktor faktor yang menghambat pada terjadinya penumpukan sampah tugas dan wewenang dinas dan menyebabkan pencemaran kebersihan dan pertamanan kota lingkungan. bandar lampung dalam pengelolaan berdasarkan hal tersebut maka sampah rumah tangga dan industri dapat dianalisis bahwa kesadaran selanjutnya berdasarkan hasil masyarakat dalam membantu program wawancara dengan menurut keterangan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan budiman pm, selaku kepala dinas sampah rumah tangga dan industri kebersihan dan pertamanan kota bandar merupakan hal yang sangat penting, sebab lampung maka diketahui bahwa faktor bagaimanapun masyarakat adalah bagian faktor penghambat tugas dan wewenang yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan dinas kebersihan dan pertamanan kota kebijakan pemerintah. semakin aktif bandar lampung dalam pengelolaan masyarakat berperan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri adalah sampah maka akan semakin optimal pula kurangnya kesadaran masyarakat untuk keberhasilan pelaksanaan program atau membuang sampah pada tempatnya, kebijakan tersebut. kurangnya partisipasi masyarakat dalam kurangnya partisipasi masyarakat pengelolaan sampah dan kurangnya dalam pengelolaan sampah partisipasi pihak swasta dalam pengelolaan kurangnya partisipasi masyarakat sampah. dalam pengelolaan sampah dalam hal penjelasan mengenai faktor faktor ini menjadi penghambat dinas penghambat tugas dan wewenang dinas kebersihan dan pertamanan kota kebersihan dan pertamanan kota bandar bandar lampung dalam melaksanakan lampung dalam pengelolaan sampah pengelolaan sampah rumah tangga rumah tangga dan industri adalah sebagai dan industri. masyarakat dalam hal ini berikut: tidak bersedia untuk melakukan kurangnya kesadaran masyarakat pemilahan sampah organik dan non untuk membuang sampah pada organik sebelum dibuang. selain itu tempatnya masyarakat juga enggan melakukan kesadaran masyarakat untuk pengomposan sampah, sehingga membuang sampah pada tempatnya, sampah dibiarkan membusuk. padahal pranata hukum volume nomor januari pengomposan sampah merupakan sesuai dengan penjelasan atas salah satu upaya untuk mengurangi maka dapat dianalisis bahwa pihak swasta volume sampah dan apabila dikelola sudah seharusnya ikut membantu dengan baik akan dapat menjadi pemerintah secara aktif dalam pengelolaan penghasilan tambahan, karena hasilnya sampah rumah tangga dan industri, sebab dapat dijual sebagai pupuk kompos. pihak swasta sebagai bagian dari sesuai dengan penjelasan atas komponen yang ada masyarakat maka dapat dianalisis bahwa masyarakat diharapkan mendukung setiap kebijakan seharusnya ikut membantu dan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sampah rumah tangga dan industri. rumah tangga dan industri sesuai dengan uraian atas sesuai dengan konsep kemampuannya masing masing, sebab bahwa untuk menangani permasalahan sekecil apapun bantuan yang diberikan sampah secara menyeluruh perlu oleh masyarakat akan sangat membantu dilakukan alternatif alternatif pengelolaan. keberhasilan pelaksanaan program yang landfill bukan merupakan alternatif yang telah ditetapkan sebelumnya. sesuai, karena landfill tidak berkelanjutan sehubungan dengan hal tersebut maka dan menimbulkan masalah lingkungan. masyarakat diharapkan meningkatkan alternatif alternatif tersebut harus bisa partisipasinya dan membantu dinas menangani semua permasalahan kebersihan dan pertamanan kota bandar pembuangan sampah dengan cara lampung dalam pengelolaan sampah mendaur ulang semua limbah yang rumah tangga dan industri. hal ini secara dibuang kembali ekonomi masyarakat kongkrit dapat dilakukan dengan cara atau alam, sehingga dapat mengurangi memilah sampah rumah tangga yang dapat tekanan terhadap sumberdaya alam. didaur ulang dan yang tidak dapat didaur untuk mencapai hal tersebut, ada ulang, sehingga pengelolaan sampah tiga asumsi dalam pengelolaan sampah menjadi lebih efektif demi kepentingan yang harus diganti dengan tiga prinsip masyarakat tersebut. prinsip baru. daripada mengasumsikan tidak maksimalnya partisipasi pihak bahwa masyarakat akan menghasilkan swasta dalam pengelolaan sampah jumlah sampah yang terus meningkat, tidak maksimalnya partisipasi pihak minimisasi sampah harus dijadikan swasta dalam pengelolaan sampah prioritas utama. sampah yang dibuang ditunjukkan dari tidak adanya instansi harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat swasta yang menjadi mitra dinas dikomposkan atau didaur ulang secara kebersihan dan pertamanan kota optimal, daripada dibuang sistem bandar lampung dalam pengelolaan pembuangan limbah yang tercampur sampah, padahal pihak swasta seperti yang ada saat ini. dan industri merupakan salah satu komponen yang industri harus mendesain ulang produk dapat membantu keberhasilan dinas produk mereka untuk memudahkan proses kebersihan dan pertamanan kota daur ulang produk tersebut. prinsip ini bandar lampung dalam pengelolaan berlaku untuk semua jenis dan alur sampah rumah tangga dan industri. sampah. dimas hartono, analisis tugas dan wewenang dinas kebersihan . line anna marpaung) |
bersama berupaya membangun aparatur negara menuju tata kepemerintahan yang baik kinerja (empat) tahun pelaksanaan tugas kementerian negara pendayagunaan aparatur negara together strive: develop state apparatus good governance" kementerian negara pendayagunaan aparatur negara the state ministry administrative reform t.b. silalahi dr. marilah simanjuntak, s.h. kabinet pembangunan kabinet persatuan nasional development cabinet national unity cabinet pebruari juni dr. ir. hartanto sastrosunarto berubah menjadi menko wasbangpan aa. pada kabinet pembangunan vii oky drs. anwar supriyadi, dan kabinet reformasi pembangunan, kabinet persatuan nasional transformed into menko wasbangpan yaa dina development cabinet vii and juni agustus development reformation cabinet freddy number berubah kembali menjadi menpan drs. h.m. faisal taman pada kabinet persatuan nasional ye, kabinet gotong royong transformed back menpan gotong royong cabinet national unity cabinet tt, ten agustus oktober oktober agustus prof. dr. raas rasyid, drs. taufik effendi, mba kabinet persatuan nasional (asi kabinet indonesia bersatu national unity cabinet eka unity indonesia cabinet agustus pebruari bei oktober sekarang sisi the state minister administrative reform from time time baru disiapkan. and efforts improve suitable and fair adapun upaya perbaikan sistem regeneration system are follows: remunerasi yang layak dan adil dilakukan, give salary for state apparatus antara lain dengan: central and local include civil servants, pemberian gaji ke bagi aparatur state officials (include judges) and negara pusat dan daerah termasuk cons, pejabat negara (termasuk pension receivers. this policy has been hakim) dan penerima pensiun. carried out and kebijakan ini telah dilaksanakan pada and also this year. tahun dan raise civil servants mainly for class pada tahun tetap dilakukan and ilas well functional personnel. kenaikan gaji pns terutama gol dan raise basic salary for civil servants bae ana average the kenaikan gaji pokok pegawai pada tahun rata rata padatan dana pepeclee decora garage diharapkan meningkat rata rata follow presidential direction sebagai tindak lanjut petunjuk concerning the need establish national presiden, tentang perlunya dibentuk komite regeneration committee, discussion has remunerasi nasional, telah diadakan been done between related agencies state pembahasan antara instansi terkait ministry administrative reform, bkn, kementerian negara pan, bkn, finance department, cabinet secretariat, and depan amen keuangan, sekretariat kabinet, state secretariat) order establish dan sekretariat negara) guna membentuk national regeneration committee. komite remunerasi nasional. bliss 'onal tujuan pembentukan komite purpose establish national remunerasi nasional ini adalah untuk regeneration committee create menciptakan sistem dan mekanisme yang independent (free from conflict interest), independen (bebas dari konflik transparent, and accountable system and kepentingan), transparan, dan akuntabel mechanism monitoring, studying, dalam pemantauan, pengkajian, suggesting, and determining suitable, fair anna caja penetapan remunerasi and efficient regeneration for state officials pejabat negara dan pegawai negeri yang sad saryardis layak, adil, dan efisien. the main job and function national adapun tiga pokok dan fungsi regeneration committee are: komite remunerasi nasional adalah iri presi mengajukan rekomendasi kepada eco tahun fresh et, presiden baik diminta maupun tidak, either asked not, concerning mengenai perubahan remunerasi change regeneration state pejabat negara dan pegawai negeri officials and civil servants longer paling tidak tahun setelah than years after last regeneration perubahan remunerasi terakhir, change. mengajukan usulan mengenai perbaikan dan penyederhanaan apply suggests on. tig struktur penggajian pejabat negara, improvement and amplification dan pegawai negeri: patroli structure state officials and melakukan pemantauan terhadap civil servants: besaran penghasilan yang diberikan perform monitoring the amount kepada pejabat negara dan pegawai negeri baik yang berupa uang tunai income given state officials and civil maupun yang bukan tunai tetapi servants, either cash non cash, but dapat dinilai dengan uang, can valued with money, melakukan pemantauan terhadap carry out monitoring valid remunerasi yang berlaku regeneration local government pemerintah daerah sebagai bagian part efforts create suitable, fair, dari upaya menciptakan remunerasi efficient item yang layak, adil, dan efisien bagi kekal sea pejabat negara dan pegawai negeri. officials and civil servants. kedudukan komite remunerasi position national regeneration nasional berada bawah dan committee under and responsible bertanggungjawab kepada presiden serta president and performing their job, dalam pelaksanaan tugasnya with mini dikoordinasikan oleh menteri keuangan. nae sel iii akan struktur organisasi komisi terdiri dari lima organization structure committee five orang anggota dengan satu orang sebagai persons include chairman. ketua. the context national dalam konteks site yara regeneration system, patroli structure nasional, saat ini sedang disusun konsep struktur penggajian yang proporsional concept, now, ranging proportional antara yang terendah dan tertinggi yang saat between the lowest and the highest this ini banding menjadi banding yang time for become for and will akan diberlakukan secara nasional. applied nationally. addition, improvement samping itu, dilakukan perbaikan besaran allowance done, either structural ana baik pada allowance functional allowance maupun tunjangan fungsional sesuai tdi dengar tipe tanggung accordance with duty and responsibility. jawabnya. order motivated and support dalam rangka memotivasi dan the increase personnel performance, mendorong peningkatan kinerja performance allowance determined pegawai akan ditetapkan tunjangan and given agencies who has indicated kinerja yang diberikan bagi instansi high performance based objective yang telah menunjukan kinerja yang tekan and rational standards well its tinggi berdasarkan ukuran ukuran yang obyektif dan rasional serta dirasakan benefit has been felt society and manfaatnya secara nyata oleh related agency. amount performance masyarakat dan instansi yang allowance, later, will determined bersangkutan. besaran tunjangan kinerja national committee bureaucratization yang nantinya akan ditetapkan oleh komite reform and will done phases through nasional reformasi birokrasi dan akan dilakukan secara bertahap melalui pola best best practices bureaucratization reform. practices reformasi birokrasi. berdasarkan based experiences medmplementton pengalaman pelaksanaan reformasi birokrasi bureaucratization reform asia, america oleh negara negara asia, amerika dan and australia, criteria determine priority australia maka kriteria penentuan prioritas pilot project are: untuk dijadikan pilot project adalah finance management institution (not lembaga yang mengelola keuangan but vul ble (tidak seluruhnya tetapi yang rawan jha ice ru, praktek kkn). collusion and nepotisme). lembaga yang menangani finance supervision and apparatus pemeriksaan keuangan dan control institution penertiban aparatur. law enforcement institution lembaga aparat penegakan hukum. apparatus. skambaga yang menangani pelayanan direct public service institution secara langsung kepada masyarakat. pertimbangan kemampuan keuangan consideration state financial ability negara untuk menyediakan dana bagi supply fund for the implementation pelaksanaan kebijakan reformasi bureaucratization reform policy. birokrasi. consumption civil servants' penyempurnaan sistem pengadaan pns recruitment system accordance with kebutuhan yak laa baik organization requirement, either amount jumlah maupun kompetensinya. terkait dengan rekrutmen tenaga honorer yang competence. itis related recruitment memiliki kompetensi diprioritaskan untuk honorarium personnel who have competence menduduki jabatan dalam melaksanakan will priorities occupy position tugas pelayanan dasar seperti bidang implementing basic service duty like pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis education, health, and strategic technical strategis. personnel. pada tahun untuk menjaga kualitas order keep quality and dan objektivitas pelaksanaan seleksi cons, objectivity recruiting potential civil servants, maka pelaksanaan seleksi cons daerah the recruitment potential civil servants dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil local area are coordinated with governor pemerintah pusat dalam pembuatan materi central government representative prepare ujian serta pengolahan hasil ujian meliputi test material well process the result kompetensi dasar dan kompetensi bidang test include basic competence and field dilakukan dengan komputerisasi dan dapat competence are done with computer, and can bekerja sama dengan perguruan tinggi cooperate with local state universities, while pada sedangkan untuk seleksi selection potential civil servants central spn apa pusat sepenuhnya agencies are fully relegated each diserahkan kepada masing masing pejabat dibina ikepensiustan cerah aam personnel management official cooperate peg na: with state universities. engan perguruan tinggi negeri: penyelesaian pengangkatan tenaga appointment honorarium personnel kebijakan untuk mengangkat tenaga honorarium personnel become potential honorer menjadi calon pegawai negeri civil servants cons). this government sipil cons). kebijakan pemerintah ini policy enunciated government tertuang dalam tahun jo. regulation year jo. government ola kap tersebut regulation year government dinyatakan bahwa tenaga honorer yang regulation enunciates that honorarium tenaganya masih dibutuhkan oleh instansi personnel, who are still required pemerintah dan memenuhi persyaratan government agencies and meet requirements sep ser law and regulation, can appointed cons palin marten become potential civil servants cons) the saka, latest and the future, all heads kedepan seluruh pimpinan instansi limited pemerintah dilarang mengangkat tenaga ata nano honorer baru: appoint new honorarium personnel. memang disadari bahwa sebagian besar dari ig. ara most ina tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ersorinei app inte pns not have suitable competence accordance cons tersebut kompetensinya tidak sesuai tuntutan persyaratan jabatan. oleh karena with requirements positions. so, special education and training should done for itu telah diambil kebijakan untuk those honorarium personnel, and will held mengadakan diklat khusus bagi para tenaga and coordinated lan. honorer tersebut yang penyelenggaraannya the appointment honorarium personnel dikoordinasikan oleh lan. become cons started collecting data proses pengangkatan tenaga honorer nationally november june menjadi cons dimulai dengan tahap months). initial estimation pendataan secara nasional pada bulan honorarium personnel who work november s.d juni bulan). government agencies based input from perkiraan awal jumlah tenaga honorer yang any agencies state ministry bekerja instansi pemerintah berdasarkan administrative reform february masukan dari berbagai instansi kepada more and less personnel. kementerian negara pan pada bulan but after data are collected and verified pebruari adalah sebesar lebih kurang bkn, fact, the amount honorarium namun setelah dilakukan personnel registered increase become pendataan ulang dan verifikasi oleh bkn honorarium personnel and has ternyata jumlah tenaga honorer yang been recorded into bkn database june terdaftar membengkak menjadi sebanyak with detail follows: tenaga honorer dan telah tercatat teacher kedalam database bkn sampai tanggal health personnel juni dengan rincian sebagai berikut elucidation personnel tenaga guru technicalpersonnel tenaga kesehatan y6) administrative personnel tenaga penyuluh tenaga teknis especially teachers amount has tenaga administrasi been included assistant teacher, wisata bakti khusus tenaga guru sejumlah teacher, local honorarium teacher, local non tersebut sudah termasuk guru bantu, guru permanent teacher, and contracted teacher wisata bakti, guru honorer daerah, guru surrounding department religious affairs. tidak tetap daerah, dan guru kontrak lingkungan departemen agama. from honorarium teachers, there dari tenaga honorer tersebut, are teachers has been deleted yang dihapuskan dikeluarkan dari database from database because they not meet sebanyak karena tidak requirements, die, double with other meme matah meninggal dunia, ganda agencies, resign, fired, and done drug abuse, dengan instansi lain, mengundurkan diri, diberhentikan, dan terkena kasus narkoba total honorarium personnel wng meet sehingga total tenaga honorer yang requirements appointed memenuhi syarat untuk dapat diangkat potential civil servants menjadi cons sebanyak additional formation and recruitment for kebijakan tambahan formasi dan civil servants' policy pengadaan pns tahun s.d since from formation sejak tahun dari kebijakan recruitment policy amount penyediaan formasi sejumlah juta millions has been allocated telah dialokasikan sejumlah honorarium personnel, untuk tenaga honorer, for general applicants sejumlah ?o) untuk pelamar umum dan sekretaris desa ang tana sabri ran mileage hal ini menunjukkan secretaries. these indicate that government bahwa pemerintah mempunyai komitmen has commitment realize honorarium untuk menyelesaikan tenaga honorer yang personnel who are really needed benar benar dibutuhkan organisasi government organizations, either central pemerintah baik pusat maupun daerah. local. allocation this formation will dialokasikan formasinya akan completed remembering the diselesaikan sampai tahun limitation state finance ability. mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negara. addition, additional formation and adapun kebijakan tambahan formasi recruitment for civil servants' policy for dan pengadaan pns tahun and described dan diuraikan, sebagai follows: berikut: additional formation for national cons ken kar, sans anan, naa consist pengadaan cons nasional tahun nia sejumlah for honorarium personnel and diperuntukkan for general applicants tenaga honorer dan special agencies. for central agencies pelamar umum instansi khusus. and local agencies peruntukan instansi pusat sejumlah yo) dan daerah additional formation for national cons ye). consist kebijakan tambahan formasi yo) for honorarium personnel and pengadaan nasional tahun ,08y6) for general applicants sejumlah diperuntukan lara tenaga honorer special aga central agencies dan untuk pelamar y6) and local agencies umum instansi khusus. peruntukan this policy instansi pusat sejumlah priorities handle honorarium dan daerah yo). personnel include urgent need central kebijakan ini diprioritaskan untuk agencies mainly through conditional menuntaskan tenaga honorer relation educational system sector termasuk memenuhi kebutuhan agencies, those are: department mendesak instansi pusat terutama internal affairs local government melalui sistem pendidikan ikatan dinas span), department law and human instansi sektoral, antara lain: right departemen dalam negeri pemda 1g! immigration, one baka span), departemen hukum dan institution), department finance ham keimigrasian, lembaga stan), bps (stis). pemasyarakatan), departemen keuangan stan), bps (stis). additional formation for national cons kebijakan tambahan formasi consist den pat for honorarium personnel, and diperuntukan as. kon yo) honorer tag: penata app micans dan untuk pelamar special agencies. for central agencies umum instansi khusus. peruntukan and local agencies instansi pusat sejumlah ,339o). this policy dan daerah priorities handle honorarium kebijakan ini diprioritaskan untuk personnel include urgent need central melanjutkan kembali menuntaskan agencies. tenaga honorer termasuk memenuhi additional formation for national cons kebutuhan mendesak instansi pusat. consist kebijakan tambahan formasi for honorarium personnel and pengadaan cons nasional tahun for general applicants sejumlah diperuntukan pedal agencies well yo) tenaga honorer dan untuk pelamar for village secretaries. for central umum instansi khusus serta sekretaris agencies and local desa yo). peruntukan agencies this policy instansi pusat sejumlah priorities meet basic service yo) dan daerah y6). personnel, certain technical personnel, kebijakan ini diprioritaskan untuk functional position, sport trainer pemenuhan tenaga pelayanan dasar, instructor, and handle honorarium tenaga teknis tertentu, jabatan personnel. fungsional, pelatih instruktur olahraga honorarium personnel recorded bkn dan menuntaskan tenaga honorer. database will not automatically get civil tenaga honorer yang tercatat dalam regi nip database bkn tersebut, tidak secara tere (nip) otomatis akan mendapat nomor induk appointed potential civil servant, because pegawai negeri sipil nip) untuk diangkat they should pass administrative selection menjadi cons, karena harus melalui seleksi accordance with government regulation satin maan dis sake yen year government regulation tahun yang, antara lain kia tabah gnis, tidak berlaku.ewan kerajinan nasional, darma dharma wanita, pmi, and other similar wanita, pmi, dan sebagainya yang institutions. sejenis. itis not valid foremployee, whose salary tidak berlaku bagi pegawai yang financed school operational aid fund, akan arka aah aid subsidy for activities creation ara bertubi guk issued apbn apbd financed from kegiatan pembinaan yang dikeluarkan attribution. dari apbn atau apbd atau yang not valid for employee whose dibiayai dari retribusi. appointment done not personnel tidak berlaku bagi pegawai yang creation official other official pengangkatannya dilakukan oleh government appointed legally. bukan pejabat pembina kepegawaian for honorarium personnel who can not atau pejabat lain dalam pemerintahan appointed cons because they yang ditunjuk secara sah. not meet requirements stated above, agen enteng anta hal mata think that they consistently want tidak memenuhi persyaratan work pns, and their contribution ara sebagaimana diuraikan diatas, kami silk needed, by" government .agencies, berpendapat bahwa seandainya especially for teacher should pay dae tan kr, en. aa. ns, sin. ing tc! te pa ssi sa kena pe. sep bea aa! lai tia aan wet prana let ec. tan non tar pa, tita ana ana ong mann maa pelantikan pej. sia dena pam pelantikan pejabat eselon api 2008p ina care laten cat raga kas eselon inauguration ceremony7 april2008j asn aa mereka tetap ingin bekerja sebagai pns attention requirements law dan tenaganya masih dibutuhkan oleh concerning teacher and lecturer, among instansi pemerintah, khusus untuk guru others, least hours teaching, and pep hana mari maximum hours teaching week, dosen antara lain sekurang kurangnya they should pass selection mechanism jam mengajar dan sebanyak from general applicants regulated banyaknya jam mengajar dalam law and regulation concerning (satu) minggu, maka mereka harus recruitment pns. melalui mekanisme seleksi dari pelamar related appointment plan for village umum yang diatur dalam peraturan secretary follow up, government perundang undangan mengenai regulation number year concerning pengadaan pns. appointment procedure for village secretary terkait dengan rencana pengangkatan pns issued and has been stipulated sekretaris desa sebagai tindak lanjut that formation initial phase diterbitkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara appointment become pns class il a from total pengangkatan sekretaris desa menjadi pns, village secretaries who have met telah ditetapkan sejumlah formasi requirements law and regulation, and sebagai tahap awal pengangkatan menjadi verification result from department pns golongan il a dari sejumlah internal affairs and these appointment will sekretaris desa yang memenuhi syarat domain phasesfor peraturan perundang undangan hasil 9g. arrangement personnel and verifikasi departemen dalam negeri dan improvement public service functions pengangkatan dilakukan secara bertahap nad post tsunami, its implementation selama tahun will integrated with work program penataan kepegawaian dan peningkatan fungsi pelayanan publik copa nata pemain ligan ang propinsi nad pasca tsunami yang reconstruction board nad province and pelaksanaannya diintegrasikan dengan nias. this relation, state ministry program kerja yang dikoordinasikan oleh administrative reform has badan rehabilitasi dan rekonstruksi propinsi determined special formation substitute nad dan nias. dalam hubungan ini deficiency pns caused victims kementerian negara pan pada tahun tsunami (die disappear) the area telah menetapkan formasi khusus untuk nanggroe aceh darussalam province. mengganti kekurangan pns akibat korban cita mini tsunami (meninggal dunia hilang) wilayah akin ar. sem rate minister provinsi nanggroe aceh darussalam. administrative reform number menerbitkan surat edaran menteri a m.pan effort keep negara pan nomor a m.pan neutrality pns implementing local dalam upaya menjaga netralitas pns dalam election. pelaksanaan pilkada. arrange state personnel draft include menyusun ruu kepegawaian negara personnel management whole include yang meliputi manajemen kepegawaian executive, legislative, judicative well dekan menyerupai yang mencakup other state performers. this draft contains eksekutif, legislatif, yudikatif serta ae. definition, classification, rights and penyelenggara negara lainnya. ruu ini obligasi memuat antara lain definisi, klasifikasi, hak gen, san cak, ana remunsraipi dan kewajiban, sanksi dan remunerasi, serta well law protection for state performance. perlindungan hukum bagi penyelenggara this draft constitute law umbrella from negara. ruu ini merupakan payung hukum performance based personnel management pembangunan sistem manajemen system development (this draft right now kepegawaian berbasis kinerja. (posisi ruu academic completing process). saat ini, sedang dalam proses synchronization from several penyempurnaan kembali naskah akademik). government regulations concerning sinkronisasi beberapa tentang personnel with law number year kepegawaian, dengan nomor. '4s concerning amendment upon law tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun num: sal son ing tentang pokok pokok kepegawaian principles personnel and law number dan nomor tahun tentang year concerning local government, pemerintahan daerah, those are: antara lain: ranging rpp concerning amendment penyusunan rpp tentang perubahan upon number year concerning atas nomor tahun tentang eee: wakil transfer, and wewenang, pengangkatan, bal pemindahan dan pemberhentian pns. ranging cover trag. pns formation, amendment upon number penyusunan rpp tentang formasi pns year perubahan atas nomor tahun consumption other law and regulation, those are: penyempurnaan peraturan perundang draft government regulation undangan lainnya, antara lain concerning limitation civil servant rancangan peraturan pemerintah activities private business tentang pembatasan kegiatan amendment from government pegawai negeri dalam usaha swasta6 tahunconcerning discharge civil servant pemerintah nomor tahun substitution tro loveraeni rancangan peraturan pemerintah regulation number year tentang pemberhentian pns sebagai draft government regulation pengganti nomor tahun concerning work performance evaluation rancangan peraturan pemerintah civil servants substitution from tentang penilaian prestasi kerja pns government regulation number year sebagai pengganti nomor tahun draft government regulation rancangan peraturan pemerintah concerning discipline civil servants tentang peraturan disiplin pns sebagai substitution from government regulation number year pengganti nomor tahun draft government regulation rancangan peraturan pemerintah concerning personnel advisement board tentang badan pertimbangan bapak) with explicit job and responsibility kepegawaian bapak) dengan tugas substitution from presidential decree dan kewenangannya yang jelas number year instructed sebagai pengganti keppres nomor law number year tahun sebagaimana amanat draft presidential regulation nomor tahun ana rancangan peraturan presiden concerning career principle pattern. mengenai pola dasar karier: draft presidential regulation rancangan peraturan presiden tentang concerning evaluation, appointment, penilaian, pengangkatan, pemindahan transfer and discharge from and dan pemberhentian dari dan dalam structural position. jabatan struktural: draft presidential regulation rancangan peraturan presiden tentang concerning pre position education and pendidikan dan pelatihan prajabatan training for potential civil servants. consumption presidential regulation (or mah as6t dalil bersiul pamit year 1elites eta pengaturan pemberian tugas belajar assignment and study permit for civil dan ijin belajar bagi pns. servants. kebijakan dan capaian strategis bidang strategic attachment procedure and tatalaksana policy penatalaksanaan pemerintahan yang government management include ranging mencakup proses penyusunan kebijakan dan process policy and regulation, planning process, peraturan perundang undangan, proses terengahaan. dan pembuatan, keputusan, and making decisions, koordinat ian, menageheri koordinasi, pengelolaan administrasi umum, general administration, finance and equipment, keuangan dan perlengkapan, penyusunan tata ranging work procedure, corporate and kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja, tata privatization, and apparatus work culture, still hubungan kerja, kearsipan pemerintah, not yet reflect efficient, effective and productive korporatisasi dan privatisasi, dan budaya kerja government implementation with explanations aparatur, masih belum mencerminkan famous" penyelenggaraan pemerintahan yang efisien efektif dan produktif, dengan uraian sebagai many laws and regulations concerning berikut procedures not yet support efficient banyaknya peraturan perundang and effective government undangan mengenai penatalaksanaan yang belum mendorong implementation. penyelenggaraan pemerintahan yang long and complicated system, procedure efisien dan efektif. and work mechanism from government sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi pemerintahan masih panjang bureaucratization waste resources, dan berbelit sehingga memboroskan energy and time. sunberdeyayenergi ian waktu: theres not yet general guidance cc. belum adanya pedoman umum untuk year berbagai aspek penatalaksanaan, aspects procedures induces various sehingga mengakibatkan technical instructions made every keanekaragaman petunjuk teknis yang sentana dibuat oleh setiap instansi pemerintah dan are cet anto cah pusat dan daerah. filing and management filing function fungsi kearsipan dan pengelolaan like creation, transfer, annihilation and arsip seperti pembinaan, pemindahan, deliver file still pemusnahan dan penyerahan arsip, ever tile still have less attention masih kurang mendapat perhatian dan sufficient appreciation. filing system can apresiasi yang memadai. sistem not yet generate effective use, effective kearsipan belum dapat menghasilkan penyajian arsip secara tepat guna, objectives, and effective time file tepat sasaran, tepat waktu dan presentation and managed effectively dikelola secara efektif dan efisien. and efficiently. fact, filing management kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan yang dilakukan which done any government oleh sebagian instansi pemerintah agencies are not implemented well, so, belum dilaksanakan dengan baik mada sehingga mengakibatkan masih cause many file difficult find loose. banyak arsip yang sulit ditemukan atau efficient, effective, discipline, economical, hilang. poin productive and simple work cultures budaya kerja efisien, efektif, disiplin, asasi daily. iketange: hemat, produktif, dan hidup dik abad sederhana belum berkembang. paper wastafel: facilities and sebagai contoh, penggunaan kertas infrastructures apparatus work are not boros, sarana dan prasarana kerja utilized optimal, many operational aparatur belum dimanfaatkan secara sici d.th optimal, kendaraan dinas operasional pens menang merah ada yang digunakan untuk keperluan use electricity, water, phone, and gas non dinas, penggunaan listrik, air, are still wastafel, effective work hours are telepon, dan masih boros, jam not yet met, employee often use confined kerja efektif belum dipenuhi, pegawai kanan sering memanfaatkan hari kerja work day for private need, and violation terjepit untuk keperluan pribadi, dan leave rights. so, reward system for pelanggaran hak cuti. sejalan dengan achievement employee not yet itu, sistem penghargaan terhadap treat pegawai yang berprestasi belum memadai. order support work efficiency and dalam upaya mendukung efisiensi dan productivity from apparatus, improvement and produktivitas kerja aparatur, perbaikan dan development government procedures should pengembangan penatalaksanaan pemerintahan done one important police and stand merupakan salah satu kebijakan yang penting dan lana menempati prioritas tinggi dalam pendayagunaan high priority state apparatus empowerment, aparatur negara. ruang lingkup pengembangan scope system development, and work methods. sistem dan metode kerja. kebijakan development policy managing apparatus pengembangan penatalaksanaan aparatur diredam "to moi see adeinstratian diarahkan juga untuk mewujudkan tertib administratif, dalam arti terdiri dari cara kerja yang consist non bureaucrat work procedures, tidak birokratis, sehingga pelayanan masyarakat senter yavothb cetak andika semakin lancar, mudah, nyaman dan murah. adapun langkah kebijakan yang dilakukan, comfortable, and cheaper. the steps policy are sebagai berikut follows: menyusun peraturan perundang arrange law and regulation concerning undangan mengenai penatalaksanaan yang mendorong penyelenggaraan pasi upon pemerintahan yang efisien dan efektif. implementation effective and efficient menyederhanakan prosedur, government. penyiapan pedoman tatalaksana simplify procedure, prepare service pelayanan, tata hubungan kerja instansi pemerintah, penyusunan management guidance, arrange inter standarisasi pedoman teknis relation government agencies, bidang administrasi umum, arrange technical guidance keuangan dan kearsipan. standardization the general, finance mendorong pemanfaatan teknologi informatika dan and filing administration field. komputer untuk peningkatan support utilizing informatics penggunaan kantor elektronis setiap technology and computer increase the instansi pemerintah dan use electronic mail every government pengembangan government, termasuk juga dalam pemberian jasa agency and develop government include pelayanan masyarakat. giving public services. internalisasi prinsip prinsip tata internalization good governance pemerintahan yang baik dalam inci rangka melaksanakan instruksi pan gpi presiden nomor tahun tentang order implement presidential instruction percepatan pemberantasan korupsi number year concerning acceleration pik kesebelas kali lag eliminating corruption decision figure ajakan id: nakal tag letter, that prepare the application kepemerintahan yang baik pada good corporate governance principle local pemerintah daerah, lembaga government, department and non lia non sek department government institution, carried departemen, dilaksanakan ega internalisasi prinsip prinsip tata out internalization good corporate kepemerintahan yang baik agar governance order comprehend basic terhina secara baik dan benar principle good corporate governance, kebijakan sean which can influence mind set and action set baik, yang dapat berpengaruh from state apparatus. terhadap pola pikir maupun pola the concrete result order arrange tindak para aparatur negara. government management, are follows: hasil hasil konkrit dalam rangka penataan arrange grand design and general penatalaksanaan pemerintah, diantaranya guid penyusunan grand design rencana guidance bureaucratization reform induk dan pedoman umum reformasi further implementation law number birokrasi year and order accelerate systemic, sebagai pelaksanaan lebih lanjut nomor comprehensive, cross sector, consistent, and long reformasi birokrasi yang bersifat sistemik, now, intensive discussion done right now komprehensif, lintas sektoral, berkelanjutan, arrange grand design bureaucratization konsisten, dan berdurasi jangka panjang, saat ini reform grb) for strategic mind sedang dilakukan pembahasan intensif guna set government agencies implementing pena bhn apa bureaucratization reform. while give direction sebagai kerangka pikir strategis instansi and operational phases, general guidance pemerintah dalam melaksanakan reformasi bureaucratization reform implementation birokrasi. sedangkan untuk memberikan arah dan arranged and ascertained through regulation tahapan operasional disusun juga pedoman state minister administrative reform number: umum pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah per m.pan ditetapkan melalui peraturan menteri negara pan long term concept grb arranged and nomor per m.pan konsepsi grb yang berdurasi jangka coordinated state ministry administrative panjang disusun dan dikoordinasikan oleh reform. therefore inter department national kementerian negara pan. untuk itu telah bureaucratization reform committee dilakukan pembentukan komite nasional established. the job descriptions this reformasi birokrasi yang bersifat internet. tugas committee are: komite ini adalah arrange completeness grand design menyusun penyempurnaan grand bureaucratization reform. design reformasi birokrasi, arrange implementation guidance menyusun pedoman bureaucratization reform: pelaksanaan implementasi reformasi determine substance priorities and birokrasi, agencies pilot projects: menetapkan prioritas substansi dan build, conduct, and facilitate the instansi untuk dijadikan pilot projek, implementation bureaucratization membina, membimbing, dah reform government agencies, memfasilitasi pelaksanaan reformasi @complete her anda roda aka birokrasi pada instansi pemerintah: appear app menyelesaikan masalah yang timbul jek egueratas uan batasi sebagai dampak pelaksanaan implementation. reformasi birokrasi: carry out evaluation bureaucratization melakukan evaluasi pelaksanaan reform implementation government reformasi birokrasi instansi pemerintah: determine amount regeneration menetapkan besaran remunerasi (performance pay). (tunjangan kinerja): agency bureaucratization reform team dalam pelaksanaan grb pada masing (rbi team) established order carry out grb masing instansi dibentuk tim reformasi birokrasi each agency, led top leader from said agency. instansi tim rbi), yang dipimpin oleh pimpinan today, the agency, which has been established tertinggi instansi yang bersangkutan. pada saat ini rbi team and has carried out bureaucratization instansi yang telah membentuk tim rbi dan reform pilot project, ma, bpk, and finance melaksanakan reformasi birokrasi sebagai pilot department. project adalah ma, bpk, dan departemen keuangan. the implementation new pelaksanaan sistem remunerasi baru regeneration system finance department, departemen keuangan, dan bpk merupakan andi bpk ideas ser pilar proses salah satu rangkaian dari pilot project reformasi birokrasi. pemilihan lembaga tersebut karena buresucfatastian reform. the selection those samping memenuhi kriteria tersebut atas juga institutions are, beside meet those telah menyiapkan berbagai prasyarat dan tahapan aforementioned requirements, also prepare reformasi birokrasi, yaitu: any requirements and phases bureaucratization penyusunan job evaluation, job reform, those are: haa inti on, pak arrange job evaluation, job description, maha sana measure work load and job review penatalaksanaan (business responsibilities well job grading,and dan komunikasi (ask communication. sel tah paket status dan assess status and need from human penetapan key performance indicator mou tius, kpi) setiap jabatan atau unit kerja. determine key performance indicator perumusan besaran remunerasi sesuai kpi) for every position work unit. bobot tugas, wewenang dan formulae number regeneration tanggung jawab (nilai jabatan) dalam accordance with job quality, authority and penegakan reward responsibility (job value) order punishment enforce reward and punishment. strategi implementasi kebijakan reformasi ang birokrasi yang dimulai dengan penunjukkan implementation strategy bureaucratization departemen land instansi pemerintah sebagai reform policy which started appointing pilot project (unit unit percontohan) diharapkan department land government agency pilot jejak langkah dan bdidan mbah pengabdian the existence and progress the state paella iron ministry administrative reform pan) services pan), tidak dapat dilepaskan dari perjalanan cannot separated from long journey panjang sejarah perjuangan bangsa indonesia. indonesian struggle history. such long history daa pakai mna started when indonesian independence was kemerdekaan dikumandangkan pada tangga agustus untuk menapak arah hari proclaimed august step towards depan yang gemilang, saat itu roda pemerintahan bright future, currently indonesian government has negara republik indonesia harus segera berjalan. step forwards. realizing this, day after the menyadari akan hal tersebut, sehari setelah independence, the preparatory committee for the proklamasi kemerdekaan, panitia persiapan kemerdekaan indonesia ppi) dalam sidang independence indonesia ppi) its first pertamanya tanggal agustus convention august decided strategic menjadi tolok ukur pelaksanaan reformasi project are expected become basic principle for tes yaa akan the implementation bureaucratization reform, anggaran belanja negara, tetapi sebagai hasilnya harus pula although it's impact can not avoided pengurangan kebocoran, penghematan dan seen rise income, decline cleavage, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran sufficient saving and progress efficiency the belanja negara yang cukup signifikan. use state budget dilain pihak dampak terhadap kualitas anta sal bli pelayanan, misalnya dibidang pelayanan main rita sai stem perpajakan, pelayanan pabean dan cukai services, for instances, tax service, custom and pelayanan perbendaharaan negara dan pelayanan duty service, state treasury service, and justice terhadap pencari keadilan akan terasa nyata oleh service, will felt obviously society. addition, masyarakat. disamping dampak lainnya yaitu other impacts are amplification business, kemudahan melakukan usaha (doing business), membuka kesempatan kerja, mengurangi open job opportunity, decrease unemployment, pengangguran dan kemiskinan, mendorong and poverty, support the growth economy and pertumbuhan ekonomi dan akan will empower society. memberdayakan masyarakat. arrange draft government penyusunan ruu administrasi admin emarintihan administration law ruu ini bertujuan memberikan jaminan dan this draft give guarantee and protection perlindungan kepada pejabat publik dalam public official make decisions accordance mengambil keputusan sesuai dengan with good governance principles their duty and prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik responsibility. forever, this draft will also give cnidaria tugas bari kewenangannya, selain guarantee and law protection society result ini juga memberikan jaminan dan perlindungan denisi public official hukum kepada masyarakat sebagai akibat sas: keputusan yang diambil oleh pejabat publik. this government administration law undang undang administrasi pemerintahan constitutes transformation good governance ini merupakan transformasi asas asas tata principles order practiced daily pemerintahan yang baik guna dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari hari government implementation, and also law dan sekaligus merupakan instrumen hukum untuk instrument close opportunity for corruption, menutup kesempatan peluang terjadinya kkn collusion and nepotisme and abuse authority dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat from public official. based decree publik. berdasarkan keputusan dewan perwakilan legislative assembly number: a dpr rakyat nomor: a dpr ri i ri concerning priority draft tentang ensgraim bagian masyarat pora national legislation program year draft tahun ruu administrasi pemerintahan apr merupakan salah satu ruu prioritas yang akan over aan prana mena dibahas dpr pada tahun (posisi ruu saat priority drafts which will discussed legislative ini, sedang menunggu amanat presiden (dalam assembly (draft, right nova still via pembahasan intensif pada sidang kabinet) untuk presidential instruction, and intensive discussion segera diajukan dpr ri). cabinet meeting) immediately applied dpr ri). penyusunan ruu etika kode etik) penyelenggara negara cc. arrange draft code conduct for ruu ini berperan sebagai instrumen hukum state implementation yang memberikan kerangka landasan filosofi dan this draft has role law instrument mekanisme kontrol secara hukum terhadap etika give philosophy framework and lawful control dalam bersikap, berperilaku, bertindak dan mechanism ethics attitude, behaviour, berucap bagi aparat penyelenggara negara dalam actions and communication for state officials menjalankan tugas penyelenggaraan negara serta doing state implementation duty well dalam berhubungan dengan masyarakat. dalam communication public. its control mechanism mekanisme kontrolnya dengan mengunakan using code conduct reference norma norma etika sebagai acuan untuk measure attitude, behaviour, and communication mengukur sikap, perilaku dan ucapan those state officials and considered good penyelenggara negara tersebut dianggap baik break code conduct not. draft code atau melanggar etika atau tidak. dalam ruu etika conduct for state official equipped with penyelenggara negara dilengkapi dengan violation procedures for ethics, sanction, and tatalaksana pelanggaran etika, sanksi, dan institutions that enforce ethics. position this lembaga yang melaksanakan penegakkan etika. draft, now, department law and human (posisi ruu berada departemen hukum dan rights harmonization process). ham dalam proses harmonisasi). arrange draft procedure authority penyusunan ruu tata hubungan relationship between central kewenangan antara pemerintah pusat government and local government, dengan pemerintah daerah, antara between provincial government and pemerintah daerah provinsi dengan regency city government. pemerintah daerah kabupaten kota. this draft constitutes instruction from article ruu ini merupakan amanat dari paragraph (amendment second) (amandemen ke undang undang dasar constitution state that relationship yang menyatakan bahwa bahwa tata procedure authority between central hubungan kewenangan antara pemerintah pusat government and local government regulated dan daerah diatur dengan undang undang. ruu law. this draft needed eliminate duplication ini diperlukan untuk mengeliminasi, duplikasi dan overlapping management authority tumpang tindih kewenangan pengelolaan urusan government affairs inter government level. pemerintah antar tingkatan pemerintahan. selain 2edition, this draft also software law itu ruu ini juga sebagai perangkat lunak undang number year concerning local undang tahun tentang pemerintah government. this law expected give daerah. dengan adanya undang undang ini explanations concerning distribution authority nantinya diharapkan adanya kejelasan distribusi for government officials and there are kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan explanations concerning any relationship adanya kejelasan berbagai tata hubungan antar procedure among government level, those are: tingkatan pemerintahan antara lain: distribution job between central and distribusiurusan pusat dan daerah local nag tatahubunganorganisasi organization relationship procedure tata hubunganjabatan rela ema pakam tata hubungan kerjasama cooperation relationship procedure function relationship procedure tatandhungansungsi jmpl tation principle relationship tata hubungan asas penyelenggaraan iain ata procedure workarea relationship procedure tata hubungan wilayah kerja responsibility and report relationship tata hubungan pelaporan dan procedure pertanggungjawaban personnel relationship procedure tata hubungan kepegawaian supervision and evaluation relationship tata hubungan pengawasan dan procedure evaluasi tationshi intervention relationship procedure tatahubungan intervensi selanjutnya, diharapkan pada masa yang then, the future, expected that there akan datang terjadi perubahan mendasar dalam basic change government implementation sistem penyelenggaraan pemerintahan system, especially authority relationship between khususnya hubungan kewenangan antara central government and local government well pemerintah pusat dan daerah serta antara daerah among local governments carry out dengan daerah dalam menjalankan berbagai government affairs, there harmony, urusan pemerintahan terjadi keserasian, concordance and accord between central keselarasan dan keharmonisan hubungan antara government and autonomy areas. the main pemerintah pusat dan daerah otonom. hal yang matter those changes that the mind set utama dari perubahan tersebut adalah perubahan paradigm and culture set state apparatus paradigma pola pikir (mind set) dan pola budaya implementing local autonomy. those changes (culture set) aparatur negara dalam melaksanakan constitute requirements for indonesian nation otonomi daerah. perubahan perubahan ini modern country. academic manuscript has merupakan prasyarat bagi negara indonesia been finished and right now input phase menuju negara maju dan modern. naskah kata akademik sudah selesai dan sekarang dalam tahap from any universities, local government and public memperoleh masukan dari berbagai perguruan swell the draft has been arranged). tinggi, pemerintah daerah dan masyarakat serta telah tersusun draft awal ruu). arrange general guidance concerning penyusunan pedoman umum the use general abbreviation and penggunaan umum singkatan dan acronym akronim abbreviation and acronym has been arranged singkatan dan pem telah disusun dalam general guidance draft. this draft meant mm. bentuk paket pra pantangan order that will become reference the use and ini dimaksudkan agar dapat menjadi bahan acuan establishment abbreviation and acronym, the dalam penggunaan dan pembentukan singkatan dan akronim, penamaan kelembagaan serta tata naming institution well name procedure harris babi organisasi pemerintahan yang detail government organization structure, like lebih rinci, seperti dalam penamaan unit unit naming organization unit secretariat, perangkat perangkat pemerintah lainnya yang with the use good and right bahasa indonesia. sesuai dengan penggunaan bahasa indonesia while implementing guidance, should yang baik dan benar. sedangkan untuk penerapan understood well get clarity from existing dari suatu pedoman agar dapat dimengerti dan material that guidance, therefore good dipahami serta memperoleh kejelasan materi socialization should existed central agencies yang ada dalam paman tersebu, maka perlu and local agencies. adanya suatu baik instansi pusat the purposes from socialization equalizer maupun instansi daerah. ara perception and give understanding concerning adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah how establish and use abbreviation and untuk persamaan persepsi dan memberikan kan pemahaman tentang bagaimana cara acronym, there mistake meaning which membentuk dan menggunakan singkatan dan has fatal consequences official communication. akronim sehingga tidak terjadi salah dalam pengartian yang menyebabkan fatal dalam komunikasi kedinasan. general guidance use state symbol pedoman umum penggunaan lambang and logo negara dan logo the use state symbol has become draft nggundat lambang negara telah general guidance concerning the use state menjadi rancangan pedoman umum symbol. this meant that there reference penggunaan lambang negara. hal ini bol dimaksudkan agar ada acuan dalam penggunaan sea shi kan rai: lambang negara, sehingga dapat diketahui siapa state symbol government agencies. this also pengguna lambang negara dilingkungan instansi meant that there orderly administration pemerintah. hal ini dimaksudkan juga agar government agencies. the use said state symbol terdapat tertib administrasi lingkungan is, beside stated agency official documents for pemerintahan. penggunaan lambang negara letters who will signed officials, the state dimaksud selain dicantumkan dalam tata naskah symbol also for other government buildings dinas instansi untuk surat surat yang places. pda sap oleh spa gagal maa the use logo meant solution for ada ptun government agencies that cannot use state pemerintahan negara lainnya. penggunaan logo dimaksudkan sebagai symbol. remembering that state symbol only solusi bagi instansi pemerintah yang tidak dapat used for state officials. the said logo being menggunakan lambang negara. mengingat arranged the draft decree from state minister lambang negara hanya dipakai untuk pejabat administrative reform concerning the use negara saja. logo dimaksud sedang disusun government agency logo. logo also used for dalam bentuk rancangan keputusan menpan uniform, pin and name board agencies. tentang penggunaan logo instansi pemerintah. dayaguna logo selain dalam tata naskah dinas instansi pemerintah, logo digunakan juga bagi penggunaaan pakaian seragam, pin, dan papan nama instansi. application procedure for electronic pedoman aplikasi tata naskah dinas official document elektronis the main purpose for electronic official pejuang pembuatan pedoman tata naskah document part e government dinas elektronis yang merupakan bagian dari sesat tamah government, adalah dengan menerapkan aplikasi piy ini maka suatu instansi dapat melaksanakan implement office administration activities become kegiatan administrasi perkantorannya menjadi easier, fast, transparent, orderly, integrated, lebih mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, productive, accurate, save and efficient produktif, akurat, aman, dan efisien (powerless). (powerless). pemanfaatan tata naskah dinas elektronis the utilizing electronic official document ende) ini sangat penting dilakukan karena procedure ende) very important because dengan ende ini diharapkan agar terjadi efisiensi expected that there efficiency the use dalam penggunaan kertas, kecepatan waktu adan dan akurasi dalam proses surat menyurat paper, mie mae lingkungan instansi. samping sosialisasi process surrounding agency, and also socialization kegiatan ende ini juga. hasil dari sosialisasi ende activities. the result socialization diantaranya adalah permintaan untuk melakukan demand implement ende. acknowledged implementasi ende. diakui bahwa beberapa that several areas, mainly outside java, daerah terutama luar jawa infrastruktur belum infrastructures are not yet supported optimal, bisa mendukung secara optimal sehingga belum not all areas can response this application semua daerah bisa merespon perlunya aplikasi ini directly implemented. order get untuk segera implementasikan. dalam rangka memperoleh suatu sistem prosedur yang dapat established procedure, application test should diyakini keandalannya, maka telah dilakukan uji done areas, those are government depok, penerapan pada daerah, yaitu pemerintah kota government semarang, and government depok, pemerintah kota semarang dan pontianak. now, there not yet seen the pemerintah kota pontianak. sampai saat ini belum factual result from that application test, but dapat terlihat hasil nyata dari uji penerapan expected that this e office application can increase tersebut, namun diharapkan penerapan e office mel ke: efficiency and effectiveness the offices the ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perkantoran ketiga daerah percontohan unnes ptotareas, tersebut. application working day and working penetapan hari kerja dan jam kerja hours government agencies lingkungan lembaga pemerintah aan pengaturan hari dan jam kerja lingkungan tae ptangemen kiai days and hours lembaga pemerintah pada awalnya ditetapkan government agencies initially applied under dengan keputusan presiden nomor tahun presidential decree number year tentang jam kerja pada kantor kantor concerning working hours government pemerintah republik indonesia dan keputusan agencies the republic indonesia and presiden nomor tahun tentang jam kerja dental dalam daerah khusus ibukota jakarta, dengan presidential degree number near jumlah jam kerja jam per minggu. concerning working hours special district pada era otonomi daerah dewasa ini jakarta, with total working hours hours menyebabkan terjadinya perubahan sistem perweek. ketatanegaraan dari sentralisasi menuju local autonomy era, this time, can cause the desentralisasi sehingga memberi kesempatan aga change state structure from generalization seluas luasnya kepada daerah untuk memilih yang pra terbaik bagi daerahnya masing masing, termasuk decentralization, will give wildest opportunity dalamnya mengenai pengaturan hari dan jam for local choose the best for their local area, kerja. akibatnya terjadi dualisme pengaturan hari consecutive, include concerning regulation kerja bagi kantor pemerintah, dimana sebagian working days and hours. the consequences daerah menerapkan pola lima hari kerja dan dualisme regulating working days government sebagian lagi masih menerapkan pola enam hari offices, where many region apply five working kerja. perbedaan pengaturan hari kerja ini naa days and others apply six working days. the menyebabkan upaya koordinasi, komunikasi, dan berbagai pengaturan yang lainnya seperti difference working days regulation cause menyangkut hari libur pns menjadi sulit coordination, communication, and several other dilaksanakan. dengan demikian, maka perlu regulations like holidays for civil servants are dilakukan penataan kembali terhadap hari dan difficult implemented. so, arrangement jam kerja pns untuk lebih dapat meningkatkan working days and hours for civil servants needed terlaksananya koordinasi dan komunikasi antar order increase the coordination and instansi pemerintah, sehingga penyelengaraan pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana communication among government agencies, dengan lebih baik, lan itu, telah diajukan public services can implemented better. thus, rancangan uas mei der tenang kai gan draft presidential decree concerning working jam kerja lingkungan lembaga pemerintah jaan sebagai pengganti keputusan presiden nomor san aek sidak sak rng sah tahun applied substitution presidential decree number year korporatisasi unit pelaksana pelayanan pemerintah up3) privatization government service dalam rangka penataan kembali peran performer unit up3) pemerintah dan peran dunia usaha dalam cetetartant kana bustkass kate penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan inventarisasi tugas tugas pelayanan implementing public services needs information publik yang secara bertahap dapat diserahkan concerning public service duty phases which can kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya transferred society, therefore consequently, pemerintah hanya berperan sebagai steering government only has role steering because (pengarah) karena pemerintah berdasarkan hasil government, based research, can not penelitian tidak efektif dan efisien jika berperan effective and efficient, they has role rowing. bagai dll (pelaksana operator: dengan the other words, government has role kata lain pemerintah hanya berperan sebagai regulator sedangkan sebagai operatornya regulator, while operator done business entity dilakukan oleh dunia usaha atau masyarakat. society. order clarify the role dalam rangka penegasan kembali peranan government, slim and professional government pemerintah diharapkan terwujud pemerintahan will implemented. nowadays, state ministry yang ramping dan profesional. dewasa ini administrative reform studying and kementerian pan sedang melakukan kajian dan documenting task forces public services, like: otorisasi muh pelaksana pelayanan hospitals, seed agency, and services unit which pemerintah seperti: rumah sakit, balai benih, dan annenkaa unit unit pelayanan yang menghasilkan aneka pendapatan sendiri untuk dikorporatisasi dengan entrepreneurship management business menggunakan pendekatan manajemen approach. dian saw sana. follow up study and documentation sebagai tindak laju dalam kajian dan from task forces public services, since inventarisasi unit unit pelaksana pelayanan service task force management system has been pemerintah, sejak tahun dirintis untuk developed using corporation management mengembangkan sistem pengelolaan unit pelaksana pelayanan dengan pola manajemen korporasi. corporation management systems and sistem dan pola pengelolaan korporasi pattern are directed flexible, autonomy, diarahkan menuju manajemen penyelenggaraan professional and accountable service task force unit pelaksana pelayanan yang fleksibel, otonom, management system based efficient, profesional dan akuntabel, yang didasarkan pada performance and productivity oriented penerapan prinsip prinsip kewirausahaan entrepreneurship principle application. support (entrepreneurship), efisien, berorientasi pada autonomy pattern and system managing kinerja dan produktivitas. untuk menunjang business, institutions, human resources and sistem dan pola yang otonom dalam pengelolaan usaha, kelembagaan, sdm dan asetnya, maka assets, they should supported permanent perlu ditunjang landasan hukum yang permanen law principle the kind law establish and dalam bentuk undang undang yang mendasari manage non profit service business unit. pembentukan dan pengelolaan unit usaha state ministry administrative reform has pelayanan nirlaba. tahun kementerian pan prepared draft law concerning non profit telah menyiapkan ruu mengenai badan layanan service body. this draft constitute law base nirlaba badan usaha nirlaba). ruu ini merupakan medium management system and mechanism gangguan, tang, wadan? star non profit public service performer business pengelolaan dan mekanisme (tatakelola) yaa institution.menetapkan kebijakan strategis sebagai tonggak policies the very first sovereign and valuable dimulainya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang berdaulat dan bermartabat nation life, taking important decisions, dengan mengambil tiga keputusan penting, namely: yaitu legalised and determined mengesahkan dan menetapkan constitution undang undang dasar appointed ir. soekarno the memilih ir. soekarno sebagai presiden president the republic indonesia republik indonesia dan drs. moh. sae dres mob. setan aho vice hatta sebagai wakil presiden: nasa memutuskan bahwa, untuk sementara waktu, dalam decided that for temporarily, melaksanakan pekerjaannya presiden carrying out his job, president was dibantu oleh sebuah komite nasional. assisted national committee. kondisi aparatur negara pada saat itu the condition state officials that time emerg belum tertata dengan baik, bahkan larut was unwell organized, even deeply involved dalam pergolakan politik yang bergerak dinamis. political tubuh thi keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun voa mana mene aon uca pasca pemberontakan g30s pki yang went after rebellion g 30s pki menyerap aparatur negara terlibat dalam which forced the state officials involve pertikaian ideologis yang mengancam keutuhan ideology fight which threatened the republic negara kesatuan republik indonesia nkri). indonesia nkri). however, steps in, arrangement, meskipun demikian, langkah langkah untuk control well empowerment state officials melakukan penataan, penertiban dan kept going on. this efforts was done the pendayagunaan aparat negara menerus government public indonesia although tengah tengah kondisi bangsa yang masih belum condition the nation was not stable yet. tana was stabil. hal ini dilakukan mengingat peran strategis done light strategic roles state officials aparatur negara untuk menjalankan tata carry out the life nation and state. kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. arrange general guidance public dek apaan eka medik ear relation and protocol around kehumasan dan keprotokolan dilingkungan instansi pemerintah. seba ala badan sejalan dengan percepatan perubahan yang together with acceleration change, terkadang tidak terserap informasi ataupun tidak sometimes, there information adopted diketahuinya kemajuan suatu instansi pusat dan dana haut nba lin daerah, terhadap kemajuan pembangunan yang prog pen dilaksanakan diperlukan suatu pedoman yang central local, development needed dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas guidance which can give clear direction and sae peng aka art purposes, mainly public relation order fungsi keemasannya. able know position public relation functions. selain masalah kehumasan yang besides public relation needed guidance, memerlukan baking we) arrangement protocol guidance also needed. penyusunan pedoman keprotokolan, dalam penyusunan pedoman keprotokolan ditekankan akan gina protected guidance, the focus terhadap tata cara upacara, kunjungan tamu, dan will ceremony, visitors, and other protocol hal hal yang dapat dikembangkan dalam masalah matters, for instance, holiday visit which not yet beda regulated officially. the change constitution pengaturan yang resmi. diharapkan dengan expected influence protocol matters, either perubahan konstitusi, maka juga akan concerning the naming new institution, like mempengaruhi masalah keprotokolan, baik yang commission, government officials, either menyangkut banyaknya penamaan kelembagaan baru seperti komisi komisi, maupun pejabat appointed career appointed political party. pejabat pemerintah baik yang diangkat secara all these need clearer regulation order that sad aaa dat there overlapping well clarity protocol jelas agar tidak terjadi tumpang tindih serta tidak procedures. adanya kejelasan tata cara pengaturan keprotokolan. internalization good governance internalisasi prinsip prinsip tata principles pemerintahan yang baik dalam rangka melaksanakan instruksi order carry out presidential instruction presiden nomor tahun tentang percepatan number year concerning acceleration pemberantasan korupsi dictum kesebelas angka eliminate corruption, decision eleven letter huruf yakni menyiapkan kebijakan penerapan figure that is, preparing application policy prinsip prinsip tata kepemerintahan yang baik good governance policy local government pada pemerintah daerah, lembaga pemerintah non departemen, dan departemen, telah disusun department and non department government modul tata kepemerintahan yang baik, dan institution, government has arranged good pelatihan untuk pelatih tot) fasilitator tata governance module and training trainer tot) kepemerintahan dengan peserta para for governance fasilitator with members from widyaiswara. tujuan internalisasi prinsip prinsip widyaiswara. internalization purposes from good tata kepemerintahan yang baik adalah agar naa terhina secara baik dan benar mengenai governance principle comprehend fully prinsip prinsip dasar dan penerapan kebijakan concerning basic principles and application tata kepemerintahan yang baik, sehingga sangat good governance principles, has significant berpengaruh terhadap pola pikir maupun pola impact mind set and action set from state tindak para aparatur negara. apparatus. il. guna melakukan penataan dan penyempurnaan tata laksana perijinan ll. order arrange and complete bidang perekonomian, economic licenses procedure, sebagai permulaan telah disusun satu sistem application system concerning any law and aplikasi yang berisi mengenai berbagai peraturan regulation economic field has initially perundangan bidang perekonomian yang diharapkan dapat memudahkan setiap unsur arranged and expected simplify every instansi pemerintah dan stakeholders lainnya dalam government agency and other stakeholders mencari peraturan bidang perijinan yang terkait find licenses regulation related duty, function dengan tugas, fungsi dan kebutuhannya. and need. strategic policy and attachment kebijakan dan capaian strategis bidang accountability field akuntabilitas generally, accountability government agencies pada umumnya akuntabilitas instansi sufficient from finance side, but weak from pemerintah dari sisi keuangan sudah memadai, performance accountability side. based namun dari sisi akuntabilitas kinerja masih lemah. monitoring and evaluation result, there are several berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, matters indicate weak performance terdapat beberapa hal yang menunjukan accountability, and inconsistent and unclear akuntabilitas kinerja masih lemah, dan sistem implementation government agency akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit) performance accountability system sakit), belum diimplementasikan secara nyata dan among others are follows: konsisten, diantaranya, sebagai berikut there not yet high commitment belum adanya komitmen yang tinggi priorities performance accountability, dalam mengedepankan akuntabilitas not yet highly paid attention, dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas mainly level kinerja belum mendapat perhatian ministry institution local yang besar, terutama tingkat government. kementerian lembaga pemerintah any law and regulation daerah. accountability field less harmony. adanya beberapa peraturan cc. there explicit sanction for perundang undangan bidang government agencies who not akuntabilitas yang kurang harmonis. report their performance belum adanya penetapan sanksi yang accountability tegas bagi instansi there not yet socialization all pemerintah yang tidak melaporkan government agencies concerning akuntabilitas kinerja. accountability policy. masih belum tersosialisasikannya there limitation human resources seluruh instansi pemerintah tentang capability performance kebijakan bidang akuntabilitas. accountability government adanya keterbatasan kapabilitas sdm agencies, well as: bidang akuntabilitas kinerja lingkungan instansi pemerintah serta: there integrated system skip masih adanya belum terintegrasinya with national planning system and sistem skip dengan sistem budget system. perencanaan nasional dan sistem penganggaran. order strengthen and increase untuk memantapkan dan peningkatan implementation quality performance kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja accountability system government agencies lingkungan instansi pemerintah sistem skip) (skip system) well implement effective, serta dalam rangka mean accountable, and result oriented governmental pemerintahan yang efektif, transparan, management, several strategic efforts have been akuntabel, dan berorientasi pada hasil, telah dilakukan berbagai upaya strategis, antara lain carried out, among others, follows: menyusun dan mendorong arrange and support draft law penyusunan peraturan perundang concerning performance undangan mengenai akuntabilitas accountability. kinerja. socialite and conduct technically sosialisasi sekaligus bimbingan concerning skip system central teknis terhadap penerapan sistem pen eam skip kepada instansi pemerintah oca1 ie pusat maupun daerah yang implemented consistently dilaksanakan secara terus menerus increase quality and strengthen dan berkelanjutan untuk lebih skip system implementation. meningkatkan kualitas dan cc. carry out laki evaluation order memperkuat implementasi sistem evaluate implementation quality arie skip system and government melaksanakan evaluasi laki dengan tujuan menilai kualitas roa per tpt aji implementasi sistem skip dan menilai kinerja instansi pemerintah. support pilot project development mendorong mengembangkan concerning island integrity, that pet maa sapa isa local government map degli daerah wilayah yang dijadikan model system good governance principle, penerapan prinsip good governance subsequently that area can implement sehingga wilayah tersebut dapat good and clean government, free mewujudkan pemerintahan yang from corruption, collusion and bersih dan bebas dari kkn, serta dapat nepotisme, well as, model for other dijadikan model contoh bagi laci pemerintah daerah lainnya. ebndkke san hasil hasil konkrit dalam rangka penataan concrete result order arrange akuntabilitas kinerja pemerintah, government performance accountability, among diantaranya others, follows: dalam rangka mewujudkan sistem order implement integrated penganggaran berbasis kinerja secara performance based budget system terpadu dengan sistem akuntabilitas with government agencies kinerja instansi pemerintah, accountability system, result, state ministry administrative diterbitkan beberapa peraturan reform has support and facilitated perundang undangan, sebagai berikut the issuance law and regulation follows: penyusunan ruu akuntabilitas kinerja arrange draft state penyelenggara negara. guna implementation performance semakin menegaskan dan accountability. order memperkuat dasar hukum assert and strengthen legal basis penerapan prinsip akuntabilitas for application accountability dan transparansi dalam sistem and transparency management system manajemen lingkungan government agencies, instansi pemerintah, accordingly state ministry kementerian negara pan saat ini administrative reform has sedang melaksanakan proses carried out initial process draft awal penyusunan ruu tentang concerning state akuntabilitas penyelenggara implementation accountability. negara. ruu ini diharapkan this draft expected menjadi dasar yang lebih kuat stronger basis develop and bagi pengembangan dan apply performance based management related sean mba soda berbasis government agencies strategic kinerja lingkungan pemerintah planning, annual performance terkait dengan perencanaan plan 9g, apparatus strategis, perencanaan kinerja performance commitment, tahunan, komitmen kinerja performance measurement, and aparatur, pengukuran kinerja, performance evaluation. evaluasi kinerja. naskah academic manuscript has been akademik sudah selesai dan finished and right now input sekarang dalam tahap phase from any universities, local memperoleh masukan dari government and society, well berbagai perguruan tinggi, initial draft law has been pemerintah daerah dan arranged). masyarakat serta telah tersusun support issuance draft awal ruu). government regulation mendorong terbitnya sania year peraturan pemerintah nomor finance reporting and government agencies tahun tentang performance. this government pelaporan keuangan dan kinerja regulation, obligation for every instansi pemerintah. dalam ini government agencies central diatur mengenai kewajiban and local has been regulated, not setiap instansi pemerintah only report responsibility pusat dan daerah untuk tidak apbn apbd implementation hanya melaporkan financial report, but also pertanggungjawaban present integrated pelaksanaan apbn apbd dalam performance report. bentuk laporan keuangan, follow government namun juga menyajikan regulation number year laporan kinerja secara concerning finance reporting terpadu and government agencies sebagai tindak lanjut dari kan beda luh administrative reform diterbitkannya peraturan together with department pemerintah nomor tahun internal affairs, the state tentang pelaporan keuangan ministry national dan kinerja instansi pemerintah, development planning national maka kementerian negara pan development planning board bersama departemen dalam coordinated with department negeri, kementerian negara finance arrange draft ppn bappenas dikoordinasikan presidential regulation oleh departemen keuangan time aer kena sedang menyusun rancangan f3, cetakan presiden aeon sate sakit). sistem akuntabilitas kinerja draft presidential regulation instansi pemerintah sakit). being sapaan intensivaly ministry finance order saat ini rancangan perpres comply with amendment sedang dibahas intensif government regulation number departemen keuangan agar year concerning rkp selaras dengan perubahan pada and government regulation tahun tentang number year rkp dan tahun concerning arrangement tentang penyusunan rka kl. rka kl. sebagai bagian dari sistem part performance akuntabilitas kinerja, pakem establishment performance bagi pejabat bola aah standard for state officials and pejabat dibawahnya telah diatur other subordinate officials have dalam inpres nomor tahun been regulated presidential yang dipertegas dengan instruction number year surat edaran menteri negara and affirmed circular from pan nomor se nag minister form number se sasa katang m.pan concerning penetapan kinerja. penetapan kinerja lebih merupakan bentuk estahishinark bertangan spa: standard. establishment komitmen atau janji dari performance standard more pejabat penyelenggara negara kind commitment from state untuk menghasilan kinerja atau officials carry out measured hasil yang terukur (outcome outcome performance measured) dalam satu periode. period. peraturan menteri negara pan regulation state minister nomor m.pan administrative reform number tanggal mei tentang m.pan dated may pedoman penetapan indikator concerning kinerja utama. arrangement procedure main performance indicator. dalam suatu organisasi terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau organization, there are ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal teens even hundreds indicators yang tidak rasional apabila seluruh measures can used and reported indikator tersebut dilaporkan kepada but those are not rational all stakeholder sebagai laporan indicators are reported pertanggungjawaban dari pelaksana stakeholders performance report atas tingkat keberhasilan kinerjanya. from the implementation upon the untuk itu, sebagai langkah yang success level their performance. rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi cukup subsequently, rational step dilaporkan beberapa indikator kinerja evaluate the success organization yang paling utama sebagai kriteria performance indicator enough only keberhasilan kinerja suatu organisasi. for indicate indikator kinerja tersebut disebut bla siksa dengan indikator kinerja utama key successful criteria organization. performance indicators). indikator that key performance kinerja utama yang ditetapkan oleh indicators. key performance instansi pemerintah akan digunakan indicators determined for dalam penyusunan dokumen government agencies will used perencanaan jangka menengah: ranging mid term planning perencanaan tahunan: penetapan kinerja: pelaporan akuntabilitas osn sony "patin kinerja: evaluasi kinerja instansi document, performance pemerintah: dan pemantauan dan accountability reporting: government pengendalian kinerja pelaksanaan agencies performance evaluation: program dan kegiatan kegiatan. and monitoring and controlling masa keke program implementation sosialisasi berkaitan dengan sistem ga skip dimaksudkan lebih pargokmanceanaatui menekankan bahwa akuntabilitas tidak sekedar pengisian formulir socialization related skip system semata, tetapi juga harus dapat meant focus more accountability mengubah paradigma aparatur dari not only fulfil forms, but also yang hanya berorientasi change paradigm apparatus from menghabiskan input (terutama input oriented result oriented. anggejany menjadi. iheponentasi strong awareness expected from kepada pencapaian hasil atau result. sea dnapalad dengan sosialisasi ini diharapkan this socialization every apparatus adanya kesadaran yang melekat kuat concerning accountability and dalam setiap aparatur mengenai increase performance accordance pentingnya berakuntabilitas dan with mandate. meningkatkan kinerja sesuai dengan amanah yang diemban. socialization and technical guidance sosialisasi sekaligus bimbingan teknis for establishment performance penetapan kinerja kepada seluruh standard all secretariat general, sekjen, sesama, sekda, kepala local secretariat, head local bahasa dan bappeda seluruh supervision board, and local planning indonesia sebagai tindak lanjut inpres and development board all over nomor tahun tentang indonesia follow from percepatan pemberantasan korupsi presidential instruction number dan surat edaran men. pan nomor year concerning acceleration aap site ner.a admin stats reform number m.pan eta: dated december dalam rangka sosialisasi sistem skip dan penetapan kinerja tersebut, telah concern ing estaglisamiand performance standard. diterbitkan (na) buah madu order socialite skip system and pelatihan dan (satu) buku, yaitu: establishment that performance modul penyusunan dokumen standard, five training modules penetapan kinerja. and (one) book has been published, modul sistem skip dalam those are: konstelasi peraturan document arrangement perundang undangan module performance bidang manajemen sektor establishment. publik. skip system module penyusunan indikator constellation law and kinerja, suatu kerangka regulation public sector kerja. management. modul ini menyajikan suatu arrange performance kerangka teoritis tentang indicator, framework. bagaimana suatu instansi this module serves theoretical pemerintah merumuskan framework concerning how government agency formulae performance indicator. pada tanggal september klip yang september the central national diberikan amanat untuk membantu committee indonesia knpi) has given mandate, melek sana kai sipekerjaag akasia miempuah which duty was help carry out the president jobs sebuah pernyataan penting. mr. kauman singodimedjo selaku ketua klip mengeluarkan made important statement. mr. kauman pengumuman sebagai berikut presiden singodimejo the chairman klip announced memutuskan bahwa pegawai pegawai indonesia follows: president decided that any levels and ranks gari segala jabatan dari tingkatan air takkan indonesian employees are decided civil servants menjadi pegawai negara republik indonesia sai dengan penuh kepercayaan bahwa mereka akan the republic indonesia believing that they menumpahkan segala kekuatan jiwa dan raga would sacrifice their strengths and souls and bodies untuk keselamatan negara republik indonesia. for the sake indonesia. state secretary asked sekretaris negara minta diberitahukan bahwa informed that the only instruction from the republic hanya perintah dari pemerintah republik yang diturutinya." government should opened. tetapi pernyataan penting tersebut tidak but those important statements did not unify serta merta mengakibatkan bersatunya potensi the potential civil servants who had disintegrated pegawai negeri yang memang sudah terkoyak various tight ideologies and politics. forever, kotak dalam berbagai ikatan ideologis mauro when constitution was changed provisional politis. apalagi ketika terjadi penggantian uud citation (uud) federal republic ind dengan undang undang dasar sementara lana kaga republik indonesia serikat, gejala disintegrasi pns (ris), indications civil servants disintegration was semakin nyata seiring dengan perubahan bentuk getting clearer line with the changing state negara dari negara kesatuan menjadi negara form from united state federal state. the federal. pemerintah republik tidak tinggal diam government took action. through the menghadapi gejala tersebut. melalui peraturan government regulation formed office pemerintah nomor tahun dibentuklah ata kantor urusan pegawai kup) yang berada employment affairs (kup) which was accountable bawah dan bertanggungjawab kepada perdana the prime minister. however, since the political menteri. tapi karena keadaan politik yang atmosphere was unstable, kpu did not performed selalu labil maka kup tidak dapat berfungsi well expected. although august there indikator kinerja. performance indicator, indikator kinerja, referensi reference determine untuk menentukan indikator government agencies kinerja instansi pemerintah. per indicate modul ini menyajikan pom ane gik kinerja yang baik berdasarkan performance indicator samples best practices yang dapat dipilih based best practices chosen oleh berbagai instansi any government agencies pemerintah sesuai dengan tugas accordance with duty and dan fungsi yang diembannya kunci serta substansi kegiatan yang far table dilakukannya. station sales model penyelarasan organizational and individual pengukuran kinerja individu performance measurement kian lan bagai this module serves how modul ini menyajikan bagaimana organization's performance can suatu kinerja organisasi dapat tarra individual diturunkan kepada para individu transferred individual, sehingga dapat mewujudkan accountable government suatu instansi pemerintah yang agencies and first rate akuntabel dan berkinerja prima. performance can membangun island implemented. integrity pengalaman naa empirik pemerintah daerah early sand menuju tata pemerintahan empirical experiences loca yang baik. government good buku ini menyajikan berbagai governance. keberhasilan maupun hambatan this book serves any successes and dinasan oleh aan barriers faced local government asta oaa mi, mensiapk kan implementing good prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik yang governance principles based dilakukan berdasarkan agreement among local kesepakatan antara beberapa governments. pemerintah daerah. state ministry administrative kementerian negara pan setiap reform also implements laki tahun juga melaksanakan evaluasi evaluation every year with the laki dengan tujuan menilai kualitas purposes evaluate implementation implementasi sistem skip dan menilai quality from skip system and evaluate kinerja instansi pemerintah, dengan government agencies performance, mekanisme evaluasi laki instansi with mechanism: evaluation laki pemerintah pusat dilaksanakan oleh central government agencies kementerian negara pan bersama done state ministry bpk, evaluasi laki provinsi, administrative reform together with kabupaten dan kota dilaksanakan oleh bpk, evaluation laki provinces, bpk kantor perwakilan). agencies and cities done bpk berdasarkan hasil evaluasi terhadap (representative office). laporan akuntabilitas kinerja instansi based evaluation result concerning pemerintah laki) terjadi peningkatan performance accountability report instansi pemerintah yang dinilai government agencies laki), there akuntabel dari pada tahun accountable increase government (dinilai tahun menjadi ,10y6 agencies from pada tahun (dinilai tahun (evaluated become meningkat menjadi pada (evaluated increase bat penganan become (evaluated niat! tama ana manu and become (dinilai tahun dari hasil evaluasi ini menunjukkan (evaluated talak terdapat makasar dalm evaluation results indicate that there sara p5 are increases reporting quality kuantitas pelaporan seiring juga together with increase dengan peningkatan kualitas accountability quality and akuntabilitas dan kinerja dari berbagai performance from any government instansi pemerintah dari tahun agencies from year year indicated tahun yang ditunjukan dari semakin better evaluation results baiknya hasil penilaian terhadap komponen penilaian, yaitu evaluation components, those are: komponen sistem skip yang terdiri components skip system consist dari: perencanaan kinerja, of: performance planning, pengukuran kinerja, pelaporan performance measurement, kinerja, evaluasi kinerja, dan performance reporting, tingkat capaian target indikator kinerja performance evaluation, and output dan outcome. namun demikian attachment level performance hal itu belum berarti sistem skip yang ingatan tag pulp 2pia dibangun sudah memadai. umumnya, outcome. but not meant that skip nai system has been sufficiently implementasi sistem skip berbagai developed. generally, implementation instansi pemerintah belum skip system any government menunjukkan keterkaitan dan agencies does not yet indicate explicit keselarasan yang tegas antara rencana relation and harmony between pembangunan jangka menengah national mid term development plan nasional rpm), renstra, rpm), renstra, implementation implementasi renstra, pengukuran renstra, performance measurement, kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi performance reporting, and kinerja sebagai suatu tahapan performance evaluation consistent berkesinambungan dari suatu sistem phase strategic management manajemen strategis. system. penerapan prinsip prinsip good implementation good governance melalui pembangunan governance principles through model island integrity model development island kementerian negara pan bekerjasama integrity state minister administrative dengan komisi pemberantasan korupsi reform cooperate with corruption kpk) membangun model model island elimination board kpk) develop island integrity pada pemerintahan integrity model provincial provinsi kabupaten kota dalam upaya regency city government order pencegahan korupsi secara prevent corruption comprehensive komprehensif dan terpadu sekaligus and integral and also support mendorong percepatan penerapan acceleration application concerning prinsip prinsip good governance. good governance. island integrity adalah suatu island integrity local regional pemerintahan daerah wilayah yang government who has developed state telah mengembangkan sistem implementation system and penyelenggaraan negara dan development using good pembangunan dengan mengindahkan governance principle order han pake oom implement good government and free from corruption, collusion and manna nepotisme, can model for other local governments. model dijadikan model atau percontohan bagi application tatap tland penta integrity done based experiences from countries that has been tersebut dilakukan berdasarkan fultoimni dihssib pengalaman dari negara negara yang medan bali riak recommended, those are pbb, adb, telah berhasil melaksanakannya dan world bank and international telah direkomendasikan, antara lain transparency leh on, pa, viola kari dari this matter, state ministry transparent internasional: administrative reform give technical dalam hal ini kementerian negara pan kai memberikan bimbingan teknis, guidance, assistance, and supervision asistensi dan supervisi kepada berbagai any local governments pemerintah daerah dalam upaya implement good governance, while penerapan good governance, kps more trigger mechanism sedangkan kpk lebih merupakan tiger accelerate those efforts. focus mechanism untuk mempercepat upaya application performance based tersebut. bidang yang difokuskan management, increase local adalah penerapan manajemen berbasis government capacity (organization, kinerja, peningkatan kapasitas management and procedure pemerintah daerah (organisasi, human resources), increase public tatakerja, dan pengelolaan sdm), service performance, improvement peningkatan kinerja pelayanan publik, goods and services procurement, perbaikan dalam pengadaan barang increase internal control dan jasa, peningkatan efektivitas effectiveness, and anti corruption pengawasan internal, dan kampanye campaign. anti korupsi. order implement island dalam penerapan island integrity integrity, the signing mutual telah dilakukan penandatangan agreement between local kesepakatan bersama antara para movement leader and head pimpinan pemerintah daerah dengan legislatif blv ketua dprd beberapa provinsi dan kta benda raga andi: melani kabupaten kota yaitu: een done several provinces and pemerintah provinsi dan seluruh agencies cities, those are: pemerintah kabupaten kota provincial government and all provinsi riau: regency city government riau pemerintah provinsi dan seluruh province, pemerintah kabupaten kota iesnokekah government and all provinsi gorontalo: regency city government pemerintah provinsi dan seluruh gorontalo province, pemerintah kabupaten kota provincial government and all provinsi kalimantan selatan: regency city government pemerintah provinsi dan seluruh south kalimantan province: pemerintah kabupaten kota provincial government and all provinsi kalimantan tengah, regency city government pemerintah kota denpasar, central kalimantan province: pemerintah kabupaten tanah denpasar city government karo, ban cara tanah karoregency government: pemerintah mupsjen saluang serdang bedagai regency bedagai, bak government, pemerintah provinsi san start special region yogyakarta pemerintah kota yogyakarta: hroviries government: pemerintah kabupaten yogyakarta city government: kebumen: kebumen regency government pemerintah kota makassar. makassar city government. kesepakatan bersama tersebut this mutual agreement constitutes merupakan tekad dari gubernur dan strong will from governors and all seluruh bupati walikota dengan ketua regents mayors with each head bpi masing masing jan tip dprd implement good mewujudkan good governance. ketua kpk dan menteri negara pan governance. head kpk and the bertindak sebagai saksi pada state minister administrative penandatanganan kesepakatan reform acted witness sign the bersama tersebut. mutual agreement. kementerian negara pan secara the state ministry administrative berkelanjutan memonitor dan reform consistently monitors and melakukan pendampingan konsultasi closely assists consult the dalam pelaksanaan kesepakatan implementation that mutual bersama tersebut. beberapa agreement. several improvements are perkembangan yang membaik terutama terlihat dari meningkatnya seo public service perfemnancg kinerja pelayanan publik antara lain those are implementing integrated dengan menerapkan pelayanan service, accommodate public terpadu, diakomodasikannya participation development and partisipasi masyarakat dalam supervision, apply performance based pembangunan dan pengawasannya, management phases, give penerapan manajemen berbasis performance pay apparatus kinerja secara bertahap, pemberian order increase performance and tunjangan kinerja kepada aparatur eliminate spring table and tear table jam naga eng salah kinerja culture, due diligence priorities dan menghilangkan budaya meja mata air dan meja air mata, uji kepatutan performance large attained dengan mengedepankan target kinerja determining structural official and yang akan dicapai dalam penentuan others. pejabat struktural dan sebagainya. kebijakan dan capaian strategis strategic policy and attachment bidang pelayanan publik public service kain toa pakaian the implementation public services eka aparatur pemerintah alam government apparatus any kind berbagai sendi pelayanan antara lain services, among others, related yang menyangkut pemenuhan hak evil basi dgf hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk masih dirasakan belum population still felt not meet public memenuhi harapan masyarakat. hope. that condition indicated kondisi tersebut ditunjukkan dengan many obstacles still exist follows: masih adanya berbagai gejala sebagai the implementation public berikut: services not yet efficient and belum efisien dan efektifnya effective, either from time, penyelenggaraan pelayanan expense, procedure and range publik baik dari segi waktu, services. biaya, prosedur, dan jangkauan b. licenses requirements are not pelayanan. uniform persyaratan ijin tidak seragam. kambistanetk cc. waktu penyelesaian terlalu lama antara usai dan tidak pasti. adanya pungutan luar biaya are other levis out yang telah ditetapkan. regular payment. kebijakan yang sering berubah policies often change (not (tidak konsisten dan tidak consistent and not harmonis) selaras) pusat, provinsi dan central, province, and regency kabupaten kota. city ff. adanya kesimpangsiuran there are maze authorities kewenangan yang menangani handle carrec tara bekasi samp bureaucratization officials give kind services memberikan pelayanan kurang kaa, corruption, collusion and masih ditemukannya praktek nepotisme practices are still found kkn dalam pemberian giving public services. pelayanan publik. peningkatan kualitas pelayanan publik the increase public services quality merupakan muara dari reformasi con statute estuary from birokrasi. untuk itu, tidak henti bureaucratization reform. so, have hentinya kita telah berupaya secara done efforts consistently support optimal untuk mendorong improvement public services system dilakukannya perbaikan sistem order implement prime services pelayanan publik lua from all technical units departments sana yang and agencies, either central local. lan eren sana sea strategic efforts have been done, instansi baik pusat maupun daerah. follows, upaya upaya strategis yang telah dilakukan antara lain arrange and support menyusun dan mendorong arrangement law and penyusunan peraturan regulation concerning perundang undangan improvement public mengenai peningkatan services. pelayanan publik. sosialisasi sekaligus socialite and giving guide bimbingan teknis terhadap technical guidance penerapan kualitas concerning service quality pelayanan instansi implementation from central pemerintah pusat maupun and isi government daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dan agencies consistently berkelanjutan. cc. carry out evaluation local cc. melaksanakan evaluasi dan government and blica sato akan terhadap service unit order evaluate pemerintah daerah dan unit bli ara pelayanan publik dengan tujuan daa pat menilai kualitas kinerja quality government agencies. pelayanan publik instansi pemerintah. mengkoordinasikan instansi coordinate government pemerintah dalam rangka agencies order simplify menyederhanakan prosedur persyaratan, waktu, dan procedure requirements, biaya dalam pelayanan perijinan time and expenses licenses bidang investasi dan pelayanan service the field investment sipil and public services. hasil hasil konkrit sanam rangka concrete results order improve public peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya services quality: dalam rangka mewujudkan order implement the, therefore excellent service maksimal memenuhi ada ana basis can met maximal: those are pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, akuntabel dan fast, effective, cheap, transparent, tidak diskriminatif, kementerian accountable and not discrimination. negara pan telah mendorong dan the state ministry administrative memfasilitasi diterbitkan beberapa reform has supported and facilitated pada undang undangan, any laws and regulations follows: penyusunan ruu pelayanan arrange public services bill. publik urgensi ruu ini adalah urgency this draft ensure menjamin warga masyarakat society get prime services from memperoleh pelayanan yang government bureaucratization. pri luka dari birokrasi longer time, this draft pemerintahan. dalam waktu yang tidak terlalu lama, ruu ini expected determined diharapkan dapat ditetapkan law concerning public services. menjadi pelayanan publik. menerapkan indeks kepuasan implement public satisfaction masyarakat keputusan index decree the state menteri negara pan nomor minister administrative kep m.pan tentang reform number: pedoman umum penyusunan kep m.pan indeks kepuasan masyarakat concerning general guidance unit pelayanan instansi arrangement public pemerintah) dalam rangka satisfaction index from mengukur kinerja penyelenggara government agencies service pelayanan publik dan tindak unit) order measure lanjutnya dalam mewujudkan implementation public kepuasan masyarakat. services performance and its sejak tahun s.d telah follow implementing public dilakukan sosialisasi. ikm telah satisfaction. diterapkan oleh propinsi yang since meliputi unit pelayanan socialization has been done. ikm publik, kabupaten yang has been implemented meliputi unit pelayanan provinces induce public publik, dan kota yang meliputi services units, agencies include unit pelayanan. public services units, and mendorong penerapan cities include services units. transparansi dan support implementation akuntabilitas dalam transparency and penyelenggaraan pelayanan accountability publik keputusan menteri implementing public services negara pan nomor: decree the state minister kep m.pan tentang administrative reform number: petunjuk teknis transparansi dan kep m.pan akuntabilitas dalam concerning technical guidance penyelenggaraan pelayanan transparency and publik). telah dilakukan sebagaimana mestinya. meskipun pada tanggal was change from provisional constitution federal agustus terjadi pergantian uud republic indonesia uud ris) provisional apa kara ana constitution republic indonesia uud ri) republik indonesia yang. merak which affected the change state form back perubahan bentuk negara kembali negara adi kesatuan, namun pns tetap saja terkoyak kotak. united state, civil servants remained disintegrated. sistem pemerintahan yang dianut adalah the government system was parliamentary where parlementer dimana pemerintah the government was accountable indonesian bertanggungjawab kepada dpr yang legislative assembly dpr) and caused political menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik. uncertainty. lots government programs did not program program pemerintah banyak yang tidak kas lord high jalan karena diwarnai dinamika politik yang per aki mes dea bla sangat tinggi sehingga berimbas pula pada politic that affected the control civil servants pembinaan pns secara keseluruhan. whole.pendayagunaan aparatur negara, seperti state officials such simpleflying the programs program penyederhanaan organisasi pemerintah central government organizations cabinet pusat dalam kabinet widodo april widodo april august the era agustus pada masa kabinet ali cabinet ali sastroamidjojo august agustus agustus august program state officials efficiency and diakukan ska derbi mubenyaah parang! distribution rational manpower was done negara serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf improving the employees welfare, and combat kehidupan pegawai, dan memberantas korupsi corruption well bureaucracy. controlling, serta birokrasi. penertiban, penataan, dan ranging well empowering the other officials pendayagunaan aparat lainnya yang dilakukan was forming committee for ministries adalah pembentukan panitia organisasi organization panik), and establishment kementerian panik), dan pembentukan national institute public administration lan) lembaga administrasi negara lan), dengan with government regulation the monitoring dan evaluasi accountability implementing penerapan transparansi dan public services). monitoring and akuntabilitas bidang evaluation transparency and pelayanan publik dengan tujuan accountability has been done mengumpulkan data yang public services order collect diperlukan agar pelaksanaan data needed order that penerapan transparansi dan implementation transparency akuntabilitas pelayanan tetap and accountability consistently berada pada kerangka yang the expected framework. diinginkan. sasaran dari program objective from this program ini antara lain menilai evaluate development perkembangan pelaksanaan transparency and accountability transparansi dan akuntabilitas implementation public services dalam penyelenggaraan implementation from several pelayanan publik pada beberapa chosen public services units. unit pelayanan publik terpilih. carry out those programs, untuk melaksanakan program monitoring and evaluation tersebut dilakukan monitoring done eleven provinces, dan evaluasi ke (sebelas) among others, follows: provinsi, antara lain: nanggroe aceh nanggroe aceh darussalam darussalam riau jambi sumatera selatan south sumatra bangka belitung bangka belitung yogyakarta yogyakarta nusa tenggara timur east nusa tenggara kalimantan selatan kanan sulawesi tengah sediakan sulawesi tenggara central sulawesi papua southeast sulawesi papua disamping monitoring dan addition monitoring and ade lang evaluation those eleven tersebut fairilaka daerah dengan provinces, miniloka will done tujuan pemahaman local understand implementasi kebijakan implementation transparency transparansi dan akuntabilitas and accountability policy aaa public service implementation dan pendapat implementasi well collect suggestions and kebijakan transparansi dan opinions those. while, target akuntabilitas penyelenggaraan miniloka distribute pelayanan data serangan transparency and accountability sasaran miniloka adala policy public services penyebarluasan kebijakan transparansi dan akuntabilitas implementation and explanation penyelenggaraan pelayanan best practices implementing publik dan paparan best transparency and accountability practices implementasi policy public services kebijakan transparansi dan implementation chosen akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh unit services units, while speakers are pelayanan terpilih, sedangkan chosen from public services nara sumber pembicara diambil experts, public services dari pakar pelayanan publik, observers, and head chosen pemerhati pelayanan publik dan public services units. the pimpinan unit pelayanan publik terpilih. miniloka tersebut akan balak maa dilakukan pada provinsi provinces, among others antara lain follows: sumatera utara north sumatra sumatera barat west sumatra banten banten jawa barat jawa tengah west java jawa timur central java bali east java nusa tenggara barat bali kalimantan barat west nusa tenggara kalimantan timur west kalimantan sulawesi utara east kalimat female ast kalimat sulawesi selatan. north sulawesi sebagai hasil dari miniloka gorontalo tersebut akan dilakukan south sulawesi lokakarya pusat, hasil result from that miniloka, lokakarya dimaksud akan workshop done central, dijadikan bahan rekomendasi report workshop will perumusan kebijakan deruansd dati transparansi dan akuntabilitas vivere teconymnengalon pelayanan publik. formulae transparency and sosialisasi pedoman accountability policy public penyusunan standar services. pelayanan publik peraturan socialite standard menteri negara pan nomor arrangement procedure per m.pan tentang public services regulation pedoman penyusunan standar the state minister pelayanan publik). untuk administrative reform number: program sosialisasi ini secara per m.pan administrasi pedoman tersebut concerning standard telah dikirim seluruh provinsi indonesia. samping itu arrangement procedure public secara langsung juga telah services). this socialization dilakukan sosialisasi ke (tujuh) program, administrative, has provinsi, antara lain: been distributed all provinces kepulauan riau indonesia. addition, this jawa timur program has also been localized sumatera utara provinces, among others sulawesi selatan follows: riau kepulauan riau bengkulu east java kalimantan tengah north sumatra adapun kebijakan ini sudah mulai south sulawesi dilaksanakan sebanyak unit riau pelayanan yaitu unit bengkulu pelayanan pesaing yang central kalimantan dilakukan monitoring dan unit recently, this policy has been pelayanan perijinan yang ina melaporkan dari provinsi lain initially carried out for services yang belum sempat dilakukan units, those are services units monitoring pada tahun provinces done selanjutnya pada tahun monitoring, and license kementerian negara pan akan service units report from other terus mendorong dan provinces which are not yet memotivasi unit pelayanan untuk carried out monitoring melaksanakan pelayanan then state ministry berstandar sebagai upaya untuk administrative reform will meningkatkan kualitas consistently support and pelayanan publik. motivated services units carry out standard services efforts improve public services quality. mengkoordinasikan instansi coordinate government pemerintah dalam rangka agencies order for procedures prosedur persyaratan, waktu, requirements, time and dan biaya dalam pelayanan bap" 2fas expenses license services the perijinan bidang investasi dan pelayanan sipil berdasarkan field investment and public (tiga) langkah strategis, yaitu: services based three langkah strategis strategic steps, those are: pertama, mengeluarkan first strategic step: issue ka sya circular letter the state negara nomor: menpan se m.pan minister wana kaka tentang peningkatan reform number: kualitas pelayanan publik se m.pan yang bebas korupsi, kolusi, concerning quality dan ana naa improvement public rangka tanda lanjut geni services which frees instruksi presiden nomor kaga tahun tentang corruption, collusion and percepatan pemberantasan nepotisme order follow korupsi. dalam surat presidential instruction edaran tersebut, menteri number year nya pad anita concerning acceleration kepada para gubernur bupati walikota diminati corruption. untuk menerapkan standar that circular letter, the pelayanan publik pada state minister setiap unit penyelenggara administrative reform ask pelayanan publik. setiap governors regents penyelenggara pelayanan publik paling tidak mayors implement public services standard menetapkan (tiga) hal least three matters, sita apa those are what are the persyaratannya, berapa tak biayanya, dan kapan requirements, how muc selesainya. penjelasan dan are the expenses, and keterangan terhadap when will completed. (tiga) hal tersebut harus explanations those three ditempatkan ditempat matters should terbuka dan mudah dibaca placed oleh setiap pengguna nasa guk kala sby layanan. hal tersebut pada read every service users. dasarnya memberikan those will basis give kepastian pelayanan service certainty society kepada masyarakat dan and business entities. dunia usaha. cotratonke langkah strategis peran aang bap: kedua, kementerian the state minister negara pan melakukan administrative reform pendekatan dan mengajak carries out approaches and para gubernur dan invite governors and bupati walikota yang te) hoh mempunyai kemauan dan mbk naya bersedia mempelopori will pioneer the peningkatan pelayanan improvement public publik dengan services developing sula ngan integrated services. uu. langkah strategik third strategic step. ask ketiga, meminta pada regents mayors together bupati walikota bersama with head their local dengan pimpinan dprd legislative assembly see nya untuk melihat sendiri regions which pioneering daerah daerah yang the improvement public mempelopori peningkatan pelayanan publik dan nee5 and gelap pengembangan pelayanan integrated services. the terpadu. kementerian state minister negara pan akan administrative reform will berikan accompany regents pendampingan kepada mayors and head local bupati walikota dan mp3 an legislative assembly get pimpinan dprd agar nat diperoleh pemahaman yang similar understanding, sama dan kemudian then together decided for diputuskan bersama untuk the improvement public kemajuan pelayanan publik services their regions. melakdandk tan carry out evaluation local melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pemerintah daerah dan unit gayeminan ang publik eee ya: pelayanan publik dengan tujuan menilai units eva publik repair kualitas kinerja pelayanan publik instansi performance quality government pemerintah. agencies. kompetisi antara pemerintah daerah competition among local tujuan: memberikan penghargaan kepada saver menit pemerintah kabupaten kota yang flirposes telah mendorong peningkatan kualitas give appreciation pelayanan publik daerahnya dengan regency city governments who serangkaian kebijakan yang has supported the improvement dikeluarkan. public services quality their region with set policies issued. tim penilai: evaluation team tim penilai dilakukan oleh tim penilai evaluation team done tingkat propinsi dan tim penilai provincial level and central level, tingkat pusat, yang terdiri dari unsur consist ananta pemerintah, unsur lembaga swadaya dea nene gmn lan hi, universities and mass media. masyarakat, dan unsur perguruan tinggi, dan unsur media massa. evaluation process every province suggests proses penilaian: maximal from total setiap propinsi mengusulkan paling agencies cities based banyak dari jumlah evaluation reports from pemerintah kabupaten kota provincial level berdasarkan hasil penilaian tim evaluation team. penilai tingkat propinsi. central level evaluation tim penilai pusat berdasarkan usul team pemerintah propinsi melakukan sung ion met verifikasi dan klarifikasi nata final evaluation decided penentuan akhir penilaian yang state minister ditetapkan oleh menteri negara administrative reform. pendayagunaan aparatur negara. result hasil: best scores and citra bhakti nilai terbaik diberikan kepada abdi negara charter are pemerintah kabupaten kota dan given agencies kepadanya diberikan piala citra cities bhakti abdi negara. good scores and citra bakti nilai baik diberikan kepada abdi negara. charter are given agencies pemerintah kabupaten kota dan cipta kepadanya diberikan piagam citra complete information can bhakti abdi negara. seen attachment). selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran) kompetisi antara unit pelayanan competence among government pemerintah services units tujuan: purposes: memberikan penghargaan kepada give appreciation public services unit pelayanan publik yang telah units which has shown improvement memperlihatkan peningkatan kinerja service performance society. pelayanan kepada masyarakat evaluation team tim penilai: evaluation team done provincial tim penilai dilakukan oleh tim penilai level, department, land, police tingkat propinsi, departemen, land, department, and state owned polri dan bumn sik tum penilai companies, well central level tingkat pusat yang terdiri dari unsur consist government, non pemerintah, unsur lembaga swadaya masyarakat, dan unsur perguruan over att an, universities and mass media. tinggi, dan unsur media massa. proses penilaian: evaluation process setiap propinsi, departemen, every province, department, land, polri dan bumn land, police department, and mengusulkan paling banyak state owned companies (lima) unit pelayanan publik suggests maximum five berdasarkan hasil penilaian tim public services units based penilai yang bersangkutan. unit evaluation result from concerned pelayanan publik dapat berasal evaluation team. public services dari unit pelayanan publik units can come from provincial propinsi dan unit pelayanan and agencies cities, central publik kabupaten kota, unit services units existed local and pelayanan pusat yang ada branch state owned companies daerah dan unit unit pelayanan local. publik cabang bumn daerah. tim penilai pusat berdasarkan central level evaluation team usul pemerintah propinsi based provincial government melakukan verifikasi dan san carries out verification and klarifikasi. seng penentuan akhir penilaian yang clarification. ditetapkan oleh menteri negara final evaluation done state pendayagunaan aparatur minister administrative negara. reform. hasil: nilai terbaik diberikan kepada result: unit pelayanan publik dan best score and citra pelayanan kepadanya diberikan piala citra prima trophy given public pelayanan prima. nilai baik diberikan kepada services units. unit pelayanan publik dan good score and citra pelayanan kepadanya diberikan piagam prima charter given public citra pelayanan prima. tensi selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran) completely can seen disamping penghargaan citra bhakti attachment) abdi negara dan citra pelayanan government also gives appreciation prima, pemerintah memberikan citra pelopor inovasi pelayanan prima penghargaan citra pelopor inovasi pelayanan prima kepada sha cina raga gubernur bupati walikota dan and director traffic direktur lalu lintas polda metro jaya metropolitan district police, metro sebagai pembina pelayanan publik jaya builder public services who yang telah berhasil dalam hat mempelopori pelayanan prima bagi best uccesaikh pioneering unit pelayanan publik yang berada excellent services for public services unit lingkungannya selengkapnya dapat his place (can seen completely dilihat dalam lampiran). attachment). peraturan pemerintah nomor tahun responsibilities which was perfection public yang tugas pokoknya menyempurnakan aparatur administration and its officials. both institutions dan administrasi negara. kedua lembaga yang dealing with empowerment state officials were menangani pendayagunaan aparatur negara ini directly under and accountable the prime langsung berada bawah dan bertanggung minister jawab kepada perdana menteri july president decree stated pada tanggal juli dikeluarkan dekrit presiden yang menyatakan berlakunya kembali that constitution was valid back was issued. uud upaya pemurnian pns dari upaya efforts purity the civil servants from bureaucracy politisasi birokrasi pun dilakukan dengan politic was also made issuing president decree dikeluarkannya peraturan presiden nomor which prohibit rank f civil servants tahun yang melarang pns golongan members political parties. menjadi anggota suatu partai politik. apart from that, committee retooling selain dibentuk pula dibentuk pula state apparatus para) was also formed which panitia retooling aparatur negara para) yang antara lain, menghasilkan peraturan presiden peltata sinar suan pes hendak nomor tahun tentang pokok pokok about principals high level state apparatus organisasi aparatur pemerintah negara tingkat organization. two years later, top comment tertinggi. dua tahun kemudian dibentuk revolution apparatus retooling kontrak) was komando tertinggi retooling aparatur revolusi also formed through president decree year kontrak) dengan keppres nomor tahun which the continuity para, which was yang merupakan kelanjutan dari para, more political, line with the condition that lebih bersifat politis, sesuai dengan keadaan fine. nik demikian, perkembangan nevertheless, the development state aparatur negara sampai dengan akhir masa orde officials the end old order era was colored lama diwarnai dengan ketidakpastian akibat with uncertain dominant roles political parties. peranan partai partai politik yang sangat that time building block was developing from dominan. saat itu berkembang building block powerful political parties against strategic positions dari partai partai politik yang berkuasa terhadap government for the sake their political parties jabatan jabatan strategis jajaran pemerintahan selanjutnya memberikan rasa then, gives sense pride and spirit kebanggaan dan memberikan them. president the republic dorongan semangat kepada mereka agar yang berprestasi, presiden lai one yes apptesission menyerahkan penghargaan secara symbolically the concerned persons simbolis kepada yang bersangkutan december state pada tanggal desember palace. then, all are given the state start bagas. penyerahan akg minister administrative reform keseluruhan dilanjutkan oleh menteri ber the negara pan pada tanggal epithet yen lang desember lembaga administration institution. administrasi negara. october evaluation tanggal oktober serahkan citra pelayanan prima given, data juga penilaian terhadap citra will followed) pelayanan prima data menyusul) men dusun buku dan arrange books and distribute menyebarluaskan kiat dan trick and breakthrough success terobosan keberhasilan beberapa any regions order improve daerah dalam peningkatan public services through pelayanan publik melalui vas penerapan pelayanan terpadu yang disusun dalam buku services arranged book pedoman pelaksanaan implementation guidance pelayanan publik (best practices). public services (best practices). adapun jumlah kabupaten kota total agencies cities which have yang melaksanakan best practices designate hingga tahun sudah beda ting selai sebanyak kabupaten kota dan agencies cities, and sebanyak outlet pelayanan services outlets which implement yang menerapkan manajemen quality management (best mutu (best practices). practices). melakukan upaya peningkatan carry out improvement public pelayanan publik berbagai unit services any public services pelayanan publik pusat dan kota melalui partisipasi units central and local through masyarakat tingkat lokal public participation local level, berupa kerjasama antara term cooperation within birokrasi pemerintah selaku government bureaucratization penyelenggara makanan publik public services implementation dengan masyarakat madani. mendorong pengembangan and sii s0ciri. model pelayanan jemput bola' pushing the development antara lain pelayanan samgat dan service model door door , sim keliling yang melayani among others through samgat perpanjangan stok dan and sim mobile services for fast secara cepat menit), dan drive thru (pelayanan cepat dari cesar stok sim kendaraan dalam perpanjangan minutes), and drive thru (fast stok). services from vehicle extending 9g) menyusun pedoman iso stok). dan melakukan bimbingan teknis arrange iso guidance and penerapan iso untuk animal guid peningkatan pelayanan publik. carry tec ska mendorong optimalisasi implementing iso pengembangan single identity improve public services. number untuk konsolidasi support optimum development administrasi kependudukan single identity number nasional dalam rangka idatenaticnald peningkatan kualitas pelayanan sen asn eka publik. administration order increase public services quality. pengarang agar sak support all local, provincial and menu, panin regency city agencies kabupaten kota menjadi best smp naa dah implement best practices, and practices, dan memiliki pelayanan terpadu satu pintu have one stop services. there isa (one stop services). dewasa ini significant public service terjadi perbaikan pelayanan improvement once publik yang membanggakan best implementing best practices ana bela ppa year regions, tahun diperkirakan 2e5 mencapai daerah. pelayanan estimated reach regions. one terpadu satu pintu, tahun stop services kabupaten kota, tahun agencies cities, kabupaten kota, dan tahun agencies cities, and aha gerakan estimated agencies cities. kabupaten kota. kebijakan dan capaian strategis bidang policy and strategic achievement pengawasan supervision bidang pengawasan, saat ini masih supervision field, there are conditions terdapat kondisi yang belum which not yet meet public been harapan masyarakat, expectation, among others, follows: masih tingginya kasus korupsi yang corruption still high, marked low antara lain ditandai dengan corruption perception index cpi) rendahnya peringkat corruption indonesia and low public sector perception index cpi) indonesia performance indicating that existing dan inang san supervision agencies performance mengindikasikan aang neu not yet efficient and effective. instansi pengawasan yang ada belum efisien dan efektif. sistem pengendalian intern government internal control system pemerintah spip) belum berfungsi (spip) not yet have function sebagai quality assurance dalam quality performance government penyelenggaraan pemerintahan. belum efektifnya kinerja instansi implementation. pengawasan antara lain performance supervision agencies dipengaruhi oleh kebijakan dan not yet effective, influenced weak pengawasan yang masih policy and coordination. ema kebijakan pengawasan belum sypeisian policies not yet touch menyentuh secara substansial substantially problems faced terhadap permasalahan government internal control permasalahan yang dihadapi oleh apparatus api), like: sah kanan intern audit focus clear between pemerintah seperti fokus saya beluirnfelas one supervision agency and other antara sada ora supervision agency (financial pengawasan dengan instansi audit, investigation, performance, pengawasan lainnya (audit and diligence): keuangan, investigasi, kinerja, valid audit standard and code dar kebatinan, conduct for every audit belum adanya standar audit dan kode etik yang berlaku standard code practice), umum bagi setiap api (audit human resources competence standards code practice): not flat distribute every api permasalahan kompetensi well consistency each yang ndak merata pada api auditor development: setiap api serta adanya inkonsistensi dalam pengembangan auditor masing masing api, pemahaman dan understanding and implementasi atas konsep implementation 'auditor intern auditor intern sebagai quality assurance belum memadat quality assurance' concept still budaya dan paradigma weak. pengawasan yang belum supervision paradigm and culture berkembang dengan baik not yet developed well pada aparat pemerintah dan government apparatus and public masyarakat pada umumnya. pengelolaan atas pengawasan genta, masyarakat belum optimal public supervision management not yet mendorong partisipasi masyarakat optimal supporting public participation dala penyu kenegaraan implementing government. that is, pemerintahan. supervision strategy and efforts are oleh karena itu, perlu adanya upaya dan strategi pengawasan untuk needed change those aforementioned merubah kondisi tersebut atas, conditions through strategic steps yaitu dengan langkah strategis, follows: antara lain arrange and complete policies, menata kembali dan institutional system, procedures, menyempurnakan kebijakan, sistem kelembagaan, prosedur mechanism, and coordination mekanisme,dan koordinasi functional supervision arrange the pengawasan fungsional menuju national supervision system law. tersusunnya undang undang reform the concept and sistem pengawasan nasional, implementation government melakukan reformasi terhadap fonts clip): konsep dan implementasi sistem internal control system spip): pengendalian internal pemerintah spip): meningkatkan efektivitas increase effectiveness public pengawasan masyarakat melalui supervision through formulation and perumusan dan sosialisasi pat handle pedoman penanganan dan socialization ending golegnce menindaklanjuti pengaduan and follow public complaints, masyarakat: serta coordinate, monitor, and evaluate the melakukan koordinasi, implementation presidential monitoring dan evaluasi instruction number year pelaksanaan inpres nomor lewati tahun tentang percepatan concerning ration eradicate pemberantasan korupsi corruption all government seluruh instansi pemerintah agencies involving stakeholders dengan melibatkan pihak from concerned agencies. stakeholders dari instansi yang bersangkutan. concrete results order increase hasil hasil konkrit dalam rangka control, among others, follows: peningkatan pengawasan, arrangement process academic antaranya: aper and draft bill concerning penyusunan naskah akademik pap dan draf awal ruu siswasnas national control system has been telah dimulai sejak tahun started since resulted dengan hasil berupa naskah akademik dan rancangan awal academic paper and draft bill ruu siswasnas. dalam tahun concerning national control system. rancangan tersebut masih this draft still needs concept membutuhkan proses pematangan konsep oleh tim maturation process arrangement penyusun, sehingga belum dapat dilanjutkan kepada tahap untuk proses lebih lanjut. salah satu team, soit cannot continue next masalah yang masih perlu diselesaikan adalah belum process yet. one the problems adanya kesepakatan antara needs resolved that there anggota aparat pengawasan agreement among members intern pemerintah api) tentang arah penyusunan ruu khususnya government internal control mengenai struktur kelembagaan apparatus api) concerning api. masalah pokok yan har dibahas dalam kana nan direction draft, especially adalah: institutional structure api the masalah struktur, main problems discussed academic diantaranya kelembagaan pengawasan, hubungan pare antar lembaga pengawasan structure matter, those are span pai supervision institution, recent engan perubahan ine kanan strategis relations among supervision terutama terkait dengan institutions now, harmony perubahan peraturan strategic environmental change, perundang undangan, keuangan negara, dan mainly related change draft, otonomi daerah. state finance, and local autonomy. aan substance matter, discussing integritas, independensi, integrity matters, independence, profesionalisme, koordinasi profesionalisme, supervision coordination, standard, human akuntabilitas sertaculture matter, discuss kode etik, penghargaan atas concerning code conduct, prestasi pengawasan, dan sanksi sanksi atas appreciation supervision pelanggaran. achievement, and sanction for khusus tentang masalah struktur violation. pengawasan, kajian akademik especially for supervision structure, terhadap pip merekomendasikan academic study concerning api alternatif struktur organisasi dan ban tupoksi api termasuk bpk. sesuai recommend organization structure perubahan lingkungan strategis seperti alternative and api mainfuction, peraturan perundang undangan, include bpk, accordance with change keuangan, dan otonomi daerah. strategic environment law and mengambil beberapa langkah regulation, finance, local autonomy. pencegahan korupsi lingkungan tak instansi pemerintah dengan sea apa prevent mengimplementasikan sistem corruption government pengendalian intern atau institutions implementing pengawasan melekat wasiat). internal control system. those langkah yang telah diambil dalam steps are socialization, technical implementasi sistem pengendalian imo tati intern tersebut dengan sosialisasi, guidance, tida dhakkaik nan bimbingan teknis, dan asistensi and evaluation assistance pelaksanaan dan evaluasi wasiat several central and local terhadap beberapa instansi government agencies. pemerintah pusat dan daerah. generally internal control policy secara umum terjadi peningkatan kinerja instansi pemerintah yang pan age sang tetap melaksanakan kebijakan agencies performance, among pengawasan melekat antara lain others caused government disebabkan adanya dorongan pemerintah kepada seluruh instansi support all agencies improve untuk memperbaiki perolehan opini opinion concerning central atas laporan keuangan pemerintah mini pusat dan kementerian lembaga gekekmaheng, yang sebagain besar memperoleh institution financial report while opini "disclaimer" karena lemahnya most them have opinion sistem pengendalian intern. faktor disclaimer caused low lai "tipe dorong internal control system. other peningkatannya adalah diterbitkannya surat edaran actors support its masing menteri negara pan men. pan) the circular letter state minister nomor tahun tentang administrative reform number peningkatan pelaksanaan year concerning the pengawasan melekat. edaran increase internal control tersebut telah meningkatkan minat asi tati instansi pemerintah pusat dan ana ot, cina daerah dengan menyelenggarakan latter has increased central and pembinaan peningkatan wasiat local government agencies menggunakan anggaran sendiri. interest implement internal kedepan, faktor yang perlu control using their budget. diperhatikan dalam the future, key factor which mengembangkan kebijakan dan should paid attention memperbaiki kinerja pengawasan developing policies and improving adalah berkaitan dengan control performance related pelaksanaan koordinasi yang with coordination and strategy intensif dan sinergis dalam rangka order implement government mengimplementasikan secara regulation number year proporsional dan tepat peraturan concerning government's pemerintah tahun internal supervision system tentang sistem pengendalian intern proportional and accurately pemerintah sebagai tindak lanjut follow from instruction law amanah tahun year article mekanisme koordinasi pemantauan government agencies should tindak lanjut hasil pemeriksaan dan implement internal control pengawasan tlh) bpk dan api system spi). telah ditetapkan dan dilaksanakan c. mechanism bpk follow for untuk instansi pemerintah pusat, monitoring supervision and sehingga tersedia data dan analisis control tlh) report and apps data perkembangan pelaksanaan has been determined and carried tlh sekaligus sebagai bahan out for central government perumusan kebijakan bidang agencies, data and analysis pengawasan. tlh implementation available terkait dengan tindak lanjut formulation material policies pengawasan, telah dikeluarkan supervision field. related with kebijakan pemantauan tlh follow supervision, fungsional berupa surat edaran monitoring policy. men. pan pad concerning functional tlh has se m.pan tanggal issue circular rom state agustus tentang penanganan minister administrative reform number: se m.pan hasil pemeriksaan bpk ri yang dated august '", dipublikasikan melalui website concerning handling bpk ri penerbitan control report published through surat edaran tersebut bertujuan website: memberi penyelesaian beberapa issuance this circular letter masalah koordinasi dan give solution from several penanganan tindak lanjut hasil problems coordination and pemeriksaan bpk yang dikeluhkan handling follow control oleh instansi pemerintah. kebijakan report bpk complained ini juga merupakan bagian dari government agencies. this policy demi kelangsungan partai politik yang survival. employment sector, spoil system also bersangkutan. bidang kepegawaian, spoil grew fast that recruitment, placement and system juga merajalela sehingga pengangkatan, other employment instruments were not based penempatan, promosi dan instrumen work achievement and objectivity, instead, was kepegawaian lainnya tidak didasarkan pada prestasi kerja dan objektivitas, melainkan based political considerations, ethnic groups, berdasarkan pertimbangan politik, golongan dan and other subjective components. this condition unsur unsur subyektif lainnya. keadaan ini terus keton going until g 30s pki occurred berlangsung sampai terjadinya pemberontakan september s pki pada tanggal september the wheels history kept spinning until haa aan letter order eleven march superstar) sanga peak urat meminta jeda mapel was issued march president superstar)" pada tanggal maret oleh lenin soe presiden soekarno kepada jenderal tni) penang general anta epa soeharto agar mengambil langkah langkah create security political stability after g 30s pki. untuk menciptakan stabilitas politik keamanan not long afterwards, trough general convention pasca pemberontakan g 30s pki. tidak lama mars mars decision xiii mars about setelah itu, melalui sidang umum mars ke ampera cabinet intended replace dikira was telah dikeluarkan ketetapan mars nomor issued. from then on, the very first state apparatus anu mars 1ab6 tentang kabinet ampera yang empowerment implemented new order started. dimaksudkan untuk menggantikan kabinet hak first, the government formed committee dikira. dari sinilah, tonggak pendayagunaan aparatur negara yang dilakukan oleh pemerintah assistant president haired dr. awaloedin orde baru mulai dilakukan. pada mulanya djamin based the instruction the chairman pemerintah membentuk panitia pembantu ampera cabinet presidium u an presiden yang diketuai oleh dr. awaloedin about work guideline for the ampera cabinet. this djamin berdasarkan instruksi ketua presidium committee was responsible for giving advice kabinet ampera nomor u in tentang cases controlling, and public administration pedoman kerja kabinet ampera. panitia ini perfection. after conducting various studies and bertugas memberikan saran saran tentang masalah penertiban dan penyempurnaan implementasi dan jabatan dari also part implementation keputusan men. pan nomor and enlightenment from decree kep m.pan tentang the state minister pedoman pelaksanaan, administrative reform number pemantauan, dan pelaporan tlh kep m.pan bpk pada instansi pemerintah. concerning guidance selain itu, kebijakan tersebut juga implementation, monitoring, and dilengkapi dengan modul kebijakan reporting tlh bpk tlh fungsional dan perangkat government agencies. lunak sistem aplikasi olah data tlh addition, that policy also fungsional. had tata landa mean pie jari application system software melaksanakan kebijakan tentang kana tlh mengalami peningkatan yang ouantitatively, total target dihitung dari jumlah instansi government agencies who pemerintah yang diperiksa (audit) implement policy concerning bpk dan api yang dapat tlh has increased after dikoordinasikan, dinominasikan, calculated from total government appian agencies united bpk and api pedoman kebijakan. namun which can coordinated, demikian capaian tersebut disseminated, well deliver penyebarannya hanya efektif pada report state minister jenjang pemerintah pusat, administrative reform keju paten kota mah mane geo, belum sepenuhnya mempedomani hut @istribulidm that kebijakan dimaksud. attachment only effective central government level, while provincial regency city government not yet fully follow ingat policy. sea law number year ahun tentang pemeriksaan tanggung lewat keuangan negara concerning supervision state yang memberikan batasan hari financial responsibilities gives bagi pejabat instansi pemerintah limitation days for government untuk melaksanakan tindak lanjut official complement follow up, maka seharusnya capaian relatif relative attachment follow pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk maupun bpk result bpk, bpk and internal dan aparat pengawasan intern control apparatus government instansi pemerintah masih dapat agencies still can optimized. dioptimalkan. there are several factors needed pay terdapat beberapa faktor yang perlu terus tentu inti dili diperhatikan dan mempengaruhi rendahnya png sgo arun aan tingkat kepatuhan penyelesaian tlh antara level tlh settlement, follows: lain: data collection tlh api penghimpunan data tlh api sulit difficult carried out and dilaksanakan dan pelaksanaan tindak lanjutnya masih sangat rendah, baik implementation follow still dari segi jumlah temuan dan saran low, either total findings and maupun nilai kerugian dan penyetoran suggestions total loss and negara yang dapat diselesaikan. payment state settled. and total demikian juga jumlah temuan dan find which saran yang belum ditindaklanjuti masih inna amen. smu note anita menunjukkan angka yang cukup not yet followed still indicate signifikan. tingkat kepatuhan api enough significant amount. dalam menyampaikan data tlh masih diligence rate api delivering belum berjalan dengan baik. demikian juga, belum semua api tlh data does not run well. then menyampaikan data secara akurat dan not all api delivering data lengkap serta mengikuti pedoman accurately and completely well pelaporan data tlh yang berlaku then following the guidance report secara konsisten, valid tlh data consistently. perlu ditingkatkan koordinasi dengan coordination with api should api daerah terkait dengan increased related regions with koordinasi atas tlh api dan bpk coordination tlh api and bpk bae ang ditetapkan regions stated government belaka ga: regulation number year orientasi pengawasan yang dilakukan ubamisi orientation done api oleh api masih berbentuk audit, nan ana. khususnya audit keuangan. hal ini (po, terlihat dari data temuan yang especially financial audit. this ditonjolkan masih ditekankan pada involves findings data, and still temuan aspek keuangan saja. kondisi focusing financial aspects. this ini bisa dipahami sebab kebijakan condition can understood pengawasan yang ada masih belum because existing control policy still mengalami perubahan yang berarti. does not experience significant dengan kata lain, umumnya api change. other word, generally masih terjebak pada paradigma api still trapped traditional pengawasan tradisional dan belum supervision paradigm and does not melakukan transformasi jasa yet perform transformation pelayanan pengawasan dari model supervision service from watchdog watchdog consultant and assurance. model consultant and assurance dalam penanganan atas handling public complain, via pengaduan masyarakat baik yang tp directly the state disalurkan melalui tp atau ministry administrative langsung kepada menteri negara pan, telah disalurkan kepada reform, has been sent instansi yang berwenang untuk institution who has ditindaklanjuti. responsibilities. kementerian negara pan juga telah the progress coordination, menghimbau setiap instansi ga: terutama yang terkait dengan monitoring and evaluation pelayanan masyarakat secara function implement agar aga sarana presidential instruction number pengaduan masyarakat serta menindaklanjutinya sesuai dengan aka jan substansi pengakuannya. guidance, establishing work peningkatan fungsi koordinasi, group koroner involving monitoring dan evaluasi society, business entities and koroner) pelaksanaan inpres maan tahun dengan melakukan universities. descriptions steps penyusunan pedoman, are follows: pembentukan best practices, dan socialite koroner policy and membentuk sekretariat nasional dan kelompok kerja koroner evaluate the implementation yang melibatkan unsur masyarakat, presidential instruction dunia usaha, dan perguruan tinggi. number year sta kak consistently done and reach sosialisasi pelaksanaan kebijakan broader field, not only koroner dan evaluasi executive circle but also edan se, jangkauannya abi initiative from the state diperluas, tidak semata mata ministry administrative kepada lingkungan eksekutif reform initiative from other terapi juga kepala beberapa ministries and from non kalangan lingkungan legislatif dan masyarakat, baik atas government organizations. prakarsa kementerian negara several guidance books have pan maupun atas prakarsa dari instansi pemerintah luar been published and then will kementerian negara pan dan persistent distributed dari kalangan lembaga swadaya reference any government masyarakat. telah diterbitkan beberapa buku panduan yang agencies follows: akan terus didistribusikan serta general guidance dijadikan bahan sosialisasi nation, berbagai instansi pemerintah, monitoring, and sebagai berikut evaluation the pedoman umum implementation from koordinasi, monitoring dan presidential instruction evaluasi pelaksanaan number year instruksi presiden nomor cohen ang acceleration tahun tentang eradicate corruption. percepatan pemberantasan integrity pact module korupsi. from the state ministry modul pakta integritas administrative reform kementerian negara anti corruption toolkit pendayagunaan aparatur for procurement negara. goods and services field toolkit anti korupsi bidang fifteen steps pengadaan barang dan jasa government goods lima belas langkah and services pengadaan barang dan jasa procurement. pemerintah. basic principles prinsip prinsip dasar government goods and pengadaan barang dan jasa services procurement. pemerintah. observing list daftar simak monitoring monitoring proses pengadaan barang government goods and dan jasa pemerintah. services procurement. disamping itu, untuk melakukan order evaluate and evaluasi dan meningkatkan increase understanding, and pemahaman, serta increase mutual commitment meningkatkan komitmen png acceleration bersama' mengenal perlunya eradicate corruption program implementation program percepatan presidential instruction pemberantasan korupsi sebagai number national implementasi inpres and regional coordination maka dilakukan rapat koordinasi meeting can done. nasional dan regional order intensify pelaksanaan inpres tahun coordination, monitoring and evaluation for the guna mengintensifkan implementation koordinasi, monitoring dan presidential instruction evaluasi (koroner) pelaksanaan number year inpres nomor tahun yang continually and phase, dilakukan secara berjenjang telah koroner national dibentuk organisasi koroner organization established nasional. sebagai umbrella organization tindaklanjutnya diharapkan accommodate those matters. seluruh pimpinan instansi follow up, all head pemerintah yang lain melakukan government agencies are koroner lingkungan expected intensify instalasinya masing masing coordination, monitoring and sekaligus membentuk organisasi evaluation (koroner) their koroner instansi serta agencies and also establish melaporkan hasilnya kepada koroner agency presiden dengan tembusan organization and report the menteri negara pan. result president and carboncopy the state minister administrative reform. jumlah instansi pemerintah total government yang telah membentuk agencies which have established organisasi koroner sampai koroner organization dengan saat ini ada sebanyak now are agencies, consist instansi, terdiri dari instansi central government agencies, pemerintah pusat, pemerintah provincial government provinsi dan pemerintah agencies, and regency city kabupaten kota. government agencies. secara internal telah internally, the signing and dilakukan penandatanganan dan implementation integrity pact pelaksanaan pakta integritas has been done the state kementerian negara pan oleh ministry administrative menteri negara pendayagunaan reform the minister together aparatur negara beserta seluruh with all eselon and officials pejabat eselon dan from the state ministry kementerian pan sebagi wujud administrative reform the implementasi dari dictum kelima implementation from fifth instruksi umum inpres nomor decision general instruction tahun pelaksanaan pakta presidential instruction number integritas juga disertai dengan year the implementation penetapan kinerja dari eselon integrity pact also together dan sebagai komitmen untuk with determining performance melaksanakan tugas secara from eselon and profesional dan akuntabel. commitment carry out job beberapa instansi pemerintah professional and accountable, pusat dan daerah, beberapa and determining performance bumn, dan juga oleh lembaga from several central and local swasta. model pelaksanaan government agencies, several pakta integritas telah replika state owned companies, and berbagai instansi pemerintah private institutions. the pusat dan daerah, beberapa implementation model from bumn, dan juga oleh lembaga integrity pact has been copied swasta. any central and local government agencies, several state owned companies and also private institutions. jumlah instansi pemerintah yang telah total government agencies which have menyampaikan laporan hasil conveyed implementation report pelaksanaan inpres nomor tahun from presidential instruction number kepada presiden melalui year president through the kementerian negara pan secara state ministry administrative reform umum mengalami peningkatan dari generally increase from year year. tahun ketahun. gambaran progress total report from year year perkembangan jumlah laporan dari presented the table below, tahun tahun disajikan tabel follows: bawah ini, sebagai berikut tabel. laporan pelaksanaan inpres tahun table. presidential instruction number year san, iron lapor agency jumlah jumlah jumlah pusat central provinsi province kab kota regent city dari gambaran tersebut tentunya from what mentioned above, course, masih memerlukan perhatian antara its still need attention, among others, lain karena kurangnya komitmen because lack commitment from pimpinan instansi pemerintah dalam head government agencies menyampaikan laporan hasil covering implementation report from pelaksanaan inpres meme tahun presidential instruction number year sa, adanya mutasi petugas and there transfer information pengelola yang wpe elukan, management officials needed, and also disamping juga belum dialaminya dengan benar mengenai konsep they don't understand yet report pelaporan dan pengumpulan data hasil gep and, data eoripilima pelaksanaan inpres nomor tahun implementation report from presidential terhadap laporan hasil instruction number year pelaksanaan inpres nomor tahun concerning implementation report from kementerian negara pan telah presidential instruction number year melaksanakan evaluasi. evaluasi the state ministry dilaksanakan secara sampel dengan administrative reform has done metode desk evaluation. hasil evaluasi evaluation. this evaluation done dimaksud telah disampaikan kepada using sampling with desk evaluation instansi pemberi laporan sebagai method. this evaluation result will umpan balik untuk peningkatan conveyed report giver agencies kinerja pemberantasan korupsi pada follow increase performance masa mendatang. eliminate corruption the future. terkait dengan upaya pemberantasan related with efforts eradicate korupsi, kementerian negara pan corruption, the state ministry dalam tahun juga melaksanakan administrative reform also carry pemilihan ketua komisi out election for head corruption pemberantasan korupsi kpk). panitia elimination committee kpk). selection seleksi calon pimpinan komisi committee potential leader pemberantasan korupsi periode corruption elimination committee panel kpk) dibentuk dengan panel kpk) established under keputusan presiden nomor tahun presidential! decree number year tanggal mei tentang dated may concerning pembentukan panitia seleksi calon establishment selection committee pimpinan komisi pemberantasan for potential leader corruption korupsi, dengan anggota sebanyak elimination committee, with members (lima belas) orang yang diketuai persons led the state minister menteri negara pan dan sekretaris administrative reform, committee panitia dijabat oleh deputi men. pan secretary held deputy supervision bidang pengawasan. proses seleksi for the state ministry administrative antara lain meliputi pengumuman reform. selection process include pendaftaran seleksi calon pimpinan announcement selection registration administrasi negara. setelah melakukan berbagai survey, the committee made some strategic steps kajian dan pengamatan secara cermat, panitia ini arrange, control and perfect public administration telah melakukan berbagai langkah strategis untuk the republic indonesia., including the state menata, menertibkan dan menyempurnakan official administrasi negara republik indonesia, termasuk aparatur negara. continue and make strategic efforts untuk melanjutkan dan melakukan upaya order realize perfection public administration upaya strategis guna mewujudkan penertiban dan well government officials, instruction penyempurnaan administrasi negara serta cabinet presidium u in was issued. aparat pemerintah, tekdarlahy mge musi this instruction, was decided that national presidium kabinet nomor uan dalam instruksi ini ditetapkan agar lembaga administrasi institute public administration lan), office negara lan), kantor urusan pegawai republik employment affairs and bureau central statistic indonesia, dan biro pusat statistik bps) (bps) helped dr. awaloedin djamin the chairman membantu dr. awaloedin djamin selaku ketua assistant committee chairman ampera panitia pembantu ketua presidium kabinet cabinet presidium controlling and perfection aspera: dalam, upaya men kan gan public administration. after that, with decision menyempurnakan administrasi negara. selanjutnya, dengan keputusan presidium ampera cabinet presidium dated kabinet ampera nomor tahun tanggal december the committee presidium desember panitia pembantu presidium assistant was named team president assistant tersebut kemudian diberi nama tim pembantu for controlling apparatus and public peng can manuk penerbitan aparatur gan, administration and was called team papa which bea aan haa san consisted people headed the minister menteri tenaga kerja sebagai ketua, direktur lan manpower, director lan secretary, and sebagai sebagai sekretaris, dan dibantu oleh assisted specialist advisors. implementing orang penasehat ahli. dalam melaksanakan their tasks team papa helped the president., tugasnya tim papa membantu pejabat presiden, general soeharto, conduct survey, control, and jenderal soeharto, untuk melakukan penelitian, perfect public administration., both central level and penertiban dan penyempurnaan administrasi negara, baik tingkat pusat maupun tingkat regional. daerah. na: kpk media cetak dan elektronik for potential leader kpk national berskala nasional, penerimaan printed and electronic media: pendaftaran selama hari kerja registration process working days dimulai sejak tanggal juni sampai starting from june july dengan juli diperoleh sebanyak there are participants who orang pendaftar, melakukan carry out administrative selection, and seleksi administrasi menghasilkan participants passed selection carry orang lulus seleksi, melakukan seleksi out paper selection, then psychological penulisan makalah, melakukan profile assessment, and interviewed psychological profile assessment, dan panel kpk choose candidates seleksi wawancara oleh panel kpk suggested president. untuk memilih (sepuluh) orang calon yang akan diusulkan kepada presiden. poin pat tam ka. mpa peran hasan pap ara kai una dani bag koi got pil saga sa. . ski paing sara deningyaci insan apa! sia lin kum saga jam: sala papi ap. mang. tah jakarta sep sekian bla penyaji mah mete gaga tkj sn ti. eiiinatirt mna tina a33 dini |. naa operating raced sana mekanik meat aan po: . p5. dari (sepuluh) orang calon akhirnya telah from ten candidates, five them are dipilih (lima) pimpinan kpk periode chosen. head kpk for the period telah mengucapkan sumpah di depan has said oath before president presiden pada tanggal desember december those are: yakni: antasari azhar, sh, antasari azhar sh., mh. dr. irjen pol ret) bibit samad rianto dr. irjen. pol purn) bibit samad rianto mm. chandra hamzah, chandra hamzah, sh. dr. haryono, ak, sc. dr. much. jasin. pp. lega kena tri bee nn) pia. tan, e:. membawa nage be: kon ketam sean e:. ag ahh hn, app meta apa ban ae k17 span bs, akan la ban mar hg. ar. sak aga aan aa rel tanka io nai jer pate tpg: ape "ag asa. uga han oei aan pa" ine is: nan pap ipa pat tua dea iban iis: taka sta manga tote non sein ap, adi sek are koe tapa nana png yee peta naa era ksau tn sad lie pane taat naa mean 1r20 pana tak ant atp san an. klan sepa tang babon sean iva coba pp. tan daa ran span nya senat aaa ssb ati ana bia kaa latina ea, s.& dalan sea kas an nona neo gaya wang zee saban png pe, nama aan ngan nan nana ara mma apk ten lan, ta: tau damar bhn bela nag sar peta land train the tra were bangko zeus hua ea apa ona aoa chapter three enclosure pelaksanaan reformasi birokrasi untuk the implementation bureaucratization mewujudkan tata kepemerintahan yang reform for good governance very baik (good governance) sangat dipengaruhi influenced any significantly complex oleh berbagai faktor yang sangat kompleks factors and interaction, either related dan saling mempengaruhi baik terkait faktor internal maupun eksternal. mengubah internal external factors. change all seluruh tatanan birokrasi arah perbaikan bureaucratization arrangement improve yang yang sesuai dengan perkembangan accordance with condition and demand keadaan dan tuntutan pembangunan development the future, can not done depan, tidak dapat dilakukan secara terburu hurry, instant and suddenly, but need more buru, instan dan seketika, melainkan comprehensive, planned, and phases efforts membutuhkan upaya yang lebih well commitment from all parties komprehensif, terencana dan bertahap serta increase bureaucratization performance. komitmen semua pihak yang terarah pada addition, this implementation can not peningkatan hingga birokrasi: seen partially but integrated part from disamping itu, pelaksanaan reformasi birokrasi tidak bisa dilihat sebagai suatu sae aerinistrarai rear and bagian yang parsial namun merupakan national reform whole, either politics, bagian integral dari pembaharuan sistem economy, law, defence and security, socio administrasi negara dan reformasi nasional culture, and any other fields. secara keseluruhan, baik bidang politik, bureaucratization reform has strategic ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, position, because there reform sosial budaya dan berbagai bidang lainnya. implementation other field which its reformasi birokrasi memang memiliki posisi implementation not involve yang strategis, karena tidak ada pelaksanaan naga bureaucratization. reformasi bidang lain yang pelaksanaannya tidak melibatkan birokrasi. implementation bureaucratization reform pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya not only implement normative sekedar mengimplementasikan konsepsi conception and juridical basis, but priorities dan landasan yuridis formal yang bersifat consolidation soul and change normatif, tetapi yang lebih utama adalah mental attitude paradigm" from every state konsolidasi hati nurani dan perubahan radial. sikap mental paradigma dari setiap periyelengnar geri: there are five strategic steps ada lima langkah strategis reformasi bureaucratization reform and eliminate birokrasi dan pemberantasan korupsi dan corruption and should done continually seharusnya dilakukan secara continue dan and simultaneously. first, commitment and simultan. pertama, komitmen dan political political will from government eliminate will pemerintah terhadap pencegahan dan corruption, collusion and nepotisme through pemberantasan kkn (dibuktikan dengan presidential instruction number ditetapkannya inpres tentang concerning acceleration eliminate percepatan pemberantasan korupsi). kedua, corruption). second, public service system sistem dan mekanisme pelayanan publik and mechanism utilize information yang memanfaatkan teknologi informasi (e technology (e government, e procurement, government, e procurement, e office, e bidi third services dan e bidding). ketiga, penerapan shd dana maa tea ing). dan pemanfaatan single identity number application and utilizing single identity sin) untuk setiap urusan masyarakat yang number sin every public interest diharapkan mampu mengurangi expected decrease misuse. fourth, penyalahgunaan. keempat, penataan ranging law and regulation and mutual peraturan perundang undangan agar saling support and strengthen. fifth, arrange and menunjang dan memperkuat. kelima, reform criminal justice system cjs). perataan atau pembaharuan criminal together with those steps, accelerate justice system cjs). peak bureaucratization reform, is, course, seiring dengan langkah tersebut, untuk mengakselerasikan percepatan pencapaian needed law insan mens pillar reformasi birokrasi, tentunya diperlukan strengthen the implementation instrumen hukum sebagai pilar yang bureaucratization reform order direct menguatkan pelaksanaan reformasi government bureaucratization the birokrasi guna mengarahkan birokrasi achieve good governance and clean pemerintah arah pencapaian good government. governance dan clean government, order accelerate the implementation untuk mengakselerasikan pelaksanaan masa hasi kebijakan strategis pendayagunaan aparatur kali bee tenan negara dalam kerangka reformasi birokrasi, bureaucratization reform framework, telah dilakukan (tiga) strategi pokok three main strategy has been done: meningkatkan kepercayaan increase public trust bureaucrats masyarakat terhadap birokrasi melalui through improvement public peningkatan kualitas pelayanan services quality, through best practices publik, melalui percontohan best and one stop service well practices dan oss one stop service) eliminate corruption. serta pemberantasan korupsi. meningkatkan iklim investasi dalam increase investment climate order rangka mengakselerasikan program accelerate government program pro pemerintah pro poor, pro job dan pro poor, projo, and pro growth. growth, their implementation are done pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan through coordination with any related berbagai instansi terkait dalam rangka agencies order simplify licenses mempersingkat perijinan (termasuk (include determination clear and penentuan waktu dan biaya yang jelas proportional time and expenses). dan proporsional) carry out bureaucratization reform melaksanakan reformasi birokrasi whole secara keseluruhan. its implementation done bea piring config berbagai kebijakan melalui penerapan through pie buatan mena langkah langkah strategis bidang steps sinergi, systematic and pendayagunaan aparatur negara yang continua administrative reform. sinergis, sistematis dan berkelanjutan. the context implementation, the state pada konteks pelaksanaan tugas ministry administrative reform duties, kementerian negara pan, pelaksanaan implementation bureaucratization reformasi birokrasi diwujudkan dalam reform institution, human resources rea dara ana apparatus, management, accountability penatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, apparatus, public services and supervision pelayanan publik dan pengawasan yang done professional, effectively, efficiently, dilakukan secara profesional, efektif, efisien, productivity, transparent, and free from produktif, transparan, dan bebas korupsi, corruption, collusion and nepotisme. kolusi dan nepotisme. eau. (en hri ya, akan hang mri bea par tni it: egi lab bara ark pan ran ann pb. hai gan tegang ega bn. fat ikat neo bulu bnn sena aaa par ik" sista pen jaga bah lan mesra tandu iki meta "an net tip lepas pala sn. tua yan fan bad aan ari) pa" tah irc mita, ad pee sedih pan tua" si" meffferi negara pendayagunaan' danang the state minister administratif oei maa maan sea, oa? aa" toah tente esp dengan har: tan. fe: ea pan aan tah pan sana ia wat: on dat nrp tan kam aan wa! hate "ha man see kar aga gen spa ep: kis alik nan mnt pia are nw) ana alia! tana ya: lam il, ati pat men mpg hn tt! tak "ak mere uan bar pe, men pitu ea teh nata . penyerahan laninggigs ate se, bek yaa submission mane men rena hasil yang ditunjukkan oleh tim papa the results shown papa has been used merupakan pola yang diterapkan dalam the framework applied forming and ranging pembentukan dan penyusunan organisasi tah pemerintah sampai sekarang. melalui keputusan ega bah makau untolgin presidium kabinet nomor u kep decision cabinet presidium tentang susunan dan struktur departemen, u kep about the arrangement dalam organisasi kementerian negara khususnya department structure, state ministries departemen terdapat unit sekretariat jenderal, organization especially department, there are man ara sena general secretariat units, general directorate, and bete presiden nag ubi inspektorat. these decision was then perfect bidang kepegawaian, dilakukan again through the president decree and pengubahan penggolongan pns dari golongan employment sector, changing civil sampai dengan menjadi golongan sampai servants ranks was made from rank became dengan dengan pps tahun yang masih rank ito with pps which remains valid maa kala usu segi daku maen now. keras epenornie secta among others peninjauan undang undang nomor prp decided review the legislation prp mengenai kedudukan hukum struktur perusahaan about the position state owned company law negara sebagai implementasi uud implementation chapter constitution. pada tanggal sampai dengan maret from march the mars diselenggarakan sidang umum mars ke general convention was conducted and resulted yang menghasilkan (delapan) ketetapan eight decisions among others mars decision pak xlumprs about formation development pembangunan untuk menggantikan kabinet cabinet replace ampera cabinet and ampera dan menetapkan tugas tugas pokok determined that main tasks development kabinet pembangunan yang disebut panca cabinet called panca krida kabinet krida kabinet pembangunan" yaitu pembangunan that is: kebijakan strategis kementerian negara pan strategic policies the state ministry administrative reform daftar kebijakan strategis kementerian negara pan kebijakan strategis |.z00a keputusan menteri negara| surat menteri negara pan, peraturan menteri negara pan, laporan hasil evaluasi tahun peraturan menteri negara pan, pan, kep m.pan m.pan tentang per m.pan atas implementasi sakit per m.pan tentang pedoman umum pelaporan pelaksanaan inpres tentang pedoman penyusunan pemerintah pusat. tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan tahun tentang standar pelayanan publik. reformasi birokrasi. masyarakat unit pelayanan percepatan pemberantasan instansi pemerintah. korupsi. regulation state minister decree state minister pan, letter state minister pan, regulation state minister report the result pan, per m.pan kep m.pan m.pan about pan, evaluation for central about general guideline for about general guideline report president instruction per m.pan about government sakit bureaucracy reformation index compilation society implementation guideline public service implementation, satisfaction government about acceleration standard arrangement. institution service unit. corruption elimination keputusan menteri pan, peraturan menteri negara pan, keputusan menteri negara pan, peraturan menteri negara pan, keputusan menteri negara pan, kep m.pan tentang per m.pan kep m.pan per m.pan kep m.pan petunjuk teknis transparansi tentang pedoman peningkatan tentang perubahan keputusan tentang pedoman umum tentang pemberian dan akuntabilitas dalam pelaksanaan efisiensi, menteri negara pan, penetapan indikator kinerja penghargaan citra pelayanan penyelenggaraan pelayanan penghematan dan disiplin kerja. kep m.pan tentang utama lingkungan instansi prima" untuk unit pelayanan publik. pedoman umum koordinasi, pemerintah. publik tahun monitoring, dam evaluasi regulation state minister pelaksanaan instruksi presiden decree minister pan, pan, per m.pan tahun tentang regulation state minister decree state minister kep m.pan about about guideline for percepatan pemberantasan pan, per m. pan pan, guideline for transparency improvement efficiency korupsi. about general guideline for kep m.pan about technical and accountability implementation, economizing stimulation main work reward giving prime service implementation public and work discipline. decree state minister pan, performance indicator image" public service units service. kept120 m.pan government institution about change decree state environment. minister pan, kep m.pan about general guidelines for coordination, monitoring, and evaluation implementation kebijakan strategis president instruction about acceleration corruption allegation keputusan menteri negara pan, surat edaran menteri negara| surat edaran menteri negara peraturan menteri negara pan, keputusan menteri negara pan, kep m.pan pan, se m.pan pan, se m.pan per o1 m.pan kep m.pan tentang pedoman umum tentang prioritas peningkatan tentang pelaksanaan pakta tentang pedoman evaluasi tentang pemberian evaluasi laporan akuntabilitas kualitas pelayanan publik. integritas. pelaksanaan pengembangan penghargaan peningkatan kinerja instansi pemerintah. budaya kerja pada instansi kualitas pelayanan publik pemerintah. melalui penerapan metoda berbasis partisipasi masyarakat decree state minister pan, circular letter state minister circular letter state minister regulation state minister decree state minister pan, kep m.pan pan, pan, pan, per o1 m.pan kep m.pan about general guideline for se m.pan about se m.pan about about guideline for evaluation about reward giving for evaluation performance priority improvement implementation integrity work culture development improvement public service accountability report public service quality. pact. implementation government quality through application government institution. institution. society participation based methodkeputusan menteri negara pan, pan, se m.pan per m.pan per m.pan kep m.pan tentang peningkatan intensitas tentang pedoman penilaian tentang pedoman organisasi tentang pemberian pengawasan dalam upaya kinerja unit pelayanan publik. satuan kerja lingkungan penghargaan piagam citra perbaikan pelayanan publik. instansi pemerintah yang pelopor inovasi pelayanan prima menerapkan pola pengelolaan tahun keuangan badan layanan umum. circular letter state minister regulation state minister regulation state minister decree state minister pan, pan, pan, pan, per m.pan kep m.pan se 15s m.pan about per m.pan about about guideline work unit about reward giving, charter improvement monitoring guideline for evaluation organization government for prime service innovation intensity for public service public service unit work institution environment which pioneer image, improvement. performance. apply financial management modelo public service board. keputusan menteri negara pan, peraturan menteri negara pan, peraturan menteri negara pan, kep m.pan per m.pan per m.pan tentang pemberdayaan pegawai tentang pedoman penilaian tentang pedoman umum negeri sipil propinsi nanggroe kinerja pelayanan publik dalam formulasi, implementasi, aceh darussalam pasca rangka pelaksanaan kompetisi evaluasi kinerja dan revisi gelombang tsunami antar kabupaten kota kebijakan publik lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah. decree state minister regulation state minister regulation state minister pan, pan, pan, per o4 m. pan kep m.pan about per m.pan 0s about about general guideline civil service empowerment guideline far public service formulation, implementation, nanggroe aceh darussalam performance evaluation performance evaluation and province after tsunami wave competition implementation public policy revision disaster. inter regency city government institutions environment, central and local.pan, se m.pan per m.pan per m.pan tentang pelaksanaan tindak tentang perubahan peraturan tentang pedoman evaluasi lanjut hasil pengawasan api menteri negara pan, kelembagaan pemerintah.minister regulation state minister regulation state minister pan, pan, pan, per o8 m.pan s se m.pan# about per m.pan about about guideline fer government implementation follow change regulation state institution evaluation api monitoring results. minister pan,negara| keputusan menteri negara pan, peraturan menteri negara pan, pan, se m.pan kep m.pan per m.pan tentang laporan harta tentang pemberian tentang pedoman umum kekayaan penyelenggara penghargaan citra bhakti abdi hubungan masyarakat negara lakon) negara" kepada pemerintah lingkungan instansi pemerintah. kabupaten kota yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik tahun kebijakan strategis circular letter state minister decree state minister pan, regulation state minister pan, kep m.pan pan, per m.pan se m.pan about about reward giving" citra about general guideline report state official's wealth bhakti abdi negara regency public relation government lakon) government city that institution environment. succeeded improve public service quality surat edaran menteri negara keputusan menteri negara pan, surat edaran menteri negara pan, se m.pan kep m.pan pan, se m.pan tentang peningkatan kualitas tentang pemberian tentang perlakuan terhadap pelayanan publik yang bebas penghargaan citra pelayanan pejabat yang terlibat korupsi, korupsi, kolusi dan nepotisme prima untuk unit pelayanan kolusi dan nepotisme. dalam rangka tindak lanjut publik tahun instruksi presiden tahun circular letter state minister decree state minister circular letter state minister pan, pan, pan, se m.pan about kep m.pan about se m.pan about improvement public service reward giving" prime service treatment against officers who quality which free image" public service units involve corruption, collation corruption, collation and and nepotisme, nepotisme the framework follow president instruction kebijakan strategis lens lil amat surat edaran menteri negara| pan, se m.pan tentang netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepada daerah circular letter state minister pan, se m.pan about neutrality civil service election local government head. surat edaran menteri negara pan, se m.pan tentang larangan mengirim dan menerima hadiah lebaran lingkungan penyelenggara negara circular letter state minister pan, no: se m.pan about prohibition giving and taking lebaran presents state officials environment. lampiran attachment two matriks capaian berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas kementerian negara pendanaan aparatur negara metric achievement related implementation state ministry pan's tasks data laporan pelaksanaan inpres tahun wajib wajib instansi jumlah laporan jumlah laporan tebe jumlah laporan institution realized rotatkeport totatmeper (rraumeo sesimepor received received received pusat central kemenag pol) departemen kementerian negara and. lois lal. aaaa| |. |see lin sub jumlah jae ses7 rasa |erovwsirerovnce| oo oo ta| anjiasmom data per oktober data penyampaian penetapan kinerja tahun data delivery performance stimulation (muatan tenan wwe performance stimulation population delivered percentage pusat central propinsi province kabupaten kota regency city data per juni menciptakan stabilitas politik dan create political and economic stabilitas ekonomi sebagai syarat untuk means the success the berhasilnya pelaksanaan rencana implementation s year development pembangunan lima tahun replika) plan replika) and general election dan pemilihan umum pemilu), pemilu). menyusun dan melaksanakan arrange and implement replika replika: conduct general election with mars melaksanakan pemilu sesuai dengan decision xii impas ketetapan mars nomor return the society security completely xliwmprs eliminating the rest s pki and mengembalikan ketertiban dan every action undermining, deviation keamanan masyarakat dengan committing treason well betrayal mengikis habis sisa sisa s pki against pancasila and constitution. dan setiap kerongkongan, continue perfection and clean the penyelewengan serta state official from the central level pengkhianatan terhadap pancasila district whole. dan uud follow the implementation panca melanjutkan penyempurnaan dan krida development cabinet, was established pembersihan secara menyeluruh coordinate @ffci aparatur negara dari tingkat pusat ordination committee eftidency state sampai daerah. economic apparatus which was called project untuk menindaklanjuti pelaksanaan panca with president decision which then krida kabinet pembangunan tersebut, dibentuk perfect with president decision panitia koordinasi efisiensi aparatur ekonomi the project was then changed with public negara dan aparatur pemerintah yang disebut juga proyek dengan keppres nomor administration controlling and perfection sector tahun yang kemudian disempurnakan known sektor the member which dengan keputusan presiden nomor tahun consisted national institute public kap ini sana diganti sdn administration lan) national civil aktor penyempurnaan dan penertiban administrasi negara yang dikenal dengan nama adminisiraban agency yakin, matigiialfrom pemerintah gov. institution pusa# central yo) ya) propinsi province yo) yo) kab kota bagan yo) y0) yo) data lhe laki data per juniinstansi pemerintah laki delivery percentage delivery percentage pusat central dari dari propinsi province dari dari kabupaten kota regency city dari dari jumlah total dari dari data lain lain other data uraian capaian achievement |pengangkatan tenaga honorer menjadi cons data base tenaga honorer bkn) promotion honorary civil servant data base honorary staff bkn) pelaksanaan pilot project penerapan pemda pemda pemda tata pemerintahan yang baik model island integrity) implementation pilot project application good governance kumulatif cumulative management model island integrity) (penerapan ikm indeks kepuasan unit pelayanan unit pelayanan unit pelayanan masyarakat) yang diterapkan pada unit pelayanan application ikm public satisfaction index) applied service units mendorong pembentukan unit pemda pemda pemda pelayanan terpadu oss inflated kumulatif cumulative kebijakan strategis dan informasi kementerian negara pan yang aktual strategic policy and actual information state ministry pan pidato pengukuhan doctor honoris causa inauguration speech causa honoris dalam ilmu hukum kepada menteri negara doctor law state minister pan drs. pan drs. taufik effendi, mba) dengan taufik effendi, mba) entitled judul reformasi birokrasi sebagai strategi bureaucracy reformation strategy untuk menciptakan kepemerintahan yang create good governance and high quality baik dan pelayanan publik yang berkualitas public services framework realizing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan public welfare. rakyat. regulation state minister pan, peraturan menteri negara pan, per m.pan about general per m.pan tentang pedoman guideline for bureaucracy reformation. umum reformasi birokrasi. report the result evaluation laporan hasil evaluasi tahun atas sakit implementation central implementasi sakit pemerintah pusat. government. daftar penerima penghargaan pelaksana list reward receivers prime public pelayanan publik prima tahun service implemented trophy penghargaan piala dan piagam citra reward and prime service image charter pelayanan prima tahun penghargaan reward for public service peningkatan pelayanan publik melalui improvement through public participation metode berbasis partisipasi masyarakat, based method charter reward for prime penghargaan piagam citra pelopor inovasi service innovation pioneer image pelayanan prima tahun ain ir! ata ii. gea i | ny, uu tai fa, jkn pena "an am! sein bdg ibni nah id. .: pidato pengukuhan doctor honoris causa dalam ilmu hukum kepada menteri negara pan drs. taufik effendi, mba) dengan judul semarang reformasi birokrasi. bureaucracy reform: strategy create good governance and public service with quality order realizing people prosperity oleh: by: drs. taufik effendi, mba drs. taufik effendi, mba promotor: promoter: prof. dr. satjipto rahardjo, s.h. prof. dr. satjipto rahardjo, s.h. co promotor: promotor: prof. drs. kopi paella, mpa, ph. prof. drs. kopi paella, mpa, ph. tim pendamping promotor: side team promoter: prof. dr. arief hid, s.h., prof. dr. arief hid, s.h., prof. dr. yos johan utama, s.h., hum prof. dr. yos johan utama, s.h., hum prof. dr. resmi warashi, s.h., prof. dr. resmi warashi, s.h., prof. dr. ex. adji samekh, s.h., hum prof. dr. fx. adji samekh, s.h., hum. disampaikan pada upacara penganugerahan submitted ceremony convergent doctorate honorees gelar doktor honoris causa dalam ilmu hukum universitas diponegoro causa law science university diponegoro, semarang, oktober semarang october yang terhormat: esquire: rektor ketua senat universitas rector chief senate university diponegoro. diponegoro sekretaris senat universitas diponegoro. secretary senate university diponegoro ketua dan anggota dewan penyantun chief and member council under universitas diponegoro. university diponegoro para anggota senat dan dewan guru all senator and council professor besar universitas diponegoro. university diponegoro promotor, co promotor, pendamping promotor, promotor, promoter, and promotor, dan tim pengusul. proposed team. para menteri kabinet indonesia bersatu. all minister indonesia coalescence. gubernur dan musica provinsi jawa governor and musica provinsi central tengah. java province. para guru besar luar lingkungan all professors outside environment universitas diponegoro. university diponegoro para pembantu rektor universitas all assistant rector university diponegoro. diponegoro para dekan dan pembantu dekan all dean and dean assistant lingkungan universitas diponegoro. environment university diponegoro para direktur, ketua, dan sekretaris all director, chief, and secretary institute lembaga lingkungan universitas environment university diponegoro diponegoro. all regent, mayor, and local government para bupati, walikota, dan pejabat functional pemerintah daerah. all functionaries environment ministry para pejabat lingkungan kementerian state pan and society pan negara pan dan paguyuban pan. all attendant and invitation which undangan dan hadirin sekalian yang saya glory, tuliskan, wassalam'alaikum wr.wb. wassalam'alaikum wr. wb. salam sejahtera bagi kita semua. sincere and prosperous greeting for all pertama tama, saya ingin mengucapkan first all, wish say thanks lord god, for (an syukur kepada june ang mana kuasa, benediction and its blessing, this morning can berkah dan rahmat nya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat gather good health, not dissimilis brand the wal'fiat dan dalam suasana yang sangat silaturahmi between us. this opportunity submit membahagiakan, tidak lain untuk menjalin the appreciation the fastest sdr. rector undip silaturahmi diantara kits. pang kesempatan for initiative and its wellheld with refer event saya menyampaikan penghargaan setinggi tingginya kepada sdr. rektor undip beserta started since early may ago and its top jajarannya atas prakarsa dan terselenggaranya this day. for me, this event very important and serangkaian acara yang dimulai sejak awal bulan historic order give the contribution opinion and mei yang lalu dan puncaknya pada hari idea about bureaucracy reform nationally and totally bagi saya, acara ini sangat penting dan bersejarah, which hopeful eta bem untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran venin oneway can make bener.to ine society dan gagasan tentang reformasi birokrasi secara and indonesian nation. rasional dan menyeluruh yang mudah mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa indonesia. mengawali pidato ini, saya ingin mengajak starting this speech, invite you with saudara saudara sekalian untuk sepang contemplation thing "something seriously merenung sejenak, memikirkan sesuatu secara sungguh sungguh tentang masa depan bangsa about the future our nation and state. not the dan negara kita. tidak dalam semangat saling spirit blaming each other, with our menyalahkan, akan tetapi sebaliknya, dengan contemplation earn the introspection, what have merenung kita dapat ing ospekah apa yang subah forth nation this, its insuffiency, and how diperbuat untuk bangsa ini, apa kekurangannya, dan bagaimana kita berbuat yang terbaik buat best make headway indonesian nation, kemajuan bangsa indonesia, sesuai dengan according society expectation. harapan masyarakat. some easily aggrieved, easy kenapa sebagian diantara kita mudah sekali fulminate, like blame the others, will win itself tersinggung, mudah marah, senang menyalahkan and also like throw off its own nation? orang lain, mau menang sendiri, serta suka menjelek jelekkan bangsanya sendiri? why indonesia now got left behind from mengapa indonesia sekarang ketinggalan other countries, hard out from crisis, though dan bahkan jauh tertinggal dalam banyak hal dari indonesia natural and human resources are much negara negara lainnya, susah keluar dari krisis, move comparing with other nations, when padahal indonesia kaya akan sumber daya dibanding negara negara lain, yang masa silam ancient time our nation were very respected bangsa kita bahkan sangat disegani bangsa other nations, like epoch empire sriwijaya, bangsa lainnya, seperti pada zaman kerajaan majapahit, and until some decay with decades sriwijaya, majapahit, dan sampai beberapa 3a0? dasawarsa yang lalu? sektor yang keanggotaannya terdiri dari monitoring agency bappenas), state secretariat, lembaga administrasi negara lan), badan department finance, depart tof man pole administrasi kepegawaian negara bank), badan perencanaan pembangunan nasional peta transmigration and bappenas), sekretariat negara, departemen cooperation. this sector was headed dr. keuangan, departemen tenaga kerja, serta awaloedin djamin whose position that time was departemen transmigrasi dan koperasi. sektor the minister man power responsible for aka sea perfection public administration order able dengan tugas menyempurnakan administrasi complement replika. pemerintah agar mampu melaksanakan replika. first the nomenclature menpan which ketika pertama kali dibentuk pada kabinet was formed the era development cabinet pembangunan melalui keputusan presiden through president decision stands for nomor tahun nomenklatur menpan menteri negara penyempurnaan dan pembersihan merupakan singkatan dari menteri negara aparatur negara state minister for perfection and penyempurnaan dan aparatur cleaning the state apparatus. its service, the negara. pada masa bakti tersebut, jabatan position menpan was held .two people: ane ajar siapa harsono tjokroaminoto whose service from ana apa ata dapat dana asu ban then continued dr. emil salim until the kemudian diteruskan kepada dr. emil salim end cabinet development sampai dengan berakhirnya periode kabinet establishing menpan, papa team and secretariat pembangunan tahun dengan project headed dr. awaloedin djamin was pembentukan menpan, tim papa dan wiped out staff menpan office, whereas dr. sekretariat proyek yang diketuai oleh dr. awaloedin djamin himself was assigned back alauddin djamin dilebur sebagai staf kantor polri police in chief deputy. besides carrying menpan, sedangkan dr. alauddin djamin out the tasks elaborating programs replika sendiri ditarik kembali jajaran polri menjadi especially krida and simultaneously the head oran aba state apparatus sector sektor which fungsi includes licien, planning, khususnya krida kelima dan sekaligus menjadi men man. pena dag something wrong. ada yang salah something wrong. there mistake our negara kia secara kita enggan muka country. still don't have courage find its jawabannya atau tidak mau tahu apa yang terjadi, naa karena tidak tahu harus memulai dari mana. answer not want know what going on, kita menyadari bahwa reformasi birokrasi because not have start where from. adalah pekerjaan besar. sebagai contoh, china realize that the bureaucracy reform big pertama kali, melakukan okt nasi bana nasa work. for example, china does reform for the first dinasti song pada saat itu, wang anski yang pertama kali melakukan reformasi time period dynasty song that birokrasi dan pertanian dengan membentuk moment, prime minister wang anski conducted the undang undang baru (xin fa). kemudian, sejak reform bureaucracy and agriculture reform politik buka pintu, china telah kali melakukan formulation (xin fa) new law. then, since politics reformasi birokrasi sekaligus reformasi ekonomi kan ala aan tee yaitu dalam periode negara negara eropa barat mulai melakukan reformasi birokrasi bureaucracy reform together with economic reforms pada abad ke dengan belajar dari pengalaman times, that period west european china. jepang diawali dengan restorasi meiji country starts conduct the bureaucracy reform pada tahun an yaitu reformasi politik dan century, learning from chinese's sosial yang selanjutnya mendasari reformasi fp. bidang bidang lainnya. reformasi secara intensif experience. the restoration meiji the year 1860s dilakukan sejak an. pada tahun started social and political reform japan later on, hashimoto mengajukan undang undang the basic for other area's reform. the reform kepada parlemen sebagai ket ref gene pkh intensifies since prime minister amerika serikat, mulai melakukan reformasi sejak tahun yang diawali dengan reformasi hashimoto raise laws parliament reform administrasi dan kepegawaian dimana untuk packet. united states, start conduct the reform pertama kali diterapkan sistem merit dan starting with administration and human pembentukan komisi kepegawaian the resources merit system applied for the first time peleton act dalam kurun waktu nan and forming commission officer peleton year amerika serikat telah melakukan kali reformasi dan kali membentuk komisi reformasi. range time united states india bawah narasinya rao bapak have conducted reform times and times reformasi ekonomi india), mulai melakukan formed the reform commission. under prime reformasi akar sejak tahun dar della minister narasinya rao india's father economic mengangkat india dari kebangkrutan. australia mulai melakukan reformasi birokrasi sejak reform, india started conduct the economic tahun lalu. sementara reformasi indonesia reform since year and succeed lift the india dimulai tahun from bankruptcy. australian starts conduct the bureaucracy reform years ago. while reform hadirin sekalian yang saya hormati, pan indonesia started in1998. pada kesempatan sangat baik ini, saya mencoba menyampaikan pemikiran berkenaan dengan upaya meningkatkan kinerja birokrasi allattendant which respect, melalui reformasi birokrasi secara menyeluruh. this very good opportunity, try submit apa yang ingin saya sampaikan, didasarkan atas the opinion with reference improve the pengalaman yang kita terapkan dalam beberapa tahun terakhir ini, dan disintesakan dengan bureaucrat performance through bureaucracy berbagai gagasan, untuk kemudian dituangkan reform. what i'd like tell you is, based satu konsep yang komprehensif. saya merasa experience which applied this some last bersyukur, dengan posisi saya dalam year with various ideas, make one pemerintahan saat ini, saya memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk merenungkan comprehensive concept. feel grateful, with mengamati, memahami, memikirkan, dan position governance this time, own the berupaya dengan sekuat tenaga, mencari solusi opportunity contemplate, perceive, bagaimana mengatasi permasalahan terkait comprehending, thinking, and searching solution dengan kinerja birokrasi. how overcome the related relevant problems with sebelum mulai dengan pokok bahasan, saya the bureaucracy performance. ingi dari tulisan before starting basic discussion, i'd like draw lengkap yang sudah saya sampaikan kepada promotor dan tim, yang mencakup enam bagian. submit the outline from the artid ive submit bagian pertama diawali dengan permasalahan promoter and team, which corner six parts. first part dan tantangan yang dihadapi. bagian ke dua started with facing problems and challenges. second mengemukakan tentang pendekatan dan part covering approach and paradigm change used perubahan paradigma yang digunakan untuk menyusun kerangka solusi pemecahan masalah. compile the framework troubleshooting bagian ke tiga dan ke empat merupakan intinya solution. fourth and part shares represent yaitu reformasi birokrasi kaitannya dengan bureaucracy reform with it's history, strategy, and sejarah, strategi, dan rapi#mentalnya, termasuk implementation, inducing public service system modernisasi sistem pelayanan publik. bagian ke lima berkenaan dengan upaya membangun pilar modernization. fifth part refer efforts build the pagar, dan jatidiri bangsa. sedangkan bagian ke pillar, fence, and spirit our nation. while sixth part enam adalah penutup yang merupakan representing lesson learned, and also rangkuman sebagai lesson learned, serta recommendation for developing and completing rekomendasi dalam rangka mengembangkan dan enable menyempurnakan lebih lanjut dari konsep yang akan saya sampaikan. saudara saudara sekalian, all, seperi diketahui banya gala dya its known that two last decades, there dasawarsa terakhir, terjadi kecenderungan hampir semua pemerintahan negara negara dunia tendency most all nations' government the melakukan reassessment terhadap fungsi fungsi world conducting government's function the pemerintahan dan peran aparatur negaranya. ada reassessment and its role state. there two dua penyebab. mengapa. hal: tersempit nanas cause why must done. first, because dilakukan. pertama, karena pengaruh globalisasi dan dampaknya yang memaksa sistem globalization influence and its impact forcing penyelenggaraan pemerintahan harus segera system governance management have mengadaptasi dan merespon perubahan yang immediately adapting and responding fast sangarcepa dalan sistem ekonomi, sosial, politik, changing economic system, social, political, and dan teknologi. kedua, karena semakin has meningkatnya ketidakpuasan dan technology. second, because there increasing ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja satisfaction and public disbelief government pemerintah khususnya dalam memberikan performance specially giving public services pelayanan kepada masyarakat. world economic forum wef) survey's hasil survei world economic forum wef) kentang belit mencatat pada kurun waktu dea sea sae kepercayaan masyarakat sangat merosot decline states indonesia, usa, uk, canada, negara indonesia, usa, uk, canada, jerman, germany, italy, spain, russia, turkey, argentina, italy, spanyol, rusia, turki, argentina, brazil, brazil, mexico, india, and nigeria). from state, mexico, india, dan nigeria). dari negara 'a) they are less than half which their public belief tersebut, kurang dari setengah yang tingkat kepercayaan masyarakat lebih dari exceeds this declining public belief not merosotnya kepercayaan masyarakat berbagai only accused the government, but also the negara, tidak hanya kepada pemerintah, tetapi parliament. juga kepada parlemen. akhir akhir ini masyarakat kembali khawatir lately the public fans the financial crisis akan terjadi krisis lagi seperti sepuluh tahun lalu, iks tenders habis going tohsppem'again triggered dipicu krisis keuangan amerika serikat, disamping krisis energi dan pangan dunia. finance crisis united states, and also energy kekhawatiran tersebut adalah logis karena and food crisis all over the world logical because pengalaman krisis kekhawatiran tersebut crisis experience the proven, and have ternyata terbukti, dan sudah terjadi, banyak sebal) been happened, fear lot lesson can pulled pelajaran yang dapat ditarik dari peristiwa ini. tan jahit menyimak penjelasan tim ekonomi kabinet dan from this event. having listened clarification made bank indonesia pada tanggal oktober the cabinet economic team and bank indonesia seandainya saat ini akan terjadi krisis lagi, tidak october only this time the crisis akan sehebat krisis tahan karena kondisi happened again, will not big crisis year ekonomi makro, stabilitas politik dan kemanan because macro economic condition, political stability serta pelaksanaan good governance yang jauh lebih baik dibanding sebelum tahun dan and security and also execution good governance beberapa tahun belakangan ini. far better compared years before and oleh sebab itu, untuk lebih meningkatkan some years lately. kepercayaan masyarakat, agenda paling that account, improve public belief, most mendesak bagi setiap pemerintahan negara dunia sejak beberapa tahun terakhir adalah urgent agenda for every state's government the mewujudkan good governance. masa lalu, world since present years implement the good pemerintah masih bisa menggunakan cara cara governance. the past, government may still used konvensional untuk memenuhi kebutuhan rakyat. the conventional way fulfill public requirement. dalam kehidupan yang semakin demokratis, rakyat tidak mau lagi dianggap hanya sebagai life which democratic progressively, public not customer, melainkan menuntut haknya sebagai want assumed again only customer: but urged owner sebuah negara. sebagai owner, rakyat their rights owner the state. owner, tidak lagi menerima apa yang disediakan oleh people shall longer accept "what" provided pemerintah, melainkan ingin mengetahui goveramehi (oi wah rasa bagaimana pemerintah bekerja dan melayani masyarakat. government work and serve society. hadirin sekalian yang saya hormati, allattendant which respect, sebagai upaya memperbaiki kinerja effort improve the bureaucracy birokrasi, langkah pertama yang saya lakukan performance, first step which conduct make adalah membuat diagnosa komprehensif the comprehensive diagnose hit the objective mengenai kondisi obyektif birokrasi, khususnya condition bureaucracy, especially condition kondisi pada tahun sebagai titik tolak saya year start it. this condition memulainya. kondisi ini saya kategorikan sebagai categorized problems bureaucracy and permasalahan birokrasi aan minterigan yang challenge faced order improving bureaucracy dihadapi dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi. performance. sesungguhnya, 'kuno? 'pekmasalahdh real, key buresuerasy problems not lay its birokrasi tidak terletak pada sumber daya human kek ban saba behavior, manusianya saja yang sangat dipengaruhi oleh moral and ethics, job ethos, cultural work the, perilaku, moral dan etika, etos kerja, budaya kerja, royalties, integrity, and its intellectual ability. but, loyalitas, integritas, dan kemampuan much influenced even formed system and its intelektualnya. namun, sangat dipengaruhi dan environment condition. equally, bureaucracy bahkan dibentuk oleh sistem dan kondisi problems cannot discharged from its ecology, lingkungannya. dengan kata lain, permasalahan warren vacuum." birokrasi tidak bisa dilepaskan dari ekonominya, basically each nation's governance world tidak tumbuh ruang hampa. owns the same bureaucracy problems anatomy, pada dasarnya setiap pemerintahan negara more again because now live the era negara dunia memiliki anatomi permasalahan globalization. but that way, there one formula birokrasi yang sama, lebih lebih lagi karena applying all state, because ability and environment sekarang kita hidup dalam era globalisasi. namun condition which different each other. this, demikian, tidak ada satupun formula yang berlaku comprehending bureaucracy problems can untuk semua negara, karena kemampuan dan evaluated from six perspective, that kondisi lingkungan yang berbeda beda. untuk ini, perspective politics, economic, management, dalam memahami permasalahan birokrasi dapat traditional, cultural social, and performance, what ditinjau dari enam perspektif, yaitu perspektif shortiyearn follows: politik, ekonomi, manajemen, tradisional, sosial from perspective politics, most important budaya, dan kinerja, yang secara ringkas dapat problems stem from bureaucracy relation and saya kemukakan sebagai berikut: relevant governmental and also bureaucracy with the dari perspektif politik, permasalahan paling per anni utama bersumber dari hubungan birokrasi dan political system. politician" bureaucracy always pemerintah serta keterkaitan birokrasi dengan becomes the focus because bureaucracy cannot sistem politik. politisasi birokrasi selalu menjadi locked out government controlled sorotan karena birokrasi tidak bisa dipisahkan dari political strength. history has proved that matter pemerintah yang dikendalikan oleh kekuatan even scale different each other. politician politik. sejarah telah membuktikan hal itu meski bureaucracy not always the one way that dalam skala berbeda beda. politisasi birokrasi political intervention into bureaucracy, but tidak selalu satu arah yaitu intervensi politik bureaucracy might possibly entangling itself into dalam birokrasi, tetapi bisa saja birokrasi yang political domain. altogether because certain melibatkan diri dalam ranah politik. semuanya importance. for example, gone into effect policy disebabkan oleh kepentingan kepentingan decentralized and area autonomy, and also direct pala contoh, dengan regional leader election, happened the period abunya kebijakan desentralisasi dan widely regional and result the political expense very otonomi daerah, serta pilkada langsung, terjadi big. correct reading result study council area pemekaran wilayah dan mengakibatkan biaya delegation dpd), effect obi politik sangat besar. menyimak hasil kajian dewan seret dis salin perwakilan daerah dpd), akibat dari itu pula, practice politician bureaucracy political terjadi praktek politisasi birokrasi oleh pejabat functional and demoralization" career politik dan demoralisasi pejabat pejabat karir. functional. condition way, bringing consequence kondisi demikian, membawa konsekuensi complicated officer management progressively. terhadap manajemen kepegawaian semakin from perspective economics, problems most pamit. uppermost concerning high efficiency and its dari perspektif ekonomi, pen ana weak competitiveness. form the most important paling menonjol menyangkut in efisiensi yang hai efficiency corruption and extravaganza tinggi dan lemahnya daya saing. bentuk in state budget because lot happened the efisiensi yang paling utama adalah korupsi dan duplication (redundancy) and overlap the pemborosan anggaran negara karena banyak terjadi duplikasi (redundancy) dan tumpang tindih overlapping develop ministry sae abi (overlapping) dalam program program constituted sektoral ego. beside that, ability pembangunan yang didasari oleh ego sektoral. also still lower. this matter for example seen disamping itu, kemampuan kewirausahaan overcoming institute problem, more outing aparatur juga masih rendah. hal ini antara lain making new programs form very numbering terlihat dalam mengatasi masalah kelembagaan, new institute state budget. ought to, can lebih memilih dengan cara membuat program gone through with market mechanism create program baru atau membentuk lembaga baru the source state acceptance, one blow yang sangat membebani anggaran negara. improve efficiency. seharusnya, bisa ditempuh dengan mekanisme from perspective management, matter untuk menciptakan sumber sumber confiscation attention coordination weakness, rem magi gs9oa, sekaligus meningkatkan good everyday activity, computing programs efisiensi. public policy and development ministry, and also dari perspektif manajemen, hal yang ica aga its implementation. follow the example the menyita perhatian adalah kelemahan koordinasi, concrete rich indonesia experienced resource, baik dalam kegiatan sehari hari, dalam menyusun program program pembangunan dan kebijakan practically mount its people prosperity left behind publik, maupun dalam implementasinya. contoh far from nations which not own it. this matter konkret adalah indonesia yang kaya sumber daya because bureaucracy not yet able create the alam, pada kenyataannya tingkat kesejahteraan management system which effective that the rakyatnya tertinggaljauh dari negara negarawan properties can improve the level live the people tidak memilikinya. hal ini karena birokrasi belum totally inap menciptakan seen, manajemen yang relevant traditional the nature efektif sehingga kekayaan tersebut dapat bureaucracy." bureaucracy true have meningkatkan taraf hidup rakyat secara can menyeluruh hierarchical, because the iron laws oligarchy" and perspektif tradisional terkait dengan the buteauerany wil only seng rider dai nature bureaucracy. birokrasi memang harus ean key resulted managing sig hirarkis, karena the iron laws oligarchy" dan and complex. its problems, very thistle authority birokrasi akan tumbuh hanya dengan menambah abuse because various factor, especially because still lapisan bawahnya. birokrasi sangat dibutuhkan trapped old paradigm that "power", that untuk mengelola sumber daya yang besar dan result long process and circumvent especially kompleks. permasalahannya, sangat rawan public service. terhadap penyalahgunaan wewenang karena from perspective cultural social, lot berbagai faktor, terutama karena aparatur masih official state which less own the social responsibility, terjebak dalam paradigma lama yaitu that various social prosperity problems not yet can kekuasaan , sehingga mengakibatkan proses overcome completely. beside that, feudal cultural panjang dan berbelit belit terutama dalam influence which still cell, lot generating authorityabuse. corruption which still fertile, besides tuntas. disamping itu, pengaruh budaya feodal because leaving open opportunity width, also yang masih kental, banyak menimbulkan because cultural influence still strong. penyalahgunaan wewenang. korupsi yang masih while from perspective performance, its subur, selain karena masih terbuka lebarnya problems concerning productivity, efficiency and kesempatan, juga disebabkan oleh pengaruh effectiveness, job ethos, cultural work, and budaya feodal yang masih kuat. tan discipline which still lower. official state also still sangkar afi pemakai kinerja, orient work (output), not yet lot printing permasalahannya menyangkut produktivitas, behafibautcomesi efisiensi dan efektivitas, etosallattendant which respect, banyak berorientasi pada manfaat (outcomes). strive realize the efficient and effective bureaucracy, not easy to. from other side face hadirin sekalian yang saya tuliskan, various problem, also given various upaya mewujudkan birokrasi yang efektif challenge, both for have global scale and also dan efisien, tidaklah mudah. disamping national. menghadapi berbagai persoalan, juga like known the globalization what gain dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang strength, pushed progress information berskala global maupun nasional. seperti ikstahur bahwa dlobalkasi yang technology and communications. future semakin kuat, didorong oleh kemajuan teknologi governance governance base the technology. informasi dan komunikasi. pemerintahan masa democratic governance and own the strong depan adalah pemerintahan berbasis teknologi. competitiveness, only can realized able pemerintahan yang demokratis dan memiliki daya exploit the technological excellence. enforceable saing kuat, hanya bisa diwujudkan jika bureaucracy reform effectively and efficient able memanfaatkan keunggulan teknologi. reformasi ketua sektor aparatur pemerintah sektor making programs, coordination, controlling, and dengan fungsi fungsi yang meliputi penyusunan conducting survey aimed perfection and clean kebijaksanaan, perencanaan, pembuatan state apparatus, menpan was also member program. koordinasi pengendalian dan setor guna dereopmen) and sector security and controlling) membersihkan aparatur negara, menpan juga menjadi anggota sektor penelitian dan pelita period, based the mpr pengembangan) dan sektor keamanan dan decision iw mpr about bhn broad ketertiban). outlines the nation's direction), state officials pada periode pelita il, berdasarkan monitoring was led more capable tofosterand mela aka saad smooth the implementation development, seal aparatur iko arahan untuk lebih ang brasualy improve ine capability: etana! mampu menggerakan dan memperlancar officials, especially the urban government officials. pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan based this thought the cabinet secara bertahap kemampuan aparatur daerah, development the service which from terutama aparatur pemerintah desa. berdasarkan the term menpan transformed into menteri pemakan fera duk, labia kabinet pembangunan negara penertiban aparatur negara the state yang berlangsung dari tahun sampai dengan tahun sebutan menpan berubah minister for controlling state officials). menjadi menteri negara penertiban aparatur accordance with president decision negara sesuai dengan keppres nomor tahun the position menpan during cabinet entah kaka development was held prof. dr. j.b. marlin pembangunan dipegang oleh prof. dr. j.b. marlin yang sekaligus menjabat sebagai wakil ara ter pena ketua bappenas. dalam periode ini, titik utama this period, the main activities pan were around kegiatan pan masih berkisar pada langkah strategic steps institutional sectors, employment, langkah strategis bidang kelembagaan, implementation, and controlling. the progress and kepegawaian, penatalaksanaan, dan pengawasan. steps menpan office during pelita was kiprah dan langkah langkah kantor menpan continued pelita iii which run from selama pelita dilanjutkan pada pelita iii yang birokrasi dapat dilaksanakan dengan efektif dan exploit the technological excellence. itself efisien jika mampu memanfaatkan keunggulan technology non challenge but opportunity. but, teknologi. teknologi itu sendiri bukan suatu affect from the technological exploiting becoming tantangan melainkan peluang. namun, dampak dari pemanfaatan teknologi tersebut yang challenge. have build the quality human menjadi tantangan. kita harus membangun resource capable design and operate the kualitas sumber daya manusia yang mampu technology better. the other side, exploit the merancang dan mengoperasikan teknologi information technology massive, have dengan baik, lain, jika kita memanfaatkan conduct the downsizing institute and officer, teknologi informasi secara massive, kita harus melakukan downsizing kelembagaan dan antrean me! dag gen: poet kepegawaian, sementara kita dihadapkan pada unemployment number which still high, beside persoalan angka pengangguran yang masih challenge "will" exploit technology. tinggi, disamping tantangan kehendak untuk other challenge together the instrument memanfaatkan teknologi. punish. lot happened the law and regulation tantangan lain berkaitan dengan instrumen which overlap, interfere not line with hukum. banyak terjadi peraturan perundang undangan yang tumpang tindih, bertentangan higher level regulation, and also order blindness atau tidak sejalan dengan peraturan yang lebih punish. make the legislation order requires the tinggi, serta kekosongan aturan hukum. untuk long time enough that change cannot membuat aturan perundang undangan instantaneous conducted. not mention, membutuhkan waktu cukup panjang sehingga speak about thousands regional regulation which perubahan tidak bisa serta merta dilakukan. belum lagi, kalau kita bicara tentang ribuan perda enteng ear prod ueno) yang hanya berorientasi pada penghasilan daerah. hal lain, kita dihadapkan pada realita yang something else, given reality pen hah daerah that happened especially local. lot local anya menggantungkan pada lapangan which only recon the governmental sector pekerjaan sektor pemerintah. pemerintah menghadapi tantangan dilewati. satu sisi work field. government challenge dilemmatic. ingin menerapkan standar kualifikasi dan one side, wish apply the standard high kompetensi tinggi untuk meningkatkan kinerja qualification interest and increase bureaucracy birokrasi, namun sisi yang lain, kita dihadapkan performance, but other side, given pada kebutuhan lapangan pekerjaan. rerjuirergentofwork field. selain itu, kita juga dihadapkan pada others, also given potential tantangan potensial. dengan diberlakukannya challenge. gone into effect policy decentralized kebijakan desentralisasi dan otonomi, serta babi pilkada langsung, seolah pemerintah pusat harus and aura roa and also direct regional leader berhadapan secara diametral dengan pemerintah election, likely central government have look daerah. hal ini mengakibatkan tarik menarik out diabetic with the local government. this kepentingan yang apabila tidak ditangani dengan matter result the importance tradeoffs which baik, dapat mengancam persatuan dan kesatuan not handled better, can menace the association bangsa. kondisi demikian, juga menimbulkan and nation union. with that condition, also berbagai dampak kurang menguntungkan, generate various impact less profit, inclusive termasuk semakin rumitnya sistem manajemen complicated progressively its system officer kepegawaian. management. saudara saudara dan hadirin sekalian, ladies and gentlemen, dalam berbagai kesempatan, saya this opportunity, say that the nonliving mengatakan bahwa birokrasi tidak hidup dalam bureaucracy vacuum" steril from various ruang hampa yang steril dari berbagai influence. bureaucracy can grow, expanding, and pengaruh. birokrasi bisa tumbuh, berkembang, formed, because system and its environment. various dan terbentuk, karena sistem dan lingkungannya: crises which knock over the world and various social alpagai kas yang melanda dunia: dah berbagai change very influencing bureaucracy condition. perubahan sosial sangat mempengaruhi kondisi therefore, problems ism bureaucracy have birokrasi. oleh karena itu, permasalahan birokrasi diagnosis intact mate angin dlobelisstion cra harus difahami dan di diagnosa secara utuh, gp. lebih lebih lagi dalam era globalisasi. mengambil taking term from capra his book the web life istilah dari fritjof capra dalam bukunya the web live the world each other related life kita hidup dalam dunia saling terkait interconnected world, where there each other interconnected world), dimana ada saling related and depending biologist, social, and its keterkaitan dan ketergantungan secara biologis, environment (deep ecology). sosial, dan lingkungannya (deep ecology). for that, order searching solution untuk itu, dalam rangka mencari solusi overcome the bureaucracy problems, have use the untuk mengatasi permasalahan birokrasi, harus approach holistik" that approach totally menggunakan pendekatan holistik yaitu suatu looking bureaucracy environmental influencing pendekatan menyeluruh yang mengaitkan and forming it. look for the best solution looking birokrasi dengan lingkungan yang mempengaruhi into each problem there grow its cause. various dan membentuknya. untuk mencari solusi yang effort which during the time conducted paling baik adalah dengan memandang bahwa produced fruit the result such those which cp permasalahan akar penyebabnya, expected, because way which gone through berbagai upaya yang selama ini dilakukan belum eni membuahkan hasil seperti yang diharapkan, faster, partial, not teen not eliminate karena cara yang ditempuh sepotong sepotong, uae roh, bisanya ending tee aan parsial, tidak konsisten, dan tidak menghilangkan without concept." result, problems will akar penyebabnya, melainkan hanya always arise and recurring. mengobati gejala atau symptomnya, tanpa with the approach holistik, meaning also "konsep." akibatnya, permasalahan akan selalu conduct the diagnose interaction process timbul dan berulang. between bureaucracy internal and external dengan pendekatan holistik, berarti pula factor concerning politics, law, economic, kita melakukan, diagnosa terhadap (proses management, and cultural social. interaksi antara birokrasi sebagai faktor internal hereafter, build one new paradigm dan faktor eksternal menyangkut politik, hukum, which base take action repair and ekonomi, manajemen, dan sosial budaya. selanjutnya, kita membangun satu bureaucracy reform comprehensive. bureaucracy paradigma baru yang sebagai landasan untuk prswlepas oppose chronic its mengambil langkah perbaikan dan reformasi medication conventional can longer such birokrasi secara komprehensif. permasalahan those which gone through during the time. birokrasi, diibaratkan penyakit kronis. need the out the box thinking", innovation pengobatannya tidak bisa lagi konvensional breakthrough", new paradigm shift," and seperti yang ditempuh selama ini. kita extraordinary effort. use the common way, memerlukan out the box thinking , hence its result will run the mill. innovation breakthrough , new paradigm various problems arising out intrinsically shift, dan upaya luar biasa. apabila kita pay effect moral crisis, spiritual, and intellectual, menggunakan cara cara yang biasa, maka hasilnya akan biasa biasa saja. which can inline the direction crisis.emotion berbagai permasalahan yang timbul pada and its existence. the crisis cannot overcome hakikatnya akibat krisis moral, spiritual, dan physical and mechanistic, however have intelektual, yan krisis tua, dapat maa pria viewed social change. for that, all emosi dan eksistensi. krisis tersebut tidak bisa diatasi secara fisik dan mekanistik, akan tetapi important crisis can turned positive harus dipandang sebagai suatu perubahan sosial. change. that realistic paradigm change nucleus untuk itu, yang berperang kalah agak kelas new vision reality) placing forward the way tersebut dapat dibelokkan arah perubahan positif. itulah inti perubahan paradigma realistis thinking (though), perception (perception), and new vision reality) yang mengedepankan cara values (values) based only common interest. what berfikir (thought), persepsi (perception), dan nilai reality" the performing bureaucracy, and as real nilai (values) dengan dilandasi kepentingan as" will and society expectation, this two matter have bersama. apa hakikat diadakannya birokrasi, dan apa sejatinya kehendak dan harapan meet. masyarakat, dua hal ini harus "ketemu." allattendant which respect, hahirinsekaharyangsaya mai with diagnose problems and challenge dengan berbekal diagnosa permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta dengan faced, and also based only new paradigm and dilandasi oleh pendekatan dan paradigma baru, approach, hence take the stages concrete, realistic, maka saya mengambil langkah langkah konkret, and conducted very seriously. beda dan dilakukan dengan sungguh bureaucracy reform complicated and big sungguh. reformasi birokrasi adalah pekerjaan besar work because going together thousands process dan rumit karena berkaitan dengan ribuan proses overlapping governance function, together with overlapping fungsi fungsi pemerintahan, millions human being, and rectangle the budget berkaitan dengan jutaan mana, dan melibatkan which dozens. therefore, stage which gone anggaran yang tidak sedikit. oleh karena itu, aa. langkah langkah yang ditempuh adalah secara into apu step gan secang: ter rang bertahap sesuai dengan kemampuan dan limitation and ability. keterbatasan yang ada. sebagai tahap awal, yaitu dalam kurun early stage, range time waktu dilakukan langkah langkah perbaikan (improvement) terhadap hal sangat done repair stages (improvement) mendesak, yaitu pelayanan publik dan imperative matter, that public service and officer manajemen kepegawaian. upaya ini bertujuan management. strive this aim increase society untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat baya aral dai belief (public trust building). untuk menetapkan skala prioritas, saya specify priority scale, apply the principle menerapkan prinsip berawal dari akhir dan early from final and end early." improve san sma kita sat hung first tip direct public service lance come into tomba layanan publi ang langsung akar eka na? mama. contact with the society, especially local, then daerah daerah, kemudian sambil bekerja, kita the same time, prepare the base and resource, menyiapkan landasan dan sumber daya, untuk then condition have enabled, conducted kemudian apabila kondisi sudah memungkinkan, reform comprehensive. simulated, conducted dilakukan reformasi secara komprehensif. secara serenpir zona mamalia icar gill simultan, dilakukan pula perbaikan kondisi dan kemampuan pegawai. improve the public service system, gone untuk memperbaiki sistem pelayanan through six step: publik, ditempuh enam tahapan: first phase: doing approach. tahap pertama: melakukan pendekatan. langkah pertama adalah melakukan first step conduct the approach pendekatan secara maraton kepada aparat marathon official local, especially governor, daerah, terutama gubernur, bupati, walikota, regent, mayor, about plan improve the public saman: aan service system. various discussion, seminar, and pembicaraan informal dilakukan sebagai upaya discussion informal conducted effort persuade, membujuk, menghimbau, aan labuh urging, and comparing notes look for the best way untuk mencari jalan terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. order improving public service quality. tahap ke dua: mengubah mindset second phase: altering mindset. pelayanan yang tidak berkualitas dan selalu service which not quality and always gripen dikeluhkan oleh masyarakat selama ini, society during time, caused official still use the disebabkan aparat masih menggunakan cara way thinking. for that, conducted various effort berfikir lama. untuk itu, dilakukan berbagai upaya official alter the way thinking: agar aparat mengubah cara berpikirnya: executing its duty, every official not dalam melaksanakan tugasnya, setiap only orient result work, but obey. aparat tidak hanya berorientasi pada governmental official state society hasil kerja, melainkan pada manfaat. steward, for the reason have priorities aparatur pemerintah adalah pelayan the role than authority masyarakat oleh sebenarnya harus ego sektoral has changed with mendahulukan peran daripada wewenang canon intensi ego sektoral harus diganti dengan wanita "ir emi. cormplkatee, way kepentingan bersama. water down" have changed with praktek kalau bisa dipersulit, kenapa rif can water down, why dipermudah harus diganti dengan complicated "kalau bisa dipermudah, kenapa system permits" have translated dipersulit" obligation service" society. sistem perizinan harus diterjemahkan sebagai kewajiban "pelayanan" kepada masyarakat. desentralisasi dan otonomi daerah decentralized and translated area tidak diterjemahkan sebagai autonomy single power" area, penguasa tunggal daerah, tetapi but draw near the governance with untuk mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat (to bring the society (to bring governance dose governance close the citizens). tote citizens). tahap ke tiga: meningkatkan motivasi third phase: improving motivation. mengubah kebiasaan lama adalah tidak kang altering old habit not easy to, more balm mudah, lebih lebih bagi yang sudah nyaman dengan kebiasaan lama atau sudah mapan with the old habit have established with the dengan kekuasaan. untuk itu harus diberi power. for that have given the continuous motivasi terus menerus agar perubahan bisa motivation change can spend. segera terjadi. dengan meningkatkan kualitas improving service quality, society belief mount and pelayanan, kepercayaan masyarakat meningkat earnings (earnings area and national income) dan pendapatan (pendapatan daerah dan abang bani pendapatan negara) akan meningkat pula will mount also felt its benefit, not even dirasakan manfaatnya, tidak saja oleh masyarakat, society, but also official state. that way further tetapi juga oleh aparatur. demikian seterusnya that become the cycle owning bulbus affect sehingga menjadi siklus yang memiliki efek posisi positive snow (showall). seperti bola salju (showall). tahap ke empat: memprioritaskan pelayanan left pen nes ipar investasi service realized the governmental service disadari bahwa pelayanan pemerintah people and society include the multi very wide kepada rakyat dan masyarakat mencakup multi spectrum and sector. for that, priority repair sektor dan spektrum yang sangat luas. untuk itu, target activity investment service. prioritas sasaran perbaikan adalah kegiatan improving investment service, hence will improve the pelayanan investasi. tangan meningkatkan economic activity which turn will able pelayanan investasi, maka akan meningkatkan overcome the unemployment, goodness, and kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan mampu mengatasi pengangguran, kemiskinan, situated behind. dan keterbelakangan. fifth phase: developing inwrought service and best tahap ke lima: mengembangkan pelayanan practices terpadu dan best practices increase service quality, builder inwrought untuk meningkatkan kualitas pelayanan, service system the form service one place dibangun sistem layanan terpadu dalam bentuk service one roof categorized one services oss). pelayanan satu tempat atau pelayanan satu atap oss, hence society will feel its benefit because can yang dikategorikan sebagai one stop services economie the time and expense. oss formed (oss). dengan oss, maka masyarakat akan doing affiliation integration service function merasakan manfaatnya karena dapat menghemat which during executed itself. forming and waktu dan biaya. os$ dibentuk dengan development ministry oss exploit the excellence melakukan penggabungan atau integrasi fungsi bel dilas information technology and communications tik). dilaksanakan pak tag for success areas develop the oss and fulfill the secara sendiri sendiri. pembentukan dan rewarded the certain conditions prima service pengembangan oss memanfaatkan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi (tik). bagi mag daerah yang berhasil mengembangkan oss dan meanwhile, best practices developed lifting memenuhi syarat syarat tertentu diberi regency and town which manifesto succeed penghargaan citra pelayanan prima. sementara itu, best practices dikembangkan improve the public service quality. indicator used by: dengan cara mengangkat kabupaten dan kota (i) regent mayor own the strong commitment yang secara nyata berhasil meningkatkan kualitas increase quality public service marked various pelayanan publik. indikator yang digunakan policy capable push the makeup quality adalah: (i) bupati walikota memiliki komitmen services, (ii) there harmonis relation between yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan berbagai regent, mayor, dprd, and society, owning vision kebijakan yang mampu mendorong peningkatan with, owning action plan, and real action order kualitas pelayananslii) ada hubungan harmonis makeup public service, (ili) owning service antara bupati, walikota, dprd, dan masyarakat, naa memiliki visi bersama, memiliki rencana aksi, dan standard service unit its area, and (iv) tindakan nyata dalam rangka peningkatan manitfestly, society feel its benefit and mount its pelayanan iik, (ii) meratliki standar pelayanan prosperity. fora success develop the best practices pada unit unit pelayanan daerahnya: dan (iv) secara nyata, masyarakat merasakan manfaatnya rewarded the bhakti pelayanan negara. dan meningkat kesejahteraannya. bagi yang berhasil mengembangkan best practices diberi sixth phase: socialization seeing believing penghargaan citra bhakti abdi negara. area which not yet succeeded build the tahap ke enam: sosialisasi seeing believing inwrought service system, conducted terhadap daerah daerah yang belum socialization consistently use the method seeing games menang 2agam isyana terpadu, believes (see newly trust). local which not yet dilakukan sosialisasi secara konsisten menggunakan metoda seeing believing succeeded, urged and suggested see itself (melihat baru percaya). daerah daerah yang area succeed, omit imitasi and apply its area. belum berhasil, dihimbau dan dianjurkan untuk with this method, the area need't develop melihat sendiri daerah yang sudah berhasil, tinggal meniru dan menerapkan daerahnya. itself and not cost money big. with this dengan metoda ini, daerah daerah tersebut tidak method, forming oss and best practices perlu mengembangkan sendiri dan tidak berlangsung dari tahun sampai dengan previous period, menpan remained held pak prof. dr. j.b. marlin. this era, inpres tetap akikah aeea year about operasi tertib optik) was issued yang masih dipertahankan sebagai wakil ketua bappenas. pada masa inilah, dikeluarkan inpres the principal which strategic efforts and nomor tahun tentang operasi tertib phenomenon help and trigger the activity optik) yang pada prinsipnya merupakan suatu development controlling functional controller upaya strategis dan fenomenal membantu dan the central and regional. related the menggalakkan kegiatan pengawasan implementation optik, may still remember pembangunan opel aparat pengawasan seniman anssiiaa aa, fungsional pusat dan daerah. berkaitan dengan isi eni pelaksanaan optik ini, mungkin kita masih ingat sidik find out the practices illegal charges ketika menpan menyamar menjadi pak sidik" committed state apparatus conducting sudden untuk mengetahui tindakan pungutan liar yang inspection (sidak) government institution. this dilakukan oleh aparatur pemerintah pada saat effort was continued forming the financial melakukan inspeksi mendadak (sidak) suatu devel supervisor beard bpk) function instansi pemerintah. upaya ini dilanjutkan dengan dki tpt ape tik orak pembentukan badan pengawasan keuangan dan the monitoring officers government internal pembangunan bpk) sebagai aparat functional the progress form general pengawasan fungsional intern pemerintah yang directorate state finance controlling based merupakan peningkatan dari direktorat jenderal president decision year pengawasan keuangan negara berdasarkan entering the pelita era, the term keppres nomor tahun menpan ita the memasuki era pelita sebutan menpan was sia ne: (mat say disesuaikan dengan dinamika, perkembangan development and the needs for perfection dan kebutuhan untuk penyempurnaan program development programs state apparatus sector. program pembangunan bidang aparatur trough president decision year the negara. melalui keppres nomor tahun term menpan became minister state apparatus sebutan kagak kaka empowerment vice head bappenas the position pendayagunaan aparatur negara wakil ketua bappenas yang dijabat oleh prof. dr. saleh aiff. which held prof. dr. saleh aiff. this period memerlukan biaya besar. dengan metoda ini, expand swift. the year newly formed pembentukan oss dan best practices tinta ati hatt: paritas berkembang dengan cepat. apabila pada tahun uan baru terbentuk oss kabupaten kota dan regency town, hence rapidly grow that: year best practices kabupaten kota, maka formed oss regency town and best practices berkembang pesat yaitu: tahun terbentuk in' regency town: and year oss. oss kabupaten kota dan best practices nak kabupaten kota: dan tahun oss regency plus town province, while best practices kabupaten kota plus provinsi, sedangkan best regency town. practices kabupaten kota. allattendant which respect, hadirin sekalian yang saya hormati, line with that, conducted repair officer sejalan dengan has: dilakukan perbaikan management which covering: repair system kepegawaian yang meliputi: perbaikan recruitment, solving energy honorary, repair sistem rekrutmen, penyelesaian tenaga honorer, gg employ the officer, makeup. officer discipline, and perbaikan gaji pegawai, peningkatan disiplin strive the acceleration corruption eradication. pegawai, dan upaya percepatan pemberantasan nag. system recruitment which from the beginning korupsi. sistem rekrutmen yang semula dilakukan ae, secara terpusat, selanjutnya diserahkan kepada candoded mentally, mereka delivery instansi daerah masing masing, sesuai dengan isa anyar, according principles prinsip prinsip desentralisasi. decentralized. pada tahun jumlah tenaga honorer the year amount employee lebih dari ribu, sebagai akumulasi pengadaan honorary more than thousand, leading tahun tahun sebelumnya kurang memperhatikan accumulation previously less pay attention the kualifikasi dan kompetensi. akibatnya persoalan qualification and interest. result problem menjadi berlarut larut. pemerintah dihadapkan become long draw out. government given pada situasi yang dilewati. jalan keluarnya adalah diambil kebijakan untuk mengangkat tenaga situation dilemmatic. its way out taken tenaga honorer tersebut secara bertahap dan policy lift the energy honorary step step and tidak lagi menerima pegawai honorer. not lag! accepting officer honorary. planned direncanakan pada akhir tahun seluruh the end year all standard officer pegawai honorer yang memenuhi syarat, telah honorary, have been lifted become the pns diangkat menjadi pns melalui seleksi yang ketat. through tight selection. perbaikan, gaji pegawai dilakukan secara repair employ the officer conducted step bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan png step according state finance ability. for that, negara. untuk itu, gaji dinaikkan rata rata dari tahun sampai dan pada tahun snp boosted crimean "rom year naik rata rata sebesar sementara itu, unt lan cake going tana tunjangan struktural pada tahun naik rata equal meanwhile, structural subsidy rata dan tunjangan fungsional rata rata the year going mean and naik sebesar pada tahun mulai functional subsidy mean equal diberlakukan tunjangan kinerja bagi tiga lembaga the year starting gone into effect yang dijadikan pilot project reformasi birokrasi performance subsidy riset the institute taken yaitu departemen keuangan, mahkamah agung, pilot project reforms bureaucracy that dan badan pemeriksa keuangan. treasury department, appellate court, and upaya meningkatkan disiplin dilakukan monetary board examines strive. dengan menyederhanakan prosedur pemberian improve the discipline conducted sanksi, sehingga reward and sanction dapat making moderate procedure sanction gift, segera dilaksanakan. sebagai bagian dari upaya that reward and sanction earn immediately memperbaiki kinerja pegawai, dilakukan pula executed. part effort improve the officer percepatan pemberantasan korupsi dengan performance, conducted also acceleration membuat rencana aksi pemberantasan korupsi ang alai meningkatkan mean wajah: ceruk uan nabila hacking action corruption eradication and improve the observation system. saudara dan hadirin sekalian yang saya hormati, all attendant and you which respect, dengan berbekal pengalaman dalam with the experience improving public service memperbaiki kualitas pelayanan publik dan quality and officer management manajemen kepegawaian hereafter make the master plan (grand design) selanjutnya membuat rancangan induk (grand bureaucracy reform blue print" for government design) reformasi birokrasi sebagai blue print" with dpr order official state development bagi (pemerintah bersama. dpr dalam rangka ministry, according compensation law number pembangunan aparatur negara, sesuai amanat year about plan the long range undang undang nomor tahun tentang rencana pembariguhat jangka panjang sasaran development pisau national grand design bureaucracy reform compiled grand design reformasi birokrasi disusun use the approach new holistik paradigm. all menggunakan pendekatan holistik dan factors influencing reckoned, concerning politics, paradigma baru. semua faktor faktor yang law, economic, and cultural social. principles new mempengaruhi diperhitungkan, menyangkut public management reinventing government politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. applied truly overcome the institute problem, prinsip prinsip new public management atau that can realize the efficient and effective reinventing government diterapkan dengan benar governance. untuk mengatasi masalah masalah kelembagaan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang grand design bureaucracy reform marginal efektif dan efisien. gaon submit follows. grand design reformasi birokrasi secara garis besar dapat saya sampaikan sebagai berikut. prinsip prinsip dasar: elementary principles: pan tip gusar sebaga sadisisa elementary principles hold running dalam menjalankan reformasi birokrasi yang paling utama adalah: most important bureaucracy reform are: bersifat pro aktif: pemerintah harus have the character the practice: selalu melihat kekurangan apa yang governmental have always see the belum dikerjakan, apa kebutuhan insuffiency what not yet been done, masyarakat dan bagaimana what society requirement and memenuhinya, tanpa menunggu pengaduan masyarakat. fulfilling it, without awaiting society pemberdayaan masyarakat: secara denunciating. aktif menciptakan sistem yang society enableness: actively create the mean era mey tanah isa conducive system society follow berpartisipasi dan menyelesaikan pen permasalahannya sendiri tanpa didikte participate and finish its own problems oleh pemerintah. complain without dictated government. (pengaduan masyarakat secara online) complaint (society denunciating akan sangat baik. online) will very good. kompetitif: proses deregulasi dan competitive: process the regulation privatisasi harus dilaksanakan secara konsisten untuk meningkatkan and privatizes have executed efektivitas dan efisiensi fungsi fungsi consistently increase effectiveness pemerintahan, dalam rangka and efficiency governance function, mengurangi mana kurangi beng angjarnen gan order listening burden anggaran negara. management and state budget. mission oriented: setiap aparatur mission oriented: each official state has mendahulukan pena aan priorities the mission attachment daripada sekedar menjalankan aturan. result oriented: setiap tugas dan than simply running order. pekerjaan harus berujung pada result oriented: each duty and work has manfaat bagi masyarakat banyak. titip benefit for society lot. customer driven: mendahulukan customer driven: priorities the kepentingan masyarakat atau importance society customer client. pelanggan. resource creation: each official claimed penciptaan sumber daya: setiap able create the source state agar pur dituntut mampu acceptance increase economic menciptakan sumber sumber performance. dika bea 20rg kera anticipation: have actively conduct the meningkatkan kinerja ekonomi. prevention than waiting until there antisipatif: harus secara aktif problem. melakukan pencegahan daripada decentralizing: major cooperation menunggu sampai ada masalah. desentralisasi: yaitu mengutamakan work team tambang among different kerjasama atau kerja tim (teamrock) organization its level, inclusive with the diantara organisasi yang berbeda institution non government. tingkatannya, termasuk dengan market oriented: solving problem institusi non pemerintah. through market mechanism than making market oriented: memecahkan new programs form new institute masalah melalui mekanisme pasar which more and more number state daripada membuat program program budget.target bureaucracy reform: membangun profil dan perilaku aparatur building profile and behavior official state negara yang merk! dak lali tinggi, owning high integrity, high productivity and hold produktivitas tinggi dan bertanggung jawab, serta responsible, and also able give prima service mampu memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan harapan masyarakat. sedangkan tujuan according society expectation. while target yang bersifat khusus adalah having character special forming clean membangun membentuk birokrasi yang bersih, bureaucracy, efficient, effective, productive, efisien, efektif, produktif, transparan, melayani transparent, serving society, and accountable, masyarakat, dan akuntabel, sehingga program that economic programs, social, political, cultural, program ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain ambulatory and others properly lain dapat berjalan sebagaimana mestinya. sasaran reformasi birokrasi: bureaucrat reform objective: proses reformasi birokrasi tidak bisa bureaucracy reform process dipisahkan satu sama lainnya, antara sistem cannot associated one the other, between pemerintahan (governing system), sistem governance system (governing system), dan star tatalaksana. oleh bian jatalyibaai resource, and system menagerie. therefore, target yang ingin dicapai dalam reformasi birokrasi harus which wish reached bureaucracy reform have bersifat menyeluruh yaitu: kala tercapainya pemerintahan yang tnecharattertotally is. demokratis dan mampu menerapkan the reaching democratic governance prinsip prinsip good governance yang and able apply the principles good ditandai dengan fungsi fungsi ked birokrasi berjalan dengan efektif, governance mat kari, with the mampu melindungi hak hak bureaucracy function run effectively, masyarakat, serta mampu able protect the society rights, and also memobilisasi sumber sumber silang lana pendapatan negara untuk keperluan mobilization source national income pembiayaan penyelenggaraan negara able for betrayal management public dan pelayanan publik. service and state. pelaksanaan desentralisasi execution decentralized (concentration, (dekonsentrasi, delegasi, dan otonomi) dapat dilaksanakan secara delegation, and autonomy) enforceable konsekuen sesuai peraturan conseguent according regulation perundangan undangan. disamping legislation. beside that, existed itu, terwujud keseimbangan dan harmonis relation and balance hubungan harmonis antarlembaga pemerintah, antara pemerintah pusat governmental between institute, central dan daerah, antara lembaga government and area, between pemerintah dan lembaga lembaga government agency and institutes outside luar pemerintahan. aa keanu! governance. mampu menerapkan prinsip prinsip manajemen baru untuk meningkatkan able apply new management principles efektivitas penggunaan sumber daya, increase affectivities resource use, peka terhadap perkembangan pasar, sensitive market growth, always orient selalu berorientasi kepada rp4 society importance, hold high the kepentingan masyarakat, menjunjung nilai nilai etika, serta memiliki ethics values, and also sensitivity kepekaan terhadap kebutuhan society requirement. efficient masyarakat. sistem manajemen yang management system also gone through efisien. juga ditempuh mela policy privatizes, partner government kebijakan privatisasi, kemitraan pemerintah swasta, manajemen private sector, management contract, pengalihan fungsi hg, jala ma: and more efficient government fungsi pemerintah yang lebih efisien diselenggarakan oleh swasta function carried out private sector, disamping membangun jaringan beside build the network order dalam rangka connected governance. connected governance. terwujudnya pemerintahan the existing governance organization yang kompetitif dan adaptif. which competitive and adaptive. kempatiti! berarti njan gas competitive mean the efficient and ramping dan efisien, tidak terjadi swimmer organization, not happened aupuiksa| sam overlay ring yang the duplication and overlapping menghambat hubungan dati ping antarorganisasi. adaptif berarti sea fleksibel, mampu berinteraksi dengan organization. adaptive mean flexible, lingkungannya sehingga peka interaction able environmental its terhadap kondisi pasar dan tuntutan sensitive that condition market masyarakat. and society demand. mampu mewujudkan sumber daya able realize human resource owning manusia yang memiliki integritas, integrity, royalties, high ethics, owning loyalitas, etika yang tinggi, memiliki interest and qualification according kompetensi dan kualifikasi sesuai requirement, clear career, and also kebutuhan, karir jelas, serta adequate production pursuant penghasilan yang memadai performance. berdasarkan kinerja. created clear procedure and system tercipta sistem dan prosedur yang jelas and measured, able eliminate dan terukur, aa: menghilangkan minimization overlap and atau meminimalkan tumpang pindah duplication process, able improve dan duplikasi proses, sehingga mampu the efficiency and individual meningkatkan efisiensi dan efektivitas organizational performance kinerja organisasi dan individu. effectiveness. komitmen politik dan rule law: political commitment and rule law: reformasi birokrasi memerlukan pena bureaucracy reform need effort seriously, long sungguh sungguh, waktu yang panjang, time, and expense which dozens. daya ning saat serial senegal pata " prereguisite first the existence strong pertama adalah adanya komitmen politik yang uga commitment politics from organizational head kuat dari para pemimpin atau pimpinan organisasi. komitmen harus dapat difahami leaders. have earn cash, then dengan mudah, kemudian dijabarkan dalam formulated into clear programs and plan and rencana dan program program yang jelas serta also injured law and regulation for running. dituangkan dalam suatu peraturan perundang ability run and uphold the legislation order undangan untuk dijalankan. (rule law) very determining second prereguisite kemampuan untuk menjalankan dan efficacy reform bureaucracy. bureaucracy reform menegakkan aturan perundang undangan (rule not possible succeed better order cannot law) sebagai prasyarat ke dua yang sangat upheld. for the reason, must clear mechanism and menentukan keberhasilan reformasi birokrasi. ability straightening early and guarantee reformasi birokrasi tidak mungkin berhasil commitment reform executed better.ouickening paradigm change reformasi birokrasi harus menggunakan bureaucracy reform has use the new paradigma baru. namun demikian, paradigma paradigm. but that way, the new paradigm cannot baru tersebut tidak bisa diharapkan bisa berubah expected can change itself instantaneously. dangan, sendirinya dengan serta merta. oleh therefore, have created system capable karena itu, harus diciptakan sistem yang mampu chicken the paradigm change, for example: mempercepat perubahan paradigriasantara lain: applying ingenipe svefomm offset menerapkan sistem insentif bagi which consistently with eye pegawai yang secara konsisten reform dengan tujuan reformasi: governmental have major the pemerintah harus mengutamakan kerjasama (co operation) daripada cooperation (cooperation) than koordinasi (co ordination): coordination (coordination ada komunikasi rutin untuk there routine communications memberikan informasi yang lengkap, give the complete information, clear, jelas, terbuka, dan mudah dimengerti opened, and easy understood oleh seluruh staf dan pegawai tentang all staff and officer about result hasil yang ingin dicapai, waktu which wish reached the, attachment pencapaian, dan peran masing masing time, and role each staff make staf untuk melakukan perubahan: change: menciptakan peluang peluang yang creating opportunity bring the akan. membawa perubahan secara change positively positif, building leadership capable make membangun kepemimpinan yang change and officer inspiration able mampu melakukan perubahan dan make change mampu meng inspirasi pegawai untuk melakukan perubahan: dalam periode ini, program dan langkah langkah the programs and steps pan was more pan lebih diarahkan untuk mengintensifkan emphasized intensify the evaluation activity and kegiatan evaluasi dan mengupayakan attempt perfect the government policies penyempurnaan penyempurnaan kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pelaksanaan support the implementation development, pembangunan, terutama strategi pemerintah especially the government strategies developing dalam mengembangkan dan meningkatkan and improving non oil and gas export source. apart sumber daya ekspor non migas. disamping tugas from the tasks institutional sector, employment, tugas bidang kelembagaan, kepegawaian, dan and monitoring which have been done far, pengawasan yang selama ini dilakukan, menpan menpan also supported the policy regulation juga mendorong kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk meningkatkan ekspor non and bureaucracy improve non oil and gas export. migas. dalam masa bakti kabinet pembangunan the service cabinet development from yang berlangsung dari tahun sampai menpan also took actions dengan tahun ini, menpan juga melakukan perfection and adjusting well bumn status penyempurnaan dan penyesuaian serta status trough government regulation year saya naa sntobapah perak lha: about the way controlling and monitoring bumn. akan kentang, menahan mem nagari saan the era fifth development cabinet pengawasan bumn. pada kabinet pembangunan yang which was formed based the keputusan presiden dibentuk berdasarkan keppres nomor 64m keppres) year ir. sarwono tahun ir. sarwono kusumaatmadja diberi kusumaatmadja, was given mandate president amanat oleh presiden soeharto selaku mandataris soeharto the mpr mandatory hold position mpr untuk menjabat sebagai menpan. sebagai menpan. the evaporation keputusan presiden penjabaran dari keppres nomor tahun (keppres) year about pelita was tentang pelita ditetapkan program pemacu decided programs foster pan consisting pan yang terdiri dari pelaksanaan pengawasan strict controlling implementation wasiat), melekat wasiat), penerapan analisis jabatan position analysis application anja), functional anja), penyusunan jabatan fungsional position arrangement jagung), state officials jagung), peningkatan mutu kepemimpinan leadership quality improvement musim), aparatur musim), penyederhanaan prosedur memberikan kesempatan kepada giving opportunity officer follow pegawai untuk mengikuti pelatihan the training and after finishing officer dan setelah selesai pelatihan pegawai training given opportunity run diberikan kesempatan untuk duty with the new vision. menjalankan tugas dengan visi yang baru. integrating factors external mengintegrasikan faktor faktor eksternal effort realize the good governance, sebagai upaya untuk mewujudkan good factors external have reckoned and integrated governance, faktor faktor eksternal harus kah diperhitungkan dan diintegrasikan menjadi become the invisible shares course bagian tak terpisahkan dalam proses reformasi bureaucracy reform, especially concerning politics, birokrasi, terutama menyangkut politik, ekonomi, economic, punish, and cultural social. bureaucracy hukum, dan sosial budaya. birokrasi merupakan represents the part system whole, one bagian dari sistem secara keseluruhan, apabila system experience problem, hence all system will salah satu sistem mengalami masalah, maka affected. this matter consistent with the seluruh sistem akan terpengaruh. hal ini konsisten approach holistik. dengan pendekatan secara holistik. revitalizes governance system revitalisasi sistem pemerintahan bureaucracy does not get out the embraced birokrasi tidak lepas dari sistem governance system (governing system). for that, pemerintahan yang dianut evening system). require conducted evaluation, settlement, untuk mu, perlu dilakukan evaluasi, penataan, completion, revitalization especially concerning: penyempurnaan, atau revitalisasi khususnya menyangkut: hubungan kewenangan antara relation authority between central pemerintah pusat dan daerah: government and local desentralisasi dan otonomi daerah decentralized andrea autonomy which yang berpotensi menghambat proses have potency pursue the pembangunan, perwujudan good development ministry process, governance, dan peningkatan kualitas materialization good governance, pelayanan publik, and makeup public service quality hur ngan ata pemerintah dan relation between government and institusi non pemerintah. ane institution non government. revitalisasi sistem manajemen: pan fungsi fungsi pemerintahan diatur dalam bea geleng mana gem sistem manajemen berdasarkan bidang dan sektor governance function arranged yang pada umumnya bersifat lintas management system pursuant area and sector lembaga departemen. untuk bisa melaksanakan which generally having the character pass reformasi birokrasi dengan efektif dan efisien, quickly the institute department. able perlu dilakukan evaluasi, penataan, revitalisasi, execute the bureaucracy reform effectively and atau pengembangan sistem manajemen dengan efficient, require conducted cara mengatur kembali (deregulasi) fungsi fungsi evaluation, settlement, revitalization, system yang berpotensi menghambat dengan development ministry management memanfaatkan keunggulan teknologi (e adjusting (regulation) function which have government, e procurement, e services, dsb). potency pursue exploiting technological pada tahap ini juga dilakukan penataan excellence (e government, e procurement, fungsi fungsi pemerintah yang dianggap services, etc. tidak kurang efisien melalui privatisasi fungsi this phase also conducted settlement fungsi pemerintahan yang lebih efisien untuk function government assumed less efficient didelegasikan kepada swasta dengan through privatizes!" more efficient function menerapkan prinsip prinsip reinventing government relegated principal private sector government, termasuk badan badan usaha milik applying reinventing government, inclusive negara dan badan usaha milik daerah. service ownership effort and service area property effort. pengembangan organisasi dan tatalaksana: pengembangan atau pembangunan organizational development ministry and organisasi dan tatalaksana adalah bagian dari managerial: reformasi birokrasi komprehensif. untuk itu, harus organizational development ministry dilakukan evaluasi atau performance review development ministry and managerial part terhadap semua institusi pemerintahan, baik comprehensive bureaucracy reform. for that, have pusat maupun daerah, mencakup semua evaluate performance review all governance tingkatan yaitu tingkatan strategi, implementasi, institution, either center and also local, including maupun hasil. all level that strategy level, implementation, and also result. pengembangan manajemen kepegawaian: berdasarkan hasil performance review, development ministry officer management: selanjutnya dilakukan pengembangan sistem pursuant result performance review, manajemen kepegawaian secara menyeluruh. hereafter conducted system development sistem perencanaan kepegawaian diarahkan agar ministry officer management totally, system officer. mampu merencanakan dengan baik tentang planning instructed able plan better about jumlah, komposisi, kompetensi, dan distribusi value, composition, interest, and officer distribution pegawai dengan melakukan analisis jabatan doing job analysis, evaluate the position, interest evaluasi jabatan, penilaian kompetensi, dan assessment, and position pricing. with this steps penetapan harga jabatan. dengan tingkah: hence can specify also system regeneration based performance. langkah ini maka dapat menetapkan pula sistem jan remunerasi yang berbasis kinerja. pengadaan pegawai diarahkan pada officer living aimed system repair menerapkan pesisir ainsi pertama parah: principles, interest, accountabilities, free kompetensi, akuntabilitas, bebas biaya, serta expense, and also exploiting excellence dengan memanfaatkan keunggulan teknologi information technology order fulfilling sense informasi dalam rangka memenuhi rasa keadilan justice and space move the happening dan mempersempit ruang gerak terjadinya praktek kkn. practice kkn. pembinaan kepegawaian menitikberatkan construction officer against location pada penempatan dalam jabatan sesuai service according interest. for that, education kompetensi. untuk itu, pendidikan dan pelatihan and training have adapted for requirement harus disesuaikan dengan kebutuhan dan and growth able create the resources perkembangan agar mampu menciptakan which with quality repair performance. sumber daya yang berkualitas. management conducted computing especial perbaikan pengelolaan kinerja dilakukan performance indicator apply the system, dengan menyusun indikator kinerja utama untuk inclusive menerapkan sistem merit, termasuk penegakan the straightening rewards and new system rewards and sanctions. regeneration stimulating with: (i) increase penetapan kes) bad aka lan baru motivated officer able compete healthy dengan mai meningkatkan yang ian and also mount its performance: (ii) maintain pegawai agar mampu bermain ing erahaeiak sera the officer which with quality prevent the brain meningkat kinerjanya, (ii) untuk mempertahankan ena drain" and draw the officer candidate with good pegawai yang berkualitas atau mencegah brain drain dan menarik calon calon pegawai yang quality, and also (iii) for process operation state berkualitas baik: serta (iii) untuk keperluan proses budgets'planning can'be put across. pengendalian anggaran negara sehingga the same time conducted other system perencanaan dapat dilakukan dengan baik. development ministry, inclusive information bersamaan dengan itu, dilakukan system officer and various relevant law and pengembangan sistem lainnya, termasuk sistem regulation with the officer management. informasi kepegawaian dan berbagai peraturan perundang undangan yang terkait dengan retired system have arranged manajemen kepegawaian. concerning administratif system retired regeneration sistem pensiun harus ditata kembali and retired system have instructed apply menyangkut sistem administrasi dan penggajian the system fully funded long term not aap ate) bak siau kayu number the state finance, and pension officer diarahkan agar bisa menerapkan sistem fully funded sehingga dalam jangka panjang tidak can mount they prosperity. membebani keuangan negara, dan pegawai pensiunan dapat meningkat kesejahteraannya. allattendantwhich respect, submit return, that all important target hadirin sekalian yang saya tuliskan, penting untuk saya sampaikan kembali, bureaucracy reform prima public service. strive bahwa sasaran terpenting reformasi birokrasi conducted public service repair, slowly start look adalah pelayanan publik yang prima. upaya the positive result, official state thinking, able perbaikan pelayanan publik yang dilakukan, excite the healthy competition, and society start secara perlahan mulai menampakkan hasil positif, feel they benefit. this condition very conducive for aparatur mulai mengubah cara berpikirnya, mampu menggairahkan kompetisi yang sehat, the improvement broader scale through public dan masyarakat mulai merasakan manfaatnya. service system modernizationprima service cultures (service excellence ovi ear man bangun dengan culture) have build service system without mengembangkan sistem layanan tanpa hambatan: sistem interkoneksi antarinstansi resistance: governmental system interconnects pemerintah, antara pemerintah pusat dan daerah, usher institution, between central government serta antara instansi pemerintah dan non and local, and also between governmental pemerintah sehingga terbentuk connected institution and non government formed governance atau online services ols). disamping connected governance online services ols). itu, dikembangkan sistem alternatif pelayanan dengan menerapkan prinsip pelayanan different beside that, developed alternative system things for different people, yang mampu service applying service principle different meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam things for different people" capable improve pelayanan, the society service. dalam upaya mewujudkan pemerintahan effort realizing democratic governance, yang demokratis, salah satunya adalah dengan peta one them into effect service communique memberlakukan maklumat pelayanan (citizen's charter) yang memungkinkan masyarakat terlibat (citizen charter) conducive society involved secara aktif dalam penyusunan kebijakan, actively policy compilation, prima service can sehingga pelayanan yang prima dapat terwujud. existed. hadirin sekalian yang saya hormati, allattendant which respect, apa yang saya sampaikan, tidak mungkin submit, not possible can reach planned bisa mulan masih sesuai yang direncanakan cannot taken care its consistency. each apabila tidak bisa dijaga konsistensinya. setiap pemimpin dan segenap aparatur pemerintahan leader and whole official state governance dituntut memiliki komitmen kuat untuk claimed the strong commitment maintain the mempertahankan kebijakan yang terbukti proven policy succeed better. but that way, cannot berhasil dengan baik. namun demikian, tidak bisa taken for granted that guaranteed good things will taken for granted bahwa hal hal yang sudah baik nonstop good progressively itself. for that, dijamin akan terus semakin baik dengan kai sendirinya. untuk itu, harus dibangun suatu have building system" capable guarantee sistem yang mampu menjamin konsistensi dan the consistency and continuing long term keberlanjutan (sustainability) dalam jangka execute the bureaucracy reform is: ntuk melaksanakan reformasi birokrasi building reform pillar. there eight membangun pilar reformasi. ada law which must build especial pillar delapan undang undang yang harus reform bureaucracy that law ranging dibangun sebagai pilar atau penopang about: state ministry, public service, utama reformasi birokrasi yaitu service government ethics, public undang undang yang mengatur tentang: kementerian negara, administration, national observation, pelayanan publik, etika penyelenggara arrange the relation authority usher level negara, administrasi pemerintahan, governance, public service, and state pengawasan nasional, tata hubungan officer. kewenangan antartingkatan pemerintahan, badan layanan umum building reform fence. able fill, (nirlaba), dan kepegawaian negara. guickening and completing process membangun agar reformasi. untuk reform bureaucracy, require being build mampu mengisi, mempercepat dan devarim menyempurnakan proses reformasi systemd0 0e mada dian sona birokrasi, perlu dibangun sistem yang loss reform not instruct is:system electronic governance (e government), government), nomor identitas tunggal atau single identity number sin), single identity number single criminal justice system cjs). identity number sin), membangun jatidiri bangsa indonesia. criminal justice system cjs). sejarah telah membuktikan bahwa building indonesian nation spirit. bangsa bangsa yang telah maju history has proved that nations gone ternyata memiliki jatidiri yang kuat. forward the reality with strong spirit. sejarah juga telah membuktikan history have also proved collapse the runtuhnya kerajaan kerajaan monarchie nusantara old world nusantara masa lampau pada generally not because failing war, umumnya bukan katana kalah dalan because betrayal from within, because per ana was bala sai banyak tightimportance, because not less own ais bahkan pengkolan spirit which both for constituted the dalam, karena kepentingan gust cultural heritage indonesian keren ingat, sapi, mereka nation. good any build system tidak kurang memiliki jatidiri yang baik yang didasari warisan budaya luhur be ena man bangsa indonesia. sebaik apapun being. one nation not own the sistem yang dibangun, pada akhirnya study and good spirit, hence that akan kembali kepada manusianya. happened life progressively apabila satu bangsa tidak memiliki individualistis, wide dissolution jatidiri yang baik dan kokoh, maka progressively, dissolve progressively yang terjadi adalah kehidupan semakin conflict overcome difficult and, feelprogressively attenuata and even might kebangsaan semakin menipis dan possibly cannot maintain the association bahkan mungkin saja tidak bisa and union. mempertahankan persatuan dan kesatuan. kenapa negara negara lain bisa lebih maju? why other nations can more forward? its perbedaannya bukan terletak pada warna sai difference non lay musk colour, race, wide luas wilayah, kekayaan sumber daya alam, region, experienced resource properties, sum the jumlah penduduk, dan bukan pula umur satu resident, and also old age one state. but the key negara. melainkan kuncinya terletak pada sifat, ana lay the nature, behavioral, character becoming its perilaku, karakter yang menjadi jatidiri bangsanya. behold lik coba kita tengok, negara seperti australia, lal spa yus sun ine ahe canada, singapura, new zealand yang umurnya australian, canada, singapore, new zealand which kurang dari tahun, sekarang sudah menjadi its age less than year, now have become negara maju dan sejahtera. jepang yang developed countries and secure and prosperous. daratannya terdiri dari pegunungan, japan which its continent consisted the sekarang sebagai raksasa ekonomi nomor mountain, now they economic big, number the dunia. swiss yang tidak memiliki perkebunan world. swiss which not own the brown plantation coklat dan hanya memiliki wilayah yang bisa and only own the region what can ditanami, akan tetapi bisa menjadi negara cultivated, however can become the best brown pembuat coklat terbaik dunia, mengolah susu maker state world, milk process with the best dengan kualitas terbaik, pembuat arloji terbaik quality, best watch maker world, and own very dunia, dan memiliki bank bank yang sangat famous bank world. terkenal didunia: the key none other than that nations kuncinya tidariain adalah bahwa negara forward its resident majority always obey the life negara maju tersebut mayoritas penduduknya ka, principles constituted for: ethics, sincerity and selalu mematuhi prinsip prinsip kehidupan yang didasari atas: etika, kejujuran dan integritas, integrity, holding responsible, respect order and bertanggung jawab, hormat pada aturan dan punish, respecting others rights, love its work, hukum, menghormati hak orang lain, cinta pada like save and investment, will strive, keeping pekerjaannya, suka menabung dan investasi, mau early hours, and not like blame others. bekerja keras, menepati waktu, dan tidak suka example singapore, the (time) first time menyalahkan orang lain. ministry lee kuan yew lead, the first all contoh adalah singapura, pada sak conducted develop the character education pertama kali lee kuan ter memimpin: yang started from tk, its result can seen now where pertama tama dilakukan adalah mengembangkan pendidikan karakter dimulai singapore one state which forward and dari tk, yang hasilnya bisa dilihat sekarang dimana ang prespergusthgugri gyy very small singapura sebagai satu negara yang maju dan and not own the experienced resource like sejahtera meskipun memiliki wilayah yang sangat indonesia kecil dan tidak memiliki sumber daya alam seperti fact indonesian nation own the spirit indonesia. conception which born from long process and sesungguhnya bangsa indonesia memiliki accumulated base philosophy indonesian konsepsi jatidiri yang lahir dari proses panjang dan nation five principles. five principles represent terakumulasi dalam dasar falsafah bangsa the consensus indonesian nation nation base indonesia yaitu pancasila. pancasila yang sudah have, state, and society have made merupakan konsensus bangsa indonesia sebagai study base build the indonesian nation spirit. dasar berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat studied more circumstantial, five principles harus dijadikan landasan yang kokoh untuk represent intact conception and almost perfect membangun jatidiri bangsa indonesia. apabila made the basis for development ministry dikaji lebih mendalam, pancasila merupakan suatu nation spirit. konsepsi yang utuh dan nyaris sempurna untuk dijadikan landasan pembangunan jatidiri bangsa. kepegawaian prospek), penyederhanaan amplification recruitment procedure tatalaksana pelayanan umum danum), (prospek), amplification public service perancangan sistem informasi administrasi implementation danum), launch government pemerintahan siap), menitikberatkan otonomi administration information system siap), daerah tingkat (today). emphasizing level local autonomy today) natal the cabinet development from yang berlangsung dari tahun sampai dengan menpan was held tb. silalahi. the menpan dijabat oleh t.b. silalahi. program apa nata programs pan his service were formulated into program pan dalam masa bakti ini dirumuskan oo. dalam enam kebijaksanaan pan yang terdiri dari six policies pan consisting of: civil servants career sistem pembinaan karier pns, kebijaksanaan controlling system, policy zero growth civil pertumbuhan nol pns zero growth), servant development, slenderness organization, perampingan organisasi, penerapan hari kerja application s working day government instansi pemerintah, peningkatan pelayanan institutions, improvement public services, and umum, dan proyek percontohan otonomi daerah sample project level regional autonomy. tingkat il. line with the development the social kapuk dengan keadaan condition the state, cabinet development sosial kenegaraan, pada kabinet pembangunan ana vii, menpan berubah menjadi menteri vii, menekan transformed minister koordinator pengawasan pembangunan dan coordinator development controlling and pendayagunaan aparatur negara menko administrative reform menko wasbangpan) wasbangpan) yang dimaksudkan untuk lebih intended develop more the function meningkatkan fungsi pengawasan pembangunan development controlling and programs sector penguat program dl, sidang aparatur negara state apparatus systematically and coordinate secara sistemik dan koordinatif. dr. ir. hartanto sastrosunarto diberikan amanat untuk memimpin dr. ir. hartanto sastrosunarto was given mandate kantor menko wasbangpan yang merupakan lead the office menko wasbangpan which was penggabungan dari sebagian kantor menko eku combination parts office eku cabang fan psa mete usia kabinet economy finance development monitoring) and ini tidak berlangsung lama, karena pada periode menpan minister administrative reform) office. pada kesempatan ini, saya ingin berbagi this opportunity, wish share thinking pemikiran tentang pembangunan jatidiri bangsa redam tah aah development ministry nation spirit from values yang digali dari nilai nilai yang terkandung dalam nan pancasila. mungkin saja banyak pihak yang skeptis which implied five principles. might possibly lot atau alergi dengan pancasila. bahwa kelemahan allergic skeptic party with five principles. more masa lalu yang lebih mengedepankan metoda placing forward past weakness upgrading method, penataran, ceramah, indoktrinasi, serta adala dal menempatkan pancasila ditempat yang sangat discourse, inaocirinate, arm also |pics ing five tinggi dan tidak membumi, harus diperbaiki principles place very high and not earth, have dengan metoda yang lebih sederhana, mudah improved with more simple method, catchy and diingat dan dilaksanakan serta diajarkan executed and also taught school and education sekolah sekolah dan lembaga lembaga tan pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikannya. institutes according education storey it. sebagai dasar pengembangan lebih lanjut, saya furthermore development ministry base, wish ingin mengemukakan konsep pembangunan open the concept development ministry nation jatidiri bangsa yang dilandasi oleh nilai nilai based full five lues: pantsllasebangi berikut spirit based following five principles values jatidiri pertama: bangsa yang agamis first spirit: nation religion. nation believes (religius). yaitu bangsa yang percaya akan adanya the existence god, and nation owning belief. tuhan, dan bangsa yang memiliki iman. sebagai output, should able differentiate ugly and outputnya, harus bisa membedakan yang baik licit and lawful exists dan buruk, yang halal dan haram, dan sebagainya. sebagai wujud nyata dalam perilaku sehari hari everyday behavior and owns the integrity, respect adalah: jujur dan memiliki integritas, hormat pada the others rights, respect the order and punish, hak arang lain, hormat pada aturan dan buku, owning ethics, high minded, holding responsible, memiliki etika, berjiwa besar, bertanggung and owning high job ethos. pursuant some dari kepercayaan dan agama meraka. sia the high jatidiri kedua: bangsa yang menghormati ramsriong mop cak hiarujop hak asasi manusia. yaitu bangsa yang ethos from them belief and religion. menghormati hak hak orang lain, dan berlaku second spirit: nation respecting human adil. sebagai wujud nyata dalam perilaku sehari right. that nation respecting others rights, and hari adalah selalu toleran, sopan santun, saling mid oei dar ihakaga tolong menolong, dan tidak suka mendzolimi a15, ara test ony menang orang lain. tencent always, politeness, each other mutually jatidiri ketiga: bangsa yang cinta tanah air. help. sebagai bangsa yang cinta tanah air, akan selalu third spirit: nation which love sutherland. menghormati tanah aya. tidak melecehkan nation which loves the sutherland, will always tanah airnya, selalu berfikir untuk kemajuan respect its sutherland, thinking for progress its ka, kap nation, and not want betray its state. daa praja bau sasa bad existing its reality always love the product nation mencintai produk bangsa sendiri, dan selalu itself, and always place forward the association mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan seharichari. and union everyday life. jatidiri keempat: bangsa yang demokratis fourth spirit: democratic nation nation yaitu bangsa yang menghormati aturan dan taat respecting order and weekly punish. democracy hukum. demokrasi tanpa aturan adalah anarki, abusive anarchy, include, and will roaring demokratis, juga tidak akan memaksakan other nation others. democratic also mean kehendak kepada orang lain atau bangsawannya. ready for winning, but also ready fail, not demokrasi juga berarti siap untuk menang, tetapi wanita win itself. juga siap kalah, tidak maunya menang sendiri. jatidiri kelima: bangsa yang menghormati fifth spirit: nation respecting togetherness. kebersamaan. dengan kebersamaan, setiap tugas with the togetherness, each duty and work dan pekerjaan semuanya akan terasa ringan. altogether will felt light. format, course have untuk itu, tentu harus memahami kehendak comprehend with, target, and tolerance, avoiding all bersama, tujuan bersama, dan memiliki tenggang kinds ego rekening endangering union and rasa, menghindari segala macam ego yang association. nation respecting togetherness, will melemahkan atau membahayakan kesatuan sah measure cooperate, not the case which persatuan. sebagai bangsa yang menghormati are negative, but which are positive placing kebersamaan, akan memiliki sifat gotong royong, forward justice principles. tidak dalam hal yang negatif, melainkan yang nan meng ara conception nation spirit which mentioned positif dengan mengedepankan prinsip prinsip kesan not mean except that practiced and executed konsepsi jatidiri bangsa yang saya kamu ana org pahit kasihan have build kemukakan tadi, tidaklah akan berarti kalau tidak through education spirit nation character, diamalkan dan dilaksanakan dengan konsekuen claimed able make the education module which dan konsisten. untuk itu, harus dibangun melalui really application adapted for education level start pendidikan jatidiri atau karakter bangsa, kita from kindergarten until college education nation dituntut untuk mampu membuat modul modul spirit not only conducted school environment, but pendidikan yang betul betul aplikatif disesuaikan also society environment, and environment work, dengan tingkat pendidikannya mulai dari order become commitment with all indonesia sampai perguruan tinggi. pendidikan jatidiri people.para undangan dan hadirin sekalian yang saya banggakan, allattendant and invitation which pride, pada bagian akhir dari pokok bahasan ini, the end from this discussion fundamental, saya ingin menyampaikan beberapa catatan wish inform some important note ambil penting sebagai rangkuman dari apa yang saya from what mentioned bureaucracy reform. kemukakan tadi yaitu reformasi birokrasi. reform since ten years before, initially newly i . retarmasiyang sudah bergulirsejak sepuluh come with the rhetorical, whereas society tahun lalu, pada awalnya baru sampai pada put the expectation very big this reform retorika, sementara masyarakat menaruh era. therefore, momentum conduct the harapan sangat besar dalam era reformasi bureaucracy reform called into service ini. oleh karena itu, momentum untuk melakukan reformasi birokrasi harus because have past! wil get site supa or? dimanfaatkan sebaik baiknya karena sudah from whole cnp ip, the ingusiye pasti akan mendapatkan dukungan dari from governmental circle itself, legislative, segenap komponen bangsa termasuk dari judicative, mass media, society inclusive civil kalangan pemerintah sendiri, legislatif, society (civil society). yudikatif, media massa, masyarakat strive improve the bureaucracy not termasuk masyarakat sipil (civil society). possible conducted rather, not use upaya memperbaiki birokrasi tidak mungkin the approach new holistik paradigm and dilakukan sepotong sepotong, tidak surely, there reached progress during menggunakan pendekatan holistik dan the time, however the progress long way paradigma baru. secara jujur, ada kemajuan off from requirement and society yang dicapai selama akan tetap) expectation and surely comparison with aula masih other nations, erstwhile not more tonsyarakak apalagi forward from us, but now have enough far ika dibandingkan dengan negara gara leave us, like china, vietnam, thailand, lain, yang dahulu tidak lebih maju dari kita, namun sekarang sudah cukup jauh malaysia, and south korea. meninggalkan sta, seperti china, vietnam, various problems nation and specially thailand, malaysia, dan korea selatan. berbagai permasalahan bangsa dan bureaucracy, basically because moral crisis, khususnya birokrasi, pada dasarnya spiritual: and intellectual. condition like this disebabkan oleh krisis moral, spiritual, dan let nonstop, hence felt concerned about intelektual. apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus, maka dikhawatirkan dapat earn improve emotional crisis and crisis meningkat pada krisis emosional dan krisis existent menang association and nation eksistensi yang mengancam esa lan gan union. look for the solution, longer kesatuan bangsa. untuk mencari solusi, tidak bisa lagi dengan cara cara biasa atau ordinary the way conventional, but with the konvensional, melainkan dengan upaya yang remarkable effort various breakthrough luar biasa dengan berbagai terobosan innovative. bureaucracy reform big work and inovasi. reformasi birokrasi adalah pekerjaan yang besar dan sangat mulia, dan oleh very august, and have run very seriously, karenanya harus dijalankan dengan for the shake creating efficient and effective sungguh sungguh, demi menciptakan governance, that can existed pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga dapat terwujud indonesia yang indonesia which forward and secure and maju dan sejahtera. prosperous. apa yang saya lakukan dan kembangkan adalah dalam bentuk pemikiran depan, bukan what conduct and develop the form konsep yang sudah final, melainkan terbuka opinion forwards, non concept final, but opened untuk dikti, dikoreksi, dan disempurnakan. critical, corrected, and completed. for that, untuk itu, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: salah satu kini keberhasilan dalam submitted some following recommendation: reformasi birokrasi adalah perubahan one efficacy key bureaucracy reform para penyelenggaraan paradigm change governance pemerintahan: akan tetapi, perubahan puan management: however, paradigm change paradigma tidak serta merta terjadi not instantaneous happened when builder manakala tidak dibangun suatu sistem bapa system" capable forcing yang mampu memaksa agar paradigma bisa cepat berubah karena memang paradigm quickly change because true dirasakan manfaatnya. oleh karena itu, felt its benefit. therefore, circle kalangan pendidikan dan akademisi perlu education and academica require thinking memikirkan dan berpartisipasi aktif dalam and participating active order rangka mengembangkan sistem yang developing system related governance berkaitan dengan penyelenggaraan management, through various study pemerintahan, melalui berbagai kajian academic, reunite, and application. akademik, ilmiah, dan aplikatif. kalangan education circle party neutral" meaning pendidikan adalah pihak yang netral non bureaucracy, non political institute, and dalam arti bukan birokrasi, bukan lembaga non entrepreneur circle. therefore, politik, dan (bukan kalangan pengusaha. education circle have become "agent" oleh karena itu, kalangan pendidikan harus social change (agent social change). meehjani agen petuanan asal agent referring to, constructive cooperation social change). sehubungan dengan itu, between government and education circle kerjasama yang konstruktif antara very needed. pemerintah dan kalangan pendidikan sangat diperlukan. one prereguisite able execute salah satu prasyarat untuk bisa bureaucracy reform able melaksanakan reformasi birokrasi dengan straightened order and observation better baik adalah mampu menegakan aturan dan (rule law). without able uphold the pengawasan dengan baik (rule law). order better, hence bureaucracy reform not tanpa mampu menegakkan aturan dengan possible succeed better. for that, needed baik, maka tidak mungkin reformasi basis for good law, official law enforce good birokrasi berhasil dengan baik. untuk itu, dal jala diperlukan suatu landasan hukum yang baik, edi coseivauyu rpp sal aparat penegak hukum yang baik, serta society. require thought mechanism pengawasan yang baik terutama dari capable build the communications between masyarakat. perlu dipikirkan suatu government and society better. this time mekanisme yang mampu membangun there are eight laws representing packet komunikasi antara pemerintah dan bureaucracies reform, governmental still masyarakat dengan baik. saat ini ada formed together with dpr. constructive input delapan undang undang yang merupakan paket reformasi birokrasi, masih digodok and suggestion from society very needed bersama sama pemerintah dan dpr. saran the law high quality reform execution can dan masukan yang konstruktif dari line with society demand. masyarakat sangat diperlukan agar undang undang tersebut memiliki kua tas anggi conclusion, wish cite what submitted sehingga pelaksanaan reformasi bisa sejalan president political ration date august dengan tuntutan masyarakat. ahead plenary meeting dpr ri:pan menaiki sepenanggungan dalam all keep together, shoulder membangun bangsa, maka tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, tidak ada ngarai shoulder, build the nation hence there too yang terlalu dalam untuk dilalui, dan tidak ada high mount mounted and there too wide samudera yang terlalu luas untuk diseberangi. asasi the wat ucapan terima kasih utterance thanks sebelum, saya mengakhiri diisi before terminate this ration, submit feel ijinkantah saya menyampaikan rasa terima kasih kerana yang sebesar besarnya kepada senat universitas thank senate university diponegoro which diponegoro yang pada hari ini memberikan this day give the honor me, the form kehormatan kepada saya, berupa convergent doctorate honorees causa. penganugerahan gelar doktor mayong: causa. this, irenderthanks which the fastest to: untuk ini, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada: rector prof. dr. dr. susilo wibowo, rektor prof. dr. dr. susilo wibowo, med and med and) all professor university diponegoro pata murid besar. universitas faculty law dean dr. arief hid, diponegoro dekan fakultas hukum dr. arief ms) hid, ms) promoter prof. dr. satjipto rahardjo, promotor prof. dr. satjipto rahardjo, sh) and promotor prof. drs. kopi sh) dan co promotor prof. drs. kopi paella, mpa ph. d.) tim pendamping promotor prof. dr. paella, mpa ph. arief hid, sebagai ketua, side team promotor prof. dr. arief rok la, jonan bata, hid, chief, prof. dr. especial sebagai sekretaris: dengan anggota prof. dr. resmi warashi, dan prof. yos champion, hum secretary, dr. adji samekh, hum) with the member prof. dr. resmi warashi, tim pengusul senat fakultas hukum and prof. dr. adji samekh, universitas diponegoro prof. dr. arief hum hid, sebagai ketua, prof. team proposed senate faculty law dr. yos johan utama, hum university diponegoro prof. dr. arief sebagai sekretaris, dan anggota: prof. hid, chief, prof. dr. especial bara nawawi arief, sh: prof. dr. yos champion, sh. hum secretary: sri rejeki hartono, sh: prof. dr. nyoman serikat putrajaya, mh: and member: prof. hanya nawawi prof. dr. yusriadi, mh). arief, sh: prof. dr. ati rejeki oid, ketua lembaga dan seluruh sivitas sh: prof. dr. pedal mantan putrajaya, akademika universitas diponegoro. mh, prof. dr. yusriadi, mh). chief institute and all civitas academic kehormatan yang saya dapatkan adalah person university diponegoro. merupakan kepercayaan dari universitas diponegoro dan sekaligus amanah yang harus honor which get represent the belief from saya jalankan sebaik baiknya. mulai hari ini, saya university diponegoro and one blow trust akan menjadi bagian dari keluarga besar universitas diponegoro, dan. untuk itu saya which must run well possible. for this day berjanji akan selalu menjaga nama baik forward, will become part big family university almamater, serta bersedia dengan segala diponegoro, and for that promise always bound kemampuan saya untuk memberikan sumbangan honor the almamater and also ready with all pemikiran demi kemajuan universitas diponegoro ability give the opinion contribution for the khususnya dan dunia pendidikan pada lean! shake progress university diponegoro specially terima kasih juga saya sampaikan kepada damai para duta besar negara sahabat, para menteri, aaa aja gubernur, bupati, walikota, pejabat negara, dan thank also submit all ambassador friend pejabat pemerintahan lainnya yang selama ini state, all minister, governor, regent, mayor, menjadi mitra kerja dan dapat hadir pada acara ini. functional, and other governance functional kepada seluruh jajaran kementerian negara which during time become the partner work and pendayagunaan aparatur negara yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk can attend this event. terselenggaranya acara ini, saya menyampaikan all line ministry state utilization official terima kasih. state which always give the support for the kepada sri kana well held this event, submit thank. saya sangat berterima kasih karena selalu beloved, anies sri wisata, very memberikan dorongan dan dukungan terhadap saya dalam meniti karir saya, serta selalu tabah complimenting because always give the dan tawaran dalam mendampingi saya. tak lupa, motivation and support career, and kepada anak, nanang eko basandi dan evi also tough always tawaran consulting me. not yang sengat saya sayang jai berterima kasih forget, son daughter, nanang eko basandi sekali atas doa dan restu kalian. sehingga sudah abi sepatutnya kehormatan yang saya dapat ini saya ang opl one prayer dieng persembahkan kepada isteri dan anakku. you. that have deserved honor which earn pada kesempatan ini pula, saya this dedicate wife and son and daughter. mengucapkan terima kasih kepada panitia dan this opportunity also, render thanks semua pihak yang bersedia membantu dan bekerja keras dalam penyelenggaraan acara ini. committee and all party reading assist and tak lupa kepada kolega, seluruh undangan, serta strive this event management. not forget hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang telah bersedia meluangkan waktu untuk ini terjadi gerakan reformasi yang menyebabkan nevertheless, this cabinet did not last long this presiden soeharto mengundurkan diri dari period there was movement reformation kedudukannya sebagai presiden dan akhirnya digantikan oleh wakil presiden prof. dr. bj. habibie causing the resignation president soeharto, and pada tangal mei melalui keputusan his position was replaced the vice president, prof. presiden nomor tahun menko dr. bj. habibie may through keputusan wasbangpan tetap dipertahankan dalam presiden (keppres) menko kabinet reformasi pembangunan yang dibentuk ' ' bangtan remained exist the development unair aan bar reformation cabinet formed bj. habibie and langkah kebijakan dan program kerja yang again was led dr. ir. hartanto sastrosunarto. the dilakukan selama masa bakti kabinet yang singkat steps policy and work programs carried out within ini diarahkan untuk melaksanakan amanat short period cabinet were directed reformasi pembangunan sebagai tindak lanjut implement the mandate development ketetapan mpr hasil sidang istimewa bulan november ketetapan ketetapan mpr yang reformation the follow tap mpr resulted menjadi landasan utamanya adalah tap nomor special convention november the mpr x mpr tentang pokok pokok reformasi decisions which became the main bases were: tap pembangunan dalam rangka penyelamatan dan mpr x mpr about development ade sala lan maa uan reformation fundamentals save and normalize the pehalangpa karina yang bersih nations life state guideline, tap mpr kkn, tap mpr nomor xv mpr tentang x mpr about the implementation clean penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, state, and free from kkn, mpr decision pembagian dan pemanfaatan sumber daya impr about the implementation local nasional yang berkeadilan, serta perimbangan 3otonom, arrangement, distribution, the fair use keane national sources, the balance financial between ketetapan lainnya. meskipun masa bakti kabinet central and district framework united state ini berlangsung relatif singkat, namun mampu the republic indonesia well other decisions. menghasilkan langkah langkah strategis untuk although the service period this cabinet was not ui: menghadiri acara ini, tiada lain untuk menjalin colleague, all invitation, and also all attendant, silaturahim diantara kita. render thanks readies attend this event, masa depan indonesia ditangan kita, aan dissimilis brand silaturahim among us. oleh karenanya kita semua harus selalu berjuang dengan segala daya dan sekuat tenaga demi indonesia future our hand and all kejayaan bangsa dan negara indonesia yang kita have always battle with all energy and all out for naa adalah pekerjaan besar dan the shake feather one's nation and indonesia mulia. marilah kita bersama sama memikirkan, state which love. menyamakan persepsi dan visi bangsa, dan reform and glory, let together think, bekerja keras, mengesampingkan berbagai egualizing perception and nation vision, and strive, pan masa harga overriding various narrow importance, and take the kepentingan rakyat. steps concrete and best for the benefit people. pada kesempatan ini pula, saya ingin this opportunity also, wish congratulate mengucapkan selamat dalam menyelenggarakan carrying out generation 51st university dies natalis universitas diponegoro yang ke diponegoro". with expectation university dengan harapan universitas diponegoro semakin diponegoro progressively forward and maju dan semakin berperan dalam pembangunan bangsa indonesia. semoga tuhan yang maha progressively playing part indonesian nation kuasa senantiasa memberikan rakhmat dan development ministry. hopefully god lord ever give kemudahan dalam setiap langkah dan usaha kita. the blessing and menit each step and effort us. amien. amien. peak eat wek wabillahi taufik walhidayah, wassalam'alaikum w.w. semarang, oktober drs. taufik effendi, mba semarang, october27" drs. taufik effendi, mba eni seminar nasional kerjasama tan fakultas hukum universitas diponegoro dengan kantor kem?p tarian pendayagunaan apa" ur negara r.i. bb. semarang, mei he: puti sim kmi angka can gan jual ata nu, 5th bae ya, si, teh gambar lai seminar pembangunan sdm semarang' mei pata peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara tentang pedoman umum reformasi birokrasi menteri negara pendayagunaan aparatur negara menimbang:ter indah daerah. bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu pedoman umum reformasi lokasi menging fungsi kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen. peraturan pres idepena bee dal . sia sia kaka: maa kanan pie sen nae: sang fa) ten, eni man bts 22p, "ap ng: tag pada ba, mana "ag pat sa unta. state, "tn tri aka sir sale ind nilai maa daa kan nanya ka, our darurat mea hoa ii ig. jer! aka aura ta. haa ad: ih. a14 snn "uk p,, jan hwa tab aw. atu sia kaa inai pron lini ang men eta lupa sah pan ken yaaa mos hana aan kaitan ha |. sa. pit: sae ian tra a8, kir am sih thea. ita ati "an la. ti. alaska pap pe mai mane mom nia a53 tik rapat pelayanan publik april tata kat ban public service meeting april mean laporan hasil evaluasi tahun atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat report result evaluation year system implementation accountability performance institution central government. ikhtisar eksekutif compendium executive perbaikan governance dan manajemen requiring performance management and kinerja merupakan salah satu agenda penting governance represent one the important agenda dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan bureaucracy reform which running oleh pemerintah era reformasi ini. untuk government (in) this reform era. realize the ate tersebut, akhir tahun agenda, since yearend passing inpres ika nipis tante tentang number year about system akuntabilitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah governmental performance institution system sistem skip), telah diperkenalkan suatu sistem skip), been. introduced manajemen pemerintahan yang tidak sea sja hanyaberfokus pada peningkatan akuntabilitas manager system which not only focusing namun juga pada peningkatan kinerja. penerapan accountability progress, but also performance sistem skip ini juga merupakan pelaksanaan dari progress. applying system skip this also tap mpr nomor tahun dan nomor represent execution axle journal mpr tahun tentang penyelenggara negara yang number year and number year bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan about free government body and clear nepotisme yang menetapkan azas akuntabilitas corruption, collation and nepotisme specifying sebagai salah satu plan penyelenggaraan principality akuntabilitas one (the public negara. azas akuntabilitas dalam ketua management state. principality akuntabilitas perangkat peraturan perundang undangan tersebut mewajibkan seluruh pengguna both peripheral the law and regulation blige anggaran untuk mempertanggungjawabkan entire all consumer budget justify kinerja atas penggunaan uang atau dana performance usage public fund money publik yang dibelanjakannya. which expanded intl. penerapan sistem skip merubah secara applying system skip change base mendasar pelaksanaan manajemen pemerintah execution governmental management from dari yang berorientasi kepada masukan (input which printing input (input oriented oriented government) menjadi orientasi kepada government) becoming orientation result hasil (result oriented government). sistem skip (government oriented result). system skip also juga membawa dampak perubahan dalam bring impact (is change assessment size penilaian ukuran keberhasilan instansi measure efficacy governmental institution. pemerintah. dalam sistem skip, keberhasilan system skip efficacy governmental instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil institution measured from performance felt atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas benefit result society usage penggunaan anggaran pemerintah dan bukan adat and ren tor hasan dari keberhasilan menghabiskan anggaran ung tersebut. the budget. dalam pelaksanaannya, sistem skip telah its execution, system skip have pushed mendorong perubahan dalam sistem the change budgeting system that which penganggaran yaitu yang semula berupa initial the form budgeting base activity penganggaran berbasis kegiatan line item lino item budgeting) becoming budgeting budgeting) menjadi penganggaran berbasis base performance performance based kinerja performance based budgeting). budgeting). this change has been arranged perubahan ini telah diatur dalam nomor number year about state's finance. besides, tahun tentang keuangan negara. selain itu, pursuant law number year about berdasarkan nomor tahun tentang excheguer state and government regulation perak eka number year financial reporting and deras ipaminbtah, laporan akortabi mas kai kaki eka mane adi jaa gebrak porno andr span pemerintah :harus accountability governmental responsibility memuat informasi tentang reporting have load information about monetary pertanggungjawaban keuangan dan kinerja responsibility and performance integrated, so called secara integrasi, yang disebut dengan laporan with financial statement and performance institution keuangan dan kinerja instansi pemerintahan governance laki). (laki). since publishing inpres number year sejak diterbitkannya inpres nomor tahun and regulation president number year dan peraturan presiden nomor tahun ministry state utilization state aparatus have kementerian negara pendayagunaan evaluate applying system skip, either aparatur negara telah melakukan evaluasi atas institution central government and also area. year penerapan sistem skip, baik instansi with few consideration professional, pemerintah pusat maupun daerah. tahun evaluate only focused central government dengan beberapa pertimbangan professional, institution see storey, level akuntabilitas evaluasi hanya difokuskan terhadap instansi institution performance and also compile kat pemrngkaanotsstminpemenatonet bate jan brunei keran arena pursuant result this evaluation, storey,level been hasil evaluasi ini, tingkat adherence system inner item ketaatan implementasi sistem skip. dari central government institution have delivered instansi pemerintah pusat telah menyerahkan laki counted institution and deliver laki sebanyak instansi dan document stimulating performance counted menyerahkan dokumen penetapan kinerja institution 9e). local government institution, sebanyak instansi instansi from local government institutions counted pemerintah daerah, dari instansi pemerintah institutions y6) have delivered laki daerah sebanyak instansi telah and institutions 84x) have menyerahkan laki dan instansi ,84y2) submitted sent) document stimulating telah menyampaikan dokumen penetapan performance. kinerja. ena the case implementation system non ate ssi aye ken performance akuntabilitas, central government akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah pusat pan institution still weaken and require continue masih lemah dan perlu terus ditingkatkan bei mahar ministry institut sehingga baru kementerian lembaga atau serta tpa kelak alasan snabual yang dinilai cukup baik dalam which assessed good enough system mengimplementasi sistem skip nilai capaian implementation skip. new value performance rata rata instansi pemerintah pusat baru central government institution mean reach mencapai dengan rincian masing masing with detail (is each system component komponen sistem skip sebagai berikut skip the following: komponen sistem skip bobot capaian captain rata rata component system skip right performance result mean perencanaan kinerja planning performance pengukuran kinerja measurement performance pelaporan kinerja reporting performance evaluasi kinerja internal evaluate internal performance capaian kinerja performance total perjalanan kehidupan kenegaraan yang lebih long, resulted strategic steps for the journey sejahtera dan demokratis. salah satu prestasi nations life more prosperous and democratic. penting yang patut dicatat dalam sejarah adalah the: esa para! terselenggaranya pemilu yang demokratis jean ane ron basa, tengah tengah krisis multidimensional yang noticeable the history was the implementation melanda negeri kita tanpa menimbulkan gejolak democratic general election the middle politik dan sosial yang berarti. dengan pemilu multidimensional crisis hit our country without tersebut, dihasilkan pemerintahan yang baru leading flare both politic and social. with that dibawah kepemimpinan kh. abdurrahman wahid sebagai presiden dan megawati general election, new government was created soekarnoputri sebagai wakil presiden melalui under kh. abdurrahman wahid the president sidang umum mpr tahun and megawati soekarnoputeri the vice presiden abdurrahman wahid gus dur) president through mpr general convention kemudian membentuk kabinet persatuan the president abdurrahman wahid nasional yang menempatkan menpan sebagai salah satu kementerian dalamnya. kedudukan gusdur) then formed national unity cabinet menpan dijabat oleh freddy number yang which placed menpan one the ministries it. mengemban tugas pengabdian hanya selama the position menpan was held freddy bulan sejak tanggal oktober sampai number whose service was only for months dengan agustus tongkat estafet kepemimpinan menpan selanjutnya beralih from october august menpan was kepada prof. dr. raas rasyid yang akhirnya then led prof. dr. raas rasyid who finally mengundurkan diri setelah menjabat selama resigned after months. menpan was then led bulan. jabatan menpan kemudian dirangkap dr. marilah simanjuntak, s.h. whose position also oleh dr. marilah simanjuntak, s.h. yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris negara tanggal the state secretary started from february pebruari barulah pada tanggal juni was june that drs. anwar drs. anwar supriyadi, ditunjuk secara supriyadi, sc. definitive appointed the definitif menjadi menpan berdasarkan keppres minister pan based the keputusan presiden nomor tahun pada tanggal juni (keppres) m june dari instansi pemerintah pusat yang dievaluasi, from evaluated central government institutions, maka instansi terbaik dalam implementasi hence best institutions system implementation sistem skip adalah sebagai berikut skip shall follows: nama instansi nilai evaluasi brr aceh nias brr aceh nias departemen kesehatan department health departemen pendidikan nasional department education national departemen keuangan treasury department badan tenaga atom nasional atomic energy agency national badan pengkajian penerapan teknologi body study adjustment technology. badan pengawasan keuangan dan pembangunan body auditing and development. departemen kebudayaan dan pariwisata department culture and tourism kementerian negara pendayagunaan aparatur negara ministry state utilization state aparatus badan koordinasi keluarga berencana nasional body co ordinated family owning national plan. kesadaran instansi pemerintah untuk awareness governmental institution carry menyelenggarakan akuntabilitas kinerja serta out performance akuntabilitas and also the limited terbatasnya kemampuan sdm instansi ability sdm iin) governmental institution, pemerintah, merupakan kendala utama representing especial constraint (of system implementasi sistem skip. selain itu adanya implementation skip, besides existence some beberapa peraturan perundang undangan yang law and regulation which not yet bersinergi and belum bersinergi aan tar sir juga menjadi related relevant also become cause not yet penyebab belum optimalnya implementasi sistem skip ini. oleh karena itu berdasarkan peraturan optimal lol system implementation him aki pemerintah nomor tahun telah this. therefore pursuant regulation diamanatkan untuk ditetapkan suatu peraturan government number year have been presiden tentang sistem skip yang terintegrasi commenced specified (byl aln regulation dengan sistem perencanaan, system president about system skip integrated with penganggaran, dan system akuntansi dengan planning system, budgeting system, and sanksi dan imbalan yang jelas bagi instansi yang accountant system with clear reward and melaksanakannya. peraturan presiden perpres) sanction institution executing lit regulation tersebut diharapkan dapat segera diterbitkan president the perpres) expected earn isl dalam rangka terwujudnya peningkatan kualitas immediately published order its form isl manajemen pemerintahan yang berorientasi pada make up the quality governance hasil. management which printing iat result. bea sea saat age: aiko ton aan nas era ha, kyi yan pangan apd end maa mba date nan tae dan jon peka akta paper: san nia bia eka ara mere nana saga naa men kent oka gin ken engan men bahia ana sean peng maa naa mena ngan hem berat pln anna ig! ae: bae ternak ft: besi tara "al tea kal pan het pen vena kai prana apa era pss ba, sar mus bna. kaki iga ana aan kena keep pena rena, nara bumi tag men kunjungan walikota depok mei sui depok mayor visit mei aas nae bet been uan, apaan peel mena era sea nan naa pan ena doo aau per pan aah: alang sea: nag men mana nani penganten pen apu maan hp: pe: eng ana, mpu aan dia pen ata kena eat ipa lea) eid jan tan pn, mea aan bejat tenaga pen sa, goa eat ban min hal bani ala jm. ken ld" kan mela kene (pipa page ang mui jiang tag mada hei pita, het ea saj fe. no? ipad maa. sak sea px, a43. has jera ten tau nan, par ang efek bari be: dan mai kf: mati (ia cun pat ng. mama pan es. lama ana pan nae btn bean para peresmian pusat kajian dan diklat agar ta. haa official announcement analysis centre and appears and training maret peraga bat eeeedutaan besar republik indonesia singapura departemen luar negeri kedutaan besar indonesia kuala lumpur departemen luar negeri kantor imigrasi khusus kelas surabaya departemen hukum dan hak asasi manusia kantor pelayanan pajak madya denpasar departemen keuanganpelayanan perbendaharaan negara departemen keuangan makassar balai besar bahan dan barang teknik bandung departemen perindustrian sekolah menengah analisis kimia padang departemen perindustrian balai besar pendidikan dan pelatihan departemen perdagangan ekspor indonesia direktorat pembinaan pendidikan dan pelatihan departemen pendidikan nasional rumah sakit umum pusat departemen kesehatan dr. hasan sadikin politeknik kesehatan semarang departemen kesehatan kantor pertanahan kabupaten karanganyar badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota malang badan pertanahan nasional kantor samgat jakarta pusat dan utara polri unit pelayanan satgas jakarta timur polri unit pelayanan stok samgat bandung timur polri unit pelayanan stok samgat jakarta timur polrsamgat kota jambi polri kantor samgat kota palembang polri kejaksaan negeri tanjung pinang kejaksaan agung republik indonesia pln upj surakarta pln persero) pln area pelayanan singaraja pln persero) pln cabang bima pln persero) aspen kantor cabang utama jakarta aspen persero) plasa telkom mandate palembang telkom persero) unit pelayanan peti kemas tanjung emas pelindo iii persero) semarang terminal penumpang jana segara pelindo iii persero) sang graha pelabuhan benda bali dan layanan umum rumah sakit provinsi nanggroe dr. fauzi kabupaten bireuen aceh darussalam puskesmas baktiya kabupaten aceh utara provinsi nanggroe aceh darussalambank sumut cabang utama medan provinsi sumatera utara kantor pelayanan terpadu kabupaten provinsi sumatera utara serang bedagai kantor bersama samgat medan selatan provinsi sumatera utara balai laboratorium kesehatan provinsi riau provinsi riau kecamatan ampat angkat bandung provinsi sumatera barat kabupaten agam puskesmas pekan kamis kabupaten agam provinsi sumatera barat rumah sakit umum daerah mayjen provinsi jambi thalib kabupaten kerinci puskesmas sukamarindu kota bengkulu provinsi bengkulu rumah sakit umum daerah yani provinsi lampung kota metro puskesmas pulang kabupaten tangerang provinsi banten suku dinas penataan dan pengawasan provinsi dki jakarta bangunan jakarta pusat puskesmas tanah sereal kota bogor provinsi jawa baratdam tirta kehidupan kabupaten bogor provinsi jawa barat unit pelayanan perizinan terpadu provinsi jawa barat kota cimahi balai proteksi tanaman pangan dan provinsi jawa barat holtikultura ciganitri balai pengembangan laboratorium kesehatan provinsi jawa barat provinsi jawa barat puskesmas larangan kota cirebon provinsi jawa barat smp negeri cikarang kabupaten bekasi provinsi jawa barat sma negeri kota bekasi provinsi jawa barat kantor samgat wilayah semarang provinsi jawa tengah rumah sakit umum daerah pandan arang provinsi jawa tengah kabupaten boyolali puskesmas jenggot kota pekalongan provinsi jawa tengah puskesmas salam kabupaten madura provinsi jawa tengah smk negeri kota surakarta provinsi jawa tengahunit pajak kendaraan bermotor provinsi jawa tengah kabupaten sragen puskesmas ungaran kabupaten semarang provinsi jawa tengah dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jawa tengah kota semarang kantor pelayanan perizinan dan provinsi jawa tengah investasi kabupaten purbalingga puskesmas pandaan kabupaten pasuruan provinsi jawa timur kantor bersama samgat manyar provinsi jawa timur surabaya timur puskesmas solo kabupaten banyuwangi provinsi jawa timur rumah sakit umum daerah carikan provinsi jawa timur kabupaten madiun dinas perizinan kota malang provinsi jawa timur kantor bersama samgat kota malang provinsi jawa timur rumah sakit umum daerah kanjuruhan provinsi jawa timur kabupaten malang dinas perizinan kota yogyakarta provinsi daerah istimewa yogyakarta namun dinamika sejarah negeri ini bergerak (keppres) june begitu cepat. dua bulan setelah itu, drs. anwar yet the dynamic the state history moved menjadi, m.c juga harus berganti asri fast that two months afterward drs. anwar jabatannya seiring dengan diberhentikannya gus dur dalam sidang istimewa mpr tahun gus apn han "1g absah dur kemudian digantikan oleh pegawai dur was overthrow mpr special convention soekarnoputeri sebagai presiden ke jabatan 0u5 dur was then replaced megawati menpan selanjutnya ditempati oleh drs. h.m. soekarnoputeri the president republic faisal taman yang diangkat berdasarkan keppres indonesia. the position menpan was then held nomor tahun tanggal agustus drs. h.m. faisal taman who was appointed based tentang pembentukan kabinet gotong the president decision royong. august about the formation gotong baik pada masa kabinet reformasi royong cabinet cooperation cabinet) pembangunan, kabinet persatuan nasional either development reformation cabinet, maupun kabinet gotong royong, kementerian national unity cabinet gotong royong cabinet, pan berhasil meneguhkan posisi aparatur negara the ministry pan succeeded strengthen the naga nak ham position state officials the adhesive element tengah tengah dinamika politik yang begitu professional nation, reliable and neutral from the tinggi, kemandirian pns tetap tak tergoyahkan political interest. the middle such high sehingga roda pemerintahan tetap berjalan political dynamic, the independence civil servants melaksanakan amanat konstitusi untuk melayani was consistent that the wheel government kept kepentingan negara dan masyarakat. peran aktif running implementing the constitution mandate dan posisi strategis pns yang tetap netral, serve the state affairs and the people. the active role sae aka, arak and the civil servants strategic position which indonesia melaksanakan pemilihan umum alan main ajaran mop ende ane langsung, jujur, adil dan demokratis pada tahun professional became one the indicators the pesta demokrasi yang panjang dan success indonesian implementing direct menyerap perhatian, keteguhan dan kemandirian general election, fair, honest and democratic bangsa ini, akhirnya membuahkan hasil dengan the long and attractive democratization ui:puskesmas depok kabupaten sleman provinsi daerah istimewa yogyakarta bank kalbar cabang panggung provinsi kalimantan barat puskesmas tanjung puri kabupaten sintang provinsi kalimantan barat kelurahan gunung bahagia kota balikpapan provinsi kalimantan timur rumah sakit umum daerah kota bontang provinsi kalimantan timur badan kepegawaian daerah kota tarakan provinsi kalimantan timur puskesmas ulu siau kecamatan siau timur provinsi sulawesi utara kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro kecamatan tabukan selatan tenggara provinsi sulawesi utara kabupaten sangihe rumah sakit umum daerah tani dan provinsi gorontalo nelayan kabupaten boalemo rumah sakit umum daerah lamakudelleng provinsi sulawesi utara kabupaten wajo puskesmas popasia kota kendari provinsi sulawesi selatan dam kabupaten badung provinsi balbersama samgat klungkung provinsi bali puskesmas dompu barat kabupaten dompu provinsi nusa tenggara barat puskesmas sape selatan kabupaten bima provinsi nusa tenggara baratnama unit pelayanan publik instansi pembina provinsi direktorat perlindungan wni dan departemen luar negeri badan hukum indonesia kantor imigrasi kelas cirebon departemen hukum dan hak asasi manusia nama unit pelayanan publik instansi pembina provinsi fe. kantor pengawasan dan pelayanan departemen keuangan bea dan cukai tipe merak kantor pelayanan kekayaan negara departemen keuangan dan lelang mataram sekolah menengah teknologi industri departemen perindustrian yogyakarta balai besar tekstil bandung departemen perindustrian balai pengujian mutu barang ekspor departemen perdagangan jakarta timur dan impor direktorat pusat penelitian mutu barang ppm) balai besar perbenihan dan proteksi departemen pertanian tanaman perkebunan ambon unit pemasaran retail iii jakarta departemen energi sumberdaya mineral unit pemasaran retail semarang departemen energi sumberdaya mineral balai pelatihan konstruksi wilayah iii jayapura, departemen pekerjaan umum pusat pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi, badan pembinaan konstruksi dan sdm nama unit pelayanan publik instansi pembina provinsi balai pengembangan pendidikan nonformal dan departemen pendidikan nasional informal depdiknas regional makassar politeknik manufaktur negeri bandung departemen pendidikan nasional pusat teknologi informasi dan komunikasi departemen pendidikan nasional pendidikan nasional balai pengamanan fasilitas departemen kesehatan kesehatan surabaya kantor kesehatan pelabuhan mataram departemen kesehatan kua kecamatan sawahan kota surabaya departemen agama kua kec. galur kab. kulon progo departemen agama balai besar latihan kerja departemen tenaga kerja dalam negeri bandung dan transmigrasi balai besar latihan kerja departemen tenaga kerja luar negeri bekasi dan transmigrasi balai besar rehabilitasi vokasional departemen sosial bina paksa bbr) panti sosial maksud putra departemen sosial antena magelang nama unit pelayanan publik instansi pembina provinsi panti asuhan anak tunas bangsa" departemen sosial balai besar budidaya air payau situbondo departemen kelautan dan perikanan balai besar karantina ikan departemen kelautan hasanuddin makassar dan perikanan subdirektorat layanan arsip arsip nasional indonesia bps kota tarakan badan pusat statistik bps kabupaten bandung badan pusat statistik kantor pertanahan kab. padang pariaman badan pertahanan nasional unit pelayanan perempuan dan anak polri polda metro jaya unit pelayanan perempuan dan anak polri portabel medan polda sumatera utara unit pelayanan stok samgat makassar polri polda sulawesi selatan unit pelayanan komputerisasi bpk polri submit min resident dilantai polda kalimantan selatan unit pelayanan perempuan dan polri anak polresta balikpapan polda kalimantan timur kejaksaan negeri bandung kejaksaan agung republik indonesia kejaksaan negeri klaten kejaksaan agung republik indonesia pt. pln persero) cabang biak pln persero) pt. pln persero) cabang luwuk pln persero) aspen kantor cabang pekanbaru aspen persero) aspen kantor cabang banjarmasin aspen persero) akses kantor cabang tama semarang akses persero) akses kantor cabang tama jakarta pusat akses persero) akses kantor cabang tama gorontalo akses persero) pt. pgn distrik jakarta pgn persero) pt. pgn distrik bogor pgn persero) pt. pgn persero) distrik cirebon pgn persero) plasa telkom tasikmalaya telkom persero) plasa telkom mandate makassar telkom persero) bandara ngurah rai, denpasar bali angkasa pura bandara sepinggan, balikpapan angkasa pura perum damri cabang bandung perum damri perum damri cabang lampung perum damri stasiun besar solo balapan kereta api indonesia stasiun besar cirebon kereta api indonesia pt. garuda indonesia kantor garuda indonesia persero) cabang denpasar pt. garuda indonesia kantor garuda indonesia persero) cabang soekarno hatta puskesmas langsa barat kota langsa provinsi nanggroe aceh darussalam pusat pelayanan terpadu provinsi nanggroe aceh darussalam satu pintu provinsi nad pusat pelayanan terpadu satu pintu provinsi nanggroe aceh darussalam kabupaten aceh barat nama unit pelayanan publik instansi pembina provinsi pusat pelayanan terpadu satu pintu provinsi nanggroe aceh darussalam ptsp) kota banda aceh rumah sakit ibu dan anak usia) prov. nad provinsi nanggroe aceh darussalam rsu swadaya daerah tarutung provinsi sumatera utara kab. tapanuli utara pusat pelayanan terpadu provinsi sumatera utara satu pintu kabupaten mandailing natal dam tirtanadi cabang sunggal provinsi sumatera utara jiwa prov. sumatera utara provinsi sumatera utara kantor kependudukan dan catatan provinsi sumatera utara sipil tanjung balai puskesmas bandar sei kijang provinsi riau kabupaten pelalawan rsud puri husada pembelahan provinsi riau kabupaten indragiri hilir puskesmas tanah garam kota solok provinsi sumatera barat puskesmas sungai durian kec. berangin provinsi sumatera barat kota sawahlunto puskesmas ibukota payakumbuh provinsi sumatera barat puskesmas kecamatan rantau pandan provinsi jambi kabupaten bungo puskesmas curup, kab. rejang lebong provinsi bengkulu rumah sakit umum daerah kepahiang provinsi bengkulu kabupaten kepahiang dam tirta musi kota palembang provinsi sumatera selatan unit ptsp kab. musi banyuasin provinsi sumatera selatan rsud kayu agung kab. komering ilir provinsi sumatera selatan puskesmas tanjung raja kab. ilir provinsi sumatera selatan puskesmas payung kecamatan payung provinsi kepulauan bangka belitung kabupaten bangka selatan rumah sakit umum daerah belitung timur provinsi kepulauan bangka belitung puskesmas sukamara, kota tangerang provinsi banten suku dinas kependudukan dan catatan sipil provinsi dki jakarta kota administrasi jakarta timur nama unit pelayanan publik instansi pembina provinsi kantor suku dinas p2b jakarta barat provinsi dki jakarta rsud saras husada kab. purworejo provinsi jawa tengah dinas perijinan dan penanaman provinsi jawa timur modal kabupaten sidoarjo balai higiene perusahaan dan provinsi jawa timur kesehatan jawa timur dam kota surabaya provinsi jawa timur dinas kebersihan dan lingkungan hidup provinsi jawa timur kota probolinggo balai latihan pendidikan teknik provinsi daerah istimewa yogyakarta puskesmas kampung bangka provinsi kalimantan barat kota pontianak kantor lurah benua melayu darat provinsi kalimantan barat kota pontianak pusat kesehatan masyarakat provinsi kalimantan tengah kabupaten barito utara puskesmas kesehatan masyarakat pelaihari provinsi kalimantan selatan kab. tanah laut terpilihnya anggota dpr, dpd, dprd party, strengths and independence this nation, propinsi kabupaten kota serta presiden dan wakil finally yielded result the election dpr, dpd, kis menara kemas del dprd members provinces district town well benua semangat: umk menggunkan president and the vice president directly. this birokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan sad eni keb kepemerintahan yang baik good governance) ala plp rasa mulai digerakkan dengan langkah langkah yang rolled attempts realize good governance sistematis, cermat, terpadu dan terkoordinasi. started moved systematic, careful, tanggal oktober merupakan integrated and coordinated steps. tonggak bersejarah dalam perjalanan kehidupan october was the historical kenegaraan negeri kita. dr. susilo bambang milestone the journey nation life this yudhoyono dan drs. h.m. yusuf kalla pada hari itu country. dr. susilo bambang yudhoyono and drs. mengucapkan sumpah dan janji hadapan mpr h.m. yusuf kalla score and promised front sebagai presiden dan wakil presiden pertama yang d.vi dipilih secara langsung oleh rakyat indonesia nip ine: mist kie) and yce present untuk periode lima tahun depan directly elected indonesian people for the next sehari setelah itu, pada tanggal oktober year period one day later, presiden terpilih melantik anggota kabinetnya october the elected president inaugurated yang diberi nama kabinet indonesia bersatu his cabinet members called unity indonesia berdasarkan keputusan presiden nomor cabinet based the president decision tahun lor, salah seorang putera terbaik bangsa one the best indonesian nations yang diberikan amanat untuk mengemban tugas tan tata milisi pain bea sebagai menteri pendayagunaan aparatur negara dan, ee, dakara menpan) dalam kabinet ini adalah drs. taufik reform menpan) this cabinet was drs. taufik effendi, mba. dengan semangat untuk effendi, mba. with spirit realize indonesia more mewujudkan indonesia yang lebih aman, bersatu, secure, unity, harmonis, peaceful, prosperous, rukun, damai, sejahtera, demokratis, mandiri dan democratic, independent and highly valuable, the bermartabat, kementerian negara pan state ministry pan stepped forwards together melangkah depan bersama segenap jajaran with the government officials, society, and other pemerintah, masyarakat serta komponen bangsa nation components looked forward having lainnya menatap hari esok yang lebih cerah. bagi nama unit pelayanan publik instansi pembina provinsi kantor pelayanan terpadu kabupaten provinsi kalimantan selatan hulu sungai utara kantor pelayanan perijinan terpadu provinsi kalimantan selatan kota banjarbaru kantor kecamatan balikpapan tengah provinsi kalimantan timur puskesmas tanjung selor provinsi kalimantan timur kabupaten bulungan puskesmas sekadar kab. nunukan provinsi kalimantan timur puskesmas lanset kecamatan provinsi sulawesi utara tomohon kota tomohon puskesmas tarian kecamatan tarian provinsi sulawesi utara kabupaten minahasa selatan rsud prov. aloi sabre kota gorontalo provinsi gorontalo kantor pelayanan terpadu kab. gorontalo provinsi gorontalo rumah sakit jiwa daerah madani provinsi sulawesi tengah provinsi sulawesi tengah utd balai latihan kerja usaha kecil dan provinsi sulawesi tengah menengah pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi sulawesi tengah nama unit pelayanan publik instansi pembina provinsi puskesmas bara bahaya kota makassar provinsi sulawesi selatan puskesmas negeri kabupaten pangkajene provinsi sulawesi selatan dan kepulauan pangkajene dan kepulauan rs. andi sulthan daeng radja provinsi sulawesi selatan kabupaten bulukumba puskesmas bontomatene kec. batamkota provinsi sulawesi selatan kabupaten selayar rumah sakit umum daerah padjonga provinsi sulawesi selatan daeng galla kabupaten takalar rsu andi makkasasu kota parepare provinsi sulawesi selatan padjonga daeng galla sub province takalar. bpd cabang kolaka provinsi sulawesi tenggara rsu kota bau bau provinsi sulawesi tenggara perusahaan daerah air minum provinsi sulawesi tenggara kabupaten muna puskesmas wonomulyo provinsi sulawesi barat kab. polewali mandar puskesmas iii denpasar selatan provinsi bali nama unit pelayanan publik instansi pembina provinsi dam kabupaten gianyar provinsi bali badan pelayanan khusus provinsi bali rs. indera masyarakat rumah sakit umum daerah provinsi nusa tenggara barat dr. boediono selong kab. lombok timur rumah sakit umum daerah bajawa provinsi nusa tenggara timur puskesmas noemuti, kabupaten timur provinsi nusa tenggara timur tengah utara rumah sakit umum daerah haulussy ambon provinsi maluku dinas kehutanan perkebunan dan provinsi maluku lingkungan hidup kab. maluku tenggara psi beb odia naa pen mana aap ma: aga yup men mena pena gg san der aga abah ena pen uaa eta maa ena pen cera maj aan aya naa nan tante kas ral heat bean eta ter para ana tea atap, kan ki. seh ana ban eng kat dal tn: era ban ana "1g kak sea par tera ai. haa kk, san bau sea hug area ia, aah para "uh yup maan ba: api: mea, png teka ada aki kak gk sia isap bona" k5, pe, bira psi. a. bag ngk, tang aa sabu danar ten ban tap lha bana bad phase at. as. rei seen da" tab ana sal "na het erik san ser tp: tiga in, yaa aka papa lek aa. man na, tania derek dan lan tan tebar tida naa she tap peng rap ter pan mma ear uns perut d0: dn engan bae maa dara tap pan: era map ona ak: cesi tan bis ja: kaa aman aka ala par isi den aah phat taj tera jae pa" an. ki" ti pat tina pia seni ana," aga tas "aa haag nd, ana para aa das tan sai mna did, lt, tak hawa dipa fe, nek ata hua bbrp: ph. tan han ban ngan p3: megan ka. aan sai tan seba aa tea mpi rama sajak mean mk: mal apu ser aap) jae "aj "ad kisi ra, kn. aan map fp kana dar ini tes ann ki, pe. ab" hai teh uda pam kementerian nilai pend: kegunaan aparat negar: reform ml. end. sudirman kav. jakarta selatan ben ini kami, hari kemarin adalah sumber inspirasi yang inspiration sources, today golden opportunity tak pernah sia sia, hari ini adalah kesempatan real action, and tomorrow beautiful emas untuk berbuat dengan karya nyata, hope reach desire. sedangkan hari esok adalah harapan indah meraih cita. ui: inpres koroner nasional tp. pra preston pasi kyu meter hee koroner national seminar maret visi dan misi vision and mission vision misi vision dan mission visi pendayagunaan aparatur negara adalah the vision the state official terwujudnya aparatur negara yang administrative reform the realization profesional, handal dan bermoral menuju professional state officials, reliable and kepemerintahan yang baik." having high moral standard towards good dalam rangka menciptakan visi, governance kementerian negara pendayagunaan aparatur order create vision, the state ministry negara mempunyai misi: administrative reform pan has missions: meningkatkan efektivitas dan efisiensi improve the effectiveness and efficiency koordinasi program pendayagunaan program coordination state officials aparatur negara functioning meningkatkan kualitas pelayanan publik improve the quality public services uu: meningkatkan akuntabilitas kinerja improve the accountability state officials aparatur work performance meningkatkan koordinasi pengawasan improve controlling coordination menata kelembagaan yang efektif dan arrange effective and efficient efisien institutional meningkatkan efektivitas dan efisiensi improve the effectiveness and efficiency penatalaksanaan management meningkatkan profesionalitas sdm improve profesionalisme officials hrd aparatur improve the state ministry meningkatkan kinerja aparatur administrative reform officials work kementerian pan. performance sasaran penyelenggaraan negara the target the state implementation adalah terciptanya tata pemerintahan yang the formation good, clean and baik (kepemerintahan yang baik), bersih, dan charismatic, professional and accountable berwibawa, profesional dan bertanggungjawab governance which realize with figure and effective yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku and efficient bureaucracy's attitudes and provide birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat excellent services the entire indonesian people. memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat. ii. the main tasks and function il. tugas pokok dan fungsi basedonthe peraturan presiden about position, task, function, authority, berdasarkan peraturan presiden nomor organization structure, and work implementation tahun tentang kedudukan, tugas, fungsi, state ministry the republic indonesia, the kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja position state minister administrative reform kementerian negara republik indonesia the assistant president directly under and kedudukan menteri pendayagunaan aparatur accountable the president.negara pendayagunaan position aparatur negara adalah pembantu presiden the state minister administrative reform yang berada bawah dan bertanggung the assistant president who under and jawab kepada presiden. accountable the president. tugas pokok main task menteri pendayagunaan aparatur negara, the state minister administrative reform bertugas membantu presiden dalam help president formulation policy and merumuskan kebijakan dan koordinasi coordination state officials administrative bidang pendayagunaan aparatur negara dan reform and controlling sector pengawasan. fungsi function dalam melaksanakan tugas, menteri carrying out his task, the state minister pendayagunaan aparatur negara administrative reform implements functions: menyelenggarakan fungsi: formulation national policy state saing ren officials functioning sector which ketan meliputi kelembagaan include the central and regional pusat dan daerah, sumber daya institutions, the officials human manusia aparatur, tata laksana, resources, management, public services, pelayanan publik, pengawasan, dan controlling, and officials accountability. akuntabilitas aparatur, coordination the policy koordinasi pelaksanaan kebijakan implementation the field state maa ain wajah officials functioning which include central pusat dan daerah, sumber daya and regional institutions, officials manusia aparatur, tata laksana, human resources, management, public pelayanan publik, pengawasan, dan services, controlling and officials akuntabilitas aparatur: accountability. ui: pengelolaan barang milik kekayaan management state wealth which ana menjadi under his responsibility: ban kawasan pelaksanaan control task implementation: tugasnya: report the result evaluation, penyampaian laporan hasil evaluasi, suggestions, and consideration his saran, dan pertimbangan bidang task and function the president. tugas dan fungsinya kepada presiden. ii. arah kebijakan nasional in. direction national policy arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam pembangunan jangka the direction national development panjang pjp) tahun dan determined the long term development pjp) pembangunan jangka menengah pjm) tahun from and mid term development pada arah kebijakan bidang aparatur negara tahun hingga tahun sebagai pjm) from state apparatus sector berikut: follows: menuntaskan penanggulangan complete tackling power abuse the forms penyalahgunaan kewenangan dalam kkn (corruption, collusion, nepotisme) bentuk praktik praktik kkn, dengan cara: practices, by: penerapan prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik (good prpukiuan ann governance) pada semua tingkat dan management principals all levels lini pemerintahan dan pada semua government lines and all activities, kegiatan, giving heavy punishment possible pemberian sanksi yang seberat tote kkn actors accordance with the beratnya bagi pelaku kkn sesuai existing rules: dengan ketentuan yang berlaku, cc. improvement the effectiveness peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi state officials controlling through dan sinergi pengawasan internal, coordination and internal controlling eksternal, pengawasan fungsional, synergy, external, functional controlling, dan pengawasan masyarakat: and society controlling: peningkatan budaya kerja aparatur improvement officials' work culture yang bermoral profesional, produktif high moral standard, professional, dan bertanggungjawab: productive and accountable: ferepatah pelaksanaan tindak tari acceleration the implementation hasil hasil pengawasan dan pemeriksaan: controlling and inspection results: pening ata pemberdayaan improvement state implementation empowerment, business world, and penyelenggara negara, dunia usaha tea ama kkn. lay anyar rana improving the quality the implementation pemberantasan kkn fang state administration through: meningkatkan kualitas penyalatiogaraan rearrangement the functions state administrasi negara institutions order function more penataan kembali ngs gsi properly, effectively, professional kelembagaan pemerintahan agar standard, slim, flexible and responsive: dapat berfungsi secara lebih memadai, improvement effectiveness and efektif, dengan standar lebih efficiency the management and profesional, ramping, luwes dan procedures all levels and government responsif, lines: peningkatan efektivitas dan efisiensi arrangement and improvement the penatalaksanaan dan prosedur pada apparatus hrd capacity order semua tingkat dan lini pemerintahan, more professional accordance with penataan dan peningkatan kapasitas their tasks and functions give the best sdm aparatur agar lebih profesional services the society: sesuai dengan tugas dan fungsinya improvement staff welfare and apply untuk memberikan pelayanan yang career system based work terbaik bagi masyarakat, schivemenk peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi: optimalisasi pengembangan dan optimizing the development the use pemanfaatan government dan government and documentistate dokumen arsip negara dalam archive task accomplishments and penyelesaian tugas dan fungsi government function. pemerintahan improving the people empowerment meningkatkan kebudayaan masyarakat implementing development by: dalam penyelenggaraan pembangunan improvement the quality public dengan cara: service especially basic services, general peningkatan kualitas pelayanan publik services, members services, terutama pelayanan dasar, pelayanan improvement the society capacity umum, dan pelayanan anggota: fulfill their needs, participate peningkatan kapasitas masyarakat development process, and monitor the untuk dapat mencukupi kebutuhan run government, dirinya, berpartisipasi dalam proses cc. improvement the transparency, pembangunan dan mengawasi participation and the quality service jalannya pemerintahan, trough improvement access and peningkatan transparansi, partisipasi information distribution. dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran iv. main program informasi. iv. program utama the main program sap apparatus development from emphasized program utama pembangunan aparatur on. negara tahun difokuskan pada: improvement public service quality and peningkatan kualitas pelayanan publik acceleration kkn eradication dan percepatan pemberantasan kkn, improvement the apparatus work peningkatan kinerja aparatur melalui performance through application merit penerapan sisipan penggajian yang and regeneration based salary system, berbasis merit dan remunerasi, akuntabilitas dan penegakan etika accountability, ethic enforcement, serta disiplin kerja secara konsisten, consistent work discipline, improvement peningkatan perlindungan hukum, law protection, education and training pendidikan dan pelatihan beban performance based evaluation system, kompetensi sistem penilaian batak yaaa gag institution accordance with vision and berdasarkan kinerja, kelembagaan fecit sesuai visi misi, dan penatalaksanaan milan, server management. yang efektif. completion part timer cases, freelancer penyelesaian masalah pegawai and non permanent workers. honorer, pegawai harian lepas phl), dan pegawai tidak tetap (ptt). strategy strategi application good governance management principals all levels, lines, penerapan prinsip prinsip tata and government activities. pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat, lini, improvement public service quality, dan kegiatan pemerintahan. easy, quick, cheap, free from kkn, and peningkatan kualitas pelayanan publik indiscriminative. yang semakin mudah, cepat, murah, rearrangement government bebas kkn, dan tidak diskriminatif. institution functions order function penataan kembali fungsi fungsi property, slim, flexible and responsive. kelembagaan pemerintahan agar improvement effectiveness and dapat berfungsi secara lebih memadai, efficiency management and ramping, luwes, dan responsif. procedures all levels and inter kaa government levels. "malala tae pra are improving the coordination state semua tingkat dan antar tingkat officials empowerment (coordination, pemerintahan. bani asam meningkatkan koordinasi pendayagunaan aparatur negara amplification). (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, amplifikasi). peningkatan kapasitas masyarakat improvement society capacity untuk dapat mandiri, berpartisipasi independent, participate dalam proses pembangunan dan development process and monitor the mengawasi jalannya pemerintahan. run government. pemberian sanksi yang seberat giving heavy punishment possible beratnya kepada pelaku kkn sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kkn actors accordance with the peningkatan intensitas dan efektivitas existing rules. pengawasan aparatur negara melalui improvement intensity and pengawasan internal, pengawasan effectiveness state officials fungsional dan pengawasan controlling through internal controlling, masyarakat. functional controlling, and society peningkatan etika birokrasi dan controlling. budaya kerja serta pengetahuan dan improvement bureaucracy ethic, pemahaman para penyelenggara work culture well knowledge and negara terhadap prinsip prinsip good understanding the state officials governance. ala" peningkatan koordinasi antar aparat against jeda principis. pengawasan dan antar aparat improvement coordination inter penegak hukum pusat dan daerah. controlling officers and inter law pemberian penghargaan kepada enforcement officers both the central aparat penegak hukum dan para pihak and regions. yang berprestasi melakukan giving rewards law enforcement pemberantasan kkn dan officers and other elements who have menjatuhkan hukuman bagi yang succeeded eradication kkn, and, terbukti melanggar. punishment those proven collided evaluasi, penyempurnaan dan thalweg panydaraaan? berbagai peraturan evaluation, perfection, and adjustment perundang undangan untuk mengoptimalkan fungsi fungsi various legislation optimized the penyelenggaraan administrasi functions public administration pemerintahan, pelaksanaan implementation, decentralization and desentralisasi dan otonomi daerah. region autonomy implementation . bersama berupaya: kinerja (empat) tahun pelaksanaan tugas kementerian negara perreanangsssssssssaunnagara kementerian nagano pendayagana nan mara the state ministry administrative reform mendorong peningkatan kualitas support the improvement the quality implementasi sistem akuntabilitas work accountability system kinerja lingkungan instansi implementation the government pemerintah. institution environments. penataan dan peningkatan kapasitas arrangement and improvement state sumber daya aparatur agar sesuai officials sources capacity order dengan kebutuhan. balam implementing their melaksanakan tugas dan fungsinya ana tee tasks and functions give the best untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. services the society. peningkatan kesejahteraan pegawai improvement the state apparatus dan pemberlakuan sistem karier welfare and application achievement berdasarkan prestasi. based career system. pemberian penghargaan dan sanksi giving rewards and punishment the (reward and punishment) kepada state and other related units whose jobs aparatur negara dan unit are giving public services accordance penyelenggara pelayanan publik with their achievements. sesuai dengan kinerja yang telah distribution part timer staff, dilakukan. freelancer, and non permanent staff penyaluran sebagian pegawai honorer, who have been years service. pegawai harian lepas, dan pegawai tidak tetap yang telah berbakti ia, bertahun tahun instansi pemerintah vi programs and main activity menjadi pegawai negeri sipil. the programs the state ministry vi. program dan kegiatan pokok administrative reform basically are the evaporation main tasks and function state ministry pan program kementerian negara pan pada ang detailed activities support achieve the main hakekatnya merupakan penjabaran tugas pokok program state ministry administrative reform dan fungsi kementerian negara pan dan rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya program utama kementerian negara pan. program penerapan kepemerintahan yang program application good governance baik this program aimed realizing clean program ini bertujuan untuk government, responsive, and mewujudkan pemerintah yang bersih, ina responsif, dan bertanggungjawab accountable implementing dalam menyelenggarakan government and development. the pemerintahan dan pembangunan. target the implementation good sasaran adalah terselenggaranya governance principals. pelaksanaan prinsip prinsip the main activities this program kepemerintahan yang baik. include: kegiatan pokok dalam program ini: developing understanding total mengembangkan pemahaman, comprehension, and penahan dan pelaksanaan implementation good governance prinsip prinsip penyelenggaraan principals such transparency, kepemerintahan yang baik, antara open, accountable, law lain transparansi, keterbukaan, enforcement, open participation tanggungjawab, kepastian hukum, public all development dan membuka partisipasi publik activities. pada semua kegiatan applying officials ethics values pembangunan. develop work culture supporting menerapkan nilai nilai etika work productivity carrying out aparatur guna membangun their functions and tasks budaya kerja yang mendukung especially public services. produktivitas kerja dalam developing coordination pelaksanaan tugas dan fungsi mechanism effectively and penyelenggaraan negara synergy inter related khususnya dalam pelayanan institutions program kepada masyarakat, achievement, tasks and tugas authorities, the purpose dan kewenangannya dalam rangka application work performance penerapan anggaran berbasis based budgeting. kinerja. application ethics values and menerapkan nilai nilai etika dan work culture change consistently budaya kerja untuk mengubah the attitude officials under sikap dan perilaku aparatur secara structural top management control konsisten bawah pembinaan every government institution pejabat atau pimpinan struktural both central and local government. pada setiap instansi pemerintah application corps sense and pusat dan daerah. ethics codes civil servants menerapkan jiwa korps dan kode carrying out the task etik pns (pp dalam development and government melaksanakan tugas implementation. penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. program improvement state officials program peningkatan pengawasan dan accountability and controlling. akuntabilitas aparatur negara the purpose this program perfect and tujuan program ini adalah make audit and monitoring system effective well menyempurnakan dan mengefektifkan sistem accountability system government institution pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas work performance skip system) realizing clean kinerja instansi pemerintahan (sistem skip) dalam officials. the target achieve the creation mewujudkan aparatur yang bersih. sasaran yang auditing and monitoring system well effective akan dicapai adalah terwujudnya sistem and accountable work accountability system state pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas officials environment. kinerja yang efektif dan akuntabel lingkungan aparatur negara. uu: kegiatan pokok program ini: the main activity this program peningkatan pengawasan meningkatkan intensitas dan kualitas ingprovemert gantroliing pelaksanaan pengawasan dan audit improving the intensity and the quality internal, eksternal dan pengawasan the implementation internal masyarakat. auditing and controlling, external and menata dan menyempurnakan society controlling. kebijakan sistem struktur ranging and perfection the policy kelembagaan dan prosedur nae yaa institution structural system and pengawasan yang independen, kanan efektif, efisien, transparan dan independent monitoring procedure, merukunkan. effective, efficient, transparent. menindaklanjuti temuan follow the monitoring findings. pengawasan. improving more comprehensive meningkatkan koordinasi monitoring coordination (government pengawasan yang lebih komprehensif institution controlling officers, (aparat pengawasan instansi management controlling system) pemerintah, sistem pengendalian dati manajemen). developing the application of mengembangkan penerapan performance based controlling, and pengawasan berbasis kinerja,dan developing professional staff and mengembangkan tenaga examines staff. profesionalitas tenaga pemeriksa. developing and improving the bks depan dan naa information system government kaki haa peng akas functional monitoring officers app) fungsional pemerintah app) dan perbaikan kualitas informasi hasil china gedung pengawasan, kode etik dan standar information controlling result. audit. melakukan evaluasi berkala atas kinerja conducting periodical evaluation dan temuan hasil pengawasan. work performance and findings meningkatkan koordinasi antar aparat monitoring. penegak hukum untuk improving the coordination inter law menindaklanjuti temuan hasil enforcement officers follow the pengawasan bpk dan bpk. findings the results bpk( the financial supervisor board) and bpk peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur the financial and development menyempurnakan berbagai peraturan supervisor board) monitoring. perundangan undangan yang melandasi penerapan akuntabilitas improvement the accountability state kinerja aparatur serta berbagai officials work performance pedoman dan kebijakan yang terkait perfection various rules and regulations dengan peningkatan kualitas which base the application state implementasi sistem akuntabilitas apparatus accountability well kinerja instansi pemerintah. various guidelines and policies related memantau pelaksanaan implementasi the improvement implementation sistem akuntabilitas kinerja dan quality state apparatus work melakukan bimbingan serta asistensi performance accountability system. secara aktif lingkungan instansi monitoring the implementation work pemerintah. performance accountability system and evaluasi akuntabilitas kinerja secara give guidance and active assistant the berkala seluruh instansi pemerintah. government institution environment. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluating work performance evaluasi akuntabilitas kinerja yang accountability periodically all dilaksanakan secara mandiri oleh government institutions. berbagai instansi pemerintah. coordinating the implementation mendorong dan memantau work performance accountability pelaksanaan pembuatan penetapan evaluation independently various kinerja kepada seluruh pejabat government institutions. pemerintah secara berjenjang sebagai supporting and monitoring the implementation work performance bentuk pertanggungjawaban dan decision making all government evaluasi terhadap kinerja yang officials step step form dilakukan. responsibility and evaluation against the merumuskan dan menyempurnakan work performed. pedoman serta petunjuk pelaksanaan formulation and perfection the evaluasi akuntabilitas kinerja. guideline and directory implementation work performance program penataan kelembagaan dan accountability evaluation. penatalaksanaan program arrangement institution and penataan kelembagaan dan management penatalaksanaan bertujuan untuk hide edit aja institution arrangement and tan aga management aimed ranging and pemerintahan pusat, pemerintahan npk (rar perfection the institution system the provinsi dan pemerintahan kabupaten kota agar lebih management central government, proporsional, efisien dan efektif. province governments and district sasaran yang dituju adalah terciptanya governments towns order more kelembagaan, manajemen dan proportional, efficient and effective. the pertanggungjawaban kinerja target achievement the creation pemerintah pusat, provinsi dan institutions, management and kabupaten kota yang efektif, efisien, accountability central government luwes, responsif dan mengurangi work performance, provinces and duplikasi fungsi dan kewenangan. districts towns effective efficient, flexible, responsive, and reduce the kegiatanpokok programming: function duplication and authority. menyempurnakan sistem kelembagaan yang efisien, efektif, the main activity this program: ramping, fleksibel berdasarkan anna serial organisasi structure perfection the institution system efficient, effective, slender, follows strategy) untuk flexible based the organization menerapkan prinsip (good strategy (structure follows strategy) governance). apply good governance principal. menyempurnakan sistem perfection state administration administrasi negara berorientasi system oriented keep the unity menjaga keutuhan nkri dan nkri and accelerate the process mempercepat proses desentralisasi decentralization for the sake dalam rangka memperkuat strengthening the implementation. pelaksanaan otonomi daerah. perfection the structure state menyempurnakan struktur jabatan function and civil servant function, negara dan jabatan negeri, serta well perfection the menyempurnakan tatalaksana dan management and work relationship hubungan kerja antara lembaga between central government pemerintah pusat dan daerah, mei pan antara pemerintah provinsi dan institution and regional, between kabupaten kota. province government and mengembangkan sistem kearsipan distrik town. berbasis teknologi informasi dan developing information komunikasi yang mendukung technology and communication based archive system which percepatan reformasi birokrasi. menerapkan teknologi informasi map ere bureaucracy reformation. untuk meningkatkan pelayanan applying information technology masyarakat (e government, develop public service (e procurement, dil). government, e procurement, etc). menyelesaikan ruu tentang completing bill about state kementerian negara, ruu tentang ministries, bill government administrasi pemerintahan: ruu administration: bill about public tentang pelayanan publik, ruu service, bill about state officials tentang perilaku aparatur negara: attitude: and bill the relation dan ruu tentang hubungan central and local government kewenangan pemerintah pusat autonomy dan daerah. program penataan dan peningkatan program arrangement and improvement kapasitas sumber daya manusia aparatur state apparatus human resources capacity tujuan program ini adalah menata dan the purpose this program arrange and meningkatkan kapasitas sumber daya manusia improve the capacity state official human aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam resources accordance with the need carrying melaksanakan tugas umum pemerintahan dan out the government general tasks and pembangunan. sasaran yang hendak dicapai development. the target achieve the adalah terwujudnya sdm aparatur profesional, realization professional state apparatus human netral, berkualitas dan sejahtera dalam resources, neutral, qualified and prosperous melaksanakan tugas umum pemerintahan dan carrying out the government general tasks and pembangunan. development. kegiatan kaca kene whereas the main task support the hun program pengakuan gan petnngka program arrangement and improvement state aparatur. apparatus hrd: menata kembali jumlah, kualifikasi dan arrange the total number, distribusi sumber daya manusia dag ie, neng aparatur agar sesuai dengan qualification and distribution state kakujuikan apparatus hrd according thelred. membangun sistem manajemen develop work performance based kepegawaian berbasis kinerja meliputi employment mangga setan antara lain sistem rekrutmen, sistem which include among others karir, remunerasi berbasis beban kerja recruitment system, career system, work dan tanggung jawab, disiplin volume and responsibility based pemberhentian dan pensiun, dan regeneration, discipline, retirement sistem informasi kepegawaian. and pension, and employment meningkatkan kompetensi sumber information system. daya manusia aparatur dalam improve the competence state pelaksanaan tugas dan officials hrd carrying out their tasks tanggungjawab, secara bertahap, and responsibilities step step, menuju standar internasional. towards international standard. . . , , menyempurnakan sistem dan kualitas perfect the system and the quality materi penyelenggaraan diklat sumber materials for education and training peta aparatur berbasis competence based state officials hrd. meningkatkan profesionalisme sdm inap had 'preiessionalism weni yang mencakup perencanaan includes planning needs and stocks kebutuhan dan persediaan serta well comprehensive guidance. pembinaan secara komprehensif. compile need analysis for leadership menyusun analisis kebutuhan diklat diklaim) technical, and functional, pimpinan, teknis dan fungsional, training coordination diklat koordinasi pengembangan diklat, development, development substantive pengembangan jabatan fungsional final boa andi rare cat substantif dan pola pembinaan karir ionik kai serena yang terbuka, terarah, dan obyektif. guidance which open, directive, and menyiapkan dan menyempurnakan objective. berbagai peraturan perundang prepare and perfect various rules and undangan, antara lain, mengkaji regulations such review the nomor tahun sebagai regulation replacement pengganti nomor tahun regulation about the tentang pokok pokok kepegawaian. principals employment. mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui level civil penyempurnaan aturan etika dan profesionalisme perfection ethics mekanisme penegakan hukum, rules and law enforcement mechanism, menghindari penangkapan jabatan, avoid double positions, development pengembangan jabatan fungsional, functional position, and competence dan diklat berbasis kompetensi. based education and training una dia sha implement function analysis (all kementerian, departemen, lembaga menang pemerintah non mind), misinya departments, non provinsi dan kabupaten kota), menyiapkan standar kompetensi dan departement government institution, nan hee provinces and districts towns). eni piomiasi gan develop fair civil servants' capability mengembangkan sistem penilaian evaluation system, transparent and kemampuan pns secara fair, accountable. transparan dan akuntabel. conduct income improvement melakukan perbaikan penghasilan ranging basic salary and functional melalui pengaturan gaji pokok dan allowance adjustment: penyesuaian tunjangan jabatan, improve the quality health insurance baba service akses) civil servants, also pada serta menyiapkan kajian tentang pendirian lembaga dana map asia eshabdipiinnefih pensiun pension budgeting institution: program peningkatan kualitas pelayanan program development public service publik quality tujuan program ini adalah the purpose this program is. mengembangkan penyelenggaraan ayal sara nubia pelayanan publik yang bermutu, pep bal mer transparan, akuntabel, mudah, murah, series mg, dualitas, cepat, patut dan adil kepada seluruh transparent, accountable, aya cheap, masyarakat guna menunjang quick, proper, and fair all societies kepentingan masyarakat dan support the interest society and kemudahan kegiatan usaha, serta business business activities, well mendorong partisipasi dan support the participation and society pemberdayaan masyarakat. dengan empowerment. with the activities kegiatan kegiatan yang dilakukan, performed, the target which the sasarannya adalah: terselenggaranya implementation public service pelayanan publik pada unit unit kerja work units both central government lingkungan pemerintahan pusat dan sambutan wassalam'alaikum wr. wb. menteri negara pendayagunaan aparatur negara salam sejahtera untuk kita semua. sebagai hamba dan insan yang bertakwa kepada tuhan yang maha kuasa, sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahman dan rahim nya yang tidak terhingga sehingga kita masih kokoh berkiprah sebagai bangsa yang mandiri dan berkepribadian sejati ditengah gejolak dunia yang seolah tiada henti. menjelang berakhirnya masa bakti kabinet indonesia bersatu, kita juga patut bersyukur bahwa aparatur negara semakin berperan aktif dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga bangsa kita dapat dengan tegar melangkah depan ditengah berbagai dinamika politik, ekonomi, sosial dan budaya. gaung untuk menjadi abdi negara yang berperilaku profesional dan amanah kalangan aparatur negara, mulai banyak dirasakan oleh masyarakat. pencanangan pelayanan satu atap one stop service) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, saat ini sudah hampir merata pada seluruh kabupaten kota seantero negeri. pemberantasan kkn yang gencar dilakukan oleh pemerintah melalui implementasi inpres nomor tahun juga telah mampu memperkecil jumlah kerugian negara dan meningkatkan tingkat efisiensi anggaran belanja negara semua sektor. secara terencana dan terkoordinasi, kita juga telah menyusun grand design reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan dalam melaksanakan pembaharuan dan penataan birokrasi indonesia sehingga memiliki kultur kinerja yang lebih produktif, kompetitif, kualitatif dan akuntabel. sebagai menteri negara pendayagunaan aparatur negara, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi tingginya atas prakarsa dan kinerja dari seluruh jajaran aparatur negara pusat dan daerah yang telah memberikan karya nyata dalam mengawal perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sepenuh hati. semua langkah yang telah kita lakukan bersama selama ini, merupakan tonggak bersejarah yang akan menjadi landasan strategis guna melangkah depan menuju indonesia yang lebih adil, aman dan sejahtera. melalui buku bersama berupaya: membangun aparatur negara menuju tata kepemerintahan yang baik , tergambar upaya dan hasil hasil strategis yang telah kita upayakan bersama selama ini sebagai cermin betapa birokrasi merupakan "ruh" dalam tubuh pemerintahan sehingga mampu terus berdenyut mengisi relung relung kehidupan masyarakat dalam mewujudkan cita cita bangsa dan negara tercinta ini. wassalam' alaikum wr. wb. menteri negara pendayagunaan aparatur negara, drs. taufik effendi, mba daerah yang prima, cepat, pasti, environment and local ones which murah, transparan, adil, patut dan prime, quick, certain, cheap, memuaskan. transparent, fair, proper and sebagai program yang diunggulkan, satisfactory. kegiatan pokok yang dicakup meliputi the superior program, the main upaya upaya. activities covered include efforts: menyempurnakan peraturan perfection rules and regulations perundang undangan guna aimed developing public peningkatan pelayanan publik, nj: antara lain ruu tentang service, among others bill about pelayanan publik, public service, meningkatkan kualitas improve the quality public pelayanan kepada masyarakat service based transparency berdasarkan pada prinsip apa principals, quick definite, easy, transparan, cepat, pasti, mudah, murah, patut dan adil: cheap, proper and fair. mendorong pelaksanaan prinsip support the implementation prinsip (good governance) dalam good governance principals setiap proses pemberian every public service giving process pelayanan publik dalam rangka aimed supporting state mendukung penerimaan keuangan negara seperti revenue acceptance such perpajakan, kepabeanan, dan taxes, custom, and investment: penanaman modal: improve the efforts eliminate meningkatkan upaya untuk obstacles against the menghilangkan hambatan implementation public service terhadap penyelanggaraaah trough regulation, de pelayanan publik melalui kita deregulasi, debirokratisasi, dan maag privatisasi, serta koordinasi antar privatization, well sektor dan antar wilayah: coordination inter sector and regions, meningkatkan penerapan sistem improve the application merit merit dalam pelayanan: system services: melaksanakan pemantapan implement stabilization public koordinasi pembinaan pelayanan pata service controlling coordination publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik: and develop the quality public mengembangkan dan service officers: menerapkan standar pelayanan develop and apply service yang secara bertahap mengarah standard which step step lead kepada standar internasional: international standard: meningkatkan optimalisasi improve the optimal use pemanfaatan teknologi information technology public informasi dalam pelayanan choice: publik, intensify the society complaint mengintensifkan penanganan handling, and develop the pengaduan masyarakat, dan mechanism periodical reports mengembangkan mekanisme achievement central pelaporan berkala capaian government implementation kinerja penyelenggaraan performance, province and pemerintah pusat, provinsi dan districvtown related work kabupaten kota terkait dengan performance based budgeting sistem anggaran berbasis kinerja, system: menyederhanakan prosedur simplify the public service pelayanan umum melalui procedure through the use penggunaan teknologi informasi telecommunication and dan komunikasi bidang information technology the kearsipan, seperti pelayanan area archive. like dokumen arsip dalam document archive service pengurusan sim stok dan ktp making driving license (sim) stok (uji coba dki jakarta): and card ktp) (pilot project dki jakarta): melaksanakan deregulasi dan implement regulation and de debirokratisasi yang mencakup bureaucratization which include penyelarasan peraturan adjustment sector rule and perundang undangan sektor, regulations, standard pen can yan determination and integrated mengefektifkan unit pelayanan terpadu, inventarisasi dan rei uge erteekivenes, pemetaan fungsi fungsi inventory and mapping the public pelayanan publik serta service functions well public korporatisasi unit pelayanan service unit corporation, publik: determine policy about the menetapkan kebijakan tentang guideline corporation pedoman pelaksanaan implementation: korporatisasi: develop and make use mengembangkan dan government which include memanfaatkan e government computing guideline, facilities, yang mencakup tsunami cultural, and make use pedoman, fasilitasi, information system using kebudayaan dan telecommunication and pemanfaatan sistem informasi information technology: dengan menggunakan improve the participation teknologi informasi dan society which include teko rmujikasi, involvement society ngo meningkatkan partisipasi evaluating service performance, masyarakat yang. mencakup follow society complaint pelibatan masyarakat lsm dalam penilaian kinerja pelayanan, ketat alta kabid tindak lanjut pengaduan involvement "mplemaning masyarakat yang berkaitan services, society involvement dengan pelayanan, pelibatan masyarakat dalam ol . penyelenggaraan pelayanan, making policy the field pelibatan masyarakat dalam service and application index penyusunan kebijakan bidang society's decision: pelayanan dan penerapan indeks giving rewards and punishment kepuasan masyarakat, related the use, evaluation and memberikan penghargaan dan assessment service unit sanksi yang berkaitan dengan performance. pemanfaatan, penilaian dan evaluasi kinerja unit pelayanan. program improvement tools and program peningkatan sarana dan prasarana iastrumentsor stateapparatus aparatur negara physical program and aimed program ini bersifat fisik dan bertujuan supporting task implementation and mendukung pelaksanaan tugas dan government administration more efficient, administrasi pemerintahan secara lebih effective, and integrated. the target efisien, efektif, dan terpadu. sasaran yang achieve the availability tools and hendak dicapai adalah tersedianya sarana instruments support task implementation dan prasarana pendukung pelaksanaan and government administration which tugas dan administrasi pemerintahan yang proper work units the state memadai pada unit unit kerja lingkungan implementation environment. the main penyelenggaraan negara. kegiatan pokok activity performed includes attempts to: yang dilakukan meliputi upaya upaya untuk improve the quality tools and meningkatkan kualitas sarana dan ida prasarana pendukung pelayanan, men use bak: haa meningkatkan fasilitas pelayanan improve public service facilities and umum dan operasional termasuk operational which include pengadaan perbaikan perawatan procurement, betterment, gedung dan peralatan: maintenance, building and equipment, meremajakan dan memelihara renew and maintain operational kendaraan dinas operasional untuk vehicles support work speed and mendukung ketepatan dan kecepatan accuracy. kerja. program penyelenggaraan pimpinan program implementation government kenegaraan dan kepemerintahan and state leader sebagai program pendukung, program ini supporting program, aimed bertujuan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam supporting the run implementation leader penyelenggaraan kenegaraan dan task and management function implementing kepemerintahan. sasaran yang dituju adalah state and government. the target achieve the terselenggaranya pelaksanaan tugas pimpinan implementation the leaders tasks and dan fungsi manajemen dalam melaksanakan management function carrying out government penyelenggaraan kenegaraan dan and state implementation. kepemerintahan. daa the main activities this program: kegiatan pokok program ini: menyediakan fasilitas kebutuhan provide work need facilities, kerja: support the implementation mendukung kelancaran government teks and state office pelaksanaan tugas dan fungsi functions such staff expenditure, kantor kenegaraan dan goods expenditure, travel expenditure kepemerintahan seperti belanja ate oliver. belanja barang, belanja coordination and consulting plan and perjalanan dan belanja lainnya: menyelenggarakan koordinasi dan wak pia aria the ministry and konsultasi rencana dan program institution, kerja kementerian dan lembaga: developing system, procedure, and mengembangkan sistem, prosedur administration standardization service dan standarisasi administrasi support pendukung pelayanan: improve the government management meningkatkan fungsi pipa sgn function which efficient and effective. pemerintah yang efisien dan efektif. vii. struktur organisasi vii. organization structure untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan carry out functions, organization structure organisasi dan tata kerja, sesuai peraturan presiden nomor tahun menteri negara and work inanagernent, inaererdance 1th rela pendayagunaan aparatur negara dibantu oleh: president the state minister administrative reform assisted by: sekretariat kementerian negara: deputi bidang kelembagaan, secretary the state ministries, selanjutnya disebut deputi deputy institutional, called deputy deputi bidang sumber daya manusia deputy apparatus human resources, aparatur, selanjutnya disebut deputi called deputy ii: deputi bidang tata laksana, deputy management, called deputy iii: selanjutnya disebut deputi iii: deputy apparatus accountability, deputi bidang akuntabilitas aparatur, called deputy selanjutnya disebut deputi iv, deputy public service, called deputy deputi bidang pelayanan publik, deputy for monitoring, called deputy vi: selanjutnya disebut deputi specialist staff law, deputi bidang pengawasan, specialist staff public policy: selanjutnya disebut deputi vi, staf ahli bidang hukum: spesialis staff for management system staf ahli bidang kebijakan publik: specialist staff for local autonomy staf ahli bidang sistem manajemen: specialist staff for work culture staf ahli bidang pemerintah dan otonomi daerah, staf ahli bidang budaya kerja aparatur. atu nia ipl na (tn . cemara saja aaa ton pig yaa rn, an, sia pad pera "aa "jga a ttm da, sll man fit hang an, pine sae te, ce tamu ih ipa bag alta. tadi fe. uki ida sama na, eta landing peningkatan 2einen terpadu bukit tinggi maret ss"launching maret gan menteri negara pan state minister administrative reform (( staf ahli specialist staff inspektorat inspektorat deputi deputi deputi bidang kelembagaan bidang sdm aparatur bidang tatalaksana deputy institutional deputy apparatus hrd deputy management asep asep asep perumusan kebijakan perencanaan sdm aparatur tatalaksana administrasi kelembagaan deputy assistant apparatus kesal deputy assistant institutional hrd planning deputy assistant public policy formulation administration management asep asep asep tatalaksana politik, kelembagaan politik, pembinaan karier hukum, keamanan, dan hukum, dan keamanan sdm aparatur kesejahteraan rakyat deputy assistant institutional deputy assistant apparatus deputy assistant politics politics, law and security hrd career establishment management, law, security and people welfare asep asep asep kelembagaan perekonomian bang mata tatalaksana perekonomian deputy assistant deputy assistant economy economy institutional deputy assistant apparatus management hrd's skills development asep deh aka perlindungan hukum dan asep kesejahteraan rakyat hubungan kerja otomatisasi administrasi deputy assistant people sdm aparatur deputy assistant.of lneituhoa deputy assistant law protection administration automation safe insgtuttona and apparatus hrd's work relation asep asep asep evaluasi kelembagaan pengembangan kesejahteraan pnj pelaksana korporatisasi deputy assistant deputy assistant.of institutional evaluation deputy assistant apparatus corporation management hrd welfare development peta segmen pan secretary for state minister administrative reform bureau general bro perencanaan bureau pub bureau planning kena affairs relation deputi deputi deputi bidang akuntabilitas bidang pelayanan bidang pengawasan aparatur publik deputy apparatus accountability deputy public service deputy monitoring asep asep pengembangan akuntabilitas asep kinerja aparatur aah sistem pengendalian intern deputy assistant apparatus standarisasi pelayanan deputy assistant pky. eksis deputy assistant development pny performance accountability krama internal controlling system development and service standardization)asep pemantauan dan eva. asep penyelenggaraan akun. kinerja asep pemantauan tindak lanjut aparatur em: daerah pelayanan perekonomian aan deputy assistant.of monitoring and deputy assistant deputy assistant monitoring evaluation west territories local economy serviceasep pemantauan dan eva. penyelenggaraan akun. kinerja asep asep aparatur pem. daerah wilayah pelayanan san tengah kesejahteraan rakyat pengawasan masyarat af: deputy assistant monitoring and deputy assistant deputy assistant evaluation middle territories local people welfare service society supervising government official's performance accountability implementation asep pemantauan dan eva. penyelenggaraan akun. kinerja asep asep aparatur pem. daerah pemantauan dan evaluasi wilayah timur evaluasi pelayanan publik pemberantasan korupsi deputy assistant monitoring and deputy assistant.of public deputy assistant monitoring and evaluation east territories local service evaluation evaluation corruption eradication government officials' performance accountability implementation) nee jae an nan ona a33 kang ef, kep bae pra tes tiket jaga ten bata fi: peran sih sang oo. an, na, ek pas" jati esta pe. ai" bir ur, mey aa, n a aa) jasa mars pe au, teng pipet kunjungan semen sain ita dep. foreign affairs secretary general visit maret es: preface alaikum wr. wb. the state minister administrative reform peaceful with you all servants and humans who pious the almighty god, should always thank his indefinite ssing, therefore still stand autonomous and true personality nation the middle continua world fluctuatisa. before working period national unity cabinet ended, should also thank that state apparatus has more active role carrying out government wheel, our nation can step stiff the future the middle political, economical, social, and cultural dynamics. the echo the professional and reliable servants state starting felt society. issue one stop service give best service society, right now, has almost been spread event all agencies cities over the country. effort eliminate corruption, collusion and nepotisme have been done incessantly government through presidential decree year and total state loss also has been declined increasing state budget all sectors. also have planned and coordinated grand design bureaucrat reform" guidance reforming and restructuring bureaucratization indonesia have more productive, competitive, qualitative and accountable culture performance. minister administrative reform, convey the highest appreciation and award upon initiative and performance from all level state apparatus from central and local who have given intangible work monitor thejourney national and state life sincere. all our steps are milestone and strategic based forward faire, safer and more welfare indonesia. through book together strive develop state apparatus good governance , reflect attained efforts and strategic result reflection that bureaucrats are "soul" government body, therefore may continue fulfill niche community life implementing ideal our beloved state and nation. wassalam'alaikum wr. wb. state minister administrative reform drs. taufik effendi, mba chapter one introduction upaya untuk mewujudkan tata efforts realize the system good kepemerintahan yang baik (good governance) governance are greatly affected various sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang complex factors both internal and external. sangat kompleks dan saling mempengaruhi baik take close look the objective condition terkait faktor internal maupun eksternal. dengan mencermati secara seksama kondisi obyektif indonesian mey influences indonesia bangsa indonesia yang mempengaruhi sistem governmental implementation system well penyelenggaraan pemerintahan negara indonesia social dynamics whole, the implementation dan dinamika sosial kemasyarakatan secara bureaucracy reformation completely change keseluruhan, pelaksanaan reformasi birokrasi the bureaucracy system for betterment guna mengubah seluruh tatanan birokrasi arah accordance with the development condition perbaikan. yang. yang sesuai dengan well demand for future development, cannot perkembangan keadaan dan tuntutan bad: bata ana pembangunan depan, tidak dapat dilakukan insta camp guitar res, bmi n.mer ino secara terburu buru, instan dan seketika, comprehensive efforts, planned, gradual and melainkan membutuhkan upaya yang lebih commitment which lead development komprehensif, angin dan bertahap serta bureaucracy work performance. addition that, komitmen semua pihak yang terarah pada einer amnafsnrtamtattan peningkatan kinerja birokrasi. disamping itu, pan pelaksanaan reformasi birokrasi tidak bisa dilihat cannot viewed partially but integral part sebagai suatu bagian yang parsial namun state administration system renewal and national merupakan bagian integral dari pembaharuan reformation whole which includes political, sistem administrasi negara dan reformasi nasional economy, law, security defence, social and culture secara keseluruhan, baik bidang politik, ekonomi, and various other sectors. bureaucracy reformation hukum, pertahanan keamanan, sosial budaya dan really has strategic position, there berbagai bidang lainnya. reformasi birokrasi nan aan reformation implementation other sectors but memang memiliki posisi yang strategis, karena tea tidak ada pelaksanaan reformasi bidang lain maa teg ena. yang pelaksanaannya tidak melibatkan birokrasi. implementation bureaucracy reformation pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya not simple implementing concept and basis sekedar mengimplementasikan konsepsi dan medical which landasan yuridis formal yang bersifat normatif, erna imdb munich mokmauvs tetapi yang lebih utama adalah konsolidasi hati importantly "consolidation conscience" and nurani dan "perubahan sikap change mental attitude paradigm" from mental paradigma dari setiap penyelenggara negara. kondisi tersebut menuntut kesabaran every government official. such condition requires keteguhan dan komitmen kita bersama baik stake patience, commitment both stake holders and holder maupun share holder pemerintah, government share holders that needs spiritual sehingga diperlukan sentuhan sentuhan lain yang hse tia berdimensi spiritual dalam proses pembentukan dimension touches in, (proses ration dan pembinaan mental aparatur negara. and reconstruction state official mental. dari setiap penyelenggara negara. kondisi the context government task tersebut menuntut kesabaran, keteguhan dan the mini komitmen kita bersama baik stake holder maupun lia sore miris share holder pemerintah, sehingga diperlukan administrative reform whom the president assigns sentuhan sentuhan lain yang berdimensi spiritual conduct the computing policy and dalam proses pembentukan dan pembinaan mental aparatur negara. implementation coordination sector dalam konteks pelaksanaan tugas administrative reform and monitoring based pemerintah, kementerian negara pendayagunaan article president regulation perpres) aparatur negara kementerian negara pan) yang ditugaskan oleh presiden untuk melakukan concerning the position, task, function, penyusunan kebijakan dan koordinasi organization composition, and the state ministries pelaksanaan bidang pendayagunaan aparatur york system has and will continuously make negara dan pengawasan berdasarkan peraturan presiden perpres) nomor tahun various strategic policy steps pan regarding tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan bureaucracy reformation. organisasi, dan tata kerja kementerian negara the implemented bureaucracy reformation republik indonesia telah, sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis 'ed realize more efficient, effective and pendayagunaan aparatur negara dalam kerangka productive governmental bureaucracy order reformasi birokrasi. able provide fast, accurate, fair, accountable reformasi birokrasi yang kita laksanakan diarahkan untuk mewujudkan birokrasi and transparent services public. concepts and pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan policies well steps for bureaucracy reformation produktif dalam serta mampu memberikan not only once given but has and will continuously pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, adil, akuntabel dan transparan. konsepsi dan conducted through various national programs kebijakan serta langkah langkah reformasi which are consistently formulated and continuous birokrasi bukan sekali ini kita sampaikan, tetapi sudah, sedang dan akan terus kita lakukan, antara lain melalui berbagai program nasional yang dirumuskan secara konsisten dan berkelanjutan dalam undang undang nomor tahun act concerning long term tentang rencana pembangunan nasional national development plan jangka panjang nasional pada enclosure attached chapter iv. letter lampiran yang tercantum bab iv. ketumbar be" turet mbk "aka huruf angka menyatakan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan development state apparatus melalui reformasi birokrasi untuk conducted through bureaucracy meningkatkan profesionalisme aparatur reformation enhance the profesionalisme negara dan untuk mewujudkan tata state apparatus and realize good pemerintahan yang baik, pusat maupun governance system, both centre and local daerah agar mampu mendukung government order support the success keberhasilan pembangunan bidang for restore develnomani bidang lainnya peraturan presiden nomor ahun president regulation number tentang tentang rencana pembangunan concerning middle tern national nasional jangka menengah nasional development (particularly khususnya bab xiv tentang chapter xiv concerning the establishment penciptaan pemerintahan yang bersih dan charismatic and good governance): berwibawa): government regulation number peraturan pemerintah nomor tahun concerning government work plan tentang rencana kerja pemerintah tahun peraturan pemerintah nomor tahunemerintah nomor tahun pelresiden nomor tahun president regulation number tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan concerning position, task, function, anganlaaa dan fei kerja menteri negara organization composition, and republic republik indonesia (khususnya ihdoresis site ilinistar. work. susi mengenai kementerian negara andi pendayagunaan aparatur negara): (especially article about the state peraturan menteri negara pendayagunaan ministry administrative reform), aparatur negara nomor regulation the state minister per m.pan tentang rencana administrative reform number strategis kementerian negara per m.pan about strategic plan pendayagunaan aparatur negara tahta state ministry pan pane dr: work performance report book buku laporan kinerja kabinet indonesia bersatu bidang pendayagunaan aparatur indonesia bersatu cabinet sector negara tahun dan administrative reform and terdapat (dua) arah langkah strategis there are two policy strategic steps have kebijakan yang harus dilakukan, pertama conducted, first the change mind set dan perubahan mind set dan culture set (perubahan culture set towards more efficient, effective pola pikir, pola sikap, dan pola tindak) menuju and productive state apparatus second, aparatur negara yang lebih efisien, efektif, change management system should dan produktif. kedua, harus dilakukan made through arrangement and application perubahan sistem manajemen melalui penataan work performance based management, dan penerapan manajemen sdm berbasis betterment and perfection government kinerja, perbaikan dan penyempurnaan institutions organizations, management kelembagaan organisasi pemerintah, sistem system and apparatus management (sistem, manajemen dan penatalaksanaan aparatur mekanisme, procedure, work system), (sistem, mekanisme, prosedur, tata kerja), apparatus accountability, public service with akuntabilitas aparatur, pelayanan publik information technology application and dengan penerapan teknologi informasi, dan comprehensive and integrated monitoring. pengawasan komprehensif serta terpadu. adapun prioritas kebijakan strategis while the priority strategic policy pendayagunaan aparatur negara yang administrative reform which carried out the dilaksanakan kementerian negara pan dalam state ministry administrative reform kerangka reformasi birokrasi difokuskan pada bureaucracy reformation framework focused upaya upaya sebagai berikut efforts follows: meet maximum excellent service maksimal memenuhi asas asas pelayanan principle: i.e. fast, accurate, cheap, transparent, accountable, and prima yaitu cepat, tepat, murah, transparan, finis rama akungbeldan tidak diskriminatif, mending institutional system, government pembenahan sistem kelembagaan, management both centre and local order penatalaksanaan dan manajemen more effective, efficient and responsive pemerintah pusat dan daerah agar wells oriented improvement institution semakin efektif, efisien dan responsif serta and apparatus work performance berorientasi pada peningkatan kinerja sdm . improvement apparatus profesionalisme aparatur dan instansi, through mending employment peningkatan profesionalisme sdm aparatur management which includes the whole melalui pembenahan manajemen rehabilitation aspects and employment kepegawaian yang mencakup seluruh aspek administration, pembinaan dan administrasi kepegawaian: improvement monitoring implementation perbaikan pelaksanaan pengawasan dan and apparatus accountability through akuntabilitas aparatur melalui peningkatan input ove eri effectively, efficiency, and the efektivitas, efisiensi dan kapasitas capacity government apparatus mentoring saan seat kamera near against the whole aspects governmental kai apek handismer amar bahan management and matters pertaining the state. dan kenegaraan. there are five strategic steps bureaucracy ada lima langkah strategis prasyarat reformation prereguisite that should continuously reformasi birokrasi yang seharusnya dilakukan and simultaneously performed well high secara kontinu dan simultan dengan disertai commitment and active role the whole state komitmen dan peran aktif segenap komponen apparatus components and every layer society. aparatur negara dan seluruh lapisan masyarakat. first, pertama, commitment and political will komitmen dan political will pemerintah government against prevention and allegation terhadap pencegahan dan pemberantasan corruption, collation and nepotisme (proved korupsi, kolusi dan nepotisme (dibuktikan dengan stimulating president instruction inpres) ditetapkannya inpres tahun tentang about acceleration corruption allegation). percepatan pemberantasan korupsi). kedua, second, sistem dan mekanisme pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi (e system and mechanism public services government, e procurement, e office, using information technology memanfaatkan services, dan e bidding). teknologi (e government, e procurement, ketiga, office, e services, dan e bidding). penerapan single identity number sin) third, untuk setiap urusan masyarakat yang diharapkan application single identity number sin) mampu mengurangi penyalahgunaan for every single society matter which hoped kewenangan. reduce authority abuse. keempat, penataan peraturan perundang fourth, undangan agar saling menunjang dan stimulation regulation order memperkuat. support and strengthen one with the others. kelima, fifth, stimulation reformation criminal penataan atau pembaharuan criminal justice system cjs). justice system cjs). line with those steps, accelerate seiring dengan langkah tersebut, untuk bureaucracy reformation achieve, law instrument mengakselerasikan percepatan pencapaian certain!y needed pillar strengthen the reformasi birokrasi, tentunya diperlukan instrumen implementation bureaucracy reformation lead hukum sebagai pilar yang menguatkan government bureaucracy towards the achievement pelaksanaan reformasi birokrasi guna good governance dan clean government, mengarahkan birokrasi pemerintah arah that is, the stimulation bill public service pencapaian good governance dan clean (currently being discussed work committee government, yaitu penetapan ruu pelayanan house representative republic indonesia aaa publik (saat ini sedang dibahas ruu and will stipulated regulation), bill pelayanan publik dalam hanja dpr ri yang government administration, bill state dalam waktu tidak terlalu lama diharapkan employment, bill ethic ethic code) state dapat ditetapkan menjadi uu), ruu officials, bill relationship between centre administrasi pemerintahan, ruu and local government, bill national kepegawaian negara, ruu etika kode etik) monitoring system siswasnas), bill state penyelenggara negara, ruu tata hubungan ministry, bill state officials performance pusat dan daerah, ruu sistem pengawasan accountability and bill badan usaha nasional siswasnas), ruu kementerian nirlaba. negara, ruu akuntabilitas kinerja the implementation bureaucracy penyelenggara negara dan ruu badan usaha reformation has far been the main centre nirlaba. attraction mass media, house representative, selama ini pelaksanaan reformasi birokrasi ngo and other society components. this shows menjadi sorotan dan perhatian utama berbagai how high the society's expectation and its kalangan, baik media massa, dewan perwakilan patience for the improvement state apparatus rakyat, lembaga swadaya masyarakat dan role implementing their task public service. ken pamen magyar aka lainnya. id) answer this, however, needs perception, purpose menunjukkan betapa tingginya harapan masyarakat dan tidak kabarnya masyarakat akan ana abah bian concerning jonesusracy peningkatan peran aparatur negara dalam reformation that goes hand hand, that clear melaksanakan tugas pelayanan kepada concept can made which implemented masyarakat. untuk menjawab hal tersebut, continuously. apart from that, the society's hopes diperlukan adanya persepsi, tujuan dan action plan and wishes the implementation bureaucracy yang sama tentang reformasi birokrasi, sehingga reformation must accommodate that realized dapat dihasilkan konsep yang jelas serta through prime public service. dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. selain itu, harus dipahami keinginan dan harapan masyarakat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak lain diwujudkan melalui pelayanan masyarakat yang prima. untuk mengakselerasikan pelaksanaan accelerate the implementation strategic kebijakan strategis pendayagunaan aparatur policy administrative reform the framework negara dalam kerangka reformasi birokrasi, telah bureaucracy reformation, three strategies have been dilakukan (tiga) strategi spied: meningkatkan kepercayaan masyarakat enhance the public trust against terhadap birokrasi melalui peningkatan bureaucracy through the improvement kualitas pelayanan publik, melalui public service quality, through sample percontohan best practices dan oss best practices dan oss one stop one stop service) serta pemberantasan service) well effort corruption elimination. pelaksanaannya dilakukan dengan the implementation done mengoptimalkan memfasilitasi optimizing efforts facilitating and dan (mendorong implementasi, gi. supporting the implementation best practices tan service) practices and oss one stop service) spa kejebaka siap yang every region. the implementation started muka: tanah engan membangun establishing sample areas through daerah. pergantian melalui daerah sample areas best practices and percontohan best practices dan daerah sample areas oss one stop service) has percontohan os$ one stop service) telah been relocated some other areas. direplikasi berbagai daerah lainnya. hal ini result, the number regions which study akan ane nous kadi implement keeps increasing. oss setau yang ian reached agencies cities and best saba, day kota practices reached agencies cities. ost practices njan span best practices reached agencies cities, best practices menjadi kab kota, agencies oss. meanwhile, the ae: r00) deg dal implementation corruption meh pem elimination conducted maximixing las pee mana the implementation coordination, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan monitoring and evaluation kuasi pelaksanaan pemberantasan corruption allegation implementation korupsi melalui koordinasi yang sinergis melalui upaya bersama yang saling through sinergi coordination through mendukung melibatkan pemerintah collaboration efforts which involve (gabungan dari eksekutif, legislatif dan government (combination yudikatif), dunia usaha, dan masyarakat. executive, legislative dan judikative), business world and society. meningkatkan iklim investasi dalam rangka mengakselerasikan program enhance investment climate pemerintah pro poor, pro job dan pro accelerate the government programs: growth. pro poor, pro job dan pro growth. pelaksanaannya dilakukan dengan the implementation conducted melakukan koordinasi dengan berbagai making coordination with related instansi terkait dalam rangka institutions order shorten mempersingkat perijinan (termasuk permission (including time determination penentuan waktu dan biaya yang jelas dan and proportional and clear cost) which proporsional) yang terdapat dalam berbagai found various investment implementation tahapan pelaksanaan investasi, meliputi: phases, includes: starting business. dealing starting business. dealing with licenses. with licenses. registering property. trading registering property. trading across border. across border. paying taxes. and forcing paying taxes. dan forcing contract. contract. melaksanakan reformasi birokrasi totally implementing bureaucracy secara keseluruhan. reformation the implementation performed pelaksanaannya dilakukan dengan optimizing and continuing various mengoptimalkan dan melanjutkan policies through application strategic berbagai kebijakan melalui penerapan steps pan sector which sinergis, langkah langkah strategis bidang systematic and continuity. pendayagunaan aparatur negara yang sinergis, sistematis dan berkelanjutan. mia tmp dusun pra per aja bat . compiler team penanggungjawab menteri negara pendayagunaan aparatur negara responsible officer the state minister administrativereform tim penyunting agus listiyanto, s.h. koordinator) team editing dra. irma idrus drs. kasihan tim teknis didarati hestiarsih, kom technical!hal ini dilakukan dengan this done stimulating pilot project menetapkan pilot project berbagai various institutions best practices. instansi sebagai best practices. seiring line with this, arrangement grand dengan ini, dilakukan penyusunan strategy bureaucracy reformation grand strategi reformasi birokrasi made" which includes mind tahun yang memuat kerangka set and bureaucracy reformation strategic pikir dan kebijakan strategis reformasi policy. meanwhile, clarify the direction and birokrasi. sedangkan untuk memberikan phases applicable bureaucracy kejelasan arah dan tahap tahap pelaksanaan reformation implementation, general reformasi birokrasi secara aplikatif, disusun guideline for bureaucracy reformation pula pedoman umum reformasi which have been stipulated through birokrasi yang telah ditetapkan melalui regulation the state minister peraturan menteri negara pan nomor administrative reform per m.pan per m.pan was arranged adapun upaya konkrit yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui while the concrete efforts which can done langkah langkah, sebagai berikut the implementation bureaucracy reformation penataan organisasi dengan "rough the following steps: tujuan mengoptimalkan masing organization arrangement masing tugas dan fungsi unit unit kerja optimized each job and function yang ada. existing work units. perbaikan business process yang improvement business process balak kegiatan ana, which includes such activities penyusunan andar puring procedures sop) sekda baba standard agar semua aspek pelayanan operating procedures sop) for memiliki prosedur baku yang every service aspect have efisien, efektif, akuntabel, dan efficient, effective, accountable transparan. dengan demikian, and transparent standardized standard pelayanan minimal procedure. minimal service dapat terpenuhi. sop juga berfungsi sebagai indikator standard therefore fulfilled. sop tingkat kinerja birokrasi dalam aka #anne as. indicator memberikan pelayanan publik level analisa dan evaluasi jabatan mane pena mencakup kegiatan penyusunan providing public service. uraian jabatan (job description), analysis and job evaluation spesifikasi jabatan (job covers arrangement job specification), peta jabatan (ob description, job specification, job map), dan peringkat jabatan (job @orang through grading). dengan melakukan maa tour performance birokrasi bureaucracy performance meningkat, dan right man the improves, and the right man right place tercipta. height place created. analisa beban kerja work load hari rose angjksi analysis) menghasilkan informasi ada date siapa mengerjakan apa, dan distribution: who does what, and resiko resiko yang ada dalam the possible risks work process. pesesajiaan pesan: cc. improvement management. cc. peningkatan manajemen pengelolaan sdm. target dari agenda ini adalah the target this agenda pengintegrasian data based integration employment data base, kepegawaian, peningkatan disiplin, discipline improvement, and fair dan sistem mutasi yang fair dan adil. mutation system. ketiga langkah sebagaimana all three steps mentioned above the disebutkan atas, merupakan tahapan main stage the implementation pokok dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sebelum diterapkannya sistem bureaucracy reformation before remunerasi baru yang secara nyata regeneration system applied which benar benar berdasarkan merit sistem clearly merit system based for justice yang bertujuan untuk menciptakan yani meeting keadilan dalam penghasilan, dan bnn memberikan reward atas bobot tugas provide reward for work load and dan tanggungjawab yang diembannya. responsibilities they carry out asa aaa tamu ne. bra naa pena enne,| nya pin map lean lan tuk ruwet gt, tag naa fee mena ia . g era mb, ben sen bara kaa ti, nang snn sen aan me, d. sana lga an man k53 tara kel pi nia tni oo. aas pn saga kaa s5. 5g es, pen ara pf. rgk mei pak zag "ha tak aca tali ton sal bendera imi lan kar aya naa "re tea ne" patra sae kunjungan gabe payung april to' orphanage, cipayung april pe seba chapter two policies and strategic achievement kebijakan dan capaian strategis bidang policies and strategic achievement kelembagaan institution field tidak ada formula yang sederhana untuk menentukan seberapa besar postur kelembagaan there simple formula determine how pemerintah seharusnya disusun. dalam hal ini, big government institution posture should sebenarnya yang harus diperhatikan dalam menyusun lembaga pemerintah adalah apa yang arranged. this matter, actually, one thing get masyarakat harapkan dari pemerintah dan apa attention ranging government institution yang pemerintah rencanakan untuk memberikan public expectation from the government and what pelayanan kepada masyarakat. dengan demikian dirasakan perlu untuk mengupayakan the government planning giving the public penyelarasan peran dan posisi lembaga services then, adaptation role and position pemerintah termasuk dalamnya pembenahan government institutions should done sumber daya dalam hubungannya dengan penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan requiring human resources related arrangement, publik. implementation and evaluation public policies. jumlah dan patas lembaga pada setiap number and structure institution every masa kabinet pemerintahan selalu berubah ubah. han mana iod pada kabinet indonesia bersatu saat ini terdapat sei mukti aaa:those are three coordinating ministry, ten dan (dua puluh) departemen. setiap state ministry, and twenty departments. every kementerian negara tersebut mempunyai peran state ministry has different role accordance with yang berbeda sesuai dengan mandat yang ditetapkan oleh presiden. kementerian mandate stipulated president. coordinating koordinator mempunyai tugas ministry has duty coordinate implementation mengkoordinasikan perencanaan dan policies his field. department formulae and penyusunan kebijakan serta menyinkronkan implement specific policies sectors. state pelaksanaan kebijakan bidangnya. departemen nan ministry formulated and coordinates policies the menyelenggarakan fungsi perumusan dan kan pelaksanaan kebijakan tertentu yang bersifat particular field activities state government. sektoral. kementerian negara merumuskan increasing number the state ministries can kebijakan dan koordinasi bidang tertentu dalam not separated from democratization progress kegiatan pemerintahan negara. process state implementation and the increasing berkembangnya jumlah kementerian negara public awareness involve determination tidak terlepas dari semakin berkembangnya proses demokratisasi dalam penyelenggaraan negara dan process policies. the other side, government meningkatnya kesadaran masyarakat untuk has more complex duty result economic crisis terlibat dalam proses penentuan kebijakan. sisi the past. this brings implication for government lain, tugas yang harus dilaksanakan oleh more focused handling each problems. pemerintah semakin kompleks sekadar akibat addition, increasing number ministries meantthat every problem can handled well. cabinet permasalahan. oleh karena itu, pengembangan structure from development cabinet jumlah kementerian dapat diartikan agar setiap national uny cabinet hazefiha masalah dapat ditangani dengan baik. susunan ppg sape ora ora yan kabinet dari masa kabinet pembangunan tahun follows:table. comparison development cabinet composition kabinet kabinet pembangunan persatuan mind isa nasional ivlulwlo ala siswa istana menko o| | jajaran nea o)j |sjajfs|sjialol| aa als| aras kab daa oo telninlatrlola pemain jum diolah dari berbagai sumber processed from any sources pada kabinet indonesia bersatu, selain national unity cabinet, besides aforementioned meat yang shan existing ministries, there are twenty three sabar sepuluh, aah bantan dalan non department government institution land). perkembangannya terdapat berbagai badan atau moreovet, its development, there any bodies komisi yang lahir karena amanat peraturan commissions established under instruction law perundang undangan yang dikategorikan sebagai and regulation and classified non structural lembaga non struktural lns). pembentukan lns institution lns). the establishment lns semakin tidak terkendali, bahkan jumlahnya controlled, and fact, its number has exceeded aaa kota png ria naa. number state ministry coordinating ministry, dan departemen) dan land. padahal tidak jarang sate minin and beparmient) and land. tugas dan fungsi lns tersebut tumpang tindihnaa dengan bebas akasia ara ministry administrative reform government nana kena dang institution instructed formulae policies kelembagaan pemerintah. government institutions. apabila dibandingkan dengan kementerian compared with ministries from other dari negara lain sepertinya masih cukup besar. countries, still enough high. but, should namun demikian, harus diingat bahwa remembered that considerations total pertimbangan jumlah penduduk, letak geografis population, geographical position and difficultieberikut perbandingan dengan beberapa negara accurately. the following comparison between lain: several countries. tabel. jumlah kementerian negara lain table. amount ministries other countries countrydaerah, whereas local government level, local era otonomi daerah pasca nomor tahun autonomy era post regulation year dan saat ini telah diganti dengan nomor and currently, this regulation has been changed tahun terdapat kecenderungan with law number year there isa tendency pemerintah daerah membentuk organisasi local government establish huge local perangkat daerah yang terlampau besar dan organizations and less based factual need and heran shalat pen desk nyata dan related local ability. rah yang bersangkutan. aga yaa pagi all descriptions institutional conditions keseluruhan gambaran kondisi dk, kelembagaan tersebut atas, sebagai organisasi above, government aga dianlevel. this phenomenon organization context konteks pengorganisasian mengakibatkan causes proliferation organization unit each proliferasi" dhi terpanas! masagnesing institution. finally, will have implication the lembaga. hal ini pada akhirnya berimplikasi padaunbirokrasi. efforts bureaucratization reform, dalam upaya reformasi birokrasi, diperlukan beberapa acuan dalam menyusun langkah ranging several references needed arrange strategis bidang kelembagaan guna ranging steps institution accelerate the mengakselerasikan perubahan paradigma dalam change paradigm government management, manajemen pemerintahan, yaitu those are: pemerintah mengupayakan pemberian government tries give active roles and peran dan tanggungjawab kepada swasta responsibilities private and society, either dan masyarakat, baik melalui privatisasi keras maupun outsourcing: rough pria ion sourcing: pemerintah terus berupaya mewujudkan government tries implement proportional, postur kelembagaan pemerintah yang effective and efficient government institution proporsional, efektif, dan efisien baik posture central local level: tingkat pusat maupun daerah: daftar isi table contentsteri negaraan dari masa masa steps and progress services the state ministry administrative reform from time time visi dan misi kementerian negara pan vision and mission the state minister administrative struktur organisasi kementerian negara pan organization structure the state ministry administrative reform bab pendahuluan chapter one introduction bab kebijakan dan capaian strategis kementerian negara pan chapter two policies and strategic achievement the state ministry administrative reform bab penutup chapter three enclosure lampiran enclosure cc. pemerintah mengembangkan koordinasi government develops coordination and danerah, government arranges non structural pemerintah, melakukan' penataan institution lns) order that such existing kelembagaan lembaga non struktural (lns) agar keberadaan lembaga tersebut institutions will integrated support the terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan implementation government duties and tugas dan fungsi pemerintahan: functions, pemerintah menyusun serangkaian government arrange set guidance the pedoman bidang kelembagaan sebagai field institutions instrument needed instrumen yang diperlukan dalam develop proportional, effective and efficient membangun kelembagaan pemerintah yang government institutions. proporsional, efektif dan efisien. acara konkrit, apakah stategis tersebut concrete, those strategic steps are described follows: diuraikan dalam langkah, sebagai berikut penyusunan kementerian ranging state ministry law negara sebagai acuan pemerintah reference from government arrange dalam menyusun profil kabinet yang proportional cabinet profile accordance proporsional sesuai dengan visi, misi, with vision, mission, and national strategy dan strategi nasional yang ingin expected. ranging this cabinet profile dicapai. penyusunan profil kabinet ini meant get more optimized government san pan performance giving excellent prime services public. mob pelayanan prima ranging performance based pem main pedia desain organizational design guidance organisasi berbasis kinerja sebagai instrument for government institutions instrumen bagi lembaga pemerintah develop proportional and rational untuk membangun organisasi yang organizations. proporsional dan rasional. cc. penyusunan pedoman evaluasi ranging institutional evaluation kelembagaan sebagai instrumen guidance instrument identify yang. dibutuhkan untuk strengths and weaknesses government mengidentifikasi kekuatandisclosure supporting factors and obstacles, faktor pendorong dan kendalanya, well give recommendation serta memberikan rekomendasi concerning anything that should tentang hal hal yang harus diperbaiki repaired and increased. atau ditingkatkan. ranging guidance local sets penyusunan pedoman perangkat daerah yang ditetapkan dengan equipment stated with government nomor tahun tentang regulation number year organisasi perangkat daerah sebagai concerning local apparatus organization pengganti atas peraturan pemerintah substitution government regulation nomor tahun tentang number year concerning local pedoman organisasi perangkat tus dati guid thi daerah. pedoman ini disusun untuk para utapulidi menyesuaikan dengan materi guidance arranged adjust material kelembagaan perangkat daerah yang local apparatus institution regulated law diatur dalam undang undang nomor number year concerning local tahun tentang pemerintah government. daerah. dn: evaluation non structural evaluasi organisasi lembaga non institution lns struktural lns) termasuk organisasi institution organization kesekretariatan pendukungnya supported secretariat organization sebagai upaya menempatkan lns efforts place lns proper position and dalam posisi dan peran yang tepat role, the implementation duty and peta inka dan function will more effective and fungsinya akan lebih efektif dan 5ifitlenti efisien. evaluasi organisasi unit pelaksana evaluation technical implemented teknis lingkungan departemen dan unit organization department and lembaga pemerintah non non department government institution departemen, sebagai langkah untuk menyusun peta dan mengkaji steps arrange maps and investiaple efektivitas organisasi unit pelaksana effectiveness technical implemented unit teknis yang telah mendapat organization that has approval from the persetujuan kementerian negara state ministry administrative reform. pendayagunaan aparatur negara. consumption technical performer yg", benyempusiaan pedoman unit organization guidance organisasi unit pelaksana teknis lingkungan departemen dan department and non department lembaga pemerintah non government institution direction and departemen, sebagai arah dan acuan reference arrange technical performer dalam penataan unit pelaksana teknis unit department and non department lingkungan departemen dan government institution. lembaga pemerintah non ranging organization guidance departemen. penyusunan pedoman organisasi government agency work unit which satuan kerja instansi pemerintah implement financial management yang menerapkan pola pattern public service board ppk pengelolaan keuangan badan blu), instrument give reference layanan. umum ppk blu), sebagai government institution ranging instrumen untuk memberikan acuan bagi instansi pemerintah dalam completing organization work unit penataan penyempurnaan organisasi given licenses from minister finance bagi satuan kerja yang telah diberi izin apply financial management pattern ppk) menteri keuangan untuk menerapkan public service board blu). ppk pola pengelolaan keuangan) blu badan layanan umum). evaluasi eselonisasi jabatan evaluating eselon structural struktural lingkungan instansi position government institutions pemerintah sebagai upaya efforts implement eselon mewujudkan penetapan eselon pe. determination structural position jabatan struktural yang sesuai dengan volume, beban kerja, tanggung jawab, ngan avi: young aki, dan resiko dari jabatan yang ada. responsibility, and risk from existing dengan adanya beberapa perangkat position. pedoman bidang kelembagaan, diharapkan through sets guidance akan terwujud kelembagaan pemerintah yang institutionalization, expected implement benar benar rasional dan proporsional dan rational and proportional government institutions map3 melaksanakan seluruh tugas tugas which able carry out all government duties and pemeritahan man pelayanan inasyatakat setara public services effectively, efficiently and optimal efektif, efisien, dan optimal. hasil hasil konkrit dalam rangka penataan organisasi pemerintah, concrete results order arrange government diantaranya adalah: organizations, are follows: melalui sidang paripurna dpr ri tanggal through plenary meeting dpr ri october oktober dpr ri akhirnya menyetujui dpr ri, finally, approves state ruu tentang kementerian negara menjadi ministry bill law state ministry kementerian negara sebagai tindak follow up stimulation article paragraph lanjut ketentuan uud constitution state that yang menyatakan bahwa pembentukan, establishment, change, and liquidation pengubahan, dan pembubaran babu kementerian negara diatur dalam undang state ministry regulated law . undang rusan used, but through government affairs done pemerintahan yang harus dijalankan oleh presiden president whole. therefore, not every single secara menyeluruh. dengan demikian tidak setiap satu urusan harus ditangani oleh satu kementerian matter should handled one ministry atau departemen, tetapi bisa saja lebih dari satu department, but can more than one matters urusan dipegang oleh seorang menteri, held minister, depend assignment from tergantung penugasan presiden. president. urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri certain matters government consist three atas tiga kelompok, yakni groups, those are: urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan government affairs whose nomenclature dalam uud meliputi urusan luar explicitly stated constitution negeri, dalam negeri, dan pertahanan: include foreign affair, domestic affair, and urusan yang ruang lingkupnya disebutkan defense: dalam uud kelompok ini meliputi affairs whose scope stated urusan agama, hukum, keuangan, constitution thi induk keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, ita sai kalau kebudayaan, kesehatan, sosial, religious affairs, law, finance, security, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, human rights, education, culture, health, pertambangan, energi, pekerjaan umum, social, manpower, industry, trade, transmigrasi, transportasi, informasi, mining, information, communication, komunikasi, pertanian, perkebunan, agriculture, plantation, forestry, kehutanan, peternakan, kelautan, dan husband diisi perikanan. husbandry, marine, fishing. urusan pemerintahan dalam rangka government affairs order sharper penanaman, koordinasi, dan sinkronisasi coordinate and synchronize government program pemerintah. kelompok ini meliputi programs. this group include national unesa peran naa pembangunan development planning, state apparatus, nasional, gea state secretariat, stated owned companies, land, demography, life pertanahan, kependudukan, lingkungan environment, science, technology, hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investment, cooperative, small and mid investasi, koperasi, usaha kecil dan business, tourism, woman menengah, pariwisata, pemberdayaan hous perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, sman: alun, ana melting, dan pembangunan kawasan atau daerah and development remote area. tertinggal. this bill, president can appoint vice dalam ruu ini, presiden juga dapat minister ministry handle certain matters. the mengangkat wakil menteri pada kementerian establishment ministry fully prerogative tnenangsni:, #tu tertentu. mengenai right the president. while the change and pembentukan kementerian, sepenuhnya letidatioe mine bsd dracigsnt merupakan hak prerogatif presiden. sedangkan mey pengubahan dan pembubaran kementerian dapat after consulting with dpr. other regulation, dilakukan presiden dengan pertimbangan dpr. minister prohibited hold double positions hal lain yang diatur, menteri dilarang merangkap state official, commissioner director jabatan sebagai pejabat negara, komisaris atau company, either state owned private companies, direksi perusahaan baik bumn maupun swasta, management organization financed state. pimpinan organisasi yang dibiayai negara. semua therefore, ministers will focused their duties itu dimaksudkan agar menteri fokus pada tugas and functions. pokok dan fungsinya. lanei serangan dengan tersebut, sedang une with that study busana dilakukan kajian susunan kabinet pasca kabinet structure cabinet post national unity cabinet indonesia bersatu sebagai masukan dalam inputs arrange future cabinet and also study penyusunan kabinet kedepan serta juga dilakukan concerning the role non structural institution kajian peran lembaga non struktural lns) dalam (lns) government. pemerintahan. kan ranging organization and work framework penataan organisasi dan tata kerja seluruh aga all government institutions, either ministry lembaga pemerintah, baik untuk kementerian maupun untuk lembaga non department benefit institution, pemerintah non departemen guna increase institutional capacity order face peningkatan kapasitas kelembagaan dalam more complex problems faced. those related rangka menghadapi persoalan yang semakin changes several regulations, follows: kompleks yang dihadapi. hal ini berkaitan presidential regulation number year dengan perubahan beberapa peraturan, concerning posisi antara lain seo ai, peraturan presiden nomor tahun function, organization structure, and tentang kedudukan, tugas, work framework state ministry fungsi, susunan organisasi, dan tata the republic indonesia amended kerja kementerian negara republik several times: indonesia, sebagaimana telah presidential regulation number year beberapa kali diubah: nara concerning organization unit and peraturan presiden nomor tahun tentang unit organisasi dan duty eselon state ministry the tugas eselon kementerian negara republic indonesia amended republik indonesia, sebagaimana several times: telah beberapa kali diubah: amendment presidential regulation perubahan peraturan presiden nomor number year concerning, tahun tentang kedudukan, position, duty, function, authority, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organization structure, and work organisasi, dan tata kerja lembaga framework non department pemerintah non departemenlembaga pemerintah non eselon unit non department departemen, government institutions: peraturan presiden nomor tahun presidential regulation number year tentang badan pertanahan concerning national land agency, nasional, dan peraturan presiden nomor tahun tentang and presidential regulation number lembaga ketahanan nasional, yang year concerning national defense ui: merupakan pengaturan secara khusus body, special regulation both land cok luar keppres out presidential decree number ahun dalam rangka menindaklanjuti sar reformasi'di bidang keuangan sesuai order follow reform finance jaran, mens udara undang accordance with instruction law nak tahun bea tamara number year concerning state keuangan negara dan undang finance and law number year undang nomor tahun tentang concerning state treasury, ranging perbendaharaan negara telah institutions finance department has dilakukan penataan kelembagaan been sang, mei pada departemen keuangan: ranging institution department penataan kelembagaan lingkungan religius anal departemen agama: change institution pattern perubahan pola kelembagaan badan national land agency bpn): pertanahan nasional bpn): national defecelntution tak iba nasional arrange and establish secretariat lemhannas): institution lns, habaptaa inai establish national body placement lns and protection indonesian labor pembentukan badan nasional bnp2tki), penempatan dan perlindungan tki establishment national coordinating bnp2tki, body disaster handling. tekan haa koordinasi cc. perform arrangement technical performer nasional penanganan bencana. rasa dilakukannya dendiraah organisasi unit unit up) central government organization. pelaksana teknis upt) organisasi pemerintah evaluation implemented arrange rational pusat. kegiatan evaluasi dilaksanakan dalam and effective upt organization accordance rangka pertamanya organisasi upt yang with decree the state minister rasional dan efektif, yang sesuai dengan administrative reform number keputusan menteri pendayagunaan kep m.pan through existing aparatur negara nomor evaluation organization and work kep m.pan dengan adanya ang san framework upt, portrait condition kegiatan evaluasi organisasi dan tata kerja upt dapat ditemukan potret kondisi dari several upt department non department keberadaan beberapa upt government institution local area can departemen lembaga pemerintah non found, those are: departemen yang berada daerah, evaluated organization structure upt bela has been agreed with decree state yang minister administrative reform number dievaluasi sudah sesuai dengan keputusan menteri pendayagunaan kep m.pan aparatur negara nomor all evaluated upt has carried out their kep m.pan duties and functions accordance with semua upt yang evaluasi telah duties and functions stated their work melaksanakan tugas dan fungsinya framework, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dal arit local ditetapkan dalam tata kerjanya. stan ala ella dalam rangka penataan organisasi organization. socialization has been carried perangkat daerah, telah dilaksanakan out local areas concerning government sosialisasi daerah daerah mengenai regulation number year concerning peraturan pemerintah nomor tahun local apparatus organization substitution tentang organisasi perangkat daerah government regulation number year sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman apparatus organisasi perangkat daerah. organization guidance. kegiatan ini dilaksanakan untuk this activity implemented make mewujudkan persepsi yang sama mengenai the same perception concerning philosophy landasan filosofis yang melatarbelakangi principle the basis government diterbitkannya rereluran pemerimitan regulation concerning local apparatus tentang organisasi perangkat daerah. selain organization. addition, order create full itu, agar tercipta pemahaman yang bulat understanding concerning said government doa pada regulation, therefore there different natal kia aka interpretation implementation phase. then, selanjutnya adalah sebagai sarana untuk also fungtioned pedia support mendorong pemerintah daerah agar dapat local government implement more mewujudkan organisasi yang lebih proportional organization "rightsizing proporsionalitas "rightsizing . socialization organization guidance sal enak public service body blu), follow up from tai pasal nama tahun artid government regulation number tentang pengelolaan keuangan badan year concerning financial management layanan umum, mengamanatkan public service body instructed that: mengamanatkan bahwa: dalam hal instansi government institution, institution status pemerintah perlu mengubah status should changed apply ppk blu, the gone dara peer raa change institution structure from that instansi pemerintah tersebut berpedoman nep eri solid allow pada ketentuan yang ditetapkan oleh stimulation determined minister who menteri yang bertanggung jawab bidang responsible for administrative reform. pendayagunaan aparatur negara. this guidance made order give principle pera aneh pembuatan pedoman ini dilaksanakan dalam and reference arrange organization for work sapta ear nat ana unit government institution which will apply kerja instansi pemerintah yang akan prkebly. menerapkan ppk blu.prof. dr. j.b. marlin papa team leader pioneer kabinet pembangunan dan iii minister administrative reform menpan) development cabinet iii kabinet ampera ampera cabinet harsono tjokroaminoto mos end .iw prof. dr. saleh aiff kabinet pembangunan nama bevelopmenecabincti naa kabinet pembangunan pee tar development cabinet prof. dr. emisi salim ir. sarwono kusumaatmadja kabinet pembangunan taj kabinet pembangunan development cabinet development cabinet ge. menteri negara pendayagunaan aparatur negara dari masa masa kebijakan dan capaian strategis bidang policy and strategic achievement the sumber daya manusia aparatur human resources apparatus salah satu prasyarat dasar untuk dapat menciptakan keunggulan kompetitif adalah one basic requirements lung ketersediaan sumber daya manusia yang andal competitive quality the availability reliable and dan kompeten sesuai dengan karakteristik competent human resources accordance with organisasi, visi, misi dan tujuan strategis organisasi organization character, vision, mission and strategic untuk dapat membangun ah objectives develop attitude and behavior tn: tongas lana msm ora uap organization order able face any world gejala perkembangan dunia dimasa depan. genap dengan demikian dalam memasuki kondisi development indication the future. therefore, persaingan yang semakin tajam dan ruang gerak order enter sharper and competitive condition yang kian menyempit diperlukan sumber daya and narrower movement space need human manusia yang mampu mengemban tugas, tugas resources who can perform duties, position duties, jabatan, mampu berkinerja superior dan and able have superior performance and optimal berkontribusi secara optimal dalam pencapaian nu: saat naa angan nan contribution attain objectives organization tujuan organisasi dan menjadi basis dasar bagi tan organisasi dalam mempertahankan eksistensinya and become basis for organization keep its dan membentuk organisasi yang unggul dalam existence form superior organization face menghadapi persaingan global. global competition. fungsi utama dari manajemen sumber daya main function from human resources manusia adalah memastikan agar organisasi dapat management make sure that organization can mencapai visi, misi dan tujuan strategisnya dengan achieve their vision, mission, and strategic memiliki sumber daya manusia yang memenuhi pal kebutuhan organisasi secara kualitas maupun objectives having human resources who meet kuantitas, kompeten dan menghasilkan kinerja organization need guantitatively, gualitatively, yang efektif dan superior pada jabatan dan competent and generate effective performance peranan masing masing serta berkontribusi secara and superior job and role and also give optimal optimal dalam memajukan dan mencapai tujuan contribution achieve objectives organization. intan masyarakat dan tuntutan public mane and strategic environment lingkungan strategis baik tingkat nasional demand, nationally and globally human maupun global terhadap sumber daya manusia resources professional apparatus perform aparatur yang profesional dalam government duties, development and public menyelenggarakan tugas pemerintahan, services urgent and cannot suspended pembangunan dan pelayanan masyarakat, kian anymore, therefore conducive human resources mendesak dan tidak dapat ditunda lagi, oleh management system apparatus needs karena itu perlu dibangun suatu sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang developed inactive professional and reliable kondusif untuk membentuk sumber daya manusia apparatus. several important aspects human aparatur yang profesional dan handal. beberapa resources management are: aspek penting dalam manajemen sumber daya planet apparatus: manusia ini antara lain adalah recruitment, selection and socialization perencanaan sumber daya manusia aparatur, rekrutmen, seleksi dan sosialisasi sumber snake daya manusia aparatur: placement apparatus functional and cc. penempatan sumber daya manusia aparatur structural position (transfer, promotion, dalam jabatan baik jabatan fungsional devotion), maupun struktural (mutasi, promosi, management and evaluation apparatus emosi), performance: pengelolaan dan penilaian kinerja sumber increase capacity apparatus, daya manusia aparatur: peningkatan kapasitas sumber daya manusia regeneration and welfare apparatus, aparatur, and remunerasi dan kesejahteraan sumber daya 9g. arrangement apparatus work relation. manusia aparatur, dan pengaturan hubungan kerja sumber daya manusia aparatur. apparatus management, especially pengelolaan manajemen sumber daya civil servants generally has been regulated manusia aparatur khususnya pegawai negeri sipil secara garis besar telah diatur dalam law number year concerning undang undang nomor tahun personnel principle amended with law tentang pokok pokok kepegawaian number year and further regulation sebagaimana diubah dengan undang dati undang nomor tahun dan the kind government regulation, pengaturan lebih lanjut diatur dalam bentuk presidential regulation, ministerial peraturan pemerintah, peraturan presiden, regulation the field administrative peraturan menteri 'yang membidangi tugas reform and regulation head state pendayagunaan aparatur negara serta peraturan kepala badan kepegawaian personnel board. negara. arrangement personnel field related pengaturan pengaturan bidang apparatus management system, which needs kepegawaian yang berkaitan dengan manajemen taat and ana sumber daya manusia aparatur merupakan suatu bosnia, gg, tunas ump oryetmetil, to: yis sistem yang memerlukan perbaikan terus menerus better direction order exact profesionalisme dan berkesinambungan kearah yang semakin baik and optimization apparatus performance dalam rangka membentuk profesionalisme dan carrying out government, development, and public optimalisasi kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan services. related arrangement apparatus dan pelayanan masyarakat. berkaitan dengan management, especially civil servants, there are pengaturan manajemen sumber daya manusia severalobstaclesinitsimplementation, whoweare: teratur khususnya pegawai negeri sipil terdapat there are any laws need complete and beberapa hal yang menjadi kendala . pelaksanaannya, antara lain adjust the changing dynamics terdapat berbagai peraturan government administration system and perundangan yang memerlukan external threats faced. penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dinamika perubahan sistem administrasi pemerintahan dan tantangan eksternal yang dihadapi. composition civil servants not yet ideal komposisi pns yang belum ideal untuk carry out their duty order more melakukan tugasnya agar lebih efektif, effective, efficient, and professional serving efisien dan profesional dalam melayani public. those are related composition job, masyarakat hal ini diantaranya berkaitan educational level and inter regional dengan komposisi jabatan, tingkat distribution didikan maupun distribusi antar wilayah. dari pns data bkn, juni mea saad diuraikan sesuai jabatan yang data, june described diembannya, sebagai berikut accordance with position, follows pemangku jabatan fungsional functional job holders are sejumlah dari from total civil total pns) dengan perincian guru servants) with details teachers are sejumlah yo), medis medics are sejumlah x), paramedis are paramedis sejumlah lecturers are yo), dosen sejumlah y6) and other dan jabatan fungsional lainnya functional position are sejumlah e). pada generally they work pak mal mereka bekerja provincial and agencies cities pemerintah provinsi government. while the remaining are kabupaten kota. sedangkan sisanya #rrurturat sejumlah ye) adalah pemangku jabatan struktural dan position holders and supporting administrasi pendukung sejumlah administrative holders yo). hal ini these indicate that the menunjukkan masih besarnya jumlah amount administrative position tenaga administratif dibandingkan holders higher than professional. tenaga profesional. distribution civil servants are not distribusi pns antar wilayah yang proportional inter areas either tidak proporsional baik secara guantitatively gualitatively, proved kualitatif maupun kuantitatif, terbukti with data indicate that from nnn dengan data yang menunjukkan bahwa civil servants, most dari pns sebagian besar them are still java and bali pns masih berada wilayah jawa dan amount bali sejumlah yo), sumatra are sumatera sejumlah while the remaining work eastern sedangkan sisanya bekerja area indonesia nusa tenggara, kawasan timur indonesia nusa sulawesi, kalimantan, maluku and tenggara, sulawesi, kalimantan, papua) amount maluku dan papua) sejumlah with composition"y), sarjana o), and post sejumlah yo), dan graduate doctoral are s.d sejumlah y6). hal ini these indicate that menunjukan masih besarnya concentration civil servants still konsentrasi pns pulau jawa dan bali dominant java and bali well serta tingkat pendidikan yang their educational level which put mengedepankan teknis dan forward technical and administrative administratif. skills. jumlah pns indonesia sebenarnya total civil servants indonesia are tidak terlalu besar ukurannya apabila actually not too big than the amount dibandingkan dengan besarnya jumlah pns negara lain khususnya negara civil servants other countries, asean. dengan jumlah pns pada saat especially asean. with total civil ini sebesar pns data bkn, servants this time are civil juni dibandingkan dengan servants bkn data, june jumlah penduduk indonesia than total population indonesia sebanyak orang data are bps data, bps tahun maka rasio pns ratio civil servants with kenamaan ata population only now, ratio oo. hard asean, sebagai berikut: civil servants asean are follows: ui: tabel. iii rasio pns negara asean table. iii ratio civil servants asean negara jumlah pns jumlah penduduk rasio country civil servants total population ratio kamboja laos filipina thailand malaysia diolah dari berbagai sumber processed from any sources quality education and training not yet belum memakainya kualitas pendidikan dan ena dag sufficient, career building system not yet pelatihan, belum mantannya sistem pembinaan karir, mulai dari sistem formasi, steady, starting from formation system, rekrutmen, promosi, dan mutasi serta sistem recruitment, promotion, and transfer well penghargaan dan sanksi (reward and reward and punishment system. punishment: valid patroli system not yet function struktur penggajian yang berlaku belum sah dapat berfungsi sebagai pemacu trigger increase performance, because total peningkatan kinerja karena besaran gaji basic salary and allowance are not yet based pokok dan tunjangan masih belum position load and not yet paid attention didasarkan bobot jabatan dan belum tai individual, internal and external equity. memperhatikan prinsip keadilan individu, intern dan eastern (individual equity, internal equity dan external equity). order implement professional, efficient dalam rangka mewujudkan sdm aparatur and effective apparatus, any strategic steps are yang profesional, efisien dan produktif, maka datarminad sedang. telah ditetapkan berbagai langkah strategis sebagai berikut implement merit system civil servants penerapan sistem merit dalam management. manajemen pns government apparatus policy related kebijakan sumber daya manusia aparatur personnel civil servants. this policy pernarintah berkaitan erat engan datang implementing merit system civil servants kepegawaian pns. kebijakan tersebut, antara lain penerapan sistem merit dalam management. based this system, creation manajemen pns. berdasarkan sistem ini civil servants based work performance pembinaan pns didasarkan prestasi kerja attained civil servant implement yang dicapai oleh seseorang pns untuk professional civil servant hold state mewujudkan pns yang profesional dalam position accordance with his competence. memangku jabatan negara sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. implement suitable and fair regeneration penerapan sistem remunerasi pns yang system civil servants layak dan adil order increase performance and related dalam rangka meningkatkan kinerja dan welfare and income civil servants, suitable kaitannya dengan kesejahteraan dan and fair regeneration system policy civil penghasilan pns, maka kebijakan sistem servants has become one efforts through remunerasi pns yang layak dan adil menjadi naa salah satu upaya yang akan ditempuh consolidation financing aan say diantaranya melalui konsolidasi sumber and allowance, analysis fund necessity pembiayaan untuk gaji dan tunjangan, based personnel database, and analisis kebutuhan dana berdasarkan modification pension system providing database kepegawaian, dan perubahan separate pension fund. sistem pensiun dengan mengadakan dana pensiun tersendiri. appoint honorarium personnel become cc. pengangkatan tenaga honorer menjadi civil servants pns implementation care and award from sebagai wujud perhatian dan penghargaan pemerintah sekaligus sebagai upaya untuk government and efforts arrange personnel menata manajemen kepegawaian pns management civil servant nationally, secara nasional, pemerintah telah government has determined policy appoint menetapkan kebijakan untuk mengangkat honorarium personnel become potential civil tenaga honorer menjadi calon pegawai servants cons). the appointments negeri sipil cons) pengangkatan terjaga honorarium personnel become potential civil honorer menjadi cons dilakukan melalui mekanisme dan kriteria yang cukup ketat sang done upn enough ght serta tetap memperhatikan kaidah bidang mechanism and criteria well keep paying kepegawaian. hal ini dimaksudkan agar close attention principles personnel field. tenaga honorer yang diangkat itu benar this meant order that appointed benar profesional dan memperhatikan honorarium personnel are really professional kebutuhan organisasi. naa and pay attention organization need. penyempurnaan berbagai kebijakan ang berupa peraturan perundang undangan consumption any policies like laws bidang sdm aparatur and regulations apparatus adapun hasil hasil capaian yang dapat dilakukan, attained results are allows: sebagai berikut implementation merit system civil penerapan sistem merit dalam santan rih manajemen pns dilakukan melalui spa pelaksanaan analisa jabatan, the sana pesan ada sek penentuan klasifikasi jabatan, determination job classification, penetapan standar kompetensi, determination standard competence, pemantapan sistem diklat, standar consumption education and training kinerja, penyusunan pola karier pns, system, performance standard, dan dukungan pengembangan ranging career pattern civil servants, database kepegawaian termasuk and support development personnel didalamnya sebagai assessment centre. database include assessment centre. sebagai (ea neta pns model, recruitment new civil servants parakikyan gara omieuoh should refer demand data dalam jabatan berdasarkan informasi yang and, recruitment personnel (position dihasilkan oleh database kepegawaian. based information from personnel dalam penetapan jabatan, harus mengacu database. arrangement position should kepada klasifikasi jabatan untuk refer classification job determine type menentukan jenis jabatan yang dibutuhkan, position required, determine position untuk menentukan jenjang jabatan sesuai hierarchy accordance with skill tingkat keahlian atau keterampilan, proficiency level, experience well pengalaman serta kompetensi yang competence required that position, and dipersyaratkan untuk jabatan tersebut, dan determine level regeneration untuk memerlukan tingkat remunerasinya accordance with its position level. further pool ramon pena pegawai sesuai dengan bakat, minat dan pattern accordance aan talent, interest, hasil penilaian kinerja yang diperlihatkan and performance evaluation result done oleh pegawai, dan juga tersedianya formasi personnel, and also formation available. jabatan. seiring dengan hal ini dilakukan line with this matter, ranging penataan manajemen pns secara comprehensive civil servants management komprehensif mulai dari penataan should started from ranging organisasi diikuti penataan pegawai dan organization and followed ranging penanganan dampak penataan dalam personnel and handling the impact arrangement order transfer position, ui: rangka alih profesi, preparation any instruments and penyiapan berbagai instrumen dan requirements needed for the prasyarat yang diperlukan bagi implementation apparatus pelaksanaan penataan. manajemen management comprehensive arrange sumber daya manusia aparatur yang pal every existing aspect, like: organization secara komprehensif mengatur setiap aspek si. implementation guidance, position analysis yang ada seperti: pedoman pelaksanaan organisasi, pedoman analisis jabatan guidance, ranging position map, work load penyusunan peta jabatan, pedoman calculation guidance, and collect existing penghitungan beban kerja, dan upaya personnel data position, pendataan pegawai yang ada menurut this time, collecting information concerning jabatan: civil servants' position central has been saat ini telah dilakukan pengumpulan done. there are agencies, provinces, informasi jabatan pns instansi pusat municipalities, and agencies with total sejumlah instansi, provinsi, positions are then evaluation kotamadya dan kabupaten dengan jumlah jabatan sebanyak melanjutkan position will done order initial base akan dilakukan evaluasi jabatan guna improvement civil servants' menjadi dasar awal perbaikan sistem management system whole include manajemen pns secara keseluruhan termasuk giving fair and suitable new regeneration. dalam rangka pemberian remunerasi yang cc. penerapan sistem remunerasi pns yang baru yang adil dan layak. layak dan adil dilakukan perbaikan cc. penerapan sistem remunerasi pns yang layak dan adil dilakukan perbaikmendorong semangat dan meningkatkan kinerja sambil sementara sistem remunerasi kinerja sambil sementara sistem remunerasi baru disiapkan. |
salinan sam ld lembaran daerah kabupaten indramayu naa tahun pajak bumi dan bangunan perdesaan aan dan perkotaaberdasarkan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan tentang retribusi daerah, pemungutan pajak bumi dan bangunan pajak bumi dan bangunan perdesaan perdesaan dan perkotaan dan perkotaan merupakan kewenangan daerah, bahwa untuk pelaksanaan pemungutan pbb sebagaimana dimaksud pada bagian hukum huruf tersebut diatas harus setda kabupaten indramayu ditetapkan dalam peraturan daerah, bahwa berdasarkan undang undang nomor pertimbangan sebagaimana tahun tentang kitab dimaksud pada huruf dan undang undang hukum acara huruf tersebut diatas, perlu pidana lembaran negara menetapkan peraturan daerah republik indonesia tahun tentang pajak bumi dan nomor tambahan bangunan perdesaan dan lembaran negara republik perkotaan. indonesia nomor undang undang nomor mengingat undang tahun tentang undang dasar negara ketentuan umum dan tata republik indonesia tahun cara perpajakan lembaranbentukan daerah daerah republik indonesia nomor kabupaten dalam lingkungan sebagaimana telah propinsi jawa barat berita beberapa kali diubah terakhir negara tahun dengan undang undang sebagaimana telah diubah nomor tahun tentang dengan undang undang penetapan peraturan nomor tahun tentang pemerintah penggantiubahan keempat atas undang undang nomor undang undang nomor tahun tentang tahun tentang pembentukan daerah daerah ketentuan umum dan tata kabupaten dalam lingkungan cara perpajakan menjadi propinsi jawa barat undang undangobyek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan obyek pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan adalah obyek pajak yang dan perkotaan adalah bumi dan atau leh indah bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau ten pemerintah area dimanfaatkan oleh orang pribadi atau untuk penyelenggaraan pemerintahan, badan, kecuali kawasan yang digunakan digunakan semata mata untuk melayani untuk kegiatan usaha perkebunan, kepentingan umum bidang ibadah, perhutanan, dan pertambangan. kesehatan, sosial, pendidikan dan termasuk dalam pengertian bangunan kebutan aan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh adalah keuntungan, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, digunakan untuk kuburan peninggalan pabrik, dan emplasemennya, yang purbakala, atau yang sejenis dengan itu, merupakan suatu kesatuan dengan merupakan hutan lindung, hutan suaka kompleks bangunan tersebut. alam, hutan wisata, taman nasional, jalan tol: tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum kolam renang, dibebani suatu hak, pagar mewah, digunakan oleh perwakilan diplomatik dan tempat olah raga: konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan galangan kapal, dermaga, digunakan oleh badan atau perwakilan taman mewah, lembaga internasional yang ditetapkan tempat penampungan kilang minyak, air dengan peraturan menteri keuangan. dan gas, pipa minyak, dan menara. penetapan besarnya nop sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh bupati. subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang besarnya nilai jual obyek pajak tidak kena secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi pajak njoptkp) ditetapkan sebesar rp. dan atau memperoleh manfaat atas bumi, (sepuluh juta rupiah) untuk dan atau memiliki, menguasai, dan atau setiap wajib pajak. memperoleh manfaat atas bangunan. tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang sebesar (nol koma satu persen) secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi untuk nop sampai dengan atau memperoleh manfaat atas tau rp. (satu milyar rupiah): an atau memiliki, menguasai, an atau sebesar (nol koma dua persen) untuk memperoleh manfaat atas bangunan. nop diatas rp. (satu milyar rupiah). bab iii dasar pengenaan, tarif dansar pengenaan pajak bumi dan bangunan dimaksud dengan dasar pengenaan pajak perdesaan dan perkotaan adalah nop. sebagaimana dimaksud setelah besarnya nop sebagaimana dimaksud pada dikurangi nilai obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan setiap (tiga) tahun, sebagaimana dimaksud dalamop sebagaimana dimaksud pada bab harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap wilayah pemungutanyek pajak. wilayah pemungutan pajak terutang adalah tatacara pendaftaran dan pendataan obyek wilayah daerah yang meliputi letak obyek pajak. pajak sebagaimana dimaksud dan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab masa pajak berdasarkan pop bupati menerbitkan spot. bupati dapat mengeluarkan skpd dalam hal tahun pajak adalah jangka waktu (satu) sebagai berikut tahun kalender. pop sebagaimana dimaksud saat yang menentukan pajak terutang tidak disampaikan dan setelah adalah menurut keadaan obyek pajak pada wajib pajak ditegur secara tertulis oleh tanggal januari. bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, berdasarkan hasil pemeriksaan atau bab keterangan lain ternyata jumlah pajak pendataan dan penetapanpendataan dilakukan dengan menggunakan tata cara penerbitan dan penyampaian pop, pop. spot dan skpd sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. pajak yang terutang dibayar bank yang setiap wajib pajak wajib membayar pajak ditunjuk oleh bupati. terutang berdasarkan spot atau skpd. pembayaran pajak yang terutang dilakukan dalam jangka waktu (lima) tahun sesudah dengan menggunakan ssd. saat terulangnya pajak, bupati dapat menerbitkan skpd jika jumlah pajak yang ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran, penyetoran, tempat terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan pembayaran, angsuran, penundaan tidak ada kredit pajak. pembayaran pajak diatur dengan peraturan bupati. bab vii tatacara pemungut. pajak terutang yang pada pemungutan pajak dilarang digolongkan. saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar pajak terutang berdasarkan spot harus atau kurang dibayar, dikenakan denda dilunasi selambat lambatnya (enam) bulan administratif sebesar (dua persen) sejak tanggal diterimanya spot oleh wajib sebulan, yang dihitung sejak saat jatuh pajak. tempo sampai dengan hari pembayaran pajak terutang berdasarkan skpd untuk jangka waktu paling lama (dua sebagaimana dimaksud puluh empat) bulan dan ditagih melalui harus dilunasi selambat lambatnya (satu) std. bulan sejak tanggal diterimanya skpd oleh wajib pajak. bupati atas permohonan wajib pajak setelah pajak yang terutang berdasarkan spot memenuhi persyaratan yang ditentukan skpd, std, surat keputusan pembetulan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib kejut seberat put pajak untuk menganggur atau menunda urat keputusan keberatan, dan putusan pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga banding yang tidak atau kurang dibayar oleh sebesar (dua persen) sebulan. wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. penagihan pajak dengan surat paksa tanda penerimaan surat keberatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan diberikan oleh bupati atau pejabat yang perundang undangan. ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai bab viii tanda bukti seberat keberatan dan banding anda bukti penerimaan surat keberatan. wajib pajak dapat mengajukan keberatan bupati dalam jangka waktu paling lama kepada bupati atas spot, skpd, dan (dua belas) bulan, sejak tanggal surat skpd. keberatan diterima, harus memberi keberatan diajukan secara tertulis dalam keputusan atas keberatan yang diajukan. bahasa indonesia dengan disertai alasan keputusan bupati atas keberatan dapat alasan yang jelas. berupa menerima seluruhnya atau sebagian, keberatan harus diajukan dalam jangka menolak, atau menambah besarnya pajak waktu paling lama (tiga) bulan sejak yang terutang. tanggal diterimanya surat sebagaimana apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud oleh wajib pajak, kecuali dimaksud pada telah lewat dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa bupati tidak memberi suatu keputusan, jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi keberatan yang diajukan tersebut dianggap karena keadaan luar kekuasaannya.wajib pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada banding hanya kepada pengadilan pajak dan tidak dianggap terhadap keputusan mengenai keberatannya sebagai surat keberatan sehingga tidak yang ditetapkan oleh bupati. dipertimbangkan. permohonan banding sebagaimana dalam hal wajib pajak mengajukan dimaksud pada diajukan secara permohonan banding, sanksi administratif tertulis dalam bahasa indonesia, dengan berupa denda sebesar (lima puluh alasan yang jelas dalam jangka waktu (tiga) persen) sebagaimana dimaksud pada bulan sejak keputusan diterima, dihampiri tidak dikenakan salinan dan surat keputusan keberatan dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai pengajuan permohonan banding sanksi administratif berupa denda sebesar menangguhkan kewajiban membayar pajak (seratus persen) dan jumlah pajak sampai dengan (satu) bulan sejak tanggal berdasarkan putusan banding dikurangi penerbitan putusan banding. dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. bab apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian pembetulan, pembatalan, atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pengurangan ketetapan, pajak dikembalikan dengan ditambah dan penghapusan atau imbalan bunga sebesar (dua persen) pengurangan sanksi administratifatas permohonan wajib pajak atau karena sampai dengan diterbitkannya skpd. jabatannya, bupati dapat membetulkan spot, skpd, atau std pbb yang dalam dalam hal keberatan wajib pajak ditolak, penerbitannya terdapat kesalahan tulis atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dan atau kesalahan hitung dan atau dikenai sanksi administratif berupa denda kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sebesar (lima puluh persen) dari dalam peraturan perundang undangan jumlah pajak berdasarkan keputusan perpajakan daerah. keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. bupati dapat bab mengurangkan atau menghapuskan pengembalian kelebihan pembayaratas kelebihan pembayaran pajak, wajib tersebut dikenakan karena kekhilafan pajak dapat mengajukan permohonan wajib pajak atau bukan karena pengembalian kepada bupati. kesalahannya, bupati dalam jangka waktu paling lama mengurangkan atau membatalkan spot, (dua belas) bulan sejak diterimanya skpd, atau std, pbb yang tidak permohonan pengembalian kelebihan benar, pembayaran pajak sebagaimana dimaksud cc. mengurangkan atau membatalkan std harus memberikan keputusan. pbb: apabila dalam jangka waktu sebagaimana membatalkan hasil pemeriksaan atau dimaksud pada telah dilampaui dan bupati tidak memberi suatu keputusan, kereta pajak yang dilaksanakan atau permohonan pengembalian pajak dianggap diterbitkan tidak sesuai dengan tatacara dikabulkan dan skip pbb harus diterbitkan yang ditentukan, dan dalam jangka waktu paling lama (satu) mengurangkan ketetapan pajak terutang bulan. berdasarkan pertemuan san kemampuan apabila wajib pajak mempunyai utang pajak membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak tentu oder pajak. sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara langsung diperhitungkan untuk melunasi pengurangan atau penghapusan sanksi terlebih dahulu utang pajak tersebut. administrasi dan pengurangan atau pengembalian kelebihan pembayaran pembatalan ketetapan pajak sebagaimana sebagaimana dimaksud ada dimaksud pada diatur dengan bag peraturan dilakukan dalam jangka waktu paling lama peraturan bupati. (dua) bulan sejak diterbitkannya skip pbb. jika pengembalian kelebihan pembayaran dalam hal diterbitkan surat teguran dan pajak dilakukan setelah lewat (dua) bulan, surat paksa sebagaimana dimaksud pada bupati memberikan imbalan bunga sebesar huruf kedaluwarsa penagihan (dua) persen) sebulan atas dihitung sejak tanggal penyampaian surat keterlambatan pembayaran kelebihan paksa tersebut. pembayaran pajak. pengakuan utang pajak secara langsung tatacara pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada huruf pembayaran pajak sebagaimana dimaksud adalah wajib pajak dengan kesadarannya pada lebih lanjut diatur dengan menyatakan masih mempunyai utang pajak peraturan bupati. dan belum meluasnya kepada pemerintah daerah. bab pengakuan utang secara tidak langsung kedaluwarsa penagihiutang pajak yang tidak mungkin ditagih pajak melakukan tindak pidana bidang lagi karena hak untuk melakukan penagihan perpajakan daerah. sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diterbitkan surat teguran dan atau sebagaimana dimaksud pada surat paksa, atau tatacara penghapusan piutang pajak yang ada pengakuan utang pajak dari wajib sudah kedaluwarsa lebih lanjut diatur pajak, baik langsung maupun tidak dengan peraturan bupati. langsung. bab xii dikecualikan dari ketentuan sebagaimana insentif pemungutaninstansi yang melaksanakan pemungutan sidang pengadilan, pajak dapat diberi insentif atas dasar pejabat dan atau tenaga ahli yang pencapaian kinerja tertentu. ditetapkan oleh bupati untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud memberikan keterangan kepada pejabat dimaksud pada ditetapkan melalui lembaga negara atau instansi anggaran pendapatan dan belanja daerah. pemerintah yang berwenang melakukan tatacara pemberian dan pemanfaatan pemeriksaan dalam bidang keuangan insentif sebagaimana dimaksud pada daerah. diatur lebih lanjut dengan peraturanbab xiii dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ketentuan khusussetiap pejabat dilarang memberitahukan ditunjuk. kepada pihak lain segala sesuatu yang untuk kepentingan pemeriksaan diketahui atau diberitahukan kepadanya pengadilan dalam perkara pidana atau oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau perdata, atas permintaan hakim sesuai pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan dengan hukum acara pidana dan hukum peraturan perundang undangan perpajakan acara perdata, bupati dapat memberi izin daerah. tertulis kepada pejabat sebagaimana larangan sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada dan tenaga ahli berlaku juga terhadap tenaga ahli yang sebagaimana dimaksud pada untuk ditunjuk oleh bupati untuk membantu memberikan dan memperlihatkan bukti dalam pelaksanaan ketentuan peraturan tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada perundang undangan perpajakan daerah. padanya. permintaan hakim sebagaimana dimaksud meneliti, mencari, dan mengumpulkan pada harus menyebutkan nama keterangan mengenai orang pribadi atau tersangka atau nama tergugat, keterangan badan tentang kebenaran perbuatan yang diminta, serta kaitan antara perkara yang dilakukan sehubungan dengan pidana atau perdata yang bersangkutan tindak pidana perpajakan daerah: dengan keterangan yang diminta. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan bab xiv sehubungan dengan tindak pidana penyidikan bidang perpajakan daerah, memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyidik pegawai negeri sipil tertentu bidang perpajakan, dan dokumen lain, serta bidang perpajakan daerah, sebagaimana melakukan penyitaan terhadap bahan dimaksud dalam undang undang hukum bukti tersebut: acara pidana. penyidik sebagaimana dimaksud pada meminta bantuan tenaga ahli dalam adalah pejabat pegawai negeri sipil rangka pelaksanaan tugas penyidikan tertentu lingkungan pemerintah daerah tindak pidana bidang perpajakan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang daerah, end dengan ketentuan peraturan menyuruh berhenti dan atau melarang berlangsung dan memeriksa identitas menerima, mencari, mengumpulkan, dan orang, benda, dan atau dokumen yang meneliti keterangan atau laporan dibawa, berkenaan dengan tindak pidana memotret seseorang yang berkaitan 1gang perpajakan acara agar dengan tindak pidana perpajakan keterangan atau laporan tersebut hb: menjadi lebih lengkap dan jelas, acuan, undang undang nomor undang undang nomor tahun tentang tahun tentang penagihan pajak dengan keuangan negara lembaran surat paksasebagaimana telah beberapa undang undang nomor kali diubah terakhir dengan tahun tentang undang undang nomor perbendaharaan negara tahun tentang lembaran negara republik perubahan kedua atasnagihan pajak dengan surat paksksaan pengelolaan dan indonesia nomor tanggungjawab keuangan undang undang nomor negara lembaran negara republik indonesia tahun tahun tentang nomor tambahan pengadilan pajak lembaran lembaran negara republik negara republik indonesia ind han tahun nomor honestamemanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh sang atau saksi, bupati yang karena keadaannya tidak menghentikan penyidikan, dan atau memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pada melakukan tindakan lain yang perlu dan dipidana dengan pidana untuk kelancaran penyidikan tindak kurungan paling lama (satu) tahun dan pidana bidang perpajakan daerah pidana denda paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan rp. (empat juta rupiah). perundang undangan. pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi memberitahukan dimulainya penyidikan kewajibannya atau seseorang yang dan menyampaikan hasil pendidikannya menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat sebagaimana dimaksud dalam pejabat polisi negara republik indonesia, nach api engan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tana ban baling banyak undang undang hukum acara pidana. rp. (sepuluh juta rupiah). penuntutan terhadap tindak pidana bab sebagaimana dimaksud pada dan hanya dilakukan atas pengaduan ketentuan pidana orang yang kerahasiaannya dilanggar. tuntutan pidana sebagaimana dimaksud asa pada dan sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan tindak pidana bidang perpajakan daerah tidak pribadi seseorang atau badan selaku wajib dituntut setelah melampaui jangka waktu (lima) pajak,karena itu dijadikan tindak pidana tahun sejak saat terulangnya pajak atau pengaduan. berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian denda sebagaimana dimaksud pada tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang dan merupakan penerimaan negara bersangkutan. bab xvi bab xviii penegakan peraturan daerah ketentuan penutup penegakan peraturan daerah ini dilaksanakan hal hal yang belum diatur dalam peraturan oleh satpol bersama sama dengan ppid. daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan bupati. bab xvii ketentuan peralihanagar setiap orang mengetahuinya, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan memerintahkan pengundangan peraturan daerah perkotaan yang masih terutang, sepanjang tidak ini dengan penempatannya dalam lembaran diatur dalam peraturan daerah ini masih dapat daerah kabupaten indramayu. ditagih selama jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak saat terutang. ditetapkan indramayu pada tanggal pebruari pemerintah daerah berkoordinasi dengan kantor bupati indramayu, pajak pratama kabupaten indramayu dan atau instansi terkait lainnya dalam angka persiapan cap ttd peralihan pemungutan pajak oleh daerah. anna sophanah diundangkan indramayu diundangkan indramayu pada tanggal pebruari pada tanggal pebruariatas berkaitan dengan pemberian diskresi peraturan daerah kabupaten indramayu kewenangan dalam penetapan tarif nomor: tahun pajak, maka untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang tentang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan hee arik naan menetapkan bana dan perkotaan ditetapkan dalam undang undang pajak daerah dan retribusi daerah. umum pengawasan pungutan pajak daerah dengan berlakunya undang undang harus dilaksanakan dengan sebaik nomor tahun tentang pajak baiknya sesuai aturan yang benar, daerah dan retribusi: daerah pajak karena dengan pemberian perluasan yang pimpin satu basis pajak tersebut, jenis pajak yang enti mengapa jas yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang penang guna membiayai pelaksanaan ditetapkan dalam undang undang pajak pemerintahan daerah khususnya dalam daerah dan retribusi daerah. dan rangka meningkatkan pelayanan kepada setiap peraturan daerah yang. akan masyarakat dan kemandirian daerah, dilaksanakan harus mendapatkan mendapat perluasan basis pajak dan persetujuan lebih dahulu dari pemberi diskresi dalam penetapan pemerintah pusat, dan daerah yang tarif pajak. menetapkan kebijakan bidang pajak daerah yang melanggar ketentuan perluasan basis pajak daerah tersebut peraturan perundang undangan yang dilakukan dengan menyerahkan jenis lebih tinggi dikenakan sanksi berupa pajak pusat dan menambah jenis pajak penundaan dan atau pemotongan dana baru yang salah satunya adalah pajak alokasi umum dan atau dana bagi hasil bumi dan bangunan perdesaan dan atau restitusi. perkotaan. diberlakukan peran (?) engan diberlakukannya peraturan daerah ini, kemampuan untuk cukup jelas. membiayai kebutuhan pengeluaran daerah semakin besar dan daerah dapat dengan mudah menyesuaikan huruf pendapatannya sejalan dengan adanya cukup jelas. peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif, dengan huruf fleksibilitas kewenangan daerah dalam dimaksud tidak pengaturan pajak daerah yang ang dimaksud engan berorientasi pada kemampuan dimaksudkan untuk masyarakat daerah setempat ini memperoleh keuntungan diharapkan masyarakat dan dunia adalah bahwa obyek pajak itu usaha dapat meningkatkan kesadaran diusahakan untuk melayani memenuhi kewajiban perawakannya. kepentingan umum dan nyata nyata tidak ditujukan untuk ii. demi mencari keuntungan. hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran cukup jelas. rumah tangga dari yayasan badan yang bergerak asal cukup jelas.yang dimaksud dengan kawasan hutan wisata milik negara adalah semua tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan yang digunakan oleh perusahaan peraturan perundang perkebunan, perhutanan, dan undangan. pertambangan tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang huruf diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha cukup jelas. pertambangan. huruf pun cukup jelas. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan metode penentuan nilai huruf jual suatu obyek pajak yang cukup jelas. berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut. huruf cukup jelas. pada dasarnya penetapan nop adalah (tiga) tahun sekali. untuk daerah cukup jelas. tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan nop yang cukup besar, cukup jelas. maka penetapan nop dapat ditetapkan setahun sekali. penetapan nop dapat dilakukan cukup jelas. dengan perbandingan harga dengan obyek cukup jelas.cukup iel membandingkannya dengan obyek cukup jelas.contoh perhitungan nilai perolehan baru, adalah suatu nilai jual untuk bangunan sebelum pendekatan metode penentuan nilai diterapkan tarif pajak dikurangi jual suatu obyek pajak dengan cara terlebih dahulu dengan nilai jual obyek menghitung seluruh biaya yang pajak tidak kena pajak sebesar dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut nilai (sepuluh juta pada saa penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan rupiah). penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut. contoh pagar wajib pajak mempunyai obyek pajak rp. . berupa peekesasaa rp. tanah seluas dengan harga jual n n555555555555555 rp. m2 total nop bangunan . bangunan seluas dengan nilai penatasala rp. jual rp. m2 njoptkp . taman seluas dengan nilai jual ( ) m2 nilai jual bangunan kena pajak . pagar sepanjang dan tinggi rata peneeneenaann rp. rata pagar dengan nilai nilai jual obyek pajak kena pajak jual rp. m2 li) ra. rp. tarif pajak efektif yang ditetapkan besarnya pokok pajak yang terutang dalam peraturan daerah adalah sebagai berikut pbb terutang . nop bumi pekkkanne rp. rp. .o. kenatanaasanaaa rp. cukup jelas. nop bangunan rumah dan garasi rp. . alat ananta rp. cukup jelas. taman alat rp: .o. yat ken fat kerjakondisi cukup jelas. tertentu obyek pajak antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, cukup jelas.var sukun iel cukup jelas. alat jelas. ya! kup jel cukup jelas. alat jelas. yat kup cukup jelas.cukup jelas. pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak. pemberian besarnya insentif dilakukan cukup jelas. melalui pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alat cukup jelas kelengkapan dewan perwakilan rakyat alat daerah yang membidangi masalah yatbeberapa kali diubah dewan perwakilan rakyat, terakhir dengan undang dewan perwakilan daerah dan undang nomor tahun dewan perwakilan rakyat tentang perubahan kedua daerah lembaran negara atas undang undang nomor tahun tentang republik indonesia tahupajak nomor daerah dan retribusi daerah undang undang nomor lembaran negara republik tahun tentang indonesia tahun nomor perimbangan keuangan tambahan lembaran antara pemerintah pusat dan gara republik indonesia pemerintahan daerahundang undang nomor lembaran negara republik tahun tentang indonesia tahun nomor pelayanan publikcukup jelas. dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan tambahan lembaran daerah kabupaten kepada pihak lain, juga agar wajib indramayu nomorperaturan pemerintah nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang tahun tentang tata pelaksanaan kitab undang cara penjualan barang sitaan undang hukum acara pidana yang dikecualikan dari lembaran negara republik penjualan secara lel ang indonesia tahun nomor dalam rangka penagihansebagaimana tambahan lembaran telah diubah dengan negara republik indonesia peraturan pemerintah nomor nomor tahun tentang peraturan pemerintah nomor perubahan atas peraturan tahun tentang pemerintah nomor tahun tempat dan tata cara tentang pelaksanaan penyanderaan, rehabilitasi kitab undang undang hukum nama baik penanggung pajak, acara pidana lembaran dan pemberian ganti rugi negara republik indonesia dalam rangka penagihan tahun nomor pajak dengan surat paksatata peraturan pemerintah nomor cara penyitaan dalam rangka tahun tentang penagihan pajak dengan pengelolaan keuangan daerah surat paksajenis pedoman pembinaan dan pajak daerah yang dipungut pengawasan penyelenggaraan berdasarkan penetapan pemerintahan daerah kepala daerah atau dibayar lembaran negara republik sendiri oleh wajib pajak indonesia tahun nomor lembaran negara republik tambahan lembaran ind tah negara republik indonesia indonesia tahun ootagian urusan peraturan menteri dalam pemerintahan antara negeri nomor tahun pemerintah, pemerintahan tentang pedoman pengelolaan daerah provinsi dan keuangan daerah pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kabupaten kota lembaran kali diubah terakhir dengan negara republik indonesia peraturan menteri dalam tahun nomor tah tambah lembaran negar negeri nomor ahun tambahan lembaga negara perubah ked republik indonesia nomor tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam peran indah negeri nomor tahun peraturan pemerintah nomor lol tahun tentang tata tentang pedoman| che olahan keuangan daerah, cara pemberian dan pemanfaatan insentif peraturan menteri keuangan pemungutan pajak daerah nomor mk. dan retribusi daerah tentang badan atau lembaran negara republik perwakilan lembaga indonesia tahun nomor internasional yang tidak tambahan lembaran dikenakan pajak bumi dan negara republik indonesia perd hn dan nomor bangunan terdesak perkotaan, peraturan menteri dalam peraturan daerah kabupaten negeri nomor tahun indramayu nomor tahun tentang pembentukan produk tentang tata cara hukum daerah, pembentukan produk hukum peraturan daerah kabupaten daerah kabupaten indramayu indramayu nomor tahun lembaran daerah kabupaten tentang penyidik pegawai indramayu tahun nomor negeri sipil lembaran daerah kabupaten indramayu tahun nomor seri peraturan daerah kabupaten dengan persetujuan bersama indramayu nomor tahun tentang pokok pokok dewan perwakilan rakyat daerah pengelolaan keuangan daerah kabupaten indramayu kabupaten indramayu dan lembaran daerah kabupaten bupati indramayu indramayu tahun nomor seri memutuskan peraturan daerah kabupaten indramayu nomor tahun menetapkan: peraturan daerah tentang urusan tentang pajak bumi dan pemerintahan kabupaten bangunan perdesaan dan indramayu lembaran daerah perkotaan kabupaten indramayu tahun nomor seri peraturan daerah kabupaten bab indramayu nomor tahun ketentuan umum tentang dinas daerah kabupaten indramayu lembaran daerah kabupaten indramayu tahun nomor dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud seri dengan daerah adalah kabupaten indramayu. badan adalah sekumpulan orang dan atau pemerintah daerah adalah bupati beserta modal yang merupakan kesatuan, baik yang perangkat daerah sebagai unsur melakukan usaha maupun yang tidak penyelenggara pemerintahan daerah. melakukan usaha yang meliputi perseroan bupati adalah bupati indramayu. terbatas, perseroan komanditer, perseroan dewan perwakilan rakyat daerah adalah lainnya, badan usaha milik negara bumn), dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten atau badan usaha milik daerah bumi) indramayu. dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, dinas adalah dinas yang mempunyai persekutuan, perkumpulan, yayasan, kewenangan bidang pendapatan. organisasi massa, organisasi sosial politik, kepala dinas adalah kepala dinas yang atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk mempunyai kewenangan bidang badan lainnya termasuk kontrak investasi pendapatan. kolektif dan bentuk usaha tetap. satuan polisi pamong praja yang selanjutnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan disingkat, satpol, pp, adalah satuan polisi perkotaan, yang selanjutnya disebut pbb among praja kabupaten indramayu. adalah pajak atas bumi dan atau bangunan pejabat pegawai negeri sipil daerah yang yang dimiliki, dikuasai, dan atau selanjutnya disingkat ppid adalah pejabat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, pegawai negeri sipil lingkungan kecuali kawasan yang digunakan untuk pemerintah kabupaten indramayu. kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pejabat adalah pegawai yang diberi tugas dan pertambangan. tertentu bidang perpajakan daerah sesuai bumi adalah permukaan bumi yang meliputi engan peraturan perundang undangan. tanah dan perairan pedalaman serta laut pajak daerah, yang selanjutnya disebut wilayah kabupaten indramayu. pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan bangunan adalah konstruksi teknik yang yang bersifat memaksa berdasarkan undang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada undang dengan tidak mendapatkan imbalan tanah dan atau perairan pedalaman secara langsung dan digunakan untuk dan atau laut. keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. nilai jual obyek pajak, yang selanjutnya pemungutan adalah suatu rangkaian disingkat nop adalah harga rata rata yang kegiatan mulai dari penghimpunan data diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi objek dan subjek pajak, penentuan besarnya secara wajar, dan bilamana tidak terdapat pajak yang terutang sampai kegiatan transaksi jual beli nop ditentukan melalui penagihan pajak kepada wajib pajak serta perbandingan harga dengan obyek lain yang pengawasan penyebarannya. sejenis atau nilai perolehan baru atau nop surat pemberitahuan obyek pajak, yang pengganti. selanjutnya disingkat pop adalah surat nilai jual obyek pajak tidak kena pajak, yang digunakan oleh wajib pajak untuk yang selanjutnya disingkat njoptkp adalah melaporkan data subyek dan obyek pajak batasan maksimal nop bangunan yang bumi dan bangunan perdesaan dan tidak kena pajak. perkotaan sesuai dengan ketentuan subjek pajak adalah orang pribadi atau peraturan perundang undangan perpajakan badan yang dapat dikenakan pajak. daerah. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan surat setoran pajak daerah, yang meliputi pembayar pajak dan pemungut selanjutnya disingkat ssd adalah suatu pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban bukti pembayaran atau penyetoran pajak perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang undangan perpajakan formulir atau telah dilakukan dengan cara daerah. lan kas daerah melalui tempat tah batak adalah fancykecuali bila surat kereta pajak daerah, yang wajib pajak menggunakan tahun buku yang selanjutnya disingkat skpd adalah surat tidak sama dengan tahun kalender. ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pajak yang harus jumlah pokok pajak yang terutang. dibayar jaman saat, daan masa pajak, surat pemberitahuan pajak terutang, yang dalam tahun pajak, atau dalam bagian selanjutnya disingkat spot adalah surat tahun pajak sesuai dengan ketentuan yang digunakan untuk memberitahukan peraturan perundang undangan perpajakan besarnya pajak bumi dan bangunan daerah. perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak. surat tagihan pajak daerah, yang pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan selanjutnya disingkat std adalah surat menghimpun dan mengolah data, untuk melakukan tagihan pajak dan atau keterangan, dan atau bukti yang sanksi administratif berupa bunga dan atau dilaksanakan secara obyektif dan denda. profesional berdasarkan suatu standar surat keputusan kelebihan pembayaran pemeriksaan untuk menguji kepatuhan yang selanjutnya disingkat skip adalah pemenuhan kewajiban perpajakan daerah surat keputusan yang dikeluarkan oleh untuk tujuan lain dalam rangka bupati tentang kelebihan pembayaran pajak melaksanakan ketentuan perundang yang telah disetorkan oleh wajib pajak. undangan perpajakan daerah. surat keputusan pembetulan adalah pen didikan tindak pidana bidang surat keputusan yang membetulkan perpajakan daerah adalah serangkaian kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau tindakan ang dilakukan oleh pen adik kekeliruan dalam penerapan ketentuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti tertentu dalam peraturan perundang yang den gan bukti itu membuat terang undangan perpajakan daerah yang terdapat tindak pidana bidang perpajakan daerah dalam surat pemberitahuan pajak terutang, yang terjadi serta menemukan kerangkanya. surat ketetapan pajak daerah, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan bab pengurangan, atau surat keputusan nama, obyek, subyek dan wajibdengan nama pajak bumi dan bangunan ketetapan pajak daerah yang diajukan oleh perdesaan dan perkotaan dipungut pajak atas wajib pajak. bumi dan atau bangunan perdesaan dan putusan banding adalah putusan badan perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan atau peradilan pajak atas banding terhadap surat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, keputusan keberatan yang diajukan oleh kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan wajib pajak. usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangtelah ditetapksudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan,dan diantara dan disisipkan yakni (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut susunan organisasi ppl radio gemilang terdiri dari: dewan pengawas, dan dewan direksi. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat. (2a) dewan pengawas dari unsur pemerintah daerah secara officio dijabat oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi. dewan direksi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari direktur utama dan dibantu (dua) orang direktur. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dewan pengawas dan dewan direksi sebagaimana dimaksud dalam diberikan penghasilan berupa honorarium. besarnya honorarium dewan pengawas dan dewan direksi sebagaimana dimaksud pada diberikan paling tinggi sebesar: rp1. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dewan pengawas, rp1. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk direktur utama, dan rp1. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk direktur. untuk kelancaran pelaksanaan tugas direktur dapat menunjuk tenaga teknis dan pelaksana siaran. tenaga teknis dan pelaksana siaran sebagaimana dimaksud pada diberikan honorarium yang besarnya: paling tinggi sebesar upah minimum kabupaten untuk tenaga teknis, dan rp10. (sepuluh ribu rupiah) per jam untuk pelaksana siaran. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan dewan pengawas, bupati membentuk panitia seleksi calon dewan pengawas ppl radio gemilang dengan keputusan bupati. anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan ppl radio gemilang dan satuan kerja perangkat daerah terkait. panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada bertugas: menyusun tata cara dan persyaratan untuk mengikuti pemilihan dewan pengawas ppl radio gemilang, mengumumkan pelaksanaan pemilihan dewan pengawas kepada masyarakat melalui satuan kerja perangkat daerah serta diumumkan melalui siaran radio dan website resmi pemerintah daerah, cc. menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi. ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: seleksi calon dewan pengawas dilaksanakan dengan (dua) tahapan: seleksi administrasi, dan uji kepatutan dan kelayakan. seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh panitia seleksi calon dewan pengawas dengan: meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dari calon peserta, melaporkan hasil seleksi administrasi kepada bupati untuk selanjutnya ditetapkan paling banyak (empat) calon dewan pengawas yang lolos seleksi, paling banyak (dua) calon pengawas unsur praktisi penyiaran, dan paling banyak (dua) calon pengawas unsur masyarakat, cc. menyusun berita acara hasil seleksi administrasi, dan menyampaikan calon dewan pengawas dari pemerintah daerah dan calon dewan pengawas dari unsur praktisi dan unsur masyarakat yang lolos seleksi administrasi kepada dprd. uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh dprd dengan: uji kepatutan dan kelayakan yang meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan dan pemaparan visi dan misi yang disampaikan oleh calon dewan pengawas, menyusun berita acara hasil uji kepatutan dan kelayakan untuk disampaikan kepada bupati, dan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf bupati menetapkan (tiga) orang sebagai dewan pengawas terpilih dan (dua) orang lainnya menjadi cadangan dewan pengawas antar waktuh., hum. pembina agung wijaya nip. berita daerah kabupaten magelang tahun nomordaerah kabupaten magelanglaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tambahan lembaran negara republik indonesia anggaran pendapatan dan belanja daerah nomor kabupaten magelang tahun anggarbupati magelang,dan peraturan pemerintah nomor keuangan negara lembaran negara republik tahun tentang pengelolaan keuangan daerah indonesia tahun nomor tambahan perlu membentuk peraturan daerah tentang laporan lembaran negara republik indonesia nomor pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten magelang undang undang nomor tahun tentang tahun anggaran sistem perencanaan pembangunan nasionalrepublik pembentukan daerah daerah kabupaten dalam indonesia nomor lingkungan propinsi jawa tengah,pajak bumi dan bangunomor sebagaimana telah diubah denganundang perubahan atas undang undang nomor tahun nomor tahun tentang pemerintahan tentang pajak bumi dan bangunan lembartandar akuntansi pemerintahaninjaman daerahinjaman lembaran tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah lembaran negara republik indonesia nomor tingkat magelang dari wilayah kotamadya daerah tingkat magelang kecamatan mungkin peraturan pemerintah nomor tahun wilayah kabupaten daerah tingkat magelang tentang sistem informasihibah kepada daerahbeberapa kali terakhir peraturan pemerintah nomor tahun dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah lembaran tentang perubahan ketiga ataskedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan nomor anggota dewan perwakilan rakyatdan penerapan nomor tambahan lembaran negara republik standar layanan minimal lembaran negara indonesia nomor republik indonesia tahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun para negara republik indonesianomo:peraturan daerah tentang laporan tahun nomor tambahan lembaran pertanggungjawaban pelaksanaan negara republik indonesia nomor anggaran pendapatan dan belanja daerah peraturan pemerintah nomor tahun kabupaten magelang tahun anggaratanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara republik indonesia tahun nomor daerah tahun anggaran berupa laporan keuangan memuat: tambahan lembaran negara republik indonesia laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah: nomor neraca: peraturan daerah kabupaten magelang nomor cc. laporan arus kas, dan tahun tentang pokok pokok pengelolaan catatan atas laporan keuangan. keuangan daerah lembaran daerah kabupaten laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada dihampiri gelang tahun nomor pap dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha peraturan daerah kabupaten magelang nomor milik daerah perusahaan daerah.laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun peraturan daerah kabupaten magelang nomor baka sebagaimana dimaksud dalam huruf tahun tentang anggaran pendapatan dan pendapatan rp. belanja daerah kabupaten magelang tahun .( anggaran lembaran daerah kabupaten belanja rp, surplus (defisit): rp. magelang tahun nomor pembiayaan peraturan daerah kabupaten magelang nomor penerimaan rp. tahun tentang perubahan anggaran pengeluaran rp. pendapatan dan belanja daerah kabupaten surplus (defisit) magelang tahun anggaran lembaran daerah kabupaten magelang tahun nomor dengan persetujuan bersama uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten magelang sebagai berikut: naa selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah rp. dan dengan perincian sebagai berikut: bupati magelanglaporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam huruf perubahan untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember sebagai realisasi rp. berikut: selisih lebih (kurang) rp. saldo kas awal per1 januari tahunrus kas dari aktivitas operasi rp. surplus defisit setelah rp. cc. dari aktivitas investasi aset rp. perubahan anianggaran rp. saldo kas akhir per desember rp. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah tahuncatatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam selisih lebih (kurang) rp. huruf tahun anggaran memuat informasi baik secara kuantitatif selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah maupun kualitatif atas pos pos laporan keuangan. rp. dengan rincian sebagai berikut: anggaran pengeluaran rp. telah bah sangan selera perubahan rp. uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam selisih lebih (kurang) rp. sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan perincian sebagai berikut lampiran laporan realisasi anggaran pendapatan dan selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah belanja daerah: rp. dengan rincian sebagai berikut: lampu peran ringkasan laporan realisasi anggaran anggaran pembiayaan neto setelah rp. menurut urusan pemerintah daerah dan realisasi rp. organisasi, selisih lebih (kurang) rpneraca sebagaimana dimaksud dalam huruf per daerah menurut urusan pemerintah daerah, desember tahun sebagai berikut: organisasi, program dan kegiatan: dan kewajiban aan lo0 lampiran rekapitulasi realisasi anggaran belanja jumlah ekuitas dana rp.iran daftar modal tasi) lampiran altar "enter aan investasi)daerah: agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan lampiran daftar realisasi penambahan dan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah pengurangan aset lainnya, kabupaten magelangditetapkan kota mungkin berikutnya: pada tanggal juli lampiran daftar dana cadangan daerah: bupati magelang, lampiran daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah: lampiran neraca: ttd lampiran iii laporan arus kas: singgih santo lampiran catatan atas laporan keuangan: diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten magelang tahun nomor tanggal juli lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas sekretaris daerah kabupaten magelang, laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ttd daerah ini. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah perusahaan utomo daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah pembina tk! ini. nip |
salinanuntuk menindaklanjuti rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran perlu menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bahwa denganunjuk pejabat pengampcamatan dukun sekretariat drs. suhartono camat dukuwangan sekretariat drs. wisnu argo buono, m.m. camat seksi tata pemerintahan sawangmuntilan sekretariat drs. jawawa camat muntilan) dengan kelurahan seksi tata pemerintahan agus triwijoko lurah muntilan) muntilungkin sekretariat drs. jawaani plt. camat mungkin) dengan kelurahan mendut seksi tata pemerintahan zubair sutanto, pt. lurah mendut) dan kelurahan sakitan seksi pemberdayaan masyarakat ilkhanudin lurah sakitanertoyudan sekretariat wisnu haryanto, sos., m.m. camat dengan kelurahan seksi tata pemerintahan mertoyudan) sumberejo. seksi pemberdayaan masyarakat heri sutomo plt. lurah sumberejotempuran sekretariat d.umar singgih, s.i.p.,m.m. camat seksi tata pemerintahan tempurjoran sekretariat drs. basil hakim camat kajorliangkrik sekretariat anta mumpuni antara plt. camat seksi tata pemerintahan kaliangkriandongan sekretariat mulyani, sos. camat bandongcandimulyo sekretariat drs. agung nugroho camat candimulypakis sekretariat manjadi, sos. camat pakisalak sekretariat m,taufik hid yahya, s.s.t.p., si. seksi tata pemerintahan camat galarabag sekretariat purwanto, sos. camat grabategalrejo sekretariat muhtasor, sos. camat tegalrejecang dengan sekretariat iwan agus susilo, sos. camat secang) kelurahan secang. seksi tata pemerintahan suhartono lurah secangindustri sekretariat syihabidin ashodioi, sos. camat seksi tata pemerintahan industribadan penanggulangan sekretariat drs. jadi kepala badan penanggulangan bencana daerah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. bencana daerah kabupaten magelang) bidang kedaruratan logistik rehabilitasi dan rekonstruksi. kantor kesatuan bangsa subbab tata usaha karya humanity,s. sos. kepala kantor dan politik seksi politik dan kewaspadaan nasional kesatuan bangsa dan politik kabupaten seksi bina ideologi dan wawasan kebangsaan magelang) seksi ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomipejabat pengampu adalah pejabat yang bertugas mengampu penyusunan rancangan apbddan mengesahkan pra rka ppid tahun anggaran pra rka skpd tahun anggaran berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah rkd), rancangan kua dan pas tahun anggaran menyusun dan mengesahkan rka ppid tahun anggaran rka skpd tahun anggaran berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah rkd), kua dan pas tahun anggaran melakukan pembahasan penilaian rka ppid rka skpd, melakukan pembahasan rancangan apbd tahun anggaran bersama tapi dan pembahasan rancangan apbd tahun anggaran tingkat dprd: melaporkan hasil pekerjaan kepada bupati melalui tapi. dalam hal sampai dengan tanggal desember telahtanggal desember dalam hal sampai dengan tanggal desemberdengandalam hal pejabat pengampu pada perangkat daerah lebih dari satu, pengesahan pra rka skpd dan rka skpd serta pembahasan rancangan rapid tahun anggaran dilakukan secara bersampejabat pengampu penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sekretariat daerah bagian tata pemerintahan agung wijaya, s.h.,m.h. plt. sekretaris bagian hukum daerah kabupaten magelang) bagian perekonomian administrasi pembangunan daerah bagian kesejahteraan rakyat bagian organisasi bagian hubungan masyarakat dan protokol bagian umum sekretariat dprd bagian persidangan dan perundang undangan mulyono, s.h. sekretaris dprd kabupaten bagian keuangan magelang) bagian umum. inspektorat sekretariat drs. adi haryanto inspektur kabupaten inspektur pembantu wilayah magelang) inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah iii dinas pendidikan dan sekretariat drs. eko triton plt. kepala dinas pendidikan kebudayaan bidang pendidikan anak usia dini dan pemuda dan olahraga kabupaten magelang) pendidikan masyarakat drs. edy susanto kepala dinas pariwisata bidang pembinaan sekolah dasar dan kebudayaan kabupaten magelang) bidang pembinaan sekolah menengah pertama bidang guru dan tenaga kependidikan bidang kebudayaan dinas kesehatan sekretariat dr. hendro,m. kes. kepala dinas kesehatan bidang kesehatan masyarakat kabupaten magelang) bidang pencegahan dan pengendalian penyakit bidang pelayanan kesehatan bidang sumber daya kesehatan daerah muntilan dinas pekerjaan umum sekretariat ir. sukarno, m.m. kepala dpu esdm dan penataan ruang bidang bina marga kabupaten magelang) bidang pengairan ari widi nugroho, sos., si. kepala bidang cipta karya bagian tata pemerintahan) bidang penataan ruang dan pertanahan dinas perumahan dan sekretariat ir. sukarno, m.m. kepala dpu esdm kawasan permukiman bidang perumahan kabupaten magelang) bidang kawasan permukiman retno indriastuti, s.k.m.,m. kes. kepala bapermaspuan dan kabupaten magelang satuan polisi pamong sekretariat imam basri, sos., si. kepala satuan praja dan penanggulangan bidang penegakan perundang undangan daerah polisi pamong praja kabupaten magelang) kebakaran bidang ketentraman dan ketertiban umum ir. sukarno, m.m. kepala dpu esdm bidang perlindungan masyarakat dan kabupaten magelang) pengamanan dinas sosial, pengendalian sekretariat endo subianto, sos. kepala penduduk dan keluarga bidang penanganan fakir miskin dan disnakersostrans kabupaten magelang) berencana, pemberdayaan pemberdayaan sosial retno indriastuti, s.k.m., kes. kepala perempuan dan bidang rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan bapermaspuan dan kabupaten magelang) perlindungan anak sosial bidang pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga bidang keluarga berencana bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dinas perindustrian dan sekretariat masuk, s.e. kepala disperinkop dan umkm tenaga kerja bidang industri kabupaten magelang) bidang penempatan tenaga kerja dan endo subianto, sos. kepala transmigrasi disnakersostrans kabupaten magelang) bidang hubungan industrial dan produktivitas dinas lingkungan hidup sekretariat ir. agus liem, m.m. kepala blh kabupaten bidang pengendalian pencemaran lingkungan magelang) bidang pengendalian kerusakan dan konservasi ir. sukarno, m.m. kepala dpu esdm lingkungan hidup kabupaten magelang) bidang peningkatan kapasitas dan tata lingkungan bidang kebersihan dan pertamanan dinas kependudukan dan sekretariat padi srono, s.h. kepala dinas pencatatan sipil bidang pelayanan pendaftaran penduduk kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bidang pelayanan pencatatan sipil magelang) bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dinas pemberdayaan sekretariat retno indriastuti, s.k.m.,m. kes. kepala masyarakat dan desa bidang pemerintahan dan kelembagaan desa bapermaspuan dan kabupaten magelang) bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, dan ari widi nugroho, sos., si. kepala aset desa bagian tata pemerintahan) bidang pemberdayaan masyarakat bidang pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat dinas perhubungan sekretariat ilmu kuswandari, sos. kepala dinas bidang lalu lintas jalan perhubungan kabupaten magelang) bidang angkutan jalan ir. sukarno, m.m. kepala dpu esdm bidang teknik dan prasarana sarana kabupaten magelang) dinas komunikasi dan sekretariat drs. danu trepsilo, m.m. kepala dinas informatika bidang sumber daya informatika komunikasi dan informatika kabupaten bidang komunikasi dan informasi publik magelang) bidang aplikasi informatika dan statistik drs. sutiyoso, si. plt. kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten magelang dinas penanaman modal sekretariat sulistyo yuwono, s.h. plt. kepala badan dan pelayanan terpadu bidang penanaman modal penanaman modal dan pelayanan perijinan satu pintu bidang pelayanan perizinan terpadu kabupaten magelang) bidang pengendalian, data, dan pengaduan dinas perpustakaan dan sekretariat endang warni, s.h. plt. kepala kantor kearsipan bidang perpustakaan perpustakaan dan arsip kabupaten magelang) bidang kearsipan dinas peternakan dan sekretariat ir. sri kartini kepala dinas peternakan perikanan bidang peternakan kabupaten magelang) bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bidang budidaya perikanan bidang usaha dan diversifikasi produk perikanan dinas pariwisata, pemuda sekretariat drs. edy susanto kepala dinas pariwisata dan olahraga. bidang destinasi dan industri pariwisata dan kebudayaan kabupaten magelang) bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata drs. eko triton plt. kepala dinas bidang kepemudaan pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten bidang keolahragaan magelang) dinas pertanian dan sekretariat ir. jayanti, si. kepala distanbunhut pangan bidang tanaman pangan dan hortikultura kabupaten magelang) bidang perkebunan ir. tri agung cahyono kepala ppp bidang prasarana dan sarana kabupaten magelang) bidang penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian bidang ketahanan pangan dinas perdagangan, sekretariat drs. suri, si. kepala dinas perdagangan koperasi, usaha kecil dan bidang pasar dan pasar kabupaten magelang) menengah bidang perdagangan masuk, s.e. kepala disperinkop dan umkm bidang tertib niaga kabupaten magelang) bidang koperasi bidang usaha mikro, kecil dan menengah badan kepegawaian sekretariat erie sawo, s.h. kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan bidang informasi dan pengadaan pegawai daerah kabupaten magelang) daerah bidang pengembangan sumber daya manusia bidang pengembangan karier bidang kesejahteraan dan pembinaan pegawai badan pendapatan, sekretariat drs. djoko tjahjono, m.m. kepala dinas pengelolaan keuangan dan bidang perencanaan, pendataan dan penetapan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset aset daerah pendapatan daerah kabupaten magelang) bidang pelayanan, penagihan pendapatan, dan sengketa pajak bidang anggaran bidang perbendaharaan bidang akuntansi bidang aset badan perencanaan sekretariat drs. sutiyoso, si. plt. kepala badan pembangunan penelitian bidang penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah kabupaten dan pengembangan bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi magelang) daerah. bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah bidang ekonomi dan sumber daya alam bidang pemerintahan sosial dan budaya kecamatan salaman sekretariat joni indro, a.p.,m. si. camat salamorobudur sekretariat nanda cahyadi pribadi, a.p.,m. si. camat seksi tata pemerintahan borobudurngluwar sekretariat unta hendradata, sos. camat ngluwarlam sekretariat indriyanto, sos. camat salamlumbung sekretariat agus purgunanto, s.h. camat lumbun |
keputusan rektor universitas lampung nomor un26 ot tentang pengangkatan panitia pelaksana kegiatan dies natalis ke universitas lampung tahun rektor universitas lampung, menimbang bahwa pada tanggal september universitas lampung akan merayakan dies natalis ke bahwa bagi universitas lampung, dies natalis mempunyai makna penting bukan hanya sebagai penanda bertambahnya usia, tapi juga penanda tingkat kedewasaan dalam berkarya berinovasi untuk bangsa, bahwa keberadaan universitas lampung yang sudah menginjak usia ke tahun menjadi bukti universitas lampung mempunyai daya tarik sehingga mampu bertahan ditengah persaingan yang makin ketat antara perguruan perguruan tinggi negeri maupun swasta. bahwa untuk memeriahkan dies natalis ke universitas lampung akan melakukan serangkaian berbagai macam kegiatan perlombaan dari tingkat fakultas hingga rektorat universitas lampung, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ada kepanitiaan untuk memandu pelaksana kegiatan dies natalis universitas lampung ke f(. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf dan dipandang perlu mengangkat panitia pelaksana kegiatan dies natalis knomor doc: bnunilanhtiask 201ask fense wwwketerbukaan informasi publik lembarkegiatan dies natalis ke universitas lampung tahun kesatu mengangkat panitia pelaksana kegiatan dies natalis ke universitas lampung tahun yang tercantum dalam lampiran keputusan ini. kedua panitia pelaksana kegiatan dies natalis ke universitas lampung tahun bertugas menyiapkan serta memandu seluruh pelaksana kegiatan dies natalis ke universitas lampung tahun doc: enunilanhtiask ask pen3, anggota hartono, sos., si. sri winaih, s.h. usia membina, s.h. dwi prasetyo, md. afrizal kurniawan, s.i. kom. kord. keamanan epesisaei anggota akan suryani ariyanto, s.i. kom. royal harmonis. ditetapkan bandar lampung rektor universitas lampung, priadi mat akin kur dow benunilanhtinsk ask fim o3. ketiga panitia pelaksana kegiatan dies natalis ke universitas lampung tahun dalam melaksanakan tugas bertanggung serta bantuan mitra donaturembusan hariadhi mat aki naya para wakil rektor, para kepala biro, universitas lampung. doc: enunilanhtin ask fen lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor loh un26 ot tanggal agustus tentang pengangkatan panitia pelaksana kegiatan dies natalis ke universitas lampung tahun daftar panitia pelaksana kegiatan dies natalis ke universitas lampung tahun ino) jabatan nama adm tenor mana dasa pengarang prof. dr. mahatma kufepaksi, s.e., si. prof. drs. suharno, sc., ph. dr. syarief maka, m.s. safoesumiman dr. iyah wulan prof. dr. mustofa, m.a. harsono sucipto, s.h., m.h. penanggung jawab lam prof. dr. bujang rahman, si. ketua has prof. dr, mahoni, s.h., hum. wakil ketua ajo prof. dr. satuan raja, pd. sekretaris sri sulastuti, s.h.,m.h. wakil sekretaris dr. siswanto rini, pd. dr, masdar helmi, m.t, dadang karya bakti, si. |om amir supriyanto oo doc: baunilanhtiask 201ask fen3. bendahara dan dana nurhidi, s.e., akt. anggota dr, hamzah, s.h.,m.h, drs. supriyadi, pd. dian kurniasari, si., sc. dr, fajar gustiawaty s.e., si., akt. dr. ir. abdullah aman damai, si. dr. ahmad zainuddin, si, drs. dengen kurnia derajat, si, dr. dr. johns fetriyadi, ked., kes. dr. fakih, m.h. drs. tengah jakarta, m.s. amat yulian, s.h. coord. kesekretariatan dra. eka purnama, m.a. anggota ir. andi, m.p. (ikusmaniaritartat sit sofia, sos. syamsul huda drs. mukti sarana |taman 8sox rida kurniadi, s.h.,m.h. rehulina, s.h., m.h. kisti artista, s.h.,m.h. seni dwi aryan, s.h., m.h. ria silvia, s.h. jaelani, md. suprihatun, kom. sri aryan, fusi susanti, s.e. dan primaningtyas, sos. andri asasi, s.a.n. hertha african saputra, s.e. kurnia tiwi hansard, s.h. marcel duniawi, s.p. dinda mamalia, md. erwin meranti, md. kom. doc: baunilanhtinsk 20178k fao3. kora perlengkapan yoni ramadan, anggota tejo utomo, kom. maa didasari, sb, make anomali, pd. ibrahim your supriyanto sudirman sea sugianto) sukiman (amirudin ranto sos agus diana rahmad setiawan supriyadi ahmad firdaus doc: enunilanhtiask 201ask fenol. aliran teguh sapta roman had sopan zakaria tri massal detik khusus ngalam kora olah raga ji) |drh madi hartono, ms. anggota tangkis) tradisional) doc: enunilanhtinsk sk fim os. saleh, s.h.,m.h. (or tradisional) tradisional) juliana saleh, sp, mis suharto andri triad kora rapat senat (if dr. barong pa. anggota anggota drs. setyo, m.s. ira suasana, s.t.,m.t., ph. prof. dr. penyandi, s.h., m.h. dr. fx. suara, s.h., m.h. dow enunilanhtinsk o3. www o d sains dan komputer anggota prot camilan, |coord kegiatan semir prof dr. ir. cipta ginting msc. anggota okta maria sari, se. bj. sn. kingpin wahyuningdiah, s.h., m.h. senam) melly aida, s.h., m.h. wati rahim ria, s.h., m.h. siti nurhasannah, s.h., m.h. heri studi, s.e sos bayu pura, jean pemesan. dokumentasi anggota doc! baunilanhtinsk ask fen3. sandi patria airlangga, s.h. angga kusuma, kom. angelina dinanti sanjaya alif armando, s.h. fitri murni mamalia, md. surano, pd. coord. bidang pengabdian 2a3 dr. dr. beta kurniawan, kes. anggota dr. dr. ety aprilia, biome dr. merry indah sari, med. dr. dr. susanti, sc. dr, dian isti anggiani, mph dr. african blantika, sc., dr. diana mayasari, mkk. dr. rasmi oktarlina, farm dr. novita iswara putri rika pratiwi, md. keb dayu hari aditya, md. kep messi selvan, md. latihan widya nigrum, md. evi permata sari, md. dwi setyo cahyono yogi andika ksr unila) coord. kegiatan dharma wanita |:| urip mulyani hariadhi anggota dra. diana bujang rachman ny. kamal ny. romani retno mahatma coord. acara |:| yulia kusuma warni, s.h., ll.m anggota desy huruf aini, s.h.,m.h. aprilianti, s.h., m.h. dr. farida aryan, pd. rini fitnah, s.h.,m.h. indri putri idrus, s.h., m.h. maksud, s.i. kom. syafii, s.e. coord. pameran dan bazar ata dr. amba, s.e. doe: baunilanhtinsk ask penmenunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahuntuk mengakomodasi kebutuhan organisasi kementerian keuangan dan ketentuan mengenai kepegawaian, serta sesuai dengan surat menteri keuangan selaku chief financial officer nomor mk. tanggal juni perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harianunjukan plt. dan atau plh. sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: untuk jabatan pimpinan tinggi madya ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan, dan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama ditetapkan dalam keputusan pimpinan unit organisasi eselonuntuk memudahkan penunjukan pejabat yang dapat ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. pada unit organisasi non eselon dapat ditetapkan pola penunjukan plt. dan atau plh. pola penunjukan plt. dan atau plh. sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk jabatan yang melaksanakan fungsi manajemen selain pimpinan tertinggi unit organisasi non eselon, yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan tertinggi unit organisasi non eselon.penetapan plt. dan atau plh. dengan surat perintah. surat perintah sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai tata naskah dinas kementerian keuangan. dalam hal diperlukan, surat perintah sebagaimana dimaksud pada dapat mencantumkan rincian tugas dan atau tindakan rutin yang menjadi wewenang pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan kewenuntuk penunjukan plt. dan atau plh. jabatan pimpindan untuk penunjukan plt. daninstansi vertikal dilakukan dengan ketentuan: untuk penunjukan plt. dan atau plh. jabatuntuk penunjukan plt. dan atau plh. jabatan administrator ditandatangani oleh kepala kantor wilayah atasan pejabat yang berhalangan, dan cc.unit pelaksana teknis dilakukan dengan ketentuan: untuk penunjukan plt. dan atau plh. jabatan administrator ditandatangani oleh pejabat atasan langsung, danpenandatanganan surat perintah penunjukan pltmenteri keuangan. penandatanganan surat perintah penunjukan plhatasan pejabat yang berhalangan. penandatanganan surat perintah penunjukan plt. dan atau plh. selain pimpinan tertinggi pada unit organisasi non eselon sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan oleh pimpinan tertinggi pada unit organisasi non eselon dari pejabat yang berhalangan. dalam hal pejabat penandatangan surat perintah sebagaimana dimaksud pada dan berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh plt. dan atau plh. pejabat penandatangan. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan surat perintah untuk pit. dan atau plh. dalam bentuk mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penandatanganan naskah dinas oleh pejabat yang setingkat atau pejabat pelaksana bawahannya yang ditunjuk sebagai plt. dan atau plh., tetap menggunakan sebutan jabatan yang digantikannya tersebut. bagian ketiga kewenangan dan hak plt. dan atau plh. plt. dan atau definitif dari jabatan yang dirangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan termasuk wewenang yang diperoleh melalui pelimpahan kewenangan. plt. dan ataudiantaranya terkaitorganisasi sebagaimana dimaksud pada terkait dengan: penetapan penataan organisasi, pengusulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait: cc. revisi usulan penataan organisasi kepada instansi lain terkait, penetapan peringkat jabatan struktural dan fungsional, pengusulan pembentukan dan penggunaan jabatan fungsional kepada instansi lain terkait, pengusulan tunjangan jabatan fungsional dan ketentuan pelaksanaannya, pengusulan kebutuhan jabatan fungsional, penetapan informasi jabatan dan uraian jabatan, penetapan kamus kompetensi teknis, j . penetapan rumpun jabatan, dan penetapan peta jabatan. perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. perubahan status hukum pada alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada terkait dengan kewenangan yang telah diberikan kepada pejabat perbendaharadan bendahara) sesuai ketentuan yang berlaku. pejabat pegawai yang ditetapkan sebagai plt. dan atau plh. tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatan sebagai plt. dan atau plh. pejabat pegawai yang ditetapkan sebagai plt. dan atau plh. dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama (satu) bulan kalender dan berlaku kelipatan diberikan tambahan tunjangan kinerja. ketentuan pemberian tambahan tunjangan kinerja bagi pejabat pegawai yang ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. pada unit organisasi eselon, unit organisasi non eselon yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, dan unit yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum namun tidakebagai berikut: pejabat setingkat yang ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja pada jabatan yang ditangkapnya, dan pejabat pegawai satu tingkat bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada jabatan definisinya dengan tunjangan kinerja dalam jabatan yang ditangkapnya ketentuan mengenai pemberian tambahan tunjangan kinerja pejabat pegawai yang ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. pada unit organisasi non eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri keuangan berdasarkan usulan pimpinan unit pembina teknis kepada menteri keuangan. s5) pelaksanaan pembayaran tambahan tunjangan kinerja dan pengenaan pajak penghasilan atas tambahan tunjangpejabat pegawai ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. pada lebih dari (satu) jabatan, maka diberikan salah satu tambahan tunjangan kinerja yang jumlahnya lebih besar. bagian keempat pemberhentian plt. dan atau plh. pejabat pegawai dapat diberhentikan sebagai plt. dan atau plh. dalam hal: masa penunjukan sebagaimana tercantum dalam surat perintah telah berakhir: telah diterbikan surat perintah baru, pejabat definitif telah kembali melaksanakan tugas rutin, atau pejabat definitif yang baru telah dilantik. bab ketentuan peralihan penetapan pejabat pegawai yang ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. sebelum peraturan menteri ini berlaku, dinyatakan sah dan tetap berlaku. dalam hal jangka waktu penugasan pejabat pegawai sebagai plt. dan atau plh. terhitung sejak peraturan menteri ini belum berlaku sampai dengan peraturan menteri ini berlaku memenuhi (satu) bulan kalender, maka tambahan tunjangan kinerja kepada pejabat pegawai bersangkutan dibayarkan sesuamengenai plt. dan atau plh. lingkungan kementerian keuas, plt. kepala bagian aro umum laysan learn nipon780213unit adalah seluruh unit organisasi eselon dan unit organisasi non eselon lingkungan kementerian keuangan. unit organisasikementerian keuangan. pelaksana tugas yang selanjutnya disebuebuyang dapat ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. yang selanjutnya disebut pegawai adalah aparatur sipil negara dan tenaga profesional non aparatur sipil negara yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lingkungan kementerian keuangunit yang bersangkutan adalah lingkup unit organisasi yang berada satu tingkat atas unit organisasi pejabat yang berhalangan. tunjangan kinerja adalah tunjangan kinerja pegawai lingkungan kementerian keuangkinerja pegawai lingkungan direktorat jenderal pajakbab ruang lingkup dan tujuan peraturan menteri ini mengatur ketentuan mengenai pedoman penunjukan plt. dan atau plh. bagi pejabat pegawai yang berlaku pada seluruh unit. penunjukan plt. dan atau plh. dimaksudkan untuk menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas rutin dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. bab iii tata cara penunjukan plt. dan atau plh. bagian kesatu umum penunjukan plt. dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap, antaranya karena:yang lebih dari (enam) bulan. penunjukan plh. dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara, antaranya karena:jabat pegawai yang ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. tidak perlu dilantik atau diambil sumpah. pejabat pegawai yang ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definisinya. dalam hal pejabat pegawai yang ditunjuk sebagai plt. berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya sebagai plt., berlaku ketentuan: tidak dilakukan penunjukan plh.: dan dapat tidak dilakukan penunjukan plt. baru sepanjang pejabat yang ditunjuk sebagai plt. tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai plt. penunjukan plt. dan atau plh. dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kedekatan tugas dan fungsi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkungan unit organisasi masing masing. batas waktu penugasan sebagai plt. dan atau plh. disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan arahan pimpinan. pejabat pegawai dapat ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. paling banyak dalam (dua) jabatan. penunjukan plt. dan atau plh. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan anggaran, memperhatikan aturan aturan terkait. bagian kedua pola dan penunjukan plt. dan atau plh. penunjukan plt. dan atau plh. pada unit organisasi eselon dan unit organisasi non eselon yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dilakukan dengan cara: ditunjuk dari pejabat yang setingkat lainnya dalam lingkup unit yang bersangkutan, ditunjuk dari pejabat (satu) tingkat dibawahnya, atau ditunjuk pelaksana dari pejabat pengawas dan kepala subbagian atau kepala seksi pada unit organisasi non eselon yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. selain penunjukan sebagaimana dimaksud pada pit. dan atau plh. dapat ditunjuk dari pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional dengan ketentuan: pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. jabatan pimpinan tinggi madya dan atau jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai plt. dan atau plh.. pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada dapat ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. sepanjang memiliki kompetensi pada bidang yang ditangkapnyapejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. untuk: jabatan pimpinan tinggi madya lingkungan kementerian keuangan, dan atau jabatan pimpinan tinggi pratama pada unit organisasi eselon dimana pejabat fungsional berkedudukan,, dan atau jabatan pengawas, pada unit organisasi eselon dimana pejabat fungsional berkedudukan pada unit organisasi eselonlingkungan instansi vertikal dan jabatan pengawas pada unit organisasi eselon untuk kantor wilayah, dan atau jabatan administrator dan jabatan pengawas pada unit organisasi eselon iii untuk kantor pelayanan, dimana pejabat fungsional berkedudukan.: jabatan pengawas pada unit organisasi eselon untuk kantor wilayah, dan atau jabatan pengawas pada unit organisasi eselon untuk kantor pelayanan,unit pelaksana teknis jabatan pengawas, pada unit pelaksana teknis dimana pejabat fungsional berkedudukan. penunjukan plt. dan atau plh. untuk jabatan pimpinan tinggi madya dan atau jabatan pimpinan tinggi pratama yang berasal dari pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada dan dapat ditunjuk dari luar unit organisasi eselon yang bersangkutan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan. penunjukan plt. dan atau plh. untuk(satu) tingkat dibawahnya lingkungan unit organisasi non eselon yang bersangkutan, atau ditunjuk dari pejabat lain luar unit organisasi non eselon yang bersangkutan. penunjukan plt. dan atau plh. selainsetingkat lingkungan unit organisasi non eselon pejabat yang berhalangan, ditunjuk dari pejabat (satu) tingkat dibawahnya lingkungan unit organisasi non eselon pejabat yang berhalangan, atau ditunjuk dari pegawai dibawahnya lingkungan unit organisasi non eselon pejabat yang berhalangan. untuk memudahkan penunjukan pejabat yang dapat ditunjuk sebagai plt. dan atau plh. bagi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama dapat ditetapkan pola penunjukan plt. dan atau plh. |
berita daerah kota bandung tahun nomor sepupu, sauntuk kedua kalikeputusan menteri keuangan republik indonesiamemutuskanfrekuensi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan sebanyak banyaknya (tiga) kali per orang dalam (satu) tahun. dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi dprd dapat melibatkan tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlakuj0)s uni ata @sekretaris$# daerah kota bandung, kamal setan edi siswanya darya ota bandung tahun nomorprd kota bandung.paket adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk pimpinan dan anggotbelanja pimpinan dan anggota dprd (d0)pembayaran pajak penghasilan ph) pimpinan dan anggota dprd atas penghasilan sebagaimana dimaksud dibebankan pada apbd. j0)80y6(l)yang besarannya adalah (tiga) kali uang representasi ketua dprd. atas penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pembebanan pajak penghasilan ph) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii tunjangan kesejahteraan j) per tahun dengan premi asuransi sebesar rp. (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)sekeluarga adalah anak angkat yang dibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai deng,.(d0).apbdsembilan ratus ribu rupiah) per steldinas harian lengan panjang senilai rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per stelalam kota bandung sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah), luar kota bandung sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah)(d0),, panitia urusan rumah tangga, (dua) dalam (satu) tahun, panitia legislasi, (dua) kali dalam (satu) tahun.lokal dalam wilayah kota bandung sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi jawa barat kecuali kota cimahi dan kabupaten bandung sebesar rp. (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari, perjalanan dinas luar provinsi jawa barat sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah) per hari, perjalanan luar provinsi yang menggunakan jasa travel kecuali dki jakarta dan provinsi banten mendapat uang saku rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). perjalanan dinas luar wilayah kota bandung, diberikan uang representasi dengan besaran sebagai berikut perjalanan dinas ibu kota provinsi sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari, perjalanan dinas non ibu kota provinsi sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari, kepadalayanan akomodasi sebagai berikut kelas ekonomi dengan menggunakan pesawat udara, kelas vip atau kelas dengan menggunakan kapal laut, kelas eksekutif untuk akomodasi transportasi dengan menggunakan kereta api. perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal dan penginapan) yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan. kegiatan reses pimpinan dan anggota dprd dilaksanakan (tiga) kali dalam (satu) tahun, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud fasilitasi oleh sekretariat dprd meliputi biaya sewa gedung, sewa kursi, konsumsi, sound system dan sewa tenda. kepada pimpinan dprd disediakan belanja penunjang operasional yang besarnyapenganggaran, penggunaan dan pertanggung jawaban belanja penunjang operasional pimpinan dprd, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, penggunaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya sebagai berikut (d), penganggaran bpo pimpinan dprd sebagaimana dimaksud dalam dikelompokan ke,wanj0)(d0), house training. dukungan pembiayaan bagi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf dan adalah biaya kontribusi. |
berita daerah kota bandung tahun nomor sepupu, ou, nana awasi hasil masawalikota bandung, menimbang :.a.keputusan walikota bandung nomor kep. huk namun dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang baru,dan sekolbaru:dan sekolahdilakukan melalui jalur akademismelalui jalur non akademis untuk sma negeri ditetapkan dan dilakukan bawah koordinasi dinas. paragraf keempat seleksi calon siswa smk seleksi calon siswa kelas (sepuluh) smk negeri dapat menggunakan jalur akademis dan jalur non akademis. calon siswa smk sebagaimana dimaksud pada yang menggunakan jalur akademis diperbolehkan memilih (tiga) sekolah smk negeri dan smk swasta program keahlian (pilihan dan dalam satu smk negeri dan atau smk swasta program keahlian sejenis (pilihan dan untuk (tiga) smk. pemilihan program dan sekolah pilihan sebagaimana dimaksud pada calon siswa dapat memilih program keahlian pilihan dan smk negeri, atau program keahlian sejenis pilihan untuk smk negeri dan smk swasta. calon siswa smk yang melalui jalur akademis dalam bidangnya diseleksi oleh sekolah yang bersangkutanepuluh) smk negeri dilakukan dengan pembobotan yang berlaku untuk semua kelompok keahlian, dengan ketentuan pembobotan sebagai berikut smk kelompok teknologi dan industri, bisnis dan manajemen serta pariwisata meliputi bahasa indonesia dikali matematika dikali bahasa inggris dikali ipa dikali mata pelajaran lain diluar mata pelajaran muatan lokal dan praktek dikali smk kelompok kesejahteraan masyarakat serta kelompok seni dan kerajinan meliputi semua mata pelajaran diberi bobot (satu), diluar mata pelajaran muatan lokal dan praktek. selain seleksi sebagaimana dimaksud pada calon siswa kelas (sepuluh) smk dilakukan tes khususilaksanakan untuk mengetahui minat, bakat dan kesehatan calon siswa sesuai dengan kebutuhan program keahlian besebagai pilihan utama, apabila tidak diterima sekolah pilihan ke diteruskan pada sekolah program keahlian pilihan ke yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan sekolah program keahlian pilihan ke tersebut. teknis pelaksanaan seleksi melalui jalur non akademis untuk smk negeri ditetapkan dan dilakukan bawah koordinasi dinas. bagian kelima daftar ulang j0) calon siswa baru yang dinyatakan diterima wajib melaksanapendaftaran ulang calon siswa baru tidak melaksanauang seragam, buku paket, iuran bulanan, kegiatan siswa, administrasi, kesehatan dan psikotestukan saat minggu pertama pembelajaran sekolah dengan ketentuan tidak ada pembebanan biaya dan tidak mengarah kepada kegiatan perpeloncoan. bagian ketiga pembiayaanada tkdinas memberikan bantuan sekolah untuk pelaksanaan tes masuk smp negeri. dana sumbangan pendidikan dsp) dan iuran bulanan harus diputuskan melalui musyawarah dengan seluruh orangtua siswa. rencana perubahan kenaikan dana sumbangan pendidikan, dan iuran bulanan dari tahun sebelumnya, harus terlebih dahulu diusulkan untuk mendapat pertimbangan dari kepala dinas. (l) bagi calon siswa warga kota bandung yang tidak mampu secara sosial dan ekonomi dapat memperoleh keringanan dan atau pembebasan biaya pendidikan. ketidakmampuan calon siswa sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili atau kartu kendali sekolah anak ksa). calon siswa sebagaimana dimaksud pada agar mendaftar sekolah negeri atau swasta yang dekat dengan domisili tempat tinggalnya dalam satu kecamatan atau kecamatan tetangga, dan khusus untuk peminat sekolah kejuruan dikecualikan dari ketentuan atas. setiap calon siswa sebagaimana dimaksud pada yang mendaftar sekolah negeri melebihi kuota, maka sekolah dapat melaksanakan seleksi melalui kunjungan rumah home visit) dan cek lapangan. (l) calon siswa sebagaimana dimaksud dalam setelah diterima pada jenjang sd mi dan smp m wajib dibebaskan dari biaya sekolah karena mendapat bantuan dana daridari kewajiban biayaketentuan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. calon siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam yang memiliki kartu bebas biaya sekolah kbbi) setelah diterima pada jenjang pendidikan sma, smk atau dibebaskan dari biaya sekolah karena mendapat bantuan dari pemerintah daerah, dan subsidi silang yang dilakukan sekolah bersama komite masing masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan siswa. j0) dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan siswa baru, kepala dinas dapat membentuk panitia penerimaan siswa baru tingkat kota bandung, tingkat kecamatan dan tingkatdibawah koordinasi kantor departemen agama. kepala danketentuan yangapat diatur lebih lanjut oleh kepala dinas atas nama walikota. bab ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturan ini, maka keputusan walikota bandung nomor kep. huk tentang pedoman teknis penerimaan siswa pada taman kanak kanak raudhatul athfal, sekolah dan madrasah tahun pelajaran. bandung pada fay rah kota bandung, lir sis candi berita#daerah kota bandung tahun nomor babi ketentuan umum dalam peraturan ini,dan masyarakat, yang terdiri dari)perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada taman kanak kanak atau sekolah dari taman kanak kanak atau sekolah lain. ujian akhir dan madrasah ibtidaiyah mi). nilai ujian akhir sekolah akhir sekolah., daftar nilai ujian nasional adalah daftar yang memuat nilai hasil ujian nasional yang diberikan kepada siswa yang telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan. ijazah adalah surat blankj0) baiknyacluster dan sistem non cluster sesuai dengan kebutuhan. sistem cluster sekolahujian nasional un) tahun sebelumnya, serta pertimbangan lokasi rayon sekolah, dan atau pertimbangan lainnya. penentuan kelompok cluster sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dinas dan dihampiri persyaratan yangyang bersangkutan. calon siswa yang berasal darikepala dinas dan ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan. jalur seleksi untuk penerimaan siswa baru meliputi jalur akademis: non akademis. seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu berupa tes tertulis untuk smp m ts, nilai ujian nasional untuk sma ma smk, tes lainnya sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kejuruan yang bersangkutan untuk mendapatkan kesesuaian, kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian program keahlian yang dipilihnya. seleksi melalui jalur non akademis sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu berupa pertimbangan dan penilaian terhadap bakat dan prestasi olahraga, bakat dan prestasi seni, prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi ekonomi sosial orang tua calon siswa. kriteria bakat dan prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan ditetapkan oleh kepala dinas. calon siswa yang mengikuti jalur non akademis, dan telah dinyatakan diterima, mereka tidak dapat mendaftar lagi untuk jalur akademis. kondisi ekonomi sosial orang tua calon siswa, sebagaimana dimaksud pada huruf pertimbangannya calon siswa termasuk kelompok yang mendapatkan kartu kendali sekolah anak ksa) pada jenjang sebelumnya, dan atau ditunjukkan dengan surat pernyataan tidak mampu dari kelurahan dan kecamatan setempat dimana calon siswa berdomisili. j0) dalam penerimaan sidari jalur seleksi non akademis. besaran angka pre dan sma ma smk negeri sesuai dengan cpertama bulan juni tahun yang bersangkutan. penerimaan jumlah calon siswa baru dari kelompok kuota ditetapkan oleh satuan pendidikan masing masing dengan memperhatikan kondisi jumlah pendaftar. satuan pendidikan yang menerima calon siswa melalui jalur non akademis harus melaporkan kepada kepala dinas, kuota yang akan diterimanya paling lambat (dua) minggu sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru non akademis. penerimaan siswa pindahanepartemen pendidikan nasional. kepala sekolah wajib mengusulkan kembali nama nama siswa baru yang diterima untuk ditetapkan oleh kepala dinas. dalam penerimaan siswa barucc wdiperbolehkan penyelenggaraannya melalui kerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah,j0dan atau media cetak,pada tahun sebelumnya yaitu besaran dana sumbangan pendidikan dsp), danstribusi biaya dari orangtua yang mampu. penentuan jadwal penerimaan siswa harus ditetapkan oleh dinas. tk, ra, sekolah dan madrasah swasta dapat diizinkan untuk melaksanakan pendaftaran siswa lebih awal dari jadwal penerimaan yang ditetapkan dinaslaksanaan penerimaan siswa, permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dihampiri dengan dilakukan setelah calon siswa selesai mengikuti ujian nasional un) dan atau ujian sekolah dan madrasah: menyampaikan laporan tentang prosedur dan mekanisme seleksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: penutupan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. bagian ketiga calon siswa persyaratan calon siswa tk ra adalah anak umur sampai dengan tahun. persyaratan calon siswa kelas sd mi yaitu sebagai berikut telah berusia (tujuh) tahun sampai dengan (dua belas) tahun wajib diterima:yaitu sebagai berikut telah tamat sd mi program paket dan memiliki stub ijazah, memiliki daftar nilai ujian akhir, berusia setinggi tingginya (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru. persyaratan calon siswa kelas sma ma smk yaitu sebagai berikut telah tamat smp m ts program paket dan memiliki stub ijazah, memiliki daftar nilai ujian nasionalawal tahun pelajaran baru, khusus untuk smk, calon siswa harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program pendidikan sekolahberjumlah daya tampung. j0) daya tampung sebagaimana dimaksud dalam yaitu jumlah siswa dalam satu rombongan belajar atau kelas, dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima. jumlah siswa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut tk ra, dalam satu rombongan belajar kelas sebanyak banyaknya (dua puluh lima) orang, sd mi, dalam satu rombongan belajar kelas sebanyak banyaknya (empat puluh) orang, smp m ts, dalam satu rombongan belajar kelas sebanyak banyaknya (empat puluh) orang, sma ma, dalam satu rombongan belajar kelas sebanyak banyaknya (empat puluh) orang, smk dalam satu rombongan belajar kelas untuk kelompok smk teknologi dan industri sebanyak banyaknya (tiga puluh enam) orang, kelompok smk bisnis dan manajemen, serta kelompok smk pariwisata dan kesejahteraan masyarakat sebanyak banyaknya (empat puluh) orang, kelompok smk seni dan kerajinan, khusus untuk a). smkn sebanyak banyaknya (dua puluh empat) orang, b). smkn sebanyak banyaknya (tiga puluh enam) orang. dalam kegiatan penerimaan siswa yang tidak diatur oleh dinas,komite madrasah. paragraf pertama seleksi calon siswa sd mi jl)komite madrasah. seleksi sebagaimana dimaksud pada tidak berupa seleksi akademis tidak memperdapat menggunakan jalur akademis danp m negeri, dengan urutan pilihan pertama, kedua dan ketigates masuk smp m ts. tes masuk smp m sebagaimana dimaksud pada yaitu tes masuk yang dilaksanakan pada smp m pilihan pertama dengan soal terstandarisasi dari dinas dengan pemeriksaan melalui sistem komputerisasinegeri menjadi pilihan pertama dari calon siswa. calon siswa yang tidak diterima pada smp m pilihan pertama, masih memungkinkan diterima smp m pilihan lainnyajalur non akademis untuk smp negeri ditetapkan dan dilakukan bawah koordinasi dinas. paragraf ketiga seleksi calon siswa sma ma (l) seleksi calon siswa kelas (sepuluh) sma ma negeri dapat menggunakan jalur akademis dan jalura ma negeri. pilihan sma ma negeri yang dituju dilakukan dengan mengisi satu formulir pendaftaran yang memuat pilihan pertama, pilihan dua dan pilihan ketiga pada tempat pendaftaran sekolah pilihan pertama.munikasi dan informatiklolaan informasi dan komunikasi publik dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengelolpengelolinformasi dan komunikasi publik, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, cc. penyiapan bahan pembinaan teknis bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan informasi publik untuk mendukung komunikasi lintas sektoral dan kebijakan lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten, penyiapan bahan pengelolaan keterbukaan informasi publik, penyiapan bahan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian bidang pengelol,enggaraan hubungan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi penyelenggaraan hubyelenggaraan hubungan masyarakat. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penyelenggaraan hubungan masyarakat mempunyai fungsi a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan hubungan masyarakat, b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyiapan bahan pembinaan teknis bidang penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyiapan bahan pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, penyiapan bahan pelayanan informasi publik, penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah, penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian bidang penyelenggaraan hubungan masyarakat, h.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama bidang penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan hubinformasi dan komunikasi publik dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi kemitrkemitrkemitrkemitraan informasi dan komunikasi publik, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik, cc. penyiapan bahan pembinaan teknis bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik, penyiapan bahan kemitraan komunikasi sosial, penyiapan bahan penyediaan informasi lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik kabupaten, penyiapan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah, penyiapan bahan diseminasi informasi kebijakan melalui media komunikasi, h.penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian bidang kemitrkemitraan informasi dan komunikasi publik, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kemitrteknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanak perumusmbinarumusan dan pelaksanaan kebijakan penguatan kapasitas sumber komunikasi dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur data center, disaster recovery center drc), dan teknologi informasi dan komunikasi tik) pemerintah, layanan pengembangan internet dan intra, layanan nama domain sub domain, pengembangan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi tik), penyelenggaraan government chief information officer cio) dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi tik) smart city, pelaksanaan pemantauan dan pengendalievaluasi dan pelaporfungsi lain yang diberikan oleh kepala terkait dengan tugas dan fungsinyaseksi infrastruktur teknologi informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi infrastruktur teknologiinfrastruktur teknologi informasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi infrastruktur teknologi informasi mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, penyiapan bahan pembinaan teknis bidang pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, d.penyiapan bahan penyelenggaraan, pembuatan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tik), penyiapan bahan pengelolaan dan layanan data center, disaster recovery center drc), dan teknologi informasi dan komunikasi tik), penyiapan bahan penyediaan infrastruktur akses internet dan intranet, penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan pengendalian menara cellular, penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian bidang pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, penyiapan bahanpenyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan infrastruktur teknologidan pengembangan aplikasi dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi tata kelola government dan pengembangan aplikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata kelola e government dan pengembangan aplikasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi tata kelola government dan pengembangan aplikasi mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola e government dan pengembangan aplikasi, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata kelola e government dan pengembangan aplikasi, cc. penyiapan bahan pembinaan teknis bidang tata kelola e government dan pengembangan aplikasi, penyiapan bahan penyelenggaraan government chief information officer cio), penyiapan bahan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi tik) smart city, penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi tik), penyiapan bahan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, penyiapan bahan layanan manajemen data dan sistem informasi e government, penyiapan bahan pelaksanaan integrasi layanan publik dan kepemerintahan, penyiapan bahan pengelolaan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan pemerintahan, penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian bidang tata kelola e government dan pengembangan aplikasi, il. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama bidang tata kelola e government dan pengembangan aplikasi, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tata kelola e government dan pengembangan aplyanan informasi dan komunikasi elektronik dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi layanan informasi dan komunikasi elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangseksi layanan informasi dan komunikasi elektronik mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang layanan informasi dan komunikasi elektronik: penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan publik bidang layanan informasi dan komunikasi elektronik: cc. penyiapan bahan pembinaan teknis bidang layanan informasi dan komunikasi elektronik, penyiapan bahan penyediaan dan pengelolaan konten design dan template sarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi tik), penyiapan bahan informasi layanan komunikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi tik): penyiapan bahan penyelenggaraan interoperabilitas, penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian bidang layanan informasi dan komunikasi elektronik: h.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama bidang layanan informasi dan komunikasi elektronik, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang layanan informasi dan komunikasi elektronik.bidang statistik dan persandian mempunyai fungsi a.perumusmbinanyelenggaraan statistik sektoral lingkup daerah, pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia:elenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, h.pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan pengendalij . pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasamaevaluasi dan pelaporseksi pengumpulan dan pengolahan data dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi pengumpulan dan pengolahan data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang survei, pengumpulan, dan pengolahan data statistik sektoral. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengumpulan dan pengolahan data mempunyai fungsi penyiapan bahan perumuslaksanambinaan teknis bidang survei, pengumpulan, dan pengolahan data statistik sektoral, pelaksanaan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia, pelaksanaan pengumpulan data bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia: pelaksanaan pengolahan data bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan hak asasi manusia: penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian bidang survei, pengumpulan, dan pengolahan data statistik sektoral, h.penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama bidang survei, pengumpulan, dan pengolahan data statistik sektoral, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang survei, pengumpulan, dan pengolahan dataalisis data pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala seksi analisis data pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan d. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi analisis data pembangunan mempunyai fungsi penyiapan bahan perumuscc. penyiapan bahan pembinaan teknis bidang analisis data pembangunan dan penyusunan kompilasi produk statistik sektoral, pelaksanaan analisis data pembangunan,iapan bahan pemantauan dan pengendalianoordinasi, konsultasi, dan kerjasama bidang analisis data pembangunan dan penyusunan kompilasi produk statistik sektoral) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang analisis data pembangunan dan penyusunan kompilasi produksandian dan keamanan informasi dipimpin oleh seorang kepala seksi. kepala teknis bidangseksi persandian dan keamanan informasi mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang persandian untuk pengamanan informasi, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang persandian untuk pengamanan informasi, cc. penyiapan bahan pembinaan teknis bidang persandian untuk pengamanan informasi, penyiapan bahan pengelolaan keamanan informasi dan persandian, penyiapan bahannyiapan bahan pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, penyiapan bahan pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian bidang persandian untuk pengamanan informasi, penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama bidang persandian untuk pengamanan informasi, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang persandian untuk pengamanandiseminasi informasi nasional oleh pemerintradio siaran pemerintah daerah dan upt layanan pengadaan secara elektronikcra buratiindramayu info innmunikasi dan informatika nomor tahun kabupaten indramayu tanggal desember dinas komunikasi dan informatika kabupaten indramayu kepala sekretariat kelompok unnnnnnnununnnnnnnnnan jabatan fungsional " tttltitinformasi dan teknologi informasi statistik dan komunikasi publik dan komunikasi persandian an. .woocouuuu .o. .c. ala seksi seksi seksi pesanan papan infrastruktur pengumpulan dan mon curang teknologi informasi pengolahan data seksi seksi ksi penyelenggaraan tata kelola krn ita liat hubungan e government dan pembangunan masyarakat pengembangan aplikasi seksi seksi seksi kemitraan layanan informasi persandian dan informasi dan dan komunikasi keamanan komunikasi publik elektronik informasi p bupati indramayu anna sophanahomunikasi dan informatika kabupaten indramayu, kepala adalah kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten indramayu, sekretariat adalah sekretariat pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten indramayu, sekretaris adalah sekretaris dinas komunikasi dan informatika kabupaten indramayu, bidang adalah bidang pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten indramayu, kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten indramayu, sub bagian adalah sub bagian pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten indramayu, kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten indramayu, seksi adalah seksi pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten indramayu, kepala seksi adalah kepala seksi pada dinas komunikasi dan informatikmunikasi dan informatiknyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama. untuk pelaksanacc. pembinapengelolaan keterbukaan informasi publik, pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup pemerintah daerahpemantauan dan pengendalikoordinasi, konsultasi, dan kerjasamaevaluasi dan pelapor |
mengingat . bahwa sebgai cbc:lanjutan dari upaya pc,,in ql<atan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah ko,a bandung telah menganggllll<on kembali drum hibah pelayanan l scb rnn ma.syarikat miskin seh: dimana telah tercantum dalam anggaran pandora jan dan belruija daerah oll bandung tahun anggaran sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai pcmanfaamn dana hibah pelayanan keseruan tcnnaksud; bahwa ben:tarian perimbangan scl>ago1 d1uu1 dimaksud daun huruf perlu menctapbn pcmturan walikota bandung tentang pemanfaatan dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat, miskin kow bandung ttlhuo anggaran \mh y.'l:k d1\lam m.nggu menunjang upaya peningkat1nn pcl1yunnan kcsehamn n1e1alun pcmcnuaan dan torak.~nya pela)'anan kesehatan kbususoyn bagi n\3s)'8lll<.ol miskin kou, bandung telah dileiaplcnn pcrntunui walikota rul<lung nomor tahun tentang pemanfaatan dana hibah p<layanan kesehatan masyarakat miskin kota bandung tahun anggaran scb gai pendamping pria,u.in jaminan kesehatan ma.,harakat.; menimbang walik01'a bandung. tentang pemanfaatan dana bah pela kanan kereta tan masyarakat skin kota bandung tai iun anggaran peraturan walikota bandung nomor tahun 2j4w nomor tahun berita daerah kota bandung peraturan para1 ur1111 d:lebih kou, bandung nomor t,,hun ten tang penyelenggaraan upaya kesehatan; peraturan daerah kota bandung nomor ahun ten tang urusan l'emerinlllhan daetllb kolo bandung; >eni1uran doctor kou, bandung nomor tahun kencang pcmbcntubo susunan organisasi dinas daerah kota bandung; pe111turun d:icon koto &ndung nomor tahun ten ulang pembentukan don susu organisasi rumah sak.ii umn daerah kota bandung; pcnuurnn daerah kot:nadu acmh tingkat l~ung nomor tahun kencang batas wilayah kotamadya daerah tingkat bandung; pemeran pemcrinlnh nomor tatum cnt pembagian urusan,, pem<:lincah,m antara pemerintah, pemetincahon daerah provinsi, dan pcrnerimahan daerah kahupmen kota: peraturan mencari o.centang perubahan saw wilayah kotnmtldya oac,ruh tingkat bandung dengan kabupaten daerah ting.t bandung: peraturan pemerintah nomor tahun lelllllng l'engelohw, ke.,gon daerah; undang undang nomor tahun rencana si""'m jamal\lll sosial nasional: undang ndao,g nomor talent tentang pemcrinu,han darab sebagaimana celah diubah umum yang keduakalinya dengan undang undang nomor tahun odong undang l{nomor tahun tcnlllng scho lll! odong undang nomor tahun tentang pony,,kenegaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi;, kol.sl, dan nepotisme; mengingat walikota . daerah rubah kota bandung. pemerintah daerah adalah pemerintah kota bandung, dalam peraturan ini. yw,g dimaksud dens.:m babi ketentuan umum pemanfaatan dana hibah pelayanan kereta1'an masyarakat miskin kota bandung tahun anggaran tent ang band uno walikota per all jan menctaplmn memutuskan: pcroluran daerah kota &data nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran teratur.m menteri kesehntrui non1 menkes per tentang pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta; kcp<tt us311 menteri kesehatan nomor menkes sk tentang pado,nan pcnyelcnggoroun program pelnyonrui kesehatan masyarakat miskin sebapimaoa tetap diubah dengan penjuru, menteri kesehatan nomor mendesis membalikan peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah pid) tahun s.202s: po!llturnn daerah kolo bandung nomor tahun tentang 11ua cura pc:mbenruknn pcr1bumn ct' oh; pen1urn daerah kota j1dunia: nomor tahun tenung pembentukan don susunan organisasi rumah sakit khusus lbu dan anak kora bandung; is. pcmturnn d:peran koto bandung nomor tahun memang pcmbcn.tukar dan susunan,, '1i"f1isasi rumah sakit khusus gigi dan mulu1 kota bandung: fungsi . util kcu:tangan miskin wig selnnjuu,ya disini<at skm adalah surat kc"" "gan yw,g liter1>ikon oleh kclurllhan atas d""'r pengantar dari rt rw dan disahkan oleh badan pus statistik kota bandung. still kct"""1jalan tidak mampu yang selo,tuac dapatkan keributan biaya pcl qanun kc:shall!l pod., fasilitas pemberi pelayanan setelah adanya pengurangan biaya sehat;li bentuk fungsi sosial fasilitas pemberi pelayanan kcscbaton scbapimana kctcntua.n yang berlaku. milyar.ikat skin ad. awyorakal miskin dan kurang tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara admin.iteratif merupakan burg., kota berulang dan memenuhi !criteria alasan pusat statistik kom bandung. den1ims mas)'lanka miskin yang bertemu dalam j:unkcsmas dan surat keterangan miskin skm). dana hibah pela.kanan kesehatan l,yaraknl mi$kin adalah bantuan unruk masyarakat miskin dan ku111 jlg tidak mampu yang dikatakan kepada dittlctur atau pimpin:u, lbsilirns pemberi pelayanan kesfeh.uon sebagai penggantian biaya pclayonao kesehatan masyarakat miskin dan kurang tidak mampu fasilitas pemberi pelayanan kesabaran dasar dan rujukan se kota bandung. walikota adala wall< undang. semmriat daerah adalah sekretariat daerah kou, bandung. sekretaris daerah adalah segaris daerah kom bandung. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kom bandung. kep,tla dinas kc,;charan adal kepala dinas kesehatan kou bandung. anggaran pendapomn dan belanja ooernh yao& scloajuln)'ll disingkat apbd adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kola undang. tim . familia pemberi pelayanan kesabaran rujukan adalah semua fasilitas layanan kesehatan rujukan milik pemerintah, swarm maupun tnv polri yang berizin dan bc:roda kou, bandung. fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dasar adalah puskesmas dan jari8" d y yang memberikan pencalonan persalinan normal temp11 atau dengan penyu.lh. is. program jamin.an kasih1u,m hambat adalah pt0gram buruan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat; miskin dan tidak mampu sesuai dengan kupu1san mencari scsaba,un republik lndonesia nomor menkes ll tcn,g pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat miskin tahun seba_gimana te1o.h diubah dengan pcrutumn mc:ntori kesehatan nomor men.es sk il surat l'print.ah pencairan d.ma yang selanjutnya disingkat s1,io adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diberi>itl:an oleh bcndalwa umum <rab kuasa bendahara umum daan berdo.urutan slot peran,uh men1mayor. is. sw111 pcrmintn pcmboya,on langsung yang selanjutnya disingkat pp ls adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pcngchwan untuk permintaan pc:bayaran iii lll sw,g kepada pihak jetis alas dasar perjanjian kontrak kerja at:iu super perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan peruntukan dan wak1u pembayaran tertentu yo.n.g dolrumennyo disiapkan oleh pejabat polaksru,:, canis kai<unn. swell perintah membayar langsung yang selanjutnya disingkat spm ls adalah dokumen yang diterbitl:an oleh pengguna ungaran!kuasa pengguna. anggaran sebagai dasar un1uk penerbitan atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat .arah. fungsi sosial fa.seluas pc:macri pelayanan kc,catatan ad jah b111:ian dari tanggung jawab yang melek pala setiap familia pemberi pelayanan lesehan yang merupakan ikatan moral dan etik dalam mem3.ntu pasien miskin. \;umn3 amu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan sebagaimana ketan.aan )'ang berlaku. bab . membcrilmn pelayanan kesenian yang sesuai 'land9' terhadap n1wyatt1kat misi.in :asililos pemilu. ri pclayru,an kcschauu,~ cf\iodin pembiayaan pelayanan kcschntan fasi.lintas peinbcri pclayarum kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin, mc. tingkatkan akses pc:layanan kcschau.m ba i masyarat.at miskin terhadap fasilitas kesehatan; mengatur pelaksanaan ponyalumn dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara cepat, tepat wake, 1epo1 jumlah, dan tepat saluran~ maksud dnn tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah bas maksud dan 11juan l'lm kombinasi j:ujian ke:selatan moyo.ruk.ut koen ba.nduga adalah tun u!c melaksanakan koordinasi pcnyclonggoraoo kesehatan nuasyankat mi.skin yang melibatkan limas sektor clan pimpinan tcrkuil dalam berb dpi kegiatan koordinasi. sinkronisasi. pembinaan, pengendalian. dan lain lain. tim pengelola jaminan kesehatan s)'analyst jamkesmas) dil\a$ ke~t.an kota 8indung all jah tim teknis pen:kelola sistem pelayanan kesehatan os)'lll'(lat miskin yang dibentuk olb dinas kcscbatan yang metal:kanakan tugas sco>gai pengelola dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan terhadap syoralw miskin kom bandung. pelaksana verifikasi adalah self dinas kcscbatan kota bandung awu y,u1g ditunjuk jan diangkat oleh cpc,lo dinas kcscltawn kota 8unduh& yang bertugas mclakuun kegiatan pemeriksaan dan penilaian administrasi klaim yang diajukan oleh fasilitas pcb<ri pelayan kill charan dibawah komedi=i tim pengelola jamkcsmas dinas kesehatan kota bandung. bab . membayar co.si thinking biaya pertanian tna syarak kur.mg tidak marapu fasilitas pemberi pelayanan kesehatan rujukan ba;i y,u,a memiliki skt sc,loh mendllpot keringanan biaya dari pihak fasilitas pemberi pelayanan kesehatan melalui fungsi sesal fasilitas pemberi pelayanan k.est.an dan kenuunpuan bayur dari pasien. membayar iur bayar (, ost sharing) selisih uto.s t.raihan fu.sivitas pemberi pclayarum desc:hutan bagi magyar.ilmu miskin yang arca.num daun k.keputusan wa.dikota. bandung tentang pence3j1< sasaran mas)'1110k1ll miskin kolom bandung yang dijamin oleh program jaminan kesehatan masyarakat; membayar jiwa spesialistik clan ot paket pe, ii01)l!l'ii persalinan fasilitas pemberi play= kesehatan d=r sesuai deng11111 arif yang berlaku: membayar penuh biaya perguruan familia pemberi play= kesehatan ruj"1om bagi ,nasyorakal miskin y1111g memiliki skm dan tidak tercantum dalam kq,urusan walik<a bandung tentang pc:nctapon sasaran masyarakat miskin kow bandung: sumber dana hibah adalah apbd yang bcnldn pod pos bcl,jo hibah dengan kode rekening .00s. dana hibah sebagaimana dimaksud pada digunakan wuu: bab sumber dana dan peruntukannya saru1 penyaluran dana hibah adalah masyarakat misi;in )''" secara adminisuaaif memiliki identhos warga kota bandung yang disalurkan.n melalui familia pembuat:ri pelayan.nan kali ch.uw.n sc bumi pc:ni& undian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah dilayani fasilitas pemberi pelayanan desc mwi . oll1 rujukan. bab ill saran kwitansi . oclc:ungkapan (volumen 3mini o'asi untuk pengajuan pennohooan pen wfftilln biaya klaim dori familia0$ pmc:ri pelayanan kesehatan dil janda jangan director a1au pimpin(m. dengan dihampiri hal bal sebagai berikut naskah hibah: bah: daftar rekapitulasi pasien yang dilayani: foto copy klltlu tonda penduduk. kayu keluarga, dan identitas mist.in prasina~wins ptiieo: biaya pelayanan kecoa.uln ma.syarak miskin f,:;alias pe1_nen pelayanan kesehatan yang dapet clibayarl<an adalah pela)' dod kesal jln yang sculls awal diberikan kilos ill. fosil jls pemberi pelayanan kcsehal jln memberikan pelayanan terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan penggantian biayalklaim kepada pemcrinlllh daerah melalui dinas kcschmn c.q tim pengelola jaminan kesclcnan masyumkal jllltlkcsmas) dinas kesehatan. skt dll<ll diajukan ketika pel,yukon kl:s<:h""" famili"' ' pemberi pelayanan kesehatan se<lang berlangsung meskipun telah berlangsung lebih dori jam sejak pasien masuk ruang pcrawullln untuk mc:ndapp&akun jaringan bi.l.'l)' i,, ma.syarak mis.kin mendapatkan pelayanan k:cschatnn familia pmc rl pt. layo.nan kcsehtatun d,c,ngan membawa identitas mis.km (ltu jamkcsmas atau skm). dan id<,nilai warga kola bandung kayu tanda penduduk kllrtll keluarga) scan sura, rujukan dori pus.kes:mas kecuali dusun keadaan pnl darurat, ide1itu mi.skin opal menyusul poling lambat jam dan tanpa dikenai rujukan dari puskesmas, pcncoinan will hibah pilosa.nan chat musynrukat miskin. dilalui dengan ketel113d sebegai berikut postal babi mekanisme pencairan dana bantuan fasi las . twicunsi pembayaran yang ulndwngw,i masak miskinlkeluarga pasien dan direktur a.tau pimpinan fasilitas pemberi relay lll kcschaw, sebagai bul:tl peeertraaan bion yong bersumber dari pemerintah d:temp; dal\ar cici8n biaya pelayanan kcscbacan masing masing pasien di.5crai dengan buku mil pcl:layanan untu.k kcpmtingan veri fiksi pelayanan; surat pcm)'alasan masyarakat mi.skiolkcluarganya yang hanya:twn telah mendapat pelayanan kcschalnn fasilitas pemberi pelayanan kesehatan; rekening bank fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yong bcrsangkuwn; laporan penerimaan dana bantuan sosial pelayanan kesehallln sebelumnya. tim pengelola jaminan kcsclwan muyamloit jam<smu) dinas kesehatan bcrlcooolinasi dengan pelaksana verifikasi mem<akan verifikasi pelayanan dan analisis dokumen adminisunsi pengajuan p.;."ffl' pohonan pcn s(;oj hian biuyalkluim. dif'l\l w:l hasil crifikusi dnn analisis dokumen administrasi dibuat dalam baris acara tcloaban dokumen. aer1c ping,tauon sebagaimana dimaksud pad anak sc11ll kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka berikut1 iklim acara curahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka di:,bukan kepada wolipop cell. jui sclcretaris daesh. sekretaris daerah menyan,pakan disposisi atas bcrlcl1s ngaju:m sebagaimana dimaksud pada angka kepada bagi,,,, aia u.i., sblm:mri111 doch un! ui: diproses pcb wllatl spp ls dan spm ls dan disampaikan bagian keuangan score1aria1 daerah. bc:rdasatbn spm ls sebagaimana dial:sud pod angka bagian kewmgoo sckrewiot dal'lh mengelu:ubn sp2d yang disamai(an kepada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yong bcnangkulall. bcrdasnrlcan sp20 sebagaimana dial:sud pad angka bagian keuangan sekretariat doom men11311 ser dana bank sesuai dengan kode rekening familia pemberi pelayanan kcscbacao. bab . skema pclnksarwon mekanik.smc pencarian dano hibah peh1y,nnn kesehalall bagi masyarat.a1 miskin fasilitas pemberi play . kcsebaaan !d>agllimaoa dbrulksud daun dwt format punya.unn admins: u3$i 1el'cw'turn tahun lampiran clan l,lampiran )'ang merupakan bagian tidal terpisahkan dari peraturan walikota ioi. pasal6 apabila. m:isyumbt mi.skin sc:telah mcndupu1 json pelayanan dari fasilitas, pemberi pelayanan kesehatan don bagi.han tidal dapat dibayarkan pada tahun anggaran khususnya pada bulan ocscmbc, mako pengajuan dana heboh un1ulc bulan yang bca:sangkaan diajukan pada tahun anggaran bcrilruanya. pengajuan dana hibah oleh fasilitas pemberi pelayanan kesehatan ltdallh sebab:u ping11n1ian bio)' pelayanan kcschalun mesynmka1 miskin tahun anggaran dan amu tahun an~garan yang belum dialihkan sampai den? ditetapkannya perarumn wnllkolu ini tapal diajukan poling symbol (limo bebas) lwi kalender sejak dhesapkannya peraturan walikota ini. pcngnjunn ann hibah o.tas pela)' mon kesehatan insya.bakal miskin yang telah diberikan dilakukan sci oj) bulan paling lambat tanggal bulan berikutnya. pelayan[m tindakan yang diberikan kepada pasien tu:u ketentuan pedoman pelaksanaan jarnkcsmas tahun harus disertai dengan sura1 pengesahan dari komite medik fasilitas pemberi pcl yunnan kesehatan yang bcrsnngl:cuin. r:o.smw pemberi pelayanan, ke.saham wajib menyampaikan laporan secara bert.ala mengenai jumlah dona yang telah diterima dan nlab pasien masyarakat miskin yung telah dilayani kcp:idu walik.otn mula jui tim pcngclob jaminan kcscbaum m:ssyoruk, jamkesmas) dinas kesehatan sedap bulan. bisanya dana bonluau sosial untuk klaim aen;debut dil1ung bcrdasarkiln pclnyanrut ny1 l111 yang diberikan kepada masyarolml miskin sesuai dengan s<adat yang 1lah ditetapkan dalam pedoman p laksarmn jomkesnw tahun oab . dalam angka penyelamatan pasien dan scs< jui denga, protokol tropi yang portal:u. l'asli pemberi pelayanan scha!on dapat memberikan pelayanan luar ketentuan dan ay01 pelayanan yang diberi<un pada pasien fasilitas pemberi pelayan kesehatan meliput semua fonnulutoriwn out. jenis paket dan tarif play,mao yang sama dengan yang diberikan oleh program jaminan kesehatan masyarolmt. untuk koloni:amn pemberian pelayanan. instalasi ronnas fasilitas pemberi pelayanan kesehatan wajib men~akan semua fonnulatorium obat sebagaimana dimaksud pada semua isu penyakit (sesuai dengan jenis kenyal:it yang di,rutin oleh program jaminan kesehatan masyarakat) pada masyarakt1 miskin ditangani sesuai dengan standar pelayanan yang b<laku. dalam ha! pelayanan g;iwan darurat. maka l'fasilitas pemberi play11nan kcschat.a.n wajib mcmbcriknn polio,um u,npo mempersyaratkan uang muka. dala hal tempat tidur sebagaimana dimaksud pada ~udah penuh. qsilitns pmc.ri play11n.,n kc,chtlllln rujuk.1t1 tersebut wajib memberi.an rujukan familia pemberi pelayanan kesehatan rujukan lain,jika keadaan pasien memungkinkan. jumlah lompat kidul' y0ttg masih tersedia sebagaimana dimaksud pada wajib diinformasikan setiap harinya. (i) fasilitas pemberi pelayanan kesehatan rujukan wajib menyediakan dan menggunakan sejumlah 1tertentu dari tempat rldumya un1uk perawatan masyaraluu miskin kelas ill. bab pelaksanaan k.eja tan pasal . dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka peranan wolikolll olllldung nomor tahun 1enw,g pcmanfruuan dan.a hibah pelayanan kasih:uan masyurnk. mi.skin korn bandung tahun anggaran dicabut don dinyatakan tidak burial<u. babi penutup dinas kesehatan "' jib mensosialisasikan program dana hibah pclaytu\. kasih.atan masy drama1 miskin lmu\$ pcndmuwtny.a kepada masyrakat >.t kemampuan. evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan oleh tim pengelola nmi,1an kcschatnn m syaralcot jnmkcsmas) dinas kesehatan dilaksanakan secara berkala, f'll5al9 l3ab viii pemantauan. l!valuasi dan l'l!laporan pcngclolaao layanan kcschaum masylll' ok:ut misi:in semua.i cnn kcweoangann)'ll dilaksanakan oleh dinas kesehatan melalui tim pengelola jaminan kesellluan mft!)'lll'akan jamkesmas), bab vii pengorganisasian eleita der.ah kota bandung tahun nomor dr. wadi. si. p<bina utama muda nip. oio diundangkan bandung pada 131legal april sekretaris \er.ah kota bandung1 dadi ros al) tio wi\dikota nl) ung. ditetapkan bandung pada '"unggul l\pril agar sedap ong mange.hanya. 1ncmcrinushknn pengundangan pcn.surat ini dengan pcocmpalaooya dalam serta daerah kota bandung. pcroturat1. ini mulai berlaku pado t:tanggal diundangkan ::;: ,!! . ::;. . :.: e.;:i .l: ~ ; ie:~. . . , . . ., "'< ::: zi (,:, ;;: ., :;: ~l,d """ . z1 "'< z,,, ~;s . z<( ., :.; dr. eoi sisi adi. si. j>membina ullllrul muda nll'. sekretaris daerah kota bandung.f dada roda 1to surat rujukan dari pusat.<mas: surat rujukan dari igd untuk kn:.'\is gawat darurat rincian biaya per pasien; ha.,il pmc.ringan penunjang diagnostik l11bomtorium, radiologi. usg. f.kg.dll); daftar obat obatan; sumi pernyataan 1cl:ih mcncrim. pelayanan ditandai:anjani oleh keju.arg.a pasien diatas meterai da.o direkturlpimpinan (format surat k.,., dari pasien kepada direktur pimpinan untuk penarikan dari hibah. wal,kota bandung, k.k; identitas mi.skin: skm cap bps skt askeskin; identitas warga kota bandung: ktp persyaratan kelengkapan yankesmas untuk pasien sunu permohonan penggantian l<lain dari rumah saleh yang dimodaun,goni dirckturlpimpinan (format i): dal, kopi1lasi pasien yang delay.ni (fonnlll bukti pembayaran klaim dari jamkcsmas cost sharing; rcfcrcnsi 13onk. daftar checklist penerimaan berkas permohonan kl. aim yankee mas kota oanouno bersumber dana hall 'ahun anggaran nomor tanggal: lampiran berita acara t\ll,aai ian dokumen ii. rada hari in.i, t.tanggal bulu tahun dua ribu sembilan kami yang penanda ""' bawah ini dr. ii. edi siswa, si. sclactnris aceh k001 bandung, berdasarkan keputusan gubenur jawa barat nom. kop. pcg ll!ngju september corona pcall"flgknll!n kembali sdr. or. edi siswa, si. pembina gunn mudo gol. iv c) bellum jllbaloi, sekresi, daniel1 kopi bandung, selaku pengguna anggaran bird11badan keputusan wa!kota bandung nomor s4 kcp. keun2009 tentang penunjukan j>jahat pcnggurut anggaran pengguna barang. pejabat kuasa peng,,na uj1$ pengguna burung. bcn<l all1 penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pcb m1u dan bendntwu j>cngcluaro.n pembaru lingkungan pcmcrinlllh koe bandung tahun angsuran oleh karenanya sob bertindak untuk don atas namn pemerintah oll t\and wlg berke.dudukan bandung jalan wastukcancana nomor scl:mjutnyn disebut >d>ow,i pihak l'er'fama. surat perjanjian ant ara mll lintah kota bandung den direktur mainan rum al sakit . . kota bandung tentang baj daerah dari pemerintah kota bandung kepada fasilitas pemberi pela kanan kesehatan dasar dan rujukan se kota bandung untuk pela kanan kesehatan masyarakat miskin taifun anggaran l'norma surat kerja nll format persyaratan administrasi pll manfaatkan dana hibah pela kanan kes eli atan masy ara kat miskin kota bandung tahun anggaran nomor tahun ang<lal april i.lampiran p!!.aturan walikota bandung bahwa . pihak pertama don pihak< kota scara bcr.lama solo disebut pam pihak dengan in.i mcncrnngl<nn terlebih dahulu hal hal sebagai berikut bahwa pihak l'pertama dalam rangka mewujudkan pclllylll\lln kesehatan bagi nwyanwal miskin kota bandung, diperluas:an upaya pcningblan pelayanan kesehatan. chili pemerkosaan don lerobcsnya pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat mi,kin, selubung;io <angan hal debut pemerintah kota bandung telah menganggap<an dana hih<lh pelayanan desc:batan masyarkat miskin yang dic:antarkan dalam a~ran kendal"tan dan belanja .h kolo bandung tallo ang.sonu, bahwa pihak< kota sebab)li fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yang mempunyai ,tugas dalam pelayanan kesehatan, berminat berpartisipasi dawn pcmbllngunun kesehatan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota bandung khususnya masyarakat1 miskin; kota bandung nomor tan.gga) keputusan nomor tunggal ten,g pengangkatan sebagai direktur rumah sal.it berita acara tun pengelola jaminan desc!lahan masyarakat jamkesmas) dinas kesehatan dengan memperkuat ua,n andal\g und1g nomor ahun tencent kc,;charan: undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah untul y""i kedua lainya d<:npn undang undang nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun tcn1'11lg tata cara pelaksanaan ke,ja sam.i doch; peraturan mantan kesehatan nomor menkes per ten,ang pelaksanaan fungsi sosial rumah sol<it sw11 st4: keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor men c$1sk u tentang l>pedoman pcnyclcnas.:u aan poin,m play. kesehatan mis)'plakat miskin seo.gimana telah diubah dengan peraturan memori kesehatan republik lndonesia nomor menkes sk u peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang penyelenggaraan upaya c$c'h:mm; peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang peoyclenggiuaan kerja sama; penutur.m der.ih kola bandung nomor tlllaun tentang urusan pen>erin< ahan daerah koa bandung; penuturan walikota bandung nomo< . . tahun tentang pemanasan zona hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin kota bandung tahun anggaran oirclctur rumah saki l. berda~on:nn keputus,,n nomor tanggal . scbqtii kuam1 penarikan d.ana hibah u.ntuk pelayanan kesal ml'. l.iya,ulc!il mi.skin sesuai dengan sum kuasa orang mi.skin nomor mangga . oleh kan:nrmyt sah bcninruik un1uk dan :a.i nama rumah sakit berkedudukan 13tudung jalan scl:mutiny11 disebut sebagai p!haj< kedua. if. . para pihak sepakat untuk menyatakan bahwa surat pe,janjikan ini berlaku sebagai bukti pendukung yang s.i, dis penggantian biaya pcloyarutn kesehollln nu1syarikat miskin oia oon!ur,g yang diajukan dikaitkan familia pemberi pelayanan kesehatan melalui im, pengelola jaminan kcseha muyaralw jamkesmas) dinas kesehatan oia bandung. pihak pertama berhak unruk mengetahui don meu&awasi secolo sesuatu yong berkaitan bangun penggunaan uang )'lulus dihibahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. pihak kedua wajib mc:nyampailmn laporan penerimaan uang hibah sebagaimana dimaksud dalam (i) kepada p!hak pertama secara tertulis paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. segala pendapatan, kerugian dan pajak yang terutang atas yang yang dihibahkan oleh pihak per ama kapoor pii tak kedua i;epemmnyu mcn,pakan kcwcnnng.on dun panggung jawab pihak kedua. pihak kedua dilarang unruk menggunakan uang book luar peruntukan sebagaimana dimaksud jam pasal ayat i). pihak kedua wajib birth qggungjawob penuh atas minggu nllltl uang hibah scbogoilllllllu dimaksud dalam pasal (i). uw,g hibah scbagllimllllll dimaksud polo ayat i). tcrulol<isikan daun al' iid kolom b"ndung tahun anggaran kode rekening .l. (i) pihak pertama merah baharu1 baru uon11 lid,csw . . kepada pihak kedua. yang dipenmtukao untuk bio penggantian pelayanan kcsehalall masynrakru. miskin kot.a bandung sebagaimana: tcrcanwm dalam l:ukiran basil verifikasi ams pengajuan ltlllim yang merupakan bagian tid.ak terpisahkan d3ri sum per110jian ini. pital lord.,, hal lc111<bu1 """' mok,a "'1ru p,leak ttl untuk membual pc,j1u1ji:m mcn;cna.i hibah daerah dari pemerintah kota bandung kepada familia pelayanan kesehatan dasar dan rujukan se kolom bandung unruk pelayanan lesehan, masyarakat miskin talun anggaran dingin, patent wu1 se~ berikut: bahwa para pihak sesuai dengan koinpetcnsinyu. mcmpunytd hid untuk bc:r:energi mewujud kuali u!s gembong,an clan kcmasyuralta1ao yang lebih baik khususnya bidang kesehatan, dr. edi sts si. pihak pertama\ pihakkedua demikian swat perjanjian ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh para j>hak bandung. don dibuat dalam ""'ik (dua) bermalcroi cukup 11u1 d8 <n11.,ij>i berllllru sebagai aslinya clan mempunyai kekuatan buku yang soma. sclanjumya (satu) eksemplar untuk pihak kedua don selebihnya untuk hak per ama. segala sesuatu mengenai surat perjanjian ini yang belum diatur atau budak. cul'llp diary.r dalam surat perjanjian ini. baik perubahannya maupun tambahannya akan diatur kemudian old, kedua buah pihak dawn sur1 per,jin tambahan atau ad&num yang n1merupakan bagian yang tidak terpisah.an dari perjanjian ini. pihak per ama dan pihak k.dua sepakat bahwa surat perjanjian ini tidal: ak,in berubah danlutau ditarik kembali apabila terjadi perubahan pimpinan dnn o,ionisasi. bail< pada hak pertama maupun pada pihak kedua apabila ce,j;,di perbedaan pcndnpai 1taro paro pihak minat:nai penafsiran dun pc! jlk sll rll311 syam syb.l'bt dan ketentuan dalam slot perjanjian lnl, pm! pihak alka1 menyelestllbn denagn cara mus)'amarah dalamjangka walau selama lamanya (empat belas) 1131i. apabila dengan earn musyawarah sel' gimana dimaksud p.,da ay.n cikal: tercapai pcnyclcsaiannya. mo.ka para pi.hnk spasi mcnyclcsaik:m smpn para model l~i panitia perdamaian) yang kellllggomannya terdiri dari perwakilan dari dan yang dicurtjuk pihak per ama: perwakilan dari dan yung ditunjuk pihak kedua; or! ulg ahli yung disepakati oleh paro pihak yang tidal: ada sangkut paman dengan paro pihak. nama ttd direktur pimpinan demikian yang dapat kami sampaikan, agar menjadi maklum. llersanu lni kami ajukan permohonan pengganti biaya pelayanan kc,charan nauru makin kota &ndung sejumlah ong sebesar rp. (terbilang) daftar terlampir disertai dokumen administrasi penyaru, untuk lanjutnya dap,it ditindas:lanjuti. ban &ptk walikota b:clubs melalui: dinas scha ul! kou, brandon& c.q. 'lim pcngdola jamkesmas bandung, kepada yth.: nomor sipil lampiran (s.11u) bcl< perihal pamohooan penggantian biaya pelayanan kecoa.tao masy~1ra~.at miskin kou, bandung. kop surat dari fasilitas pemberi pelayanan kesehatan forma permohonan penggantian bia pela kanan k.sha tan masy arakan miskin kota bandung format ke1tenggat1 ular rekapitulasi pasien yang dilllyaol betul infonya.,i tenung: identik,as , ien nama, umur, jenis kelamin. alamat (kelurahan.kecamatan); lama daro"' (tanggal don inggil keluar); total bin)"'; biaya anna dibully oleh pasien: fungsi sosial rumah sakit; si5' biaya yang beln dibayar. n.,. umur al. tour dil>ay,r fungsi sis, pas j,m """"" keluar ril)' oleh sosial . \jalan t ahun rumah sakit . . . al' tar rekapitulasi pasien ski nfl dak mampu format data rekapitulasi pasien mlskinittoak mampu connie nn.m1 julu.s n111na lei ltd bandung, pasien:el wll]!ll pasien mengetahui, rekrut pimpinan oanikiun $ur::i pcmynuuan ini syn buol dengan sebut1asuhnya clan dlc1l <lipenanggungjawabkan untu.k dipergunakan sebagaimana mestinya. mendaptkan pelayanan kesehatan . {familia pemberi pelayanan kesehatan). ,ajak lll\gg,l . s d dengan biaya sebesar yang dibayar melalui bantuan dana hibah pelayanan l(kesehatan m.asy.rekat mii.kin llc 1neri1uoh kota bandung. namapasien ahun: identitas miskin nom m<nyatakan bahwa nama alamat hubungan, dong pasien (mb$1un) soya yang belanda tongan bawah ini sura tl' ernyatmn penerima pela kanan kesehatan masyarakat for.\'iatsuratpernyataanpeneiumapelayanan donna& ltd nama jelas direkrut.rf pimpinan ,ndung. demikian w111 pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan d31"lt dipennnggungjowabknn wuu dipergunakan scb~gim n me,artinya identitas m:asin nomor nama menyatakan telah melaksanakan play.man kc:schaal bagi pasien masynrolw misi:in sebagai bcrilrut: nama '"""""' saya yang bertanda tangan bawah ini: surat pll pernyataan pemberian pela kanan kesehatan masyarat.miskin f<format surat pernyataan pemberian pelayanan kesehatan masy arak miskin donna1 pd iak utama p!hak kedua oitcluur pimpinan demikian sur.d kuasa ini dibuat unik dipergunakan scbogolmana mestinya denga1 ini pihak per ama mcrljluasaknn kcp;,,.w pihak kedua untuk mengurus don mc,,cairan dana hibah dari pc:mcrinrnh kota '1ndung ,cbs, . . . terbilang . . scl>agar pengganti biaya pelayanan kesehatan yang 1lnh diberikan p!hak kedua. telanjur,ya disebut 1bagi hak kedua nama: boul alamat selanjutnya disebut sebagai p!hak per ama nama alamat hubungan dengan pasien: jdcnlitas pa.sic:n misi.ln jli bcnnndomngun bawah ini suratkuasa formatsuratkuasa fomllll anggota) anggota) els<. anggota) kena) tim pemeriksa huri ini """ nolan when lelah dilakukan pemaksaan dan pengecekan kelengkapan dokumen scl,bagaimana dimaksud dalam l.lampiran yang eropa.kan bagian tidak terpisahkan dari bait& acara ini, penonton!\n . .(fasilitas scha13n). don dinyalakan mancnuhi sya1111 yong sel1num., diajulw> kepada:i pemerintah ko1' bandung unruk mendapatkan penggantian atas biaya pelayanan kesehatan mayo.rank1 misi1n kora bandung. nomor; berita acara telaahan dokumen format derita acar.a telaahan dokumen font dr. edi wadi. si. l,terbina u1ama mull nip. dada roda sekretaris lurah kota bandung, tio ai, kota band keterangan; mbs)amat miskin mendapatkan jay3 n.ln kesehatan fasilitas. pemberi pelayanan kcschaum dengan membawa "'nu identik miskin, yaitu kartu jamkcsma., {kayu diterbitkan oleh pt. asks). skm slltllt keu,ringan yang dikcluarlcan oleh lumba). seu,lah memberikan pelayanan keschall kepada nwyaraltal miskin setara congr, pelayanan kelas fasilitas pemberi pela)' man kesehatan rumah sakit pemerintah was1arr null'polri, rumah limosin yani; bc:izin kow bandung) men1111yukon pepohonan penggantian biayalldaim kepada pemerintah daerah melalui dinas kesehatan tim pengelola jaminan csd\atan masak:ul ((onna u:lempir) nurul dilakukan.an foolish dokumen dc:ngn dilwnpiri: daftar pasien yang dilayani: kit.ansi jx, mbeyoran yang di1andal1ngawi ole:b masyarakat miskin penerima pelayanan kesehoum dan direktur auw pimpinan fas;lille5 pemberi pelayanan scha14n bila pelayanan disc:rik sebelum terbit pcrnlunm. mal<a tanda tangan cukup dilakukan olb direktur atau pimpinan yang menuju1.knn bahwa fasilitas pemberi pclaymmn kesehatan telah memberikan pelayanan kcscliatan kepada masyarakat miskin (dilampirkan daftar)"; bukti pcmbayamn klaim dari p r asks bilgi mosyamkot miskin yang dijamin oleh pt. ask.es. muluk enggan1ian bayar; identitas masyanlkal miskin: dal\ar ri11 ciao biaya pelayanan kesehatan (seluruh paket pembiayaan yang terdiri dari jasa, sama. bot, alves, dll): surat pemuat rnasynntkat nml<in (diketahui okh dir<:k1ur atau pimpinan) yang menyatakan telah menerima pelayanan kesehatan fasilitas torsi,ut{format terlampir); rc(agensi only militan pemberi pclnyuru.n icsc.hutan yw,g bcr,t\angkut.on. masing rasio ibu dalam rangkap tim peni,.kelola j11minat kcschut.an mubarak.al melakukan analisa terhadap dokumen person>onan bantuan dari fasilitas pmc:ri pelayanan kcscbatan ><,urn diajukan kq,edn wakil<ot melalui sekoci mis daerah. apabila disetujui, 'nm pengelola dominan k"""hutan masyarkat mc,but berlin acorn telaahan tim (format terlampir), batas pengajuan berisi derita com tcluhtllt tim bc:r:lama dc: j1san dokumen\ pennohonnn pengganlianlklaim dari fasilitas pemberi pelayanan kesehatan disampaikan kepada walikota ilmu_i sekretaris (."f'lh. scbetaris daerah mooynmpaikon berkas pengajuan tersebut kepak, 133gian tata u$11ha sekali riat daerah w,tuk diproses. uogirut usaha sckttlariat doen ,membuat spp dao spm dana lliboh pelayanan csd>atan dan di,ampailmn kepada bagi keuangan scmtariat daerah. f.bagian ket18ngi,n sckrcuriat ooernh mcngclunrkan sp20 untul< di"""'ikan kpop fasilitas pemberi play,u,a,, kesehatan ses,uti pennobonan. berda!anakan sp20 tc1' chul, &gi1111 kcuanpn sakral sial oll<r.lh mentransfer book sesuai dengan kode rckcnillll fasilitas pemberi pelayanan kcsebatun. familia:l pmc:ri pelayanan kesehatan yang mcncrinia dana hibah membuat lakon berkas ke)) oda walikota melalui dinas kesehatan. dina., kesehatan membual laporan berkala penggunaan dana hibah pelayanan kesehatan k<pada walik oll, bahwa sehubungankeputusan gubernur jawa timur nomor pts tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran corona virus diseasedapat menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat guna mengurangi risiko penyebaran covid pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembatasan jam operasional kegiatan jam malam, dan kegiatan yang dilarang beroperasi. selain pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat menetapkan pembatasan kegiatan lain melalui produk hukum daerah dan atau kebijakani esykati dengan aslinya, kepala bagian hukum dry sh.mh pem! tingkat fa. no7perempuan dan keluarga berencana kabupaten tanjung jabung timur: kepala badan adalah kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten tanjung jabung timur. bab susunan organi sub bagian umum: sub bagian keuangan: sub bagian perlengkapan. kepala bidang kesejahteraan keluarga mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan kesejahtersejahtera, cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang pengendalian keluarga sejahtera dan memberikan alternative pemecahan masalah: menyelenggarakan pembinaan umum dan teknis dibidang pengendalian keluarga sejahtera: menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan bidang pengendalian keluarga sejahtera, bulanan, triwulan dan tahunan: menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis dibidang pelaksanaan keluarga sejahtera diwilayah kabupaten tanjung jabung timur: menyiapkan bahan bahan untuk menyusun konsep konsep kebijaksanaan operasional diwilayah kabupaten tanjung jabung timur meliputi pembinaan institusi masyarakat, pembinaan keluarga sejahtera, pembinaan ketahanan keluarga: menyiapkan bahan bahan untuk menyusun penyusunan konsep konsep kesepakatan kesepakatan antar lintas sektor dalam bidang teknis pelaksanaan pengendalian keluarga sejahtera, menyiapkan bahan bahan untuk usulan usulan penelitian yang berkaitan dengan pengendalian keluarga sejahtera: menyiapkan bahan bahan untuk penilaian dan evaluasi pimpinan, mengenai hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga sejahtera, melakukan bahan bahan untuk penilaian dan evaluasi pimpinan, mengenai hasil hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian keluarga sejahtera, melakukan penyediaan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemetaan pengendalian keluarga sejahtera diwilayah kabupaten tanjung jabung timur: melakukan penyediaan pelaksanaan kegiatan kegiatan pembinaan institusi masyarakat, peningkatan dan pengembangan pembinaan ekonomi keluarga, pembinaan ketahanan keluarga, menyiapkan bahan bahan untuk pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi teknis dalam bidang pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat, pembinaan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga diwilayah kabupaten tanjung jabung timur, oo. mengembangkan kegiatan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas tugas yang menjadi tangungjawabnya dan menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannyakepala sub bidang dan staf yang dibawahi agar kinerja mereka semakin meningkat,pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh oleh kepala badan. maupun represif agar tujuan tujuan kegiatan bidang pengendalian keluarga sejahtera dapat tercapai secara efektif dan efisien, menyampaikan laporan kepada kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten tanjung jabung timur mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, melakukan tugas pekerjaan lainnya yang diberikan kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluargabidang pengendalian keluarga sejahteraketahanan keluarga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan ketahaninaan institusi ketahanan keluarga, mengifentarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang pembinaan institusi, ketahanan keluarginaan institusi, ketahanan keluarga, menyusun rencana kerja sub bidang ketahanan keluarga dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, menyusun anggaran kegiatan sub bidang keluarga dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaapainya pelaksanaan dan pengendalian program ketahanan keluarga dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera: melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan dna pengendalian program ketahanan keluarga dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, memberi motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja kepada staf semakin meningkat kinerjanya: melakukan identifikasi, analisa dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program keluarga berencana dan keluarga sejahterjawabnya, melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerjanya secara terus menerus, preventif dan represif agar tujuan tujuan pelaksanaan dan pengendalian program keluarga sejahtera dapat tercapai secara efektif dan efisien: oo. menyampaikan laporan kepada kepala bidang pengendalian keluarga sejahteryang diberikan kepala bidang pengendalian keluarga sejahtera sesuai dengan tugas: melakukan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan seksi pembinaan institusi, pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga, melaporkan kegiatan dibidang tugasnya secara tertulis atau lisan kepada tampemberdayaan keluarga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pemberdayerdayaan keluarga, cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang pemberdayaan dan keluarga berencanerdayaan keluarga, menyusun rencana kerja bidang pemberdayaan keluarga bulanan, triwulan dan tahunan: menyusun administrasi kegiatan penerangan dan motivasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera, menyusun anggaran seksi penerangan dan motivasi, menyusun, mengolah data untuk tahap perencanaan kegiatan komunikasi informasi dan edukasi kie) keluarga berencana dan keluarga sejahtera,lakukan penyediaan pelaksanaan kegiatan kegiatan penerangan dan motivasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera, i. melakukan penyediaan pelaksanaan pembuatan prototype media kie pengembangan media public centre mpc), peningkatan pendayagunaan mobil untuk penerangan, tenaga dan sarana penerangan dan motivasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera: menyusun menyempurnakan petunjuk teknis pelaksanaan program advokasi dan kie serta pelayanan informasi dan dokumentasi:: oo. memberikan motivasi, petunjuk dan penilaian prestasi kerja para staf yang dibawahnya:kegiatan sub bidang pemberdayaan keluarga dapat tercapai secara efektif dan efisien: melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap dilingkungan sub bidang pemberdayaan keluargbidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan keluarga berencana dberencana kesehatan reproduksi: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang pengendalian keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi: melaksanakan, menyusun perencanaan program dibidang pengendalian keluarga berencana, kesehatan reproduksi: menyusun program dan kebijakan operasional pelayanan dan distribusi kontrasepsi: menyusun program dan kebijakan operasional remaja dan perlindungan hak hak reproduksi kabupaten tanjung jabung timur: menyusun kebijakan operasional pembinaan dan pengayoman keluarga berencana diwilayah kabupaten tanjung jabung timur:, kesehatan reproduksi sehingga sesuai dengan kondisi: melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan operasional keluarga berencana, kesehatan reproduksi dengan lembaga dan dinas terkait: melakukan, kesehatan reproduksi yang sesuai dengan pola pembangunan tingkat kabupaten tanjung jabung timur, melakukankeluarga berencana, kesehatan reproduksi, mengevaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan dan kebijakan operasional keluarga berencana, kesehatan dan reproduksi: melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerjanya secara preventif maupun represif agar tujuan pengelolaan program dan kebijakan operasional keluarga berencana, kesehatan reproduksi dapat dicapai dengan baikadan. kepala sub bidang pelayanan keluarga berencana mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pelayanan keluarga berenclayanan, pengayoman dan distribusi kontrasepsi: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang pelayanan, pengayoman dan distribusi kontrasepsilayanan, pengayoman dan distribusi kontrasepsi: mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan pengayoman dan distribusi kontrasepsi, bulanan, triwulan dan tahunan, melaksanakan administrasi kegiatan pelayanan, pengayoman dan distribusi kontrasepsi diwilayah kabupaten tanjung jabung timur, mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan pelayanan, pengayoman dan distribusi kontrasepsi diwilayah kabupaten tanjung jabung timur, melakukan penyediaan pelayanan pertemuan pertemuan dalam rangka pelayanan, pengayoman dan distribusi kontrasepsi wilayah kabupaten tanjung jabung timur: menyusun rencana pendistribusian alat kontrasepsi sesuai kebutuhan diwilayah kabupaten tanjung jabung timur, menyusun rencana pembinaan dan pengayoman keluarga berencana jalur pelayanan kontrasepsi dan medis teknis serta peningkatan mutu pelayanan kontrasepsi diwilayah kabupaten tanjung jabung timur, mencatat data dan informasi masalah dan pelaksanaan penanggulangan efek samping, komplikasi, dan kegagalan pemakaian kontrasepsi diwilayah kabupaten tanjung jabung timurdan represif agar tujuan tujuan kegiatan seksi pelayanan dan distribusi kontrasepsi dapat tercapai secara efektif dan efisien: menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pengayoman dan distribusi kontrasepsi kepada kepala bidang pengendalian keluarga berencana, oo. melakukan tugas pekerjaan lainnya yang diberikan kepala bidangeksi pelayanan, pengayoman dan distribusi kontrasepkepala sub bidang pembinaan kesehatan reproduksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pembinaremaja dan perlindungan hak hak reproduksi, cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang remaja dan perlindungan hak hak reproduksi serta memberikan alternative pecahan masalah, menghimpun, mengolah seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam bidang remaja dan pelindungan hak hak reprodukdibidang keluarga berencana:dibidang keluarga berencana,reproduksi dibidang keluarga berencana diwilayah kabupaten tanjung jabung timur: memberikan kesempatan dan petunjuk kerja kepada staf dalam peningkatan remaja dan perlindungan hak hak reproduksi dibidang keluarga berencana sehingga kinerjanya staf akan meningkat: melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerja secara preventif maupun represif agar tujuan peningkatan remaja dan perlindungan hak hak reproduksi dibidang keluarga berencana dapat tercapai secara efektif dan efisien: melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan dibidang remaja dan perlindungan hak hak rebab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini maka,ansekretariatub bidang perencanaan dan penyusunan program: sub bidang evaluasi, pelaporan, publikasi dan dokumentasi. bidang pemberdayaan perempuan: sub bidang pengarustamaan gender dan pemberdayaan organisasi: sub bidang perlindungan perempuan dan anak. bidang kesejahteraan keluarga sub ketahanan keluarga, sub bidang pemberdayaan keluarga. bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sub bidang pelayanan keluarga berencana: sub bidang pembinaan kesehatan reproduksipemberdayaan perempuan dan keluarga berencanaperempuan dan keluarga berencanamberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pelaksanaan ketatausahaan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pada bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh staf badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanmberdayaan perempuan dan keluarga berencana, pengaturan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanmberdayaan perempuan dan keluarga berencan, keuangan, serta protokol dan perjalanan dinas,: undang undangan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang keuanganmberdayaan perempuan dan keluarga berencana, i. kepala sub bagian perlengkapan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam urusan perlengkaprlengkapan dan rumah tangga badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, cc. mengiventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang perlengkapan dan rumah tangga,melakukan penelitian realisasi penggunaan barang barang material penelitian secara fisik terhadap status barang barang inventaris dan perubahan status bang inventaris, menghimpun dan meneliti data dan inventaris barang barang bergerak maupun tidak bergerak yang diusulkan untuk dihapus, ii. mengelola peralatan dan perlengkapan rumah tangga badabadan, mengumpulkan laporan laporan daftar barang inventaris kekayaan negara milik badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dari seluruh unit pengelola barang upb) serta secara berkala mengirimkan daftar rekapitulasi barang barang inventaris badan pemberdayaan keluarga berencana kabupaten tanjung jabung timur, melakukan persiapan pembentukan panitia tim inventarisasi kekayaan negara, pemeriksaan barang, pelaksanaan penghapusan barang dan pemeriksaan masalah kerugian negara tgr tp) dilingkungan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten tanjung jabung timurbina program mempunyai tugas membantu kepala badan dalam urusan melaksanakanmberdayaan perempuan dan keluarga berencanamberdayaan perempuan dan keluarga berencana: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan: kepala sub bidangyang dibutuhkan dibidang perencanaan penyusunan program: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang perencanaan penyusunan programbidang penyusunan program: menyiapkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan sub bidang perencanaan dan program, bulan, triwulan dan tahunan, melaksanakan administrasi kegiatan kegiatan penyimpanan program dan anggaran badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, mengumpulkan dan mengolah data untuk penyiapan program, anggaran kegiatan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, mengumpulkan, mengklasifikasi data untuk analisis pelaksanaan program kegiatan dan anggaran badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, i. mengumpulkan, mengklasifikasi data untuk penyusunan proyeksi perempuan dalam pembangunan dan jumlah peserta keluarga berencana diwilayah kabupaten tanjung jabung timur: memberikan pelayanan data dan bahan bahan pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan kegiatan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana: mengumpulkan dan mengolah data hasil hasil pelaksanaan kegiatan untuk bahan penilaian dampak kegiatan badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, melakukan penyediaan pertemuan pertemuan dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan penilaian program badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana agar tujuan tujuan kegiatan seksi penyusunan program dan anggarandapat tercapai secara efektif dan efisien: oo. melakukan tugas pekerjaan lain, yang diberikan kepala bidang programpenyusunan progrub bidang evaluasi, pelaporan, publikasi dan dokumentasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan evaluasi, pelaporan, publikasi dan an, pedoman dan petunjuk teknis yang dibutuhkan dibidang pencatatan pelaporan dan analisa program, publikasi dan dokumentasi: cc. mengiventarisir seluruh permasalahan permasalahan dibidang pencatatan pelaporan dan analisa program publikasi dan dokumentasicatatan pelaporan dan analisa program publikasi, dokumentasi, menyiapkan bahan bahan untuk menyusun rencana kegiatan seksi pencatatan dan pelaporan, publikasi, dokumentasi, bulan, triwulan dan tahunan, melaksanakan administrasi pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana diwilayah kabupaten tanjung jabung timur: mengumpulkan dan mengolah laporan laporan data, laporan laporan span balik hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan operasional dibidang pencatatan pelaporan, analisa dan evaluasi program dan publikasi dan publikasi dan dokumentasi program perempuan dan keluarga berencana meliputi analisis dampak demokrasi, dampak sosial ekonomi dan dampak keluarga sejahtera serta keadilan dan kesejahteraan gender: menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan bentuk bentuk penyajian dan pelaporan dan analisa serta evaluasi pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana: mempersiapkan bahan bahan untuk penyusunan bentuk bentuk penyajian data pelaporan dan analisa serta evaluasi pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana diwilayah kabupaten tanjung jabung timur, melakukan pemantauan dan telaahan pelaksanaan persediaan sarana pencatatan dan pelaporan serta menyiapkan distribusi diwilayah kabupaten tanjung jabung timur, i. menghimpun, mengklarifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan kebenaran laporan data pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana wilayah kabupaten tanjung jabung timur, menghimpun bahan bahan untuk pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana tingkat kabupaten tanjung jabung timur, melakukan uji silang dan menyiapkan bahan bahan untuk menyusun usulan rekapitulasi laporan bulanan dan laporan umpan balik pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan wilayah kabupaten tanjung jabung timur, oo. melakukan pemantauan dan telaahan masalah masalah dalam pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan analisa program dan keluarga berencana diwilayah kabupaten tanjung jabung timur serta melaporkan hasil pemantauan dan telaahan dalam format yang berlaku,membawanya dan melakukan pengawasan melekatkegiatan seksi pencatatan dan pelaporan dapat tercapai secara efektif dan efisien, melakukan tugas pekerjaan lainnya, yang diberikan kepala bidang bina program sesuai dengan tugas: melaksanakan pembinaan, bimbingan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan sub bidang evaluasi, publikasi dan dokumentuu. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina program. kepala bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan urusngolah data serta informasi yang berhubungan dnegan dan anak,: mengiventarisir permasalahan, merumuskan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan anak, remaja dan perempuan, pengarustaman gender dan pemberdayaan organisasi serta perlindungan perempuan dan pengarustamaan gender dan pemberdayaan organisasi serta perlindungan dan anak: meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, meningkatkan aksesibilitas perempuan dalam segala aspek kehidupan dalam pembangunan, mengalahkan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender: ii. meningkatkan kemandirian lembaga yang berbasis gender: memberdayakan organisasi yang berbasis keluarga berencana, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan perumusan serta bahan koordinasi penanggulangan bidang nafa dan lainnya, meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak: advokasi dan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak: melaksanakan penyelenggaraan perlindungan hak hak perempuan dan anak: oo. pemeliharaanadan. kepala sub bidang pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan pengarustamaan gender danak, remaja dan perempuan, pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan:ngiventarisir permasalahrumuskan kebijakan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, meningkatkan partisipasi perempuan dan pembangunan: meningkatkan aksesibilitas perempuan dalam segala aspek kehidupan dalam pembangunan, meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan: menggalakkan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender: meningkatkan kemandirian lembaga yang berbasis gender: memberdayakan organisasi organisasi yang berbasis keluarga berencana, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan perempuan. kepala sub bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas membantu kepala dalam melaksanakan urusan perlindungan perempuanlindungan perempuan dan anak, menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perlindungan perempuan dan anak, mengiventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang perlindungan perempuan dan anak, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan serta bahan koordinasi penanganan bidang nafa dan lainnya yang berkenaan dengan kesehatan lingkungan hidup perempuan dan anak, pembinaan bimbingan penyelenggaraan kesehatan dan anak dan lainnya yang berkaitan dengan kualitas hidup anak dan perempuan: melaksanakan penyelenggaraan perlindungan hak hak perempuan dan anak, advokasi dan sosialisasi perlindungan hak hak perempuan dan anak: menegakkan hak asasi manusia ham) bagi perempuan: memeliharaidang pemberdayaan perempu corona virus disease covid dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan, pemerintah kota surabaya telah memberikan berdasark yang pelaksanaannya sampai tanggal desember bahwa oleh karena dampak pandemi corona virus disease covid sampai saat ini belum berakhir, maka perlu diberikan kembali. mengingat : ,bunga sebesar (dua persen) setiap bulan dari retribusi izin mendirikan bangunan yang terutang akibatakibatberupa bunga (dua persen) setiap bulan terhadap retribusi izin mendirikan bangunan yang terutang sampai dengan tahun wajib retribusi yang terutang menyelesaikan pembayaran terhadap penghapusan sanksi administratif berupa bunga (dua persen) sebagaimana dimaksud pada sampai dengan tanggal desember kepala dinaseki' dengan aslinya, cepat? hukum sh.mh pembina tingkat niriogatukhusus untuk pejabat pelaksana teknis kewilayahan))) (faktor koreksi implementasi) metode penghitungan skor prestasi kehadiran) menit: skor jumlah hari keterlambatan) terlambat lebih dari (lima) meniketerlambatan) terlambat lebih dari (dua) sampai dengan (tiga) jam pertama:7 jumlah hari pulang mendahului jam kerja) pulang mendahului jam kerja lebih dari (lima belas) menit sampai dengan (satu) jam sebelum berakhirnya jam kerja skor8910skor total skor prestasi kehadiran terhadap pns atau pegawai lain yang meninggal dunia, diberikan skor sebesar (seratus).lima puluh duaempat puluh satu) jam (dua puluh) menit sampai dengan (lima puluh satuua) jam (empat puluh) menit sampai dengan (empattiga) jam sampai dengan (tiga puluh duaempat belas) jam (dua puluh) menit sampai dengan (dua puluh tigalima) jam (empat puluh) menit sampai dengan (empatlima) jam (empat puluh) menit, maka skor lembur sebesar (tujuh puluh enam persen). skor lembur pegawai pada bulan bulan yang terdapat bulan ramadhandua puluh enamdua puluh satu) jam (dua puluh) menit sampai dengan (dua puluh limaenam belas) jam (empat puluh) menit sampai dengan (duabelas) jam (sepuluh) menit sampai dengan (enam belas) jam (dua puluh) menit sampai dengan (dua belas) jam (sepuluh) menitdua) jam (lima puluh) menit sampai dengan (tujuhdua) jam (lima puluh) menit, maka skor lembur sebesar (tujuh puluh enam persen). skor lembur pegawai selama masa covidmpat puluhtiga puluh tiga) jam (dua puluh) menit sampai dengan (tiga puluh sembilan) jam (lima puluh sembilan) menit, maka skor lembur sebesar 96y6 (sembilan puluh enam persen), total jam lembur dalam (satu) bulan lebih dari (dua puluh enam) jam (empat puluh) menit sampai dengan (tiga puluh tiga) jam sampai dengan (dua puluh enam) jam (empat puluh) menit maka skor lembur sebesar 88y6 (delapan puluh delapan persen), total jam lembur dalam (satu) bulan lebih dari (tiga belas) jam (dua puluh) menit sampai dengan (dua puluhiga belas) jam (dua puluh) menit maka skor lembur sebesar (tujuh puluh enam persen)dalam upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran penyakit, antara lain covid setiap pegawai dapat melaksanakan tugas kedinasan rumah tempat tinggal. pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan rumah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada apabila memiliki riw perjalanan luar negeri dalam (empat belas) hari kalender terakhir,: atau mendapatkan perintah dari pimpinannya dalam rangka physical distancing atau sebutan lainnya. pelaksanaan tugas kedinasan tidak diberikan skor lembur pegawai pada hari pelaksanaan tugas kedinasan dirumah tempat tinggalperangkat daerah unit kerja lain, maka pemberian tambahan penghasilan pegawai dibebankan pada perangkat daeraherhadap cons sebagaimana dimaksud pada diberikan pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagai pengadministrasiada tahun berjalan pada perangkat daerahi!| dengan aslinya, kepala bagian hukum yra kursi hat sh.mh tembi angkat nir196fikkondisi kerjatidak diberikan kepada tenaga pendidik guru kepala sekolah pengawas sekoluntuk tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan metode factor evaluation system fes). besaran indeks jabatan untuk tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunak,kondisi kerja berdasarkan indeks jabatan yang dilaksanakan oleh setiap pns dengan mendasarkan pada faktor faktor kondisi kerja jabat,, rumpun jabatan pelayanan, dan rumpun jabatan tertenturtentu sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan suatu jabatan yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab tertentu berdasarkan surat perintah tugasmelampirkan uraian tugas jabatan bobot jabatan dan indeks jabatan untuk tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerjakondisi kerja dihitung paling banyak (tiga) jam per hari, dan jumlah kelebihan jam kerja diluar hari kerja dihitung paling banyak (enam) jam per hari. skor kehadiran pegawai dan skor lembur pegawai setiap bulan dapat dicetak melalui sistem informasi manajemen kinerja kehadiran pegawai. dalam hal terdapat kendala teknis berupa listrik padam, mesin tidak berfungsi, perekaman tidak berhasil, perekaman ditolak, dan penugasan, maka dihitung sebagai hari masuk kerja, dengan kriteria kendala teknis dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur. dalam melakukan penghitungan skor kehadiran pegawai yang melaksanakan cuti tahunan dan dinas luar yang meliputi diklat,yang melaksanakan dinas luar sebagaimana dimaksud padakondisi kerja, dengan rumus sebagai berikut76y0)) |
salinan nara gubernur jambi peraturan gubernur jambi nomor tahun tentang pengadaan barang jasa badan layanan umum daerah rumah sakit jiwapengadaan barang jasa pemerintahjiwa daerah adalah rumah sakit jiwa provinsi jambibah tidak terikat adalah hibah yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi hibirektur utama adalah direktur utama rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi selaku pemimpin blue. direktur umum, keuangan dan penunjang medik adalah pejabat keuangan blue. direktur pelayanan medik dan keperawatan rumah sakit jiwa daerah provinsi jambi adalah pejabat teknis blueanggaran yang selanjutnya verifikator blue adalah personil yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi kelengkapan administrasi proses pengadaan barang jasa. pejabat pemeriksa hasil pekerjaan adalah pejabat administrasi pejabat fungsional personil yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang jasa. bendahara blue adalah personimbantu bendahara blue adalah personil yang ditunjuk untuk membantuemimpin blue untuk melakukan pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja blue. unit kerja pengadaan barang jasa yang selanjutnya disingkat ukpga)atau purchasing. pejabat pengadaan barang jasa adalah pegawai negeri sipil memiliki sertifikatistem informasi rencana umum pengadaan barang jasa yang selanjutnya disingkat sirup adalah metode pemilihan penyedia barang jasametode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang pekerjaan kontruksi danlainnya dalam keadaan tertentu seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultans yang berlaku. purchasing adalah tata cara pembelipenyelenggara swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secarger4bahkan oleh penyedia barang jasa kepada ppk kelompok kerja ukpga untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyediaan. pengadaan barang dan atau jasa pada blue yang bersumber dari: a.pengadaan barang jasa harusrencana umum pengadaan menyusun rencana umum pengadaan barang jasa sesuai dengan kebutuhanberjalan. penggunaan anggaranpengadaan barang jasa yang dimulai dari tanggal januari pada tahun berikutnya, dapat mengumumkan rencana umum pengadaan setelah rka mendapat persetujuan dprd provinsi. bab iii pelaksanaan pengadaan barang jasa bagian kesatu prinsip pengadaan barang jasaelain tercapainya sasaran, prinsip akuntabel juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban dalam proses pencapaian tersebut. pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara elektronik purchasing) manual. bagian kedua pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia pengadaan barang jasa terdiri dari: pejabatrumah sakit jiwa daerah provinsi jambi, yaitu pejabat pengadaan, dan ukpga. pejabat pengadaan memenuhi syarat sebagai berikut pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi sertifikasi keahlian pengadaan barang jasa pemerintah, memiliki integrasi, memahami tugas pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah:dan memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada berasal dari: pejabat pengadaan pengadaan barang jasa, dan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi bidang pengadaan barang jasa. pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada:atau pembelian barang jasa melalui purchasing sampai dengan rp200. (dua ratus juta rupiah) yang diproses melalui portal pengadaan nasional pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam memiliki wewenang, meliputi: menetapkan penyedia barang jasa untuk pengadaan langsung paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi rp750. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah): dan atau pengadaan langsung paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi rp150. (seratus emimpin blue: dan membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada pemimpin blue. ukpga sebagaimana dimaksud dalam huruf menangani pengadaan barang jasa dengan nilai lebih dari rp750. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) melalui penyedia barang jasa yang menggunakan metode: tender: seleksi: dan rendering. ukpga mempunyai tugas sebagai berikut: wa.,erikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa kepada pemimpin blue: m.menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang jasa lingkungan ukpga, melaksanakan pengadaan barang jasa dengan menggunakan sistem e procurement lpse, oo. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang jasa yang telah dilaksanakan, dan pp.ukpga sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan pimpinan blue. ukpga dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada pemimpin blue. dalam pengadaan barang jasa ukpgatenderdiatas tinggi rp150. (seratus lima puluh juta rupiah). mengusulkan penetapan pemenang kepada pa: pada tender untuk: atau pada seleksi atau penunjukan langsung penyediakpga:, mengusulkan kepada pemimpin bluegadaan barang jasa dilaksanakan dengan cara swakelola oleh penyelenggara swakelola rumah sakit jiwa daerah. pengadaan barang jasa dilaksanakan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin blue. bab bentuk kontrak dan pembayaran bentuk kontrak terdiri atas: bukti pembelian pembayaran:, kwitansi,5. (dua puluh lima juta rupiah).ratus150. (seratus lima puluh juta rupiah): dan pengadaan barang kontruksi jasa lainnya dengan nilai paling sedikit atas rp100. (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp750. (tujuh ratus lima puluh750. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah): dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit atas rp150. (serosedur pengadaan barang jasa lingkunganjenjang nilai pengadaan barang jasa badan layanan umum daerah rumah sakit jiwfachrori umar diundangkan jambi pada tanggal januari pj.pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jambi, menimbang bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan atas pemenuhan hak asasi manusia, bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi perdagangan orang, kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, dan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang, perlu adanya pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk praktek perdagangan orang, bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat khususnya perempuan dan anakdua pencegahan preventif pemerintah daerah bekerjasama dengan berbagai komponen masyarakat untuk melakukan pencegahan perdagangan perempuan melalui pengawasan, perizinan, pembinaan, dan pengendalian dilakukan melalui: membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsive dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, organisasi non pemerintah, tokoh tokoh masyarakat dan masyarakat, pengusaha jasa dan hiburan serta dan korporasi yang berada wilayah provinsi jambi melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap tenaga kerja warga provinsi jambi yang akan bekerja luar kabupaten kotaengaduan adanya tindak pidana perdagangan perempuan. pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan perempuan dan fungsinya bidang: sosial, ketenagakerjaan, cc. satuan polisi pamong praja, dan institusi penegak hukum. ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan preventif perdagangan perempuan sebagaimana dimaksud pada dan, yangsebagai pengemis jalanan,upaya pencegahan perdagangan anak dilakukan melalu dengan melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat,yang meliputikepada gubernur secara berkala setiap tahun melalui perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan. bab vii penanganan korban bagian pertama tindakan penanganan korban penanganan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang dilakukan melalui: penjemputan, penampungan, dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang sesuai dengan asal domisili korban,setiap perempuan dan anak korban perdagangan orang diberikan pelayanan yang meliputi konseling psikologis, medis dan pendampingan hukum serta pendidikan keterampilan keahlian dan alternatif. dalam hal penanganan korban, prinsip prinsip yang harus dijalankan sebagai berikut: cuma cuma, cepat dan tepat, cc. aman, empati, mendiskriminasi, terpadu, dan tidak bersifat menghakimi korban. dalam hal penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak yang terjadi diluar negeri dan atau dalam negeri, dikembangkan kerjasama antar daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknik sistem penanganan perempuan dan anak korban perdagangan diatur dengan peraturan gubernur. bagian kedua rehabilitasi dan reintegrasi pemerintah daerah bekerjasama dengan organisasi kemanusiaan yang menangani perempuan dan anak korban perdagangan orang berwenang melakukan rehabilitasi dan reintegrasi melalui: pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi perempuan dan anak korban perdagangan orang, reintegrasi perempuan dan anak korban perdagangan orangeperempuan dan anak korban perdagangan orang. pelaksanaan rehabilitasi. ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi dan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bagian ketiga partisipasi masyarakat masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi korban perdagangan orang dengan carabab viii penyelenggaraan pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak bagian pertama rencana aksi daerah pemerintah daerah berwenang yang meliputiperempuan dan anak korban perdagangan orang (trafficking)empuan dan anak korban perdagangan orang, dangubernur. bagian kedua kelembagaan dalam hal penanganan korban perdagangan orang, gubernur membentuk gugus tugas daerah, yang keanggotaannya meliputi: perangkat daerah, penegak hukum, cc. organisasi profesi, instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang hukum dan hak asasi manusia: perguruan tinggi,daerahperempuan dan anak korban perdagangan orang, menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan perempuan dan anakperempuan dan anak dengan berbagai pihak yang peduli dengan pencegahan dan penanganan perempuan dan anakkeputusan gubernurdaerahprovinsi jambiri tindak kejahatan perdagangan orang. dalam hal hasil pengawasandan pembinaan terhadap optis dan atau korporasi dilakukan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan.gubernur. bab pembiayaan segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perdagangan perempuan dan anlain lain peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini termasuk penyusunan rencana aksi daerah dan pembentukan gugus tugas harus(training))pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan yang selanjutnya disingkat ppp adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan provinsi jambpenghapusan tindak pidana perdagangan orang typo)perdagangan orang (trafficking)s korban. gugus tugas pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak, selanjutnya disebut gugus tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, lsm dan akademisi serta media masa yang pembentukannya berdasarkan peraturan yang berlaku. medicolegal adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam peradilan. rumah aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk korban perdagangan orangingkat sop adalah prosedur yang menjadi acuan tindakan layanan yang ditetapkan dengan surat keputusan gubernur dan atau bupati walikota. masyarakat adalah orang perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakperempuan dan anak. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat apbd adalah apbd provinsi jambi. bab maksud dan tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari eksploitasi dan perbudakan yang mengingkari kedudukan hakiki manusia sebagai subyek hukum serta menimbulkan masalah kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak bertujuan: mencegah sejak dini segala bentuk perdagangan terhadap perempuan dan anak baik untuk pekerjaan tertentu maupun untuk kegiatan seks komersil: memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tidak kejahatan perdagangan, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan perempuan dan anak, memberikan tindakan terhadap pelaku maupun pihak pihak yang mendukung perdagangan orang terutama perempuan dan anak, memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang terutama perempuan dan anak, dan memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban perdagangan orang terutama perempuan dan anak. bab iii ruang lingkup dan kedudukan ruang lingkup dari peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak adalah: pencegahan terhadap perempuan dan anak dari kejahatan perdagangan orang, penanganan terhadap perempuan dan anak korban perdagangan orang, hak dan kewajiban korban penyelenggaraan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan orang, pembiayaan, dan pembinaan dan pengawasan, peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak provinsi jambi dijadikan sebagai pedoman bagi kabupaten kota dalam penetapan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan perdagangan orang terutama perempuan dan anak. bab hak korban perdagangan perempuan dan anak setiap korban perdagangan perempuan dan anak berhak: mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan, pendamping, tenaga sosial dan rohaniawan, psikolog dan psikiater dari individu, kelompok, pemerintah daerah dan lembaga swasta yang menangani korban perdagangan perempuan dan anak, mendapatkan pelayanan secara terpadu, melakukan tuntutan dan atau gugatan hukum melalui badan peradilan,dengan didampingi oleh penasehat hukum yang disediakan oleh pemerintahkhusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,lay dan anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat, mendapatkan pendampingan secara psikologis, medis, rohani dan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan, mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi. mendapatkan restitusi atau pembayaran ganti kerugian yang meliputi: kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untukperempuan dan anak. bab wewenang pemerintah daerah dan peran serta masyarakat bagian kesatu wewenang pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak pemerintah daerah berwenang untuk: melaksanakan segala upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan segala bentuk prakteknya, menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban,, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban, mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat, dan membuka akses informasi secara terbuka kepada perempuan dan anak korban perdagangan orang. bagian kedua peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak masyarakat berperan serta untuk melakukan: upaya pencegahan terjadinya praktek perdagangan perempuan dan anak, pengawasan dan pelaporan terhadap terjadinya tindak perdagangan perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang, usulan mengenai perumusan dan kebijakan tentang pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban perdagangan perempuan dan anak, usulan mengenai kampanye atau promosi terhadap berbagai bentuk praktek operasi perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, dan upaya penanganan dan dukungan moril dan atau materiil kepada korban. bab pencegahan perdagangan perempuan dan anak bagian pertama pencegahan preventif pencegahan terjadinya perdagangan perempuan dan anak dilakukan melalui kebijakan preventif oleh pemerintah daerah melalui: peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi perempuan, peningkatan kegiatan penyuluhan dan penyadaran dimasyarakat dengan memberikan informasi yang seluas luasnya tentang tindak kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan, cc. pelaksanaan kebijakan pencegahan preventif perdagangan perempuan daerah, dan fungsinya bidang: sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, satuan polisi pamong praja, dan perekonomiandan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahhukhukum. paragraf bagian kerjasama bagian kerjasamadidaerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian kerjasama mempunyai fungsi penyiapan bahdibidang kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri dan evaluasi kerjasama, d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanadikerjasamrjasampengadaan barang dan jasadan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah diperekonomian, bagian administrasi pembangunan,dan bagian pengadaan barang dan jasa, paragraf bagian perekonomian bagian perekonomimbangunan daerahadministrasi pembangunerahngadaan barang dan jasngadaan barang dan jasmpunyai fungsi a.penyusunan kebijakan daerah bidang organisasi, b.aris daerah bidentata pemerintahan, hukum. kesra dan kerjasamaparagraf bagian umum umumumb.umumum paragraf bagian organisasi bagian organisasiorganisasierkomunikasi pimpinan, dan dokumentasi, cc. penyiapandibantu oleh kelompok jabatan fungsional, sub bagian protokol. masing masing kepala sub bagian dan pejabat fungsionaldalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinsub bagian protokol mempunyai tugas membantu bagian protokol dan komunikasi pimpinan dalam menyiapkan pelaksanaan kebijakan daerah danrotokoler pimpinan daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian protokol mempunyaiwalikota dan wakil walikota,dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehncanaan dan keuangncanaan dan keuangan. bab kelompok jabatan fungsional| kelompok jabatan fungsional dilingkungan sekretariat daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sekretariat daerahjenispengangkatan dalam jabatan sekretaris daerahjabat pejabat lain dilingkungan sekretariat daerahsekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon il.a, asisten eselon ii.b, kepala bagian eselon iii.a dan kepala sub aerah berhalangan, maka sekretaris daerah dapat menunjuk pejabat struktural yang eselonnya satu tingkat dibawahnya. bab viii pembiayaan pembiayaan sekretariat daerah kota bandar lampung berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daersekretariataerah kota bandar lampung bagan struktur organisasi sekretariat daerah kota bandar lampung walikota wakil walikota staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik bidangekonomi, keuangan dan kelompok jabatan pembangunan sekretaris daerah fungsional bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia w kesejahteraan rakyat bagian tata bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagian bagan baik kerjasama administrasi pengadaan barang bakar organisasi proton@l dan kang ben jabatan jabatan jabatan jabatan sub jabatan fungsional fungsional kelompok kelompok kelompok kelompok fungsional kelompok fungsional melalui melalui jabatan jabatan jabatan jabatan melalui jabatan fungsional melalui penyetaraan penyetaraan fungsional fungsional fungsional fungsional penyetaraan fungsional melalui penyetaraan melalui melalui melalui melalui melalui penyetaraan melalui penyetaraan walikota bandar lampung cap dto eva diasisten adalah asisten sekretaris daerah kota bandar lampung. bagian adalah bagian pada sekretariat daerah kota bandar lampung. sub bagian adalah sub bagian pada bagian sekretariatsekretarib.: bagian tata pemerintahan kelompok jabatan fungsional, bagian kesejahteraan rakyat kelompok jabatan fungsional, bagian hukum kelompok jabatan fungsional, bagian kerjasama daerah kelompok jabatan fungsional, asisten perekonomian dan pembangunan: bagian perekonomian kelompok jabatan fungsional, bagian administrasi pembangunan kelompok jabatan fungsional, bagian pengadaan barang dan jasa kelompok jabatan fungsional, asisten administrasi umum: bagian umum kelompok jabatan fungsional, bagian organisasi kelompok jabatan fungsional, bagian protokol dan komunikasi pimpinan: kelompok jabatan fungsional, sub bagian protokol, bagian perencanaan dan keuangan kelompok jabatan fungsional,unsur sekretariat daerah bagian pertama sekretaris daerah sekretaris daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam penyusunan kebijakan mengoordinasikan penyelenggaraan tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, kerjasama, perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan serta pemberian pelayanan administratif dan mengoordinasikoleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan,laksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan sertasama penyusunan kebijakan daerah dibidang tata pemerintahan, hukum dan kerjasama, mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah dibidang kesra, cc. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkatdan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah dibidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasamtata pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, bagian hukum,dan bagian kerjasama. paragraf bagian tata pemerintahan bagian tata pemerintah. tata pemerinttata pemerintahan. paragraf bagian kesejahteraan rakyat bagian kesejahteraan rakyatdan d.4ysejahteraan rakyat. paragraf bagian hukum bagian hukhukum. dalam melaksanakan tugas |
pn, kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas lampung tu) menimbang :a. bahwa dalam rangka memeberikan penghargaan dan motivasi belajar kepada mahasiswa, atas kemampuan dibidang akademik, karya ilmiah,minat dan penalaran,serta kegiatan lain dibidang konkurekuler sehingga dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa lainya,perlu menetapkan mahasiswa berprestasi tahun bahwa berdasarkan surat permohonan ketua jurusan teknik elektro mahasiswa berprestasi pada jurusan teknik elektro fakultas teknik universitas lampung, tanggal november telah ditetapkan nama nama mahasiswa berprestasi pada jurusan teknik elektro, bahwa untuk itu perlu penetapan mahasiswa berprestasi. undang undang republik indonesia nomor: tahun tentang sistem pendidikan nasional. undang undang guru dan dosen nomor tahun tentang guru dan dosen. undang undang republik indonesia nomor: tahun tentang pendidikan tinggi. nomor tahun tentang standar nasional pendidikan. permendiknas nomor tahun tentang standar penilaian pendidikan: permendiknas nomor tahun tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. peraturan mendikbud nomor: tahun tentang organisasi dan tata kerja unila. permendiknas nomor tahun tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. permenristekdikti r.i tahun tentang statuta universitas lampung.: pertama mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagaikedua mahasiswa berprestasi akan diberikan penghargaan berupa uang yang selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran fakultas teknik unila tahun ketiga semua biaya yang timbul akibat hanya kegiatan ini ini dibebankan pada anggaran dipa unilaay teng karno) tembusan: rektor universitas lampung, ketua jurusan teknik elektrodaftarkena mei lulus tepat waktu aan juni lulus tepat waktu| mandiri prabandari nurul handayani juni lulus tepat waktu juni lulus tepat waktu mandiri muhammad kromit1315031061 juni lulus tepat waktu ser juni lulus tepat waktu( mandiri royalti prabowo br juri lulus tepat waktu agung ahmad juli balas tepat mala nasa reg permata sultan saputra lubaidah juli lulus tepat waktu gusti agung putra lulus tepat waktu oga bca hana nabila juli lulus tepat waktu joseph valentino agustus2017 lulus tepat waktu annisa mahar lulus tepat waktu deka pertanda mei lulus tepat waktu( bri ' mei lulus tepat waktu| bri asep abdullah juli lulus tepat waktu bni muhammad ardi istiadat juli lulus tepat waktu hafizulahudin agustus2018 lulus tepat waktu agustus2018 lulus tepat waktu| woo akan bandar lampung aspen gagal november kan (gtu nasi ary nipsehingga dapat terwujudnya, berupa bantuan siswa dan warga belajar khusus untuk sekolah bawah sekolah): bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran belanja hibah berupa bantuan siswa dan warga belajar khusus untuk sekolah bawah sekolah) sebagaimana dimaksud dalam.luar pemerintah dan atau pemerintah kota bandung. bantuan untuk kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan. alokasi kegiatan akan memberikan bantuan untuk peningkatan operasional kelembagaan serta bantuan penyediaan sarana pendidikan. jumlah lembaga penerima bantuan sebanyak (lima puluh) lembaga terdiri dari kursus sebanyak (lima) lembaga, pusat kegiatan belajar masyarakat pkb) sebanyak (lima) lembaga, kekasaran fungsional kf) sebanyak (sepuluh) lembaga, pendidikan anak usia dini paud) non formal sebanyak (dua puluh) meliputi (sepuluh) kelompok bermain, satuan pendidikan anak usia dini paud) sejenis sps) meliputi pos pendidikan anak usia dini paud) bkb (lima) lembaga dan taman pendidikan al gur'an (lima) lembaga, pendidikan anak usia dini paud) formal sebanyak (sepuluh) meliputi (lima) lembaga dan (lima) lembaga. besarnya bantuan dana (lima) lembaga, masing masing lembaga mendapat rp. enam juta delapan ratus ribu rupiah)bantuan hibah dan pertanggung jawaban anggaran. bab iv bab il. bab konsep dana bantuan hibah(tiga)bantuan hibahbantuan hibah melalui sekretariat daerah kota bandung, dimana yang berlaku. bab iii. bab iii mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan kriteria bantuan berupa beasiswa pembebasan sumbangan penyelenggaraan pendidikan spp), harus memenuhi persyaratanbantuan hibahdilakukan, siswa penerima bantuan siswa dan warga belajar khusus sekolah bawah sekolah) tahun anggaran danditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kota bandung, pengusulan dan penetapan nama siswa penerima bantuan beasiswa oleh sekolah. bantuan berupa beasiswa retrieval yaitu penyediaan bantuan beasiswa bagi anak putus sekolah persyaratan penerima bantuansiswa . siswa yang dicalonkan menerima dana bantuan hibah berupa pemberian beasiswa retrieval, warga kota bandung dan bersekolah kota bandung. bantuan berupa penyediaan dana pengembangan sekolah sekolah gratis). sekolah yang mendapat dana pengembangan sekolah, wajib membebaskan biaya sekolah (gratis) bagi para siswanya pada program tahun ajaran terdiri dari tingkattingkattingkat sekolah menengah atasbantuan untuk kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan lembaga penyelenggara kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, yang akan dapat menerima bantuan lembaga penyelenggara kegiatan pendidikan non formal, meliputi lembaga kursus, pusat kegiatan belajar masyarakat pkb), lembaga kekasaran fungsional kf), lembaga pendidikan anak usia dini paud) dan lembaga satuan pendidikan sejenis, syarat kelembagaannya ialah mengajukan proposal bantuan ditujukan kepada walikota melalui kepala dinas pendidikan kota bandung, memiliki ijin operasional, sudah melaksanakan kegiatan minimal (dua) tahun, memiliki struktur kepengurusan yang jelas, memiliki sekurang kurangnya (dua puluh) peserta didik, memiliki . memiliki rekening bank atas nama kursus atau lembaga, tidak menerima dana bantuan apbd dan apbn pada tahun yang sama, sangat membutuhkan pengembangan kelembagaan. pelaksanaan kegiatan tahap persiapan tahap persiapan meliputi kegiatan, yaituekolah dan melalui rukun tetangga rukun warga hibah, penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan hibahbantuan hibah. bantuan berupa beasiswa pembebasan sumbangan penyelenggaraan pendidikan spp) dan bantuan berupa beasiswa retrieval yaitu penyediaan bantuan beasiswa bagi anak putus sekolah, mekanismenya diatur sebagai berikut kepala sekolah negeri swasta madrasah, ketua penyelenggara kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, melakukan pengajuan daftar calon siswa penerima dana bantuan hibah dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu bawah sekolah ksa skt) yangyang ditetapkan dengan keputusan walikota bandung, berdasarkan pengajuan dari kepala sekolah negeri swasta madrasah, lembaga penyelenggara kegiatan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada huruf atasetapkan kuota jumlah siswa atau warga penerima bantuan untuk masing masing lembaga, kepala . kepala sekolah negeri swasta madrasah penyelenggara, berdasarkan pada kuota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf atas, melakukan penetapan nama nama siswa atau warga belajar sebagai penerima bantuan hibahbantuan hibah, yaitu sd mi negeri, penerima dana bantuan adalah komite sekolah majelis madrasah, pengguna dan pengelola dana bantuan hibah adalah kepala sekolah madrasah. sd mi swasta, kepala sd mi swasta non pns penerima dana bantuan oleh komite sekolah pengurus yayasan, pengguna dan pengelola dana bantuan hibah adalah kepala sekolah madrasah, kepala sd mi swasta non pns penerima, pengguna dan pengelola dana bantuan hibah adalah kepala sekolah madrasah. lembaga kursus dan kelembagaan, penerima, pengguna dan pengelola dana bantuan hibah adalah penyelenggara. surat penyataan orang tua siswa. surat pernyataan dari kepala sekolah madrasah, komite sekolah majelis madrasah atau penyelenggara. nomor rekening bank atas nama sekolah komite majelis penyelenggara. naskah perjanjian hibah. daftar nama nama siswa warga belajar dan kelengkapan persyaratan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada hurufberdasarkan daftar nama nama siswa warga belajar dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada hurufyusun daftar rekapitulasi siswa dan warga belajar penerima dana bantuan untuk masing masing sekolah madrasah lembaga kursus sebagai bahan penyusunan proposal pencairan dana bantuan hibahberupa penyediaan dana pengembangan sekolah sekolah gratis), harus menempuh mekanisme sebagai berikut teknis dan mekanisme seleksi penetapan sekolah gratis ditetapkan lebih lanjut oleh kepala dinas pendidikan kota bandung, dengan ketentuan penentuan sekolah penerima bantuan berupa penyediaan dana pengembangan sekolah sekolah gratis) dilakukan melalui tahap analisa dan survey lapangan, serta seleksi dan dituangkan dalam berita acara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim seleksi penetapan sekolah gratis yang ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kota bandung, hasil seleksi dan pertimbangan tim seleksi penetapan sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada huruf harus dijadikan dasar dan bahan usulan oleh kepala dinas pendidikan kota bandung kepada walikota bandung, berdasarkan usulan dari kepala dinas pendidikan kota bandung sebagaimana dimaksud pada huruf sekolah gratis penerima bantuan berupa penyediaan dana pengembangan sekolah sekolah gratis) ditetapkan lebih lanjut oleh walikota bandung bantuan berupa penyediaan dana pengembangan sekolah sekolah gratis)antuan berupa penyediaan dana pengembangan sekolah sekolah gratis)untuk kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, harus menempuh mekanisme sebagai berikut ketua penyelenggara kursus dan kelembagaan mengajukan proposal kepada walikota bandung melalui kepala dinas pendidikan kota bandung, kepala dinas pendidikan kota bandung melakukan seleksi dan menetapkanaftar namaisertai proposal pencairan dana bantuan hibah, diajukan oleh kepala dinas pendidikan kota bandung(l: bab il. babi konsep dana hibah (grant fund) pendidikan,: babi monitoring, evaluasi, pelaporan dan indikator keberhasilbantuan siswa dan warga belajar khusus untuk.erupa bantuan untuk kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaanmonitoring, evaluasi, pembinaan, pelaporan: waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sekurang kurangny yaitu melalui monitoring langsung lokasi kegiatan atau monitoring secara tidak langsung melaluikursus lembaga penerima bantuan dana hibah. pelaporan komite sekolah negeri madrasah kepala sekolah swasta, pengelola kursus dan kelembagaan. bentuk ..mengenai perkembang. indikator keberhasilan keberhasilan pelaksanauntuk mewujudkan bandung cerdas melalui indikator sebagai berikut tersalurkannya bantuan hibah secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah, meningkatnya jumlah siswa dan warga belajar yang tidak mampu secara ekonomi, yang mendapatkursus v. bab penutup pembangunan bidang pendidikan pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sesuai amanatan pendidikan dilakukan melalui (tiga)atur lebih lanjut oleh kepala dinas pendidikan kota bandung. walikota bandung, dada roda sekretaris daerah kota bandung, siswa khusus untuk sekolah bawah sekolah)ii. denganyaluran pemberian siswa dan warga belajar khusus untuk sekolah bawah sekolah)ye) siswa suarpendahuluan latar belakang dalam rangka mewujudkan visirls) tahun yaitu yomy9setara) jumlah siswa yang ada masih bawah jumlah daya tampung sekolah. keadaan putus sekolah atau drop out pada setiap jenjang pendidikan tahun pada jenjang sekolah dasar madrasah ibtidaiyahuntuk mengatasi permasalahan tersebut sertaagar :dilakukan oleh dinas pendidikan kota bandung, meliputi kegiatantujuanagar memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu: membantu . membantu meringankan biaya operasional satuan pendidikan formal dan non formal, membantu pengelolaan lembaga kursus dan kelembagaan penyelengaraan kegiatan pendidikan non formal agar dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang lebih bermutu. sasaran sasaran, yaitu sasaran program bantuan bagi siswa warga belajar seluruhnya sebanyak (enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh)dan kejar paket dan seluruhnya sebanyak (enam puluh delapan ribu seratus dua puluh) peserta didik untuk mendapatkan pembebasan biaya spp: beasiswa retrieval bagi siswa sekolah dasar madrasah ibtidaiyah sebanyak (tiga ratus) siswa. penyediaan dana pengembangan sekolah untuk pembebasan biaya sekolah (gratis) sejumlah (dua ratus empat puluh empat) sekolah dasar madrasah ibtidaiyah, (lima puluh satu) sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah, dan (tiga puluh) sekolah menengah atas madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan. lembaga kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan. alokasi kegiatan bantuanrupa beasiswa untuk pembebasan sumbangan penyelenggaraan pendidikan spp) tahun sebanyak (enam puluh delapan ribu seratus dua puluh) siswa dari berbagai tingkatan satuan pendidikan, terdiri sebanyak (dua puluh tujuh ribu enam puluh satu) untuk siswa sekolah dasar madrasah ibtidaiyah, sebanyak (enam belas ribu lima ratus) untuk siswa sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah, sebanyak (tujuh ribu) untuk siswa sekolah menengah atas madrasah aliyah, sebanyak . sebanyak (delapan ribu seratus dua puluh) untuk siswa sekolah menengah kejuruan, sebanyak (seribu dua ratus) untuk warga belajar paket kejar a b c. besarnya bantuan, siswa tahun, sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah sebesar rp. , siswa tahun, sekolah menengah atas madrasah aliyah sebesar rp. , siswa tahun, sekolah menengah kejuruan sebesar rp. , siswa tahun, pusat kegiatan belajar masyarakat pkb) sebesar rp. , warga belajar paket kejar a b c tahun. alokasi uang bantuanatau pusat kegitan belajar masyarakat) tempat belajar siswa yang bersangkutan sesuai jumlah penerima. bantuan berupa beasiswa retrieval alokasi jumlah siswa yang dapat menerima bantuan berupa beasiswa retrieval pada tahun khusus pada jenjang sekolah dasar madrasah ibtidaiyah sebanyak (tiga ratus) siswa. besarnya bantuan beasiswa retrieval yang diberikan kepada siswa yang telah putus sekolah serta masih memiliki kemauan dan kemampuan untuk belajar kembali yaitu sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap siswa. bantuan untuk penyediaan dana pengembangan sekolah sekolah gratis) penyediaan dana pengembangan sekolah pada tahun ajaran untuk tingkatanuntuk tingkatandan untuk tingkatan sekolah menengah atas madrasah aliyahsekolah . |
bahwa bahwa dam rangka menanggung:ng.i kemiskinan serta mcndoronij perturubuhun nya bali m;isywko1 khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan masyarat misi:in. main dalam angsa pcndaporan dan belanja daerah apbd) bandung tahun anggaran udah diblok.u5ikan l), hib masyarakat miskin mengenai pangan bawah pangan) sebagrunuula menurut,g dalam peraturan daerah kot.a bandung nomor tahun tentang angg ann pcd lion clan belanja daerah al' bd) tahun anggur an bahwa dalam rangka penyaluran! pemberian dana hibah mayr:uuk.nl miskin ~bogninrnno dimaksud dalam huruf diperlukan pengaturan 1mengenai prosedur dan mekanisme pemanfaatan danu hibah termaksud; walikota bandung, menimbang tentang petunjuk teknis pelaksanaan pen aliran pemberian dana illallah program bawah pangan (bantuan walikota usus mengenai pangan) k.epa)a rumah angga sasaran penerima aat (rpm) taifun2009 elv\ tiran walikota bandung mor ahun nomor rlf l)daerah kota bandung 'aj iun penuturan undang und ang nomor tahun 1cnt11ng pung_nn: undang undang nomor column 1antara penyelenggaraan negara yang bersih clan bebas dari korupsi, kolusi, dun ncio1isc~ dong und11ng nomor wmn lc.utang keung.n negara:. undang undang no1nor ahun 1tentang perbendaharaan nc~una; undang undang nomor 'hun 1endang pembeku peraturan perundang undangan; undang. undang nomor tahun tcn1ung, '',!1ncrinrnh&l daerah sebagaimana1 1club diubah untuk yang kcduakalinyn dengan undang undang nomor tahun peraturan pcmcrinro.h nomor tahun ten uu1g perubahan o:ua.s willy1,1h cnn:1dya acmh tin.&knl bandung dengan kabur<en l)daerah tingkat bandung: peraturan pemerintah nomor tahun tentang kc11hanan l'w1gan: pc.ran.nun pnnerintnh nomor tahun cnt.an.g pengelolaan keuangan daerah; peraturan pemerintah nchner tahun tentang lomba jian uru~ pemerintahan along. pemerintah. pemerintahan daerah provinsi. dan pemerintahan daerah kn.bupati kom~ meng.ingat bahwa berdasarkan pet1imb:m,.an soba musim:a.nt1 dimaksud dalam huruf perlu menetapkan perairan wa.lik0ta bandung 1gentong ptun juk teknis pcloksnrumn pcnyatum1v pemberi dana hibah program bawah pangan batuan walik1a khusus mengenai pangan) kepada rumah tangga.a sasaran l'cncrim., mano.u rpm) tahun menetapkan . menu tl! span fraksi l'n:.side republik undone ,; nomor tahun tentang kebijakan perkerasan: peraturan daerah kola bandung n01t) tahun tentang anggaran pc1dll31>n don adanja o.arah (apbd) tah1111 \nl! sw"f' is. peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang rencana pembangunan jang.la pa.ujung l)aero jl' tahun pcrrnuran der.ah kom dudung nomor ro.hun tentang tata cwa pembentukan peraturan daerah; l'menurun daerah kola nd,mg nomor tuhup tent.ant pmc111akan dan susunan orang.sasi sek:rcuuiot daerah kora bandung dan sekretariat dewan perak.i jan rakyat du ah kora llands. peraturan l),'lebih kora bandung nomor talium ccninns. pokok: pokok pno;eloloon acuan.gan darah: pemeran daerah koto bandung nomor tahun tentang urusan pemerintah daerah kota bandung; pcr.tillon l)ac: kolom1.1dyr1 lhcroh rlngknr bnn<lung nomor tahun 1cnt,mg batas wilayah koumadyu daerah tingkat bandung; l'timur.an prnwrintab nomor tahun teams organisasi perangkat daerah; penurun menteri dalam negeri nomor "ahun tc.ning p1." com pc ngelo11an ke'*loan oocruh scl> alam11nt1 telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri non10r tonton mampu:rain1i u.n penutup indikator kf. ul> riiasilan sosialisasi [)an pelaporan evaluasi. monitoring. meka1'1sme perencanaan d,\n pelaksanaan '.:'iyalijrani f e,.nigerian dana jl} l'floor,\m 13awak pangan (bantuan \walikota khusus el' genap pa.'iga.'i) tahun kosm' mana lllllaii pour\m bawah pangan tahun2009 pendahuluan bab oai.i 13abi bab uab uab untuk mcmpcrokh kebulatan hubung ) tan~ m<seluruh, main tema1ik.a petunjuk teknis pe1aksaooan penyaluran'pemberian dana hibah program unw:,ku 1111gun kendo kcf>. (fa runtuh tangga.u su,arun pcr k:riri. m1'"fan1 (rpm) tahun sebagaimana dimaksud pada i). disusun sebagai berikut: petunjuk teknis pelaksanaan pen)"alu1 an.ll,pemberian dana hibah program lawak l'angan kepada masyarakat miskin tahun adalah pedoman teknis y.mg mc:mu:.t prosedur mekanisme j)c."n).!lurah dnn pcb. rian dana lfitxal1 program bawah pangan bagi masyarakat yang hams diteksaueken secara efektif~ efisien, ekonomis, rransaparau, dan herutngsung jawab dengan memperhankau a,as kcudill ul, kepamtnn. dan nonton.t untuk masyarkat. p sal ditunjuk teknis pei.laksanakan kenyal,urj\n member dana hibah program bawah pangan (bantuan mahkota khusus mengenai pangan) kepada kepada rl iii tangga sasaran penerima manfaat (rpm) tahun menetap,m berita daerah kota bandung tai iun no~ior dr. edi wadi. si. pembina utama muda nip. oio diundaagkrut 13ruxhmg pada tanggal april ~f, krf:fails daerah kot \ ba~'dun dada roda wai.kota 13andini, di1crnplmn &nden pada 1tanggal april attr socio.p orang mengmhuinyo. memerintahkan pengundangan pcratumn lni dengan perempuannya dalam serta dam kolo '1du.og. i'peraturan mul:ii berlaku pada tanggal diundang.an. lsi cesena urutan berikut smm dan format formemye sebagaimana dinutlaud dalam terdapat dalam lampiran u>peran clan lampiran yang men.pakan bagian tidak tcrplsehkun dari l"c n:urn ini. l asal piston teknis pelaksanaan l'eny aluranipembf.rian dana hib all program bawah pangan al' itu1\l, walikota khusus mengenai pangan) el' ada rum,\ tan ci(i sasaran penerima ma\faat(rpm) tahun2009 nomor tahun tanggal april lampiran,\ per al' uran kota bandung maksud . jonesi sih mcnghndopi masalah kemiskinan dan ktrnwamm pan;on yuna, manis dipanggil.anti berwarna oleh semua pihak. masalah ini menjadi perhatian nas.ional scan penanganannya perlu dil neul.an secure terpadu dan mchbaiknn berbagai sektor bail tingkat pusat m.maupun daerah. berdasarkan basil pendataan program perlindungan sosial ppl.s) tahun yang dil wanalrnrl oleh sudan pu~n statistik bps) dan ubrllkan (1plat kewiloyah:m. jumlah rumah t.l align miskin kou, bandung 1e.racun sebanyak (dcfopnn puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua) ranah tangga sasaran penerima menurun rpm). tersebut mcngalluni purba:d wln dengan dan dnr susunan ups tahun yaitu sebanyak (delapan puluh empu ribu duo ratus delapan pukul, judul,) rpm. program kemakornrao merupakan salah saru agenda dari (tujuh) agenda prioritas yang dickson.akan oleh pemcrlmah koh, bandung. bcr1tujuan untuk meningkatkan.n kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang lelah diculik.an yaitu bawah m.makmur. awak sekolah dan bawah chst. namun demi.kian sehubungan dengan ter.,adik_y11 krisis fifa)l\$i.ll global yang bcrdarnpok tch:ida pcrckonomia1l m:luruh kou. dia. tisu~ lndonesia . yang pada akhinya akan berakibat ~cloonbang perumusan bubungan kerja sehingga menurunkan daya beli, make pernerinrnh kota bandung sebagai artist1)11si penurunan dua bell nmsyarnku1 khususnya dalam penyediaan p.iug:m. 1nunggu hlmn program bawah pangan bantuan walikota khusus mengenai pangan) alun j>rogriun bawah l)ang.m berupa winn hib.ah kepada maiynmknl miskin mc:mal~ seperi program perbaikan gizi, pe1\ing.atan kesehatan, p:did1~ cbn proclukfrvitns masyarat:u. sincrgito.s entry berbagai program mempalrnn aspek pen1ing jam meningkatkan efek civitas rnason masing program dalam percepatan pencapaian tujuan. namun milik.lan kon wsi perekonomian yang cc1kurung. memburuk perlu mc:dpm j)c!n mon.an yang serius china tid.ak lcrjldi keracunan pangan mosyamka1 melalui kegiatan yang bersih.1l am,agency!rescu yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin. \. llcloltung pendahuluan babi bab . ko~sep dana miai program.'v( itaku panga.' l'ahun bab ini menguraikan tentang konsep data hibah untuk masyarat.il miskin dalam program bawah pangan tahun bab benda juan bab ini incngumikon ctnlllnt lato.r belakang, sent pelaksana.an program, dasar pctaksenaan program. mnk.sud jon 1tujuan sasaran, dim sisremenka penulisan. babi sisternarika penulisan sis1cm:rt1~u pcmrlisan buku petunjuk pelaksanaan penyaluran j>cmbcrilu'l dm.1j hibah program '1walau pangan tahun disusun sebagai berikut: sasaran sasaran l'nya.tua111 pemlxrion program ro.waku pangan adalah rumah rangga $:iran pcncrlmn mnnfonl spm) scb:monk (d<:lupa puluh dun ribu empat plus riga puluh duo). yang tersebar (serius lima puluh seru) kelurahan sesuai dengan basil pls ops tahun )'lang telah terintegnlli dengan apaan kewilayahan. program bawah pangan dirnoksudkan untuk melaka311ako.n salah satu komik c'n pcmerimah kot.a bandung tahun upaya peningkatan ketahanan pangan yatim mernbanru memenuhi kebutuhan pang pokok bng1 'i)'makna miskin k.01a litt.ndung,. adapun tujuannya adalah kepe,pijakan pemerintah daerah kepada masyarakat skin pro poor); mcringunk1: babul mni>ynrnkal miskin; membantu kebutuhan pangan m.syarat misi:in untuk mcngtdokasikan sebagian dari biaya kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan jairuiya; mcnyunmgj cornu.a jahan lc1cr jambu,n pcmbayanu1 j:.kin: meningkatkan profesionalisme pcngcloln raskin asas yaitu tener sasaran penerima manliiat, 'rear jumlah, cepat harga, 'epa1 wake, tepat administrasi dan tcp, kunliuu); meminimalisasi ketidaksesuaian harga raskin bagi rpm. maksud din tuju:1n )11wnu p ngon tahun bab tl' sosialisasi bab tni menguraikan teks sosialisasi yong dani dilakukan dalam rnc qin onnasikan program bawah pangan tahun kc:pa pihak pihak terkait terus3rul pelaksana dan rumah tangga sasaran pent:ring mn11f001 d011 1nasi11r. umum, lln ini rnengurniknn te:ntt'lng moni1orang, c,' shift,i. pelaporan d4n indikator keberhasilan >e:laksana.1n program jiwaku pangan tahun monitoring. i:. alu pei.apo ran dan induk tor weberi hasilan mekanisme perencanaan dan pp. .laksanakan penyaluran pemberian oa,'<a hibah program bawah pa1'gan (13bantuan walik khusus mengenai pangan) tai iun bub ini meng:uraikan tentang mekanisme perencanaan meliputi olok.asi dana hib3h untuk. meringkuk'akan pembelian raskin, dana hibah opera.ritual d.1rl 1i1ik dis1ribu:;i titik bagi, ~ran penerima manual, rencana distribusi. dan mekanisme pelaksanaan pc1\}"3hmu\ pcmlxrion dante hibah progam bawah pt1ngan 'l'lilin ail babi babi bab ill all . konsep dasar peninslullan kesejahteraan oggi masyarakat miskin adal:ih bahwa negara atau pemerintah bertanggung jawab untuk mengurus.s fakir miskin seperti yang diarnanrukan oleh uud is, artinya pemerintah dengan ~bag,ai prcgrurn pembangunannya harm, mampu mengupayakan pening)strut taraf hidup dan kesejnhteman bagi neta ony yang masih dikalagoriklln miskin. baik itu melalui program pemberdayaan seperti l'~ mandiri, p2kp ataupun progr bnt yang simo1nya merge'ncy seperti ij.bantuan u,n~ung tunai blt) ataupun raskin. salah satu upaya pemerintah kora bandung sebagai wujud keberpihakan terhadap syirik naik:in kem bandung adalah program bawah pangan yang merupakan sala s3iu prioritas pcmbanaunun bidang kemakmuran. muara dari seluruh kegiatan penyaluran pcall:rian dona hibah dalam program bawah pangan tahun duta1 tu1k.an bag, atas)brokat yang belum memiliki kemampuan yang secara cl.nomi perlu dibantu mulo.lui pemberian d.in: hill1h bantuan pcmbclion raskin sena dana hibah operasional raskin dari titik distribusi sampai titik h gil rpm. program bawllku l,.rutin ini akan berdampak tchad3p meningkat)a ~luang kemajuan m~arak.at dalam cmr tuhan p;:111san bug rnasyaraknt khususnya baas sebagai bahan makian pokok mas)>arakan, sehingga dapat meninggalkan derajat kualitas hidupnya. bab konsep program bawah panda.' tai iun anggar\n rt$j>i\il. penerapan rumah tango sasaran penerima mana1 rpm) cnc1npsn rumah tangga ! ;as:fran pcnerill\ mtmftt;1t rpm) menag1akan dato hasil pendataan program perlindungan sosial j>pls) bps tahun yang 1lah terintegrasi danau, part ke,11layanan schonyak (delapan puluh dua ,ibu emp; putus lig_3 puluh duo) rpm. l)aln tersebut merupakan 5a$ .latm proiflll\ penanggulangan kemiskinan secara nasional. apabila terdapat; nama nama rts'm hasil pls bps tahun )'ong sud.1h iida~ sesuai dengan dola riil kelunalmn. meliputi alokasi dana hibah akalns:ad.ru1 pro1oran l)acmh no1nor tahun l<:nl&tlg anggaran pendapat dan 13belanja daerah apbd) kola bandung& tahun anggun jo. pcratumn valign1a bandung nomor tahun tentang penyebaran anggaran pencopotan don bci,ulin macron apbd) kom l)bandung tahun angg.,.n dnctapk bahwa alokasi dana hibah dalam pronoun bawah pangan tahun adalah sebagai berikut ont, lib,h unh1k mcringanktm pembelian raskin digulirkan selama (sembilan) bulan mulai bulan april sld desember alokasi dana hibah untuk meringankan.an pembelian raskin per rl'l;i> rp. ,. l<a rp. ,. bln, rpm rp. , bln rp. . bln; severe bulan rp. . bulan rp. sl. d;.m;i hibah untuk bio.yo otro.sinar raskin dari titik distribusi litik b.tii rpm) digulirkan selama (sembilan) bulan mulai dari bulan april s d desember atolrnsi dana hibah unruk operasional raskin dari titik distribusi titik baai rpm) bagi pelaksana distribusi r iv: per sl' rp. , lk~ rp. i.soo. bh~ rpm rp. . bln rp. . bln; serupa bulan rp. , bln rp. kegiatan pcrcncarmeu mclipmi pc:letupan lokasi dona hibah prcgrmn lawak pr111gan tahun bird ,mrk:m dam rpm hasil ppj,s bf. tahun yang telah terintegrasi dcllgan npa:rat kew layanan. mekanisme j>perencanaan da'i pli laksanakan bab iii ketua . mekanisme oisuibusi dana hibah program bawah pangan kola band,g tahun untuk meringankan pembelian deras ~miskin rusli) pemerintah kom bandung rncmbcrik1111 demi hibah bcn.1pn b.m1uan untuk mini~akan pcmbclinn raskin sebesar (empat mcs rupiah) setiap kilogram kepada spm dengan memberikan kuasa kepada tim pclllksam1 pc:ny1duran pernah.:run dana limbah program bawah mean; 03n3 hibah 'ii pcn.lbcrilll llibilh unmul. lawan l;cq!gun petltbclsa!i rasul pmb c"'wi di,n, l hb;1h ()prn. siouiim r.ast.in bui.an .l1 tahun2009 rencana distribusi diserbu.si dana hibah dilakukan sesuai jad1<'al berisi penetapan koordinator pengelola raskin tingkat kelurahan komedi,uor pengclultt raskin tingkat kelurahan itu jut mas usulan lw\u'i ran& bersangkutan dan mendapatkan1 dana hibah untuk operasional pembagian raskin dari titik di>1tribus rpm sebesar rp. (scotus rupiah) setiap kilogram don ketua harian tim petals.anu penyaluran pemberi, dana l limbah program buku pangan data rpm yo.ng meliputi nama dnn o.runtuh scbagnimnru\ dimaksud p.1da a.ngk12 disosialisasikan kepada pihak pihak yang terkait dengan pelaksanaan program bawah pangan tahun rpm pindah lcinpal luar keluhan. bantuan l}.:awl)ku p:an~n bagi rpm bersangkutan dianggap hangus. 1idak dapat dijadikan; kepala rpm meninggal dunia ian sl' yang bcnangkullln masih dianggap layak menerima bantuan bawah pangan. itaku di! pi,nikon oleh anggota. punah tangganya sesuai da1a pls bps tahun tense cerna rpm sesuai hasil pls ops tahun seb{tgaimona drink~ud pada ungko ditetapkan sctxlgt1i rpm zona lix program lawak pangan tahun bab . apabila 1eropa1 jasa perbankan coba i akb: penyimpanan dana hibah bawah pangan menjadi komponen pendapatan daerah dan disetorkan kas daerah. un1uk mcnunjnni:t pula.kanan.n penyaluran pcn1beri1 dann hibah i>l' oj.rum nowiki pangan batuan validum khusus mengenai pangan). dilakukan oleh tim pelaksana penyaluran pemberian oat1a lib.h program awak pangan bantuan ikon khusus pengen11i prague): kerenroan loi myo kutu:s lari11t1 tim pcl~nu punya.lung pcmbcrinn dana limbah program bawah pangan menerima kuasa un1uk rona.ditangani naskah hibah, mengambil, mencairkan don mandi atribusi jn. lima.h progo1n 8woku l')ang,an tahun anggaran yong akan dir,gunakan unruk mc: qur:1nyi sco, bian beban pembelian raskin sebesar rp. , lkg raskin raskin (sembilan) bulan setiap rpm; tim pelak$ penyaluran pcmbcrio.n dana lembah program berlaku pangan menyalurkan dana lembah sebagaimana dimaksud p;tda angka melalui koordinator pengelola raskin tinggal kelurahan; koordinator club" cloth. raskin ling.k:u kdurahnn mandi.!llribusikim dll lembah sebagaimana dimaksud pada ona)<o kepada rpm; person bulog sub divisi regional bandung mendistribusikan raskin titik distribusi tangki kclurnh.an; pihak kelurahan ,nendistnl>t l<ikan miskin kepada rpm; rpm membayar pembelian raskin sebesar rp. (seribu dua ratus rupiah) setiap kilogram di1next.h dengan dona hibah ~bnwaimnnn dlm uud pacu11 nnglrn clan disetorkan kepada koordinator pengelola raskin ting.kat kelurahan: koordinator pengelola rockin tingkat kelurahan menyetorkan pembayaran rnsson 5bag.imun:i dimaksud j)t kla (11tgl.a lcp. ido kelurahan: pihak kelurahan menyetorkan pembayaran raskin sebagaimana dimaksud pada angka kepada l'drum bulog sub divisi regional bandung. tepat indikator keberhasilan program bawah pangan tahun keberbesitan pelaksanaan penyaluran pemberian dana lib3h program baku ulangan unn u311 walikota khusus mengenai ptu1gan) ko10 bandung tahun anggaran dapat dinilai dari terpenuhinya indilrotor indikator beri l. u1 inl: monitoring_. evaluasi dan pelaporan monitoring ku: ls.a rpm ketua rw) yunus telah mcncrimn dann hi~1h prog.n1m cowok pangan tahun wajib memberikan informasi perihal rpm telah menerima kupon untuk meringankan pembelian raskin sebesar rp. . lkg sehingga harga pembelian raskin mcnjtidi ,. kg 1unpo 1kalinya biaya u'l.bahan apapun dari pihak pelaksana distribusi young disampaikan kepada sekretaris daerah kota duo melalui "im pclnksao11 perahu:an pemberian\ dann hibah program bank pan1n jnntuon wo.li~ou1 khu5 mengenai pt'ln~nn monitoring dilakukan tim laksono penyaluran pemberian dana hibah program bawah pangan bantuan \\'alik khusus meng.nai pangan) kota bandung tahun anggaran bckcrjo.sama dengan unit kerja11 terkait1 .serta opal kewilayahan, venture:i e,luas dilttukon och tim pelaksana punya ju:run pemhcria n dana lembah program lawak pangan bantuan valign1a khusus mengenai pangan) kola b.myung 'hun anglo.ron beh1j1kuno dengan unit kerja tokoh serta .1p. .roi kewilayahan: evaluasi dilakukan (saro) kali yaitu setelah pcnyolumn pemberian data lembah muluk rnermgnnknn pembelian raskin okh rpm ,clean april s d desember dimana evaluasi dilakukan pada akhir bulan desember """' januari pelaporan tim pcloksam1 penyaluran pemberian o;ma hibah program bawah pangan bantuan walikota khusus mengenai pangan) kata bandung tahun anggaran wajib menyampaikan laporan hasil mobil.prins. d:ui c\1alun)i kepada walikota bangunan mela jui sekretaris daerah kola bandung. bab m01''1taring. evaluasi. pelapor,\n, dan indikator ke.bej l,\.'i oab . l'pengaduan mm)':tn,bt sekretariat dewan lahan.ln pangan kora onnduog bagian ketahanan pangan kom bandung) bertindak selalu u1tl1 pengaduan milyar kat upm) bawah koordinasi asi.r;1cn admin11is1nui l)tekun~mian din pc1nbontunan, pengaduan masyamkm gempa keluhan. kit ik. dan saran per:ikan 1terhadap pelaksanaan program bank pangan tahun dlrangsapi dan ditindak11nju1i ccw" bcl)anjing. pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan prog,,,m bawah pangan tahun dapar disampaikan secara lung.sung kepada sekretariat dewan. kc'tahunan pangan kota :111dung. 111au m~l;ah1i opat kewilayahan. tepat s~1stem penerima \longa j.t dana hibah hanya diberikan kepada rpm yang memiliki karn, identitas rumah tan.gga penerima bantuan dana hibah program bawah p1ringan tahun sesuai dnr ppi.s hps pada tahun yang telah terintegrasi dcn~n aparat kewilayahan. dana yang disalurkan dikatakan tupai sasaran apabila .syarat sena ketentuan teknis m!pun '1mini~t~i pe1\)' saluran batuan do.pal terpenuhi; :?. team jumlah besar dana hibah yang diterima oleh setiap rpm sesuai dengan ketentuan yang diatur jalur 11emturon ini. realisasi dari pcncopaiwl indi.k.ator adalah seluruh dan11 hibah pria,nm bawah pangan tahun anggaran jp.,. 1er53bukan ses:wai dengan mekanisme yang telah titel~penn. tepat w ktu wol.tu pclaksml3311 pony1.1lurah1 pemberian dan.a limbah program baw .iku pan~ tahun anggaran sereal dengan rencana distribusi. jmu lele,ngk:1pan pelaporan seni kc'.ic:!iu inn dengan pcratunin ya11g bc1'1aku sc1h1.sumbu,i d11itik biji rpm. fl. mc'<iio. rap koordmnsl rap:u. koordinasi diselenggarakan oleh pemeran1ah kota bandung de.ngan metibmkan seluruh stop!ho der terkait terutama aparat kewilayahan (lurah dan clubnat) danlatou oleh tim peh,k sma renynluratv pcmbcrinn oruuuan oo.na limbah pronoun maluku pangan tahun anggar.m dewan ketahanan pangan kora bandung). materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan. program don mekanisme pelaksanaan yang getah disusun daun buku pc1unjuk clnk:i:gunn l>cnyulurunl p\!.mbcrlt,n bantuan dana ubah progam bnwnku pang.:u, tahun anggaran hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berhak.ai instrumen yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga pelaksanaan program bagiku pnn. g,m bcrjolnn tni, baik. sosialisasi tingkat kecamatan dan kelurahan dilaksanakan oleh sunat dan lurah melalui bc:bagai forum j.emb)j.rflkatttn yang ada pada tlngkttl tersebu, scbaglli forum i11lcl'lesi :mmr pchtbum, cnn m11s)1ln'. lka1. modern so)aliansi meliputi hak dan l:kewajiban rpm dan tara cam pelaksanaan di.atribusi dana hibah program berlaku pangan tahun anw,tan l.coda rpm ting.ot kelurahan sn,poj w,gon r'l'spm. "helping itu. so.siklis11 juga dilakukan kla sfi.' pelaksanaan distribusi bantuan, melalui sosialisasi. program bn"11ku pangan tah1111 diharapkan pelo~aan lapangan sejak awal dapat berjalan terencana, tenis. cepat waktu, dan lancar sesuai ketentuan yang diiempken, demi.:inn pula, op;1bilo dalam pc:laksanakan program masih di1emulrnn ac.fanny indikasi pcn) imbang.an pclaksanaru,. seluruh pemangku kepentingan termasuk mesynruket umum party mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekali.us penyelesaian masalahnya melalui jalur unit pcugndunn mo$yama,u yang tersedia. sosialis.si program kazoku pang:an tahun adalah kill,h1lon penunjang progam untuk memberikan informasi yang jeng.kap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan (stn!ho der) terutama kepada pelaksana. rumah tangga sasaran l>cncritnn mrnf t rpm) dan m:t.ton.:nt umum. informal$i dun pcmalwn(ut )o.llq rna clan besar dim:lsid meliputi latar belakang. bijak pemerintah. dasar, esensi, tujuan. sasaran, pengelolaan, pentol'gartlsasian. pengawasan da.n pelaporan sena dan kewajiban masing ma,int:. oav sosialisasi bab . . media l.ninnin sosial.li~a,si juri dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya an1ara loin poster, buklet, brosur. stiker. spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain lain. medio massa sosialisasi melalui media rasa dimaksudkan umum mcmpcrc:cepat dan mcm:perluas jangkauan sisi{1run sosialisasi. sosialisasi melalui media massa distal.u l:an mela.lui medio cew. anu11 lain koran. majalah maupun media clcklronik scpcni relio. televisi dun internet dr. edi wadi. si. (., pembina utama muda nip. sekretaris merah kota bandung., walikota bandung. dada roda program pcnanggulnng.an kemiskinan yang dia silakan olb pcmcrirnnh, didukung oleh pemerintah kou, bandung dengan meluncurkan berbagai pronoun yang berpihak kepada mnsyamknt miskin 8nt1 myo adalah program bav.'3ku pangan, dengn proansr:n bank pi:1ngon diluvapkon mn~warner, miskin koc.a bandung khususnya rumah tangga sasaran penerima manfaat rpm) akan mcoingkal daya belinya. sehingga mampu 111c1penuhi kebun1than dengan pokok khususnya beres yang kemudian betdmnpak: positif pada pcr1tumbuhan dan peningkatan kunci&as gizi guna menumbuhkan produktivitas sumber daya masyarakat miskin. oab penutup .l ::, . :.,.# ::,c .:: l~j :!, !=: ;;; :::; . . ""n ,,,,_,, arah nama mengetahui: bandung, . . . na~1a al. amat tmdatanoan k.el k.ec format aar rpm cncrima otm hibah program bawah pan k"" kom lll1' kyung tahun format pers daratan administrasi pen aluranipemberian dana hll3 program awak pangan (bantuan kota khusus mengenai pangan) kepada rpm tai iun nomor tahun tanggal april lampu ran pl; aturan walikota bandung bandung. . nama j\l,\mat koordinator kelurahan f'om1o111 daftar pengelola raskin tingkat kc.lahan program bowttku pangan koen bandung l'hun dm. hj. raisa yu. si. yang mcucrima, koordinator pengelola raskin tingkat keluhan kedua harian tim pelaksana o:iv, alu pangu, tahun bendahara tim pelaksana j31wt,k11 p:m~n 'rukun bandung, . .rupiah baru limbah unik men nggu1 jmn pembelian makan sebanyak . lembar kupon raskin rp. (enam ribu1 rupiah) sunil,,i untuk pcmbuym : ketua 13rim tim jlclnksrula program buku pa.ngan koc,, bandung tahun soo.th di1riro dati kwi l'ansi final kaitan.si d1ma l limbah program buku p,minun kola bandung: tahun untuk meringankan pembelian beras miskin raskin). dr. edi wadi, si. pembina l.:.bruno mudo nip. jjj sekretaris daerah kota banding dada roda tto walikota jantung. dra. lj. iny raha yu, .l si. y;ang menerima. koordinator pen.cols raskin tingkat kc:lur.1h11n kedua harian tim pelaksana awak:u pong tahun bendahara tim pelaksana "'11ko pangan t,1hun bandung. . rupiah rcrbilnns dua film unit operasional distribusi raskin dari this distribusi rpm sejumlah . . )kg rp. (sarana rupiah) scnilnl umum pembayaran kl.! lori:m tim plat :ma prog.r.un kotaku pt10 j:nn kota bandung tahun sudah diterima dari kwitansi format khans dana hibah program bawah pangan kota bandung tahun untuk op .:ra:. <.mol distribusi r'. kin dnn 1itik di11tribus rpmtelah ditetapkan modal dasar sebesar rp. (dua triliundengan peraturan daerah ini, jumlah modal dasar perseroan yang sebelumnya sebesar rp. (dua triliun rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar rp. (sepuluh triliun rupiah) yang terbagi atas (sepuluh miliar) lembar saham dengan nilai nominal rpiiro hukum sekretariat daerah provinsi daerah. yus ibukota jakarta, sri, rahayurubahan modal dasar perseroan terbatas. jakarta propertinodal dasar pt. jakarta propertinya ditetapkan sebesar rp. (dua triliun rupiah) dan saat ini modal disetor oleh para pemegang saham sudah mencapai rp. (satu triliun delapan ratus duasatu triliun delapan ratus duadalam rangka pengembangan usaha tersebut diatas, perusahaan membutuhkan modal sebesar rp. (delapan triliun rupiah), dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari sebesar (dua triliun rupiah) menjadi sebesar rp. (sepuluh triliun rupiah), sehingga perlu dilakukan perubahan keduasahaan daerah pasar jaya telah ditetapkan modal dasar sebesar rp. (lima ratus miliar, mengingat: undang undang nomor tahun tentang pemerintah'sahaan daerah pasar ja. ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang perusahaan daerah pasar jaya, diubahpasar jaya yang sebelumnya sebesar rp. (lima ratus miliar rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar rp. (lima triliun rupiah). dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam disediakan dari laba bersih perusahaan daerah pasar jaya alokasi dana cadangan umum dan penyertaan modal pemerintah daerah berupa uang tunai dan atau barang. peeniman sesuai dengan aslinya kepal rohukim sekretariat daerah prov daerah khusus ibukota jakarta, sip. ramai ayu aria opsumum perubahan modal dasar perusahaan daerah pasar ja. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah nomor tahun modal dasar perusahaan daerah pasar jaya ditetapkan sebesar rp. (lima ratus miliar rupiah) dan saat ini modal disetor sudah mencapai rp. ratus sembilan puluh tiga rupiah koma sembilan sen dalam rangka pengembangan usaha tersebut diatas, perusahaan membutuhkan modal sebesar rp. (lima triliun rupiah), dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari sebesar (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebesar rp. (lima triliun rupiah), sehingga perlutelah ditetapkan modal dasar sebesar rp. (tiga triliun lima ratus miliar rupiah), bahwamaka peraturan daerah nomor tahun perlu dilakukan penyesuaian modal dasar dan jumlah pengurus perseriubah sehingga berbunyi sebagai berikut modal dasar perseroan yang sebelumnya sebesar rp. (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar rp. (sebelasketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pt. bank dki diurus dan dipimpin oleh direksi paling sedikit (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama. persyaratan untuk diangkat menjadi direksicc. memiliki keahlian bidang perbankan. tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas, dan wewenang direksi, diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut dewan komisaris terdiri dari paling sedikit (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai komisaris utama. persyaratan untuk diangkat menjadi komisaris,memiliki keahlian bidang perbankan. komisaris yang mewakili pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha pt. bank dki kepada gubernur. tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta masa jabatan, tugas, dan wewenang komisaris, diatur dalam anggaran dasar. pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan atas.dan ketentuan danpm sekretariat daerah proven hki nos ibukota jakarta, (a3 peran ri rahayu nipbahwa sampai saat ini modal yang telah, terdiri dari modal yang disetorkan oleh pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebesar rp. (dua triliun sembilan ratus tiga puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan modal yang disetorkan perusahaan daerah pd) pasar jaya sebesar rp. (satu miliar rupiah).dengan modal inti minimal sebesar rp. (lima triliun rupiah) sampai dengan rp. c00. (tiga puluh triliun rupiah), dengan demikian perlu dilakukan perubahan modal dasar dari sebesar rp. (tiga triliun lima ratus miliar rupiah rupiah) menjadi sebesar rp. (sebelas triliun lima ratus miliar rupiah). untuk mengoptimalkan potensi bisnis yang akan dikembangkan bank dki depan, baik segmen ritel dan konsumer sebagai engine profitability maupun segmen komersial dan korporasi sebagai engine growth, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan pengurus perseroan. sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukanyang terkait dengan perseroan terbatas dan perbankantelah ditetapkan nilai saham penyertaan modal daerah adalah (delapan puluh persen) dari harta kekayaan bersih badan pelaksana pembangunan proyek anco dalam bentuk (empat) bidang tanah. ketentudiubah sehingga berbunyi sebagai berikut daerah melakukan penyertaan modal awal pada pembentukan perseroan dalam bentuk bidang tanah hak guna bangunan hgb) seluas (enam belas ribu empat ratus tujuh meter persegi) sisa terletak kelurahan sunter agung, kota administrasi jakarta utara tercatat atas nama pt. regional engineering alumunium manufacturing co. disingkat pt. team, bidang tanah hak guna bangunan hgb) seluas (lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) sisa terletak kelurahan tugu, kota administrasi jakarta utara tercatat atas nama perseroan terbatas pt. pembangunan jaya, bidang tanah hak pengelolaan hpl) ancol peta situasi tanggal seluas (empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh meter persegi), terletak kelurahan ancol, kota administrasi jakarta utara tercatat atas nama pemerintah daerah, termasuk tanah bekas rencana pekan raya jakarta prj) dimana dari tanah bekas rencana pekan raya jakarta prj) tersebut akan dikurangi sejumlah luas tertentu oleh pemerintah daerah untuk diserahkan kepada departemen perhubungan, dan sejumlah luas tertentu untuk penyediaan fasilitas umum, dan bangunan bangunan dan kekayaan lainnya yang dimiliki pemerintah daerah yang berasal dari badan pelaksana pembangunan proyek ancol termasuk bidang tanah dan bangunan graha wisata remaja jaya ancol seluas lebih kurang (sebelas koma enam dua hektar). perseroan sebagaimana dimaksud pada dibentuk secara bersama antara pemerintah daerah dan perseroan terbatas pt, pembangunan jaya dengan pembagian saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan perseroan terbatas pt. pembangunan jaya. perbandingan modal awal daerah dan perseroan terbatas pt. pembangunan jaya sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut saham daerah (delapan puluh persen), dan saham perseroan terbatas pt. pembangunan jaya (dua puluh persen). dalam hal pemerintah daerah menghendaki adanya percepatan pertumbuhan perseroan, pemerintah daerah dapat menambahkan modal senilai rp. (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) dengan cara dan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang undanganen daerah khusus ibukota jakarta, sri &nir 1957y2281985032003 noref n#(pt) pembangunan jaya ancol umum pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta sampai saat ini telah menyetorkan moda, dalam bentuk (empat) bidang tanah., maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal sebesar (tiga triliun lima ratus miliar rupiah). sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukanembangunan jaya ancol., dengan modal yang tempatkan dan disetor sebesar rp. satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar rupiah),, bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dan peran perseroan dalam merealisasikan program pemerintah daerah bidang transportasi dibutuhkan pendanaan perseroan yang cukup saat operasional, maka diperlukan penambahan modal yang disetor dari rp. (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi rp. (tujuh ratus miliar rupiah)beberapa ketentuan dalam yang terbagi atas (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal rp.sebesar rp. (satu triliun sembilan ratus satu miliar rupiah) atau setara dengan (satu juta sembilan ratus satu ribu) lembar sahara. dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menyetor rp. (satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar rupiah) yang sebagian akan disetorkan dalam bentuk setoran tunai senilai rp. (tujuh ratus miliar rupiah) dan dalam bentuk ireng aset tetap senilai buku terhitung per desember sebesar rp. (satu triliun seratus sembilan puluh satu satu miliar rupiah) atau setara dengan (sembilan puluh sembilan koma empat tujuh persen). dari modal ditempatkan sebagaimana dimaksud pada mitra bumi menyetor (sepuluh miliar rupiah) dalam bentuk setoran tunai yang setara dengan (nol koma lima tiga persoapat umum pemegang saham. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhanbiro hukum sekretariat daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta, (ala maa ketawa ija lae nmp latest noref. umum perubahan modal yang disetor perseroan terbatas transjakarta dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan peran perseroan dalam merealisasikan program pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta dalam pengembangan bidang transportasi. bahwa berdasarkan ketentupemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta menyetorkan modal sebesar rp. (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar rupiah). dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan peran perseroan dimaksud, dibutuhkan modal yang disetor sebesar rp. satu triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar rupiah), dan yang sebagian akan disetor dalam bentuk tunai senilai rp. tujuh ratus miliar rupiah) dan dalam bentuk ireng aset sebesar satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar rupiah). berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan perubahan modal yang disetor dalam bentuk tunai dari sebesar rp. tiga ratus lima puluh miliar rupiah) menjadi sebesar rp. tujuh ratus miliar rupiah), sehingga perlu dilakukanii. demipada terdiri dari: tercantum dalam lampiranbelanja daerah surplussisa lebih pembiayaan anggaran tahun terdiri dari: saldo kas bud per desember sisa kas bendahara pengeluaran sisa uang persediaan tahun siapad, lampir.alimamsgsuai dengan aslinya kepala biro sekretariat daerah provinaryaebrah khusus ibukota jakarta, ima kayu v821795712281985032003 noref peraturan daerah provinsi dki jakarta |
undang undang nomor tahun tentang perusahaan daerah undang undang nomor tahun tf!uusahaan daerah pasar jaya provinsi daerah khusus ibukota jakarta yang didirikan berdasarkan peraturan daerah nomor tahun dan selanjutnya ditetapkan kembali melalui peraturan daerah propinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor tahun merupakan badan hukum. yang berwenang melakukan usaha pengurusan pasar dan fasmtas perasaan lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian dae rah. serta rnenunlanq anggaran daerah dan perturnbunan ekonomi daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas perusahaan daerah dimaksud, dihubungkan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta dengan bertambahnya beban.f jan tanggung jawab yang dihadapi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya penggantian peraturan daerah nomor tahun yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, efesien dan efektif guna peningkatan pengelolaan dan pengembangan perusahjaya: tent ang perusahaandaerahpasarjaya dengan rahmat tuhanyang maha esa gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta, mengingat imbang peraturan daerah provinsi! daerah khusus ibukota jakarta nomor t . .hun . . ,),;>':"'i undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah.lkeputusan berwarna menteri dalam negeri dan menteri perdagangan dan koperasi nomor tahun nomor kpn tanggal mei jo. nomor tahun dan nomor apbn tentang ketentuan ketentuan kewenangan dalam memberikan lain tempat usaha perdagangan; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang hukum badan usaha milik daerah; keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang kepenguru~an badan usaha milik daerah; peraturan j~menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan ba~~ng daerah yang sudah dipisahkan: peraturan menteri perd. peraturan daerah nomor tahun tentang pengaturan tempat dan usaha serta pembinaan pedagang kalima dalam wilayah daerah kh~rencana tata ruang wilayah daerah listbabi ketentuan umum dalam peraturan daerahi.sur penyelenggara pemerintahan daerah pemerintebut dewan adalah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta. anggaran daerah adalah anggaran pendapatan den belanja daerah khusus ibukota jakarta. perusahaan daerah pasar jaya yang selanjutnya disebut pasar jaya adalah perusahaan daerah pasar jaya provinsi daerah khusus ibukota jakarta. direksi adalah direksi pasar jaya. direktur utama adalah direktur utama pasar jaya. direktur adalah direktur pasar jaya. badan pengawas adalah badan pengawas pasar jaya. pengelolaan area pasar adalah pengurusan dan pengembangan pasar berserta fasilitas penunj. pertokoan mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya milik pemerintah provinsi daerah khusus ibukota jakarta yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar jaya. gubernur provinsi! daerah khusus ibukotajakarta memutuskan: menetapkan: peraturan daerah tentang perusahaan daerah pasar java. dewan perwakilan rakyatdaerah provinsi! daerah khusus ibukota jakarta dan dengan persetujuan bersama pasar jaya dalam peraturan daerah ini adalah pasar jaya yang didirikan berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang perusahaan daerah pasar daerah khusus ibukota jakarta. pasar jaya sebagai badan hukum berhak melakukan usaha usaha berdasarkan peraturan daerah ini. bab pendirian area pasar ;adalah area yang dimiliki dan atau dike bola oleh pasar jaya berupa pasar beserta fasilitas penuh)ang. fasilitas penunjang adalan prasarana dan sarana y~ng langsung atau tidak tangs~ng mendukung kegiatan pasar yang berada area paser antara lain perkantoran, dan hott usaha adalah tern pat juta beli barang dan atau jasa dalam area pasar. pemindahan hak adalan pengalihan hak pemakaian tempat usaha pasar baik sementara maupun selama berlakunya hak pemakaian tempat kepada orang _atau badan hukum. surat lain pemakaian tempat usaha adalah izin tertulis d~ri direksi atas pemakaian tempat usaha pasar. sertifikat hak pemakaian tempat usaha adalah bukti kepemilikan hak pernikahdireksi. hak seri adalah hak yang diberikan kepada seseorang danlatau badan hukum untuk menggunakan tempat usaha dengan jangka waktu tertentu dan diikat .dengan perjanjian. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasar jaya mempunyai fungsi perencanaan,: pengelolaan dan pengembangan area pasar: pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar; bantuan terhadap stabilitas harga barang; bantuan terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa: pelaksanaan dan pengembangan kerja sama; dan pengendalian keamanan dan ketertiban dalam area pasar. pasar jaya mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum .dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedang,ing pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa pasar. babi tugas pokok dan fungsi babi maksud dan tujuan pasar jaya didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengelola dan meng~mangkat area pasar dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah serta menunjang keuangan daerah. wilayah kerja pasar jaya berada profil~i daerah khusus ibukota jakarta dan dapat berusaha luar wilayah provinsi daerah khusus ibukota jakarta sesuai ~engan ketentuan peraturan perundang undangan. tempat kedudukan dan wilayah kerja pasar jaya berkedudukan dan berkantor pusat jakarta. bab ill sebesar babi modal dasar modal dasar pasar jaya ditetapkan (lima ratus miliar rupiah). pasar jaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat mengadakan kerja sama dengan badan badan atau instansi lain baik pemerintah maupun swasta. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pads pasar jaya dapat melakukan diversifikasi usaha dengan pemerintah daerah diluar pemerintah provinsi oki jakarta dengan persetujuan dewan pembinaan pedagang pasar sebagaimana dimaksud huruf meliputi membagi stasi kerja sama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan p.hak lain baik pada upaya ketersediaan akses permodalan map\ k,l kualitas produk, higienltas, takaran, kemasan, penyajian penataan barang. maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar; merntasllltasl peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang baik mel~gi) pedagang eksisting aktif yang dibuktikan dengan penyataan tertulis atas materai; memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan n; danketentuan !lebih lanjut rnenqenal pembinaan pedagang sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubenur. sumber penerimaan dari pemanfaatan area pasar sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain meliputi pengelolaan pasar harian atau bulanan; penjualan hak pemakaian tempat usa~~ perparqanqan hak pemakaian tempat usaha; sewa tempat usaha: jasa parkir; jasa mandi cuci kakus mck); jasa listrik; jasa air dan telepon; reklame dan promosi; pengelolaan pelataran kaki lima; dan penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang. sumber penerimaan pasar jaya antara lain terdiri dari penerimaan dari pemanfaatan area pasar; penerimaan jasa administrasi; hasil kerja sama; penyertaan modal; dan pendapatan:lain yang sah. bab vii sumber penerimaan dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada disediakan dari laba bersih pasar jaya alokasi dana cadangan umum dan penyertaan modal pemerintah daerah berupa aset, '.\,, modal dasar sebagaimana dimaksud i~da disetor dan dipisahkan. dari kekayaan o daerah sebesar. ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan sen) adalah merupakan modal pasar jaya pada saat pendirian ditambah penyetoran mortal pemerintah daerah dan modal yang berasal dari kekayaan paser inpres yang dialihkan kepada pasar jaya. ,,_ ~. ,' untuk dapat. diangkat sebagai direksi sekurang kurangnya harus memenuhi. persyaratan sebagai berikut. warga ne .tindak dalam lalu lintas hukum; tidak lemah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; babi direksi bagian kesatu pengangkatan direksi diangkat dan diberhentikan oleh gubenur. pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada _berasal dari pegawai pasar jaya atau tenaga profesional yang.berkompeten. susunan organisasi pasar jaya untuk direksi sampai dengan kepala bidang atau sederajat ditetapkan gubenur atas urutan direksi. susun an organisasi pasar jaya untuk jabatan bawah kepala bidang atau ~ede~jat ditetapkan oleh direksi ketentuan let;>ih lanjut mengenal organisasi dan tata kerja pasar jaya diatur dengar peraturan gubernur. . :.~ penerimaan jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf antarailaln meliputi: . bab viii susunan organisasi surat lain pemakaman tempat usaha; pengalihan. hak; penggunaan fasilitas pasar; sertifikat f;(ak pemakaian tempat usaha; dan denda. direksi dalam mengelola dan mengembangkan pasar jaya mempunyai tugas sebagai berikut. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi pasar jaya sebagaimana dimaksud dalam dan tugas dan wewenang bagian keduajumlah anggota direksi paling banyak (empat) orang dan satu orang 'diantaranya diangkat sebagai direktur utama. tidak pernah terlibat. dalam suatu k~niatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit: r:} mempunyai pendidikan sekurang kurangnya sarjana strata berusia setinggi tingginya. (enam puluh) tahun; bagi pegawai negeri liars meng~durian diri dari status kepiawaiannya; rnernbuat dan menyajikan proposal t~utang vls, mis! dan strategi perusahaan serta bersedia rnerngubenur; dan tidak .merripunyai' hubungan keluarga dengan direksi dan atau badan pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamplng termasuk menantu dan ipar. apabila pengangkatan direksi telah ditetapkan dan kemudian hari ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada (~) huruf pengangkatan direksi y~ng bersangkutan batal demi hukum. pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada dan tetapkan dengan keputusan gubernur. ,! direksi mempunyai wewenang sebab~i berikut: mengangkat, memindahkan, d~an atau memberhentikan pegawai perusahalaporan keu.angan perusahaan; menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain; memberikan atau membatalkan hak sewa dan atau hak pemakaian ~~~~ menetapkan besaran tarif dan jenis sumber penerimaan. masing masing direksi sesuai dengan bfdarigi)gubenur dan apabila direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jat:,atan tersebut dijabat oleh direktur lain berdasarkan penunjukan sementara gubenurasar jaya dijalankan oleh seorang pejabat. yang ditunjuk oleh gubenur. direktur uta berhak dali berwenang bertindak atas nama direksi. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan (lima) tahunan kepada gubernur melalui badan pengawas; melaksanakan rencana kerja dan angg aran perusahaan; melaksanakan pengelolaan pegawai; mengurus dan m1ngelo1a ~kekayaan perusahaan; menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan; menyelenggarakan admlnlstrasl perusahaan: mewakili pasar jaya. baik dalam maupun luar pengadilan; dan menyusun dan menyampaikan laporan kepada gubenur tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. direkam memperoleh hak cut sebaga! berikut: cut.tahunan selama (dua belas) harfkerja; cull besar cuti pan jang, selama (dua) bulan untuk setiap satu kali jabatan; cut bersalin selama (tiga) bulan bagi dlrektrts cut alasan penting; dan cuti sakit. bagian keempat cuti bagian ketiga penghasilan penghasilan direksi terdiri dari ji; tunjangan; dan jasa produksi. ketentuan lebih lanjut mengenai p penghasilan direksi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubenur atas usul direksi. direktur dalam memaksa~akan tugasnya bertanggung ja~ab kepada direktur utama. direktur utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung j~wab kepada gubenur. direksi memerlukan persetujuan gubenur dalam hal mengadakan perjanjian kerja sama dengan menjadikan aset perusahaan memindahkan~akan aset perusahaan: penyertaan modal dalam perusahaan lain: likuidasi area pasar: dan 'e. alih fungsi area pasar. direksi yang diberhentikan sebaga_mana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf diberhentikan dengan hormat. gubernur, paling lama (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan badan pengawas harus menetapkandireksiundakan yang merugikan pasar jaya; dihukum pidana penjarbagian kelima pemberhentian pelaksanaan hak cuti sebab~mana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dilaksanakan setelah mendapat persatu juan gubernur atau,i: pejabat yang ditunjuk. .; pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilaksanakan setelah mendapat' persetujuan badan pengawas. babi badan pengawas bagian kesatu pengangkatan badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh gubenurjaya. sebelum pengangkat~an direksi definitif ditetapkan, gubenurtetapkan dengan keputusan gubenur untuk masa jabatan paling lama. (tiga) _gubernur tentang pengangkatan yang bersangkutketentuan lebih. lanjut mengenai pemberian uang duka, uang pesangon dan uang penghargaan ditetapkan dengan keputusan gubenur. direksi yang diberhentikan sebagaimana j11maksud dalam huruf huruf dan huruf diberhentikan tidak,,dengan hangat. t>, direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huri.~~takasar jaya. . masa jabatan badan pengawas ditetapkan selama (tiga) tahun dapat diperpanjang untuk paling banyak dua) kali masa jabatan. pengangkatan badan pena~as yang kedua kali dilakukan apabila mampu mengawasi pasar jaya sesuai dengan program kerja; mampu memberikan saran strategis kepada direksi sehingga pasar jaya dapat bersaing dengan perusahaan lainnya; dan mampu memberikan. pendapat. mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang. apabila pengangkatan badan pengawayang bersangkutan batal demi hukum. :=: membuat dan .menyajikan proposal tentang visi, misi .dan strategi perusahaan. serta bersedia membuat perjanjian dengan pemerintah dae rah untuk memenuhi komitmen sesuai dengan proposal yang diajukandan disetujui oleh gubenur; dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan badan pengawas dan atau direksi sampai derajat ketiga, baik me"'!urut garis lurus maupun samping termasuk menantu dan iparrtindak dalam lalu lintas hukum; tidak p~ranah dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah bermempunyai pendidikan sekurang kurangnya sarjana strata berusia setinggi tingginya 6_0 (enam puluh) tahun; bagi ~gawai negeri sipil harus mengundurkan diri dari status kepada~amannya; ' ~' :" : ' , '.,. untuk dapat diangkat sebagai badan pengawas sekurang kurangnya harus mernenubl persyaratan sebagai berikut .,,t gaji direktur utama anggota badan pengawas menerima honorarium sebesar (tiga puluh persen) dari gaji direktur utama badan pengawas karena tugasnya menerima honorarium. bagian ketiga penghasilan badan pengawas mempunyai wewenang sebab~i.berikut. memberi peringatan kepada direksi yang ._n perusahaan mengesahkan rencana kerja dan anggaran pasar jayasa131 badan pengawas .mempunyai tugas sebagai berikut. mengawasi kegiatan operasional pasar jaya; memberikan pendapat dan saran kepada gubenur terhadap pengangkatan dan pembementan direksi: memberikan pendapat dan saran kepada gubenur terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi;_ memberikan pendapat sasaran kepada gubenur terhadap laporan keuangan termasuk neracadan perhitungan laba rugi; dan memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja pasar jaya. i '.; tugas dan wewenang bagian kedua bagian kelima sekretariat badan pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya badan pengawas dibantu oleh1 (dua) orang staf sekretariat yang di~unjuk oleh direksi. biaya sekretariat sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada angg~ran pasar jaya, ba<;1an pengawas sebagaimana dimaksud pada terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, gubernur paling lama (dua belas) hari kerja harus menetapkan: keputusan gubernurtas permintaan s.sendiri; meninggal dunia; 'c, k_arena kesehatan sehingga tidal< dapat melaksanakan tugasnya; tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; terlibat dala~)tindakan yang merugikan pasar jaya; dan dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum: tetap. bagian keempat pemberhentian badan pengawas; dapat diberi~bentukan dengan alasan selain honorarium, kepada e3~,d;;a, p~pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi. direksi menyampaikan laporan kegiatan aha pasar jaya kepada gubernurgubenuremak;sud pada disahkan oleh gubenur, dan pengesahan alma~sud member! kebebasan tanggung jawab kepada direkam terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut. bab xii laporan kegiatan usaha laporan dan kegiatan usaha pasar jaya disampaikan secara berkala oleh direksi kepada gubernur dengan memberikan tembusan kepada dewan. 39gubenur melalui k~tua badan pengawa~baik atau instansi yang berwenang: neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari. gubernur memberikan perntebasan tangga.ng jawab kepada direksi dan badan pengawas terhadap neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut. selambat lambatnya {tiga) bulan sebelum .berakhirnya tahun buku, direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan pasar jaya kepada badan pengawas untuk disahkpasar jaya yang diajukan, dianggap telah disahkan. tahun buku pa~ar jaya adalah tahun taklim. babi tahun buku, laporan keuangan fran tahu nan . .,:'.: .,',.\. bab pembubaran pembubaran pasar jaya ditetapkan dengan peraturan daerah. dalam range$. pembubaran pasar jaya sebagaimana dimaksud pada gu~mur meni.ijuk panitia pembubaran. apabila pasar jaya dibubarkan. semua hl: lang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh pemerintah daerah dari harta kekayaan yang mesh ada, sedangkan _apabila terdapat sisa lebih menjadi hak dan milik serta tanggung jaw~b pemerintah daerah. i : bab xivris rugi terhadap pegawai bukan bendaharawan b'berlaku juga terhadap pegawai pasar jaya. (empat p~luh persen) untuk anggaran daerah; (dua puluh tujuh koma lima persen) untuk dana cadangan; (lirik belas persen} untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua pegawai pasar jaya; (lima belas persen) untuk jasa produksi b~gi pegawai, direksi dan badan pengawasdua pasar jay_a; dan (tujuh koma lima persen) untuk cadangan khusus. bab xiii .!. penetapan dan penggunaan laba penggunaan laba bersih pasar jaya setelah pajak ditetapkan sebagai berikut mufakat nip lembaran daerah provinsi! daerah khusus ibukota jakarta nomor '.lrnundangkan jakarta pada tanggal januari sekretaris. daerah provinsi! daerah khusus ibukotajakarta, d1tetapkan jakarta pada tanggal januari gubernur provinsi daerah khusus ibu jakarta, peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar u.baran daerah pro'(ini daerah khusus ibukota jakarta. bab xvi ketentuan penutup pada saat peraturan daerah lnl mulai berlaku maka peraturan daerah nomor tahu~ tentang perusahaan daerah pasar daerah khusus ibukota jakarta sepanjang yang tidak mengatur mengenai pendirian pasar. jaya; dan peraturan daerah.h nomor~ tahun tentang perusahaan daerah pasar jaya propinsi daerah khusus ibukota jakarta; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. tf:. rr pertanggungjawaban pembuat:an dilakukan oleh panitia pembubaran kepada gubenur yang memberikan p~kebebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan ol~h panitia pembubaran cukup jelas. pasat4 cukup jelas. pasa15 cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ii. demi samping itu perubahan dimaksud perlu diadakan dalam.rangka mengatur dan menata pertumbuhan dan perkembangan pasar yang dewasa lni mengalami kemajuan yang sangat pesat. hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi pesatnya pembangunan kota jakarta baik sebagai ibukota negara maupun sebagai pusat perdagangan yang semakin meningkat pula, sehingga hal ini mengakibatkan pula peningkatan konsumsi masyarakat terhadap. barang barang kebutuhan rumah tangga sehari hart, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan perusahaan dalam mengurus dan mengelola pasar provinsi oki jakarta perlu dilakukan perubahan terhadap landasan hukum yang ::. mendasari ruang gerak perusahaan daerah pasar jaya. :~ umum: peraturan daerah ini merupakan pengganti peraturan daerah provinsi! nomor tahun tentang perusahaan daerah besar jaya propinsi daerah khusus ibukota jakarta yang bertujuan untuk lebih memberika.n keleluasaan bergerak kepada po pasar jaya sebagai badan usaha untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi serta memacu peningkatan pendapatan untuk menunjang perekonomian daerah. nomor tahun tent ang perusahaan daerah pasar java pen asan," atas peraturan daerah pro nsi daerah khusus ibukota jakarta cukup jelas. cukup jelas. kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ini adalah kerja sama dalam arti luas baik dengan perorangan maupun badan yang memberi kemanfaatan bagi pasar jaya dan tidak mengikat kekayaannya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup. jelas. huruf yang dimaksud dengan pedagang eksisting aktif adalah pedagang yang memiliki surat lain pemakaian tempat usaha situ) dan aktif berjualan pasar bersangkutan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. pasa17 cukup jelas. ::' yang dimaksud dengan ikut membantu stabilitas harga danmemfasilitasi temu usaha, sehingga mempermudah ares jual beli. yang dimaksud dengan jasa antara lain kegiatan perban.kan, usaha serves, bengkel, penjahit, salon, biro jasa dan usaha jasa lain yang ada pasar. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sederajat kepala bidang adalah jabatan satu tingkat dibawah direksi seperti jabatan kepala satuan pengawasan item, manager, kepala divisi atau kepala unit. cukup jelas. yang dimaksud dengan penyertaan modal berupa aset adalah pasar yang berasal dari pemenuhan kewajiban para investor atau sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah provinsi oki jakarta yang diserahkan pengelolaannya kepada pasar jaya. kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar (tiga ratus dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua'. putih sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan sen) terdiri dari (lima _belas miliar dua ratus tiga juta tiga ratus delapan ribu seratus dua puluh rupiah empat puluh sen) modal dasar pada saat pendirian pasar jaya. (delapan belas miliar dua ratus lama puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh delapan sen) dari penyertaan modal pemerintah. (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan. ratus enam puluh enam ribu sernbllan ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen) dari aset pasar inpres yang dipisahkan menjadi aset pasar. jaya dengan peraturan ini berdasarkan hasil penilai penelitian neraca pasar inpres per desember oleh .inspektorat wilayah propinsi daerah khusus ,ibukota jakarta. (seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh puluh ribu tujuh ratus enam rupiah sembilan satu sen) merupakan modal yang akan diperoleh dari pasar jaya maupun pelimpahan aset dart pemerintah daerah yang berasal dari pemenuhan kewajiban pihak ketigtunjangan adalah tunjangan jabatan. tunjangan perusahaan. tunjangan asuransi. tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya yang sah. huruf cukup jelas. , . huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas, cu_[atas. huruf yang dimaksud tindakan merugikan pasar jaya adalah perbuatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian rnten dan non materi bagi pasar jaya. huruf cukup jelas. :: ~ cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan cadangan khusus ad_alah dana yang dicadangkan untuk kepentingan peningkatan pelayanan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pembinaan lingkungan dan sosial adalah bagian tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial yang direncanakan dalam rencana kerja dan anggaryang dimaksud laporan kegiatan usaha adalah pemaparan keseluruhan kegiatan pasar jaya dalam kurun waktu triwulan dan tahunan. :. :, : : ) : ,:.: ,:: ;" ;: .~ :.?~ t ~ .,, cukup jelas. cukup jelas. pa$al45 cukup jelas. cukup jelas. ,,: a. ,. _,, , ,.:.,_.; |
salinan peraturan daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor tahun tentang pajak rokokrokokar tahun tentang pemeriksaan pengelolamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau hardasar perhitungan, pemungutan, dan penyetoran pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau: peraturan menteri. keuangan nomor pmk. tentang tidak dipungut cukai peraturan menteri: keuangan nomor pmk tentang tarif cukai tembakau, peraturan menteri keuangan nomor pmk tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokoksj:sean dengan peraturan daerah nome,hepub indonesia seba gan provinsi daerah khusus ibukota jakarta,tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok dalroko dan objek. pajak dengan nama pajak rokok dipungut pajak atas pemungutan cukai rokok. objek pajak rokok merupakan konsumsi rokok. rokok sebagaimana dimaksud pada meliputi: sigaret, cerutu, dan rokok daun. dikecualikan dari objek pajak rokok sebagaimana dimaksud pada rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang undangan bidang cukai. bab iii subjek pajak rokok dan wajib pajak rokok siihisk poin: pnlrals adalah irama aroma areal(l) disetor rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. babekor ditetapkan sebesar (sepuluh persen) dari cukai rokok. bab cara perhitungan pajak rokok besaran pajak rokodengan rasio jumlah penduduk daerah terhadap jumlah penduduk nasional. rasio jumlah penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan beri saran data jumlah penduduk yang digunakan untuk hitungan dana alokasi umum untuk tahun anggaran yang bersangkutan. bab vii penggunaan pajak rokok penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit (tujuhinsentif pemungutan pajak rokok instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberik dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada (:l) ditetapkan dengan peraturan gubernur berpedoman kepada peraturan pemerintah. bab tata cara: pembayaran dan penagihan tata cara pemungutan, penyetoran pam bagi dan penagihan pajak rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri keuangan. tata cara keberatan dan banding wajib pajak rokok, pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif wajib pajak rokok, kedaluwarsa penagihan pajak rokok, pembukuan dan pemeriksaan wajib pajak rokok dan sanksi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah tentang ketentuan umum pajak tahun. jakarta pada tanggal februari pil sekretaris daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta, abonprovinsi daerah khusus ibukota jakarta, sri rahayu nip: oleh karena itu, dengan berlakunya undang undang nomor tahun' tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah diberikan. untuk mengenakan pungutan pajak baru diantaranya pajak rokok. dasar pengenalannya adalah cukai roketpukul oleh industri rokok ddan penggunaan pajak rokok. sedangkan ketentuan lain yang berhubungan dengan tata cara pemungutan pajak rokok, surat tagihan pajak rokok, tata tata cara pembayaran dan penagihan pajak rokok, keberatan dan banding wajib pajak rokojib pajak rokok, pengembalian kelebihan pembayaran wajib pajak rokok, kedaluwarsa penagihan pajak rokok, pembukuan dan pemeriksaan wajib pajak rokok, dan sanksi, diatur tersendiri dalam peraturan daerah tentang ketentuan umum pajak daerah. hi. demi cukup jelas. cukup jelas,untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti ata,..pelekatan.pita. cukai, seluruhnya, .atau sebagian.romansa hilangrempah, daun jagung (robot), atau sejenisnya, dengan cara dilantik untuk dipakai,cukup jelas. yang dimaksud dengan,abungan dari keduanya contoh: tarif cukai spesifik tcs). harga jual cerah49xcukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan program pelayanan kesehatan masyarakat terkait pengendalian merokok antara lain pelayanan kesehatan berhenti merokok melalui sistem kesehatan yang berlaku, iklan layanan masyarakat dan komunikasi media tentang bahaya merokok, serta partisipasi masraralsat alam nanmamdnlian aammanlr marinirampahprovinsi daerah khusus ibukota jakarta yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta.pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang kebersihan lingkungan dalam wilayah daerah khusus ibukota jakarta, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penggantian, d.dang undang nomor tahun tentang pengelolaan $sampah, perlu membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, mengingat: undang undang nomor tahun tentang|nomor tahun tentangdaerahlolaan area pasarrasarana, sarana, dan utilitas umumkebersihan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas kebersi yang selanjutnya disingkat skpd adalah unit kerja atau sub ordinat satuan kerja perangkat daerah. forum masyarakat peduli kebersihan adalah wahana koordinasi pemangku kepentingan yang bersifat tetap sebagai mitra pemerintah daerair limbah adalah semua cairan yang berasal dari kegiatan proses produksi dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali. sumber sampah adalah setiap orang, badan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkanair kotor adalah kegiatan penyediaan lumpur tinja dan pengolahannya dalam instalasi pengolahan air kotor pak). basis permintaan (tidak terjadwal) adalah pelayanan penyediaan limbah air kotor rumah tangga berdasarkan permintaan masyarakat. basis terjadwal adalah pelayanan penyediaan air kotor limbah rumah tangga yang dijadwalkan secara berkala atau periodikbab asas dan tujuan sas pengelolaan sampah berdasarkan: keterpaduan, akuntabilitas, transparan, partisipatifsdan kepastian hukum. pelayanan prima. bab iii tugas dan wewenang , memfasilitasi, dan mengembangkan upaya pengurangan dan penanganan sampah, memanfaatkan, memfasilitasi,dan sarana pengolahan sampah,), melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tpa setelah tpa dinyatakan ditutup secara berkala setiap (enam) bulan sekali selama (dua puluh) tahun, memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pengelolaan sampah, melakukan pembinaan dan pengawasl)gubernurb8):b6) ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan gubernur(rb)gubernur. rencana strategis renstra) skpd terkait sebagaimana dimaksud alam huruf untuk jangka waktu (lima) tahun dan laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab hak dan kewajiban, mengurangi dan menangani sampah, membuang sampah pada tempatnya menurut jenis peradabannya dan sesuai jadwal yang ditentukan, dan . (b2)id) fasilitas dandan atau pelaksanaan pengelolaan sampah. ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis fasilitas dan atau pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernursitasi pengumpb8)pengelolaan sampah bagian kesatu umum ll)sampah spesifiksdan(b8)pah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf belum diangkut test atau tpa dilakukan pengelolaan denganb)li):alam rangka pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam sal penanggung jawab dan atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar wajib menggunakan kantong belanja yang lingkungan. pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalamdanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam hurufaragraf pemilahan sampah li) pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam, wadah warna kuning untuk sampah anorganik, dan wadah warna merah untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun rumah tangga. (!)dan atau masyarakat. penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam dan harus memenuhi standar wadah sampah. rb), pulau pulau yang berpenghuni, saluran air sungai kali kanal dan waduk situ, dan muara sungai kali kanal, pesisir dan pantaian huruf(l) pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan: pola individual langsung, pola operasional individual tidak langsung, atau pola operasional komunal langsung. (rb)organik paling sedikit (dua) kali dalam seminggu. pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan ketersediaan prasarana dan sarana serta fasilitas lingkungan. ll)ll) pengumpuldan atau pengelola kawasan tpa paling sedikit (dua) kali dalam seminggu. (tysampah pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang berada tps dankgubernur. paragraf pengangkutan sampah angkut, dan kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, jalan, pulau pulau yang berpenghuni, taman, jalur hijau dan hutan kota, saluran air sungai kali kanal dan waduk situ, dan muara sungai kali kanal, pantai dan pesisirsampah kawasan dari tps dan atau tps kawasan sebagaimana dimaksud pada testtanggung jawabdan atau tpa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. angkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf tps, tps 3r, test, dan atauangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan tps, tps 3r, test dan atau tpa dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan kendaraan khusus angkutan sampah dan berdasarkan jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan angkutan sampah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernurritik, komposisi dan volume sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. pengolahan sampah tps sebagaimana dimaksud dalam terdapat di:sebagaimana dimaksud pada hurufngubernur sesuai rencana detail tata ruang rdr) dan peraturan zonasi. pengolahan sampah tps kelurahandengan peraturan gubernur. pengolahan sampah testsampah dari tps 3r. lokasi test sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur sesuai rdr dan peraturan zonasi. pengolahan sampahkanal, waduk situ, muara sungai kali kanal, pantai dan lautdiatur dengan peraturan gubernurgubernurgubernur sesuai rdr dan peraturan zonasi. pemrosesan akhir untuk air limbah domestik dilakukan oleh instalasi pengolahan air limbah yang dimiliki pemerintah provinsi dki jakarta. penyediaan tpa sebagaimana dimaksud dalam dipersiapkan untuk penanganan residuprasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik berupa instalasi pengolahan air kotor pak) atau diberikan tanda. bb),bagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan aturan gubernur. bagian ketiga tempat pengolahan sampah dengan prinsip (tps 3r)lebih lanjut mengenai tps sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bagian keempat tempat pengolahan sampah terpadu test) (l)dst sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernurdapat melibatkan peran swasta dalam penyediaan dsebagaimana dimaksud dalam dapat dikembangkan tuk sumber energi pembangkit listrik alternatif atau bentuk lain. bagian keenam instalasi pengolahan air limbah kosmetik instalasi pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam disediakan pemerintah daerah paling sedikit (satu) untuk tempat pemrosesan dan pengembalian air limbah domestik media lingkungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan. penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik melalui sistem perpipaan yang aman dan efisiedan memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada. penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang selama ini dioperasionalkan oleh dinas akan dialihkan dalam satu institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan air limbah domestik melalui sistem perpipaan dan sistem setempat dan memiliki sarana pengolahan air limbah domestik. kegiatan pengelolaan air limbah melalui sistem perpipaan dan sistem setempat dituangkan harus dalam setiap penerbitan siput surat izin penunjukan penggunaan tanah). ($) pengalihan kewenangan instalasi pengolahan air kotor pak) dilakukan dengan masa transisi terkait dengan alokasi anggaran akibat berubahnya mekanisme pengelolaan air kotor dari sistem basis permintaan menjadi basis terjadwal. dalam rangka mendukung pengalihan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada maka sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik yang semula berada dinas dihibahkan kepada institusi baru yang akan melakukan pengolahan air limbah domestik. keadaan prasarana dan sarana sampah spesifik ditujukan untuk mencegah pencemaran udara, tanah dan air serta meningkatkan alias lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut: memenuhmemperhatikan aspek geologi tata lingkungan, lokasi dan sekitarnya, mencegah kebocoran dan atau rembesan media lingkungan serta ramah lingkungan, memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat: memperhitungkan dampak kesehatan terhadap lingkungan sekitar,iatur dengan peraturan gubernur. pemerintah daerah menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah kabupaten administrasi kepulauan seribu dengan ketentuan sebagai berikut: setiap pulau permukiman tersedia tps, tps 3r, dan test sesuai kebutuhan, tpa dilengkapi sarana pemusnah sampah, dan lokasi tpa dapat berdampingan dengan instalasi pengolahan air kotor pak) atau berada sekitar pantai dengan desain dan konstruksi yang dapat mencegah tercemar perairan laut. ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah kabupaten administrasi kepulauan seribu sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bagian ketujuh sarana pengumpulan sampah sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: gerobak motor sampah, mobil lintas sampah, dan kapal sampah skala kecil, kendaraan penyedot air limbah domestik sampah rumah tangga: dan laut,dan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus. gerobak motor sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan sarana pengumpulan sampah rumah tangga dengan sistem tidak langsung tps dan atau tps 3r. pengadkelurahan. pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan tempat parkir gerobak motor sampah dandiatur dengan peraturan gubernur. sarana pengumpulw, menjadi tanggung jawab penguruskanal, waduk situ, muara sungai kali kanal, pantai dan laut sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruftruk sampah, dan kapal,, laut dan pelabuhan,dan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus. (l) truk sampah sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: tertutup, tidak menimbulkan bau, cc. tidak mencemarkan air lindi, dan bersih. ketentuan lebih lanjut mengenai truk sampah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. pengadaan dan pemeliharaan truk sampah dan atau kapal sampah sebagaimana dimaksud dalam menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. pengadaan dan pemeliharaan kapal sampb vilw, dan lembaga pengelola sampah lingkup kawasan. lembaga pengelola sampah lingkupw. lembaga pengelola sampah lingkup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada ketua rw., kawasan komersial, cc. kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial,dan atau tps kawasan tpa, dan menjamin terwujudnya tertib pengelolaan sampah. lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam dantentukan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah bagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan gubernur. pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk badan layanan umum daerah blue) pengelola sampah pada skpd bidangskpd bidang kebersihan. blue, dan cc. tertib administrasi pengelolaan sampah dan pertanggungjawabannya kepada skpd bidang kebersihan. blue pengelola sampahgubernur. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan blue pengelola sampah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang blueberumur paling rendah (delapan belas) tahun dan paling tinggi (lima puluh enam) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ktp). setiap petugas kebersihan berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari penanggung jawab dan, alat pelindung mata, alat pelindung pernafasan, alat pelindung tangan,diatur dengan peraturan gubernur. bab kawasan bebas sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah, gubernur menetapkan kawasan bebas sampah pada lingkup provinsi, kabupaten kota administrasi, kecamatan dan kelurahan. kawasan bebas sampah sebagaimana dimaksud pada dilengkapi: prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan,dan satuan petugas satgas) peduli kebersihan. penetapan kawasan bebas sampah sebagaimana dimaksud pada secara bertahap dilakukan penambahan. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan bebas sampah sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernurgubernurgubernurgubernur. ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usaha pengelolaan pah sebagaimana dimaksud dalam dan diatur engan peraturan gubernurgubernurketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. bab insentif dan disinsentif bagian kesatu umum (l)mfasilitasi kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat,gubernurcc.disinsentif gubernur memberikan disinsentif kepada penanggung jawab dandan atau terjadi penimbunan sampah sehingga berdampak negatif pada kesehatan d: pengadaan sarana: cc. penyertaan modal,gubernurlayanan penanganan sampah yang diselenggarakan pemerintah daerah dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan dang undangan. pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pengurus atau lembaga pengelola sampah lingkup dikenakan iuran sampah yang besarnya disepakati warga dan ditetapkan oleh ketuagubernurgubernur. bab data dan informasi pemerintah daerah wajib mengembangkan data dan informasi pengelolaan sampahpenyediaan data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada merupakan tugas kepala dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi pengelolaan pah sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan aturan gubernur. bab xvi pembinaan dan pengawasan (l) pemerintah daerah wajib melakukan tembiinsana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (l) pemerintah daerah melakukan dengudapatan dan belanja daerah apbd) untuk pengelolaan sampah. (l): longsor, kebakaran,dan atau ledakan gas metan. bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalicc. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah,dagubernur melalui lurah, camat, walikota bupati dan|diatur dengan peraturan gubernur. bagian ketiga forum masyarakat peduli kebersihan forum masyarakat peduli kebersihan merupakan| lembaga yang bersifat tetap yang dibentuk oleh gubernurgubernur melalui kepala dinas bagikepada gubernur melalui kepala dinas terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah,, dan pemangku kepentingan yaitu: unsur akademisi: unsur asosiasi: unsur pemerhati lingkungan hidup, dan unsur tokoh masyarakat. anggota forum masyarakat peduli kebersihan| sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh gubernur| dan belanja negara apbn), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.gubernur. bab xix tanggap darurat pemerintah daerah wajib memiliki sistem gap darurat pengelolaan sampah. sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud (pah, melakukan penanggulangan kecelakapah, dan melaporkan kejadian kecelakaan dan pence lingkungan akibat pengolahan sampah kepada gubernur. pemerintah daerah harus menerapkan sistem tanggap| darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dal dengan cara: penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan if, penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat decc.gubernur. dalam hal kepala dinas tidak dapat melaksanakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada gubernur|gubernur,(a dengan med| berupa ganti kerugian dan atau tindakan tertentu. bagian kedua hak gugat masyarakat berhak mengajukan gugatan secara (langsung atau melalui perwakilan kelompok kepada gubernur| apabila dinas dan atau skpd terkait tidak melaksanakan jiran dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. gubernur berhak mengajukan gugatan secara sung atau melalui perwakilan kepada pelaku usaha| yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelam pengelolaan sampah. organisasi pemerhati sampah berhak mengajukan gugatan kepada gubernur untuk kepentingan pengelolafindis memenuhi persyaratan: mempunyai anggaran dasar bidang pengelola sampah, berbentuk badan hukum,dan telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit| (tiga) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya. bab xxi larangan setiap orang dilarang: membuang sampah test dan tpa luar wib sampai dengan jam wib, membuang sampah sungai kali kanal, waduk, situ dan saluran air limbah, membuang sampah jalan, taman dan tempat umum, membuang sampah test atau:| kanal, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lainnya yang sejenis, membuang sampah dari kendaraan,, membuang sampah di.xii sanksi administratif (l)| permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan| sebagaimana dimaksud dalam(fungsi hunian dengan ketinggian lebih dari (empat) lantai yang lalai atau dengan sengaja tidak melengkapi prasarana dan sarana pengelolaan samprodusen yang lalai atau dengan sengaja dan atau tidakdan melakukan pengelolaan kemasan dan atau produk yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud dalam dan kepada penanggungjawabnyananggung jawab dan| yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam rupiah). gubernurjari(|an peraturan perundang undangan. (l) pelaku usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalami kepada penanggungjawab4g izin usaha pengelolaan sampah. badan usaha bidang kebersihan dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan ada petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam kepada penanggungjawab badan usaha bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah. prosedur pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dilakukan|, yang bertugas didik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pera|:dan mengadakan tindakan lain menurutdan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xxiv ketentuan pidana produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label ataumaksud dalam dikenakan sanksi bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. produsen yang lalai atau dengan sengaja tidak mengelola kemasan dan atau produk yang beredar daerah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud dalam mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan). setiap orang yang lalai atau dengan sengaja membakar sampah yang mencemari lingkungan|ngangkut sampah tidak menggunakan pengangkutan sampah khusus sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan (sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang unjfiangan. setiap orang, pelaku usaha, badan usaha ddnasal huruf dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggara pengelolaan sampah yang dengan sengaja mengabaikan norma, standar, prosedur dan atau|kbersihan lingkungan dalam wilayah propinsi lembaran daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta. ditetapkan jakarta pada tanggal junjuni pit. sekretaris daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta, ttd. wiriyatmoko nip. lembaran daerah provinsi daerah khusus ibukota tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum sekretariat daerah prodi khusus ibukota jakarta, num i9571228985032003kota seluruh dunia termasuk kota j|provinsi dki jakarta belum dilaksanakan secara terpadu sebagaimana4 diatur dalam peraturan daerah nomor tahun tentang kebersihan dalam wilayah daerah khusus ibukota jakartar008 tentang pengelolaan sampah, tidak berwawasan lingkungan karena|i pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu (ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan masyarakat, flagjakartadibuangkketerpaduan adalah bahwa huruf yang dimaksud akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat dipertanggungjawabkan huruf yang dimaksud| sampah. huruf yang dimaksud partisipatif adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaannya. huruf yang dimaksud kepastian hukum adalah pengelola dan atau penyelenggara pengelolaan sampah, dan masyarakat harus mentaatsumber daya antara lain mempunyai nilai ekonomi apabila dikeloladiambil pemerintah pusat daerah untuk mencapai tujuan. yang dimaksud dengan strategi adalah kah langkah berisikan program indikatif untuk menuju maksud dan atau sasaran yang ingin dicarencana induk pengelolaan sampah adalah dokumen perencanaan pengelolaan pah untuk jangka waktu paling lama (dua puluh) tahun. huruf| dapat diakan dilakukan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah dan target yang ditetapkan. yang dimaksud dengan strategi adalah langkah langkah dilakukan oleh pemerintah daerah berisikan indikatif untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengembangan dan| dengan biaya pemeliharaan yang rendah dan tidak |menimbulkan pencemaran lingkungan. huruf cukup jelas. cukup jelas. s5) cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan rencana aksi daerah rad) pengelolaan sampah adalah tahapan program |dan kegiatan pengelolaan sampah yang harus dilakukan oleh&h skpd dan skpd sesuai tugas dan fungsinya, disusun maksud dengan jenis peradaban sam adalah tong sampah warna hijau untuk sampah organik, (tong sampah warna kuning untuk sampah anorganik, dan (warna merah untuk sampah yang mengandung bahan bahaya dan beracun rumah tangga. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan rumah tangga adalah orang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau selmpah yang mengandung bahan berbahaya dan (|kawasan yang memiliki pengelola antara lain apartemen klaster, (kondominium, asrama, real estate, town housekan industri. yang dimaksud dengan kawasan khusus merupakan|(bandar udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalar, dan trotoar. yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain: ibadah, panti asuhan,dan pusat kegiatan olahraga, pusat kegiatan pemuda. yang dimaksud dengan keramaian sesaat adalah |kegiatan yang penyelenggaraannya melibatkan banyak orang (.cukup jelas(,inerj|dapat daur ulang dan mudah terurai proses alam, membatasi penggunaan kantong plastik, dan 4 adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yangulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kemasan yang ram lingkungan lingkungan adalah kemasan yang dapat terurai oleh proses alam. huruf cukup jelas||dapat didaur ulang, dan sampah lainnya. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan wadah sampah adalah tempat penampungan sampah rumah tangga yang kantong sampah. yang dimaksud dengan rumah tangga tidak mampu adalah rumah tangga yang menurut pemerintah ditetapkan sebagai rumah tangga miskin yang diatur den peraturan gubernur. cukup jelas. yang dimaksud dengan luar rumah tan dan luar kawasan dalam ini adalah taman, jalan, dan sebagainya. penyediaan wadah sampah luar rumah tan dan atau luar kawasan oleh pelaku usaha dan atau masy sebagai bentuk peran aktif pelaku usaha dan atau masyarakat dalam pengelolaan sampahjalan adalah (sampah dari penyatuan jalan. huruf yang dimaksud dengan sampah taman adalah (sampah dari taman kota atau ruang terbuka hijau dan taman,huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelaspah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya, sampah mengandung bahan berbahaya dan beracun atau pah b3. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengumpulan sampah| dengan pola individual langsung adalah pengumpulan sampah terpilih dari sumber sampah tps dan atau test, kamu tpa. huruf yang dimaksud dengan pengumpulan sampah| dengan pola operasional individual tidak langsung adalah pengumpulan sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah |ke tps untuk dilakukan pemilahan selanjutnya diangkut dan atau test kemudian tpa. huruf yang dimaksud dengan pengumpulan dengan operasional komunal langsung adalah pengumpulan sam terpilih dari sumber sampah yang dikumpulkan tps selanjutnya diangkut pada waktu yang ditentukan tps dan atau test. waktu pengumpulan sampah dalam ini sebelum diangkut tps, tps 3r, test, dan atau tpa menggunakan gerobak sampah atau gerobak motor sampah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan residu sampah adalah pah yang tidak diperlukan lagi baik untuk pengomposan maupun sebagai bahan lapak. s5) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan skpd bidang kebersihan, antara lain adalah pengumpulan sampah jalan, taman, saluran air, sungai kali kanal, waduk situ, dan sampah muara sungai kali kanal, pantai dan laut dilakukan oleh skpd yang tugas dan fungsinya bidang kebersihan, cukup jelas. cukup jelas.tangga secara langsung adalah pengangkutan samp dari tps dan atau tps tps dan atau tpa. cukup jelas. yang maksud test adalah tempat pengolahan sampah terpadu atau itf adalah intermediate treatment facilitst yang berada luar wilayah provinsi dki jakarta ditetapkan dengan perjanjian kerja sama antara gubernur provinsi dki jakarta dengan kepala daerah bersangkutan. cukup jelas. cukup jelas. penyediaan tpa sekurang kurangnya satu sebagaimana termuat dalam peraturan presiden tahun terjang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan air limbah melalui sistem pergi dan sistem setempat adalah pal jaya sesuai dengan ran daerah nomor tahun sebagaimana telah diubah peraturan daerah nomor tahun setiap kegiatan pengelolaan air limbah harus dikoordinasikan dan disetujui oleh institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelolaan air limbah, yaitu pal jaya. yang dimaksud dengan masa transisi dengan| berubahnya mekanisme pengelolaan air kotor adalah selama (ninja) tahun. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. dalam pengadaan gerobak motor sampah, pemerintah daerah melibatkan kelurahan untuk pengadaan tersebut sebagai bentuk pendorong pemberdayaan dan peran sertalayanan umum daerah atau disingkat blue adalah satuan kerja perangkat daerah skpd) atau unit kerja pad4 satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah daeyang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah |||(,|,r pakaian kerja yang terbuat dari bahan bahan yang bersifat |yang dimaksud dengan kawasan bebas sampah adalah kawasan yang menerapkan prinsip mengedepankan peran serta aktif masyarakat dalam kebersihan lingkungan. tujuan kawasan bebas sampah salah satu upaya untuk merubah perilaku masyarakat terhadap kebersihan. huruf cukup jelas. huruf satuan petugas satgas) peduli kebersihan kecamatan dan kelurahan berasal dari anggotbergulir antara lain dari program bersamaan masyarakat kelurahini adalah dengan badan usaha. cukup jelas. cukup jelassesuai dengan pera perundang undangan dalam ini adalah peraturan daerah tentang retribusi(pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasiannya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tujuan pembinaan pengelolaan sampah lain sebagai berikut: meningkatkan kualitas dan efektifitas pengelola sampah, meningkatkan kapasitas dan mandiri pemangku kepentingan dalam kegiatan pengurai dan atau penanganan sampah, dan meningkatkan peran serta masyarakat. huruf cukup jelas. huruf sosialisasi merupakan upaya penyampaian interaktif substansi ketentuan peraturan perundang und dan atau kebijakan pemerintah daerah melalui medial tatap muka dan(.,, pendampingan dalam penyusunan program|cc. penerapan sistem sertifikasi pemilahan dah|strategi, serta norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan) sampah. huruf pengembangan sistem informasi dan komunikasi|cukup jelas. tujuan pengawasan pengelolaan sampah menjamin tercapai maksud dan tujuan pengelolaan sampah, menjamin terlaksanhuruf cukup jelas. huruf evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan pengelolaan sampah (secara terukur dan objektif. huruf pelaporan merupakan kegiatan penyampaian hasillevaluasi. huruf pengawasan teknis melalui kegiatan: mengawasi masukan, prosedur, dan keluaran secara teknis dalam pelaksanaan pemilahan dan penanganan) sampah, mengawasi pemenuhan standar pelayanan minimal spm) dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. huruf pengawasan khusus melalui kegiatan: memeriksa data dan informasi permasalahan khusus dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, melakukan kajian teknis dan tindakan pengawasan terhadap permasalahan khusus dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.keadilan dan kemampuan keuangan pemerintah daerahyang dimaksud dengan alat bukti antara lain berupahuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kalangan akademisi adalah pakar persamaan yang berasal dari perguruan tinggi. yang dimaksud dengan kalangan asosiasi adalah| pelaku usaha sebagai produsen. yang dimaksud dengan kalangan pemerhati lin gan hidup adalah pakar lingkungan bidang persamaan. yang dimaksud dengan kalangan tokoh adalah anggota masyarakat pemerhati kebersihan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tanggap darurat pengelolaan sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah secara sistematis, tak dan berkesinambungan dengan melibatkan elemen masyarakat dan pemerintah dan pemerintah mulai dari sumber sampah sampaiadalah pegawai negeri sipil yang bertanggungjawab bidang kebersihan yang telah memiliki sertifikat penyidik pegawai negeri sipil ppn). cukup jelas. sanksi pidana bagi produsen dengan sengaja tidak mencantumkan label danatur dalam undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah. sanksi pidana bagi produsen dengan sengaja tidak mengelola kemasan dan atau barang yang diproduksi yang beredar daerah yang tidak dapat atau sulit terurai ole proses alam mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakanbakar sampah mencemariasukkan dan atau membuang sampah daerah sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan sampah. sanksi pidana bagi setiap orang dengan sengaja atau lalai mengangkut sampah tidak menggunakan pengakuan sampah khusus sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalin. penggunaan badan jalan sebagai tps termasuk merubah fungsi jalan, yang oleh undang undang nomor tahun| tentang jalan termasuk pelanggaran, maka dikenakan $aksi pidana sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang jalanhamperwakilan rakyat daerah untuk dibahas dan disetujui bersamae!a.dan huruf b,: perlu membentuk peraturan daerah tentang anggaran pendapatan'atan lagaan mani . undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara lembaran nnicpalbatan undang undang nontonaamha: ww "a.a asperaturan menteri dbarang. daerah.'tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran pasalap penerimaan pengeluaran pembiayaan netto sisa lebih pemhisuaan ancaman tahn rarlrnmnan unia high hasicc. belanda subsidi sejumlah aanass) pengeluaran sebagaimana dimaksud. pada huruf terdiri dari jenis pembiayaan pembentukan dana cadangan 3!ncanataretmaretniptransportasisistem transportasi yang handal sesuai dengan kedudukan dan kewenangan provinsi daerah khusus ibukota jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang undang nomor tahun perlu dilakukan penataan kembaliraturan daerah nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kereta api, sungai, dan danau serta penyeberangan propinsi daerah khusus ibukota jakarta sudahtransportasi dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan dan transportasi. transportasi adalah keseluruhan sistem angkutan dan lalu lintas. angkutan adalah perpindahan orang dan atau berangkat dari satu tempat tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan ruang lalu lintas. lalu lintas adalah gerak sarana angkutan orang dan atau barang ruang lalu lintaslalu lintas dan angkutan jalanerminal adalah prasarana yang diperuntukkan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum yang digunakan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang dalam kendaraan bermotor umumperkotaan adalah perkeretaapian yang melayani perpindahan orang wilayah provinsi daerah khusus ibukota jakarta dan atau perjalanan ulang alikyang berada dalam kewenangan pemerintah daerah yang berada dalam kewenangan pemerintah daerencana tata ruang wilayah, yang selanjutnya disingkat rtrw, adalah rencana tata ruang wilayah provinsi daerah khusus ibukota jakarta. daerah lingkungan kerja adalah wilayah pada pelabuhan, terminal khusus, atau bandar udara yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan, terminal khusus, atau bandar udarapelayaran dan penerbusunan peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien, harmonis, ekonomis, ramah lingkungan, dan hemat energi. penyusunan peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan transportasi yang dapat meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup, mewujudkdan efisien sesuai dengan kedudukan daerah sebagai ibukota negara kesatuan republik indonesia, mewujudkan transportasi yang dapat menunjang, menggerakkan, dan mendorong pusat kegiatan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah dengan kota dunia, menyediakan prasarana dan sarana transportasi pusat kegiatan primer dan sekunder dan atau antar pusat kegiatan untuk kelancaran penyelenggara negara dan atau pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat, dan mengembangkan transportasi yang terintegrasi dengan sistem regional, nasional, dan internasional. ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur mengenai transportasi yang terdiri atas moda transportasi jalan, transportasi perkeretaapian, transportasi perairan,dan transportasi udara. transportasi diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat, keadilan, kepentingan umum, keseimbangan, keterpaduan, transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipatifrencana pengembangan jaringan jalan merupakan bagian dari rencana induk transportasi. rencana transportasi harus berdasarkan kebutuhan mobilitas masyarakat yang tercermin rtrw: sistem transportasi nasionaldokumen rencana induk transportasi sekaligus merupakan dokumen tataran transportasi wilayah. rencana induk transportasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah. dokumen rencana induk transportasi sebagaimana dimaksud dalam memuat paling sedikit,pengembangan bandara, rencana pembangunan lajur sepeda, rencana integrasi antar moda, rencana kebutuhan sarana transportasi, dan rencana kawasan pembatasan lalu lintas ditetapkan target (enam puluh persen) perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum dan kecepatan rata rata jaringan jalan (tiga puluh lima) km jam untuk transportasi jalan, dan aman, nyaman, dan terjangkau untuk transportasi perkeretaapian, transportasi perairan, dan transportasi udara. untuk mencapai target sebagaimana dimaksud pada huruf kebijakan dari semua sektor yang berkaitan dengan transportasi harus mengutamakan dan memprioritaskan penggunaan sarana kendaraan bermotor umum massal. upaya pencapaian target kinerja transportasi sebagaimana dimaksud dalam pembangunan dan atauuntuk mewujudkan integrasi antar moda sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah membangun dan menyediakan prasarana dan sarana integrasi antar moda, sistem operasional terintegrasi meliputi jadwal perjalanan dan sistem tiket dan atau pihak ketiga. untuk mendukung optimalisasi integrasi antar moda sebagaimana dimaksud pada dibentuk induk badan usaha milik daerah bidang transportasi. bab iii transportasi jalan bagian kesatu umum penyelenggaraan transportasi jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan usaha yang berbadan hukum, dan atau masyarakat. pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh dinas. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala dinas dibantu oleh seorang wakil kepala dinas dan seluruh kepala unit kerja perangkat daerah lingkungan dinas. pembinaan bidang prasarana jalan dilakukan oleh skpd yang tugas dan fungsinya bidang pekerjaan umum. pembinaan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada dan harus dilakukan secara sinergis. bagian kedua prasarana transportasi jalan jaringan prasarana jalan terdiri atas jalan arteri: jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. jaringan prasarana jalan dan klasifikasi jaringan trayek harus saling menyesuaikan serta mengikuti perkembangan pola perjalanan. prasarana transportasi jalan, terdiri atas sebagaimana dimaksud dalam penyediaanlintas atas, dan lintas bawah. perencanaan, pembangunan, dan rencana pengoperasian jalan dan bangunan pelengkap jalan yang dilaksanakan oleh skpd yang tugas dan fungsinya bidang pekerjaan umum harus berkoordinasi dan mendapat rekomendasi teknis dari dinas. setiap pembangunan dan atau rencana pengoperasian jalan dan bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan kajian analisis dampak lalu lintas. jalan daerah menurut statusnya dikelompokkan atas: jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. pemerintah daerah mengelompokkan dan menetapkan jalan provinsi sebagaimana dimaksud padagubernur. setiap jalan umum harus dilengkapi dengan alat penerangan jalanguna menunjang kelancaran angkutan dan keterpaduan antar moda transportasi, terminal sebagaimana dimaksud pada harus mengutamakan keterpaduan antar moda transportasi, dan dilengkapi dengan fasilitas yang menjamin konektivitas antar moda transportasi tanpa hambatan (seamless connectivity). terminal dapat dibangun terpadu dengan pusat kegiatan ekonomi, kegiatanpenyediaan terminal sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai rtrwkesesuaian rencana pembangunan jalan dan jaringan trayek, kesesuaian rencana pengembangan pusat kegiatan, cc. permintaan angkutan, kelayakan teknis dan ekonomi, rancang bangun terminal, analisis dampak lalu lintas, analisis mengenai dampak lingkungan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kelestarian lingkungan hidup, aksesibilitas pengguna jasa angkutan jalan termasuk bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan lanjut usia, dan kemudahan dan kenyamanan konektivitas pengguna jasa angkutan jalanberupa terminal angkutan antarkota antar provinsi, dan terminal angkutan perkotaan. fasilitas terminal penumpang sebagaimana maksud pada dilengkapi dengan fasilitas ykantor pengendali terminal, loket, jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, fasilitas parkir, fasilitas untuk penyandang disabilitas, ruang tunggu penumpang yang aman, nyaman dan bebas polusi, sistem konektivitas tanpa hambatan anjungan sarana angkutan, j . fasilitas untuk menjamin sirkulasi sarana angkutan yang efisien, sarana sistem informasi yang memuat parameter operasional dan kinerja angkutan umum, il. ruang istirahat bagi awak angkutan, sarana ibadah, bengkel darurat untuk menjamin kelaikan sarana angkutan yang beroperasi, dan oo. stasiun pengisian bahan bakar umum khusus untuk kendaraan bermotor umum. fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi ruang nursery perawatan ibu dan anak, tempat pengisian baterai peralatan komunikasi, cc. jaringan internet nirkabel, fasilitas pengisian air dan angin khusus untuk kendaraan bermotor umum, kantin, ruang pelayanan kesehatan darurat, pos pengamanan, dan tempat menginap awak kendaraan bermotor umum antar kota antar provinsi. pembangunan fasilitas utama terminal sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau badan usaha yang berbadan hukum. penyediaan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. pemerintah daerah selaku penyelenggara terminal menyediakan fasilitas utama terminal dan memberi pelayanan kepada pengguna jasa terminalselamatan, keamanan, dan kenyamanan. standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui peraturan gubernur. untuk menjaga kondisi fasilitas terminal, pemerintah daerah selaku penyelenggara terminal melakukan pemeliharaan, pengelolaan, dan cc. penertiban. pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada huruf ditujukan untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi secara optimal. pengelolaselamatan, keamanan dan kenyamanan lingkungan terminal. dalam kawasan terminal angkutan antar kota antar provinsi, masyarakat dan atau badan usaha dapat melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak mengganggu keselamatan, keamanan dan kenyamanan lingkungan terminal. kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki izin dari kepala dinas. untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta dapat membangun terminal barang atas izin gubernurperdagangan yang memiliki aktifitas bongkar muat barang yang menimbulkan gangguan terhadapperdagangan dapat menyediakan tempat bongkar muat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. pemerintah daerah dapat menyediakan terminal barang yang dapatperdagangpihak ketiga. ketentuan lebih lanjut mengenai terminal sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan gubernur orang dalam trayek. setiap pengguna terminal dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu kenyamanan kendaraan bermotor umum dan terminal. terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan penyidikan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dinas. paragraf fasilitas parkir parkir merupakan sarana pengendali lalu lintas yang pembinaannya sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah dan pengelolaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan atau pemilik gedung. fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas parkir luar ruang milik jalan (off street parking): dan fasilitas parkir perpindahan moda fasilitas parkir park and ride. fasilitas parkir luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupambangunan gedung dan atau pelataran parkir baru dapat diberi keringanan pajak dan atau retribusi. penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut sesuai rtrw, persyaratan bangunan gedung, keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, kemudahan bagi pengguna jasa parkir termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dilakukan analisis dampak lalu lintas, dan kebutuhan satuan ruang parkir. untuk gedung parkir murni diselenggarakan sesuai tentang bangunan gedung. pemerintah daerah dapat menyediakan fasilitas parkir dalam bentuk gedung parkir dan atau taman parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan umumpihak ketiga dan atau pemerintah daerah lain. selain fasilitas parkir luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam dimungkinkan diselenggarakan dalam ruang milik jalan, hanya jalan kolektor dan jalan lokal, berdasarkan kawasan (koning) pengendalian parkir dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. parkir dalam ruang milik jalan, dihilangkan secara bertahap dalam waktu (lima) tahun dengan target antara yang jelas. penyelenggaraan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam harus memperhatikanfasilitas pejalan kaki tidak digunakan sebagai fasilitas parkir dan aktifitas ekonomi. dalam hal fasilitas parkir dalam ruang milik jalan mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, gubernur melarang penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir. dalam hal fasilitas parkir dalam ruang milik jalan mengganggu kelancaran lalu lintas jalan dan terdapat gedung parkir dan atau taman parkir sekitar ruang milik jalan, gubernur dapat memindahkan atau mengalihkan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan. ruang milik jalan yang digunakan sebagai fasilitas parkir harus disertai marka parkir dan atau rambu parkir. setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan dilarang parkir ruang milik jalan yang tidak terdapat marka parkir dan atau rambu parkir. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan gubernur. paragraf perlengkapan jalan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi rambu lalu lintas jalan, marka jalan:. perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada dipasang dengan ketentuan sebagai berikut untuk jalan provinsi oleh pemerintah daerah, dan untuk jalan tol oleh badan usaha milik daerah yang mengelola jalan tol. perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh menteri. perubahan dan atau pemindahan lokasi perlengkapan jalan harus mendapatkan izin dari kepala dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perlengkapan jalan diatur dengan peraturan gubernur. fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi lajur sepeda, primer, pusat kegiatan sekunder, kawasan pembangunan berorientasi pada simpul angkutan umum massal transit oriented development) lebih lanjut mengenai rencana pembangunan dan atau pengembangan lajur sepeda ditetapkan dengan peraturan gubernur. halte sebagaimana dimaksud dalam hurufsetiap pengemudi kendaraan bermotor umum wajib menunggu, menaikkan dan atau menurunkan penumpang dan atau barang pada haltehaltehalte sebagai ruang promosi iklan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernuraksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada sesuai standar teknifasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan gubernur. paragraf fasilitas pejalan kaki pemerintah daerah menyediakan fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman setiap ruas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap pejalan kaki wajib menggunakan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menyediakan dan memelihara fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada dalam setiap kegiatan pembangunan dan atau pemeliharaan jalan. fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada harus menjamin keselamatan pengguna dan dapatfasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada dibangun dengan menerapkan prinsip universal design, sehingga aman dan nyaman bagi masyarakat. pembangunan fasilitas pejalan kaki diprioritaskan untuk mendukung akses intermedia seperti stasiun kereta api, halte transjakarta, dan konektivitas antar keduanytempat penyeberangan pejalan kakigubernur. bagian ketiga sarana transportasi jalan sarana transportasi jalan terdiri atas kendaraan, dan pengecekan kendaraan bermotor. fasilitas penunjang sarana transportasi jalan terdiri atasterdiri atasterdiri atas sepeda motor, mobil penumpangterdiri atasterdiri atas sepeda, dan gerobak. kendaraan bermotorperuntukan, memenuhi persyaratan teknis, laik jalan, dan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikditetapkan pembatasan masa pakai kendaraan bermotor umum. masa pakai kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut mobil bus besar paling lama (sepuluh) tahun, mobil bus sedang paling lama (sepuluh) tahun, mobil bus kecil, mobil penumpang umum dan angkutan lingkungan paling lama (sepuluh) tahun, taksi paling lama (tujuh) tahun, dan mobil barang paling lama (sepuluh) tahun. pemilik kendaraan bermotor umum yang telah melampaui batas masa pakai sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan peremajaan dalam waktu paling lama (dua belas) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini mulai berlaku. waktu untuk melakukan peremajaan sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang paling lama (enam) bulan sepanjang kondisi kendaraan masih laik jalan. ketentuan lebih lanjut mengenai masa pakai kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan gubernur. setiap kendaraan bermotor umum dan kendaraan dinas operasional pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. bahan bakar ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa bahan bakar gas, listrik, hybrid, biofuel atau bahan bakar minyak berstandar paling sedikit euro terhadap penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan keringanan bea balik nama. ketentuan lebih lanjut mengenai besaran keringanan bea balik nama sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. kendaraan bermotor umum merupakan kawasan tanpa rokok. setiap pengemudi, awak dan penumpang kendaraan bermotor umum dilarang merokok dalam kendaraan umum bermotor. setiap pemilik kendaraan bermotor perseorangan yang beroperasi daerah wajib memenuhi ketentuan lulus uji emisi gas buangalu lintas dan angkutan jalan dan perlindungan lingkungan hidup. setiap pemilik kendaraan bermotor yang dioperasikan jalan wajib melakukan pengujian berkala meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan pemenuhan ketentuan laik jalan wajib melakukan pengujian berkala paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun. kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau badan usaha milik swasta yang telah mendapatkan izin dari gubernur. pengujian oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pengujian tetap atau pengujian keliling. peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan kalibrasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. agar tetap dalam kondisi laik jalan, pemilik kendaraan bermotor wajib memelihara dan merawat kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus pengujian sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian kendaraan bermotor diatur dengan peraturan gubernur. untuk dapat melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pemilik kendaraan bermotor umum harus memasang peringatan larangan merokok secara permanen dalam kendaraan bermotor. setiap pemilik kendaraan bermotor perseorangan yang dioperasikan jalan, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. kewajiban pengujian kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada diberlakukan bagi kendaraan bermotor yang berusia lebih dari (tiga) tahun. pengujian kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu persyaratan perpanjangan pengesahan surat tanda nomor kendaraan. pengujian kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bengkel yang telah mendapatkan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor dari pemerintah daerah dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian kendaraan bermotor perseorangan diatur dengan peraturan gubernur. kendaraan bermotor perseorangan yang tidak memenuhi ambang batas pada saat uji petikguna menunjang keselamatan dan keamanan bagi pengemudi dan atau penumpang kendaraan bermotor perseorangan dan atau kendaraan bermotor umum ditetapkan persentase penebusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penerapan persentase penebusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. paragraf bengkel umum untuk pengujian berkala dan bengkel karoseri kendaraan bermotor terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi, dirakit secara massal, dan atau dimodifikasi, terlebih dahulu harus dilakukan uji tipe. uji tipe sebagaimana dimaksud pada meliputi uji tipe fisik kendaraan bermotor, dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan. pemerintah daerah melakukan penelitian dan penilaian antara fisik kendaraan bermotor dengan rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah melakukan pengesahan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada atas nama pejabat yang ditunjuk oleh menteri. setiap kendaraan bermotor yang telah sesuai dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor diberikan sertifikat registrasi uji tipe. sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada merupakan persyaratan untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengujian berkala untuk yang pertama kali. pemerintah daerah memberikan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor atas nama pejabat yang ditunjuk oleh menteri. penyelenggara bengkel umum yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor, wajib mempunyai akreditasi sebelum mendapatkan persetujuan dari kepala dinas. penyelenggara bengkel karoseri kendaraan bermotor wajib mendapatkan persetujuan dari kepala dinas sebagai bengkel terdaftar sesuai domisili perusahaankaroseri kendaraan bermotor. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan bengkel umum untuk pengujian berkala dan bengkel karoseri kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. paragraf pengecekan kendaraan bermotor dan atau penindakan lainnyajawab kendaraan bermotor ber angkutan. terhadrikut: atau cc. pencabutan pentil ban kendaraan bermotor. selain penindakan sebagaimana dimaksud dalamdalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf dinas tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya. terhadapterdiri atas retribusi menarik rendered kendaraan bermotor, dan atau retribusisetelah dilakukan pengecekan kendaraan bermotor, dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor dalam waktu (satu kali dua puluh empat) jamproses pemerintah daerah: atau badan usaha. pengecekpengecekan yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memiliki izin usaha pengecekan dari kepala dinas. izin usaha pengecekan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dan berlaku untuk jangka waktu (lima tahun serta dapat diperpanjang. ketentuan lebih lanjut mengenai pengecekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan gubernu,pengguna jalan tanpa izin dari kepala dinas dilarang membuat, memasang, memindahkan rambu jalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pendukungjalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pendukung dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukunggubernurmenyelenggarakan hari bebas kendaraan bermotor. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. paragraf analisis dampak lalu lintassetujuan pembangunan dari gubernur. hasil analisis dampak lalu lintastata cara pemberian rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. paragraf manajemen kebutuhan lalu lintas dan pencegahan kemacetan lalu lintas untuk, pemerintah daerah menyuntuk melaksanakan pengendalian lalu lintas jalan, pemerintah daerah dapat melakukan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan yang dioperasikan jalan dan atau pergerakan lalu lintas dengan caramberlakukan sistem stiker lisensi memasuki kawasan pengendalian lalu lintas: memberlakukwajibkan pegawai pemerintah daerah yang tidak menggunakan kendaraan bermotor antar jemput sebagaimana dimaksud pada huruf untuk menggunakan kendaraan bermotor umum paling sedikit (satu) kali seminggu pada hari kerjj . memberlakukan sistem sertifikat hak kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan, mengendalikan kepemilikan kendaraan bermotor baru dengan jumlah maksimum surat tanda nomor kendaraan per tahun sesuai kapasitas prasarana jalan, il. mengendalikan kendaraan bermotor luar daerah yang masuk daerah, mewajibkan pengelola pusat kegiatan komersial tertentu untuk menyediakan fasilitas parkir park and ride pada hari kerja bagi penumpang kendaraan bermotor umum dengan keringanan tarif parkir, dan atau menerapkan metoda pembatasan lalu lintas lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas jalan dengan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. penerap sebagaimana dimaksud dalam huruf diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas jalan dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. objek pengendalian lalu lintas jalan berbayaratau barang paling sedikit sebagai berikut memiliki (dua) jalur jalan yang setiap jalur memiliki paling sedikit (dua) lajur, tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang undangan, pada jam puncak, dan ataukm jam (sepuluh kilometer perjam). ruas jalan dan atau kawasan yang diberlakukan pengendalian lalu lintas jalan berbayar adalah jalan sisingamangaraja, jalan sudirman, jalan mh. thamrin, jalan medan merdeka barat jalan majapahit, jalan gajah mada, jalan hayam buruk, jalan gatot subroto, dan jalan rasa said. ruas jalan dan atau kawasan sebagaimana dimaksud pada dapat disesuaikan dan atau dikembangkan pada ruas jalan kawasan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan gubernur. pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan berbayar dimulai pukul wib sampai dengan pukul wib pada hari kerja. waktu pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau kembali dengan peraturan gubernur. dalam penetapan tarif pengendalian lalu lintas jalan berbayar harus memenuhi prinsip dan sasaran yang meliputi efektivitas pengendalian kemacetanpeningkatan kecepatan rata rata perjalan dan biaya bunga. sistem tarif pengendalian lalu lintas jalan berbayar berdasarkan pada prinsip keadilan dengan memperhitungkan jarak perjalanan dan kondisi arus lalu lintas. ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pengendalian lalu lintas jalan berbayar diatur dengan peraturan daerah. selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pemberlakuan pengendalian lalu lintas jalan berbayar harus memperhatikan kualitas lingkungan. pemungutan tarif pengendalian lalu lintas jalan berbayar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar dilaksanakan oleh dinas dan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah. pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar dilaksanakan oleh dewan pengawas. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur masyarakat, unsur pemerintah daerah, unsur lembaga asosiasi profesi transportasi, unsur perguruan tinggi, unsur lembaga swadaya masyarakat, dan unsur instansi terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar oleh dinas dan kerja sama pelaksanaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar dengan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. dana hasil penerimaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar digunakan hanya untuk kegiatan biaya penyelenggaraan, dan setelah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud pada huruf sisanya dibagi untuk biaya peningkatan pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan dan peningkatan kinerja lalu lintas jalan. dana hasil penerimaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud pada merupakan dana tambahan dan tidak mengurangi kewajiban alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembiayaan pembangunan transportasi dan sektor yang terkait lainnya. kegiatan peningkatan pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputikegiatan peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputiuntuk pelaksanaan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan, pemerintah daerah melakukan penyediaan jalan yang akan diberlakukan pembatasan yang memenuhi persyaratan standar pelayankendaraan barang. setiap pengemudi kendaraan bermotor baik angkutan umum maupun perseorangan dilarang menghambat kelancaran lalu lintas. setiap penanggung sepeda motor roda tiga dilarang beroperasi daerah kecuali dengan pertimbangan khusus yang ditetapkan oleh peraturan gubernuratau mencegah hal yangsarana dan prasarana transportasi jalan. setiap pengemudi kendaraan bermotor jalan wajib mentaati tata tertib berlalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. untuk mendukung terwujudnya tertib berlalu lintas jalan sebagaimana dimaksud pada dan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana transportasi jalan sesuai dengan kebutuhan. pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali dilengkapi dengan tempat penumpang. pengendara sepeda tuna rungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan bagian depan dan belakang sepeda. setiap kendaraan bermotor selain mobil bus angkutan umum massal berbasis jalan dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan. setiap pengemudipada jalan yang belum tersedia lajur sepeda, pengendara sepeda dapat melintasi fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. paragraf pengemudi angkutan jalan surat izin mengemudi kendaraan bermotor perkendaraan bermotor perseorangan dalam mengemudikan kendaraan wajib memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi, tidak dalam pengaruh minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnyangemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, mematuhi ketentuan pelayanan dan keselamatanbebas dari pengaruh minuman beralkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya,bagai berikut berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, tulus dari pelatihan mengemudi dari lembaga kursus yang telah disertifikasi,dan berusia paling rendah (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi (tujuh puluh) tahun. oo. memiliki sertifikat pengemudi kendaraan bermotor umum yang diterbitkan oleh asosiasi profesi pengemudigubernur. setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi wajib mendapat izin penyelenggaraasekolah mengemudi yang terdaftar pada dinasgubernur. paragraf penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertenturangka penyelenggaraan urusan transportasi daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu oleh penyidik pegawai negeri sipil dinas. penindakan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut memasuki lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan, memarkir kendaraan ruang milik jalan yang bukan fasilitas parkir, menyalahgunakan fungsi fasilitas pejalan kaki, melanggar ketentuan pada kawasan pengendalian lalu lintas, menggunakan kendaraan bermotor perseorangan pada kawasan hari bebas kendaraan bermotor car free day), menunggu, menaikkan, dan atau menurunkan penumpang kendaraan bermotor umum tidak pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan, menggunakan kendaraan bermotor pada lajur sepeda, melanggar kewajiban pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam dan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta aspek keselamatan kendaraan bermotor umum. terhadap kendaraan bermotor yang berhenti dan atau parkir bukan pada fasilitas parkir yang ditetapkan, dapat dilakukan tindakan penguncian ban kendaraan, pemindahan kendaraan dengan cara pengecekan tempat parkir resmi atau tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan atau cc. pencabutan pentil ban. selain penindakan sebagaimana dimaksud padaparagraf pencegahan dan program kerjadan atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada meliputi pembinaan keselamatan bagi pengguna lalu lintas dan angkutan jalan, identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas, cc. analisis terjadinya kecelakaan terhadap teknis kendaraan bermotor, pengkajian masalahdalam penyusunan program dan atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas jalan, pemerintah daerah bersama dewan transportasi kota menyiapkangubernur. paragraf penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan pemerintah daerah menjamin penanganan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan. dalam penanganan kecelakaan lalu lintas jalan, dinas dapat bekerja sama dengan instansi terkait yaitu dinas kesehatan daerah, dinas pemadam kebakaran daerah, kepolisian daerah metro jaya, badan penyelenggara jaminan sosial, asuransi jasa raharja dan palang merah indonesiagubernur. paragraf audit bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan audit keselamatan jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan suatu pendekatan perbaikan terhadap kondisi desain geometri, bangunan pelengkap jalan, fasilitas pendukung jalan yang berpotensi mengakibatkan konflik lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas melalui suatu konsep pemeriksaan jalan yang komprehensif, sistematis, dan independen. audit keselamatujuan utama audit keselamatan jalan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna jalan dan pengaruh lainnya dari proyek jalan, dan memastikan bahwa semua perencanaan desain jalan baru dapat beroperasi semaksimal mungkin secara aman dan selamat. manfaat audit keselamatan jalan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan pada suatu ruas jalan, mengurangi parahnya korban kecelakaan, menghemat pengeluaran negara untuk kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan meminimalisir biaya pengeluaran untuk penanganan lokasi kecelakaan suatu ruas jalan melalui mengefektifkan jalan. audit dapat dilakukan pada (empat) tahapan yaitu tahap pra rencana (pre design stage), tahap draft desain (draft engineering design stage), tahap detail desain detailed engineering design stage), dan tahap percobaan beroperasinya jalan atau pada ruas jalan yang telah beroperasi secara penuh (operational road stage). lingkup kegiatan pekerjaan jalan yang diaudit antara lain kegiatan pembangunan jalan baru, kegiatan peningkatan jalan, kegiatan peningkatan desain persimpangan, kegiatan peningkatan jalur pejalan kaki dan lajur sepeda, dan kegiatan pembangunan peningkatan akses jalan permukiman, perkantoran, industri, dan sebagainya. pelaksanaan audit keselamatan jalan pada suatu proyek yang dilakukan secara formal seyogyanya merupakan organisasi yang sepenuhnya dibentuk oleh pemilik proyek atau pembina jalan. pelaksanaan audit keselamatan jalan melibatkan tiga pihak yaitu klien, yaitu pihak pemilik proyek yang bertanggung jawab terhadap proyek atau jalan yang sudah beroperasi, perencana atau desainer (planner designer), yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan desain proyek, dan cc. pemeriksa (auditor), yaitu pihak yang melakukan pemeriksaan audit. tim pelaksana audit keselamatan jalan (auditor) sepenuhnya dibentuk oleh pemilik proyek dengan cara merekrut tenaga auditor atau menggunakan jasa konsultan audit atau lembaga tertentu yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan audit keselamatan jalan. beberapa persyaratan tim audit dan anggota tim audit, antara lain ketua tim audit harus memiliki pengalaman dan memiliki sertifikat auditor keselamatan jalan, bila lembaga sertifikasi untuk auditor belum tersedia, maka seseorang yang diangkat menjadi ketua tim audit harus pernah mengikuti pelatihan tentang audit keselamatan jalan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang dipercaya mampu melaksanakan pelatihan audit keselamatan jalan, ketua tim audit harus memiliki pengalaman yang luas dalam pelaksanaan audit keselamatan jalan, ketua dan atau anggota tim audit harus memiliki pengalaman dan pernah mengikuti pelatihan dalam bidang rekayasa keselamatan jalan (road safety engineering), penyelidikan dan pencegahan kecelakaan (accident investigation prevention), rekayasa dan manajemen lalu lintas (traffic engineering management), dan desain jalan (road design). ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit keselamatan jalan diatur dengan peraturan gubernur. perencanaan, pembangunan, dan rencana pengoperasian jalan, jembatan, simpang sebidang maupun tak sebidang yang dilaksanakan oleh skpd yang tugas dan fungsinya bidang jalan dan jembatan harus berkoordinasi dan mendapat rekomendasi teknis dari dinas setiap pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan kajian analisis dampak lalu lintas. bagian kelima angkutan jalan angkutan jalan terdiri atas angkutan antar kota antar provinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan khususlayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan dalam trayek sebagai berikut trayek utama, trayek pengumpan, dan trayek lingkungan. trayek utama sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan trayek yang menghubungkan antar kawasan utama dan atau antara pusat kawasan utama dengan kawasan pendukung wilayah perkotaan yang memiliki permintaan kebutuhan angkutan tinggi dan berada pada jaringan jalan arteri. trayek pengumpan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan trayek yang menghubungkan antara trayek lingkungan dengan trayek utama. trayek lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan trayek angkutan umum yang menghubungkan wilayah perumahan dan atau menghubungkan ke atau dari trayek pengumpan dan atau wilayah yang belum terlayani oleh angkutan pengumpumumrinsip penyelenggaraan angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada adalah menggunakan lajur atau jalur khusus yang terproteksi dari lalu lintas kendaraan lain sebagaimana halnya prinsip operasional kereta api jalur kereta api lebih lanjut mengenai angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan gubernur. penyelenggaraan sistem angkutan umum massal berbasis jalan diatur dengan peraturan daerah. pemerintah daerah menyediakan angkutan orang pada waktu malam hari. ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. layanan angkutan khusus untuk pelajar atau selanjutnya disebut angkutan sekolah merupakan layanan yang disediakan untuk memberikan kemudahan transportasi kepada anak sekolah. angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada tidak dipungut biaya. ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan sekolahlayanan angkutan lebaran yang sesuai dengan standar pelayanan. ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan lebaran sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. pemerintah daerah menetapkan jumlah angkutan umum daerah. penetapan jumlah angkutan umum sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah angkutan umum sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. paragraf angkutan barang angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atasyang diperuntukan untuk barang dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraan. angkutan barang umum sebagaimana dimaksud padarsyaratan pengoperasian angkutan barang umumgubernur. setiap penanggung jawabperuntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut dengan melalui rute. pengangkutan barangangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. pemerintah daerah menjamin ketersediaan angkutan umum dalam pelabuhan. angkutan umum dari dan pelabuhan dilaksanakan oleh dinas bekerja sama dengan otoritas pelabuhan. ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. paragraf pengusahaan dan perizinan setiap pengusaha yang melakukan usaha angkutan umum wajib dengan badan usahadalam hal kondisi khusus dan selektif, bagi pengusaha angkutan umum yang ada saat ini, dapat diberikan waktu paling lama (dua belas) bulan dan tidak dapat diperpanjang terhitung mulai peraturan daerah ini diberlakukan, teknis, keuangan dan manajemenizin penyelenggaraan angkutan jalan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan jal. pengusaha angkutan umum wajib memperbaharui kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada dokumen kontrak sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi jangka waktu kontrak, cakupan wilayah pelayanan, dan hak dan kewajiban para pihak. izin penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dan atau cc. izin penyelenggaraan angkutan barangjalan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh kepala dinas. pemberian izin dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan untuk penambahan operator baru. pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang dilaksanakan dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan untuk penyesuaian jumlah kendaraan. perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan proseskenakan retribusi. retribusi sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: mengantarkan penumpang sampai tempat tujuj . melengkapi setiap kendaraan pengangkut barang dengan peralatan dan perlengkapan keadaan darurat, melengkapi pengemudi dan awak kendaraan dengan perlengkapan pelindung diri, cc. mematuhi ketentuan mengenai tata cara peng angkutan barang, melaporkan realisasi peng angkutan barang kepada pemberi izin, memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan jalan, jembatan dan gangguan lingkungan sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut barang, mencantumkan nama perusahaan, plakat tanda bahaya, informasi pengaduan masyarakat, identitas barang dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan, melengkapi dokumen angkutan barang, mengangkut barang khusus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan yang ditentukan, mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut, dan melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan. untuk mendapat izin penyelenggaraan angkutan antar kota antar provinsi yang berasal dari dan bertujuan atau melintas wilayah daerah harus mendapat rekomendasi dari kepala dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernuruntuk setiap kendaraan yang dioperasikan. setiap pemegang izin penyelenggaraan angkutan jalan yang melakukan perubahan izin penyelenggaraan angkutan jalan,kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada dan diberikan oleh kepala dinas kecuali kartu pengawasan kendaraan antar kota antar provinsiperpanjangan kartu pengawasan kendaraan antar kota antar provinsi harus mendapat rekomendasi dari kepala dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernurizin insidentil sebagaimana dimaksud pada diberikan kepalaizin insidentil sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. setiap pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek wajib memiliki izin operasi angkutan jalan dari kepala dinas. kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi angkutan pariwisata. izin operasi sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun dan dapat diperpanjang didasarkan pada kualitas pelayanan. untuk memperoleh izin operasi pemohon harus. untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan jenis angkutan pariwisata, harus mendapat rekomendasi dari kepala dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. perusahaan angkutan taksi, angkutan sewa dan angkutan lingkungan yang telah mendapatkan izin operasi diberikan kartu pengawasan izin operasi kendaraan yang diberikan oleh kepala dinas. pemberian kartu pengawasan izin operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin operasi yang bersangkutan. kartu pengawasan izin operasikartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. pemerintah daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi trayek angkutan umum. evaluasi trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahungubernur. paragraf tarif angkutan jalan tarif angkutan jalan terdiri atas tarif penumpang, dan tarif barang. tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atasterdiri ataspenetapan tarif angkutan umum bersubsidi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh gubernur berdasarkan usulan dewan transportasi kota. tarif angkutan umum tidak bersubsidi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapatkan persetujuan gubernur. tarif angkutan umum yang ditetapkan gubernur dievaluasi secara berkala setiap (dua) tahun untuk menjaga keseimbangan tingkat biaya operasi kendaraan dengan didasarkgubernurdalam rangka peningkatan pelayanan dan penyediaan angkutan umum yang terjangkau bagi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan subsidi dalam penyelenggaraan angkutan umumrinsip pemberian subsidigubernur. paragraf pengawasan dan pengendalian angkutan jalan untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan jalan serta pendaftaran ulang angkutan jalan. pemantauan dan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pertimbangan aspek sebagai berikutdewan transportasi kota. pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh kepala dinas. kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada meliputi melakukan monitoring: dan memastikan bahwa layanan angkutan umum sesuai dengan trayek rute yang telah ditentuksetiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi. setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor ruang milik jalan. setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat. surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada menjadi syarat penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor. ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan peraturan gubernurdiselenggarakan dengan tujuan mewujudkancc. perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan perkeretaapian. gubernur menetapkan jaringan pelayanan kereta api baru dengan memperhatikan (headway) park and ride, dan sistem integrasi antarmoda. jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikutulang alik wilayah perkotaan. tentang perkeretaapian. bagian kedua prasarana transportasi perkeretaapian paragraf umum prasarana transportasi perkeretaapian meliputiangkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada mengacu pada rencana induk transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf prasarana transportasi perkeretaapianperkeretaapian.transportasi dan pengusahaan prasarana transportasi perkeretaapian. penyelenggara prasarana transportasi perkeretaapian dilarang memberikan izin dan atau membiarkan pihak lain menggunakan prasarana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. setiap pengusaha prasarana transportasi perkeretaapian daerah wajib mendapatkan izin dari gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sebelum melaksanakan pembangunan prasarana transportasi perkeretaapian, kepala skpd yang tugas dan fungsinya bidang penataan ruang bertanggung jawab untuk menyusun trace jalur kereta api berdasarkan rencana induk transportasi. trace jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganditujukan untuk jaringan kereta api kecepatan tinggi angkutan umum massal berbasis rel mass rapid transit, kereta api monorel, kereta api lingkar dalam kota, kereta api komuter, kereta api dari dan bandara, kereta api dari dan pelabuhankonstruksi penyediaan jalur kereta apisetiap pemanfaatan ruang milik jalur kereta api yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk keperluan lain harus mendapatkan izin dari gubernur. pemanfaatan ruang milik jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada tidak bolehketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jalur kereta api untuk kepentingan lain diatur dengan peraturan gubernur. untuk keperluan pengoperasian dan perawatan, jalur kereta api dikelompokkan dalam beberapa kelas didasarkan padaditetapkan oleh gubernur. jalur kereta api bersambungan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan operasi kereta api, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai prasarana perkeretaapian. jalur kereta api bersinggungan dilakukan stasiun kereta api dan harus memenuhi persyaratan memiliki ruang bebas setiap jalur kereta api yang bersinggungandilaksanakan untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. pembangunan jalur kereta api khusus yang memerlukan perpotongan dengan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalatentang perkeretaapian. penyediaan jalur kereta api khusus, jalan, saluran air, dan atau prasarana lain sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan izin dari gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai prasarana perkeretaapian. gubernurgubernur dapat menutup perlintasan sebidang. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi secara berkala terhadap perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. pembangunan jalur kereta api baru tidak diperbolehkan dilakukan dengmerintah daerah menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalan pada perlintasan sebidang. pelaksan, diperuntukkan bagi fasilitas naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, keselamatan, keamanan: dan kenyamanan. fasilitas sebagaimana dimaksud pada berupa fasilitaspenyediaan fasilitas stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan persetujuan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.ketentuan lebih lanjut mengenai stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan gubernur. paragraf fasilitas operasi kereta api fasilitas operasi kereta api, menggerakkan kereta api bertenaga listrik,penyediaan fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan gubernur. pemeliharaan prasarana perkeretaapian menjadi tanggung ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. untuk menjamin kelaikan prasarana perkeretaapian setiap prasarana dilakukan pengujian dan pemeriksaan. bagian ketiga sarana transportasi perkeretaapian kereta api menurut jenisnya terdiri atas lokomotif: kereta, gerbong, dan peralatan khusus. pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan sarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah daerah. pengoperasian dan perawatan sarana transportasi perkeretaapian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum melalui kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasamapengusahaan sarana transportasi perkeretaapian dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum. setiap pengusaha sarana transportasi perkeretaapian daerah wajib mendapatkan izin dari gubernur. pengusahaan sarana transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud paduntuk menjamin keselamatan pengoperasian transportasi perkeretaapian, pemerintah daerah melaksanakan pengujian secara berkala terhadap sarana dan prasarana. ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian secara berkala sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bagian keempat lalu lintas perkeretaapian pengaturan lalu lintas perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang perkeretaapian. untuk keselamatan dan keamanan lalu lintas perkeretaapian, pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas perkeretaapian, penyelenggara prasarana dan atau sarana transportasi perkeretaapian daerah wajib melaporkan kepada gubernur. bagian kelima angkutan perkeretaapi barang umum, barang khusus, dan barang berbahaya. ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan gubernur. untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha bidang tertentu, dapat digunakan kereta api khusus. setiap badan usaha bidang tertentu sebagaimana maksud pada yang melakukan kegiatan pengelolaan kereta api khusus, wajib memiliki izin dari gubernur. pemegang izin kereta api khusus wajib melaporkan kegiatan operasional secara berkala setiap (satu) tahun sekali kepada gubernur. untuk kelancaran dan keselamatan operasional kereta api khusus, pemegang izin sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana paling sedikit (satu) kali dalam (satu) biaya pemanfaatan jalur kereta api, dan atau biaya operasional lainnya. tarif angkutan perkeretaapian terdiri atas tarif angkutan perkeretaapian untuk orang, dan tarif angkutan perkeretaapian untuk barang. tarif angkutan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah ditetapkan oleh gubernur berdasarkan usul dewan transportasi kota dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tarif angkutan perkeretaapian untuk orang dan tarif angkutan perkeretaapian untuk barang yang diselenggarakan oleh badan usaha milik swasta ditetapkan oleh badan usaha yang bersangkutan berdasarkan mekanisme pasar. bagian keenam angkutan umum massal cepat berbasis rel mass rapid transit pemerintah daerah menjamin ketersediaan sistem angkutan umum massal cepat berbasis rel mass rapid transit untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan sarana berupa kereta api. prinsip penyelenggaraan sistem angkutan umum massal cepat berbasis rel mass rapid transitmass rapid transit sebagaimana dimaksud pada harus didukung dengansebagaimana dimaksud pada huruf meliputi layanan yang terintegrasi dengan sebagian koridor sistem angkutan umum massal cepat berbasis rel mass rapid transitmass rapid transit, diatur dengan peraturan daerah. bab transportasi perairan bagian kesatu umum pemerintah daerah menjamin ketersediaan transportasi perairan meliputi transportasi sungai, transportasi danau, transportasi penyeberangan, dan transportasi laut. bagian kedua prasarana transportasi perairan paragraf pelabuhan pelabuhan memiliki peran sebagaiberfungsi sebagai tempat kegiatan pemerintahan, dan pengusahaan. jenis pelabuhanyang terdiri atas pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan.rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dikeluarkan olehgubernur. rencana induk pelabuhan merupakanutama dan pelabuhan pengumpul ditetapkan oleh menteri dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.atur dengan peraturan gubernur. rencana induk pelabuhan pengumpan ditetapkan oleh kepala dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan rencana induk pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada diatur. pembangunan, pengembangan dan pengoperasians5) izin untuk pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan ditetapkan oleh gubernurrolehan izin sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. paragraf terminal khusus terminal khususinstansi pemerintah atau badan usaha, dan atau berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efesien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. terminal untuk kepentingan sendiri digunakasendiri. lokasi terminal khusus yang akan bangun ditetapkan oleh menteri sesuai dengan rtrw. kepala dinas memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi terminal khusus yang akan dibangun sesuai dengan rtrwharus mendapatkan izin dariengelolaan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau badan usaha sebagai pengelola terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri paragraf daerah lingkungan kerja daerah lingkungan kepentingan pelabuhan daerah lingkungan kerja pelabuhan terdiri atas, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan kegiatan lain sesuai kebutuhan. daerah lingkungan kepentingan pelabuhanuntuk pemanduan kapal, pembangunan dan pemeliharaan kapal serta pengembangan pelabuhan jangka panjang.ditetapkan oleh menteri dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi gubernur. rekomendasidaerah lingkungan kerja daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan ditetapkan oleh gubernur.daerah lingkungan kerja daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada dan tata caraatur dengan peraturan gubernur. paragraf alur pelayaran alur pelayaran terdiri atas alur pelayaran laut, dan alur pelayaran sungai dparagraf pengerukan dan reklamasiuntuk kegiatan pengerukizin sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. kegiatan reklamasi dalam daerah lingkungan kerja daerah lingkungan kepentingan pelabuhan utama diberikan olehreklamasi dalam daerah lingkungan kerja daerah lingkungan kepentingankepala dinas (scrapping)kepala dinagubernurrlindungan lingkungan maritimgubernur. bagian ketiga sarana transportasi perairan paragraf jenis kapal sarana transportasi perairan berupa kapal. kapal sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kapal laut, dan kapal sungai dan danau. kapal laut sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atasparagraf kelaiklautan kapal kelaiklautan kapal meliputi keamanan kapal., bangunan, permesinan, kelistrikan, stabilitas: perlengkapan alat penolatau (lebih dari tiga puluh lima gross tonnage) ditetapkan oleh gubernurtetapkan dengan peraturan gubernur. paragraf status hukum kapal status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal. status hukum kapal terdiri atasgubernurgubernur.gubernur. bagian keempat lalu lintas dan keselamatan pelayaran paragraf kenavigasian pemerintah daermeliputi pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran, dan atau pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran. paragraf salvage dan pekerjaan bawah air setiap badan usaha yang ingin melakukan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air wajib memperoleh izin dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran dari menteri. untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada badan usaha terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari dinas. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diberikanpenjagaan laut dan pantai pemerintah daerah melakukan penjagaan laut dan pantai. penjagaan laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada meliputi pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, pengawasan pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, cc.untuk mendukung pelaksanaan penjagaan laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berwenang untuk melaksanakan patroli laut, melakukan pengejaran seketika, memberhentikan dan memeriksa kapal laut, dan melakukan penyidikan. ketentuan lebih lanjut mengenai penjagaan laut dan pantai diatur dengan peraturan gubernur. bagian kelima angkutan perairan paragraf jenis angkutan perairan jenis angkutan perairan terdiri atas angkutan laut, angkutanparagraf perizinan usaha angkutan perairan izin usaha angkutan perairan terdiri atas izin usaha angkutan laut, izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, izin usaha angkutan sungai dan danau, dan izin usaha angkutan penyeberangan. untuk usaha angkutan penyeberangan, selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada pengusaha angkutangubernur. trayek angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan, ditetapkan oleh kepala dinas, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh gubernurgubernur. paragraf tarif dan retribusi perairan tarif angkutan perairan terdiri atas tarif angkutan orang, dan tarif angkutan barang. tarif angkutan orang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan usulan dewan transportasi kota. tarif angkutan orang non ekonomi ditetapkan penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan dengan persetujuan gubernur. terhadap pelayanan perairan dikenakan pungutan retribusi. pelayanan sebagaimana dimaksud pada adalah pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah. pengawasan izin usaha, trayek, dan tarif angkutan perairan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. paragraf usaha jasa terkaitkepala dinabagian keenam kelembagaan pelabuhan paragraf peran pemerintah daerah dalam otoritas pelabuhlakukan oleh badan usaha pelabuhan. otoritas pelabuhan bertanggung jawab pada menteri yang dalam kelembagaannya dapat ditempatkan unsur dari pemerintah daerah. otoritas pelabuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi serta melibatkan pemerintah daerah dalam halpelabuhan, memberikan izin mendirikan bangunan sisi daratan oleh gubernur, dan memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus. untuk mendirikan bangunan sisi daratan sebagaimana dimaksud pada hurufkomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan gubernur. paragrafparagraf badan usaha pelabuhan kegiatan pengusahaan pelabuhanaturan perundang undangan. kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan. kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa pelabuhan pada pelabuhan yang tidak diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelabuhan. bab transportasi udara bagian kesatu umum transportasi udara diselenggarakan dengan tujuandan. untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan izin yang dikeluarkan oleh menteri atas kegiatan sebagai berikut usaha angkutan udara niaga, kegiatan angkutan udara, cc. pembangunan bandar udara umumdengan kapasitas (kurang dari tiga puluh) tempat duduk, operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara (kurang dari tiga puluh) dan (lebih dari atau sama dengan tiga puluh) tempat duduk, persetujuan terbang flight approval fa) yang dikeluarkan oleh menteri,atas tempat duduk, dan jaringan dan rute penerbangan. hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada menteri. gubernur memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi bandar udara umum, rencana induk bandar udara umum, dan izin pembangunan bandar udara khusus. untuk mendapatkan rekomendaebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. gubernur berwenang memberikandalam provinsi, dan izin pembangunan bandar udara umum atau bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas tempat duduk. kepala dinas berwenang memberikan izin agen penjualan tiket pesawat udara. untuk mendapatkan persetujuan dan izin sebagaimana dimaksud pada dansetujuan dan izin sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. gubernur dapat mengusulkan rute penerbangan baru daerah, dan dari ke daerah. usulan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri. gubernur dapat. usulan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri. pemerintah daerah berkewajiban membantu kelancaran sebagai berikuting pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait: dan membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi warga negara asing. keikutsertaan pemerintah daerah dalam membantu kelancaran sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua prasarana transportasi udara bandar udaramenetapkan rencana detailtempat pendaratan dan lepas landas helikopter perairan (helideck)sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari menteri melalui kepala kantor otoritas bandara wilayahcc. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan. pembinaan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport) terkait regulasi, pengendalian dan pengawasan dalam aspek keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan kewenangan menteri. pengawasan terhadap aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan oleh inspektur penerbangan. pengendalian ruang udara dan pemanfaatan secara ekonomi sekitar tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport) dilakukan oleh pemerintah daerah. setiap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport) yang dioperasikan harus(heliport) yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pada harus didaftarkan kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. terhadap tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (heliport) yang telah beroperasi sebelum peraturan daerah ini berlaku harus didaftarkan kepada gubernur. ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. kawasan operasional bandar udara meliputi kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kawasan kebisingan. kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada hurufkawasan kebisingan sebagaimana dimaksud padayang terdiri atas kebisingan tingkat kebisingan tingkat ii, dan kebisingan tingkat iii. untuk mendirikan, mengubah danuntuk mengendalikan penggunaan lahan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada dan pemerintah daerah berwenang melakukan pengaturan peruntukan lahan pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan sesuai dengan rencana detail tata ruang, melarang setiap orang dan atau badan membuat halangan (obstacle)kecuali telah memperoleh izin dari otoritas bandar udara, dan cc. mengeluarkan rekomendasi kawasan keselamatan operasi penerbangan berdasarkan kajian teknis aeronautika dari otoritas bandar udara. bagian ketiga sarana transportasi udara sarana transportasi udara berupa pesawat udara. pesawat udara sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pesawat terbang, dan helikopter. sarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi standar kelaikudaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat angkutan udara badan usaha milik daerah dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga. kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: angkutan udara niaga berjadwal, atau angkutan udara niaga tidak berjadwal. kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri. pemerintah daerah, lembaga tertentu, orang perseorangan, dan atau badan usaha indonesiadapat berupa angkutan udara untuk kegiatan kendaraan (bukan niaga sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri. bagian kelima pendidikan dan pelatihan bidang transportasi udara pendidikan dan pelatihan bidang transportasi udara dilaksanakan dalam rangka sistem pendidikan nasional. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan atau non formal sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh satuan pendidikan non formal bidang transportasi udara yang telah mendapat persetujuan menteri. pemerintah daerah menyediakan sumber daya manusia bidang transportasi udara. sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada harus memiliki kompetensi bidangketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiapan sumber daya manusia bidang transportasi udara diatur dengan peraturan gubernurdalam harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. sistem informlalu lintas dan angkutan jalan. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi transportasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan gubernur. bab viii pembinaan pembinaan penyelenggaraan transportasi menjadi tugas kepala dinas. pembinaan penyelenggaraan transportasi sebagaimana dimaksud pada meliputi memberikan pedoman teknis, bimbingan dan penyuluhan kepada penyelenggara prasarana dan sarana transportasi dan masyarakat, bimbingan perencanaan teknis, pemberdayaan masyarakat bidang transportasi, duntuk menjaga kualitas pelayanan transportasi, kepala dinas melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan transportasigubernur. bab pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan transportasiuntuk mencapai tujuan penyelenggaraan transportasi, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan atau badan hukum indonesia yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan transportahak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi. bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada berupa membantu instansi terkait dalam hal menjagapenyelenggaraan standar pelayanan minimal lalu lintas dan angkutan jalan. masukan, pendapat, dan atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berkewajiban mempertimbangkan dan menindaklanjuti forum lalu lintas dan angkutan jalan pemerintah daerah membentuk, keanggotaan forum terdiri atasarus mengikutsertakan skpd yang menyelenggarakan urusanarus mengikutsertakan direktur lalu lintas kepolisian daerah. pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud pada dannyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan forum sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bab xiii dewan transportasi kota untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan bidang transportasi dibentuk dewan transportasi kota yang unsur anggotanya terdiri atas perguruan tinggi, pakar transportasi, dinas, kepolisian negara republik indonesia, pengusaha angkutan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang transportasi, awak angkutan, dan masyarakat pengguna jasa transportasi. dewan transportasi kota sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga independen yang berkedudukan daerah. masa bakti keanggotaan dewan transportasi kota selama (tiga) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja dan keanggotaan dewan transportasi kota, diatur dengan peraturan gubernur paling lambat (enam) bulan sejak diberlakukannya peraturan daerah ini. dalam hal melaksanakan tugas, dewan transportasi kota sebagaimana dimaksud dalam mempunyai wewenang meminta keterangan kepada pihak pengadu pelapor dan pihak terkait lainnya terkait permasalahan bidang transportasi, memanggildan cc. meninjau dan mengumpulkan keterangan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dewan transportasi kota dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. bab xiv, dan atau setiap pemegang izin teguran tertulis, denda administratif: pembekuan izin, pencabutan izin, dan atauidana setiap pengemudi kendaraan bermotor umum dalam trayekngguna terminalmilik dan ataugemudi kendaraan bermotor umnggunakan halte untuk kegiatan lain selain kegiatan tempat menunggu kendaraan bermotor umum,yelenggara bengkel umum yang melanggar ketentuantiap penyedia prasarana transportasi yang tidak sesuai dengan rtrw, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangabagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan tentang penataan ruang tanda larangan,setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan terkait transportasi perkeretaapian, transportasi perairan, dan atau transportasi udara tanpa izin dari pemerintah daerah sebagaimana tentang perkeretaapian, pelayaran, dan atau penerbangan. setiap orang atau badan usaha yang melanggar larangandalam peraturan daerah ini selain larangtentang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan atau penerbanganlembaran daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta tahun nomor dan ketentuan atau sampai diganti deng joko widodo diundangkan jakarta pada tanggal april plt. sekretaris daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta, ttdraepkhusus ibukota jakarta, aan oo: sbl rahayu siap"pss7.n2281985032003 sektarian noref peraturan daerah provinsi dki jakarta: |
peasardoman pencalonan, perilisdoman pemilihan,pengangkatan, pelantikan dan pemberhentiann memberdayakan masyarakat, tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokohdiangkat oleh pejabat yang berwenanguntukrdesa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. lenis pemilihan kepala desa meliputi: pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang,dompu. pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada hurufdalam penyelenggaraan pemilihan kepala desal: pemberitahuan kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan (enam) bulan laos r sebelumn jangka waktu (sepuluh) hari setelahpemberitahuan akhir masa jabatan, laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupsetidisampaikan dalam jangka waktu (tiga puluh) harisetelah pemberitahuan akhir masa jabatan, cdwaktu (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan: dan ce.,menetapkan lokasi sekretariat panitia pemilihan paling lama (lima) hari setelah panitia pemilihan dibentuk. camat memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan. (l) susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam berjumlah gasal terdiri dari:: dua) orang anggota. ana banana susuhunan panitia pemilihansebagaimanadimaksud pada ditetapkan dalam musyawarahdan atau melalui mekanisme pemilihanyang dilakukan oleh anggota terpilih. anggota panitia pemilihan berhenti dari keanggotaanhanya boleh dilakukan sebelum pemilihan kepala desa. anggota panitia pemilihan diberhentikantidak memaksakan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan daerahsuara, dan ec. menetapkan calonterpilihbertanggungjawab kepada bpd. tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam fasalditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan. jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suarasebagaimana dimaksud pada paling banyak (tujuh) orang tiap tps. pembantu penyelenggara pemungutan suarasebagaimana dimaksud pada bertugas selama (tiga) hari yaitu hari sebelum pelaksanaan, pada haripelaksanaan dan (satu) hariterphanya didaftar l(satu) kali dalamtelah memenuhi syarat tetapi belurnterdaftar. masyarakat desa setempat secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan apabila ada pemilih yang namanya belum terdaftar dalam dpstam. i(|)terpilih yang masih belum terdaftar,maka dicatat dan ditambah dengan dps dan tam untuk ditetapkan menjadi dpt, hasil musyawarah penetapan dpt sebagaimanari.g&3kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. j1)pasai terdiri dari: surat keterangan bukti sebagai warga negaralndonesia dari camat: surat pernyataan bermaterai cukuptidaksedang menjalani hukumanselama (tiga) kali masa jabatan, dari camat bahwa tidak pernahmenjadi kepada desa selama (tiga) kali masa jabatan,t rw kepala dusun dan atau kepala desa setempat, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) yang dilegalisir oleh pejabat yangberwenang, 89fotokopi kartu keluarga( kk)ljazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah,m.gaoo apabila ijazah stub pelamar karena sesuatu dahlas8danw . ketentuan dalam huruf angka,dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yangberkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swastadiwilayah perguruan tinggi swasta beradadilingkungan pemerintah kabupaten dompu, melampirkan izin tertulis dari bupati dompu atas usulan dari pimpinan instalasinya, pns dari instansi sektoral vertikal melampirkan izinpelamar dari anggota bpd, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 22harus melampirkansurat pernyataan mengundurkan diri dar22melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri pan mea ang) ui!22harus(l) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan. kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh camatterhitung sejak ditetapkan sebagai calonsampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calonterpilih. dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud(lo) panitia pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap (dua) dengan ketentuan! (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan (satujapabila pendaftar hanya (satu) orang pendaftar, maka pendaftaran dibuka dalam waktu (dua puluh)hari, jika tidak terdapat calon lain, maka dilakukan jeda selama (tiga) bulan dan selanjutnydan setelah jeda selama (tiga) bulan panitia pemilihan kepala desa membuka kembali pendaftaran selama (sembilan) hari, jika tidak terdapat calon lain,maka dapat ditetapkan sebagai kepala desa. hasil penjaringan dituangkan dalam berita acara. paragraf penyaringan bakal calon (|) panitia pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitiankelengkapan persyaratan administrasi,klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalamkan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pusat dan! penyaringan ternyata kurang dari (dua) bakal calonkan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dan maka tahapan pencalonan tidak dapatdilanjutkan. kurangnya calon yang memenuhi syaratfiskal calonkankan memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam pasai dan maka untuk menetapkan paling banyak orang calondilakukan dengan cara proses seleksi oleh tim kabupaten. (d0) tim seleksi kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati. tim seleksi kabupatensebagaimana dimaksud pada terdiri daridan pemerintahan desa kabupaten dompu, dan kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten dompu. hasil proses seleksi calon kepala desa oleh tim kabupaten diserahkan kepada camat guna dilanjutkan kepada panitia pemilihan kepala desa melalui bpd untuk ditetapkan menjadi calonkepala desapenetapcaravan selanjutnya digunakansebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara. jl) paling lambat (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suaradaranpingi oleh perangkat desa dan saksi dari calon,ttetapi: alat mencoblos surat suarakantong plastik dus, bantalan berkarat untuk surat undangan: mi. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah: menggunakan hak pilihnya, teror dan terpal plastik sesuai dengankebutuhan, jam dinding, alat dokumentasi, gg.(l): d,.pemungutan suara dihadapan calonki:pemungutan suara, penghitungan suara, penandatanganan berita acara penghitungan suara,dan ji.wvwvwvwjwjw jwu mena setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suarapelaksanaan pemungutan suara. panitia pemilihan menyediakan tempat bagiundangan sebagaimana dimaksud pada s20(l) sebelum pemungutan suaraberakhir, panitia pemilihan mengumumkan: pemungutan suara akan segera ditutup, kepada bpd, panitia peralihan, calon,saksi serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untukditutup, panitia pemilihan dan calon serta saksi menandatangani berita acarepemungutan suara. setelah berita acarapemungutan suara ditandatangani, ketua panitia pemilihan memberi penjelasan kembalidilakukan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan,:( s),: surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi, surat suarakan telah dibaca, dilipat kembali,perolehan suara keseluruhan,: suara papan penghitungandimaksud pada dibuat dalam rangkap tempat),(s5) berita acara hasil penghitungan suara sebagaimanadimaksud pada diserahkan kepada bpd dan camat pada saat panitia pemilihan mengumumkan hasil penghitungansuara. surat suara dinyatakanh.surat suaradicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar) foto calon. alasan alasan yang menyebabkan surat suaratidak sah,gee ($$pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara paling lambat (tujuh) hariscterpilih dan mengusulkan pengesahan kepada bupatimelalui camat dengan melampirkan asli dan fotokopi keputusan panitia pemilihantentang penetapan calon terpilih, asli dan fotokopiberita acara jalannya pemungutan suara, cc. asli dan fotokopiec. asli dan fotokopiberita acara hasil penghitungan surat suara terbuka, dan asli dan fotokopi berkas calonterpilih. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada, panitia pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, maka bpd menetapkan calonterpilih setelah berkoordinasi dengan camat dan pihak pihak terkait berdasarkan berita acarahasil penghitungan suara. setelah (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan aat panitia pemilihan dan atau bpd jugatidak menetapkan hasil pemilihan kepaladesa,melaksanakanpenghitungansuaradan mengumumkan calon terpilih, makadokumen yang berkaitan denganpemilihan kepala desadiserahkan kepada: tammenctapkan calonterpilih berdasarkan berita acara,dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk palinglambat (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusanpengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tataknya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkandan mempertahankan pancasila sebagai dasar negara : bahwa saya akan menegakkan kehidupandemokrasidan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta melaksanakan segala peraturansebagaimana dimaksud pada dilaksanakansi,dimaksudpada ditetapkan dengan keputusan bpd dandilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camoleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desapaling lambat dalam jangka waktu (tiga puluh)sedikit2 (dua) orang dan paling banyak (tiga) orang yangdimintakan pengesahan: musyawarah desa untuk: pengesahan calon terpilih olehmusyawarah desa, pelaporan hasil pemilihan calo30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon terpilih dengan anpadarnjdimaksud pada termasuknyelesaian sengketa pilkades dalam hal terjadi sengketa hasil pemilihan kepala desa, bupati wajib menyelesaikansengketa dalam jangka waktu (tiga puluh) hari. sengketa sebagaimana dimaksud pada bupati dapat membentuk panitia penyelesaian sengketa tingkat kabupaten yang ditetapkan melalui keputusan bupati. tim penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud terdiri dari, sekretaris daerahpemerintahan desa, kepala bagian hukum, unsur camat, unsur bpd dan penjabat kepala desa. tim penyelesaian sengketatingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada hanya memberikan catatan, masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada bupatiterhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. pengajuan sengketa pemilihan kepala desa (pilkades) hanya dapat dilakukan oleh calon kepala desa. sengketa sebagaimana dimaksud pada hanya menyangkut pelanggaran pada perhitungan suara dan penetapan hasil. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada yaitu: pengembangan suara, politik uang (money politic), pembatalan suara, dan hanyalah gunakan wewenang. calon yang mengajukan keberatan harus disertai bukti bukti pelanggaran. pengajuan sengketa oleh calon kepada tim penyelesaian sengketa tingkat kabupaten selambat lambatnya (tujuh) hari setelah pemungutan suara. apabila putusan sengketa pemilihan kepala desa tidak dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa maka diselesaikan melalui proses hukum pengadilan sesuai kompetensinya. proses hukum yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tidak menghalangi pelantikan calon kepala desa terpilih. apabila proses hukum sebagaimana dimaksud pada memiliki kekuatan hukum yang tetap maka bupati wajib melaksanakannya. segala biaya yang timbul akibat penyelesaian sengketa hasil pilkadesdibebankan pada apbd kabupaten dompu dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. bab vi!penggabungan (dua) desa atau lebih menjadi (satu) desa baru, atau penghapusan desa, tidakmelaksanakankewajiban sebagai kepala desa,dan dinyatakanpada bpd melaporkan dan mengusulkanpemberhentian kepada bupati melalui camat. pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud630 (tiga puluh) harisejak penetapan putusancbagaimanadimaksud dalam dan sekretaris desa. melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai adanya proses penyidikan dapat dilakukan. hal hal yang dikecualikan dari ketertuansebagaimanadan tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secaratertulis oleh atasan penyidik kepada bupati paling lama (tiga)ketentuan peraturan perundang undangan. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada i),tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkansaran dari camat dan pimpinan bpd, bupati dapatmemberhentikan kepala desa yang bersangkutan. bagian kedua pengangkatan penjabat kepala desa pergantian antar waktu (l(l) dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenticbagaipcnjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang barulltps jdimaksud pada membahas tentang hal hal sebagai berikut: jumlah tps, dan lokasi tfdapat dibentuk lebih dari (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut: banyaknya jumlah pemilih, luasnya wilayah desa:atau cc.: penetapan dpt, dan pelaksanaan verifikasi dukungan pemilih. calon berhak menugaskan saksi pada: penghitungan surat undangan,clan kantor pemerintah. bagian kedua masa tenang (|) masa tenang adalah waktu (tiga) hari menjelang haripemungutan suara dimana calon tidak diperkenankanmelakukan kegiatan yang bersifat kampanye. selama masa tenang masing masing caloncamat membentuk tim pembinaan dan pengawasantingkat kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur kecamatan, koramil dan polsek. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada melalui fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. apabila hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan, maka camatmengusuikan kepada bupati untuk menghentikan tahapan pemilihan kepala desa bupati menindaklanjuti usulan sebagaimanai ketentuan peralihan www . kepala desa yang diangkat sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasperaturan daerah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku. bab xivompu nomor tahun 201026 mei bupati dompu, ttd bambang yasin diundangkan dompu pada tanggallembaran daerah kab. dompu tahun nomor bupati! dompu provinsi!i nusa tenggara barat peraturan daerah kabupaten dompu nomor 02tahun tentang tatacara pengangkatandan pemberhenti www: tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang desa lembaran negara republiktatarangkat daerah kabupaten, wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkuoleh sistem pemerintahan negarakegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan bpd. ll. pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangehnis pelayanan dan atau membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh kepala desa. sekertaris desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakanlingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa. kepala dusun adalah pelaksana tugas kepala desawilayah kerja tertentu. bab susunan perangkat desa bagian kesatuketentuan mengenaidesaa! persyaratan calonkan perangkat desa perangkat des(sekretaris desa berasal dari penduduk desa setempat dan bertempat tinggal desa setempat, unsur staf sekretariat berasal dari penduduk desa setempat dan bertempat tinggal desa setempat, unsur kewilayahan berasal dari penduduk dusun setempat dan bertempat tinggal dusun setempat, unsur pelaksana teknis berasal dari penduduk desa setempat dan bertempat tinggal desa setempat bagi sekretaris desa serta mempunyai na. mwmwjj$ " " "www ek. maa ana pengalaman dibidang administrasi keuangan dan perencanaan, memahami sosial budaya masyarakat, dan tidak memiliki hubungan darah langsung dengan kepala desa. pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf antara lain meliputi, pondok pesantren, paket perangkat desa mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukupyang dialamatkan kepada kepala desa dengandari: surat keterangan sebagai bukti warga negara indonesia dari camat, surat pernyataan bermaterai cukuphak pilihnya berdasarkan putusan pengadilanyang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, pernyataan bersedia dicalonkan sebagai perangkat desa. cc.ukun tetangga rt) rukun warga rw) kepala dusun dan atau kepala desa setempat: ec. fotokopi kartu tanda penduduk( ktp) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang: fotokopi kartu keluarga kk)photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak lembar: fotokopi ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyahcopy: atau fotocopysuratketerangan berpendidikan sederajat sta yang dibuktikanfotocopyribab mekanisme pengangkatan perangkat desa bagian kesatu pengisian (l)laksanakan dengan mekanisme kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf adalah rencana pengisian perangkat desa diumumkan oleh kepala desa secara tertulis kepada penduduk desa bakal calon perangkat desa mengajukan permohonan secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas bermeterai cukup kepada kepala desa dengan dihampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam dalammelaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada kepala desa dapat dibantu oleh panitia pendaftaran dari perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. kepala desa dibantu oleh panitia pendaftaran sebagaimana dimaksud pada melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, calon perangkat desa dalam jangka waktu (dua puluh) hari. hasil penjaringan dan penyaringan dituangkan dalam: berita acara panai pegawai negeri sipil kabupaten kota setempat yang akarv1rrem selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf memuat daftar nama calon perangkat desa. daftar nama calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada hanya dikirim (satu) orang tiap susunan perangkat desa sebagaimana (i) dan dan kepada camat untuk dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi syarat syarat calon sebagai perangkat desa. dalam waktu (dua puluh) hari sejak diterimanya daftar nama calon perangkat desa camat wajib mengeluarkan rekomendasi tertulis dan atau catatan hasil verifikasi. apabila sampai dengan (dua puluh) hari sejak diterimanya daftar nama calon perangkat desa camat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada camatdianggap telahmengeluarkan rekomendasi tertulis dan atau catatan hasil verifikasi, kepala desa menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan perangkat desa. bagian kedua pengesahan dan pelantikan (l) kepala desa menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan perangkat desa paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterima rekomendasi tertulis dari camat: calon perangkat desa yang telah disahkan dan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dilantik oleh kepala desadengan disaksikan oleh camat, anggota bpd, perangkat desa dan penduduk desa setempat, paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan perangkat desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang undanganmempertahankan pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupanperangkat desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dikaritor balai desa setempat| tahun. bagian ketiga biaya pengangkatan perangkat desa biaya pengangkatan perangkat desa dibebankan pada apb desa, swadaya masyarakat dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat biaya sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk: administrasi, penelitian persyaratan calon, konsumsi dan rapat rapat, penetapan dan pelantikan, atau ce. keperluan lain sesuai kebutuhan bab tugas dan kewajiban perangkat desapembangunan dan kemasyarakatan, dan membantu penyiapan administrasi yang diperlukan kepala desa. unsur staf sekretariat berkedudukan sebagai unsur sekretariat membantu kepala desadalam bidang administrasi pemerintahan. pelaksana kewilayahan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa wilayah kerjanya yang mempunyai tugas dan kewajiban menjalankan kegiatan kepemimpinan kepala desa wilayah kerjanya. pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan kegiatan kegiatan tugas operasional. perangkat desa membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada il), perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. (111i ata! kepala daerah, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan bpd dan atau pemilihanlaksanakan hal hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat bangsa, negara kesatuan republik indonesia, pemerintah, desa maupun perangkat desa, menyalahgunakan wewenang jabatan, tanpa ijin pemerintah bekerja untuk negara asing, menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik negara kesatuan republik indonesia, daerah maupun desberharga milik negara kesatuan republik indonesia, daerah maupun desa secara tidak sah: melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawatpun pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara kesatuan republik indonesia, daerah maupun desa, 'menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilaksanakannya berkaitan dengan tugas tugas perangkat desa, lion diktugas, bertindak sewenang wenang terhadap masyarakat: melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yangdapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satukesatuan republik indonesia yang diketahui karena kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain. bab xiii sanksi perangkat desa perangkat desa yang berasal dari pegawai negeri sipil: yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam dan dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam kepala desa dapat melaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat. berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada bupati melalui camat dapat memerintahkan lembaga pengawasan untuk melakukan pemeriksaan. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dijadikan sebagai dasar bagi kepala desauntuk memberikan sanksi. perangkat desa yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam 18dan 19 dan atau peringatan tertulis, pemberhentian sementara: dan cc.pemberhentian sementara perangkat desa perangkat desa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana diberhentikan sementara setelah melakukan konsultasi dengan camat dan camat memberikan rekomendasi pemberhentian sementara dilakukan dengan keputusan kepala desa. selama perangkat desa diberhentikan sementara, maka tugas dan kewajibanyasementara dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa atas persetujuan camat dengan berdasarkan, kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa apabila dinyatakan bersalah atau mengangkat kembali apabila dinyatakan tidak bersalah. selama diberhentikan sementara, perangkat desa memperoleh haknya yaitu (delapan puluh per seratus) dari gajikarena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, narkoba, makaryang bersangkutan. apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan pelanggaran, sedang perangkat desa tersebut melakukan upaya banding atau kasasi, maka status pemberhentian sementara yang bersangkutan belum dapat dicabut, pengukuhan kembali atau pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. bab xxii! pakaian dinas dan atribut kepala desa dan perangkat desa mengenakan pakaian dinas dan atribut. pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksudpada terdiri dari pakaian dinas harian pdh) dan pakaian sipil harian psl). pem mena aa: ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas harian dan pakaian sipil harianmasa jabatan kepala desa yang mengangkatnya. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada yang telah habis masa jabatanya dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dapat diangkat kembali sebagai perangkat desa sesuai dengan mekanisme ketentuan aturan dan undang undang yang berlaku. pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah kabupaten dompudompu nomor tahun tentang perubahan peraturan daerah kabupaten dompu nomor tahun tentang tatacara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentiei bupati dompu, ttd bambang yasin diundangkan dompu pada tanggal27 penjelasan demi ww& lnomor |
ga ing se)kawasan tanpa rokokrokokws tahunyang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kepe hutan lembaran negara republik indonesia tahun nomor278 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor5380), peraturan bersama menteri kesehatandan menteri dalam ,kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka dalam satu kesatuan tempat kerjtujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkanawasan tanpa rokok. dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan. babpemerintah daerah menetapkan ktr daerah: dan tempat lain yang ditetapkan pemerintah daerahtempat proses belajar mengajar: dan tempat kursus. tempat anak bermainsebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kelompok bermain:ec. klenteng angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: bus umum, angkutan kota,rdesaan, pasai, tempat umum sebagaimana dimaksud dalan huruf meliputi:dan j . pelabuhan, ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditentukan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalama.dan jauh dari pintu masuk dan keluar, dan jauh dari tempat orang berlalu lalang. bab larangan dan kewajiban setiap orang dilarang merokok ktr, kecuali tempat khusus yang disediakan untuk merokok. setiap orang yang berada dalam ktr dilarang: menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan rokok: dan menggunakan rokok. setiap pengelola, pimpinan dan atau penanggungjawab pada ktr wajib: a.petunjuk peringatan larangan raerokokdanupayapencegahan, dan melarang dan memberikan teguran kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksuddalam dan atau pada tempat yang menjadi tanggungjawabnya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda petunjuk peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada huruf, memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, memberikan teguran atau memperingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan 13dan atau :dan atau ce. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau kepada pimpinan atau penanggung jawab lembaga dan atau badan dimana rtersebutberadasebagai upaya mewujudkan ktr daerah. pembinaan sebagaimana dimaksud pada berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan atau pimpinan lembaga dan atau badan dimana rtersebutberadadan ataupenanggungjawablembaga badsanksi administrasi bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada pimpinan atau penanggung jawab lembaga dan atau badan dimana ktr tersebutberada atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau ona sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ji) berupa peringatan tertulis, penghentiansementarakegiatanataupencabutanngan peraturan bupati. bab viii ketentuan penyidikan (l), &. pemeriksaan tempat kejadian,bambang yasin diundangkan dompu pada tanggal26rfasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah serta untuk tempat kerja dan tempat lain yang ditetapkan dapat menyiapkan tempat khusus untuk merokokdian melindungi kesehatan masyarakatsecara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. fasal demi cukup jelas. fasal cukup jelas. cukup jelas.tempat proses belajar mengajar antara lain meliputi tempat pendidikan formal dan nonformal. tempat anak bermain antara lain meliputi tempat penitipan anak tpa), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak anak dan atau sejenisnya.tempat kerja meliputi kantor pemerintahan dan swasta cukup jelas. cukup jelasisap udara. cukup jelas. yang dimaksud dengan menggunakan rokok adalah mengisap dan atau menyalakan rokok. yang dimaksuddengan pimpinanatau penanggungjawablembaga dan atau badan kawasantanpa rokok adalah orang yang karenajabatannyamemimpindan ataubertanggungjawabat askegiatandan atauusaha kawasan yang ditetapkansebagai kawasan tanpa rokok. biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan dan pemasangan tanda petunjuk peringatan larangan merokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak dan tempat ibadahbiaya yang dikeluarkan untuk penyediaan tempat khusus untuk merokok, pembuatan dan pemasangan tanda petunjuk peringatan larangan merokok dan tanda petunjuk ruangan boleh merokok pada tempat kerjacukup jelas. peran serta masyarakat adalah partisipasi masyarakat yang meliputi perorangan, badan hukum, atau badan usaha termasuk produsen, importir, lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam upaya mewujudkan terbentuknya kawasan tanpa rokok. cukup jelas. bimbingan dan penyuluhan antara lain meliputi kegiatan konseling, kampanye, sosialisasi, seminar dan atau kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kawasan tanpa rokok. pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada kawasan tanpa rokok dapat dilakukan secara langsung, antara lain meliputi inspeksi mendadak (sidak), operasi musisi dan operasi non musisi, tidak langsung, yaitu dengan menempatkan petugas untuk melakukan pemantauan secara rahasia kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. cukup jelas. cukup jelas. pembayaran atas denda ini menjadi tanggung jawab pribadi dari pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang bersangkutanmpuklaten daerah, yang luas dalam penyelenggaraancegahan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari binatotongan hewan, daging dan hasil ikatannylindungan dan pemberdayaan petanidinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi tugas bidangbesar adalah sapi, kerbau, dan kuda. ternak kecil adalah kambing, domba, dan babi. unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, mentoaneka ternak adalah satwa yang belum lazim diternakkan tetapi dapat dan baru dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kijang, rusa, lebah, kelinci, merpati, dan buamelalui kepala dinas yang membidangi peternakan memberikan kepastiangaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam peraturan daerah ini meliputi: sumber dayapeternakan, dan pengembangan sumber daya manusi1ibit penyediaan dan pengembangan bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemuliaan, pengembangan usaha pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan bibit. dalam halibitan oleh masyarakat belum berkembang, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk unit pembibitan. pembentukan unit pembibitibit yang beredar sekurang kurangnya memiliki surat keterangan layak bibit. surat keterangan layak bibit sebagaimana dimaksud pada merupakan surat yang menerangkan kesesuaian ternak terhadap standar standar nasional indonesia persyaratan 14x teknis minimal standar daerah) untuk rumpun galur ternak yang sudah ditetapkan atau lepas. surat keterangan layak bibit sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh kepala dinas. ternak yang mempunyai surat keterangan layak bibit sebagaimana dimaksud pada bisa didaftarkan untuk memperoleh sertifikat sebagai ternak bibit. sertifikat sebagaimana dimaksud padasetiap orang dilarang mengedarkan bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada pemasukanpertanisebagaimana dimaksud pada dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik. dikecualikan penyembelihan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk keperluan penelitian, pemuliaan, pengendalian, penanggulangan penyakit hewan, dan dalam keadaan terpaksa dapat dilakukan proses penyembelihan. ketentuan mengenai penyembelihan dalam keadaan terpaksax15xmelaksanakan pembinaan terhadapsebagaimana dimaksud pada harus berlabel, memenuhi standar persyaratan teknis minimal,etiap orang dilarang untuk mengedarkan pakan yang kadaluwarsa dan tidak layak dikonsumsi, mengedarkan pakan yang tidak memenuhi ketentuan dalam cc. menggunakan dan atau mengedarkan pakan ternakbagian keempat budi dayasebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud padaan undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai usaha peternakan dan tata cara perizinan diatur dengan peraturan bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah mengupayakan untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat antara pelaku pasar. 17x: permodalan atau pembiayaan, penyediaan sarana produksi, cc. produksi, pemasar untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak. penerapan tata cara panen yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi teknologi yang sesua dan antarx19ketentuannya, berjangkita22 sesuai kemampuan keuangan daerahdan penggunaan obat hewan tingkat depo, poultryshop, pitstop, dan tokosebagaimana dimaksud padaengendalian dan penanggulangan zoonosis diatur dengan peraturan daerah tersendirisebagaimana dimaksud padapangan olahan asal hewan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang pangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaan produk hewan dan pangan olahan asal hewan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. dalam rangka menjamin higiene dan sanitasi. produksi produk hewan goncangan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud padax29dan sewaktu waktu menghentikan pengedar dan atau penjual susu dan atau kendaraan pengangkut air susu. bagian kelimpadabupati. bab vi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada diatur denganketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin praktek sebagaimana dimaksud pada diatur denganmerintah daerah memfasilitasi, membina dan mengawasi dalam pemberdayaan peternak, usaha bidang peternakan dan usaha bidang kesehatan hewansebagaimana dimaksud padadapat berupakabupaten klaten tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewancukup jelas cukup jelas standar nasional indonesia adalah standar yang berlaku secara nasional indonesia, dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh badan standar nasional. persyaratan teknis minimal adalah persyaratan teknis yang harus dimiliki oleh suatu barang tingkat daerah yang dirumuskan oleh komite teknis dan tetapkan oleh tim teknis daerah. standar daerah adalah ketentuan yang dimiliki oleh suatu daerah yang dirumuskan oleh komite teknis dan ditetapkan oleh bupati. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas 23x cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelasdapatkaniklim usaha yang sehatslam pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tabah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal( asuh) yang dimaksud dengan mengutamakan bahan baku lokal misalnya, dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari pemerahan sapi perah daerah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelaslaimembangun kesadaran masyarakat.50kambingyang dimaksud dengan tuberculosis adalah penyakit kronis yang menyerang sapi kambingyang dimaksud denganyang dimaksud dengan penyakit mulut dan kuku adalah penyakit disebabkan oleh virus dari family picornaviridae, dengan gejala klinis pembentukan lepuh kemudian terjadi erosi pada selaput lendir antara kuku, lekuk korona kaki dan penting susu. yang dimaksud dengan masinis adalah radang pada kyang dimaksud denganinfertilitas. huruf yang dimaksud dengan penempatan dan pengandanganhanyalah gunakan. cukup jelas cukup jelas 53x55 cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten klaten nomor |
bupati banyumdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyumas, menimbang bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah sehingga harus optimal dalam pemungutannya, bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten banyumas nomor tahun tentang pajak daerah perlu untuk dilakukan penyempurnaan untuk mempermudah dalam pelaksanaannyaajak daerah. beberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut ketentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikutpajakdalam pemungutannya potensinya kurang memadai. ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut permainan milyar dan bowling, ketentuan huruf pada huruf angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut permainan milyar dan bowling sebesar (lima belas persen), ketentuan ditambah dengan (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut tidak termasuk obyek pajak reklame adalah penyelenggarpenyelenggaraan reklame yang semata mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan, ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut jangka waktu pemasangan reklame permanen adalah (satu) tahun. jangka waktu pemasangan reklame insidentil paling lama (satu) bulan. ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi variabel yang dialihkan dalam rekening listrik, ketentuan angka pada huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam: untuk tenaga listrik bawah sebesar (sembilan persen), untuk tenaga listrik atau lebih sebesar (sepuluh persen),(satu miliar rupiah) sebesar (nol koma satu persen). tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk nop atas (satu miliar rupiah) sebesar (nol koma dua persen). ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut pajak reklame, sebagai berikut pajak reklame permanen selama (satu) bulan, pajak reklame insidentil selama (satu) bulan,ttd achmad huseinumum beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten banyumas nomor tahun tentang pajak daerah seperti pengaturan mengenai pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perlu disempurnakan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pajak tersebut. penetapan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan peraturan daerah kabupaten banyumas nomor tahun mengalami kenaikan bila dibanding dengan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada saat masih menjadi pajak pemerintah pusat, hal ini akan memberatkan bagi sebagian masyarakat oleh karena itu perlu dilakukan perubahan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. |
lia bupati brebes provinsi jawa tengah,wwwkurang)kurang) jumlah dana bagi hasil nan setelah perubahan dana alokasi umum semula ).( nunkurang) jumlah dana bagi hasil pajak dari nakurang)) jumlah belanja bantuan keuangan www wwjumlaht)nomor register peraturan daerah kabupaten brebes provinsi jawa tengah |
gubernur lampung peraturan daerah provinsilampung nomor tahun tentang penyelenggaraan kepelabuhanan dengan rahmat tuhan yang mah desa gubernurlampung, menimbang: bahwa letak geografis provinsi lampung yang merupakan faktor strategis bagi sektor pelabuhan, sebagai sektorkegiatan ekonomi yang potensial dan memiliki daya tarik yangstrategis bagi sektor pelabuhpelabuhan yang lebih tertata baik dan terintegrasi dengan perkembangan pembangunan provinsi lampung pada umumnya, bahwa penyelenggaraan kepelabuhanan provinsi lampung harus dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat dan: peraturan menteri perhubungan nomor pm. tahun tentang penyelenggaraan pelabuhan lautkepelabuhanan. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini,perhubungan republik indonesia. gubernur adalah gubenur lampung. dinas perhubungan adalah dinas perhubungan provinsi lampung yang memiliki fungsi mengatur, mengawasi dan mengenali kan penyelenggaraan pelabuhanpelabuhan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggarapelabuhan atau badan usaha kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi fungsipelabuhanan. jasa terkait dengan pelabuhan adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan dibidang pelayaran atau kepelabuhanan, termasukdan keamanan yang menyangkut angkutan perairan, pelabuhan dilingkungan maritim. sarana bantu navigasi pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada luarkapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dotoritas port authority) atau unit penyelenggara pelabuhan. otoritas pelabuhan otoritaspelabuhan yang diusahakan secara komersialpelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. unit penyelenggara pelabuhan daerah adalah pelabuhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. badan usaha pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usaha nya khusus bidang pengusahaan terminal, fasilitas pelabuhan dan jasa pelabuh(sea bed)dalam undang undang nomor tahun yang berada wilayahnya. bab asas dan tujuan penyelenggaraan pelabuhan diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat: usaha bersama: kepentingan umum, kesetaraan, kemandirian, keterpaduan, transparansi: partisipasi: dan akuntabilitas. penyelenggaraan kepelabuhanan bertujuan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan operasional pelabuhan bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengelola pelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan dan badan usaha milik daerah. bab iii kewenangan wilayah laut kewenangan daerah provinsi wilayah laut adalah kewenangan untuk mengelola sumber daya dan pengelolaan kekayaan laut didilaut, dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan rakyat.. bab fungsi dan peran pemerintah daerahikan lautan kapal,lkr dan dalam lkpdanpenyelenggaraan peran pelabuhan yang berada provinsi lampung(l)bab kawasan pelabuhandan tatanan kepelabuhanan untuk memanfaatkan wilayah perairan laut sebagaimana dimaksud dalam kawasan pelabuhan digunakan untuk penyelenggaraan kepelabuhanprovinsi lampung.melaksanakmenunjang pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan: rencana tata ruang wilayah: pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial, kelestarian lingkungan, keselamatan pelayaran, sistem transportasi, standarisasi, dan pertahanan dan keamanan, tatanan kepelabuhanan sebagaimana maksud pada sekurang kurangnya memuat peran, fungsi, jenis dan hirarki pelabuhan,menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam sebagai: simpul dalam jaringan transportasi, pintu gerbang kegiatan perekonomian, cc. tempat kegiatan alih moda transportasi:, pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam sebagai tempat kegiatan: pemerintahan, dan pengusahaan, pelabuhan menurut jenis kegiatannya terdiri dasecara hirarki terdiri atas: pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul: dan pelabuhan pengumpan: pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan. babmenteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati walikota,bagian kedua rencana induk kepelabuhanpada meliputi peruntukfasilitas pokok, dan fasilitas penunjanggubernur menetapkan rencana induk pelabuhan pengumpan regional. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan rencana induk pelabuhan pengumpan regional diatur dengan peraturan gubernur. bagian ketiga perizinan dan rekomendasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk. badan usaha dalam melakukan kegiatan pengusahaan pelabuhan pengumpan regional wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur rekomendasi dari gubernur. bagian keempat pengumpan regional, ditetapkan batas batas pelabuhan dan pelabuhan berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi lampung. pelabuhan pengumpan regional terdiri dari: daratan yaitu berdasarkan sertifikat hpl yang dimiliki penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan. lkr perairan yaitu wilayah perairan pada pelabuhbarang antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan oleh gerak kapal, kegiatan pemanduan dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan oleh penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan. daratan, sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan berdasarkan peta situasi daratan: titik koordinat geografis, tuas areal daratan dalam meter persegi hektar, sertifikat tanah, rekomendasi dari gubernur dan bupati walikota: dan berita acara dari peninjauan lapangan secara terpadu dan rapat koordinasi dengan instansi terkait daerah. perairan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan berdasarkan: peta laut dan situasi perairan, titik koordinat geografis, luas areal daratan dalam hektar, rekomendasi dari gubernur dan bupati walikota: e.rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran pada pelabuhan terdekat:labuhan yaitu wilayah perairan pada pelabuhan sekeliling daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk menjaminaa. daerah lingkungan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan: peta laut dan peta situasi perairan, titik koordinat geografis, luas areal daratan dalam hektar, d.rekomendasi dari gubernur dan bupati walikota sesuai dengan kewenangannya, rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran pada pelabuhan terdekat, dan badan pertanahan nasional provinsi lampung,nyelenggara pelabuhan pengumpan regional mengusulkan penetapan pelabuhan dan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam kepada gubernur dengan melampirkan dokumen: peta usulan rencana pelabuhan dkepelabuhanan bagi penyelenggara pelabuhan yang bersangkutan. pelabuhan dan pelabuhan dimaksud pada masing masing berdiri sendiri. dalam sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara pelabuhan mempunyai kewajiban: daratan pelabuhan: memasang tanda batas sesuai dengan batas batas daratan pelabuhan,dan menjaga kelestarian lingkungan. perairan pelabuhan: memasang tanda batas sesuai dengan batas batas perairan yang telah ditetapkan, menginformasikan mengenai batasdan melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan perairan. didalam sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara pelabuhan berkewajiban: menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran: memelihara keamanan dan ketertibwilayah pantai. kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan bawah air serta kegiatan pembangunan fasilitasi galangan kapal (docking kapal) pada pelabuhan pengumpan regional wajib mendapatkan izin dari gubernur. kegiatan sebagaimana dimaksud pada dan harus memperhatikan: keselamatan pelayaran, tatanan kepelabuhanan, rencana induk pelabuhan, kelestarian lingkungan, dan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat pesisir. pedoman mengenaiketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bab vii pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, wajib berpedoman kepada: rencana induk pelabuhan: b.standar disain bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peraturdan kelestarian lingkungan. pembangunan pelabuhan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:dan studi kelayakan yang sekurang kurangnya memuat: kelayakan teknis yang meliputi: hasil survei pelabuhan yang meliputi kondisi hidrooceanografi dan kondisi geoteknik, b): desain teknis pelabuhan, alur pelayaran dan kolom pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan pelabuhan. analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disetujui komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah. persyaratanapabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan dipenuhi, maka dapat ditetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan oleh: gubernur dengan rekomendasi dari bupati walikota untuk pelabuhan pengumpan regional. menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur untuk pelabuhan pengumpul dan pelabuhan umum yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan. penyelenggara pelabuhan dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan, diwajibkan: mentaati peraturan perundang undangan dan ketentuan dibidang kepelabuhanan, keselamatan pelayaran lalu lintas angkutan perairan, dan kelestarian lingkungan, bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan. setiap orang yang memanfaatkan garis pantai, muara sungai dan pinggiran sungai untuk membantu fasilitas dan atau melakukan kegiatan tambat kapal, dan tongkat yang bersifat sementara selama (satu) tahun dan akan ditinjau kembali setelah berakhirnya izin. izin sebagaimana dimaksud pada meliputi: izin pembangunan yang diterbitkan oleh gubernur, dan izin pengoperasian yang diterbitkan oleh penyelenggara pelabuhan setempatdibidang pelayaran dan kelestarian lingkungan yang berkaitan dengan usaha pokoknya: bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan, dan melaporkan kegiatan operasional setiap bulannya kepada gubernur. bab viiipelabuh antara lainj penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang, h.penyediaan dan atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang dan atau: penyediaan dan atau pelayanan jasa penunda:i. pengemasan dan pelabelan:perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi dan unit penyelenggara pelabuhanb badan usaha pelabuhanbadan usaha pelabuhanyang melakukan kegiatan usahanya pada pelabuhan pengumpan regional wajib memiliki izin dari gubernursebagaimana dimaksud dalam dan badan usaha pelabuhan wajib: menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan,e.ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan diperairan, memelihara kelestarian lingkungan, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku:d.rjasama dalam pelaksanaan pelayanan jasa pelabuhan, badan usahlainnya dan atau pemerintah daerah. dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada (1l), berdasarkan aspada dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (l) kerja sama sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan antara lain untuk:d.,terminal khusus bagian kesatu umumguna menunjang usaha kegiatan pokoknya. terminal khusus wajib memiliki daerah lingkungan kerja dan daerah kepentingan tertentu. daerah lingkungan kerja dan daerah: keperluan darurat, dan tempat labuh kapal. wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada harus memiliki batas yang ditunjukkan dengan koordinat geografis. pembangunan dan pengoperasian terminal khusus pada pelabuhan regional ditetapkan oleh gubernur. pembangunan dan pengoperasian terminal khusus pada pelabuhan regional dilaksanakan setelah mendapat izin dari gubernur dan atau pejabat yang ditunjuk. bagian kedua terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri kegiatan pada terminal khususterminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalamterminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan: tatanan kepelabuhanan nasional, b.ke:rsyaratan penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri: aspek administrasi: rekomendasi dari gubernur, dan atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran pelabuhan. aspek ekonomi yang terdiri darinimal meter lws: luas kolam cukup untuk olah gerak minimal (tiga) buah terdiri dari: dermaga beton permanen minimal (satu) tambatan, gudang tertutup, peralatan bongkar muat, pemadam kebakaran unit, fasilitas bunker, dan fasilitas pencegahan pencemaran. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada telah dipenuhi menteri menetapkan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setelah mendapatgian ketiga kewajiban pengelola terminal khusus pengelola terminal khusus dalam melaksanakan operasi terminal khusus.kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan terminal khusus.. melaporkan kepada menteri dan gubernur dalam hal akan mengalihkan izin operasi terminal khusus kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus yang bersangkutan. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada: menteri melalui direktur jenderal perhubungan laut kementerian perhubungan. gubernur dengan tembusan bupati walikota. apabila dilakukan penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan, pengelola terminal khusus diwajibkan melaporkan kepada menteri melalui direktur jenderal perhubungan laut dan gubernur dengan tembusan bupati walikota dengan melampirkan: kelayakan teknis terhadap rencana penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan khusus. rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran. bab xdibidang: pertambangan perindustrian pertanian perikanan kehutananan pelabuhan dan setelah memperoleh persetujuan pengelolaan dari pengelolaan dari: menteri untuk terminal untuk kepentingan sendiri teks) yang berada dan daerah kepentingan pelabuhan utama dan pengumpul setelah mendapat rekomendasi dari gubernur. gubernur untuk terminal untuk kepentingan sendiri teks) yang berada dan daerah kepentingan pelabuhan pengumpan regional setelah mendapat rekomendasi dari bupati walikota. bupati walikota untuk terminal untuk kepentingan sendiri teks) yang berada dan daerah kepentingan pelabuhan lokal. persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalamk.studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang undangb.hak dan kewajiban pengelola terminal untuk kepentingan sendiri harus terlindungi:dan gubernurdixiii sarana bantu navigasi pelayaran pengelola terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran wilayah daerah lingkungan kerjanya. penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana pada dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. pemakaian sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana pada dikenakan biaya yang merupakan pendapatan daerah. pengelola terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memelihara sarana bantu navigasi pelayaran wilayah daerah lingkungan kerjanya. ketentuan mengenai tata cara pemungutan biaya pemakaian sarana bantu navigasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan daerah. bab xivpelayanan jasa pelabuhan dan jasa terkait pelabuhan yang diberikanoleh badan usaha milik daerah dikenakan tarif. struktur, golongan, dan jenis tarif atas jasa pelabuhan sebagaimanadimaksud pada disusun dengan memperhatikan: kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa pelabuhan, kepentingan pemakai jasa, pengembalian biaya dan investasi, pertumbuhan dan pengembangan usaha,, klasifikasi, danjasa pelabuhan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkandengan peraturan daerah. bab instalasi bawah air dan fasilitas penampungan limbah pelabuhan pembangunan dan penggunaan instansi bawah air serta saluran pemasukan pembuangan air laut dilokasi pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri ditetapkan oleh gubernur setelah mendapat rekomendasi dari bupati walikota. (l)gelolapelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis yang membidangienyidik pegawai negeri sipildalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana. bab xvii pembinaan, pengendalian dan pengawasan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pengembangan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan atau otoritas pelabuhan dan dinas perhubungan dan skpd terkait. kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada (satu) meliputi: pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dibidang kepelabuhanan, dan b.tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan bidang pelabuhan. kegiatan pengendalian sebagaimana pada meliputi: pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan bidang pelabuhan.dibidang pelabuhan. bab xviiizin kepelabuhanlabuhan, dan atau cc. pencabutan izin. bab xix forum kepelabuhanan untuk memberi pertimbangan tentang masalah masalah kepelabuhanan provinsi lampung dibentuk forum kepelabuhanan provinsi lampung. anggota forum sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: unsur pemerintahan daerah, unsur tni polri, unsur asosiasi pelabuhan: dan unsur akademisiini.lampung, idncoco. ko(l),o.c. penjelasan atas peraturan daerah provinsi lampung nomor tahun tentang penyelenggaraan kepelabuhanan umum provinsi lampung terbentuk pada tanggal maret dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang kemudian menjadi undang undang nomor tahun memiliki arti penting bagi perekonomian nasional karena menjadi gerbang penghubung pulau sumatera dengan pulau jawa melalui selat sunda. kondisi geografis ini merupakan salah satu potensi strategis bagi provinsi lampung dalam mendukung program pembangunan secara otonom. sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi kelautan yang cukup luas, provinsi lampung memiliki daya tarik tersendiri dan diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk dikembangkan system transportasi perairan dan kepelabuhanan yang merupakan saranauntuk memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dankesatuan, dalam rangka memantapkan wawasan nusantara, meningkatkan sertapenyelenggaraanya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan perekonomian provinsi lampungprovinsi lampungprovinsi lampungprovinsi lampung diharapkan juga memberikan manfaat secara langsung bagi pemerintah provinsi lampung dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, pemerintah provinsi lampung memandang perlu untuk membentuk peraturan daerah provinsi lampung tentang penyelenggarapejabat yang ditunjuk adalah kepala skpd yang membidangi perhubungtahun nomor. |
na tahun anggaran dobj, april psp lean ola tan pan tama peraturan bupati kepulauan aru bnn nomor tahun bnn tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepulauan aru tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kepulauan aruann bahwa berhubung sampai dengan tanggal maret dprd kabupaten kepulauan aru belum memberi persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang apbd yang telah diajukan, maka untuk memperoleh persetujuan gubernur malukukepulauan aru tentang apbd tahun anggaranhasan pemerintah, pemerintah daerah provinsimenengah daerah rpm) kabupaten kepulauan aru surat ketua dprd kabupaten kepulauan aru nomor 1l1 tanggal maret perihal agenda pembahasan apbd mengalami kebuntuan deadlock: mama memutuskan: . kan pan menetapkan ana maa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pendapatan asli daerah sejumlah rp. dana perimbangan sejumlah rp. lain b. hasil retribusi daerah sejumlah rp,vc, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah rp. nana plat belanja daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: belanja tidak langsitnn belanja modal sejumlah rp: tan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud padil.lampiranbongkah dan fungsi dalam naatan lampiran daftar piutang daerah:aru ini dengan penempatannya dalam berita daerah. tana aan ditetapkan dobj kanan naa pada tanggal april pati kepulauan aru bet ati anybody tengku, sh., m.hum lauk diundangkan dobj pada tangga! april sekretaris daerah kabupaten kepulauan aru ami. ds. aa. bhwkuh ws., sar., se. tembi tama madya nip. 1956v101 bnn berita daerah kabupaten kepulauan aru tahun nomor tahunkebersihgkatkan pelayanan kepada masyarakat bidang pengelolaan kebersihan agar dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan serta dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah, diperlukan langkah strategis guna melakukan penguatan secara kelembagaan, dalam bentuk perusahaan daerah kebersihan: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas perlu ditetapkan peraturan daerah kota bandar lampung tentang perusahaan daerah kebersih, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang badanwalikota memberitahukan secara tertulisbagian kedelapan kekosongan badan pengawas apabila terdapat kekosongan badan pengawas maka walikota dalam waktu paling lambat (tiga puluh) hari menetapkan penggantinya setelah berkonsultasi dengan dprdpimpin oleh ketua badan pengawas. keputusan rapat badan pengawas diambil dengan musyawarah untuk mufakati direksi bagian kesatu pengangkatan anggota direksi pengangkatan anggota direksi kebersihan paling banyak (empat) orang dan,mempunyai jiwa enter partnership dan lingkungan hidupjabatan: unsur akademisi, dan,j . menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada badmengangkat pejabat untuk mengisi kekosongan tersebut setelah berkonsultasi dengan dprd. bagian kedelapperaturan walikota. bagian kesembilan pesangon dan cuti direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh walikotabagian kesepuluh, mengatur ketentuan ketentuan tentang kepegawaian kebersihan termasuk penetapan gaji, pensiosesamprancangan peraturan daerah tentang perusahaan daerah kebersihan kota bandar lampungar lampung. direksi adalah direksi kebersihan. badan pengawas adalah badan pengawas keberr lampungtiga puluh persen), cadangan umum sebesar (dua puluh lima persen), dana untuk pensiun dan tunjangan hari tua sebesar (dua puluh persen), dana sosial dan kebersihan sebesar (sepuluhar lampuntuk pertama kali pada saat pembentukan kebersihan pengangkatan badan pengawas dan direksi langsung ditetapkan dengan keputusan walikotangelola urusan kebersihan yang ada tetap melaksanakan tugas sampai denganersiapan pemenuhan perangkat kebersihan dilakukan dalam waktu satu) tahun sejak ditetapkannya perda ini hal hal yang bersifahn.bab pembentukan nama dan kedudukan dengan peraturan daerah ini dibentuk perusahaan daerah kebersihan kota bandar lampung. nama perusahaan daerah kebersihan tapis berseri kota bandar lampung kebersihan berkedudukan kota bandar lampung. bab iii maksud dan tujuan kebersihan didirikan dengan maksud agar pengelolaan kebersihan dapat dilakukan secara efektif, efisien, professional, berdayaguna dan berhasil guna. tujuan didirikan perusahaan daerah kebersihan adalahdasar sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah). pada saat pendirian modal tersedia sebesar miliar dan sisanya akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah selain modal sebagaimana dimaksud pada dan kebersihan dapat memperoleh tambahan modal lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bab kepengurusankewenangan walikota walikota memegang kekuasaan tertinggi kebersihanar lampdibidang usaha kebersihantar anggotpengangkatan anggota badan pengawas dilakukan setelah mendengarbadan pengawas badan pengawas diberikan honorarium yangoleh,b. |
nn panbertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat kabupaten banjarbanjarfaktor non alam ataupun faktor manusia. dalam hal faktor alambanjar, mengingat undang undang nomor tahun 1959wajiban masyarakat setiap orang yang berdomisili diwilayah daerahmbantu penyelenggarayang berdomisili diwilayah daerah dilarang: bermukim di, dan melakukan pengumpulan uang barang dalam rangka penanggulangan bencana tanpa izin dari pemerintah daerahbagian kedua peran lembaga usaha peran lembaga usaha dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana,. pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga usaha diatur dengan peraturan bupatimaksudpatdengan peraturan bupati, dan memberikanpelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga kemasyarakatanbeberapa aspek yaitudan pemajuan dalam perencanaan pembangundalam siahaan, peringatan dini,ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan mitigasi bencanatapan status keadaan darurat bencanaani bencana, cc.ngerahan dayabanj banjrencana pemulihan (recovery plan sebagaimana dimaksud dalam huruf, pemerintah daerah, dan, danminimal sebesar (satu persen) dalam apbdlam tahap prabencana, tahap tanggap darurat dan tahap pascabencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam. tata cara pemberian izin pengumpulan uang dan barang sebagaimana dimaksud padaprovinsiprovinsi, dan pemerintah daerahdiluar daerahdan 55diaturdan para pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap rangsc.: melakukan pengawasan, penataan, penelitian atau pemeriksaan berdasarkan hasil temuan dari petugas atau laporan pengaduan dari seseorang masyarakat secara tertulis atau lisanumum kabupaten banjar merupakan salah satu kabupaten kalimantan selatan yang beresikobanjar. penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten banjarjarbupaten banjar'ndalian operasi penanggulangan bencana pusdalops pb)lembaran daerah kabupaten banjar tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten banjar nomorkebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan dan sandang untuk kebutuhan selama (tujuh) harjarnyelenggaraan penanggulangan bencana daerah yang selanjutnya disingkat ppid adalah. menyelaraskan peraturan perundang undangan yang sudah adamenghargai budaya lok, dan kedermawanan.pelaksanaan tanggung jawab penanggulangan bencana dilakukan oleh bpbd. bpbd dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur lain diantaranya lembaga pemerintah sejenis, kagamadilakukan berdasarkan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam berwenang untuk melakukan penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, b.dan pemberian izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah daerah melalui bpbd. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf akan diatur dengan peraturan bupati. status dan tingkat bencanyang berdomisili diwilayah daerahterutama dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atas koordinasi bpbd. kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati.hal sebagaimana dimaksuddokumentasi dan informasi hukum belanja semula rp.dokumentasi dan informasi hukum ccdanaokumentasi dan informasi hukumdokumentasi dan informasi hukumdokumentasi dan informasi hukumdokumentasi dan informasi hukum paeng menimbangtaeng74,okumentasi dan informasi hukum|dokumentasi dan informasi hukum| seri tambahan lembaran daerah kabupaten bantaenglembarandaerah kabupaten bantul, izin ganggu: bahwa dalam rangka menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan pemberian izin gangguan, antara kepentingan pemohon izin gangguan dan masyarakat yang akan terkena dampak atas usaha kegiatan, perlu dilakukan penyempurnaan persyaratan izin gangguan sebagaimana diatur dalapembantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. ketentuan diubah,a.d.fotokopi izin mendirikan bangunan imej:dilegalisir sesuai jenis usaha kegiatannya, persetujuan tertulis dari tetangga terdekat atau pemilik tanah dengan lokasi usaha dan atau kegiatan, yang diketahui lurah dan camat setempat, g.surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah bangunan, apabila tanah bangunan bukan milik sendiri, dan h.pas foto pemohon berwarna ukuran 3x4 sebanyak (dua) lembar, dan surat kuasa bermaterai cukup, apabila pengajuan permohonan diwakilkan. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada harus diajukan oleh pemilik fasilitas pelayanan kesehatan, untuk usaha dan atau kegiatan bidang pelayanan kesehatan, dan pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa, untuk usaha dan atau kegiatan yang berbentuk badan. persetujuan tertulis dari tetangga sebagaimana dimaksud pada huruf dibedakan sesuai dengan jenis usaha kegiatan sebagai berikut bidang peternakan dengan skala usaha tertentu yang diwajibkan memperoleh ijin, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah pada radius (seratus lima puluh) meter dari lokasi usaha dan atau kegiatan, pengelolaan sosok barang bekas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah atau bangunan, pada radius (enam puluh) meter dari lokasi usaha dan atau kegiatan, cc. penyelenggaraan menara telekomunikasi, harus mendapatkan persetujuan tertulis tetangga atau pemilik tanah yang berdekatan, pada radius (satu) kali tinggi rekahan menara telekomunikasi, laundry dengan mesin lebih dari (dua) dan usaha pencucian mobil, dengan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah, pada radius (tiga puluh) meter dari lokasi usaha dan atau kegiatan, hiburan malam, karaoke, dan rumah milyar harus mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah pada radius (seratus) meter dari lokasi usaha dan atau kegiatan, serta arena permainan harus mendapatkan persetujuan tertulis tetangga pada radius (lima puluh) meter dari lokasi usaha dan atau kegiatan, untuk usaha dan atau kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf harus mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tempat usaha. terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf harus mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh tetangga atau pemilik tanah, sebelum permohonan izin diajukan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. terhadap usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf apabila terdapat tetangga terdekat atau pemilik tanah yang tidak bersedia memberi persetujuan tertulis, maka pemohon dapat meneruskan permohonannya dengan ketentuan sebagai berikut tetangga yang tidak bersedia memberikan persetujuan, harus memberikan surat pernyataan alasan keberatan, atau pemohon izin melampirkan surat pernyataan yang diketahui oleh ketua rukun tetangga rt), dukuh, lurah desa dan camat, bahwa pemohon izin telah mengajukan persetujuan kepada tetangga yang bersangkutan paling sedikit (tiga) kali, dan tidak mendapatkan persetujuan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. usaha dan atau kegiatan yang dapat meneruskan permohonan izin walaupun terdapat tetangga terdekat atau pemilik tanah yang tidak bersedia memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut penyelenggaraan menara telekomunikasi, harus telah mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah dalam radius (satu) kali rekahan tinggi menara telekomunikasi paling sedikit (delapan puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan laundry, usaha pencucian mobil, dan usaha dan atau kegiatan lain, harus telah mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah paling sedikit (enam puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf apabila dalam permohonan izin terdapat tetangga atau pemilik tanah yang tidak memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada dan melakukan pemeriksaan lapangan. izin dapat diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada usaha dan atau kegiatan layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada untuk usaha dan atau dan daftar hadir sosialisasi rencana usaha dan atau kegiatan bidang peternakan kepada masyarakat yang akan terkena dampak. apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud untuk usaha dan atau kegiatan bidang penyelenggaraan menara telekomunikasi, maka persyaratan izin ditambah dengan berita acara sosialisasi dan daftar hadir sosialisasi rencana usaha dan atau kegiatan penyelenggaraan menara telekomunikasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam usaha kegiatan tertentu dapat diberikan izin, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut usaha kegiatan toko modern, harus memenuhi persyaratan jarak dengan pasar tradisional,,,,grosir permulaan, paling dekat dalam radius (lima ribu) meter dari pasar tradisional,luar daerah, dan lokasi pendirian supermarket, departtoko modern berjejaring harus berlokasi ibukota kecamatan. usaha kegiatan rekreasi dan hiburan umum, harus memenuhi persyaratan jarak sebagai berikut paling dekat (lima ratus) meter dari dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan rumah sakit bagi usaha panti pijat, rumah milyar, arena permainan, dan atau pusat kebugaran, dan paling dekat dan karaokeusaha kegiatan yang sudah memiliki izin sebelum berlakunya peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud pada dan telah habis masa berlakunya, maka dianggap telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan daerah ini. usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan izin baru dengan ketentuan tidak terjadi perubahan usaha kegiatan, habis masa berlakunya izirubahan kedua, peraturan daerah kabupaten bantul, izin gangguan.memerlukan beberapa penyempurnaan, antara lain perlunya penyempurnaan pada mekanisme pemberian persetujuan tetangga agar terwujud aspek keadilan dan keseimbangan, antara tujuan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan perlunya pengaturan mengenai ketentuan jarak untuk jenis usaha kegiatan toko modern dengan pasar tradisional, dan usaha rekreasi dan hiburan umumtentang bangunan gedung berkaitan dengan imb,persyaratan imb untuk usaha dan atau kegiatan menengah atau besar harus sesuai dengan fungsi bangunannya, sedangkan untuk usaha dan atau kegiatan peternakan, perikanan budidaya rakyat, dan usaha mikro kecil tidak diwajibkan melampirkan imb, huruf izin lingkungan diwajibkan bagi usaha kegiatan yang wajib ukl upl dan wajib analisis dampak lingkungan amdal). huruf bukti persetujuan tertulis dari tetangga atau pemilik tanah dihampiri dengan fotokopi kartu tanda penduduk identitas diri dari tetangga terdekat atau pemilik tanah,huruf usaha dan atau kegiatan bidang peternakan dengan skala usaha tertentu yang diwajibkan memperoleh ijin, adalah ayam ras petelur dengan jumlah lebih dari (sepuluh ribu) ekor, ayam ras pedaging dengan jumlah lebih dari (lima belas ribu) ekor per masa siklus produksi, itik, angsa atau mentok dengan jumlah lebih dari (lima belas ribu) ekor, ayam kalkun dengan jumlah lebih dari (sepuluh ribu) ekor, burung puyuh dengan jumlah lebih dari (dua puluh lima ribu) ekor, burung dara dengan jumlah lebih dari (dua puluh lima ribu) ekor, kambing dan atau domba dengan jumlah lebih dari (tiga ratus) ekor, sapi potong dengan jumlah lebih dari (seratus) ekor, sapi perah dengan jumlah lebih dari (dua puluh) ekor, kerbau dengan jumlah lebih dari (tujuh puluh lima) ekor, kuda dengan jumlah lebih dari (lima puluh) ekor, kelinci dengan jumlah lebih dari (seribu lima ratus) ekor, atau rusa dengan jumlah lebih dari (tiga ratus) ekoperri han pan pai kepala aya ga, gunawan budi santoso.s. sos, m.h nip. |
"ugabahwa bencana dapat menyebabkan dampak sosiologis masyarakat mengalami gangguan tidak aman, ketakutan, dan kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan masyarakat mengalami beban psikologis yang berpengaruh pada mental dan kejiwaan masyarakat, yang dalam penanggulangannya perlu melibatkan peran serta lembaga usaha, bahwa lembaga usaha merupakan salah satu pilar utama yang dapat berperan serta secara signifikan dalam penanggulangan bencana, sehingga harus diberikan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara mandiri maupun secara bersama dengan pihak laingatur peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencan evaluasi,sah batanggung jawab sosialkomandan adalah komandan pos komando penanganan darurat. peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan. peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana kabupaten bantul, dan, rencana penanggulangan bencana. peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui csr dan atau bentuk peran serta lainnya. peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui csr sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dengan tim csr yang dibentuk daerah. seluruh biaya untuk pelaksanaan peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada merupakan tanggungjawab lembaga usaha. peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, keadaan darurat dan pascabencana. peran serta sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara sendiri atau bersama dengan mitra kerja. bab tata cara peran serta lembaga usaha bagian kesatu prabencana dan pasca bencana lembaga usaha yang akan berperan serta pada tahap prabencana dan pasca bencana harus menyusun nota kesepahaman, kerangka acuan kegiatan, cc. rencana kegiatan, dan perjanjian kerjasama nota kesepahaman, kerangka acuan kegiatan, dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada disusun secara bersama sama antara lembaga usaha, dan tim csr dan atau bpbd. penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasamhal peran serta lembaga usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada melibatkan mitra kerja. penyusunan kerangka acuan kegiatan dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf didasarkan pada kapasitas sumber daya lembaga usaha dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. dalam hal peran serta lembaga usaha dilakukan bersama mitra kerja, penyusunan kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada melibatkan mitra kerja. kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada disosialisasikan oleh bpbd, melalui forum pertemuan, media massa dan atau jejaring sosial. rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf pada tahap prabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga usahagorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana penyiapan jalur evakuasi, membuat kesiapsiagaan internal lembaga usaha (business continuity plan): membantu kesiapsiagaan masyarakat, melakukan upaya pencegahan bencana, melakukan upaya mitigasi struktural bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya penanggulangan bencana, il. bekerjasama dengan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini, bersinergi dengan pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat lsm) organisasi sosial masyarakat orsosmas) mewujudkan desa tangguh bencana, dan kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana. rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf pada tahap pasca bencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga usaha, baik berupaprasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana. kegiatan sebagaimana dimaksud pada meliputi pengkajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah, cc. pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial psikologis dan sosial ekonomi masyarakat, pembangunan kembali prasarana dan sarana lingkungan dan sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kelompok sasaran, membangun sistem jaringan pengaman ekonomi, dan kegiatan lainnya dalam pascabencana. bagian kedua tanggap darurat lembaga usaha yang akan berperan serta pada tahap keadaan darurat, memberikan bantuan secara langsung kepada pos komando penanganan darurat. pos komando penanganan darurat dibentuk dengan keputusan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara kerja pos komando sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. peran serta pada saat keadaan darurat yang diberikan oleh lembaga usahakegiatan sebagaimana dimaksud pada meliputi pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, cc. perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan, penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana vital,memberikan dukungan logistik dan peralatan evakuasi, membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar, dan kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana. bab iii pelaksanaan peran serta lembaga usaha bagian kesatu umum pemerintah daerah memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada lembaga usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah memberikan kemudahan dan fasilitas kepada lembaga usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sesuai kemampuan daerah. dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, lembaga usaha wajib: menjalankan prinsip akuntabilitas, mematuhi asas, prinsip, tujuan, dan norma kemanusiaan yang berlaku secara umum, dan menghormati latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat. dalam hal lembaga usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruflembaga usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilarang melakukan kegiatan berlatar belakang politik, pertahanan dan keamanan, bersifat eksploitasi terhadap korban terdampak bencana, dan bertentangan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat. dalam hal lembaga usaha tidakbagian kedua prabencana dan pascabencana dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dan lembaga usaha harus mengumumkan rencana kegiatan dan bekerjasama dengan masyarakat pada wilayah kerja. pemerintah daerah melakukan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dan bagian ketiga tanggap darurat dalam rangka pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam lembaga usaha harus melaporkan identitas lembaga usaha, serta daftar jumlah dan keahlian personil, logistik dan peralatan kepada pos komando penanganan darurat. penyampaian daftar jumlah dan keahlian personil, logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah bantuan tiba wilayah bencana. berdasarkan daftar jumlah personil logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam komandan pos komando penanganan darurat memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan keadaan darurat wilayah bencana. komandan pos komando penanganan darurat memegang komando atas pendayagunaan bantuan bagi kegiatan sebagaimana dimaksud pada dalam rangka berbagi kapasitas sumber daya bersama para pihak, bupati dapat menempatkan lembaga usaha dalam organisasi pos komando penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada bab pengawasan, pelaporan, dan penghargaan peran serta lembaga usaha pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menjamin dayaguna, hasil guna, akuntabilitas peran serta lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.bupati. lembaga usaha menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala, pada saat selesai kegiatan, atau sewaktu waktu kepada pemerintah daerah. laporan sebagaimana dimaksud pada diumumkan oleh pemerintah daerah kepada publik. ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan substansi laporannghargaan kepada lembaga usaha atas peran serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai kemampuan daerah. bab forum lembaga usaha penanggulangan bencana lembaga usaha dapat membentuk forum lembaga usaha penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko bencana daerah. pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan forum lembaga usaha penanggulangan bencana. bab pembagian dan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga usaha dalam pelaksanaan tugas kegiatan penanggulangan bencana berbagi kapasitas sumber daya bersama para pihak bidang penanggulangan bencana melalui pelibatan dalam penyusunan rencana kegiatan, pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan, cc. penyampaian umpan balik, peningkatan kapasitas bersama, dan kegiatan berbagi kapasitas lain. lembaga usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana melakukan peningkatan kapasitas sumber daya bidang penanggulangan bencana. peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui forum seminar, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan. bab vii pengalihan aset setelah pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, lembaga usaha menatausahakan pengalihan kepemilikan atas aset dari kegiatan melalui mekanisme hibah kepada pemerintah daerah atau kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang undangan. bab viii ketentuan peralihan nota kesepahaman dan atau perjanjian, kerangka acuan kegiatan, dan rencana kegiatan yang telah disepakati bersama antara lembaga usaha dengan pemerintah daerah sebelum"uga tambahanpenjelasan atasumum lembaga usaha merupakan pilar utama yang dapat memainkan peranan sentral dan signifikan dalam penanggulangan bencana. hal ini terangkum dalam setiap prioritas aksi kerangka aksi hyogo hyogo framework for action). selain itu, sesuai dengan pada undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana,peran lembaga usaha dalam penanggulangan bencana merupakan perlindungan dirinya sendiri dan masyarakat luas serta sebagai bentuk investasi yang saling menguntungkan. dewasa ini, masih banyak perusahaan melakukan upaya bantuan dan penanganan bencana yang masih tergolong konvensional, misalnya membantu dengan tenaga relawan seadanya, tidak terlatih, tidak terkoordinir, tidak terpadu dalam kendali pemerintah, dan juga banyak perusahaan beramai ramai membuka dompet bencana untuk menyalurkan bantuan. inisiatif kegiatan kemanusiaan dan upaya bantuan yang telah dilakukan lembaga usaha selama ini belumlah cukup. banyak hal yang dapat dilakukan lembaga usaha dalam penanggulangan bencana, misalnya melalui pembuatan business continuity plan. dokumen ini akan bermanfaat ketika terjadi bencana besar sekitar lingkungan usaha ataupun dalam lingkungan usaha tersebut hancur akibat terkena dampak bencana. ini disadari akan bermanfaat terhadap perusahaan tersebut. demikian pula melalui program corporate social responsibility csr), lembaga usaha dapat menjalankan kegiatankegiatan penanggulangan bencana dalam hal pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, kegiatan pada saat tanggap darurat, serta kegiatan pada saat pasca bencana. kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, dapat direalisasikan oleh lembaga usaha dengan membuat kesiapsiagaan internal lembaga usaha, seperti membantu kesiapsiagaan masyarakat, melakukan upaya pencegahan bencana seperti konservasi tanah, melakukan upaya mitigasi struktural bersama pemerintah dan masyarakat, melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya pengurangan risiko bencana, serta bekerjasama dengan pemerintah mewujudkan masyarakat tangguh bencana. lembaga usaha juga dapat berperan dalam kegiatan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana, yaitu denganterlibat dalam pembuatan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta membantu pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi sesuai dengan kapastul nomor salinan: seswakdengan aslinya a.n. sekretaris daerah kabupaten bantul u.b sten anna kepala bagian hasan see guna jdl santoso.s. sos, m.h nip. |
o), renift,idang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan. bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala bidang kebudayaan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan. uraian tugas kepala bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: menyusun kebijakan teknis bidang kebuday. menyusun perencanaan kebudaybudrencana program pembinaan dan pengembangan pelestarian bidang kebudayaan, meliputi kesenian, bahasa dan perfilman, cagar budaya, permusuhan, sejarah, dan tradisi, menyusun rencana kebutuhan tenaga teknis sarana prasarana yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan, menyusun dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan kebudayaan yang meliputi pendataan, penelitian, pendokumentasian, penulisan, dan penyebarluasan informasi kebudayaan, mengoordinasikan pelaksanaan pelestarian, perlindungan, pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan aset yang bernilai budaya daerah, melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kebudayaan dan pelaksanaan budaya dalam rangka pemanfaatan nilai budaya, melaksanakan bimbingan, penyuluhan, penyebarluasan informasi kebudayaan dalam rangka peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat terhadap pelestarian dan pengembangan nilai budaya, merencanakan dan melaksanakan inovasi kebudayaan bagi pembinaan pengembangan kebudayaan, mempersiapkan pendayagunaan program teknologi untuk pengembangan kebudayaan, melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja bidang kebudaybudayaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun . menyusun laporan bidang kebudayaujuh bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf seksi cagar budaya dan permusuhan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi cagar budaya dan permusuhanseksi cagar budaya dan permusuhan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi cagar budaya dan permusuhan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan dan pengumpulan bahuraian tugas kepala seksi cagar budaya dan permusuhan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: menyusun bahan kebijakan teknis bidang cagar budaya dan permusucagar budaya dan permusu. menyela pelaksanaan tugas bidang cagar budaya dan permusuhkebutuhan sarana untuk kegiatan pelestarian cagar budaya dan permusuhan, menyiapkan bahan perumusperlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permusuhan, merencanakan pembangunan atas bangunan museum sebagai pusat apresiasi masyarakat terhadap peninggalan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi, melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan museum tingkat kabupaten, melaksanakan pengelolaan, perlindungan, penggalian, penelitian atas benda cagar budaya dan situs, il. memberikan izin membawa benda cagar budaya dari satu kabupaten kabupaten lain sesuai kewenangannya, melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja bidang seksi cagar budaya dan permusuksi cagar budaya dan permusuhan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, oo. menyusun laporan bidang cagar budaya dan permusuh. ketentuan bagian ketujuh bab ditambah (satu) paragraf yakni paragraf yang berbunyi sebagai berikut: paragraf seksi sejarah dan tradisi diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: seksi sejarah dan tradisi seksi sejarah dan tradisi, dan pemantauan sejarah dan tradisi. seksi sejarah dan tradisi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala seksi sejarah dan tradisi yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan dan pengumpulan bahan, kegiatan, pembinaan, pengembangan, pelestarian, pengelolaan dan pemantauan sejarah dan tradisi. uraian tugas kepala seksi sejarah dan tradisi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: menyusun bahan kebijakan teknis bidang sejarah dan tradisejarah dan tradiejarah dan tradibahan perumusan kebijakan teknis bidang sejarah dan tradisi, menyusun bahan mengoordinasikan kebijakan teknis bidang sejarah dan tradisi, menyusun . gan menyusun bahan pembinaan sejarah dan tradisi, menyusun bahan pelestarian sejarah dan tradisi, menyusun bahan pendataan sejarah, tradisi, komunitas lembaga adat dan budaya tak benda, menyusun bahan promosi budaya dalam skala nasional dan internasional, merencanakan kebutuhan sarana untuk kegiatan pelestarian sejarah dan tradisi, il. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja bidang sejarah dan tradijarah dan tradisi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun laporan bidang sejarah dan tradisi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, oobagian kedelapan bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kedelapan koordinator pada disdikbud ketentuan paragraf bagian kedelapan bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf koordinator pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah kecamatan ketentuan . ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: koordinator pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah kecamatan mempunyai tugas melaksanakdipimpin oleh seorang koordinator mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan pelaksanauraian tugas koordinatoranak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah kecamidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah kecamanak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah kecampendidik dan tenaga kependidiklaksanaan tugas pengawas taman kanak kanak dan sekolah dasar, penilik, tenaga lapangan pendidikan masyarakat, dan pengelola pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik, mengoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan datangoordinasikan . mengoordinasikan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pada satuan pendidikan diwilayah kerjanya, menyusun konsep rencana kebutuhan pegawai, anggaran, sarana dan prasarananyusun konsep pembinaanberikan layanan teknis edukatif dan administratiffasilitasi kegiatan pengembangan kurikulum taman kanak kanak dan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, il. melaksanakan pendataanmfasilitasioo. melaksanakan tugas administrasilaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekoldidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyusun laporan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolahpendidik dan tenaga kependidikesenete bupati boyolali, seno samudra diundangkan boyolali pada tanggal pesemere akan setda sekretaris daerah madhuri berita daerah kabupaten boyolali tahun nomorbagian tugas, memberi petunjuk, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada satuan perlindungan masyarakat, koordinasi bawahan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik, pelaksanaan evaluasi tugas bawahan agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, persiapan kegiatan perencanaan pembangunan sesuai bidang tugas, pengumpulan dan mempelajari peraturan perundang undangan yang sesuai dengan bidang tugas, pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan bidang tugas, pendataan potensi lintas, baik yang sudah mengikuti latihan maupun yang belur, bagi anggota masyarakat asn perusahaan negara ataupun perusahaan swasta, pelaksanaan penyuluhan, diklat lintas, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kepada seluruh anggota lintas yang ada kabupaten indragiri hulu, pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka persiapan pelaksanaan petugas upacarmbinaan sumber daya manusia dan potensi masyarakat seksi pembinaan sumber daya manusia dan potensirencanaan program kegiatan per tahun anggaran seksi pembinaan sdm dan potensi masyarakatsumber daya manusia dan potensi masyarakat, cc. pelaksanaan program kegiatan pada seksi pembinaan sumber daya manusia dan potensi masyarakat, pemberiyusunan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pembinaan sdm dan potensi masyarakatmanusia pada satpol pp,manusia pada satpol pp: pelaksanapelaksanaan pemantauan terhadap aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada seksi pembinaan sumber daya manusia dan potensi masyarakat. pelaksanaan tugas melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. il. pelaksanaan pengawasan dan pengontrolan personil satpol dalam rangka ketertiban disiplin dan meminimalisir kesalahan dan kode etik, pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bab tenaga kontrak bantuan polisi pamong praja untuk membantu pelaksanaan tugas teknis operasional polisi pamong praja dibantu oleh tenaga kontrak parpol pamong praja. tugas tenaga kerja kontrak parpol pamong praja adalah membantu pelaksanaan tugas teknis operasional polisi pamong praja dalam bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengamanan dan penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban tenaga kontrak parpol pamong praja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut oleh kepala satuan. tenaga kontrak parpol pamong praja sebagai pegawai tidak tetap diberikan honorarium dan hak lainnya sesuai perundang undangan yang berlaku. bab kelompok jabatan fungsional lingkungan satpolsatuan polisi pamong prajauan polisi pamong praja. setiap bidang lingkungan satuan polisi pamong prajaatuan polisi pamong praja. setiap unsurluar satuan polisi pamong prajaatuan polisi pamong praatuan polisi pamong prajaatuan polisi pamong prajaatuan polisi pamong praatuan polisi pamong prajasatusatuan diangkat dan diberhentikan oleh bupati. jabatan administrator,an tea para koordinasi jii para koo rain as: ditetapkan rengat pada tanggal desember bupati indragiri hulu drama hukum merata dinas. .| era bagian.ooo1sere badan inspektur" dan enaumsatuan polisi pamong praja kabupaten indragiri hulu kepala satuan subbagian subbagian umum program dan keuangan bidang operasi dan bidang pembinaan dan pengamanan perlindungan masyarakat seksi ketentraman seksi satuan dan perlindungan ketertiban umum masyarakat seksi penegakan seksi pembinaan peraturan daerah sdm dan potensi masyarakat subkoordinator subkoordinator dan dan kelompok kelompok bupati indragiri hulu para koordinasi jii koordinasi ay ruam pa, kabar hukum kepala dinas .| berita melani kopi bagian nversaresasnta kepala badan inspektur"satuan polisi pamong praja kabupaten indragiri hulu subkoordinator pada bidang operasi dan pengamanan fungsi subkoordinator pada substansi pengamanan dan pengawalan: a.perencanaan program kegiatan per tahun anggaran seksi pengamanan dan pengawalamanan dan pengawalan, cc. penyelenggaraan kegiatan kegiatan yang berhubunganlaksanaan usaha pengendalianpelaksanaan pengamanan dan pengawalan acara protokoler serta pejabat dan orang orang penting, objek objek vital, asset daerah fasilitas sosial, sarana umum, sarana kota, kawasan permukiman, tempat hiburan, rekreasi, apel dan upacara hari hari besar, h.laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada seksi pengamanan dan pengawalan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, subkoordinator pada bidang pembinaan dan perlindungan masyarakat fungsi subkoordinator pada substansi pengamanan dan pengawalan: penyiapan kegiatan kegiatan pembinaan dan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat dan penyuluhan masyarkatkewaspadaan dini dan penyuluhan masyarakat, cc. penyiapan database dan updating sistem informasi profile wilayah rukun tetangga rt) dan rukun warga rw), penyiap, penyiap, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dini, penyiapan kegiatan bimbingan dan penyuluhan masalah masalah strategis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penyiapan kegiatan bimbingan dan penyuluhan masalah masalah strategis bidang penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, penyiapan kegiatan bimbingan dan penyuluhan masalah masalah strategis bidang perlindungan masyarakat, j . pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka peningkatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sesuai bidang tugas satuan polisi pamong praja, pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. para koordinasi para koordinasi bupati ind nagari hulu kanoman kabar hukum kepala dinas .| berita melani kopi tata pagi neeverearssestn kepala badan inspeksi none kepalaindragiri hulu. bupati adalah bupati indragiri hulueraturan bupati dan keputusan bupati. kepala satuan adalah kepala satpol kabupaten indragiri hulu. polisi pamong praja adalah anggota satpol sebagai aparbupati dan keputusanpol patpol pp. pejabat pengawas adalah pegawai asn yang menduduki jabatan pengawassusunan organisasi susunan organisasi satpol terdiri dari kepala satuan, sekretariat, membawahi subbagian umum, subbagian program dan keuangan. bidang operasi dan pengamanan, membawahi seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi penegakan peraturan daerah. subkoordinator dan kelompok jf. bidang pembinaan dan perlindungan masyarakat, membawahi: seksi perlindungan masyarakat, seksi pembinaan sumber daya manusia dan potensi masyarakat, subkoordinator dan kelompok jf. kelompok jf. bagan susunan organisasi satpolsatuan satpol berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, satpol sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala satuan mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, ketertiban umum dan ketentraman: perumusan kebijarumusan dan fasilitasimantauan, mengevaluasi dan melaporsatuan, sekretariat sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas membantu kepala satuan dalam menyelenggarakan kesekretariatan satpol bidang administrasi umum,satuan polisi pamong praja, cc. penyelenggaraan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian dan tindak internal personil satpol pp, pengelolaan sarana dan prasarana, 6gpelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi satuan, koordinasi rapat dinas dan keprotokolan, mengkoordinasikan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, il. pelaksanaan tugas lain yag diberikan oleh kepala satuanjawab kepada sekretaris. subbagian sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: perencanaan program kegiatan padalaksanaan ketatausahaan, penatalaksanaan dan kearsipan, cc. pembagian tugas, memberi petunjuk, memeriksa, dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan, pelaksanaan administrasi kepegawaian satusatuan polisi pamong prapemerintah spip)operasi dan pengamanan bidang operasi dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuanoperasi dan pengamanurusan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda, pengamanan dan pengawalan, 8g pembagian tugas, memberi petunjuk, menyela dan menilai hasil pelaksanaan tugas dilingkupi bidang operasi dan pengamanan sesuai dengan tugas pokok, penyiapan, merumuskan, merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan pada urusan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda, pengamanan dan pengawalan, penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan atau instansi terkait: pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai perintah dari pimpinanangka dipimpin oleh kepala seksi berkedudukan bawah dan bertanggungketentraman dan ketertibnyela dan menilai hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok, penghimpunan dan penelaentraman dan ketertibnventarisasi permasalahan permasalahan sesuai bidang tugas pokok ketentraman dan ketertiban umum secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah, penyusunan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok ketentraman dan ketertiban umum,fasilitasi dan melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, perumusan pembinaan teknis ketentraman dan ketertiban umum polisi pamong praja, perumusan pelaksanaan pengamanan gedung gedung milik pemerintah daerah, j . penyelenggaraan pengolahan data kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan pengamanan, penyelenggaraan operasi dan pengendalian unjuk rasa dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, il. penyelenggaraan pengawasan tempat tempat penting dan gedung asset daerah, menyelenggarakan patroli, penyelenggaraan monitoring ketentraman dan ketertiban umum, oo. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi tugas ketentraman dan ketertiban umum, evaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan menyempurnakannya, penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala bidang operasi dan pengamanan secara periodik sebagai bahan pertanggung jawaban, pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai perintah pimpinan. paragraf seksi penegakan perda seksi penegakan perdapenegakan perdapenegakan perda, cc. penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan pada penegakan perda, penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penegakan perda, melakukan tindakan preventif non yudisial terhadap pelanggar perda. pengumpulan data dan informasi terhadap ditemukannya dan atau patut diduga adanya pelanggaran peraturan perundang undangan daerah, pemantauan, pengumpulan data dan informasi terhadap indikasi kemungkinan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan analisa dan penetapan bentuk jenis pelanggaran peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan, pengelolaan dan mengkoordinasikan sekretariat ppn, pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundang undangan daerah dengan sub unit kerja lainnya, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang undangan daerah,bidang pembinaan dan perlindungan masyarakat bidang pembinaan dan perlindungan masyarakatsatuan,pembinakewaspadaan dini dan penyuluhan masyarakat, satuan perlindungan masyarakat dan pembinaan sumber daya manusia dan potensi masyarakatmbinaan dan perlindungan mayarakat sesuai dengan tugas pokok, cc. perumusan, menyusun, mengakomodir dan menyelenggarakan pendidikan personil satpol pp parpol dan pelatihan lintas serta potensi masyarakat, penyiapan sumberdaya potensi masyarakat terlatih, pembinaan dan sosialisasi sistem keamanan lingkungan serta kegiatan sosial kemasyarakatan, fasilitasi, mengkoordinasikan dan penyiapan pengerahan sumberdaya personil satpol pp parpol dan satlinmas dalam upaya bela negara dalam rangka pertahanan negara, menyiapkan pengerahan satlinmas dan potensi masyarakat, dikoordinasikan dukunganpenyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat, penyiapan laporan realisasi anggaran bidang perlindungan masyarakat, il. pelaksanaan tugas dan fungsi lainya sesuai perintah dari kepala satuan polisi pamong praja kabupaten indragiri hulunyusunan rencana kerja dan program perlindungan masyarakat: dan pembiayaan daerah. apbd kabupaten sukoharjo tahun anggaran sebagaimana dimaksud padambiayaan rp. pembiayaan netto rp. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp0, (nol rupiah).tiga miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang bersumber dari: pendapatan asli daerah rp. pendapatan transfer rp. lain lain pendapatan yang sah rp. anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp357. (tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat ribu rupiah) yang terdiri atastiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas: pendapatan transfer pemerintah pusat rp. pendapatan transfer antar daerah rp. anggaran lain lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp3. tiga miliar dua rupiah), yang terdiri atas: pendapatan hibah rp.tahun anggaran direncanakan sebesar rp2. (dua triliun seratus dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas: belanja operasional rp. belanja modal rp. belanja tidak terduga rp. belanja transfer rplima ratus tiga puluh enam miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:261. (dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas, dan irigasi rp. belanja modal aset tetap lainnya rp. belanja modal aset lainnya blue rp18. (delapan belas miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus delapan306. (tiga ratus enam miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:229. (dua ratus dua puluh sembilan miliar, dua ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah) yang terdiri atas: penerimaan pembiayaan rp. pengeluaran pembiayaan rp. anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp257. (dua ratus lima puluh tujuh miliar, lima ratus juta, dua ratus tujuh empatembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan rp. anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp28. (dua puluh |
salinlingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten kota, bahwa agar spm bidang lingkungan hiduplingkungan hidupnegaraterima lingkungan hidup yaitu sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten sumedangyaitu: tercapainya peningkatan kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat, tercapainya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan bidang lingkungan hidup. fungsi spm bidang lingkungan hiduplingkungan hidupkabupaten sumedang. bab iii standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup pemerintah kabupaten sumedanglingkungan hiduplingkungan hidup kabupaten sumedang. spm bidang lingkungan hiduplingkungan hidupdalam negeri dan menteri negara lingkungan hidupindikator standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup moon pelayanan prosentase pencegahan jumlah usaha pencemaran dan atau air kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air pelayanan prosentase pencegahan jumlah usaha pencemaran dan atau udara dari kegiatan sumber tidak sumber yang bergerakprosentase informasi luasan lahan status dan atau tanah kerusakan untuk produksi lahan biomassa yang dan atau telah ditetapkan tanah untuk dan produksi diinformasikan biomassa status kerusakannya jenis nilai amor pelayanan prosentase tindak lanjut jumlah pengaduan pengaduan masyarakat masyarakat akibat adanya akibat adanya dugaan dugaan pencemaran pencemaran dan atau dan atau perusakan perusakan lingkungan lingkungan hidup hidup yang ditindak lanjuti bupati sumedang, ttd don mulyono |
bupati kutai karwegara peraturan bupati kutai nomor tahun text pembentukan rukun tet gga den om mat tuhan yang esa bupati kutai art gara, d yang member=kan pel layanan kepada 05 guna mendorong dan me udaan penyet anggaran pemberi yang ebh ert dan adnan desa dan kel prahara bahwa berdasarkan dal pasa1 peran uran daerah kabupaten kut kart negara nomor tahun ent ang lembaga memasyarakat desa dan kel arahan, perl adanya pedoman dal "ment karl kun angga; bahwa berdasarkan per mangan sebagai mana maksud pada huruf dan h_f perl membuat peran uran bupati ent ang percent akan rukun tet angga; mengi undang u l f3 pelet apan ent ang percent akan daerah angkat kal ant lembaran negara republik indonesia tahun nomor sebagai undang undang lel nbararlang meme nt ahan daerah( lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara report ones nomor sebaga mmor tahun ent ang meme ahan daerah lembut negara republik ones tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor mong nsi kode pos 7551l ka mant mur tel fax. peraturan pemerintah nomor tahun 2oos8; peraturan daerah kabupaten kutai kartanegara nomor tahun tentang tembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan lembaran daerah kabupaten kutai kartanegara tahun al2 nomor o); memutuskan: menetapkan eraturait bupati rukun tetangga. tentang pembentukanperangkat daerah.h kabupaten kutai kartanegara yang memimpin kecamatan."ra r ahan desa adal penyet anggaran urusan pel ne nt ahan pemberi desa dan badan pe. musyawarah desa dal menguat dan pengurus kepeng ngan masyarakat set nat berat kan asal usul dan adat adat set empat yang akui dan ho dal pemberi ahan negara ketat uan republik indonesia lembaga memasyarakat yang sebut dengan frl adal lembaga yang bent 01ch ma t sesuai dengan kebut than dan mert pakan pemberi desa kel arahan dal memberdayakan masyarakat rukun tet angga yang sel nya angkat adal lembaga yang bent mel musyawarah masyarakat set empat dal rangka pel man meme nt dan memasyarakat yang kan desa kel arahan. penduduk set frl pat adal set warga negara republik indonesia maupun orang asi yang bert empat nggak dal rt. kepal kel warga adal penanggung awal arl got kel warga yang era dal kam kel warga. penduduk del asa adal penduduk yang berisi bel as) ahun yang lemah kawi stadt masyarakat adal kemampuan dari saat kel mpok masyarakat dengan kesadaran dan sendi mengadakan kht arah pemenuhan kebut than angka pendek maupun angka pan ang yang d sakan dal arn ke10mpok masyarakat part pasi adal kei kut teman dan ket erl bat masyarakat secara akt dal proses perencanaan pembangunan. pembangunan adal upaya unt mel lakukan proses pen bahan osi arah yang ebi bai kepeng ngan masyarakat segala dang desa dan kel arahan. pemberdayaan masyarakat adal pergi kut sert aan dal perencanaan, pel aksanaarl dan peri kan. kart kel warga adal kart yang beri dat dent kepal kel warga dan anggota anya yang ca t skpd yang berwenang kart tanda penduduk, sel nya angkat ktp, adal dent resol penduduk seba buku yang serbi kan nst ansi pel aksara yang berl aku sel u uh l ayah negara ketat uan republik indonesia pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencana an, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsul[maksud dan tujuan pembentukan desa dan kelurahan dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat desa dan kelurahan dalam pembentukan dan pengurusnya. pembentukan desa dan kelurahan bertujuan sebagai berikut: meningkatkan swadaya dan kegotong royongan masyarakat setempat; peningkatan pemberdayaan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;dan daerah. bab kedudukan dan pembentukan pasa1 desa dan kel arahan sebagai lembaga memasyarakat berkedudukan desa dan kel arahan, akui sem men adi ket pemeran daerah. percent uan desa dan kel arahan sekurang kurang ardi dari pul uh) kepal keh a. pcmbent akan desa dan kel umpan sebaga mana nast pada kan dengan peran uran desa dan kept san arah. bab ?tugas dan fungsi tl) desa dan kelurahan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dalam penyelam ggaraaln urusan pemerintahan. desa dan kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (l)mengembangkan inisiatif dalam pelaksanaan pembangunan wilayah masing masing pembentukan kepengurusan desa dan kelurahan sebagai lembaga kemasyarakatan sekarang kurangnya memiliki anggota dan pengurus. bagian pertama anggota anggota desa dan kelurahan merupakan penduduk desa dan kelurahan setempat yang terdaftar dalam buku data induk penduduk bersangkutan. paragraf hak dan kewajiban anggota desa dan kelurahan mempunyai hak terdiri dari memperoleh pelayanan administrasi dari desa dan kelurahan setempat mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah desa dan kelurahan; memilih pengurus desa dan kelurahan yang diwakili oleh setiap kepala keluarga;l keluarga; dipilih sebagai pengurus desa dan kelurahan;dan turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dan kelurahan. anggota desa dan kelurahan mempunyai kewajiban terdiri dari melaksanakan keputusan musyawarah desa dan kelurahan; menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban desa dan kelurahan;dan berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh desa dan kelurahan. ketentuan dan dalam ini dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah rt. bagian kedua pengurus pengurus desa dan kelurahan memakan anggota yang terpilih berdasarkan hasil musyawarah anggota setempat. paragraf hak dan kewajiban hak pengurus desa dan kelurahan terdiri dari: mengikuti setiap proses perencana.an pembangunan desa dan kelurahan; memperoleh bantuan operasional dari anggaran desa dan bantuan kelurahan sesuai kemampuan keuangan desa dan kelurahan; mengajukan usulan perencanaan dalam rapat atau musyawarah perencanaan;desa dan kelurahan terdiri dari: menyerap aspirasi masyarakat; mengikuti rapat atau musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan; mengawal aspirasi dan usulan perencanaan dari masyarakat; menggali part pasi masyarakat dan swadaya gotong royong memberdayakan masy,arakan melalui program dan kegiatan sesuai bidangnya. bagian ketiga susunan kepengurusan pengurus desa dan kelurahan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara atau sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan musyawarah r<t. untuk menjadi pengurus desa dan kelurahan harus memenuhi persyaratan meliputi: bertaqwa kepada tuhan yang maha esa: setia dan taat kepada pancasila dan undang undang dasar itlegara republik indonesia tahun 1g4 warga desa setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk pendidikan minimal slip sederajat; berumur paling rendah tujuh belas) tahun dan atau pernah kar,vin; sehat jasmani dan rohani; berkelakuan baik, jujur, adik, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada magyar akan; tidak sedang menjalani hukuman; mengenal dan dikenal masyarakat setempat; telah bertempat tinggal tetap paling kurang selama (satui; pengurus r'l' desa clan kelurahan; pengurus desa dan kelurahan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lain desa dan kelurahan; pengurus desa dan kelurahan bukan merupakan perangkat desa dan kelurahan setempat; pengurus desa dan kelurahan bukan merupakan anggota partai politi bersedia cli calonkan menjadi pengurus desa dan kelurahan yang dibuktikan dengan surat per rataan bersedia dicalonkan dan syt syt yang ent akan hasi kupu san nusa arah desa dan kel arahan. unt net adi ket desa dan kcl arahan harus mei chi person put bert ak va kepada tuhan yang 1aha esa. set dan aat kepada pantai dan undang undang das f1945. barel akan bai ur, adi cerdas dan binti ba va. warga negara adhesi wni yang kurang kurangnya berumur ahun ah pernah mcn kah. cedff sebagai warga desa dan kel arahan rang bersangkut sckurangkurangnya cal bul bert urut urut dan era dal buku ndl penduduk. dak sedang cabut hak men dan hanya menurut kupu san pengabdi an. sehat jasmani dan rohani dan berpandu kan serendah rendahnya sck01ah crt ama slip) yang federal dengan mcn pengen acuan kemasan akan an. bagi keempat tat cara pen han pengurus unt dapat lakukan pen han pengurus desa dan kel arahan maka bent pani pen han pengurus rt. pani pcn han pengurus desa dan kel arahan sebagai ana maksud pada dari hasi muatan arah anggota desa dan kel arahan dan tokoh t tokoh desa dan kcl arahan set cnl pat pani pen han pengurus desa dan kcl arahan sebagai nana maksud pada dari ket dan sekret arl pani pcn han kct desa dan kel arahan rennet akan pen han kct rt. pani pel han ket desa dan kel arahan mel lakukan pen han ket sel penggarapan mel musa arah dan muf akan yang kut 01ch ant dan set empat arabi pergi hari mel usia va ah dan muf akan sebagai nana maksud pada naka dapat lakukan dengan pemungut suara yang kut dan set empat hasi pen han pengurus desa dan kcl arahan buat kan beri acara set rekomendasi unt akan dengan kept san kapal desa dan arah. berita acara sebagaimana dimaksud pada t), bentuk cian format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian _yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bagi kel masa bhakti masa bhakti pengurus desa adal na) ahun eri ung sda rekannya kept san kepal desa. asa baku pengurus kel arahan adal ga) ahun eri ung siak rekannya kupu san arah. pengurus desa dan kcl arahan bert anggun awal kepada warga nascar set empat ket desa dan kel arahan dapat kembali unt sat kal nasa abad beri kut nya. percent akan pani pen han ket desa dan kel arahan peri ode beri kut nya sebagai ana maksud dal lakukan scl lambat lambat nya hari segel berakhir masa bhakti kepengurusan desa dan kel arahan. bagi keenam berakhir nya l asa bhakti pasa1 berakhir nya masa bhakti pengurus desa dan kcl arahan karena: mcn nggak dual part aan sandi secara ert ndash empat nggak kel uar vi ayah yang bersangkut an; dan ant nya pengurus yang pengurus desa dan kcl arahan berhenti kan segel urn sel esai asa bhakti nya karena: berat angan ap; terbuka mel lakukan ndak dana berdasarkan put san pengabdi yang mempunyai sekuat hukum ap; ncl lakukan perbuat yang bert cnt angan dengan norma adat adat masyarakat desa dan kel arahan set empat dan kct desa dan kcl arahan yang berhenti label sel esai masa bhakti nya ganti 01ch sal seorang pengurus berdasarkan hasi kept san musa arah yang mendapat pract uan dua part ga) kepal kel yang hadi dal musa l arah tersebut sal pai dengan scl esai masa baku nya. pemberhent dan portant pengurus desa dan kel arahan sebagai nana maksud dal anl dan dal akan sect adri rasi dengan kupu san kepal desa dan arah usul ket pengurus desa dan kel arahan dengan amp rkan hasi kept san musa arah desa dan kel arahan. bab musyawarah rukun tetangga musa vt desa dan kcl arahan merupakan wadah perlunya barat dan perlu cat ert ngga rt. musa arah desa dan kel arahan sebagai nana maksud pas( ber fungsi unt uk: en kct rt; mencit akan dan merumuskan program ket dan menteri dan mengesahkan per panggung rawan pengurus. usia arah desa dan kel arahan ardi dari pengurus dan penduduk de vasa ant rt. tat cara musa arah cnt akan diam musical arah desa dan kel arahan, bab penggabungan, penghapusan, pemekaran dan perubahan batas apabila jumlah penduduk dan luasan wilayah tidak memenuhi persyaratan dalan pembentukan desa dan kelurahan, maka tersebut dapat dihapus atau digabung dengan terdekat. apabila jumlah penduduk dan luasan wilayah bertambah maka desa dan kelurahan dapat dilakukan pemekaran dan perubahan batas wilayah. pent gabungan, pcmekt dan perubahan bat sebagai nana maksud pada dan merupakan hasi musical 7arah anggota desa dan kel arahan dan pengurus set empat hasi musa sebagai nana maksud pada sampai kan kepada kapal desa dan arah unt rncndapat kan pengesahan carat nama bupati bab viii nostra dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pengurus desa dan kelurahan minimal memiliki dan mempergunakan perlengkapan administrasi antara lain: buku administrasi; surat; stempel;dan papan nama. bagi per ama buku adl rasi buku adn rasi set mana maksud dal huruf ardi dari buku induk penduduk; buku pengurus rt; buku aga nal an buku dasa buku rapat musyawarah rt; dan anno dari rt. buku buku adn rasi sebagai nana maksud pada bent format sebagaimana percent url dal carl mpi ran yang merupakan bagi yang dak cpi sahkan dari pcat ran bupati bagian kedua surat pasal surat bagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: surat biasa; surat edaran; surat keterangan; surat undangan;dan surat dal arn surat mencari umpan surat yang memuat 01110r dan anl surat dan kop surat sebagai nana maksud pada dan bent dan bromat set nana percent dal amp ran yang merupakan bagi yang dak erp sahkan dari peran uran bupati bagian ketiga stempel stempel sebagaimana dimaksud dalam huruf berbentuk segi empat. ukuran stempel adalah panjang dan lebar cm. isi stempel meliputi nomor (urutan nomor dimulai dari angka ;dan lr. nama desa. stempel menggunakan tinta biru. ketua dan atau pengurus yang ditunjuk yang berhak menggunakan stempel rt. stempelapan nama bentuk papan nana desa dan kelurahan berbentuk empat persegi panjang. ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: ukuran papan nama adalah panjang dan lebar cm; papan nama bertuliskan . (urutan nomor dimulai dari angka );dan alamat (ditulis dengan nama jalan). papan warna desa dan kelurahan ditempatkan didepan tempat yang dianggap sebagai tempat pengurus melaksanakan kegiatan1, papan nama desa dan kelurahan)rang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab sumber dana pasa1 pendanaan desa dan kel arahan bersumber ant ara wad( ra masyarakat desa dari apb dcs dan kcl arahan dari anggaran pemberi kel arahan. apbd kabupaten kut kart negara apbd prodi nsi kal mant nur. bant uan yang sah dan dak cgi kat pengen aan keuangan yang peron sebagai nana maksud pada dan adil rasi kan secara ert dan laporkan sect crt sert sar pai kan dan musa arah desa dan kel arahan. bab tembi naan dan pengawasan pasa1 pemberi daerah kabupaten kut kart negara ui badan pemberdayaan ast akan dan peri ahan desa mel akt kan jambi naan dan bengal hasan dal rangka peni angkat neri dan kcl arahan sesuai kct ent uan yang bcl aku. bab ketentuan perawi han pasa1 pada saat berl kunya pcat uran bupati pcmbent akan desa dan kel arahan sort pengurusnya yang harus berdasarkan pada ket ent uan yang dal anl pcat uran bupati desa dan kel arahan sert pengurusnya yang ada harus menyerupai kan dengan ket ent uan yang dan peran uran bupati dal angka pal ama( ahun. hal hal yang bel dal peran uran bupati sepat ang mengenai pel aksanaannya akan dengan kupu san bupati bab ketentuan penutup pasa1 peran uran rul berl aku pada tanggal undangan. agar set orang menit ahli nya, memori akan pengundangan peraturan bupati ini dengan mcel pat kan dal beri daerah kabupaten kut ka t negara. ditetapkan tenggarong pada tanggal desember bupati kutai i{kartanegara, undangan tenggarong pada angga1 desember sekretaris daerah beri daerah kabur ten kutai kartanegara tahun nomor dasar kabupaten kutai kartanegara 1965o3,o2l994o3 lq lampu ran peraturan bupati kutai kartanegara format: beri acara peri han rukun tangga( beri acara peri han krr desa kelurahan " " kecamatan pada ha " " " tanggal " kami pani peri han ket rw ket rt. menyela eng an pemungut arl suara yang laksanakan wiki masyarakat unt nel dasar pelaksanaan peri than undang undang nomor tahun ent ang pemenang ahan daerah peran uran daerah kabupaten kut kart negara nomor tahun tent ang l lembaga kemas l desa dan kel arahan tempat dan waktu pelaksanaan pet ngu l suara laksanakan pada ha tant tempat mul am s d jam . tata cara pemungutan suara pemungutan suara dilaksanakan dengan tiap kepala keluarga yang mempunyai nama nama caloncara maka hak dan become nomor tahun tanggal desember nama umur pekerja aan alat nama calon suara yang peroleh keterangan jumlah 1 li n lai label acara pani men pendapat para cal dan hak ncnat akan secara serempak bah sah dan dak adi hal hal yang mengakui bat kan bat nya dak sahnya perl han hal lakukan ga) kal bert urut urut derni beri acara buat dan adat tangani mengetahui para calon ketua tenggarong. kct sekret ari bendahara an mengetahui lurah kepala desa dasar l_amp ran peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahun tanggal desember format buku buku administrasi administrasi buku induk penduduk nomor urut; nama lengkap dan anggota kk; jenis kela_min; hubungan dengan kk; tempat tanggal lahir; jenis pendidikan terakhir' pekerjaan; warna bapak ibu; alamat; agama; golongan darah; kepindahan dari (tempat tinggal terakhir); jenis rumah (permanen semi permanen); status rumah {milik sendiri se\"{ a); akseptor yang diikuti; i6) sumber air rumah (sumur alan sumur bor p am air hujan); kendaraan yang dimiliki; penerangan (sudah belum); alat komunikasi tv, komputer dan telepon); (adaltidak); keterangan. buku pengurus nomor urut; nama pengurus; jabatan; tempat tanggal lahir; pekerjaan; lamat: agama; pendidikan; lama tinggal; keterangan. buku aga malam: rt: nomor urut nama anggota hans tempat tanggal ahi paket aan; amat agama; pundi kan; kcl warga( ka ri n t dak ka kct era gan. buku data dasar sma rt: nomor urut; nama jabatan pengurus; nama dasar sma; uml rumah; nama bal ket serangan. buku musyawarah rt: urut tanggal npi nan rapat unl undangan unl peserta yang hadi urai segi an; hasi musyawarah; rencana ndak lat nama& tanda angan not en. blank dari rt: urut surat masuk dari nomor; peri hal surat kcl uar; nomor; peri hal ket orangan, format rat asa rt: rukun tetangga. rukun warga. desa kelurahan. "" sebut "" o "" o " ooo c"" e no l lampu ran peri hal tembusan tenggarong, kepada: yth. ketua rukun tetangga, surat edaran rt: rukun tetangga. rukun warga. desa kelurahan. "". " sekret ari "" "" " " " " " o o"" nol mor lari ran peri hal tembusan tenggarong, kepada surat edaran ketua rukun tetangga. surat keterangan rt: rukun tetangga. 0000000ooo rukun warga. desa kelurahan. sehat ari """o " o """ "" o"" surat keterangan no ketua rt. desa kelurahan kecamatan.". kabupaten kutai kartanegara, menerangkan bahwa nama tempat tanggal lahir pekerjaan agama alamat adalah benar \*merga kami. surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan ketua rukun tetangga. tembusan surat rt: rukun tetangga. e ce rukun warga. desa kelurahan " " sebut ari " " " "o " surat ketua rt. desa kelurahan kecamatan kabupaten kutai kartanegara, menerangkan bahwa nama tempat tanggal lahir pekerjaan agama alamat guna surat izin ini diberikan untuk dipergunakan ketua rukun tetangga. tembusan surat undangan rt: rukun tangga. desa kelurahan. " let ari "" ""o " " "" ""o nol lampu ran peri hal tembusan: lurah ket rw. tenggarong, kepada: yth. undangan berdasarkan maka dengan ini kami mengundang saudara bapak ilaporan rt: rukun tetangga. "" " desa kelurahan. " let ari """" o"o o " tenggarong kepada: nol lampu ran peri laporan berdasarkan . naka dengan kal 1nci laporkan bah va pada: hari tant pukul tempat tel adi demikian selanjutnya. disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan sebagai bahan ketua rukun tetangga. tembusan yth. lurah yth. ketua rw. bupati kutai kartanegara format bentuk dan ukuran stempel bentuk dan ukuran stempel rukun tetangga rt) bent dan ukuran tempel rukun tet angga( cont tempel rukun tet angga( rt) desa kel keterangan: berbentuk persen panjang ukuran5 cmx3 huruf )ao( menunjukan bilangan urutan yang bersangkutan bupati kutai negara hasn format nko surat tangan pemberi ntah kabupaten kutai kartanegara nas kendi dan pen tan kecamatan kelurahan desa: nomor: diberikan kepada nama nik jenis kelamin tempat tanggal lahir agama pekerjaan alamat keperluan untuk mengurus dan mendapatkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil: karir keluarga kk) kaum tanda penduduk (!ff $urat keterangan pindah $urat keterangan pindah datang$urat keterangan pembatalan perceraian l2. surat keterangan kematian surat keterangan pengangkatan anak l4,untuk menikah surat keterangan surat keterangan belum pernah menikah surat keterangan tidak mampu beasiswa sakit) surat keterangan cerai $urat keterangan ijin usaha surat keterangan menikah n5) demikian surat keterangan pengantar ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. catatan: jenis keperluan cukup diberikan tanda kolom ket mayasarilayanan perizinan dan nonperizinan sertaperlu mengatur kembali ketentuan pelayanan perizinan dan non raturan bupati ini dimaksudkan untuk mempercepat, menyederhanakan dan memudahkan pelayanan perizinan dan non perizinan. tujuan ditetapkannya peraturan bupati adalah memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik. bab iii ruang lingkup jenis pelayanan secara elektronik sebagai berikut: pelayanan perizinan berusaha, dan pelayanan perizinan non berusaha. pelayanan non perizinansebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan mengakses laman pelayanan perizinan non berusahadengan mengakses laman http: spion.sukoharjokab.go.id. bab tata cara pelayanan perizinan berusaha bagian kesatu umum jenis perizinan berusaha terdiri atas: izin usaha: dan izin komersial atau operasional. perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada terdiri atas perizinan berusaha pada: sektor ketenagalistrikan, sektor pertanian::, menengah, dan, sektor ketenaganukliran. sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah nomor tahu:perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan melalui lembaga oss. penerbitan perizinan berusaha oleh lembaga oss dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik, dan dapat dicetak (print out). bagian kedua pendaftaran dan penerbitan perizinan berusahamerupakan identitas berusahdalampinib sebagaimana dimaksud dalameatau slf, berdasarkan komitmen. izin usaha berlaku untuk seluruh wilayahingkungan,lembaga oss menerbitkan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen untuk memenuhi: standar, sertifikat, dan atau lisensi, dan atau pendaftaran barang jasa,tata cara pelayanan perizinan non berusaha dan non perizinan perizinan dan non perizinan yang tidak dilayani melalui oss dilayani dengan menggunakan spion. jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan mengakses laman jenis perizinan dan non oo.i. izin teknik gigi, dan kk. izin ahli gizi. jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam diberi pengaman berupa code dan disertai tanda tangan elektronik. codetanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara bertahap sejak peraturan bupati ini mulai berlaku dan harus sudah dilaksanakan menyeluruh terhadap semua perizinan dan non perizinan paling lambat tanggal maretndanaan belanja pegawainya yang dibebankan kepadaketiga belas bagi pegawai negeri sipil dan calon negeri sipil pemberian gaji atau penghasilan ketiga belas tahun bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipilgaji, tunjangan atau penghasilan ketiga belas gaji atau penghasilan ketiga belas diberikan kepada pegawai negeri sipilpada bulan juli gaji atau penghasilan ketiga belas bagi cons sebagaimana dimaksud dalam yaitu sebesar penghasilan (satu) bulan pada bulan juligaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belasgaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas bagi cons sebagaimana dimaksud pada delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum. bab iii pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas bagi pns dan cons dibayarkan paling cepatgaji atau penghasilan ketiga belas dibayarkan pada bulan berikutnya, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas dapateknis pemberian gaji dan tunjangan ketiga belas bagi pegawai negeri sipil calon pegawai negeri sipil pejabat negara, ketua dan anggota dewan perwakilan daerah dilingkungan pemerintahan daerah kabupaten paserrovinsi bengkulu peraturan bupati kaur nomor tahun tentang pelaksanaan lima hari kerja maka perlu dilakukan pelaksanaan sl(lima) hari kerja dalam semingglima hari kerja lingkunganbar diteliti kebenarannylaksanaan (lima) hari kerja tanahan kabupaten adalah pemerintah kabupaten ur, bupati adalah bupati kaur, wakil bupati adalah wakil bupati kaur, s5. ana daerah adalah sekretaris daerah kabupaten aur, organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah kabupaten kaursekret paten telah diproses dan page diteliti kebenarannya, bab hari dan jam kerja hari kerja lingkungan pemerintah kabupaten kaur ditetapkan (lima) hari kerja mulai hari senin sampai dengan hari jum'at. jumlah jam kerja efektif dalam (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam diatas, adalah jam menit dan ditetapkan sebagai berikut hari senin sampai dengan kamis jam waktu istirahat jam hari jum'at jam waktu istirahat jam ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana diatur dalam dan peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. bab iii pelaksanaan pelaksanaan (lima) hari kerja lingkungan pemerintah kabupaten kaur dapat diberikan uang makan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan surat keputusan bupati. dalam pelaksanaan (lima) hari kerja ini. disiplin pegawai negri sipil harus lebih ditingkatkan. untuk melaksanakan disiplin sebagaimana dimaksud pada pimpinan organisasi perangkat daerah menegakkan disiplin sesuai peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain lain ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan bupati kaur ini dikecualikan: unit unit kerja pelayanan lingkungan pemerintah kabupaten kaur bersifat pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat seperti rumah sakit rsud, puskesmas, unit pelayanan, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis. sekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum telah diproses dan teliti pai unnnnnnnnnnnnnnn2n22222222222221122 lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar sd), sekolah lanjutan tingkat pertama slip) dan sekolah lanjutan atas sta) serta yang sederajat. untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur oleh pimpinan masing masing organisasirupa man. sekretaris gusti paus diundangkan bantuan pada tanggal, september |
se. elias ikeaatbalai pembibitan tanaman perkebunan yang selanjutnya disebut upt balai pembibitan tanaman perkebunanpembibitan tanaman perkebunan pada dinas perkebunan dan peternakan kabupaten sanggau. bab iii kedudukan upt balai pembibitan tanaman perkebunan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional dinas dalam bidang perkebunan kepada masyarakat lingkungan pemerintah kabupaten sanggau. upt balai pembibitan tanaman perkebupembibitan tanaman perkebunan terdiri atas: kepala upt balai pembibitan tanaman perkebunan: sub bagian tata usaha: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi uptmbibitan tanaman perkebunan upt balai pembibitan tanaman perkebubitan tanaman perkebunproduksi bibit tanaman perkebunan: melaksanakan upaya pengembangan bibit tanaman perkebunan: melaksanakan kegiatan pendistribusian bibit tanaman perkebunan: dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi bibit tanaman perkebunan. upt balai pembibitan tanaman perkebunan mempunyai fungsi produksi bibit tanaman perkebunan, pengembangan bibit tanaman perkebunan dan pelayanan pendistribusian bibit tanaman perkebunan kepada masyarakat. bagian kedua rincian tugas paragraf kepala upt balai pembibitan tanaman perkebunan kepala upt balai pembibitan tanaman perkebunan mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan upt balai pembibitan tanaman perkebunanpembibitan tanaman perkebunan berdasarkan rencana kegiatan upt balai pembibitan tanaman perkebunan agar hasil kerja sesuai standar, cc. memeriksa hasil kerja para pemangku jabatan lingkungan upt balai pembibitan tanaman perkebuara pemangku jabatan lingkungan upt balai pembibitan tanaman perkebunpembibitan tanaman perkebunan, melakukan upaya penyediaan bibit tanaman perkebunan: melakukan upaya pengembangan bibit tanaman perkebunan, melakukan kegiatan pendistribusian bibit tanaman perkebunupt balai pembibitan tanaman perkebunanpembibitan tanaman perkebubalai pembibitan tanaman perkebubalai pembibitan tanaman perkebunan. bab kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional upt balai pembibitan tanaman perkebupasai dalam melaksanakan tugas, kepala upt balai pembibitan tanaman perkebupembibitan tanaman perkebupembibitan tanaman perkebunan ditetapkan dengan keputusan kepala upt balai pembibitan tanaman perkebunan. bab viii pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan kepala upt balai pembibitan tanaman perkebunan dan kepadpembibitan tanaman perkebupembibitan tanaman perkebupembibitan tanaman perkebunan berhalangan menjalankan tugasnya maka kepala dinas menunjuk personil yang berada upt balai pembibitan tanaman perkebunanpembibitan tanaman perkebupembibitan tanaman perkebunan( hukum dan ham yakobus,sh., pemstruktur organisasi upt balai pembibitan tanaman perkebunan dinas perkebunan dan peternakan kabupaten sanggau kepala upt balai pembibitan tanaman perkebunan sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional bupati sanggau, ad, paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham ana hee babi isa yakobus, h., pembina tingkat (iv b) nip. |
bupati klaten provinsi jawa tengah peraturan bupati klaten nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati klaten, menimbang bahwa untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima jaminan kesehatan bagi pendudukdan meningkatkan transparansi data penerima jaminan kesehatan yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, maka perlu mengatur pendataan penduduk yang didaftarkan dalam program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sejaminan kesehatan masyarakat miskidinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten klatependuduk daerah yang didaftarkan pada program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat dan turunnya dibayarkan oleh pemerintah daerah. tujuan umum ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis pendataan dan penentuan kategori penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dalam program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat. tujuan khusus ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai berikut: meningkatkan ketepatan sasaran penerima jaminan kesehatan bagi penduduk daerahyang dibiayai oleh pemerintah daerah, dan cc. meningkatkan transparansi data penerima jaminan kesehatan yang didaftarkan pemerintah daerah. bab kategori penduduk yang didaftarkan kategori penduduk yang didaftarkan dalam program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat adalah sebagai berikut penduduk daerah, dibuktikan dengan memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga wilayah daerah, fakir miskin atau keluarga kurang mampu yang diusulkan pemerintah desa atau kelurahan, penyandang disabilitas, penderita penyakit katastropik terdiri dari penyakit gagal ginjal dengan cuci darah, kanker, stroke, kardiovaskular atau jantung, hidrocepalus, penyakit kelainan darah, hepatitis, gizi buruk dan penyakit jiwa kronis, penderita penyakit kronis, terdiri dari diabetes melitus atau kencing manis dan hipertensi, belum mempunyai jaminan kesehatan apapun, penduduk yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dtk) namun belum masuk dalam jaminan kesehatan dari pemerintah pusat: dan penduduk yang mengalami pemutusan hubungan kerja phk): bab iii pendataan pendataan dilaksanakan oleh tim desa dan tim pengelola jaminan kesehatan kabupaten. tim desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: kepala desa selaku ketua dengan mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan, dan rw, kader kesehatan, tokoh masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan unsur lain sesuai kebutuhan. tim pengelola jaminan kesehatan kabupaten sebagaimana dimaksud pada adalah dinas kesehatan. pendataan peserta sebagaimana dimaksud pada wajib dipublikasikan untuk mendapatkan masukan dari warga. data calon peserta yang sudah melalui proses publikasi sebagaimana dimaksud pada kemudian disahkan oleh tim desa dan selanjutnya dikirim tim pengelola jaminan kesehatan kabupaten melalui kecamatan atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. bab penetapan peserta peserta jaminan kesehatan ditetapkan setiap tahun berdasarkan usulan dari tim desa yang telah diverifikasi oleh tim pengelola jaminan kesehatan kabupaten dengan jumlah peserta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab perubahan data peserta perubahan data peserta jaminan kesehatan penduduk daerah meliputi penghapusan dan penambahan data. kriteria penghapusan peserta sebagaimana dimaksud pada disebabkan karena: meninggal dunia, pindah alamat luar daerah, tidak lagi memenuhi kriteria fakir miskin atau meningkat status ekonominya, kepesertaan ganda duplikasi, dan pindah kepesertaan segmen lain. kriteria penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang merupakan peserta jaminan kesehatan yang daftarkan pemerintah daerah secara otomatis menjadi peserta. bab mekanisme perubahan peserta perubahan data peserta sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan setiap bulan. perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh tim desa dan diverifikasi oleh tim desa dan tim pengelola jaminan kesehatan kabupaten selanjutnya diusulkan program jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat yang diselenggarakan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan. untuk peserta yang gugur karena aksesibilitas tidak memungkinkan untuk mengusulkan pengganti, maka tim pengelola jaminan kesehatan kabupaten berhak mengusulkan pengganti untuk memenuhi kuota kabupaten dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam bab vii pelaksanaan pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan bagi penduduk daerah berpedoman pada pelaksanaan jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosialhaa hukum ttd sri rahayu. sh, humingkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. misi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman, demi terciptanya ketentraman, ketertiban, serta kepastian hukum yang berkeadilan. dengan demikian, peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik dapat memenuhi rasa aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh warga. meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan. misi ini dimaksudkan untuk serta.misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan infrastruktur dasar wilayah perbatasan melalui sinergitas pembangunan wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan negara kesatuan republik indonesia, sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara. kebijakan pemerintah pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan antarnegara. berdasarkan hal hal tersebut atas, bahwapembangunan jangka menengah desa rpm desa)serta peraturan pelaksana lainnya. ii. prinsip penyusunan apb desa..esa diatur: hasil usaha, antara lain bagi hasil badan usaha milik desa bum desa). ' yskw ww" vapapap n nana a p lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa: swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa: dan pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan desa. pendapatan:, pemberian bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yangpemberian bantuan keuangan dari anggaran pendapatan ddan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit y6clain pendapatan lainterdiri dari (lima) bidang, yaitu: bidang penyelenggaraan pemerintahan desa klasifikasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terbagi dalam sub bidang:, penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, dan penyediaan insentif operasional rt rwpenyediaan nama nama gang rt rw plang desa, dan penyediaan nomor rumah penduduk. sub bidangetapan desa dalam keadaan luar biasa klb), dan pendataan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyandang disabilitas. sub bidanga, dil)::desa, dan pengembangan penyusunan tata ruang desa dan peta sosial desa. sub bidang pertanah: pemekaran wilayah dusun, pemekaran desa, pengadaan tanah desa, dan sertifikat tanah adat, hutan adat dan cakap. bidang pelaksanaan pembangunan desa klasifikasi bidang pelaksanaan pembangunan desa terbagi dalam: sub bidang pendidika: dan dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi. sub bidang kesehataj)) penyelenggaraan pos bimbingan terpadu posbimdu), dan penyuluhan dan pelatihan posyandu,aa):monumen gapura batas desa, pembangunan rehabilitasi peningkatan penataan tembok penahan tanah trap baru, dan pembangunan rehabilitasi peningkatan steer tambatan perahu dermag:rmukiman (penampungan, bank sampah, dil),:,, dandan pengembangan pariwisata tingkat des: sub bidang ketenteraman, ketertiban dan perembaga kemasyarakatan masyarakat desa lkd) lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm) lembaga pemberdayaan masyarakat desa lpml), pembinaan pembinaan kesejahteraan keluarga pkk), pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembinaan lembaga rukun tetangga rt) rukun warga (rw), pembinaan lembaga karang taruna, pembinaan lembaga badan kerja sama desa, pembinaan lembaga keagamaan, pembinaan lembaga kader pemberdayaan masyarakat desa kpud) kader pembangunan masyarakat (kpm), dan pembinaan satgas karhutla. bidang pemberdayaan masyarakat desa: klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat desa terbagi dalam, peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, diiriman kontingen kelompok tani sebagai wakil desa tingkat kecamatan kota, dan bantuan pertanian peternakan (bibit tanaman bibit ternak pakan dst)5) sub bidang: pembentukan bum desa (persiapan dan pembentukan awal bum desa), dan pelatihan pengelolaan bum desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa), dan pelatihan pengembangan teknologi tepat guna: sub bidang penanggulangan bencana, penanggulangan bencana sub bidang keadaan darurat: keadaan darurat sub bidang keadaan mendesak, keadaan mendesak:)dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf:,lpasanggau, salinan sesuai dengan aslinya tip kepala kum, paulus hadi pe: pembina iv a)dengan aslinya kepa kum, pembina iv a) nip. lampiranpemerintah kabupaten bertekad mengamankan dan mengawal kebijakan kebijakan yang sudah dilakukan dalam membangun kabupaten sebagai rumah kita untuk sebuah gerakan dengan mengedepankan bekerja dengan hati serta semangat dompu dan gotong royong . sanggau yang maju dan terdepan diwujudkan dengan menjadikan kabupaten untuk indonesia yang sejati hatinya "merdeka". merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sebagai upaya agar berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. perumusan visi dan misi tentunya disusun dengan memperhatikan isu strategis, lingkungan strategis dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi kalimantan barat. dalam menuangkan visi dan misi, juga perlu penguatan kepada setiap pemangku kepentingan untuk meningkatkan semangat patriotisme sabang merah sanggau bangga mengukir sejarah) yang telah dilaksanakan pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya melalui (tujuh) brand images, yaitu: sanggau pintar, sanggau sehat, sanggau bersih dan indah, sanggau tertib, sanggau terang, sanggau manjur maju infrastruktur), dan sanggau budiman berbudaya dan beriman). visi pembangunan kabupaten merupakan implementasi visi bupati dan wakil bupati sanggau periode yaitu: sanggau maju dan terdepan maju, keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik. terdepan, merupakan sebuah kondisi pertumbuhan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu (lima) tahun depan menjadikan kabupaten sanggau yang bermartabat provinsi kalimantan barat. untuk mewujudkan sanggau maju dan terdepan, diperlukan misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. dalam hal ini misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan masyarakat. adapun misi pembangunan daerah untuk menuju sanggau maju dan terdepan, sebagai berikut:. misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, sarana perhubungan, dan telekomunikasi. selain itu, permukiman yang layak perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan listrik. penyediaan infrastruktur tersebut yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat mendesak pelaksanaan pembangunannya. peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. penyediaan dan pemerataan akses infrastruktur yang berkualitas tetap berada dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjagalingkungan hidup yang sehat mempengaruhi kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang. )b ppp aaaaaa mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, dan berdaya saing. misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan sosial. masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, bermartabat sebagai manusia yang terpenuhi kesejahteraan sosialnya sehingga memiliki daya saing dalam berperan aktif semua bidang pembangunan. meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai nilai kearifan lokal. misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan basis pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. termasuk upaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan kesenjangan antarkelompok pendapatan. upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu ditunjang dengan investasi yang diarahkan pada pengembangan investasi yang selaras dengan pengembangan ekonomi hijau (green economy). pengembangan ekonomi hijau seiring dengan pemberdayaan masyarakat adat agar pembangunan tidak mengakibatkan masyarakat adat mengalami eksklusisosial, karena masyarakat adat kehilangan hak penguasaan atas tanah ul. oleh karena itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan maka reforma agraria yang dapat meningkatkan legalisasi lahan dan mendorong pemanfaatannya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan basis perhutanan sosial mutlak dilakukan dengan tetap mengedepankan nilai nilai kearifan lokal. kabupaten akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal competitive advantages bagi kabupaten untuk maju dan terdepan. setiap daerah wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, tangguh, dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. misi ini dimaksudkan untuk membangun prinsip prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi serta keterbukaan informasi publik. masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialog serta pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. pemerintah yang terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan pengawasan publik. sistem pemerintahan berbasis information and communication technology ict) atau sistem pemerintahan berbasis elektronik spe) memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. komunikasi dan konsultansi publik bisa dilakukan secara sistematik melalui kanal kanal media komunikasi virtual. demikian pula interaksi dengan masyarakat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat. meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis. misi ini dimaksudkan untuk membangun tatanan kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai nilai hak asasi manusia guna menciptakan masyarakat yang harmonis dengan memperkuat kehadiran nilai nilai sosial dan keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat untuk membentuk manusia yang berkualitas serta bertakwa kepada tuhan yang maha esa. kabupaten adalah daerah yang bercorak majemuk dengan keragaman suku, adat istiadat, budaya, bahasa, dan agama. nilai, adat istiadat, kearifan lokal, dan seni budaya yang tumbuh masyarakat sanggau mutlak dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan budaya yang dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis, dan memperkuat daya rekat sosial masyarakat sehingga menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. |
bupati dharmasraya provinsi sumatera barat peraturan bupati dharmas: bahwa untuk melaksanakan ketentuannomor peraturan bupati dharmaskabupaten dharmasrayaharmasraya. pimpinan dprd adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua dprd kabupaten dharmasrdharmasraya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.. tunjangan transportasi adalah tunjangan transportasi yang dibayarkan kepada pimpinan dprd apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas dan kepada anggota dprd sebagai salah satu tunjangan kesejahterahal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan dan anggota dprd. tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: ketua sebesar rp. , bulan. wakil ketua sebesar rp. , orang bulan. anggota sebesar rp. , orang bulan. pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada pimpinan dan anggota dprd yang bersangkutan. bab iii. (l) besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam adalah sebesar rp. orang bulan. pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggota dprd. bab pembebanan dan pembayaran pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dprd dibebankan pada belanja tidak langsung dprd diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan januari tata cara pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud padaha, aslinya tekan bagian hukum taat: ab s.h m.h toss1 o1oterbitnya pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial kabupaten dharmasraya telah ditetapkan peraturan bupatibagaimana telah beberapa kali ubah terakhir dengan peraturan bupati nomor tahun bahwa dengan adanya perubahan keempat atasrta untuk efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial maka peraturan bupati dharmasraya nomor tahun perlu dilakukan perubahan untuk keempat kali, mengingathibah, fotokopi dokumen pendirian pembentukan organisasi kemasyarakatan kelompok penerima hibahfoto kopi nppusulan besaran hibahdiantara dan disisipkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: usulan besaran hibah sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dalam hal usulan besaran hibah sebagaimana dimaksud pada tidak ditetapkan, maka usulan besaran hibah ditetapkan oleh perangkat daerah terkait. ketentuan dsecara tertulis kepada bupati melalui perangkat daerah terkait dengan tembusan kepada badan keuangan daerah yang dilengkapi dengan: surat pernyataan tanggung jawab bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan nph dan proposal yang telah disetujui laporan realisasi penyerapan dana hibah dan: surat pertanggungjawaban sistematika penulisan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini ditandatangani oleh pimpinan ketua organisasi lembaga dan ditempel dihapus. format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran vii peraturan bupati ini dan ditandatangani oleh pimpinan ketua organisasi lembaga dan ditempel. penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada bupati melalui perangkat daerahsetujui dan nph serta ditandatangani oleh penerima hibah.,dinas komunikasi dan informatika:oo.rencanaan dan pengembangan daerah,menetapkan besaran bantuan sosial yang akan diberiksekretariatbantuan sosial,gurus atau dokumen lainnya yang bisa, surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangsah yang diketahui wali nagari untuk kegiatsurat pernyataan tidak menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnyaketentuan lampiran pada peraturan bupati dharmasraya nomor tahun tentang perubahan kedua sutan risk diundangkan pulau punjung pada tanggal febrpan hukum kane. pata. torsi 20mo1saran hibah kepada badan lembaga jumlah uraian rupiah) yayasan sosial pondok pesantren besaran hibah kepada organisasi kemasyarakatan jumlah uraian rupiah) organisasi radio amatir republik indonesia orasi) radio antar penduduk indonesia rapi) badan ansor serba guna banner) pemuda pancasila besaran hibah kepada kelompok masyarakat kesatuan masyarakat hukum adat jumlah |asitutemicasnsam jwooson |rsmgasnattomtmar sersan. |tsmmasnattemtsa moon. besaran hibah kepada kelompok masyarakat kesatuan masyarakat hukum adat jumlah uraian rupiah) beasiswa individu untuk keluarga miskin tk. pelajar beasiswa individu untuk keluarga miskin tk. pelajar slip beasiswa individu untuk keluarga miskin tk. pelajar sta beasiswa individu untuk keluarga miskin tk. diploma strata bantuan individu orang tua miskin jump bupati dharmasraya ttd sutan risk salinan sesuai dengan aslinya pak daan bagian hukum se kia s.h.m.h i iii.d s s770331antuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya resiko sosial kriteria s d s d s d dengan siklus hidup usia tua dan kematian untuk pengobatan rutin belum punya rumah sudah tidak ada yang bekerja masih ada yan bekerja masih ada yang bekerja janda miskin memiliki rumah sendiri belum punya rumah resiko sosial terkait kekeringan, banjir, tanah rumah rusak ringan rumah rusak berat rumah rusak berat dengan lingkungan maa bir puing rumah bisa diperbaiki perabot sebagian besar bisa isi perabot habis gempa bumi dan kebakaran diperbaiki rumah dapat dihuni rumah tidak dapat dihuni rumah tidak dapat dihuni kerugian harta benda dibawah kerugian harta benda sampai kerugian diatas resiko sosial terkait hilangnya sumber penghasilan, membuka usaha baru (rintisan) terkena phk dengan kondisi rendah yan tanggungan keluarga s d orang tanggungan keluarga s d orang tanggungan keluarga lebih orang pokok dan krisis ekonomi sudah memiliki rumah tempat usaha menumpang dirumah keluarga belum memiliki rumah bupati dharmasraya salinan sesuai dengan aslinya 4m. ttd ssp kepala. bagian hukum sutan risk gs sen alasan s.h, m.h poetatakk. il.d s70331 200y01 memutuskan mendiubah sebagai berikut: ketentuan dberwenang(4a) sebagai berikut: berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah, anggaran yang diajukan tidak tersedia dalam dipa instansi bersangkutan yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala instansi yang bersangkutan, cc.. hibah kepada pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: daerah otonom baru hasil pemekaran, rekomendasi dari pemerintah propinsi bahwa pemerintah daerah tersebut memerlukan hibkepala daerah yang bersangkutan. dihapus ba, (3b. hapus. ya).wali nagarimerupakan:komunikasi dan informatika,ngawasan dilaksanakan oleh bidang pertanian dilaksanakan oleh dinas pertanian:cc. menetapkan besaran hibah yang akan diberikan, |
bupati dharmasraya provinsi sumatera barat peraturan bupati dharmasraya nomor: tahun tentang rencana kerja pemerintdaerah, dan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahuentang tata cara perencanaan, panjang daerah dan rencana kerja pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja pemeran tahuangan daerah lembaran negaradoman pengelolaan keuangan daerah, rencana daerah daerah tentang dan peraturan jangka rencana memutuskan: kerja rencana dharmasraya tentang bupati daerah menetapkan peraturan kabupaten pemerintah tahundharmasraya. pemerintah daerah dharmasraya. adalah pemerintah kabupaten bupati adalah bupati dharmasraya. rencana kerja pemerintahdharmasraybupati. daerahperangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan apbd. badan program dan pengembangan bappeda dan perencanaan penelitian dan daerah yang selanjutnya disebut dengan adalah badan perencanaan penelitian pengembangan daerah kabupaten dharmasraya. anggarant adalah dokumen pendapatan dan belanja daerah yangrogram sebagai acuan dalam penyusunan rka skpd. plafon anggaran sementara yang perangkat daerah untuk setiapberikut; sebagai penentuan pas dalam rangka penyusunan rencana apbd tahun anggaran dan mewujudkan penganggaran, pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan dan perangkat daerah. instrumen untuk menentukan kua, serta antara perencanaan, sinergitas pelaksanaan dan pengawasan bab rkd dengan peraturan bupati ini ditetapkan rkddiri dari satu dokumeiil:penjabaran dari kerangka daerah rpm yang memuat daerah, prioritas rencana kerja merupakan ekonomi rancangan pembangunan pendanaan untuk tahun yang disusun berpedoman pada ditetapkan oleh pemerintah. serta dan rkp dan program strategis nasional yang rkd sebagaimana dimaksud pada digunakannyusunan anggaran dan penyusunan rancangan apbd tahun anggaran rancangan kua dan pas tahun dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran perangkat daerah wajib menggunakan rkd dalam menyusun rka skpd. bab iii pengendalian dan evaluasi perangkat daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rka skpdisampaikan kepada bupati cq. bappeda paling lambat hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. laporan kinerja perangkat daerahsebagaimana dimaksud pada bab penutup mulai berlaku pada tanggal peraturan bupati ini undangan. agar pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten dharmasraya. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ditetapkan pulau punjung pada tanggal jou bupati dharmasraya, sutan risk diundangkan pulau punjung pada tanggal otl sekretaris daerah kabupaten dharmasraya alisme berita daerah kabupaten dharmasraya tahun nomortelahmelalui peraturan bupati dharmasraya nomor tahun bahwa dengan adanya perubahan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender sesuai dengan surat edaran gubernur sumatera barat nomor xi sosbud pem bappeda tanggal november tentang pedoman pelaksanaan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender bagi pemerintah kabupaten kota se sumatera baratgarusutamaan gendejawab terkait keberhasilan keberhasilan bo3, b06, b09, b12 data dukung scan bukti pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pug oleh pokja pug dengan melibatkan seluruhjawab terkait keberhasilan keberhasilan bo3, b06, b09, b12 data dukung boevaluasi pug oleh pelaksanaan pokja pug dengan pemantauan dan melibatkan perangkat evaluasi pug oleh daerah triwulan pokja pug dengan melibatkv) jawab terkait keberhasilan keberhasilan bo3, b06, b09, b12 data dukung terususunnya scan laporan yang rekomendasi kebijakan ditujukan kepada kepada bupati melalui bupati melalui wakil wakil bupati bupati yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan pug daerah review terhadap inspektorat seluruh tersedianya hasil tersusunnya bo3: bo3: perencanaan dan perangkat review terhadap laporan hasil penyusunan kegiatan scan program kerja penganggaran daerah perencanaan dan review inspektorat review ppg dalam pengawasan tahunan yang responsif penganggaran terhadap ppg program kerja ppt) gender daerah yang responsif daerah pengawasan tahunan gender daerah ppt) b06: b06: pelatihan bintik untuk scan bukti pelaksanaan api tentang ppg sesuai pelatihan bintik ppg dengan peraturan menteri bagi api, antara lain dan nomor tahun undangan, absensi, tentang pedoman nobulan, dan pengawasan pelaksanaan dokumentasi perencanaan dan pengantaran yang responsif gender untuk pemerintah daerah bo9: b09: pembentukan tim scan surat keputusan review ppg inspektur, terkait review ppg pada dengan penetapan tim perangkat daerah review ppg untuk tahun anggaran kabupaten hasil review ppg pada perangkat daerah utuk tahun anggaran jawab terkait keberhasilan keberhasilan bo3, b06, b09, b12 data dukung b12: b12: laporan pelaksanaan scan laporan review ppg untuk pelaksanaan review tahun anggaran ppg untuk tahun anggaran pengawasan inspektorat seluruh tersedianya hasil tersusunnya bo3: bo3: terhadap perangkat pengawasan laporan hal penyusunan instrumen scan instrumen implementasi daerah terhadap pengawasan pengawasan pengawasan perencanaan implementasi inspektorat implementasi ppg implementasi ppg dan perencanaan dan terhadap pengawasan inspektorat scan hasil penganggaran penganggaran implementasi terhadap implementasi pengawasan yang responsif yang responsif ppg daerah ppg pada perangkat inspektorat terhadap gender gender daerah daerah periode implementasi ppg daerah januari maret pada perangkat daerah periode januari maret b06: b06april perangkat daerah periode juni april juni bo9: b09juli perangkat daerah periode september juli september b12: b12: pengawasan inspektorat pengawasan terhadap implementasi inspektorat terhadap ppg pada perangkat implementasi ppg daerah periode juli pada perangkat daerah september periode juli september jawab terkait keberhasilan keberhasilan bo3, b06, b09, b12 data dukung tersusunnya scan laporan yang rekomendasi terkait berisi rekomendasi dengan implementasi terkait dengan ppg kabupaten yang implementasi ppg disampaikan kepada berdasarkan hasil bupati melalui wakil pengawasan inspektorat bupati dan asisten yang disampaikan pemerintahan dan kesra kepada bupati melalui selaku pelaksana wakil bupati dan harian, dengan asisten pemerintahan tembusan disampaikan dan kesra selaku kepada ketua pelaksana harian, sekretaris pokja pug dengan tembusan disampaikan kepada ketua dan sekretaris pokja pug bupati dharmasraya, dto sutan risk ketentuan lampiran, dto talisman berita daerah kabupaten dharmasraya tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kekal bagian hukum eni s.h,m.h kk.i in.d lampiranrencana aksi daerah pengarusutamaan gender kabupaten dharmasraya rencana aksi penanggung instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan capaian keterangan jawab terkait keberhasilan keberhasilan bo03, b06, b09, b12 data dukung penguatan kelembagaan pug terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai organisasi perangkat daerah pada pemerintah daerah pembentukan dinas sosial, seluruh terbentuknya ditetapkannya bo3 kelembagaan pemberdayaan perangkat wadah konsultasi keputusan bupati permintaan nama tim scan surat permintaan kelompok kerja perempuan, daerah bagi pelaksana tentang personel anggota pokja nama tim personel pengurus perlindungan dan penggerak pembentukan pug kepada perangkat anggota pokja pug utamakan anak, pengarusutamaan pokja pug daerah kepada perangkat gender pokja pengendalian gender dari kabupaten penyusunan dan daerah pug) kabupaten penduduk, dan berbagai penetapan keputusan scan keputusan keluarga organisasi bupati tentang bupati tentang berencana perangkat daerah pembentukan pokja pembentukan pokja pug kabupaten pug kabupaten nia pembentukan dinas sosial, seluruh terlaksananya ditetapkannya bo3: bo3: focal point pada pemberdayaan perangkat pengarusutamaan keputusan bupati penyusunan dan scan keputusan kepala seluruh perempuan, daerah gender masing tentang penetapan keputusan perangkat daerah perangkat perlindungan masing perangkat penetapan kepala perangkat daerah tentang penetapan daerah anak, daerah anggota focal tentang penetapan anggota focal point pengendalian point perangkat anggota focal point masing masing perangkat penduduk, dan daerah masing masing perangkat daerah keluarga daerah jawab terkait keberhasilan keberhasilan bo3, b06, b09, b12 data dukung (nn dan penetapan badan seluruh terwujudnya pola ditetapkannya bo3: bo3: rencana kerja perencanaan, perangkat kerja pokja pug program kerja penyusunan dan scan rencana kerja pokja pug penelitian, dan daerah yang aktif, tahunan penetapan rencana kerja pokja pug kabupaten kabupaten pengembangan terukur dan pokja pug kabupaten yang ditandatangani oleh daerah terjadwal dengan minimal ketua pokja pug sosialisasi dan dinas sosial,penyusunan konsep scan konsep promosi pengarusutama perempuan, daerah strategi yang pengatur promosi dan fasilitasi dan fasilitasi peng gender pada perlindungan dibangun untuk utamakan pengarusutamaan arusutamaan gender seluruh anak, mengintegrasikan gender pada gender oleh ketua dan oleh ketua dan perangkat pengendalian gender dalam seluruh sekretaris pokja pug sekretaris pokja pug daerah penduduk, dan setiap pelaksana perangkat dapat berupa tor atau keluarga tugas dan daerah dan kak sosialisasi berencana fungsi nagari tersusunnya sosialisasi pengurus scan bukti pelaksanaan laporan kerja utamakan gender pada sosialisasi yang tahunan pokja seluruh anggota pokja dilakukan antara lain pug pug dan anggota focal undangan, absensi, kabupaten point nobulan dan dokumentasi b06: b06: sosialisasi scan bukti sosialisasi pengarusutamaan gender yang dilakukan antara pada pemerintah lain undangan, absensi, kecamatan dan nagari nobulan dan dokumentasi jawab terkait keberhasilan keberhasilan bo3, b06, b09, b12 data dukung bo9: b09: penyusunan laporan scan laporan kerja kerja tahunan pokja pug tahunan pokja pug kabupaten kabupaten terkait dengan pelaksanaan sosialisasi pembentukan badan seluruh terwujudnya meningkatnya bo3: bo3: tim penggerak perencanaan, perangkat pelaksanaan kapasitas permintaan nama scan surat peminta an driver ppg penelitian, dan daerah perencanaan dan penggerak driver personel tim nama personel tim kabupaten pengembangan penganggaran ppg kabupaten penggerak driver penggerak driver ppg daerah yang responsifdengan keputusan ppg kabupaten bupati sosialisasi scan bukti sosialisasi pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas tim penggerak driver tim penggerak driver ppg kabupaten yang ppg kabupaten yang dipimpin oleh dipimpin oleh pelaksana harian pelaksana harian asisten bidang kesra) asisten bidang kesra) antara lain undangan, absensi, nobulan dan dokumentasi jawab terkait keberhasilan keberhasilan bo3, b06, b09, b12 data dukungokumentasi publikasi profil dinas sosial, dinas tersedianya data terpublikasinya bo3: bo3: gender pemberdayaan kominfo, yang terpilih profil gender publikasi profil gender scan link profil gender kabupaten perempuan, bagian antara laki laki kabupaten pada tahun sebelumnya tahun sebelumnya setiap tahunnya perlindungan humas dan perempuan website daerah pada website pada website anak, dalam dokumen pemerintah daerah pemerintah daerah pengendalian data daerah disertai dengan print penduduk, dan screen profil gender keluarga yang dipublikasikan berencana inventarisasi scan daftar data informasi yang inventarisasi data akan dipublikasikan informasi yang akan dalam profil gender dipublikasikan dalam kabupaten tahun profil gender kabupaten tahun b06: b06: pengumpulan scan data informasi yang data informasi yang terpilih yang telah terpilih yang akan terkumpul dipublikasikan dalam profil gender kabupaten tahun jawab terkait keberhasilan keberhasilan bo3, b06, b09, b12 data dukung bo9: b09: terletaknya buku profil softcopy buku profil gender kabupaten tahun gender kabupaten (lengkap) dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak tahunpada website pemerintah daerah daerah disertai dengan print screen profil gender ang dipublikasikan penyusunan badan seluruh terwujudnya publikasi gender bo3: bo3: gender analysis perencanaan, perangkat kesetaraan gender analysis pathway pelaksanaan pelatihan scan bukti pelaksanaan pathway gap) penelitian, dan daerah berbagai bidang gap) dan gender ppg bagi anggota focal pelatihan ppg bagi dan gender pengembangan pembangunan budget statement point perangkat daerah anggota focal point budget daerah gbs) pada perangkat daerah antara statement gbs) rka dpa skpd lain undangan, absensi, pada rka dpa kabupaten pada nobulan dan dokumentasi perangkat website b06: b06: daerah pemerintah penelaahan gender scan dokumen gap kabupaten daerah analysis pathway gap) yang telah ditelaah oleh tim penggerak oleh tim penggerak ppg kabupaten ppg (ditandatangani terhadap rencana oleh masing masing kegiatan perangkat tim penggerak ppg) daerah tahun penyusunan gender scan gender budget budget statement pada statement (yang rancangan rka tahun ditandatangani oleh kepala perangkat daerah) dan dilampirkan dengan rka jawab terkait keberhasilan keberhasilan bo3, b06, b09, b12 data dukungskpd pada (gbs) website pemerintah yangdipublikasikan daerah pada website pemerintah daerahsa gender pada e planning e planning bo9: b09: dilahirkannya gbs scan dokumen seluruh opd yang telah senja opd tahun ditelaah dalam senja yang telah opd kabupaten tahun ditetapkan dengan yang ditetapkan keputusan perangkat dan ditetapkan oleh daerah dengan kepala perangkat lampiran gbs daerah terinventarisasinya rekapitulasi kegiatan kegiatan perangkat perangkat daerah ber daerah yang responsif pasarkan hasil tagging gender berdasarkan pada e planning (yang hasil tagging pada terdiri dari nama menu e planning program, indikator kinerja program, nama kegiatan, output kegiatan, jumlah pag b12: b12: dilahirkannya gap scan dokumen gap dan gbs yang telah dan gbs yag telah ditelaah dan ditandatangani oleh ditetapkan oleh kepala kepala perangkat perangkat daerah daerah dalam dalam penyusunan penyusunan rka rka tahun tahun jawab terkait keberhasilan keberhasilan bo3, b06, b09, b12 data dukungda gender pada e budgeting budgeting terinventarisasinya rekapitulasi kegiatan kegiatan perangkat perangkat daerah yang daerah yang te:ah telah responsif gender responsif gender berdasarkan hasil berdasarkan hasil tagging pada tagging pada budgeting (yang terdiri budgeting dari nama program, indikator kinerja program, nama kegiatan, output kegiatan, jumlah pagu) penyusunan laporan scan laporan pelaksanaan ppg pelaksanaan ppg pemantauan badan seluruh tersedianya hasil tersusunnya bo3: bo3: pelaksanaan perencanaan, perangkat evaluasi rekomendasi penyusunan instrumen scan instrumen pug penelitian, dan daerah pelaksanaan pug kebijakan kepada pemantauan pug pemantauan pug yang pengembangan sebagai bahan bupati melalui pemantauan dan akan dilakukan pada daerah perumusan wakil bupati |
mea anehtelah ditetapkanhwa dengan berlakunyrsaran bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilu legislatif tahun untuk periode januari sampai dengan agustus jumlah jumlah jumlah jumlah jumlah bantuan per partai politik rp) perolehan suara bantuan januari s d mal kursi sah per bulan agustus rp) bulan) rp) partai golongan partai demokrasi indonesia perjuangan partai nasional partai hati nurani partai hati nurani, partai gerakan partaldemokrat partai amanat partai kebangkitan bangsa partai persatuan para persatuan partai keadilan bupati dharmasraya dto sutan risk salinan sesuai dengan aslinya merk span bagian hukum s.h.m.h bnn kk ii.d s s770331sekretaris bendahara mengetahui, ketua umum, materai rp. bupati dharmasraya salinan sesuai dengan dto bae sutan risk kepalabagian hukum ana s.h.m.h tama kk.i iii.d s s770331 lampiran iiirita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai nonoserp. mmma aan aan rp000 data b0) mms bupati dharmasraya, dto salinan sesuai dengan sutan risk aslinya peraga radian hukum sman tama: ringan s.h ,m.h ban lampiran peraturan bupati dharmasraya nomor 4tahun tanggal januari tentang bantuan keuangan kepada partai politik kabupaten dharmasraya format berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik nomor . dharihak kedua pihak pertama dpd dpc partai. bupati dharmasraya ketua, (eenennanalanln) sutan risk bendahara, bupati dharmasraya, dto sutan risk salinan sesuai dengan aslinya enk span bagian hukum s.h.m.h k.i ii.dlaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partaipemeliharaan peralatan inventaris secretariat. saldo (rp: sereserereteteterebio datasalinan sesuai dengan aslinya dto kep. bagian hukum sutan risk tr. s.h.m.h i in.d s s770331 200yo1pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam,, besaran nilai bantuan keuangan yang mendapatkan kursi dprd sebagaimana dimaksud dalam adalah sebesar rp. bersuara sah, jumlah:pejabat pengelola keuangan daerah menyalurkan bantuan keuangan berdasarkan persetujuan bupati, penyaluran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan apabila kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam telah dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi, dantelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada disalurkan melalui rekening kas umum partai politik,masa bakti dprd hasil pemilu legislatif dan tanggal desember bagi hasil pemilu legislatif kepada badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri) perwakilan sumatera baratadan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri) perwakilan sumatera barat,adan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri) perwakilan sumatera barat, pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dilakukan tahun anggaran berikutnya, laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri) perwakilan sumatera barat sebagaimana dimaksud disampaikan kepada partai politik, bab pembiayaan pembiayaandiberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan dprd hasil pemilu periode berakhierk eran bagian hukum s.h,m.h din tk.i ii.d 200yomunikasi dan informatikomunikasi dan informatika daerah istimewomunikasi dan informatika,iii rincian tugas dan fungsi bagian pertama dinas komunikasi dan informatika dinas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan diy bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasikomunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasiusunan kebijakan teknis dan pengelolaan keterbukaan informasi publik,j . pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan bidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi, pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah melalui media, il. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan,, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasomunikasi dan informatikidang komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi, penyusunan rencana anggaran dinas, penyiapan kebijakan teknis komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi, pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi program komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi, penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasi penyusunan laporan program komunikasi, informatika, kehumasan, pos dan telekomunikasimasyarakat bidangpada bidang hubunganenyelenggaraan hubungan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan,, penyiapan kebijakan pemanfaatan media luar ruang, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program bidangmasyarakat terdiri atasseksipada seksi publikasi, dokumentasi dan media massa mempunyai fungsi penyusunan program kerja, b.penyiapan bahan kebijakan teknis publikasi, dokumentasi, dan media massa, cc. penyelenggaraan publikasi, dokumentasi kebijakan, dan kegiatan pemerintah daerah, pelaksanaan peliputan, publikasi, dokumentasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan kemitraan dengan wartawan cetak dan elektronik, pelaksanaan produksi paket informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah,, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi publikasi, dokumentasi dan media massiapan informasi kebijakan pemerintah daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan informasi kebijakan pemerintah daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penyiapan informasi kebijakan pemerintah daerah mempunyai fungsi penyusunan program kerja, b.penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan informasi kebijakan pemerintah daerah,, penyelenggaraan pelayanan informasi publik pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi informasi kebijaklayanan teknologi informatika bidang pengembangan layanan teknologi informatika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perangkat keras, jaringan komunikasi, informatika serta pos dan telekomunikasi, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan layanan teknologi informatika mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis layanan teknologi informatika, pos dan telekomunikasi, pengelolaan dan pengembangan perangkat keras dan sarana telematika, pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informatika, pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan jaringan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang pengembangan layanan teknologilayanan teknologi informatika terdiri atas: seksi perangkat keras, pos dan telekomunikasi, dan seksi infrastruktur telematika. seksi perangkat keras, pos dan telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perangkat keras, pos dan telekomunikasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perangkat keras, pos dan telekomunikperangkat keras, pos dan telekomunikasi, penyusunan standar teknis operasional dan pemanfaatan perangkat keras dan sarana telematika, penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan penyelenggaraan pos, pengelolaan data perangkat keras, sarana telematika, jasa pos dan telekomunikasi, pembinaan dan pemantauan perangkat keras dan sarana telematika, pembinaan dan pemantauan pos dan telekomunikasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi perangkat keras, posrastruktur telematika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan telematika. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi infrastruktur telematikainfrastruktur jaringan telematika, penyusunan standar teknis operasional dan pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan telematika, pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan jaringan telematika, pembinaan dan pemantauan infrastruktur jaringan telematika, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi infrastruktur telemanajemen informatika bidang manajemen informatika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, keamanan informasi, basis data, serta penerapan dan pengembangan e government. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang manajemen informatika mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen informatika, cc. pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pusat data dan informasi, pengembangan dan pengelolaan keamanan informasiberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang informatika pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang manajememanajemen informatika terdiri atas: seksi aplikasi dan keamanan informasi, dan seksi pengembangan government. seksi aplikasi dan keamanan informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi serta keamanan informasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi aplikasi dan keamanan informaplikasi serta keamanan informasi, penyusunan standar teknis operasional sistem aplikasi dan keamanan informasi, pengembangan dan pengelolaan aplikasi dan keamanan informasi, pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang informatika, pemantauan dan pembinaan pengembangan aplikasi dan keamanan informasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi aplikasi dan keamgovernment mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan basis data, manajemen informatika dan penerapan teknologi informasi internal pemerintah daerah dan layanan masyarakat serta pengembangan e government. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan government mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan e government, penyusunan standar teknis operasional pengembangan dan pengelolaan basis data, manajemen informatika dan penerapan teknologi informasi, pengembangan dan pengelolaan pusat datatauan dan pembinaan pengembangan basis data, manajemen informatika dan penerapan teknologi informasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi pengembangan governmentelolaan, diseminasi, layanan informasi serta pemberdayaan masyarakatprogram kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis informasi dan komunikasi publik, cc. pengelolaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik, penyiapan dan pengembangan kebijakan implementasi undang undang keterbukaan informasi publik. penyiapan, produksi dan distribusi informasi publik, pelaksanaan diseminasi informasi publik, pelaksanaan layanan informasi publik, pemberdayaan masyarakat bidang informasi dan komunikasi publik, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program bidangformasi dan komunikasi publik terdiri atas: seksi pengkajian dan penyiapan informasi publik, dan seksi layanan informasi publik. seksi pengkajian dan penyiapan informasi publik mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyiapan informasi publik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengkajian dan penyiapan informasi publik mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis pengkajian dan penyiapan informasi, cc. pengkajian penyelenggaraan komunikasi dan diseminasi informasi publik, penyiapan, produksi dan distribusi informasi publik, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, penyerapan aspirasi dan opini publik, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi pengkajian dan penyiapinformasi publik mempunyai tugas melaksanakan layanan informasi publik dan diseminasi informasi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis layanan informasi publik, cc. penyusunan standar teknis operasional layanan informasi publik, pelaksanaan diseminasi informasi dan sosialisasi melalui media cetak, elektronik, tradisional, tatap muka dan luar ruang, pemberdayaan masyarakat bidang teknologi informasi, pemantauan dan pembinaan pelayanan informasi publik, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi layanan informasi publik, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. bagian keenam bidang fasilitasi informasi bidang fasilitasi informasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan komisi penyiaran indonesia daerah kpid) dan komisi informasi provinsi kip). untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang fasilitasi informasi mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi informasi, fasilitasi penyusunan program kerja kpid dan kip, fasilitasi pelaksanaan hukum acara kip, pengelolaan kesekretariatan kpid dan kip, penyelenggaraan administrasi keuangan kpid dan kip, fasilitasi penyelenggaraan rapat rapat kpid dan kip, fasilitasi penyusunan laporan kegiatan kpid dan kip, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program bidang fasilitinformasi terdiri atas:seksi fasilitasi komisi penyiaran indonesia daerah mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kpid. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi fasilitasi komisi penyiaran indonesia daerah mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi komisi penyiaran indonesia daerah, fasilitasi penyusunan program kerja kpid, pengelolaan kesekretariatan kpid, fasilitasi pengelolaan aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi penyelenggaraan penyiaran, penyelenggaraan administrasi keuangan kpid, fasilitasi penyelenggaraan rapat rapat kpid, fasilitasi administrasi aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, fasilitasi administrasi monitoring isi siaran radio dan televisi, fasilitasi dukungan administrasi perijinan penyelenggaraan penyiaran, fasilitasi administrasi pengawasan pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, fasilitasi rekrutmen anggota kpid, fasilitasi penyusunan laporan kegiatan kpid, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi fasilitasi komisi penyiaran indonesia daerahomisi informasi provinsi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kip. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi fasilitasi komisi informasi provinsi mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis fasilitasi komisi informasi provinsi, fasilitasi penyusunan program kerja kip, fasilitasi administrasi penyelesaian sengketa informasi publik, fasilitasi proses penyelenggaraan hukum acara, pengelolaan kesekretariatan kip, penyelenggaraan administrasi keuangan kip, fasilitasi penyelenggaraan rapat rapat kip, fasilitasi administrasi penyelenggaraan sosialisasi keterbukaan informasi publik, fasilitasi administrasi penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi publik fasilitasi rekrutmen anggota kip, il. fasilitasi penyusunan laporan kegiatan kip, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program seksi fasilitasi komisi informasi provinhal salinan tep rta wisi pamong pratuan polisi pamong praja mempunyai misi strategis dalam membantu gubernur untuk: bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman satuan polisi pamong praja maka agar pelaksanaan tugas tugas satuan polisi pamong praja dalam rangka membantu gubernur menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah istimewa yogyakarta dapat berjalan dengan efektif dan lancar perlu, pengaturan tentang polisi pamong praja lingkungandaerah istimewa yogyakarta tentang polisi pamong prajanomor tahun tentang kerjasama nomor pol:. vi1 pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertibanraman dan ketertiban umumdan kepala kepolisian daerah daerah istimewa yogyakarta nomor kep tentang nomor pol:. vi1 kerjasama wilayah provinsi daerah istimewa yogyakarta, memutuskan menetapkan peraturan gubernur tentang polisi pamong praja lingkungan pemerint: peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta:sekretaris daerah adalah sekretaris daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta dinas ketentraman dan ketertiban umum adalah dinas ketentraman dan ketertiban umum provinsi daerah istimewa yogyakartgubernur dan keputusan gubernur. polisi pamong praja adalah aparatur pemerintah daerah yang bertugas membantu gubernurgubernur dan keputusan gubernurnegakan peraturan perundang undangan daerah adalah kegiatan penertiban dalam arti pembinaan, pengawasan dan atau pengamatan terhadap dinastinya peraturan perundang undangan daerah. satuan kerja operasional adalah kepala wakil satuan, komandan kompi, komandan peleton, komandan regu, kepala unit, komandan wakil komandan perwira piket, pengendali regu piket, koordinator administrasi, anggota regu unit satuan polisi pamong praja pada dinas ketentraman dan ketertiban umum yang melaksanakan fungsi dan tugas teknis operasional masing masing sesuai perundang undangan yang berlakuapi, alat pengaman gas rector, alat kejutbab pelaksanaan tugas operasional untuk melaksanakan tugas teknis operasional polisi pamong praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur dikoordinasikan dalam satuan kerja operasional satuan polisi pamong praja pada dinas ketentraman dan ketertiban umum satuan kerja operasional dalam satuan polisi pamong praja terdiri dari kepala satuan polisi pamong praja: wakil kepala satuan polisi pamong praja cc. komandan kompi pengendalian dan operasional, terdiri dari komandan peleton pengendalian dan operasional, terdiri dari (a) komandan regu operasional (b) komandan regu operasional (c) komandan regu operasional iii (d) kepala unit intelijen bidang ideologi, politik dan pertahanan) (e) kepala unit intelijen bidang ekonomi, sosial dan budaya) kepala unit penegakan per uu an bidang pariwisata, sosial dan budaya) kepala unit penegakan per uu an bidang ekonomi) (h) kepala unit penegakan per uu an iii bidang pekat) komandan peleton provost, terdiri dari (a) kepala unit provost bidang pembinaan etika profesi) (b) kepala unit provost bidang penegakan etika profesi) koordinator administrasi pengendalian dan operasional komandan kompi pengamanan dan pengawalan, terdiri dari komandan peleton pengamanan, terdiri dari (a) komandan regu pengamanan (b) komandan regu pengamanan (c) komandan regu (pengamanan iii (d) komandan regu pengamanan (e) komandan regu pengamanan komandan regu pengamanan (9g) komandan regu pengamanan vii (h) komandan regu pengamanan viii ()) komandan regu pengamanan komandan regu pengamanan komandan peleton pengawalan, terdiri dari (a) komandan regu pengawalan (b) komandan regu pengawalan (c) komandan regu pengawalan iii (d) komandan regu pengawalan (e) komandan regu pengawalan komandan perwira piket (a) wakil komandan perwira piket bidang pengamanan dalam) (b) wakil komandan perwira piket bidang pengamanan asset daerah) koordinator administrasi pengamanan dan pengawalan komandan kompi bidang perlindungan hak sipil terdiri dari kepala unit perlindungan hak sipil bidang sosialisasi dan fasilitasi rencana regulasi pemerintah daerah) kepala unit perlindungan hak sipil bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan regulasi pemerintah daerah) koordinator administrasi perlindungan hak sipil pengendali bidang pembinaan mental dan disiplin pengendali bidang operasional pengendali iii bidang pengamanan koordinator administrasi satuan kerja operasional satuan polisi pamong praja stuktur organisasi satuan kerja operasional pada satuan polisi pamong praja sebagaimana tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini. setiap regu atau unit terdiri dari (sebelas) orang anggota polisi pamong praja termasuk komandan regu kepala unit jumlah anggota regu unit sebagaimana tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jumlah anggota polisi pamong praja yang dimiliki. kepala dinas ketentraman dan ketertiban umum karena jabatanya adalah kepala satuan polisi pamong praja kepala bidang polisi pamong praja pada dinas ketentraman dan ketertiban umum karena jabatanya adalah wakil kepala satuan polisi pamong praja kepala seksi pengendalian dan operasional pada bidang polisi pamong praja karena jabatanya adalah komandan kompi pengendalian dan operasional kepala seksi pengamanan dan pengawalan pada bidang polisi pamong praja karena jabatanya adalah komandan kompi pengamanan dan pengawalan kepala seksi perlindungan hak sipil pada bidang polisi pamong praja karena jabatanya adalah komandan kompi perlindungan hak sipil kepala dinas ketentraman dan ketertiban umum, kepala bidang polisi pamong praja, kepala seksi pengendalian dan operasional, kepala seksi pengamanan dan pengawalan dan kepala seksi perlindungan hak sipil pada dinas ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud karena jabatanya adalah anggota polisi pamong praja, sehingga mempunyai tugas, kewajiban, hak dan wewenang sebagai polisi pamong praja berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku penetapan dan pengangkatandan anggotasesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk masa jabatan selama lamanya (satu) tahun dan dapat ditetapkan diangkat kembali. bab iii fungsi, tugas dan tata kerja bagian kesatu fungsi dan tugas kepala satuan polisi pamong praja mempunyai tugas: cc. melaksanakan koordinasi. wakil kepala satuan polisi pamong praja mempunyai tugas mewakili kepala satuan polisi pamong praja dalampengawasan dalam rangka peningkatan kinerja komandan kompi, komandan peleton, komandan regu, kepala unit, komandan wakil komandan sekretaris komandan perwira piket, pengendali regu, koordinator administrasi dan anggota satuan kerja operasional pada satuan polisi pamong praja dan atau kepala satuan polisi pamong praja komandan kompi pengendalian dan operasional mempunyai tugas: memimpin dan membina komandan peleton, komandan regu,endalian dan operasionaendalian dan operasional:endalian dan operasional komandan kompi pengamanan dan pengawalan mempunyai tugas memimpin dan membina komandan peleton, komandan regu, komandan wakil komandan sekretaris komandan perwira piket, pengendaliamanan dan pengawalanamanan dan pengawalanamanan dan pengawalankomandan kompi perlindungan hak sipil mempunyai tugas memimpin dan membinarlindungan hak sipirlindungan hak sipilrlindungan hak sipil,fungsi dan tugas regu piket, koordinator administrasi satuan kerja operasional pada satuan kerja operasional polisi pamong praja sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut oleh wakil kepala satuan polisi pamong praja atas nama kepala dinas ketentraman dan ketertiban umum selaku kepala satuan polisi pamong praja sesuai perundang undangan yang berlaku. bagian kedua tata kerja dalam melaksanakan tugasnyasatuan kerja operasional pada satuan polisi pamong praja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern atau eastern maupun secara vertikal atau horisontal antar unit lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing masingpada satuan polisi pamong praja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota bawahannya. setiap pimpinan dalam satuan kerja operasional pada satuan polisi pamong praja bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas anggotasertpelaksanaan tugas tepat pada waktunya: selain wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing masing sebagaimana tersebut juga dengan satuan kerja operasional pada satuan polisi pamong praja: setiap laporan yang diterima oleh pimpinan wajibanggota bawahannya. bab wewenang, hak dan kewajiban polisi pamong praja bagian kesatu wewenang polisi pamong praja berwenang melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umummelakukan tindakan preventif dpengertian menertibkan sebagaimana tersebut butir, peraturan gubernur dan keputusan gubernur pengertian pemeriksaan sebagaimana tersebut huruf pengertian menindak sebagaimana tersebut huruf adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja terhadap anggota masyarakat ataugubernur dan keputusan gubernur yang bersifat tindakan preventif dan atau represif non yudisialengertian fasilitas lain sebagaimana tersebut adalah uang saku, uang pembinaan, uang makan piket, pakaian seragam, dan perlengkapan kerja operasional lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerahmasyarakatmempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku pengertian norma norma sosial lainnnya sebagaimana tersebut huruf adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan etika yang mengikuti secara moral kepada masyarakat setempat. pengertian membantu menyelesaikan perselisihan sebagaimana tersebut hurufpengertian tindak pidana sebagaimana tersebut huruf adalah tindak pidana luar yang diatur dalam peraturan daerah. bab kepegawaian bagian kesatu pengangkatan dan pemberhentian persyaratan untuk dapat diangkat sebagai polisi pamong praja, adalah pegawai negeri sipil berijazah sekurang kurangnya sma dan atau serendah rendahnya berpangkat pengatur muda (ll a):olisi pamong praja lulus pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja telah diangkat dan dilantik persyaratan sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut huruf artinya adalah bahwa seorang polisi pamong praja sebagai pegawai negeri sipil secara struktural berada dibawah pejabat struktural sesuai perundang undangan yang berlaku. pengangkatan pegawai negeri sipil pada dinas ketentraman dan ketertiban umum sebagai polisi pamong prajayang berlaku pelantikan polisi pamong praja dilakukan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang undangan polisi pamong praja diberhentikan karena alih tugas, yaitu pindah bekerja unit kerja selain satuan polisi pamong praja atas permohonan yang bersangkutan, melanggar disiplin dan atau kode etik profesisebagaimana tersebut huruf pengertian dipidana sebagaimana tersebut huruftidak otomatis diberhentikan sebagai pegawai negeri sipilsecara otomatis kehilangan wewenang, hak dan kewajibannya sebagai polisi pamong praja sebagian anggota polisi pamong praja diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil sesuai perundang undangan yang berlakuoleh warga masyarakat dapat langsung mengadakan penyidikanbab pembantu polisi pamong praja (ban pol pp) untuk membantu pelaksanaan tugas teknis operasional polisi pamong praja dibantu oleh pembantu polisi pamong praja ban pol pp) tugas pokok ban pol adalah membantu pelaksanaan tugas teknis operasional polisi pamong praja dalam bidang pengamanan dan penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban ban pol sebagaimana tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh kepala dinas ketentraman dan ketertiban mum hak pembantu polisi pamong praja ban pol pp) sebagai pegawai tidak tetap diberikan sesuai perundang undangan yang berlaku pembantu polisi pamong praja ban pol pp) dapat diangkat dari pegawai tidak tetap calon pegawai negeri sipil dan atau pegawai negeri sipil persyaratan bagi pegawai tidak tetap untuk dapat diangkat menjadi pembantu polisi pamong praja ban pol pp) adalah telah diangkat oleh gubernur sebagai pegawai tidak tetap sesuai perundang undangan yang berlaku berijazah sekurang kurangnya atau yang sederajatcalon pegawai negeri sipil untuk dapat diangkat sebagai pembantu polisi pamong praja ban pol pp) adalah telah diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil sesuai perundang undangan yang berlaku: berijazah sekurang kurangnya smp atau yang sederajat dan setinggi tingginya berpangkat pengatur muda (ll apegawai negeri sipil untuk dapat diangkat sebagai pembantu polisi pamong praja ban pol pp) adalah pegawai negeri sipil berijazah sekurang kurangnya smp atau yang sederajat dan setinggi tingginya berpangkat pengatur cpendidikan dan pelatihan dasar ban pol telah diangkat dan dilantik pengangkatan pegawai tidak tetap, calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat dan pegawai negeri sipil pada dinas ketentraman dan ketertiban umum sebagai pembantu polisi pamong praja ban pol pp)pelantikan pembantu polisi pamong praja ban pol pp) dilakukan oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang undangan penetapan dan pengangkatan anggota ban pol dalamuntuk selama lamanya (satu) tahun dan dapat ditetapkan diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang undanganasar dan atau teknis kepolisipamongprajaan, bimbingan teknis kepolisipamongprajaan, pendidikan dan pelatihan jabatan struktural, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional lainya jenis pendidikan dasar dan atau teknis kepolisipamongprajaan dan bimbingan teknis kepolisipamongprajaan sebagaimana tersebut antara lain adalah pendidikan dasar polisi pamong praja pendidikan dasar khusus polisi pamong praja bimbingan teknis operasional ban pol gladi pengendalian tramtibum bimbingan teknis polisi pamong praja coaching clinic penyegaran bagi pol dan ban pol pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana tersebut dan ditetapkan dengan peraturan gubernur tersendiri sesuai perundang undangan. bab viii pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional bagian kesatu umum dalam melaksanakan tugas anggota polisi pamong praja wajib memakai pakaian dinas, tanda pangkat, tanda pengenal serta perlengkapan dan peralatan operasional lainya jenis pakaian dinas, atribut dan perlengkapan polisi pamong praja ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur tersendiri sesuai perundang undangan, instansi unit kerj pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum seluruh wilayah provuan polisi pamong praja provinsi. bab pembinaan dan pedoman operasional menteri dalam negeri melakukan pembinaan umum atas satuan polisi pamong praja pembinaan teknis operasional sebagaimana tersebut termasuk didalamnya pembinaan kemampuan polisi pamong praja melalui pembinaan etika profesi pengembangan pengetahuan dan pengalamannya bidang kepolisipamongprajaan. pelaksanaan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas satuan polisi pamong praja sebagaimana tersebut oleh gubernur dapat ditetapkan (tiga) orang pengendali yang terdiri dari pengendali mental dan disiplin anggota polisi pamong praja dari unsur satuan brigade mobil brimob) kepolisian daerah daerah istimewa yogyakarta pengendali operasional dari unsur kepolisian daerah daerah istimewa yogyakarta pengendali pengamanan dari unsur kepolisian wilayah kota besar yogyakarta pedoman teknis operasional penyelenggaraan pengamanan dan pengawalan, pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perundang undangan, pelaksanaan perlindungan hak sipil serta pembinaan dan penegakan kode etik profesi polisi pamong praja ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku: pedoman teknis operasional sebagaimana tersebut antara lain adalah petunjuk teknis operasional pelaksanaan pengamanan kantor gubernur petunjuk teknis operasional pengamanan kantor instansi lembaga wilayah provinsi petunjuk teknis operasional pengamanan aset pemerintah daerah petunjuk teknis operasional pelaksanaan pengawalan petunjuk teknis operasional pelaksanaan patroli wilayah petunjuk teknis operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa pedoman teknis manual administrasi satuan polisi pamong praja petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum i. pedoman teknis pelaksanaan operasi penegakan peraturan daerah oleh polisi pamong praja pedoman teknis penegakan peraturan gubernur dan keputusan gubernur oleh polisi pamong praja pedoman teknis pelaksanaan p4gn dan penanggulangan penyakit masyarakat oo. pedoman teknis penyelenggaraan tugas intelijen oleh polisi pamong praja pedoman penyelenggaraan komunitas intelijen daerah pedoman penyelenggaraan deteksi dini kewaspadaan masyarakat daerah pedoman koordinat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan perundang undangan antara satuan polisi pamong praja provinsi, kabupaten, kota dan wilayah perbatasan pedoman pembentukan forum komunikasi penyelenggaraan pengamanan daerah pedoman pembentukan dan operasional satuan kemanan lingkungan masyarakat uu. pedoman penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pedoman teknis pelaksanaan piket dan komunikasi etika profesi polisi pamong praja pedoman pembinaan dan penegakan etika profesi polisi pamong praja pedoman teknis penyelenggaraan dan perlindungan hak sipil pedoman teknis operasional lainya sesuai kebutuhan bab pembiayaan pembiayaan pembinaan teknis operasional, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas, pengadaan pakaian dinas, perlengkapan perorangan, kendaraan operasional, peralatan komunikasi, perlengkapan dan peralatan lainya serta biaya pelaksanaan tugas operasional satuan polisi pamong praja dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau sumber dana lainya sesuai perundang undangan yang berlaku. bab xii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ini maka keputusan gubernur nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja dan peraturan pelaksanaanya dinyatakan tidak berlakugubernur peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan yogyakarta pada tanggal maret gubernur daerah istimewa yogyakarta ttd hamengku buwono diundangkan yogyakarta pada tanggal maret sekretaris daerah prov ini daerah istimewa yogyakarta tikpengelolaan lingkungan hidup adalah amdal, ukl upl, dpl, atau spldiprovinsi daerah istimewa yogyakarta gubenur adalah gubernur daerah istimewa yogyakarta, bupati walikota adalah bupati walipemilik penguasa kendaraan bermotor pribadi, lembaga swasta dan kendaraan bermotor dinas wajib melakukan uji emisi kendaraan bermotor. bagi kendaraan bermotor wajib uji berkala, uji emisi kendaraan bermotor dilakukan pada saat. bab iii klasifikasi lembaga pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor dibagi dalam (tiga) kelas terdiri atas kelas kelas dan kelas kewenangan pengujian lembaga pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: kelas melakukan pengujian emisi untukbawah. bab izin pendirian lembaga pengujian setiap orang atau badan hukumsolar: memiliki tenaga pengujian sekurang kurangnya sebanyak (tig:atau solar,:wajiblampir. formulir sebagaimana dimaksud butir yang telah diisi lengkap dan benar dengan dihampiri salinan kartu tanda penduduk ktp) pimpinan perusahaan: salinan izin gangguan ho) salinan izin mendirikan bangun bangunan imdb) atau izin mendirikan bangunan imbpada huruf danpadaterdapat kekurangan, sebelumyangpadaj . pelaksanaan lebih lanjut perizinan diatur oleh kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dengan jangka waktu berlaku selama (lima) tahun. perpanjangan kembali izin berlaku ketentuan sebagaimana dimaksudbersifat terbuka sesuai persyaratan standar pengujian. hasil pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab sepenuhnya lembaga pengujian. hasil pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor berupa data mutu emisi yang dituangkan dalam sertifikat pengujian dan terekam dalam buku pengujian secara berkala. formulir sertifikat dan buku pengujian yang dipergunakan oleh lembaga pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor adalah formulir sertifikat dan buku pengujian yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. contoh sertifikat hasil pengujian, buku pengujian dan stiker lulus uji berkala sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. bab pendidikan, pelatihan, pengawasan dan pembinaan pendidikan dan pelatihanadalah daerah istimewa yogyakarta. bab vii pencabutan izin lembaga pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pengujian emisi sumber bergerak kendaraan bermotor dapat dicabut izinnya. pencabutan izin sebagaimana dimaksud dilakukan oleh dinas perhubungan, komunikasi dan informatika atas nama gubernur setelah mendapat (dua) kali teguran peringatan secara berturut turut dalam tenggang waktu (tiga puluh) hari kerja dari badan lingkungan hidup. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan atas permintaan secara tertulis dari badan lingkungan hidup.buku uji spesifikasi bentuk buku uji ukuran x12cm warna biru tua sampul bertuliskan buku uji emisi dan berlogo pemerintah kabupaten kota . jumlah lembar halaman buku uji emisi 12cm pemerintah kabupaten kota. spesifikasi buku uji halaman utama halaman utama dalam buku uji berisi pengertian, ketentuan wajib uji dan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalamsebagai berikut: a). pengertian ketentuan umum, butir dan butir). ketentuan wajib uji bab dan setiap sumber bergerak kendaraan bermotor yang beroperasi daerah wajib melakukan pengujian emisi. setiap kendaraan bermotor yang beroperasi daerah, emisinya setiap saat harus memenuhi ketentuan baku mutu. c). ketentuan pidana bab xviii, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan tidak mengindahkan sanksi administrasi dikenak halaman identitas kendaraan dan hasil pengujian identitas kendaraan hasil pengujian emisi nama pemilik soo alamat pemilik woo kendaraan: .oooooooooo type penantanannnnnaaaaaanaa tahun keluaran jenis kendaraan .ooooooo jenis bbm drnnnananannnnnnannnanaa contoh sertifikat hasil uji logo pemerintah kabupaten kota ado peso nanah pemda surat keterangan memenuhi baku mutu emisi kab kota (perda provinsi diy nomor tahun hasil pengujian emisi no: nomor kendaraan parameter uji | nab hasil merk tipe ' karbonmonoksida( co) || tahun pembuatan nitrogenoksida( no) || bahan bakar hidrokarbon hc) io sistem pembakaran odasts nomor rangka nomor mesin nama lembaga penguji emisi alamat lembaga penguji emisi teknisi penguji emisi dikeluarkan tanggal : nama berlaku sampai dengan reg. contoh stiker lulus uji # . logo pemda kab kota memenuhi baku mutu emisi tahun masa berlakddengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur daerah istimewa yogyakarta, menimbang :.a. bahwa untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair lingkungan, bahwa kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata mempunyai potensi menghasilkan limbah cair yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair melalui penetapan baku mutu: cc. bahwa setelah dilakukan evaluasi pengaturan baku mutu sebagaimana diatur dalamsudah tidak sesuai da, dan jasarumah sakit: dan jasa pariwisata. dalam peraturan ini yang dimaksud dengan baku mutu limbah cair adalah batas maksimal limbah cair yang diperbolehkan dibuang lingkunganmutu limbah cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan volume, kadar, dan beban pencematauvolume maksimal adalah volume tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang lingkungan. kadar maksimal adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang lingkungan. kadar zat pencemar adalah jumlah zat pencemar dalam volume limbah cair tertentu yang dinyatakan dalam satuan miligram per liter (mg l). beban pencemar maksimal adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang lingkungan. izin adalah izin pembuangan limbah cair yang dikeluarkan oleh bupati walikotalaboratorium yang ditunjuk adalah laboratorium lingkungan yang ditunjuk oleh gubernur. baku mutu limbah cair dikelompokkan dalam (tiga) sektor yaitu industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata. baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: baku mutu limbah cair kegiatku mutu limbah cair kegiatan pelayanan kesehat: cc. baku mutu limbah cair kegiatan jasa pariwisabaku mutu sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan untuk kadar maksimum, beban pencemaran maksimum dan volume limbah maksimum. penetapan debit limbah cair maksimum ini didasarkan pada produksi nyata bulanan dari industri yang bersangkutan. perhitungan debit limbah cair maksimum dan beban pencemaran maksimum kegiatan usaha yang volume maksimumnya belum ada, maka penetapan beban pencemaran maksimum akan didasarkan pada hasil kajian. setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah cair,., serta menyediakan bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh limbah cair.. memeriksakan kadar parameter baku mutu limbah cair sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran ii, lampiran iii, dan lampiran peraturan ini secara periodik sekurang kurangnya (satu) kali dalam sebulan, atas biaya penanggung jawab kegiatan. melakukan pencatatan produksi pelanggan pelayanan perbulan memasang hasil pemeriksaan kualitas limbahnya pada tempat yang mudah untuk dilihat. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter baku mutu limbah cair dan produksi pelanggan pelayanan perbulan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf sekurang kurangnya (satu) kali dalam (tiga) bulan, kepada bupati walikota dengan tembusan kepada kepala instansi yang bertanggung jawab bidang lingkungan hidup provinsi dan kabupaten kota serta instansi teknis yang membidangi kegiatan usaha. pengujian mutu limbah cair sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh gubernur. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan gubernur ini dilakukan oleh gubernur, bupati walikota sesuai dengan kewenangannya masing masing. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab bidang lingkungan hidup. baku mutu limbah cair sebagaimana ditetapkan dalam peraturan gubernur ini dapat ditinjau sekurang kurangnya sekali dalam (lima) tahun. pelanggaran terhadap ketentuan baku mutu limbah cair sebagaimana ditetapkan dalam peraturan gubernur ini diancam sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang undangan. pada saat mulai berlakunya peraturan gubernur iniindustri baku mutu limbah cair untuk industri pelapisan logam ea. beban pencemaran parameter satuan pu suhu poo cthdsuhuudara konduktivitas jumps em| tembaga cu) mat baku mutu limbah cair untuk industri penyamakan kulit mentah garapan suhu ctndsuhuudara konduktivitas jumhosim| minyak bumi pom lo baku mutu limbah cair untuk industri penyamakan kulit wet blue max bebanpencemarmax pu suhu cthdsuhuudara konduktivitas jumhosicm| pom co. pom |o000000a880 rss minyak buni pom |oo02 baku mutu limbah cair untuk industri penyamakan kulit nabati in parameter satuan po. .| suhu ctndsuhuudara konduktivitas lmos em| |. total(sebagai |o0a5 minyak bumi pem baku mutu limbah cair untuk industri gula suhu ctndsuhuudara oo konduktivitas jumhosem| l|l minyak bumi pem baku mutu limbah cair untuk industri tapioka mesin nona parameter satuan suhu ctndsuhuudara oo konduktivitas jumboseml dom baku mutu limbah cair untuk industri tekstil terpadu lo. suhu ctndsuhuudara oo konduktivitas jumhosem| amonia total nn) minyak bumi pem baku mutu limbah cair untuk industri tekstil (pencucian, kapas, pemintalan dan penenunan) poo suhu gtndsuhuudara konduktivitas jumboseml dom amonia kota sn) pom o@so minyak bumi pem baku mutu limbah cair untuk industri tekstil (perekaman dan defining) suhu ctndsuhuudara oo konduktivitas jumhosem| dom amonia total nn) minyak bumi pem |loo2 baku mutu limbah cair untuk industri tekstil (pengikisan dan pemasakan) suu gtndsuhuudara oo konduktivitas jumhosem| dom amonia kota ten pom dos otg minyak bumi pem baku mutu limbah cair untuk industri tekstil (pemecatan) suhu ctndsuhuudara oo konduktivitas jumhosem| iss amonia total nn) detergen minyak bumi pem |loo2 baku mutu limbah cair untuk industri tekstil (merserisasi) mean dome bea eng poo suu gtndsuhuudara oo konduktivitas jumhosem| among kota ts) pom doa ore minyak bumi pem baku mutu limbah cair untuk industri tekstil (pencelupan) beban pencemaran parameter satuan suhu ctndsuhuudara konduktivitas |umhostem| dom |o000x2000000 amonia total npsn) mat o08 minyak bumi pem lo2 po. baku mutu limbah cair untuk industri tekstil (pencetakan) suu cthdsuhuudara konduktivitas jumps em| b00 dom co. bom ts. oma .| menata ten dom debit volumelimbah maksimum @m3tonprouk baku mutu limbah cair untuk industri alkohol (spiritus) tera bea parameter satuan lo. .| suhu gtndsuhuudara konduktivitas jumhosim| baku mutu limbah cair untuk industri susu parameter satuan suhu ctndsuhuudara konduktivitas |umhostem| baku mutu limbah cair untuk industri krimminyak lemak nabati debit volume limbah maksimum l ka total bahan baku baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri minuman ringan (dengan pencucian botol tanpao.o84 debit volume limbah maksimum l l produk baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri minuman ringan (dengan pencucian botol danebit volume limbah maksimum l l produk baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri sabun kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max (mg l) (gr ton) yo) suhu thd suhu udara konduktivitas pom los tss dom too minyak lemak nabati debit volume limbah maksimum m3 ton produk baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri cat kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max (mg l) (gr m3) yo) suhu thd suhu udara konduktivitas peng merkuri hg?) krom heksavalen vi) kadmium cd) seng zn) tembaga cu) timbal pb) titanium minyak bumi debit volume limbah maksimum l l produk cat dgn pelarut air baku mutu limbah cair untuk kegiatan peternakan babsulfida sebagai h:s omar minyak lemak nabati debit volume limbah maksimum l ekor babi dewasa hari baku mutu limbah cair untuk kegiatan peternakan sapi kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max pen suhu thd suhu udara konduktivitas sunda sebagai hs minyak lemak nabati debit volume limbah maksimum l ekor sapi dewasa hari baku mutu limbah cair untuk kegiatan rumah potong hewan (rphbaku mutu limbah cair untuk kegiatan industri pengolahan buahbod homo tss mel krida detergen minyak lemak nabati debit volume limbah maksimum z ton bahan baku baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri pengolahan sayuran naa . beban pencemaran parameter satuan temperatur. poo ctndsuhuudara konduktivitas |umhostem| bod kmr |. co. dom tss dom ts. oma klorida cd). omar o0a8 debt voumetmbenmakamum #matonbatanbatu baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri tahu beban pencemaran temperatur poo gthdsuhuudara konduktivitas |umhostem| baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri tempe parameter satuan ph. .| temperatur. poo. gtndsuhuudara konduktivitas |umhostem| baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri kecap parameter satuan lo. .| suhu gtndsuhuudara konduktivitas |umhostem| baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri batik lo. .| temperatur. poo. gtndsuhuudara konduktivitas |umhostem| boom fo. co. bom tss pom . ploma minyak buni. peta |o2 demtivoumetmbanmaamam baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri percetakanomar a85 tss pagar timbal pb) omar |o100 kadmium total: krom total nikel total raksa total selenium total ammonia: poo detergen minyak bumi pom po. baku mutu limbah cair untuk kegiatan bengkel (cuci mobil motor0 pem iss pem too detergen pom |o05 minyak bumi pem po.) baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri mie. lem tss pem los too minyak lemak jabat debit volume limbah maksimum pol baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri pengalengan ikan udangdan boo pem logo co0 pem iss pem too klorin ci) oma los minyak lemak nabati omg debit volume limbah maksimum pn. baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri pengolahan ikan udangaan bod cod . polar iss. home ammonia nh3) img o0o8s detergen pom los minyak lemak jabat debit volume limbah maksimum ee. baku mutu limbah cair untuk kegiatan otomotif karoser. pem tss pem yo0@ too detergen dom los minyak bumi debit volume limbah maksimum po) baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri lampu listrik. home tss polar arsen total omar kadmium total: logo krom total: mar |oo008 nikel total raksa total selenium total stadium total tembaga total: fluorida amonia nh3) logo pol timbal pb) omar detergen pom debit volume limbah maksimum baku mutu limbah cair untuk kegiatan ipar domestik komunal kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max mg!) (gr m3) suhu thd suhu udara konduktivitas dan bo0 pem co. lpengolahan tinja komunal kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max (mg l) (gr m3) sup thd suhu udara konduktivitas boo pem co. pem iss pem too detergen dom los minyak lemak jabat los debit volume limbah maksimum po) baku mutu limbah cair untuk kegiatan tpa sampah0 pem iss pem too debit volume limbah maksimum pol baku mutu limbah cair untuk kegiatan depo minyak bumi kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max (mg l) (gr m3) suhu thd suhu udara konduktivitas pem logo co. lem iss pem too minyak bumi omg debit volume limbah maksimum pn. baku mutu limbah cair untuk kegiatan spbu kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max (mg l) (gr m3) temperatur thd suhu udara konduktivitas dan boo pem logo co0 pem iss pem too minyak bumi debit volume limbah maksimum po) baku mutu limbah cair untuk kegiatan farmasi kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max (mg l) (gr m3) tha suhu udara konduktivitas boo pem co. pindustri wig kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max (mg l) kg ton) temperatur tha suhu udara konduktivitas boo pem co. pem jml dome detergen pem los minyak lemak nabati poo debit votumelimbahmaksimum baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri vco peak parameter satuan temperatur $801nsunuudra konduktivitas jumnoseml jml mel iss jml pem minyak lemak nabati debit volumelimbahmaksimum baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri genteng beton parameter satuan x80masuda konduktivitas jumbosteml pom dom dome minyak bumi pem debit volumelimbahmaksimum baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri potong batu beban pencemaran parameter satuan temperatur poo 4801nasunuuda konduktivitas jumtoseml jml mel dom debit volumelimbahmaksimum baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri minyak kayu putih parameter satuan temperatur 280wasuvuda konduktivitas jumnoseml jml mel iss jml pem detergen minyak lemak nabati poo debit volumelimbahmaksimum baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri laundry parameter satuan temperatur s80masuda konduktivitas jumnoseml iso jml pom detergen pom debit voumelimbahmaksimum yoo baku mutu limbah cair untuk kegiatan terminal stasiun bandara parameter satuan ag0wasumugara konduktivitas jumtostml minyak bumi pem |o02o po) debit volumelimbanmaksimum baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri lainnya parameter satuan temperatur 200wasunwugara konoukivits jumtosteml jml iss poin dome bemteranatra dom mangsa tin pem batumteay pem seram kompas:enam dom komtaai:ce pem kadmium (c) dom paksa ha) omi timbalteo) pom samantha pem sent pem loss seemumisa dem sangat demo oos laureates dom lam uereasr pem ktrmbetas pem kmonatetas dem senyawa aki meti bru (os seni pom detergen jom loo soo yoo minyak lemak nabi (os minyak bumi mepelayanan kesehatan pelayanan kesehatan rsu kelas (nn nan nn. komwamas jamesenf ses ama nan inn inn. masam pem mmaremtemanasat ass men demvamaamogseaan medsos pose sareicatom pas biases asmara pomesme snap mean yesasia pom stasis pomesme doom inn (nn in. inn in. sea tn. inn nn. las inn tn. ann inc pelayanan kesehatan rsu kelas dan parameter satuan (aja komwamtas jamesenf ses dana pen pam snn pemvamaamogseaan (.meosotoa pose saticatom pam biases asamreta pom siap meme bvesaresa poem #stmosas pore oom (nn inn. sea ink. inc inn min ini. dennnnn les ink. (aa pelayanan kesehatan rsu kelas dan khusus parameter satuan nn. koma ameseml 0ame inn. ago benamaawonmeeran pal (.meosooi pose saticatam betipases asmara pare sia evesosea stmosas asoawaims (spm spa (sapa sea lan inn ini. ink. (am baku mutu limbah cair untuk kegiatan puskesmas rawat inap erowammataa koma lamesenl4ame baku mutu limbah cair untuk kegiatan bersalin poo suhu cthdsuhuudara konduktivitas jumhosiem| baku mutu limbah cair untuk kegiatan laboratorium lingkungan kesehatan iin ian suhu cthdsuhuudara konduktivitas jumhosiem| phenol00000 pom |logo3o minyak bumi pem |o2 lo) baku mutu limbah cair untuk kegiatan lainnya mama enam pang ena parameter satuan suu x80n4suhuudra konduktivitas jumboseml 1sees pem loo co. pem |o018 iss dom detergen lom los prostat po) dom minyak lemak nabati mat minyak bumi pem |o2 lo) debit volumelimbah maksimum? itertorangiharibeiiijasa pariwisatan tnd suhu udara konduktivitas detergen total prostat po)omapo) oma oo3o minyak lemak jabattoh suhu tnd suhu udara konduktivitas detergen total prostat po) oma oo3ohotel melatondok wisata kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max (mg l) kg ton) manapartemen kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max (mg l) kg ton) po) surumah makan kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max (mg l) kg ton) pptsupermarket restoran kadar beban pencemaran parameter satuan kadar max beban pencemar max (mg l) kg ton) tnd suhu udara konduktivitas seeasar swalayan (mall) parameter satuan php s80wnasuhuudara konduktivitas umbostem| |. baku mutu limbah cair untuk kegiatan salon parameter satuan suhu ctndsuhuudara konduktivitas jumbosem| |. usaha sejenis lainnya parameter satuan suhu gtndsuhuudara konduktivitas jumbosem| |industri dalam menentukan mutu limbah cair debit volume limbah cair maksimum penetapan baku mutu limbah cair pada pembuangan limbah cair melalui penetapan debit volume limbah cair maksimum, sebagaimana tercantum dalam lampiran nomor s d untuk masing masing jenis industrims bulan. volume limbah c baku. produksi atau bahan baku sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk atau baku yang sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran s d untuk jenis industri yang bersangkutan. debit limbah cair yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut keterangan debit limbah cair yang sebenarnya, dinyatakan dalam m? bulan hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam s harilimbah cair pada pembuangan limbah cair melalui penerapan pencemaran maksimum sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk masing masing jenis industri, didasarkan pada jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam limbah cair. untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut beban pencemaran maksimum bpm (cm)j keterangan. cm)j kadar maksimum unsur pencemar dinyatakan dalam mg l volume limbah . faktor konversi 1kg beban pencemar maksimum sebenarnya bpa (ca) da keterangan bpa beban pencemaran sebenarnya dinyatakan dalam parameter per satuan produk atau bahan baku ca)j kadar sebenarnya unsur pencemar dinyatakan dalam mg l debit limbah cair sebenarnya yang dinyatakan dalam s bulan. faktorkonversi beban pencemaran maksimum perhari bumi bpm pb keterangan bpm beban pencemaran maksimum per hari yang diperbolehkan bagi setiap jenis industri yang bersangkutan dinyatakan dalam parameter per hari jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan beban pencemaran maksimum sebenarnya pai (ca)j keterangan pai beban pencemaran per hari yang sebenarnya, dinyatakan dalam parameter per hari ca)j kadar sebenarnya unsur pencemar dinyatakan dalam mg l hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m$ hari faktorkonversi dengan demikian penilaian beban pencemaran adalah bpa tidak boleh lebih besar dari bpm pai tidak boleh lebih besar dari untuk pengukuran parameter tds hanya dilakukan sekali pada saat pertama kali diambil sampel limbah cairnya bersama sama dengan parameter konduktivitas. untuk pemantauan selanjutnya yang diukur cukup konduktifitasnya saja sedangkan tds angkanya dapat diperoleh dengan mengkonversikan angka konduktifitasnya (konversi diperoleh dari pengukuran pertama).pelayanan kesehatan dalam menentukan mutu limbah cair untuk penghitungan beban pencemaran volume debit limbah diestimasikan: rumah sakit tipe orang hari bed. rumah sakit tipe dan orang hari bed rumah sakit tipe dan rumah sakit khusus orang hari bed puskesmas rawat inap dan bersalin orang hari bed laboratorium lingkungan dan kesehatan orang hari bedjasa pariwisata dalam menentukan mutu limbah cair untuk penghitungan beban pencemaran volume debit limbah cair diasumsikan kebutuhan air berdasarkan kelas hotel. hotel bintang orang hari hotel bintang y orang hari hotel bintang orang hari hotel bintang orang hari hotel melati pondok wisata i orang hariharus berdasar pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh gubernur, bahwa sebagai upaya peningkatan pelayanan yang dilaksanakan oleh balai latihan pendidikan teknik sesuai dengan standar dan tuntutan masyarakat, perlu ditetapkhan pendidikan teknik pada dinas pendidikan, pemuda dan olahragyang harus dipenuhi oleh balai latihan pendidikan tekndinas adalah dinas pendidikan, pemuda dan olah raga provinsi daerah istimewa yogyakarta. balai latihan pendidikan teknik yag selanjutnya disingkat bpt adalah unit pelaksana teknis dinas lingkungan dinas pendidikan, pemuda dan olah raga provinsi daerah istimewa yogyakarta. standar pelayanan minimal dimaksudkan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat. tujuan ditetapkannya standar pelayanan minimal adalah sebagai panduan bagi bpt dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. bab jenis standar pelayanan minimal jenis standar pelayanan minimal balai latihan pendidikan teknik meliputi standar isi, standar proses pendidikan dan pelatihan: standar pendidikan dan tenaga kependidikan: dan standar penilaian pendidikan dan pelatihan. urbpt wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan peraturan gubernur ini. pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud padakepala bpt bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan bpt sebagaimana dimaksud pada dan bab pembinaan dan pengawasan gubernur dalam hal ini sekretaris daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh bptb mekanisme pelayanan publik dan pengaduan masyarakat ketentuan mekanisme pelayanan publik dan mekanisme pelayanan pengaduan masyarakat akan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga provinsi daerah istimewa yogyakarta selaku pembina teknisi standar isi untuk pendidikan reguler berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar pendidikan nasional yang meliputi struktur kurikulum berdasarkandan keputusan menteri pendidikan nasional nomor tentang kurikulum pendidikan tinggi, balai latihan pendidikan tehnik bpt) menerapkan kurikulum berbasis kompetensi kbk), dan lebih lanjut dengan kurikulum pembelajaran berbasis produksi production base education pbe) dengan tujuan agar lulusannya mempunyai kompetensi yang baik dan mampu bersaing dunia kerja dalam maupun luar negeri. program studi keahlian yang dilaksanakan bpt pada dinas pendidikan, pemuda dan olah raga provinsi daerah istimewa yogyakarta mengacu pada keputusan direktur jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah departemen pendidikan nasional nomor kep mn diantaranya teknik ketenagalistrikan: teknik otomotif: cc. teknik pemesanan: dan teknik bangunan. ii. waktu pendidikan dan kalender akademik waktu pendidikan bpt menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan satuan blok waktu untuk peserta pendidikan dan pelatihan dari sekolah menengah kejuruan, dengan waktu pertemuan atau kegiatan terjadwal termasuk dalamnya uji kompetensi. satuan waktu belajar praktek terdiri dari (empat puluh lima) menit persatuan jam belajar. untuk peserta pendidikan dan pelatihan dari umum menggunakan jumlah waktu tertentu sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan. kalender akademik bpt menyelengarakan pendidikan menggunakan tahun pelajaran akademik baik untuk layanan praktikum bagi siswa sekolah menengah kejuruan maupun jenjang pendidikan lainnya. ii. standar manajemen mutu prosedur pelayanan minimum yang sesuai dengan standar manajemen iso secara rinci terdapat buku dokumen iso yang dibagi dalam beberapa kelompok kategori prosedur antara lain prosedur iso pendidikan dan pelatihan dan proses pendidikan dan pelatihan. prosedur iso administrasi dan kepegawaian. prosedur iso keuangan dan pelayanan keuangan. prosedur iso pelaksanaan teknis. iv. pembelajaran berbasis produksi berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendidikan menengah dan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tentang sekolah menengah kejuruan untuk meningkatkan mutu lulusan khususnya siswa sekolah menengah kejuruan, bpt mengupayakan pelaksanaan program production base education pbe) untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan menjadi tenaga kerja teknik, sehingga didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional. tujuan mewujudkan kemampuan sumber daya manusia dalam bentuk ketrampilan nyata, yang didukung sarana dan prasarana yang ada secara optimal. meningkatkan kemampuan dalam penguasaan teknologi sesuai dengan kebutuhan dunia industri, bagi semua staf maupun siswa sekolah menengah kejuruan dibidang kewirausahaan. membentuk sikap profesional yang produktif (menghargai waktu, jujur, percaya diri, menjunjung tinggi etika dan profesi, disiplin, cinta pekerjaan, bertanggung jawab terhadap tugas dan mandiri). fungsi tempat perwujudan konsep keterkaitan dan kesepakatan link and match ) sekolah menengah kejuruan yang dikelola dengan dunia usaha dunia industri yang dilaksanakan dalam bentuk praktek kerja industri pendidikan sistem ganda psg). tempat pelatihan nyata (on the job training) bagi peserta pendidikan dan pelatihan. wadah untuk menjalin kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri. tempat penelitian dan pengembangan ide ide baru yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. karakteristik implementasi program menjalin kerjasama dengan dunia usaha dunia industri. sarana pelatihan siswa dan staf secara nyata. mewujudkan produk berkualitas dan mampu bersaing. meningkatkan kualitas pendidikan dengan standar industri. mengarah pelayanan industri. standar kompetensi seksi elektro dan informatika kompetensi keahlian teknik ketenagalistrikan menganalisa hasil pengukuran. memahami pengukuran komponen elektronika. melaksanakan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. melakukan mekanik dasar. memasang instalasi penerangan listrik bangunan sederhana. memahami dasar elektronika. memperbaiki peralatan rumah tangga listrik. memasang instalasi listrik tenaga listrik bangunan sederhana. memasang instalasi penerangan listrik bangunan bertingkat. memperbaiki motor listrik. mengoperasikan sistim pengendali elektromagnetik. mengoperasikan sistim pengendali elektronik. pengoperasian peralatan pengendali daya tegangan rendah. merawat panel listrik dan switch. merencanakan dan memasang instalasi listrik industri kecil. seksi otomotif kompetensi keahlian teknik otomotif menerapkan prosedur keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan tempat kerja. menggunakan alat alat ukur. menggunakan peralatan dan perlengkapan tempat kerja. memperbaiki sistim hidrolik dan kompresor udara. melaksanakan prosedur pengelasan kematian, pemotongan dengan panas dan pemanasan. melakukan overhaul sistim pendingin dan komponen komponennya. memelihara servis sistem bahan bakar bensin. memperbaiki sistem injeksi bahan bakar diesel. memelihara servis dan overhaul engine dan komponen komponennya. memperbaiki unit kopling dan komponen komponen sistem pengoperasian. memelihara transmisi. memelihara unit final drive garden. memperbaiki poros penggerak roda. memperbaiki roda dan ban. memperbaiki sistem rem. memperbaiki sistem kemudi. memperbaiki sistem suspensi. memelihara baterai. memperbaiki kerusakan ringan pada rangkaian sistem kelistrikan, pengaman dan kelengkapan tambahan. memperbaiki sistem pengapian. memperbaiki sistem starter dan pengisian. memelihara servis sistem air conditioned). seksi mesin kompetensi keahlian teknik pemesanan melaksanakan penanganan material secara manual. menggunakan peralatan pembandingan dan atau alat ukur dasar. mengukur dengan alat ukur mekanik presisi. menggunakan perkakas tangan. menggunakan perkakas bertenaga operasi digenggam. membaca gambar teknik. menggunakan mesin untuk operasi dasar. melakukan pekerjaan dengan mesin bubut. melakukan pekerjaan dengan mesin rais. melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda. menggunakan mesin bubut (kompleks). memeras (kompleks). menggerinda pahat dan alat potong. mengeset mesin dan program mesin nc cnc (dasar). memprogram mesin nc cn (dasar). mengoperasikan mesin nc cnc (dasar). seksi sipil dan furnitur kompetensi keahlian teknik bangunan merencanakan konstruksi kayu. membuat sambungan dan hubungan kayu. menggunakan peralatan tangan. membuat bentuk komponen pekerjaan kayu. merakit kusen, daun pintu dan jendela kayu. memasang kusen kayu pada bangunan. memasang daun pintu jendela pada kusen kayu. memasang kaca pada kusen daun pintu jendela kayu. menggunakan peralatan mesin tetap. merakit kuda kuda kayu. memasang rangka atap sistem portal sederhana dan sistem kuda kuda. memasang rangka dan penutup lantai kayu. memasang perancah kayu. memasang bekisting kayu. memasang rangka dan penutup plafon. memasang rangka dan penutup dinding dari kayu dan partisi. memasang tangga kayu dan raising kayu. melaksanakan pekerjaan finishing konstruksi kayu. vi. pendidikan non reguler pendidikan non reguler yang dilaksanakan untuk melayani pendidikan dan pelatihan masyarakat umum atau lembaga sekolah untuk belajar kompetensi tertentu berdasar kompetensi yang dibutuhkan. seksi elektro dan informatika elektronika dasar paket pengenalan alat dasar multimeter, percobaanarus tegangan, pembacaan dan pengukuran komponen. paket pembacaan dan pengukuran lanjut, filter catu daya, teknik penyolderan, teknik mekanik (pembuatan casing). elektronika lanjut a)paket transistor, op amp b)paket transistor terapan, op amp terapan, khusus, mendesain sistem teknik digital dasar gerbang logika dasar, flip flop, register, counter, multiplayer decoder. teknik digital lanjut rom, decoder khusus, adc, dac steer motor, mendesain sistem. dasar dasar transduser dan sensor sensor optik, sensor panas, sensor suara, sensor magnet, mendesain sistem. dasar dasar pengendali sistem loop terbuka, sistem loop tertutup, sistem penggerak, sistem kendali, mendesain sistem. dasar dasar mikroprosesor pengenalan mikroprosesor, instruksi dasar, merancang program mikrokomputer, percobaan percobaan. dasar dasar mikrokontroler paket pengenalan mikrokontroler, instruksi dasar, merancang program mikrokontroler paket kendali i o, mendesain sistem teknik audio paket filter aktif dan pasif, pre amp mic, compressor dan expanded, tone control aktif dan pasif, power amplifier paket sub footer, crossover,dan speaker proyektor teknik vidio paket vcd dan dvd, dasar dasar televisi paket televisi lanjut listrik electrical cooler (mesin pendingin) winding (soul dynamo) teknik digital komersial appliance (alat listrik rumah tangga industrial machine controller (pengendali motor listrik industri) teknik tenaga listrik programmable logic control (dasar) programmable logic control (aplikasi) electro pneumatic seksi otomotif motor otomotif motor bensin sistem bahan bakar konvensional sistem bahan bakar efi motor diesel sistem bahan bakar motor diesel listrik otomotif sistem stater sistem pengapian sistem mobil chasis otomotif from well alignment wheel balance sistem rem sistem pemindah tenaga (transmisi) sistem suspensi sistem kemudi pengujian kemudi tenaga sepeda motor teknik sepeda motor seksi mesin program dasar computerized numeric control cnc) dasar bubut cnc rais cnc computerized numeric control cnc) lanjut bubut cnc rais cnc bubut konvensional dasar rais konvensional dasar gerinda datar dan silinder las dasar las gas las listrik las tig las mig mag program spesialis bubut konvensional rais konvensional perawatan dan perbaikan mesin bubut perawatan dan perbaikan mesin rais bubut cnc rais cnc seksi sipil dan furnitur masyarakat umum ukur tanah (survei pemetaan) level pengukuran beda tinggi level pengukuran vertikal horizontal pertukangan kayu level pertukangan kayu dasar level pekerjaan finishing kayu level pengoperasian mesin kayu siswa sekolah menengah kejuruan umum program dasar pekerjaan dasar survei konvensional pekerjaan dasar konstruksi bangunan (a) pekerjaan dasar pasangan konstruksi batu (b) pekerjaan dasar konstruksi kayu (c) pekerjaan dasar konstruksi lumbung program lanjut tingkat teknik bangunan (a) pekerjaan pasangan batu (b) pekerjaan cat dan plester (c) pekerjaan ubin perkayuan (a) pekerjaan kusen pintu dan jendela (b) pekerjaan daun pintu dan jendela (c) pekerjaan dinding lantai survei pemetaan (a) pekerjaan posisi vertical (b) pekerjaan posisi horizontal (c) pekerjaan peta situasi program lanjut tingkat iii teknik bangunan (a) keahlian konstruksi beton bertulang (b) konstruksi penyekat ruangan (c) konstruksi jalan dan jembatan perkayuan (a) keahlian perabot kayu (b) finishing kayu survey pemetaan (a) survei teknik jalan dan jembatan (b) peta topografifebruari standar proses pendidikan dan pelatihan standar proses pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar pendidikan nasional, dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan psikologis dalam proses pembelajaran pendidikan yang memberikan keteladanan. setiap satuan pendidikan harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian hasil proses pembelajaran yang efektif dan efisien. perencanaan proses pembelajaran berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar nasional pendidikan mengamanatkan bahwa dan penilaian hasil belajar. silabus silabus menggambarkan proses pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu yang mencakup identitas materi pendidikan dan pelatihan, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pendidikan dan pelatihan, metode yang diterapkan dalam pendidikan dan pelatihan, daftar sumber dan bahan bacaan, waktu dan media pembelajaran, serta evaluasi proses dan hasil pendidikan dan pelatihan. proses penyusunan silabus dapat dilihat pada prosedur pengembangan kurikulum sebagai berikut materi pengajaran guru menggunakan kompetensi dasar kejuruan dan standar kompetensi, disusun dalam rencana persiapan pembelajaran rpp). metode pembelajaran guru mengajar dengan metode tatap muka, diskusi, demonstrasi, praktek, penugasan, dan lain lain. metode pembelajaran dicantumkan dalam satuan rpp. konsentrasi kurikulum yang dilaksanakan setiap seksi meliputi seksi elektro dan informatika konsentrasi kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. seksi otomotif konsentrasi kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. seksi mesin konsentrasi kompetensi keahlian teknik permesinan. seksi sipil dan furnitur konsentrasi kompetensi keahlian teknik gambar bangunan dan teknik konstruksi kayu. il. pelaksanaan proses pembelajaran jadwal pembelajaran disesuaikan dengan jadwal sesuai kalender pendidikan dengan blok sistem per semester, dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan non reguler. daya tampung kelas maksimal peserta pendidikan dan pelatihan atau sesuai dengan kapasitas untuk pendidikan dan pelatihan umum. beban wajib mengajar guru mempunyai beban wajib mengajar jam per minggu. selebihnya digunakan untuk penyusunan administrasi serta rencana persiapan pembelajaran, tugas tambahan dan tugas untuk peningkatan institusi. ii. pengawasan proses pembelajaran pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kinerja pelayanan jadwal pembelajaran penyelesaian masalah pendidikan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan pendidikan pengawasan keuangan perencanaan dan pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran rba) kinerja keuangan penyusunan dan pelaporan keuangan. iv. indikator keberhasilan indikator capaian kerja batas waktu pencapaian tersedianya rpp minggu sebelum pendidikan dan pelatihan dimulai tersedianya jadwal blok minggu sebelum pendidikan dan pelatihan dimulai tingkat kehadiran guru setiap akhir blok tingkat kehadiran siswa setiap akhir blok satuan waktu blok blok semester satuan waktu belajar per jam belajar satuan waktu blok minggu blok tahunan norma waktu yang berkaitan dengan standar proses indikator capaian kerja batas waktu batas waktu kehadiran guru menit sebelum pembelajaran dimulai batas waktu penyerahan minggu setelah blok selesai nilai jangka waktu perbaikan minggu setelah blok selesai vi. evaluasi pembelajaran penilaian terhadap kegiatan, kemajuan dan kemampuan peserta pendidikan dan pelatihan secara berkala ujian, pemberian tugas dan pengamatan oleh guru. ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah, akhir pendidikan dan pelatihan, dan ujian kompetensi. penilaian hasil belajar dilambangkan dengan angka yang bobotnya berkisar antara sampai dengafebruari standar pendidik dan tenaga kependidikan pendidik guru. guru terdiri dari guru tetap bpt, guru smk yang ditugaskan bpt dan guru tidak tetap. jenjang jabatan guru guru pratama guru pratama tk. guru muda guru muda tk. guru madya guru madya tk. guru dewasa guru dewasa tk. guru pembina guru pembina guru utama muda guru utama madya guru utama jenjang jabatan guru tidak tetap jenjang jabatan guru tidak tetap setingkat dengan guru pratama. standar tenaga guru memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. kualifikasi akademik sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan. pendidikan d3, d4, s1, s2, akta dan akta bersertifikasi bagi yang sudah memenuhi persyaratan. mempunyai kompetensi sesuai bidang ajar. il. tenaga kependidikan sumber daya tenaga kependidikan sumber daya tenaga kependidikan terdiri atas penyelenggara pendidikan dan pelatihan. tenaga penunjang pendidikan dan pelatihan dan tenaga administrasi meliputi pengadministrasi umum. melayani prosedur administrasi dalam rangka menunjang pelaksanaan ketatausahaan. penatalaksanaan pelatihan keahlian mengelola pendidikan dan pelatihan dari perencanaan hingga menyusun laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan. pendamping pelatihan keahlian mendampingi guru dalam mempersiapkan kegiatan pendidikan dan pelatihan hingga proses pendidikan dan pelatihan berlangsung. penyiar bahan pelatihan keahlian. menyiapkan alat dan bahan pendidikan dan pelatihan. syarat syarat tenaga kependidikan kualifikasi akademik yang harus dimiliki tenaga kependidikan sesuai dengan jenis pekerjaan. pendidikan smk sma ma, d3, d4, s1penilaian penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi peserta pendidikan dan pelatihan. penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan peserta pendidikan dan pelatihan baik aspek kognitif, afektif, normatif, maupun psikomotorik yang mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil pendidikan dan pelatihan. penilaian proses pendidikan dan pelatihan penilaian proses pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk mengungkapkan kemampuan peserta pendidikan dan pelatihan dalam mengikuti proses pembelajaran melalui pengamatan kerja, benda kerja (produk) atau cara penilaian lainnya. il. penilaian hasil belajar cara penilaian penilaian dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes. bentuk penilaian penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes, produk, performansi, dan portofolio. waktu penilaian penilaian hasil belajar dapat dilakukan dalam rentang waktu tengah pendidikan dan pelatihan, akhir pendidikan dan pelatihan dan dalam rentang waktu satu pendidikan dan pelatihan. pelaksanaan penilaian hakekatnya, penilaian merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab guru pengampu pendidikan dan pelatihan. norma penilaian penentuan nilai akhir didasarkan pada penilaian acuan patokan pap) yang diatur sesuai dengan kompetensi keahlian. penilaian akhir hasil belajar peserta pendidikan dan pelatihan dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori nilai angka nilai huruf ii. batas minimum nilai kelulusan peserta dapat dinyatakan lulus apabila telah mencapai batas nilai minimum yang diatur sesuai kompetensi keahlian, apabila belum berhasil dilakukan pengulangan maupun perbaikan. iv. keluhan nilai keluhan protes peserta pendidikan dan pelatihan terhadap nilai dapat dilakukan perubahan apabila materi yang dikeluhkan benar, penambahan nilai sesuai dengan koreksi guru pengampu. keluhan tidak benar mengada ada, ditolak guru pengampu. keluhan disampaikan batas akhir penilaian. perubahan nilai atas inisiatif guru hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari kepala seksi sekretaris seksi. predikat kelulusan predikat kelulusan pendidikan dan pelatihan dinyatakan dalam bentuk sertifikat dan atau surat pernyatans. eng pelayanan perizinan terpadu satu pintu telah ditetapkan peraturan gubernur nomor tahun tentang penyelenggaraan perizinan terpad, bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah maka terjadi peralihan urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral dari kabupaten kota provinsi sehingga peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menyesuaikan dan dirubah dalam rangka mendukung pelayanan perizinketentuan dalamperizinan terpadu jenis perizinan dan non perizinan gerai p2t bidangtperizinan komunikasi informatika izin pengerukan reklamasi pantairekomendasi bengkel karoseri kartu pengawasan pas kecil surat kebangsaan tenaga kerja dan non iziperizinanvii kehutanan dan perizinan perkebunan izin usaha industri primer hasil hutan iuiphhk) kapasitas m? tahun perluasan iuiphhk kapasitas m?viii lingkungan hidup provinsimbangunan pekerjaan umum, perumahan, dan izin pengeboran air tanah energi sumber daya izin penggalian air tanah mineral izin pemakaian air tanah izin pengusahaan air tanah izin pengeboran air tanah sippa) izin juru bor fijb) izin usaha pertambangan mineral logam izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan izin pertambangan rakyat izin usaha pertambangan operasi produksi khusus izin usaha jasa pertambangan izin usaha penyediaan tenaga listrik izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika izin usaha jasa penunjang tenaga listrik izin operasi penyediaan tenaga listrik izin usaha niaga bahan bakar nabatipendidikan tinggi pt) xi1 pertanian perikaola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah telah ditetapkan denganahwasebagaimana dimaksud dalam huruf sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti dengan peraturan gubernuropdunit kerja pada opd yang menerapkan ppk blue yangjabat pengelolaandibentuknya peraturan gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi blue untuk melakukan pengelolaan keuangan. ruang lingkup peraturan gubernur ini adalah pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan blue yang meliputi perencanaan dan penganggaran blue, ketatausahaan keuangan blue), dan pelaporan keuangan blue. bab perencanaan dan penganggaran blue blue berkewajiban menyusun perencanaan dan penganggaran meliputi rencana strategi bisnis blue, rba blue, dan dpa blue. blue menyusun rencana strategi bisnis, dengan berpedoman padauntuk blue opd, rbadan belanja daerah apbd). untuk blue unit kerja, rba sebagaimana dimaksud dalam disusun dan dikonsolidasikan dengan rka opd. rba sebagaimana dimaksud pada dan dipersamakan sebagai rka otentangdapat melakukan perubahan dpa blue dengan mekanisme persetujuan tapirhitungan persentase ambang batas sebagaimana dimaksud padaumusan persentase ambang bataslue bertahap dapat mengajukan perubahan rba dan dpa blue, berkaitan dengan terjadinya penambahan pendapatan dan biaya pada tahun anggaran berjalan, kepada sekretaris daerah selaku ketua tapiada bank umum yang sehatharus dengan persetujuan gubernur. bab iii ketatausahaan keuangan blueyang sehat. transaksi penerimaan dan pengeluaran kasnya yang sah. transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari huruf huruf huruf dan huruf dilaksanakan melalui rekening kas ppksurplus tahun lalublue mengalami surplus pada rekening kas blue maka penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kegiatan tahun berikutnya, dengan mekanisme sesuai ketatausahaan blue. penetapan perkiraan surplus pada rekening kas blue, memperhatikan realisasi semester dan prognosis semester tahun anggaran berjalan. dalam hal blue mempunyai surplus dari jasa layanan, gubernur dapat memerintahkan pemindahbukuan surplus blue dari rekening kas blue rekening kas daerah, dengan mempertimbangkan likuiditas blue. bab pelaporan keuangan blue pimpinan ppk blue wajib menyampaikan laporan keuangan kepada gubernur melalui ppid terdiri dari laporan operasional dan laporan arus kas setiap triwulan.disertai laporan kinerja setiap semesteropd yang bersangkutan. laporan keuangan blue oopd. dalam rangka konsolidasi laporan keuangan blue opd dengan laporan keuangan pemerintah daerah, blue opd menyampaikan laporan keuangan kepada ppid sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sap)opd, blue unit kerja menyampaikan laporan keuangan kepada o sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sap)nur daerah istimewa yogyakarta nomor tentang sistem dan prosedur pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sistematika penyusunan rencana strategi bisnis halaman sampul pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta badan layanan umum daerah. rencana bisnis dan anggaran tahun anggaran . kata pengantar pemimpin blue. ringkasan eksekutif a daftar isi ringkasan eksekutif. mean bab pendahuluan snnanansnananeneniennn gambaran umum woo woman maksud dan juan.ooooooo wo. wo. www woman susunan pejabat pengelola dan dewan pengawas .ooo woo bab kinerja badan layanan umum daerah tahun anggaran. one nenek kondisi lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja . faktor internal .voodoo omm@@akan faktor eksternal .ooooooooo# woo @akan perbandingan asumsi pada waktu menyusun rencana bisnis dan anggaran dengan fakta yang terjadi .voodoo oom spe makro we. menua aspek mikro week nanah pencapaian kinerja. woo non keuangan oo. keuangan oo woman realisasi pendapatan berdasarkan unit layanan . realisasi biaya berdasarkan unit layanan. cc. realisasi biaya blue .oooooooo oom pencapaian investasi .cbooo. wo. woo moon pencapaian pendanaan. woo m.mommmman prognosis laporan keuangan. nan neraca le.co wdnennnnnnnnn laporan opera onal .ooooooo. oom laporan aru kas .voodoo woo woman catatan atas laporan keuangan .ooo.o. oma bab iii rencana bisnis dan anggaran tahun anggaran . kondisi lingkungan yang diprediksi akan mempengaruhi pencapaian line done faktor internal. wan faktor eksternal .cbooo wo. woo wo. w##w# aan asumsi yang dig .ooooooo. www oom aspek makro coco. mmm aspek mikro we. wmenannnnnnnan sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan pelayanan. program kerja dan kegiatan .voodoo woman program kerja. woo woo oom kegiatan pelayanan (diisi apa domain pelayanan yang diberikan) .cbooo www woman perkiraan pendapatan .o.ooo. woo pendapatan kegiatan pelayanan.cbooo oom. penerimaan investasi.ooooooo woomccaaaaa penerimaan pendanaan.ooo.o woo mhn perkiraan biaya .voodoo woo diisi tahun anggaran berjalan biaya pelayanan .ooooooo woo women pengeluaran ine asi .ooo woo womomommnn pengeluaran pendanaan .ooooooo. moon perkiraan penerimaan dan pengeluaran investasi untuk kegiatan pelayanan loco woo perkiraan penerimaan dan pengeluaran pendanaan untuk kegiatan pelayanan oo. woo anggaran badan layanan umum daerah .ooo oom anggaran pendapatan .ooooooo. woo maa anggaran biaya. woo anggaran penerimaan dan pengeluaran investasi. anggaran penerimaan dan pengeluaran pendanaan. ambang batas rencana bisnis dan anggaran. bab proyeksi laporan keuangan tahun anggaran proyeksi neraca woo woo wo.motm@@lhn proyeksi laporan operasional .ooo wo. woman proyeksi laporan aru kas. woman catatan atas proyeksi laporan keuangan .ooooooo woooom kesimpulan woo woman diisi tahun anggaran yang dianggarkan. bab pendahuluan gambaran umumberjalan berjalan pertumbuhan ekonomi tingkat inflasi yo) pertumbuhan pasar tingkat suku bunga pinjaman yo) kurs rp) dstansereerenrmea loo catatan: uraian diatas dapat mengacu pada indikator ekonomi setempat aspek mikrolayanan asumsi berkaitan dengan analisis rasio dea keuangan. dtaneeeereeoaoomea loo toh pencapaian kinerja non keuangan jenis target realisasi s.d prognosis s.d pelayanan kinerja juni. desember. berjalan rp) rp) lay nawa posts uraian pencapaian kinerja: diisi tahun anggaran berjalan. keuangan realisasi pendapatan berdasarkan unit layanan anggaran realisasi s.d prognosis s.d . tahun selisih unit layanan juni . desember. berjalan rp) rp) yo) rp) jane panen ian jumlah ton uraian pencapaian kinerja: realisasi biaya berdasarkan unit layanan anggaran ama prognosis tahun realisasi.d g31 selisih unit layanan juni. berjalan rp) desember. yo) rp) rp) jane loo lo.) janememememmee ostanememeesol lo.) jumlah uraian pencapaian kinerja: realisasi biaya blue anggaran realisasi prognosis komponen biaya thn s d s d capaian berjalan juni. des. biaya pelayanan lo. to. lo. biaya pegawai biaya bahan lo. to. bo. biayajasapelayanan biaya pemeliharaan biayabarangdanjasa ll. lo. biaya depresiasi biayapelayananlainnya administrasi biaya pegawai lo. to. bo. biayaadministrasikantor biaya pemeliharaan biayabarangdanjaa |. lo.| biaya promosi optional termasuk harga pokok barang yang dijual. komponen biaya thn s d s d capaian berjalan juni. des. biayadepresiasi administrasi lainnya. biaya non operasional biayabunga lo. biayaadministrasibank lo. lo. kerugianpenjualanast kerugian penurunannili lo. lo. lainnya jumlah biaya |. lo. uraian pencapaian kinerja: pencapaian investasi penerimaan investasi anggaran realisasi s.d enttmosasi ran badan soon. rp) rp) pelepasanaset kendaraan lo. bo. lo000.| lb. mein pstememes bo. pencairaninvestasi a.| pencairandeposito berharga www ll. jumlah lo. lo. lo.| uraian pencapaian kinerja: pengeluaran investasi capaian jenis investasi sumber dana, anggaran, dan realisasi yo) lain lain penggunaan jasa layanan kerjasama apbd apbn pendapatan sisa kas blue yang sah surplus) angga anggaran realisasi anggaran realisasi anggaran realisasi anggaran realisasi anggaran realisasi anggaran realisasi tahun realis berjalan sd. berjalan sd. berjalan . berjalan . berjalan sd. berjalan sd. terjal . lal da. tanah oo peralatan dan ere atasi kan bnn ben ben bangunan kendaraan perlengkapan dan sama lol lil jaringan usaha surat utang dan surat modal . deposito jangka waktu lebih dari bulan sistem informasi al. dsteresmsoo jumlah lo. lo. lo. uraicapaian pendanaan penerimaan pendanaan anggaran realisasi capaian jenis tahun s.d. yo) pendanaan berjalan rp) rp) pinjaman dari . ostesemes jumlah loo uraian pencapaian kinerja: pengeluaran pendanaan anggaran realisasi capaian jenis tahun s.d. yo) pendanaan berjalan rp) rp) utang kepada. (store jumlah loo uraian pencapaian kinerja: prognosis laporan keuangan neraca neraca per srnnnsanatannaaan (dalam ribuan rupiah) (2xxn) tahun anggaran realisasi prognosis per xx(n per31 desember per . desember rp) (rp) (rp) aset aset lancar wa. kasdansetrakas investasijangkapendek piutangusaha piutanglainlan persediaan uangmuka maa harus diterima jumlah aset lancar bb. investasi jangka panjang aset team tanah peralatandanmesin gedungdanbangunan kendaraan peralatan kantor jalan, irigasi,penjaringan jumlah aset team akumulasipenyusutan nilaibukuasetttap aset lain lain. asettakberwjud mba nan pengerjaan jumlah aset lain lain jumlah aset btc4 ii. kewajiban dai ana dan ann man pendek aw. utangusaha utangpajak dibayar lomatama lol yang jatuh tempo dalam satu tahun dimuka nas mma jangka pendek diisi sesuai dengan tanggal penutupan neraca. (2xxn) tahun anggaran realisasi prognosis per xx(n per31 desember per . desember rp) (rp) (rp) panjang utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun jangka panjang jumlah kewajiban too itekumas a1. ekuitastidakterikat ekuitas awal esa dengan periode tahun lalu berjalan terikat permanen terikat temporer' poo hibah! loo donasi jumlah ekuitas toh jumlah kewajiban dan ekuitas siksa yikusubiti din kena men dan laporan operasional laporan operasional periode woo oennanaanann (dalam ribuan rupiah) tahun realisasi kar pencapaian 2xx(n anggaran prognosis rp) pendapatan lou jasalayanan loo tuh hibah hasilkerjasama pendapatandari apbd pendapatandari apbn abas yang sah. biaya operasional biayapelayanan biayaumumdan administrasi ms dan surplus defisit) setelah biaya (siar(20xx) tahun 2xx(n anggaran rea isasi s.d prognosis kare jan rp) tag rp) pendapatan non operasional lo. biaya non operasional (oo surplus defisit) sebelum pos keuntungan keran pata sal dan bnn pos luar biasa biasa biaya dari kejadianluarbiasa surplus defisit) tahun masi nan tennnnnnn bnn bnn bereuni laporan arus kas laporan arus kas periode. metode langsung (dalam ribuan rupiah) (20xx) tahun 2xx(n anggaran realisasi s.d prognosis pencapaian rp) al. rp) rp) dan dan operasional arus kas masuk jasalayanan hibah hasilkerasama pendapatandari apbd pendapatandari apbn yang sah. arus kas keluar biayalayanan administrasi biayalain in aktivitas operasional sebisa nan dan investasi arus kas masuk hasilpenjualanaset lo. hasilinvestasi nawa arus kas keluar perolehanaset pembelianinvestasi perolehanasetlaannya losses aktivitas investasi bisa periode yang berakhir pada tanggal neraca. tahun realisasi tea pencapaian 2xx(n anggaran tgl prognosis rp) rp) rp) ass inn dan pendanaan arus kas masuk |. bo. lo.) mena gma arus kas keluar |. loo. lo. kepada . es saldo pendanaan takes man ann bersih kasdam setara kas awal lo. lo.) kasdam setara kas akhir bo. bo.) laporan arus kas periode. metode tidak langsung (dalam ribuan rupiah) tahun apa hai rp) rp) rp) ( o) kama operasional nama berjalan penyesuaiankedasarkas bo. amortisasi nilai |.c pembayaranbunga lo. bo. lo. away perubahanasetlancar ll. bo. lo. man pendek piutangusaha lo. |.c piutanglainan lo. bo. lo. |. persediaan lo. bo. |. uangmuka |. bo. bo. lo. masih harus diterima jangka pendek |. utangusaha bo. bo. lo. |. utangpajak lo. bo. lo. harus dibayar nana yang jatuh tempo dalam satu tahun diisi periode yang berakhir pada tanggal neraca. tahun isasi hai 2xx(n anggaran tgl prognosis pencapaian rp) ra) rp) (v0) diterima muka maa lainnya aktivitas operasional mama pps investasi arus kas masuk hasilpenjualanast hasilinvestasi arus kas keluar perolehanast pembelianinvestasi perolehanasetlannya nan aktivitas investasi bnn dan pendanaan arus kas masuk penerimaan pinjaman lemamngaamn poo dst. arus kas keluar | bela kepada . aktivitas pendanaan pemanenan bersih kasdam setara kas awal kasdam setara kas akhir catatan atas laporan keuangan lk) catatan atas laporan keuangan tanggal . dan periode.' umum kebijakan akuntansi (mengikuti pedoman akuntansi yang berlaku)diisi tanggal neraca dan periode yang berakhir pada tanggal neraca. kas dan setara kas, terdiri dari anggaran realisasi s.d prognosis selisih tahun . s.d yo) berjalan desember. penerimaan giro bank sa. tabungan bank.) deposito bank. jumah too piutang usaha, terdiri dari anggaran realisasi prognosis selisih tahun . s.d yo) berjalan desember. piutang kepada.) piutang kepada.) jumah penjelasan atas informasi informasi non keuangan bab iii rencana bisnis dan anggaran tahun anggaran.pan kekuatan: pan kondisi organisasi dan sumber daya manusia kekuatan: pan kondisi sarana dan prasarana kekuatan: pdiisi tahun anggaran yang dianggarkan cc. kebijakan pemerintah pemerintah daerah tentang sdmpertumbuhan ekonomi tingkat inflasi pertumbuhan pasar . tingkat suku bunga pinjaman yo) kurs rp) . catatan:ta.rencana pengembangan pelayanan (oh rencana peningkatan pelayanan aneersemeememee .|pelayanan pelayanan aan fameeemeeoloooooooo yo. jane loo . lamememeeoloooo000 yo. diisi tahun anggaran yang dianggarkan. diisi tahun anggaran yang dianggarkan. diisi jenis pelayanan yang ada dalam blue, diisi sasaran dari jenis layanan yang ada pada blue diisi indikator pada standar pelayanan minimal. ilustrasi contoh: kegiatan pelayanan pada blue untuk rumah sakit daerah. wo| pelayanan besaran indikator? target? kegiatan?" ugd terwujudnya tenaga ugd pelatihan perawat yang bersertifikat pertolongan mempunyai pertama kompetensi gawat darurat dalam ppid) untuk penyelamatan perawat jiwa yang belum memiliki sertifikat akuntansi pengelolaan laporan sesuai wajar tanpa pelatihan, (dahulu masuk keuangan standar pengecualian penyusunan dalam kegiatan yang akuntansi wtp) sop, pendukung akuntabel penempatan pelayanan. pegawai sesuai namun, sejak kompetensi ditetapkannya tahun menjadi kegiatan pelayanan) program kerja dan kegiatan program kerja: program peningkatan kualitas pelayanan .oo wo. wo. oom kegiatan pelayanan, terdiri dari: pelayanan woo w #(w www man pelayan nan wanna perkiraan pendapatan prognosis proyeksi sumber pendapatan tahun 2xxx tahun 2xxx # berjalan) rp) rp) yoh jasalayanan hibah kerjasama apbd apbn lain lain pendapatan blue bangsa jumlah look penjelasan: diisi indikator pada standar pelayanan minimal. diisi target yang akan dicapai dalam tahun anggaran yang dianggarkan. diisi kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran yang dianggarkan penerimaan investasi prognosis proyeksi jenis investasi tahun 2xxx tahun 2xxx berjalan) rp) rp) pelepasan aset aan kendaraan mesin www pencairaninvestasi pencairan deposito penjualan surat berharga naa dstasseas jumlah . penjelasan: penerimaan pendanaan prognosis proyeksi jenis pendanaan tahun 2xxx tahun 2xxx berjalan) rp) rp) penarikan pinjaman dari . aan dstersereesns penjelasan: perkiraan biaya biaya setiap unit pelayanan program peningkatan kualitas pelayanan .o.o mm. kegiatan pelayanan www indikator tolok ukur kinerja outcome seneeeeeoooreeeeeeneseneeneteeterermemn harga jumlah satuan stan r0) (2x4 biaya pelayanan lo.) biaya pegawai dapat diisi dengan target terkait dengan standar pelayanan minimal. program peningkatan kualitas pelayanan oo. mm. www www indikator tolok ukur kinerja input yoh a59. (ho outcome error harga julian satuan daan 555p ass biayabahan# naa aas biayajasapelayanan ammmamaa poo naa biaya pemeliharaan aas asa biayabarangdanjasaa ass asa biayadepresiasi naa asa biayapelayananlainnya naa has ben bnn bnn administrasi biayapegawai asa biayaadministrasikantr asa biayapemeliharaan naa asa biayabarangdanjasaa naa ammamama poo biayapromosi naa biaya depresiasi naa biaya umum dan administrasi lainnya. naa termasuk harga pokok barang yang dijual. program peningkatan kualitas pelayanan oo. mm. kegiatan naa www |. indikator tolok ukur kinerja target kinerja outcome seereeeeorereemneeeesenemee anggaran biaya harga aman satuan stan k0) (2xx4 biaya non operasional biaya bunga biayaadministrasibank tetap kerugian penurunannilai lainnya jumlah biaya lo. catatan format ini dibuat untuk setiap jenis pelayanan pengeluaran investasi program peningkatan kualitas pelayanan .o.o mm. kegiatan pelayanan. |. indikator tolok ukur kinerja target kinerja outcome seerreeeemneeeeemneeeemeeesamemeen pengeluaran investasi jumlah komponen pengeluaran rincian pengeluaran investasi harga human satuan ran) (2x4 pembelian tanah dapat diisi dengan target terkait dengan standar pelayanan minimal. 552x9 pembelian peralatan dan mesin dan bangunagembangan sistem informasi pembangunan pengembangan sarana fisik lainnya investasi catatan format ini dibuat untuk setiap jenis pelayanan pengeluaran pendanaan program peningkatan kualitas pelayanan om. kegiatan pelayanan . indikator tolok ukur kinerja outcome error pengeluaran pendanaan komponen pendanaan pengeluaran harga jumlah satuan dan diisi sesuai target terkait dengan standar pelayanan minimal. 552p) (be ensamsss dana hutang aan sea administrasi. (amar jumlah kerjasama: (d) apbd: (e) apbn: dan (f): formarognosis perkiraan maju 20xx proyeksi peran kenaikan 20xx # penurunan sean) rp) 20xx42 yo) rp) lal layanan bola mma www pstaserrs hibah hasilkerjasama tee dengan . seo dengan . nan pendapatandari apbd la. operasional lb. investasi o | pstasesss pendapatandari apbn| dimungkinkan ada lampiran tersendiri la. operasional lb. investasi blue yang sah penjualan aset. bea kekayaan. jasagirosbunga. dd. dividen. (er dstarsereress jumlah lon.b) biaya bahan: (c) biaya jasa pelayanan: (d) biaya pemeliharaan: (e) biaya barang dan jasa: (f) biaya depresiasi: dan (9g)(f) biaya depresiasi: dan (9g) biaya umum dan administrasi lainnya. biaya non operasional, meliputi: biaya bunga:: format anggaran biaya badan layanan umum daerah . tahun anggaran $ # . ii. (biayaoperasional ono noh. |a. biaya pelayanan lo. ono biayapegawai oh. . ejj biayabahan yoh. gg. js. biayajasapelayanan bo. to. ho. aj. ws. biayapemeliharaan bo. ho. sj. aj. biayabarangdanjsa bo. to. ho. aa. ag) . biayadepresasi nh. diisi tahun anggaran yang dianggarkan. sumber dana tahun anggaranlo. |. . . biayapelayananlainnya lo. lo. lo. ho. loo. ea. biaya umumkan administrasi loo loo. lo. loo biayapegawai lo. lo. lo. lo. oo. oo0o0lhmmemeo bo. lo. lo. ho. biayaadministrasikantor ||. lo. lo. lo. lo. lo. . oo0lhmmemeo ho. lo. lo. ho. ws. biayapemeliharaan lo. lo. lo. lo. loka ho. lo. lo. ho. ea. biayabarangdanjasa. lo. lo. lo. lo. oo0o0lhmmemeo ho. lo. lo. ho. ea. biayapromosi lo. lo. lo. lo. oo. ho. ea. biayadepresasi lo. lo. lo. oo. es. biaya umum danadministrasi lainnya ll. lo. lo. ho. loo. ea. . ii. biaya non operasional aa. biayabunga |. lo. lo. lo. lo. lo. loo. eggian aaa ) . biayaadministrasibank ono nh. oam ho. bo. lo. lo. kerugianpelepasanasetttap . aw) . js. kerugianpenurunanniai oo00am ho. lo. lo. ho. jsj biayanonoperasionallannya lo. to. lo. ho. aw. ws. ll. jumlah loo. ho. anggaran pendapatan badan layanan umum daerah basis kas) pendapatan operasional: pendapatan yang diterima dari: umum asuransi penjaminan pemerintah daerah pemerintah st.assasasaann pendapatan hasil kerjasama kerjasama dengan . kerjasama dengan. dst. pendapatan hibah hibah dari. hibah dari. dst. lain lain pendapatan blue yang sah bunga dari. sewa dari. dst.cc. penerimaan pendanaan, meliputi: penarikan pinjaman dari . dst. format anggaran pendapatan badan layanan umum daerah basis kas) tahun anggaran . ' perkiraan maju proyeksi prognosis tahun for ward kenaikan anggaran estimate) penurunan tahun rp) s. anggaran yo) rp) rp) opemasromi operasional lo. see layanan (la umum lb. asuransi penjaminan |. lo. .| |c. pemerintahdaerah pemerintah lo. o000000.| (le dstasese. .) kerjasama ia. kerjasamadengan.| kerjasamadengan.| ola pstameememl to. .| pendapatan hibah la. hibahdari. ||. |. lo.| ib. hibahdari. blue yang sah ja. bungadari. ib. sekadar sel |. |o0000000o000000.| anlamema investasi loo. to.) pelepasanaset ia. kendaraan mesin lo. to. .| pstasess .) pencairaninvestasi la. pencairandeposito |. lo00000. berharga dst. ||. pendanaan . loo. lo. to. lo.) penarikanpinjaman dari. peta san. jumlah to) diisi tahun anggaran yang dianggarkan. diisi tahun anggaran berjalan (20xx) diisi tahun yang dianggarkan (20xx diisi satu tahun setelah tahun yang dianggarkan (20xx anggaran belanjapembayaran lainnya. belanjacc. pengeluaran untuk pendanaan, meliputi: pembayaran pinjaman: dst. format anggaran belanja badan layanan umum daerah basis kas) tahun anggaran . sumber dana tahun anggaran. ken alokasi lain lain pengguna biaya pendapat sisa jasa layanan kerjasama apbd apbn blue kas yang sah surplus) belanjaoperasional ole oli pembayaran kepada pegawai jenar ole ass .sssswan pembayaran kepada pihak ketiga men aj. aaj. |pengeluaraninvestasi oto oto ole oli |perolehantamah too too too ass aas perolehan peralatan dan mesin ammem ooo a.s perolehan gedung dan bangunan ammem logo oli a55. perolehan kendaraan ole evo diisi tahun anggaran yang dianggarkan. amar alokasi lain lain pengguna biaya pendapat sisa jasa layanan kerjasama apbd apbn blue kas ae. . j5. kaka etegarandanpesaan poo pop kantor aj". . oam bo. lo. lo. do. perolehanjalan, irigasi,dan jaringan lo. aj". . ana gg . pengeluaran pembelian suratberharga lo. aj". . ag. saat amg paguanagenbangan poo sistem informasi ea. . aj. . pengeluaran pembangunan pengembangan hebakaktanna meravpengemanan aj" . egg . . (iii pengeluaranpendanaan to. lo. wjggggg. pembayaran pinjaman lo. |. . la. pokoksseeessooo000000 yo. lo.) bungadanadministrasi. lo. lo. lo. . lc. provisi, denda. do.) stats ll. jumlah lo. lo. lo. format anggaran biaya badan layanan umum daerah berdasarkan jenis belanja belanja total jenis biaya belanja belanja |biayaoperasional aan |a. biaya pelayanan biayapegawai naa naa biayabahan inn umma lol biayajasapelayanan naa aan biayapemelharaan inn aan biayabarangdanjasa inn aan biaya depresiasi biayapelayananlainnya inn aan umma lol administrasi biayapegawai aan nan biayaadministrasikantor aan nan biayapemelharaan aan aan biayabarangdanjasa. aan nan biayapromosi aan naa biaya depresiasi leatmasstama administrasi lainnya aan nan ooh too ooh belanja total jenis biaya belanja belanja biaya non operasional biayabunga biayaadministrasibank wwj tetap pomaarereea pomaareer tan tan lainnya nan jumperolehantamah maa pam yoo yoh pes tenaga tennnnnnn bnn denanann dan mesin pam yoo yo) perolehan gedung dan bangunan saman opo kendaraan perolehan perlengkapan dan peralatan kantor perolehan jalan, irigasi, dan jaringan aan nawa jenis belanja|5s pengeluaran pembelian surat berharga jangka panjangformatjenis anggaran pembiayaan jenis pengeluaran belanja total belanja baran belanja penerimaan pengeluaran biaya pegawai dan pin modal pembiayaan pembiayaan lal |5s pembayaran pinjaman doa. pokokssssss. yoo bunga dan administrasi. komisi, provisi, denda. fost. yoosm: cc. laporan arus kas:: persediaan akhir tahun yang dianggarkan::: penerimaan hasil investasi:: pendapatan yang masih harus diterima: penurunan nilai persediaan: penyusutan dan amortisasi: penurunan nilai aset tetap: diisi tahun anggaran yang dianggarkan provisi kewajiban estimasi: biaya yang masih harus dibayar::: kolom kredit merupakan pos pos pendapatan dan keuntungan: kolom debit merupakan pos pos biaya dan kerugian: sajikan sesuai format laporan operasional. cc. laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung:: ditambah rincian pos pos (optional). neraca proyeksi neraca per desember . dalam ribuan rupiah) prognosis per proyeksi per desember desember 20xx (20xx rp) rp) rp) lo. lo. aaawawwawa (last aset lancar |. lo. lo0000| kasdansetraks pendek piutangusaha piutanglain ain |. loo. lo.| persediaan uangmuka simi mana bean harus diterima dstossreememmsoooo jumlah aset lancar. l. panjang ic. aset team looooto0000| tamah peralatandanmesin loo lo000| gedungdanbangunan kendaraan tea bea peralatan kantor jaringan batmomm jumlah aset tetap akumulasipenyusutan nilaibukuasettetap lo.| id. aset lain lain. asettakberwjud lo000| pengerjaan jumlah aset lain lain jumlah aset c4&d) . lo. |o. lo. . ii.kewajiban kol : esintindadn pen pena pendek utangusaha utangpajak |. lo. lo.| age harus dibayar. utangjangkapanjang lo. lo.| diterima muka awan ame jangka pendek diisi tahun anggaran yang dianggarkan prognosis per proyeksi per desember desember 20xx (20xx rp) rp) rp) kewajiban jangka ideas mana ben dan ben utangjangkapanjang ditaraseeeram jangka panjang. jumlah kewajiban ioi tool oli uiilekuitas ekuitastidakterkat ekuitas awal ees periode tahun lalu inn tahun berjalan terikat permanen? terikat temporer? hibah too donasi dstaneeseesoooo jumlah ekuitas jumlah kewajiban dan (ti iiisen. (dalam ribuan rupiah) prognosis proyeksi komponen 20xx (20xx jml lu) ao. pendapatan bo. jasalayanan hibah bo. bo. too hasil kerjasama pendapatandari apbd pendapatandari apbn sah ib. biaya operasional biayapelayanan lo. bo. biayaumum dan administrasi ampambmaaa man operasional a b) ic. pendapatan non operasional id. biaya non operasional man man keuntungan kerugian dasi dan pos luar biasa biasa biaya dari kejadianluarbiasa lo. eko douglas mana pen bersih diisi tahun anggaran yang dianggarkan. laporan arus kas proyeksi laporan arus kas tahun.? metode langsung) (dalam ribuan rupiah) dae bara komponen 20xx 20xx rp) rp) arus kas dari aktivitas operasional arus kas masuk jasalayanan hibah hasil kerjasama pendapatandari apbd pendapatandari apbn lain lain pendapatan blu dyangsah arus kas keluar biayalyanan too biayaumumdanadministrasi biayalainain pes operasional arus kas dari aktivitas investasi arus kas masuk hasil penjualan asettidaklancar? hasilinvestsi arus kas keluar perolehanasetttap pembelianinvestasi investasi arus kas dari aktivitas pendanaan arus kas masuk loo penerimaan pinjaman a n arus kas keluar pembayaranpinjaman n a. saat pendanaan kenaikan penurunan) kas bersih || kas dan setara kas awal pan kasdam setara kas akhir diisi tahun anggaran yang dianggarkan. termasuk dalamnya investasi jangka panjang (surat utang atau surat ekuitas saham) proyeksi laporan arus kas tahun. metode tidak langsung) (dalam ribuan rupiah) prognosis proyeksi perubahan komponen 20xx pembuatan lo. lo. arus kas dari aktivitas operasional surplus defisit)tahunberjalan penyesuaiankedasarkas |. biayapenyusutandanamortsasi kerugianpenurunanniai ll. bo. lo. pembayaranbunga perubahanasetlancar lo. investasijangkapendek piutangusaha piutanglainain |. lo. bo. persediaan uangmuka lo. bo. too pendapatanyang masihharusditerima perubahan kewajibanjangkapendek |. utang usaha bo. too utang pajak .c. biayayangmasihharusdibayar. lo. lo. tempo dalam satu tahun. .e. pendapatanyang diterimadimuka |. bo. lo. utangjangkapendeklainnya aan operasional arus kas dari aktivitas investasi |. arus kas masuk hasilpenjualanasettidaklancar |. bo. lo. hasilinvestasi a55 arus kas keluar lo. to. perolehanasetttap pembelianinvestasi lo. perolehanasetlainnya |. nn. arus kas bersih dari aktivitas investasi |. arus kas dari aktivitas pendanaan arus kas masuk penerimaapinjaman lo. bo. lo. arus kas keluar lo. bo. pembayaranpinjaman arus kas bersih dari aktivitas pendanaan |. kenaikan penurunan) kas bersih kasdam setara kas awal | kasdam setara kas akhir |. bo. diisi tahun anggaran yang dianggarkan termasuk dalamnya investasi jangka panjang (surat utang atau surat ekuitas saham) catatan atas proyeksi laporan keuangan. catatan atas proyeksi laporan keuangan periode.desember 20xx oxx rp) rp) kas bendahara penerimaan kas bendahara pengeluaran giro bank esa giro bank same tabungan bank. tabungan bank . deposito bank . deposito bank . mah piutang usaha, terdiri dari: prognosis per proyeksi desember 20xx oxx rp) rp) piutang kepada . piutang kepada . piutang kepada . penjelasan atas informasi informasi non keuangan diisi periode yang berakhir pada tanggal neracanna.nnnnnaaan pemimpin blue gubernur daerah istimewa yogyakarta, ttd hamengku buwono lampiran peraturan gubepedoman penyusunanskpd) dan unit kerja pada skpd paskhasil kerja sama, apbd, apbn dan lain lain pendapatan blue yang sah. selain itu,,bagisedangkan untuk blue unit kerja, rba disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rka skpd. untuk blue skpd, rba yang telah disusun, disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah ppid). sedangkan blue unit kerja, rba disampaikan kepada kepala skpd untuk dikonsolidasikan rka skpd dan selanjutnya disampaikan kepada ppid, maka dirasa perlu adanya panduan yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dokumen rba blue. tujuan tersedianya panduan sebagai referensi bagi aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan rba serta tata cara integrasi konsolidasi rba dengan rancangan peraturan daerah tentang apbd dan, meliputi: penyusunan rba, terdiri dari: dasar penyusunan rba: substansi rba: sistematika rba: dan format rba: mekanisme pengajuan, penetapan dan pemberlakuan rba: dan cc. integrasi: kinerja tahun berjalan: asumsi makro dan mikro: sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan: perkiraan pendapatan, biaya, investasi, dan pendanaan: prosentase ambang batas: prognosis dan proyeksi laporan keuangan: perkiraan maju (forward estimate), !blue pencapaian investasi pencapaianpelayanan program kerja dan kegiatan program kerja kegiatan pelayanan perkiraan total pendapatan kegiatan pelayanan perkiraan total biaya kegiatan pelayanan perkiraan total penerimaan dan pengeluaran investasi untuk kegiatan pelayanan anggaran badan layanan umum daerah anggaran pendapatan anggaran biaya anggaran penerimaan dan pengeluaran investasi anggaran penerimaan dan pengeluaran pendanaan menyangkut masalah realisasi anggaran blue. ambang batas rencana bisnis dan anggaran bab proyeksi laporan: rencana bisnis dan anggaran badan layanan umum daerah:(kalau ada): organisasi dan: pengembangan peningkatan pelayanan:(a) non keuangan, terdiri dari pencapaian kinerja kegiatan pelayanan, antara lain berkaitan dengan perspektif: pelanggan: proses bisnis internal: pertumbuhan dan pembelajaran. (b) keuangan,: biaya: investasi: pendanaan: dan analisis keuangan lainnya, seperti: likuiditas meliputi rasio lancar, rasio cepat, rasio kas: solvabilitas meliputi rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap aset: aktivitas meliputi perputaran aset, perputaran piutang, perputaran persediaan:prognosis laporan keuangan memuat: (a)(b) dan tahun anggaran sebelumnya. (c) dan tahun anggaran sebelumnya. (d): keuangan: organisasi: pemakaian istilah istilah dalam laporan keuangan .proyeksi rata rata kenaikan tarif layanan: pengembangan (a) program kerja: program kerja diisi (satu) program yaitu program peningkatan kualitas pelayanan ." (disesuaikan dengan tugas dan fungsi blue). (b) kegiatan, diisi: (satu) kegiatan, yaitu kegiatan pelayanan, yang memuat semua produk layanan yang diberikan oleh blue. perkiraan pendapatan merupakan total pendapatan kegiatan pelayanan yang dilakukan blue. perkiraan biaya merupakan total biaya kegiatan pelayanan yang dilakukan blue. perkiraan penerimaan dan pengeluaran investasi merupakan total penerimaan dan pengeluaran investasi untuk kegiatan pelayanan blue. perkiraan penerimaan dan pengeluaran pendanaan merupakan total penerimaan dan pengeluaran pendanaan untuk kegiatan pelayanan blue(a) anggaran pendapatan disusun berdasarkan sumber pendapatan yang berasal dari: jasa layanan: hibah: hasil kerjasama: apbd: apbn: dan lain lain pendapatan blue yang sah. (b) anggaran biaya: jenis anggaran, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. (c) anggaran penerimaan dan pengeluaran investasi disusun menurut sumber dan alokasi dana. (d)(c): dibuat pada saat penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd untuk tahun anggaran xx: (20xx dan (20xx (dalam juta) prognosis x100) berdasarkan tabel, didapat besaran ambang batas rba tahun anggaran 20xx ,56y9. anggaran pendapatan yang berasal dari jasa layanan: laporan operasional: laporan arus kas: dantercantum dalam lampiran. bab iii mekanisme pengajuan rencana bisnis dan anggaran badan layanan umum daerah satuan kerja perangkat daerah blue skpd) rba yang sudah disusun oleh blue, disampaikan kepada ppid. dokumen rba yang telah diterima oleh ppid untuk selanjutnya disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah tapi) untuk dilakukan penelaahan. badan layanan umum daerah unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah blue unit kerja) rba yang sudah disusun disampaikan kepada kepala skpd untuk dikonsolidasikan dengan rka skpd, dan selanjutnya disampaikan kepada ppid. dokumen rka skpd dan rba yang telah diterimskpd atau rka skpd beserta rba blue unit kerjadalam peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagai berikut: bagan alur pengajuan rencana bisnis dan anggaran blue skpd dalam perda tentang apbd uraian pemda kdh ppid tapi dprd rpm renstra bisnis blue menyusun renstra bisnis blue lima tahunan berdasarkan pada rpm dilengkapi rencana dgn rencana implementasi implementasi tahunan tahunan. renstra bisnis blue lima tahunan dan rencana implementasi tahunan dipakai sebagai dasar rba rka penyusunan rba blue yang 2s) dipersamakan dengan rka skpd. rba yang telah disusun disampaikan rba kepada ppid oleh ppid disampaikan kepada tapi untuk rba dilakukan penelaahan rba yang telah dilakukan rba penelaahan oleh tapi disampaikan ppid untuk dituangkan rancangan perda tentang apbd perda apbd rba blue dipakai sebagai dasar penyusunan apbd perda apbd perda apbd dibahas bersama perda dprd apbd dala dard menetapkan perda apbd perda menjadi perda apbd apbd blue melakukan penyesuaian rba penyesuaian blue dengan perda rba apbd rba blue telah disesuaikan dengan rba perda apbd menjadi rba blue definitif definitif. rba blue definitif sebagai dasar rancangan penyusunan rancangan dpa boss) blue. bagan alur pengajuan rencana bisnis dan anggaran blue unit kerja dalam perda tentang apbd pemimpin uraian pemda kdh blue unit kerja kepala skpd ppid tapi dprd pemda menyusun rpm rpm blue unit kerja menyusun renstra bisnis blue lima tahunan berdasarkan pada rpm dilengkapi renstra dgn rencana bisnis blue implementasi tahunan. renstra bisnis blue rencana lima tahunan dan implementasi implementasi tahunan tahunan dipakai sebagai dasar penyusunan rba. rba blue unit kerja rba yang telah disusun disampaikan pada kepala skpd untuk rka skr dikonsolidasikan rka skpd rba blue unit kerja rka beserta rba rka skpd disampaikan kepada ppid untuk rba blue unit kerja rka beserta rba oleh ppid disampaikan rka skpd kepada tapi untuk dilakukan rba blue penelaahan unit kerja rka skpd beserta rba dipakai sebagai rka skpd dasar penyusunan rancangan perda rba blue tentang apbd unit kerja perda apbd perda apbd oleh ppid disampaikan perda apbd perda apbd dibahas bersama perda dprd apbd kepala daerah menetapkan perda perda apbd apbd menjadi perda apbd blue melakukan penyesuaian rba penyesuaian dengan perda apbd rba rba telah disesuaikan dengan perda apbd menjadi rba definitif rba blue definitif. rba definitif sebagai dasar penyusunan rancangan rancangan dpa dpa blue blue.atau dengan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah20xx (dalam jutaan rupiah) anggaran pendapatan blue tahun anggaran 20xx sebesar rp. (basis akrual). sesuai laporan keuangan desember (20xx ada piutang sebesar rp. diperkirakan piutang desember tahun 20xxiutang tanggal desember xx rp. pendapatan 20xx rp. rencana piutang tanggal desember 20xx rp. maka pendapatan apbd 20xx yang dilaporkan (sebagai basis kas), adalah piutang tanggal desember xx pendapatan 20xx) rencana piutang tanggal desember 20xx sebesar rp. dan pada tanggal desember 20xx sebesar rp. maka pendapatan dalam apbd tahun anggaran (20xx) menjadi rp. rp. rp. rp. contoh:20xx (dalam jutaan rupiah): kebutuhan biaya untuk barang jasa tahun 20xx sebesar rp. rencana persediaan akhir tahun 20xx sebesar rp. sisa persediaan akhir tahun (20xx sebesar rp. utang kepada pihak ketiga akhir tahun (20xx sebesar rp. rencana utang akhir tahun 20xx sebesar rp. maka cara mengkonversikan biaya blue menjadi belanja apbd adalah sebagai berikut: kebutuhan barang dan jasa 20xx rp. sisa persediaan desember rp. rencana persediaan desember rp. maka, pembelian barang jasa tahun anggaran 20xx, adalah (kebutuhan barang dan jasa 20xx rencana persediaan desember xx) sisa persediaan desember xx rp. rp. rp. rp. selanjutnya dihitung konversi pembelian blue belanja apbd, adalah pembelian barang jasa 20xx utang desember xx rencana utang desember rp. rp. ) rp. rp. maka, belanja barang jasa tahun anggaran 20xxpajak retribusi hasil pengelolaan lain lain pendapatan daerah daerah kekayaan daerah pad blue yang dipisahkan yang sah daasatayanan kerjasama poo lain lain xxx xxx pendapatan blue yang sah loro biaya blue dalam belanja apbd tidak belanja langsung langsung pegawai pegawai barang modal dan jasa ii. |biayaoperasional |a. biaya pelayanan biayapegawai xxx xxx biayabahan xxx biayajasapelayanan xxx biayapemeliharaan biayabarangdanjasaa biayadepresasi biayapelayananlainnya administrasi biayapegawai' xxx xxx xxx biayaadministrasikantor biayapemeliharaan biayabarangdanjasa. xxx biayapromosi biayadepresasi administrasi lainnya operasional biayabunga biayaadministrasibank kerugian penjualanaset kerugian penurunannilai xxx lainnya itotalbiaya xxx untuk belanja pns penerimaan investasi dalam pendapatan dan pembiayaan apbd jenis pendapatan asli daerah pembiayaan jenis penerimaan hasil pengelolaan lain lain pad penerimaan pengeluaran kekayaan daerah yang sah pembiayaan pembiayaan yang dipisahkan 1a| ojo loo penjualan tanah penjualan gedung to. penjualan peralatan dan xxx mesin penjualan kendaraan to. jpenjualansuratberharga yo. penjualan sarana fisik xxx lainnya pengeluaran investasi dalam belanja dan pembiayaan apbd jenis jenis anggaran pembiayaan jenis pengeluaran belanja belanja belanja penerimaan pengeluaran pegawai barang modal pembiayaan pembiayaan dan jasa pembelian xxx tanah pembelian xxx gedung pembelian peralatan dan xxx mesin kendaraan pembelian peralatan xxx kantor pembangunan jalan, irigasi, xxx dan jaringan pembelian surat xxx berharga pembangunan pengembangan xxx sistem informasi pembelian sarana fisik xxx lainnya penerimaan pendanaan blue dalam pembiayaan apbd pembiayaan dalam apbd penerimaan pendanaan penerimaan pengeluaran pembiayaan pembiayaan penerimaan pinjaman dari . penerimaan pinjaman dari . dates han total |. pengeluaran pendanaan blue dalam pembiayaan apbd pembiayaan dalam apbd pengeluaran pendanaan penerimaan pengeluaran pembiayaan pembiayaan a20 pengeluaran pembayaranpinjaman pokok pinjaman kepada . pokok pinjaman kepada . penaramemeeseraaanmama dst. total catatan: penerimaan dan pengeluaran investasi pendana keuangan daerah skpd).xxx anna nana organisasi xxx.xx senunnnanananannannann xoperecea utama sumpah penjelasan (oo xix xxix xix pendapatan daerah lxlxlx ixalxlala pendapatan asli daerah xix xxix illa lal lain lain pad yang sah xxix ixalxla pendapatan blue xix xxix xi411 (41x pendapatan blue. .naaannanananaan iii jasalayanan ill iii hibah tt kerjasama lain lain pendapatan blue yang sah xix xxix xi411 41x pendapatan blue. naa nnannaaaaann lil lil jasalayanan ill |b. hibah dan man eli lipi kerjasama: xxx. cannntenanennnnnan organisasi xxx aaaannanananan jumlah rp) xix iix xix program peningkatan kualitas pelayanan senuanaaan pada blue. xix italy ixb kegiatanpelayanan terra use langsung xix xxix i5skala belanja pegawai pns) xxix ixlxlx ssl2| belanja langsung xix xxix i5si2 lil belanja pegawai o | xix ixixixi5s i2l2| belanja barangan jasa ixi ixlxixisi2 i3i belanja modaldengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur daerah istimewa yogyakarta, menimbang bahwa guna mewujudkan layanan yang mudah, cepat, berkepastian dan aman bagi masyarakat, perlu dilaksanakan penyelenggaraan layanan terpadu satu atap,gubernur sebagai wakil pemerintah dapat menyelenggarakan layanan satu atap untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penempatan dan perlindunga11. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengansistem pelayanan adalahas kabupaten kota yang membidangi ketenagakerjaanterbitkan oleh kepolisian republik indonesia yang berisi informasi ada tidaknya catatan kejahatan seseorang. paspor adalah surat perjalanan warga negara, prosedur dan dokumen untuk bekerjizin pengerahan yang selanjutnya disingkat sip adalah izin yang diberikan oleh balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia yogyakartsurat yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan tingkat provinsi untuk melakukan rekrutmen calon tki. sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri yang selanjutnya disebut disko kln adalah sistem pendataan bagi calon tki yang berangkat luar negeri yang terintegrasi dengan beberapa stakeholder terkait untuk kepentingan pendataan dan perlindungan tkiwarga negara indonesia yang menetap dan atau pindahjawab kepada presiden yangbalai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia yogyakarta yang selanjutnya disebut bp3tki yogyakarta adalah instansi vertikal dibawah bnp2tki yang bertugas untuk memberikan layanan yang mudah dan cepat dalam penempatan dan perlindungan tki daerah istimewa yogyakarta. pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan pemerintah daerah adalah gubernur beserta perangkattujuan pengaturan lisa p2tki adalah meningkatkan kualitas pelayanan bagi calon tki tki dan pihak yang terkait dengan layanan calon tki tki, dan memberikan kemudahan akses yang lebih luas kepada calon tki tki dan pihak terkait untuk memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, berkepastian dan aman. bab penyelenggaraan pelayanan bagian kesatu umum lisa p2tki beralamat jalan sambisari nomor jungen, purwomartani, kawasan, sleman. penyelenggaraan lisa p2tki melibatkan instansi yang meliputi dinas tenaga kerja dan transmigrasi diy, dinas kesehatan diy, biro tata pemerintahan sekretariat daerah diy, bp3tki yogyakarta, kepolisian daerah diy, kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia diy, kantor imigrasi kelas yogyakarta, bank rakyat indonesia kantor wilayah yogyakarta, dan konsorsium asuransi tki kasino, sindo dan mitra tki. masing masing instansi atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada berkewajiban melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada bawahan yang ditunjuk sebagai personil pelaksana lisa p2tki. bagian kedua jenis layanan jenis layanan lisa p2tki meliputi rekomendasi pendirian kantor cabang optis, sip, cc. spr, verifikasi dokumen kependudukan dan sinkronisasi data kependudukan dengan disko kln, verifikasi dokumen penerbitan paspor, penerbitan sick untuk negara penempatan tertentu taiwan, korea, jepang), pengaduan kasus tki crisis center), pengesahan perjanjian kerja, pelayanan asuransi antara lain program asuransi, klaim asuransi, penerbitan kartu peserta asuransi kpa), pap kepada tki, koeln sebagai bukti calon tki legal resmi, informasi lowongan kerja job info): pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan dan biaya asuransi tki, penerbitan buku tabungan tki, dan oo. span. penyelenggaraan jenis pelayanan lisa p2tki sebagaimana dimaksud pada dilaksanakantegasan tugas instansi sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut dinas tenaga kerja dan transmigrasi diy mempunyai tugas menerbitkan rekomendasi pendirian kantor cabang optis, penerbitan spr, dan pengesahan perjanjian kerja, dinas kesehatan diy mempunyai tugas menerbitkan rekomendasi pendirian sarana kesehatan tki diy dan pembinaan sarana kesehatan tki diy, biro tata pemerintahan sekretariat daerah diy mempunyai tugas memverifikasi dokumen kependudukan dan sinkronisasi data kependudukan dengan disko kln, bp3tki yogyakarta mempunyai tugas mengelola job info, penerbitan sip, pelaksanaan pap, penerbitan e koeln, dan pelayanan pengaduan kasus tki crisis center), kepolisian daerah diy mempunyai tugas untuk menerbitkan sick untuk negara penempatan tertentu taiwan, korea, jepang), kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia diy mempunyai tugas pembinaan bidang keimigrasian, kantor imigrasi kelas yogyakarta mempunyai tugas memverifikasi dokumen penerbitan paspor, wawancara dengan pemohon paspor dan penerbitan paspor kantor imigrasi kelas yogyakarta, bank rakyat indonesia kantor wilayah yogyakarta bertugas menerima pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan calon tki dan penerimaan pembayaran biaya asuransi serta edukasi perbankan kepada calon tki, dan konsorsium asuransi tki kasino, sindo dan mitra tki bertugas menerbitkan polis asuransi, kartu peserta asuransi kpa) dan menyelesaikan klaim santunan asuransi. bagian keempat tim lisa p2tki dalam rangka penyelenggaraan lisa p2tki, gubernur dapat membentuk tim lisa p2tki. susunan tim lisa p2tki terdiri dari pembina, koordinator umum, koordinator harian, sekretaris, dan anggota yang terdiri dari personil atau aparat yang diusulkan oleh pimpinan instansi fungsional atau lembaga terkait. rincian susunan personil dan tugas tim lisa p2tki ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab iii pengaduan dan pelaporan dalam hal pelayanan lisa p2tki tidak sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini, pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan tingkat provinsi. pengaduan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara lisan dan atau tertulislisa p2tki sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan laporan secara tertulis kepada gubernur mengenai perkembangan, penyelenggaraan layanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi dan pembiayaan lisa p2tki secara berkala setiap (tiga) bulan. standar operasional prosedurbinaan atas penyelenggaraan lisa p2tki dilakukan secara berjenjang oleh gubernur bersama sama instansi terkaitdengan kebutuhan layanan yang dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi, dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan lisa p2tkstandar operasional prosedur sop alur layanan umum lisa p2tki perkenan tahun tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik dengan minimal pendidikan laksanakndi sop kadis lembar kerja dpa sop sekretaris dan atk sop kepala bidang komputeratau lamban sehubungan sistem dan perencanaan kurang, begitu pula dalam pengangkatannya. aktivitas user pe kbri kemnaker disease disnaker kong. pengguna ri trans kab. kota series ppt kis bp3 tki kemenhub asura waktu output bnp2tki diy nsi tata kesepakatan user untuk sip dapat dengan optis: meja bela |(mene pengadaan pekerja tki selama pakan (recruitment telah bulan member agreement) diatur dapat angkat permintaan pekerja (job dalam kiper (kan tki order) visa panjang luar makalah surat nomor kali negeri permohonan (demand tahun selama dan letter) bulan terisi draft perjanjian kerja tentang nya kbri meneliti dan penemu logo pengesahan atan dan ngan kesepakatan berlin kerja pengadaan pekerja dungan luar (recruitment tenaga negeri agreement) kerja permintaan pekerja (job indonesia order) visa luar makalah surat negeri permohonan (demand letter) draft perjanjian kerja disetujui oleh kbri bnp2tki menerbitkan sip surat ijin pengerahan) sejak oktober disnakertrans diy. rekomendasi ijin pendirian kaca. optis penerbitan surat pengantar rekrut spr) pengesahan perjanjian kerja pk) disnaker kab kota sosialisasi penyuluhan bersama optis pendaftaran dan seleksi tki berita acara lulus seleksi dan nominatif perjanjian penempatan pembayaran premi asuransi pra penempatan nek . maa pemeriksaan kesehatan dan psikologi tan men optis dan bp3tki pelatihan asuransi penampungan imigrasi kementerian hukum ham verifikasi dokumen permohonan paspor penerbitan paspor optis u visa kerja dari perwakilan negara penempatan (calling visa) bp3tki pap koeln gg tki tiba negara sop rekomendasi penerbitan izin pendirian kantor cabang pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (optis)3'waj geum sop kadis atk sop kepala bidang komputer sop kasi pembinaan kelembagaan, penempatan dan pasar kerjadan keterlambatan proses selanjutnya. aktivitas petugas kepala pemohon pelayanan kepala bidang kadis persyaratan waktu output menerima permohonan surat permohonan dapat recommend rekomendasi teknis dari kantor surat izin optis selesai asi teknis p2tsp pelayanan perizinan yang dilegalisir oleh hari bila izin terpadu satu pintu) direktor jenderal atau perkara pendirian memeriksa dan meneliti pejabat yang tan kantor permohonan dan syarat syarat berwenang sudah cabang pendirian kantor cabang rekomendasi dari lengkap optis pelaksana penempatan tenaga dinas kabupaten kota terpenuhi kerja indonesia swasta untuk mendapatkan optis) izin pembentukan menyusun konsep rekomendasi kantor cabang optis teknis pendirian kantor cabang surat keputusan optis direksi tentang pengangkatan dan meneliti, memeriksa hasil penempatan kepala pengetikan. jika sudah benar kantor cabang dan diberi para dan jika belum karyawan dikembalikan untuk diperbaiki struktur organisasi bukti penguasaan melakukan verifikasi lokasi sarana dan prasarana kancah optis berupa kantor, peralatan kantor daftar inventaris kantor, surat kepemilikan atau perjanjian sewa kontrak dalam jangka waktu paling sekurang kurangnya (lima) tahun jika hasil verifikasi lapangan surat keterangan baik dan memenuhi persyaratan, domisili kantor kabid memberikan para atas surat rekomendasi dari kasi pembinaan kelembagaan, penempatan dan pasar kerja menandatangani rekomendasi izin gangguan ho) teknis perizinan kantor cabang kantor pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta optis) mengirimkan rekomendasi teknis wajib lapor kantor pelayanan perizinan ketenagakerjaan yang terpadu satu pintu p2tsp) masih berlaku pengarsipan pas foto warna kepala kantor cabang ukuran 4x6 sebanyak ibr ktp kepala kantor cabang sop penerbitan surat ijin pengerahan (sip) bp3pelaksanaan nomor tahun tentang penempatan dan perlindungan tki luar negeri penempatan dan perlindungan tki permenakertrans nomor tahun tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tki luaralai lembar kerja dpa sop kepala seksi atk petugas pelayanan komputer jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak n a jika tidak segera terlayani berdampak optis tidak dapat merekrut tki. pelaksana mutu baku aktivitas pan ket. staf verifikator kepala petugas optis surat permohonan dari dapat mengambil nomor antrian direktur utama kepala selesai sip upp dan menunggu cabang optis dalam hari panggilan sesuai antrian perjanjian kerjasama bila kemudian optis penempatan yang persyaratan menyerahkan dokumen dilegalisir perwakilan ri, sudah kepada petugas upp job order demand letter lengkap yang dilegalisir perwakilan terpenuhi penerimaan dan dan pejabat pengecekan kelengkapan rancangan perjanjian penandaan berkas oleh petugas kerja yang dilegalisir gan berada perwakilan tempat visa makalah petugas verifikasi rancangan perjanjian memeriksa dokumen penempatan disyaratkan apabila sesuai persyaratan maka petugasmelakukan entry data melalui siskotkln serta memberikan cap sisa kuota, dan para dan menyerahkan kasi penempatan kasi penyiapan penempatan mengoreksi ulang serta memberikan para dan diajukan kepada kepala bp3tki kepala bp3tki menandatangani sip dan diserahkan pada petugas verifikator, dan diteruskan petugas upp. apabila berhalangan penerbitan sip ditunda membubuhkan cap pada sip dan mencatat dim agenda surat kemudian dokumen asli dan sip yangtelah diterbitkan diserahkan pada optis penyerahan kepada sop penerbitan surat pengantar rekrut (spr)tandar system prosedur pemerintahantahulon ert nn. sop kepala bidang atk sop kepala seksi komputer petugas pelayanan j jjjojj . jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak n a terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan perekrutan calon tki kabupaten kota dan habis masa berlakunya sip bulan) aktivitas staf petugas kepala ket. pemohon feminist pelayanan kepala bidang persyaratan waktu output rasi spr seksi dirut kaca optis surat ijin pengerahan dapat terpena mengajukan permohonan sip) dari kementerian selesai hanya kepada kadisnakertrans tenaga kerja dan hari bila perekrut transmigrasi perkara tan tki penerimaan dan pengecekan surat permohonan dari tan wilayah kelengkapan berkas oleh dirut optis pusat sudah kab. kota petugas surat permohonan dari lengkap kepala cabang dan membuat draft surat pengantar optis penanda rekrut spr) foto copy sup angan optis pusat dan| ada tempat. para kepala seksi penempatan surat ijin operasional sebelum diajukan kepada kantor cabang kepala bidang dan kadis untuk foto copy job order ditandatangani demand letter) draf perjanjian penandatanganan surat penempatan dan pengantar rekrut spr) oleh perjanjian kerja kepala disnakertrans diy perjanjian kerja sama penempatan penomoran recruitment agreement) laporan an penyerahan spr kepada laporan penempatan optis tki luar negeri) tenaga kerja yang telah ditempatkan sop verifikasi dokumen kependudukan dan sinkronisasi data kependudukan dengan siskotkln o(mii.tkdata n apersyaratan dokumen ktp, yang menit diterimanya dari tki tki , bersamaan bersangkutan permohonan dengan pengurusan koeln dokumen pendukungkependudukan data dokumen menit terverifikasinyadalam jaringan internet teringat sistem server alih media pelayanan melakukan upaya penyelesaian dokumen yang menit terselesaikannya permasalahan sesuai sop disyaratkan permasalahan advokasi dan perlindungan hukum melakukan validasi data siak server menit tervalidasinya data kemendagri komputer kependudukan jaringan internet entry aplikasi siak komputer menit terinputnyamonitoring komputer menit laporan hasil akhir kepada deputi server perlindungan. baik status internetverifikasi dokumen pembuatan paspor tkinerapbid kasi lembar kerja dpa sop pejabat pengantar kerja atk sop petugas pelayanan komputer sop unit imigrasi aa. jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak n a pemalsuan dokumen identitas jati diri calon tki oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sulitnya ditelusuri ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan aktivitas pejabat kabid kasi imigrasi ket. pemohon petugas pengantar persyaratan waktu output pelayanan kerja kab kota optis mengajukan permohonan dapat selesai terbitnya permohonan lisa paspor dihampiri kurang lebih paspor p2tki foto copy menit bila sesuai sick bila persyaratan identitas diperlukan sudah asal tki sebagai salah terpenuhi lengkap satu syarat ada dalam job order penerimaan dan seperti negara pengecekan korea, taiwan kelengkapan berkas dan jepang. oleh petugas rekomendasi dari dinas membuat surat ketenagakerjaan rekomendasi kab kota pembuatan paspor tki kartu tanda penduduk ktp) penandatanganan kartu keluarga kk) surat rekomendasi akte kelahiran pembuatan paspor tki oleh kabid kasi penyerahan surat man rekomendasi pembuatan paspor tki kepada optis sop surat keterangan catatan kepolisian kelakuan (sick) undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia. kasi yasmin hadir dirintelkam peraturan kapolri nomor tahun tentang tata cara penerbitan surat keterangan catatan kepolisian. polda d.i. yogyakarta. peraturan pemerintah nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak lingkungan polri. paman yasmin ditintelkam polda undang undang tahun tentang pelayanan publik d.i. yogyakarta. batin yasmin ditintelkam polda d.i. yogyakarta. kabidkum polda d.i. yogyakarta. sop pengambilan rumus sidik jari peraturan perundang undangan dan peraturan kapolri. komputer dan printer. alat tulis kantor. tempat ruangan. jika yang bersangkutan tidak dapat hadir secara langsung, maka dapat diwakilkan dengan membawa surat paman yasmin ditintelkam polda kuasa bermaterai rp. d.i. yogyakarta. jika kasi yasmin dirintelkam tidak dapat melakukan pengesahan dokumen sick, maka pengesahan batin yasmin ditintelkam polda dilakukan oleh hadir. d.i. yogyakarta. kasi yasmin dirintelkam menyerahkan rekomendasi dari menit |( berkas berkas polres setempat. tersusun. permohonan foto kopi ktp. sick. foto kopi akte ijazah. foto kopi kk. foto kopi paspor. rumus sidik jari. foto berwarna latar merah ukuran 4x6 lembar). menerima berkas rekomendasi dari menit |( berkas permohonan polres setempat. tersusun. sick serta foto kopi ktp. memberikan foto kopi akte daftar pertanyaan ijazah. dan kartu tik foto kopi kk. untuk diisi foto kopi paspor. pemohon. rumus sidik jari. foto berwarna latar merah ukuran 4x6 lembar). batin buku register menit diaken menyerahkan agenda dan alat tulis akan berkas pemohon kepada paman untuk diverifikasi, selanjutnya diagendakan dan dikembalikan kepada batin untuk diproses. pencetakan komputer dan menit |( lembar dokumen sick, printer serta atk sick kemudian (belum sah) pengecekan data diri pemohon. apabila sesuai diserahkan kembali kepada petugas untuk diajukan kepada kasi yasmin hadir dirintelkam. kasi yasmin berkas permohonan menit lembar hadir dan dokumen sick sick dirintelkam (belum sah) melaksanakan pengecekan dokumen sick yang akan disahkan, selanjutnya disahkan. batin menerima dokumen sick menit |( lembar dokumen sick, sick selanjutnya (sudah sah) diserahkan kepada pemohon. pemohon dokumen sick menit lembar membayar rp. sick (sesuai (sudah sah) nomor tahun dan lembar kuesioner data mendapatkan kepuasan dokumen sick, pemohon selanjutnya terhadap mengisi pelayanan kuesioner. sick sop penanganan tki bermasalah crisis centerlembar kerja dpa petugas pelayanan crisis center komputer jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak n a jika tki bermasalah deportasi tidak segera ditangani mereka akan terlantar dan berdampak buruk dalam crisis center office balai menerima pengaduan dari dokumen jati diri pelapor menit diterimanya tki tki tki purna, dokumen pengaduan pengguna keluarga, kuasa tki tki paripurna hukum, atau pihak terkait surat kuasa apabila melalui tatap muka, sms, diajukan oleh kuasa fax, e mail, surat dan hukum telepon klasifikasi permasalahan dokumen penempatan menit terklasifikasikannya (pra masa purna permasalahan penempatan mendata pengaduan yang jaringan internet menit perdananya diterima kedalam sistem dokumen penempatan pengaduan pelayanan pengaduan komputer sistem pelayanan server pengaduan elang dpn dokumen pendukung identitas pelapor evaluasi dan validasi dokumen yang menit tervalidasinya pengaduan dengan disyaratkan pengadungaduan yang sudah komputer eskalasi pengaduan diklarifikasi untuk proses jaringan internet yang sah penyelesaian diklarifikasi melakukan koordinasi telepon menit terbentuknya dengan instansi terkait data printout koordinasi yang dalam proses penyelesaian permasalahan baik dalam penyelesaian permasalahupdate status komputer menit status dalam sistem pelayanan server permasalahan pengaduan internet selalu terupdatengesahan perjanjian kerja hubungan industrial dan pengawasan lembar kerja sop kasi ketenagakerjaan atk jagung pengawas ketenagakerjaan komputer jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak n a akan terjadi keterlambatan pemberangkatan tki luar negeri dan tidak mendapatkan koeln sehingga tki tidak terdata identitasnya. aktivitas staf pejabat ket. pemohon administrasi pengawas persyaratan waktu output ketenagakerjaan optis mengajukan surat permohonan dari (satu) hari melayaninya permohonan koordinator dirut kepala cabang bila pengesahan lisa p2tki optis persyaratan untuk surat pernyataan sudah pembuatan penerimaan dan pengecekan penandatangan dari terpenuhi koeln kelengkapan berkas oleh masing masing tki dibuat lengkap etu oleh pimpinan optis peta bermaterai bukti tki pernah mengikuti pap penandatanganan demand letter (job order) pengesahan oleh pejabat penandatanganan oleh pengawas tki dihadapan pegawai pengawas ketenagakerjaan kab kota nan kas dan untuk pengesahan pada pelayanan terpadu satu atap harus membawa yang asli sebagai pembanding. sop program asuransi tkipartisipasi mengetahui dan memahami program masyarakat asuransi untuk tksop. kaca. asuransi lembar komputer jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak n a apabila tidak diasuransikan,dirut ket. asuransi optis tki mengajukan setiap tki tki diwajibkan jika tki sudah melindunginya permohonan pimpinan mengikuti program asuransi medical check tki bekerja asuransi tki luar negeri melalui kesehatan luar negeri optis dengan masa| s d jam dan penerimaan dan pertanggungan selama sudah selesai keluarganya. pengecekan kelengkapan (dua) tahun terdiri dari berkas oleh petugas masa pra sebesar rp. petugas asuransi entri data penempatan rp. tki tki cetak kpa purna rp. cetak kuwitansi penanda tki mandiri entry tki tanganan pengesahan cuti akurasinya tahun rp. tahun rp. penyerahan kpa akuntansi kepada optis tki selanjutnya dibawa petugas bp3tki untuk proses koeln sop klaim asuransi tki luar negeri uasmengetahui prosedur klaim asuransi tki luar partisipasi masyarakat neger. kaca. asuransi lembar kerja dpa petugas pelayanan atk komputer jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak n a apabila tidak diasuransikan, pemohon yap entri kaca persyaratan waktu output administrasi data asuransi optis tki klaim asuransi tki dapat diajukan terealisasi mengajukan pra penempatan selambat lambatnya pembayaran permohonan meninggal dunia dalam jangka waktu klaim pimpinan asuransi kartu peserta (dua belas) bulan asuransi tki asuransi (asli) setelah terjadinya luar negeri penerimaan dan surat keterangan resiko yang pengecekan kematian dari rumah dipertanggungjawabkan kelengkapan berkas sakit dan apabila pengajuan oleh petugas sakit klaim melewati jangka kartu peserta waktu (dua belas) asuransi (asli) bulan, maka hak petugas asuransi surat keterangan dari menuntut klaim entri data tki tki rumah sakit atau| dinyatakan gugur cetak kpa puskesmas cetak kuwitansi rincian biaya konsorsium wajib pengobatan dan membayar santunan penanda perawatan dari rumah atas klaim yang tanganan pengesahan sakit atau puskesmas diajukan selambat kecelakaan yang lambatnya (tujuh) hari penyerahan mengakibatkan cacat kerja, terhitung sejak kpa akuntansi kepada kartu peserta persyaratan pengajuan optis tki asuransi (asli) klaim terpenuhi kepada selanjutnya dibawa surat keterangan dari tki tki atau ahli waris petugas bp3tki rumah sakit atau untuk proses koeln puskesmas rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit atau puskesmas gagal berangkat bukan karena kesalahan calon tki kartu peserta asuransi (asli) surat keterangan dari kepala dinas kabupaten kota setempat perjanjian penempatan tindakan kekerasan fisik dan pemerkosaan pelecehan seksual kartu peserta asuransi (asli) surat visum dari dokter rumah sakit rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit klaim asuransi tki masa penempatan gagal ditempatkan bukan karena kesalahan tki kartu peserta asuransi kpa) perjanjian kerja perjanjianperwakilan r.i setempat sakikecelakaan yang mengakibatkan cacapemutusan hubungan kerja phk) secara perorangan maupun secara massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja kartu peserta asuransi kpa) perjanjian kerja surat keterangan perwakilan negara penempatan. menghadapi masalah hukum kartu peserta asuransi kpa) perjanjian kerja surat keterangan dari perwakilan upah tidak dibayar kartu peserta asuransi kpa) perjanjian kerja pemulangan tki bermasalah kartu peserta asuransi kpa) surat keterangan dari perwakilan r.i negara penempatan tindakan kekerasan fisik, psikis dan atau seksual kartu peserta asuransi kpa) surat keterangan dari perwakilan r.i negara penempatan hilangnya akal budi kartu peserta asuransi kpa) medical report atau visum dari rumah sakit negara penempatan tki dipindahkan ketempat kerja tempat lain yang tidak sesuai dengan perjanjian penempatan kartu peserta asuransi kpa) surat keterangan dari perwakilan r.i negara penempatan. klaim asuransi tki purnakepala desa atau lurah setempat. saki kecelakaan yang mengakibatkan caca. kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang daerah asal kartu peserta asuransi kpa) surat keterangan dari instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan tindakan kekerasan fisik, psikis dan atau seksual kartu peserta asuransi kpa) surat visum dari dokter rumah sakit rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit sop penerbitan kartu peserta asuransi (kpa) undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian lembaran negara republik minimal pendidikan smu diri indonesia tahun nomor mengetahui tugas dan fungsi system produksi undang undang nomor. tahun tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja dan klaim konsorsium sindo, ketentuan dan indonesia luar negeri peraturan pemerintah terkait asuransi tkiperaturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor tahunpolis induk konsorsium asuransi tki dokumen pendaftaran asuransi ii. mekanisme non tunai bnp2tki atk komputer dan internet jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak: n a aktivitas pemohon staf this aamnstasi persyaratan | ) watu tk optis melakukan dokumen daftar menit melayaninya pengisian daftar peserta peserta asuransi, pengesahan untuk asuransi dpa) sesuai data form billing pembuatan koeln tki dalam paspor disko kln atau sesuai dengan form billing tki optis melakukan slip setoran bank, menit pembayaran pada bank form billing rekanan sesuai jenis premi yang dibeli atau sesuai nominal dalam form billing tk optis mengajukan dokumen daftar menit permohonan pembuatan peserta asuransi, kepesertaan dalam form billing, konsorsium sindo bukti bayar bank verifikasi dokumen dokumen daftar menit peserta asuransi, form billing, bukti bayar bank proses input kepesertaan dokumen yang menit dalam system konsorsium disyaratkan, sindo yang telah computer, server terintegrasi disko kln dan jaringan automatic online system) internet proses penerbitan inavoice server, komputer menit premi, kartu peserta dan printer, asuransi kpa) dan polis jaringan internet asuransi konsorsium sindo proses penyerahan dokumen menit kepesertaan pada tki optis sop pembekalan akhir pemberangkatan (pap) aa nomor tahun tentang penempatan dan perlindungan tki luar negeri minimal eselon iii iv jagunga sop kepala bp3tki lembar kerja dpa petugas pelayanan komputer jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak n a jika tki tidak pap bisa terjadi tki tidak tahu hak dan kewajibannya sebagai tki begitu pula budaya, bahasa negara tujuan. pelaksana mutu buku aktivitas staf kepala kepala ket. pemohon admin seksi bp3tki persyaratan waktu out put surat permohonan pap dari dirut surat permohonan selambat tki paham optis pap dari direktur lambatnya tentang utama dan kepala (dua) hari keadaan cabang optis sebelum budaya pengajuan pap melampirkan, foto copy diberangkatkan setempat sipptki ijin cabang, paspor asli sipptki ijin dan tahu fotokopi), sertifikat hasil medical pendirian kantor akan hak dan check up, asuransi, calling visa, cabang kewajiban visa kerja, demand letter, daftar nominatif tki sebagai tki perjanjian kerja, daftar nominatif yang tercantum tki dalam siskotkln (dlm siskotkln) menunjukkan paspor petugas mempersiapkan ruangan asli kls, mengecek kehadiran tki foto copy demand absensi), menghubungi instruktur, letter, perjanjian memastikan kehadiran tki dan penempatan dan instruktur perjanjian kerja pelaksanaan pap diberikan pada saat fotokopi calling tki hadir visa, paspor dan fotokopi visa kerja endowment pengesahan penandatangan hasil paspor pembayaran asuransi tki ba.tki bahwa telah ikut pap sbg daftar hadir pap dan panduan tki penerbitan kartu tenaga kerja luar negeri (koeln)jagungpelayanan standar pelayanan penempatan dan perlindungan tki luar nomor tahun tentang penempatan dan perlindungan tki luar negeridpluar negeri, dan jika terjadi masalah tidak dapat dilacak keberadaannya aktivitas petugas kebal kepala ket. pemohon staf admin entry pda bp3 tki persyaratan waktu output data seksi permohonan penerbitan surat jam perdananya koeln permohonan bila identitas surat permohonan penerbitan penerbitan persyaratan tenaga koeln dari dirut kaca. optis koeln dari sudah kerja luar verifikasi dokumen direktur utama terpenuhi negeri pengajuan koeln melampirkan, dan cabang daftar nominatif tki optis berdasarkan siskotkln daftar nominatif kartu peserta asuransi kpa) tki yang surat keterangan pap tercantum copy paspor tki perjanjian kerja siskotkln fotokopi pencetakan koeln sipptki ijin verifikasi online cabang entry perjanjian kerja fotokopi paspor validasi data tki endorsement pencetakan kartu paspor, calling pengesahan koeln bukti pembayaran asuransi beserta kartu peserta penyerahan koeln asuransi kpa) kasi penyiapan dan penempatan surat keterangan menyerahkan koeln kepada mela optis dengan melampirkan tki lisensi berita acara serah terima perjanjian kerja yang telah disahkan oleh disnaker sop penerbitan koeln re entry cuti tki mandiris1nomor tahun tentang penempatan dan perlindungan tki luar negeri perlindungan tki luarkerja luar negeri dan jika terjadi masalah tidak dapat dilacak keberadaannya aktifitas staf petugas kepala kepala ket. pemohon admin entry seksi bp3tki persyaratan waktu output data permohonan mengisi formulir dapat terdata penerbitan koeln surat permohonan selesai identitas surat permohonan penerbitan pengajuan koeln jam bila tki koeln dari dirut kaca. cuti oleh tki persyaratan mandiri optis mengisi formulir sudah luar negeri surat pernyataan terpenuhi oleh tki surat keterangan verifikasi dokumen sedang cuti dari pengajuan koeln user pengguna melampirkan, melampirkan daftar nominatif tki fotokopi paspor berdasarkan siskotkln dan, visa kerja re kartu peserta asuransi entry visa kpa) melampirkan surat keterangan pap kwitansi copy paspor tki pembayaran perjanjian kerja asuransi beserta kontribusi fotokopi kartu pencetakan koeln peserta asuransi verifikasi online kpa) entry perjanjian kerja fotokopi perjanjian validasi data tki kerja pencetakan kartu melampirkan pengesahan fotokopi hasil medical check tki penyerahan koeln semua kasi penyiapan dan dokumen' berkas penempatan menyerahkan disertai dengan yang koeln kepada optis asli dengan melampirkan berita acara serah terima sop pelayanan informasi pasar kerja luar negeri job infoinimal masyarakat mengetahui peraturan dan prosedur perkenan tahun tentang penetapan petunjuk teknis penyusunan penetapan dan penerapan standar penempatan dan perlindungan tki pelayanan luar negeri nomor tahun tentang penempatan dan perlindungan tki luar negeri memiliki pengalaman kerja minimal permenakertrans nomor men tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tki luar negeri tahun bidang penempatan dan peraturan kepala bnp2tki nomor per. ka tentang pedoman pemetaan persediaan tkmampu mengoperasikan komputer dan perlindungan tenaga kerja indonesia sop penerbitan sip atk sop penerbitan spr komputer sop penyuluhan, perekrutan dan seleksi internet scanner jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak n a informasi peluang kerja luar negeri tidak sampai kepada masyarakat akan berdampak pada semakin meningkatnya penempatan tki secara ilegal non prosedural dan semakin banyaknya tki bermasalah. dalam sistem jobsinfo jika data pencari kerja luar negeri tidak lengkap maka tidak dapat dilakukan proses pedupaan penempatan layanan informasi peluang kerja luar negeri pelaksana mutu baku aktivitas petugas pengolah petugas petugas ket. menghimpun data peluang prosedur setiap hari terdeformasi kerja luar negeri penempatan dan jam nya peluang dan kerja kerja luar perlindungan negeri membuat dan mencetak tki rekapitulasi peluang kerja luar data peluang negeri kerja luar negeri mengingat rekapitulasi peluang kerja luar negeri website mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi layanan job info pelaksana mutu baku aktivitas petugas "tugas ket petugas admin link online bnp2tki kasi piy match persyaratan waktu output bnp2tki registrasi sistem melalui bp3tki dinas setiap tersedianya website jobsinfo atas nama kab kota hari data pencari kerja (supply) memiliki dan jam pencakar luar email dan sms (password terkoneksi dengan melakukan update profile dengan aplikasi peluang kerja pencari kerja supply dengan jobs info yang tersedia cara upload data dan entry bnp2tki dan form aplikasi telah diberikan mengkoordinasikan seluruh po) username dan kegiatan pelayanan jobsinfo password verifikasi dan validasi data tidak valid ktp sim paspor primer dan sekunder supply pas photo verifikasi validasi ulang nomer telepon kode pos alamat email perbaikan data valid entry atau upload daftar pencari kerja berdasarkan lowongan yang terpublish yang diinginkan supply sop pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan dan biaya asuransi tki minimal pendidikan s1 d iii mengetahui tugas pokok dan fungsi masing masing departemen akuntansi pembayaran atk komputer server jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada kesalahan data hasil medical check tki mengisi formulir pendaftaran pasien baru lama ktp diterimanya surat menit lembar pengantar pendaftaran dari putri yang telah diisi koeln lengkap passport data yang diisi sama dengan data ktp dan passport klasifikasi tki berdasarkan nama putri surat menit pemberian pengantar label pasien dari putri berdasarkan putri pembayaran biaya medical check sesuai permintaan ann akuntansi menit akuntansi sesuai negara tujuan atk pembayaran tanda lunas piutang foto dan sidik jari sistem internal) akuntansi menit terverifikasinya pembayaran identitas komputer pasien tki kamera alat sidik jari pemeriksaan formulir hasil laboratorium pendaftaran menit pemeriksaan fisik dokter formulir radiologi rekam medis verifikasi hasil server menit hasil fit, hasil unfit, pending pemeriksaan online vwcms, koeln, pencetakan hasil medical koeln sertifikat passport menit koeln verifikasi sertifikat sidik jari vwcms sertifikat medical check sop penerbitan buku tabungan tki sop bank rakyat indonesia minimal s1 s3 oma ama aki. jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak pelaksana mutu baku aktivitas teller pemanen korem pembuatan watu permohonan ktp, paspor, menit buku rekomendasi optis tabungan untuk tki pembukaan rekening mengisi formulir permohonan pembukaan rekening setoran awal tabungan spedes menit tki setoran awal minimum minimal setoran selanjutnya , , saldo minimum setelah penarikan tabungan britama tki: setoran awal minimum , . biaya administrasi bulanan britama tki , , saldo minimum serah terima buku tabungan dan atm sop pelayanan administrasi kependudukan span (surat keterangan pindah luar negeri)komputersurat keterangan pindah menit diterimanya persyaratan dari tki tki , luar negeri dari permohonan bersamaan dengan kecamatan pengurusan koeln |. dokumen ktp, yang bersangkutan dokumen pendukung akte kelahiran, ijazah verifikasi dan validasi data dokumen kependudukan 10menit terklasifikasikannya dokumen data kependudukan mengantre data via jaringan internet menit perdananya data aplikasi siak dokumen penempatan kependudukan komputer siak serverrmohonan yang sudah komputer eskalasi diklarifikasi untuk proses jaringan internet permohonan yang penyelesaian sah diklarifikasi melakukan koordinasi telepon menit petugas dukcapil dengan dinas dukcapil data printout kabupaten kota kabupaten kota permasalahan memverifikasi data dan memberikan persetujuan untuk menerbitkan span.pencetakan komputer menit terletaknya span server span(permohonan) internet server provinsi menyimpan transaksi permohonan span biodata permohonan komputer menit proses penonaktifan span dikirim server data penduduk kabupaten kota internetadministrasi kependudukanlayanan penerapan standar pelayanan administrasi kependudukan nomor tahun tentang perubahan atas tahun tentang administrasiaa.n a adminduk office balai menerima berkas dokumen ktp, yang menit diterimanya persyaratan dari tki tki , bersangkutan permohonan bersamaan dengan dokumen pendukung pengurusan koelnvalidasi data server menit tervalidasinya data siak kemendagri komputer kependudukan jaringan internet entry aplikasi siak komputer menit terentrenyanpengaduan masyarakativ masyarakat pendidikan perkenan tahun tentang penetapan petunjuk teknis penyusunan penetapan dan penerapan mengetahui tugas dan fungsi standar pelayanan system prosedur nomor tahun tentang penempatan dan perlindungan tki luar negeri pemerintahan dan pelayanan permenakertrans nomor men tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tki luar negeri penempatan dan surat keputusan gubernur nomor tim tentang pembentukan tim pelayanan terpadu satu atap perlindungan tki luar negeri. penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia sop kadis lembar kerja dpa sop sekretaris atk sop kepala bidang penempatan komputer sop kasi sop petugas pelayanan jika sop ini tidak dilaksanakan akan berdampak n a apabila pelayanan pengaduan masyarakat tidak terlayani khususnya permasalahan tki maka akan berdampak pada munculnya permasalahan tki lainnya. aktivitas petugas kepala sekretaris kepala persyaratan waktu output ket. kasi bidang kadis syarat tpu melalui surat atau datang data identitas yang setiap hari terselesaikan langsung kantor. diadukan jam kerja permasalahan tki berkas pengaduan diteliti dan apabila datang langsung dibuatkan pemberian pengaduan melalui wawancara dan ditandatangani oleh pengadu. dibuatkan surat sesuai perihal pemohon kepada pihak yang dapat membantu menyelesaikan. sebelum ditandatangani kadis surat diperiksa sekretaris dan para yang berwenang penandatangan surat oleh kadis. dan pengiriman surat. sop pelaporan triwulananmasyarakat mengetahui tugas dan perkenan tahun tentang penetapan petunjuk teknis penyusunan penetapan dan penerapan fungsi sistem prosedur standar pelayanan pemerintahan dan nomor tahun tentang penempatan dan perlindungan tki luar negeridis lembar kerja dpa sop sekertaris atk sop kepala bidang komputer sop kasi sop petugas antar kerja sop petugas pelayanan bisa terjadi tidak akan ada perbaikan dalam memberikan pelayanan dan penganggaran pelaksana mutu baku aktivitas anggota koordinator koordinat teknis sekretaris harian umum pembina persyaratan waktu output anggota tim teknis masing laporan dari hari laporan masing instansi menyerahkan petugas teknik kerja kinerja lisa |laporannya masing masing p2tki kepada sekretaris sekretaris menerima laporan dari petugas teknis dan membuat rekannya sekretaris membuat draft laporan dan menyampaikannya koordinator harian memeriksa draft laporan, jika sudah benar dipakai dan dikirim koordinator umum untuk ditandatangani keterangan simbol sebutan davisi nominator simbol ini digunakan untuk menggambarkan awal mulai dan akhir suatu bagan alur doo proses simbol ini digunakan untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan nbatamadaan simbol ini digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen ganda sebagai bukti pelaksanaan kegiatan arsipmanua. simbol ini menggambarkan semua jenis pengarsipan dokumen dalam bentuk kertas manual simbol ini menggambarkan semua jenis pengarsipan dokumen dalam bentuk dataur simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaandaerah istimewa yogyakarta yang membidangi urusan pendidikan, pemuda, dan olahraga. kantor wilayah yang selanjutnya disebut kanwil adalah kantor wilayah kementerian agama daerah istimewa yogyakartiiiperaturan kepala dinas antara lain: media cetak, media elektronik,b.kementerian pendidikan dan kebudayaan, kanwildaerah istimewa yogyakartaistimewa yogyakarta dilakukan oleh dinas pendidiktua calon peserta didik baru. sman dan smk wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada satutua yang diterbitkan paling lambat (empat) bulan sebelum pelaksanaan ppdb. sma dan smk dapat menerima calon peserta didik baru melalui: a.jalur prestasi yang berdomisili diluar zonasi paling banyak 5y0tua peserta didik karena alasan pindah tugas negara, atau terjadi bencana alam sosial, paling banyak 5y6 (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. sma danaturan yang berlaku:naerah istimewa yogyakartaaerah istimewa yogyakarta harus dilengkapi dengan rekomendasi dari sekolah asal dan atau dinas pendidikan provinsi asal, selanjutnya dimintakan persetujuan dinas, dan. bab vsekolpegawaipegawaian daerah diy. jabatan fungsional adalah jabatan fungsional tertentu yang ditetapbadan kepegawaian daerah.upt, dan kelompok jabatan fungsional. bab iii rincianpegawaipenyusunan rencana anggaran badan, pengelolaan data, pelayanan informasi,pegawai mempunyai fungsi: penyusunan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan pegawai, cc. penyusunan formasi pegawai, d., pengelolaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, mengkoordinasikan bahan rekomendasi pegawai, pelaksanaan fasilitasi izin luar negeri, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program bidang pengembanganterdiri atas: subbidang perencanaan dan pengadaan, danpada subbidang perencanaan dan pengadaan mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan pegawai, cc. penyusunan perencanaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penyelenggaraan seleksi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta pegawai non aparatur sipil negara, pelaksanaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,, pelaksanaan pemberhentian calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pelaksanaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil, pelaksanaan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil, j . pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pegawai tidak tetap, penyiapan bahan rekomendasi pengadaan pegawai non aparatur sipil negara, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program subbidang perencanaan dan pengadaan, dan m.rir mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan pengembangan karir pegawai negeri sipil, penyusunan analisis dan informasi kebutuhan diklat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang pengembangan karir mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan karir pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, cc. penyusunan rencana pola karir pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penyiapan bahan kebijakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan seleksi dan pemanggilan calon peserta diklat pemda diy, pengelolaan ijin belajar dan tugas belajar, pengelolaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah, pelaksanaan fasilitasi ijin luar negeri pegawai negeri sipil dan pejabat negara, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program subbidangbidang mutasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan mutasi jabatan, kepangkatan, dan pemberhentian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang mutasi mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis mutasi, cc. mengkoordinasikan kebijakan mutasi jabatan, mengkoordinasikan kebijakan kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, pemberhentian, mengkoordinasikan dan fasilitasi pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian jabatan, serta pemberhentian pegawai kabupaten kota, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan programterdiri atas: subbidang mutasi jabatan, dan subbidang kepangkatan dan pensiun. subbidang mutasi jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan fasilitasi penataan jabatan serta pemindahan tempat bekerja pegawai negeri sipil. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang mutasi jabatan mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis mutasi jabatan, cc. pengelolaan pemindahan tugas dan tempat bekerja pegawai negeri sipil, penyiapan bahan dan fasilitasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi, penyiapan bahan dan fasilitasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan administrasi, meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, penyiapan bahan dan fasilitasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan fungsional. penyiapan bahan koordinasi pengangkatan sekretaris daerah kabupaten kota, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program subbidang mutpada subbidang kepangkatan dan pensiun mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis kepangkatan dan pensiun, cc. penyusunan daftar nominatif pegawai negeri sipil yang akan naik pangkat dan pensiun, pelaksanaan peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat pegawai daerah dan kabupaten kota, penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat, bebas tugas dan pensiun, pelaksanaan pembekalan pegawai negeri sipil calon pensiun, penyiapan bahan penetapan pensiun pegawai negeri sipilegawai negeri sipilnegeri sipil kabupaten kota, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program sub bidang kepangkatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kedudukan hukum dan kesejahteraan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai tidak tetap, cc. penyiapan bahan petunjuk teknis bidang kepegawaian dan kedudukan hukum dperumusan kebijakan teknis peningkatmengkoordinasikan pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil, mengkoordinasikan penilaian kinerja, mengkoordinasikan pemberian peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program bidang kedudukan hukumatas: subbidang kedudukan hukum pegawai, dannegeri sipil dan pegawai tidak tetap. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang kedudukan hukum pegawai mempunyai fungsi: penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis kedudukan hukum pegawai, cc. penyiapan bahan perumusan petunjuk teknis dan penyebarluasan peraturan bidang kepegawaian dan kedudukan hukum pegawai, penyiapan bahan dan pengelolaan data penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap, penyiapan bahan pemberhentian pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik, penyiapan bahan permohonan ijin pegawai negeri sipil, penyiapan bahan permohonan ijin cuti bagi pegawai negeri sipil dan pejabat negara, pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, pengelolaan daftar hadir pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program subbidang kedudukan hukummempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penilaian kinerja dan kesejahteraan pegawai. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada subbidang kesejahteraan pegawai mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis penilaian kinerja dan kesejahteraan pegawai, cc. penyiapan bahan dan pengelolaan penilaian kinerja instansi dan kinerja aparatur, penyiapan bahan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan bagi pegawai negeri sipil, pengelolaan kegiatan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani pegawai, penyiapan bahan pemberian tunjangan kesejahteraan pegawai, penyiapan bahan dan koordinasi kesejahteraan pegawai, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program subbidang kesejahterapada bidang tata usaha kepegawaian mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis tata usaha kepegawaian, cc.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program bidang tata usahaatas: subbidang dokumentasi, danpada subbidang dokumentasi mempunyai fungsi penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis dokumentasi, cc. pengelolaan dokumentasi kepegawaian, pengelolaan dokumentasi kepegawaian elektronik, pengelolaan naskah dan tanda nomor surat keputusan kepegawaian, pengelolaan kartu pegawai, kartu suami, kartu istri dan kartu peserta tabungan asuransi pensiun, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program subbidangpada sub bidang sistem informasi manajemen kepegawaian mempunyai fungsi: penyusunan program kerja, penyiapan bahan kebijakan teknis sistem informasi manajemen kepegawaian, cc. pengelolaan aplikasipengembangan penerapan teknologi informasi kepegawaian, pengelolaan jaringan area lokal local area network) dan intramonitoring jaringan interfasilitasi pengelolaan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, kartu pegawai negeri sipil elektronik, dan aplikasi anjungan kartu pegawai negeri sipil elektronik, pengelolaan dan perawatan jaringan mesin presensi, pengelolaan, validasi, dan penyajian data informasi kepegawaian, pengelolaan laporan monitoring dan evaluasi data kepegawaian provinsi dan kabupaten kota, pengelolaan dan penyajian informasi daftar urut kepangkatan duk) secara elektronik, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program subbidang sistem informasi manajeme perlu pengaturan terhadap pemberian tanda nomor kendarada nomor kendaraan dinas bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:nurgubernur wakil gubernur adalah gubernur wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta. instansi vertikal adalah perangkat departemen dan atau lembaga non departemen setingkat eselon yang berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja provinsi: dan kepentingan protokoler. bab pemberiankendaraan dinas jabatan: kendaraan dinas operasional: kendaraan dinas operasional khusus: dan. tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada adalah: tanda nomor kendaraan dinas khusus yaitu menunjukkan kode wilayah (huruf ab) dan nomor polisi (angka) tanpa kode seri akhir wilayah (huruf): tanda nomor kendaraan dinas lainnya yaitu menunjukkan kode wilayah (huruf ab), nomor polisi (angka) dan kode seri akhir wilayah (huruf):dan kepala satuan polisi pamong praja provinsi daerah istimewa yogyakarta:: urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas khusus adalah sebagaimana tercantum dalam lampiranbiro umum, hubungan masyarakat dan protokol. bab iii pembiayaan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada anggaran biaya eksploitasi kendaraan pada masing masing sold maupun instansi vertikal yang bersangkutan. bab ketentuan lain lain instansi vertikal yang belum diatur untuk menggunakan tanda nomor kendaraan dinas khusus dalam peraturan ini dapat mengajukan permohonan kepada gubernur melalui biro umum, hubungan masyarakat dan protokol, kebutuhan dan pemberian tanda nomor kendaraan bermotor dinas lingkungan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakartatan pemberian tanda nomor kendaraan dinas khusus men eee kendaraan daerah pimpinan instansi vertikal pimpinan perguruan tinggi negeri pimpinan bumn lingkup perbankan (el a86 iwakiikermppp a88 (wakiikermppp jelas9 iwariubernurp kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika |so| p8co kepada perum buton div isi regional yogyakarta |ss| ses |pimpinan 46yogyakarta |ss| a8es pimpinan btn yogyakarta (sol a8co pimpinan bank mandiri yogyakarta mma pan pes angan kanan hutan budaya anno |kebenaran panama kependidikan matematika sol cameo pee emang penyakit menular ise| 2as86 sibarani iso| a89 (caganganpema iso| a50 (warisubernur |se| as96 |kendaraanoperasionatvr pdisakarta iss| a8s8 |cadangantnstansivertiai iso as0 (|cadangantnstansivertiairian lembaga penyiaran publik lokal radio dan televisi amuntaiberfungsi untuk memberikandaerah sertaulu sungai utara tentang pendirian lembaga penyiaran publik lokal radio dan televisi amuntlembaran negara republik indonesia tahun nomor perda kab.hsu tahun ttg pendirian ppl radio dan amuntairencana dasar teknis penyiaran,: peraturan komisi penyiaran indonesia nomor p kpi tentang standar program siaran, peraturan komisi penyiaran indonesia nomor p kpi tentang pedoman perilaku penyiardirian lembaga penyiaran publik lokal radio dan televisi amuntai. perda kab.hsu tahun ttg pendirian ppl radio dan amuntadan televisi amuntai, yang selanjutnya disingkat rta adalah sarana untuk menyampaikan informasi kegiatan program pembangunan untuk meningkatkan wawasan dlaporan keuangan tahunan adalah laporan dalam bentuk neraca dan perhitungan rugi laba. peraturan ppl rta adalah peraturan yang ditetapkan oleh dewan direksi yang telah disetujui oleh dewan pengawas. jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang ditetapkan sebagai jasa produksi dari ppl rta. bab pendirian dan kedudukan dengan peraturan daerah ini didirikan lembaga penyiaran publik lokal radio dan televisi amuntai milik pemerintah kabupaten hulu sungai utara, yang selanjutnya disingkat dengan nama ppl rta. ppl rta terdiri dari: ppl rta penyiaran televisi dengan nama amuntai tv, ppl rta penyiaran radio dengan nama suara agung mantap. arda kab tahun n0. ttg pendirian ppl radio dan amuntai ppl rta berkedudukan kabupaten hulu sungai utara. ppl rta berada bawah pengelolaan dinas komunikasi dan informatika. dalam perkembangannya ppl rta dapat menjadi unit pelaksana teknis dan berdiri sendiri. bab iii maksud dan tujuan maksud didirikannya ppl rta adalah sebagai media dan sarana untuk membangun banua dalam arti seluas luasnya. tujuan didirikannya ppl rta adalah sebagai berikut: memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerahseni dan budaya daerah. bab tugas dan fungsi ppl rtasebagai media partner bagi dinas instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan serta organisasi kemasyarakatan lainnya dalam rangka penyampaian informasi maupun promosi kegiatan pembangunan dan lainnya. bab kelembagaan kelembagaan ppl rta terdiri dari: dewan pengawas, dewan direksi: dan karyawan perda kab.hsu tahun ttg pendirian ppl radio dan amuntai bagian kesatu dewan pengawas dewan pengawas ditetapkan oleh bupati. dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ppl rta. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari unsur pemerintah, kalangan profesional, tokoh masyarakat dan unsur lainnya yang memiliki orientasi dan pengetahuan tentang pertelevisian penyiaran. jumlah anggota dewan pengawas sebanyakmberhentian, hak dan kewajiban serta persyaratan menjadi dewan pengawas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua dewan direksi pengelolaan ppl rta dilakukan oleh dewan direksi. dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh bupati atas usul dari dewan pengawas. jumlah dewan direksi sebanyak (tiga) orang yang terdiri dari: direktur utama: direktur operasional, dan direktur penyiaran dan berita. dewan direksi berasal dari pns lingkungan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan dalam bidang pertelevisian maupun penyiaran radio. masa kerja dewan direksi selama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk (satu) kali masa kerja berikutnya. perda kab.hsu tahun ttg pendirian ppl radio dan amuntai dewantamencapai maksud dan tujuan penyelenggaraan ppl rta dengan persetujuan bupati atas pertimbangan dari dewan pengawas. tata cara pengangkatan dan pemberhentian, hak dan kewajiban, serta persyaratan menjadi dewan direksi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian ketiga karyawan karyawan ppl rta dapat berasal dari kalangan pns dan tenaga kontrak yang memiliki pengetahuan atau keahlian dalam tata kelola penyiaran radio maupun pertelevisian. karyawan wajib mentaati perintah peraturan yang ditetapkan oleh dewan direksi. pengaturan tentang kedudukan, susunan organisasi kelembagaan, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, tata kerja serta hak dan kewajiban pegawai karyawan diatur lebih lanjut dengan peraturan ppl rta. bab penyelenggaraan penyiaran materi dan isi siaran ppl rta harus netral dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. materi dan isi siaran ppl rtmateri dan isi siaran ppl rtadan peraturan perundang undangan lainnya. perda kab.hsu tahun ttg pendirian ppl radio dan amuntai bab vii pembiayaan sumber pembiayaan ppl rta berasal dari: anggaran pendapatan dan belanja daerah, siaran iklan, usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran, dan sumbangan lainnya yang sah dan tidak mengikat. pengaturan tentang pembiayaan yang meliputi pemasukan maupun pengeluaran keuangan diatur lebih lanjut dengan peraturan ppl rta. bab viii penutup pada saat peraturan daerahhsu tahun ttg pendirian ppl radio dan amuntae: pala bagian kum, sea setda ala dt8 h1. sofia syahrini, nanga pembina tingkat (iv b) nip. perda kab.hsu tahun ttg pendirian ppl radio dan amuntabeberapa hasil pekerjaan dinas pekerjaan umum bidang cipta karya dalam bentuk pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan dan prasarana dam lainnya yang sudah disalahgunakan kepada dam, tetapi statusnya masih tercatat sebagai barang aset milik pemerintah daerah, maka untuk kepastian legalisasi barang aset tersebut perlu menetapkan penyertaan modal daerah kepada dam kabupaten hulu sungai utara, bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tahun tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, dinyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barangda kab. hsu tahun nomor ttg penyertaan modal aset kepada dam kab. hsuperda kab. hsu tahun nomor ttg penyertaan modal aset kepada dam kab. hsberupa aset kepada dam adalah dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas sarana prasarana dam, sehingga pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat dapat semakin meningkat. penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk: meningkatkan produksi air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mendorong terjadinya peningkatan kinerja pada dam, cc. meningkatkan pad dari bagi hasil laba yang diperoleh. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud penyertaan modal pemerintah daerah kepada dam dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip transparan dan akuntabilitatiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dengan rincian sebagai berikut: ttg penyertaan modal aset kepada dam kab. hsu(aset) berjumlah rp. tahun anggaran berjumlah rp. jumlah rp. pada tahun anggaran pemerintah daerah bersama dprd telah menyetujui untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada dam, sebesar rp. (lima miliar rupiah), sebagaimana ditetapkan dengan peraturan daerah nomor tahun penganggaran dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada akan dianggarkan dalam apbd tahun anggaran realisasi dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (tiga) bulselain penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam dengan peraturan daerah ini pemerintah daerah juga melakukan penyertaan modal dalam bentuk aset barang kepada dam. aset barang yang diserahkan untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud sebesar rp.et yang diserahkan untuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada merupakan kekayaan daerah yang akan dipisahkan. serah terima aset barang sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah mendapat persetujuan dengan keputusan bupati. serah terima aset barang sebagaimana dimaksud pada ditindak lanjuti dengan penandatanganan berita acara serah terima barang yang dilaksanakan dengan mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. paling lambat (tiga) hari setelah serah terima aset barang dilaksanakttg penyertaan modal aset kepada dam kab. hsuyertaan modal aset kepada dam kab. hsu lampiran peraturan daerah kabupaten hulu sungai utara nomor tahun tanggal agustus rincianpekerjaan tahun jenis barang aset nilai asset pendamping apbd ikk tengkawang rp. penunjang apbn ikk pinggir rp. pembuatan booster penunjang kec. amuntai utara rp. jaringan pembawa kapasitas kecil penyertaan rp. modal dam hasilsa konsultansi pengawasan pengadaan dan pemasangan pipa tahun rp. pembuatan terminal air tersebar hsu rp. jumlah rp. pekerjaan tahun jenis barang aset nilai asset pengadaan dan pemasangan perpipaan rp. desa padang besar pengadaan dan pemasangan perpipaan rp. desa gunung tebing miring pengadaan dan pemasangan perpipaan rp. desa keuangan gunung pengadaan dan pemasangan perpipaan rp. desa pinggir seberang pengadaan dan pemasangan perpipaan rp. desa kec. panjang pengadaan dan pemasangan perpipaan rp. desa rantau bujur darat pengadaan dan pemasangan perpipaan rp. desa lurus pengadaan dan pemasangan perpipaan rp. desa pandangan jumlah rp. perda kab. hsu tahun nomor ttg penyertaan modal aset kepada dam kab. hsu pekerjaan tahun jenis barang aset nilai asset dak jaringan air minum dam rp. jumlah rp. pekerjaan tahun jenis barang aset nilai asset pengadaan dan pemasangan pipa jaringan air rp. bersih dak) kecamatan pinggir danau panggang pengadaan dan pemasangan pipa pasangan dak) rp. kecamatan amuntai utara pengadaan dan pemasangan pipa amuntai utara rp. dak) pengadaan dan pemasangan pipa tabung miring rp. dak) pengadaan dan pemasangan pipa tabung miring rp. dak) pengadaan dan pemasangan pipa haur gading rp. dak) pembuatan titian pipa pinggir dak) rp. pembuatan jembatan pipa pinggir dak) rp. pengadaan pipa kemarahan dak) rp. pemasangan pipa kemarahan rp. pengadaan pipa teluk serikat rp. pemasangan pipa teluk serikat rp. bangunan pengambilan air bersih lain lain rp. jaringan air bersih minum dak) dam bangunan pengambilan air bersih lain lain rp. jaringan air bersih minum dak) dam jumlah rp. pekerjaan tahun jenis barang aset nilai asset pengadaan pipa sungai tabukan diameter rp. pemasangan pipa sungai tabukan diameter rp. jumlah rp. pekerjaan tahun jenis barang aset nilai asset pemasangan pipa rp. desa sei tuak dalam diameter pengadaan pipa rp. desa sungai durant diameter pengadaan pipa rp. desa tabalong mati tengkawang perda kab. hsu tahun nomor ttg penyertaan modal aset kepada dam kab. hsu jenis barang aset nilai asset pengadaan pipa rp. desa sei tuak dalam diameter pemasangan pipa rp. desa sungai durant diameter pemasangan pipa rp. desa tabalong mati tengkawang jumlah rp. bupati hulu sungai utara, abdul wahid perda kab. hsu tahun nomor ttg penyertaan modal aset kepada dam kab. hsuaset tahun anggaran jumlah ttg penyertaan modal aset kepada dam kab. hsukeluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kota lubuklinggau. kepala badan adalah kepala badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempu. melakukan penyerangan bahan perumusan kebijakan operasional bidang koordinasi dan kerjasama pemberdayaan masyarakat, melakukan pengendalian, koordinasi dan kerjasama bidang pemberdayaan masyarakat, cc. mengevaluasi pelaksanaan bidang koordinasi dan kerjasama pemberdayaan serta masyarakat, mempuyai tugas sebagai berikut melakukan penyerangan bahan perumusan kebijakan operasional bidang peran serta masyarakat, dan melakukan pengendalian dan evaluasi yang meliputi: institusi masyarakat, momentum keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan bidang peran serta masyarakatmip. o04 bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan (d) badan adalah unsur pendukung tugas walikota dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuandi, sebagai berikutbidangbidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, pengendalian.,,, membawakan sub bidang koordinasi dan kerjasama pemberdayaan, dan sub bidang peran serta masyarakatluarga berencana dan pemberdayaan perempu dan kearsip.pegawaian, mempuyai tugas sebagai berikut melaksanakan administrasi kepegawaianlaksanakan koordinasi pengumpulan dan menyiapkan data anggaran rutin dan pembangunan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan tanda terima bukti setoran dan retribusi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang keuangan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung. bagian ketiga bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan menggerakan masyarakat bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan menggerakan masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyerangan kebijakan operasional, pengendalian, penyelenggaraan program keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi serta advokasi dan kie bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan menggerakan masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut melaksanakan. melaksanakan penyerangan yang meliputi: kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana kb), penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta operasional pergerakan masyarakat advokasi dan kie bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan menggerakan masyarakat, melaksanakan pembinaan dan penyelengaraan program yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana) kbtahanngevaluasi pelaksanaan pengendalian pembinaan yang meliputisehatlaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. sub bidang keluarga berencana dan keluarga sejahterakeluarga berencana dan keluarga sejahtera, mengevaluasi pelaksanaan program, jaminan dan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, mengevaluasi masalah kesehatan produksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. sub bidang menggerakan masyarakatmenggerakan masyarakat, melakukan. melakukan advokasi, komunikasi informasi edukasi bidang menggerakan masyarakat, melaksanakan pembinaan institusi masyarakat dan meningkatkan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga bidang menggerakan masyarakat, melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga yang meliputi bkb, bkr, bkl dan blk, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. bagian tempat bidang data dan informasi bidang data dan informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengolahan sistem data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi tik) bidang data dan informasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang data dan informasi mempunyai fungsi sebagai berikut menerapkan kebijakan dan pengembangan system data dan informasi program serta data mikro kependudukan dan keluarga bidang data dan informasi, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi tik) bidang data dan informasi, mengevaluasi pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi dan komunikasi (tik) bidang data dan informasi, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. sub bidang pelaporan dan pengolahan data, mempunyai tugas sebagai berikut mengendalikan dan mengevaluasi program bidang pelaporan dan pengolahan data, melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi tik) bidang pelaporan dan pengolahan data, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. sub bidang evaluasi program dan menyebarluaskan informasi, mempunyai tugas sebagai berikut mengendalikan. mengendalikan dan mengevaluasi program bidang evaluasi dan penyebarluasan informasi, dan menyebarluaskan data informasi berbasis tik) bidang evaluasi dan penyebarluasan informasi. bagian kelima bidang peningkatan peran perempuan bidang peningkatan peran perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis peran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan bidang peningkatan peran perempuan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang peningkatan peran perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut menyiapkan bahan untuk menyempurnakan dan menyusun kebijakan, ketentuan standar program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pelindungan perempuan bidang peningkatan peran perempuan, menyusun program pembangunan bidang peningkatan peran perempuan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan menggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapksumber daya dan kemandirian, mempunyai tugas sebagai berikut: mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan data guna perumusan penyusunan kebijakan, program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang sumber daya dan kemandirian, mengumpulkan, mengolah menyajikan bahan data untuk penyusunan program bidang sumber daya dan kemandirian, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan, bahan data tentang pelaksanaan kebijakan untuk bahan evaluasi dan perumusan bidang sumber daya dan kemandirian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan e.melaksanakan . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. sub bidang bantuan perlindungan perempuan, mempuyai tugas sebagai berikut mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan data guna perumusan penyusunan kebijakan program bidang perlindungan perempuan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan data tentang pelecehan, tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan bidang perlindungan perempuan, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data bahan unutk melaksanakan koordinasi, evaluasi dan kerjasama pemberian pelindungan perempuan bidang perlindungan perempuningkatan peran serta masyarakat bidang peningkatan peran serta masyarakat mempuyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis bidang peningkatan peran serta masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang peningkatan peran serta masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut melaksanakan penyerangan kriteria kelayakan pelaksanaan operasional yang meliputi: koordinasi dan kerjasama pemberdayaan bidang peningkatan peran serta masyarakat, membina penyelengaraan pelaksanaan kebijakan operasional dan kerja sama pemberdayaan program bidang peningkatan peran serta masyarakat, melaksanakan evaluasi pengendalian kebijakan program bidang peningkatan peran sertakoordinasi dan kerjasama pemberdayaan, mempuyai tugas sebagai berikut: a.melakukan hubuhubuhubuhubuhubuhubungan adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas merencanakan,lu lintas unit kerja bidang lalu lintas tugas jabatan merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan bidang perencanaan, penetapan dan perlengkapan jalan, penerangan jalan umum dan analisa dampak lalu lintas. uraian tugas menyusun rencana operasional lingkungan bidang lalu lintaslu lint, memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkungmanajemen dan rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, dan kebutuhan lalu lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, mengkaji izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, mengendalikan perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku: mengendalikan analisa dampak lalu lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, mengendalikan daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, j . mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan bidangencanaan, penetapan dan perlengkapan jalan unit kerja bidang lalu lintas tugas jabatan melaksanakan pelayanan dan pembinaan perencanaan, penetapan dan perlengkapan jalan. uraian tugas merencanakan kegiatan seksi perencanaan, penetapan dan perlengkapan ja, penetapan dan perlengkapan jalan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi perencanaan, penetapan dan perlengkap, penetapan dan perlengkapan jmenyusun pedoman dan kebijakan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor disesuaikan dengan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah diterbitkan, menyiapkan penyusunan kebijakan teknis sarana lalu lintas, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi perencanaan, penetapan dan perlengkaprencanaan, penetapan dan perlengkapperlengkapanyusunan kebutuhan perlengkapan jalan. uraian tugas menerima dan memeriksa bahan dan data kebutuhan perlengkapan jalan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan kebutuhan perlengkapan jalan, mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data kebutuhan perlengkapperlengkapan jalan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan kebutuhan perlengkapan jalan, menyusun konsep penyusunan kebutuhan perlengkapperlengkapan jalperlengkapan jalan, menyusun kembali kebutuhan perlengkapan jalan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan kebutuhan perlengkapan jalan, mengevaluasi proses penyusunan kebutuhan perlengkapsistem informasi sarana dan prasarana jalan uraian tugasnyiapkan bahngamanan pemakaian jalan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana lalu lintasjaringan transportasidata jaringan transportasi jalan.uraian tugas melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan jalan dan gerakan lalu lintas, melaksanakan pendataan dan pemetaan informasi jaringan dampak lalu lintas, melaksanakan teknisi perencanaan umum pembangunan jaringan transportasi jalrangan jalan umum unit kerja bidang lalu lintas tugas jabatan melakukan merencanakan, mengelola, memantau, pengoperasian penerangan jalan umum. uraian tugas merencanakan kegiatan seksi penerangan jalan umu,dijalan dan bahu jalan, menyiapkan izin rekomendasi untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainya yang akan dipasang secara swadaya oleh masyarakat, melaksanakan penertiban umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki izin rekomendasi dari dinas, melaksana, melaksanakan sosialisasi mengenai pengelolaan dan prosedur pemasangan penerangan jalan umum, melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan penerangan jalan umum, melaksanakan investigasi lapangan terhadap kejadian kejadian yang berhubungan dengan penerangan jalan umumerangan jalselamatan darat unit kerja seksi penerangan jalan umum tugas jabatan melakukan kegiatan pemeriksaan bidang keselamatan darat. uraian tugas mencatat dan menghitung keselamatan daratyang diperiksa dapat diketahui jumlahnya, menginventarisir permasalahan keselamatan daratdapat diketahui permasalahannya, mengelompokan keselamatan daratkeselamatan daratteknisi survei jaringan prasarana dan pelayanan transportasi jalan unit kerja seksi penerangan jalan umum tugas jabatan melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan, serta pemeliharaan survei jaringan prasarana dan pelayanan transportasi jalan. uraian tugas melakukan survei pemasangan penerangan jalan umum, melakukan survei pemeliharaan penerangan jalan umum, melakukan pemetaan laporan kerusakan penerangan jalan umum, melakukan penjadwalan rencana perbaikan sesuai dengan zona yang berdasar dari laporan masyarakat, melakukan pengajuan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, melakukan pengajuan kebutuhan material pemeliharaan penerangan jalan umumertifikasi desain teknis perlengkapan jalan unit kerja seksi penerangan jalan umum tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan sertifikasi desain teknis perlengkapan jalan. uraian tugas mempersiapkan perencanaan pengelolaan pju, mempersiapkan standarisasi pemasangan dan pemeliharaan pju, melakukan kompilasi data survey pju, mempersiapkan desain pengelolaan pjunerangan jalan umum tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan sistem informasi sarana dan prasarana jalan. uraian tugas menyusun bahan sistem informasi sarana prasaranaistem informasi sarana prasarana jalan, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana, cc. mengendalikan sistem informasi sarana prasarananalisa dampak lalu lintas unit kerja bidang lalu lintas tugas jabatan melakukan menyusun rencana, mengolah data, dan menganalisis dampak lalu lintas. uraian tugas merencanakan kegiatan seksi analisa dampak lalu linalisa dampak lalu lintas, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi analisa dampakalisa dampak lalu lintinformasi dampak lalu lintas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, melaksanakan analisis perencanaan dampak lalu lintas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, melaksanakan teknis perencanaan umum pembangunan jaringan transportasi jalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi analisa dampakalisa dampaklalu lintas unit kerja seksi analisa dampak lalu lintas tugas jabatan memverifikasi data dan menyiapkan bahan pendataan serta pembahasan penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas, melaksanakan survey lapangan dan menyiapkan bahan pendataan mengumpulkan bahan (rekomendasi spl), melaksanakan tahap kajian perencanaan serta analisis lalu lintas untuk disimpulkan sebagai bahan rekomendasiyusunan rekayasa lalu lintas. uraian tugaslaksanakan survei dan monitoring untuk mengklasifikasikan data rekayasa lalu lintas, melaksanakan penyusunan rekayasa lalu lintas sesuai dengan kebutuhan, menyampaikan hasil kepada pimpinan untuk dijadikan referensi penyusunan rekayasa lalu lintas, mengevaluasigelolaan rekayasa lalu lintas. uraian tugas melaksanakan pengelolaan data rekayasa lalu lintas yang meliputi data hasil survei lhr, data hasil kajian management dan rekayasa lalu lintas, data trayek transportasi umum, data kelas jalan sesuai kewenangannya, data kecelakaan lalu lintas dan data data pendukung lainnya, melaksanakan koordinasi lintas instansi baik vertikal maupun horizontal dalam pengelolaan data, membuat laporan berkala terhadap peningkatan jaringan jalan, peningkatan arus tarikan dan bangkitkan, melakukan evaluasiteknisi survei lalu lintas jalan unit kerja seksi analisa dampak lalu lintas tugas jabatan melakukan kegiatan penyusunan survei lalu lintas jalan. uraian tugas melaksanakan pemantauan ruas jalan yang menjadi kewenangannya, melaksanakan beberapa teknik metode survey sehingga dapat dihasilkan pertimbangan bahan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas: menyampaikan hasil survey manajemen rekayasa lalu lintas kepada instansi pemangku kepentingan sebagai bahan tindak lanjut untuk melaksanakan operasional manajemen lalu lintasbidang angkutan unit kerja bidang angkutan tugas jabatan merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi bidang terminal dan parkir, angkutan darat, angkutan sungai, laut dan udara. uraian tugas menyusun rencana operasional lingkungan bidang angkukukknarikan dan penyetoran retribusi terminal dan parkir sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku: melaksanakan pengkajian data pengesahan rancang bangun dan lokasi terminal penumpang dan terminal barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengendalian pengoperasian terminal penumpang dan terminal barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku: melaksanakan pengendalian sarana prasarana terminal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengkajian permohonan izin usaha angkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengendalian pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengkajian penetapan tarif angkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, il. melaksanakan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan bidangangkuterminal dan parkir unit kerja bidang angkutan tugas jabatan melaksanakan urusan merencanakan, mengelola, memantau, pengoperasian terminal, dan mengevaluasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana terminal dan teknis operasional perparkiran. uraian tugas merencanakan kegiatan seksi terminal dan parkirminal dan parkir, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi terminalokasi serta pengoperasian terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang, melaksanakan pendataan jumlah wajib retribusi dan besarnya penerimaan retribusi terminal, serta administrasi retribusi, mengolah data pengesahan rancang bangun, sarana prasarana, retribusi terminal dan sub terminal penumpang dan terminal barang, menyusun pedoman teknis operasional kegiatan bidang perparkiran dan pengendalian serta teknis penarikan dan penyetoran retribusi parkir, melaksanakan pengkajian permohonan ijin pembangunan fasilitas parkir untuk umum jalan daerah, melaksanakan pengawasan teknis pemeriksaan kendaraan jalan sesuai kewenangan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi terminaterminal dan parkirminal unit kerja seksi terminal dan parkir tugas jabatan melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terminal. uraian tugasyang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengidentifikasi data terminal sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan, mengawasiterminal unit kerja seksi terminal dan parkir tugas jabatan melakukan kegiatan pemeriksaan bidang terminal. uraian tugas mencatat dan menghitung data terminal, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar terminal yang diperiksa dapat diidentifikasi, menginventarisir permasalahan terminal, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar terminal dapat diketahui permasalahannya, melakukan pemeriksaan terminalelola retribusi terminal unit kerja seksi terminal dan parkir tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan retribusi terminal. uraian tugas memantau penagihan retribusi terminal agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian, mengendalikan penagihankarcis tpr yang keluar beserta keuangannya, melaporkan jumlah karcis yang terjual berdasarkan nomor seri yang keluarparkiran unit kerja seksi terminal dan parkir tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan bidang perparkiran. uraian tugas memantau perparkiran agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian, mengendalikan perparkiretribusi parkir beserta keuangannya, melaporkan hasil retribusi parkirminal unit kerja seksi terminal dan parkir tugas jabatan. uraian tugas mengatur arus lalu lintas kendaraan disekitar terminal dan pos pembantu pemungutan tpr, mencatat jumlah penumpang turun khusus kedatangan, jumlah penumpang asal turun naik, mencatat kendaraan kendaraan masuk seperti nomor kendaraan, kp, kir dan administrasi lainnya, mencatat arus kendaraan yang memaksakan wajib angkut darihubiap tiap jurusan, mencatat dan melaporkan kegiatan dan kejadian selama melaksanakan tugas kepada atasagih retribusi unit kerja seksi terminal dan parkir tugaslakukan pemungutan retribusi parkir, melakukan pencatatan hasil pemungutan retribusi parkir, membuat rekapitulasi karcis parkir yang keluar beserta keuangannya, melakukan pelaporan dan pendistribusian karcis parkir, melakukan penyetoran retribusi parkir pengelola retribusi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. jabatan kepala seksi angkutan daratorang, angkutan barang, dan angkutan khusus. uraian tugas merencanakan kegiatan seksi angkutan daratdarat, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi angkutan dadaangkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus, mengolah rekomendasi dan perpanjangan ijin usaha angkutan dan ijin trayek, melaksanakan pengawasan pendaftaran kendaraan bermotor untuk angkutan umum, melaksanakan pengelolaan retribusi tarif angkutan, melaksanakan pengawasan jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi angkutan dargkutan darrencana induk jaringan transportasi darat unit kerja seksi angkutan darat tugas jabatan melakukan kegiatan analisis dan penelaahan rencana induk jaringan transportasi daratdan pelaksanaan kebijakan teknis bidang rencana induk jaringan transportasi darat, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang rencana induk jaringan transportasi darat, menyiapkan bahan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan bidang rencana induk jaringan transportasi darat, melakukan analisis kebutuhan angkutan umum untuk pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, melakukan penyusunan dan penetapan rumusan kebijakan pengelolaan terminal dan rencana umum jaringan trayek dalam wilayah kabupaten kota, melakukan penyusunan perencanaan penetapan lokasi terminal penumpang tipe melakukan analisis dan pengumpulan data rencana induk jaringan transportasi darat, melakukan penyusunan rekomendasi rencana induk jaringan transportasi darat, melakukan koordinasi dan pelaporan bidang rencana induk jaringan transportasi daratj .analis perizinan transportasi unit kerja seksi angkutan darat tugas jabatan melakukan kegiatan analisis dan penelaahan perizinan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan bidang perhubungan. uraian tugas melakukan penyusunan penetapan rumusan kebijakan dan atau mengevaluasi wilayah operasi angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek dan lintas angkutan barang dalam wilayah kabupaten serta memfasilitasi penyelenggaraan angkutan umum, melakukan analisis kebutuhan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek dan kebutuhan angkutan barang dalam wilayah kabupaten, melakukan evaluasi terhadap jumlah permintaan dan jumlah armada angkutan orang yang diizinkan untuk pelayanan dalam trayek dan tidak dalam trayek, melakukan evaluasi terhadap jumlah permintaan dan jumlah armada angkutan barang yang diizinkan, melakukan pemeriksaan dan menyusun kelengkapan dokumen persyaratan adminstrasi kendaraan angkutan umum terkait dengan pemberian rekomendasi perizinan angkutan umum dalam trayek dan tidak dalam trayek, melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan unit instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan tugasawas dan pembina angkutan unit kerja seksi angkutan darat tugas jabatan melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan angkutan. uraian tugas melakukan penyusunan penetapan rumusan kebijakan dan atau menelaah dokumen perusahaan angkutan umum dan angkutan barangtidak dalam trayek dan angkutan barang agar terciptanya pemahaman bersama terhadap penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang untuk menjamin keselamatan angkutan jalandalam trayek dan pengelolaan terminal agar terciptanya pemahaman bersama terhadap penyelenggaraan angkutan umum dalam trayek dan terminal untuk menjamin keselamatan angkutan jalan, melakukan evaluasi pengawasan dan pembinaan perusahaan angkutan umum dan barangusaha angkutan unit kerja seksi angkutan darat tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan usaha angkutan. uraian tugas mencatat, mengarsipkan dan menggandakan surat masuk dan surat keluar, menyiapkan bahan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan trayek angkutan umum dan barang, melakukan pengelolaan database angkutan umum dan barang, melakukan pengumpulan data dan pengadministrasirekomendasipenghitungkoordinasi dan pelaporan bidang usaha angkuseksi angkutan sungai, laut dan udarasungai, laut dan udara. uraian tugas merencanakan kegiatan seksi angkutan sungai, laut dan udarasungai, laut dan udara, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi angkutan sungai, laut dsungai, laut dan udlaut, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran seksi angkutan sungai, laut dan udara, melaksanakan pengumpulan, mengolah data angkutan sungai, laut dan udara, melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian penyelenggaran angkutan laut, melaksanakan upaya pemecahan teknis terhadap keberadaan dan fungsi angkutan laut, melaksanakan pemberian perizinan usaha penunjang angkutan laut, melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan antar pulau, il. melaksanakan penetapan dlr dkp bagi pelabuhan pelabuhan regional, melaksanakan pengelolaan pelabuhan laut dan infrastruktur penumpangnya serta pengumpulan dan pendaftaran kapal berukuran isi kotor tidak lebih dari mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi angkutan sungai, laut dngkutan sungai, laut dan udarbuhan unit kerja seksi angkutan sungai, laut dan udara tugas jabatan melakukan kegiatan analisis dan penelaahan pelabuhan: melaksanakan analisis besaran tarif retribusi kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, melakukan analisis rekomendasi penetapan kr pelabuhan laut internasional, nasional, regional dan pelabuhan laut wilayah kabupaten, melakukan analisis rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, melakukan analisis dan penghitungan biaya operasi pengelolaan pelabuhan lokal lama dan baru yang dibangun oleh kabupatenpemeriksa peralatan dan fasilitas pelabuhan sungai danau dan penyeberangan unit kerja seksi angkutan sungai, laut dan udara tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan pemeriksa peralatan dan fasilitas pelabuhan sungai danau dan penyeberangan. uraian tugas mencatat, mengarsipkan dan menggandakan surat masuk dan surat keluar, melakukan, melaksanakan pengawasan keselamatan kapal, pengukuran kapalpas kecil, penerbitan sertifikat keselamatan kapal, penerbitan dokumen pengawasan kapal dan pemberian surat izin berlayar yang hanya berlayar diperairan daratan serta pencatatan kapal dalam buku register pas kecil untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari gt. (gt yang berlayar laut, melakukan pemeriksaan fasilitas penggunaan tanah sekitar pelabuhan sungaibidangnyusun rencana operasional lingkungan bidang keselamlgujian kendaraan bermotor, ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, dan infeksi keselamatan dan median jallaksanakan pemberian perizinan pendidikan mengemudi, pengelolaan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan pengujian kendaraan, melaksanakan pengelolaan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan perbengkelan dan karoseri, menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan, menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian perbengkelan dan karoseri kendaraan, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan lingkungan bidang keselamujian kendaraan bermotor unit kerja bidang keselamatan tugas jabatan merencanakan, mengelola, dan mengawasi pengujian kendaraan bermotor. uraian tugas merencanakan kegiatan seksi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan rencana operasional bidang keselamatanendaraan bermotor, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pengujian kendaraan bermotoendaraan bermotorensahkan hasil uji dan pengendalian serta pengawasan pengujian berkala kendaraan bermotor, mengelola database pengujian kendaraan bermotor, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengujian berkala yang diselenggarakan oleh swasta, melaksanakanlaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi pengujian kendaraan bermotoujian kendaraan bermotogujian kendaraan bermotor unit kerja seksi pengujian kendaraan bermotor tugas jabatan melakukan kegiatan pengawasan pengujian kendaraan bermotor. uraian tugas,pengujian kendaraan bermotor sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan,, mengawasijian kendaraan unit kerja seksi pengujian kendaraan bermotor tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan. uraian tugas menerima pendaftaran kendaraan yang akan uji, memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen kendaraan yang akan uji, melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, mencatat jumlah kendaraan yang lulus dan yang tidak lulus uji, menginventarisasi jumlah kendaraan yang mangkir uji, mengetik surat teguran kepada pemilik kendaraan yang telah melewati batas tanggal uji kendaraan, melakukan penulisan tanda kendaraan yang lolos uji, melakukan penulisan kartu induk dan buku indukinspeksirencanakan kegiatan seksi inspeksi keselamatspeksi keselamatan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi inspspejadian dan daerah rawan kecelakaan lalu lintas, melaksanakan pembinaan teknis keselamatan lalu lintas, melaksanakan manajemen dampak lalu lintas, melaksanakan pengadaan kebutuhan manajemen lalu lintas, melaksanakan fasilitasi penanggulangan daerah rawan kecelakaan dan kecelakaan lalu lintas, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi inspeksi keselamspeksiaudit keselamatan jalan unit kerja seksi inspeksi keselamatan tugas jabatan melakukan kegiatan penelaahan audit keselamatan jalan. uraian tugas melakukan inventarisasi data kendaraan angkutan orang dan barang, melakukan inventarisasi data dan lokasi rawan kecelakaan, dan kondisi jalan dan atau data perencanaan teknis jalan baru, mengklasifikasi data data kejadian kecelakaan, melakukan pengumpulan peraturan tentang audit keselamatanhubungan kabupaten cirebon uraian tugas jabatan pada dinas perhubungan kabupaten cirebon jabatan kepala dinas perhubungan unit kerja dinas perhubunguraian tugashubuhubungrhubungan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungaudit keselamatan jalan, mengevaluasi hasil survey teknis yang dilakukan lokasi rawan kecelakaan, menyusun data rekomendasi perbaikan perencanaan teknis jalan, melakukan pengecekan kendaraan angkutan orang, melakukan pengecekan kendaraan angkutan barang, j .standar keselamatan unit kerja seksi inspeksi keselamatan tugas jabatan melakukan kegiatan pengolahan bahan, pelayanan, dan evaluasi hasil kerja bidang standar keselamatan. uraian tugas mengumpulkan bahan standar keselamatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengolah bahan standar keselamatan menjadi materi sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan pelayanan kepada pengguna jalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, mengevaluasi hasil kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perbaikan standar keselamatanketertiban lalu lintas dan angkutan jalan unit kerja bidang keselamatan tugas jabatan merencanakan, mengelola, dan mengawasi ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, laut dan udara. uraian tugas merencanakan kegiatan seksi ketertiban lalu lintas dan angkutan jallalu lintas dan angkutan jalan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi ketertiban lalu lintas dan angkuttiban lalu lintas dan angkutan jaldoman teknis pembinaan penertiban lalu lintas, melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor jalan dsanakan pengilangan terhadap pelanggaran perundang undangan lalu lintas dan peraturan daerah kabupaten cirebon dengan mengeluarkan berita acara pengilangan, melaksanakan koordinasi, melaksanakan pengawalan para pejabat pusat, provinsi dan kabupaten, j .il. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi ketertiban lalu lintas dan angkutrtiban lalu lintas dan angkutdarat unit kerja seksi ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan tugas jabatan melakukan kegiatan pengawasan lalu lintas darat. uraian tugasdarat sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan,tilang unit kerja seksi ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan tugas jabatan melakukan kegiatan pengolahan bahan, pelayanan, dan evaluasi hasil kerja tilang. uraian tugas mencatat jumlah kendaraan yang kena tilang, mengumpulkan data data kendaraan yang tilang, mengolah data kendaraan sesuai dengan jenis kesalahannya, melaksanakan pengilangan terhadap pelanggartilangadalah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah dinasberdayaan masyarakat dan desa kabupaten maluku barat daya. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berberdayaan masyarakat dan desaevaluasi dan pelaporteknis, terdiri atasngendalian penduduk dan keluarga berencana, membawakan kelompok jabatan fungsional substansi advokasi dan pergerakan, kelompok jabatan fungsional substansi pengendalian penduduk dan informasi kb: dan kelompok jabatan fungsional substansi peningkatan kesehatan dan jaminan pelayanan kb. bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, membawakan kelompok jabatan fungsional pemberdayaan keluarga sejahtera, kelompok jabatan fungsional substansi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia: dan kelompok jabatan fungsional substansi bina ketahanan remaja. bidang pengembangan dan ketahanan sosial budaya masyarakat, membawakan kelompok jabatan fungsional substansi pengembangan desa kelurahan, kelompok jabatan fungsional substansi ketahanan sosial budaya, masyarakat desa kelurahan, dan kelompok jabatan fungsional substansi kesejahteraan dan keswadayaan masyarakat. bidang pemberdayaan pemerintahan desa, membawakan kelompok jabatan fungsional substansi kelembagaan desa kelurahan, kelompok jabatan fungsional substansi keuangan dan kekayaan desa kelurahan, dan kelompok jabatan fungsional substansi prasarana desa kelurahanberdayaan masyarakat dan desapemberdayaan lampiran peraturan bupati maluku barat daya dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian masyarakat dan desa, nomor tahun penduduk dan pengendalian penduduk dan tanggal enam kabupaten maluku barat dayasekretariat kelompok jabatan fungsional bagian sub bagian keuangan sub bagian umum evaluasi dan aset dan kepegawaian bidang pengendalian penduduk bidang ketahanan dan bidang pengembangan pan bidang pemberdayaan dan keluarga berencana kesejahteraan keluarga masyarakat pemerintahan desadvokasi dan substansi pemberdayaan substansi pengembangan substansi kelembagaan desa pergerakan keluarga sejahtera desa kelurahan kelurahan kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional substansi bina ketahanan pun gan kelompok jabatan fungsional substansi pengendalian keluarga balita, anak budaya masyarakat substansi keuangan dan penduduk dan informasi dan lansia desa kelurahan kekayaan desa kelurahan pun gional kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional kesehatan dan jaminan substansi bina ketahanan substansi kesejahteraan dan substansi prasarana desa pelayanan remaja keswadayaan masyarakat kelurahan utd bupati maluku barat daya lai benyamin thomas coachtenaga kerja dan transmigrasitihan kerja dan produktivitas, membawakan seksi kelembagaan pelatihan, seksi penyelenggaraan pelatihan, seksi peningkatan dan analisis produktivitas. bidang. seksi persyaratandalam yang berkenaan dengan persyaratan kerja, uraian tugas seksi persyaratan kerja, meliputi melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi persyaratan kerjasyarrsyaratan kerja, melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama, melakukan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi, dan konsultasi dalam pembuatan pengembangan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, melakukan pendaftaran perjanjian kerja, pengesahan peraturan perusahaan, dan pendaftaran perjanjian kerja bersama, melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan mengenai hubungan kerja kepada para pekerja dan pengusaha, melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang undangan mengenai organisasi pekerja buruh dan organisasi pengusaha, melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan kepada organisasi pekerja buruh dan organisasi pengusaha, j . melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan lembaga kerja sama bipartita, melakukan pendataan dan pencatatan organisasi pekerja buruh, organisasi pengusaha, serta verifikasi serikat pekerja serikat buruh, il. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi persyaratan kerja, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi persyargupahan dan jaminan sosial tenagayang berkenaan dengan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja. uraian tugas seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja adalah: melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pengupahan dan jaminan sosial. melakukan penyiapan data dalam rangka membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas dewan pengupahan kota, melakukan fasilitasi, pengumpulan data perusahaan, penyiapan bahan sebagai dasar penetapan upah minimum kota dan sektoral, melakukan pemberian bimbingan teknis dalam aplikasi pengupahan, melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan lembaga kerja sama tripartit, melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengupahan, melakukan pembinaan dan upaya upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja pekerja, melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi mediasi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan program kesejahteraan pekerja pada perusahaan perusahaan daerah, melakukan pembinaan, analisis dan evaluasi terhadap peningkatan kepersertaan jaminan sosial tenaga kerja dalam dan luar hubungan kerja, il. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, dan melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pengupahandan fungsi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja yang berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. uraian tugas seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, meliputi melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrcegahan perselisihan hubungan industrialnanganan dan penyelesaian perusahaan, melakukan pemberian bimbingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan perundingan antara pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh dengan pengusaha dalam rangka mengupayakan dan mencari jalan penyelesaian atas terjadinya perselisihan hubungan industrial secara bipartita, melakukan pemberian fasilitasi dalam pembentukan forum komunikasi pemberdayaan hubungan industrial, melakukan kegiatan penyuluhan mengenai peranan para pelaku industri produksi dalam pemberdayaan hubungan industrial, melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, melakukan penanganan mogok kerja dan penutupan perusahaan serta mengupayakan langkah langkah pengakhiran pemogokan atau unjuk rasa, sesuai dengan peraturan perundang undangan, melakukan. melakukan pemberian jasa konsultasi dan penyuluhan mengenai masalah perselisihan hubungan industrial, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan il. melakukan tugas laiparagraf bidang transmigrasi kepala bidang transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas dalam lingkup informasi dan pengerahan, pemindahan dan penempatan, pembinaan masyarakat transmigran. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang bidang transmigrasi mempunyai fungsi: penyelenggaraan informasi dan pengerahan, penyelenggaraan pemindahan dan penempatan, cc. penyelenggaraan pembinaan masyarakat transmigran, pelaporan bidang informasi dan pengerahan, pemindahan dan penempatan, pembinaan masyarakat transmigrnformasi dan pengerahinformasi dan pengerahan. uraian tugas seksi informasi dan pengerahan, meliputi melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi informasi dan pengerjajakan kerjasama antar daerah bidang penyelenggaraan transmigrasi, melakukan penyusunan draft perjanjian kerja sama antar daerah dibidang penyelenggaraan transmigrasi, melakukan pendaftaran dan penyuluhan bidang transmigrasi, melakukan pelaksanaan seleksi terhadap para calon transmigran, melakukan pendataan para transmigran dan barang barang bawaannya yang akan diberangkatkan daerah transmigrasi, melakukan survey peninjauan calon lokasi penempatan transmigran, melakukan penyusunan rencana pembangunan, perbaikan, serta pengembangan prasarana dan sarana transit, melakukan pembinaan transmigran asal daerah, melakukan penyusunan usulan program padat karya produktif, tenaga kerja mandiri dan wira usaha baru, melakukan. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi informasi dan pengerahan, dan melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi informasi dan pengerindahan dan penempatindahan dan penempatan. uraian tugas seksi pemindahan dan penempatbidang pemindahan dan penempatan transmigrasi, melakukan pembinaan teknis pemindahan dan penempatan transmigrasi, melakukan pengangkutan para transmigran dan barang barang bawaannya daerah transmigrasi dalam hal pemindahan dan penempatan transmigrasi, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemindahan dan penempatan, dan melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pemindahbinaan masyarakat transmigrbinaan masyarakat transmigran. uraian tugas seksi pembinaan masyarakat transmigrdan pembinaan bidang ketransmigrasian, melakukan pemberian pelatihan dan pembekalan bagi para calon transmigran yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi, melakukan kegiatan pemberian bimbingan kepada transmigran, melakukan penyuluhan kecamatan dan kelurahan, melakukan. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembinaan masyarakat transmigran, dan melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pembinaan masyarakat transtenaga kerja dan transmigrasitenaga kerja dan transmigrasikerja luar negeri, seksi pengembangan dan perluasan tenagatenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan kebijakan sesuai dengbidang tenaga kerja dan transmigrasi adalah:nyelenggarakan sebagian tugas dinas dalam lingkup kelembagaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, peningkatan dan analisis produktivitas. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada bidang pelatihan kerja dan produktivitas mempunyai fungsi penyelenggaraan kelembagaan produktivitas, penyelenggaraan pelatihan, cc. penyelenggaraan peningkatan dan analisis produktivitas, pelaporan bidang kelembagaan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, peningkatan dan analisis produktivitas. bidang pelatihan kerjalembagaan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang pelatihan dan produktivitas yang berkenaan dengan kelembagaan produktivitas. uraian tugas seksi kelembagaan pelatihan, meliputikelembagaan pelatihanpenyusunan kebutuhan sumber daya manusia dalam koordinasi pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta, melakukan penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta, il.seksi penyelenggaraan pelatihanyelenggaraan pelatihan. uraian tugas seksi penyelenggaraan pelatihan, meliputi melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi penyelenggar,melakukan. melakukan dan merencanakan penyiapan calon peserta pelatihan kerja, melakukan dan merencanakan penyiapan promosi peningkatan produktivitas, melakukan dan merencanakan penyiapan sumber daya manusia bidang penyelenggaraan pelatihan, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi penyelenggarroduktivitas. seksi peningkatan dan analisis produktivitasingkatan dan analisis produktivitas. uraian tugas seksi peningkatan dan analisis produktivitas, meliputi melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi peningkatanpeningkatan dan analisis produktivitas, melakukan penyiapan bahan analisa kebutuhan bagi peserta pelatihan tenaga kerja, melakukan kegiatan fasilitpeserta pelatihan dan tenaga kerja, melakukan penyiapan alat,teknik,metode peningkatan dan pengukurandan melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi seksi peningkatan dan analisisnyelenggarakan sebagian tugas dinas dalam lingkup penempatan tenaga kerja, perlindungan kerja luar negeri, pengembangan dan perluasan tenaga kerja. untukelenggaraan penempatan tenaga kerja, penyelenggaraan perlindungan kerja luar negeri, penyelenggaraan pengembangan dan perluasan tenaga kerja, dan pelaporan bidang penempatan tenaga kerja, perlindungan kerja luar negeri, pengembangan dan perluasan tenaga kerjaempatan kerjanempatan kerja. uraian tugas seksi penempatan tenaga kerja, meliputiukan pelaksanaan rekomendasi penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing ita), melakukan pemantauan dan evaluasi hasil rekomendasi penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing ita)melakukan koordinasi penyelenggaraan pemasangan untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka penempatan tenaga kerjail. melakurlindungan kerja luar negerirlindungan kerja luar negeri. uraian. uraian tugas seksi perlindungan kerja luar negeri, meliputi melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi perlindungan kerja luar negeriindungankerja luar negeridan perlindungan tenagatenaga kerja luar negeri, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi, syarat dan mekanisme bekerja luar negeri kepada masyarakatkoordinasi, penyiapan, pemberangkatan, penempatan, perlindungan, dan pemulangan tenaga kerja indonesia tki) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, il. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pemberdayaan tki purna melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan kerja luar negeri, dan melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi perlindungan kerja luar negengembangan dan perluasan tenaga kerja mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang berkenaan dengan pengembangan dan perluasan tenaga kerja. uraian tugas seksi pengembangan dan perluasan tenaga kerja, meliputi melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pengembangan dan perluasdan perluasan tenaga kerjaperluasan tenaga kerjangembangan dan perluasgembangan dan perluasan tenagaimelakukan koordinasi perluasan penempatan kerja pasca pemasangan guna terciptanya usaha mandiri wirausaha, il.ngembangan dan perluasan tenaga kerja, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pengembangan dan perlutenaga kerjnyelenggarakan sebagian tugas dinas dalam lingkupelenggaraan persyaratan kerja, penyelenggaraan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, cc. penyelenggaraan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pelaporan bidangkas kas daerah kas bendahara penerimaan kas bendahara pengeluaran bank kas bendahara pengeluaran tunai kas badan layanan umum daerah kas bendahara ftp kas bendahara bos kas bendahara ftp investasi dalam saham . investasi dalam obligasi . (investasi dalam deposito berjangkardesaan dan perkotaan piutang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) piutang retribusi jasa umum piutang retribusi jasa usaha piutang retribusi perizinan tertentumeliputi pemberian tunjangan transportasioo.) meliputi pemberian tunjangan resesaaaaaa$ honor yang diberikan untuk tim panitia pelaksanwalikota sekda honor yang diberikan untuk tim panitia pengadaan barang jassekda honor yang diberikan kepada pns lingkungan pemerintah kota batu atas jasa pelayanan kesehatan honor yang diberikan kepada honor yang diberikan kepada tim penyelesaian kerugian daerah untuk menampung honor lainnya diluar yang sudah disebutkan merupakan upah honor yang diberikan kepada non pns tenaga tidak tetap honorer honor yang diberikan untuk tim panitia pelaksana kegiatan tertentu yang berasal dari non pns dan pns luar lingkungan pemerintah kota batu sesuai dengan penunjukan kepala skpd hanya diperuntukkan bagi pegawai non pns yang membantu kelancaran tugas tugas kdh, wkd, ketua dprd, wakil ketua dprd, sekretaris daerah, dan asisten sekretaris daerah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas kertas, continuous form, ballpoint, buku, amplop, kwitansi selotip, spidol,, pensil, stabil, kuliner, lem, lambang, penghapus, tipe ex, removed, staples, hechneces, paperclip, blunder, hengsnell, stempel, bantalan stempel, tinta stempel, disket, cd, kaset, tempat disket, tempat cd, tempat kaset, pita (mesin tik, komputer), gunting, cutter, perforata forforator, filter screen. map. sneelhechter map, order, karbon, termasuk seminar kit (tas, map ballpoint dan banknote), isi toner digunakan untuk pembuatan dokumen tender atk, fotokopi dan penggandaan) digunakan untuk pembelian lampu, baterai, acc, sekering, stfold, bravo, breaker, saklar, fitting, stop kontak, kabel, stater, tested, bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman sapu, pel, lap, sikat wc, best, kemuning, tempat sampah, citra, kemuning, kaneko. tisu, handuk, ember, gayung, gunting rumput, sabit, pacul, pacul kecil. cetak. linggis. grant air, selang, pengharum ruangan, kapurbarus, obat serangga, obat pengharum lantai dan ruang, sabun cuci, sabun tangan, obat obatan pembersih, obat obat pengharum, obat obatan mck pembelian bahan bakar minyak gas elpiji pelumas alat alat operasional dan alat alat rumah tangga selain kendaraan bermotor. contoh minyak goreng, minyak gas, gas elpiji, dan semacamnya pembelian barang yang diberikan sebagai tanda persahabatan kepada tamu pemerintah kota batu misal handle) untuk mengakomodir pemberian penghargaan hadiah dalam bentuk barang kepada kelompok masyarakat danmaupun yang berprestasi cukup jelas segala belanja suku cadang peralatan kantor yang sifatnya mengganti kelengkapan yang rusak bukan penambahan kelengkapan seperti cartridge, toner, harddisk, dll) meliputi belanja bahan pakan ternak (seperti biaya bahan pak alami ikan, pakan buatan ikan, vitamin dll) dan benih ikan, benih udang dll meliputi belanja bahan obat obatan, jamu, dan obat obatan. disajikan sesuai klasifikasi klasterapy(seperti asetaminofen, etanol, dextromethorphan br, temulawak, temugiring,kencur,ginseng. darah pmi, paratusin dil) meliputi belanja bahan kimia laboratorium dan pupuk (seperti korporat, tawas, kapur tohor, karbit, zat asam, nitrogen cair, resin, pestisida, asam sulfat, fungisida, insektisida, bahan kimia nuklir, belanja bahan peledak dil) biaya untuk pembelian sampel atau contoh yang digunakan dalam praktek kegiatan tertentu, termasuk biaya untuk pembelian bahan yang digunakan untuk praktek sekolah, bengkel dan unit kerja. bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman dil) belanja yang dipergunakan untuk pembayaran berbagai bentuk dekorasi suatu kegiatan insidentil termasuk belanja yang digunakan untuk pembayaran berbagai bentuk publikasi (spanduk, banner, flyer, brosur, poster, media cetak dan media elektronik) tidak termasuk pengumuman lelang digunakan untuk membayar jasa pekerja atau penyedia pekerja yang menjalankan fungsi keamanan. contoh penjaga malam, satpam security, penjaga parkir, dan semacamnya. untuk menampung biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas penyediaan jasa seperti paket perjalanan (yang sekaligus paket penginapan maupun konsumsi) atau paket penginapan (yang sekaligus konsumsi) untuk menampung biaya jasa berbagai macam tenaga ahli instruktur narasumber yang dilibatkan dalam penyelenggaraan acara kegiatan. contoh juri lomba, ahli agama, ahli teknologi, instruktur senam, instruktur baris berbaris, dan lain sebagainya. uang sidang merupakan kompensasi bagi forkompimda walikota wakil walikota yang menghadiri sidang penyusunan peraturan daerah dan atau bagi pns non pns yang melakukan atau mengikuti proses persidangan pengadilan (termasuk biaya yang melekat langsung pada proses persidangan tersebut. contoh biaya perkara, dan semacamnya) belanja yang digunakan atas penyediaan jasa layanan pemanfaatan teknologi informasi, seperti bandwith, hosting, vpn, online data storage, dan semacamnya. bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman digunakan untuk pemberian hadiah lomba dalam bentuk uang tabungan pada even kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi serta dapat digunakan untuk pemberian uang kompensasi kepada masyarakat misalkan uang kompensasi yang diberikan kepada peternak sapi, ayam, dsb yang disebabkan hewan ternaknya terjangkit bakteri sehingga peternak tersebut diharuskan untuk memotong hewan ternak dimaksud) digunakan untuk menampung pemberian uang lelah atas jasa tenaga relawan (dari masyarakat) dalam rangka tugas tugas khusus. contoh tenaga relawan siaga bencana, tenaga relawan kesehatan, dan semacamnya. digunakan untuk membayar jasa atas pengujian dan atau analisa terhadap material maupun non material kepada laboratorium, seperti pengujian dan analisa mikrobiologi, pengujian mutu makanan, pengujian mutu obat, pengujian kandungan unsur unsur dalam tanah, dan semacamnya. digunakan untuk membayar jasa penghibur seperti penari, penyanyi, pemain piano organ, grup band, pelawak, pesulap, dan profesi penghibur lainnya. digunakan untuk membayar jasa pramubakti atau pekerja yang melaksanakan pekerjaan umum pelayanan (bukan teknis)digunakan untuk membayar jasa operator teknisi atau pekerja yang melaksanakan pekerjaan operasional spesifik tekniscontoh jaminan persalinan, kecelakaan, dan semacamnya. menampung belanja yang digunakan untuk pengurusan perpanjangan sim kepada pns yang bertugas sebagai pengemudi pada unit kerja digunakan untuk mengganti kelengkapan non suku cadang selama pada saat pembelian pada saat dicatat dalam aset, kelengkapan tersebut sudah melekat pada aset tersebut. untuk menampung pembayaran ongkos cetak kop surat, amplop, stop map, resep, karcis, kwitansi, kartu bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman untuk menampung pembayaran fotokopi, penjilidan maupun kliping untuk operasional kegiatan kantor yang untuk menampung keperluan sewa peralatan dan atau mesin untuk pelatihan teknis yang spesifik bagi masyarakat. contoh sewa mesin jahit, sewa mesin pengolah makanan, dan semacamnya. sendok, sewa piring, dan semacamnya bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas cukup jelas menampung pengeluaran untuk pembelian pakaian seragam pekerja lapangan selain pakaian dinas tukang kebun, penjaga keamanan, tenaga medis, para media dan pasien) dan pakaian kerja lapangan lainnya tidak untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidentil menampung pengeluaran untuk pembelian perlengkapan pakaian kerja lapangan (spt jas hujan, rompi scotchlight, wearpact, seragam pameran, pakaian kerja kurir, petugas lab, petugas pengambil contoh, petugas kalibrasi dll). cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. digunakan untuk menampung biaya perjalanan dinas luar negeri, meliputi uang harian, biaya tiket dan penginapan. digunakan untuk menampung perjalanan dinas dalam kota anggota dprd anggota dprd. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas untuk menampung biaya dan atau bantuan pendidikan formal non formal yang bersifat pelatihan atau kursus ketrampilan yang bertujuan meningkatkan kemampuan ketrampilan pegawai termasuk didalamnya diklampung belanja pemeliharaan komputer, belanja pemeliharaan alat kesehatan dll. bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas menampung belanja pemeliharaan selain yang sudah disebutkan diatas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas menampung belanja jasa konsultansi yang berkaitan dengan perancangan dan pengembangan bidang teknologi dan sistem informasi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas untuk menampung belanja barang yang akan diberikan kepada masyarakat perorangan atau lembaga (mekanisme hibah bansos) aaaaaa$ digunakan untuk pembelian sembako untuk kegiatan pasar murah operasi pasar cukup jelas cukup jelas cukup jelas uang transport yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka menghadiri sosialisasi rapat seminar yang diselenggarakan oleh unit kerakun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas digunakan hanya untuk dana siap pakai pendukung dana tanggap darurat oleh badan penanggulangan bencana daerah cukup jelas cukup jelas cukup jelas tanah terbuka lapang disediakan untuk keperluan jawatan atau satuan bangunan (spt tanah lapang dekat stasiun untuk keperluan jawatan kereta api) meliputi pembelian tanah untuk makam islam, kristen, cina, hindu, budha, makam pahlawan, dll. meliputi pembelian tanah untuk ditanami padi, palawija, tebu, sayuran, tembakau, dll. meliputi pembelian tanah tegalan buah buahan, tembakau, jagung, ketela pohon, dll. meliputi pembelian tanah ladang padi, jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai, dll. meliputi pembelian tanah perkebunan karet, kopi, kepala, randu, lada, the, kina, coklat, kelapa sawit, dll. meliputi pembelian tanah untuk tanaman rupa rupa, tanah kebun campuran, dil. meliputi pembelian tanah tanaman luar pekarangan, tanah kebun campuran, dil. meliputi pembelian tanah tanaman meranti, rasamala, bulian, medang, belitung, ramin, kayu besar ulin, dll. meliputi pembelian tanah semak semak, hutan belukar, dil. meliputi pembelian tanah untuk tanaman jenis jati, pinus, rotan, dll. meliputi pembelian tanah untuk hutan bakau, cemara, dalam, nipah, bambu, dll. meliputi pembelian tanah untuk hutan cadangan, hutan lindung, hutan cagar alam, hutan taman wisata, hutan taman burung, hutan taman nasional, dll. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas meliputi pembelian tanah tandus berbatu batu, longsor, tanah lahar, tanah berpasir pasir, dll. meliputi pembelian tanah yang tererosi longsor, tanah bekas tambang galian, tanah bekas sawah rawa, dll. cukup jelas meliputi pembelian tanah semak belukar, padang rumput, dll. bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas meliputi pembelian tanah untuk rumah negara golongan golongan ii golongan iii, bangunan mess wisma asrama, peristirahatan bungalow cottage, rumah penjaga, rumah lp, dll. meliputi pembelian tanah untuk bangunan pasar, pertokoan rumah toko, stasiun kereta api, bioskop, hotel penginapan, terminal darat, terminal laut, terminal udara, gedung kesenian, gedung pameran, dll. meliputi pembelian tanah untuk bangunan industri makanan, industri minuman, industri pakaian garment, industri besi logam, industri baja, industri bengkel, industri penyulingan minyak, dll. meliputi pembelian tanah untuk bangunan kantor pemerintah, pendidikan dan latihan (sekolah), rumah sakit, apotik, tempat ibadah, dermaga, taman wisata rekreasi, puskesmas posyandu, laboratorium, dll. cukup jelas cukup jelas meliputi pembelian tanah untuk waduk, komplek bendungan, jaringan saluran, dll. cukup jelas meliputi pembelian tanah lembaran pengairan, lembaran jalan dan jembatan, dll. meliputi pertambangan intan, emas, perak, nikel, timah, uranium, tembaga, minyak bumi, dll. cukup jelas meliputi tanah lapangan parkir konstruksi beton, lapangan parkir konstruksi aspal, lapangan parkir pasir batu, lapangan parkir tanah keras, dll. meliputi pembelian tanah lapangan menimbun barang belum diolah, menimbun barang jadi, menimbun pembuangan sampah, menimbun bahan bangunan, menimbun barang bukti, dll. meliputi tanah lapangan pemancar tv radio radar, studio alam, pemancar lainnya, dll. meliputi tanah lapangan pengujian kendaraan bermotor, pengelolaan bahan bangunan, dil. meliputi tanah lapangan terbang perintis, komersial, terbang khusus militer, terbang olah raga, dil. meliputi pembelian tanah untuk jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kotamadya, jalan desa, jalan tol, jalan kereta api lori, jalan landasan pacu pesawat terbang, dll. meliputi pembelian tanahdan panggul, bangunan air bersih air baku, dll. meliputi pengadaan tanah bangunan instalasi air bersih air baku, air kotor limbah, pengolahan sampah, instalasi listrik, instalasi gardu listrik, dll. meliputi pengadaan tanah bangunan jaringan air bersih air baku, jaringan komunikasi, jaringan listrik, dll. meliputi pengadaan tanah untuk monumen, tugu peringatan, tugu batas wilayah, candi, bangunan museum, dil. cukup jelas cukup jelas meliputi pembelian crawler tractor, wheel tractor, swap tractor, tractor, dil. bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman alat berat yang digunakan untuk meratakan permukaan tanah, seperti gradertattachment, grader towed type, alat berat yang terdiri dari batang, tongkat, keranjang dan rumah rumah dalam sebuah wahana putar dan digunakan untuk penggalian (ekskavasi), seperti crawler excavator, wheel excavator, excavator, dll. dil. alat berat yang digunakan untuk mengangkut material berat pada bidang pekerjaan bangunan sipil, seperti pembuatan jalan raya, dam dam, tanggul, saluran irigasi, kanal, lapangan terbang, dll. contoh self propelled draper, towed crater, dump truck, lamp agen, lori, houser, dll. alat berat yang digunakan untuk melakukan proses pengaspalan jalan, contoh aspal mixing plant, aspal finisher, aspal distributor, aspal heater, aspal tanker, aspal prayer, aspal dryas, recycle, col killing machine, aspal equipment, dll. alat berat yang digunakan untuk proses pemadatan tanah, contoh macam roller three well roller, tanda roller, mesh roller, vibration roller, tyre roller, soil stabilizer, sampel, pemadam sampah, dil. alat berat yang digunakan untuk pemrosesan material, contoh stone crushing plant, screening classifier, stone crushed, aggregate washed, watching plant, concrete finisher, concrete pump, dll. alat berat yang berfungsi untuk pemuat hasil galian guguran dari alat berat lainnya, contoh truck loadertattachment, well loadertattachment, loader, dil. alat berat untuk menghilangkan tanah liat berlumpur, membersihkan parit tertimbun lumpur, operasi rawa dan daerah air rendah yang dapat mengapung air, contoh plain suction, cutter, clamshell deadline, amphibi dredger, dil. peralatan yang berfungsi untuk membawa, mengantarkan, dan mempersiapkan benda kerja proses yang sebenarnya, seperti elevator, belt conveyor, screw conveyor, escalator, dil. dil.) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman rumah negara golongan iii mess wisma bungalow tempat peristirahatan motel fla rumah susunkemerdekaan tugu pembangunan tugu peringatan lainnya candi hindu candi budha candi lainnya bangunan bersejarah lainnya tugu peringatan tugu tanda batas negara nasional jalan propinsi jalan kabupaten kota bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas (contoh sedan, jeep, station wagon, dil.) cukup jelas (contoh bus, micro bus, mini bus, dll.) cukup jelas (contoh truck, pick up, trailer, semi trailer, dll.) cukup jelas (contoh mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tinja, dll.) cukup jelas (contoh sepeda motor, scooter, dil.) cukup jelas (contoh bemo, helical bajaj, dll.) cukup jelas (contoh gerobak tarik, gerobak dorong, caravan, gerobak lori, dll.) cukup jelas (contoh sepeda, dokar, tandu dorong, dil.) cukup jelas (contoh kapal minyak, tongkang bermotor, kapal motor, kapal hidrologi, dll.) cukup jelas (contoh speed boat, motor boat, kotak, ferry, dll.) cukup jelas (contoh survei boat, kapal anti polusi, kapal peramban, out boat motor, kapal penangkap ikan, kapal patroli pantai, kapal pengangkut hewan, dil.) cukup jelas (contoh tongkang, perahu barang, dll.) cukup jelas (contoh perahu penumpang, perahu penyeberangan, dil.) cukup jelas (contoh ponton, perahu karet, ponton rumah, dil.) cukup jelas cukup jelas (contoh mesin bubut, mesin press, mesin ketam, mesin bor, mesin gerindra, mesin rol, dll.) cukup jelas (contoh mesin gerindra tangan, mesin bor tangan, mesin cylinder, mesin ampelas tangan, dll.) cukup jelas (contoh battery charger, winner, transformator, solder listrik, dll) cukup jelas (contoh auto lift, car washed, steam cleaner, mesin spoofing, dll) cukup jelas (contoh overhead grand, auto hoist, dll) cukup jelas (contoh mesin gergaji, mesin ketam, mesin bor, mesin penghapus, dll) cukup jelas (contoh mesin jahit terpal, perkakas vulkanis ban, mesin tenun tekstil, dll) cukup jelas (contoh peralatan las listrik, las karbit, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman cukup jelas (contoh perkakas dapur tempa, perkakas bangku kerja, perkakas pengukur, perkakas cukup jelas (contoh generator tone generator, audio signal source, audio test set, visible, circuit tester, cukup jelas (untuk mengetahui hasil test intelegensi, contoh test intelegensi apps, test intelegensi misc, test intelegensi wb, dll) cukup jelas (contoh alat ukur test alat kepribadian dotcilta, alat ukur test alat kepribadian zat, alat ukur test alat kepribadian warna, dll) cukup jelas (contoh binder cstat, general vocationalanpunde tester, consoroting tester, blak anollhg muscle dinamo meter jumping meter, merinding vocational tester, dll) pengadaan alattersertifikasi, contoh calibration level generator, color bar generator, rating generator unit, test generator, test signal generator, dil) pengadaan alat ukur elektronika yang berfungsi memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari, contoh oscilloscope main frame, oscilloscope main frame with variable persinsce st, waveform monitor set with level and vector display, dll. pengadaan alat yang difungsikan untuk menguji tegangan tarik dan kekuatan tekan bahan atau material, contoh frequency counter, inflation res mater mod, oscillator distortion meter, oscillator sweep, dil. cukup jelas (contoh ukuran johnson alat pembanding standar ukur panjang, perlengkapan mikro indikator, psycometer, barometer logam, nanometer untuk mesin, dll) cukup jelas (contoh timbangan jembatan kapasitas ton, timbangan meja kapasitas kg, timbangan bbi kapasitas kg, timbangan pegas kapasitas kg, dll) cukup jelas (contoh kilogram tembaga nasional platina, kilogram standar, anak timbangan miligram, anak timbangan tidur, anak timbangan dari besi, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas (contoh takaran bahan bangunan berbentuk tong, takaran bahan bangunan lain lain, dll) cukup jelas (contoh takaran buah kopi dari hi, takaran kapuk dari kayu dan hi, dll) cukup jelas (contoh labu takar volumetrik) berbagai kapasitas, botol uji berbagai ukuran, dll) cukup jelas (contoh bajak kayu, bajak muara, pacul, linggis, garpu pacul, traktor four well, traktor tangan, dil) cukup jelas (contoh tugas kayu, tugas besi, ember plastik, dll) cukup jelas (contoh stick pengukur sapi, tang pemasang kar tang, goblet, alat pemotong kuku, dll) cukup jelas (contoh oven, kamar pendingin, selo kotak penyimpan dengan pengatur temperatur, dil) cukup jelas (contoh alar pengukur curah hujan, alat pengukur cahaya, alat pengukur temperatur, dil) cukup jelas (contoh unit pengaduk, alat pencabut bulu ayam, alat press packing, dll) cukup jelas (contoh alat pengasapan, alat pembekuan, alat penggilingan padi, alat pengering, dll) cukup jelas (contoh pukat, otter rawi, payang, seok, jaring insang lingkar, dll) untuk belanja peralatan mesin (non instalasi) pengelolaan persamaan, seperti mesin pencacah sampah, mesin pengolah sampah, dan semacamnya. cukup jelas (contoh korea, arit, babadan, pacul danger, dll) cukup jelas (contoh ani ani, alat perontok mesin, alat pengering, dll) cukup jelas (contoh oven, rak rak penyimpan, gudang, dll) cukup jelas (contoh alat pengukur curah hujan, alat pengukur cahaya, alat pengukur arah angin, dll) cukup jelas (contoh jaring, keramba apung, ancol tanggul, dll) cukup jelas (contoh mesin ketik manual portable mesin ketik manual standar mesin ketik listrik portable, mesin ketik elektronik elektrik, dll) cukup jelas (contoh mesin hitung manual, mesin hitung listrik, mesin hitung elektronik, mesin kas register, mesin pembukuan, mesin kalkulator, dil) cukup jelas (contoh mesin stensil manual folio, mesin stensil listrik doble folio, mesin foto copy dengan kertas folio, mesin foto copy dengan kertas biasa doble folio, mesin korporasi, dll) cukup jelas (contoh lemari besi, rak kayu, filling besi metal, brand kas, lemari kayu, dll) cukup jelas (contoh papan visual, perkakas kantor, alat pengamatan sinyal, white board, papan tulis, pengadaan alat kantor sumber dana kapital jkn, dll) cukup jelas (contoh lemari kayu, rak kayu, meja rapat, meja tulis, meja podium, dll) cukup jelas (contoh jam mekanis, jam listrik, jam elektronik, lampu lalu lintas, dll) cukup jelas (contoh mesin penghisap debu vakum cleaner, mesin pel, mesin cuci, dll) cukup jelas (contoh lemari es, sentral, power conditioned, kipas angin, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas (contoh kompor listrik, kompor gas, kitchen set, oven listrik, dispenser, alat prasmanan, dll) cukup jelas (contoh alat pemanas, radio, televisi, laser disc, sound system, wireless, mesin jahit, dll) cukup jelas (contoh alat pemadam portable, pompa kebakaran, hidran kebakaran, masker oksigen, lonceng kebakaran, lemari slang, dil) cukup jelas (contoh mainframe, unit server, dan semacamnya) cukup jelas (contoh komputer pc, laptop, notebook, dil) cukup jelas (meliputi peralatan yang mendukung kerja komputer mainframe komputer besar yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang besar, contoh card reader, magnetic tape unit, cpu, printer server printer yang memiliki setting terpisah dari pc), hard disk, console unit, serial pointer, dll) cukup jelas (meliputi peralatan yang mendukung kerja sistem komputer multi user, contoh card reader, magnetic tape unit, storage modul unit, cpu, scanner, dll) cukup jelas (meliputi peralatan komputer yang merupakan dukungan pelengkap suatu personal komputer, contoh mouse, keyboard, printer, scanner) cukup jelas (meliputi peralatan pendukung terbentuknya jaringan komputer, contoh router, hub, switch hub, wireless lan usb, modem, antena, kabel utp, dan semacamnya) cukup jelas (contoh meja kerja menteri gubernur bupati walikota, meja kerja ketua wakil ketua dprd, meja kerja pejabat eselon ii, meja kerja, dll) cukup jelas cukup jelas (contoh kursi kerja menteri gubernur bupati walikota, kursi kerja ketua wakil ketua dprd, kursi kerja pejabat eselon ii, dll) cukup jelas (contoh kursi rapat menteri gubernur bupati walikota, kursi rapat ketua wakil ketua dprd, kursi rapat pejabat eselon ii, kursi rapat ruangan rapat staff, dll) cukup jelas (contoh kursi hadap depan meja kerja menteri gubernur bupati walikota, kursi hadap depan meja kerja eselon wakil gubernur, kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon ii, dll) cukup jelas (contoh kursi tamu ruangan menteri gubernur bupati walikota, kursi tamu ruangan pejabat eselon gubernur, kursi tamu ruangan ketua wakil ketua dprd, dll) cukup jelas (contoh lemari buku untuk menteri gubernur bupati walikota, lemari buku untuk pejabat eselon wkl. gubernur bupati walikota, lemari buku untuk pejabat eselon ii, buffet kayu, dll) cukup jelas (contoh camera attachment, photo processing set, proyektor attachment, audio amplifier, compact disc. player, equalizer, dll) cukup jelas (contoh assignment switcher, off air monitor, camera electronic, pulse distributor amplifier, video tape recorder portable, video processing amplifier, lighting stand tripod, mesin prosesi film negatif, camera adaptor, video audio jack panel, dll) cukup jelas (contoh automatic emergency light, photo titel, beragam recorder player, layar film, camera tune simulator, mini viewer, lighting head body, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman cukup jelas (contoh mesin pembuat close, mesin cetak listrik sheet, mesin cetak listrik elektronik, mesin theodori, diagonal, sketch master, dll) cukup jelas (contoh unit transceiver transmitter uhf, unit transceiver transmitter vhf, microphone, cukup jelas (contoh unit transceiver ssb portable, unit transceiver ssb transportable, unit transceiver cukup jelas (contoh unit transceiver portable, unit transceiver transportable, unit transceiver stationary, unit transceiver fm, dll) cukup jelas (alat komunikasi frekuensi radio yang berkisar dari hz, contoh unit transceiver vhf portable, unit transceiver vhf transportable, unit transceiver uhf stationary, dll) cukup jelas (alat komunikasi yang diperuntukkan untuk gelombang elektromagnetik dengan frekuensi antara sampai dengan hz) contoh unit transceiver uhf portable, unit transceiver uhf transportable, unit transceiver uhf stationary, dll) cukup jelas (merupakan pemancar gelombang menengah yang diperuntukkan untuk siaran radio am, contoh dil) cukup jelas (merupakan pemancar radio dengan memanfaatkan band high frequency hz), contoh unit pemancar hf sw portable, unit pemancar hf sw transportable, unit pemancar hf sw stationary, dll) cukup jelas (contoh unit pemancar vhf fm portable, unit pemancar vhf fm transportable, unit pemancar vhf em stationary, dll) cukup jelas (contoh unit pemancar uhf portable, unit pemancar uhf transportable, unit pemancar uhf stationary, portable reporter link, dll) cukup jelas (merupakan peralatan pemancar dengan frekuensi radio rf) dalam kisaran antara dan hz, contoh unit pemancar shf portable, unit pemancar shf transportable, dil) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman cukup jelas (peralatan beban semu atau beban tiruan sebagai pengganti antena, dengan nilai impedansi tertentu, bisa ohm, ohm, atau ohm, dan impedansi yang umum untuk beban pada pemancar radio adalah ohm. contoh dummy load portable, dummy load transportable, dil) cukup jelas (meliputi alat yang berfungsi untuk membawa, mengantarkan, dan mempersiapkan benda kerja proses yang sebenarnya. contoh open wire, coaxial feeder, antena tuning unit, dll) cukup jelas (contoh receiver stl vhf (fm), receiver stl uhf, receiver stl shf, line amplifier, line equalizer, automatic gain control, dll) cukup jelas (contoh stabilisator, diagnostik set, diagnostik set, tensi meter, meja periksa pasien, tabung cukup jelas (contoh dental chair, dental unit, ray unit, air set aromatik, oral surgical set, operating chair, sendok cetak, locator, dll) cukup jelas (contoh genealogie tabel, spectrum, uteri design, instrument tray, urine packing forceps, urine alligator, urine gauche, dll) cukup jelas (contoh hand ophthalmoscope, komodo skiascope, test frame, lens meter, normal create, lid scale, dressing forceps, dll) cukup jelas (contoh transformator volt, vena direction, anenthetis apparatus, era spectrum tuning fork, ear cotton alligator, cause ear snare, dll) cukup jelas (contoh diagnostic ray, ray developing trans, filem dryer, developing trans, fluor film illuminated, foldableprotec fs, ray caliper, dll) cukup jelas (contoh mortir dan poste, counter balance, dial balance, serves all sizes, medicine spoon horor, wrapping machine, doping bottle, dll) cukup jelas (contoh minor surgery set, mayor surgery set, ortopedi set, tractheotomy set, play and urologi set, operating lamp, respirator, dll) cukup jelas (contoh normal delivery set, eysterrectomy set, embryology set, create and citation set, tribes stethoscop, imitator stand single, dll) cukup jelas (contoh kardiologi bed 200x90, cholera set with cup, timbangan orang dewasa, infus standar high meter, solution administrasi set, dll) cukup jelas (tempat untuk menyimpan contoh autopsy table, motor refrigerator, operating lamp, autopsi apparatus, mortar racks, dll) cukup jelas (contoh giving set, some case sering container cc cc, slim ruler elektrik suction vit hz, precision hammer, oxygen moneter with regulator, clinical thermometer, premature infant incubator, pleural boss puncture seat, dll) cukup jelas (contoh basin kindly, stainless length cm, bed pan for child, basis solution, future needle, hipodermik needle, case with closing handles 500x200x60 mm, operating scirssr blunt sharp, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman cukup jelas (contoh electro encephalograph, echo encephalograph, respirator, ventilator, electro monograph, cukup jelas (contoh gamma camera, computerized tomography sect), monograph, thyroid, dil) cukup jelas (contoh mobile ray unit, basic radiography system, general examination, mass chest unit, cukup jelas (contoh short wave diathermy, micro wave diathermy, ultra sound therapy, electro cukup jelas (contoh ergo cycle, monoplane chamber, walk champ monocomp, walk champ cukup jelas (contoh basic orientation trainer, human centrifugal, compression chamber, ejection seat cukup jelas (contoh conductivity meter, timbangan elektronik, discicator oksidator, p.h meter, mark test, cukup jelas (contoh portable electro sounding test, electronic thermometer, flour photo meter, mikroskop cukup jelas (untuk mempelajari tentang perilaku zat cair, contoh rechbock, thompson, water level meter, cukup jelas (untuk mempelajari tentang bumi, contoh diamond rock saw, geological hammer, tripod cukup jelas (contoh load coll, plane machine for wood, pulling power test, cold press, dustin wood cukup jelas (contoh oven loss heating, visibility year bath, viscosimeter, surface tension, microscope cukup jelas (contoh undefined soil test, steve, linier barikade, bramstand moneter, uncenvinwel air cukup jelas (contoh wheel balance, brake band tester, seed meter tester, head light tester, wheel cukup jelas (contoh bolometric planting, alat uji pukul bola bulutangkis, temperatur humidity tester, bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman cukup jelas (contoh centrifugal, water date, incubator, kompresor unit, botol agua, gelas takar, tabung cukup jelas (contoh dialcalifer, hidrolik hand press, citation apparatus, multi unit extraction, alat ukur kadar air, alat uji kelembaban udara, spray dryer, electric thermometer, dil) cukup jelas (contoh centrifugal, test tube, alcohol lamp, laboratory thermometer, stop watch, cukup jelas (contoh refrigerator, water bath, autoclave, despite dryer, santrifurge biasa, fluricent microscope, balance electric, freezer derajat centrifugal accessories, dll) cukup jelas (contoh analytical balance electric, analytical balance non electric, balance miligram, fotometri, automatic abortion spektrofotometer, conductometer, khormatograhi gas cair gls) gc, dll) cukup jelas (contoh hidrolik pump, electrophoresis, densitometer for protein, flame photometry, micro hematorcrite centrifugal, iso enzim electrophoresis, blood gas analyzer, dll) peralatan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui ciri ciri dan perkembangan penyakit melalui analisis perubahan fungsi atau keadaan bagian tubuh. contoh electrophoresis system, gas liquid chromatography apparatus, freezer, blood bank refrigerator, centrifugal himaticrit, automatic tissue processor, dll) meliputi pengadaan peralatan laboratorium yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh semua organisme. contoh autos double disabled and decentralized), centrifugal electric, crystal mikrotom, electrophoresis market, sample alligator, staining trans, capilary tubes, consist of, dye set and wreck, dil. meliputi pengadaan peralatan laboratorium untuk mempelajari darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya. contoh albuminometer, unse burner kelengkapannya, microscope molecular, meter, pipet, washed and dryer pipet, urinometer, sentrifush hematokrit, dll. cukup jelas (contoh mesin cuci negatif, mesin cuci positif, mesin cuci color eca, mesin spesial optical efek printer, chemical analisa, analytical balance, lemari asam, dll) cukup jelas (contoh gilingan mile, freeze dryer, alat pembuat mie, colony counter, protein analyzer, cooking range, boiling pan, food processor, work bench, dil) cukup jelas (contoh alat uji audit system, cod meter, precision thermocople calibration standard, portable celebrating immersion, vice gruppe usa, losses film, mechanical balance, x y recorder, dil) cukup jelas (contoh analytical balance, micro analytical balance, top loading balance, water distilling apparatus, refrigerator, viscometer, dll) cukup jelas (contoh adaptor, signal generator, rangkaian hambatan jembatan seri, hambatan jembatan cukup jelas (peralatan laboratorium untuk mengetahui gerak air. contoh carbatec portable, gas analysis apparatus, law volume dust sampler, filter press, bench scale biooxidation system, dll) cukup jelas (peralatan laboratorium untuk mengetahui perubahan iklim. contoh cartes portable, gas analysis apparatus, law volume dust sampler, multi sheet filter press, dll) cukup jelas (contoh cupola, shot blast, full pump, induction france, bale france, ghanematic grinding machine, rotary finance, small grinding machine, dll) cukup jelas (contoh lab differ, jolt aguazee app, wet sensible strength, central controller, universal strength machine, assesiriesn universal strength, sintetis finance, aksesoris sand hammer, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas (contoh sand preparation, goulding machine, ribbon flow mixer, mixer zaman, core work branch, sand drying, pneumatic, dll) cukup jelas (contoh circular saw, universal miring machine, combined planning machine, wood late, spider standar, small bore machine, movable dust collector, dll) peralatan dan mesin untuk mempelajari karakteristik mikro struktural atau konstituen dari logam, yang juga terkait erat dengan fisik, kimia dan sifat mekanik. contoh orsay analisa gas, water still, strochilein, poloshing machine, electro analysis app, isolat wiedertourensage mit zubehor butler, dll. cukup jelas (contoh welding receiver, welding tranformat, tig welding machine, oxy ceiling copies cutting, hydraulic proses brake machine, portal press, hand roll machine, dll) cukup jelas (contoh universal testing machine, impact test, magnetic particle, florence test, dll) cukup jelas (contoh convention late, cnc late, gear holding machine, boring miring machine, precision filing machine, such electrode shaping machine, optical profile grinding machine, dll) cukup jelas (contoh linear measuring tools, measuring standard and caliber, miscellaneous, angle measuring tools, fitness instrument and tools great area, dil) cukup jelas (contoh thickness tester, barometer, prayer, bak electronic, dll) cukup jelas (contoh dapur pengerasan industri, dapur pemanas garam, dapur kamar, crane, tempat penyimpanan garam, general carita, dll) cukup jelas (contoh penyihir serat alami, dekorasi, mesin vernekel, mesin selection sutera, mesin bobby, mesin gelombang karton, mesin padding, pinstenter, mesin celup, mesin jahit lockstitik, dll) cukup jelas (contoh twist tester, alat uji serat sintetik, alat uji kekuatan tarik kain, inline plane tester, alat uji grade kain, alat uji siram air, crease recovery, bear sorted, dll) cukup jelas (contoh double sharp mixer, momen mixer, galvanometer, parameter optik, plaster extentiometer, pengatur tahanan resistor, edge runner mill, hammer mill, cyclone type separating machine, dil) cukup jelas (contoh mesin drum pemasak kulit, mesin setrika kulit, mesin glansstot, mesin skrip, mesin molding vulkanisasi, mesin molding injection, mesin pengantin lem, dll) cukup jelas (contoh tensil strength tester, alat uji penyerapan air udara, kantilever potensiometer, alat uji pengaduk, westhover type frictioneter, pressure stiller, compression set apparatus, dll) cukup jelas (contoh dilatometer, alat uji kejut suhu, alat uji keplostisam, plastisimeter, increment pressure tester, alat uji pemeriksaan ukuran kaca, ray apparatus refraction, dll) cukup jelas (contoh hend help lamp, alat pemutih pulp dengan oxygen, mesin karton, mesin pcb, mesin auxiliary service, mesin power station white emergency, mesin water offering plant, dll) cukup jelas (contoh apparatus, air kompresor, alat screening jeruk kap kg, alat penanggulangan penyakit pasca panen dengan air, alat precooling buah dengan secara stimulasi, dll) cukup jelas (contoh high performance liquid chromatography plc), hiero thermongraph, homogenizer, hot plate stiker, inductively coupled plasma icp), infra red gas analyses, dil) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas (contoh soil hardness tester, soil hydrometer, soil moisture tester, sound level meter, sorted system, spora trap, spring balance, steam generator, dll) cukup jelas (contoh alat ukur, perkakas, dil) cukup jelas (contoh fotovol sel surya, alat pemanas surya, dil) cukup jelas (contoh alat pembakaran, alat pencarian, alat klasifikasi, dll) cukup jelas (contoh salinometer, spectrophotometer, morbidity meter, radio activity, salinity temperatur depth analyses std), soil teater, towing depth distance recorder, meter well, dil) cukup jelas (contoh liquid scatilation counter, conductivity salinity analyzer, under water irradiameter, igor lihat meter, gas chromatography mass spectrometeromete system, spiegel telescope, psychrometer, dil) cukup jelas (contoh triple beam balance, refractometer, grab bodoh sampler, mikrotom, dll) cukup jelas (contoh distillation unit, ultra data system, akuarium, alat perekat aluminium foil, ensifer, automatic ansor section, desaltor, dll) cukup jelas (contoh land gravity meter, multimeter, electric current meter, physical property, portable digital frigate magnetometer, tester kit, van tester, moisture content tester, dll) cukup jelas (contoh location machine, lab. selective mineral, separator high, specimen mount press, iron wheel, strain gauge indicator, killing unit, dll) cukup jelas (contoh bucket elevator, bin outlet feeding, rotary dryer, violating screen, flavour animator, packaging machine, humidity chamber, economical wiley cutting mill, dll) cukup jelas (contoh aktuator, controller tekanan, controller level, converter transducer, dil) cukup jelas cukup jelas (contoh mangkok porselin, gelas, cawan porselin, filter photo meter, botol pencuci, tempat prepara, time control, dll) cukup jelas (contoh centrifugal heamatorite, haemocitometer, hematologi analyzer, laboratory refrigerator, washing instrument, steam stabilizer, micro plate reader, dll) cukup jelas (contoh elektrostatik tester, sesi filter lengkap dengan vakum pump dan blonde, multi glass meter, electro analysis apparatus, alat tangki pengepungan, handy pump, dll) cukup jelas (contoh activity water mater, oxygen meter, alat klasifikasi, universal poster teater, tabung centrifugal, electric counter fryer, kolom vaksinasi, castle water tester, dll) cukup jelas (contoh kit bahasa papan panel, kit sas individual, kotak alat alat peraga metode sas, kotak bahasa utk kartu kalimat huruf cetak kartu, kartu kalimat dengan huruf cetak, dll) cukup jelas (contoh kit matematika, roda motor, rak bilangan dua ruang, rak bilangan tiga ruang, kubus untuk bilangan berbaris sepuluh, blok untuk bilangan, mistar geser dll) cukup jelas (contoh kotak peti lengkap, bingkai plastik, pemegang baterai, kabel listrik, kaca skala, sumbat karet untuk batang muai, poros neraca, mangkok neraca, dll) cukup jelas (contoh kerangka karet, model tenkorang, model torso wanita, model pencernaan makanan, model kuda, model mata, botol plastik, sumbat elementer, dicukup jelas (contoh bejana berhubungan, pipa kapiler, galangan kapal, nanometer terbuka, nanometer cukup jelas (contoh model kepala dan otak, model kulit, model mata, model hati dan ginjal, spotted weight dan hunger gram, spotted weight dan hunger gram, elektroda tembaga voltmeter), hygrometer basah dan kering, conductivity app, dll) cukup jelas (contoh gitar spanish, gitar elektrik, organ election, piano, gambar dinding notasi musik, harmonika, angklung, kecapi, dll) cukup jelas (contoh lambang negara garuda), bendera merah putih, gambar presiden, gambar wakil cukup jelas (contoh alat peraga bina keluarga balita bkb) kit, dll) cukup jelas (contoh conductimeter, coulometer, lon analyzer, karl fisher water imitator, lecttrolylic, c h o pengadaan peralatan untuk mengetahui temperatur suhu, air, udara dll. contoh general oppose glass thermometer, dial reading thermometer, maximum minimum thermometer, metal thermometer, dll. meliputi pengadaan peralatan untuk laboratorium umum. contoh electronic top loading balance, electronic analytical balance, mechanical analytical balance, telescope scale, remote bader, table balance, transformer, thermostatic refrigerating calculator, heating mantle, dll. cukup jelas (contoh hot plate with magnetic string, plating system, berilah welter special ws, vacuum system, speed dana mixer, crystal growing cutter mach, dll) cukup jelas (contoh brett, automatic belle, palette epperdort, large glass vessel kataslitye low exchange), water thriller, shel extrator, baker, safety container, dll) cukup jelas (contoh generator set lab scale), ear protecting) miff, eye googles, eyewash station, lead glass window, fpm target holder assembly, fire extinguisher, capsule handling toll la, wnp hook, dil) cukup jelas (contoh detector player coaxial), (li) detector, thin window (li) coaxial detector, aksesoris lig ln2, ln2 detector, vertical lipstick crystal, silicon surface barrier detector ssb), nal scintillation detector, vacuum chamber, dil) cukup jelas (contoh preamplifier promotional outer, preamplifier le) detector, preamplifier semi conductor detector, preamplifier tube bose, timing filter amplifier, namec delay, spectrum stabilizer, blind scale, dream power supply, reference pulse, dil) cukup jelas (contoh liquid scintilation counter, multi chanel analyses, multi parameter system, ultra low level counting system, @uod alpha spectrometer, counter, gamma ray spectrometer, dil) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas (contoh generator set lab scale), uninterupted power supply, single phase transformer step up down, there phase transformer step up down, constant voltage transformer, dil) cukup jelas (contoh analog voltmeter, digital voltmeter, ampere meter, frequency meter, multi frequency meter, impedansi analyzer, digital lcr meter, high resistance meter, dll) meliputi pengadaan peralatan yang berkaitan dengan penerapan sumber perangkat elektronik, mendeteksi dan kontrol lampu. contoh scanning electron microscope sem), transmission electron microscope tem), lede metric pathfinder laser cutting, laser correlation, laser power motor, dil. cukup jelas (contoh ion impor, electron, cyclotron, neutron generator, lon counting system, dll) cukup jelas (contoh subcritical assembly, pile loop, neutron beam) chopper, reactor bridge, dll) cukup jelas (contoh hand monitor, hand and foot monitor, b.y whole body monitor, radiation area monitor, survey meter byd), dosimeter storage case, scintilation probe, neutron diameter, dll) cukup jelas (contoh lead container, lead veal, lead fase shield, mini monitor, kripton dipotong, electronic robot, radar, specimen lifting device, primary longs, dll) cukup jelas (contoh noise level meter, sound monitor sirine, sirine, dll) cukup jelas (contoh barometer, barrograph, hygrometer, thermograph, psychometer, rainfall sensor, dil) cukup jelas (contoh standar standar standar standar dil) cukup jelas (contoh gamma camera, ray machine control, device, ray penetration, dll) cukup jelas (contoh ultrasonik testing device, portable testing magnet, eddy current testing device, film image viewer, depth crack meter, creep tester and tree rupee tester, corrosion tester, dll) cukup jelas (contoh hand mikrotom, rotary, freezing mikrotom cryocut mocrotome), mikrotom knife shaiperner, automatic tissue processor, laminar air flow, steam stabilizer, tradition stabilizer, dll) cukup jelas (contoh earth conductivity probe, earth resistivity device, soil premeammeter, electro magnetic protecting device, trio multichannel seismic refraction system, falling cone kantor meter, dil) cukup jelas (contoh meter, conductivity meter, saling meter, oil analyzer, water quality analyzer system, mercury analyzer, bacteria test paper, dll) cukup jelas (contoh portable analyzer, portable nox analyzer, portable analyzer, container, data longer, automatic analyzer, automatic nox analyzer, automatic spm analyzer, dll) cukup jelas (contoh tape recorder, precision integrating sound level meter, piston phone, octave blank filter, vibration level meter, calibration exeter, tripod, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas (contoh killing machine, steve shaker, compact balance, platform scale, hot air drying oven, penske martins closed cup flash point tester, dll) cukup jelas (contoh kromatografi gas, high performance liquid chromatography, ion chromatography, polarograph, spectrophotometer, apectrophotometer serapan atom, ray fluirrescense analyzer, dil) cukup jelas (contoh towing carriage, current conductor bubar, dil) cukup jelas (contoh resistance dynamometer, clamp apparatus, towing guide with trim meter, self propulsion dynamometer, universal primary calibration weights, dll) cukup jelas (contoh days mob tanpa software, days towing anak tanpa software, days cav. tunnel tanpa software, software days mod, software days, hardware cont off line computer, dll) cukup jelas (contoh citation tunnel, flow generator, pressure control system, water supply and drainage system, propeller dunamometer, oxygen contents meter, dil) cukup jelas (contoh towing crane, citation tunnel, ship model workshop, dll) cukup jelas (contoh oscilograph recorder, osciloscope, frequency counter, weighing scale, dll) cukup jelas (contoh making plate, means mark out machine, model ship killing machine, cross cutting circular saw, circular saw, high precision surface player aang pointer, wood father, dll) cukup jelas (contoh propeller forming unit, molding boxes sizes), drying chamber, centrifugal, dll) cukup jelas (contoh precision father center height), precision father center height), universal killing machine, vertical bangsa, dll) cukup jelas (contoh universal turning and killing machine, precision bench drilling machine, dll) cukup jelas (contoh array painting and drying cabin, wireless spray painting unit, dll) cukup jelas (contoh lifting table, mobile exhaust system, dll) cukup jelas (contoh art tester, table drilling machine, electrical handdrilling machine, dll) cukup jelas (contoh wave generator, hydraulic powers units, cooling tower, dll) cukup jelas (contoh photo equipment, darkroom equipment, film equipment, dll) cukup jelas (contoh revolver, pistol, dll) cukup jelas (contoh pistol mitraliur bolt action gun), dll) cukup jelas (contoh senapan gender bolt action file), senapan semi otomatis, dll) cukup jelas (contoh senapan mesin ringan automatic rifle ligt machine), senapan mesin otomatis, dll) cukup jelas (contoh mortir ringan, mortir sedang, mortir berat, dll) cukup jelas (contoh peluncur roket, senjata tangan tekanan balik stub), anti tank, dll) cukup jelas (contoh meriam, howitzer, peluncur roket, dil) cukup jelas (contoh meriam, dll) cukup jelas (contoh peluru kendali dari udara udara air air), peluru kendali dari udara permukiman, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas contoh canon, howitzer, peluncur roket, dll) cukup jelas contoh pistol pelempar tali, penyembur api, pelontar granat, senapan gas, sten gun, dll) cukup jelas (contoh alat khusus kepolisian, alat khusus bahari, alat khusus penerbangan, dll) cukup jelas (contoh celurit, keris, rencong, belerang, golok, dil) cukup jelas (contoh amunisi tajam, amunisi hampa, amunisi isyarat, dll) cukup jelas (contoh bom darat, granat, ranjau darat, dll) cukup jelas (contoh sinyal, laser, dil) cukup jelas (contoh senter, lampu sorot putar, alarm, cctv, dil) cukup jelas contoh borgol, helm standar, helm fiber, helm besi baja, masker kepala, masker wajah, dll) cukup jelas contoh bangunan gedung kantor permanen, bangunan gedung kantor semi permanen, bangunan gedung kantor darurat, dil) cukup jelas contoh bangunan gudang tertutup permanen, bangunan gudang tertutup semi permanen, bangunan gudang tertutup darurat, dll) cukup jelas (contoh bangunan bengkel permanen, bangunan bengkel darurat, dil) cukup jelas (contoh bangunan gedung instalasi permanen, bangunan gedung instalasi semi permanen, dil) cukup jelas (contoh bangunan gedung laboratorium permanen, bangunan gedung laboratorium semi permanen, bangunan gedung laboratorium darurat, dll) cukup jelas (contoh bangunan rumah sakit umum, bangunan rumah sakit khusus, bangunan rumah sakit kusta, bangunan rumah sakit jiwa, dll) cukup jelas (contoh bangunan oceanarium observatorium permanen, bangunan oceanarium observatorium semi permanen, bangunan oceanarium observatorium darurat, dll) cukup jelas (contoh bangunan gedung tempat ibadah permanen, bangunan gedung tempat ibadah semi permanen, bangunan gedung tempat ibadah darurat, dll) cukup jelas (contoh bangunan gedung tempat pertemuan permanen, bangunan gedung tempat pertemuan semi permanen, bangunan gedung tempat pertemuan darurat, dil) cukup jelas (contoh bangunan gedung tempat pendidikan permanen, bangunan gedung tempat pendidikan semi permanen, bangunan gedung tempat pendidikan darurat, dll) cukup jelas contoh bangunan gedung olah raga tertutup permanen, bangunan gedung olah raga tertutup semi permanen, bangunan gedung olah raga tertutup darurat, dil) cukup jelas contoh gedung pertokoan koperasi pasar permanen, gedung pertokoan koperasi pasar semi permanen, gedung pertokoan koperasi pasar darurat, dll) cukup jelas contoh gedung pos jaga permanen, gedung pos jaga semi permanen, gedung pos jaga darurat, gedung pos jaga peninjau, dll) cukup jelas contoh gedung garasi pool permanen, gedung garasi pool semi permanen, gedung garasi pool darurat, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman cukup jelas contoh gedung pemotongan hewan permanen, gedung pemotongan hewan semi permanen, cukup jelas contoh bangunan gedung pabrik permanen, bangunan gedung pabrik semi permanen, cukup jelas (contoh bangunan stasiun bus permanen, bangunan stasiun bus semi permanen, bangunan cukup jelas contoh bangunan kandang hewan ternak permanen, bangunan kandang hewan ternak semi cukup jelas (contoh bangunan gedung perpustakaan permanen, bangunan gedung perpustakaan semi cukup jelas contoh bangunan gedung museum permanen, bangunan gedung museum semi permanen, cukup jelas (contoh bangunan gedung terminal pelabuhan bandar permanen, bangunan gedung cukup jelas (contoh bangunan pengujian kelaikan permanen, bangunan pengujian kelaikan semi cukup jelas (contoh bangunan gedung krematorium permanen, bangunan gedung krematorium semi cukup jelas (contoh bangunan pembakaran bangkai hewan permanen, bangunan pembakaran bangkai cukup jelas (contoh bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen, bangunan gedung tempat kerjaiii type permanen, rumah negara golongan iii type cukup jelas contoh mess wisma bungalow tempat peristirahatan permanen, bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas contoh bangunan menara telepon, bangunan menara radio, dll) cukup jelas contoh istana peninggalan, dll) cukup jelas contoh rumah adat, dll) cukup jelas contoh rumah peninggalan sejarah, dll) cukup jelas contoh makam sejarah, dll) cukup jelas contoh mesjid bersejarah, gereja bersejarah, dll) cukup jelas contoh tugu kemerdekaan, dil) cukup jelas contoh tugu pembangunan, tugu batas wilayah, dll) cukup jelas contoh tugu peringatan, dll) cukup jelas contoh candi hindu, dll) cukup jelas contoh candi budha, dll) cukup jelas cukup jelas contoh monumen bangunan bersejarah, dll) cukup jelas contoh tugu tanda batas administrasi negara, tugu tanda batas administrasi propinsi, tugu tanda batas administrasi kabupaten, tugu tanda batas administrasi kotamadya, dll) aj cukup jelas contoh traffic light, signal kereta api, dll) cukup jelas contoh rambu jalan, rambu papan tambahan, dil) cukup jelas contoh medium intensity, high intensity, dll) cukup jelas lampu sisi landasan pacu bandara yang menyediakan informasi panduan keturunan visual selama pendekatan. contoh bar rasi, bar rasi, dll) cukup jelas contoh high intensity approach light, medium intensity approach light, dll) cukup jelas contoh cells master unit, cells slave unit, dll) cukup jelas contoh rotating bacon, illuminated indozone, dll) cukup jelas contoh tungsten halogen flood light, sodium right pressure flood light, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas contoh jalan negara nasional kelas jalan negara nasional kelas ii, jalan negara nasional kelas iii, jalan negara nasional kelas iv, dll) cukup jelas contoh jalan propinsi kelas jalan propinsi kelas ii, jalan propinsi kelas iii, dll) cukup jelas contoh jalan kabupaten kelas iii, jalan kabupaten kelas iv, jalan kabupaten kelas dll) cukup jelas contoh jalan desa, dil) cukup jelas contoh jalan khusus, jalan air, jalan khusus inspeksi, jalan khusus komplek, dll) cukup jelas contoh jalan tol arteri, dll) cukup jelas contoh jalan kereta api bantalan besi, jalan kereta api bantalan beton, dll) cukup jelas contoh landasan pacu pesawat terbang permukaan beton, landasan pacu pesawat terbang permukaan aspal, landasan pacu pesawat terbang permukaan karang, dil) cukup jelas contoh jembatan beton national, jembatan kayu national, dll) cukup jelas contoh jembatan beton propinsi, jembatan baja propinsi, dll) cukup jelas contoh jembatan beton kabupaten kota, jembatan baja kabupaten kota, jembatan kayu kabupaten kota, dll) cukup jelas contoh jembatan beton desa, jembatan baja desa, dll) cukup jelas contoh jembatan beton khusus, jembatan baja khusus, dll) cukup jelas contoh jembatan pada jalan arteri, dll) cukup jelas contoh jembatan pada jalan kereta api bantalan besi, jembatan pada jalan kereta api bantalan beton, jembatan pada jalan kereta api, dll) cukup jelas contoh jembatan pada landasan pacu pesawat terbang permukaan, jembatan pada jalan kereta api, dll) cukup jelas contoh jembatan penyeberangan orang, jembatan penyeberangan kendaraan, dil) cukup jelas contoh waduk bendungan tanggul menara pengambilan pelimpah, waduk dengan bend menara pengambilan, waduk dengan tgl dan pintu air menara pengambilan, dll) cukup jelas contoh bendung, bendung dengan pintu bilas, bendung dengan pompa, dll) cukup jelas contoh saluran muka, saluran induk, saluran sekunder, dil) cukup jelas contoh saluran induk pembuang, saluran sekunder pembuang, dll) cukup jelas contoh tanggul banjir, bangunan pintu air klep, dll) cukup jelas contoh bangunan bagi, bangunan bagi dan sadap, bangunan sadap, bangunan talang, dil) cukup jelas contoh bangunan waduk pasang surut, dll) cukup jelas contoh bendungan dengan pompa, dil) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman pembuang, waduk jaringan tanggul dan pintu pembuang dengan pomp, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas contoh saluran tersier, saluran kwartir, dll) cukup jelas contoh bangunan pembuang, dll) cukup jelas contoh bak penampung kolam ukur, klimatologi, dll) cukup jelas contoh bangunan teria, bangunan talang, bangunan python, dll) cukup jelas contoh waduk penyimpanan air baku, waduk penyimpanan air hujan, dll) cukup jelas contoh bendung, bendung dengan pompa, dil) cukup jelas contoh saluran pembawa air baku terbuka, saluran pembawa air baku tertutup, dll) cukup jelas contoh saluran pembuang air cucian, saluran pembuang air cucian instalasibangunan pembawa air kotor, saluran pengumpul air kotor, dll) cukup jelas contoh waduk air kotor, waduk air buanganpelabuhan, dil) cukup jelas contoh dermaga, dil) cukup jelas contoh air muka tanah kapasitas sedang, air muka tanah kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh air sumber kapasitas kecil, air sumber kapasitas sedang, dll) cukup jelas contoh air tanah dalam kapasitas kecil, air tanah dalam kapasitas sedang, dll) cukup jelas contoh instalasi air tanah dangkal kapasitas kecil, instalasi air tanah dangkal kapasitas sedang, instalasi air tanah dangkal kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh sistem pengolahan air sederhana kipas), jaringan rumah tangga larut), dll) cukup jelas contoh instalasi air buangan domestik kapasitas kecil, instalasi air buangan domestik kapasitas sedang, instalasi air buangan domestik kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh instalasi air buangan industri kapasitas kecil, instalasi air buangan industri kapasitas sedang, instalasi air buangan industri kapasitas besar, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas contoh instalasi air buangan pertanian kapasitas kecil, instalasi air buangan pertanian kapasitas sedang, instalasi air buangan pertanian kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh instalasi pengolahan sampah organik sistem pembakaran, instalasi pengolahan sampah organik sistem kompos, dll) cukup jelas contoh instalasi pengolahan sampah non organik daur ulang, dil) cukup jelas contoh pengawetan kayu, pengeringan kayu, dll) cukup jelas contoh plta kapasitas kecil, plta kapasitas sedang, plta kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh pld kapasitas kecil, pld kapasitas sedang, pldu kapasitas kecil, pltu kapasitas sedang, pltuinstalasi plus kapasitas kecil, instalasi plus kapasitas sedang, instalasi plusgardu listrik induk kapasitas kecil, instalasi gardu listrik induk kapasitas sedang, instalasi gardu listrik induk kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh instalasi gardu listrik distribusi kapasitas kecil, instalasi gardu listrik distribusi kapasitas sedang, instalasi gardu listrik distribusi kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh instalasi pusat pengatur listrik kapasitas kecil, instalasi pusat pengatur listrik kapasitas sedang, instalasi pusat pengatur listrik kapasitas besar, dlcukup jelas contoh instalasi perkebunan, instalasi peluru kenali rudal), dll) cukup jelas contoh instalasi gardu gas lpg, instalasi gardu gas lng, dll) cukup jelas contoh instalasi jaringan pipa gas primer, instalasi jaringan pipa gas sekunder, dll) cukup jelas contoh instalasi penangkal petir manual, instalasi penangkal petir komputerisasi, dll) cukup jelas contoh jaringan pembawa kapasitas kecil, jaringan pembawa kapasitas sedang, jaringan pembawa kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh jaringan induk distribusi kapasitas kecil, jaringan induk distribusi kapasitas sedang, jaringan induk distribusi kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh jaringan cabang distribusi kapasitas kecil, jaringan cabang distribusi kapasitas sedang, jaringan cabang distribusi kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh jaringan sambungan kerumah kapasitas kecil, jaringan sambungan kerumah kapasitas sedang, jaringan sambungan kerumah kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh jaringan transmisi tegangan atas kva, jaringan transmisi tegangan s d kva, dil) cukup jelas contoh jaringan distribusi tegangan atas kva, jaringan distribusi tegangan s d kva, jaringan distribusi tegangan bawah kva, dll) cukup jelas cukup jelas contoh jaringan telepon atas tanah kapasitas kecil, jaringan telepon atas tanah kapasitas sedang, jaringan telepon atas tanah kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh jaringan telepon bawah tanah kapasitas kecil, jaringan telepon bawah tanah kapasitas sedang, jaringan telepon bawah tanah kapasitas besar, dll) cukup jelas contoh jaringan telepon didalam air kapasitas kecil, jaringan telepon didalam air kapasitas sedang, jaringan telepon didalam air kapasitas besar, dll) cukup jelas (contoh jaringan pipa baja, dll) cukup jelas contoh jaringan pipa distribusi tekanan tinggi, jaringan pipa distribusi tekanan menengah pipa baja, dll) cukup jelas contoh jaringan pipa dinas pipa baja, jaringan pipa dinas pipa pe, dll) cukup jelas contoh jaringan bbm, dll) cukup jelas contoh ilmu pengetahuan umum, bibliografi katalog, encyclopedia, kamus, dll) cukup jelas contoh metafisika, sistem filsafat, ilmu jawa, logika, dll) cukup jelas contoh agama islam, agama kristen, agama budha, agama hindu, dll) cukup jelas contoh sosiologi, statistik, ilmu politik, ekonomi, dll) cukup jelas contoh pengetahuan bahasa indonesia, pengetahuan bahasa inggris, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penjelasan cukup jelas contoh matematika, astronomi, geodesi, kimia, dll) cukup jelas contoh ilmu kedokteran, teknologi, pertanian, kehutanan, perikanan, dll) cukup jelas contoh perencanaan fisik, pertamanan, arsitektur, seni pahat, dll) cukup jelas contoh geografi, biografi, sejarah, dll) cukup jelas contoh koran, majalah, dll) cukup jelas contoh buku laporan penyidikan, buku laporan penyelidikan, dll) cukup jelas contoh buku peta atlas), bagan, gambar diagram), bola dunia globe), peta, peta udara, peta hidrografi, peta photo, dll) cukup jelas contoh bahan kertas, bahan kulit kayu, bahan bambu, bahan lontar, dll) cukup jelas contoh kumpulan karya musik score), kumpulan karya musik singkat contest score), kumpulan karya musik vokal, dll) cukup jelas contoh karya seni asli, lukisan asli art original), karya seni cetak grafis art point), grafik bagan, lembaran film, dll) cukup jelas contoh karya seni asli, reproduksi, kaset braille, aroma, dll) cukup jelas contoh kartu micro, kartu celah, mikro film, dll) cukup jelas contoh cartridge suara, kaset suara, pasangan suara, dll) cukup jelas contoh komputer cartridge, kaset komputer, komputer disk, dll) cukup jelas contoh film cartridge, kaset film, slongsongan film, dll) cukup jelas contoh tercatat, dll) cukup jelas contoh pahatan batu batuan, pahatan kayu, pahatan logam, dil) cukup jelas contoh lukisan cat air, lukisan sulaman tempelan, dil) cukup jelas contoh alat musik band, alat musik nasional daerah, dll) cukup jelas contoh alat golf, alat volley, alat tenis, dll) cukup jelas contoh piala, medali, piagam, dll) cukup jelas contoh maket, foto dokumen, peta topografi, peta wilayah, peta udara, dll) cukup jelas contoh barang koleksi rumah tangga, lukisan bersejarah, koleksi mata uang, dll) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman cukup jelas contoh keramik guci, piring), logam gong, mandau), kayu sampit, kelabang), dll)perencanaan yang memberikan manfaat jangka panjang aset tak berwujud yang ada.mbangkit listrik tenaga samudra gelombang samudra plt sm) instalasi gardu listrik induk instalasi gardu listrik distribusi instalasi pusat pengatur listrik (instalasi pertahanan darat (instalasi gardu gas instalasi jaringan pipa gas |instalasi pengaman penangkal petirdistribusi jaringan penerangan jalan, taman, dan hutan jaringan telepon atas tanah jaringan telepon bawah tanah jaringan telepon didalam air jaringan pipa gas transmisi jaringan pipa distribusi jaringan pipa dinas jaringan bbcadanglain lain utang aspen utang akses utang utang utang utang utang utang utang utang ppn pusat utang perum utang perhitungan pihak ketiga lainnya utang sewa rumah utang beras bulog) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halamanutang jangka pendek lainnya bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman piutang hasil penjualan barang milik daerah bangunan piutang hasil penjualan barang milik daerah kendaraan piutang hasil penjualan barang milik daerah peralatan perlengkapan kantor piutang dividen piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum panjar kegiatan uang muka operasionalpersediaan barang cetakan ir k skpdbagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman rik pusat iutang luar negeri sektor perbankan ekuitas dana lancar bal sisa lebih pembiayaan anggaran siapa sisa lebih pembiayaan anggaran siapa) cadangan untuk piutang cadangan piutangbagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman am0110 motelmagnetitbagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman retribusi pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara pelaku pembuangan pangan pat senen bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman retribusi tempat jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat kena engan dna ita can yng desakan tamat retribusi penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor pameran ban tere deh kerajaan dekadedapatan denda retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta nga senin penggantian baya corak kar tanda penusuk agvestasi dalam surat utang negara |investasi non permanen lainnyatanah kampung tanah emplasemen tanah kuburan tanah sawah satu tahun ditanami tanah tegalan tanah ladang tanah perkebuntambak kolam ikan air tawar tanah tandus tanah rusak tanah alang alang tanah padang rumputi hasil dari pajak penghasilan ph) dan wajib pajak orang pribadi pena nge peran ppm peso8dan map pak ong papalokasi khusus afirmasi air minum dana alokasi khusus afirmasi sanitasi dana alokasi khusus afirmasi infrastruktur irigasi dana alokasi khusus afirmasi infrastruktur jalan dana alokasi khusus afirmasi transportasi perdesaan idak non fisik bantuan operasional sekolah idak non fisik bantuan operasional penyelenggaraan paud idak non fisik tunjangan profesi guru idak non fisik tambahan penghasilan guru idak non fisik bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana idak non fisik dana peningkatan pengelolaan koperasi, ukm, dan ketenagakerjaan idak non fisik dana peningkatan kapasitas koperasi dan ukm idak non fisik dana pelayanan administrasi kependudukan idak penugasan bidang pendidikan smk idak penugasan bidang kesehatan rumah sakitidak penugasan bidang pasar idak penugasan bidang irigasi idak penugasan bidang energi skala kecil dan menengah pendapatan hibah dari pemerintah pemerintah daerah badan lembaga organisasi swasta pendapatan hibah dari kelompok masyarakat pendapatan hibah dari perorangankorban kerusakan akibat bencana alam bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halamansumbangan pihak ke bagi hasil dari pajak rokok dana bagi hasil pajak dari provinsi . dana bagi hasil pajak dari kabupaten . dana bagi hasil pajak dari kota . dana bagi hasil lainnytambahan infrastruktur bantuan keuangan dari provinsi jawa timur untuk bidang pendidikan bantuan keuangan dari provinsi jawa timur untuk bidang kesehatan bantuan keuangan dari provinsi jawa timur untuk kegiatan pembangunan peningkatan rehabilitasi info bantuan keuangan dari provinsi jawa timur untuk kegiatan pemberdayaan koperasi umkm bantuan keuangan lainnya dari propinsi bantuan keuangan dari kabupaten. bantuan keuangan dari kota. pendapatan lainnysentif pemungutan retribusi daerah penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk akan hyo kar tenda pemasak bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman|||.kepada pemerintah pusatagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman belanja hibah kepada bumsatuan pendidikan dasar satuan pendidikan menengah bossa main belanja hibah kepada kpu propinsi kabupaten kota belanja hibah kepada bawaslu propinsi kabupaten kota belanja hibah kepada kepolisian resort polres) belanja hibah kepada komando distrik militer kodim) bop paud masyarakat swasta belanja bantuan sosialapat direncanakansumberejo belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa oro oro obo belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sidomulyo belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa pesanggrahan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa punden belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa gunungsari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa tulungrejo belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sumbergondo belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa pandanrejo belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa bumiayu belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa giripurno belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa bulukerto belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sumberbrantas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa bejtidak terduga belanja tak terduga bencana alam bencana tak terduga luar biasa lainnyatim pengadaan tanah honorarium tim tp tgr honorarium pns lainnya honorarium pegawai honorer tidak tetap honorarium tim panitia pelaksana kegiatan non pns |lurah jaminan kesehatan pegawai honorer tidak tetap |lurah jaminan kecelakaan kerja pegawai honorer tidak tetap |lurah jaminan kematian pegawai honorer tidak tetap tambahan honorarium non pns untuk staf pendukung pimpinan uang lembur pns uang lembur non pns honorarium pengelola dana bos belanja pegawai dana boagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halamcinderamata souvenir belanja alat rumah tangga pakai habis belanja penghargaan hadiah belanja alat kesehatan pakai habis belanja perlengkapan laboratorium pakai habis belanja peralatan dan perlengkapan pertanian dan peternakan pakai habis belanja peralatan dan perlengkapan olah raga pakai habis belanja suku cadang peralatan kantor belanja umbul umbul bendera belanja masuk tempat wisatbahan kandang belanja bahan bibit dan induk ikan belanja bahan praktek dan percontohan belanja bahan pangan belanja telepon bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halamaservis peralatan kantor belanja jasa penindakan, penuntutan, dan penyidikan belanja dokumentasi belanja dekorasi belanja publikasi belanja jasa lisensi belanja jasa laundry belanja jasa kebersihan belanja jasa keamanan belanja jasa tenaga kesehatan belanja jasa pengemudi belanja jasa pembakaran limbah belanja jasa transportasi, akomodasi dan konsumsi belanja jasa penanaman dan atau pemeliharaan taman honorarium tenaga ahli instruktur narasumber uang sidang belanja jasa pengawalan belanja jasa pelayanan tamu belanja jasa layanan teknologi informasi bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman uang untuk diberikan kepada pihak ketiga masyarakat belanja bina kerja kepariwisataan belanja jasa tenaga kasar belanja jasa tenaga relawan belanja jasa perijinan dan administrasi luar negeri belanja jasa pengujian dan atau analisa laboratorium belanja jasa penyelenggara belanja jasa penghibur belanja jasa pramubatti belanja jasa operator teknisi belanja jasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat belanja premi asuransi kesehatan belanja premi asuransi barang milik daerpenggantian kelengkapan non suku cadang kendaraan belanja penggantian tampilan dan aksesoris kendaraan belanja cetapakaian dinas harian pdh) belanja pakaian dinas upacara pdu) belanja pakaian kerja lapangan belanja perlengkapan pakaian kerja lapangandalam daerah dprd belanja perjalanan dinas luar daerah dprdagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halamappraisal penilaian belanja jasa konsultansi pengembangan sistem informasi belanja jasa konsultansi monitoring dan evaluasi belanja jasa konsultansi hukum belanja jasa konsultansi manajemen keuangan belanja jasa konsultansi manajemen sdm belanja jasa pendampingan belanja pakaian dan atribut' kelengkapan non dinasoperasional ftp yang bersumber dari dana kapital jaminan kesehatan nasional belanja jasa pelayanan ftp yang bersumber dari dana kapital jaminan kesehatan nasional belanja transportasi belanja akomodasi belanja uang saku belanja kursus kursus singkat pelatihan untuk dprd belanja sosialisasi untuk dprd belanja bimbingan teknis untuk dprd belanja kursus kursus singkat pelatihan untuk masyarakat belanja kursus kursus pelatihan bintik sosialisasi kdh dan wakil kdh belanja jasa kebersihan rumah jabatan dinas belanja jasa keamanan rumah jabatan dinas belanja jasa juru masak rumah jabatan dinas belanja jasa perawatan taman rumah jabatan dinas belanja jasa laundry rumah jabatan dinas belanja jasa kesehatan rumah jabatan dinas bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman belanja jasa pemeliharaan peralatan perlengkapan rumah jabatan dinas belanja dana siap pakai bencana belanja dana operasional penyelenggaraan paud formal belanja barang dan jasa dana bosagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman belanja modal tanah pengadaan tanah penggaliatractorngelolaan persamaagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman berumah ran kandungrumah raa0 biomaagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman berduel ran pertokoan koperasi pasarruang publikpenerangan jalan, taman, dan hutalainnya aset kemitraan dengan pihak ketiga belanja modal aset lainnya pengadaan goodwill belanja modal aset lainnya pengadaan hak paten atau hak cipta belanja modal aset lainnya pengadaan royalti belanja modal aset lainnya pengadaan software belanja modal aset lainnya pengadaan lisensi belanja modal aset lainnya pengadaan kajian penelitian perencanaan belanja modal aset lainnya pengadaan aset tak berwujud lainnya bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman belanja modal dana bootongan aspen potongan beras faskeskoreksi lpa koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya idak bidang pendidikan idak bidang kesehatan idak bidang infrastruktur bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman dana bagi hasil pbb dana bagi hasil dana bagi hasil sda lurah hak pengusaha hutan dana bagi hasil sda sumber daya hutan dana bagi hasildana otonomi khusus aceh dana otonomi khusus papua dana otonomi khusus papua barat dana tambahan infrastuktur papua dana tambahan infrastuktur papua barat pencairan dana cadangan nomor . bumi. 6a1 |. ooh pemerintah daerah . lembaga keuangan bukan bank . obligasi atas nama . penerimaan kembali penerimaan pinjaman bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penerimaan piutangmerintah daerah .nomor penyertaan modal investasi) pemerintah daerah bumn penyertaan modal pada bank penyertaan modal pada dam penyertaan modal kepada kelompok usaha koperindag) penyertaan modal batu wisata resort) dana bergulir kepada kelompok masyarakat pembayaran pokok utang pemerintah daerah bank bpd simulasi lembaga keuangan bukan bank . pemerintah daerah . bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman lembaga keuangan bukan bank . obligasi atas nama . obligasi atas nama . pemerintah daerah . sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sisa lebih kurang pembiayaan tahun berkenaan penerimaan pfk iwp penerimaan pfk aspen penerimaan pfk akseserum penerimaan pfk lainnya penerimaan pfk sewa rumah penerimaan pfk beras bulog) bagan akun penganggaran kota batu tahun anggaran halaman penerimaan pfk pajak daerah pajak restoran penerimaan pfk pajak daerah pajak hotel pengeluaran pfk iwp pengeluaran pfk aspen pengeluaran pfk akseserumdaerah pajak restoran pengeluaran pfk pajak daerah pajak hotel |
thai berita negara republik indonesia menristek dikti. upn veteran jawa timur. bab biro bagian kesatu biro akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama rincian tugas biro akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama: melaksanakan penyusunan program kerja biro, melaksanakan pengelolaan data pendidikan, penelitian, mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat mahasiswa, kemahasiswaan, dan alumni: melaksanakan penyusunan pedoman dan kalender kegiatan akademik, penerimaan, dan registrasi mahasiswa, melaksanakan penetapan komponen penyelenggaraan pendidikan, melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah wajib umum, melaksanakpemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pelaksanaan program dan anggaran, melakukan penyiapan bahan laporan realisasi program, kegiatan, sasargumpulan dan pengolahan data kegiatadministrasi kegiatan kerja sama, melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi akademik dan non akademik, melakukan penyajian dan pemberian layanan informasi akademik dan non akademik, melakukan penyusunan bahan sosialisasi dan publikasi, melakukan urusan peliputan dan dokumentasi kegiatan, il. melakukan penyiapan bahan tanggapan terhadap berita yang dimuat media cetak dan elektronik serta pengaduan masyarakat, melakukan urusan promosi dan pameran, melakukan penyusunan bahan konferensi pers dan siaran pers, oo. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, melakukan urusan administrasi mahasiswa asing, melakukan penelaahan bahan usul kerja sama dari unit kerja lingkungan universitas, melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja samabagian kedua biro umum dan keuangan rincian tugas biro umum dan keuangan: melaksanakan penyusunan program kerja biro, melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan, melaksanakan pengelolaan perbuatan, kearsipan, dan keuangan, melaksanakan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan, penyebarluasan, sosialisasi, dan pendokumentasian peraturan perundang undangan, melaksanakan pemberian bantuan dan layanan hukum dan hak asasi manusia: melaksanakan analisis jabatan, organisasi, penatalaksanaan, dan reformasi birokrasi, melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara, il.barang milik negara, melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, oo. melaksanakan urusan kepangkatan, mutasi, dan pemberhenti, melaksanakan penyusunan usul pemberian tugas belajar dan izin belajar pendidik, melaksanakan penyusunan usul penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasipenyusunan usul revisi anggaran, melaksanakan urusan penerimaan negara bukan pajak, melaksanakpelaksanaanaa. melaksanakan penyelesaian tuntutan perbendaharaan ganti rugi, bb. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran, cc. melaksanakan penyusunan laporan keuangan, dd. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, ee. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi barang milik negara, ff. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen biro: dan gg. melaksanakan penyusunan laporan biro. rincian tugas bagian umum, hukum, tata laksana, dan barang milik negara: melaksanakan penyusunan program kerja bagian dan kearsipan, melaksanakan urusan keprotokolan, layanan tamu, dan rapat dinas rancangan, peraturan, keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama, melaksanakandan hak asasi manusia, il. melaksanakan analisis jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja, analisis organisasi,rencana kebutuhan barang milik negara, oo. melaksanakan pengadaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusilaporan barang milik negara, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaebijakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan, cc. melakukan pengelolaan sistem informasi tata perbuatprotokolan, upacara, layanan tamu, dan rapat dinas pimpinan, melakukan urusan administrasi perjalanan dinas, melakukan urusan keamanan dan ketertiban, melakukan urusan kebersihan dan pertamanan, melakukan pengaturan penggunaan air, gas, sarana komunikasi, listrik, penyejuk udara, dan fasilitas lainnya, oo. melakukan pengaturan penggunapemeliharaan dan perawaturusan pengelolaan poliklinusunan bahan pemberian bantuan dan layananukan penyusunan bahan hasil analisis, evaluasi organisasi, dan usul penataan organisarang milik negara, melakukan penyusunan bahan rencana kebutuh dan pendistribusian barang milik negara, melakukan penyusunan bahan inventarisasi barang milik negara, melakukan penyusunan bahan usul penghapusan barang milik negara, melakukan pengelolaan sistem akuntansi barang milik negara, melakukan urusan penyelesaian sengketa barang milik negara, melakukan penyusunan bahan dan rekonsiliasi laporan barang milik negara, melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negarapegawaian: melaksanakan penyusunan program kerja bagian, melaksanakan penyusunan data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan, cc. melaksanakan penyusunan usul rencana kebutuhan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan urusan pengadaan, pengangkpenilaian angka kredit dan kenaikan jabatan pendidik dan jabatan fungsional selain pendidik, melaksanakan penyusunan usul kenaikan pangkat pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan urusan disiplin, pembinaan, pengembangan karier, penghargaan, kesejahteraan, dan cuti pendidik dan tenaga kependidikan serta sertifikasi pendidik, melaksanakan urusan pengangkatan, melaksanakan urusan pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan dan tenaga kependidikan dalam jabatan serta pelantikan, sumpah janji, dan serah terima jabatil.nyusunan bahan usul pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan, oopendidikdata dan informasi pendidik, cc. melakukan penyusunan bahan usul rencana kebutuhan formasi dan pengembangan pendidik, melakukan urusan pengadaan, pengangkatan, dan pemindahan pendidik serta mutasi lainnya, melakukan urusan penilaian angka kredit, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan pendidik, melakukan urusan pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan, melakukan urusan pembinaan dan pengembangan karier serta sertifikasi pendidik, melakukan penyusunan bahan pemberian tugas belajar dan izin belajar pendidik, melakukan pengelolaan data kehadiran pendidik, j . melakukan penyusunan bahan penilaian kinerja pendidik, melakukan urusan disiplin, penghargaan, kesejahteraan, dan cuti pendidik, il. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemilihan pendidik berprestasi, melakukan penyiapan bahan usul pemberhentian pendidikpenyusunan data dan informasi tenaga kependidikan, cc. melakukan penyusunan bahan usul rencana kebutuhan formasi dan pengembangan tenaga kependidikan, melakukan urusan pengadaan, pengangkatan, dan pemindahan tenaga kependidikan serta mutasi lainnya, melakukan urusan pengangkatan tenaga kependidikan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas, melakukan urusan penilaian angka kredit dan kenaikan jabatan fungsional, melakukan urusan kenaikan pangkat, tenaga kependidikan, melakukan urusan pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan, melakukan penyusunan bahan pemberian tugas belajar dan izin belajar tenaga kependidikan, melakukan pengelolaan data kehadiran tenaga kependidikan, melakukan penyusunan bahan penilaian kinerja tenaga kependidikan, il. melakukan urusan disiplin, penghargaan, kesejahteraan, dan cuti tenaga kependidikan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemilihan tenaga kependidikan berprestasi, melakukan penyiapan bahan usul pemberhentian tenaga kependidikan, oo.pengangkatan dalam jabatan, pelantikan, sumpah janji, dan serah terima jaburusan penerbitan ijazah durusan administrasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pengelolaan sarana pendidikan, j . melaksanakan urusan administrasi kemahasiswaan, melaksanakan urusan pemberian sanksi bagi mahasiswa, melaksanakan urusan penerimaan, registrasi, dan statistik akademik dan mahasiswa, melaksanak: oo. melaksanakan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa, melaksanakan pemberian penghargaan, beasiswa, dan kesejahteraan mahasiswa lainnya, melaksanakan fasilitasi organisasi kemahasiswaan dan alumni, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rencana, program dan anggaran, pengembangan kerja sama, dan hubungan masyarakat, melaksanakan penetapan standar biaya penyelenggaraan pendidikan, melaksanakprogram, kegiatan, sasaran, anggaran, dan kerja sama lingkungan universitas, melaksanakan urusan administrasi mahasiswa asing lingkungan universitas, melaksanakan pengelolaan informasi, publikasi dan urusan hubungan masyarakat, melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, anggaran, kerja sama, dan hubungan masyarakat, melaksanakan penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran, melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan anggaran, melaksanakan penyusunan bahan usul revisikeuangan, il., melaksanakan penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, oo. melaksanakan pengelolaan sistemendaharaan: melaksanakan program kerja subkonseppemrosesan usul pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, dan tunjangan lainnya, melakukan urusan pengeluaran anggaran, melakukan penyiapan bahan usul revisinghitungan realisasi anggaran, il. melakukan penyusunan pembukuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, melakukan penyiapan bahan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran, melakukan penyiapan bahan laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran, oo.catatan dan pembukuan laporan realisasi anggaran, melakukan penyusunan bahan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, melakukan penyusunan laporan keuangan, melakukan penyusunan bahan rekonsiliasi laporan keuangan dan laporan barang milik negara, melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan unit kerja terkait, melakukan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangfakultas bagian kesatu, dan fakultas ilmu komputer rincian tugas bagian tata usahacc. melaksanakan pengelolaan data bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, dan alumni, melaksanakan penyusunan pedoman akademikj .layanan legalisasi ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah,oo.bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan sistem dan prosedur kerjaaa. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan, bb. melaksanakan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan fakultas, cc.ff.sanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara, hh. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan, ii. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian, dan ji: dan kemahasiswaancc. melakukan penyusunan bahan pedoman akademikdan pembimbing kuliah lapangan, ekskursi, magang, kerja praktik, dan job training, dan penugasan lainnya, melakukan penyusunan jadwal perkuliahan, praktikum, dan pelaksanaan ujian, melakukan pemrosesan kartu hasil studi, melakukan urusan administrasitesis, dan disertasi, j . melakukan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana pendidikan, melakukan penyiapan bahan administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, il. melakukan penyiapan kegiatan pertemuan ilmiah, melakukan penyusunan bahan seleksi dan usul pemberian beasiswa, melakukan penyiapan usul pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, oo. melakukan penyusunan usul penerbitan ijazah, data wisudawanurusan pemberian sanksi bagi mahasiswa, melakukan urusan penerbitan transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah, melakukan pemberian layanan legalisasi ijazah, transkrip nilaipenyusunan usul rencana kegiatan kemahasiswaan: melakukan urusan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni, melakukan urusan pemberian izin rekomendasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni, melakukan penyusunan bahurusan administrasi alumni, melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. rincian tugas subbagian umum dan keuangan: melakukan penyusunan program kerja subinput datandidik dan tenaga kependidikan, melakukan penyiapan bahan usul pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat fakultas, j . melakukan penyusunan usul izin, cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri,, melakukan pengolahan data dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, il. melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit dosen dan jabatan fungsional lainnya, melakukan penyusunanalisis beban kerja, dan sistem dan prosedur, oo. melakukan penyiapan usulfakultas: melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahanusunyimpanan, pendistribusian, dan sarana pendidikan dinventarisasi dan usul penghapusdua fakultas pertanian dan fakultas hukumurusan penerimaan dan pertanggungjawaban anggaran, melakukan penyiapan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, melakukan pengelolaan data bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, dan alumni, melakukan penyusunan pedoman akademik, melakukan administrasi perkuliahan, praktikum, dan pelaksanaan ujian, melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana pendidikan, melakukan penyiapan administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakuil. melakukan penyusunan usul pemberian beasiswa dan pemilihan mahasiswa berprestasi, melakuoo. melakukan penyusunan usul data wisudawan, melakukan penyusunan rencana kegiatan kemahasiswaan, melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni, melakukan pembinaan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, melakuukan penyusunan usul pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat fakultas, melakukan penyusunan data dan usul penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan penyusunan usul penilaian angka kredit dosen dan jabatan fungsional lainnya, melakukan penyusunan usul tugas belajar dan izin belajar pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan penyusunan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan sistem dan prosedur, melakukan penyusunan usul rancangan keputusan dan surat edaran dekan, melakukan urusan perbuatan dan kearsipan fakultas, aa. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan, bb. melakukan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan fakultas, cc. melakuuukan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian sarana pendidikan dan barang milik negara, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik, kemahasiswaan, programiro, dan aa. melaksanakan penyusunan laporan biro. rincian tugas bagian akademik dan kemahasiswaan: melaksanakan penyusunan program kerja bagian, melaksanakan pengelolaan data pendidikan, penelitian mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat mahasiswa, kemahasiswaan, dan alumni, melaksanakan penyusunan pedoman dan kalender kegiatan akademik, melaksanakan penyusunan komponen penyelenggaraan pendidikan, melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah wajib umum dan pengaktifan kembali mahasiswa: melaksanakan urusan alih program studi dan pindah perguruan tinggi lain, melaksanakan urusan pengunduran diri, putus studi akademik, dan pemberhentian mahasiswa, melaksanakan pemberian sanksi bagi mahasiswa, melaksanakan penyiapan penerbitan ijazah durusan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa, melaksanakan urusan penerimaan, registrasi, dan statistik akademik dan mahasiswa: ff.ukan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara, hh. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan, ii. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen subbagian, dan ji: melakukan penyusunan laporan subbagian dan konsep laporan fakultas. bagian ketiga jurusan bagian rincian tugas jurusan bagian: melaksanakan penyusunan program kerja jurusan bagian, melaksanakan penyusunan bahan pengembangan kurikulum untuk setiap program studi, melaksanakan penyusunan jadwal perkuliahan, praktikum, dan ujian untuk setiap program studi, melaksanasanakan penyusunan usul kebutuhan sarana pendidikan, melaksanasanakan penyiapan bahan penjaminan mutu internal untuk setiap program studi melaksanakan penyiapan bahan akreditasi program studi dan institusi, melaksanakan penyiapan usul dan atau pemberian sanksi akademik bagi dosen dan mahasiswa j . melaksanakan penyiapan usul penetapan yudisial, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen jurusan bagian, dan il. melaksanakan penyusunan laporan jurusan bagian. bab iii lembaga bagian kesatu, melaksanakan penyusunan usul pencairan dan revisi anggaran, melaksanakan penerimaan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban anggaran, melaksanasanakan penyusunan bahan kerja sama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan penyusunan usul rancangan keputusan dan surat edaran ketua lembaga, melaksanasanakan urusan perbuatan dan kearsipan, melaksanakan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan, melaksanakan fasilitasi kegiatan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, il. melaksanakan penyusunan usul rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan perawatan barang milik negara, melaksanakan penyusunan usul pemeliharaan dan perawatan barang milik negara, melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang milik negara, oo. melaksanakan urusan pendayagunaan, pemeliharaan, dan perawatkeuangan dan barang milik negara, melaksanakan pengelolaan data dan layanan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan sosialisasi skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanasanakan penyiapan pelaksanaan seminar hasil penelitian, melaksanasanakan penyiapan penerbitan berkala ilmiah, melaksanakan pengelolaan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan penyusunan usul pemerolehan hak kekayaan intelektual hasil penelitian, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kuliah kerja nyata bagi mahasiswa, aa. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, bb. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, cc. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bagian, dan dd.usul pencairan anggaran, cc. melakukan penyusunan usuliapan bahiapan bahan kerja sama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan penyiapan usul bahan rancangan keputusan dan surat edaran ketua lembaga, melakukan penyiapan bahurusan perbuatan, kearsipan, dan dokumentasi lembaga, melakukan urusan rapat dinas, penerimaan tamu, dan layanan ketatausahaan pimpinan, melakukan fasilitasi kegiatan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, il. melakukan penyusunan bahan rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan perawatan barang milik negara, melakukan penyusunan bahoorincian tugas subbagian program, data, dan informasi: melakukan penyusunan program kerja subbagian, melakukan pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan penyajian data dan layanan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan penyusunan bahan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, melakukan penyusunan bahan sosialisasi skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan penyiapan bahan penilaian proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan penyiapan pelaksanaan seleksi usulan dan bahan penetapan penerima penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lingkungan lembaga, melakukan penyiapan pelaksanaan seminar hasil penelitian, melakukan penyiapan bahan penyebarluasan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan penyiapan bahan penerbitan berkala ilmiah, melakukan urusan dokumentasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, il.bahan pemerolehan hak kekayaan intelektual hasil penelitian, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kuliah kerja nyata bagi mahasiswa, oo. melakukan penyusunan bahan laporangian kedua lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutuurusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpiniloo. melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu, melakukan penyusunan bahan rencana, program, kegiatan, dan anggaran pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutulembaga. bab unit pelaksana teknis bagian kesatu unit pelaksana teknis perpustakaan rincian tugas unit pelaksana teknis perpustakdan perawatan bahan pustaka dan sarana perpustakaan, melaksanakan klasifikasi dan kodifikasi bahan pustaka,peminjaman bahan pustaka, melaksanakan pendayagunaan bahan pustaka, il.oo.dua unit pelaksana teknis teknologi informasi dan komunikasi rincian tugas unit pelaksana teknis teknologi informasi dan komunikasicc.il.oo.tiga unit pelaksana teknis bahasa rincian tugas unit pelaksana teknis bahasakoordinasi pendistribusian dosen pengampu mata kuliah bahasa, melaksanakan penyusunan bahan pelaporan data akademik dan mahasiswa, oo. melaksanakan pengelolaan sarana pendidikan, melaksanakan penyiapan pelaksana, melaksanakan peningkatan kualitas, minat, bakat, dan penalaran: melaksanakan penyusunan bahsanakan fasilitasi organisasi kemahasiswaan dan alumni, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswdata bidang pendidikan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa, melakukan penyusunan bahan pedoman dan kalender akademik, melaksanakan pelayanan uji kemampuan bahasa, melaksanakan penyusunan bahan kerja sama bidang bahasa:empat unit pelaksana teknis laboratorium terpadu rincian tugas unit pelaksana teknis laboratorium terpaduterpadu, melaksanakan penyusunan pedoman layanan laboratorium terpadu, melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan praktikum bagi mahasiswa, melaksanakan penyusunan jadwal layanan laboratorium bagi penelitian, melaksanakan pengadaan bahan laboratorium habis pakai, melaksanakan penyediaan bahan praktikum, melaksanakan pengujian bahan dan sarana laboratorium, melaksanakan pemberian layanan praktikum bagi mahasiswa, melaksanakan pemberian layanan laboratorium bagi penyelenggaraan penelitian, il. melaksanakan pemberian layanan uji laboratorium bagi masyarakat, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana laboratorium, melaksanakan pemberian layanan pemeliharaan dan perawatan sarana laboratorium lingkungan universitas, oo. melaksanakan penyusunan bahan kerja sama bidang laboratorium terpadulima unit pelaksana teknis pengembangan karir dan kewirausahaan rincian tugas unit pelaksana teknis pengembangan karir dan kewirausahgumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi dunia kerja dan industri, melaksanakan penyusunan rencana pengembangan dan pembinaan karir mahasiswa, melaksanakan penyiapan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan, melaksanakan penyiapan dan koordinasi pengembangan kegiatan kewirausahaan, melaksanakan pengembangan model kewirausahaan, melaksanakan pameran hasil karya produk kewirausahaan dan bursa kerja, melaksanakan pemberian layanan dan pendampingan program kewirausahaan, melaksanakan fasilitasi dan penyusunan kerja sama bidang kewirausahaan,lakukan penyusunan bahan penetapan komponen penyelenggaraan pendidikan, melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah wajib umumukan urusan cuti akademik dan pengaktifan kembali mahasiswa: melakukan urusan alih program studi dan pindah perguruan tinggi lain, melakukan urusan pengunduran diri, putus studi akademik, dan pemberhentian mahasiswa, melakukan penelaahan keabsahan data calon penerima ijazah, melakukan penyiapan bahan penerbitan ijazah, il. melakukan penyiapan bahurusan pengelolaan pangkalan data pendidikan, melakukan urusan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa, oo. melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan dan penggunaan sarana pendidikan, melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikbahan pedoman penerimaan dan registrasi mahasiswa, melakukan urusan penerimaan mahasiswa, melakukan urusan registrasi mahasiswa, melakukan penyiapan bahan kartu mahasiswa, kartu rencana studi, kartu hasil studi, dan pemberian nomor induk mahasiswa, melakukan penyajian dan penyusunan statistik akademik dan mahasiswa: melakukan penyiapan bahan pelaporan data akademik dan mahasiswauniversitas, melakukan penyusunan usul rencana kegiatan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya, melakukan pengumpulan dan pengolahan data peningkatan kualitas, minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan: melakukan penyiapan bahan peningkatan kualitas, minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan, melakukan penelaahan proposal kegiatan mahasiswa, melakukan penyusunan bahan pemberian izin rekomendasi peningkatan kualitas, minat, bakat, dan penalaran mahasiswa, baik dalam maupun luar universitas, melakukan penyiapan bahan usul penerima beasiswa dari pemerintah, lembaga, swasta, dan pihak lain, melakukan penyiapan bahukan urusan pembinaan organisasi kemahasiswaan: melakukan urusan fasilitasi organisasi kemahasiswaan, melakukan urusan pemberian sanksi bagi mahasiswa, oo. melakukan pengumpulan dan pengolahan data alumningembangan jejaring alumni, melakukan penyiapan bahan fasilitasi kegiatan alumni, melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswrencanaan dan kerjasama: melakukan penyusunan program kerja bagian dan konsep program kerja biro, melaksanakan penyusunan bahan kebijakan rencana, programanalisis data program dan anggaran, kegiatan kerja sama, dan hubungan masyarakat, melaksanakan penyusunan bahbahan pengembangan kerja sama dan hubungan masyarakatyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama, melaksanakan penyusunan standar biaya penyelenggaraan pendidikan, melaksanakan urusan administrasi mahasiswa asing lingkungan universitasil. melaksanakan pengelolaan informasi akademik dan non akademik, melaksanakan penyusunan bahan tanggapan terhadap berita media yang dimuat media cetak dan elektronik serta pengaduan masyarakat, melaksanakan urusan promosi dan pameran, oo. melaksanakan penyusunan dan penyiapan pelaksanaan konferensi pers dan siaran pers, melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi dan publikasi, melaksanakan urusan peliputan dan dokumentasi kegiatanprogram, kegiatan, sasaran, anggaran, dan kerja sama dan hubungan masyarakat, melaksanakan penyusunan bahusul standar biaya masukan dan tarif penerimaan negara bukan pajak, melakukan penyiapan bahan kebijakan rencana, program, dan anggaran, melakukan penyiapan bahan penetapan penghitungbahan usul program, kegiatan, sasaran, dan anggaran dari unit kerja lingkungan universitasprogram, kegiatan, sasaran, dan anggaran, j . melakukan penyiapan bahan usul revisi program, kegiatan, sasaran, dan anggar |
menristek dikti. utmrunodjoyotrunodjoyo madurtrunodjoyo madura, bahwa penataan organisasi dan tata kerja universitas trunodjoyo madupan.laksanauangan dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, akuntansi, dan kepegawaian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian kepegawaian dan keuangan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan perbendaharaan, cc. pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangandan keuangan terdiri atas: subbagian kepegawaian, dan subbagian keuangmempunyai tugas melakukananggaran nonpenerimaan negara bukan pajak, sertapertanian, fakultas teknik, fakultas ilmu sosial dan ilmu budaya, fakultas ilmu pendidikan: dan fakultas keislamekonomi dan bisnis, fakultas pertanian, dan fakultas teknik terdiri atas: subbagian akademik dan kemahasiswaan, subbagian keuangan dan kepegawaian, dan subbagian umum dan asetpelaporan fakultas, kemahasiswaan,asethukum, fakultas ilmu sosial dan ilmu budaya, dan fakultas ilmu pendidipada fakultas keislamanbab kedudukan, tugas, dan fungsi universitas trunodjoyo madura selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut uttttmttmtmtmtmtm. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan uttm. bab ketentuan lain lain perubahan organisasi dan tata kerja utmttrunojoyo madura masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja universitas trunojoyo madura disesuaikan dengan peraturan menteri initmtmtrunojoyo madura yang telah ada sebelum ditetapkantm yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur lingkungan utdan biro umum danrencana dan program, cc. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan utpelaksanaan penyusunan data alumni serta urusan alumni lainnya, dan pelaksanaan urusan kegiatan kerja sama. biro akademik dan kemahasiswpengelolaan sarana pendidikankesejahteraan mahasiswa, administrasi kegiatan kemahasiswaan, pengelolaan fasilitasi, dan layanan informasi pengembangan kemahasiswaan serta pengolahan, penyusunan data dan statistik kemahasiswaan d, dan penyusunan lapotm, penyusunan programutmuangan dan kepegawailayanan pimpinan,rumah tangga lainnya. |
berita negara republik indonesia menristek dikti. statuta pjakarta, perlu disusun statuta politeknik, mars pnj sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: mars politeknik negeri jakarta marcia slamet sudarso mer aa sopran sgp". lah tukan pan dang anne depan rah te. mem alto irt a lah tukan pan dang anne depan rah hae tenor sae s h si tg p a pe i aa ana uu. .:. .u: rri lah tukan pan dang anne depan rah ag9 wy www otw surf tw , lah tukan pan dang anne depan rah r t ae ti e a sha gea b o # kan untuk tema ju an meng em bang kan karya danke ) # fa e x ff. i s $ nt pea g h h l ah ai ka untuk tema ju meng em bang kan karya danke e ps, www laa aaa s s e3 kan untuk tema ju meng em bang kan karya danke .o 0in2 . men dan dana mana. man dan mana pan cn, a ai | uuu i pepe a se kan untuk tema ju an meng em bang kan karya danke : tif tas, meng kir pesta size lang ta jar be ker ja suku aa. rei do. .a. tif tas, meng kir pesta size lang pe ker ta tebu ai, gas ata bf tas, meng kir pesta size lang la jar be ker ja suku one pie ear tif tas, meng kir pesta size lang la jar be ker ja suku naga, di si plin il muda tun juk kan seba game mu ot, i bea t naga, di si plin li il muda ka ya tun juk kan seba game mu o .# s3 t.a. dla ara jan naga, di si plin li il muda re ka ya sa tun juk kan seba game mu blsrparn seni naga, di si plin il muda ka ya tun juk kan seba game mu , p . : unggul yang tampil mardi dan pro fe si o nal ber o h t aset as, sata unggul yang tampil mandi dan pro fe si o nal ber o h t.a unggul yang tampil mandi dan pro fe si o ber bom unggul yang tampil mandi dan pro si o nal ber sib padi si kapbangga seba gai ma hasil wa yang te gardan permen tal ja, te ban kapbangga seba gai ma hasil yang te gardan permen tal ja, te pa) gas kapbangga seba gai ma hasil yang te garden permen tal ja, te son eee rail kapbangga seba gai ma hasil yang te gardan permen tal ja, te o ia r la, uji me" ae) guh kukuh ber tu lah ki ta, bangkit ja guh kukuh ber tu lah ita bangkit ja tiger ito: tp. lte guh kukuh ber tu lah ki ta, bangkit ja guh kukuh ber tu lah ki ta, bangkit ja ot, ega ngan later tinggal, ma ju putra tri bang sa 3s: ngan later tinggal, ma ju putra tri bangsa # (as: ngan later tinggal, maju putra pu tri bang sa are ms, op: sas aga ngan later tinggal, maju putra pu tri bang sa kar menang kat tra do ne sia o m tek nik ne'gri ja kar kar menang kat tra do sia kak eni tatar cal lilit ha, kar menang kat tra do ne sia po li tek nik ne'gri bakar ana kar menang kat tra do ne sia li tek nik ne'gri ja kar (ea tem pat ki ta jar di bim singer ta na, mem # a tem pat ki ta jar di bim singer ta na, mem tem pat ki ta jar di bim singer na, mem tem pat ki ta jar dibom singer ta na, mem ye! slh a bai hay. . 9a ia". ga. )g3 sg. ben tuk sumber daya ma nu si a yang ber inter ritus danger pi kir ma ju me hgt i i 3t i i i ai tli 3ai sep lia. aula sa. ay aa. men. mana. ii. segi. pan sea ben tuk sumber daya nu si a yang ber inter ritus danger pi kir ma ju me han ) i h ben tuk sumber daya ma nu si a yang ber inter ritus danger pi kir ma ju me www hampa n u d d a i t e a rhp ap . tg kang d sai ea pop i) i pda. xla,a cm m7 ("oi pei # ben tuk sumber daya nu si a yang ber inter ritus danger pi kir ma ju me teen ban ti dharma pergi ru ting ai mom per kaya budi bang ti dharma perguruan tig gi mom por kaya: budi y0 bang in ngel ban tri dharma bea era ting gi mem per kaya buda lang ngel ban tri dharma perlu ru an ting gi mem per kaya buda bang ketentuan lebih lanjut mengenai himne dan mars pnj diatur dengan peraturan direktur. pnjjubah, samir, gordon, dan atribut lainnya. busana almamater sebagaimana dimaksud pada berupa jas berwarna kuning dengan kode warna czyk dan bagian dada sebelah kiri terdapat lambang pnjjsatu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat atau sarjana terapan, dan program magister terapan serta jika memenuhi syarat(delapan belas) minggu proses pembelajaran efektifpelaksanaanpraktik, seminar, response, tutorial, dan bentuk pembelajaran lainnyaoleh masing masing jurusan sesuai dengan capaian pembelajaran masing masingkurikulum sebagaimana dimaksud padanjgian kedua penelitian pnj melaksanakan penelitian yang mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan. penelitian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengikuti kaidah kaidah ilmiah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuninjnj memiliki kode etik dan etika akademik. kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari hari yang memuat nilai nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profenj. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: politeknik negeri jakarta yang selanjutnya disebut pnjj yang selanjutnya disebut statuta adalah peraturan dasar pengelolaan pnj yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional lingkungan pnjnjnj. dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada pnj dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmuridharma perguruan tinggi, ekstrakurikuler, dan aktivitas akademik lainnya dalam maupun luar pnjnjnya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadinorma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademikdosen dan atau mahasiswdapat menggunakan sumber daya pnjj memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik:. pnjnjnj: menjadi politeknik unggul bertaraf internasional untuk mendukung daya saing bangsa. misi pnj: menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa dan seni yang menghasilkan lulusan berkarakter dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, mengembangkan penelitian, peningkatan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa dan seni serta produk inovasi berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa, dan cc. mengembangkan institusi yang efisien, efektif dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi. tujuan pnj: menghasilkan sumber daya manusia yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, kompeten, dan berkarakter bangsa, terciptanya iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa dan seni yang bertaraf internasional guna meningkatkan daya saing bangsa, terbangunnya institusi yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan perkembangan zaman, melalui pemanfaatan sumber daya (manusia, aset dan infrastruktur, keuangan) secara efisien dan efektif serta berbasis teknologi informasi, dan terbangunnya simpul kerja sama institusi nasional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan institusi. untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam dan pnj menyusun: rencana pengembangan jangka panjang pnj memuat rencana dan program pengembangan yang diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan untuk jangka waktu (dua puluh lima) tahun, rencana strategis pnjpnj untuk jangka waktu (lima) tahun, dan cc. rencana kerja tahunan pnj merupakan rencana yang memuat program kegiatan, sasaran, dan anggaran tahunadirektur. bagian kedua organisasi pnj paragraf umum organ pnjdari dan oleh dosen pada masing masingpersyaratan anggota senat sebagai berikut: memiliki sertifikat sebagai pendidik, memiliki jabatan akademik paling rendah lektor, telah mengabdi minimal selama (lima) tahun pnj: dapat membentuk komisi atau badan pekerjajnjnj. pnjj. direktur adalah direktur pnjdaerah khusus ibukota jakarta. pnjjakarta tanggal agustus pnj merupakan perubahan dari politeknik universitas indonesia berdasarkan keputusan direktur jenderal pendidikan tinggi, departemen pendidikan dan kebudayaan nomor dj kep tentang pembentukan politeknik (enam) daerah yang mempunyai perguruan tinggi negeri tanggal januari dan diresmikan pada tanggal september tanggal september ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) pnj. pnj memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna putih dan hijau toska yang dalamnya terdapat sebuah lingkaran warna merah, (enam) buah bentuk bulan sabit dengan posisi miring (tiga puluh) derajat, dan anggota satuan pengawas internal berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan lingkungan pnj. persyaratan anggota satuan pengawas internal sebagai berikut: memiliki jabatan akademik paling rendah lektor bagi dosen, pendidikan paling rendah sarjana bagi tenaga kependidikan, telah mengabdi selama (lima) tahun pnj, tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar yang meninggalkan tugasnj. anggota dewan penyantun berjumlah (enam) orang yang berasal dari unsur: (satuwaktu pnnjperubahan unit kerja, atau perubahan bentuk pnjyang dinyatakan secara tertulis, memiliki jabatan akademik paling rendah lektor bagi pembantu direkturpnj. tenaga kependidikan dapat diangkat dalam jabatan administrator kepala bagian, pengawas subbagian, kepala laboratoriumnj. untuk dapat diangkat sebagai pejabat administrator kepala bagian, pejabatdan tanggung jawab yang baik dan integritas yang tinggiaparatur sipil negara komisi pemberantasan korupsi, danajukan (dua) nama calon pembantu direktur untuk masing masing bidang untuk mendapatkan pertimbangan senat. pertimbangan senat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk penilaian kualitatif dari setiap calooleh dosen tetap pada jurusan yang bersangkudalam rapat yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut, rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh ketua panitia pemilihan, rapdosen tetap pada jurusan yang bersangkutan, dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada huruf belum dihadiri oleh (dua per tiga) dari seluruh dosen tetapdosen tetap, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah, pemilihan ketua jurusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat paling lama (enam puluh) menimemiliki (satu) hak suara, ketua jurusan terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak, il. ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf menunjuk seorang dosen tetap sebagai sekretaris jurusan, dan ketuasegi empat berwarna hijau toska yang dalamnya terdapat tulisan politeknik negeri jakarta dengan jenis huruf arial bold. lambang pnj sebagaimana dimaksud pada memiliki makna sebagai berikut: sebuah lembaga pendidikan tinggi yang dinamis dan modern yang memiliki karakter yang kokoh dan kuat: segi lima memiliki makna filosofi lambang dasar negara yaitu, pancasila, lingkaran merah seperti matahari melambangkan visi dan misi pnj dan bermakna memberikan inspirasi kehidupan dan keilmuan, bulan sabit berjumlah (enam) memiliki makna jumlah jurusan saat awal berdirinya pnj, segi empat memiliki makna sebuah lembaga pendidikan yang kokoh dan kuat, hijau toska memiliki makna kehidupan, merah memiliki makna sumber inspirasi, dan putih memiliki makna keabadiben segi lima putih pram sono bulan sabit putih lumen ana00. lambang pnj sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: jakartamufakat7definitifnj meliputi: bidang akuntansi keuangan, bidang manajemen kepegawaian, bidang manajemen aset, bidang hukum, dan bidang penatalaksanaan. sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui audit, revi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain. sistem pengendalian internal dijalankan oleh pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidangnyanjnj. dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dosen yang bekerja paruh waktu pada pnjdan kompetensi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memiliki bakat, minat, dan idealismenjaga nama baik pnjmbang diatur dengan peraturan direktur. pnj memiliki bendera dan djaja. bendera dan bawah lambang terdapat tulisan politeknik negeri jakarta berwarna hitam dengan kode warna czyk dengan jenis huruf arial bold. bendera pnj sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: mulan lindu nlulliy yai djaja sebagaimana dimaksud pada berbentuk segi lima. djaja sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut:menduduki: jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada hurufhurufjnj, ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan pnjsyarat dan ketentuan peraturan perundang undangan, dan memperoleh layanan kesejahteranj, cc. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pnj: menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, menjaga kewibawaan dan nama baik pnj, menjunjung tinggi kebudayaan nasional, menaati etika dan norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, dan menyelesaikan program pendidiorganisasi kemahasiswaan pnjnj. organisasi kemahasiswaan pnjpnjbakat, kegemaran, kewirausahamahasiswadiatur dengan peraturan direktur. alumni pnj merupakan orang yang pernah mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikan politeknik universitas indonesia dan pnj. alumni pnj dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan pnj untuk menunjang pencapaian tujuan pnj. organisasi alumni pnj sebagaimana dimaksud pada diberi nama ikatan alumni politeknik negeri jakarta. struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni politeknik negeri jakarta diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. bab pengelolaan sarana dan prasarana sarana dan prasarana merupakan fasilitas utama dalambab pengelolaan anggaran sistem perencanaan penganggaran pnj disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. rencana anggaran pendapatan dan belanja pnj disusun oleh direktur dan diusulkan kepada menteri. pengelolaan anggaran pnj dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel. pnjnj, saling menghormati, saling menguntungkan (mutual benefit): saling percaya (mutual trust)sanakan dengan mendayagunakan fasilitas pengabdian masyarakat institusigelar ganda (dual degree):romosi dan pameran, publikasi terbitan ilmiah berkala, penyelenggaraan seminar, simposium, lokakarya, publikasi ilmiah, dan kegiatan ilmiah lainnyjasa dan royalti kekayaan intelektual, danpnjistem penjaminan mutu internal pnj dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: otonom, berstandar, akurasi: berencana dan berkelanjutan, dan terdokumentasi. sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk: pencapaian visi dan pelaksanaan misi pnj: dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan pnj. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal pnjnjnjnjpnj, cc. sumbangan, hibah, atau bantuan, hasil kontrak kerja antara pnj dengan pihak lain dalam kerangka kerjanj. ketentuan lebih lanjut mengenai bendera dan djajyang berbeda dan tengahnya terdapat lambang pnj serta bawah lambang terdapat tulisan jurusan dengan jenis huruf arial bold.czyk dengan gambar sebagai berikut: bendera jurusan teknik mesin berwarna biru laut dengan kode warna czyk dengan gambar sebagai berikut: uulyylluu bendera jurusan teknik elektro berwarna jingga dengan kode warna czyk dengan gambar sebagai berikut: seluruh kekayaan pnjnjj sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangaj. wakil dari organ pnj sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ketua, sekretaris, dan ketua komisi senat, (delapan) orang wakil organ direktur, cc. ketua dan sekretaris satuan pengawas internal, dan ketua dan sekretarisnj yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ pnjkuntansi berwarna biru tua dengan kode warna czyk dengan gambar sebagai berikut: uni tangan niat snn tante bendera jurusan administrasi niaga berwarna kuning gading dengan kode warna czyk dengan gambar sebagai berikut: jne itn bendera jurusan teknik grafika dan penerbitan berwarna abu abu dengan kode warna czyk dengan gambar sebagai berikut: ind una (ll inka (ntt kane gni kta tgt bendera jurusan teknik informatika dan komputer berwarna putih dengan kode warna czyk dengan gambar sebagai berikut: lalu all all elly (wa) ketentuan lebih lanjut mengenai bendera jurusan diatur dengan peraturan direktur. pnj memiliki himne dan mars. himne pnj sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: hymne politeknik negeri jakarta maestro slamet sudarso ppt rr sopran ha" w sa .!.#f.,),),),),),),. wn ega tekad meng ab nu sebangsa tak kan bergen ti y .a aa tekad meng ab nu sebangsa tak kan bergen ti haa ppp tenor ga da1 tekad meng ab nu sebangsa tak kan bergen ti a bass tekad meng ab nu sebangsa tak kan bergen ti gee, www s55 a. man pan jang berdo bar semangat ji wa dan mem g w w "roi p fs 3h np ag aa aan pan jang berdo bar semangat ji wa dan mem haa p s e g p3a jan maan han ben pan jang berdo bar semangat ji wa dan mem . t th pan jang berdo bar semangat ji wa dan mem s.h &@ h bangunnya' ter seba gai in san yang berbau da ya berjuang fr. 585m bangunnya' ter seba gai in san yang ber da ya berjuang app bangunnya'ri ter cin seba gai in san yangberbu da ya berjuang der lee test elf " bangunnya'ri ter cin seba gai in san yangberbu da ya berjuang o # . p sku at te na ga menge ban trisha per gu ru an ting aa. s'ku at menge ban tridharma per gu ru an ting sku a menge ban trisha per gu ru an ting usat enge u a te s'ku at te menge ban tridharma per ru an ting p . t3 t aa: berkas ba gi bangsa bim bing lah tu oh p ei h i i i h ne, berkas ba gi bangsa bim bing lah tu berkas ba gi bangsa bim bing lah tu budi libri sia . berkas ba gi bangsa bim bing lah tu o #, pw. tb a han ke kua tan dan man tuk ma s han( tu han) ke kua tan dan man(be ri kan) tuk ma celana "ri han ke kua tan dan man tuk ma " her han ke kua tan dan man tuk ma a55 dan te rus ber ang memang un in do ne sia genap ci vi aoa dan te rus ber ang memang un in do ne sia genap ci vi a1 p i ona dan te rus ber ang membangun in do ne sia genap ci vi .ap p | neraka . pe v': e a dan te rus ber ang membangun in do ne sia genap ci vi oo asas ita tas ka de mi ber jan se ti makan s'ga &, i i i tas ka de mi ber jan se ti makan s'ga o ta pp. ppp tas a ka de mi ber jan sse dt a@ makan s'ga nai tas ka de mi ber jan se 'a makan s'ga menjunjung undang dang da sar em pat menang kat cit ra men jun jung undang dang da sar em pat menang kat cit ra menjunjung undang dang da sar em pat menang kat cit ra pam menjunjung undang dang da sar em pat .ma menang kat cit ra isi i per ti wi bersama beras ba hu mem li bea i bu per ti wi bersama beras ba hu li dari "ari i per ti wi bersama beras ba hu mem li lae als ey per ti wi bersama beras ba hu mem li iss tri tek nik teri kar ju! abe tek nik 'geri kar ju! : s tek nik 'gri kar sja tek nik 'gri kar jul |
berita negara republik indonesia menristek dikti. unmulmusikus, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja universitas musikus, bahwa penataan organisasi dan tata kerja universitas musikus. bab kedudukan, tugas, dan fungsi universitas musikus selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut unmul merupakan perguruan tinggipengembangan unmul, penyusunan bahan kebijakan dan rencana, program, dan anggaran, cc.urusan penyusunan rencana pengembangan, program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, dan penyusunan lapofakultas keguruan dan ilmu pendidikan, dan fakultas hukudan fakultas keguruan dan ilmu pendidikanbaan.. fakultas dipimpin oleh seorang dekan. dekankemahasiswaan, dan alumni: rektor, satuan pengawasanversitas musikus.musikus masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja universitas musikumusiksistem informasi, wakil rektor bidang umum, perencanaan, dan keuangan, dan wakil rektor bidang kemahasiswaan, kerja sama, dan alumni. wakil rektor bidang akademik dan sistem informasipengelolaan sistem informasi. wakil rektor bidang umum, perencana, kerja sama, serta kerja sama lingkungan unmuladministrasi kerja sama., dan administrasi. bagian akademik dan kerja sama terdiri atas: subbagian akademik, subbagian evaluasi dan statistik, dan subbagian kerja sama. subbagian akademikevaluasi dan statistik mempunyai tugas melakukkerja sama mempunyai tugas melakukan koordinasi dan administrasi kerja samapengelolaan informasi pengembanganpelayanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni. subbagian minat, bakat, dan penalaran mempunyai tugas melakukan administrasi minat, bakat, dan penalaran serta pembinaan karir kemahasiswaan. subbagian pelayangelolaan data dan fasilitasi kegiat dan akuntansirumahtanggaan, pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan. biro umum, perencanaan, dan keuangan terdiri atas: bagian kepegawaian, tata laksana, dan rumah tangga, bagian perencanaan dan keuangan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian kepegawaian, tata laksana, dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, hukum, penatalaksanaan, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan layanan hukum, cc., tata laksana, dan hubungan masyarakat serta pemberian layanan informasi dan publikasi. subbagian rumah tangga dan barang milik negarperawatan sarana kantor, dan urusan kerumahtanggaan lainnya |
berita negara republik indonesia menristek dikti. penyaluran bantuan pemerintahdana pada tahap dan tahap telah dipergunakan paling sedikit sebesar (delapan puluh persen),paling sedikitkriteria penerima bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kpa., barang,riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan bidang minat, bakat, dan olah raga, cc. penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi, bantuan untuk penelitian bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi, bantuan untuk peningkatan kompetensi dan kualifikasi dosen, tenaga kependidikan, peneliti, dan merekayasa, pengemasan dan penyebarluasan informasi bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi melalui media cetak dan atau elektronik, pelaksanaan kemitraan bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi, penyelenggaraan sertifikasi dosen dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan tinggi daerah terdepan, terluar dan tertinggal t), j . penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan penjaminan mutu, dan pemberian bantuan yang bersifat darurat dalam rangka sivitas akademika melaksanakan kegiatan atas. penetapan nilai bantuan yang diberikbab tata kelola bantuan tata kelola bantuan lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggiatas pelaksanaan penyaluran bantuan sesuai denganhasil pekerjaan kepada ppk. dalam hal penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada adalah unit organisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tembusan berita acara serah terimabab viii pengawasan dan pengendalian kpa melakukan pengendalian terhadap pengelolaan bantuan bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi. pengawasan terhadap pengelolaan bantuan bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi dilaksanakan oleh inspektorat jenderal kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. bab ketentuan peralihan pencairan dan penyaluran bantuan bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan diundangkannya peraturan menteri ini. bab ketentuan penutup pas riset, teknologi, dan pendidikan tingantor satuan kerja lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggb tujuan tujuan penyaluran bantuan lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi meliputi: mengembangbidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi, pemberdayaan bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi dalam rangka meningkatsehingga mampu memenuhi kebutuhan bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi, cc. perluasan akses dan peningkatan kualitas riset, inovasiinovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi. bab iii penerima bantuan penerima bantuan lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi meliputi: perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah nonpemerintah, badan usaha: badan penyelenggara perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi, dan lembaga riset. penerima bantuan perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: dosen, tenaga kependidikan, peneliti, merekayasa, pranata nuklir, pelajar, mahasiswa, dan orang yang berjasa bidang riset, inovasi, teknologi, dan pendidikan tinggi. perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: universitas: institut: sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. penerima bantu dan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kpa. bab jenis dan bentuk bantuan jenis bantuan lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi,ang persediaan up)riteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kpa. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bantuan yang diberikan kepada perseorangan yang menempuh pendidikan dan atau pelatihan: uang pendidikan dan atau pelatihan, biaya hidup, biaya buku diklat, dan atau biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan dan atau pelatihan. pembayaran uang pendidikan dan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf dan biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan dan atau pelatihandan atau pelatihan. pembayaran biaya hidup sebagaimana dimaksud pada huruf biaya buku diklatdan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilakukan, pembayaran uang pendidikan dan atau pelatihankriteria penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kpa. bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bantu. pemberian bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada kepada penerima bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang, atau barang. bantuan sarana dandandan prasarana melalui mekanisme ls. pembayaran rekening penerima bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan sekaligus. pencairan dana bantuan sarana dandan prasarana setelah perjanjian kerja sarana dan prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapairiteria penerima bantuan sarana dan prasarana diatur dalamkepada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah masyarakatuntuksesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan atau:kriteria penerima bantuan rehabilitasi dan atau pembangunan gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kpa. bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bantuan kepadabantuan operasional adalah bantuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional badan penyelenggara perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi, dan lembaga riset. bentuk bantuan operasional diatur dalampaling sedikit sebesar 80y6 (delapan puluh persen), |
berita negara republik indonesia menristek dikti. terateknologi sumatera, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja institut teknologi sumatera, bahwa organisasi dan tata kerjaselanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut te:pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu pendidikanjaminan mutu pendidikanituternontetedan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan terateraterasebagaimana dimaksud dalameraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. teternstitut teknologi sumatetera. rektor sebagai organ pengelola terdiri atas: rektor dan wakil rektor, biro, jurusan,non akademik,mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan bidang kemahasiswaan,tera yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur lingkungan terpada tera yaitu biro umum dan akademik. biro umum dan akademik mempunyai tugas melaksanakan pelayanandan anggaran, evaluasi pelaksanaan rencana, program dan anggaran, penyusunan rencana pengembangan tera, pelaksanaanpelaksanaan urusan pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa, penyusunan data alumni serta urusan alumni lainnyauangan dan akuntansi, il. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri. biro umum dan akademik terdiri atas: bagian akademik dan perencanaan, bagian umum dan keuangan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian akademik pembinaan kemahasiswaan, dan kegiatan kerja sama serta penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian akademik dan perencanaan menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana pengembangan institut, penyusunan program dan anggarandan koordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri. bagian akademik dan perencanaan terdiri atas: subbagian akademik dan kemahasiswaan, dan subbagian perencanaan. subbagian akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan layanan dan evaluasi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, registrasi dan data mahasiswa, uruskoordinasi dan pelaksanaan urusan kerja sama dalam dan luar negeri. subbagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan terbungan masyarakatbungan masyarakat,mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat, hukum, organisasi, penatalaksanaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan kerumahtanggaan. subbagian keuangan dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, akuntansi, ddipimpin oleh seorang ketua jurusterdiri atas: ketua, sekretaris: program studi, laboratorium bengkel studio dan kebun percobaankhairul, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja universitas khairul, bahwa penataan organisasi dan tata kerja universitas khairulkhairulbungan masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat. bagian kepegawaian dan tata laksan, cc. pelaksanaan layanan advokasi hukum, pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, dan pelaksanaan urusan reformasi birokrasi. bagian kepegawaian dan tata laksana terdiri atas: subbagian kepegawaian dan hukum, dan subbagian tata laksana. subbagian kepegawaian dan hukum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang undangan, dan layanan advokasi hukum. subbagian tata laksana mempunyai tugas melakukan penyusunan urusan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasiurusan perbendaharaakuntansi dan pelaporan keuangan, dan cc. pelaksanaakuntansi dan pelaporan, dan subbagian barang milik negerakeguruan dan ilmu pendidikan, fakultas pertanian, fakultas perikanan dan kelautan: fakultas ilmu budaya, fakultas teknik,organntohakerja samakerja sama, sistem informasiurusan kerja sama,dan huruf terdiri atas: subbagian akademik dan kemahasiswaan, subbagian umum dan kepegawaian, dan subbagian keuangan dan barang milik negaralayanan kemahasiswaan dan alumni lingkungan fakultas. subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, ketatausahaan, penatalaksanaan, kerumahtanggaan, kerja sama, pengelolaan data dan informasi, dan kepegawaian lingkungan fakultas, subbagian keuangan dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan serta pengelolaan barang milik negara lingkungan fakultas. bagian tata usaha pada fakultas sebagaimana dimaksud dalam hurufkerja samkepalasesuai ketentuan peraturan perundang undangan. laboratorium bengkel studio kebun percontohntohntohdan pengelolabab kedudukan, tugas, dan fungsi universitas khairul yang selanjutnya disebut unaiaiaiunair memiliki organ yang terdiri atas: senat: rektor, satuan pengawas internal, dan dewan penyantudan unsur pendukungcc.elitian dan pengabdian kepada masyarakatbagian tata usaha terdiri atas: subbagian program dan data, dan subbagian umum. subbagian program dan datandidikan dan penjaminan mutu, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran, cc. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik pengembangan pendidikaidasar dan, pengembangan pembelajaran bahasa, cc.laboratorium dasar danuntuk menunjang pengembangan pembelajaran terpadu dipimpin oleh kepala. upt laboratorium dasar dandasar dan terpadu menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana, program, dan anggaran upt laboratorium dasar dan terpadu dan terpadu. upt laboratorium dasar danairaimerupakan unit pelaksana teknis bidang pengembangan karir dan kewirausahai unairjabatan pimpinan tinggi pratama.. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan unaiaiai, kepegawaiair. bab ketentuan lain lain perubahan organisasi dan tata kerja unair ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan fungsiaiuniversitas khairul masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja unairaiuniversitas khairulkhairulrja sama, kemahasiswaan, dan alumniair yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur lingkungan unair, kepegawaian, serta urusan perencanaan dan kerja sama lingkungan unairdan pelaksanaan koordinasi dan administrasi kerja samasubbagian registrasi dan statistik, dan subbagian kemahasiswaan dan alumni. subbagian pendidikan dan evaluasi, pengelolaan data,unair, cc. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan,unair. subbagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, dan kegiatan, sertaorganisasi dan penatalaksanaan, hubungan masyarakathubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, pelaksanaan urusan kepegawaian, dan pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi. biro umum, kepegawaian, dan keuangan terdiri atas: bagian umum dan humas, bagian kepegawaian dan tata laksana, bagian keuangan dan barang milik negara, dan kelompok jabatan fungsional. bagian umum dan humashubungan masyarakathubungan masyarakat. bagian umum dan humas terdiri atas: subbagian tata usaha, subbagian rumah tangga, dan subbagian hubungan masyarakat. |
thai berita negara republik indonesia menristek dikti. uraian jabatan. lembaga layanembaga layanjawab, wewenang, il. hubungan kerja, keadaan tempat kerja, uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan analis barang milik negarabijakan barang milik negara. uraian tugas menyusun konsep bahan,verifikasi d: membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan menjalankan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan. hasil kerja bahan konsep program kerja subbagian, instrumen pengumpulan dan pengolahan data barang milik negara, analisis kebutuhan barang milik negara,barang milik negarpenghapusan barang milik negara, tata cara inventarisasi barang milik negara, klasifikasi dan kodifikasi barang inventaris milik kekayaan negara, dan pengetahuan tentang jenis jenis barang. kecakapan teknis mampu mengolah data barang milik negara, b.mampu menyajikan data barang milik negara, dan mampu menyusun laporan barang milik negara. potensi kemampuan numerik. sikap kerja la. teliti, cermat: antisipatif, dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengelola data sub nama jabatan pengolah data dan informasiuntuk disajikan kepada pimpinan. uraian tugas menyiapkan bahan instrumen pelaksanaan pengumpulan data dan informasi sesuai dengan sasaran, mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja dan sumber lain sebagai bahan pengolahan data, mengingat data dan informasi sesuai dengan format pengolahan data: mengolah data dan informasi sesuai dengan klasifikasinya sebagai bahan analisis: rekapitulasi data dan informasi sesuai dengan jenis data sebagai bahan informasi: memverifikasi dan mengonfirmasi data dan informasi untuk keakuratan data, menyajikan data dan informasi sesuai dengan ketentuan dan perintah atasan, menyiapkan bahan layanan informasi dan publikasi kepada pihak yang memerlukan sesuai prosedur dalam rangka penyebarluasan informasi: menyiapkan bahan layanan fasilitasi keprotokolan lingkungan lldikti: menyimpan data dan informasi:bahan layanan informasi dan publikasi, laporan fasilitasi keprotokolan, arsip data dan informasi: laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain bahan kerja data dan informasi, dan instrumen pengumpulan dan pengolahan datdata. tanggung jawab keakuratan data: kelengkapan data, kecepatan dan ketepatan penyajian data, dan keamanan data. wewenang memintatata usaha dan pelaporan barang milik negara pelaksanaan tugas. analis barang milik subbagian tata penyampaian data negara usaha dan barang dan informasi. milik negara subbagian tata pertukaran data dan usaha dan barang informasi. milik negara pranata kearsipan subbagian tata permintaan data dan usaha dan barang informasi. milik negara pengadministrasi subbagian tata permintaan data dan perbuatan usaha dan barang informasi.cekatan: dan tekun. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengelola data mutu pendidikan sub nama jabatan pengolah data evaluasi dan penjaminan mutu pendidikanmutu pendidikan. uraian tugas menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan, mengumpulkan data pemetaan mutu dan supervisi pendidikan, mengklasifikasi data dan memverifikasi kebenaran pemetaan mutu dan supervisi sesuai prosedur untuk memudahkan pengolahan, mengingat data evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan sesuai prosedur dan ketentuan, mengolah data pemetaan mutu dan supervisi sesuai dengan prosedur sebagai bahan analisis, menyajikan data pemetaan mutu dan hasil supervisi mutu pendidikan sesuai dengan prosedur sebagai bahan analisis: melakukan konfirmasi data mutu dan hasil supervisi kepada pihak pihak terkait untuk menyempurnakan data pemetaan mutu pendidikan, menyimpan data hasil pemetaan mutu dan supervisi pendidikan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. hasil kerja bahan pelaksanaan evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan, data pemetaan mutu dan supervisi pendidikan, hasil klasifikasi dan verifikasi data mutu dan supervisi, hasil input data evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan, hasil olah data pemetaan mutu dan supervisi, sajian data pemetaan mutu dan hasil supervisi mutu pendidikan, hasil konfirmasi data mutu dan supervisi, arsip data pemetaan mutu dan supervisi, laporan hasil pelaksanaan tugas, dan laporan pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan. bahan kerja rencana dan program kerja, dan data akademikpenjaminan mutu pendidikan, peraturan akademik, dan standar operasional prosedur evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan. tanggung jawab kelengkapan dan kebenaran pengumpulan bahan pemetaan mutu dan supervisi pendidikan, dan keakuratan data peta mutu dan supervisi pendidikan. wewenang 1l. meminta kelengkapan data evaluasi akademik dan informasi unit kerja terkait, meminta kelengkapan berkas penilaian akademik unit kerja terkait, meminta informasi perkembangan evaluasi pelaksanaan akademik unit kerja terkait, dan mengkonsultasikan laporan akademik dengan pimpinan. hubungan kerja kepala subbagian bagian akademik konsultasi dan akademik dan kemahasiswaan pelaporan pelaksanaan tugas. analis data subbagian akademik penyampaian data. analis penjamin subbagian akademik penyampaian data. pengelola subbagian akademik pertukaran data dan informasi informasi. akademik pengelola hak subbagian akademik pertukaran data dan kekayaan informasi. intelektual pengadministrasi subbagian akademik permintaan alat tulis umum kantor, dan permintaan data yang telahdan evaluasi mutu pendidikan. pengalaman kerja hn: pangkat, golongan pengatur, ii c. pengetahuan peraturan tentang kegiatan akademik, dan standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan akademik. kecakapan teknis mampu melakukan pengumpulan dan pengolahan data: mampu menyusun laporan kerja bidang akademik, dan mampu melakukan evaluasi pelaksanaan program akademik. potensi kemampuan verbal, dan kemampuan numerik. sikap kerja teliti, dan disiplin. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengelola data pelaksanaan program dan anggaran sub nama jabatan pengolah data program dan anggyiapkan bahan instrumen pelaksanaan pengumpulan data program dan anggaran lingkungan unit kerja sesuai dengan sasaran responden,: melayani permintaan data program dan anggaran lingkungan unit kerja sesuai dengan ketentuanbahan fasilitasi petunjuk pelaksanaan barang milik negara, bahan verifikasi dhasil pelaksanaan tugas:hubungan kerja namadabaan unt kea dapat kepala subbagian tata bagian umum konsultasi dan usaha dan barang pelaporan milik negara pelaksanaan tugas pena bean a11program dan anggaran, data program dan anggaran, file dataprogram dan anggaran, dan data program dan anggar penyusun program subbagian penyampaian data anggaran dan perencanaan dan dan informasi penganggaran bendahara subbagian penyampaian data perencanaan dan dan informasi membayar penganggaran pengelola subbagian pertukaran data dan keuangan perencanaan dan informasi penganggaran pengelola gaji subbagian pertukaran data dan perencanaan dan informasi penganggaran pengadministrasi subbagian penyampaian keuangan perencanaan dan permintaan dataperasikan aplikasi komputer, dan mampu mengolah dan menyajikan data. potensi kemampuan numerik. sikap kerja teliti, tekun: terampil, dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengelola database surat perintah membayar sub nama jabatan pengolah surat perintah membayarpenyelarasan, dan penyusunan laporan bidang database surat perintah membayar, ppm): melakukan verifikasi dan validasi usul surat permintaan pembayaran, melengkapi berkas spm bersama laporannya,berkas spm:aftar isian pelaksanaan anggaran dipa) tahun berjalan. peralatan kerja alat tulis kantor, alat perlengkapan kantor, dan aplikasi sas spm. pedoman kerja peraturan tentang pengelolaan keuangan, standar operasional prosedur terkait pengelolaanurat permintaan pembayaran spp), menolak permintaan data spm yang tidak sesuai dengan prosedur, dan memberikan masukan kepada atasan. hubungan kerja lea kepala subbagian bagian umum konsultasi dan perencanaan dan pelaporan moo ben manartukargaji subbagian pertukaran data dan perencanaan dan informasi. penganggaran pengadministrasi subbagian penyampaian keuangan perencanaan dan permintaan datasak: perbendaharaan, dan, standar operasional prosedur pengelolaan tekun, dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengelola gaji sub nama jabatan pengadministrasi belanja pegawaiharmonisasi, dan penyusunan laporan bidang gaji. uraian tugas menerima data pegawai, memverifikasi data pegawai: mengingat data pegawai dalam aplikasi pembayaran gaji, membuat daftar gaji (gaji induk, kekurangan gaji, gaji terusan, uang makan, uang lembur): mengajukan daftar permintaan pembayaran gaji kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar ppm) untuk dilakukan pengujian: mengajukan permintaan pembayaran gaji pejabat pembuat komitmen ppk): membayar belanja pegawai sesuai dengan ketentuan, membuat surat permohonan penonaktifan supplier, memproses surat keterangan penghentian pembayaran spp) gaji tunjangan sesuai ketentuan: data pegawai yang terverifikasi, data pegawai, daftar gaji (gaji induk, kekurangan gaji, gaji terusan, uang makan, uang lembur), daftar permintaan pembayaran gaji, permintaan pembayaran gaji ppk, laporan pembayaran gaji pegawai, surat permohonan penonaktifan supplier penghentian pembayaran (spp), data termutakhir untuk mendapatkan tunjangan keluarga:kekurangan gaji gaji terusan uang makan lembur pegawai, blank cek, uang, dan surat keputusan dokumen kepegawaianpengelolaan keuangan negara, standar operasional prosedur terkait tata kelola keuangan: daftar isian pelaksanaan anggaran dipa) tahun berjalan, dan petunjuk operasional kegiatan pok) unitmenyimpan uang brankas, dan mengembalikan dokumen yang tidak lengkap menolak permohon. membayaramadabaan anthem joan negara usaha dan barang dan informasi. teknisi peralatan subbagian tata permintaan data. kantor usaha dan barangii a. pengetahuan zperaturan bagan akun standar. kecakapan teknis za. mampu menganalisis, dan mampu menyusun instrumen. pamagabaan tata daan keuangan perencanaan dan na?uangan. pengalaman pangkat, golongan pengatur, il c. pengetahuan a.peraturan tentang tata kelola keuangan negara, dan b.standar operasional prosedur tata kelola keuangan negara. kecakapan teknislo31 nama jabatan pengelola hak kekayaan intelektual sub nama jabatan pengolah data hak kekayaan intelektualhak kekayaan intelektual. uraian tugas mengumpulkan dan mengolah data hasil penelitian sebagai bahan analisis, mengingat data hasil penelitian untuk pelaksanaan program kegiatan, mengolah data hasil penelitian sebagai bahan perumusan fasilitasi kekayaan, rekapitulasi data hasil penelitian untuk pelaksanaan program kegiatan, memverifikasi dan mengonfirmasi data hasil penelitian, menyajikan data hasil penelitian sebagai bahan evaluasi, menyimpan data hasil penelitian, menyiapkan bahan informasi terkait bidang kekayaan intelektual, memberikan layanan permintaan data bidang kekayaan intelektual) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban, dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. hasil kerja data sebagai bahan analis, hasil input data untuk pelaksanaan program kegiatan, hasil olahan data sebagai perumusan fasilitasi, rekapitulasi data, hasil verifikasi dan konfirmasi data, sajian data sebagai bahan evaluasi, arsip data hasil penelitian, bahan informasi bidang kekayaan intelektual, laporan layanan permintaan datata dan informasi kekayaan intelektual, dan data sentra kekayaan intelektual perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangpemberian insentif, dan standar operasional prosedur terkait kekayaan intelektual: kebenaran dan kelengkapan laporan, dan keamanan data. wewenangatasan. hubungan kerja bon beo kepala subbagian bagian akademik konsultasi dan akademik dan kemahasiswaan pelaporan pelaksanaan asa selai analis data subbagian penyampaian data dan analis penjamin subbagian penyampaian data dan fee pengelola data subbagian pertukaran data dan (um muatan tanam stemma pengelola subbagian pertukaran data dan informasi akademik informasi. pengadministrasi subbagian permintaan alat tulis umum akademik kantor:kekayaan intelektual. potensi kemampuan numerik. sikap kerja disiplin, teliti: cermat, dan tanggung jawab. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengelola informasi akademik sub nama jabatan pengolahakademik. uraian tugas mengumpulkan data akademik dari unit kerja dan sumber lain sebagai bahan analisis: mengingat data akademik sesuai format pengolahan data,bagai bahan analisis, menyusun rekapitulasi data akademik sesuai dengan jenis data sebagai bahan informasi, melakukan verifikasi dan validasi data akademik untuk mengetahui kebenaran dan keakuratan data, menyajikan data akademik sebagai bahan informasi, menyimpan data akademik agar mudah digunakan kembali: menyiapkan bahan evaluasi pelaksana, hasil input data akademik, klasifikasi data akademik, hasil olahan data akademik, rekapitulasi data akademik, hasil verifikasi dan validasi data akademik, sajian data akademik, arsip data akademik, bahan evaluasi pelaksanaan akademikprogram kerja subbagian, instrumen pengumpulan dan pengolahan data, dan datainformasi akademik, dan standar operasional prosedur pengumpulan dan pengolahan data akademikngajukan saran kepada atasan, hubungan kerja kepala subbagian bagian konsultasi dan pelaporan akademik akademik dan pelaksanaan tugas. kemahasiswaan analis data subbagian penyampaian data dan attar intimate analis penjamin subbagian penyampaian data dan pengelola data subbagian pertukaran data dan mantan fana |tembus pengelola hak subbagian pertukaran data dan kekayaan akademik informasi. intelektual pengadministrasi subbagian permintaan alat tulis umum akademik kantor,dan tekun, uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengelola informasi kerjasama sub nama jabatan pengolah data kerja samakerja sama. uraian tugas menyiapkan bahan instrumen pengumpulan data kerja sama, mengumpulkan data kerja sama dari unit kerja dan sumber lain: mengelompokkan data kerja sama, mengolah data kerja sama sesuai dengan klasifikasinya sebagai bahan analisis: rekapitulasi data sesuai dengan klasifikasi data kerja sama sesuai dengan jenis sebagai bahan informasi, memverifikasi dan mengonfirmasi data kerja sama untuk keakuratan data, menyajikan data kerja sama sesuai dengan ketentuan dan perintah atasan, menyimpan data kerja sama sesuai dengan prosedur agar mudah digunakan ditentukan, melayani permintaan data kerja samkerja sama, data kerja sama, potensi :a. kemampuan verbal, dan kemampuan numerik. sikap kerja za. disiplin, teliti, cermat, dan tanggung jawab. file data kerja sama, hasil olahan data kerja sama, rekapitulasi data kerja sama, hasil verifikasi dan konfirmasi data kerja sama, sajian data kerja sama, dokumen data kerja sama, layanan permintaan data kerja samrja sama, dan datakelengkapan data kerja sama, kecepatan dan ketepatan data kerja sama, dan keamanan data kerja sama,sistem informasi dan sistem pelaporan pelaksanaan dan kerja sama informasi tugas. analis sistem subbagian sistem penyampaian data. informasi informasi dan kerja sama pengelola sistem subbagian sistem) pertukaran data dan informasi informasi dan kerja informasi. sama pengelola situs subbagian sistem) pertukaran data dan web informasi dan kerja informasi. sama pengadministrasi subbagian sistem ja. permintaan alat umum informasi dan kerja tulis kantor:n c. pengetahuangelola kepegawaian sub nama jabatan pengolah datapegawaian. uraian tugas memproses kenaikan pangkat dan jabatan lingkungan unit kerja, menyusun draf surat keputusan kenaikan gaji berkala pegawai lingkungan unit kerja: memproses konsep surat usulan tugas belajar dan izin belajar pegawai lingkungan unit kerja, menyiapkan bahan pertimbangan dalam pengangkatan dalam jabatan lingkungan unit kerja:usun konsep nominatif pegawai, menyiapkan bahan usul penetapan angka kredit lingkungan unit kerjausul kenaikan pangkat dan jabatan, draf surat keputusan dokumen kenaikan gaji berkala pegawai, konsep surat usulan tugas belajar dan izin belajar pegawai, bahan pertimbangan dalam pengangkatan dalam jabatan, bahan instrumen pelaksanaan pengumpulan data kepegawaian, data kepegawaian: file data kepegawaian, hasil olahan data kepegawaian, rekapitulasi data kepegawaian: hasil verifikasi dan konfirmasi data kepegawaian, konsep nominatif pegawai, bahan usul penetapan angka kredit, arsip data kepegawaian, laporan:mutasi kepegawaian, program kerja subbagian hukum, kepegawaian, dan tata laksana, standar operasional prosedur mutasi:berkas mutasi pegawai kepada pihak terkait sesuai penugasan atasan, meminta kelengkapan data kepada pihak terkait sesuai penugasan atasan, menolak permintaan data mutasi pegawai yang tidak sesuai prosedur, menolak permintaan data yang tidak sesuaihukum, pelaporan pelaksanaan kepegawaian, dan tugas. tata laksana analis organisasi subbagian hukum, penyampaian data. dan tata laksana kepegawaian, dan tata laksana pengelola subbagian hukum, pertukaran data dan bantuan hukum kepegawaian, dan |informasi. tata laksana pengolah data subbagian hukum, pertukaran data dan kepegawaian, dan informasi. tata laksana penilaian kinerja kepegawaian, dan informasi. jemaat kantja. permintaan alat tulis umum usaha dan barang kantor: dan milik negara permintaan data yangpegawaian d: peraturan kepegawaian: danoa. teliti, cekatan:bendahara pengeluaran pembantu: menerima dan menatausahakan up tup dari bendahara, melakukan pencatatan buku kas umum sesuai ketentuan,dan membuat daftar rincian permintaan pembayaran drop: berkas ketatausahaan up tup dari bendahara, bukti pembayaran tagihan: bukti pemotongan pemungutan dan penyetoran pajak, laporan setoran pajak kepada bendahara, catatan buku kas, laporan pertanggungjawaban keuangan, dokumen pengeluaran pertanggungjawaban dan drop, arsipftar isian pelaksanaan anggaran dipa) tahun berjalan,eraturan tentang tata kelola keuangan negara: dan standar operasional prosedur tata kelolauraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan analis kelembagalembagaan. uraian tugas menyiapkan konsep program kerja subbagian, menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan jenis data, menganalisis data dan merumuskan masalah perguruan tinggi: menelaahnyiapkanpenugasan atasan, menyusun bahan pemantauan dan evaluasi perguruan tinggi, menyusunda1. wewenang meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait dan anggaran dan perencanaan dan informasi. pelaporan penganggaran penyusun laporan subbagian penyampaian data dan keuangan perencanaan dan informasi. penganggaran bendahara subbagian penyampaian data dan perencanaan dan informasi, penganggaran pengelola data subbagian pertukaran data dan pelaksanaan program perencanaan dan informasi. dan anggaran, membayar penganggaran pengelola gaji subbagian pertukaran data dan perencanaan dan informasi,latihan perbendaharaan dan perpajakan. pengalaman kerja pangkat, golongan pengatur, il c. pengetahuan peraturan tentang keuangan negara dan, potensi kemampuan verbal, dan kemampuan numerik. sikap kerja la. teliti: tekun, disiplin,pengolah data:: rekapitulasi data keuangan sesuai dengan jenis data sebagai bahan informasi:hasil input data keuangan, hasil olah data keuangan, rekapitulasi data keuangan: hasil verifikasi data keuangan, sajian data keuangan, file data keuangan, laporan permintaan datakeuangan, dan daftar isian pelaksanaan anggaran dipa)elolaan keuangan: dan keamanan data keuanganrngolahan data keuangan. pengalaman kerja gimtekun, disiplin, dan kerja sama. tag. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengelola keuangan sub nama jabatan pengolah surat permintaan pembaygingat, menyimpan dokumen usul pelaksanaan anggaran dan, surat tugas perjalanan dinas, surat perintah tanggung jawab belanja spt) penggunaan dana up gup tup: surat setoran pajak ssp): dan sistem akuntansi kuasa pengguna anggaran saka). peralatan kerja alat tulis kantor, dan alat perlengkapan kantor. pedoman kerja:la. sak, perbendaharaan, dan diklat perpajakan. pengalaman kerja pangkat, golongan pengatur, ii c. pengetahuan peraturan tentang tata kelola keuangan dan perbendaharaan negara, dipa:la. teliti, tanggap: tekun: dan kerja sama. hasil kerja konsep program kerja subbagian, instrumen pengumpulan dan pengolahan data perguruan tinggi, analisis data dan rumusan masalah perguruan tinggi, telaahanpemantauan dan evaluasi perguruan tinggi,, laporan pelaksanaan tugas, dan laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya. bahan kerja usul pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi swasta, dan data dan informasi yang relevan. peralatan kerja alat tulis kantor: dan alat peralatan kantor. pedoman kerja program kerja subbagian, peraturan bidang kelembagaan, dan standar operasional prosedur bidang kelembagaan. tanggung jawab kebenaran dan ketepatan hasil analisis: kesesuaian dan kelengkapan data dan informasi: kelancaran pelaksanaan tugas, dan keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. wewenang meminta arahan dari atasan: meminta kelengkapan data kepada pihak terkait, dan tan uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengelola organisasi kemahasiswaan sub nama jabatan pengolah dataorganisasi kemahasiswaan. uraian tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data organisasi kemahasiswaan: mengumpulkan data organisasi kemahasiswaan, mengingat data organisasi kemahasiswaan: mengolah data organisasi kemahasiswaan, rekapitulasi dan mengonfirmasi data organisasi kemahasiswaan, memverifikasi dan mengonfirmasi data organisasi kemahasiswaan, menyajikan data organisasi kemahasiswaan yang telah diolah, melakukan pembaharuan data organisasi mahasiswa, menyimpan data organisasi kemahasiswaan, melayani permintaan data organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuorganisasi kemahasiswaan, data organisasi kemahasiswaan, file data organisasi kemahasiswaan, hasil olahan data organisasi kemahasiswaan, rekapitulasi data organisasi kemahasiswaan, hasil verifikasi data organisasi kemahasiswaan, sajian data organisasi kemahasiswaan, data terbaru organisasi kemahasiswaan, arsip data organisasi kemahasiswaan, laporan layanan permintaan data organisasi kemahasiswaan, laporan pelaksanaan tugas kepada atasan, dan laporan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. bahan kerja instrumen pengumpulan data organisasi kemahasiswaan, dan data dan informasi tentanganduan program kemahasiswaan, dan standar operasional prosedur terkait program kemahasiswaan, kebenaran dan kelengkapan laporan, dan keamanan data. wewenang 1l.pimpinan. hubungan kerja gatra sebagai bagan andra iamadabaan arkea ama kemahasiswaan dan kemahasiswaan pelaporan pelaksanaan 1th penyusun program subbagian penyampaian data dan pembinaan kemahasiswaan informasi. organisasi kemahasiswaan pengolah data subbagian pertukaran data dan beasiswa dan kemahasiswaan informasi. bantuan pengadministrasi subbagian permintaan alat tulis umum kemahasiswaan kantor,dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data organisasi mahasiswa. kecakapan teknis mampu mengoperasikan komputer, dan mampu mengolah data. potensi kemampuan numerik sikap kerja la. teliti, disiplin, dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengelola penilaian kinerja pegawai sub nama jabatan pengolah data kinerjenilaian kinerja pegawai. uraian tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data kinerja: mengumpulkan data kinerja dari unit kerja dan sumber lain, mengingat data kinerja, mengolah data kinerja sesuai dengan program dan unit kerja masing masing sebagai bahan analisis, rekapitulasi daftar hadir pegawai lingkungan unit kerja, rekapitulasi data sesuai dengan klasifikasi data kinerja sebagai bahan informasi: melakukan verifikasi dan konfirmasi data kinerja, menyajikan data kinerja, menyimpan datakinerja, data kinerja, file data kinerja, hasil olahan data kinerja, rekapitulasi daftar hadir, rekapitulasi data kinerja: hasil verifikasi data kinerja, sajian data kinerja, arsip data kinerjauntabilitas kinerja, dan laporan kinerja satuan kerja. peralatan kerja alat tulis kantor, dan alat perlengkapan kantor. pedoman kerja peraturan terkait sistem akuntabilitas kinerja: standar operasional prosedur bidang pengumpulan dan pengolahan data: program kerja subbagian, dan instrumen pengumpulan data kinerja. tanggung jawab keakuratan data, kelengkapan data, kebenaran pengolahan data, dan keamanan data dan informasi dan tata laksana hukum, informasi. kepegawaian, dan tata laksana pengolah data subbagian pertukaran data dan hukum, informasi. kepegawaian, dan tata laksana pengelola kepegawaian subbagian pertukaran data dan hukum, informasi. kepegawaian, dan tata laksana pengadministrasi subbagian permintaan data. kepegawaian hukum, kepegawaian, dan tata laksana pengadministrasi subbagian tata|akuntabilitas kinerja. pengalaman kerja pangkat, golongan pengatur, ii c. pengetahuan a.teknik pengumpulan dan pengolahan data, dan standar operasional prosedur bidang pengumpulan dan pengolahan data. kecakapan teknis mampu mengolah data kinerja: mampu rekapitulasi dan memverifikasi data, dan mampu menyajikan data kinerja. potensi kemampuan numerik. sikap kerja teliti, dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengelola sistem informasi sub nama jabatan pengelola sistem informasi perguruan tinggdan informas: pendidikan tinggi, memberikan layanan permintaan data akademik yang diolah dari pangkalan data pendidikan tinggi:, laporan pengelolaan pangkalan data sistem informasi pendidikan tinggi: layanan permintaan data akademik, sistem informasi:unit, peraturan tentang pengelolaan sistem informasi perguruan tinggi: standar operasional prosedur pengembangan sistem informasi perguruan tinggi: dan pedoman penggunamemberikan masukan kepada atasan. hubungan kerja kamadabaan unta oam kepala subbagian bagian konsultasi dan pelaporan kelembagaan kelembagaan dan pelaksanaan tugas. sistem informasi mengevaluasi subbagian pertukaran data dan program dan kelembagaan informasi. kinerja pengolah data subbagian permintaan data. pengadministrasi subbagian permintaan dokumen kependidikan kelembagaan kelembagaankelembagaan dan semi, dan analisis organisasi. pengalaman kerja pengolahan data. pangkat, golongan penata muda, ill a informasi internal pangkalan data pendidikan tinggi: dan menolak permintaan rancangan pengembangan sistem yang tidak sesuai prosedur. hubungan kerja namagabaan dates dunia kepala subbagian bagian kelembagaan konsultasi dan pelaporan sistem informasi dan sistem pelaksanaan tugas. dan kerja sama informasi analis sistem subbagian sistem penyampaian data. informasi informasi dan kerja sama pengelola subbagian sistem) pertukaran data dan informasi informasi dan kerja informasi. kerjasama sama pengelola situs subbagian sistem| pertukaran data dan web informasi dan kerja informasi. sama pengadministrasi subbagian sistem| aa.. kursus pelatihan pelatihan pengolahan data. pengalaman kerja pangkat, golongan pengatur, il c, pengetahuan :a. teknik pengembangan sistem informasi, dan teknik pengelolaan pangkalan data, kecakapan teknis :a. mampu merancang pengembangan sistem informasi, dan mampu mengelola pangkalan data pendidikan tinggi. potensi :a. kemampuan verbal, dan kemampuan numerik. sikap kerja :a. teliti, kreatif, dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengelola situs web sub nama jabatan pengelola lamantus web. uraian tugas membuat dan mengembangkan desain ldalam laman, melakukan pemeliharaan dan keamanan laman, melayani permintaan informasi dari pemangku kepentingan yang disampaikan melalui laman, mengelola email (surat elektronik) lingkungan unit kerja, melakukan backup data pada basis data lamdokumen pengembangan desain laman: konsep materi laman, dokumen pengunggahan informasi unit kerja dalam laman, dokumen pembaharuan data dan informasi laman, dokumen pemeliharaan laman: layanan permintaan informasi yang ada laman, dokumen pengelolaan email (surat elektronik) unit kerja, backup basis data lampublikasi dan informasi unit kerja. peralatan kerja alat tulis kantor, alat perlengkapan kantor, dan aplikasi pengelolaan situs web. pedoman kerja program kerja subbagian: peraturan tentang pengelolaan informasi: dan standar operasional prosedur tentang pengelolaan laman, tanggung jawab kebenaran dan ketepatan isi laman, dan menayangkan data dan informasi terbaru lamannama jabatan unit kerja dalam hal kepala subbagian bagian kelembagaan konsultasi dan sistem informasi dan sistem informasi pelaporan pelaksanaan dan kerja sama tugas analis sistem subbagian sistem penyampaian data dan informasi informasi dan kerja informasi. sama pengelola informasi subbagian sistem pertukaran data dan kerjasama informasi dan kerja informasi. nama jabatan unit kerja dalam hal "ee pengelola sistem subbagian sistem pertukaran data dan informasi informasi dan kerja informasi. sama pengadministrasi subbagian sistem, kursus pelatihan desain laman. pengalaman kerja bidang komputer pangkat, golongan pengatur, il c pengetahuanla. teliti kreatif. dan inovatif. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan mengevaluasi program dan kinerja sub nama jabatan penyusun programevaluasi serta penyusunan laporan bidang program dan kinerjevaluasi program penilaian kinerja lembaga, menyusun konsep bahan pedoman penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi, menyusun konsep klasifikasi penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi, menyusun konsep bahan penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi, melakukan penelaahan hasil penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi. menyusun konsep bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi: melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan: instrumen pengumpulan dan pengolahan data evaluasi program penilaian kinerja lembaga, konsep bahan pedoman penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi: konsep klasifikasi penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi, konsep bahan penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi: hasil telaahan penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi, konsep bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerjlembaga perguruan tinggi yang belum terakreditasi dan yang sudah terakreditasirkait pelaksanaan penilaian kinerja lembaga, dan standar operasional prosedur terkait penilaian kinerja lembaga. tanggung jawab ketepatan konsep rumusan kebijakan penilaian kinerja, dan ketepatan konsep program evaluasi dan penilaian kinerja lembagaber men onnrmintaan data. jaman disimpan pengolah data subbagian permintaan data. pengadministrasi subbagian permintaan data yang jamentatan frwmtupan fotderpyang signifikan. syarat jabatan pendidikan formal sarjana. kursus pelatihan pelatihan tentang akreditasi dan sistem penjaminan mutu. pengalaman kerja pengolahan data penilaian evaluasi kinerja lembaga. pangkat, golongan penata muda, ill a. pengetahuan standardisasi, akreditasi, dan sistem penjaminan mutu. kecakapan teknis mampu menganalisis. potensi :a, kemampuan verbal, dan kemampuan numerik. sikap kerja za. teliti,atalaksanapenatalaksanaan. uraian tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data penatalaksanaan sebagai bahan analisis, mengumpulari unit kerja dan sumber lain, mengingatformat pengolahan data, mengolahengan klasifikasinya sebagai bahan analisis, rekapituljenis data sebagai bahan informasi, memverifikasi dan mengonfirmuntuk keakuratan data, menyajipengetahuan peraturan terkait kelembagaan, dan standar operasional prosedur tentang kelembagaan. kecakapan teknis mampu mengolah data kelembagaan perguruan tinggi. potensi kemampuan menganalisis data kelembagaan. sikap kerja teliti, disiplin, dan kerja sama. menyimpprosedur agar mudah digunakan ditemukan, melayani permintalingkungan lldiktiatalaksanaan,file elektronikolahrekapitulverifikasi dan konfirmsajifile: laporan layanan perminta. peralatan kerja alat tulis kantor, dan alat perlengkapan kantor. pedoman kerja peraturan tentang organisasi, tata laksana, serta perencanaan dan pengembangan, peraturan tentang standar operasional prosedur, peraturan tentang standar pelayanan, dan prosedur pengumpulan dan pengolahan data. tanggung jawab keakuratan data organisasi, tata laksana, serta perencanaan dan pengembangan pegawai: kelengkapan data organisasi, tata laksana, serta perencanaan dan pengembangan pegawai, kecepatan dan ketepatan data organisasi, tata laksana, serta perencanaan dan pengembangan pegawai, dan keamanan data organisasi, tata laksana, perencanaan dan pengembangan pegawai, dan bantuan hukumprosedur, dan memberikan masukan kepada pimpinan. hubungan kerja nama jabatan unit kerja dalam hal kepala subbagian bagian umum konsultasi dan hukum, pelaporan kepegawaian, dan pelaksanaan tugas. tata laksana analis organisasi subbagian hukum, penyampaian data dan tata laksana kepegawaian, dan dan informasi. tata laksana pengelola subbagian hukum, pertukaran data dan kepegawaian kepegawaian, dan |informasi. tata laksana pengelola penilaian subbagian hukum, pertukaran data dan kinerja pegawai kepegawaian, dan |informasi. tata laksana|a.biankecakapan teknis la.ilaian kinerja lembaga. uraian tugas mengumpulkan data dan informasi penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi, mengolah data penilaian kinerja lembaga penelitian perguruan tinggi sebagai bahan analisis: rekapitulasi data penilaian kinerja lembaga penelitian perguruan tinggi sebagai bahan informasi, memverifikasi dan mengonfirmasi data penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi untuk keakuratan data, menyajikan data penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan dan perintah atasan, menyimpan data penilaian kinerjapenilaian kinerjailaian kinerja lembaga perguruan tinggi: hasil olahan data penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi: rekapitulasi data penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi: hasil verifikasi data penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi: sajian data penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi, file dan berkas penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi: bahan layanan permintaan data terkait penilaian kinerja lembaga perguruan tinggi, laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan laporan tugas kedinasan lain. bahan kerja data dan informasi penilaian kinerjailaian kinerja lembaga perguruan tinggi: dan standar operasional prosedur terkait penilaian kinerjakelembagaan dan sistem pelaporan informasi pelaksanaan tugas. mengevaluasi subbagian penyampaian data. program dan kelembagaan kinerja pengadministrasi subbagian meminta alat tulis kependidikan kelembagaan kantor, dan memintaunit kerja atasan pengawas subbagian pendidik dan tenaga kependidikan. uraian tugas mengumpulkan dan mengingat data peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, mengumpulkan, mengingat, dan mengolah data pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan klasifikasinya sebagai bahan analisis: mengolah data peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, memverifikasi dan mengonfirmasi data peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, menyajikan data peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, menyajikan data pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan klasifikasinya sebagai bahan analisis, rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan sesuai klasifikasinya sebagai bahan analisis, menyimpan data pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur agar mudah digunakan ditemukan, memberikan layanan permintaan daata peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, data pendidik dan tenaga kependidikan, hasil olahan data peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, hasil verifikasi data peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sajian data peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sajian data pendidik dan tenaga kependidikan, rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan, arsip data pendidik dan tenaga kependidikan, laporan layanan permintaan datta pendidik dan tenaga kependidikan, dan data, peraturan perundang undangan tentang pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar operasional prosedur pengelolaan data dan dokumen peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. tanggung jawab keakuratan data, kelengkapan data, kecepatan dan ketepatan penyajian data, dan keamanan data. wewenang meminta kelengkapan data kepada pihak terkait sesuai dengan penugasan atasande. nia seru aka konsultasi dan pengawas) unit kerja pelaporan administrator) pelaksanaan tugas. analis kualifikasi woo penyampaian data dan karir pendidik unit kerja dan informasi. dan tenaga administrator) kependidikan pengadministrasi see ban yan kan anda permintaan data umum (unit kerja yang telah administratoranalis kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan sub nama jabatan analis pengembangan karier pendidik tenaga kependidikan unit kerja atasan pengawas sesesagasano administrator sngaasan aankarier pendidik dan tenaga kependidikan. uraian tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja subbagian, menganalisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, menyusun konsep rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, menyusunmengidentifikasi masalah pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan jenjang jabatan akademik dan beban kerja jabatan, menganalisis pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan, menyusun alternatif penyelesaian masalah kualifikasi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan, menyusunmenyiapkmelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban, dan a81: peraturan perundang undangan tenagaolah data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan mampu rekapitulasi dan memverifikasi data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. potensi kemampuan numerik. sikap kerja la. teliti:jaminan mutudata bidang penjaminan mutu lembaga. uraian tugas mengumpulkan data dan informasi penjaminan mutu lembaga perguruan tinggi, mengolah data penjaminan mutu lembaga perguruan tinggi sebagai bahan analisis, rekapitulasi data penjaminan mutu lembaga perguruan tinggi sebagai bahan informasi, memverifikasi dan mengonfirmasi data penjaminan mutu lembaga perguruan tinggi untuk keakuratan data, menyajikan data penjaminan mutu lembaga perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan dan perintah atasan, menyimpan data penjaminan mututerkait penjaminan mutujaminan mutu lembaga perguruan tinggi: hasil olahan data penjaminan mutu lembaga perguruan tinggi: rekapitulasi data penjaminan mutu lembaga perguruan tinggi, hasil verifikasi data penjaminan mutu lembaga perguruan tinggi: sajian data penjaminan mutu lembaga perguruan tinggi: file dan berkas penjaminan mutu lembaga perguruan tinggi: bahan layanan permintaan data terkait penjaminan mutu lembaga perguruan tinggi, laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban, dan laporan tugas kedinasan lain. bahan kerja data dan informasi penjaminan mutujaminan mutu lembaga perguruan tinggi: standar operasional prosedur terkait penjaminan mutuonsultasi dan kelembagaan kelembagaan dan pelaporan sistem informasi pelaksanaan tugas. mengevaluasi subbagian penyampaian data. feowmdansana (mangan pengadministrasi subbagian permintaan alat kependidikan kelembagaan tulis kantor: dan permintaan data yang telah diarsipkan,rogram studi perguruan tinggipenguatan kelembagaan perguruan tinggi. uraian tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data program studi sesuai dengan sasaran, mengumpulkan data dan informasi program studi dari unit kerja dan sumber lain: mengklasifikasikan data program studi perguruan tinggi, mengolah data dan informasi program studrogram studi perguruan tinggi sesuai dengan jenis data sebagai bahan informasi, memverifikasi dan mengkonfirmasi data dan informasi program studi perguruan tinggi untuk keakuratan data, menyajikan data dan informasi program studi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan, menyimpan data dan informasi program studi perguruan tinggi sesuai dengan prosedur agar mudah digunakan ditemukan, menyiapkan bahan layanan permintaan data program studipelaksanaan pengumpulfile dan informasi program studi perguruan tinggi, hasil olahan data dan informasi program studi perguruan tinggi, rekapitulasi data dan informasi program studi perguruan tinggi: hasil verifikasi dan konfirmasi data dan informasi program studi perguruan tinggi: sajibahan layanan permintaan data dan informasi program studdan informasi program studi perguruan tinggi, dan data dan informasi program studi perguruan tinggi program studi perguruan tinggi. tanggung jawab keakuratan data dan informasi:amadabatan kepala subbagian bagian kelembagaan konsultasi jean analis program studi subbagian penyampaian data few iman pengadministrasi data subbagian permintaan data program studi kelembagaan yang sudah perguruan tinggi. teknik pengolahan tentang jaringan, web dan internet. kecakapan teknis mampu mengolah data dan informasi.. terampil, dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengolah data unit kerja atasan pengawas dunia eka kosan administrator nada mna aka pana kepadanya. uraian tugas menyiapkan: mengumpulkan data pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, mengingat data pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi sesuai format pengolahan data, mengolah data terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi sesuai dengan klasifikasinya sebagai bahan analisis, menyusun, melakukan, menyajikan data pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi: menyimpan data pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi: memberikan layanan permintaan data sesuai dengan ketentuan, melaporkan hasil pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data terkait pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, file data pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi: hasil olahan data terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi,: hasil: sajian data pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, inventarisasi data pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, layanan permintaan dat, data kdp konstruksi dalam pekerjaan) sarana dan prasarana, data pelaporan capaian pembangunan sarana dan prasarana, dan data hasil visits dan asistensi perguruan tinggi negeri terkait pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasaranterkait pengelolaan, pemanfaatan, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. hasil kerja bahan penyusunan program kerja subbagian: analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, konsep rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan,identifikasi masalah pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan: analisis pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan, laporan alternatif penyelesaian masalah kualifikasi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan,laporan pelaksanaan tugas, dan laporan tugas kedinasan lain. bahan kerja data dan informasi: peraturan tentang pendidik dan tenaga kependidikan: dan standar operasional prosedur bidang pengelolaan data pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan. tanggung jawab kebenaran dan kelengkapan data pengembangan karier pendidik dan pengembangan sarana dan prasarana. tanggung jawab keakuratan data, kelengkapan data, dan kebenaran pengolahan data. wewenang meminta data kepada pihak terkait, dan memberikan masukan kepada atasan. hubungan kerja pena dean konsultasi pengawas) unit kerja pelaksanaan tugas. administrator) anndadanadanananasanan permintaan unit kerja penyampaian pengawas) epnmappnnnmn anndadanadanananasanan permintaan unit kerja penyampaian pengawas) epnmappnnnmpengatur, ii c golongan pengetahuan teknik pengumpulan dan pengolahan data. kecakapan tekniskecepatan: dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengolah data beasiswa dan bantuan sub nama jabatan pengolah data beasiswa unit kerja jabatan pengawas administrator ant mit beasiswa dan bantuan. uraian tugas menyiapkan bahan instrumen pelaksanaan pengumpulan data beasiswa, mengumpulkan dan memeriksa data beasiswa, mengingat data sesuai dengan prosedur, mengolah data beasiswbeasiswa untuk keakuratan data: menyiapkan bahan penyajian data beasiswa sesuai dengan ketentuan dan perintah atasan, menyimpan data: file data beasiswa, hasil olahan data beasiswa, rekapitulasi data beasiswa: hasil verifikasi dan konfirmasi data beasiswa, bahan sajian data beasiswa, arsipgiatan beasiswa, dandan pedoman pemberian beasiswa:, hubungan kerja iri massa konsultasi dan pengawas) (unit kerja pelaporan administrator) pelaksanaan tugas. pengadministrasi .voodoo permintaan data umum (unit kerja yang telah pengawasbeasiswa dan bantuan, dan pengetahuan tentang jenis jenis beasiswa dan bantuan. kecakapan teknis mampu mengolah data, dan mampu menyajikan data. potensi kemampuan numerik. sikap kerja teliti, antisipatif, cermat, dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan l050 nama jabatan penyusun lapora:, menyusun laporan pelaksanaan tugasdan program kerja lembaga, data kegiatan dan dipa:rmintaan penyampai anggaran dan perencanaan dahlan us. pelaporan penganggaran bendahara subbagian permintaan penyampai perencanaan dahldatabase subbagian permintaan data dan surat perintah perencanaan dan informasi. membayar penganggarankeuangan, dan diklat sai. pengalaman kerja pengolahan data keuangan. pangkat, golongan penata muda, ill a. pengetahuan peraturan tentang keuangan. kecakapan teknis mampu menyusun laporan keuangan. potensi kemampuan numerik, dan kemampuan verbal. sikap kerja la. teliti, cekatan: tekun, dan kerja sama.lembaga layanan pendidikan tinggi. uraian jabatan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan lembaga layanan pendidikan tingembaga layanan pendidikan tinggi dilakukan sesuai dengan hasil analisis jabatan. tenaga kependidikan, dan kebenaran bahan usul pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan. wewenang meminta kelengkapan data pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan kepada unit kerja yang terkait, memberikan masukan kepada pimpinan. hubungan kerja ara penesnanasan panah konsultasi dan pengawas) unit kerja pelaporan administrator) pelaksanaan tugas. pengolah data kanannnnnnnannnanan permintaan data. unit kerja pengawas) pengadministrasi kran gag kenengnanga nan permintaan alat umum unit kerja tulis kantor, dan pengawas) permintaan dokumenloss nama jabatan penyusun program anggaran dan pelaporan sub nama jabatan penyusun program, anggaran, dan lapoanggaran dan pelapo: mengidentifikasi masalah program dan anggaran sesuai dengan hasil analisis:yusun konsep rencana kerja dan anggaran tahunan, menganalisis usul program, kegiatan, dan anggaranbersama tim menelaah unit kerja, menyusuinstrumen pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan rencana, program, kegiatan,usul revisi program, kegiatan, dan anggaran, konsep rencana strategis renstra), laporan penelaahan program, kegiatan, dan anggaran rka kl): laporan analisis data unit kerja, bahan kerja program kerja tahun sebelumnya, rencana kegiatan dan anggaran rka): rencana kegiatan dan anggaran rka) pagu anggaran pagu sementara), dan data dan informasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran. peralatan kerja alat tulis kantor, alat perlengkapan kantor, dan aplikasi keuangan (rka kl, senja kl). pedoman kerja peraturan tentang pengelolaan keuangan, dan standar operasional prosedur penyusunanmasukan kepada atasan berdasarkan hasil telaahan. hubungan kerja kepala subbagian bagian umum konsultasi perencanaan dan pelaksanaan dan penganggaran laporan tugas. penyusun subbagian pertukaran data dan laporan perencanaan dan informasi. keuangan penganggaran bendahara subbagian pertukaran data dan perencanaan dan informasi. penganggaran pengolah data subbagian permintaan data pelaksanaan perencanaan dan dan informasi. program dan penganggaran anggaran pengelola subbagian permintaan data database surat perencanaan dan dan informasi. perintah penganggaran membayar kan men pengelola subbagian permintaan data keuangan perencanaan dan dan informasi. penganggaran pengelola gaji subbagian permintaan data perencanaan dan| dan informasi. penganggaran pengadministrasi subbagian permintaan data keuangan perencanaan dan dan informasirencanaan program, keuangan, dan cc. sai, sakit, e msa. pengalaman kerja bidang penyusunan program dan anggaran. pangkat, golongan penata muda, ill a., uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan penyusun program pembinaanprogram pembinaan organisasi kemahasiswta pembinaan organisasi kemahasiswaan: menganalisis data usul program pembinaan organisasi kemahasiswaan: mengidentifikasi masalah pembinaan organisasi kemahasiswaan sebagai bahan analisis: menyusun konsep program pembinaan organisasi kemahasiswaan, menyusun konsep saran pemecahan masalah program pembinaan organisasi kemahasiswaan, menyusun konsep bahan penyusunan panduan program pembinaan organisasi kemahasiswaan, menyusun konsep bahan fasilitasi pembinaan organisasi kemahasiswaan: menyusun bahan pemantauan dan evaluasi program pembinaan organisasi kemahasiswata pembinaan organisasi kemahasiswaan, hasil analisis data usul program pembinaan organisasi kemahasiswaan, identifikasi masalah pembinaan organisasi kemahasiswaan, konsep program pembinaan organisasi kemahasiswaan, konsep saran pemecahan masalah pembinaan organisasi kemahasiswaan: konsep bahan penyusunan panduan program pembinaan organisasi kemahasiswaan: konsep bahan fasilitasi pembinaan organisasi kemahasiswaan, bahan pemantauan dan evaluasi program pembinaan organisasi kemahasiswaanpembinaan organisasi kemahasiswaan: panduan program pembinaan organisasi kemahasiswaan, peraturan perundang undangan tentang kemahasiswaan, dan standar operasional prosedur terkait program pembinaan organisasi kemahasiswaan1l. meminta data dan informasi pembinaan organisasi kemahasiswaan, dan memberikan masukan kepada pimpinan. hubungan kerja pamasataan unta jpammtat kepala subbagian bagian akademik konsultasi dan kemahasiswaan dan kemahasiswaan pelaporan pelaksanaan tugas. pengelola subbagian permintaan data dan organisasi kemahasiswaan informasi. kemahasiswaan pengadministrasi subbagian permintaan alat umum kemahasiswaan tulis kantor:manajemen organisasi. pengalaman kerja pengolahan data organisasi kemahasiswaan. pangkat golongan penata muda, ill a. pengetahuan organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi. kecakapan teknis mampu menyusun program. potensi kemampuan verbal, dan kemampuan numerik. sikap kerja la. teliti, inisiatif, dan inovatif. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pranata kearsipan, uraian tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan data kearsipan, mengumpulkan, meneliti, dan mengklasifikasi data kearsipan secara konsisten untuk tertib administrasi arsip kedinasan, membuat petunjuk penataan kearsipan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman lingkungan kerja, mengendalikan dan memantau tindak lanjut surat naskah dinas, mengingat arsip kedinasan sesuai format pengolahan data, rekapitulasi arsip kedinasan sesuai jenis data sebagai bahan informasi, mengolah data arsip sesuai dengan jenis dan klasifikasinya dalam rangka penyusunan katalog arsip: mengelola penyimpanan arsip berdasarkan pedoman agar arsip mudah diakses: menyimpan arsip sesuai prosedur agar mudah digunakan ditemuknyiapkan bahan layanan kearsipan sesuai ketentuan, menyusun laporan pengelolaan kearsipan lingkungan. kursus pelatihan pelatihan teknis karier pendidik dan tenaga kependidikan. pengalaman kerja bidang pengolahan data pengembangan karier. pangkat, golongan penata muda, i a. pengetahuan :a. teknik pengumpulan dan pengolahan data: peraturan bidanganalisis. potensi kemampuan verbal: kemampuan numerik. sikap kerja ra. teliti: cekatan: dan kerja sama. hasil kerja bahan pelaksanaan pengumpulan data kearsipan, daftar klasifikasi arsip dokumen (statis dan dinamis): daftar petunjuk penataan kearsipan, laporan kendali tindak lanjut, arsip dokumen digital, rekapitulasi arsip dokumen digital, katalog arsip: laporan pengelolaan arsip: arsip yang tertata, daftar usul penyusutan arsip dokumen, laporan layanan kearsipan, laporan pengelolaan kearsip: dan dokume, tanggung jawab konsistensi penataan kearsipan, kejelasan petunjuk penataan kearsipan, kemudahan pencarian arsip, keamanan dan kerahasiaan arsip: kenyamanan pihak yang berkepentingan terhadap arsip. wewenang menentukan prosedur kearsipan, mengelola tata penyusunan arsip, menyimpan arsip:beepengelola data subbagian tata usaha pertukaran data dan dan barang milik informasi. negara pengadministrasi subbagian tata usaha permintaan data perbuatan dan barang milik dan informasi. negara pengadministrasi subbagian tata usaha permintaan alat umum dan barang milik tulis kantor. negarateknis penataan kearsipan. pengalaman kerja pangkat, golongan pengatur, il c. pengetahuan peraturan tata naskah dinas. kecakapan teknis mampu menata dan mengolah data arsip dokumen. potensi kemampuan verbal. sikap kerja teliti. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan sekretaris sub nama jabatan sekretaris pimpinan unit kerja atasan pengawas kepala subbagian tata usaha dan barang milik negara administrator kepala bagian umum jpt pratama sekretaris lldikti wilayah.kepimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas: serta, hasil kerja surat masuk dan surat keluar pimpinan, agenda surat masuk dan surat keluar pimpinan, surat dan lembar disposisi, konsep surat, konsep surat untuk pengesahan, surat yang telah ditandatangani, konsep surat, arsip surat dan dokumen, jadwal kegiatan pimpinan, jadwal pemakaian kegiatan ruang sidang, catatan layanan telepon dan facsimile, laporan layanan tamu pimpintentang tata perbuatan, kearsipan, dankepala lldikti lldikti wilayah . arahan dan konsultasi peng kepala subbagian bagian umum konsultasi dan pelaporan tata usaha dan pelaksanaan tugas. barang milik negara pranata kearsipan subbagian tata pertukaran data dan usaha dan barang informasi. milik negara pengadministrasi subbagian tata permintaan arsip surat. perbuatan usaha dan barang milik negara pengadministrasi subbagian tata permintaan alat tulis umum usaha dan barang kantor. milik negarpangkat, golongan pengatur, illa. teliti, cekatan, dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan teknisi laboratorium unit kerja atasan pengawas tato ttu administrator,:,elolaan laboratorium. tanggung jawab ketersediaan dan kebenaran bahan laboratorium bengkel::pama morocco km. kananasanananasnnnana konsultasi dan pengawas) unit kerja pelaporan administrator) pelaksanaan tugas. mma (unit kerja penyampaian aaa permintaan (unit kerja penyampaian,haamampu menggunakan peralatan kalibrasi. uraian jabatan nomor kode jabatan l005 nama jabatan analis organisasi dan tata laksana sub nama jabatan analis tata laksan. uraian tugas menyiapkan bahan penyusunan program unit kerjadata perencanaan dan pengembangan pegawai sebagai bahan kebijakan pimpinan, mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyusunmengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyusun konsep bahan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan bidang peta proses bisnis: mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyusun: menyusun konsep saran pemecahan masalah bidang organisasi dan tata laksana sebagai bahan masukan atasan, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai. potensi kemampuan membedakan warna. sikap kerja tanggap: teliti, dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan teknisi peralatan kantor sub nama jabatan teknisi sarana dan prasarana kantorperalatan kantor. uraian tugas memeriksa sarana dan prasarana kantor dari pejabat pengadaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, mempelajari karakteristik, spesifikasi sarana dan prasarana kantor sesuai dengan prosedur pengoperasian untuk mengetahui cara dan teknik pemeliharaan dan pengoperasian, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor untuk menghindari kerusakan, memilah dan mencatat kerusakan sarana dan prasarana kantor untuk dijadikan bahan pelaporan, menyusun rencana perbaikan sarana dan prasarana kantor, melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana kantor, mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan yang diharaplaporan pemeriksaan sarana dan prasarana kantor, hasil analisis spesifikasi sarana dan prasarana kantor, terpeliharanya sarana dan prasarana kantor, catatan kerusakan sarana dan prasarana kantor, rencana perbaikan sarana dan prasarana kantor, perbaikan sarana dan prasarana kantor hasil evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, laporan hasil pelaksanaan tugas kantor, alat perlengkapan kantor, dan alat teknisi. pedoman kerja program kerja subbagian, dan standar operasional prosedur pemeliharaan kantor. tanggung jawab pemeliharaan sarana prasarana kantor, perbaikan sarana prasarana kantor, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. wewenang memeriksa objek kerusakan, pemeliharaan dan operasional kantor, memberikan saran pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan peralatan kantor kepada atasan, dan menolak melakukan perbaikan peralatan kantor yang tidak sesuai prosedur. hubungan kerja ben benanalis kebijakan subbagian tata penyampaian data barang milik usaha dan barang dan informasi. negara milik negara pengelola barang subbagian tata penyampaian data milik negara usaha dan barang dan informasi. milik negara pengadministrasi subbagian tata pertukaran data dan umum usaha dan barang informasi. milik negara keadaan tempat kerja ruang tempat kerja sesuai kebutuhan. suhu sesuai kebutuhan. penerangan terang. suara sesuai kebutuhan. jam kerja sesuai dengan peraturan. keadaan fisik tidak diperlukan upaya fisik yang signifikandiklat teknis sarana dan prasarana. pengalaman kerja pangkat, golongan pengatur muda, il a. pengetahuan teknik mengoperasikan peralatan pengolahan kantor. kecakapan teknis mampu mengidentifikasi kerusakan sarana dan prasarana pengolahan kantor, potensi kemampuan motorik, kemampuan keterampilan jari: dan kemampuan ketelitian. sikap kerja teliti, tanggap, dan inovatif. menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia, ttd. mohamad nasir hasil kerja .l. bahan penyusunan program unit kerja: instrumen pengumpulan dan pengolahan data organisasi dan tata laksana: data perencanaan dan pengembangan pegawai: konsep bahan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan bidang peta proses bisnis,, konsep saran pemecahan masalah bidang organisasi dan tata laksana, laporan hasil pelaksanaan tugas, dan laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain. bahan kerja data kompetensi pegawai, dan data organisasi dan tata laksanapegawaian, peraturan bidang organisasi dan tata laksana, dan standar operasional prosedur tentang pengelolaankebenaran dan ketepatan konsep standar operasional prosedur unit kerjanya, kebenaran dan ketepatan konsep standar pelayanan publik unit kerjanya, kebenaran dan ketepatan instrumen evaluasi jabatan dan fungsi lembaga unit kerjanya, dan kebenaran dan ketepatan analisis beban kerja unit kerjanya. ll, wewenang meminta data dan informasi organisasi kepada pihak terkait, dan memberi masukan kepada atasan. hubungan kerja kepala subbagian bagian umum konsultasi dan pelaporan hukum, pelaksanaan tugas. kepegawaian, dan tata laksana pengolah data subbagian hukum, permintaan data dan kepegawaian, dan tata informasi. laksana pengadministrasi subbagian tata usaha permintaan alat tulis umum dan barang milik kantor, dan negara permintaan data yang telah diarsipkan.ja. analisis jabatan, analisis organisasi: penyusunan standar operasional prosedur, dan analisis penatalaksanaan. pengalaman kerja pengolahan data organisasi. pangkat, golongan penata muda, iii a. pengetahuan za. peraturan tentang analisis organisasi: b.peraturan tentang standar operasional prosedur, dan peraturan tentang standar pelayanan. kecakapan teknis mampu menganalisis. potensi kemampuan verbal. sikap kerja teliti, dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan analis pelaksanaan akademik dan kemahasiswaan unit kerja atasan pengawas subbagian akademik dan kemahasiswaan administrator bagian akademik, kemahasiswaan, dan sumber dayadata untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi bidang akademik dan kemahasiswaan. uraian tugas menyiapkan bahan penyusunan program kerja subbagian, menyusun program kerja analis pelaksanaan akademik dan kemahasiswaan, menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data bidang layanan akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan kebutuhan dan jenis data, menganalisis data bidang layanan akademik dan kemahasiswaan untuk mengetahui inti permasalahan, mengidentifikasi masalah bidang layanan akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan hasil analisis, merumuskan konsep saran pemecahan masalah pelaksanaan akademik dan kemahasiswaan, menyusun bahan fasilitasi penerapan teknis akademik dan kemahasiswaan, menyiapkan bahan fasilitasi pendayagunaan sarana akademik dan kemahasiswaanprogram kerja analisis pelaksanaan akademik dan kemahasiswaan, instrumen pengumpulan dan pengolahan data akademik, analisis data akademik dan kemahasiswaan, identifikasi masalah akademik dan kemahasiswaan: konsep saran pemecahan masalah pelaksanaan akademik dan kemahasiswaan: bahan fasilitasi penerapan teknis akademik dan kemahasiswaan, bahan fasilitasi pendayagunaan sarana akademik dan kemahasiswaan: laporan hasil pelaksanaan tugas: dan laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain. bahan kerja data dan informasi akademik d akademik dan kemahasiswaan, peraturan perundang undangan terkait bidang akademik dan kemahasiswaan: buku pedomansesuaian hasil analisis: kecermatan identifikasi masalah: kebenaran dan kesesuaian saran pemecahan masalah, dan kebenaran dan kelengkapan laporan. wewenang meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja yang terkait: menolak permintaan hasil analisis yang tidak sesuai prosedur, dan memberi masukan kepada pimpinan. hubungan kerja koe kepala subbagian bagian akademik, konsultasi akademik dan kemahasiswaan, pelaksanaan tugas. kemahasiswaan dan sumber daya pengelola informasi subbagian permintaan data. akademik akademik dan kemahasiswaan pengelola data subbagian permintaan data. mutu pendidikan akademik dan kemahasiswaan pengelola subbagian permintaan data. organisasi akademik dan pengadministrasi subbagian permintaan alat umum akademik dan tulis kantor: dan kemahasiswaan permintaan data yanganalis akademik dan kemahasiswaan. pengalaman kerja pengolahan data. pangkat, golongan penata muda, ill a. pengetahuan a.pedoman akademik dan kemahasiswaan, standar operasional prosedur akademik dan kemahasiswaan, dan teknik analisis data akademik dan kemahasiswaan. kecakapan teknik mampu menganalisis data akademik dan kemahasiswaan, dan b.mampu mengidentifikasi masalah bidang layanan akademik dan kemahasiswaan. potensi kemampuan verbal. sikap kerja la, teliti, dan cel007 nama jabatan analis pengembangan sarana dan prasarana unit kerja atasan pengawas subbagian sarana dan prasaranaarana dan prasaran: menganalisis data pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, meng sesuai dengan hasil analisis: menyusun: menyusun konsep fasilitasi dan pemberian bimbingan teknisbahan sistem informasi sarana dan prasarana pendidikan tinggi, menyusun konsep bahan alternatif pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi: menyiapkan bahan peny: , konsep fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis,:informasi sarana dan prasarana pendidikan tinggi: konsep bahan alternatif pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi: slaporan hasil pelaksanaan tugas, dan laporan tugas kedinasan lain. bahan kerja data pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan hasil evaluasi program kerja tahun sebelumnygelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi: dan standar operasional prosedur bidang pengelolaan, pemanfaatan, dan sarana dan prasarana pendidikan tinggiterkait pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi: dan memberikan masukan kepada pimpinan. hubungan kerja bone men mere sanaanaan sisisananasananan konsultasi dan pelaporan pengawas) (unit kerja pelaksanaan tugas. administrator) pengolah data pisibandnanananan permintaan data. (unit kerja pengawas) umum (unit kerja kantor, dan pengawas) permintaan berkas dadaan barang dan jasa: pelatihan analisis kebijakan. pengalaman kerja pengolahan data pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan sarana dan prasarana. pangkat, golongan penata muda, ill a. pengetahuan sarana dan prasarana pendidikintegritas, teliti: dan jujur. uraian tugas nomor kode jabatan nama jabatan analis penjamin mutu sub nama jabatan analis pelaksanaan program sistem penjaminan mutu unit kerja atasan pengawas dneneninanidadanan administrator ann pop pppjamin mutusebagai bahan perumusan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi masalah sebagai bahan perumusan pelaksanaan program kegiatan: menyusun konsep saran pemecahan masalah program sistem penjaminan mutu sesuai dengan hasil analisis, menyiapkan konsep bahan pemantauan dan evaluasi penjaminan mutu, menyiapkan konsep bahan panduan fasilitasi bimbingan teknis bidang penjaminan mutu, menyusun konsep bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjaminan mutusesuai dengan kebutuhan dan jenis data, hasil analisis data: hasil identifikasi masalah sebagai bahan perumusan pelaksanaan program kegiatan, konsep saran pemecahan masalah program sistem penjaminan mutu, konsep bahan panduan evaluasi dan fasilitasi penjaminan mutu, konsep bahan panduan fasilitasi bimbingan teknis bidang penjaminan mutu, konsep bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjaminan mutusistem penjaminan mutuevaluasi dan fasilitasi penjaminan mutu, dan standar operasional prosedur terkait evaluasi dan fasilitasi penjaminan mutu. tanggung jawab kebenaran dan ketepatan data dan informasi yang digunakan dalam menganalisis:evaluasi dan fasilitas penjaminan mutu, dan memberikan masukan kepada pimpinan. hubungan kerja khanna mean konsultasi dan pengawas) unit kerja pelaporan pelaksanaan administrator) tugas. mean permintaan data dan (omset jaten permintaan data dan (omset jaten pengadministrasi |. permintaan data umum (unit kerja pengawas) yang telahanalisis data. pengalaman kerja bidang pengelolaan sistem informasi. pangkat, golongan penata muda, iii a. pengetahuan peraturan terkait pendidikan tinggi, dan standar operasional prosedur tentang sistem penjaminan mutu. kecakapan teknis memahami jaringan dan infrastrukturnya. potensi kemampuan menulis, kemampuan verbal, dan kemampuan numerik. sikap kerja teliti, terampil, inovasi: dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan analis sistem informasinformasi. uraian tugas menyiapkan konsep penyusunan program kerja subbagian, menyusun instrumen pengumpulan data dan informasi sesuai kebutuhan dan jenis data, menganalisis data dari pengguna sistem sebagai bahan rancangan pengembangan sistem informasi: menyiapkan konsep bahan pengembangan aplikasi sistem informasi, menyiapkan bahan penyusunan panduan penggunaan sistem informasi, menyiapkan konsep bahan fasilitasi dan sosialisasi penerapan program aplikasi sistem informasi, melakukan pengelolaan dan pemeliharaan database sistem informasi, menyiapkan bahan penyajian data dan sistem informasi, menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan dan aplikasi sistem informasatasan. hasil kerja konsep penyusunan program kerja subbagian: instrumen pengumpulan data dan informasi, analisis data pengguna sistem, konsep bahan pengembangan aplikasi sistem informasi, bahan penyusunan panduan penggunaan sistem informasi, konsep bahan fasilitasi dan sosialisasi penerapan program aplikasi sistem informasi, laporan pengelolaan dan pemeliharaan database sistem informasi, bahan penyajian data dan sistem informasi, bahan pemantauan dan evaluasi layanan dan aplikasi. peralatan kerja alat tulis kantor, alat perlengkapan kantor, dan alat perlengkapan jaringan. pedoman kerja program kerja subbagian, peraturan penggunaan sistem informasi, dan standar operasional dan prosedur bidang sistem informasi. tanggung jawab berfungsinya sistem informasi, dan ketersediaan data dan informasiaftar nomor kode jabatan dalam uraian jabatan lembaga layanan pendidikan tinggi menpan kadin nama jabatan jabatan analis data akademik analis kebijakan barang milik negara analis kelembagaan analis kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan analis organisasi dan tata laksana analis pelaksanaan akademik dan kemahasiswaan analis pengembangan sarana dan prasarana analis penjamin mutu analis sistem informasi bendahara pengadministrasi kepegawaian pengadministrasi kependidikan pengadministrasi keuangan pengadministrasi pendidik dan tenaga kependidikan pengadministrasi perpustakaan pengadministrasi perbuatan penata usaha pimpinan) pengadministrasi perbuatan pengadministrasi umum pengadministrasi barang milik negara) pengadministrasi umum pengadministrasi beasiswa) pengadministrasi umum pengadministrasi kerumahtanggaan) pengadministrasi umum pengadministrasi poliklinik) pengadministrasi umum a1. hubungan kerja kop pemadatan tata darat kepala subbagian bagian kelembagaan konsultasi dan sistem informasi dan dan sistem informasi pelaporan kerja sama pelaksanaan tugas. pengelola informasi subbagian sistem permintaan data. kerjasama informasi dan kerja sama pengelola sistem subbagian sistem permintaan data. informasi informasi dan kerja sama pengelola situs web subbagian sistem permintaan data. informasi dan kerja sama pengadministrasi subbagian sistem permintaan data umum informasi dan kerja yang telah samapemrograman: dan pelatihan sistem informasi manajemen. pengalaman kerja pengolahan data bidang sistem informasi. pangkat, golongan penata muda, ill a. pengetahuan a.teknik dan metode pengumpulan dan pengolahan data, dan b.teknik pengelolaan jaringan, web, dan internet. kecakapan teknis mampu merancang sistem informasi, mampu mengelola database, dan mampu mengelola jaringan. potensi kemampuan verbal, dan kemampuan numerik. sikap kerja disiplin, teliti, cermat: dan tanggung jawab. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan bendahara sub nama jabatan bendahara pengelupenerimaan, pengeluaran, dan pembukuan terkait transaksi keuangan. uraian tugas::, menyusun laporan pertanggungjawaban (lpjatasan. hasil kerja rencana pencairan anggaran, usul pencairan anggaran kepada ppn, laporan penyimpanan uang::(spot), laporan pertanggungjawaban (lpj):: petunjuk operasional kerja pok): cek, blank akuntansi:, hubungan kerja bee kuasa pengguna s.cocoooooooooo pelaporan anggaran (unit kerja jpt pertanggungjawaban madya) penggunaan anggaran. pejabat pembuat soo konsultasi dan komitmen (unit kerja jpt pelaporan pelaksanaan pratama) proses pencairan anggaran kegiatan. kepala bagian umum konsultasi dan subbagian pelaporan pelaksanaan perencanaan dan tugas. penganggaran penyusun subbagian pertukaran data dan laporan perencanaan dan informasi. keuangmintaan data dan database surat perencanaan dan informasi. perintah penganggaran membayar famadatatan snakes duniaa.keuangan. pangkat, golongan pengatur, ii c. pengetahuan peraturan tentang keuangan negara, dan perbendaharaan negaradan tekun. uraian jabatan nomor kode jabatan loi1i nama jabatan pengadministrasigawaian, uraian tugas membuat konsep surat usulan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, diklat pimpinan, dan diklat teknis pegawai lingkungan unit kerja, membuat konsep surat perjalanan dinas lingkungan unit kerja, membuat konsep surat usulan cuti pegawai lingkungan unit kerja, membuat konsep surat usulan pembuatan karpet, baris kartu, bpjs, aspen pegawai lingkungan unit kerja, menyiapkan surat permohonan rohaniwan, serta daftar undangan lainnya untuk pelantikan pejabat lingkungan unit kerja, membuat konsep surat kepegawaian sesuai dengan jenis kebutuhan lingkungan unit kerja, membuat konsep surat usulan pemberhentian dan pensiunan pegawai lingkungan unit kerja, membuat konsep surat usulanmelaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpintag. hasil kerja konsep surat usul ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, diklat pimpinan, dan diklat teknis pegawai, konsep surat perjalanan dinas pegawai, konsep surat usulan cuti pegawai: konsep surat usul pembuatan karpet, baris kartu, bpjs, aspen pegawai: surat permohonan rohaniwan, konsep surat kepegawaian: konsep surat usul pemberhentian dan pensiunan pegawai: konsep usul pemberian penghargaan satyalancana karyasatya dan penghargaan lain kepada pegawai, arsip data kepegawaiadministrasi kepegawaian. tanggung jawab kebenaran dan kesesuaian proses administradministrasi pegawai kepada pihak terkait sesuai dengan penugasan atasan, menolak permintaan data administrasi pegawai yang tidak sesuai prosedur, dan memberikan masukan kepada pimpinan. hubungan kerja keadaaan. tata laksana hukum, kepegawaian, dan tata laksana pengolah data subbagian penyampaian data. hukum, kepegawaian, dan tata laksana pengelola kepegawaian subbagian penyampaian data. hukum, kepegawaian, dan tata laksana pengelola penilaian subbagian penyampaian data. kinerja pegawai hukum, kepegawaian, dan tata lakspengelola keuangan pengolah data keuangan) pengelola keuangan ( io40 pengelola sistem informasi pengolah data frengiah enisantinejatembagi pengolah data penilaian kinerja lembaga) rear. pengolah data peningkatan kualifikasi tenaga pendidik, tenaga pendidikan) jo. pengolah data program studi perguruan tinggi) penyusun laporan keuangan penyusun program anggaran dan pelaporan ( dosa sekretaristata usaha dan kepegawaian. pengalaman kerja : pangkat, golongan pengatur muda, il a. pengetahuan standar operasional prosedur administrasi kepegawaian. kecakapan teknis mampu mengadministrasikan data kepegawaian. potensi kemampuan numerik. sikap kerja la. teliti, cekatan: tekun: dan kerja sama. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengadministrasi kependidikndidikan. uraian tugas menerima dan memeriksa dokumen kelembagaan dan program studi sesuai dengan prosedur, mencatat dokumen kelembagaan dan program studikelembagaan dan program studi untuk pengendalian dan memudahkan pencarian, mengelompokkan dokumen kelembagaan dan program studikelembagaan dan program studi sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi, melayani peminjaman dokumen kelembagaan dan program studi sesuai dengan ketentuan, menyiapkan dokumen pendukung kegiatan kelembagaan dan program studiz9. hasil kerja data dan dokumen kelembagaan dan program studi, catatan lembar buku kendali data dan dokumen kelembagaan dan program studi, nomor dokumen kelembagaan dan program studi, dokumen kelembagaan dan program studi menurut jenis dan sifatnya, kumpulan dokumen kelembagaan dan program studi, layanan peminjaman data dan dokumen kelembagaan dan program studi: dokumen pendukung kegiatan kelembagaan dan program studkelembagaan dan program stud kelembagakelembagaan dan program studi. tanggung jawab keamanan dan kelengkapan dokumen kelembagaan dan program studi, dan kecepatan layanan peminjaman dokumen kelembagaan dan program studi. wewenang meminta dokumen kelembagaan dan program studi untuk penyimpanan dan penataan, dan meminta pengembalian peminjaman dokumen kelembagaan dan program studi. hubungan kerja emban taknyampaian data. fest kemana mengevaluasi subbagian penyampaian data. program dan kelembagaan kinerja pengolah data subbagian penyampaian datakelembagaan dan program studikeuangan sub nama jabatan penata dokumeuangan. uraian tugas mencatat dan rekapitulasi usul permintaan anggaran, mengumpulkan data program dan anggaran serta bahan pendukung penyusunan dokumen keuangan sebagai bahan pengolahan data, menerima dokumen terkait program, anggaran, dan keuangan untuk administrasi, mencatat dan rekapitulasi penerimaan dokumen terkait program dan anggaran dalam buku agenda untuk tertib administrasi: mengklasifikasikan dan menginventarisasi dokumen terkait program dan anggaran, memberikan layanan permintaan dan peminjaman arsip dokumen program, anggaran, dan keuangan, mengadministrasikan dokumen program dan anggaran, melakukan penataan, pemeliharaan, dan penyimpanan arsip dokumen laporan program, anggaran, daokumen usul permintaan anggaran, data program dan anggaran serta bahan pendukung penyusunan dokumen keuangan: dokumen program, anggaran, dan keuangan, dokumen program dan anggaran, laporan inventarisasi dokumen, catatan layanan permintaan dan peminjaman arsip dokumen, dokumen program dan anggaran, arsip dokumen program, anggaran, dan keuangan, dankebenaran dan kelengkapan bahan pendukung penyusunan dokumen keuangan, kebenaran dan kelengkapan surat suratmati tata bannyampaian data pelaksanaan perencanaan dan dan informasi. program dan penganggaran anggaran pengelola database subbagian penyampaian data surat perintah perencanaan dan dan informasi. membayar penganggaran pengelola subbagian penyampaian data keuangan perencanaan dan dan informasi. penganggaran pengelola gaji subbagian penyampaian data perencanaan dan dan informasi. penganggaril ja. teliti, dan cermat. uraian jabatan nomor kode jabatan nama jabatan pengadministrasi pendidik dan tenaga kependidikan unit kerja atasan pengawas esssswasesanan administrator soksinanasinonn dan pendokumentasian bidang pendidik dan tenaga kependidikan. uraian tugas menerima dan memeriksa dokumen pendidik dan tenaga kependidikan: mencatat dokumen pendidik dan tenaga kependidikanpendidik dan tenaga kependidikan untuk pengendalian dan memudahkan pencarian, mengelompokkan dokumen pendidik dan tenaga kependidikanpendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi, melayani peminjaman dokumen pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan, menyiapkan dokumen pendukung kegiatan pendidik dan tenaga kependidikananalis:: hasil analisis data akademik, identifikasi masalah akademik: konsep saran pemecahan masalah pelaksanaan akademik, hasil kerja data dan dokumen pendidik dan tenaga kependidikan, catatan lembar buku kendali data dan dokumen pendidik dan tenaga kependidikan: nomor dokumen pendidik dan tenaga kependidikan, dokumen pendidik dan tenaga kependidikan menurut jenis dan sifatnya, kumpulan dokumen pendidik dan tenaga kependidikan, layanan peminjaman data dan dokumen pendidik dan tenaga kependidikan, dokumen pendukung kegiatan pendidik dan tenaga kependidik dan tenaga kependidikanpendidik dan tenaga kependidikan. tanggung jawab keamanan dan kelengkapan dokumen pendidik dan tenaga kependidikan, dan kecepatan layanan peminjaman dokumen pendidik dan tenaga kependidikan. wewenang meminta dokumen pendidik dan tenaga kependidikan untuk penyimpanan dan penataan, dan meminta pengembalian peminjaman dokumen pendidik dan tenaga kependidikan. hubungan kerja nama unit kerja dalam hal maa pan pep konsultasi dan pelaporan jangan kakenaieanlan kaya permintaan penyampaian permintaan penyampaian tpendidik dan tenaga kependidikanananasanaansannansaanansasnansasa administrator eewowewswsussswswssssnnssasanssag::: laporan pelaksanaan tugas,:,aa konsultasi dan pengawas) (unit kerja pelaporan administrator) pelaksanaan tugas. nan permintaan (unit kerja penyampaian pengawas) nan permintaan (unit kerja penyampaian |
berita negara republik indonesia menristek dikti. upn jawa timur. tata kerja. organisasiorganisasi dan tata kerja universitas pembangunan nasional veteran jawa timur, bahwa organisasi dan tata kerja universitas pembangunan nasional veteran jawa timu lembaran negara tahun nomor peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang kementrian riset, teknologi. cc.dan layanan pimpinangawai upn veteran jawa timururusan penyusun, dan subbagian akuntansi dan pelaporanekonomi dan bisnis, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas teknik, fakultas hukum: fakultas arsitektur dan desain: dan fakultas ilmu komputer. fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan dan fakultas ilmu komputerpertanian dandan huruf terdiri atas wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang umum, dan keuangantugas bidang dan sistem informasi, alumni dan kerja samadandancabang ilmu pengetahuan dan teknologb kedudukan, tugas, dan fungsi universitas pembangunan nasional veteran jawa timur selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut upn veteran jawa timn veteran jawa timn veteran jawa timn veteran jawa timur, dan pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaa dan informasi, serta pengelolaan barang milik negara. subbagian program,,ataupn veteran jawa timn veteran jawa timurmberilayanan pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa. kepala upt pengembangan karir dan kewirausahaan bertanggung jawab kepada rektor dan dikoordinasikan oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja samyiapan pengembangan dan pembinaan karir mahasiswa pengembangan dan pembinaan kegiatan kewirausahaan mahasiswa:pn veteran jawa timetentuan lebih lanjut mengenai senat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam statuta upn veteran jawa timmempunyai hubungan kerja dengan upn veteran jawa timur. bab ketentuan lain lain perubahan organisasi dan tata kerja upn veteran jawa timupn veteran jawa timupn veteran jawa timurupn veteran jawa timurdanupn veteran jawa timur yang telah ada sebelumpn veteran jawa timur yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur lingkungan upn veteran jawa tim, perencanaan, dan kerja sama lingkungan upn veteran jawa timurpelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan lingkungan upn veteran jawa timur dan kerja, pembinaan kemahasiswaan danngelolaan sarana pendidikan, pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, penalaran dan evaluasi, subbagian registrasi dan statistik, dan subbagian kemahasiswaan. subbagian akademik dan evaluasi mempunyai tugas melakuakademik dan mahasiswa. subbagian kemahasiswaan mempunyai tugas melakuenyusunan bahan kebijakan, rencana, program, dan anggaran, koordinasi dan sinkronisasicc. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan lingkungan upn veteran jawa timur,subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan cc. subbagian kerja sama dan hubungan masyarakat. subbagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pengembangan, bahan kebijakan, rencana, program, dan anggaran, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta penyusunan bahan penetapan rencana, program, dan anggaran upn veteran jawa timuupn veteran jawa timur. subbagian kerja sama dan hubungan masyarakat |
berita negara republik indonesia menristek dikti. dosen. tenaga kependidikan. pengangkatan dan pemberhentimenteri melakukan pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga pendidikan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada perguruan tinggi negeri(tujuh puluh tahun) bagi dosen yang memiliki jabatan akademik profesor, dan (lima puluh delapan) tahun bagi tenaga kependidikan. atas permintaan sendiri, meninggal dunia, tidak cakap jasmani dan atau rohani, atau berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ppp pada ptn barudosen dan tenaga kependidikan sebagai ppp pada ptn baru dilakukan oleh menteri atas usul pemimpin perguruan tinggi. tata cara pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan sebagai ppp pada ptn baru dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. dosen dan tenaga kependidikan yang diberhentikan dengan hormat sebagai ppp mendapatkan hakngangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan sebagai ppp pada ptn barudosen dan tenaga kependidikan yang bekerja pada ptn baru tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii ketentuan penutup pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan sebagai ppp pada ptn baru harus diselesaikan paling lambat tanggal februari peraturan menteri ini hanya berlaku untuk pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan sebagai ppp pada (tiga puluh lima) ptn baru sesuai dengformatlaksanakan tugas pemerintahguruan tinggi negeri baru, yang selanjutnya disingkat ptn baru adalah tiga puluh lima perguruan tinggi negeri barupemimpin perguruan tinggi adalah rektor universitas institut dan direktur politeknikpengangkatan bagian kesatu umum dosen dan tenaga kependidikan pada ptn baru diangkat menjadi ppp. pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan pada ptn baru sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh menteri atas usul pemimpin perguruan tinggi. bagian kedua pembentukan tim verifikasi dalam melaksanakan pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam menteri membentuk tim verifikasi. tim sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan verifikasi dan validasi data terhadap permohonan pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan pada ptn baru. tim sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri, dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal. susunan tim sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas: (satu) orang ketua merangkap anggota, dan (dua belas) orang anggota. anggota tim sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf terdiri dari (tujuh) orang dari kementerian dan (enam) orang dari ptn baru. dalam melaksanakan tugas verifikasi dan validasi data, tim dapat dibantu oleh sekretariat tim yang dipimpin oleh seorang sekretaris. sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (tujuh) orang. masa tugas keanggotaan tim berakhir sampai dengan selesainya pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan sebagai ppp pada ptn baru. bagian ketiga persyaratan pengangkatan untuk dapat diangkat sebagai ppp pada ptn baru, dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah terdaftar sebagai dosen dan tenaga kependidikan pada ptn yang baru didirikan, terdaftar sebagai dosen dan tenaga kependidikan dalam berita acara serah terima sumber daya manusia dari badan penyelenggara perguruan tinggi swasta kepada menteri pendidikan dan kebudayaan dan telah mengabdi bekerja paling sedikit (dua) tahun pada tanggal februari bertakwa kepada tuhan yang maha esa, setiterikat sebagai pegawai tetap pada lembaga lain yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis: dbagian keempat tata cara permohonan dosen dan tenaga kependidikan mengajukan permohonan pengangkatan sebagai ppp pada ptn baru kepada pemimpin perguruan tinggi. permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi dengan melampirkan: fotokopi ijazah surat tanda tamat belajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, surat keputusan pengangkatan sebagai dosen atau tenaga kependidikan dari pemimpin perguruan tinggi, daftar riw hidup, pas foto berwarna ukuran sebanyak (enam) lembar, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian negara republik indonesia, surat keterangan bebas dari narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit tipe dan surat pernyatapemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan pengangkatan sebagaimana tersebut dimaksud pada kepada menteri melalui ketua tim. permohonan sebagaimana dimaksud pada diterima oleh menteri paling lambat (empat belas) hari setelah peraturan menteri ini diundangkan. tim melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengangkatan. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi permohonan dinyatakan belum memenuhi kelengkapan persyaratan, permohonan dikembalikan kepada dosen atau tenaga kependidikan melalui pemimpin perguruan tinggi untuk dilengkapi. dosen atau tenaga kependidikan melengkapi persyaratan dan menyampaikan kembali kepada tim melalui pemimpin perguruan tinggi dalam jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi, permohonan dinyatakan gugur. tim menyampaikan hasil verifikasi dan validasi permohonan yang memenuhi maupun tidak memenuhi persyaratan kepada sekretaris jenderal. penyampaian hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan berita acara serah terima. terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam sekretaris jenderal menyusun usul formasi khusus pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan sebagai ppp pada ptn baru. usul formasi khusus pengangkatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan. menteri menyampaikan usul penetapan pengangkatan dosen dan tenaga kependidipengangkatan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada berdasar perjanjian kerja dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat sebagai ppp pada ptn baru wajib menandatangani perjanjian kerja. pemimpin perguruan tinggi menetapkan masa perjanjian kerja dari dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat sebagai ppp pada ptn baru. masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu paling lama (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja yang dilaksanakan setiap tahun. bagi dosen dengan tugas tambahan yang diangkat pada satu jabatan tertentu, masa perjanjian kerjanya disesuaikan dengan masa jabatan tersebut ditambah (satu) tahun. penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat sebagai ppp pada ptn baru sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. untuk melakukan evaluasi penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim yang ditetapkan oleh pemimpin ptn baru. hasil evaluasi tim penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri. bab iii pemberian hak dan jenjang kepangkatan bagian kesatu jenjang kepangkatan dan golongan ruang jenjang kepangkatan dan masa kerja dosen dan tenaga kependidikan pada ptn baru sebelum diangkat menjadi ppp pada ptn baru diakui untuk penentuan ruang kepangkatan dan golongan. pengakuan jenjang kepangkatan dan masa kerja dosen dan tenaga kependidikan ptn barugakuan jenjang dan ruang kepangkatan dan masa kerja dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat menjadi pppgian kedua pemberian hak dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat sebagai ppp pada ptn baru mempunyai hak: mendapatkan gaji dan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memperoleh tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penentuan besaran penggajian dosen dan tenaga kependidikan sebagai ppp pada ptn baru sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan pada jenjang kepangkatan dan masa kerja. tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan bagi profesor, dan tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan. besaran tunjangan yang diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat sebagai ppp pada ptn baru sama dengan tunjangan yang berlaku bagi dosen dan tenaga kependidikan pns. dosen yang diangkat sebagai ppp pada ptn baru selain mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada juga dapat diberikan nidkepada dosen dan tenaga kependidikan yang diangkatb pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai ppp pada ptn baru karena: telah mencapai batas usia: (enam puluh lima) tahun bagi dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala bawah,payakumbupayakumbuh, perlu disusun statuta politeknik pertanian negeri payakumbupertanian negeri payakumb. yss aa uje rr'ri . '. ::: ag sea # wan kw juj : r:re raw ro :rt er. rt: ari ti: p,e aja uan s uju ena mak mur jin bela jar serta berdoa lah gangster jani masi masi base sae mang manga man hasan kan: ban maa make men man merugi baai han # s man basa rai dasar kasi tama dsa dasar der beras desa usa panas ara ana menjaga mena dan men daan kenang desa ksr pelan baret menara san na pra lee mars daa bana sus masa srs asas mea jaga haag dea san beta neraka mare besi wear kaa besar das par kaa dasi bse pers pass desa beings pre beri pen akan bea maa hal ena ganas ass bar masa hae men long aan lah sam pai jung jah all p ben ena ena mena ban ena saba kena ana dea gea maa been nang fauna konawe pes sesar eng dansa iga rana mona baris waa bea melamar dara dob mbr desa mea mba raa era snn aan keadaan prakasa messi (bsa )# tan tan papan eng mes (aa aaa desa mana dee rsa raga dana aan mere ana gene narasi naa nya sia ter cin li kam mao das ssk mis der par peran dan abon antara della grata naas maan murai rain rea kesan mass mnc diseases week des bagan mei see " vw , pep vv m : ': :'':rr'z pus ter cin bangga aa s opt aan pi2 e the ersetleee li kam pus ter cin batan s. seed bang selesai ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan peraturan direktur. politisi payakumbuketua senatjubah, kalung gordon, dan atau selempang. busana almameter sebagaimana dimaksud pada berupa jaket dan topi berwarna biru tua dengan kode rgb dan pada bagian dada kiri jaket dan pada topi terdapat lambang politisi payakumbuhsi payakumbuhsistem kredit semester sks)yang(satu) masa studi tiap jenjang pendidiktisi payakumbuh), huruf setara dengan angka (tiga koma nolipk)(l)payakumbuhsi payakumbuolitisi payakumbuhitisi payakumbuhitisi payakumbuhpolitisi payakumbuhliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluas dan teknologi bidang pertanian, bidang pertaniansi payakumbuhsi payakumbuhbab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: politeknik pertanian negeri payakumbuh yang selanjutnya disebut politisi payakumbuhisi payakumbuh yang selanjutnya disebut statuta adalah peraturan dasar pengelolaan politisi payakumbuh yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional politisi payakumbusi payakumbuh. sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa politisi payakumbuh. dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan politisi payakumbupayakumbuisi payakumbuh. direktur adalah direktur politisi payakumbuh. perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga politisi payakumbuhtisi payakumbuh: mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan mutu dan kuantitas kegiatan akademik, menggunakan sumber daya politisi payakumbuh, dan. kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada dimanfaatkan untuk: melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual, kekayaan dan keragaman alami, hi, sosial, dan budaya bangsa, menambah yang dilandassi payakumbuhsi payakumbuhitisi payakumbuherguruan tinggi vokasional bidang pertanian yang berdaya saing internasional pada tahun serta mendukung pembangunan berkelanjutan. misi: menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi bidang pertanian yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing internasional sesuai kebutuhan industri, lembaga pemerintah, dan masyarakat, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian, dan membangun suasana akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkarakter, kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha. politisi payakumbuh memiliki tujuan: meningkatkan iman dan takwa serta berakhlak mulia, menghasilkan lulusan yang kompeten dan memiliki jiwa kewirausahaan, cc. mengembangkan program pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, efektif, produktif, dan akuntabel, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama bidang pertanian, mengembangkan dan membina kehidupan masyarakat akademik menuju profesionalisme, mengembangkan kerja sama kemitraan nasional dan internasional, dan membangun dan mengembangkan jejaring dengan alumni. dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam dan politisi payakumbusi payakumbuh paragraf umum organ politisi payakumbuh terdiri atas: senat: direktur, satuan pengawasanwakil direktur, ketua jurusan, dan kepala pusapersyaratan anggota senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap jurusan: berusia paling tinggi (enam puluh) tahun pada saat diangkat menjadi anggota senat, memiliki jabatan akademik paling rendah lektor, tidak merangkap jabatan selain jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dan memiliki pengalaman kerja paling singkat (empat) tahun politisi payakumbuh. anggota senat wakil dosen sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnyapayakumbuhtisi payakumbuhtisi payakumbuh terdiri atas: direktur dan wakil direktur, bagian, cc. jurusan, pusapayakumbuh. politisi payakumbutisi payakumbuh merupakan perguruan tinggi negeri lingkungan kementerian yang berkedudukan kabupaten lima puluh kota, provinsi sumatera barat. politisi payakumbuhtanggal oktober politisi payakumbuh merupakan perubahan dari politeknik pertanian universitas andalas yang didirikan pada tahun melalui keputusan direktur jenderal pendidikan tinggi for agriculture). politeknik pertanian universitas andalas sebagaimana dimaksud pada melaksanakan proses belajar mengajar pertama kali pada tanggal februari tanggal februari ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) politisi payakumbuh. politisi payakumbuh memiliki lambang berbentuk segi enam simetris dengan warna kuning emas yang dalamnya terdapat lingkaran berwarna putih dengan garis tepi berwarna biru tua, yang dalamnya terdapat tulisan politeknik pertanian negeri payakumbuh paragraf satuan pengawasan internal satuan pengawasanan internal berasal dari dosen dan tenaga kependidikan. anggota satuan pengawasan internal berjumlah paling sedikit (lima) orang dan paling banyak (tujuhmemiliki pangkat paling rendah penata muda golongan ruang iii a, bangsa, dan negarasi payakumbuhpayakumbuh, dan membantu pengembangan politisi payakumbuh. anggota dewan penyantun berjumlah (enam) orang yang terdiri atas: (satu) orang dari unsur pemerintah daerah, (satu) orang dari unsur pakar pendidikan, (satu) orang dari unsur tokoh masyarakattisi payakumbuh. persyaratan anggota dewan penyantun: kualifikasi pendidikan paling rendah sekolah menengah atas sma) atau sederajat, kecuali unsur tokoh masyarakat dan pengusaha, dan usia paling rendah (dua puluh delapan) tahudipilih dari dan oleh anggota. anggota dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh direktur. masa jabatantisi payakumbuh penelitian dan pengabdian kepada masyarakpayakumbuh bagi wakil direktur, ketua jurusan, dan sekretarisatau kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakatpayakumbuh(empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan. pengangkatan wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara:, direktur mengusulkan (tiga) nama bakal calon wakil direktur untuk setiap jabatan wakil direktur kepada senat untuk dilakukan pemilihan, pemilihan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada huruf dilakuk, calon wakil direkturwakil direktur dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon wakil direktur yang mendapatkan suara yang melingkar dengan jenis huruf arial berwarna biru tua, dan (sebelas) bidang berwarna biru tua yang pada bagian atas berbentuk tajuk batang pohon dan pada bagian bawah membentuk atap gonjong rumah adat minangkabau. lambang sebagaimana dimaksud pada memiliki makna sebagai berikut: segi enam merupakan sketsa dari sisi segi enam mur dan baut memiliki makna: keteknikan, dan ikatan senyawa organik karbohidrat sebagai hasil fotosintesis pada tanaman. (sebelas) bidang yang terdiri atas: (lima) pilar merupakan refleksi (lima) pilar pendidikan, yaitu: pilar pertama memiliki makna belajar untuk mempercayai dan meyakini tuhan yang maha esa (learning believe and convince the almighty god), pilar kedua memiliki makna belajar untuk mengetahui (learning know), pilar ketiga memiliki makna belajar untuk melakukan berkarya (learning do), pilar keempat memiliki makna belajar hidup bersama (learning live together), dan pilar kelima memiliki makna belajar untuk menjadi atau berkembang secara utuh (learning be). (enam) bidang yang tersusun membentuk atap gonjong rumah adat minangkabau, memiliki makna: lokasi institusi ini berada daerah minangkabau atau sumatera barat, dan merefleksikan lembaran lembaran sebuah buku yang sedang terbuka sebagai sumber ilmu. yang sama, dan wakil direktur terpilih ditetapkan oleh direktur. ketua dan sekretaris jurusan diangkat oleh direkturdan sekretaris jurusanpada jurusan yang bersangkutcalon ketua dan sekretaris jurusanolehangkat oleh direktur.lakukan pemilihan wakil direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur sebelumnya. pemilihjurusjurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan atau sekretaris jurusan yang sebelumnya. pemilihan ketua dan ataupenelitian dan pengabdian kepada masyarakat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. kepala pusaketua dan sekretarisgangkat dan menetapkan ketua satuan pengawasan internal yang baru. ketuainternal yang baru.direktur mengangkat dan menetapkan ketua dewan penyantun yang barudewan penyantun yang baru atas usul ketua dewan penyantunpayakumbusi payakumbuhpayakumbuh sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip: taatasas, akuntabel: transparan, objektif, jujur, dan pembinaan. ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal politisi payakumbuhcc. warna kuning emas memiliki makna kejayaan, warna biru tua memiliki makna kedamaian, dan warna putih memiliki makna kemuliaansegi enam simetris kuning (edsssss versi desa tulisan politeknik biru tua pertanian negeri payakumbuh lambang politisi payakumbuh sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: san mu: ketentuan lebih lanjut mengenai lambang politisi payakumbuh sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direktur. politisi payakumbuhputih (white satin silver)politisi payakumbuh s1tisi payakumbuhtisi payakumbuhtisi payakumbuh. dosen tetap sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dosen aparatur sipil negara, atau dosen non aparatur sipil negaratisi payakumbuhrlakuan yangmendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar akademik yang berlaku politisi payakumbuh, cc. mendapatkan pendidikan karakter untuk kelangsungan bangsa dari jurusan dan politisi payakumbuhrsedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendapatkan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa yang dipersiapkan oleh jurusan maupun politisi payakumbuh, mendapatkan jaminan asuransi selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa, ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan politisi payakumbuh sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan, pindah perguruan tinggi atau politeknik lain apabila memenuhi syarat,politisi payakumbuhpolitisi payakumbuhpada politisi payakumbuh dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lain, ikutbertanggungjawab serta mempunyai etika yang tinggi dalam menjaga nama baik politisi payakumbuh, berbusana sesuai dengan norma dan etika yang berlakupartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, il. dan teknologi, menjaga nama baik almamater politisi payakumbuh, oo. membina hubungan baik dengan pimpinan, dosen, karyawan, alumni, dan dengan sesama mahasiswa lainnya lingkungan politisi payakumbuhara, serta menghindari melakukan perjudian tindakan asusila, membawa atau menggunakan atau memperjualbelikan narkotika obat terlarang minuman keras benda pornografi, dalam kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan atau membawa nama dan atau perbuatan lain yang dapat mencemarkan nama baik politisi payakumbuh. ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajibanitisi payakumbuhlitisi payakumbuh. organisasi kemahasiswaan politisi payakumbuhitisi payakumbuh sebagaimana dimaksud pada merupakan kelengkapan nonstruktural yang terdapat tingkat politeknik, jurusan, dan program studikampus dan luar kampus harus mendapatkan izin direktur. kegiatan mahasiswapayakumbuh merupakan mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan pendidikan politisi payakumbuh dan politeknik pertanian universitas andalas. alumni politisi payakumbuh sebagaimana dimaksud pada dapat membentuk ikatan alumni yang mandiri dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater. ikatan alumni politisi payakumbuh sebagaimana dimaksud pada merupakan satu satunya organisasi yang mewadahi alumni politisi payakumbuh. ikatan alumni politisi payakumbuh sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk tingkat kota, kabupaten, propinsi, nasional, dan atau internasional. struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni politisi payakumbuh diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni politisi payakumbuh. bab sarana dan prasarana sarana dan prasarana yang dimiliki politisi payakumbuhpolitisi payakumbuhpihak lainitisi payakumbuhisi payakumbuhitisi payakumbuitisi payakumbuh dipantau dan dievaluasi oleh satuan pengawasan internal. laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran politisi payakumbupayakumbuh dari dalam negeri atau daritisi payakumbuhitisi payakumbuh dan mekanisme penerapannydalam rangka melaksanakan penjaminan mutu internal, politisi payakumbuh mengembangkan pendidikan dan pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk: layanan penulisan bahan ajar berbasis riset, bendera politisi payakumbuh sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: mn: san ketentuan dan tengahnya terdapat lambang politisi payakumbuh dan bawahnya terdapat tulisan nama jurusan. ketentuan lebih lanjut mengenai bendera jurusan diatur dengan peraturan direktur. politisi payakumbuh memiliki himne dan mars. himne sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: pengembangan kualifikasi dan peningkatan kompetensi dosen, dan atau bentuk pengembangan lainnya. pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pembelajaran politisi payakumbuhenjaminan mutu eksternal politisi payakumbuh diwujudkan melalui akreditasi program studi dan institus, ketua jurusan, dan kepala unit pelaksana teknis pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutupayakumbuh, terdiri atasisi payakumbuhtisi payakumbuh dapat diperolehpolitisi payakumbuh, hasil kontrak kerja antara politisi payakumbuh dengan pihak lain dalam kerangka kerja sama akademik maupun non akademikdanaan yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, dan atau lembaga non pemerintah atau pihak lain, hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikaitisi payakumbuhitisi payakumbusi payakumbuh. seluruh kekayaan politisi payakumbuhitisi payakumbuisi payakumbuhpayakumbuhtisi payakumbuh. wakil dari organ politisi payakumbuh sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: (lima) orang anggota senat yang berasal dari wakil dosen, (empat) orang wakil organ direktur, cc.tisi payakumbuh yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ politisi payakumbuhmei menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi,ymne politeknik pertanian negeri payakumbuh g do tempo a2. ana ana oke, uv iu lp" ape ann pan lea wa, nan meannerbaakan msn ana dua ama kesan semen aa" senin kena marun yme sar pas abs: mean damn bor ketan. ams iri setamannn hangus maseamaan doa sage meriset! ibi kedanpetana dan aan wah nia aa s s e . rilubukhati kupersem bah kan dar bak a a f5o t "di ben nanang "an era mena panai ann jessi ni. dosa kos benang tau. msi warns senar ana teri kanan ae aan yon: dara lor see ana p dana pan mana menara daa bag kos asn mena bani dst learn mars para maan merelnnn anser dan aim "ssi ban "sek nanda hui jauhkan hekadaaa perdana .akan dar yon kap uea dana ana pan aaa maa an, ana dini mama sea kaa psn keren baru i dan lan" aan ann ani kana ana wap peak ann gara bp) wni tan als kota morena kamar. kek pan tuk almamater termin poli teknik per b p s s a w b mana maan 2g. mia dark sas: sea magna aini .a0k memsasaaa dar jan otg basis uma muram sari dg kaa pages pama "dengan (na ha: sana raka menara gs. maa t ate w tyre samaran sana mena mir masa kd. maa ma. bsn bae nas annrep "ud memakan dg sin esse halaman man sereh dra sam ban cnp "rar malasaaann ara" .or ve: li wa sit bia mesa memesan .20msa kammmmanaa wak bsi dia makar.ac7 jdm kok. esa bea laser aaaa sar pesos sak dsn! man memes, sana eraaasrnsana seo dang mini kum buh semoga cahayanya menyinari seperti per kel h3. aran w i maa man sea ama pare maan aha kena dan mana ben rata pen tatap! ter! armumak maan mess talk banget, tank apel pekan aas ina maa sana nae nah age membasmi sea de mama sma maks mars des men nose ame (ai nasa menata (aaa ae. sayang maan men mantan senar: made dana dreekasan tagar jasa j itvtzx:tr nenek maa ara panjang mana wan uan isa uan ann les . semi nsi mnooneaamasamemamomga kemenakan kri reses! a07 sasak sop maan marin kang ska tama .sn5sk (pao san his naa sera eaa wetan rss moa nasa desa men man mana (ns kemal yang takpernah lah menyia du baba ena pee nga pee, ana angan mane among dannnrensa non dara ban pe pipa ala oiettuouoa #)9m nian bea nas dem naa aaa fan asssmmisa ana ana data eka, ana aan anak kena ana tes mba bersemi fam kuyangsu gan fe sp as ieee (tg, tt, maa maan mama aan hae t tania iba lina run asi kan pan ngel bang kan dan sg8 kena aan sebatik anetakk first nang mona era mebaatarh her men goa mana naamaaki kie hi. death ann nie baba he. wa dayak yang hur yang bur dan per mainyatanaha w y two w w o mma w wmv ps2 telan facalfrerl, perut ana kasus karesian santa bsk sakura bkk un. sak sam makanan ane "2g "ig aaa h a .5h ema aan ran yang bur danpermainyatanaha selesai mars sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: mars politeknik pertanian negeri payakumbuh g do cipt yudistira efendi tempo stet ae eka been. mesra al. bara) bea dasa ari ana man pama pro pesan mere pameran petaka rame! mean pang senna 94mm ( uya ps w w mas tas. banerannn kisi. ampat sme a.& dan mana dana dana dana maan kanan maan .span nan isa ari tsi mas tes paru pai he. rar aaaaaa tea tamat tartar (ora arena ben ata ran aan ily eni teri bea bea dena sean ina men magi rak para manan aeon kaa ps) men san dana satukan langkah satukan langkah untuk men pai ta b f kena bra ssi des bra jar aaa asn psg kena maan kaca kapita ohaaaai keatas nan: metro makan: lang rene aan h9 " hj3 ppa w w ari aang jaa pen isa bf. enteng mas psn esai lor hal ana mega ber aaa maria are nata kena dna anne sai bara aan bee kaa ena mena dsa sis kena mana maa mere aan ina dana ara aaa ara air. aan makan seni nek tenang: saagalenasanean markas marak aan san idea ani mena ena maan jan sean tan bean mara pranala lain mori kaa pan mui yama danjen paris malas monsgnekana mardaani juan kaka! saotrangi. tankpsnnn hanya dan ona ena den gene aan dan ann maa den wahai pemuda hara pan bangsa mari bang kit ber tek nik per ar3 b t 3i aan etos encer reserve.el tni balapan dara msg perang mars mere) 2orphan minyak test, momen dana dangan merasa spasi hi: january: bebas: (skrg ierernu: oo sea san a00 ten sari lange enteng! koe jan gen sore mana kasasi ski para gan tor nana ganti sape menari doesn dian pinang mena mere menara man ten pari sem align bert org. akan bisnis mati des merek xiaomi persen dersrsn arg kana kum buh ter tuk t tet s ani apaan dara nana rai kena perang pasang dea sai seni: diejek eren kasi rea obat merek akan s7 msi san makna santan dasar sapi tes irr mpr man tan saran mena dana peran bi. pan sman maan karna marga daa ana isa dns sana tahanan nan snn anam denah anne eka map des bekas wan! esai (os aman (os mars baik sei fps (sai keras peran des hasan ai : . yss tas fef err peta ppt o maha31 an i aan geri era san bia msi! mars naga san man yen bean man" amaggana sodok madan geng dena mia bor: op san mana basa narasi bang cari lahir tingkatkan asa agar serta |
menristek dikti. nama jabatan pelaksana pnyesuaikan nama jabatan pelaksana. nama baru nama lama analis kelembagaan analis kelembagaan analis kelembagaan dan kerja sama analis kelembagaan perguruan tinggi analis kelembagaan iptek analis evaluasi kawasan sains dan teknologi analis penataan organisasi profesi analis pengawasan organisasi profesi analis pengembangan kawasan sains dan teknologi analis penguatan lembaga penelitian dan pengembangan daerah analis penguatan lembaga penelitian dan pengembangan industri analis penguatan lembaga penelitian dan pengembangan kementerian analis penguatan lembaga penelitian dan pengembangan non kementerian penyusun program penguatan dewan riset penyusun program penguatan lembaga penunjang lainnya nama baru nama lama analis kelembagaan pembinaan pendidikan analis kemahasiswaan analis kebutuhan dunia kerja analis kebutuhan minat dan bakat mahasiswa analis kesejahteraan mahasiswa analis kreativitas mahasiswa analis penalaran mahasiswa analis kerja sama analis kerja sama analis kerja sama dan promosi analis kerja sama dalam negeri analis kerja sama dalam negeri pendidikan tinggi pendidikan tinggi analis kerja sama luar negeri analis kerja sama luar negeri pendidikan tinggi pendidikan tinggi analis kerugian negara analis kerugian negara analis keselamatan dan analis sistem keselamatan lingkungan analis keuangan analis data keuangan nama baru nama lama analis kinerja analis data kinerja pegawai analis kompetensi analis kebutuhan kompetensi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi analis kompetensi dan kualifikasi ketenagaan analis kompetensi kelulusan analis kompetensi lulusan analis kualifikasi dan karier analis peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidik analis peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan penyusun program peningkatan kualifikasi pendidik penyusun program peningkatan kualifikasi pendidikan dalam negeri penyusun program peningkatan kualifikasi pendidikan luar negeri penyusun program peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan analis kurikulum dan analis kurikulum dan pembelajaran pembelajaran analis pengembangan kurikulum analis laporan akuntabilitas analis akuntabilitas kinerja kinerja nama baru nama lama analis laporan keuangan analis pelaporan keuangan beta men analis monitoring dan evaluasi dana rehabilitasi fasilitas pendidikan analis monitoring dan evaluasi penyaluran beasiswa analis monitoring, evaluasi dan analis pelaksanaan program dan pelaporan anggaran analis mutu pendidikan analis peningkatan mutu analis organisasi dan tata laksana analis organisasi dan tata laksana analis penatalaksanaan analis sistem dan prosedur penyusun program pengembangan institusi nama baru nama lama analis organisasi perguruan tinggi analis organisasi perguruan tinggi analis pelaksanaan akademik dan analis pelaksanaan akademik dan kemahasiswaan kemahasiswaan analis pelaksanaan kemitraan pendidikan analis pelaksanaan kurikulum analis pelaksanaan kurikulum pendidikan penyusun bahan evaluasi pelaksanaan kurikulum analis pelaksanaan program pengembangan pendidikan analis pelaksanaan program pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik analis pemanfaatan teknologi analis inovasi industri analis pengembangan inkubator teknologi analis pengembangan intermedia teknologi analis perusahaan pemula berbasis teknologi analis valuasi teknologi penyusun program pengembangan bisnis teknologi penyusun program pengembangan promosi, kerja sama dan bisnis teknologi nama baru nama lama analis pembayaran perhitungan pihak ketiga dan penyelesaian tuntutan ganti rugi analis pembelajaran pendidikan analis capaian pembelajaran analis kebijakan pengakuan pembelajaran lampau analis pemberdayaan analis pemberdayaan kemahasiswaan kemahasiswaan analis pendidikan analis data pendidikan analis kebijakan pendidikan jarak jauh penyusun bahan evaluasi pendidikan jarak jauh analis penegakan integritas dan analis pelaksanaan peraturan disiplin sumber daya manusia kepegawaian aparatur menelaah kasus kepegawaian analis penelitian dan analis pengembangan pengembangan standardisasi riset dan pengembangan evaluation sistem riset dan pengembangan penyusun program peningkatan kualifikasi analis penerimaan negara bukan analis penerimaan negara bukan pajak pajak dan badan layanan umum penyusun bahan pembinaan penerimaan negara bukan pajak nama baru nama lama analis pengelolaan pembiayaan analis pembiayaan analis pengembangan karier analis pengembangan karier analis pengembangan karier analis pengembangan karier pendidik tenaga kependidikan pendidik analis pengembangan kompetensi analis penerapan uji kompetensi analis pengembangan sistem uji kompetensi analis pengembangan program akademis analis pengembangan sarana dan analis pengelolaan dan prasarana pemanfaatan sarana prasarana analis pengembangan sarana prasarana analis sarana dan prasarana kantor analis sarana penunjang analis sarana teknik analis pengembangan sarana dan analis pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran prasarana pembelajaran nama baru nama lama analis pengembangan sdm analis pengembangan pegawai aparatur analis pengembangan sistem analis pengembangan sistem pembelajaran pembelajaran analis pengembangan teknologi analis pengembangan teknologi industri analis peningkatan kualifikasi pendidikan analis penjamin mutu analis pelaksanaan program sistem penjaminan mutu analis revitalisasi penjaminan mutu penyusun program penerapan sistem penjaminan mutu penyusun program penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan analis peraturan perundang penyusun peraturan perundang undangan dan rancangan undangan peraturan perundang undangan penyusun rancangan peraturan perundang undangan penyusun rancangan peraturan perundang undangan dan pertimbangan hukum analis perbendaharaan penyusun bahan pembinaan perbendaharaan analis perencanaan analis perencanaan program dan anggaran nama baru nama lama analis perencanaan dan kerja sama analis perencanaan sumber daya analis perencanaan pegawai manusia aparatur analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan analis perguruan tinggi analis data perguruan tinggi jamateberaman sankei analis prasarana pendidikan analis kebutuhan sarana pendidikan analis program studi perguruan analis program studi perguruan tinggi tinggi analis publikasi analis media dan jurnalistik analis rencana program dan kegiatan nama baru nama lama analis evansi dan produktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi analis seleksi dan penempatan beasiswa analis sistem informasi analis pengembangan sistem informasi riset dan pengembangan analis sistem informasi analis sistem informasi inovasi analis sistem jaringan dan informasi perancang sistem aplikasi dan web analis sistem informasi dan pendesain jaringan dan perangkat jaringan keras pengembang jaringan dan perangkat keras pengembang perangkat lunak pengembang sistem informasi analis sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi jabatan pelaksana pegawai negeri sipilama jabatan pelaksana. namadengan kebutuhan organisasi. nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk: pengembangan karier, pengembangan kompetensi, dan cc. penilaian kinerja. daftar namaama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengacu pada peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur sipil negara. analis sumber daya manusia analis data kepegawaian aparatur analis perencanaan dan pengembangan pegawai komandan petugas keamanan nama baru nama lama komandan petugas keamanan komandan pleton keselamatan komandan regu keselamatan rescue komandan regu keamanan koordinator penyiapan dan penggandaan bahan ujian koordinator produksi dan penerbitan operator alat berat operator traktor operator mesin operator mesin cetak operator sarana teknik operator mesin produksi operator pengembangan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi operator tayangan multimedia dan sms operator telekomunikasi operator telekomunikasi nama baru nama lama operator telekomunikasi operator telepon pol (pemandatmamm (pemandiasata (prosa pang pemelihara kebun pemelihara kebun pemelihara sarana dan prasarana prabu sarana pendidikan prabu sarana dan prasarana pendidikan pemeriksa pelaporan dan transaksi keuangan penata laporan keuangan pengadministrasi pelaporan keuangan menelaah kebijakan pengadaan analis barang dan jasa nama baru nama lama barang jasa analis pengadaan barang dan jasa pengadministrasi akademik pengadministrasi akademik pengadministrasi data akademik dan kemahasiswaan pengadministrasi anggaran pengadministrasi program dan anggaran pengadministrasi data penyajian pengadministrasi bahan informasi dan publikasi pengadministrasi data peraturan pengadministrasi peraturan perundang undangan perundang undangan pengadministrasi evaluasi dan kerja sama penelitian pengadministrasi hukum pengadministrasi dokumen bantuan hukum dan kerja sama pengadministrasi kemahasiswaan pengadministrasi kemahasiswaan dan alumni pengadministrasi kemahasiswaan dan alumni pengadministrasi kepegawaian pemroses mutasi jabatan fungsional pemroses mutasi jabatan fungsional dosen nama baru nama lama pemroses mutasi kepegawaian pemroses mutasi pendidik pengadministrasi kepegawaian pemroses mutasi tenaga administrasi pemroses mutasi tenaga kependidikan pengadministrasi kependidikan pengadministrasi data organisasi perguruan tinggi pengadministrasi data pelaksanaan program sistem penjaminan mutu pengadministrasi data pengembangan karier pengadministrasi data penjaminan mutu pengadministrasi data program studi perguruan tinggi pengadministrasi dokumen kelembagaan pengadministrasi pendidikan pengadministrasi pendidikan dan evaluasi pengadministrasi kerja sama pelatihan pengadministrasi keuangan pemroses penetapan pejabat perbendaharaan penata dokumen keuangan pengadministrasi akuntansi dan nama baru nama lama pengadministrasi keuangan pelaporan keuangan pengadministrasi perbendaharaan pengadministrasi layanan kegiatan pemroses pemberdayaan kemahasiswaan kemahasiswaan pengadministrasi layanan fasilitas kemahasiswaan pengadministrasi layanan kegiatan kemahasiswaan pengadministrasi layanan kemahasiswaan pengadministrasi layanan pengadministrasi layanan kesejahteraan mahasiswa kesejahteraan mahasiswa pengadministrasi minat, bakat, dan pengadministrasi minat dan penalaran mahasiswa penalaran mahasiswa pengadministrasi minat, bakat, dan penalaran dan informasi mahasiswa pengadministrasi minat, bakat, dan penalaran mahasiswa pengadministrasi pemeliharaan gedung kantor pengadministrasi pendidik dan pengadministrasi tenaga dosen tenaga kependidikan nama baru nama lama pengadministrasi perencanaan dan pengadministrasi akuntabilitas program kinerja pengadministrasi program dan laporan pengadministrasi perjalanan dinas pemroses dokumen perjalanan luar negeri pengadministrasi perpustakaan pengadministrasi perpustakaan petugas perpustakaan pengadministrasi perbuatan pengadministrasi perbuatan penata usaha pimpinan pengadministrasi program dan pengadministrasi kerja sama kerja sama pengadministrasi kerja sama luar negeri pengadministrasi kerja sama dalam negeri pengadministrasi perjanjian kerja sama pengadministrasi rekam medis dan informasi nama baru nama lama pengadministrasi sarana dan pengadministrasi data sarana prasarana prasarana pengadministrasi sarana pendidikan pengadministrasi sarana pengembangan usaha pengadministrasi teknis pengadministrasi kendaraan dinas pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor pengadministrasi tugas belajar ijin belajar pengadministrasi umum pemroses penyetaraan ijazah luar negeri pemroses penyetaraan pengakuan pembelajaran lampau penata dokumen pengadministrasi bahan pengembangan kurikulum pengadministrasi barang milik negara pengadministrasi beasiswa pengadministrasi data dan informasi pengadministrasi data jabatan pengadministrasi data kewirausahaan nama baru nama lama pengadministrasi umum pengadministrasi data penelitian pengadministrasi data pengabdian pada masyarakat pengadministrasi data registrasi pengadministrasi data sistem dan prosedur pengadministrasi gudang pengadministrasi hasil pengawasan pengadministrasi kelembagaan dan kerja sama pengadministrasi kemitraan pengadministrasi kerugian negara pengadministrasi kerumahtanggaan pengadministrasi penatalaksanaan pengadministrasi koleksi pengadministrasi koleksi museum pengadministrasi layanan informasi pengadministrasi layanan informasi dan publikasi pengadministrasi layanan informasi perguruan tinggi nama baru nama lama pengadministrasi umum pengadministrasi organisasi kemahasiswaan pengadministrasi pembiayaan pengadministrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pengadministrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. dan penjaminan mutu pengadministrasi penjaminan mutu pengadministrasi poliklinik pengadministrasi program dan laporan penelitian pengadministrasi program dan laporan pengabdian pengadministrasi promosi, kerja sama dan bisnis teknologi pengadministrasi sarana penunjang pengadministrasi sarana teknik pengadministrasi umum penyiar usul tanda jasa dan penghargaan pengawas bangunan dan gedung pengawas bangunan dan gedung pengubahan dan atau penambahan nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh unit organisasi kepada sekretaris jenderal c.g biro hukum dan organisasi. usul sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: namajabatan, tugas jabatan, dan kualifikasi pendidikan dan atau profesi. usul sebagaimana dimaksud pada disertai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. untuk pertama kalinya, pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pelaksana ditetapkan dengan keputusan menteri. perubahan penetapan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pelaksana ditetapkan oleh pemimpin unit kerja paling rendah jabatan pimpinan tinggi pratama. perubahan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pemimpin unit kerja kepada badan kepegawaian negara melalui sekretaris jenderal c.g biro hukum dan organisasi. semua nama jabatan fungsional umum lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang sudah ada sebelum peraturan menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nama jabatan pelaksana. semua nama jabatan fungsional umum yang sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatan sebelum peraturan menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang belum ada perubahan nama dan atau kelas jabatan berdasarkan nama dan atau kelas jabatan yang baru. nama baru nama lama pengawas pengembangan sarana iptek pengelola administrasi kerja sama luar negeri pengelola administrasi lembaga sertifikasi profesi pengelola administrasi tempat uji kompetensi pengelola akuntabilitas pengolah data kinerja pengelola bahan akademik dan pengajaran pengelola bahan pustaka pengelola bahan pustaka pengolah bahan pustaka pengelola bantuan hukum pengolah data bantuan hukum nama baru nama lama pengelola barang milik negara pengolah data barang milik negara pengolah data inventarisasi dan pelaporan barang milik negara pengelola bimbingan teknis sertifikasi profesi pengelola bimbingan teknis standardisasi kompetensi pengelola data pengolah data dan informasi pengelola data dan informasi pengolah data dan informasi penelitian pengolah data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pengolah data dan informasi pengabdian pengolah data informasi dan publikasi pengelola data alumni pengolah data alumni pengelola data dan sistem pembelajaran pengelola data edukasi pengelola data perguruan tinggi pengelola data registrasi nama baru nama lama pengelola data keamanan dan ketertiban pengelola data kemanan dan ketertiban pengelola data kreativitas dan pengolah data kreativitas dan inovasi inovasi pengelola data laporan dan pengaduan pengelola data monitoring dan evaluasi program beasiswa pengelola data mutu pendidikan pengolah data evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan pengelola data pameran dan kemitraan pengelola data pelaksanaan pengolah data pelaksanaan program dan anggaran program dan anggaran pengolah data program dan anggaran pengelola data pemberdayaan pengolah data pemberdayaan kemahasiswaan kemahasiswaan pengolah data usaha pengelola data pemetaan mutu pendidikan nama baru nama lama nan pengelola data penelitian dasar dan pengembangan ilmu pengelola data pengembangan kompetensi kelulusan pengelola data program fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pengelola data program pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik pengelola data publikasi ilmiah pengolah data publikasi ilmiah pengelola data sarana dan pengolah data sarana dan prasarana pembelajaran prasarana pembelajaran pengelola data sarana dan pengolah data sarana dan prasarana pendidikan prasarana pendidikan pengolah data sarana pendidikan pengelola data seni pertunjukan nontradisional pengelola data seni pertunjukan tradisional pengelola data sistem pembelajaran pengelola data temuan pengolah data laporan hasil pengawasan pemeriksaan pengelola data tenaga pengolah data tenaga kependidikan kependidikan nama baru nama lama pengelola database pengelola database pengelola database surat perintah pengolah surat perintah membayar membayar pengelola disiplin pegawai pengelola disiplin pegawai pengolah data disiplin pegawai pengelola dokumen dan informasi hukum pengelola dokumen perizinan pengolah data administrasi perizinan pengolah data evaluasi administrasi perizinan pengelola dokumen perjalanan luar negeri pengelola dokumentasi pemelihara dokumentasi dan laporan pengelola fasilitasi bantuan hukum pengelola formasi dan pengadaan pengolah data kebutuhan pegawai pegawai pengelola gaji pengadministrasi belanja pegawai petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai pengelola hak kekayaan intelektual pengolah data hak kekayaan intelektual pengelola hubungan kerja sama usaha industri nama baru nama lama pengelola informasi akademik pengelola informasi perguruan tinggikademik dan kemahasiswaan pengolah data registrasi pengelola informasi kerja sama pengolah bahan kerja sama dan kemitraan pengolah data kelembagaan dan kerja sama pengolah data kemitraan lembaga masyarakat pengolah data kerja sama pengolah data kerja sama dalam negeri pengolah data kerja sama dalam negeri pendidikan tinggi pengolah data kerja sama luar negeri pengolah data kerja sama luar negeri pendidikan tinggi nama baru nama lama pengelola instalasi kebun lahan praktek dan screen house pengelola instalasi teknologi pengelola sistem jaringan dan informasi informasi pengelola kandang hewan percobaan pengelola keamanan dan ketertiban pengelola keamanan sistem pengelola keamanan sistem informasi informasi pengelola kemahasiswaan alumni pengolah data kemahasiswaan dan alumni pengolah data kesejahteraan mahasiswa pengolah data mahasiswa dan alumni pengelola kendaraan dan perjalanan dinas nama baru nama lama pengelola kepegawaian pengolah data kepegawaian pengolah data mutasi jabatan fungsional pengolah data mutasi jabatan fungsional dosen pengolah data mutasi jabatan pimpinan pengolah data mutasi tenaga administrasi pengolah data pengembangan pegawai pengelola keperawatan pengelola keperawatan men man pengelola kurikulum pengelola data pelaksanaan kurikulum macan nama baru nama lama pengelola layanan pengadaan pengelola layanan pengadaan pengelola layanan pengadaan secara elektronik pengelola lembaga sertifikasi profesi pengelola museum dan koleksi benda seni pengelola organisasi pengolah data organisasi kemahasiswaan kemahasiswaan pengelola organisasi perguruan pengolah data organisasi tinggi perguruan tinggi pengelola pelaksanaan program dan anggaran pengelola pelaksanaan program penyiar pelaksanaan kemitraan kelembagaan dan kerja sama lembaga negara pengelola pelaporan data penerimaan pengelola pelaporan data pengeluaran nama baru nama lama pengelola pemanfaatan barang milik daerahpengelola pendidikan dan tenaga pengolah data ketenagaan kependidikan pengelola penelitian pengolah data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pengelola penelitian dasar dan pengolah data penelitian dasar dan pengembangan ilmu pengembangan ilmu pengelola pengabdian kepada pengolah data penelitian dan masyarakat pengabdian kepada masyarakat. pengolah data pengabdian kepada masyarakat pengolah program dan laporan pengabdian pengelola pengaduan publik pengelola pengaduan masyarakat pengelola pengawasan pengolah hasil pengawasan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, keputusan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor tahun tentang nama jabatan lingkunganma baru nama lamakarier pengolah data pengembangan karier pengolah data pengembangan karier pendidik pengolah data pengembangan karier tenaga kependidikan pengelola pengembangan penyiar pelaksanaan kemitraan kelembagaan masyarakat lembaga masyarakat pengelola pengembangan pengolah data pengembangan pembelajaran dan penjaminan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan mutu pengolah data revitalisasi penjaminan mutu pengolah program dan laporan pelayanan pembelajaran dan penjaminan mutu pengelola pengembangan sarana iptek pengelola pengembangan sistem pembelajaran pengelola penilaian dan akreditasi pendidikan pengelola penilaian kinerja pegawai pengolah data kinerja pegawai nama baru nama lama pengelola peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pengelola peningkatan kualifikasi pengolah data peningkatan pendidikan dalam negeri kualifikasi pendidikan dalam negeri pengelola peningkatan kualifikasi pengolah data peningkatan pendidikan luar negeri kualifikasi pendidikan luar negeri pengelola penunjang karier mahasiswa pengelola penyajian dan layanan edukasi pengelola penyelenggaraan diklat pengelola diklat pengelola penyelenggaraan media elektronik pengelola penyelesaian hasil pengawasan pengelola penyusunan peraturan pengolah data peraturan perundang undangan perundang undangan pengelola peraturan perundang undangan pengelola perbendaharaan dan pelayanan pengelola perencanaan dan pengembangan pendapatan pengelola perencanaan kebutuhan dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan nama baru nama lama pengelola poliklinik pengelola poliklinik pengelola program minat, bakat, pengelola program minat dan dan penalaran mahasiswa penalaran mahasiswa pengelola program minat, bakat, dan penalaran mahasiswa pengolah data minat dan bakat mahasiswa pengelola program pengembangan kompetensi pendidik pengelola pustaka elektronik pengelola pustaka elektronik pengelola rencana penelitian pengembangan nama baru nama lama pengelola sarana dan prasarana pengolah data sarana dan kantor prasarana kantor pengelola sarana dan prasarana pembelajaran pengelola sarana iptek pengolah data sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi pengelola sarana prasarana rumah tangga dinas pengelola sistem dan jaringan pemelihara jaringan dan perangkat keras pemelihara perangkat lunak pengelola jaringan dan infrastruktur pengelola sistem dan jaringan pengelola sistem informasi pengelola sistem informasi beasiswa pengelola sistem informasi capaian pembelajaran pengelola sistem informasi dunia kerja pengelola sistem informasi kepegawaian pengelola sistem informasi kompetensi lulusan nama baru nama lama pengelola sistem informasi pengelola sistem informasi perguruan tinggi pengelola sistem informasi perbuatan pengelola sistem jaringan dan informasi pengolah data sistem informasi pengelola sistem informasi manajemen kepegawaian pengelola situs web pengelola laman pengelola teknologi informasi pengelola infrastruktur jaringan pengelola tuntutan perbendaharaan dan temuan ganti rugi nama baru nama lama mama saman pengelola wisma pengelola rumah susun sewa mahasiswa pengelola wisma pengelola wisma giri sena pengembang kurikulum pengembang kurikulum pengembang model penilaian pendidikan era teman aan pama) pengembang sistem akreditasi dan sertifikasi lingkungan pengembang sistem akreditasi lab kalibrasi pengembang sistem akreditasi laboratorium kalibrasi pengembang sistem akreditasi laboratorium penguji pengembang sistem ujian, tes, dan pengukuran nama baru nama lama pengemudi ambulans pengemudi ambulans pengemudi vip pengemudi menteri mengevaluasi kebijakan publikasi ilmiah mengevaluasi program dan kinerja penyusun program penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan pengolah bahan koleksi dan museum pengolah bahan laporan hasil audit era ena pengolah data pengolah data pengembangan promosi, kerja sama dan bisnis teknologi pengolah data evaluasi kawasan sains dan teknologi pengolah data evaluasi sistem inovasi pengolah data evaluasi sistem riset dan pengembangan nama baru nama lama pengolah data pengolah data harmonisasi program inovasi pengolah data harmonisasi program riset dan pengembangan pengolah data informasi pengolah data inovasi industri pengolah data jabatan pengolah data kebutuhan pendidik pengolah data kebutuhan dunia kerja pengolah data kebutuhan kompetensi sdm ilmu pengetahuan dan teknologi pengolah data kebutuhan tenaga kependidikan pengolah data kerja sama pendidikan dan pelatihan pengolah data penatalaksanaan pengolah data layanan kegiatan kemahasiswaan pengolah data pelaksanaan program sistem penjaminan mutu pengolah data pemanfaatan sarana prasarana pengolah data penalaran mahasiswa nama baru nama lama pengolah data pengolah data penataan organisasi profesi pengolah data pendayagunaan dan penghapusan barang milik negara pengolah data pendidik pengolah data pendidikan pengolah data pendidikan jarak jauh pengolah data penelitian strategis pengolah data penerapan uji kompetensi pengolah data penerimaan negara bukan pajak pengolah data pengadaan barang dan jasa pengolah data pengakuan pembelajaran lampau pengolah data pengawasan organisasi profesi pengolah data pengembangan capaian pembelajaran pengolah data pengembangan inkubator teknologi pengolah data pengembangan institusi pengolah data pengembangan intermedia teknologi nama baru nama lama pengolah data pengolah data pengembangan jaringan inovasi pengolah data pengembangan kawasan sains dan teknologi pengolah data pengembangan kebijakan strategis ilmu pengetahuan dan teknologi pengolah data pengembangan kebijakan strategis ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan pengolah data pengembangan kemitraan riset dan pengembangan dalam negeri pengolah data pengembangan kemitraan riset dan pengembangan luar negeri pengolah data pengembangan kompetensi lulusan pengolah data pengembangan kurikulum pengolah data pengembangan organisasi profesi pengolah data pengembangan promosi, kerja sama, dan bisnis teknologi pengolah data pengembangan sistem informasi riset dan pengembma baru nama lama pengolah data pengolah data pengembangan sistem inovasi pengolah data pengembangan sistem pembelajaran pengolah data pengembangan sistem uji kompetensi pengolah data pengembangan standardisasi riset dan pengembangan pengolah data pengembangan teknologi pengolah data pengembangan teknologi industri pengolah data penguatan dewan riset pengolah data penguatan lembaga penelitian dan pengembangan daerah pengolah data penguatan lembaga penelitian dan pengembangan industri pengolah data penguatan lembaga penelitian dan pengembangan kementerian pengolah data penguatan lembaga penelitian dan pengembangan non kementerian pengolah data penilaian kinerja lem bagi penelitian dan pengembangan nama baru nama lama pengolah data pengolah data peningkatan kompetensi pengolah data peningkatan kualifikasi sdm ilmu pengetahuan dan teknologi pengolah data peningkatan mutu pengolah data penjaminan mutu pengolah data penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan pengolah data penjaminan mutu pendidikan pengolah data pensiun pengolah data penunjang dan pembinaan karier pengolah data perencanaan dan sistem informasi pengolah data perguruan tinggi pengolah data perusahaan pemula berbasis teknologi pengolah data program dan laporan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pengolah data program diseminasi inovasi pengolah data program kemitraan strategis inovasi nama baru nama lama pengolah data pengolah data program peneliti pemula pengolah data program penerapan sistem penjaminan mutu pengolah data program penguatan dewan riset pengolah data program penguatan lembaga penunjang lainnya pengolah data program peningkatan kualifikasi pengolah data program studi perguruan tinggi pengolah data program wahana inovasi pengolah data program, anggaran, dan laporan pengolah data sarana prasarana pengolah data sistem dan prosedur pengolah data valuasi teknologi pengolah informasi dan publikasi kegiatan kemahasiswaan pengolah informasi medianama baru nama lama pengolah data administrasi pemeriksaan pengolah data anggaran belanja negara pengolah data anggaran dan pengolah data anggaran dan perbendaharaan perbendaharaan pengolah data beasiswa dan pengolah data beasiswa bantuan pengolah data bimbingan pengawasan pengolah data dan informasi inkubator bisnis pengolah data dana rehabilitasi fasilitas pendidikan pengolah data informasi dan hukum pengolah data kebijakan dana pendidikan pengolah data kebijakan penganggaran pengolah data kebijakan pengelolaan keuangan blu nama baru nama lama pengolah data kelembagaan pengolah data kelembagaan pengolah data kelembagaan perguruan tinggi pengolah data kompetensi tenaga pengajar pengolah data laporan keuangan pengolah data pelaporan keuangan pengolah data laporan realisasi anggaran pengolah data manajemen beasiswa pengolah data monitoring dan evaluasi dana rehabilitasi fasilitas pendidikan pengolah data monitoring dan evaluasi dana riset pengolah data monitoring dan evaluasi hasil tes pengolah data monitoring dan evaluasi penyaluran beasiswa pengolah data pembinaan proses bisnis dan hukum pengolah data penagihan dan pengembalian pengolah data penerimaan dan pengembalian menasaess nama baru nama lama pengolah data pengelolaan keuangan pengolah data pengelolaan pengolah data pembiayaan pembiayaan pengolah data pengelolaan pengolah data rekening rekening pemerintah pemerintah pengolah data pengembangan program akademis pengolah data pengembangan sistem perbendaharaan pengolah data penyuluhan dan layanan informasi pengolah data perencanaan pengolah data perencanaan penganggaran program dan anggaran pengolah data program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan pengolah data pertanggungjawaban anggaran pengolah data rancangan naskah soal pengolah data satuan pengawas internal pengolah data seleksi dan penempatan beasiswa pengolah data sistem akuntansi pengolah data akuntansi dan pelaporan keuangan nama baru nama lama pengolah data sistem informasi pelaksanaan anggaran pengolah data tindak lanjut pemeriksaan penjaga asrama penjaga asrama penyiar bahan instrument evaluasi diri, akreditasi dan sertifikasi penyiar bahan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga penyusun administrasi akademik penyusun data registrasi dan akademik penyusun bahan bantuan hukum fasilitator bantuan hukum penyusun bahan pertimbangan dan bantuan hukum penyusun bahan informasi pengkaji penyajian informasi penyusun data dan informasi penyusun database penyusun informasi layanan publik penyusun bahan kebijakan penelitian penyusun bahan kerja sama penyusun program kerja sama pelatihan pendidikan dan pelatihan nama baru nama lama penyusun bahan pembinaan minat dan bakat penyusun bahan penyuluhan hukum ken penyusun bahan publikasi penyusun bahan siaran pers dan pemberitaan penyusun dokumentasi dan publikasi penyusun informasi dan publikasi penyusun bahan sistem jaminan mutu penyusun informasi dan publikasi penyusun informasi dan publikasi pendidikan tinggi penyusun kebutuhan barang inventaris penyusun laporan keuangan penyusun laporan keuangan penyusun norma, standar, prosedur dan kriteria nama baru nama lama penyusun penelitian dan penyusun program peneliti pemula pengembangan penyusun program penelitian strategis penyusun program anggaran dan penyusun program anggaran dan pelaporan laporan penyusun program dan anggaran penyusun program, anggaran, dan laporan penyusun program fasilitasi pendidikan penyusun program fasilitasi supervisi dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan penyusun program kelembagaan dan kerja sama penyusun program kreativitas dan penyusun program kreativitas dan inovasi inovasi penyusun program laporan dan bahan perencanaan pendidikan penyusun program minat, bakat, penyusun program minat, bakat, dan penalaran mahasiswa dan penalaran mahasiswa penyusun program pembinaan penyusun program pembinaan organisasi kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan penyusun program penelitian dasar penyusun program penelitian dasar dan pengembangan ilmu dan pengembangan ilmu penyusun program pengabdian penyusun program pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat nama baru nama lama penyusun program pengembangan penyusun program pengembangan kemahasiswaan mahasiswa penyusun program pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidikprogram penyelenggaraan diklat penyusun program perencanaan diklat penyusun program perolehan hak penyusun program perolehan hak kekayaan intelektual kekayaan intelektual penyusun program publikasi ilmiah penyusun program jurnal ilmiah penyusun program publikasi ilmiah penyusun program sertifikasi pendidik penyusun rancangan perundang undangan penyusun rencana identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi penyusun rencana implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi penyusun rencana kebijakan penyusun program evaluasi sistem inovaftarnama baru nama lama ajudan ajudan menteri ajudan rektor analis administrasi perizinan analis administrasi perizinan penelitian analis akuntabilitas kinerja aparatur analis aplikasi model pengembangan industri analis badan layanan umum analis penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum nama baru nama lama penyusun rencana kebijakan penyusun program harmonisasi sistem inovasi penyusun program jaringan inovasi penyusun program kebijakan inovasi penyusun rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan penyusun rencana kebutuhan analis perencanaan sarana sarana dan prasarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi analis perencanaan sarana prasarana pendidikan penyusun rencana kegiatan dan anggaran penyusun rencana kerja sama penyusun bahan kerja sama dan kelembagaan kemitraan penyusun rencana keuangan dan barang milik negara penyusun rencana monitoring dan evaluasi dan akreditasi penyusun rencana pendidikan dan kerja sama penyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana penyusun rencana pengendalian pelaksanaan anggaran nama baru nama lama penyusun rencana sarana pengembangan usaha penyusun rencana tindak lanjut dan hasil pengawasan penyusun risalah penyusun risalah rapat pimpinan promo perancang grafis pendesain tampilan informasi perancang kebijakan pengadaan barang jasa perancang sarana dan prasarana pendidikan perancang sistem informasi perancang sistem informasi kepegawaian kepegawaian perancang sistem informasi penilaian pendidikan perawat ternak perawat ternak petugas keamanan anggota keamanan anggota keselamatan petugas keamanan petugas penggandaan petugas penggandaan petugas teknologi informasi komputer petugas rumah susun sewa mahasiswa fee see fee nama baru nama lama matan pranata pasukan pengamanan pengelola keamanan dalam pranata pemadam kebakaran pengelola keselamatan pengelola sistem pengembangan keselamatan pranata evansi dan produktivitas iptek pranata sarana dan prasarana diklat pranata sistem informasi diklat pengelola sistem informasi diklat aparatur sen mataram kal esa teknisi alat elektro dan alat komunikasi nama baru nama lama memistasmamen teknisi jaringan teknologi informasi komputer pendidikan teknisi laboratorium teknisi laboratorium teknisi laboratorium bahasa teknisi listrik dan jaringan teknisi listrik dan jaringan teknisi listrik, telepon, ac, dan teknisi listrik, telepon, ac, dan lift lift seram teknisi panggung ajang gelar teknisi pembentukan karakter teknisi pembentukan karakter teknisi pemeliharaan sarana dan teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana prasarana teknisi peralatan dan mesin teknisi peralatan dan mesin nama baru nama lama teknisi peralatan kantor teknisi sarana dan prasarana kantor teknisi sarana penunjang teknisi peralatan, listrik dan elektronika teknisi produksi multimedia dan web teknisi sarana dan prasarana teknisi sarana dan prasarana teknisi sarana dan prasarana teknisi sarana dan prasarana pendidikan pendidikan teknisi sarana pendidikan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia, tid. mohamad nasir nama baru nama lama analis bidang pengawasan analis laporan hasil pengawasan analis dana rehabilitasi fasilitas pendidikan analis data akademik analis data akademik analis data dan informasi analis data dan informasi analis data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan analis data bidang evaluasi dan kerja sama penelitian analis diklat analis kebutuhan diklat analis pelaksanaan diklat evaluation penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan analis fasilitasi hak kekayaan intelektual analis fasilitasi peningkatan kompetensi nama baru nama lama aja analis humas dan protokol analis pengembangan protokol analis ilmu pengetahuan dan analis pengembangan jaringan teknologi inovasi analis pengembangan kebijakan strategis ilmu pengetahuan dan teknologi analis pengembangan kebijakan strategis ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan analis pengembangan sistem inovasi penyusun program diseminasi inovasi penyusun program kemitraan strategis inovasi penyusun program wahana inovasi analis evaluasi sistem inovasi analis harmonisasi program inovasi analis harmonisasi program riset dan pengembangan analis peningkatan kualifikasi sdm iptek nama baru nama lama analis informasi pengembangan pendidik tenaga kependidikan analis jabatan analis jabatan analis kebijakan barang milik analis barang milik negara negara analis laporan barang milik negara analis pendayagunaan dan penghapusan barang milik negara penyusun laporan barang milik negara analis kebijakan pengelolaan keuangan blu analis kebutuhan pendidik tenaga analis kebutuhan pendidik kependidikan analis kebutuhan tenaga kependidikan |
dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan prioritas riset nasional tahun yang selanjutnya disebut prn adalah dokumen pelaksanaan rencana induk riset nasional tahudalam rangka pelaksanaan rencana induk riset nasional tahun prn berisi matriks rencana aksi prnfa feri: naa na: sanga bergii los cal juli tan rena irit alan di. hita bn, pan: kan agama fitnah eibar "3g sih ana nan animal see inn his gain eho tpefefetergpertti stp5 $ifb boo perp pori, aji beo ppp nag free sigagosilooo saran jar 2eig nana pesigpo til agape and ibi oo, aa. peer: 13g eli bio aaa gran dan nanda pra pes tepepeii tape ne: epa mai tn: spnientapiperosni eren gonna men tepi ppk dio uni ba! tana jalan abah pan ole pe3 depe iii tn. huni bon hap una mere ilahi b5f83 bos tan ina ati aa: tunai haa: f3er rata ta. aa: cetdilaksanakan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan secara kolektif. kementerian lembaga pemerintah daerah dalam mengalokasikan besaran anggaran dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada pasarkan atas ketersediaan alokasi anggaran kementerian lembaga pemerintah daerah. kegiatan prncam) bulan sebelum rapat koordinasi nasional bidang riset tahun tn: rafi nami. beber n3ag (anang empat pop mri tati tan kn: caci mai! 25p tepi fisi a35 hap e55abar5 fal pan ter ea: nn 2epe pan aan papereteii ppp) phrases fpi si53e3year ikal re5gg3d ifa her penah geli goes 585p aan ungu pba teases bi3eee pak bb3p erekagr seru geesese see seleb naa "b5 mencegah span ai: prepare tip gtenfenp beet . jeng naa bag peri ipa gelar boat hah era uni skor lau tan jie crdporppp pik gpicrprppapppsa ran feb tana b5p sap ten tan gn. tes f33 oe kan paratardninggi ibi) cibitengep tan been maan ea: hina na: pori lin pro ipa na: pola pa: zeni aa. forest are aesitesiis tana bea paris 338i dea e5g aa: 2g: se: sag tuk aji heri bean eat behaahia lha wib :p3 rgba abdi tapin akan ang eka mam pap bnn: perfil fieepbenfefentenita hanan mau bab ps3 top ipr nia ta. tin pan penetap tak beeentifestitp din tae nun la: dana epp dela deni rf: tewas bts pirdortertie ppp penuaan tanpa panen tan uin spa sell tetep2 betis ftp filter oo. menu teng sana sen pra 29sp3 ses b33 tn: tenaga anti abs "were bie pehehdipit bei) minat bei ep7 ii. imo tab ola ti: hergteretnite pt5 stet huni pat era aa: tea ag. ta: ekp jig f53 erh men unt nan: s9" eli these: ppp eka rag nai res uv. oo? ore p3h bun atg ket retret do. dra apel meegdendggen deh here hunian 5el sisa 29e e3| seba ooi3g braga full pp feb ber 2s3eb nuh nn. lan dana bea elok nian. (er lip niljdi nang duga badung sini: per tri gang nn: isa 23ral grrapoo lain aan area aig bit) ada iia kan tata roda bag . medan ia: teman aa: nur an. sih bagi ln, #$fah mandi sina itu tee ega dai na: cpe opegepgra oo, aa: ba, spanngas fila srenpeigeees ftp tfeteeife dan eee uni tg. ate lon b5) anang angan. fee ole lowii ng. aki pri getar tembtenigin hank uan kanan eng dig din dejeneanan prestesiah le: na: arp a32 banana pipi prt tik speed bil li: lini haa ant tana jean uni gha meri "ga ereniio trr3 ine pep pie adaa pose para erra psi tee best gbi fabric tee, bidang bgt igbnbeng eeiaatas tai eeefeferi bag pipi dasi is) 1s. es3ar s0 gir p7pep naa der s3d p5# tahun sebagai penjabaran lebih lanjut perlu dibuat perencanaan lebih teknis dalam bentuk prn untuk periode (lima) tahun. prnserta program utama nasional panas| riset.: riset iptek sektoral dan akademik, cc. rencana induk pembangunan industri nasional ipin) nawa cita: dan (dokumen rencana dan capaian lembaga penelitian dan pengembangan. prn diarahkan terutama untuk mendukung agenda prioritas nawa cita ke b, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional dalam prn ditetapkan (sembilan) fokus riset, masing masing dengan tema dan topik unggulan yang diharapkan dapat menghasilkan produk produk nasional untuk menjawab beragam isu isu strategis bangsa. sembilan fokus riset dalam prn merupakan turunan dari bidang riset amanat peraturan presiden nomor tahun yaitu: pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora: dan (bidang riset lainnya. fokus riset dalam prn adalah sebagai berikut: pangan, energi, kesehatan: transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora pendidikan seni dan budaya, dan multidisiplin dan lintas sektoral. fokus riset dalam prn secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut:.fokus riset transportasi mencakup infrastruktur dan sarana transportasi darat, laut, dan udara untuk peningkatan kemampuan, keselamatan, kehandalan, dan daya saing. fokus riset rekayasa keteknikan mencakup: teknologi peningkatan nilai tambah produk garam, teknologi penanganan, pengolahan, dan pengemasan untuk produk pangan, teknologi konstruksi bangunan untuk mitigasi, pencegahan kesiapsiagaan bencana, pengembangan teknologi tik, pengembangan material maju untuk kesehatan, pengembangan teknologi tekstil: dan pengembangan teknologi mesin untuk industridari komite kebijakan industri pertahanan nasional klip), antara lain berupa pengembangan teknologi pendukung pertahanan dan teknologi pendukung daya gerak. fokus riset kemaritiman ditujukan untuk mendukung: penguatan infrastruktur dan konektivitas kemaritiman, dan perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya maritim. fokus riset sosial humaniora pendidikan seni dan budayaserta penanganan ketimpangan dan kemiskinanfokus riset multidisiplin dan lintas sektoral: daya ungkit:kelompok riset terapan manufaktur rtm| mencakup kajian riset rekayasa pendukung proses manufaktur tanpa mengubah sifat asli materialnya |
berita negara republik indonesia menristek dikti. ptn. biaya kuliah tunggal. uang kuliah tunggamenteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi memiliki kewenangan untuk; bahwa biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf;ahun angkatan adalah tahun pada saat mahasiswa diterima ptsemester pada program studi ptn. uang kuliah tunggal yang selanjutnya disingkat ukt adalah sebagian bkt yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. pemimpin perguruan tinggi negeri yang selanjutnya disebut pemimpin ptn adalah rektor atau direktur pada ptnkt digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan pemerintah. ukt ditetapkan dengan memperhatikan bkt. ukt sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. pengelompokan sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh ptn kepada menteri untuk ditetapkan. bkt dan ukt sebagaimana dimaksud dalam dan tercantum dalam: lampiran untuk mahasiswa pada ptn dan ptn badan hukum tahun angkatan sampai selesai masa studi; lampiran untuk mahasiswa pada ptn tahun angkatan sampai selesai masa studi; lampiran iii untuk mahasiswa pada ptn tahun angkatan sampai selesai masa studi; dan lampiran untuk mahasiswa pada ptn mulai tahun angkatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri inijumlah mahasiswa penerima ukt kelompok dan kelompokserta mahasiswa penerima bidikmisi diterapkan kepada paling sedikit (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima setiap ptn dan tersebar pada semua program studi. bidikmisi sebagaimana dimaksud pada merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi. pemberlakuan ukt kelompok sampai dengan ukt kelompok viii ditetapkan oleh pemimpin ptn. pemimpin ptn dapat melakukan penetapan ulang pemberlakuan ukt terhadap mahasiswa apabila terdapat: ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan atau pemutakhiran datapenetapan ulang pemberlakuan ukt sebagaimana dimaksud pada diatur oleh pemimpin ptn. ukt yang dibebankan kepada mahasiswa penerima bidikmisi sebagaimana dimaksud dalam paling banyak rp2. (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester. ukt sebagaimana dimaksud pada dibayarkan oleh kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi kepada ptn. ptn dilaranguntuk kepentingan pelayanan pembelajaran secara langsung. ptn tidak menanggung biaya mahasiswa yang terdiri atas: biaya yang bersifat pribadi; biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata; biaya asrama; dan kegiatan kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri. ptn dapat memberikan fasilitasi biaya bagi mahasiswa untuk jenis biaya tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis biaya mahasiswa yang difasilitasi oleh ptn sebagaimana dimaksud pada diatur oleh pemimpin ptn masing masing. ptn dapatbagi: mahasiswa asing; mahasiswa kelas internasional; mahasiswa yang melalui jalur kerja sama; dan atau mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri. uang pangkal dan atau pungutan lain selain ukt yang dikenakan kepada mahasiswa baru program diploma dan program sarjana yang melalui seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf tetap memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. jumlah mahasiswa baru program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada paling banyak (tiga puluh persen) dari keseluruhan mahasiswa baru. ptn menyampaikan laporan realisasi penerimaan ukt untuk masing masing kelompok setiap semester kepada menteri melalui sekretaris jenderal kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sistem monitoring dan evaluasi money). laporan sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh menteri sebagai dasar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tarif ukt. pengaturan mengenai bkt dan ukt bagi ptn badan hukum diatur dengan peraturaneral dan batubaraeral dan batubara: bahwa pembentukan unit pelaksana teknis bidang pengujian mineral dan batubarastruktur organisasi balai besar pengujian mineral dan batubara sekira pengujian mineral dan batubara sekira perlengkapan, rumah tangga, dan pengadaan men menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, ttd. salinan sesuai dengan aslinya kementerian energi dan sumber daya mineral arifin tarif kepala biro hukum, asn saja izl bara turis site noer bab kedudukan, tugas, dan fungsi balai besar pengujian mineral dan batubara yang selanjutnya disebut balai besar pengujian mineral dan batubara tek miraeral dan batubara. balai besar pengujian mineral dan batubara tek mira berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal mineral dan batubara. balai besar pengujian mineral dan batubara tek mira dipimpin oleh kepala. balai besar pengujian mineral dan batubara tek mira mempunyai tugas melaksanakan pengujian bidang mineral dan batubara. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam balai besar pengujian mineral dan batubara tek mira menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan pengujian teknis bidang mineral dan batubara: cc. pelayanan jasa pengujian teknis bidang mineral dan batubara: pengelolaan sarana dan prasarana pengujian teknis bidang mineral dan batubaraeral dan batubara tek miraeral dan batubara. kepala balai besar pengujian mineral dan batubara tek mira menyampaikan laporan kepada direktur jenderal mineral dan batubaraeral dan batubara tek mieral dan batubara tek mira. setiap unsur lingkungan balai besar pengujian minraeral dan batubara tek miramkewala biro hukum, gas yai akan jsikesetaraan perlu mengalokasikan dan menyalurkuntuk mendukungperlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang dana perimbangan, menteri pendidikan dan kebudayaan berwenang menetapkanendidikan penerima dana bos kinerja sebagaimana dimaksud dalam dan huruf terdiri atas: sekolah penggerak, dan sekolah berpressekolah berprestasitahun anggaran berkenaan,cc. memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan atau internasional, dan tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan smk pusat keunggulan. bagian ketiga satuan pendidikan penerima dana bop kesetaraan satuan pendidikan penerima dana bop kesetaraan merupakan satuan pendidikan kesetaraan yang meliputi: sanggar kegiatan belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat. satuan pendidikan penerima dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud dalamendidik kan kesetaramemiliki peserta didik paling sedikit (sepuluh) peserta didik pada setiap jenjang, dan bukankesetaraankesetaraan tahun anggaran bagian keempat penetapan penerima dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan penerima dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan keputusan menteri untuk setiap tahun anggaran. bab iii besaran alokasi dana bagian kesatu umum besaran alokasi dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan yang diberikan kepada satuan pendidikan penerima dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan ditentukan untuk setiap tahun anggaran. bagian kedua besaran alokasi dana bop paud besaran alokasi dana bop paud terdiri atas: besaran alokasi dana bop paud reguler: dan besaran alokasi dana bop paud kinerja. besaran alokasi dana bop paud reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana bop paud pada masing masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. satuan biaya dana bop paud padmerupakan jumlah peserta didik yang memiliki nisn pada satuan paud penerima dana bop paudpaud reguler tahun anggaran berdasarkan data pada dapodik tanggal desember besaran alokasi dana bop paud kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan melalui keputusan menteri. bagian ketiga besaran alokasi dana bos besaran alokasi dana bos terdiri atas: besaran alokasi dana bos reguler: dan besaran alokasi dana bos kinerja. besaran alokasi dana bos reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana bos reguler pada masing masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. satuan biaya dana bos regulermemiliki nisn pada satuan pendidikan penerima dana bos reguler berdasarkan data pada dapodik tanggal agustus tahun anggaran sebelumnya. penghitungan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada untuk smp dan sma penerima bos reguler yang berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan total jumlah peserta didik yang disatukan dengan sekolah induk. besaran alokasi dana bos kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh menteri. dalam hal sdb, small, small, slb, sekolah terintegrasi dan sekolah yang berada daerah khusus yang ditetapkan sebagai penerima dana bos reguler memiliki jumlah peserta didik kurang dari (enam puluh) maka jumlah peserta didik untuk penghitungan besaran alokasi dana bos reguler ditetapkan (enam puluh) peserta didik. bagian keempat penghitungan besaran alokasi dana bop kesetaraan besaran alokasi dana bop kesetaraan dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana bop kesetaraan pada masing masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. satuan biaya dana bop kesetaraanberusia paling rendah (tujuh) tahun dan paling tinggi (dua puluh satu) tahun yang memiliki nisn pada satuan pendidikan kesetaraan penerima dana bop kesetaraankesetaraan tahun anggaran berdasarkan data pada dapodik tanggal desember bab penyaluran dana penyaluran dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan dilakukan rekening satuan pendidikan. penyalurrekening satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi kriteria berikut: atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam dapodik, nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah nasional, dan dikeluarkan olehyang ditetapkan oleh pemerintah daerah. rekening satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh dinas kepada kementerian melalui sistem aplikasi rekening satuan pendidikan yang disediakan oleh kementerian. menteri dapat memberikan rekomendasi untuk penundaan atau penghentian penyaluran dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan bagi pemerintah daerah dan atau satuan pendidikanggunaan dana bagian kesatu umum satuan pendidikan penerima dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan dapat langsung menggunakan dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan setelah dana yang disalurkan masuk rekening satuan pendidikan. bagian kedua komponen penggunaan dana bop paud dana bop paud digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan satuan paud sesuai dengan komponen penggunaan dana bop paud. komponen penggunaan dana bop paud sebagaimana dimaksud pada meliputi: penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca, cc. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, pelaksanaan kegiatan evaluasi asesmen pembelajaran dan bermain, https: jdih.kemdikbud.go.idpenyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan, pembayaran honor, dan atau pembiayaan satuan paud penerima bop paud kinerja yang terdiri atas: pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru, digitalisasi sekolah, dan atau perencanaan berbasis datasurat pengangkatan, cc. aktif melaksanakan tugas satuan paud,komponen penggunaan dana bop paud sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf merupakan komponen penggunaan dana untuk alokasi dana bop paud reguler. komponen penggunaan dana bop paud sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan komponen penggunaan dana untuk alokasi dana bop paud kinerja. bagian ketiga komponen penggunaan dana bos dana bos digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan dana bos. komponen penggunaan dana bos sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: komponen dana bos reguler, dan komponen dana bos kinerja. komponen penggunaan dana bos reguler sebagaimana dimaksud dalam hurufpembayaran honor sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan paling banyak (lima puluh persen) https: jdih.kemdikbud.go.id dari keseluruhan jumlah alokasi dana bos reguler yang diterima oleh satuan pendidikanketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada hurufdalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalamkomponen penggunaan dana bos kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas komponen penggunaan dana bos kinerja: sekolah penggerak, dan sekolah berprestasi.komponen penggunaan dana bos kinerja sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data. komponen penggunaan dana bos kinerja sekolah berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: asesmen talenta dan kebugaran, pelatihan dan pengembangan prestasi, cc. pengelolaan data dan informasi talenta, dan kegiatan aktualisasi prestasi. bagian keempat komponen penggunaan dana bop kesetaraan dana bop kesetaraan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan kesetaraan sesuai dengan komponen penggunaan dana bop kesetaraan. komponen penggunaan dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud padahttps: jdih.kemdikbud.go.id penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan pembayaran honoratau surat pengangkatan, cc. aktif melaksanakan tugas satuan pendidikan kesetaraan:bagian kelima tata cara penggunaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan satuan pendidikan penerima dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. rincian penggunaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetarabop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan untuk pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang dan atau jasa oleh satuan pendidikanpenggunaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatanpenggunaan sisa dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan dalam hal terdapat sisa dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penggunaan sisa dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah dicatatkan dalam ras: dan komponen penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis dana bop paud, dana bos, atau dana bop kesetaraan tahun anggaran berkenaan. dalam hal satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan setelah dana diterima rekening satuan pendidikan mengalami: penggabungan, penutupan, atau tidak bersedia menerima dana, maka satuan pendidikan harus melakukan pengembalian dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan yang diterimanya rekening kas umum daerah. mekanisme pengembalibagian ketujuh laporan realisasi penggunaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan kepala satuan pendidikan penerima dana bop paud dan dana bop kesetaraan harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian. penyampaian laporan realisasi penggunaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat: tanggal juli tahun anggaran berkenaan untuk realisasi penggunaan dana tahap dan tanggal januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan yang diterima dalam satu tahun anggaran. dalam hal tanggal juli dan tanggal januari sebagaimana dimaksud padap paud dan dana bop kesetaraan dilaksanakan paling lambat (satu) hari kerja berikutnya. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai dasar penyaluran tahap tahun anggaran berkenaan. laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai dasar penyaluran tahap pada penerimaan dana bop paud dan dana bop kesetaraan tahun anggaran berikutnya. kepala satuan pendidikan penerima dana bos harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bos melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan kementerian. penyampaian laporan realisasi penggunaan dana bos sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat: tanggal juli tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan dana bos reguler tahap tanggal oktober tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan dana bos reguler tahap ii, dan cc. tanggal januari tahun anggaran berikutnya untuk penyampaian laporan. dalam hal tanggal juli, tanggal oktober, dan tanggal januari sebagaimana dimaksud pada hurufs dilaksanakan paling lambat (satu) hari kerja berikutnyaiii sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai dasar penyaluranp paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam dan meliputi: laporan realisasi penggunaan dana dalam satu tahun anggaran, laporan sisa dana, dan laporan penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang jasa satuan pendidikan. bab pengelolaan dana bagian kesatu umum pengelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan meliputi pengelolaan pada: satuan pendidikan, dan pemerintah daerah. bagian kedua pengelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan pada satuan pendidikan pengelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan pada satuan pendidikan meliputi: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan ketatausahaan, dan cc. pelaporan dan pertanggungjawaban. pengelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui sistem aplikasi pengelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan yang disediakan oleh kementerian. teknis pengelolaan dana bop paud, dana bos, dna bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan. kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud pada bertugas: mengisi dan memutakhirkan data satuan pendidikan secara lengkap dan valid dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan, melakukan verifikasi dan validasi isian data satuan pendidikan yang masuk dalam dapodik, cc. menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan, melakukan konfirmasi penerimaan dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan sudah diterima melalui sistem aplikasi penyaluran dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan yang disediakan oleh kementerian, melakukan ketatausahaan dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan, menggunakan dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan sesuai rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan, melaksanakan pengadaan barang jasa dalam penggunaan dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan, menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan: dan memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan. kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab terhadap: penyediaan data satuan pendidikan pada dapodik secara benar dan akuntabel, perencanaan kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang terkait dengan dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan yang diterima, penggunaan dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan yang diterima, dan pelaporan penggunaan dana bop paud, dana bos, dan atau dana bop kesetaraan. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam kepala satuan paud dan satuan pendidikan kesetaraan penerima dana bop paud dan atau dana bop kesetaraan dapat membentuk tim. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam kepala satuan pendidikan penerima dana bos membentuk tim bos sekolah yang. unsur orang tua wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada merupakan orang tua wali selainp paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan kepala satuan pendidikan dan tim bos sekolah dilarang: melakukan transfer dana bop paud, dana bos dan atau dana bop kesetaraan rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana:p paud, dana bos dan atau, dana bos dan atau dana bop kesetaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain dinas dan atau kementerian, membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain yang sah, menggunakan dana bop paud, dana bos dan atau dana bop kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan atau oo. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan atau peralatan lainnya kepada satuan pendidikan dan atau peserta didikmbinaan dan pengawasan pengelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan pada satuan pendidikan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan pada satuan pendidikan. pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten kota wilayahnya.dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerakmelaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah membentuk tim bop paud, dana bos dan dana bop kesetaraan provinsi, kabupaten kota sesuai kewenangannya. pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana bop paud, dana bos dan dana bop kesetaraan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan sesuai kewenangan yang input pada dapodik sesuai dengan kondisi riil, melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data satuan pendidikan dalam dapodik, cc. membantu dan mengupayakan satuan pendidikan sesuai kewenanganengelolaan dana kepada satuan pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, komite sekolah, dan atau masyarakat, memerintahkan satuan pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan ketatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan kementerian, melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada satuan pendidikan sesuai kewenang, dana bos, dan dana bop kesetaraan, memastikan satuan pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data satuan pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data satuan pendidikan, memastikan satuan pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan, memastikan semua ras satuan pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan, memastikan semua ras satuan pendidikan sesuai kewenangan telah input dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan kementerian, dan il. memastikan semua satuan pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan. pembiayaan pelaksanaan tugas tim bop paud, dana bos dan dana bop kesetaraan provinsi, kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pemerintahatau mengatur pembelian barang dan atau jasa dalam pemanfaatan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain, cc. memengaruhi dan atau memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan, menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan, dan atau menghambat proses pencairan dan penggunaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan. pemerintah daerahgelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan pada pemerintah daerah pengelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan pada pemerintah daerah meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan ketatausahaan, cc. pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan. pengelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan dan evaluasi pengelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraanprogram kebijakan, dan pengelolaan, dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan. bab viii ketentuan lain lain biaya operasional bagi satuan pendidik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. biaya operasional bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara. bab,op paud rincian komponen penggunaan dana bop paud reguler penerimaan peserta didik baru meliputi pembiayaan untuk: penggandaan formulir pendaftaran, penerimaan peserta didik baru dalam jaringan, publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan untuk anak dan orang tua, pendataan ulang peserta didik lama, dan atau kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca meliputi pembiayaan untuk: penyediaan atau pencetakan buku untuk kebutuhan peserta didik termasuk buku digital sebagai berikut: buku teks sesuai kurikulum yang digunakan, buku sesuai usia dan perkembangan anak, buku telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian terutama yang tersedia pada laman http: paudpedia.kemdikbud.go.id, dan buku digunakan dalam proses pembelajaran berbasis main, penyediaan atau pencetakan buku pegangan untuk pendidik termasuk buku digital, penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar, kegiatan penguatan komunitas pengelola perpustakaan pojok baca, dan atau kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain meliputi pembiayaan untuk: penyediaan alat permainan edukatif ape) dengan prioritas ape dalam ruangan, penyediaan dan atau perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai analisa kebutuhan meliputi:kegiatan belajar melalui bermain bermakna berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti pengembangan buku elektronik dan video pembelajaran, penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran, penyediaan bahan pendukung pembelajaran, pembiayaan dalam rangka mengikuti dan atau menyelenggarakan festival, kebyar, atau kegiatan sejenis lainnya, pengembangan kegiatan prambiayaan diskusi perkembangan anak, pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah peserta didik, dan atau kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. pelaksanaan evaluasi asesmen pembelajaran dan bermain meliputi pembiayaan untuk: penyediaan laporan capaian tingkat perkembangan anak, dan atau kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan evaluasi asesmen pembelajaran dan bermain. pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan meliputi pembiayaan untuk: kegiatan pertemuan kelas orang tua wali pada satuan paud: pengelolaan dan operasional rutin satuan pendidikan, misalnya untuk pembelian atk, alat alat kebersihan, dan lainnya, dan atau kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk: pengembangan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran, dan atau kegiatan lain yang relevan dalam rangka: sewa atau pembelianatuan pendidikan yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil: pembayaran daya dan atau jasa yang mendukung operasional satuan pendidikan yang meliputi: pemasangan baru, penambahan kapasitas, dan atau pembayaran langganan rutin daya dan jasa (listrik, telepon, air, dan internet)satuan pendidikan meliputi pembiayaan untuk: perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan satuan pendidikpendidikape, terutama ape luar ruangan, pemeliharaan taman dan fasilitas lainnya, penyediaan dan atau perawatan fasilitas aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dan atau kegiatan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasaranak usia dini yang selanjutnya disebut satuan paud adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. satuan pendidikan kesetaraan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetarahttps: jdih.kemdikbud.go.id penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan meliputi pembiayaan untuk: penyediaan alat alat deteksi dini tumbuh kembang, penyediaan obat obatan dan peralatan kesehatan lainnyapenyediaan makanan tambahan, dan atau kegiatan lain yang relevan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan. rincian komponen penggunaan bop paud kinerjaaud, penguatan komunitas belajar bagi kepala satuan paud dan pendidik, pelatihan mandiri dengan komunitas praktis, pelaksanaan diskusi terhimpun bersama dengan guru kelas awal, dan atau peningkatan kapasitas literasi digital.kegiatan perumusan visi misi satuan pendidikan terkaitrincian komponen penggunaan dana bos reguler penerimaan peserta didik baru meliputi pembiayaan untuklaksanaan penerimaan peserta didik baru yang relevan. pengembangan perpustakaan digunakan meliputi pembiayaan untuk: penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan: buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementeritermasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian, penyediaan buku non teks termasuk buku digitalpenyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar, dan atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan untuk: kegiatan pembelajaran meliputi: penyediaan alat pendidikan dan atau bahan pendukung pembelajaran, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan,ngembangan pembelajaran berbasis proyek, dan atauasesmen nasionaldan evaluasi pembelajaran sekolah. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah meliputi pembiayaan untuk: pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan atau pembelajaran jarak jauhdan atau pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk: pengembangan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan atau pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran,meliputi pembiaya listrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi pembiayaan untuk: perbaikan kerusakan ringan komponen non struktural bangunan sekolahmeliputi pembiayaan untuk pembelian dan atau perbaikanj . penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian smk dan small meliputi pembiayaan untuk:penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik smk atau small, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir smk atau small. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi,kegiatan pemasangan guru dan atau peserta didik industri untuk masing masing kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk: sama dengan industri, penyelenggaraan smk atau small sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama termasuk pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi, pengembangan kerja sama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian smk atau small, dan atau biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan smk dan small meliputi pembiayaan untuk:rincian komponen penggunaan dana bos kinerja rincian komponen penggunaan dana bos kinerja sekolah penggerakendidikan, cc) penguatan komunitas belajar satuan pendidikan, pelatihan mandiri dengan komunitas praktis, peningkatan kapasitas literasi digital, dan atauhttps: jdih.kemdikbud.go.idkinerja sekolah berprestasi asesmen talenta dan kebugaran meliputi pembiayaan untuk: asesmen bakat dan minat, asesmen kebugaran, dan atau kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan asesmen talenta dan kebugaran peserta didik. pelatihan dan pengembangan prestasi meliputi pembiayaan untuk: penguatan pelatihan griya (in house training) ketalentaan satuan pendidikan, pelatihan berbasis proyek, penguatan pelatihan bagi pembina talenta, penyelenggaraan penguatan kapasitas ketalentaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas bagi peserta didik berprestasi untuk melanjutkan pendidikan, penyediaan sarana penunjang ketalentaan, dan atau kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pengembangan prestasi. pengelolaan data dan informasi talenta meliputi pembiayaan untuk: penginputan data ketalentaan, pemrosesan data ketalentaan, analisis data ketalentaan, dan atau kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi talenta. kegiatan aktualisasi prestasi meliputi pembiayaan peserta didik, pembina, dan pendamping untuk mengikuti ajang talenta dan atau pembiayaan lainnya yang relevan selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi prestasi. rincian komponen penggunaan dana bop kesetaraan penerimaan peserta didik baru meliputi pembiayaan untuk: penggandaan formulir, publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan atau kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. pengembangan perpustakaan meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti penyusunan modul pengayaan dan atau pengadaan buku pengayaan. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan untuk: penyusunan analisis konteks pendidikan kesetaraan, pengembangan silabus dan penyusunan rencana program pembelajaran, kegiatan pembelajaran luar kelas, penguatan saka widya budaya bakti, dan atau kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan pembelajaran dan ekjian modul, penyelenggaraan asesmen nasional, penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan, dan atau kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran satuan pendidikan. pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan meliputi pembiayaan untuk:dan kegiatan pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan lainnya. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperpendidik dan tenaga kependidikan, dan atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang kegiatan yang relevan seperti: pembiayaan listrik, internet, dan air, penyediaan obat obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya dalam rangka menjaga kesehatan peserta didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangimeliputi pembiayaan untuk: pemeliharaan alat pembelajaran, pemeliharaan alat peraga pendidikan, dan atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. penyediaan alat multimedia pembelajaran meliputi pembiayaan untuk: pencetakan atau pengadaan modul, penyusunan modul interaktif dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengadaan alat keterampilan, bahan praktik keterampilan, media pembelajaran lainnya yang relevan dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikas. nadiem anwar makarim dian baigambar pendidikan ras untuk dalam berkas tahun kedepan reas melalui markas realisasi penggunaan cenancntat hasi realisasi dana nanga format atraksi setiap penggunaan dana menangani bulan dalami keenan apa .anananana mana namamu aman makanan aaananananaananananan evaluasi dan ana, manik yang telah divalidasi bean katak melalui sistem markas bean tahapan perencanaan dan penganggaran dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan perencanaan dan penganggaran dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan dilakukan sebelum satuan pendidikan menggunakan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan. perencanaan dan penganggaran dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan dituangkan dalam ras. ras sebagaimana dimaksud pada huruf disusun untuk (satu) tahun penggunaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan untuk (satu) tahun. kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf dibuat berdasarkan evaluasi dan identifikasi kebutuhan satuan pendidikan. evaluasi dan identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan: sesuai dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, dan dilakukan dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan. perencanaan dan penganggaran dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraantahapan pelaksanaan ketatausahaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan penggunaan dana dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan. setiap penggunaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan oleh satuan pendidikan dicatat secara lengkap dan disertai dengan bukti bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang jasasetiap penggunaan dana yang telah dilakukan olehpenginputan penggunaan dana dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka dapat dilakukan setiap waktu oleh satuan pendidikan. tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan. pelaporan dan pertanggungjawaban dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan berdasarkan hasil pelaksanaan ketatausahaan dana bop paud, bos reguler, dan bop kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan. bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang diselenggarakan kementerian. laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh satuan pendidikan pada aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang diselenggarakan kementerian. satuan pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana satuan pendidikanhttps: jdih.kemdikbud.go.idpendidikan yang selanjutnya disebut dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidanggelolaan dana bop paud, dana bos, dan dana bop kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip: fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, efektif yaitu pengelol yaitu pengelolel yaitu pengelol yaitu pengelolbagian kesatu satuan pendidikan penerima dana bop paud satuan pendidikan penerima dana bop paud merupakan satuan paud yang meliputi: taman kanak kanak, kelompok bermain, cc. taman penitipan anak, satuan paud sejenis, sanggar kegiatan belajar, dan pusat kegiatan belajar masyarakat. dana bop paud sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dana bop paud reguler, dan dana bop paud kinerja. satuan paud penerima dana bop paud reguler sebagaimana dimaksudaud: dan tidakpaud reguleraud penerima dana bop paud kinerja sebagaimana dimaksud dalam dan huruf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: penerima dana bop paudhttps: jdih.kemdikbud.go.id bagian kedua satuan pendidikan penerima dana bos satuan pendidikan penerima dana bos meliputi: sd, sdb: smp, small: sma, small: slb, dan smk. dana bos sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dana bos reguler, dan dana bos kinerja. satuan pendidikan penerima dana bos reguler sebagaimana dimaksud dalamanggaran sebelumnya, cc. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidiktidak merupakan satuan pendidikan kerja sama, dan tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian lembaga lainuntuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan guru daerah provinsi, kabupaten kota perlu, bahwa untuk sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menyusun petunjuk teknis, cc.nyaluran tambahan penghasilanambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyaluran tambahan penghasilan. tahapalokasi, penghentian pembayaran, dan pengenaan pajak tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan alokasi tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru asn daerahguru asn daerah yang melaksanakan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pelaksanaan cuti asn tetap memperoleh tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan. cuti sebagaimana dimaksud pada berupa, cuti tahunan, cuti besar, cc. cuti sakit: cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama. ketentuan penerimaan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk guru asn daerah yang melaksanakan cuti diluar tanggungan negara. guru asn daerah yang melaksanakan cuti studi sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai guru tetap memperoleh tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menghentikan pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru asn daerah jika guru asn daerah: meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, cc. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mendapat tugas belajar, dan atau tidak lagi menduduki jabatan fungsional guruan huruf dilakukan pada bulan berikutnyahuruf dan huruf dilakukan pada bulan berkenaanilakukan pada bulan berkenaan sejak melaksanakan tugas belajar. penerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, danmengenai perpajakan. babasn daerah. pemerintah daerah melaporkan penyaluran dana tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru asnisampaikan kepada: kementerian: dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, laporan penyaluran sebagaimana dimaksud pada setiap (satu) semester. laporan penyaluran kepada kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan atau dokumen elektronik melalui aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran yang disediakan oleh kementerian. bab vii larangan dan sanksi pemerintah daerah dilarang menunda penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan melewati (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya dana tunjangan profesi tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan rekening kas umum daerah. pemerintah daerah dilarang menggunakan alokasi dana tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan selain peruntukan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. pemerintah daerah yang menunda penyaluran dan atau menggunakan alokasi danaguru asn daerah yang menerimaharus mengembalikan tunjangan profesi, tunjangan khusus,guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan tetap diberikan tunjangan profesi sesuai dengan peraturan menteri ini sampai dengan ditetapkannya peraturan presiden yang mengatur mengenai tunjangan profesi pengawas satuan pendidiktahapan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan tahapan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. gambar pembaruan data penerima guru asn daerah tunjangan tunjangan diterima gurudalam halunjangan puslapdik melakukan sinkronisasi data guru asn daerah antara dapodik dengan aplikasi sistem informasi manajemen tunjangan sim tun) pada kementerian sesuai dengan waktu sebagai berikut: tabel puslapdik melakukan validasi data guru asn daerah sesuai dengan persyaratan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru asn daerah melalui sim tun. pemerintah daerah memberikan persetujuan hasil validasi data guru asn daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf melalui sim tun. berdasarkan persetujuan hasil validasi data guru asn daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf puslapdik menetapkan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru asn daerah untuk setiap triwulan pembayaran melalui sim tun. guru asn daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru asn daerah disampaikan melalui aplikasi sistem informasi manajemen pembayaran sim bar) yang disediakan kementerian. pembayaran tunjangan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus dilakukan oleh dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus berdasarkan data guru asn daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus pada sim bar. tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru asn daerah dibayarkan paling lambat (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dana tunjangan profesi dan tunjangan khusus rekening kas umum daerah. dalam hal terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus akibat kenaikan gaji berkala guru asn daerah, maka: guru asn daerah yang kenaikan gaji bersamanya setelah penetapan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus,asn daerah yang bersangkutan melakukan perbaikan data padamaka jumlah uang yang dapat dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertera pada kepegawaian terakhir. dalam hal terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, maka pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran setelah mengusulkan kurang bayar melalui sim bar dan mendapat persetujuan dari puslapdik dengan mengeluarkan surat keputusan carry over. dalam hal terdapat kelebihan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus, maka nominal pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus tahap berikutnya dikurangi dengan selisih kelebihan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus yang telah diterima guru asn daerah. informasi penyaluran tunjangan guru asn daerah dapat mengakses informasi penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru asn daerah yang bersangkutan secara daring (online) pada info guru dan tenaga kependidikan info gtk) yang dapat diakses melalui laman (website) atau aplikasi telepon cerdas (smartphone). penyaluran tambahan penghasilan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. gambar guru asn daerah bapa dan tambahan penghasilan diterima penghasilan guru asn daerahapabiladaerahambahan penghasilan data yang input dan atau diperbarui oleh guru asn daerah pada dapodik divalidasi oleh dinas pendidikan sesuai dengan persyaratan penerima tambahan penghasilan. penetapan penerima tambahan penghasilan dilakukan oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya. tabel. validasi data jadwal pembayaran agustus pembayaran triwulan iii bulan september, oktober pembayaran triwulan bulan november, penetapan penerima tambahan penghasilan guru dilakukan melalui surat keputusan penerima tambahan penghasilan guru asn daerah. penetapan penerima tambahan penghasilan dilakukan setiap triwulan pembayaran. pembayaran tambahan penghasilan pembayaran tambahan penghasilan dilakukan oleh dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya. pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan data guru asn daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima tambahan penghasilan. tambahan penghasilan guru asn daerah dibayarkan paling lambat (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dana tambahan penghasilan rekening kas umum daerah. pembayaran tambahan penghasilan yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan disampaikan melalui sim barunik pendidik dan tenaga kependidikan yang selanjutnya disebuasn daerah yang belum memiliki inas pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidiklayanan pembiayaan pendidikan yang selanjutnya disebut puslapdik adalah unit kerja kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang layanan pembiayaantunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru asn daerah provinsi, kabupaten kota bertujuan untuk memberikan pedoman bagi: kementerian, pemerintah daerah: dan cc. satuan pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dibawah binaan kementerian, dalam penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan kepada guru asn daerah. penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru asn daerah dilaksanakan dengan prinsip: tertib yaituyaitu, penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan capaian yang maksimum melalui penggunaan dana, efektif yaitu, penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan, transparan yaitu,, akuntabel yaitu, mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan, dan kepatutan yaitu, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. bab tunjangan profesi guru asn daerah diberikan tunjangan profesi setiap bulan. guru asn daerah yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki sertifikat pendidik, memiliki status sebagai guru asn daerah bawah binaan kementerian, cc. mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada dapodik, memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian, melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajarsesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan, dan tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf kecuali bagi guru asn daerah yang ditugaskan sebagai kepala sekolah,, dan atau guru asn daerah yang bertugas daerah khusus. tunjangan profesiprofesiprofesiprofesiprofesi sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan profesi. bab iii tunjangan khusus guru asn daerah yang ditugaskan daerah khusus diberikan tunjangan khusus setiap bulan selama masa penugasan. tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah guru yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas daerah khusus. guru asn daerah yang menerima tunjangan khususcc. memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, memiliki pupuk: dan melaksanakan tugas mengajar satuan pendidikan pada daerah khusus yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. tunjangan khususkhususkhususkhusus sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan khusus. bab tambahan penghasilan guru asn daerah diberikan tambahan penghasilan setiap bulan. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk guru asn daerah yang belum menerima tunjangan profesi. guru asn daerah yang menerima tambahan penghasilanbelum memiliki sertifikat pendidik, memiliki kualifikasi akademik paling rendah d iv, memiliki pupuk, melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikanketentuanan atau guru asn daerah yang bertugas daerah khusus. tambahan penghasilansetiap bulannya. pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam disalurkan setiap (tiga) bulan dalam (satu) tahun anggarangunaatur kembali ketentuan mengenai imbal beli untuk pengadaan barang pemerintah asal impor, bahwayang ditetapkan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri untuk: memperpanjang periode, dan atau mengubah barang asal indonesia, dalam rangka pemenuhan kewajiban imbal beli sesuai dengan perjanjian kontrak pengadaan barang pemerintah asal impor sebagaimana dimaksud dalam atas permohonan sebagaimana dimaksud pada menteri menerima atau menolak permohonan perpanjangan periode dan atau perubahan barang asal indonesia berdasarkmenteri menerima permohonan perpanjangan periode dan atau perubahan barang asal indonesia, persetujuan terhadap perpanjangan periode dan atau perubahan barang asal indonesia sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam amendemen kontrak imbal beli. dalam hal menteri menolakmenteri menyampaikan surat penolakan kepada pemasok luar negeri. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi: kondisi kahar fact god), kurang tersedianya barang asal indonesia yang dijadikan pemenuhan kewajiban imbal beli, dan atau keadaan memaksa (force majeure) atau keadaan lain yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemenuhan kewajiban imbal beli. wwwtidak berlaku untukperusahaan pihak ketiga (assigned) wajib menyampaikan: laporan realisasi pemenuhan kewajiban imbal beli, dan laporan akhir. laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan setiap bulan baik terealisasi maupun tidak terealisasi kepada menteri secara elektronik melalui laman paling lambat tanggal (lima belas) bulan berikutnya. laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan melampirkan hasil pindai scan dokumen asli: pemberitahuan ekspor barang peb): nota pelayanan ekspor npe), cc. tindakan asli bill lading b l), air way bill awb), atau cargo receipt, inavoice: dan bukti lain yang diperlukan. laporan akhir sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disampaikan perusahaan pihak ketiga (assigned) secara tertulis kepada menteri paling lama (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pemenuhan kewajiban imbal beli. menteri menyampaikan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada kepadaterjadi gangguan yang mengakibatkan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada tidak berfungsi, proses penyampaian laporan realisasi pemenuhan kewajiban imbal beli baik terealisasi maupun tidak terealisasi dilakukan secara manual kepada menteri. perusahaan pihak ketiga (assigned) yang tidak menyampaikan laporan realisasi dan laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, dan atau pengenaan penangguhan sebagai calon perusahaan pihak ketiga (assigned). peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan (dua) kali berturut turut kepada perusahaan pihak ketiga (assigned) dalam jangka waktu masing masing paling lama (lima belas) hari. perusahaan pihak ketiga (assigned) yang nyampaikan laporan realisasi dan atau laporan akhir, perusahaan pihak ketiga (assigned) dikenai sanksi administratif berupa penangguhan sebagaimana dimaksud pada huruf pengenaan penangguhan sebagai calon perusahaan pihak ketiga (assigned) untuk proses imbal beli berikutnya sebagaimana dimaksud pada paling singkat (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengenaan penangguhan. apabila dalam jangka waktu pengenaan penangguhan sebagaimana dimaksud pada perusahaan pihak ketiga (assigned) menyampaikan laporan realisasi dan atau laporan akhir, pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan dicabut.seratus delapanetap tidak merealisasikanperingatan tertulis keduarealisasikan pemenuhan kewajiban imbal beli sampai dengan masa berlaku kontrak imbal beli berakhir, pemasok luar negeri dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar keseluruhan dari nilai kewajiban imbal beli pengadaan barang pemerintah asal impor ditambah dengan (lima puluh persen) dari nilai kewajiban imbal beli pengadaan barang pemerintah asal imporsampai dengan masa berlaku kontrak imbal beli berakhir belum menyelesaikan realisasi#"5st8# p adalam jangka waktu (sembilan puluh) hari sebelum kontrak imbal beli selesai,etap tidak dapatdalam jangka waktu (sembilan puluh) hari sebelum amendemen kontrak imbal beli selesai, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulisiiiidak dapatapabila dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari setelah dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam dan serta pemasok luar negeri tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif, pemasok luar negeri dikenai sanksi administratif berupa penetapan dalam daftar hitam (black list) pemasok luar negeri. pengenaan sanksi administratif berupa penetapan dalam daftar hitam (black list pemasok luar negeri sebagaimana dimaksud pada tidak menghilangkan kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam dan serta daftar hitam (black list) pemasok luar negeri sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ikan menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari kementerian, lpnk, pemda, bumn, dan bumi. pemasok luar negeri yang telah ditetapkan dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada tidak diperbolehkan untuk: mengikuti pengadaan barang pemerintah asal impor yang menggunakan mekanisme imbal beli, dan atau menjadi pemasok luar negeri dalam kontrak imbal beli. apabila pemasok luar negeri telah memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam dan serta pengenaan sanksi administratif berupa penetapan dalam daftar hitam (black list) pemasok luar negeri sebagaimana dimaksud pada dicabut. denda administratif sebagaimana dimaksud dalam dan serta merupakan penerimaan negara bukan pajak. pembayaran, penyetoran, dan penagihdan kontrak imbal beli sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: rbr sap , kewajiban imbal beli berupa pembelian dan atau pemasaran barang asal indonesia, barang tertentu yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban imbal beli, jangka waktu pelaksanaan imbal beli, dan sanksi bagi pemasok luar negeri sebagaimana dimaksud dalam dan menteri melakukan evaluasi berupa penilaian kepatuhan terhadap: pemasok luar negeri dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban atas imbal beli, dan perusahaan pihak ketiga (assigned) atas pelaksanaan ekspor barang asal indonesia. dalam melakukan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada menteri berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah, lpnk, pemda, bumn, dan atau bumi. untuk melaksanakan penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada menteri dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari kementerian, lembaga pemerintah, lpnk, pemda, bumn, dan atau bumi. (x) menteri dapat menggunakan hasil penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada sebagai pertimbangan dalam: memberikan persetujuan atas surat pernyataan kesanggupan pemasok luar negeri sebagaimana dimaksud dalam yang akan digunakan sebagai persyaratan pelaksanaan pemenuhan kewajiban imbal beli selanjutnya oleh pemasok luar negeri, atau menetapkan perusahaan pihak ketiga (assigned) sebagai calon perusahaan pihak ketiga (assigned) dalam pelaksanaan ekspor barang asal indonesia pada kontrak imbal beli selanjutnya. . ieiowosiia., 1g) pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: penetapan perusahaan pihak ketiga (assigned) dalam pelaksanaan imbal belikontrak imbal beli, semua kontrak imbal beli atau perjanjian yang terkait dengan imbal beli yang telah disepakati sebelum berlakunya peraturan menteri ini, tetap berlaku dan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kontrak imbal beli: dan pengadaan barang pemerintah yang telah disepakati sebelum berlakunya peraturan menteri ini dan berdasarkan kesepakatan para pihak akan ditambahkan mekanisme imbal beli, mekanisme imbal beli. aa. da hukum, kal sin sri hayatilam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. imbal beli adalah suatu cara pembayaran barang yang mewajibkan pemasok luar negeri untuk membeli dan atau memasarkan barang tertentu sebagai pembayaran atas seluruh atau sebagian nilai barang dari pemasokasal indonesiapemerintah non kementerian yang selanjutnya disingkat lpnk adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pemdpemerintah adalah pengadaan barang untuk kebutuhan kementerian, lpnk, pemda, bumn, dan bumi yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerahmasok luar negeri adalah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai penyedia pengadaan barang pemerintah untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban imbal beli. perusahaan pihak ketiga (assigned) adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang mendapat pelimpahan pelaksanaan pemenuhan kewajiban imbal bel. selain pengadaan barang pemerintah sebagaimana dimaksud pada pengadaan barang untuk kebutuhan kementerian, lpnk, pemda, bumn, dan bumi yang menggunakan dana kredit ekspor, kredit komersial, dan atau anggaran perusahaan dengan jenis dan nilai tertentu dapat dilaksanakan melalui imbal beli. selain jenis dan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jenis dan nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh menteri berdasarkan usulan dari kementerian, lpnk, pemda, bumn, dan bumi. untuk pemenuhan kewajiban imbal beli sebagaimana dimaksud dalam pemasok luar negeri wajib membeli dan atau memasarkan barang asal indonesia dengan nilai paling sedikit sesuai dengan nilai kewajiban imbal beli pengadaan barang pemerintah asal impor. dalam hal pemasok luar negeri sebagaimana dimaksud pada mengalihkan kewajiban membeli dan atau memasarkan barang asal indonesia kepada perusahaan lain, pemasok luar negeri memberitahukan kepada menteri melalui surat pengalihan dan atau surat kuasa.n mengusulkan barang asal indonesia yang dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban imbal beli sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri. selain usulan barang asal indonesia yang dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban imbal beli berasal dari kementerian, lpnk, pemda, bumn, dan bumi sebagaimana dimaksud pada menteri juga dapat mengusulkan barang asal indonesia yang dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban imbal beli. atas usulan sebagaimana dimaksud pada dan menteri memberikan persetujuan atas barang asal indonesia yang dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban imbal beli. barang asal indonesia sebagaimana dimaksud dalam yang tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban imbal beli meliputi: minyak bumi dan gas bumi, kecuali produk turunannya, barang yang dilarang ekspor, barang yang diekspor dalam rangka pemenuhan offset, wayback, dan atau kontrak karya, barang yang diekspor bukan dalam rangka transaksi perdagangan, berupa barang pindahan, barang contoh, barang bantuan, dan barang pemberianmenteri menyampaikan persetujuan atas barang asal indonesia sebagaimana dimaksud pada kepada pemasok luar negeri untuk disepakati dan dituangkan dalam kontrak imbal belitetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemenuhan persyaratan ketentuan asal barang indonesia dan pembatasan ekspor. se. ssw perhitungan nilai barang asal indonesia sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam mata uang dolar amerika serikat us$)harus diekspor langsung negara asal barang impor untuk pengadaan barang pemerintah. barang asal indonesia dalam rangka pemenuhan kewajiban imbal beli dapat diekspor negara ketiga dalam hal: negara ketiga tersebut bukan merupakan pasar tradisional barang ekspor asal indonesia, dan ekspor yang dilakukan tidak mengganggu saluran pemasaran (marketing channel) yang telah ada. dalam hal barang asal indonesia diekspor negara ketiga sebagaimana dimaksud pada pemasok luar negeri meminta persetujuan kepada menteri. menteri memberikan persetujuan kepada pemasok luar negeri dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada dpemenuhan kewajiban imbal beli sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan oleh pemasok luar negeri setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut: mendapatkan persetujuan atas surat pernyataan kesanggupan melakukan imbal beli yang diberikan oleh menteri: mendapatkan penetapan penyedia barang pemerintah, dan mein menandatangani kontrak imbal beli bersama dengan menteri. untuk mendukung kelancaran pemenuhan kewajiban imbal beli, menteri menetapkan perusahaan pihak ketiga (assigned). perusahaan pihak ketiga (assigned) sebagaimana dimaksud pada merupakan perusahaan yang telah masuk sebagai calon perusahaan pihak ketiga (assigned) pada kementerian perdagangan republik indonesia. penetapan perusahaan pihak ketiga (assigned) sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan usulan pemasok luar negeri. penetapan perusahaan pihak ketiga (assigned) sebagaimana dimaksud pada berlaku sampai dengan masa berlaku kontrak imbal beli berakhir. segala biaya yang terjadi untuk kepentingan perusahaan pihak ketiga (assigned) sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada perusahaan pihak ketiga (assigned) dan atau pemasok luar negeri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. untuk dapat menjadi calon perusahaan pihak ketiga (assigned): fotokopi akta notaris pendirian perusahaan perseroan terbatas dan perubahannya, fotokopi pengesahan badan hukum dari kementerian hukum dan hak asasi manusia: fotokopi nomor induk berusaha, fotokopi surat izin usaha perdagangan atau izin usaha dari kementerian teknis: pap fotokopi pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip dari badan koordinasi penanaman modal, untuk perusahaan penanaman modal asing, dan surat pernyataan telah berpengalaman dalam kegiatan ekspor dan atau impor dengan melampirkan rekapitulasi realisasi ekspor dan atau impor dalam kurun waktu (lima) tahun terakhir yang disahkan oleh bank devisa dan atau berpengalaman dalam kegiatan imbal beli dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan pelaksanaan pemenuhan kewajiban imbal beli. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada dinilai lengkap dan benar, menteri dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja menetapkan perusahaan sebagai calon perusahaan pihak ketiga (assigned). dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada dinilai tidak lengkap dan atau tidak benar, menteri dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja menolak permohonan penetapan perusahaan sebagai calon perusahaan pihak ketiga (assigned). pemasok luar negeri sebagaimana dimaksud dalam wajib mulai membeli dan atau memasarkan barang asal indonesia untuk pemenuhan kewajiban imbal beli: paling lama (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan kontrak imbal beli, atau sesuai dengan persetujuan menterialam hal terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan pemenuh, pemasok luar |
plan menteri perdagangan republik indonesia peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor14 tahuistem resi gudang dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan gula kristal putih dan kedelai pada tingkat nasional secara berkesinambungan, perlu menambahkan gula kristal putih dan kedelai sebagai jenis barang yang dapat disimpan gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gud. ketentuan dan dalamdiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: barang yang dapat disimpan gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang meliputi: gabah, beras: cc. jagung, kopi, kakao: lada: karet: rumput laut: rotan, garam: gambir: teh, kopra, timah: oo. bawang merah: ikan, pala, ayam karkas beku: gula kristal putih, dan kedelai. perubahan terhadap jenis barang yang dapat disimpan gudang srg sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. perubahan jenis barang yang dapat disimpan gudang srg sebagaimana dimaksud pada8 serta berkontribusi dalam penerimaan negara sehingga perlu mengatur kembali tata cara penetapan harga patokan ekspor dan harga referensi atas produk pertanian dan kehutanabahwudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijak: hpe untuk kayu, kulit, dan biji kakao, untuk biji kakao dan crude palm oil (cpo)meliputi merek dalam negeri dan merek luar negeri, sebagaimana ditetapkan dalamnyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya hpe, hrawal dengan aslinya len jenderal dagangan gn)! tan kum, jendela riyadi mereferensi yang selanjutnya disingkatdan atau penetapan tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawitbea keluar adalah pungutan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit yang selanjutnya disebut tarif layanan blu uppksroduk pertanian dan kehutanan yang dikenakan tarif layanan blu uppks yaitu kelapa sawit, crude palm oil (cpo), dan produk turunannya. hpe dan atas produk pertanian dan kehutanan ditetapkan oleh menteri yang dilaksanakan oleh direktur jenderal atas nama menteri secara periodik. hpe sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar penetapan harga ekspor. sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar penetapan: tarif bea keluar, dan atau tarif layanan blu uppks. produk pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penetapan barang yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, serta tarif layanan blu uppks. hpe dankementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan atau badan teknis terkait yang tergabung dalam tim penetapan hpe dan hr. tim penetapan hpe dan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri yang dilaksanakan oleh direktur jenderal atas nama menteri. penetapan hpe dan atas produk pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mempertimbangkan: pemenuhan kebutuhan dalam negeri, kelestarian sumber daya alam, cc. stabilitas harga komoditi tertentu dalam negeri, antisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu pasaran internasional, kebijakan hilirisasi produk pertanian dan kehutanan, dan atau menyediakan dana bagi pengembangan usaha perkebunan yang berkelanjutan.cost insurance freight (cif) kakao new york merchandise exchange name), dikurangi biaya asuransi (insurance) dan biaya pengangkutan (atas produk pertanian dan kehutanan berupa biji kakao dan crude palm oil (cpo) diusulkan olehdan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian berdasarkan sumber harga yang dapat dipertanggungjawabkan. sumber harga untuk penetapan biji kakao sebagaimana dimaksud pada diperoleh sebagai berikut: harga rata rata cost insurance freight (cif) kakao new york merchandise exchange name):crude palm oil (cpo) sebagaimana dimaksud pada diperoleh sebagai berikut: harga free board (fob) crude palm oil (cpo) bursa indonesia, dan bursa malaysia, serta cost insurance freight cif) rotterdam dikurangi biaya asuransi (insurance) dan biaya pengangkutan (freight)penetapan crude palm oil (cpo) sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui perhitungan:kurang dari atau sama dengan usd (empat puluh dolar amerika serikat), perhitunganlebih dari usd (empat puluh dolar amerika serikat), perhitungan menggunakan harga rata rata dari dua sumber harga yaitu sumber harga yang menjadi median dan sumber harga yang terdekat dari median. sebagaimana dimaksud pada dandaftarditetapkan oleh menteri yang dilaksanakan oleh direktur jenderal atas nama menteri. daftar merek refined, breached and deodorized rbd) palm klein sebagaimana dimaksud pada ditetapkan secara periodik. daftar merek refined, breached and deodorized rbd) palm klein yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atasdalam hal terdapatbelum masuk dalam daftar merek sebagaimana dimaksud dalam eksportir menyampaikan merek kepada menteri. dalam hal rbdsudah masuk dalam daftar merek sebagaimana dimaksud pada sudah tidak diproduksi dan atau diekspor oleh eksportir, eksportir melaporkan kepada menteri. hpe dan sebagaimana dimaksud dalam dapat diusulkan oleh: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, untuk ekspor produk perkebunan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, untuk ekspor produk industri, dan atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, untuk ekspor produk kehutanan. usulan hpe ddan dengan ketentuan: untuk crude palm oil (cpo) dan biji kakao paling lambat (lima) hari sebelum berakhirnya masa berlaku hr. untuk kayu, kulit dan biji kakao paling lambat (lima) hari sebelum berakhirnya masa berlaku hpe. usulan hpe dan sebagaimana dimaksud pada dapat dibahas oleh tim penetapan hpe dan hr. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada dan atau hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ketua tim penetapan hpe dan mengusulkan penetapan hpe dan kepada menteri. dalam hal tidak terdapat usulan hpe dan sebagaimana dimaksud pada menteri dapat menetapkan hpe dan sesuai dengan kewenangannya. hpe dan yang telah ditetapkmelalui usulan perubahan yang disampaikan sewaktu waktu secara tertulis kepada menteri. usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada dibahas oleh tim penetapan hpe dan hr. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada tim penetapan hpe dan mengusulkan hpe dan kepada menteri untuk ditetapkan. menteri menetapkan perubahan hpe dan yang dilaksanakan direktur jenderal atas nama menteri. dalam hal hpe dan belum ditetapkan melalui keputusan menteri, hpe dan yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlakulayanan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini sejenis, perlu menyalurkan dana bantuan operasional untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bahwbelum mengakomodir satuan pendidikan anak usia dini sejenis sebagai penerima bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sehingga perlu diubah, httpshttps: jdih.kemdikbud.go.idhttps: jdih.kemdikbud.go.id cc. taman penitipan anak, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan satuan paud sejeniscc. satuan pendidikan penyelenggara paud yang berada daerah khusus sesuai dengan ketentuan daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:terdata pada dapodik. satuan biaya dana bop paud sebagaimana dimaksud pada pada sebesar rp600. (enam ratus ribu rupiah) setiap peserta didik setiap tahun. https: jdih.kemdikbud.go.id ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:oleh masyarakat. standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan. ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. standar isi untuk muatan peminatan kejuruan pada smk mak setiap program keahlian diatur dalam peraturan direktur jenderal pendidikan menengah. pencapaian kompetensi inti dan penguasaan ruang lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelas pada tingkat kompetensisetiap kompetensi inti untuk setiap mata pelajarankompetensi inti sikap spiritual sebagaimana yang dimaksud pada pada mata pelajaran pendidikan agama dan budipekerti disusun secara jelas. pengetahuan memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanyai, dan mencobaketerampilan menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak: kreatif produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. kompetensi kompetensi materi dan moral yang undang undang terkandung dalam dasar negara pembukaan undang republik indonesia undang dasar negara tahun republik indonesia makna ketentuan tahun hukum yang berlaku menjelaskan masalah dalam perwujudan yang muncul terkait kedamaian dan keberagaman keadilan. masyarakat dan cara |( semangat persatuan pemecahannya. dan kesatuan dalam menerapkan perilaku keberagaman kewarganegaraan masyarakat. berdasarkan prinsip aspek aspek saling menghormati, penokohan nkri. dan menghargai dalam rangka penokohan nkri. menghargai dan mengi dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip dan spirit keseluruhan entitas kehidupan kebangsaan. tingkat menganalisis, dan dinamika kasus pendidikan menyajikan kasus kasus pelanggaran menengah kelas kasus pelanggaran ham beserta x xii) ham yang tidak penanganannya sesuai dengan nilai secara adil. nilai pancasila. nilai dan moral yang menyajikan bentuk terkandung dalam dan kedaulatan undang kompetensi kompetensi materi negara berdasarkan undang dasar negara undang undang republik indonesia dasar negara tahun republik indonesia semangat mengatasi tahun ancaman untuk menunjukkan sikap membangun integrasi positif terhadap nkri nasional dalam dilihat dari konteks bingkai bhinneka geopolitik. tunggal ika. berinteraksi dengan dinamika kehidupan teman dan orang lain berbangsa dan berdasarkan prinsip bernegara sesuai saling menghormati, konsep nkri dan dan menghargai geopolitik indonesia. dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender. mengamalkan dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab keseluruhan entitas kehidupan yang berkeadilan. menunjukkan sikap nilai ideal, positif terhadap nilai instrumental, dan fundamental, praksis sila sila instrumental, dan pancasila. praksis sila sila dinamika pancasila. pelaksanaan menganalisis yang mengatur pengelolaan tentang keuangan kekuasaan negara negara dan kompetensi kompetensi materi sesuai dengan kekuasaan undang undang kehakiman. dasar negara dinamika pengelolaan republik indonesia dan penyalahgunaan tahun wewenang oleh menganalisis strategi pejabat negara serta yang diterapkan penanganannya indonesia dalam kolusi, korupsi, dan menyelesaikan nepotisme). ancaman dalam strategi yang bingkai bhinneka diterapkan dalam tunggal ika. memperkokoh menganalisis persatuan dengan penyelenggaraan bingkai bhinneka negara dalam konsep tunggal ika. nkri dan konsep dinamika negara federal penyelenggaraan mengamalkan negara dalam konsep (dengan dasar: nkri dan konsep kesadaran nilai, negara federal. moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab) makna kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia yang berkeadilan. muatan bahasa indonesia muatan bahasa indonesia pada sd mi sdb paket aa, smp m ts small paket sma ma small paket dan smk mak. kompetensi kompetensi materi tingkat memiliki kepedulian, bentuk dan ciri teks pendidikan rasa percaya diri, faktual (deskriptif, dasar kelas i vi) kedisiplinan, dan petunjuk arahan, tanggung jawab laporan sederhana), teks dalam pemanfaatan tanggapan (ucapan bahasa indonesia. terima kasih, mengenal konteks permintaan maaf, budaya dan konteks diagram tabel), teks sosial, satuan cerita (narasi sederhana, kebahasaan, serta puisi) teks cerita non unsur paralinguistik naratif (cerita dalam penyajian diri personal, buku teks. harian). mengenal bentuk konteks budaya, norma, dan ciri teks serta konteks sosial deskriptif serta teks yang melatarbelakangi laporan sederhana. lahirnya jenis teks. menyajikan secara paralinguistik (lafal, lisan dan tulis kedatangan, intonasi, berbagai teks tempo, gestur, dan sederhana. mimik). satuan bahasa pembentuk teks: kalimat sederhana dua kata pola spinformatif hasil tanggung jawab observasi, teks kompetensi kompetensi materi dalam pemanfaatan arahan petunjuk, teks bahasa indonesia. instruksi, teks surat mengenal konteks tanggapan pribadi), budaya dan konteks genre cerita (cerita sosial, satuan petualangan, genre kebahasaan, serta tanggapan, teks unsur paralinguistik dongeng, teks dalam penyajian permainan dolanan teks. daerah (teks wawancara, mengenal bentuk ulasan buku). dan ciri teks konteks budaya, norma, berbagaspo dan seok, kata, teks sederhana dan kelompok kata. secara lisan. penanda kebahasaan menyusun berbagai dalam teks. teks sederhana secara tulisbuku, laporan tanggung jawab investigasi, teks dalam pemanfaatan penjelasan tentang bahasa indonesia. proses, teks paparan mengenal konteks iklan), genre cerita (teks budaya dan konteks narasi sejarah, teks sosial, satuan pantun dan syair), dan kebahasaan, serta genre tanggapan (pidato unsur paralinguistik persuasif, ulasan buku, tingkat ruang lingkup dalam penyajian teks paparan, teks teks. penjelasan). mengenal bentuk konteks budaya, norma, dan cirpel, spo pel, spo pel teks sederhana kata, frasa, pilihan secara lisan. kata diksi. menyusun berbagai penanda kebahasaan teks sederhana dalam teks. secara tulis. paralinguistik (lafal, kedatangan, intonasi, tempo, gestur, dan mimik). tingkat memiliki perilaku struktur teks genre pendidikan dasar jujur, percaya diri, cerita (teks cerita kelas vii ix) tanggung jawab, pendek, teks cerita kreatif, peduli, moral, teks cerita santun dalam biografi, teks cerita merespons berbagai prosedur), genre faktual hal secara pribadi. (hasil observasi, teks mengenal konteks eksplanasi), genre budaya dan konteks tanggapan (teks sosial, satuan tanggapan deskriptif, kebahasaan, serta teks eksposisi, teks unsur paralinguistik diskusi, teks ulasan). dalam penyajian konteks budaya, norma, teks. serta konteks sosial mengenal bentuk yang melatarbelakangi dan ciri teks dalam lahirnya jenis teks. kompetensi kompetensi materi genre cerita, faktual, satuan bahasa dan tanggapan. pembentuk teks: bunyi memahami teks bahasa, fonem, morfem, dalam genre cerita, kata, kelas kata, frasa, faktual, dan klausa. tanggapan. penanda kebahasaan mengklasifikasi teks dalam teks. dalam genre cerita, paralinguistik (lafal, faktual, dan kedatangan, intonasi, tanggapan. tempo, gestur, dan menemukan makna mimik). teks dalam genre cerita, faktual, dan tanggapan. menyajikan teks dalam genre cerita, faktual, dan tanggapan secara lisan dan tulis. memiliki perilaku struktur teks genre jujur, percaya diri, cerita (teks eksemplar), tanggung jawab, genre faktual (teks kreatif, peduli serta rekaman percobaan), santun dalam dan genre tanggapan menangani dan (teks tantangan, memberikan tanggapan kritis). berbagai hal: klausa, dalam penyajian kalimat inti, kalimat teks. tunggal, kalimat kompetensi kompetensi materi mengenal bentuk majemuk. dan ciri teks dalam penanda kebahasaan genre faktual, dalam teks. tanggapan, dan paralinguistik (lafal, cerita. kedatangan, intonasi, memahami teks tempo, gestur, dan dalam genre faktual, mimik). tanggapan, dan cerita. mengklasifikasi teks dalam genre faktual, tanggapan, dan cerita. menemukan makna. tingkat memiliki perilaku bentuk teks genre pendidikan jujur, tanggung cerita (teks anekdot, menengah kelas jawab, peduli, pantun, cerita ulang), x xii) responsif dan santun faktual (laporan hasil dalam menggunakan observasi, eksposisi, bahasa indonesia prosedur kompleks, untuk menanggapi eksplanasi kompleks), fenomena alam dan dan tanggapan (teks sosial. negosiasi dan revi mengenal konteks film drama). budaya dan konteks struktur teks bergenre sosial, satuan cerita (teks anekdot, tingkat ruang lingkup kebahasaan, serta pantun, cerita ulang), unsur paralinguistik faktual (laporan hasil dalam penyajian observasi, prosedur teks. kompleks, eksplanasi memahami bentuk, kompleks), dan struktur, dan kaidah tanggapan (teks teks dalam genre negosiasi dan revi cerita, faktual, dan film drama). tanggapan. konteks budaya dan membandingkan dan situasi yang menganalisis teks melatarbelakangi dalam genre cerita, lahirnya sebuah teks. faktual, dan satuan bahasa tanggapan. pembentuk teks: bunyi mengklasifikasi teks bahasa, fonem, suku dalam genre cerita, kata, more, kata, kelas faktual, dan kata, diksi, frasa. tanggapan. penanda kebahasaan memilih teks sesuai dalam teks. dengan genre untuk paralinguistik (lafal, mengungkapkan kedatangan, intonasi, gagasan. tempo, gestur, dan menemukan makna mimik).kompetensi kompetensi materiemiliki sikap jujur, bentuk teks genre cerita disiplin, dan peduli (teks cerita sejarah, dalam menanggapi novel), faktual (berita), fenomena alam dan dan tanggapan (teks sosial. iklan, editorial opini). mengenal konteks struktur dan fitur budaya dan konteks bahasa teks genre cerita sosial, satuan (teks anekdot, pantun, kebahasaan, serta cerita ulang faktual unsur paralinguistik laporan hasil observasi, dalam penyajian prosedur kompleks, teks. eksplanasi kompleks), memahami bentuk, dan tanggapan (teks struktur, dan kaidah negosiasi). teks dalam genre konteks budaya dan cerita, faktual, dan situasi yang tanggapan. melatarbelakangi membandingkan dan lahirnya sebuah teks. menganalisis teks satuan bahasa dalam genre cerita, pembentuk teks: klausa, faktual, dan kalimat inti, kalimat tanggapan. tunggal, kalimat menemukan makna majemuk. teks dalam genre penanda kebahasaan faktual, tanggapan, dalam teks. tingkat kelas vii ix smp m ts small paket kompetensi sikap spritual menghargai dan mengi ajaran agama yang sikap sosial menghargai dan mengidan kawasan regional. pengetahuan memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang: ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. keterampilan menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan mengaji secara: kreatif produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, tingkat ruang lingkup dan cerita. paralinguistik (lafal, mengklasifikasi teks kedatangan, intonasi, dalam genre cerita, tempo, gestur, dan faktual, dan mimik). tanggapan. memilih teks dalam genre faktual, tanggapan, dan cerita untuk mengungkapkan gagasanuatan bahasa dan sastra indonesia untuk peminatan pada sma ma small paket kompetensi kompetensi materi tingkat memiliki perilaku struktur teks genre pendidikan jujur, tanggung cerita (teks cerita menengah jawab, peduli, dan pendek, biografi, drama, kelas x xii), eksposisi) sosial dan genre tanggapan mengidentifikasi isi kebahasaan: hakikat dan menganalisis bahasa, bunyi bahasa, teks dalam genre unsur segmental dan faktual, tanggapan, suprasegmental, dan cerita. perkembangan bahasa menemukan makna indonesia, kedudukan teks dalam genre dan fungsi bahasa faktual, tanggapan, indonesia, kaidah dasar dan cerita. (tentang kata, frasa, tingkat ruang lingkup menyajikan teks klausa, dan kalimat), dalam genre faktual, relasi makna. tanggapan, dan cerita kesastraan: secara lisan dan karakteristik puisi lama tulis. dan puisi baru, menerapkan tata karakteristik prosa lama bahasa indonesia dan prosa baru, jenis dalam berbagai jenis drama, sinopsis novel, teks. resensi novel, drama, menemukan dan film. karakteristik berbagai jenis sastra. memiliki perilaku struktur teks genre jujur, tanggung cerita (teks cerita jawab, peduli, dan pendek, biografi, drama,) genre sosial dan tanggapan.tingkat ruang lingkup mengidentifikasi isi kebahasaan: fungsi dan menganalisis bahasa, struktur teks dalam genre kalimat, pengembangan faktual, tanggapan, paragraf, penulisan dan cerita. karya ilmiah. menemukan makna kesastraan: analisis teks dalam genre puisi, analisis cerpen, faktual, tanggapan, konversi novel film. dan cerita. kesantunan berbahasa: menyajikan teks prinsip kesantunan, dalam genre faktual, retorika dan prinsip tanggapan, dan cerita retorika. secara lisan dan tulis. menerapkan tata bahasa indonesia dalam berbagai jenis teks. menganalisis jenis jenis sastra indonesia. menerapkan kesantunan berbahasa dalam retorika dan berbicara depan umum. muatan matematika muatan matematikabilangan asli dan pendidikan positif bermatematika: pecahan sederhana. dasar kelas i vi) logis, cermat dan geometri dan teliti, jujur, pengukuran sederhana. bertanggung jawab, statistika sederhana. dan tidak mudah menyerah dalammemahami penjumlahan dan pengurangan bilangan asli. mengelompokkan benda menurut tampilan bentuknya memahami efek kompetensi kompetensi materi penambahan dan pengurangan dari kumpulan objek. mengidentifikasi seluruh dan bagian dalam kehidupan sehari hari. menggunakan gambar atau foto untuk menyatakan sebuah informasi dan menjawab pertanyaan mengenainya. menggunakan model konkret dalam penyelesaian masalah. menunjukkan sikap bilangan bulat dan positif bermatematika: bilangan pecahan. logis, kritis, cermat geometri (sifat dan dan teliti, jujur, unsur) dan pengukuran bertanggung jawab, (satuan standar). dan tidak mudah statistika menyerah dalam (pengumpulan dan menyelesaikan penyajian data masalah, sebagai sederhana).rasa, percaya diri, dan tingkat ruang lingkup ketertarikan pada matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar mengidentifikasi kemiripan dan perbedaan berbagai sudut. menjelaskan pola bangun dalam kehidupan sehari hari dan memberikan dugaan kelanjutannya berdasarkan pola berulang. memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan pecahan. mengelompokkan benda menurut bentuknya dan disertai justifikasi. menyelesaikan masalah aritmetika sehari hari sebagai penerapan pemahaman atas efek penambahan dan pengurangan. menyadari objek dapat dipandang sebagai kesatuan dari bagian bagiannya. tingkat ruang lingkup memberikan interpretasi dari sebuah sajian informasi data. menggunakan model konkret dan simbolik atau strategi lain dalam penyelesaian masalah sehari hari. menunjukkan sikap bilangan (termasuk positif bermatematika: pangkat dan akar logis, kritis, cermat sederhana). dan teliti, jujur, geometri dan bertanggung jawab, pengukuran (termasuk dan tidak mudah satuan turunan). menyerah dalam statistika dan peluang.bersikap terbuka menghadapi perbedaan sudut pandang dan tingkat ruang lingkup mengemukakan kemungkinan sudut pandang yang berbeda dari yang dimilikinya. menemukan pola bangun datar untuk menarik kesimpulan atau menyusun bukti justifikasi sederhana. memahami penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan bulat dan pecahan. mengelompokkan benda ruang menurut sifatnya. memberi estimasi penyelesaian masalah dan membandingkannya dengan hasil perhitungan memberikan visualisasi dan deskripsi proporsi dan menggunakannya dan penyelesaian masalah. mengumpulkan data yang relevan dan kompetensi kompetensi materi menyajikannya dalam bentuk tabel, gambar, daftartingkat menunjukkan sikap bilangan rasional. pendidikan dasar logis, kritis, analitis, aljabar (pengenalan). kelas vii ix) cermat dan teliti, geometri (termasuk bertanggung jawab, transformasi). responsif, dan tidak statistika dan peluang. mudah menyerah himpunan. dalam memecahkan masalah.kompetensi dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. tingkat pendidikan menengah kelas x xii sma ma small paketcc.,kawasan regional, dan kawasan internasional. pengetahuan memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan kompetensi kompetensi materipola dan menggunakannya untuk menduga perumuman aturan umum dan memberikan prediksi. memahami konsep bilangan rasional dilengkapi operasi dan urutan. mengenal bentuk aljabar sederhana (linear, kuadrat). memanfaatkan interpretasi geometri fungsi kuadrat dalam menyelesaikan persamaan. memahami konsep himpunan dan operasinya serta fungsi dan menyajikan (diagram, tabel, grafik). memahami bangun datar berdasarkan sifat sifat atau fitur fitur (banyak sisi, keteraturan, ukuran), kompetensi kompetensi materi dan transformasi yang menghubungkannya. memberi estimasi penyelesaian masalah dan membandingkannya dengan hasil perhitungan. menjelaskan dan memvisualisasikan pecahan yang ekuivalen. membandingkan, memberi interpretasi berbagai metoda penyajian data. memahami konsep peluang empirikmenunjukkan sikap, aljabar. logis, kritis, analitis, geometri (termasuk kreatif, cermat dan bangun tidak teliti, bertanggung beraturan). jawab, responsif, dan statistika dan peluang tidak mudah (termasuk metode menyerah dalam statistik sederhana). memecahkan masalah. tingkat ruang lingkupkecenderungan dan menyajikannya dalam aturan bilangan (barisan dan deret) atau relasi lainnya. memahami operasi pangkat, akar, bilangan dan kaitannya dengan konsep urutan. mengenal dan berbagai tingkat ruang lingkup manipulasi transform asi aljabar (mengkuadratkan dan memfaktorkan) dan menggunakannya dalam penyelesaian masalah seperti persamaan dan pertidaksamaan. menggunakan konsep diskriminan dalam mengidentifikasi eksistensi solusi dan interpretasi geometrisnya. mengelompokkan bangun datar menurut kebangunan dan atau kekongruenan. memberi estimasi dengan menggunakan perhitungan mental dan sifat sifat aljabar. visualisasi dan deskripsi proporsi persentase, rasio, dan laju. membandingkan, memberi interpretasi berbagai metoda penyajian termasuk penyajian data yang kompetensi kompetensi materi disertai statistik deskriptif. memahami konsep peluang empirik dan teoritik. menggunakan simbol dalam pemodelan, mengidentifikasi informasi, memilih strategi yang paling efektif. tingkat menunjukkan sikap bilangan real. pendidikan logis, kritis, analitis, aljabar. menengah kreatif, cermat dan geometri dan kelas x xii) teliti, bertanggung transformasi. jawab, responsif, dan dasar dasar tidak mudah trigonometri. menyerah dalam limit fungsi aljabar. memecahkan matriks. masalah. kombinatorik. memiliki rasa ingin statistika dan peluang. tahu, percaya diri, turunan fungsi semangat belajar yang aljabar. kontinu, pemikiran program linear. reflektif,kompetensi kompetensi materi(trend) atau memeriksa kesahihan argumendan pertidaksamaantingkat ruang lingkupkompetensi kompetensi materi peluangbilangan real. logis, kritis, analitis, aljabar. kreatif, cermat dan geometri ruang. teliti, bertanggung bunga majemuk, jawab, responsif, dan angsuran, entitas. tidak mudah pertumbuhan, dan menyerah dalam peluruhan. memecahkan matriks dan vektor. masalah. induksi matematika memiliki rasa ingin integral. tahu, percaya diri, logika. semangat belajar yang kontinu, pemikiran reflektiftingkat ruang lingkupoperasinya dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. menggunakan konsep integral untuk memahami masalah akumulasi dan kompetensi, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalahnggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan. tingkat ruang lingkup muatan matematunjukkan sikap bilangan real. pendidikan logis, kritis, analitis, eksponensial, menengah kreatif, cermat dan logaritma dan kelas x xii) teliti, bertanggung pertidaksamaannya. jawab, responsif, dan aljabar. tidak mudah geometri dan menyerah dalam transformasi. memecahkan fungsi dan persamaan. masalah. trigonometri. memiliki rasa ingin limit fungsi aljabar. tahu, percaya diri, matriks. semangat belajar yang |( kombinatorik. kontinu, pemikiran statistika dan peluang. reflektif dan turunan fungsi ketertarikan pada aljabar. matematika. program linear. memiliki rasa percaya irisan kerucut.kompetensi kompetensi materiatau memeriksa kesahihan argumentanalisis sifat grafik eksponensial dan logaritma, nilai mutlak dan memanfaatkannya dalam menyelesaikan persamaan logaritma, nilai mutlaklinear dan kuadrat dan pertidaksamaan linear dan kuadrat, persamamahami sifat geometri bidang yang menyangkut dalil titik berat segitiga, dalil intersex, dalil segmen tingkat ruang lingkup garis dan menggunakannya dalam membuktikan sifat geometri. mendeskripsikan konsep fungsi trigonometri dan hubungan diantaranya. memahami persamaan berbagai irisan kerucut dan grafiknya dan kaitannyatingkat ruang lingkuppeluangaljabar. logis, kritis, analitis, bilangan real. kreatif, cermat dan aljabar. teliti, bertanggung geometri ruang. tingkat ruang lingkup jawab, responsif, dan bunga majemuk, tidak mudah angsuran, menyerah dalam entitas. memecahkan pertumbuhan, dan masalah. peluruhan. memiliki rasa ingin matriks dan vektor. tahu, percaya diri, induksi matematika. dan ketertarikan pada |( integral dan teknik matematika. substitusi dan memiliki rasa percaya parsial). diri dan semangat logika dan belajar yang kontinu, penyimpanan. pemikiran reflektif,tingkat ruang lingkupvektor serta operasinya skalar dan vektor (termasuk hasil kali titik, hasil kali silang) serta menggunakannya untuk menganalisis geometri bidang dan ruang, jarak antar objek geometri ruang. menggunakan berbagai identitas trigonometri dalam penyelesaian masalah. menggunakan konsep kompetensi kompetensi materi integral untuk memahami masalah akumulasi dannentukan integral dengan teknik pengintegralan substitusi dan parsikompetensi kompetensi materi menentukan strategi penyelesaian masalah yang efektif, mengevaluasi hasil, melakukan perumuman. muatan ilmu pengetahuan alam muatan ilmu pengetahuan alam pada sd mi sdb paket dan smp m ts small paket kompetensi kompetensi materi tingkat menunjukkan sikap tubuh dan panca indra. pendidikan ilmiah: rasa ingin tumbuhan dan hewan. dasar kelas tahu, jujur, logis, sifat dan wujud benda vi) kritis, dan disiplin benda sekitar. melalui ipa. alam semesta dan mengajukan penampakannya. pertanyaan: apa, mengapa, dan bagaimana tentang alam sekitar. melakukan pengamatan objek ipa dengan menggunakan panca indra menceritakan hasil pengamatan. ipa dengan bahasa yang jelas. menunjukkan sikap bentuk luar tubuh kelas xii smk mak) melalui keteladanan, pemberian nasehat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan sertapengetahuan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuandalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan pada bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.tingkat ruang lingkup tahu, jujur, logis, daur hidup makhluk kritis, dan disiplin hidup. melalui ipa. perkembangbiakan mengajukan tanaman. pertanyaan: apa, wujud benda. mengapa, dan gaya dan gerak. bagaimana tentang bentuk dan sumber alam sekitar. energi dan energi melakukan alternatif. pengamatan objek rupa bumi dan ipa dengan perubahannya. menggunakan panca lingkungan, alam indra dan alat semesta, dan sumber sederhana. daya alam. mencatat dan iklim dan cuaca. menyajikan data hasil pengamatan alam sekitar secara sederhana. melaporkan hasil pengamatan alam sekitar secara lisan dan tulisan secara sederhana. mendeskripsikan konsep ipa berdasarkan hasil pengamatan. menunjukkan sikap rangka dan organ ilmiah: rasa ingin tubuh manusia dan tahu, jujur, logis, hewan. kritis, disiplin, dan makanan, rantai tanggung jawab makanan, dan melalui ipa. keseimbangan kompetensi kompetensi materi mengajukan ekosistem. pertanyaan: apa, perkembangbiakan mengapa, dan makhluk hidup. bagaimana tentang penyesuaian diri alam sekitar. makhluk hidup pada melakukan lingkungan. pengamatan objek kesehatan dan sistem ipa dengan pernafasan manusia. menggunakan panca perubahan dan sifat indra dan alat benda. sederhana. hantaran panas, listrik menyajikan data hasil dan magnet. pengamatan alam tata surya. sekitar dalam bentuk campuran dan larutan. tabel atau grafik. membuat kesimpulan dan melaporkan hasil pengamatan alam sekitar secara lisan dan tulisan secara sederhana. menjelaskan konsep dan prinsip ipa. tingkat memiliki sikap ciri ciri dan klasifikasi pendidikan ilmiah: rasa ingin makhluk hidup, sistem dasar kelas tahu, logis, kritis, organisasi kehidupan. vii ix) analitis, jujur, dan sistem pernafasan, tanggung jawab pencernaan, peredaran melalui ipa. darah, struktur rangka, mengajukan otot, struktur dan pertanyaan tentang fungsi sistem ekskresi fenomena ipa, pada manusia. melaksanakan fotosintesis, respirasi, percobaan, mencatat dan struktur jaringan kompetensi kompetensi materi dan menyajikan hasil tumbuhan. penyelidikan dalam perubahan fisika dan bentuk tabel dan kimia, karakteristik zat, grafik, sifat bahan dan menyimpulkan, serta pemanfaatannya. melaporkan hasil pengukuran, gerak, penyelidikan secara gaya, tekanan, energi, lisan maupun tertulis dan usaha. untuk menjawab getaran, gelombang, pertanyaan tersebut. bunyi, cahaya, dan alat memahami konsep optik. dan prinsip ipa serta suhu dan kalor. saling zat aditif makanan, zat keterkaitannya dan adiktif dan psikotropika. diterapkan dalam struktur bumi dan tata menyelesaikan surya. masalah. interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan, pencemaran dan pemanasan global. memiliki sikap sistem reproduksi ilmiah: rasa ingin manusia, tumbuhan, tahu, logis, kritis, dan hewan. analitis, jujur, dan pewarisan sifat. tanggung jawab tanah dan organism melalui ipa. yang hidup mengajukan dalamnya. pertanyaan tentang kelistrikan, fenomena ipa, kemagnetan, dan merumuskan induksi hipotesis, mendesain elektromagnetik. dan melaksanakan partikel penyusun atom percobaan, mencatat dan molekul. dan menyajikan pertumbuhan kompetensi kompetensi materi hasil penyelidikan penduduk dan dalam bentuk tabel dampaknya bagi dan grafik, lingkungan. menyimpulkan, serta produk bioteknologi dan melaporkan hasil penerapannya dalam penyelidikan secara produksi pangan. lisan maupun produk teknologi yang tertulis untuk merusak dan ramah menjawab lingkungan. pertanyaan tersebut. memahami konsep dan prinsip ipa serta saling keterkaitannya dan diterapkan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan. muatan biologimahami ruang keanekaragaman pendidikan lingkup biologi dan indonesia. menengah aplikasinya era ciri dan karakteristik kelas x xii) konseptual abad xxi virus, archaebacteria dan menerapkannya dan eubactaeria, dalam perencanaan protista, jamur, karir masa depan. tumbuhan, hewan menerapkan proses invertebrata dan kerja ilmiah dan peranannya dalam keselamatan kerja kehidupan. kompetensi kompetensi materi laboratorium biologi ekologi: ekosistem, dalam pengamatan dan aliran energi, percobaan untuk siklus daur memahami biogeokimia, dan permasalahan biologi interaksi dalam pada berbagai objek dan ekosistem. bioproses, serta perubahan mengaitkan biologi lingkungan iklim dan dengan lingkungan, daur ulang limbah. teknologi, dan sel, struktur dan masyarakat abad fungsi sel penyusun xxi. jaringan pada mengkomunikasikan tumbuhan dan hewan hasil pengamatan dan pada sistem gerak, percobaan secara lisan sirkulasi, pencernaan, melalui berbagai media pernapasan respirasi, dan secara tulisan ekskresi, koordinasi, dengan bentuk laporan reproduksi, dan sistem dengan menggunakan pertahanan tubuh.kompetensi kompetensi materi permasalahan nyata dan lingkungan hidup. menganalisis berbagai keanekaragaman indonesia, bioproses yang berlangsung pada berbagai tingkat organisasi seluler pada sistem hidup, menganalisis perilaku negatif dan dampak dari perubahan lingkungan terhadap kehidupan. menunjukkan kemampuan metakognitif terhadap permasalahan pada berbagai objek dan tingkat organisasi kehidupanenerapkan proses struktur dan fungsi kerja ilmiah dan dna, gen dan keselamatan kerja kromosom dalam laboratorium biologi pembentukan dan dalam pengamatan dan pewarisan sifat serta percobaan, untuk regulasi proses pada memahami mahluk hidup. permasalahan biologi proses kelangsungan pada berbagai objek dan hidup bumi melalui kompetensi kompetensi materi bioproses, serta mutasi dan evolusi. mengaitkan biologi penerapan bioproses dengan lingkungan, pada bioteknologi. teknologi, dan masyarakat abad xii. mengkomunikasikan hasil pengamatan dan percobaan secara lisan melalui berbagai media dan secara tulisan dengan bentuk laporan menggunakanpermasalahan nyata yang relevan, serta permasalahan lingkungan hidup. memahami struktur dan fungsi enzim dan materi genetik dalam bioproses dan pewarisan sifat tingkat ruang lingkup kompetensi pada makhluk hidup, serta kelangsungan hidup organisme bumi melalui proses mutasi dan evolusi dengan melakukan investigasi literatur dan mengkomunikasikannya secara lisan dan tulisan. menganalisis dan menyajikan data tentang aplikasi bioproses pada bioteknologi berbagai bidang kehidupan dan menyajikannya secara lisan dan tulisan. menunjukkan kemampuan metakognitif terhadap proses metabolisme, pewarisan sifat, dan kelangsungan hidup bumiuatan fisfisika dan pendidikan rasa ingin tahu, jujur, pengukuran menengah tanggung jawab, logis, besaran fisis. kelas x xii) kritis, analitis, dan kreatif sinematik gerak. melalui pembelajaran dinamika gerak. fisika. elastisitas dan merumuskan hukum hooks. permasalahan yang fluida statik dan berkaitan dengan dinamik. fenomena fisika benda, suhu, kalor, gejala merumuskan hipotesis, pemanasan global mendesain dan (penyebab, dampak, melaksanakan dan solusi eksperimen, melakukan pemecahan). pengukuran secara teliti, teori kinetik gas. mencatat dan menyajikan persamaan hasil dalam bentuk tabel gelombang. dan grafik, cahaya dan alat menyimpulkan, serta alat optik. melaporkan hasilnya bunyi. secara lisan maupun tertulis. menganalisis konsep, prinsip, dan hukum mekanika, fluida, termodinamika, gelombang, dan optik serta menerapkan metakognisi dalam menjelaskan fenomena alam dan penyelesaian kompetensi kompetensi materi masalah kehidupan. memodifikasi atau merancang proyek sederhana berkaitan dengan penerapan konsep mekanika, fluida, termodinamika, gelombang, atau optik. mengembangkan sikap rangkaian listrik rasa ingin tahu, jujur, searah dc). tanggung jawab, logis, rangkaian arus kritis, analitis, dan kreatif bolak balik ac). melalui pembelajaran induksi faraday. fisika. radiasi merumuskan elektromagnetik. permasalahan yang teknologi digital. berkaitan dengan konsep dan fenomena fisika, fenomena kuantum. merumuskan hipotesis, inti atom, mendesain dan radioaktivitas, melaksanakan dan eksperimen, melakukan pemanfaatannya pengukuran secara teliti, dalam mencatat dan menyajikan kehidupan. hasil dalam bentuk tabel dan grafik, menyimpulkan, serta melaporkan hasilnya secara lisan maupun tertulis. menganalisis konsep, prinsip, dan hukum kelistrikan, kemagnetan, dan fisika modern serta kompetensi deskripsi kompetensi intilaksanakan tugas spesifik bawah pengawasan langsung. kompetensi kompetensi materi menerapkan metakognisi dalam menjelaskan fenomena alam dan penyelesaian masalah kehidupan. menciptakan produk sederhana berkaitan dengan penerapan konsep kelistrikan dan atau kemagnetan. muatan kimidan peran pendidikan ilmiah: rasa ingin tahu, kimia menengah berpikir logis dan analitis, dalamkehidupan. kelas x xii) tekun, ulet, jujur, disiplin, struktur atom dan tanggung jawab, dan peduli sistem periodik. melalui kimia. ikatan kimia dan memahami struktur atom bentuk molekul. dan molekul, ikatan kimia, larutan elektrolit sifat fisik dan kimia unsur, dan larutan non keperiodikan sifat unsur, elektrolit. dan dapat mengkaitkan konsep reaksi struktur atom, jenis ikatan, oksidasi reduksi struktur molekul dan dan bilangan interaksi antar molekul oksidasi. dengan sifat fisik dan tatanama senyawa kimianya yang teramati. anorganik dan menerapkan hukum organik. hukum dasar kimia, stoikiometri. kompetensi kompetensi materi energetik, kinetika dan termokimia. kesetimbangan untuk laju reaksi. menjelaskan fenomena kesetimbangan yang terkait seperti kimia. kespontanan reaksi dan sifat larutan asam faktor faktor yang basa dan mempengaruhi jalannya larutan. suatu reaksi. kesetimbangan merancang dan melakukan ion. percobaan kimia yang mencakup perumusan masalah, mengajukan hipotesis, menentukan variabel, memilih instrumen, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sifat sifat molekul, reaksi kimia, kesetimbangan kimia, kinetika kimia, dan energetik, serta menerapkan pengetahuan ini pada berbagai bidang ilmu dan teknologi. mengembangkan sikap sifat koligatif mmmtimanantm than kompetensi kompetensi materi berpikir logis dan analitis, redoks dan tekun, ulet, jujur, disiplin, elektrokimia. tanggung jawab, dan peduli unsur unsur melalui kimia. golongan gas menerapkan prinsip mulia, halogen, prinsip dasar kimia, alkali dan alkali struktur dan energetik tanah, periode untuk menganalisis unsur golongan fenomena fisik dan kimia transisi periode yang berkaitan dengan sifat dan senyawanya. fisik larutan, interaksi senyawa alkana energi listrik dengan dan derivat (halo perubahan kimia, dan sifat alkana, alkohol, fisikokimia unsur dan alokasi alkana, senyawa. alkana, kanon, menjelaskan berlakunya asam alkanoat, prinsip prinsip dasar dan alkil alkanoat). kimia dalam fenomena benzena dan alam dan pada produk. turunannya. makromolekul (polimer, karbohidratdan protein). lemak. hidrokarbon dan minyak bumi. sistem koloid. muatan ilmu pengetahuan sosial muatan ilmu pengetahuan sosial pada sd mi sdb paket dan smp m ts small paket kompetensi kompetensi materi tingkat menunjukkan perilaku manusia, tempat, dan pendidikan sosial dan budaya yang lingkungan dasar (mulai mencerminkan jatidiri wilayah geografis kelas iv vi) bangsa indonesia. tempat tinggal mengenal konsep ruang, bangsa indonesia. waktu, dan aktifitas konektivitas dan manusia dalam kehidupan interaksi sosial sosial, budaya, dan kehidupan bangsa ekonomi. wilayah negara menceritakan hasil indonesia. eksplorasi mengenai kehidupan bangsa waktu, keberlanjutan, indonesia. dan perubahan perkembangan kehidupan bangsa indonesia dalam waktu sejak masa praaksara hingga masa islam. sistem sosial dan budaya kehidupan manusia dan kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat dan bangsa indonesia. kompetensi kompetensi materi perilaku ekonomi dan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat. indonesia yang bertanggung jawab. menceritakan keberadaan manusia, tempat, dan kelembagaan sosial, lingkungan budaya, ekonomi dan konektivitas antar politik dalam masyarakat. ruang dan menunjukkan perilaku penanggulangan sosial dan budaya yang permasalahan mencerminkan jati diri lingkungan hidup dirinya sebagai secara bijaksana warganegara indonesia. dalam kehidupan menjaga kelestarian bangsa indonesia. lingkungan hidup secara bijaksana dan bertanggung waktu, keberlanjutan, jawab. dan perubahan meneladani tindakan heroik |( perkembangan pemimpin bangsa, dalam kehidupan bangsa kehidupan sosial dan indonesia dari budaya bangsa indonesia. masa penjajahan, menceritakan hasil masa pergerakan eksplorasi mengenai kemerdekaan kehidupan bangsa sampai awal indonesia. reformasi dalam menegakkan dan membangun kehidupan berbangsa dan kompetensi kompetensi materi bernegara. sistem sosial dan budaya. norma, lembaga, dan politik dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa indonesia. perilaku ekonomi dan kesejahteraan. kehidupan perekonomian masyarakat dan negara indonesia sebagai perwujudan rasa nasionalisme. tingkat memahami aspek manusia, tempat, dan pendidikan keruangan dan konektivitas lingkungan menengah antar ruang dan waktu keruangan dan keeps vii ix) dalam lingkup regional dan konektivitas antar nasional pada perubahan ruang dan waktu dan keberlanjutan dalam lingkup kehidupan masyarakat regional keruangan indonesia pada zaman dan konektivitas praaksara sampai zaman antar ruang dan pergerakan kebangsaan. waktu dalam memahami jenis, fungsi, lingkup nasional. dan peran kelembagaan dinamika interaksi sosial keberlanjutan, dalam mendukung perubahan dan waktu keberlanjutan kehidupan aspek geografis, masyarakat. ekonomi, budaya, kompetensi kompetensi materi mengemukakan pendapat pendidikan dan mengenai masalah sosial politik. masyarakat indonesia zaman praaksara, dalam lingkup regional dan zaman hindu nasional, serta mampu buddha dan memecahkan masalah zaman islam. sosial sederhana melalui zaman penjajahan dinamika interaksi sosial dan zaman dilingkungan sekitarnya. pergerakan kebangsaan. sistem sosial dan budaya jenis, fungsi dan peran kelembagaan sosial, budaya ekonomi, dan politik. dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. memahami aspek manusia, tempat, dan keruangan dan lingkungan konektivitas antar ruang keruangan dan dan waktu dalam konektivitas antar mewujudkan kesatuan ruang dan waktu wilayah nusantara yang dalam mencakup perubahan dan mewujudkan keberlanjutan kehidupan kesatuan wilayah masyarakat indonesia pada nusantara. zaman pergerakan kemerdekaan sampai masa keberlanjutan, kompetensi kompetensi materi kini. perubahan, dan memahami manfaat waktu kelembagaan dan landasan aspek geografis, dinamika interaksi sosial ekonomi, budaya, dalam mendukung pendidikan dan keberlanjutan kehidupan politik. masyarakat. zaman pergerakan mengemukakan pendapat kemerdekaan dan mengenai masalah sosial masa kini. masyarakat indonesia dalam mewujudkan sistem sosial dan kesatuan wilayah budaya. nusantara, serta mampu manfaat mengatasi masalah sosial kelembagaan lingkungan sekitarnya sosial, budaya, melalui alternatif tindakan ekonomi, dan nyata sebagai bentuk politik. partisipasi dalam landasan kehidupan berbangsa dan dinamika interaksi bernegara. manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. muatan sejarah indonesia untuk kelompok wajib pada sma ma small paket dan smk mak. kompetensi kompetensi materi tingkat memahami nilai nilai yang prinsip dasar ilmu pendidikan terkandung dalam suatu sejarah. menengah peristiwa sejarah. zaman kelas x xii) meneladani kepemimpinan zaman tokoh sejarah dalam pertengahan. tingkat ruang lingkup kehidupan masa kini. zaman pergerakan membangun semangat daerah. kebangsaan, persatuan, dan zaman modern. kesatuan. tokoh sejarah. menganalisis peristiwa sejarah berdasarkan hubungan sebab akibat. menulis cerita sejarah. mengamalkan keteladanan demokrasi liberal. dari tokoh sejarah dalam demokrasi kehidupan masa kini. terpimpin. menunjukkan sikap peduli orde baru. terhadap benda benda reformasi. peninggalan sejarah. indonesia dalam mengevaluasi suatu konteks pergaulan peristiwa sejarah dunia. berdasarkan kesahihan sumber dan penafsiran penulisnya. melakukan penelitian sederhana tentang suatu peristiwa sejarah. menulis cerita sejarah. muatan geografi untuk peminatan ilmu ilmu sosial pada sma ma small paket dan smk mak. kompetensi kompetensi materi tingkat menjelaskan konsep dasar, pengetahuan dasar pendidikan prinsip, dan pendekatan geografi. menengah geografi. pola persebaran kelas x xii) menganalisis unsur unsur spasial serta geser, pola persebaran dinamika litosfer, spasial, serta dinamainya. atmosfer, hidrosfer, menganalisis pola dan troposfer. persebaran spasial, serta mitigasi dan dinamika sumber daya adaptasi bencana. alam dan sumber daya persebaran sumber manusia indonesia dan daya alam dan dunia. sumber daya menganalisis upaya upaya manusia pelestarian lingkungan indonesia dan hidup dan pembangunan dunia. berkelanjutan. pelestarian mengamati, menganalisis, lingkungan hidup merancang, dan dan pembangunan mengkomunikasikan kajian berkelanjutan dan atau penelitian berbagai gejala geser. menganalisis peta, citra informasi penginderaan jauh, dan keruangan gejala sistem informasi geografis dalam bentuk peta, sig) serta pemanfaatannya citra penginderaan dalam pembangunan jauh, dan sistem nasional. informasi geografis menganalisis pola sig), dan persebaran dan interaksi pemanfaatannya keruangan antara desa dan dalam kota, kaitannya dengan pembangunan bab iii tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pada sd mi sdb paket smp m ts small paket sma ma small paket dan smk mak. tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi diterapkan untuk setiap muatan sebagaimana diatur dalamsebagai berikut. muatan pendidikan agama muatan pendidikan agama islampendidikan| meyakini adanya alquran dasar kelas i vi) allah swt dan huruf huruf mensyukuri karunia hijriyah dan pemberian allah bersambung swt. ataupun tidak, memiliki sikap sesuai dengan hakikatnya dengan akhlak secara lengkap karimah (akhlak sesuai dengan mulia) dan budi makharijul huruf. pekerti serta perilaku surah surah pendek hidup sehat. pilihan dalam mengetahui keesaan alquran o.s. al allah swt fatimah dan o.s. al berdasarkan ikhlas. pengamatan pesan dan makna terhadap dirinya dan yang terkandung kompetensi kompetensi materi pembangunan wilayah. nasional. menganalisis kerjasama pola persebaran antar wilayah dalam dan interaksi negara dan kerjasama keruangan antara internasional untuk desa dan kota. terjalinnya hubungan yang |( kerjasama antar saling menguntungkan. wilayah dalam mengamati, menganalisis, negara dan merancang, melaksanakan kerjasama kajian, serta mengevaluasi internasional untuk kerjasama antar wilayah terjalinnya yang saling hubungan yang menguntungkan. saling menguntungkan. muatan sejarahngi makna suatu cara berpikir pendidikan peristiwa sejarah untuk sejarah. menengah kehidupan masa kini. prinsip dasar ilmu kelas x xii) meneladani sikap dan sejarah. keteladanan tokoh sejarah peradaban awal dalam pergaulan manusia. masyarakat. perkembangan mengevaluasi suatu negara negara peristiwa sejarah tradisional berdasarkan kesahihan indonesia. sumber dan bias penafsiran revolusi besar sejarawan. dunia dan mengkaji peristiwa masa pengaruhnya. kini berdasarkan latar heroisme dan tingkat ruang lingkup belakang sejarah. kebangsaan menulis suatu peristiwa indonesia. sejarah dari sumber yang proklamasi dan memiliki penafsiran yang perkembangan sama. negara kebangsaan indonesia. menerapkan perilaku dunia pada masa keteladanan tokoh sejarah. perang dingin dan mengembangkan kegiatan perubahan politik pemeliharaan benda benda global. peninggalan sejarah. perjuangan menerapkan prosedur mempertahankan penelitian sejarah. kemerdekaan menggunakan konsep indonesia. konsep sejarah secara kritis indonesia pada dalam mengevaluasi masa orde baru sebuah karya sejarah. dan reformasi. mengevaluasi penafsiran indonesia dan sejarah dari sejarawan dunia pada masa yang berbeda sudut revolusi teknologi pandang dan penafsiran informasi dan sejarahnya. komunikasi. merekonstruksi peristiwa sejarah berdasarkan sumber sejarah yang berbeda dalam tafsiran sejarah. muatan sosiologimbangun toleransi dan individu, kelompok pendidikan empati dalam hubungan dan hubungan menengah sosial. sosial. kelas x xii) memiliki tanggung jawab ragam kelompok publik serta menjunjung sosial dalam tinggi keharmonisan sosial. masyarakat. mengamati dan masalah sosial, menganalisis masalah konflik, kekerasan masalah sosial. dan melaksanakan prosedur penyelesaiannya, dan mengkomunikasikan serta kesetaraan kajian dan atau penelitian dalam berbagai gejala sosial. keberagaman. metode penelitian sosial. membangun toleransi dan perubahan sosial empati sosial dengan dan globalisasi. penyesuaian diri terhadap ketimpangan perubahan global. sosial dan mengamati dan pemberdayaan menganalisis ketimpangan komunitas. sosial dengan solusi pemecahannya. melaksanakan prosedur kajian untuk praktik pemberdayaan komunitas. mengevaluasi praktik pemberdayaan komunitas dan merumuskan alternatif solusinya. muatan ekonomi untuk kelompok peminatan ilmu ilmu sosial pada sma ma small paket tingkat ruang lingkup tingkat memahami dan menyajikan konsep dasar ilmu pendidikan konsep ilmu ekonomi, ekonomi menengah prinsip ekonomi, prinsip ekonomi. kelas x xii) permasalahan ekonomi, permasalahan peran pelaku kegiatan ekonomi. ekonomi, serta pasar dan pelaku ekonomi. terbentuknya harga pasar. memahami dan menyajikan pasar uang dan pasar peran bank, lembaga modal keuangan bukan bank, bank sentral dan otoritas pengelolaan koperasi jasa keuangan ojk), pembangunan serta menyimulasikan ekonomi sistem pembayaran dan pertumbuhan alat pembayaran. ekonomi. memahami dan ketenagakerjaan menerapkan konsep pendapatan manajemen, koperasi dan nasional. pengelolaan koperasi. apbn. memahami dan menyajikan apbd. konsep pembangunan pajak. ekonomi dan pertumbuhan inflasi. ekonomi. kebijakan moneter menganalisis dan dan fiskal. menyajikan hasil analisis perdagangan ketenagakerjaan, internasional. pendapatan nasional, kerjasama ekonomi apbn dan apbd, serta internasional. peran, fungsi dan manfaat pajak dalam pembangunan. kompetensi kompetensi materi menganalisis dan menyajikan perhitungan indeks harga dan inflasi, serta kebijakan moneter dan fiskal. menganalisis dan mengevaluasi peran pelaku ekonomi dan pasar modal dalam sistem perekonomian indonesia. memahami konsep dan mengevaluasi kebijakan perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional. memahami konsep sistem akuntansi akuntansi sebagai sistem sistem informasi informasi dan menyajikan akuntansi. persamaan dasar persamaan dasar akuntansi. akuntansi. memahami konsep dan siklus akuntansi mampu menerapkan siklus perusahaan jasa. akuntansi perusahaanjasa siklus akuntansi dan dagang. perusahaan dagang. muatan bahasa inggris muatan bahasa inggris pada smp m ts small paket dan sma ma small paket kompetensi kompetensi materi tingkat mengidentifikasi fungsi teks teks: label pendidikan sosial, struktur teks dan nama, daftar dasar kelas unsur kebahasaan dari barang, instruksi, vii ix) teks sangat pendek dan rambu, tanda sederhana. peringatan, berkomunikasi secara undangan pribadi, interpersonal, ucapan selamat, transaksional, dan recount, fungsional tentang diri pengumuman, sendiri, keluarga, orang naratif, deskriptif, lain, dan objek yang dan lagu, dalam kongkrit dan imajinatif, wacana yang. fungsional. menyusun teks lisan struktur teks dan tulis, sangat pendek interpersonal, dan sederhana, dengan transaksional, dan menggunakan struktur fungsional. teks secara urut dan keterampilan runtut serta unsur mendengarkan, kebahasaan secara berbicara, akurat dan berterima. membaca, dan menulis teks interpersonal, transaksional, dan fungsional yang tercakup. tingkat ruang lingkup unsur unsur kebahasaan. frasa sangat: factual sosial, struktur teks dan report, ilmiah, unsur kebahasaan dari teks prosedur, naratif, pendek dan sederhana. dan iklan, dalam berkomunikasi secara wacana interpersonal, interpersonal, transaksional, dan transaksional, dan fungsional tentang diri fungsional pada sendiri, keluarga, orang tataran literasi lain, dan objek kongkrit dan fungsional. imajinatif, yang terdekat struktur teks dengan kehidupan dan interpersonal, kegiatan siswa sehari hari transaksional, dan rumah, sekolah, dan fungsional. masyarakat. keterampilan menyusun teks lisan dan mendengarkan, tulis, pendek dan sederhana berbicara, kompetensi kompetensi materi dengan menggunakan membaca, dan struktur teks secara urut menulis teks dan runtut serta unsur interpersonal, kebahasaan secara akurat, transaksional, dan berterima, dan lancar. fungsional yang tercakup. unsur unsur kebahasaan. frasa sosial, struktur teks dan pemberitahuan, unsur kebahasaan dari recount, naratif, teks pendek dalam deskriptif, lagu, kehidupan dan kegiatan teks teks factual siswa sehari hari. report, ilmiah berkomunikasi secara prosedur, interpersonal, undangan, surat transaksional, dan pribadi, factual fungsional tentang diri report, eksposisi sendiri, keluarga, orang analitis, ilmiah, lain, dan objek kongkrit dan biografi, dan imajinatif, yang dalam wacana, serta terkait informasional. dengan mata pelajaran struktur teks lain. interpersonal, tingkat ruang lingkup menyusun teks lisan dan transaksional, dan tulis pendek, dengan fungsional. menggunakan struktur keterampilan teks secara urut dan mendengarkan, runtut serta unsur berbicara, kebahasaan secara membaca, dan akurat, berterima, dan menulis teks lancar. interpersonal, menyunting teks tulis, transaksional, dan pendek, dengan fungsional yang menggunakan struktur tercakup. teks secara urut dan unsur unsur runtut serta unsur kebahasaan. kebahasaan secara frasa pendek akurat, berterima, dan modalitas: dengan lancar. batasan makna yang jelas. teks teks: lagu, mengidentifikasi fungsi caption, factual sosial, struktur teks dan report, ilmiah, unsur kebahasaan dari news item, dan teks pendek dalam prosedur, dalam kehidupan dan kegiatan wacana siswa sehari hari. interpersonal, berkomunikasi secara, transaksional, dan transaksional, dan fungsional pada fungsional tentang diri tataran literasi sendiri, keluarga, orang informasional. lain, dan objek kongkrit struktur teks dan imajinatif, yang interpersonal, terdekat dengan transaksional, dan kehidupan dan kegiatan fungsional. siswa sehari hari keterampilan rumah, sekolah, dan mendengarkan, kompetensi kompetensi materi masyarakat, serta terkait berbicara, dengan mata pelajaran membaca, dan lain dan dunia kerja. menulis teks menyusun teks lisan dan interpersonal, tulis, pendek, dengan transaksional, dan menggunakan struktur fungsional yang teks secara urut dan tercakup. runtut serta unsur unsur unsur kebahasaan secara kebahasaan. akurat, berterima, dan frasa pendek. lancar. modalitas: dengan menyunting teks tulis, batasan makna pendek, dengan yang jelas. menggunakan struktur teks secara urut dan runtut serta unsur kebahasaan secara akurat, berterima, dan lancar. muatan bahasa dan sastra inggrngidentifikasi fungsi teks teks: iklan, pendidikan sosial, struktur teks dan recount, naratif, menengah unsur kebahasaan dari eksplanasi, report, kelas x xii) teks agak panjang dalam deskriptif, proverbs, kehidupan dan kegiatan riddle, lagu, siswa sehari hari. brosur, leaflet, komunikasi banner, pamphlet, interpersonal, factual report, transaksional, dan biografi, eksposisi kompetensi kompetensi materi makhluk ciptaan nya dalam alquran yang dijumpai surat surat pendek sekitar rumah dan o.s. al fatimah dan sekolah. o.s. al ikhlas. mengenal pesan pesan yang akidah terkandung dalam small husna. surah pendek kalimat syahadat. alquran, rukun islam keesaan allah swt yang pertama dan akhlak dan budi doa sehari hari. pekerti. mengenal dan doa belajar dan mempraktikkan tata makan. cara bersuci, shalat perilaku hormat dan dan kegiatan agama patuh kepada yang dianutnya orangtua dan guru. sekitar rumahnya perilaku saling melalui pengamatan menghormati antar sesuai dengan sesama anggota ketentuan agama keluarga. islam. perilaku jujur. mengenal dan perilaku disiplin. menceritakan kisah perilaku bertanggung keteladanan nabi. jawab. mengenal hadis yang perilaku percaya diri terkait dengan perilaku kasih anjuran menuntut sayang kepada ilmu serta perilaku sesame. hidup bersih dan sikap kerja sama sehat. dan saling tolong memahami dan menolong. mencontoh perilaku perilaku menuntut yang sesuai dengan ilmu. akhlak karimah perilaku hidup kompetensi kompetensi materi fungsional tentang diri hortatory, puisi, sendiri, keluarga, orang dalam wacana lain, dan objek kongkrit interpersonal, dan imajinatif, yang transaksional, dan terdekat dengan fungsional pada kehidupan dan kegiatan tataran literasi siswa sehari hari informasional. rumah, sekolah, dan struktur teks masyarakat, serta terkait interpersonal, dengan mata pelajaran transaksional, dan lain. fungsional. menyusun teks lisan dan keterampilan tulis, agak panjang mendengarkan, dengan menggunakan berbicara, struktur teks dan unsur membaca, dan kebahasaan secara menulis teks akurat dan berterima. interpersonal, menyunting teks tulis, transaksional, dan agak panjang dengan fungsional yang menggunakan struktur tercakup. teks dan unsur unsur unsur kebahasaan. kebahasaan. menggunakan unsur frasa kompleks. kebahasaan secara modalitas: akurat, berterima, dan alternatif pembeda lancar secara spontan. lebih samar satu dengan yang lainnya. mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks, agak panjang dalam kehidupan dan kegiatan siswa sehari hari. kompetensi kompetensi materi komunikasi interpersonal, transaksional, dan fungsional tentang diri sendiri, keluarga, orang lain, dan objek kongkrit dan imajinatif, yang terdekat dengan kehidupan dan kegiatan siswa sehari hari rumah, sekolah, dan masyarakat, serta terkait dengan mata pelajaran lain dan dunia kerja. menyusun teks lisan dan tulis, agak panjang dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan secara akurat dan berterima. menyunting teks tulis, agak panjang dengan menggunakan struktur teks dan unsur kebahasaan. menggunakan unsur kebahasaan secara akurat, berterima, dan lancar secara spontan. muatan seni budaya dan prakarsa pada sd mi sdb paket kompetensi kompetensi materi tingkat menunjukkan perilaku rasa apresiasi dan pendidikan dasar ingin tahu, peduli kreasi karya seni kelas i vi) lingkungan, kerjasama, rupa (gambar kompetensi kompetensi materi jujur, percaya diri, dan ekspresif, mandiri dalam berkarya mosaik aplikasi, seni budaya dan prakarsa. relief dan patung mengenal keragaman karya dari bahan lunak). seni budaya dan prakarsa. apresiasi dan memiliki kepekaan inderawi kreasi rekreasi terhadap karya seni budaya (cipta ulang) karya dan prakarsa. seni musik (lagu, menciptakan (secara elemen musik, dan orisinal) karya seni budaya ritme). dan prakarsa. apresiasi dan menciptakan(secara kreasi rekreasi tiruan rekreatif) karya seni (cipta ulang) karya budaya dan prakarsa. seni tari (gerak anggota tubuh, gerak tiruan). apresiasi dan kreasi prakarsa (kerajinan dari bahan alam, kerajinan menggunting dan melipat, produk rekayasa yang digerakkan oleh air, makanan olahan). apresiasi warisan budaya (ceritera(dua dimensi: kompetensi kompetensi materi jujur, percaya diri, dan gambar dekoratif, mandiri dalam berkarya gambar bentuk, seni budaya dan prakarsa. montase, kolase) mengenal keragaman karya dan (tiga dimensi: seni budaya dan prakarsa. terbuat dari bahan mengenal karakteristik lunak). karya seni budaya dan apresiasi dan prakarsa. kreasi rekreasi membedakan keunikan karya seni musik karya seni budaya dan (lagu wajib, lagu prakarsa. permainan, alat memahami proses berkarya musik ritmis dan seni budaya dan prakarsa melodis). mencipta karya seni budaya apresiasi dan dan prakarsa. kreasi rekreasi menyajikan karya seni karya seni tari budaya dan prakarsa. (gerak tari bertema, tari nusantara daerah setempat). apresiasi dan kreasi prakarsa (kerajinan dari bahan alam buatan, karya rekayasa: menganyam, beyonce, membatik teknik ikat celup, membuat asesoris, karya rekayasa bergerak dengan angin dan tali tingkat ruang lingkup temali, bertani sayuran. apresiasi warisan budaya (cerita rakyatdua dimensi jujur, percaya diri, dan (gambar mandiri dalam berkarya perspektif, gambar seni budaya dan prakarsa. ilustrasi) dan tiga memahami keragaman dimensi (topeng karya seni budaya dan dan patung prakarsa. nusantara daerah mengenal keunikan dan lain). nilai keindahan karya seni apresiasi dan budaya dan prakarsa. kreasi rekreasi membedakan keunikan dan karya seni musik keberagaman karya seni (lagu anak anak, budaya dan prakarsa. lagu nusantara memiliki kepekaan inderawi daerah lain, lagu terhadap karya seni budaya wajib, musik dan prakarsa. ansambel, alat menciptakan karya seni musik). budaya dan prakarsa. apresiasi dan menyajikan karya seni kreasi rekreasi budaya dan prakarsa. karya seni tari menanggapi nilai keindahan (gerak tari karya seni budaya dan bertema, busana prakarsa. dan iringan tari nusantara daerah lain). apresiasi dan kompetensi kompetensi materi kreasi prakarsa (kerajinan dari bahan tali temali, bahan keras, batik, dan teknik jahit apotik hidup dan merawat hewan peliharaan, olahan pangan bahan makanan umbi umbian dan olahan non pangan sampah organik atau anorganik. apresiasi warisan budaya (cerita secara lisan dan tulisan unsur unsur budaya daerah, bahasa daerah). pameran dan pertunjukan karya seni rupa, musik, tari, dan prakarsa. muatan seni budaya muatan seni budaya pada smp mkarya seni rupa dasar kelas lingkungan, kerjasama, (ragam hias pada vii ix) jujur, percaya diri, dan tekstil dan kayu, mandiri dalam berkarya gambar model, seni budaya. gambar ilustrasi). memahami keberagaman apresiasi dan karya dan nilai seni kreasi rekreasi (cipta budaya. ulang) seni musik membandingkan masing teknik vokal secara masing karya seni dan perseorangan dan nilai seni budaya untuk kelompok, instrumen menemukenali merasakan musik dan ansambel keunikan keindahan. sederhana, lagu menghargai, memiliki nusantara daerah kepekaan dan rasa setempat dan daerah bangga terhadap karya lain, instrumen musik dan nilai seni budaya. tradisional). memahami teknik dasar apresiasi dan kreasi karya seni budaya. karya seni tari (gerak menerapkan teknik tari dalam kaitannya dalam penciptaan karya dengan ruang, waktu, seni budaya. tenaga, iringan, level, dan pola lantai serta tari nusantara daerah setempat dan daerah lain). apresiasi dan kreasi karya teater (olah tubuh, olah suara, olah rasa, konsep dan tingkat ruang lingkup naskah drama, teknik pementasan, serta teater nusantara daerah setempat dan daerah lain). menunjukkan perilaku apresiasi dan kreasi rasa ingin tahu, peduli karya seni rupa (seni lingkungan, kerjasama, lukis, seni patung, jujur, percaya diri, dan seni grafis dalam mandiri dalam berkarya berbagai media, seni budaya. teknik, dan corak, memahami keberagaman serta pameran seni karya dan nilai seni rupa). budaya. apresiasi dan kreasi membandingkan masing karya seni musik masing karya nilai dan (musik modern, nilai seni budaya untuk musik ansambel, dan menemukenali merasakan pertunjukan musik). keunikan keindahan. apresiasi dan kreasi menghargai, memiliki karya seni tari kepekaan dan rasa (komposisi tari bangga terhadap karya modern kontemporer) dan nilai seni budaya. memahami konsep, apresiasi dan kreasi prosedur penciptaan karya seni teater (olah karya seni budaya. tubuh, olah suara, menerapkan konsep dan dan olah rasa teater prosedur dalam modern, konsep penciptaan karya seni manajemen produksi budaya. teater). pameran pertunjukan seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. muatan seni budaya pada sma ma small paket kompetensi kompetensi materi tingkat menunjukkan perilaku rasa apresiasi dan pendidikan ingin tahu, peduli kreasi karya seni menengah lingkungan, kerjasama, rupa (seni rupa kelas x xii) jujur, percaya diri, dan dua dan tiga mandiri dalam berkarya seni dimensi, kritik budaya. seni rupa, dan memahami keberagaman dan pameran seni nilai estetis karya seni rupa). budaya. apresiasi dan membandingkan masing kreasi karya seni masing karya seni dan nilai musik (gubahan seni budaya untuk lagu dan musik, menemukenali merasakan kritik musik, dan keunikan keindahan serta pertunjukan nilai estetis. musik). menerapkan dan apresiasi dan memodifikasi konsep, teknik, kreasi karya seni prosedur, bahan, media tari (penciptaan dalam proses berkarya seni tari, kritik tari, budaya. dan pertunjukan menganalisis konsep, teknik, tari). prosedur, bahan, media apresiasi dan dalam proses berkarya seni kreasi seni teater budaya. (rancangan karya menganalisis keberagaman teater, kritik dan keunikan karya seni teater, dan budaya. pertunjukan menyajikan hasil analisis teater). dalam bentuk karya dan telaah seni budaya yang bernilai estetis. kompetensi kompetensi materijujur, rupa dua dan percaya diri, dan mandiri tiga dimensi, dalam berkarya seni budaya. kritik seni rupa menunjukkan keberagaman dan pameran dan nilai estetis karya seni seni rupa. budaya. apresiasi dan membandingkan masing kreasi karya seni masing karya dan nilai seni musik (musik budaya untuk kreasi, kritik menemukenali merasakan musik, dan keunikan nilai estetis. pertunjukan mencipta karya seni budaya musik). yang orisinal. apresiasi dan mengevaluasi keberagaman kreasi karya seni dan keunikan kreasi karya tari kreasi tari seni. sesuai iringan, menyajikan hasil evaluasi kritik tari dan dalam bentuk karya dan pertunjukan tari). telaah seni budaya original apresiasi dan yang bernilai estetis. kreasi karya seni teater (naskah teater, kritik seni teater, dan pertunjukan seni teater). tingkat ruang lingkup (akhlak mulia) dan bersih dan sehat. budi pekerti. mengetahui dan gigih melafalkan huruf tata cara bersuci. huruf hijriyah dan tata cara shalat dan hafalan surah dan bacaannya. pilihan dalam tata cara wudhu alquran, dan small dan doanya. husna. kegiatan agama yang melafalkan dan dianutnya. mempraktikkan dua sejarah peradaban kalimat syahadat islam. serta doa sehari hari kisah keteladanan dengan benar dan para nabi dan rasul. jelas. kisah keteladanan meyakini dan nabi muhammad mengetahui adanya saw. allah swt, malaikat malaikat, dan rasul alquran rasul allah swt. bacaan alquran menunaikan ibadah surat dan shalat secara tertib pilihan o.s. an serta zikir dan doa nash, al kautsar, setelah selesai shalat. o.s. flag, al menerapkan ma'un dan al fil). ketentuan syariat kalimat dalam islam dalam bersuci alquran surah dan berperilaku. pendek pilihan. memiliki dan alquran surah memahami sikap pendek pilihan. sesuai dengan kandungan dan akhlak karimah makna alquran yang tercermin dari surah pendek perilaku kehidupan pilihan. muatan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada sd mi sdb paket smp m ts small paket sma ma small paket dan smk mak kompetensi kompetensi materi tingkat mengetahui konsep dan aktivitas pendidikan mempraktikkan pola gerak fisik dasar kelas dasar dan variasi gerak melalui vi) dasar. permainan mengetahui konsep dan gerak dasar dan mempraktikkan latihan variasi pola gerak kebugaran sederhana. dasar lokomotif, mengetahui dan non lokomotif, mempraktikkan pola gerak manipulatif. dasar dan variasi gerak aktivitas fisik dominan statis pada melalui olahraga senam. kekuatan, mengetahui dan kecepatan, dan mempraktikkan pola gerak keseimbangan. dasar dan variasi gerak aktivitas fisik ritmik. senam: bertumpu mengetahui dan dengan tangan, mempraktikkan gerak dasar sikap kapal pengenalan air dan gerak terbang, dan dasar keselamatan dalam berdiri dengan aktivitas air. satu kaki serta mengetahui dan meregangkan mempraktikkan cara kedua tangan memelihara dan menjaga atas dengan kebersihan. kedua kaki janji. aktivitas fisik memiliki perilaku ritmik melalui: bekerjasama, jujur, dan gerak lokomotif mau berbagi dengan dan non teman. lokomotif. kompetensi kompetensi materi aktivitas fisik air melalui permainan air dan keselamatan air. kesehatan kebersihan diri sendiri, pakaian, dan kelas. mengetahui konsep dan aktivitas fisik mempraktikkan variasi dan melalui: kombinasi pola gerak dasar. pola gerak dasar mengetahui konsep dan lokomotif, non mempraktikkan pemanasan, lokomotif, dan pendinginan dan berbagai manipulatif pada aktivitas kebugaran jasmani permainan bola, untuk mencapai tinggi dan aktivitas atletik berat badan ideal. dan atau mengetahui konsep dan olahraga mempraktikkan gerak dasar tradisional. dan kombinasi pola gerak komposisi tubuh dasar dominan statis dan dan gerak dinamis. pemanasan dan mengetahui dan pendinginan. mempraktikkan gerak ritmik gerak dasar dengan menggunakan dan dominan statis tanpa musik. dan dinamis pada mengetahui dan aktivitas senam: mempraktikkan gerak dasar handstand, renang. kadang, beroda, mengetahui dan roll depan dan mempraktikkan cara memilih belakang. makanan dan pemanfaatan aktivitas ritmik: tingkat ruang lingkup waktu luang, serta gerak lokomotif pertolongan secara dan non sederhana. lokomotif menunjukkan perilaku berirama dan menghargai perbedaan, harmonis serta bekerjasama, dan disiplin terkoordinasi. selama melakukan aktivitas aktivitas fisik fisik. melalui gerakan dasar tangan, kaki dan koordinasi gerakan renang gaya dada gaya bebas. kesehatan jenis makanan sehat dan bergizi, penanganan cidera ringan dalam aktivitas fisik dan pertolongan, kebutuhan istirahat dan mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. memahami konsep dan aktivitas fisik dan mempraktikkan variasi dan permainan kombinasi pola gerak dasar. pola gerak dasar memahami konsep dan pada permainan mempraktikkan variasi dan bola besar, kecil kompetensi kompetensi materi kombinasi pola gerak dasar dan atau olahraga beladiri. aktivitas jalan, memahami konsep dan lari, lompat dan mempraktikkan gerak lempar serta pengembangan kebugaran olahraga jasmani dan, pengukuran tradisional. status kebugaran jasmani gerak lokomotif pribadi secara sederhana. dan non memahami konsep lokomotif untuk mempraktikkan kombinasi membentuk pola gerak dominan statis gerakan dasar dan dinamis. langkah kaki, memahami konsep dan serangan, dan mempraktikkan gerak belahan (dengan kombinasi dan rangkaian tangan dan kaki) gerak ritmik. pada olahraga memahami konsep dan beladiri pencak mempraktikkan keterampilan silat. satu gaya renang dan dasar gerak dominan dasar .keselamatan air statis dan memahami mengetahui dan dinamis pada menyajikan aktivitas senam konsep pemeliharaan seperti melompat, kebersihan alat reproduksi, meregang, menjaga diri dari berbagai menggantung, tindakan perilaku tidak mengayun, senonoh, bahaya merokok meniti, mendarat terhadap, penyakit menular dan rangkai dan tidak menular, bahaya gerak senam narkotika, psikotropika, dan lantai. zat aditif. aktivitas fisik menunjukkan perilaku rangkaian sportif, kerjasama, toleransi, gerakan disiplin, dan menerima ritmik tari kompetensi kompetensi materi kekalahan dengan sikap bertema budaya positif dan mengekspresikan daerah dan kemenangan dengan wajar. nasional. aktivitas air melalui renang gaya bebas punggung dada dan gerakan dasar cara cara penyelamatan air. kesehatan bahaya merokok, penyakit menular dan tidak menular, kebersihan alat reproduksi, dan memelihara diri dari perbuatan tidak senonoh, serta cara menghindarkan diri dari bahaya narkotika, psikotropika, dan zat aditif terhadap tubuh. tingkat memahami konsep dan aktivitas fisik pendidikan mempraktikkan keterampilan dan berbagai dasar kelas gerak fundamental, variasi gerakan dasar vii ix) dan kombinasi keterampilan olahraga kompetensi kompetensi materi gerak permainan bola besar, teknik dasar bola kecil, dan atletik. permainan bola memahami konsep dan besar: mempraktikkan keterampilan sepak bola, bola gerak fundamental, variasi voli, dan bola dan kombinasi keterampilan basket. gerak olahraga beladiri. permainan bola memahami konsep dan kecil: mempraktikkan mengukur bulutangkis, komponen kebugaran kasti softball, jasmani terkait kesehatan dan tenis. dan keterampilan. aktivitas fisik memahami konsep dan melalui atletik: mempraktikkan gabungan jalan cepat, lari pola gerak dominan menuju cepat, lompat teknik dasar senam lantai jauh, dan tolak sederhana. peluru. memahami konsep dan aktivitas fisik mempraktikkan variasi teknik dasar rangkaian aktivitas gerak beladiri: pencak ritmik variasi dalam bentuk silat, karate, dan rangkaian sederhana. taekwondo. memahami dan aktivitas fisik dan mempraktikkan gerak dasar komponen tiga gaya renang yang kebugaran terkait berbeda. kesehatan: memahami dan menyajikan kekuatan, daya manfaat jangka panjang dari tahan, partisipasi dalam aktivitas kelenturan, dan fisik secara teratur, pola komposisi tubuh, makan sehat, bergizi dan dan terkait seimbang, bahaya seks keterampilan: bebas, napa, dan obat kecepatan, berbahaya, serta ketepatan, tingkat ruang lingkup mempraktikkan tindakan p3k kelincahan, pada cidera ringan. keseimbangan, menunjukkan perilaku dan koordinasi. sportif, bertanggung jawab, aktivitas fisik menghargai perbedaan, senam: head toleransi, bekerja sama, dan stand, hand disiplin. stand melinting kedepan. rangkaian aktivitas ritmik senam dengan musik dan aerobik terkoordinasi dengan baik. aktivitas fisik melalui rangkaian renang gaya bebas, gaya punggung, dan gaya dada. kesehatan p3k, pencegahan berbagai penyakit dan bahaya dari seks bebas, napa dan obat berbahaya lainnya, dan makan bergizi. kompetensi kompetensi materi menguasai konsep dan aktivitas fisik mempraktikkan variasi dan dan olahraga kombinasi permainan dan permainan. olahraga. permainan menguasai konsep dan bola besar, mempraktikkan variasi dan sepak bola, kombinasi olahraga beladiri. bola voli, bola menguasai konsep dan basket. mempraktikkan berbagai permainan bentuk latihan bola kecil, pengembangan kebugaran bulutangkis, jasmani. softball round menguasai konsep variasi dan ers, tenis kombinasi dan meja. mempraktikkannya dalam aktivitas rangkaian gerak dasar atletik jalan senam. cepat, lari, menguasai konsep variasi dan lompat, dan kombinasi dan lempar, serta mempraktikkannya dalam olahraga rangkaian aktivitas gerak permainan ritmik yang lebih kompleks. tradisional. menguasai dan aktivitas fisik mempraktikkan gerak dasar melalui tiga gaya renang. beladiri menguasai peran dan fungsi pencak aktivitas fisik, dan makanan silat karate t bergizi dalam mengontrol taekwondo bel berat badan dan pencegahan diri penyakit. tradisional. mengamalkan perilaku aktivitas fisik sportif, bertanggung jawab, latihan menghargai perbedaan, kekuatan, toleransi, bekerja sama, daya tahan, kompetensi kompetensi materi disiplin, dan menerima kecepatan, kekalahan dengan sikap dan positif dan mengekspresikan kelenturan. kemenangan dengan wajar. aktivitas fisik senam: guling lenting, roll sikap kadang, room neck spring. aktivitas fisik ritmik: senam aerobik, dan skj secara harmonis. aktivitas fisik melalui gerak dasar renang gaya bebas, gaya punggung, dan dada. kesehatan peran dan fungsi aktivitas fisik, dan makanan bergizi dalam mengontrol berat badan dan pencegahan kompetensi kompetensi materi tingkat menganalisis dan aktivitas fisik pendidikan memperbaiki kesalahan olahraga permainan menengah variasi dan kombinasi dan atletik kelas x xii) keterampilan gerak salah permainan bola satu permainan dan olahraga. besar, sepak menganalisis variasi, bola, bola voli, kombinasi dan memperbaiki bola basket. kesalahan keterampilan permainan bola olahraga beladiri. kecil, dan atletik: menganalisis konsep dan softball, mempraktikkan latihan, bulutangkis, pengukuran komponen tenis meja. kebugaran jasmani. aktivitas fisik menganalisis dan gerakan jalan mempraktikkan rangkaian cepat, lari, keterampilan senam lantai. lompat, dan menganalisis dan lempar atau mempraktikkan variasi dan permainan kombinasi keterampilan tradisional rangkaian gerak ritmik. sejenis. menganalisis dan menguasai memperbaiki kesalahan aktivitas fisik keterampilan tiga gaya beladiri: pencak renang yang berbeda dan silat, karate, penyelamatan aktivitas air. taekwondo atau memiliki perilaku hidup sehat beladiri dalam memilih makanan dan tradisional minuman dan menghindari sejenis. diri dari tindakan merugikan menguasai diri sendiri. rangkaian mengamalkan perilaku aktivitas fisik sportif, bertanggung jawab, melalui: latihan tingkat ruang lingkup sehari hari. mengerti makna akidah iman kepada keesaan dan malaikat malaikat keberadaan allah allah berdasarkan swt. pengamatan small husna al terhadap dirinya dan wahab, al ' alim, alam sekitar. as sami', al bashir, mengetahui hadis al adil, al ' azim) yang terkait dengan dan maknanya. perilaku mandiri, keimanan kepada percaya diri, dan malaikat allah swt. tanggung jawab. mengetahui hikmah akhlak dan budi pekerti ibadah shalat, zikir sikap disiplin dan dan doa setelah tertib. shalat melalui sikap rasa ingin pengamatan dan tahu, sabar, dan rela pengalaman berkorban. rumah dan sekolah. sikap kerja keras, mengetahui dan menghindari menceritakan kisah perilaku tercela, keteladanan nabi dan sikap gemar wali songo. membaca. membaca dan sikap pantang mengetahui makna menyerah. small husna dan sikap amanah. hafalan surat dan perilaku jujur. pilihan dengan perilaku mandiri, benar. percaya diri,dan mencontohkan tanggung jawab. perilaku sesuai perilaku tanduk, dengan akhlak ikhlas, dan mohon karimah. pertolongan. kompetensi kompetensi materi menghargai perbedaan, pengembangan toleransi, bekerja sama, kekuatan, daya disiplin, dan menerima tahan, kekalahan dengan sikap kelenturan, positif dan mengekspresikan kecepatan, dan kemenangan dengan wajar. koordinasi. menguasai aktivitas fisik rangkaian senam lantai dan senam alat. menguasai rangkaian gerakan aktivitas fisik ritmik: senam aerobik dan skj secara harmonis.makanan dan minuman sehat, pencegahan dan penanggulangan kompetensi kompetensi materi penyakit, bahaya pengguna narkoba dan psikotropika serta upaya pencegahan dan penanggulangan nya, dampak seks bebas, cara mencegah hiv dan aids serta cara penanggulangan nya. menganalisis dan menguasai gerakan memperbaiki kesalahan aktivitas fisik variasi dan kombinasi melalui permainan, keterampilan gerak salah atletik dan olahraga permainan dan olahraga permainan bola dengan koordinasi yang lebih besar, sepak baik. bola, bola voli, menganalisis variasi, bola basket. kombinasi dan memperbaiki permainan bola kesalahan keterampilan kecil, softball, olahraga beladiri dengan bulutangkis, koordinasi yang lebih baik. tenis meja. menganalisis konsep dan aktivitas fisik mempraktikkan latihan, gerakan jalan pengukuran komponen cepat, lari, kebugaran jasmani. lompat, dan menganalisis dan lempar atau mempraktikkan rangkaian permainan keterampilan senam lantai tradisional untuk menghasilkan sejenis dengan kompetensi kompetensi materi koordinasi gerak yang baik. baik dan benar. menganalisis variasi, menguasai kombinasi dan gerakan aktivitas mempraktikkan keterampilan fisik beladiri: rangkaian aktivitas gerak pencak silat, ritmik untuk menghasilkan karate, koordinasi gerak yang baik. taekwondo atau menganalisis dan permainan memperbaiki kesalahan tradisional keterampilan tiga gaya sejenis. renang yang berbeda dan menguasai penyelamatan dalam aktivitas rangkaian air dengan koordinasi yang gerakan aktivitas lebih baik. fisik: latihan membiasakan pola hidup pengembangan sehat secara konsisten kekuatan, daya mengi dan tahan, mengamalkan perilaku kelenturan, sportif, bertanggung jawab, kecepatan, dan menghargai perbedaan, koordinasi. toleransi, bekerja sama, menguasai disiplin, dan menerima rangkaian kekalahan dengan sikap gerakan aktivitas positif dan mengekspresikan fisik senam kemenangan dengan wajar. lantai dan senam alat dengan baik dan benar. menguasai rangkaian gerakan aktivitas fisik ritmik: senam aerobik dan skj baik dan benar. kompetensi kompetensi materistd sexually transmitted disease), aids, penyakit menular seksual pms). peraturan perundangan berkaitan narkoba dan psikotropika. muatan prakarsa muatan prakarsa pada smp m tsprakarsa (kerajinan) dasar kelas lingkungan, kerjasama, kerajinan bahan vii ix) jujur, percaya diri, dan alam dan buatan, mandiri dalam berkarya dan modifikasinya, prakarsa. serta memahami dan penjelasannya. membandingkan desain kerajinan dan karya. pengemasan dari mengidentifikasi dan bahan limbah organik mendeskripsikan proses dan anorganik bahan pembuatan karya lunak atau keras dan membuat dan modifikasinya. memodifikasi karya. apresiasi dan kreasi prakarsa rekayasa) alat penjernih air dari bahan alami dan buatan. produk sederhana dan mainan menggunakan teknologi mekanik. produk sederhana menggunakan teknologi elektronika. apresiasi dan kreasi prakarsa budidaya) tingkat ruang lingkup budidaya tanaman sayuran dan obat, serta memodifikasi media tanahnya. wadah budidaya dan pemeliharaan ikan konsumsi dan ikan hias. apresiasi dan kreasi prakarsa (pengolahan) olahan pangan buah dan sayuran menjadi minuman segar, minuman kesehatan, menjadi makanan cepat saji. olahan non pangan dari hasil samping bahan pangan nabati menjadi bahan dasar kerajinan. olahan bahan pangan serealia dan umbi menjadi makanan dan bahan pangan setengah jadi. olahan dari hasil samping serealia dan umbi menjadi produk non pangan. kompetensi kompetensi materidan jujur, percaya diri, dan pengemasan fungsi mandiri dalam berkarya hias, dan prakarsa. modifikasinya. memahami prinsip dan kerajinan dan proses desain dalam pengemasan fungsi pembuatan karya. pakai dan menerapkan prinsip dan modifikasinya. proses desain dalam pembuatan, apresiasi dan kreasi serangkaian, dan prakarsa rekayasa) modifikasi karya. produk rakitan berteknologi listrik. model bangunan dan instalasi dengan teknologi konstruksi. model sederhana rangkaian instalasi listrik. apresiasi dan kreasi prakarsa budidaya) budidaya ternak hias dan satwa kompetensi kompetensi materi harapan. apresiasi dan kreasi prakarsa pengolahan) olahan pangan dari bahan ikan dan daging putih atau merah menjadi makanan, produk pangan setengah jadi. olahan dari hasil samping pangan hewani menjadi produk non pangan. muatan prakarsa pada sma ma small paket tingkat ruang lingkup kompetensi tingkat menunjukkan perilaku apresiasi dan kreasi pendidikan rasa ingin tahu, peduli prakarsa kerajinan) menengah lingkungan, kerjasama, kerajinan tekstil dan kelas x xii) jujur, percaya diri, dan limbah tekstil. mandiri dalam berkarya kerajinan dari prakarsa. bahan lunak dan menganalisis desain bahan keras. produk, sumber daya, dan proses pembuatan karya. apresiasi dan kreasi mendesain produk dan prakarsa rekayasa) proses pembuatan karya. rekayasa alat kompetensi kompetensi materi membuat dan mengolah komunikasi karya. sederhana dan alat menyajikan pengalaman pengatur gerak wirausaha. sederhana. rekayasa pembangkit listrik sederhana dan inovatif menggunakan teknologi tepat guna. apresiasi dan kreasi prakarsa budidaya) budidaya tanaman hias dan tanaman pangan. usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi dan ikan hias. apresiasi dan kreasi prakarsa pengolahan) pengawetan bahan pangan nabati dan hewani menjadi produk pangan khas daerah dan nusantara. pengolahan bahan nabati dan hewani menjadi produk non pangan pembersih dan kosmetik. kompetensi kompetensi materi apresiasi dan kreasi prakarsa (kewirausahaan) nilai dan peluang wirausaha, serta aspek aspek perencanaan usaha.fungsi jujur, percaya diri, dan hias dan pakai dari mandiri dalam berkarya limbah. prakarsa. menganalisis dan apresiasi dan kreasi mengevaluasi desain prakarsa rekayasa) produk, sumber daya, rekayasa elektronika dan proses pembuatan praktis dan dengan karya. kendali elektronika mendesain produk dan apresiasi dan kreasi proses pembuatan karya prakarsa budidaya) mencipta, mengolah, dan budidaya ternak mempraktekkan karya. unggas petelur dan menyajikan dan pedaging. mengevaluasi usaha. apresiasi dan kreasi prakarsa pengolahan) pengolahan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah dan produk non pangan perumusan kompetensi dasar pada kompetensi inti sikap sosial sebagaimana dimaksud pada pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan disusun secara jelas. standar isimenteri ini. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lambat (tiga) tahun untuk semua tingkat kelasdicabut dan dinyatakan tidak berlaku. kompetensi kompetensi materi mempraktikkan tata peduli terhadap cara shalat, zikir dan sesama. doa setelah shalat sikap bersyukur. secara benar dentata sikap santun dan cara bersuci sesuai menghargai teman. ketentuan syariat sikap rendah hati. islam dan perilaku hemat. menceritakan pengalaman pelaksanaan ibadah gigih shalat rumah, bersuci dari masjid dan sekolah. hadas kecil dan meyakini alquran hadas besar. sebagai kitab suci ibadah shalat, terakhir dan makna, tata menjadikannya cara, sebagai pedoman pelaksanaan, hidup. dan memahami dan nikmatnya. mengetahui makna zikir dan doa rukun iman. setelah shalat, menunaikan ibadah makna dan tata wajib dan sunnah caranya. bulan ramadhan, dan berbakat, infak, sejarah peradaban dan sedekah. islam memiliki dan kisah keteladanan mencontohkan sikap para nabi dan rasul. sesuai dengan kisah keteladanan akhlak karimah nabi muhammad yang mencerminkan saw. rukun iman. kisah keteladanan mengenal nama wali songo. nama rasul allah kompetensi kompetensi materi muatan bahasa asing lainnya muatan bahasa arabkarakter sederhana terkait bangsa. topik identitas diri (al menerapkan unsur unsur ta'arus), kehidupan kebahasaan secara sekolah (al akurat dan berterima. madrasah), keluarga memahami teks teks (al surah), dan sastra arab. kehidupan sehari hari (al kompetensi kompetensi materi yaumiyyah,kompetensi kompetensi materi penanaman nilai karakter sederhana terkait bangsa. topik kegiatan pada menerapkan unsur unsur waktu senggang hobi kebahasaan secara (al hidayah) dan akurat dan berterima. wisata (al ialah). memahami teks teks keterampilan sastra arabuatan bahasa jepangtingkat ruang lingkupidentitas diri unsur kebahasaan bus aikatsu, secara akurat dan berterima. leliipn memahami teks teks jikoshoukai), sastra jepang. kehidupan sekolah p323d gakko senbatsu), keluarga kazoku), dan kehidupan sehari hari v511509 eu? ichinichi senbatsu) keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. nilai nilai kompetensi kompetensi materkegiatan pada menerapkan unsur waktu senggang hobi unsur kebahasaan shima secara akurat dan berterima. toki) dan wisata memahami teks teks ryoku) kompetensi kompetensi materi sastra jepang. muatan bahasa jerman untuk kelompok peminatan ilmu ilmu bahasa dan budaya pada sma makompetensi kompetensi materikennenlernen), unsur kebahasaan kehidupan sekolah secara akurat dan schulz), keluarga berterima. familie), dan memahami teks teks kehidupan sehari sastra jerman. hari alltagslebenyang efektif. wahana memiliki kemampuan komunikasi dan tingkat ruang lingkup memilih dan pengembangan melaksanakan tindakan potensi akademik dan strategi komunikasi dalam ragam secara lisan dan tulis. wacana fungsional memiliki kemampuan seperti menggunakan bahasa mendeskripsikan, dalam konteks menarasikan, sosiokultural sebagai menceritakan wahana untuk kembali, penanaman nilai memaparkan dan karakter bangsa. membuat laporan menerapkan unsur sederhana terkait unsur kebahasaan topik kegiatan secara akurat dan pada waktu berterima. senggang hobi memahami teks teks freizeitbeschftigu sastra jerman. ng hobby) dan wisata reiseuatan bahasa korea untuk kelompok peminatan ilmu ilmu bahasa dan budaya pada sma ma small paket tingkat ruang lingkupx21 unsur kebahasaan kehidupan sekolah secara akurat dan berterima. keluarga memahami teks teks fs), dan sastra korea, kehidupan sehari hari eh. keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan kompetensi kompetensi materi,tingkat ruang lingkup dan rasul usul azmi. alquran mengetahui makna bacaan alquran small husna, o.s. al ma'un dan surat, dan o.s. at tin, o.s. pilihan dengan benar al kafir dan al serta menuliskannya kaidah dengan baik dan kalimat kalimat benar. dalam alquran memahami hikmah surah pendek ibadah wajib dan pilihan. sunnah bulan arti dan makna ramadhan, beriman alquran surah kepada hari akhir, pendek pilihan. zakat, infak, dan perilaku yang sedekah, beriman mencerminkan kepada adha dan pemahaman radar yang dapat terhadap membentukperilaku kandungan akhlak mulia. alquran atau surah mengetahui dan pilihan. menceritakan kisah keteladanan nabi, akidah keluarga lukman, kitab kitab suci sahabat sahabat dan rasul yang nabi muhammad menerimanya. saw, shabu kahfi alquran sebagai sebagaimana kitab suci terakhir terdapat dalam dan pedoman alquran. hidup. menunjukkan contoh |( small husna: al adha dan radar rumit, al hay, dalam kehidupan al kayu, al sehari hari sebagai ahad, ash implementasi dari shaman, al kompetensi kompetensi materi secara akurat dan senggang hobi berterima. sas) dan memahami teks teks sastra korea. wisata y&), serta karya sastra koreauatan bahasa mandarinompetensi kompetensi matergreen find, karakter bangsa. kehidupan sekolah menerapkan unsur unsur kebahasaan peg xuexido secara akurat dan shenhua), keluarga berterima. free listing), dan memahami teks teks kehidupan sehari hari sastra cina. #frichang shenhuakompetensi kompetensi materi intonasi, ejaan, tanda baca dan pemarkah wacana. teks teks karya sastra cina. memiliki kemampuan wacana interpersonal, berkomunikasi transaksional, dan interpersonal, fungsional sebagai transaksional, dan wahana komunikasi fungsional secara efektifkegiatan pada penanaman nilai waktu senggang hobi karakter bangsa. em menerapkan unsur xiuxian odong unsur kebahasaan pihak) dan wisata secara akurat dan berterima. (oren layu). memahami teks teks keterampilan sastra cina. mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. nilai nilai sosiokultural dan kompetensi kompetensi matericina. muatan bahasa perancidentity), kehidupan karakter bangsa. sekolah (la vie kompetensi kompetensi materi menerapkan unsur claire), keluarga (la unsur kebahasaan famille), dan secara akurat dan kehidupan sehari hari berterima. (la vie guotidienne). memahami teks teks keterampilan sastra perancisperanciskompetensi kompetensi materisecara akurat dan senggang hobi (le berterima. passe temp les memahami teks teks loisirs) dan wisata sastra perancis. (le tourisme), serta karya sastra perancisperancis. muatan antropologikompetensi kompetensi materi tingkat menggunakan ruang lingkup kajian pendidikan antropologi sebagai antropologi menengah ilmu dan metode antropologi sebagai kelas x xii) ilmiah. ilmu dan metode. mendeskripsikan dan hubungan antara menganalisis sistem manusia, perilaku, nilai dan substansi sikap dengan kebudayaan. lingkungan mengkomunikasikan, kehidupannya. dan menginternalisasikan kebudayaan nilai nilai budaya budaya sebagai dalam pembentukan sistem karakter. pengetahuan sistem memiliki inisiatif untuk nilai yang melakukan investigasi menjadi acuan dan eksplorasi tentang dalam bersikap, keberagaman berperilaku, dan kebudayaan. bertindak sebagai mengkomunikasikan, anggota dan berpartisipasi aktif masyarakat. dalam membangun unsur, perwujudan, keharmonisan hidup isi atau substansi, bermasyarakat. serta sifat sifat budaya. keanekaragaman budaya kesamaan dan keberagaman budaya, agama, religi kepercayaan, bahasa dialek dan kompetensi kompetensi materi tradisi nusantara dan lingkungan setempat. cara menyikapi berbagai perbedaan (simpati, empati, emansipasi, kesetaraan dan keadilan). hubungan antar budaya dalam rangka membangun kehidupan harmonis dalam masyarakat multikultural. globalisasi dan berperilaku dan perubahan sosial budaya bersikap positif dengan latar belakang dan tindakan nyata dalam proses perubahan upaya menemukan budaya. solusi pemecahan dampak terhadap masalah kehidupan melakukan investigasi masyarakat. dan eksplorasi tentang sikap positif dalam globalisasi dan merespon perubahan perubahan sosial sosial budaya era budaya globalisasi. memprediksi, dan mengkomunikasikan manfaat praktis kajian hasil hasil pemikiran antropologi dalam kreatif dan positif dalam pembangunan menyikapi perubahan menemukan kompetensi kompetensi materi melaksanakan dan berbagai alternatif mengkomunikasikan solusi dan strategi hasil kajian antropologi pemecahan masalah dalam pembangunan sosial budaya. masyarakat pendekatan kajian antropologi dan kaitannya dengan pembangunan masyarakat. tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pada bidang keahlian smk mak. muatan fisika pada smk mak bidang keahlian: teknologi dan rekayasa teknologi informasi dan komunikasi agribisnis dan agroteknologi perikanan dan kelautan kesehatan kompetensi kompetensi materi tingkat mengembangkan sikap besaran pokok dan pendidikan ilmiah: rasa ingin tahu, turunannya. menengah tekun, ulet, jujur, sinematik dan kelas x xi) disiplin, tanggung jawab, dinamika benda dan peduli melalui fisika. titik. melakukan pengukuran usaha, energi, dan besaran fisika. daya. menyusun dan menguji sifat mekanik bahan. hipotesis sehubungan bumi dan atmosfir. dengan fenomena fisika. impuls dan hukum merancang penyelidikan kekekalan eksperimen secara teliti momentum. dan mengikuti prosedur fluida fluida statik dengan benar dengan dan fluida dinamis). menggunakan beberapa suhu dan kalor. variabel, mengolah data, gas ideal. menyajikan data dalam termodinamika. bentuk tabel dan grafik, getaran, gelombang, dan menginterpretasikan dan bunyi. data hasil pengamatan optik. objek fisika. magnet dan membuat simpulan dan elektromagnetik. laporan ilmiah secara kelistrikan. lisan dan tulisan dengan radioaktivitas. tingkat ruang lingkup pemahaman rukun mugtadir, al iman. mualim, al bag. hari akhir, hikmah dan perilaku yang mencerminkan iman kepadanya. adha dan radar, hikmah dan perilaku yang mencerminkan iman kepada adha dan radar. akhlak dan budi pekerti sikap jujur. perilaku hormat dan patuh kepada orangtua, guru, dan sesama anggota keluarga. sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sikap menghargai pendapat. sikap sederhana. sikap ikhlas. sikap berbaik sangka kepada sesama. perilaku hidup rukun sikap tabligh. sikap sabar dan kompetensi kompetensi materi kaidah pelaporan yang baik dan benar. memahami dan menganalisis konsep, prinsip, hukum, dan teori fisika serta saling keterkaitannya, dan menerapkannya untuk dalam bidang kerja yang spesifik. muatan kimia pada smk mak bidang keahlian teknologi dan rekayasa kesehatan agrobisnis dan agroteknologi perikanan dan kelautan kompetensi kompetensi materi tingkat merumuskan masalah materi dan pendidikan dan membuat hipotesis. perubahannya. menengah membuat rancangan dan struktur atom, kelas x xi) melakukan percobaan sistem periodik dengan menggunakan dan ikatan kimia. beberapa variabel, bentuk molekul. menggunakan alat alat larutan elektrolit dan bahan, mencatat dan larutan non hasil pengamatan, elektrolit. mengolah dan reaksi oksidasi menyajikan data dalam reduksi dan bentuk tabel atau grafik, bilangan oksidasi. menganalisis, tatanama senyawa menginterpretasi data, anorganik dan dan membuat organik sederhana. tingkat ruang lingkup kesimpulan. stoikiometri. membuat laporan tertulis hidrokarbon dan dengan menggunakan minyak bumi. kaidah penulisan ilmiah termokimia. dan tata bahasa yang laju reaksi. benar serta kesetimbangan mempresentasikan kimia. laporan dengan sifat larutan asam menggunakan teknologi basa dan informasi. larutan. memahami dan hidrolisis. menganalisis konsep, larutan penyangga. prinsip, hukum, dan kelarutan dan hasil teori kimia serta saling kali kelarutan ksp). keterkaitannya dan sistem koloid. menerapkannya untuk sifat koligatif menyelesaikan masalah larutan. dalam kehidupan. redoks dan mengembangkan sikap elektrokimia. ilmiah: rasa ingin tahu, senyawa karbon tekun, ulet, jujur, (halo alkana, disiplin, tanggung jawab, alkohol, alokasi dan peduli melalui ilmu alkana, alkana, kimia. kanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat). benzena dan turunannya. makromolekul (polimer, karbohidrat dan protein). metode pemisahan dan pengukuran. tingkat ruang lingkup kompetensi kompetensi materi penentuan kadar suatu unsur senyawa. muatan biologi pada smk mak bidang keahlian bidang keahlian: agrobisnis dan agroteknologi perikanan dan kelautan kesehatan tingkat ruang lingkup tingkat mengamati objek biologi sel, jaringan, dan pendidikan merancang penyelidikan organ. menengah secara teliti dan pertumbuhan dan kelas x xi) mengikuti prosedur perkembangan dengan benar dengan mahluk hidup. menggunakan beberapa klasifikasi makhluk variabel, menyusun hidup hipotesis, mengolah dan metabolisme dan menyajikan data dalam enzim. bentuk tabel dan grafik, mikroorganisme dan menginterpretasikan data peranannya. hasil pengamatan. keseimbangan membuat simpulan dan lingkungan laporan ilmiah secara ekosistem). lisan dan tulisan dengan pengolahan limbah. kaidah pelaporan yang sistem reproduksi. baik dan benar. genetika. memahami dan bioteknologi. menganalisis konsep, prinsip, hukum, dan teori biologi serta saling keterkaitannya dan menerapkannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. mengembangkan sikap ilmiah: rasa ingin tahu, tekun, ulet, jujur, tingkat ruang lingkup disiplin, tanggung jawab, dan peduli melalui biologi. muatan gambar teknik pada smk mak. bidang keahlian teknologi dan rekayasa tingkat ruang lingkup tingkat mengamalkan perilaku jenis, fungsi, dan pendidikan jujur, disiplin, teliti, cara penggunaan menengah kritis, rasa ingin tahu, peralatan dan kelas x xi) inovatif dan kelengkapan gambar bertanggung jawab teknik. dalam menerapkan bentuk, fungsi, dan keahliannya dalam komponen garis. dunia kerja. huruf, angka dan mengatur tata letak etiket gambar teknik. gambar manual. bentuk konstruksi menggambar dengan gambar teknik. perangkat lunak. gambar proyeksi menggambar dan pictorial d). menentukan gambar gambar proyeksi proyeksi pictorial dan orthogonal d). ortogonal. konsep dan prosedur memahami dasar dasar gambar potongan. gambar teknik dan sistem pemberian mempraktikkannya. ukuran. muatan sistem komputer pada smk mak kompetensi kompetensi materi tingkat menunjukkan sikap dari relasi logika dan pendidikan solusi atas berbagai fungsi gerbang dasar. menengah permasalahan dalam operasi aritmetika. kelas x xi) berinteraksi dengan rangkaian lingkungan sosial. multiplayer. menerapkan, organisasi dan menganalisis, arsitektur komputer. pengetahuan media penyimpanan faktual,konseptual, data. prosedural berdasarkan ram, rom, prom, rasa ingin tahunya prom, prom, tentang ilmu apron. pengetahuan dan memori. teknologi pada bidang sistem i o. kerja yang spesifik sesuai flowchart atau dengan bakat dan struktogram. minatnya untuk organisasi prosesor, memecahkan masalah. register dan siklus menganalisis tentang instruksi (etching, konsep, teknik, prosedur, decoding, executing. bahan, media dalam struktur cpu. proses sistem komputer. modul menyajikan hasil prosesor. analisis dalam bentuk register. karya dan telaah sistem interkoneksi bus. komputer yang bernilai operan operasi. dinamis. mode dan format pengalamatan. muatan pemrograman dasar pada smk mak. bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi kompetensi kompetensi materi tingkat memahami teknik algoritma pendidikan pemrograman dasar dan struktur. menengah menerapkannya dalam percabangan. kelas x xi) menyelesaikan masalah. perulangan. memodifikasi program bahasa komputer. pemrograman. menganalisis kesalahan tipe data. dalam program komputer. variabel. menyajikan teknik konstanta. pemrograman dasar operator. dalam bentuk program ekspresi. komputer. fungsi dan operasi. aritmetika. logika. string. konversi antar tipe data. muatan pengantar administrasi kantor pada smk mak bidang keahlian bisnis dan manajemen kompetensi kompetensi materi tingkat memahami karakteristik karakteristik pendidikan administrasi perkantoran administrasi. menengah agar pelaksanaan struktur organisasi. kelas x xi) pekerjaan perkantoran lingkungan kantor. berjalan secara efisien. sop. memahami asas asas sistem informasi manajemen kantor. manajemen. memahami struktur kompetensi kompetensi materi organisasi kantor sebagai pusat pengelolaan kegiatan. mengelola komunikasi kantor yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. memahami tata lingkungan kantor. merencanakan tata letak fasilitas kantor. memahami pentingnya standard operation procedure( sop) untuk aktivitas kantor. menjelaskan prinsip dan teknik penyusunan sop. memahami perkembangan teknologi informasi untuk membantu memecahkan masalah. menerapkan manajemen basis data. muatan pengantar ekonomi dan bisnis pada smk mak. bidang keahlian bisnis dan manajemen kompetensi kompetensi materi tingkat memahami dan konsep dasar ilmu pendidikan menyajikan konsep ilmu ekonomi menengah ekonomi, prinsip prinsip ekonomi. kelas x xi) ekonomi, permasalahan permasalahan kompetensi kompetensi materi ekonomi, peran pelaku ekonomi. kegiatan ekonomi, serta pelaku ekonomi. pasar dan terbentuknya pertumbuhan harga pasar. ekonomi. memahami dan ketenagakerjaan. menghitung berbagai biaya produksi untuk menentukan titik impas. memahami dan menerapkan prosedur keselamatan kerja dalam lingkungan kerja. muatan pengantar akuntansi pada smk mak bidang keahlian bisnis dan manajemen kompetensi kompetensi materi tingkat memiliki motivasi internal peran akuntansi. pendidikan dan menunjukkan prinsip prinsip dan menengah perilaku ilmiah dalam konsep dasar kelas menemukan dan akuntansi. memahami pengetahuan penyusunan laporan dasar tentang akuntansi. keuangan. menganalisis berbagai klasifikasi yang terkait dengan akuntansi dan memahami manfaatnya. memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan dasar dasar akuntansi dengan mengembangkan dari tingkat ruang lingkup yang dipelajari sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik bawah pengawasan langsung. muatan ipa aplikasi pada smk mak bidang keahlian pariwisata tingkat ruang lingkup tingkat memahami gejala gejala fisika pendidikan alam dan masalah yang besaran pokok dan menengah terjadi terkait dengan turunannya. kelas x xi) alam melalui usaha, energi, dan identifikasi secara daya. seksama pada saat sifat mekanik bahan. melakukan kegiatan. fluida fluida statik menganalisis faktor dan fluida dinamis). faktor penyebab suhu dan kalor. terjadinya gejala alam optik. dan masalah saat kelistrikan. melakukan pekerjaan kimia. ditinjau dari konsep, materi dan teknik, bahan, media perubahannya. prosesnya. wujud zat. menerapkan dan atom dan konfigurasi memodifikasi konsep, elektron. teknik, prosedur, unsur, senyawa dan bahan, media dalam campuran. melakukan pekerjaan reaksi kimia. guna mencegah ikatan kimia. terjadinya kesalahan. larutan, kelarutan dan konsentrasi. tingkat ruang lingkup pengendalian diri. sikap toleran dan simpatik terhadap sesama. sikap fathanah. sikap suka menolong. sikap berserah diri kepada allah swt. gigih puasa ramadhan, makna dan nikmatnya. shalat tarawih dan taurus. zakat, infak, sedekah, makna dan nikmatnya. sejarah peradaban islam kisah keteladanan para nabi dan rasul. kisah keteladanan nabi muhammad saw. kisah keteladanan sahabat sahabat nabi muhammad saw. kompetensi kompetensi materi asam, basa dan garam. makro molekul. polimer kimia sekitar. biologi. sel. enzyme dan hormone. difusi dan osmosis. pigmen. ekosistem. muatan pengantar pariwisata pada smk mak bidang keahlian pariwisata kompetensi kompetensi materi tingkat memahami seluk beluk sejarah dan industri pendidikan kepariwisataan agar pariwisata. menengah mampu membangun karir pada industri kelas x xi) dan mengembangkan pariwisata. industri pariwisata usaha usahajasa, berdasarkan sarana, dan daya karakteristik potensi tarik wisata. daerah dan wisatawan. pengembangan memecahkan berbagai industri pariwisata permasalahan bangsa dan organisasi melalui industri kepariwisataan. pariwisata dengan daya tarik daerah berinteraksi secara tujuan pariwisata, efektif dengan tujuan perjalanan, lingkungan alam dan dan jenis wisata. lingkungan sosial jenis dan sebagai cermin dari karakteristik kompetensi kompetensi materi pergaulan dunia. wisatawan nusantara dan domestik dokumen perjalanan wisata pengembangan daerah wisata dan promosi muatan dasar dasar desaikonsep dan metode kelas jujur, percaya diri, dan desain. mandiri dalam berkarya aspek aspek desain. seni rupa dan pria. regulasi desain. memahami dasar dasar proses desain dalam berkarya pengembangan seni rupa dan pria. desain. menyajikan proses dan evaluasi desain. prosedur dalam mendesain karya seni rupa dan pria. menerapkan proses, teknik, bahan dan prosedur desain dalam karya seni rupa dan pria. mengevaluasi proses, teknik, bahan dan prosedur desain dalam produk seni rupa dan kompetensi kompetensi materi muatan pengetahuan bahabahan alam dan kelas jujur, percaya diri, dan bahan buatan. mandiri dalam berkarya sifat dan fungsi seni budaya. bahan. memahami berbagai karakter bahan. bahan dalam berkarya standar baku. seni rupa dan pria. kesehatan dan mengidentifikasi jenis keselamatan kerja. jenis bahan yang dapat digunakan dalam membuat karya seni rupa dan pria. menyajikan bahan yang digunakan dalam membuat karya seni rupa dan pria. muatan ekonomi kreatif, konsep ekonomi pendidikan rasa ingin tahun, peduli kreatif dan industri menengah lingkungan, kerjasama, kreatif. kelas jujur, percaya diri, dan portofolio karya mandiri dalam berkarya kreatif. seni rupa dan pria. pengendali ekonomi memahami konsep kreatif yang meliputi ekonomi kreatif dalam teknologi tepat mengembangkan guna, permintaan gagasan kreatif. pasar terhadap menerapkan nilai nilai karya kreatif, dan ekonomi kreatif dalam lingkungan mengembangkan produk pariwisata (alam, karya kreatif yang layak bahari, kuliner, jual. sejarah, belanja, menyajikan bahan pendidikan). bahan tepat guna dalam good design. pembuatan karya seni aspek ekonomi rupa dan pria. kreatif meliputi menyajikan karya kreatif wawasan ekonomi yang layak jual hasil meliputi industri berpikir kreatif. kreatif, perdagangan karya kreatif, wawasan budaya meliputi antropologi budaya, nilai tradisi, seni dan pria, wawasan sosial meliputi pelaku industri kreatif, dan wawasan kompetensi kompetensi materi pengembangan berkelanjutan, meliputi perlindungan keragaman hi, desain ramah lingkungan, desain kolaboratif. kreativitas, meliputi metode berpikir kreatif, karya kreatif layak jual dan pasar uji (test market). muatan wawasan seni) kompetensi kompetensi materi tingkat menunjukkan perilaku rasa apresiasi dan kreasi pendidikan ingin tahu, peduli seni musik menengah kelas lingkungan, kerjasama, beragam karya x xii) jujur, percaya diri, dan musik. mandiri dalam berkarya kritik musik. seni budaya. pergelaran musik. mengenal karakteristik seni apresiasi dan pertunjukan. kreasi seni tari. menunjukkan penahan beragam karya tari. akan nilai keunikan dan kritik tari. keberagaman seni pergelaran tari. pertunjukan. apresiasi dan membandingkan masing kreasi seni teater. kompetensi kompetensi materi masing karya dan nilai seni beragam karya budaya untuk teater. menemukenali merasakan kritik teater. keunikan keindahan serta pergelaran teater. nilai estetis. menganalisis keberagaman dan keunikan seni pertunjukan. mengevaluasi kekuatan dan kelemahan karya seni pertunjukan yang ditampilkan. membuat kritik seni berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi. muatan tata teknik pentaskelas lingkungan, kerjasama, penataan perangkat x xii) jujur, percaya diri, dan tata suara. mandiri dalam berkarya penataan perangkat seni pertunjukan. tata cahaya. menerapkan nilai nilai penataan panggung kerjasama, tanggung pementasan. jawab, disiplin dan tata rias dan busana. keselamatan kerja dalam pembuatan sound kompetensi kompetensi materi penataan pertunjukan. effect. menerapkan dan memodifikasi konsep, teknik, prosedur, bahan, media dalam proses pementasan. menganalisis tentang konsep, teknik, prosedur, bahan, media dalam proses pementasan. mencipta penataan pertunjukan. mengevaluasi pelaksanaan penataan pertunjukan. muatan manajemen pertunjukanlingkungan, kerjasama, manajemen xii) jujur, percaya diri, dan pengelolaan gedung mandiri dalam berkarya pertunjukan. seni pertunjukan. manajemen menerapkan nilai nilai pengelolaan panggung kerja sama, tanggung pertunjukan. jawab, disiplin, toleransi manajemen produksi dan keselamatan kerja pertunjukan. dalam pelaksanaan produksi. tingkat ruang lingkup kompetensi kompetensi materi menganalisis tentang teknik, prosedur, bahan, media dalam proses manajemen produksi. menerapkan dan memodifikasi teknik, prosedur, bahan, media dalam proses manajemen produksi. mengevaluasi pelaksanaan manajemen pertunjukisah keteladanan lukman. kisah keteladanan shabu kahfi. tingkat mengi dan alquran dan hadis pendidikan dasar memahami kelas vii ix) kandungan alquran alquran pilihan dan pilihan dan hadis hadis yang terkait. terkait memahami dan bacaan mencontohkan sikap alquran pilihan o.s. sikap terpuji yang al mulailah berkaitan dengan dan o.s. ar akhlak karimah. rahman meneladani dan o.s. an nisa memahami o.s. an nisa perjuangan nabi o.s. al bayaran muhammad saw. dan o.s. ali periode mekah dan imran o.s. madinah, sikap al anal o.s. terpuji al agar khulafaurrasyidin, o.s. al furan semangat ilmuwan o.s. muslim dalam isra: o.s. menumbuhkembangkan nah o.s. ilmu pengetahuan al kaidah dalam kehidupan dan sehari hari. hafalan memahami makna alquran pilihan. rukun iman, small |( kandungan husna dan surat dan alquran pilihan pilihan serta dan hadis terkait. tingkat ruang lingkup hadis terkait. perilaku yang memahami hikmah mencerminkan puasa wajib dan pemahaman sunnah, penetapan terhadap makanan dan alquran pilihan dan minuman yang halal hadis terkait. dan haram berdasarkan alquran akidah dan hadis. allah swt. membaca dan small husna: al menunjukkan alim, al kabir, as hafalan surah dan sami , dan al bashir. pilihan serta malaikat allah swt. hadis terkait dengan kitab suci alquran. martil dan lancar. nabi muhammad mencontohkan saw. perilaku sesuai rasul allah swt. dengan akhlak dalil dalil tentang karimah. keimanan. memahami dan perilaku yang mempraktikkan tata mencerminkan cara bersuci, shalat keimanan. wajib dan shalat sunnah, shalat jamak akhlak dan budi pekerti dan ashar, shalat amanah dan berjamaah dan perilaku yang munfarid, sujud mencerminkan sifat syukur, sujud sawi, amanah. dan sujud tilawah. istiqomah dan merekonstruksi perilaku yang sejarah pertumbuhan mencerminkan sifat ilmu pengetahuan istiqomah. sampai masa perilaku rendah hati umayyah dan masa dan hemat. tingkat ruang lingkup abbasiyah untuk gemar beramal dan kehidupan sehari berbaik sangka. hari. sikap sabar, ikhlas dan pemain. jujur dan perilaku yang mencerminkan sifat jujur. hormat dan patuh kepada orangtua dan guru serta perilaku yang mencerminkan sifat hormat dan patuh. empati dan perilaku yang mencerminkan sifat empati. gigih bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. shalat wajib dan shalat sunnah, shalat berjamaah, shalat munfarid. shalat jumat. shalat jamak dan shalat dasar. sujud syukur, sujud sawi, sujud tilawah. sejarah peradaban islam dakwah rasulullah tingkat ruang lingkup saw periode mekah dan madinah. sikap dan perilaku terpuji khulafaurrasyidin. pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa umayyah dan abbasiyah. semangat ilmuwan muslim dalam menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari hari. mengi dan alquran dan hadis memahami surat dan alquran alquran pilihan pilihan dan hadis dan hadis terkait. terkait o.s. az meyakini dan kumar o.s. memahami rukun an nam iman berdasarkan ,dan o.s. ali pengamatan terhadap imran dan dirinya, alam sekitar os. gujarat dan makhluk ciptaan nya. bacaan memahami hikmah alquran pilihan. dan menerapkan hafalan ketentuan syariat alquran pilihan. islam dalam kandungan pelaksanaan alquran pilihan penyembelihan dan hadis terkait. hewan, ibadah perilaku yang kompetensi kompetensi materi urban dan gagah. mencerminkan menghargai perilaku pemahaman sesuai dengan terhadap akhlak karimah. alquran pilihan dan membaca dan hadis terkait. menunjukkan hafalan surat dan akidah alquran pilihan hari akhir, makna sesuai dengan kaidah beriman kepada hari tajwid dan makhrajul akhir, dan sikap huruf. mawas diri sebagai mencontohkan cermin beriman perilaku yang kepada hari akhir. mencerminkan adha dan radar, akhlak karimah. makna beriman memahami ketentuan kepada adha dan haji dan umrah, dan radar serta sikap mempraktikkan tawaran sebagai manasik haji, ibadah cermin beriman urban dan gagah. kepada adha dan melakukan radar. rekonstruksi sejarah perkembangan dan akhlak dan budi pekerti tradisi islam jujur dan perilaku nusantara. yangmencerminkan sifat jujur. sikap optimis, ikhtiar dan tawaran. perilaku toleran dan menghargai perbedaan. sikap mawas diri. hormat dan patuh kepada orangtua dan kompetensi kompetensi materi guru serta perilaku yang mencerminkan sifat hormat dan patuh. tata krama, sopan santun, dan rasa malu serta perilaku yang mencerminkan sifat sifat tersebut. gigih penyembelihan hewan. ibadah urban dan gagah serta nikmatnya. sikap empati, peduli, dan gemar menolong kaum dhuafa sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah urban dan gagah. haji dan umrah. sejarah peradaban islam perkembangan islam nusantara. tradisi islam nusantara. tingkat mengi nilai alquran dan hadis pendidikan nilai rukun iman. alquran menengah meyakini kebenaran pilihan dan hadelas dan berpegang teguh terkait: o.s. anal xii) kepada alquran, o.s. al hadis, dan ijtihad gujarat sebagai pedoman dan al gujarat hidup dan hukum o.s. al isra' islam. dan o.s. berpakaian sesuai nur o.s. al dengan ketentuan kaidah o.s. syariat islam dalam az kumar dan kehidupan sehari o.s. at tambah hari. o.s. yunus memahami dan dan o.s. al menerapkan kaidah ketentuan syariat bacaan islam dalam alquran pilihan. penyelenggaraan hafalan jenazah, khotbah, alquran pilihan. tabligh, dan dakwah |( kandungan masyarakat. alquran pilihan dan memahami manfaat hadis terkait. dan menunjukkan perilaku yang perilaku sesuai mencerminkan dengan akhlak pemahaman karimah yang terhadap mencerminkan alquran pilihan dan kesadaran beriman. hadis terkait. menganalisis dan memahami makna akidah small husna, iman kepada rukun iman, surah malaikat malaikat dan pilihan allah swt. serta hadis yang small husna: al terkait. karim, al mu'min, memahami dan al wakil, al matian, tingkat ruang lingkup menelaah substansi al jami', al ' adl, dan strategi dakwah dan al akhir. rasulullah saw. iman kepada kitab mekah dan kitab allah swt. madinah dan iman kepada rasul perkembangan islam rasul allah swt. pada masa kejayaan dan masa modern akhlak dan budi pekerti sekarang). berpakaian islami menelaah dan jujur dan perilaku mempresentasikan yang mencerminkan prinsip prinsip, sifat jujur. praktik ekonomi hormat dan patuh dalam islam. kepada orangtua dan membaca dan guru serta perilaku mendemonstrasikan yang mencerminkan hafalan surah dan sifat hormat dan pilihan sesuai patuh. dengan kaidah tajwid perilaku kontrol diri dan makhrajul huruf (mujahadah nafs), dengan lancar. prasangka baik meneladani dan (husnuzzhan), menceritakan tokoh persaudaraan tokoh teladan dalam (ukhuwah). semangat mencari perilaku menghindari ilmu. diri dari pergaulan menyajikan dalil bebas dan perbuatan tentang ketentuan zina. dan pengelolaan semangat menuntut wakaf. ilmu, menerapkan mendeskripsikan dan bahaya perilaku menyampaikannya tindak kekerasan kepada sesama. dalam kehidupan. sikap luhur budi, tingkat ruang lingkup kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawaran dan perilaku adil. sikap tangguh dan menegakkan kebenaran. gigih kebenaran hukum islam. sumber hukum islam. taat kepada hukum islam. berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam kehidupan sehari hari. ketentuan dan pengelolaan wakaf. ketentuan penyelenggaraan jenazah. ketentuan pelaksanaan khotbah, tabligh dan dakwah masyarakat. prinsip prinsip dan praktik ekonomi dalam islam. sejarah peradaban kompetensi kompetensi materi islam. substansi dan strategi dakwah rasulullah saw. mekah dan madinah. sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. sikap semangat ukhuwah islamiyah. perkembangan peradaban islam pada masa kejayaan dan masa modern sekarang). sikap semangat menumbuhkembang kan ilmu pengetahuan dan kerja keras. perilaku kreatif, inovatif, dan produktif. mengi dan alquran dan hadis memahami makna alquran nilai nilai keimanan pilihan dan hadis dari rukun iman. terkait. menerapkan bacaan ketentuan syariat alquran pilihan: o.s. islam dalam ali imran kehidupan sehari dan o.s. ali hari. imran o.s. tingkat ruang lingkup menunjukkan lukman perilaku akhlak dan o.s. al bayaran karimah yang mencerminkan hafalan kesadaran beriman alquran pilihan. kepada hari akhir kandungan dan kepada gada alquran pilihan dan dan radar allah hadis terkait. swt. perilaku yang menganalisis surah mencerminkan dan pilihan pemahaman dan hadis terkait. terhadap memahami dan alquran pilihan dan menyajikan hikmah hadis terkait. dan manfaat saling menasihati dan akidah berbuat baik (ihsan) nilai nilai iman dalam kehidupan. kepada hari akhir memahami dan perilaku yang ketentuan dan mencerminkan iman memperagakan tata kepada hari akhir. cara pernikahan nilai nilai iman dalam islam, hak kepada adha dan dan kedudukan radar serta perilaku wanita dalam yang mencerminkan keluarga, iman kepada adha pembagian waris dan radar. berdasarkan hukum islam. akhlak dan budi pekerti membaca dan jujur dan perilaku mendemonstrasikan yang mencerminkan surah dan sifat jujur. pilihan sesuai hormat dan patuh dengan kaidah kepada orangtua dan kompetensi kompetensi materi tajwid, makhrajul guru serta perilaku huruf, dan dengan yang mencerminkan martil dan lancar. sifat hormat dan menganalisis dan patuh. mendeskripsikan hikmah dan manfaat strategi dakwah dan saling menasehati perkembangan dan berbuat baik islam indonesia, (ihsan). dan faktor faktor perilaku kompetitif kemajuan dan dalam kebaikan dan kemunduran kerja keras. peradaban islam sikap toleran, rukun dunia. dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. perilaku kreatif, inovatif, dan produktif. gigih ketentuan syariat islam dalam melaksanakan pernikahan dan perawatan jenazah. prinsip dan praktik ekonomi islam. hak dan kedudukan wanita dalam keluarga. ketentuan syariat islam dalam melakukan pembagian harta kompetensi kompetensi materi warisan. khotbah, tabligh dan dakwah. sejarah peradaban islam sikap semangat melakukan penelitian bidang ilmu pengetahuan sebagai implementasi dari pemahaman dan perkembangan islam dunia. strategi dakwah dan perkembangan islam indonesia. faktor faktor kemajuan dan kemunduran peradaban islam dunia. muatan pendidikan agama kristenahami allah allah tritunggal dan pendidikan dasar adalah pencipta serta karya nya kelas i vi) manusia dan alam allah pencipta adalah ciptaan allah. manusia dan alam. membiasakan diri allah mengasihi. menghormati orang allah memelihara kompetensi kompetensi materi yang lebih tua serta melalui keluarga. menjaga kerukunan keluarga sebagai dalam kaitannya pemberian allah. dengan nilai nilai kegunaan anggota kristiani. tubuh ciptaan allah. nilai nilai kristiani aku merawat tubuhku. hidup rukun sekolah dan rumah. menghormati orangtua dan orang yang lebih tua. mengasihi keluarga dan teman. melakukan tanggung jawab rumah dan sekolah. meyakini kehadiran allah tritunggal dan allah dan karya nya kekuasaan nya allah maha kuasa. dalam berbagai kehadiran allah fenomena kehidupan. melalui iklim dan menunjukkan gejala alam. berbagai perilaku kehadiran allah yang menunjukkan melalui keberagaman nilai nilai kristiani flora dan fauna. dalam kaitannya kehadiran allah dengan kehadiran melalui dan kekuasaan allah. kepelbagaian: budaya, suku, agama dan bangsa. menggantungkan kompetensi kompetensi materi hidup pada kekuasaan allah manusia makhluk terbatas. nilai nilai kristiani mengasihi dan toleran terhadap sesama tanpa memandang perbedaan. menolong orang yang menderita. tanggung jawab memelihara flora dan fauna yang ada sekitarnya. jujur mengakui keterbatasannya sebagai manusia sebagai wujud hidup orang beriman. disiplin dan bertanggung jawab. menjelaskan allah tritunggal dan manusia berdosa karya nya diselamatkan allah allah penyelamat melalui yesus manusia. kristus. peran roh kudus membiasakan diri dalam pertobatan. menyembah allah allah adalah tuhan baik dalam ibadah yang patut kompetensi kompetensi materi formal maupun disembah. dalam sikap hidup membina hubungan yang berdasarkan yang akrab dengan nilai nilai kristiani. allah. allah berkuasa melalui berbagai peristiwa alam hidup bergantung pada kuasa allah. nilai nilai kristiani makna hidup baru bagi orang yang telah diselamatkan ibadah sebagai .bentuk ketaatan pada allah. melayani sesama sebagai wujud ibadah. menghormati sesama sebagai wujud ibadah. tingkat menjelaskan allah allah tritunggal dan pendidikan dasar sebagai penyelamat. karya nya kelas vii ix) mempraktikkan allah terus berkarya. kehidupan beriman allah mengampuni dan berpengharapan dan menyelamatkan dalam kaitannya manusia melalui dengan allah yesus kristus. tritunggal. peran roh kudus mendemonstrasikan dalam hidup orang perilaku yang beriman. menunjukkan nilai salinan lampiranstandar isi pendidikan dasar dan menengah bab pendahultas dasar amanah tersebut telah diterbitkan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional menurut undang undang republik indonesia nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, antaranya adalahperaturan pemerintah tersebut memberikan arahan tentang kompetensi kompetensi materi nilai kristiani. nilai nilai kristiani solidaritas sosial. hidup bersyukur. iman dan pengharapan. menjelaskan karya allah tritunggal dan allah tritunggal karya nya melalui gereja. gereja dan mempraktikkan masyarakat. peran sebagai gereja yang anggota gereja dan bertumbuh. masyarakat sesuai gereja membawa. dengan nilai nilai perubahan baru. kristiani. nilai nilai kristiani membangun toleransi mengacu pada teladan yesus. gereja yang melayani. tanggung jawab sosial orang kristen. tingkat menjelaskan allah allah tritunggal dan pendidikan sebagai pembaharu karya nya menengah kelas melalui roh kudus. allah sebagai x xii) menerapkan nilai pembaharu nilai kristiani dalam kehidupan melalui kehidupan moderen. roh kudus. menganalisis nilai kebudayaan dan demokrasi, iptek sebagai multikulturalisme anugerah tuhan. dan ham sebagai kompetensi kompetensi materi anugerah allah. nilai nilai kristiani mewujudkan menjadi manusia demokrasi, keadilan dewasa dalam iman. dan ham serta makna kesetiaan. perdamaian. keadilan dan kasih. pertemanan, persahabatan, dan berpacaran. nilai kristiani dalam keluarga dan masyarakat. keluarga dan modernisasi. keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama. allah tritunggal dan karya nya demokrasi sebagai anugerah allah. hak asasi manusia ham) dalam perspektif iman kristen. multikulturalisme. nilai nilai kristiani keadilan gender. proaktif dalam mewujudkan demokrasi dan ham. turut memperjuangkan kompetensi kompetensi materi keadilan. menjadi pembawa damai sejahtera. muatan pendidikan agama katolik pada sd sdb paket smp small paket sma small paket dan smk. kompetensi kompetensi materi tingkat mulai mengenal diri pribadi peserta didik pendidikan dasar dan keluarganya identitas diri. kelas i vi) sebagai karunia anggota tubuh. tuhan. keluarga. mensyukuri dirikan sekolah. keluarganya melalui doa dan bentuk lain. yesus kristus mulai mengenal allah pencipta. karya keselamatan kelahiran yesus allah sebagai bapa kristus. pencipta dan penyelenggara seperti gereja dikisahkan dalam doa doa dalam gereja kitab suci perjanjian masyarakat. lama dan perjanjian tetangga. baru. sekolah. mulai mengenal puncak karya keselamatan dalam yesus kristus, sang penyelamat dan teladan hidup umat manusia. mengungkapkan rasa syukur atas karya kompetensi kompetensi materi keselamatan allah melalui doa. mulai mengenal doa doa gereja dan maknanya. mulai mengucapkan doa doa gereja. mulai mengenal tetangga, baik lingkungan maupun orang orangnya. mulai mengenal lingkungan sekolah serta teman teman sekolahnya. hidup rukun dengan tetangga dan teman sekolahnya. berdoa bagi tetangga dan teman teman sekolah. mengenal pribadi peserta didik pertumbuhan dan pertumbuhan diri. perkembangan diri kemampuan diri. sebagai anugerah allah, serta yesus kristus mensyukurinya. tokoh tokoh mengenal perjanjian lama dan kemampuan dirinya perjanjian baru untuk membedakan sebelum yesus perbuatan yang baik kristus. dan buruk, serta karya yesus: ajaran memilih dan dan mukjizat. kompetensi kompetensi materi melakukan perbuatan yang gereja baik. sakramen inisiasi. mengenal karya keutamaan kristiani. keselamatan allah doa gereja dan doa yang dialami oleh spontan. tokoh tokoh perjanjian lama dan masyarakat perjanjian baru, pemimpin serta meneladani masyarakat. mereka. tradisi masyarakat. mengenal yesus dan anggota masyarakat. karya nya, baik yang berupa pribadi peserta didik percakapan maupun pribadi laki laki dan mukjizat, serta perempuan. mengerti maknanya. warga negara mengenal kesetiaan indonesia dan warga allah pada janji nya dunia. dalam pemberian sepuluh firman yesus kristus sebagai pedoman nabi dan tokoh hidup, baik dalam perjanjian lama berelasi dengan pendahulu yesus orangtua maupun kristus. dengan sesama. sengsara wafat dan mematuhi sepuluh kebangkitan kristus. firman. mengenal makna gereja dan tata perayaan roh kudus sakramen baptis, dalam kehidupan ekaristi dan tobat gereja. sebagai tanda karya |( ciri ciri gereja. keselamatan allah pelayanan gereja. kompetensi kompetensi materi bagi manusia, serta menghina. masyarakat mengenal dan peran roh kudus melaksanakan dalam kehidupan keutamaan kristiani bersama sebagai tanggapan masyarakat. serta ungkapan tantangan zaman syukur atas karya tengah masyarakat. keselamatan allah kejujuran dan itu. keadilan. mengenal dan mengucapkan aneka doa dalam gereja sebagai ungkapan iman kepada allah. mengenal doa spontan dan maknanya dalam doa pribadi dan doa bersama, serta mempraktikkannya. mengenal dan meneladani pemimpin masyarakat. mengenal dan melestarikan tradisi masyarakat. mulai melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat sebagai perwujudan kesadaran bahwa dirinya adalah kompetensi kompetensi materi anggota masyarakat. memahami diri sebagai perempuan atau laki laki sesuai dengan citra allah dan sebagai partner yang saling melengkapi. menghargai setiap orang, baik laki laki maupun perempuan, sebagai citra allah. memahami diri sekaligus bangga sebagai warga negara indonesia yang beraneka ragam suku dan bahasanya, serta mensyukurinya. memahami diri sebagai bagian warga dunia dan melibatkan diri dalam berbagai keprihatinan yang ada. memahami karya keselamatan allah melalui para nabi dan tokoh tokoh perjanjian lama. memahami karya kompetensi kompetensi materi keselamatan allah melalui kata kata, tindakan, dan pribadi yesus kristus yang berpuncak pada sengsara, wafat dan kebangkitan nya. mengungkapkan doa syukur atas karya keselamatan allah melalui para nabi dan yesus kristus. memahami dan mengucapkan doa doa sebagai ungkapkan hidup baru dalam roh kudus yang berkarya dalam kehidupan menggereja. memahami ciri ciri dan karya pelayanan gereja. melibatkan diri dalam karya pelayanan gereja. memahami dan mulai mewujudkan buah buah roh yang dibutuhkan demi pengembangan kompetensi kompetensi materi kehidupan bersama dalam masyarakat. memahami dan menanggapi aneka tantangan zaman tengah masyarakat berdasarkan ajaran gereja dan hati nurani. tingkat menyadari dirinya, pribadi peserta didik pendidikan laki laki atau citra allah. menengah perempuan, sebagai |( kesederajatan antara kelas vii ix) citra allah yang laki laki dan baik. perempuan. menyadari dirinya seksualitas sebagai memiliki bermacam anugerah tuhan macam kemampuan peran keluarga dan keterbatasan. sekolah dan menghargai masyarakat bagi kesederajatan laki perkembangan diri. laki dan perempuan sebagai anugerah yesus kristus tuhan. pewartaan yesus menyadari peran kristus tentang keluarga, sekolah, kerajaan allah. teman dan panggilan dan masyarakat dalam perutusan murid perkembangan murid yesus. dirinya. mensyukuri dengan gereja doa peran keluarga, |( gereja sebagai sekolah, teman dan paguyuban umat masyarakat dalam beriman. perkembangan gereja sebagai tingkat ruang lingkup dirinya. sakramen memahami karya keselamatan. keselamatan allah pelayanan kerja. dalam peristiwa roh kudus daya yesus kristus hidup gereja. seperti dikisahkan sakramen inisiasi, dalam kitab suci, sakramen tobat, terutama sakramen pewartaan nya pengurapan orang tentang kerajaan sakit. allah dan sengsara, wafat serta masyarakat kebangkitan nya. panggilan gereja menghargai mewartakan dan pewartaan yesus menjadi saksi tentang kerajaan kerajaan allah allah. tengah masyarakat bersyukur atas pribadi peserta didik keselamatan yang cita cita sebagai diperoleh melalui pendorong sengsara, wafat dan perkembangan diri. kebangkitan kristus. yesus kristus memahami gereja iman sebagai sebagai paguyuban tanggapan terhadap orang beriman yang rencana keselamatan memiliki berbagai allah dalam yesus macam bentuk kristus. pelayanan. memahami gereja gereja sebagai sakramen sakramen keselamatan yang perkawinan, antara lain sakramen tahbisan. terungkap dalam hak dan kewajiban perlunya disusun dan dilaksanakan delapanupaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut telah ditetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakanuntuk mencapai kompetensi lulusan tersebut perlu ditetapkan standar isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan menyongsong generasi emas indonesia tahun telah ditetapkan standar kompetensi lulusan yang berbasis pada kompetensi abad xxi, bonus demografi indonesia, dan potensi indonesia menjadi kelompok negara ekonomi terbesar dunia, dan sekaligus memperkuat kontribusi indonesia terhadap pembangunan peradaban dunia. ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam standar isi untuk setiap mata pelajaran. standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. sikap dibentuk melalui aktivitas aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, mengi, dan mengamalkan. pengetahuan dimiliki melalui aktivitas aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. keterampilan diperoleh melalui aktivitas aktivitas: mengamati, menanyai, mencoba, menalar, mengaji, dan mencipta. karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses pemerolehannya mempengaruhi standar isi. kompetensi kompetensi materi sakramen inisiasi, anggota gereja sakramen tobat dan masyarakat. sakramen perwujudan iman pengurapan orang dalam hidup sakit. bermasyarakat. mengi hidup pelayanan dan sesuai dengan perjuangan gereja kedudukannya tengah masyrakat sebagai anggota (kejujuran, keadilan, gereja yang persaudaraan, merupakan martabat manusia, sakramen dan keutuhan keselamatan. ciptaan). menyadari bahwa gereja sebagai murid murid kristus, yang tak lepas dari peran roh kudus, dipanggil dan diutus untuk mewartakan dan menjadi saksi atas nilai nilai kerajaan allah tengah masyarakat zaman sekarang. mampu hidup tengah masyarakat dengan berpegang pada nilai nilai kerajaan allah. menyadari pentingnya memiliki cita cita bagi kompetensi kompetensi materi dirinya. mensyukuri cita cita hidupnya. memahami iman sebagai tanggapan terhadap rencana keselamatan allah. mampu mengi iman dalam hidup sehari hari. memahami ajaran yesus tentang perkawinan dan imamat. menghargai hidup perkawinan dan imamat. memahami dan menghormati ajaran gereja tentang sakramen perkawinan dan sakramen tahbisan sebagai panggilan hidup. memahami hak dan kewajiban dirinya sebagai anggota jemaat beriman kristiani. mampu melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai tingkat ruang lingkup anggota jemaat beriman kristiani. menyadari pentingnya perwujudan iman dalam hidup bermasyarakat. menyadari pentingnya pelayanan dan perjuangan gereja tengah masyarakat demi tercapainya nilai nilai kerajaan allah, seperti kejujuran, keadilan, persaudaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keutuhan ciptaan. ikut terlibat dalam perjuangan gereja tengah masyarakat. tingkat memahami dan pribadi peserta didik pendidikan mensyukuri diri laki laki dan menengah dengan segala perempuan saling kelas x xii) kemampuan dan melengkapi. keterbatasannya. suara hati. memahami dan mengi jati diri yesus kristus sebagai perempuan yesus sebagai juru atau laki laki yang selamat, sahabat, saling melengkapi dan idola. kompetensi kompetensi materi dan sederajat. tritunggal maha memiliki sikap saling kudus. menghargai sebagai sesama manusia gereja yang diciptakan gereja yang terbuka. sebagai citra allah sifat sifat gereja yang bersaudara satu sebagai dasar sama lain. kerasulan. mampu mematuhi tugas pokok gereja. suara hati dan hierarki gereja. bertindak secara benar serta tepat. masyarakat memahami dan sikap kritis bangga akan yesus terhadap kemajuan kristus yang teknologi. mewartakan dan hak asasi manusia. memperjuangkan penghormatan kerajaan allah terhadap sampai kehidupan. mengorbankan hidup nya. mensyukuri dan meneladani pengorbanan kristus dalam memperjuangkan kerajaan allah. memahami dan percaya akan yesus kristus sebagai juru selamat, sahabat dan idola. meyakini dan mengi ajaran kompetensi kompetensi materi yesus tentang allah tritunggal dan roh kudus. memahami dan mengi gereja sebagai umat allah yang terbuka. memahami sifat sifat gereja sebagai dasar kerasulan memahami dan melaksanakan tugas pokok gereja sebagai murid yesus kristus. memahami dan menghormati fungsi dan peranan hierarki. menyadari dan terlibat dalam panggilan gereja dunia. memahami, menghargai dan memperjuangkan hak asasi manusia. memahami dan menghormati kehidupan. bersikap kritis terhadap perkembangan teknologi dan ideologi dalam masyarakat. tingkat ruang lingkup meyakini bahwa pribadi peserta didik dirinya harus panggilan hidup melaksanakan sebagai gereja (umat panggilan hidupnya allah). sebagai umat allah gereja). yesus kristus mensyukuri ajaran yesus panggilan hidupnya tentang keadilan, sebagai umat allah. kejujuran, menerima ajaran kebenaran, yesus tentang nilai perdamaian dan nilai keadilan, keutuhan ciptaan. kejujuran, kebenaran, gereja perdamaian dan gereja tengah keutuhan ciptaan, kemajemukan serta menerapkannya bangsa. dalam hidup sehari hari. masyarakat sebagai anggota dialog dengan gereja menerima, agama kepercayaan menghormati dan lain. mensyukuri keterlibatan dalam kemajemukan membangun bangsa bangsa indonesia dan negara sebagai anugerah indonesia. allah. memiliki sikap terbuka terhadap umat beragama lain. mengamalkan imannya dengan berperan aktif dalam membangun bangsa kompetensi kompetensi materi dan negara common| muatan pendidikan agama hindubiasakan doa salam pendidikan dasar pengucapan salam swastyastu, doa kelas i vi)menjaga kebersihan pada orangtua, guru lingkungan. sekolah. berperilaku jujur hormat dan terhadap sesama dan menghargai sesama mahluk lain. teman tat team mengenal ajaran tri asi). kaya parisudha, lingkungan sekolah sabha asuhan dan rumah. karma, veda, kejujuran satya). dharmagita, ajaran tri kaya mantra agama parisudha sebagai hindu, jenis jenis tuntunan hidup. ciptaan tuhan, kisah sabha dan asuhan perjalanan orang karma. suci hindu bali, tentang kitab suci atma sebagai sumber veda. hidup, tri murti, tri |( dharmagita. mala, catur mantra mantra kompetensi kompetensi materi paramita, tokoh agama hindu. tokoh teladan dalam jenis ciptaan sang ramayana dan hyang widi. sejarah kaitan bali kisah dan perjalanan aga. orang suci hindu menunjukkan bali. contoh contoh terkait atma sebagai sumber ajaran: tri kaya hidup. parisudha, sabha ajaran tri murti. asuhan karma, kitab ajaran tri mala suci veda, jenis dalam kehidupan. jenis ciptaan hyang ajaran catur widi, kisah suci paramitha dalam hindu bali, taman kehidupan. sebagai sumber tokoh tokoh dalam hidup, tri murti, tri ceritera ramayana. mala dan catur sejarah lahirnya paramita. kaitan bali aga. menceritakan: tokoh tokoh ramayana, sejarah bali aga dan kisah perjalanan orang suci hindu bali. menyanyikan contoh gita dan mantra. membiasakan doa salam pengucapan salam swastyastu, doakompetensi kompetensi materi menjaga kelestarian pada orangtua, guru lingkungan. sekolah. berperilaku jujur bhakti dan hormat terhadap sesama dan kepada teman teman mahluk lain. sekolah. mengenalajaran: tri |( lingkungan sekolah maratha, suri suri dan rumah. sampai dalam kejujuran satya). bhagawadgita, ajaran tri maratha. tokoh tokoh dalam ajaran dairi dan mahabharata, planet suri sampai dalam tata surya dalam kitab bhagawadgita. ajaran hindu, tari tokoh tokoh utama profan dan sakral dalam mahabharata. dalam kegiatan nama nama planet agama, punarbhawa, dalam tata surya orang suci hindu, hindu. catur pataka, maha tari profan dan tari rsi penerima wahyu sakral dalam dan penyusun weda, kegiatan keagamaan. hari hari suci hindu |( ajaran punarbhawa dan sejarah sebagai bagian dari perkembangan shraddha. hindu indonesia. orang suci agama menunjukkan hindu yang patut contoh: perayaan dihormati. hari hari suci empatjenis dosa keagamaan hindu, catur pataka) yang orang suci hindu harus dihindari. yang ada bahari penerima wilayahnya, perilaku wahyu dan penyusun yang tergolong dalam kitab suci veda. empat jenis dosa, hari hari suci agama contoh implementasi hindu. kompetensi kompetensi materi ajaran tri maratha, sejarah implementasi ajaran perkembangan dairi dan suri agama hindu sampai, contoh indonesia secara contoh tari profan singkat. dan sakral. menceriterakan (selayang pandang): tokoh tokoh dalam mahabharata, sejarah perkembangan agama hindu indonesia. membiasakan doa salam pelafalan swastyastu, doa doa mantra dan mulai belajar, doa pengucapan salam. makan. menghargai dan salam parama toleran terhadap santi santi sesama manusia dan santi santi om. mahluk ciptaan bhakti dan hormat tuhan. pada orangtua, berperilaku jujur g.uru sekolah terhadap sesama dan |( hormat kepada mahluk lain. teman teman menjaga kelestarian sekolah. lingkungan rumah lingkungan sekolah maupun sekolah. dan rumah. mengenal dan kejujuran satya). memahami ajaran tri moksa dalam hita karana, catur ajaran agama hindu. guru, tri rna, tat ajaran tri hita team asi, sad ribu, karana. berdasaritetapkan bahwaruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuaiselanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. kompetensi kompetensi materi panca radha, isi ajaran catur guru. pokok ajaran tempat tempat suci bhagawadgita. dalam agama hindu. mengenal ajaran kitab suci veda moksa dan kitab sebagai sumber suci weda sebagai hukum hindu. sumber hukum. ajaran tri rna menyebutkan contoh sebagai hutang praktek ajaran: tri manusia yang hita karana, catur dibawa sejak lahir. guru, tri rna, tat ajaran tat team asi than asi, sad ribu. dalam cerita itihasa. menunjukkan contoh ajaran sad ribu tanda tanda sebagai perilaku kehidupan orang yang patut dihindari. yang telah mencapai ajaran panca moksa. shraddha sebagai penguat keyakinan. isi pokok kitab suci bhagavadgita sebagai panama veda. tingkat meyakini doa salam pendidikan dasar doa mantra dan swastyastu, doa (kelas vii ix) pengucapan salam.tingkat ruang lingkup lingkungan rumah hormat kepada dan sekolah serta teman teman lingkungan secara sekolah. umum. lingkungan sekolah mengenal dan dan rumah. memahami ajaran kejujuran satya). tentang: awatara, konsepsi avatara, dewa, bhatara, deva, dan bhatara ajaran karmaphala, dalam agama hindu. mantra dan sloka, ajaran karmaphala ajaran sad atatayi, tata sebagai bagian sapta timika, dari shraddha. yadnya, tentang mantra dan sloka ketuhanan hindu, veda sebagai kodifikasi weda, tri penyelamat manusia. guna sebagai sifat ajaran sad atatayi dasar, taman sebagai sebagai perbuatan sumber hidup, yang harus dihindari. pembagian kanda ajaran sapta timika dalam ramayana, sebagai perilaku yang panca maha buta harus dihindari. sebagai unsur alam ajaran yana dan semesta, rsi yadnya kualitas yana. dan putra yadnya, konsep ketuhanan perkembangan dalam agama hindu. kehidupan agama veda dan batang hindu asia, sri tubuh veda. rama dalam sad ribu sebagai ramayana. aspek diri yang harus mempraktikan teknis dihindari. pembacaan mantra tri guna sebagai dan sloka. sifat dasar menceritakan kehidupan. perkembangan sifat sifat tri guna kompetensi kompetensi materi kehidupan agama dalam diri. hindu asia. taman sebagai menunjukkan sumber hidup. contoh contoh panca maha buta pelaksanaan rsi sebagai unsur yadnya dan putra pembentuk alam yadnya, contoh semesta. praktek ajaran sad ajaran rsi yana dan ribu, sapta timika. putra yana. perkembangan agama hindu asia. pembagian kanda dalam ramayana. sri rama dalam ramayana. meyakini doa salam doa mantra dan swastyastu, doa pengucapan salamtuhan. santi santi berperilaku jujur santingenal dan kejujuran satya). memahami ajaran kemahakuasaan tentang: asta sang hyang widi kompetensi kompetensi materi iswara, dasa mala, sebagai asta panca yama panca aishwarya. riyama. panca yama dan brata, nita yadnya nama brata dan naimitika sebagai ajaran yadnya, isi parwa susila. dalam mahabharata, perilaku dasa mala bisma dalam yang harus mahabharata, dihindari dalam inisiasi penyucian kehidupan. diri) dalam hindu, ajaran nita karma kepemimpinan dalam dan naimitika ajaran hindu. karma dalam menunjukkan kehidupan. contoh contoh: isi parwa dalam pelaksanaan nita kitab mahabharata. yadnya dan makna inisiasi naimitika yadnya, samsara) dalam kepemimpinan dalam jenjang kehidupan hindu. manusia. menyajikan contoh ajaran contoh sebagai bukti kepemimpinan asta iswara. dalam agama menceritakan hindu. tentang peran nita yadnya dan bisma dalam naimitika yadnya. mahabharata. bisma dalam mahabharata. asta iswara. tingkat menumbuhkan mem doa salam pendidikan bangun kepercayaan swastyastu, doa menengah kelas terhadap mulai belajar, doa x xii) doa mantra dan makan, doa bangun pengucapan salam. pagi, doa memulai kompetensi kompetensi materi menghargai dan kegiatan, doa toleran terhadap memohon sesama manusia dan kesembuhmahami dan kejujuran satya). mengi ajaran hakikat dan nilai tentang: yadnya nilai raja yang dalam ramayana dan terkandung dalam mahabharata, ajaran kitab ramayana. papeda, hakikat ajaran paved pamekasan (wariga), sebagai tuntunan sarana, catur hidup. asrama, catur hakikat pamekasan warna, ajaran yoga, (wariga) dalam catur marga, kehidupan umat wibhuti marga, hindu. manawadharmasastr |( ajaran sarana sebagai kitab dalam agama hindu. hukum hindu, ajaran catur ajaran properti dan asrama. ngerti, catur perilaku gotong purushartha, royong dan grihastha berikut kerjasama, serta wisata hindu. berinteraksi secara memberi analisis efektif dengan kompetensi kompetensi materi tentang berbagai menjalankan ajaran penyimpangan catur warna sesuai implementasi ajaran sastra hindu. grhastha asrama grhastha asrama dan prinsip2 wisata dan wisata samsara. samsara. mempraktekkan pengertian dan ajaran yoga asana. pelaksanaan yoga menyajikan contoh menurut sastra contoh riil hindu. implementasi yadnya |( hakikat dan nilai dalam ramayana dan nilai raja yang mahabharata. terkandung dalam menyajikan contoh kitab mahabharata. dalam kehidupan ajaran catur marga tentang implementasi sebagai jalan ajaran: catur marga, berhubungan dengan properti dan ngerti. sang hyang widi. ajaran dibuahi marga dalam kehidupan. kitab manhwa dharma sastra sebagai kitab hukum hindu. nilai nilai ajaran ngerti dan properti marga dalam kehidupan. hakikat ajaran catur purusarta dalam kehidupan sehari hari. perilaku bertanggung tingkat ruang lingkup jawab, peduli, santun dan cinta damai, untuk menciptakan keluarga yang rukun bahagia dan sejahtera sesuai ajaran wisata. menumbuhkan doa salam membangun swastyastu, doa kepercayaan mulai belajar, doa terhadap makan, doa bangun doa mantra dan pagi, doa memulai pengucapan salam. kegiatan, doa menghargai dan memohon toleran terhadap kesembuhan. sesama manusia dan |( salam parama santi mahluk ciptaan santi santi tuhan. santi om. berperilaku jujur bhakti dan hormat terhadap sesama dan pada orangtua, guru mahluk lain. sekolah. menjaga kelestarian teman teman lingkungan rumah sekolah. dan sekolah serta lingkungan sekolah lingkungan secara dan rumah. umum. kejujuran satya). memahami dan ajaran moksa mengi ajaran dalam susastra tentang: moksa, veda. weda sebagai sumber |( sumber sumber hukum hindu, tri hukum hindu dalam parsha, ajaran susastra veda. disiplin dalam dasa kebudayaan yama dan dasa prasejarah dan kompetensi kompetensi materi riyama brata, sejarah, teori teori yantra tantra masuknya agama mantra, nawa wid hindu indonesia. bhakti, tangga ajaran yantra, yoga. tantra dan mantra. memberi analisis ajaran nawa widya terhadap bhakti. perkembangan ajaran tri parsha. sejarah masuknya sikap disiplin, peduli agama hindu dan bertanggung indonesia. jawab sesuai dengan menunjukkan contoh ajaran dasa yama tentang perilaku brata. disiplin sebagai sikap disiplin, peduli implementasi ajaran dan bertanggung dasa yama dasa jawab sesuai dengan riyama brata, ajaran dasa nama implementasi ajaran brata. nawa widya bhakti. contoh contoh perbuatan disiplin sebagai implementasi ajaran dasa yama dan riyama brata. muatan pendidikan agama buddhailiki keyakinan keyakinan buddha) pendidikan terhadap tuhan yang meyakini adanya dasar kelas i vi) maha esa, triwarna, tuhan. dan bodhisattva. identitas agama mengenal tempat buddha. ibadah, rohaniwan, penghormatan dan kitab suci, hari raya simbol simbol agama dan guru agung buddha. agama buddha. mengenal aturan kitab suci tipitaka dalam keluarga, kitab suci agama sekolah, dan buddha masyarakat. melatih perilaku moral sila) mengembangkan macam macam batin untuk hening peraturan. sebelum belajar. kasih sayang, meneladani sifat, kejujuran, dan sikap, kepribadian, persahabatan. kehidupan pangeran meditasi samadhi). siddharth pada masa |( pengembangan cinta kelahiran dan masa kasih (meta kanak kanak dalam havana). mewujudkan belajar hening toleransi kepada sebelum belajar sesama, binatang, sejarah. dan lingkungan kelahiran siddharth. sekitar. masa kanak kanak pangeran siddharth. tingkat mendeskripsikan keyakinan buddha) kompetensi kompetensi materi dasar kelas suci, dan suci dan vii ix) dharma. dharma kriteria mengidentifikasi agama buddha dan kriteria agama umat buddha. buddha dan umat hari raya agama buddha. buddha. mengidentifikasikan puja bakti. kitab suci tipitaka, tempat ibadah, dan perilaku moral (sila) lambang lambang pancasila buddhis. agama buddha. kewajiban anak terhadap orang tua dan guru. sejarah masa bersekolah, masa remaja dan masa berumah tangga pangeran sidharth. empat peristiwa dan pelepasan agung. candi candi agama buddha indonesia. keyakinan (buddha) dan kebijaksanaan paman) hukum kebenaran. hukum karma dan kelahiran kembali. tujuan akhir umat buddha. kitab suci tipitaka bab tingkat kompetensi dalam usaha mencapai standar kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi tingkat kompetensi pendidikan dasar dan tingkat kompetensi pendidikan menengah. tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan. tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria, tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi indonesia, penguasaan kompetensi yang berjenjang. selain itu tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan. untuk menjamin keberlanjutan antar jenjang, tingkat kompetensi dimulai dari tingkat kompetensi pendidikan anak usia dini. berdasarkan pertimbangan atas, tingkat kompetensi dirumuskan sebagai berikut: tabel tingkat kompetensi dan jenjang pendidikan tingkat tk ra naa tingkat pendidikan sma ma small paket menengah kompetensi kompetensi materi tipitaka, tempat ibadah, dan lambang lambang agama buddha. kisah rumah terbakar . kisah kembalinya anak yang hilang . kisah orang yang luka terkena panah beracun . perilaku moral (sila) perdana. meditasi samadhi) meditasi pernafasan dan cinta kasih. sejarah masa bertapa. keajaiban keajaiban saat petapa kotama mencari penerangan sempurna. mendeskripsikan, perilaku moral sila) melaksanakan pancasila buddhis pancasila buddhis dan pancadhamma. dan pancadhamma. menghargai jasa para mendeskripsikan pejuang dhamma. peristiwa tujuh minggu setelah sejarah petapa kotama tujuh minggu setelah mencapai penerangan petapa kotama kompetensi kompetensi materi sempurna dan mencapai pemutaran roda penerangan dhamma. sempurna dan menceriterakan para pemutaran roda siswa utama dan dhamma. para pendukung siswa utama dan buddha. para pendukung menceriterakan buddha. sejarah penyiaran sejarah penyiaran agama buddha agama buddha pada indonesia. zaman mataram kuno, sriwijaya, zaman penjajahan dan kemerdekaan. mendeskripsikan perilaku moral sila) peranan agama penegakan hak asasi buddha dalam manusia dan memelihara kesetaraan gender. perdamaian, hak peranan agama asasi manusia dan untuk memelihara kesetaraan gender. perdamaian. melaksanakan pengembangan meditasi samadhi ketenangan batin pengembangan dalam kehidupan ketenangan batin. sehari hari. mendeskripsikan sejarah peristiwa buddha peristiwa buddha parinibbana. parinibbana. kompetensi kompetensi materi tingkat merumuskan keyakinan buddha) pendidikan peranan agama agama, tujuan menengah kelas dalam kehidupan hidup, dan x xii) sehari hari. perlindungan. mendeskripsikan agama buddha dan berbagai fenomena iptek. kehidupan sesuai hukum tertib kosmis proses kerja hukum (riyama). kebenaran dan tertib hukum kebenaran. kosmis (riyama). puja dan doa. merumuskan puja terkait dengan kitab suci tipitaka budaya. sejarah penulisan mendeskripsikan tipitaka. sejarah dan penulisan kitab suci perilaku moral sila) tipitaka. aspek aspek dan memahami aspek dan klasifikasi sila. prinsip prinsip sila. prinsip prinsip normatif dan kriteria baik dan buruk perbuatan. mendeskripsikan keyakinan buddha) alam semesta dan alam semesta dan alam kehidupan. alam kehidupan. menganalisis masalah masalah perilaku moral sila) sosial ditinjau dari masalah sosial dalam agama buddha. agama buddha. mendeskripsikan dan mempraktikkan meditasi samadhi meditasi pandangan meditasi pandangan terang. terang. muatan pendidikan agama khonghucu pada sd sdb paket smp small paket sma small paket dan smk. tingkat ruang lingkup tingkat mengenal konsep keimanan pendidikan dasar tian dalam agama karakter huruf tian. kelas i vi) khonghucu. istilah penyebutan menceritakan riw nama tuhan. dan keluarga nabi sifat tuhan sebagai kongsi serta pencipta, pengatur, keteladanan nabi pemelihara dan semasa kecil (rajin peluru. belajar, sikap hormat kepada tian). sejarah suci menjelaskan sikap riw kelahiran dalam berdoa (sikap nabi kongsi. de) serta makna tanda tanda sembahyang dan kelahiran nabi berdoa. kongsi. menyebutkan jadwal masa kecil nabi sembahyang dan kongsi. berdoa kepada keluarga nabi tuhan, nabi dan kongsi. leluhur. semangat belajar memahami bahwa nabi kongsi. manusia diciptakan tian melalui kedua tata ibadah orangtua. sikap dalam memahami makna berdoa. keluarga inti, tugas tujuan sembahyang dan kewajiban dan berdoa. masing masing tata cara anggota keluarga. sembahyang dan memahami berdoa. hubungan susunan dan kompetensi kompetensi materi persaudaraan dengan rangkaian kata kata keluarga besar ayah dalam doa. dan ibu. mengetahui tata ibadah tingkatan cara saat saat menghormat. sembahyang kepada mengetahui fungsi tuhan, nabi, dan dan macam macam leluhur. dupa (xiang) dan cara penggunaannya. keimanan menyebutkan orangtua sebagai perlengkapan wali anak yang sembahyang altar ditunjuk tuhan. leluhur. hormat dan patuh mengetahui kisah kepada orangtua. keteladanan tokoh jasa orangtua. tokoh ujian yakni huang xiang, kong perilaku juni rong dan sima arti keluarga. kuang. keluarga inti. memiliki tanggung hak dan kewajiban jawab terhadap anggota keluarga. kebutuhannya keluarga bahagia. sendiri. penghormatan membantu pekerjaan kepada leluhur. rumah sebagai wujud perilaku juni berbakti. hubungan meyakini nabi kongsi persaudaraan (sanak sebagai manusia keluarga). pilihan dan meyakini |( istilah penyebutan tanda tanda gaib (panggilan) kepada menjelang kelahiran anggota keluarga nabi kongsi gan yang bertalian sheng). saudara. tingkat ruang lingkup kompetensi tata ibadah makna menghormat. macam macam cara menghormat. tata cara menghormat dengan melangkahkan tangan bai), membungkuk gong), dan berlutut gui). tingkatan menghormat dan pengulangannya. peragaan tata cara menghormat dengan melangkahkan tangan bai), membungkuk gong), dan berlutut gui). lagu lagu rohani terkait dengan penghormatan kepada tuhan, nabi, dan leluhur. tata ibadah makna dupa (xiang). jenis dan macam macam dupa (xiang). tata cara kompetensi kompetensi materi menancapkan dan menggunakan dupa (xiang). tata ibadah bentuk altar (meja abu) leluhur. macam macam sembahyang kepada leluhur. perlengkapan sembahyang kepada leluhur. perilaku juni bakti huang xiang. yue fei, sang pahlawan. kong rong suka mengalah. kecerdasan sima guang. menyebutkan poin tata ibadah poin delapan poin poin delapan keimanan cheng keimanan cheng zhen gui). zhen gui. menceritakan riw |( makna delapan dan keteladanan ajaran keimanan bagi nabi kongsi. umat. mengetahui kisah lagu lagu rohani. keteladanan dan prinsip prinsip moral sejarah suci yang ditegakkan riw hidup nabi kembali oleh mengi kongsi. tingkat ruang lingkup tentang watak sejati. keteladanan nabi menyebutkan tiga kongsi. kesukaan yang tiga kesukaan yang membawa faedah membawa faedah. dan tiga kesukaan tiga kesukaan yang yang membawa membawa celaka. celaka. mengenal murid perilaku juni utama nabi kongsi riw hidup yan hui, lu, mengi. gong, zheng zi) dan hikmah dan nilai keteladanannya. keteladanan. mengenal masa kecil perlengkapan yang kehidupan mengi. ada pada altar pandangan tentang lintang miao delete sifat dasar (watak ng. sejati) manusia. menyebutkan bagian bagian kitab suci perilaku juni yang pokok sidhu) kesukaan dan yang mendasari kesukaan yang wuling). membawa menjelaskan faedah dan pentingnya sikap yang delapan membawa kebajikan: bakti, celaka. rendah hati, tengah, penerapan dapat dipercaya, kesukaan yang susila, menjunjung membawa kebenaran, suci hati faedah. dan tahu malu). menceritakan riw perilaku juni nabi kongsi sebagai jumlah murid nabi duo tian. kongsi. kompetensi kompetensi materi menceritakan kisah murid murid nabi purba dan raja angkatan tua dan suci penerima wahyu angkatan muda. tian dan karya karya murid murid yang ditemukannya. terpadat. mengetahui riw kisah kisah keteladanan raja kebijaksanaan para tang yao dan raja murid nabi kongsi. shun sebagai peletak dasar jiao tata ibadah atau agama sikap khonghucu. dalam berdoa dan bersembahyang. perlengkapan pada altar lintang kelenteng miao. makna peribadahan perayaan hari raya agama khonghucu. kebiasaan melakukan ibadah semuanya lagu lagu rohani. kitab suci bentuk visual kitab suci shu dan wuling). bagian kitab shu dan wuling. garis besar isi kitab kompetensi kompetensi materi shu dan wuling. perilaku juni makna sikap delapan kebajikan de). poin poin delapan kebajikan de). penerapan sikap delapan kebajikan de). sejarah suci cita cita nabi kongsi. semangat belajar nabi kongsi. pengembaraan nabi kongsi. nabi kongsi sebagai tian duo. sejarah suci para nabi penerima wahyu tian. karya karya yang ditemukan oleh para nabi. perilaku juni nabi dan raja suci purba. kearifan raja yao. kerendahan hati raja shun. keterangan: sdb, small, dan small yang dimaksud hanya diperuntukkan bagi tuna netra, tuna rungu, tuna paksa, dan tuna laras yang intelegensinya normal. bloom taxonomy yang pertama kali dikenalkan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh benjamin bloom pada tahun dan dikembangkan lebih lanjut oleh anderson and krathwol pada tahun digunakan sebagai rujukan pada standar kompetensi lulusan. bloom taxonomy mengkategorikan capaian pembelajaran menjadi tiga domain, yaitu dimensi pengetahuan yang terkait dengan penguasaan pengetahuan, dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan sikap dan perilaku, serta dimensi ketrampilan yang terkait dengan penguasaan ketrampilan. dimensi pengetahuan diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, serta metakognitif yang penguasaannya dimulai sejak tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan menengah. structure observed learning outcome solo) taxonomy yang pertama kali dikembangkan oleh bigg dan collins dan telah diperbarui tahun digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan tingkat kompetensi untuk aspek pengetahuan. menurut solo taxonomy ada lima tahap yang dilalui oleh peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu tanah pre struktural, uni struktural, multi struktural, relasional dan abstrak yang diperluas. kelima tahap ini dapat disederhanakan menjadi tiga tahap, yaitu surface knowledge, deep knowledge dan conceptual atau constructed knowledge. tahap surface knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan dasar untuk sekolah dasar, tahap deep knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan dasar untuk sekolah menengah pertama dan tahap conceptual constructed knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan menengah yaitu ada sekolah menengah atas. walaupun demikian, untuk jenis pengetahuan tertentu, ketiga tahap ini dapat dicapai dalam satu jenjang pendidikan atau dalam satu tingkat kelas. berdasarkan tingkat kompetensi tersebut ditetapkan kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi dan ruang lingkup materi yang bersifat spesifik untuk setiap mata pelajaran. secara hirarkis, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kompetensi yang bersifat generik pada tiap tingkat kompetensi. kompetensi yang bersifat generik ini kemudian digunakan untuk menentukan kompetensi yang bersifat spesifik untuk tiap mata pelajaran. selanjutnya, kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan kompetensi dasar pada pengembangan kurikulum tingkat satuan dan jenjang pendidikan. kompetensi kompetensi materi menceritakan kisah perilaku juni kebijaksanaan tiga kebijaksanaan tiga ibunda agung (ibu ibunda agung (ibu mengi, ibu puyang mengi, ibu yang xiu, ibu yue fej. xiu, ibu yue fei). mengenal tokoh perjuangan tiga tokoh ujian guan ibunda agung dalam yu, dong zhongshu membesarkan dan dan zhu serta mendidik anak. sumbangsih pemikirannya. sejarah suci menjelaskan hari kesetiaan dan sikap raya sembahyang menjunjung agama khonghucu kebenaran guan yu. dan nilai nilai kesetiaan yuan. persembahyangan pengabdian jie zhi kepada tian dan tui. leluhur king ming, pemikiran dong hari persaudaraan, zhongshu dan zhu tahun baru kongsi tokoh besar neo li, jing tian gong, confucianism. duan yang, dongzhi, zhong otu. tata ibadah menjelaskan urutan makna hari raya dan pelaksanaan persembahyangan kebaktian lintang. umat khonghucu. mengidentifikasi hari raya dan berbagai persembahyangan perlengkapan umat khonghucu. sembahyang diantar pelaksanaan hari kebaktian. raya dan menjelaskan konsep persembahyangan tiga dasar umat khonghucu. tingkat ruang lingkup kenyataan san lagu lagu rohani. cai tian, di, ren. menjelaskan dasar tata ibadah dasar ajaran agama fungsi dan makna khonghucu (empat kebaktian. pantangan wu, persiapan kebaktian. lima mutiara petugas kebaktian. kebajikan chang, urutan pelaksanaan lima hubungan kebaktian. kemasyarakatan lun). tata ibadah menyebutkan bagian |( peralatan (piranti) bagian kitab suci pada altar kebaktian. yang pokok sidhu) fungsi piranti piranti dan yang mendasari pada altar kebaktian. wuling). susunan peralatan menyebutkan (piranti) pada altar suci tentang kebaktian. belajar dan menjelaskan keimanan pentingnya konsep san cai (tiga mengamalkan ilmu dasar kenyataan). yang dipelajari. hubungan dan menjelaskan sejarah keterkaitan antara perkembangan tian, di, ren. agama khonghucu melestarikan alam indonesia sejak sekitar (menjaga lahirnya lingkungan). organisasi selembar aan khonghucu perilaku juni indonesia sampai wu empat dengan sejarah pantangan. perkembangan chang lima organisasi majelis mutiara kebajikan. kompetensi kompetensi materi tinggi agama lun lima khonghucu hubungan indonesia masakan) kemasyarakatan. indonesia. penerapan ajaran. menjelaskan empat pantangan keimanan dalam wu, lima mutiara agama khonghucu kebajikan baik dari arti iman chang, lima berdasarkan karakter hubungan. huruf maupun kitab suci. pengakuan iman bagian kitab shu yang pokok umat (kitab yang pokok). khonghucu cheng bagian kitab wuling xin zhi zhi). (kitab yang menjelaskan peran mendasari). dan fungsi seorang rohaniwan dan kitab suci dewan rohaniwan suci tentang masakan. belajar. metodologi belajar. semangat belajar. sejarah suci sejarah masuknya agama khonghucu indonesia. perkembangan organisasi agama khonghucu. organisasi masakan. perkembangan agama khonghucu kompetensi kompetensi materi era reformasi. keimanan arti iman. karakter huruf iman. pengakuan iman yang pokok. tata ibadah peran seorang rohaniwan terhadap pengembangan ajaran. fungsi pelayanan dan pengembangan umat. rohaniwan dan dewan rohaniwan masakan. tingkat kemampuan tata ibadah pendidikan dasar menjelaskan definisi, lagu lagu rohani. kelas vii viii) makna, fungsi, dan definisi agama. tujuan pengajaran fungsi dan tujuan agama. pengajaran agama. kemampuan pendidikan agama menyebutkan dan sekolah. menjelaskan sejarah komunitas agama asal mula dan khonghucu. perkembangan agama khonghucu sejarah suci indonesia. pandangan beragam kemampuan tentang agama menjelaskan dan khonghucu. memahami maksud |( istilah asli agama perjalanan nabi khonghucu. kompetensi kompetensi materi kongsi sebagai nabi besar duo tian. penyempurna ajaran kemampuan jiao. memahami dan awal mula masuknya menerapkan agama khonghucu keimanan yang indonesia. pokok chen xin zhi pengakuan agama zhi). khonghucu secara kemampuan yuridis. mengenal tempat agama khonghucu tempat ibadah umat era reformasi. khonghucu. kemampuan sejarah suci memahami dan pengertian duo. menerapkan kongsi sebagai pentingnya sikap duo. hati hati, sungguh pengembaraan nabi sungguh, rendah kongsi. hati, sederhana, dan |( akhir pengembaraan suka mengalah. nabi kongsi. kemampuan akhir kehidupan menyebutkan dan nabi kongsi. menjelaskan makna kebajikan de). keimanan kemampuan pengakuan iman menjelaskan dan yang pokok. melakukan tatacara delapan ajaran iman. bersalah dan menghormat. tata ibadah kemampuan tempat ibadah umat menjelaskan secara khonghucu. garis besar bagian rumah ibadah kitab shu dan kebaktian. kitab xiao jing. ciri khas kelenteng kompetensi kompetensi materi kemampuan agama khonghucu. mengenal dupa shen ming dalam xiang) dan meja agama khonghucu. abu (altar) leluhur. nilai nilai utama kemampuan kelenteng. mengenal dan melaksanakan perilaku juni upacara sembahyang dampak kecanggihan kepada leluhur. teknologi. kemampuan memahami dan pendidikan budi pekerti menerapkan hati hati dan karakter dan sungguh sungguh. perilaku juni. rendah hati. kemampuan sederhana dan suka memahami dan mengalah. melaksanakan pokok pokok ajaran perilaku juni moral. makna kebajikan. benih benih kebajikan dalam diri manusia. makna delapan kebajikan de). makna lima kebajikan cang). tata ibadah tata bersalah. menghormat dengan melangkahkan tangan gui). menghormat dengan berlutut. kompetensi kompetensi materi menghormat dengan membungkukkan badan gong). kitab suci makna kitab suci. kitab suci yang pokok shu). kitab bakti xiao jing). tata ibadah makna dan fungsi dupa. macam macam dupa. ketentuan jumlah penggunaan dan cara menancapkan dupa. meja abu (altar) leluhur. tata ibadah disarikan sembahyang kepada leluhur. saat saat sembahyang kepada leluhur sembahyang chu dan shi wu. sembahyang king ming. perilaku juni arti dan makna kompetensi kompetensi materi jun zi. prinsip utama juni. perilaku juni semangat belajar. menegakkan jasa. mengerti orang lain zhi ren). hati hati cermat berpikir. membenci kepalsuan. kemampuan perilaku juni memahami penting makna pentingnya nya pembinaan diri pembinaan diri. sebagai kewajiban pembinaan diri pokok. kewajiban pokok kemampuan setiap orang. memahami xiao tahap tahap sebagai pokok pembinaan diri. kebajikan. makna dan arti kata kemampuan xiao. mengenal dan bakti kepada melaksanakan orangtua. upacara sembahyang |( awal dan akhir laku kepada tian. bakti. kemampuan macam macam laku mengenal rohaniwan bakti. agama khonghucu. kemampuan tata ibadah mengenal macam lagu lagu rohani. macam upacara sembahyang pagi liyan. dan sore. kemampuan sembahyang duan memahami makna, yang. kompetensi kompetensi materi manfaat, dan tugas dan fungsi melaksanakan rohaniwan. kebaktian. tingkatan rohaniwan. makna dan macam macam upacara yuan. tata cara pelaksanaan upacara yuan. makna dan fungsi kebaktian. petugas kebaktian. perlengkapan kebaktian. tingkat kemampuan keimanan pendidikan memahami penyebutan nama menengah kebesaran dan tuhan. kelas x xii) kekuasaan tian atas |( sifat sifat kebajikan hidup dan kehidupan tuhan. dunia ini. jalan suci dan kemampuan hukum suci. memahami hakikat dan sifat dasar tuhan manusia. kehendak bebas. kemampuan prinsip hukum alam. memahami hakikat menentukan kualitas dan makna ibadah. hidup. kemampuan memahami makna perilaku juni dan mempraktikkan konsep dasar yin persembahyangan yang. kepada tian. manusia makhluk kemampuan tertulis. kompetensi kompetensi materi menjelaskan karya sifat dasar manusia. dan nilai keteladanan |( mengapa manusia para nabi dan raja berbuat jahat. suci. kemampuan tata ibadah menjelaskan sejarah lagu lagu rohani. masuknya agama hakikat dan makna khonghucu, ibadah. perkembangan, dan pokok pokok eksistensi agama peribadahan umat khonghucu khonghucu. indonesia. (sembahyang). kemampuan gong jing (hormat mengenal tempat sujud). ibadah umat dao syukur khonghucu. harap. kemampuan shi (diam memahami makna memahami). perbedaan, dan mengembangkan tata ibadah sikap toleransi dan macam macam kerukunan. sembahyang kepada kemampuan tuhan. memahami sembahyang jin pembinaan diri tian gong, duan sebagai kewajiban yang, zhong oiu, pokok setiap dan dong zhi. manusia. kemampuan sejarah suci memahami dan wahyu tu, mengamalkan xiao wahyu liu tu, (laku bakti) sebagai wahyu luo shu, pokok kebajikan. wahyu dan shu, kemampuan wahyu shu. kompetensi yang bersifat generik mencakup (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. dengan demikian, kompetensi yang bersifat generik terdiri atas (empat) dimensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, yang selanjutnya disebut kompetensi inti ki). setiap tingkat kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan proses pembelajaran dan penilaian. penjabaran tingkat kompetensi lebih lanjut pada setiap jenjang pendidikan sesuai pencapaiannya pada tiap kelas akan dilakukan oleh pihak pengembang kurikulum. tingkat kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. semakin tinggi tingkat kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian. uraian revisi kompetensi inti untuk setiap tingkat kompetensi disajikan dalam tabel berikut. tingkat pendidikan dasar tingkat kelas i vi sd mi sdb paket kompetensi sikap spritual menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran demam sikap sosial menunjukkandengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. kompetensi kompetensi materi menjelaskan dan melakukan upacara sejarah suci (sembahyang) kepada istilah asli agama para suci shen khonghucu. ming). nabi besar kemampuan penyempurna memahami nabi jiao. kongsi sebagai tian agama khonghucu duo. indonesia. kemampuan agama khonghucu menjelaskan dan era reformasi tata menerapkan prinsip ibadah. prinsip moral yang tempat tempat diajarkan mengi. ibadah umat kemampuan khonghucu. memahami dan sejarah makna dan melakukan upacara fungsi kelenteng. upacara macam dan jenis persembahyangan kelenteng kepada leluhur. tradisi tradisi dalam kemampuan kelenteng. menjelaskan makna cinta kasih dan perilaku juni kebenaran serta filosofi yin yang. mempraktikkannya. perbedaan yang melaksanakan mendasari. upacara sembahyang naluri menolak kepada para suci perbedaan. spending) toleransi. kelenteng. toleransi dalam merumuskan sikap perbedaan. dan tindakan yang kerukunan dalam harus dilakukan perbedaan. untuk tingkat ruang lingkup mengembangkan perilaku juni agama khonghucu makna pentingnya depan. pembinaan diri. menceritakan pembinaan diri pengalaman spiritual kewajiban pokok akan kebesaran dan setiap manusia. kekuasaan tian. proses pembinaan mempraktikkan diri. perbuatan menolong orang sebagai bentuk perilaku juni ibadah nyata. makna dan arti kata mempraktikkan xiao. latihan pernafasan xiao sebagai pokok untuk menjaga kebajikan. kesehatan badan dan |( bakti kepada rohani jing zhu). orangtua. mempraktekkan akhir laku bakti. perilaku cinta kasih dan kebenaran yang tata ibadah bermanfaat sembahyang jing mempererat ping. persaudaraan dan hari persaudaraan. persahabatan. tata cara sembahyang jing ping. bakti sosial pada hari persaudaraan. sejarah suci nenek moyang nabi kongsi. abad kelahiran nabi kongsi. kiprah nabi kongsi tingkat ruang lingkup negeri lu. nabi kongsi sebagai duo tian. simbol suci nabi kongsi. nama gelar nabi kongsi. akhir kehidupan nabi kongsi. perilaku juni masa awal kehidupan mengi. kehidupan profesional mengi. prinsip prinsip moralitas. cara mengajar. tata ibadah disarikan sembahyang kepada leluhur. saat saat sembahyang kepada leluhur. sembahyang chu dan shi wu. sembahyang king ming. sembahyang hari wafat leluhur ji). sembahyang menjelang kompetensi kompetensi materi penutupan tahun chu xi). sembahyang zhong yuan. perilaku juni ren berdasarkan terminologi karakter huruf. suci tentang ren. makna cinta kasih. pengamalan sikap cinta kasih. arti berdasarkan karakter. benih kebenaran. sebagai jalan (selamat) bagi manusia. yi, dalam hidup keduniawian. rasa tidak suka itu benih kebenaran. berpegang teguh pada kebenaran. kemampuan kitab suci menjelaskan (secara makna kitab suci. umum) isi dari kitab sejarah yang pokok shu) perkembangan kitab dan isi kitab yang suci agama mendasari jing). khonghucu. kemampuan shu kitab yang memahami makna pokok. tingkat ruang lingkup dan penerapan sikap |( jing kitab yang zhong shu satya mendasari. dan tepat selir). kemampuan perilaku juni memahami karakteristik dan pentingnya pelaksanaan sikap pendidikan dan huruf zhong. belajar dalam karakteristik menggenapi kodrat huruf shu dan suci kemanusiaan. pengamalan sikap kemampuan dan laku tepat memahami makna selir shu). dan menjalankan sikap hidup tengah perilaku juni sempurna. tujuan belajar. kemampuan konsep dasar belajar menjelaskan makna dan penerapannya. agamis xin chun belajar sebagai (tahun baru kongsi proses pembinaan li) dan kaitannya diri. dengan tradisi dan metodologi belajar. budaya. belajar berarti kemampuan praktik. memahami dan menerapkan sikap perilaku juni dan karakter juni. definisi zhong menunjukkan sikap (tengah) tengah orang yang suka sempurna. belajar. jalan suci sulit melaksanakan ajaran terlaksana. zhongshu (tepat misi utama ajaran selir) dalam khonghucu. kehidupan nyata. melaksanakan hidup tata ibadah tingkat ruang lingkup tengah sempurna lagu lagu rohani. dalam kehidupan peredaran empat nyata zhong yung). musim. menjelaskan makna mengenal sistem tahun baru kongsi li penanggalan. dari ajaran agama penentuan awal khonghucu. tahun kalender memahami makna kongsi li. juni sebagai cita penentuan jatuhnya cita umat agama tahun baru kongsi khonghucu menjadi li. orang suci dan bijak. makna tahun baru kongsi li indonesia. budaya dan tradisi yang mengikuti tahun baru kongsi li. tahun baru kongsi li indonesia. perilaku juni. arti dan makna jun zi, prinsip utama juni, pribadi juni. muatan pendidikan kewarganegaraankandungan moral pendidikan sebagai mahluk pancasila dalam dasar kelas i vi) ciptaan tuhan yang lambang negara. maha esa dalam bentuk dan tujuan konteks keberagaman norma kaidah dalam kehidupan masyarakat. lingkungan rumah semangat dan sekolah sebagai kebersamaan dalam perwujudan moral keberagaman. pancasila. persatuan dan mengenal kesatuan bangsa. karakteristik individu, tata tertib, kesatuan, dan simbol simbol pancasila rumah dan sekolah. melaksanakan tata tertib dalam konteks beragam teman keluarga dan sekolah sesuai pancasila. menerima karunia makna simbol simbol tuhan yang maha pancasila dan esa atas karakteristik lambang negara individu, hak dan indonesia. kewajiban, persatuan hak, kewajiban, dalam keberagaman. dan tanggung memahami makna jawab simbol simbol warganegara. pancasila rumah, makna kompetensi kompetensi materi sekolah dan keberagaman masyarakat. personal, sosial, menunjukkan sikap dan kultural. baik sebagai sesama persatuan dan mahluk ciptaan kesatuan tuhan yang maha moralitas sosial dan esa, hak dan politik warga negara kewajibannya, dan pejabat negara, dan kebhinnekatunggalika tokoh masyarakat. sebagai perwujudan nilai dan moral pancasila. melaksanakan kerjasama dengan teman dalam kebersamaan dan keberagaman lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar. menjelaskan nilai dan |( nilai dan moral moral pancasila, pancasila. makna hak, hak, kewajiban, dan kewajiban dan tanggung jawab tanggung jawab, warganegara. manfaat bhinneka keanekaragaman tunggal ika, nilai sosial dan budaya nilai persatuan dan dan pentingnya kesatuan kebersamaan. lingkungan rumah, nilai dan moral sekolah, dan persatuan dan masyarakat. kesatuan bangsa. menunjukkan sikap moralitas terpuji kebersamaan dalam dalam kehidupan kompetensi kompetensi materi keberagaman sebagai sehari hari. mahluk ciptaan tuhan yang maha esa, patuh terhadap tata tertib dan aturan, bertanggung jawab dan rela berkorban, semangat kebhinnekatunggalika an. menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. melaporkan secara lisan dan tulisan dan melaksanakan kewajiban sesuai nilai nilai dan moral pancasila, menegakkan aturan dan menjaga ketertiban, kerja sama, nilai nilai persatuan dan kesatuan, dan keberagaman lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. kompetensi kompetensi materi pendidikan komitmen para pendiri negara dalam dasar kelas vii pendiri negara dalam merumuskan dan ix) merumuskan dan menetapkan menetapkan pancasila. pancasila. proses perumusan menganalisis proses dan pengesahan pengesahan undang undang undang undang dasar dasar negara republik indonesia republik indonesia tahun tahun menunjukkan sikap norma hukum dan toleransi dalam kepatutan yang makna keberagaman berlaku dalam dalam bingkai kehidupan bhinneka tunggal ika. bermasyarakat dan menjelaskan bernegara. karakteristik daerah harmoni keutuhan tempat tinggalnya wilayah dan dalam kerangka kehidupan dalam nkri. konteks nkri. menunjukkan makna keberagaman perilaku menghargai suku, agama, ras, dengan dasar: moral, budaya, dan gender norma, prinsip dan dalam bingkai spirit bhinneka tunggal kewarganegaraan. ika. menunjukkan sikap dinamika dalam dinamika perwujudan nilai dan perwujudan pancasila moral pancasila dalam kehidupan dalam kehidupan sehari hari secara sehari hari individual dan esensi nilai dan kolektif. moral pancasila menganalisis nilai dalam pembukaanketentuan peratur. standar proses pendidikan dasar dan menengah selanjutnya disebut standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. standar prosedicabut dan dinyatakan tidak berlaku. penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. bab pelaksanaan pembelajaran persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran sd mi menit smp m menit sma ma menit smk mak menit rombongan belajar jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar dinyatakan dalam tabel berikut: jumlah satuan jumlah maksimum pendidikan rombongan peserta didik per belajar rombongan belajar mann man buku teks pelajaran buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. pengelolaan kelas dan laboratorium guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam mengi dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama. guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam mengi dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran,guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran. volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. guru wajib menggunakan kata kata santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik. guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi. pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran, dan il. guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari rpp, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. kegiatan pendahuluan dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik,, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. kegiatan inti kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. pemilihan pendekatan tematik dan atau tematik terpadu dan atau saintifik dan atau inquiry dan penyingkapan (discovery) dan atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. sikap sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, mengi, hingga mengamalkan. seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut. pengetahuan pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan penelitian (discovery inquiry learning). untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). keterampilan keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanyai, mencoba, menalar, mengaji, dan mencipta. seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan penelitian (discovery inquiry learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). kegiatan penutup dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok, dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. bab penilaian proses dan hasil pembelajaran penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assessment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada aspek sikap. hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan (remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan perbuatan, dan tes tulis. hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. bab pengawasan proses pembelajaran pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas. prinsip pengawasan pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. sistem dan entitas pengawasan sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan dan lembaga penjaminan mutu pendidikan. kepala sekolah, pengawas dan lembaga penjaminan mutu pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu. kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial. proses pengawasan pemantauan pemantauan. pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. supervisi supervisi yang dilakukan melalui antara lain, pemberian contoh pembelajaran kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. pelaporan hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan. tindak lanjut tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk: penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar, dan pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutab pendahuluan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, angkaproses adalah kriteria mengenaiproses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuuntuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi maka prinsip pembelajaran yang digunakan: dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu, dari guru sebagai satu satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills): pembelajaran yang mengutamakan kebudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang pembelajaran yang menerapkan nilai nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarai sung todo), membangun kemauan (ing madya mangun kargo), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani: pembelajaran yang berlangsung rumah sekolah, dan masyarakat, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan mana saja adalah kelas, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, dan pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. terkait dengan prinsip atas, dikembangkan standar proses yang mencakup. bab karakteristik pembelajaran karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. sesuai dengan standar kompetensi lulusan, setiap satuan pendidikan. ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, mengi, dan mengamalkan . . . karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antar matapelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan penelitian (discovery inquiry learning). untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut aad mi sdb paket disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.mp m ts small paket disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. proses pembelajaran smp m ts small paket disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada ipa dan ips. karakteristik proses pembelajaran sma ma small smk mak paket paket kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. standar proses pada sdb, small, dan small diperuntukkan bagi tuna netra, tuna rungu, tuna paksa, dan tuna laras yang intelegensinya normal. secara umum pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada teori tentang taksonomi tujuan pendidikan yang dalam lima dasawarsa terakhir yang secara umum sudah dikenal luas. berdasarkan teori taksonomi tersebut, capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah kognitif, afektif dan psikomotor. penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing masing. undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. bab iii perencanaan pembelajaran desain pembelajaran perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran rpp) yang mengacu pada standar isi. perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. penyusunan silabus dan rpp disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. silabus silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. silabus paling sedikit memuat: identitas mata pelajaran (khusus smp m ts small paket dan sma ma small smk mak paket paket kejuruan), identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran, kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran, tema (khusus sd mi sdb paket a): materi pokokpencapaian kompetensi, pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, penilaian,lokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun: dan sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. rencana pelaksanaan pembelajaran rencana pelaksanaan pembelajaran rpp) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. rpp dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar kd). setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rpp secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisienrpp disusun berdasarkan atau sutera yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. komponen rpp terdiri atas: identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema sutera, kelas semester, materi pokok, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan yang harus dicapai, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kd, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaranketercapaian kompetensi, metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan yang akan dicapai, j . media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran, sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan, langkah langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan penilaian hasil pembelajaran. prinsip penyusunan rpp dalam menyusun rpp hendaknya memperhatikan prinsip prinsip sebagai berikut: perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. partisipasi aktif peserta didik. berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian. pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. pemberian umpan balik dan tindak lanjut rpp memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedy. penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kd, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indicator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budayamenggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan peserta didik: dan memfasilitasi peserta didik untuk percaya potensi yang dimilikinya dapat ditingkatkan. bagian keenamsebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit dilakukan dengan cara: membangun suasana belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat dan bereksperimen, dan melibatkan peserta didik dalam menyusun rencana belajar, menetapkan target individu dan atau kelompok, dan turut memonitor pencapaian hasil belajar. bagian ketujuhsebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit dilakukan dengan cara: memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengomunikasikan gagasan baru, jdih.kemdikbud.go.id membiasakan peserta didik untuk mampu mengatur dirinya dalam proses belajar, cc. menciptakan suasana pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan diri: dan mengapresiasi bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. bagian kedelapan pemberian keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi dalam pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan pembelajaran dengan memberikan keteladanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan berperilaku luhur pada kehidupan sehari hari. pelaksanaan pembelajaran dengan memberikan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan memberi tantangan, dukungan, dan bimbingan bagi peserta didik dalam proses belajar. pelaksanaan pembelajaran dengan memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan memberikan akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan. selain pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan pembelajaran pada: pendidikan menengah kejuruan dilakukan dengan memberi pengalaman nyata melalui praktik kerja lapangan, dan pendidikan khusus untuk jenjang pendidikan menengah dilakukan dengan memberi pengalaman nyata melalui program magang. jdih.kemdikbud.go.id dalam pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus, beban belajar diatur dalam bentuk satuan jam pelajaran. dalam pelaksanaan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan, beban belajar diatur dalam bentuk satuan kredit kompetensi. bab penilaian proses pembelajaran bagian kesatu umumasesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran paling sedikit (satu) kali dalam (satu) semester. asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: refleksi diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran, dan refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau peserta didik. jdih.kemdikbud.go.id selain dilaksanakan oleh pendidik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam penilaian proses pembelajaran dapat dilaksanakan oleh: sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan atau cc. peserta didik. bagian kedua penilaian oleh sesama pendidik penilaian oleh sesama pendidik sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada bertujuan membangun budaya saling belajar, kerja sama, dan saling mendukungdilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) semesterpaling sedikit dilakukan dengan cara: berdiskusi mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, mengamati proses pelaksanaan pembelajaran, dan atau melakukan refleksi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. jdih.kemdikbud.go.id bagian ketiga penilaian oleh kepala satuan pendidikan penilaian oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan asesmen oleh kepala satuan pendidikan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik. penilaian sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: membangun budaya reflektif, dan memberi umpan balik yang konstruktif. membangun budaya reflendorong terjadinya refleksi atas proses pembelajaran secara terus menerus dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri. memberi umpan balik yang konstrumberikan masukan, saran, dan keteladanan kepada pendidik untuk peningkatan kualitas pembelajaran. pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku mutasi mutans bagi kepala satuan pendidikan dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada bagian keempat penilaian dilakukan oleh peserta didik penilaian oleh peserta didik sebagaimana dimaksud dalamjdih.kemdikbud.go.id penilaian oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: membangun kemandirian dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari hari, membangun budaya transparansi, objektivitas, saling menghargai, dan mengapresiasi keragaman pendapat dalam menilai proses pembelajaran, cc. membangun suasana pembelajaran yang partisipatif dan untuk memberi umpan balik kepada pendidik dan peserta didik: dan melatih peserta didik untuk mampu berpikir kritis(satu) kali dalam (satu) semesterdilakukan dengan cara melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. bab ketentuan penutup pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku:standar proses adalahstandar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimalpenilaian proses pembelajaran. peserta didik sebagaimana dimaksud pada terdiri atas peserta didik pada: pendidikan anak usia dini, jdih.kemdikbud.go.id pendidikan dasar, cc. pendidikan menengah, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan khusus. bab perencanaan pembelajaran bagian kesatu umumperencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang: fleksibel: jelas, dan sederhana. dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dokumen yang tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. dokumen perencanaan pembelajaran yang jelas sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dokumen yang mudah dipahami. jdih.kemdikbud.go.id dokumen perencanaan pembelajaran yang sederhana sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. dokumen perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. bagian kedua capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaranmerupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan: kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional, dan visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikan. kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada disusun dengan melibatkan peserta didik dan atau orang tua wali peserta didik. selain melibatkan peserta didik dan atau orang tua wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada penyusunan kurikulum satuan pendidikan pada: pendidikan menengah kejuruan, juga melibatkan dunia kerja, dan pendidikan khusus, juga melibatkan ahli yang relevan. jdih.kemdikbud.go.iddirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan sumber daya satuan pendidikan. selain mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan sumber daya satuan pendidikan, perumusan capaian pembelajaran pada pendidikan menengah kejuruan juga mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar pada pendidikan menengah kejuruan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk kompetensi yang mengacu pada jenjang kualifikasi keahlian tertentu atau sesuai kebutuhan hidup mandiri. perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar sebagaimana dimaksud pada pada pendidikan khusus ditujukan untuk: optimalisasi potensi, bakat, minat, dan kesiapan kerja, pembentukan kemandirian, dan atau penguasaan keterampilan hidup, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. bagian ketiga cara untuk mencapai tujuan belajar cara untuk mencapai tujuan belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui strategi pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas: jdih.kemdikbud.go.id memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata, mendorong interaksi dan partisipasi aktif peserta didik, cc. mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia lingkungan satuan pendidikan dan atau lingkungan masyarakat, dan atau menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi memperhatikan karakteristik peserta didik, yang mencakup: usia dan tingkat perkembangan, tingkat kemampuan sebelumnya, kondisi fisik dan psikologis, dan latar belakang keluarga peserta didik. pelaksanaan strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada dapat bersifat lintas mata pelajaran dan atau lintas tingkatan kelas. bagian keempat cara menilai ketercapaian tujuan belajar cara menilai ketercapaian tujuan belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. cara menilai ketercapaian tujuan belajar sebagaimana dimaksud pada mengacu pada standar penilaian pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih.kemdikbud.go.id bab iii pelaksanaan pembelajaran bagian kesatu umum: keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. bagian kedua pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang interaktif pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang interaktif sebagaimana dimaksud dalam hurufsesama peserta didik, dan antara peserta didik dengan materi belajar. jdih.kemdikbud.go.id pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang interaktif sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dilakukan dengan cara: berinteraksi secara dialog antara pendidik dengan peserta didik, serta sesama peserta didik, berinteraksi secara aktif dengan lingkungan belajar, dan berkolaborasi untuk menumbuhkan jiwa gotong royong. dalam melaksanakan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pendidik berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran dan tidak menjadi satu satunya sumber pembelajaran. bagian ketiga pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang inspiratif pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang inspiratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dirancang untuk memberi keteladanan dan menjadi sumber inspirasi positif bagi peserta didik. pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang inspiratif sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dilakukan dengan cara: menciptakan suasana belajar yang dapat memantik ide, mendorong daya imajinasi, dan mengeksplorasi hal baru: dan memfasilitasi peserta didik dengan berbagai sumber belajar untuk memperkaya wawasan dan pengalaman belajar. jdih.kemdikbud.go.id bagian keempat pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam hurufpelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dilakukan dengan cara: menciptakan suasana belajar yang gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan, menggunakan berbagai variasi metode dengan mempertimbangkan aspirasi dari peserta didik, serta tidak terbatas hanya dalam kelas: dan cc. mengakomodasi keberagaman gender, budaya, bahasa daerah setempat, agama atau kepercayaan, karakteristik, dan kebutuhan setiap peserta didik. bagian kelima pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menantang pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menantang sebagaimana dimaksud dalam hurufpelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menantang sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dilakukan dengan carakarakter. tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil pengukuran terhadap:dasar dan pendidikan menengah, dan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. kualitas dan relevansi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil pengukuran terhadap: kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan instruksional, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, iklim keamanan sekolah, iklim kebhinekaan dan inklusivitas sekolah: dan keselarasan kurikulum sekolah menengah kejuruan terhadap kebutuhan dunia kerja. kualitas pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil pengukuran terhadap: keterlibatan warga sekolah, pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan, pembelanjaan, dan pelaporan penggunaan anggaran. jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikandasar dan pendidikan menengah jdih.kemdikbud.go.id naalisishuruf dilakukan oleh unit kerja pada kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinyadasar dan pendidikan menengah, dan data pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. hasil evaluasi sistem pendidikan sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar bagi kementerian untuk menetapkan profil pendidikan.dasar dan pendidikan menengah. profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: profil satuan pendidikan, jdih.kemdikbud.go.id profil program pendidikan kesetaraan, cc. profil pendidikan daerah, dan profil pendidikan nasional. profil satuan pendidiksatuan pendidikan. profil program pendidikan kesetaraprogram kesetaraandasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerahjdih.kemdikbud.go.id layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengahsatuan pendidikan, rapor program pendidikan kesetaraan, rapor pendidikan daerah, dan rapor pendidikan nasional. rapor satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja satuan pendidikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada masing masing satuan pendidikan. jdih.kemdikbud.go.id rapor program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan rapor pendidikan untuk menilai kinerja program pendidikan kesetaraan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada masing masing program pendidikan kesetaraandan pembinaan layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengahsatuan pendidikan, program pendidikan, kementerian dalam melaksanakan pembinaan layanan pendidik dan dasar dan pendidikan menengah, dan kementerian yang menyelenggarakan layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.empat perancangan dan pengembangan profil pendidikan profil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dan dirancang dan dikembangkan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas fungsi penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan bersama unit kerja lain yang terkait. jdih.kemdikbud.go.id perancangan profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyusunan indikator profil pendidikan, evaluasi indikator profil pendidikan, dan penyusunan desain platform digital profil pendidikan. pengembangan profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengumpulan dan penyiapan data, penyusunan kategorisasi dan penilaian data, dan cc. pengembangan platform digital profil pendidikan. hasil pengembangan profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. bab iiidilakukan oleh gubernur atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan.pendidikevaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan: mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapat prioritas berdasarkan indikator dalam profil pendidikan daerah, danpendidikan daerah, analisis terhadap data sekunder lain, cc. pengumpulan data lebih lanjut, dan diskusi dengan penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, komunitas pendidikan, peserta didik, serta pemangku kepentingan lainnya. dalam melaksanakan evaluasi sistem pendidikan, pemerintah daerahdaerah paling sedikit berupa rekomendasi mengenai kebijakan dan program pemerintah daerahbab pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan hasil evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam dimanfaatkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menenghasil evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dimanfaatkan oleh pemerintah daerdalam melakukan penyesuaian kebijakan dan perencanaan program sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapatpusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dan dimanfaatkan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan untuk perencanaan program peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan. jdih.kemdikbud.go.id hasil evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimanfaatkan oleh satuan pendidikan untuk: mengidentifikasi masalah pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas berdasarkan indikator dalam profil satuan pendidikan atau profil program pendidikan kesetaraan,, dan melakukan perencanaan program untuk mengatasi akar masalah sebagaimana dimaksud dalam hurufsatuan pendidikan atau profil program pendidikan kesetaraan, kajian terhadap hasil evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam cc. analisis terhadap data sekunder lain, pengumpulan data lebih lanjut, dan diskusi dengan penyelenggara pendidikan, pendidik, komite sekolah, orang tua, komunitas pendidikan, peserta didik, dan pemangku kepentingan lain. dalam melakukan pemanfaatan hasil evaluasi sistem pendidikan, satuan pendidikan didampingi oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat penyelenggara pendidikan. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: evaluasi sistem pendidikan adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjuttuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakkesetarevaluasi sistem pendidikan bertujuan untuk menyediakan: hasil pengukuran mengenai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan, sistem manajemen data mengenai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi, serta dapat berbagi pakai, keselarasan program dan kebijakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan perbaikan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan. evaluasi sistem pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip: integratif, yaitu dalam pelaksanaan evaluasi sistem pendidikan menggunakan kerangka penilaian yang sama jdih.kemdikbud.go.id yang ditentukan oleh kementerian dan sumber data yang diintegrasikan oleh kementerian, objektif, yaitu evaluasi sistem pendidikan menggunakan indikator yang terukur, komprehensif yaitu evaluasi sistem pendidikan mencakup aspek penting dari sistem pendidikan, efisien yaitu evaluasi sistem pendidikan menggunakan mekanisme pengambilan data yang tidak tumpang tindih dan meminimalkan beban administrasi satuan pendidikan, dan berkala dan berkelanjutan yaitu evaluasi sistem pendidikan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan dilaksanakan secara terus menerus, serta berkesinambungan. bab evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat bagian kesatu umum evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dilaksanakan terhadap: pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. bagian kedua pendidikan anak usia dini evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan anak usia dinianak usia dini yang diselenggarakan oleh: jdih.kemdikbud.go.idistem pendidikan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling sedikit terhadap, kualitas pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini:tingkat capaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil pengukuran terhadap capaian tumbuh kembang anak usia dini secara holistik sesuai dengan tingkat usianya. tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil pengukuran terhadapanak usia dini dalam satuan pendidikan yang terakreditasi. kualitas proses pembelajarperencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif: pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, muatan pengembangan anak usia dini yang selaras dengan kurikulum, dan asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. jdih.kemdikbud.go.id kualitas pengelolakemitraan antara satuan pendidikan anak usia dini dengan orang tua wali dan masyarakat, dukungan satuan pendidikan anak usia dini dalam memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini luar pendidikan, dan perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk perbaikan layanan. jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan padaanak usia dini yang analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerahanak usia dini, dan data pendidikan yang dikelola oleh kementerian lembaga lain. hasil evaluasi sistem pendidikan sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar bagi menteri untuk menetapkan profil pendidikan. jdih.kemdikbud.go.idanak usia dini. profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: profil pendidikan daerah, dan profil pendidikan nasionalpemerintah daerah, dan layanan pendidikan anak usia dinianak usia dinijdih.kemdikbud.go.idanak usia dinipendidikan daerah, dan rapor pendidikan nasionallayanan pendidikan anak usia dinikementerian dalam melaksanakan pembinaan pendidikan anak usia dini: dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama dalam melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini. jdih.kemdikbud.go.idtiga pendidikan dasar dan pendidikan menengahpendidikan menengah, dan pemerintah daerah.sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling sedikit terhadap,fektivitas satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil pengukuran terhadap peningkatan kemampuan peserta didik dalam hal: literasi, numeral, dan. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: sistem keuangan adalahstabilitas sistem keuangan adalahanganan bank adalah penanganan bank sistemik dan atau penyelesaian bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas oleh lembaga penjamin simpan. hal presiden republik indonesia bank sistemik adalahgagal adalah bank yang dinyatakan tidak dapat lagi disematkan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai lembaga penjamin simpanan.nerima adalah bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban banatur dalam undang undang mengenai perseroan terbatas. transaksi purchase agreement surat berharga negara yang selanjutnya disebut repo adalah transaksi penjualan surat berharga negara milik lembaga penjamin simpanan oleh lembaga penjamin simpanan kepada bank indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh lembaga penjamin simpanan sesuai dengan harga dan pada waktu tertentu yang diperjanjikan. presiden republik indonesiaraturan dewan komisioner lembaga penjamin simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh dewan komisioner lps sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai lembaga penjamin simpanan. undang undang nomor tahun adalah undang undangb ruang lingkup ruang lingkup peraturan pemerintah ini adalah pengaturan kewenangan lps dalam rangka: penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan yang timbul akibatdan undang undang nomor tahun dan melaksanakan . presiden republik indonesia melaksanakan fungsi lps sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk penanganan permasalahan bank sistemik dan bank selain bank sistemik bagian kesatu persiapan penanganan bank persiapan penanganan bank dilaksanakan sejak bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif oleh ojk. dalam rangka persiapan penanganan bank sebagaimana dimaksud pada lps berkoordinasi dengan ojk melakukan: pertukaran data dan atau informasi bank, pemeriksaan bersama terhadap bank, dan atau kegiatan lainnya dalam rangka persiapan resolusi oleh lps. ojk menyampaikan penetapan status bank sebagaimana dimaksud dalam sebagai: bank dalam pengawasan intensif, dan perpanjangan status bank sebagai bank dalam pengawasan intensif, kepada lps. penyampaian . presiden republik indonesia penyampaian penetapan status bank sebagaimana dimaksud pada disertai dengan data dan atau informasi pendukung paling lambat (lima) hari kerja setelah penetapan status bank. pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: pemetaan dan penilaian aset dan kewajiban bank, persiapan preservasi data, dan cc. pemeriksaan risiko hukum. pengurus dan pegawai bank harus mendukung kegiatan pemeriksaan bersama dengan memberikan data dan atau informasi yang dibutuhkan oleh lps dan ojk. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh lps dalam melakukan pemeriksaan bersama dengan ojk sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan lps. lps melakukan kegiatan lain dalam tahap persiapan penanganan bank sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi tetapi tidak terbatas pada: persiapan dalam rangka identifikasi untuk pengelompokan aset dan atau kewajiban bank yang akan dialihkan, dan pengajuan izin prinsip pendirian bank perantara. apabila dalam waktu paling lama (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif, permasalahan solvabilitas belum dapat diatasi, lps melakukan penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian dan atau seluruh aset dan atau kewajiban bank setelah berkoordinasi dengan ojk. bagian. presiden republik indonesia bagian kedua peningkatan intensitas persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank ojk menyampaikan penetapan status bank sebagai bank dalam pengawasan khusus kepada lps disertai dengan data dan atau informasi pendukung. penyampaian penetapan status bank sebagaimana dimaksud pada paling lambat: (satu) hari kerja untuk bank sistemik, atau (tiga) hari kerja untuk bank selain bank sistemik, setelah penetapan status bank. lps melakukan kegiatan peningkatan intensitas persiapan penanganan bank pada saat bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus. peningkatan intensitas persiapan penanganan bank sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: pengisian hasil pemeriksaan bersama yang sudah dilakukan pada tahap persiapan penanganan bank, dan kegiatan lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada: penjajakan kepada calon bank penerima dalam rangka pemasaran aset dan atau kewajiban bank, penjajakan kepada pemegang saham yang berpotensi ikut serta melakukan penyetoran modal untuk bank sistemik, dan atau pengajuan izin usaha bank perantara. . hal presiden republik indonesia lps dan ojk melakukan pemeriksaan bersama pada saat bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka peningkatan intensitas persiapan penanganan bank sebagaimana dimaksud dalam lps berkoordinasi dengan ojk meminta pengurus bank untuk: melakukan tindakan: menjaga kondisi keuangan bank, sehingga tidak terjadi penurunan aset dan atau peningkatan kewajiban bank secara material, mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban bank, dan atau memfasilitasi lps dalam melakukan pemasaran atas aset dan atau kewajiban ban. menyerahkan pernyataan rups yang berlaku efektif dalam hal bank ditetapkan sebagai bank gagal kepada lps. dalam hal pemeriksaan bersama antara lps dan ojk pada tahap persiapan penanganan bank sebagaimana dimaksud dalam dan atau pada tahap peningkatan intensitas persiapan penanganan bank sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, lps melakukan asesmen lebih lanjut terhadap data dan atau informasi bank pada posisi terakhir yang dimiliki dan disampaikan oleh ojk berdasarkan permintaan lps. . da1 presiden republik indonesia dalam rangka pelaksanaan kewenangan lps sebagaimana dimaksud dalam lps dapat melakukan penempatan dana selama pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi corona virus disease covid penempatan dana oleh lps pada bank sebagaimana dimaksud pada untuk: mengelola dan atau meningkatkan likuiditas lps: dan atau mengantisipasi dan atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank. penempatan dana oleh lps pada bank sebagaimana dimaksud pada huruf total penempatan dana pada seluruh bank paling banyak sebesar (tiga puluh persen) dari jumlah kekayaan lps, penempatan dana pada satu bank paling banyak sebesar (dua koma lima persen) dari jumlah kekayaan lps: dan setiap periode penempatan dana paling lama (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak (lima) kali. dalam rangka penempatan dana oleh lps pada bank sebagaimana dimaksud pada huruf ojk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lps dan apabila pemegang saham pengendali bank tidak dapat membantu bank mengatasi permasalahan likuiditas: berdasarkan permintaan bank, ojk melakukan analisa mengenai kelayakan permohonan bank dimaksud dan meminta kepada lps untuk melakukan penempatan dana: cc. pemberitahuan dan permintaan dari ojk sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disertai dengan paling kurang: hasil penilaian perkiraan kemampuan bank mengembalikan penempatan dana, data dan atau informasi yang memuat kondisi terkini bank: dampak . presiden republik indonesia dampak permasalahan pada sistem perbankan: dan fotokopi perintah tertulis dari ojk kepada pemegang saham pengendali untuk menjamin pengembalian besaran penempatan dana oleh lps dengan saham dan atau aset lain yang dianggap layak milik pemegang saham pengendali, yang berlaku efektif dalam hal lps telah melakukan penempatan dana, dan melakukan asesmen terhadap riw sistem pembayaran bank dan kondisi sistem keuangan, serta menyampaikan hasil asesmen dimaksud kepada lps paling lama (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan ojk diterima oleh bi. berdasarkan hasil penilaian, pemberian data dan atau informasi dari ojk sebagaimana dimaksud pada huruf serta hasil asesmen dari sebagaimana dimaksud pada huruf lps melakukan analisa terhadap kelayakan penempatan dana yang akan dilakukan kepada bank dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan penempatan dana pada bank serta memberitahukan keputusannya kepada ojk dan bi. dalam hal lps memutuskan untuk melakukan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ojk dan melakukan pengawasan secara lebih intensif kepada bank yang menerima penempatan dana sesuai dengan kewenangannya. dalam hal lps memutuskan untuk tidak melakukan penempatan dana pada bank sebagaimana dimaksud pada ojk melakukan penanganan bank sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penempatan dana oleh lps pada bank sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian dan permintaan dari ojk serta hasil asesmen dari sebagaimana dimaksud pada dan hasil analisa serta keputusan lps sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penempatan dana sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan lps. bagian. presiden republik indonesia bagian ketiga penyampaian data dan atau informasi mengenai penetapan status bank sebagai bank gagal dalam hal bank ditetapkan sebagai bank tidak dapat disematkan oleh ojk, ojk menyampaikan penetapan status bank kepada lps dengan disertai penyampaian data dan atau informasi terkini. penyampaian penetapan status bank sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (satu) hari kerja setelah penetapan status bank. jenis dan bentuk data dan atau informasi, tata cara pertukaran data dan atau informasi, pemeriksaan bersama terhadap bank, dan atau kegiatan lainnya dalam rangka persiapan penanganan bank maupun peningkatan intensitas persiapan penanganan bank dituangkan dalam nota kesepahaman antara lps dan ojk. bab pemenuhan likuiditas lps dalam rangka penanganan bank bagian kesatu tingkat likuiditas likuiditas lpsuntuk penanganan bank. tingkat likuiditas dan parameter kesulitan likuiditas lps diatur dalam peraturan dewan komisioner lps. dalam menyusun peraturan dewan komisioner lps sebagaimana dimaksud pada lps berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. bagian. presiden republik indonesia bagian kedua sumber pendanaan dalam hal lps diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank, lps dapat melakukan: repo kepada bi: penjualan sbn yang dimiliki lps kepada bi: cc. penerbitan surat utang, pinjaman kepada pihak lain, dan atau pinjaman kepada pemerintah. bagian ketiga repo kepada bank indonesia lps dapat melakukan repo sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk antisipasi dan pemenuhan kebutuhan likuiditas dalam penanganan bank. pelaksanaan repo sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara langsung oleh lps kepada bi. repo mengutamakan prinsip mekanisme pasar sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman dan atau perjanjian kerja sama antara dan lps. bagian keempat penjualan sbn milik lps kepada penjualan sbn sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. penjualan . tan presiden republik indonesia penjualan sbn sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk antisipasi dan pemenuhan kebutuhan likuiditas lps serta penanganan bank berupa bank selain bank sistemik dilakukan secara langsung oleh lps kepada bi. penjualan sbn sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip mekanisme pasar sebagaimana diatur dalam dokumen nota kesepahaman dan atau perjanjian kerja sama antara dan lps. bagian kelima penerbitan surat utang lps dapat menerbitkan surat utang sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dapat dibeli oleh pihak tertentu dan diterbitkan pasar domestik maupun pasar internasional. lps dapat menerbitkan surat utang sebagaimana dimaksud pada melalui: penawaran umum, dan atau penawaran terbatas. penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan otoritas pasar modal sesuai dengan wilayah penerbitan surat utang. penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud pada dapat berupa obligasi, sukuk, dan atau surat berharga lainnya. dalam hal penerbitan surat utang sebagaimana dimaksud pada dilakukan pasar internasional, penerbitan surat utang dilakukan setelah lps berkonsultasi dengan menteri. tata cara penerbitan surat utang diatur dengan peraturan dewan komisioner lps. bagian. presiden republik indonesia bagian keenam pinjaman kepada pihak lain lps dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf yang berasal dari: dalam negeri, dan atau luarnegeri. pelaksanaan pinjaman yang berasal dariata cara pelaksanaan pinjaman kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan dewan komisioner lps. bagian ketujuh pinjaman kepada pemerintah lps dapat mengajukan permohonan pinjaman kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam haloleh lps kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalami, penerbitan surat utang, dan cc. pinjaman kepada pihak lain. dalam . presiden republik indonesia dalam hal penerbitan surat utang dan atau pelaksanaan pinjaman kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilakukan termasuk tetapi tidak terbataspemerintah. permohonan pinjaman lps kepada pemerintah. permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh lps dengan disertai informasi paling sedikit mengenai: upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas melalui sumber pendanaan repo dan penjualan sbn yang dimiliki lps kepada bi, penerbitan surat utang, dan atau pinjaman kepada pihak lain, asesmen kondisi sebagaimana dimaksud dalam dalam hal penerbitan surat utang dan atau pinjaman kepada pihak lain tidak dapat dilakukan, dan. besaran pinjaman yang diajukan oleh lps sebagaimana dimaksud pada paling tinggi sebesar kebutuhan dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas lps dalam rangka penyelesaian atau penanganan bank gagal yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan. . presiden republik indonesia (l) menteri melakukan penilaian dan memutuskan permohonan pinjaman yang diajukan oleh lps sebagaimana dimaksud dalam besaran pinjaman yang diberikan pemerintah kepada lps paling tinggi sebesar kebutuhan dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas lps. dalam hal menteri menyetujui permohonan pemberian pinjaman kepada lps, menteri menetapkan: tingkat suku bunga, jangka waktu pinjaman, dan cc. masa tenggang (grace period) pengembalian pinjaman. dalam hal menteri menyetujui permohonan pemberian pinjaman kepada lps, menteri mengusulkan dan atau mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pencairan pinjaman dari pemerintah kepada lps dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan likuiditas lps dalam penanganan bank gagal. menteri dapat meminta jaminan pengembalian atas pemberian pinjaman pemerintah kepada lps. (s5) sumber jaminan pengembalian atas pemberian pinjaman pemerintah kepada lps sebagaimana dimaksud pada termasuk tetapi tidak terbatas dari: penerimaan. presiden republik indonesia penerimaan premi dan hasil investasi yang akan diterima,set lain pada bank yang ditangani. pemberian pinjaman kepada lps sebagaimana dimaksud dalam berlaku dalam rangka penanganan permasalahan solvabilitas bank guna menghadapi ancaman perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan sebagai dampak pandemi corona virus disease covid pemberian pinjaman kepada lpslps menyampaikan informasi mengenai tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri berupa laporan proyeksi dan laporan realisasi secara berkala atau sewaktu waktu jika diperlukan. penyampaian informasi tingkat likuiditas secara berkala sebagaimana dimaksud pada merupakan: laporan perkiraan tingkat likuiditas untuk (dua) bulan depan, dan laporan realisasi tingkat likuiditas untuk (satu) bulan kebelakang, yang disampaikan paling lambat minggu kedua setiap bulan. . presiden republik indonesia lps bertanggung jawab secara formil dan materiil terhadap validitas data dan atau informasi terhadap: pemberian pinjaman pemerintah kepada lps, dan penggunaan dana pinjaman. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman dari pemerintah kepada lps sebagaimana dimaksud dalam serta penyampaian informasi tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan menteri. bab pemilihan cara penanganan bank selain bank sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal (l) lps dapat memilih cara penanganan bank berupa bank selain bank sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal. dalam memilihaspek termasuk tetapi tidak terbatas pada: kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan . presiden republik indonesiadalam dilakukan dengan carnerimrantara, melakukan penyertaan modal sementara, atau melakukan likuidasi. ketentuan lebih lanjut mengenai tatadiatur dengan peraturan lps. bab ketentuan peralihan pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini terdapat bank yang berstatus sebagai bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus, ojk menyampaikan kepada lps penetapan status bank disertai dengan data dan atau informasi bank sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan selanjutnya pelaksanaan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan penanganan bank dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini. penjajakan . presiden republik indonesia penjajakan kepada bank lain oleh lps sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan paling lambat (enam) bulaberlaku, ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik serta pemilihan cara penanganan bank berupa bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengtujuh) hari kerjacekkk anti bidang hukum dan namun ang undangan, dna ban kd, sedia savanna jaman skil. umum undang undang nomor tahun memberikan landasan hukum dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan dimaksud, salah satunya melalui penguatan kewenangan lps. penguatan kewenangan lps yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain, penambahan kewenangan dalam hal lps diperkirakan akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk penanganan bank gagal dan penambahan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test)rsiap. persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dimaksud dilakukan antara lain melalui pertukaran data dan atau informasi terkini dari ojk kepada lps dan atau melakukan pemeriksaan bersama ojk dan lps terhadap bank yang mengalami permasalahan solvabilitas dimaksud. persiapan penanganan dimaksud dilakukan pada saat bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif, sedangkdisamping. tes presiden republik indonesia disamping itu,elola dan atau meningkatkan likuiditas lps dan atau mencegahselain itu, dalam hal lps diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka penanganan bank gagal, lps diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan, yaitu melakukan repo kepada bi, menjual sbn yang dimiliki lps kepada bi, menerbitkan surat utang, melakukan pinjaman kepada pihak lain, dan atau mengajukan pinjaman kepada pemerintah. kewenangan dimaksud dilakukan oleh lps dalam hal terjadi ancaman krisis yang membahayakan perekonomian nasional dan berlaku untuk penanganan seluruh bank yang mengalami permasalahan solvabilitas. peraturan pemerintah ini juga mengatur bahwa dalam rangkaoleh ojk,masing masing bank. ii. demi cukup jelas. sebelum berlakunya undang undang nomor tahun lps menjalankan kewenangannya berdasarkan undang undang mengenai lps dan undang undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. berdasarkan ketentuan huruf undang undang mengenai lps, salah satudengan berlakunya undang undang nomor tahun kewenangan lps diperluas dari yang sebelumnya hanya melaksanakan kewenangan berdasarkan undang undang mengenai lps dan atau peraturan perundang undangan terkait antara lain undang undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, menjadi juga harus melaksanakan kewenangan yang diberikan berdasarkan undang undang nomor tahun dalam. presiden republik indonesia dalam undang undang nomor tahun lps juga diberikan peranan untuk melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan (early involvement) untuk menangani permasalahan solvabilitas bank, sehingga peranan lps tersebut bersifat forward looking. hal tersebut sebagai bentuk sinergi otoritas sektor keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun adalah mendukung kebijakan. dengan mendasarkan pada berbagai undang undang tersebut atas, lps melaksanakan kewenangan: persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan untuk penanganan permasalahan bank, termasuk melakukan persiapan penangan: tindakan dalam hal lps diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas dalam rangka mengantisipasi dan atau melakukan penanganan bank gagal, dan cc. penggunaan faktor selain perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test) sebagai pertimbangan untuk memilih cara penanganan bank berupa bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas yang dinyatakan sebagai bank gagal. yang dimaksud dengan bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif. ang presiden republik indonesia data dan atau informasi pendukung mencakup paling sedikit mengenai alasan penetapan bank menjadi bank dalam pengawasan intensif disertai dengan data dan atau informasi rasio keuangan yang mencakup aspek permodalan, kualitas aset, reliabilitas, likuiditas, dan tingkat kesehatan atau peringkat komposit. cukup jelas. cukup jelas. pengaturan terkait pemeriksaan bersama tetap memperhatikan kewenangan pengaturan dan kebijakan ojk. cukup jelas. yang dimaksud dengan bank sebagai bank dalam pengawasan khususcukup jelas. yang dimaksud dengan pemeriksaan bersama pada saat bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus adalah kegiatan pemeriksaan bersama untuk melakukan pengisian data dan atau informasi atau pemeriksaan bersama yang tidak dapat diselesaikan atau dilakukan pada saat status bank dalam pengawasan intensif. . ae presiden republik indonesia huruf angka yang dimaksud dengan penurunan aset dan atau peningkatan kewajiban bank secara material adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank secara tidak wajar (fraud). angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf penyerahan pernyataan rups merupakan salah satu persyaratan agar bank dapat diselamatkan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai lps. kondisi tertentu yang menyebabkan pemeriksaan bersama tidak dapat dilaksanakan antara lain: perubahan status bank sebagai bank dalam pengawasan intensif menjadi bank dalam pengawasan khusus dengan sangat cepat dan berpotensi ditetapkan sebagai bank yang tidak dapat disematkan oleh ojk: penarikan dana pada perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan, dan atau kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh pemerintah. data dan atau informasi yang diperoleh dari ojk selanjutnya digunakan oleh lps untuk melakukan analisis sebagai dasar memilih cara penanganan yang akan dilakukan apabila bank ditetapkan sebagai bank gagal. pelaksanaan penempatan dana lps merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakanketentuan dan undang undang nomor tahun . psi presiden republik indonesia huruf penempatan dana oleh lps pada bank yang sehat dan likuid dalam bentuk giro operasional. huruf cukup jelas. huruf kekayaan lps yang dijadikan dasar perhitungan yaitu total kekayaan lps per desember huruf kekayaan lps yang dijadikan dasar perhitungan yaitu total kekayaan lps per desember huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali bank tidak dapat membantu bank adalah apabila sampai dengan batas waktu pelaksanaan perintah tertulis dari ojk kepada pemegang saham pengendali untuk menambah modal dan atau pinjaman subordinasi, tidak dapat mengatasi permasalahan likuiditas bank. dengan demikian, pemberitahuan secara tertulis dari ojk kepada lps dilakukan setelah periode perintah tertulis dari ojk sebagai otoritas pengawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang perbankan. huruf cukup jelas. huruf angka kemampuan bank untuk membayar kembali tidak hanya diukur berdasarkan proyeksi cashflow, tetapi juga dari nilai aset yang dijadikan oleh bank dan atau pemegang saham pengendali. angka . presiden republik indonesia angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka penjaminan oleh pemegang saham bank diikat dalam perjanjian antara lps dan pemegang saham pengendali yang disertai dengan pernyataan pengalihan hak atas kepemilikan saham dan atau aset lain pemegang saham pengendali kepada lps. nilai saham dan atau aset lain dihitung lps sebelum lps mencairkan besaran penempatan dana. huruf yang dimaksud dengan asesmen mengenai kondisi sistem keuangan mencakup antara lain contagion effect pasar uang antar bank dari permasalahan bank. s5) cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bank ditetapkan sebagai bank tidak dapat disematkan oleh ojk dalam ketentuan ini adalah bank gagal sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai lps. yang dimaksud dengan data dan atau informasi terkini adalah data dan atau informasi pada posisi (satu) hari kerja sebelum tanggal penetapan bank tidak dapat disematkan oleh ojk bagi bank umum, serta data dan atau informasi yang terkini yang tersedia ojk sebelum penetapan bank ditetapkan sebagai bank tidak dapat disematkan oleh ojk bagi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah. data. psi presiden republik indonesia data dan atau informasi terkini termasuk telah melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan bersama. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini juga dapat dilakukan oleh lps dalam hal lps telah mengalami kesulitan likuiditas. cukup jelas. cukup jelas. dalam repo berlaku ketentuan antara lain sebagai berikut: jangka waktu repo paling lama (dua belas) bulan, harga penjualan dan pembelian kembali mengikuti ketentuan bi: cc. tingkat suku bunga repo rate) mengikuti hasil lelang term repo yang diselenggarakan bi, menggunakan prinsip sell and buy back yaitu terdapat perpindahan kepemilikan surat berharga (transfer ownership), dan hak atas kupon sbn selama periode repo menjadi milik lps. cukup jelas. . presiden republik indonesia yang dimaksud dengan pihak tertentu adalah orang perseorangan dan badan hukum. yang dimaksud dengan pasar internasional adalah pasar mana surat utang lps diterbitkan dan diperdagangkan luar yurisdiksi pasar modal indonesia. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan surat berharga lainnya adalah surat utang yang jatuh tempo bawah (dua belas) bulan, antara lain medium term note atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. s5) cukup jelas. cukup jelayang dimaksud dengan pihak lain adalah orang perseorangan dan badan hukum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia upaya yang telah dilakukan oleh lps termasuk juga apabila menurut pertimbangan lps tidak dapat menerbitkan surat utang dan atau memperoleh pinjaman dari pihak lain. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penanganan bank gagal termasuk bank sistemik dan atau bank selain bank sistemik. cukup jelas. dalam menentukan jaminan pengembalian pinjaman oleh lps dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan likuiditaskegagalan bank dan mencegah ancaman terhadap perekonomian nasional. cukup jelas. cukup jelas. penyusunan peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini dikoordinasikan oleh kementerian koordinator bidang perekonomian dengan melibatkan kementerian lembaga terkait antara lain kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi, kementerian keuangan, kementerian sekretariat negara serta kementerian hukum dan hak asasi manurkeretaapian. babi. "rrva kereta api. sarana. presiden republik indonesiamukeretaapian. bab penyelenggaraan perkeretaapian badan usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi perizinan berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum meliputi: izin usaha:enuhi perizinan berusaha terkait sarana perkeretaapian umum meliput:(l) pengadaan badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum dilakukan melalui: tender. s3) ega presiden republik indonesia(l)mketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan menteri. . presiden republik indonesia badan usahauntuk menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib menandatangani perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dengan menteri, gubernur, bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: perjanjian konsesi, atau perjanjian kerjasama, dilaksanakanpada paling sedikit memuat: lingkup penyelenggaraan:tanggungdan keluhan masyarakat: sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, penyelesaian sengketa, pemutusan atau pengakhiran perjanjian penyelenggaraan, fasilitas. sta ega presiden republik indonesia fasilitas penunjang prasarana perkeretaapian: keadaan memaksa: untuk perjanjian konsesi perlu diaturdan tarif awal dan formula penyesuaian tarif. dalam hai jangka waktu perjanjian konsesi telah berakhir,: gubernur, untuk perkeretaapian provinsi, atau cc. bupati wali kota, untuk perkeretaapian kabupaten kota. prasarana perkeretaapian umum, lahan, dan seluruh aset yang diperhitungkan sebagai investasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: jalur dan bangunan kereta api terdiri atas ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, ruang pengawasan jalur kereta api, terowongan, dan jembatan rel: stasiun kereta api: fasilitas operasi, depo, balai yasa: dan fasilitas pendukung lainnya. prasarana . tan presiden republik indonesia prasarana perkeretaapian umum, lahan, dan seluruh asetrjanjian konsesi yang telah berakhirs5) pengelolaan terhadapkepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada dapat dikerjasamakan denganadan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang telah menandatangani perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat membatalkan perjanjian. pembatalan perjanjian. presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan pelaksanaan perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum diatur dengan peraturan menteri. badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umumharuspermohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum diajukan oleh badan usaha kepada menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan persyaratan meliputi: rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan, gambar teknis, data lapangan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis: metode pelaksanaan, telah membebaskan tanah paling sedikit (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan: analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau ukl upl, dan memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang. spesifikasi. tai presiden republik indonesia spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf disahkan oleh menteri. izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum: menyusunperkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, dan petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang dibuktikan dengan sertifikat, menyediakan. hai presiden republik indonesiamemiliki izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum dapat mengajukan permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umumpenyelenggaraan sarana perkeretaapian umum:: menyusun . presiden republik indonesia menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana perkeretaapian, menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian, lintas pelayanan telah ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya,telah mendapatkan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus. presiden republik indonesia, cc. gambar gambar teknis, data lapangan, jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, bukti pembebasan tanah paling sedikit (lima persen) dari luas tanah yang dibutuhkan, analisis mengenai dampak lingkungan atau ukl upl,: dan memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang. (l)nyusun. presiden republik indonesia cc.ompetensi: menyediakan fasilitas perawatan (l) sanksi administratif diberikan dengan tahapan: peringatan tertulis, pembekuan izin atau sertifikat, cc. pencabutan izin atau sertifikat, dan atau denda kota sesuai dengan kewenangannya. pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenai paling banyak (tiga) kali secara berturut turut masing masing dalam jangka waktu (lima belas) hari. dalam. musi presiden republik indonesia dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada diabaikan, dilakukan pembekuan izin atau sertifikat dalam jangka waktu (tiga puluh) hari. dalam hal badan usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada badan usaha tersebut dikenai sanksi pencabutan izin atau sertifikat. bab iii ketentuan lain lain (l)rkeretaapian. bab iv. pasiketentuan penutup perizinan berusaha bidang perkeretaapiolehketentuan dankhea (ilustrasi hukum, lam yen wen2 usa exa) tik silyanna jaman purkeretaapiperkeretaapian merupakan salah satu transportasiperkeretaapi dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. menyadari peran perkeretaapian tersebut, penyelenggaraan perkeretaapian harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu gat aga presiden republik indonesia dperkeretaapian nasionalperkeretaapian. oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan terhadap proses perizinan penyelenggaraan perkeretaapian. selanjutnya,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangrkeretaapian. ii. demi. ega presiden republik indonesiafasilitas perawatan sarana perkeretaapian dapat berupa milik sendiri, sewa, atau dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha lain. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelascukup jelas. . ee presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas.aan te presiden republik indonesiasemen, mengingat: . telemensemenpenambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam sebanyak (tujuhsemen baturaja tbk. pas presiden republik indonesia dengan pengalihan saham seri sebagaimana dimaksud dalam negara republik indonesia melakukan kontrol terhadap perusahaan perseroan persero) semen baturajemen baturajsemen indonesia tbk menjadi pemegang saham semen baturajpedang perundang undangan dan seru nitrasi hukum, tap iai) eu) kakek #isyatidak dapat dilaksanakan, sehinggaasgolongan golongan golongan iii golongan mkg mkg mkg mkg salinan sesuai dengan aslinya presiden republik indonesia kementerian sekretariat negara asisten deputi perundang undangan dan kesejahteraan rakyat, ttd. tea pai so. sariawan dr. susilo bambang yudhoyono ann setiawan |
ealaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, perlu mengatur kembali kebijakan atasbahwa dalam rangka pengaturan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf. ho. nan presiden republik indonesiadari(l). pan presiden republik indonesiaundang undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada adalah: nila. pan pak hay presiden republik indonesiakriteria rumah sederhana dan rumah susun sederhana sebagaimana dimaksud pada huruf dan. manan presiden republik indonesia(l)bank pos persepsibagibank pos persepsi paling lambat tanggal (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran. pejabat . pasi kay presiden republik indonesia (s5)menandatangani akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelangjabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada danmelalui jual beli atau tukar menukar. presiden republik indonesiabank pos persepsim4) bendahara pemerintah atau pejabat sebagaimana dimaksud padalunasan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan dari perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui penyetoran sendiri oleh orang pribadi atau badan yang merupakan pihak pembeli dantersebut. pihak . presiden republik indonesia pihak penjual, yang telah dilakukan penelitian oleh kantor pelayanan pajak. pihak penjual sebagaimana dimaksud padakepada direktur jenderal pajak. masa h9. presiden republik indonesia:::kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional hanya mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah, apabila permohonannya dilengkapi dengan sebagaimana dimaksud dalam s5) dan kecuali permohonan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan . pai presiden republik indonesia (l) pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, kesepakatan atau risalah lelangihak penjual sebagaimana dimaksud dalam: tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud dalam dan pengecualian dari pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan menteri keuangan. . pen fan pp,lanreta puti bidang hukum dan perundang undangan, (ea tara ammad sapta murti pan d9il.pajak penghasilan),dalam hal orang pribadi atau badan menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan harta berupanamun, ketentuan yang bersifat lebih khusus atas jenis penghasilan dimaksud diatur berdasarkan undang undang pajak penghasilan. dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk kepentingan umum, sehingga dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai kebijakrta berupa tanah dan atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. untuk . ky) iay presiden republik indonesiayang diterima atau diperoleh sehubungan dengan perjanjian pengikatan jual beli dan perubahannya, pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dimaksud yang semula bersifat tidak final menjadi bersifat final bagi orang pribadi atau badan sebaga. dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberikan kenyamanan dalam pembayaran pajak penghasilan,tanah dan atau bangunan, pajak penghasilan terutang pada saat atas diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. ii.serta penghasilan yang timbul dari perjanjian pengikatan jual beli beserta perubahannya, baik dalam kegiatan usahanya maupun luar usahanya, wajib dibayar atau dipungut pajak penghasilannya pada saat terjadinya transaksi dan pengenaan pajak penghasilan tersebut bersifat final. pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan kepada pemerintah atau kepada pihak lain selain pemerintah. . $, pusada umumnya dalam penjualan harta berupa tanah dan atau bangunan, nilai penjualan bagi pihak penjual adalah nilai yang sesungguhnya diterima atau nilai berdasarkan transaksi yang sebenarnya. dalam hal penjualan harta berupa tanah dan atau bangunan dipengaruhi oleh hubungan istimewa, nilai penjualan bagi pihak penjualembeli dan penjual dapat menyebabkan harga penjualan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jika penjualan tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. oleh . pan h9, presiden republik indonesia oleh karena itu dalam ketentuan ini diatur bahwa nilai penjualan harta berupa tanah dan atau bangunan bagi penjualhuruf cukup jelas.nilai yang sesungguhnya berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam hal dipengaruhi oleh hubungan istimewa, nilai pengalihanara pihak yang bertransaksi dapat menyebabkan harga menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan jika transakscukup jelas. . ho. presiden,kesepakatan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. sedangkan dalam hal penjualan lelang,sebagai ilustrasi, bangun property menjual (satu) unit apartemen seharga (satu miliar rupiah). tuan adi membayar uang muka sebesar rp400. (empat ratus juta rupiah) pada tanggal februari dan sisanya diangkut selama (dua puluh empat) bulan. meskipun belum dilakukan penandatanganan akta jual beli antara bangun property dengan tuan adi, atas transaksi tersebut telah terutang pajak penghasilan yaitu pada saat diterimanya uang muka sebesar rp400. (empat ratus juta rupiah) dan saat diterimanya angsuran sebesar rp25. (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya. dengan menggunakan ilustrasi pada dalam hal bangun property mengenakan tambahan biaya sebesar rp1. (satu juta rupiah) sebagai kompensasi pembayaran melalui angsuran selain pokok angsuran setiap bulan yang sebesar rp25. (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka dasar pengenaan pajak penghasilan setiap bulannya adalah sebesar rp26. (dua puluh enam juta rupiah). . psi mm. ea, presiden republik indonesia dengan menggunakan ilustrasi pada maka bangun property wajib membayarkan pajak penghasilan yang terutang atas pembayaran uang muka, yaitu sebesar dari rp400. (empat ratus juta rupiah) atau sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah), paling lambat tanggal (lima belas) bulan maretcukup jelas. pemenuhan kewajiban pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh y pemerintahcukup jelas. . pan bia ws: presiden republik indonesia penyetoran pajak penghasilan yangbukan atas nama bendahara pemerintah atau pejabat pemungut. penyetoran pajak penghasilan melalui bank pos persepsi. cukup jelas. untuk memberikan kepastian hukum kapan perubahan atau adenium perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya ditandatangani oleh pihak penjual, maka diatur mengenai ketentuan bahwa perubahan atau adenium perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya hanya ditandatangani apabila pajak penghasilan yang terutang telah disetor kas negara. yang dimaksud dengan pihak penjual adalah pihak yang namanya tercantum sebagai penjual dalam perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sejenis lainnya.. a33 presiden republik indonesia mengingat pengenaan pajak penghasilan dalam peraturan pemerintah ini dihitung berdasarkan nilai bruto pengalihan tanah dan atau bangunan, maka untuk memberikan kepastian hukum, perlu diatur pengecualian dari kewajiban membayar pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah ini atas transaksi pengalihan tanah dan atau bangunan yang penghasilannya dikecualikan dari objek pajak atau tidak terdapat kewajiban pajak penghasilan berdasarkan undang undang pajak penghasilan. huruf cukup jelas. huruf apabila orang pribadic. ho. presiden republik indonesia huruf apabila badanpengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan karena warisan sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang pajak penghasilan, bukan merupakan objek pajak. pada prinsipnya yang dikenai pajak penghasilan sesuai dengan peraturan pemerintah ini adalah pihak yang melakukan pengalihan. dalam hal waris, pihak yang melakukan pengalihan (pewaris) sudah meninggal dunia, sehingga dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah ini. pengecualian tersebut diberikan karena kewajiban subjektif dari pewaris sudah berakhir sejak pewaris meninggal dunia. huruf . man pan presiden republik indonesia huruf pada dasarnya nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekar sebagaimana dimaksud dalam undang undang pajak penghasilan yaitu atas dasar nilai sisa buku (polling interest). apabila badan, sepanjang telah ditetapkan menteri keuangan untuk menggunakan nilai buku, maka pengalihan tersebut dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan. huruf adalah merupakan perjanjian pemanfaatan tanah, yaitu bentuk perjanjianinvestor akan mengalihkan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa pemanfaatan berakhir. perjanjian kerja sama dimaksud dapat dilakukan antara swasta dengan swasta atau swasta dengan pemerintah. termasuk swasta adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. huruf . pes ga presiden republik indonesia huruf orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam undang undang pajak penghasilan dan unit tertentu dari badan pemerintah yang dikecualikan dari subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang pajak penghasilan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, dikecualikan dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan. terhadap pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan, kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional tidak perlu meminta kelengkapan berupa. namun demikian, untuk pengecualian atas pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan bebas yang diterbitkan direktorat jenderal pajak. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . taldengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan termasuk penghasilan dari pelaksanaan perjanjian bangun guna serah,. dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud denyewa adalah orang pribadi atau badan yang menyewa tanah dan atau bangunan dari pemilik atau pihak yang menyewakan tanah dan atau bangunan. bangun guna serah adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dan investor,mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah investor mengoperasikan bangunan tersebut atau sebelum investor mengoperasikannya. investor. psi nas ag presiden republik indonesia investor adalah orang pribadi atau badan yang diberikan hak untuk mendirikan suatu bangunan dan menggunakan atau mengusahakan bangunan berdasarkan perjanjian bangun guna serah selama masa perjanjian bangun guna serah. atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. penghasilan sebagaimana dimaksud pada termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian bangun guna serah, meliputi: penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian bangun guna serah: penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian bangun guna serah berakhir: penghasilan dalam bentuk: dan atau penghasilan lain terkait perjanjian bangun guna serah, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan bangunan dan denda perjanjian bangun guna serah. penghasilan sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. . puri presiden republik indonesia penghasilan, wajib dipotong pajak penghasilan oleh penyewa. pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada meliputi badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak, kementerian keuangan. dalam hal penyewa bukan sebagai pemotong pajak, wajib pajak yang melakukan pemotongan dan membayar sendiri pajak penghasilan yang terutang wajib menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan tersebut. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penunjukan wajib pajak orang pribadi sebagai pemotong pajak penghasilan, diatur dengan peraturan menteri keuangan. besarnya pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam sebesar (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. jumlah . pki presiden republik indonesia jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud paddalam huruf dan huruf merupakan nilai bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah dari investor. nilai bangunan sebagaimana dimaksud padpada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku: atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka kontrak atau perjanjian persewaan bangunan selain rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, sebagaimana dimaksud berikut: penghasilan. asi presiden republik indonesia penghasilan atas pelaksanaan sewa yang telah dimulaiampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa sesuai perjanjian sewa tersebut, penghasilan atas pelaksanaan sewa yang mulai dilaksanakan setelah berlakunya peraturan pemerintah ini dan pembayaran atas sewa dilakukanlama masa sewa secara proporsional dengan nilai sewa yang telah dibayar dimulai sejak awal pelaksanaan kontrak atau perjanjian sewa tersebut, dan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak, dikenai pemotonganhasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka perjanjian bangun guna serah yang sudah dimulai sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dan perjanjiannya berakhir setelah berlakunya peraturan pemerintah ini sebagai berikut: penghasilan. pasi pat para presiden republik indonesia penghasilan atas pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf yang diterima atau diperoleh selama masa perjanjian bangun guna serah,mengenai transaksi bangun guna serah, dan penghasilan dalam bentuk bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yang diterima atau seharusnya diterima pemegang hak atas tanah dari investor dalam perjanjian bangun guna serah setelah berlakunya peraturan pemerintah ini, dikenai pajak penghasilan sesuairti bidang hukum dan ang undangan, tai gea ara 3d, ira anna jaman ngk indatur bahwa penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunanlah diterbituntuk. presiden republik indonesia untuk lebih memberikan kejelasan mengenai pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dan memberikan kepastian hukum mengenai cakupan bangunan, serta pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak atas tanah dari investor terkait perjanjian bangun guna serah maka dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagai pii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan sebagian dari bangunan adalah areal baik dalam bangunan maupun luar bangunan yang merupakan bagian dari bangunan tersebut, seperti teras bangunan, kamar dalam sebuah rumah, paviliun, kolam renang, dan sebagainya. contoh: sebagai pemilik tanah melakukan perjanjian bangun guna serah dengan untuk membangun gedung perkantoran. setelah proses pembangunan selesai, mempunyai hak untuk menggunakan bangunan tersebut selama (dua puluh) tahun. setiap bulan sepanjang (dua puluh) tahun tersebut akan membayarkan rp100. (seratus juta rupiah) kepada dan akhir masa bangun guna serah menyerahkan bangunan perkantoran tersebut kepada tahun kedua dikenai denda rp50. (lima puluh juta rupiah) yang harus dibawakannya kepada dikarenakan tidak melaksanakan salah satu butir dalam kontrak yang telah disepakati. penghasilan . psi nas presiden republik indonesia penghasilan yang harus dipotong pajak penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan oleh adalah penghasilan yang diterima rutin setiap bulan sebesar rp100. (seratus juta rupiah), penghasilan berupa jumlah bruto nilai bangunan yang diterima pada saat bangun guna serah berakhir, dan denda pelanggaran kontrak sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). yang dimaksud dengan jasa pelayanan penginapan antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan biaya layanan adalah biaya yang biasa disebut dengan service charge. yang dimaksud dengan perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan adalah perjanjian atas pembayaran biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan biaya layanan yang perjanjiannya dibuat secara terpisah atau disatukan dengan perjanjian persewaan tanah dan atau bangunan. contoh: merupakan pemilik gedung perkantoran menara. menara merupakan perkantoran yang disewakan untuk umum. untuk mengelola menara,. menerima fee atas pengelolaan menara sebesar rp800. (delapan ratus juta rupiah) per tahun dari salah. ag presiden republik indonesia salah satu penyewa menara adalah membayar biaya sewa sebesar rp200. (du15. (lima belas juta rupiah). membantu penagihan biaya sewa dan service charge kepada para penyewa. atas penghasilan yang diterima oleh dari persewaan tanah dan atau bangunan wajib dibayar pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. sebagai penyewa wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang diterima oleh meskipun pembayaran sewa dan service charge diserahkan kepada namun karena menyewa ruangan menara milik dan penyediaan jasa keamanan, kebersihan, dan perawatan tersebut pada prinsipnya merupakan kewajiban sebagai pemilik menara untuk menyediakannya kepada para penyewa termasuk maka pembayaran sewa dan service charge tersebut merupakan pembayaran terkait dengan sewa tanah dan atau bangunan yang merupakan penghasilan bagi sehingga wajib dipotong pajak penghasilan bersifat final oleh pajak penghasilan yang wajib dipotong oleh adalah: jumlah bruto nilai persewaan rp200. rp15. rp21. kegiatan pengelolaan menara yang dilakukan oleh kepada termasuk dalam pengertian jasa manajemen, sehingga atas imbalan yang diberikan kepada merupakan penghasilan bagi yang dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas jasa manajemen. cukup jelas. . ae presiden republik indonesia yang dimaksud dengan (tidak memiliki hubungan istimewa)yang dimaksud dengan nilai jual objek pajak bangunan adalah nilai jual objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. angka huruf contoh: sebagai pemilik tangkpelaksanaan sewa dimulai dua tahun sebelum peraturan pemerintah ini telah berlaku. mengingat dimulainya pelaksanaan sewa dilakukan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku, atas penghasilan sewa untuk tiga tahun setelah berlakunya peraturan pemerintah iniamun, apabila dan melakukan perubahan perjanjian sewa pada saat peraturan pemerintah ini berlaku maka atas penghasilan sewa yang diubah tersebut dikenai pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah ini. huruf b. psi presiden republik indonesia huruf contoh: sebagai pemilik menara telekomunikasdalam perjanjian diatur bahwa pelaksanaan sewa akan dimulai pada tanggal peraturan pemerintah ini telah berlaku. pembayaran sewa dilakukan dua kali. pembayaran pertama sebesar rp. (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan sebelum peraturan pemerintah ini berlaku yang merupakan pembayaran untuk satu tahun pertama dan bagian tahun kedua. pembayaran tersebut merupakan penghasilan untuk tahun pajak pertama dan bagian tahun pajak kedua yangmbayaran kedua sebesar rp. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan setelah peraturan pemerintah ini berlaku, dikenai pajak penghasilan sesuai peraturan pemerintah ini. hurufdengan rahmat tuhan yang maha esa,rdagangan dan ketentuan dpemerintah tentang sistem standardisasi dan penilaian kesesuastandardisasi dan penilaian kesesuaian nasional. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: standardisasi. psi. nag tt) presiden republik indonesiakomite . presiden republik indonesiastandar nasional satuan ukuran yang selanjutnya disingkat susuperaturan pemerintah ini meliputi: standardisasi, kegiatan penilaian kesesuaian, cc. kelembagaan, ketertelusuran . psi presiden republik indonesia ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian: penelitian dan pengembangan, kerjasama, sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian: pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat. bab standardisasi bagian kesatu umum standardisasi meliputi kegiatan: perencanaan, perumusan, dan penetapan sni, penerapan dan pemberlakuan sni, cc. pemeliharaan sni, dan pengawasan penerapan dan pemberlakuan sni. bagian kedua perencanaan, perumusan, dan penetapan sni paragraf perencanaan sni direncanakan dan dirumuskan untuk membakukan persyaratan teknis, kualifikasi, dan atau kompetensi yang berkaitan dengan barang, jasa, sistem, proses, dan personal. sni paling sedikit memuat: definisi. pasi ay, presiden republik indonesia definisi, istilah, dan simbol yang dipergunakan sektor tertentu, persyaratan karakteristik, batasan, dan atau keragaman barang, jasa, sistem, proses, dan atau personal untuk keperluan tertentu termasuk yang berkaitan dengan keyakinan beragama, kesesuaian hubungan antar barang, jasa, sistem, dan atau proses, tata cara dan metode pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi, audit dan inspeksi yang berkaitan dengan penilaian karakteristik serta spesifikasi barang, jasa, dan atau proses, atau persyaratan kualifikasi dan atau kompetensi personal bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perencanaan perumusan sni disusun dalam suatu pnas. pnas sebagaimana dimaksud pada merupakan skala prioritas program perumusan sni. pnas sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada usulan pemangku kepentingan yang memuat judul sni yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada merupakan penjelasan secara lengkap mengenai usulan rancangan sni yang akan dirumuskan, paling sedikit meliputi: judul rancangan sni, latar belakang dan tujuan perumusan, cc.. psi nag presiden republik indonesiaengajuan rencana perumusan sni sebagaimana dimaksud pada disertai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam penyusunan pnas sebagaimana dimaksud dalam dan harus memperhatikan: kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian, perlindungan konsumen: kebutuhan pasar, perkembangan standardisasi internasional, kesepakatan regional dan internasional: kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi: kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup, kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri: keyakinan beragama, dan budaya dan kearifan lokal. penyusunan pnas dilakukan oleh bsn bersama sama dengan pemangku kepentingan. pnas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala bsn untuk periode (satu) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penyusunan pnas diatur dengan peraturan kepala bsn. paragraf . psi presiden republik indonesia paragraf perumusan sni perumusan sni dilaksanakan oleh bsn berdasarkan pnas sebagaimana dimaksud dalam hasil perumusan sni sebagaimana dimaksud pada berupa rancangan sni. dalam melaksanakan perumusan sni sebagaimana dimaksud dalam kepala bsn membentuk komite teknis. keanggotaan komite teknis terdiri atas unsur: pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, pelaku usaha dan atau asosiasi terkait, konsumen dan atau asosiasi konsumen terkait, dan pakar dan atau akademisi. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam komite teknis didukung oleh sekretariat komite teknis. pembentukan, ruang lingkup, tugas, dan susunan keanggotaan komite teknis dan sekretariat komite teknis sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan kepala bsn. komite teknis dan sekretariat komite teknis sebagaimana dimaksud dalam dikelola oleh bsn. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan komite teknis dan sekretariat komite teknis diatur dengan peraturan kepala bsn. . psi fan d9, presiden republik indonesiabsn melakukan jajak pendapat kepada masyarakat atas rancangan sni sebagaimana dimaksud dalam jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka mencapai konsensus nasional atas suatu rancangan sni. masyarakat dapat memberikan masukan terhadap rancangan sni sebagaimana dimaksud pada hasil jajak pendapat dibahas oleh bsn dengan melibatkan komite teknis. s5) hasil jajak pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi komite teknis. jajak pendapat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menggunakan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian. apabila . nas d9. presiden republik indonesia apabila diperlukan, jajak pendapat dapat menggunakan metode lain untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perumusan rancangan sni. rancangan sni divalidasi oleh bsn menjadi rancangan akhir snipenjelasan yang mendukung sebagaimana dimaksud pada meliputi: judul rancangan sni: urgensi perumusan sni, acuan perumusan sni, metode perumusan sni: kerangka substansi sni: dan pihak yang akan menerapkan. usulan perumusan sni sebagaimana dimaksud pada dibahas oleh komite teknis dan divalidasi oleh bsn menjadi rancangan akhir sni. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan perumusan sni serta jajak pendapat dan validasi diatur dengan peraturan kepala bsn. paragraf . la, ry. presiden republik indonesia paragraf penetapan sni rancangan akhir sni sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan menjadi sni dengan keputusan kepala bsn. informasi mengenai sni sebagaimana dimaksud pada dipublikasikan melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian. bagian ketiga penerapan dan pemberlakuan sni paragraf umum sni dapat diterapkan oleh para pelaku usaha, kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan. penerapan sni sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan terhadap: barang yang diperdagangkan atau diedarkan, jasa yang diberikan, proses atau sistem yang dijalankan, dan atau personal yang terlibat dalam kegiatan tertentu. penerapan sni sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan. sni diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian. dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat sniaragraf . presiden republik indonesiayang telah diakreditasi oleh kan memberikan sertifikat kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sni. pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam wajib membubuhkan: tanda sni, dan atau tanda kesesuaian pada barang dan atau kemasan atau label. tanda sni dan atau tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada untuk jasa, sistem, proses, dan atau personal dapat dibubuhpadapenggunaan tanda sni dan atau tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bsn kepada pelaku usaha. . pasi nag ra, presiden republik indonesia tanda sni dan atau tanda kesesuaian dari bsn. pelaku usaha yang menerapkan sni secara sukarela yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam dan telah berakhir masa berlaku, dicabut, atau dibekukan sertifikasinya, dilarang. pelaku usaha yang telah mendapat sertifikat sebagaimana dimaksud dalam dilarang:aragraf pemberlakuan sni secara wajib pemberlakuan sni secara wajib dilakukan oleh menteri dan atau kepala lembaga pemerintah nonkementeri. pasi presiden republik indonesiasni secara wajib sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui peraturan menteri dan atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan. pemberlakuan sni secara wajib sebagaimana dimaksud pada harus didahului dengan mempertimbangkan hasil analisis dampak regulasi. ketentuan mengenai tata cara penyusunan analisis dampak regulasi diatur dengan peraturan kepala bsnuntuk sni yang telah diberlakukan secara wajib terhadap barang, jasa, sistem, atau proses sebagaimana dimaksud dalam pelaku usaha, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan atau pemerintah daerah wajib mempekerjakan personal yang memiliki sertifikat sni personal, jika telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam sertifikat sebagaimana dimaksud pada dan diterbitkan oleh lpk yang diakreditasi oleh kan. lpk sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan: menteri dan atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian. . presiden republik indonesia pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam yang memproduksi, menghasilkan, dan atau mengimpor barang yang telah diberlakukan sni secara wajib,kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dalam hal pelaku usaha yang memproduksi dan atau menghasilkan barang sebagaimana dimaksud pada telah membuat perjanjian dengan pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar bahwa pembubuhan tanda sni dan atau tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftar. dalam hal diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan atau penerima lisensi merek terdaftardalam hal sni untuk jasa, sistem, proses, dan atau personal telah diberlakukan secara wajib, pembubuhan tanda sni dan atau tanda kesesuaian untuk jasa, sistem, proses, dan atau personal dapat dilakudalam. pasi nag presiden republik indonesiadan atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam kepada pelaku usaha.: tanda sni dari bsn, dan atau tanda kesesuaian dari kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam bsn melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan penggunaan tanda sni sebagaimana dimaksud dalam dan huruf kepada kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menetapkan pemberlakuan sni secara wajib sebagaimana dimaksud dalam dalam hal sni telah diberlakukan secara wajib, pelaku usaha wajib memperdagangkan: barang yang telah dibubuhi tanda sni dan atau tanda kesesuaian pada barang dan atau kemasan atau label, dan atau jasa yang telah memiliki sertifikat sni. dalam hal sni diberlakukan secara wajib dengan peraturan menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dokumen sni menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian. . psi fan presiden republik indonesia pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam dan yang tidak memenuhi sni wajib dan tidak membubuhkan tanda sni dan atau tanda kesesuaian wajib menarik barang dari peredaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kewajiban penghentian perdagangan jaspada huruf huruf dan huruf dapat dilakukan melalui kaji ulang sni. (l) bsn bertanggung jawab melaksanakan kaji ulang sni paling sedikit (satu) kali dalam (lima) tahun setelah ditetapkan. bsn menugaskan komite teknis untuk melakukan kaji ulang sni. . pasi nan fay presiden republik indonesia hasil kaji ulang sni sebagaimana dimaksud dalam dapat direkomendasikan kepada kepala bsn untuk: menetapkan kembali sni, mengubah sni, atau cc. mengabolisi sni. ketentuan lebih lanjut mengenai kaji ulang sni sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan kepala bsn. bab iii kegiatan penilaian kesesuaian bagian kesatu persyaratan acuan. persyaratan acuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam: sni yang ditetapkan oleh bsnpersyaratan teknis, kualifikasi, dan kompetensi yang mengacu pada standar lain atau ketentuan lainnya sebelum sni ditetapkan, peraturan . pasi nan tax presiden republik indonesiaketentuan yang termuat dalam keberterimaan terhadap hasil penilaian kesesuaian secara timbal balik, dan atau standar dan atau persyaratan acuan lain yang diperlukan untuk kepentingan nasional. dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh layanan penilaian kesesuaianenilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui kegiatan pengujian, inspeksi, dan atau sertifikasi. jenis kegiatan penilaian kesesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam skema penilaian kesesuaian. skema penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada dapat mencakup (satu) atau lebih kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam skema penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: persyaratan acuan untuk barang, jasa, sistem, proses, atau personal, prosedur administratif, jenis kegiatan penilaian kesesuaian yang diperlukan, bukti kesesuaian, dan pengawasan oleh lpk. . psi presiden republik indonesia skema penilaian kesesuaian terhadap sni sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun oleh bsn. skema penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala bsn. penyusunan skema penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (satu) tahun sejak sni ditetapkan. skema penilaian kesesuaian terhadap persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf ditetapkan oleh menteri dan atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang memberlakukan persyaratan acuan dimaksudmenteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian saling pengakuan atau keberterimaanpemilik skema penilaian kesesuaian. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan skema penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan kepala bsn. bagian kedua. pasi presiden republik indonesia bagian kedua bukti kesesuaiandalam diberikan bukti kesesuaian berupa sertifikat. sertifikat sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada hasil kegiatan penilaian kesesuaiandan atau tanda kesesuaian kepada kementerian lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang. dalam memberikan persetujuan penggunaan tanda sni dan atau tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud padatanda sni dan ataubsn bekerja sama dengan lpk yang telah diakreditasi oleh kan. dalam. pasi presiden republik indonesiadan atau ditunjuk oleh menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang memberlakukan sni secara wajibkepala bsntanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada dibubuhkan pada barang dan atau kemasan atau label, papan pengenal, kop surat dan atau media lain yang sesuai dengan barang, jasa, sistem, proses dan atau personal. persetujuan penggunaan tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian kepada pelaku usaha. persetujuan penggunaan tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada sertifikat hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian. . psi nag presiden republik indonesia dalam memberikan persetujuan penggunaan tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud dalamketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan penggunaanbagian ketiga efektivitas penerapan sni untuk memastikan pencapaian tujuan penerapan sni, bsn melakukan kegiatan pemantauan efektivitas penerapan sni. kegiatan pemantauan efektivitas penerapdalam melakukan kegiatan uji petik sebagaimana dimaksud pada bsn berkoordinasi dengan kementerian lembaga pemerintah nonkementerian. (s5) untuk menjamin efektivitas penerapan sni, bsn mengembangkan sarana dan prasarana uji petik kesesuaian terhadap sni. bab iv. psi fan tax r9, presiden republik indonesia bab lembaga penilaian kesesuaian kegiatan penilaian kesesuaian untuk memenuhi persyaratan acuan dilakukan oleh lpk. lpk dan telah diakreditasi oleh kan dengan ruang lingkup yang sesuai.lah diakreditasi oleh kan dengan ruang lingkup yang sesuai. bsn bekerja sama dengan pemangku kepentingan menetapkan dan melaksanakan program pengembangan lpk. program pengembangan lpk sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lpk dalam memenuhi persyaratan akreditasi kan untuk ruang lingkup yang sesuai. dalam hal lpk sebagaimana dimaksud pada belum terakreditasi, bsn dapat menunjuk lpk dengan ruang lingkup berdasarkan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. (s)dan huruf dilakukan oleh lpk yang telah diakreditasi oleh kan dengan ruang lingkup yang sesuai dan memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan. dalam. ho. presiden republik indonesia dalam hal lpk yang telah terakreditasi oleh kan sebagaimana dimaksud pada belum tersedia, menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat menunjuk lpk sesuai dengan ruang lingkupnya berdasarkan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.lpk yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian untuk memenuhi persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam harus terdaftar lembaga yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. dalam rangka memberikan kemudahan pendaftaran bagi lpk sebagaimana dimaksud pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangketentuan mengenai tata cara pendaftaran lp. kegiatan penilaian kesesuaian untuk memenuhi persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan oleh: lpk dalam negeri dengan ruang lingkup yang sesuai dan telah diakreditasi oleh kan dan memenuhi persyaratan lpk yang ditetapkan dalam perjanjian saling keberterimaan, lpk luar negeri dengan ruang lingkup yang sesuai dan telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan dan memenuhi persyaratan lpk yang ditetapkan dalam perjanjian saling keberterimaan,: atau lpk luar negeri dengan ruang lingkup yang sesuai dan diakui berdasarkan perjanjian saling keberterimaan dan memenuhi persyaratan lpk yang ditetapkan dalam perjanjian saling keberterimaan. . nag presiden republik indonesiarakreditasi oleh kan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik skema penilaian kesesuaian. hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dinyatakan dalam bentuk laporan dan atau sertifikat yang memuat logo akreditasi kan. hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dinyatakan dalam bentuk laporan dan atau sertifikat yang memuat logo badan akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan dan atau tanda lain yang memenuhi persyaratan dalam perjanjian saling keberterimahuruf huruf dan hurufhasil penilaian kesesuaian dari lpk luar negeri sebagaimana dimaksud pada dapat diterima sebagai bukti kesesuaian terhadap persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf berdasarkan perjanjian saling keberterimaan dengan mempertimbangkan: kepentingan nasional: kewajiban indonesia sebagai anggota organisasi internasional, dan atau kewajiban . pasi nag presiden republik indonesia kewajiban indonesia sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional. hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam bentuk sertifikat dan atau laporan yang memuat logo akreditasi, logo dan atau pernyataan pengakuan kompetensi oleh organisasi internasional yang relevan. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara tentang keberterimaan hasil penilaian kesesuaian dari lpk luar negeri diatur dengan peraturan menteri kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang indonesia telah menjadi pihak. kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang ditunjuk sebagai lembaga yang kompeten (designated body) dalam perjanjian saling keberterimaan yang indonesia telah menjadi pihak, menetapkan lpk luar negeri yang melaksanakan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada harus menyampaikan daftar lpk yang telah ditetapkan untuk didaftarkan lembaga sebagaimana dimaksud dalam dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian, lpk wajib memenuhi tanggung jawabnya. tanggung jawab lpk sebagaimana dimaksud pada meliputi: memenuhi ketentuan, tata cara, dan prosedur yang ditetapkan oleh kan, melaksanakan penilaian kesesuaian dalam lingkup akreditasi yang dimiliki secara benar berdasarkan fakta dan tidak memihak kepada kepentingan pihak yang dinilai, serta bebas dari tekanan pihak lain termasuk tekanan dari organisasi yang berkaitan atau yang membawanya, menerbitkan . psi fan na, presiden republik indonesia cc. menerbitkan, memperpanjang, membekukan untuk sementara, atau mencabut sertifikat yang telah diterbitkan, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab akreditasi lembaga penilaian kesesuaian akreditasi lpk dilakukan untuk memberikan pengakuan formal bahwa lpk memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya. tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat bidang akreditasi lpk dilakukan oleh kan. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam kan mengacu pada: kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, peraturan perundang undangan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian: persyaratan yang disepakati dalam perjanjian internasional bidang akreditasi lpk yang indonesia telah menjadi pihak: dan persyaratan internasional. . nag presiden republik indonesia kan mengembangkan dan menetapkan skema akreditasi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. (l) akreditasi lpk dilakukan oleh kan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh lpk. dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh akreditasi lpk, kberdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam kan melakukan penilaian kompetensi dan kredibilitas lpk dengan mengacu pada persyaratan akreditasi. persyaratan akreditasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan kan. kan melakukan penilaian kompetensi dan kredibilitas lpk sebagaimana dimaksud dalam paling lama (satu) tahun sejak permohonan diterima. lpk yang telah memenuhi persyaratan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam diberikan sertifikat akreditasi. sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada memuat ruang lingkup akreditasi. lpk yang telah diakreditasi oleh kan harus menggunakan logo akreditasi kan. logo akreditasi kan sebagaimana dimaksud pada dicantumkan pada sertifikat dan laporan hasil penilaian kesesuaian sesuai dengan ruang lingkup akreditasi. . psi r9. presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi lpk, diatur dengan peraturan kaakreditasi melalui kerjasama akreditasi internasional. lpk yang telah diakreditasi oleh kan dapat menggunakan logo saling pengakuan akreditasi internasional sesuai dengan ruang lingkup perjanjian saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penggunaan logo akreditasi kan sebagaimana dimaksud dalam dan logo saling pengakuan akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan kan. bab ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian bagian kesatu umumusu, pengembangan bahan acuan, dan kalibrasi. . presiden republik indonesia ketertelusuran sistem satuan internasional sebagaimana dimaksud dalam diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan memperkuat daya saing bangsa. bagian kedua pengelolaan susu susu sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai acuan tertinggi untuk pengukuran indonesia. susu sebagaimana dimaksud dalam mencakup standar untuk satuan dasar dan satuan turunan yang diperlukan untuk menjamin ketertelusuran hasil pengukuran dalam: penelitian dan pengembangan, proses produksi, dan penjaminan mutu, dan perlindungan kesehatan, keamanan, keselamatan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta transaksi perdagangan. pengelolaan susu dilakukan oleh bsn sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dalam melakukan pengelolaan susu, bsn bekerjapengelolaan susu sebagaimana dimaksud pada mencakup penyediaan, pengembangan, pemeliharaan dan diseminasi susu. . musi dn, presiden republik indonesia bsn melakukan kerja sama internasional bidang pengukuran untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap hasil pengelolaan susu. penyediaan susu dilakukan dalam bentuk standar ukuran yang sesuai dengan definisi dalam sistem satuan internasional. penyediaan susu dilaksanakan berdasarkan kebutuhan susu yang diperlukan untuk kepentingan nasional. pengembangan dan pemeliharaan susu dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pengembangan dan pemeliharaan susu yang ditetapkan dalam organisasi kerjasama internasional bidang pengembangan dan pemeliharaan susu. diseminasi susu dilakukan dalam bentuk pengembangan bahan acuan dan kalibrasi sesuai dengan persyaratan diseminasi susu yang disepakati dalam perjanjian saling pengakuan bidang pengelolaan susu. bagian ketiga pengembangan bahan acuan bahan acuan sebagaimana dimaksud dalam dikembangkan oleh: pengelola susu, dan atau produsen bahan acuan yang diakreditasi oleh kan. . presiden republik indonesia dalam hal pengembangan bahan acuan sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dilakukan indonesia, pengembangan bahan acuanprodusen bahan acuanprodusen bahan acuan diatur dengan peraturan kan. bagian keempat kalibrasi kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh: pengelola susu, laboratorium kalibrasi yang diakreditasi oleh kan: dan atau laboratorium yang telah memenuhi persyaratan teknis untuk melakukan kalibrasi secara internal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan kan. dalam hal kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dilakukan indonesia, kalibrasilaboratorium . psi presiden republik indonesia laboratorium kalibrasilaboratorium kalibrasi diatur dengan peraturan kan. bab vii penelitian dan pengembangan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, bsn, dan atau kementerian lembaga pemerintah nonkementerian lainnya dapat melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian. pelaksanaan program danmengacu pada kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian. kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan intelektual hasilditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penelitian dan pengembangan standardisasi dalam rangka perencanaan, perumusan, penetapan dan pemeliharaan sni, dilakukan untuk mendukung kegiatan: identifikasi kebutuhan sni, harmonisasi sni dengan standar internasional, pengembangan keunikan nasional, penguatan posisi dalam pengembangan standar internasional, dan atau kebutuhan. psi nay presiden republik indonesia kebutuhan standardisasi lainnya. penelitian dan pengembangan standardisasi dalam rangka penerapan dan pemberlakuan sni dilakukan untuk: dukungan pengembangan skema penerapan dan pemberlakuan sni, dukungan pelaksanaan penerapan dan pemberlakuan sni, dukungan pelaksanaan pengawasan penerapan dan pemberlakuan sni, dan atau dukungan pelaksanaan evaluasi penerapan dan pemberlakuan sni. penelitian dan pengembangan penilaian kesesuaian dilakukan untuk: pengembangan persyaratan, lingkup kegiatan, pengakuan dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian: pengembangan metode uji, metode inspeksi, dan metode penilaian kompetensi personal untuk menjamin keabsahan dan pemutakhiran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, cc. pengembangan susu, bahan acuan, dan metode kalibrasi untuk menjamin ketertelusuran hasil pengukuran, dan atau kebutuhan penilaian kesesuaian lainnya. bab viii kerjasama untuk mengembangkan standardisasi, penilaian kesesuaian, dan akreditasi, bsn dan atau kan dapat melakukan kerjasama internasional. kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: keanggotaan dan partisipasi aktif dalam organisasi standardisasi internasional, penelitian. nan presiden republik indonesia penelitian bersama, cc. pendidikan dan pelatihan, dan atau bentuk kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama termasuk kesepakatan dalam kerjasama regional dan atau bilateral. kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan untuk: memperjuangkan kepentingan indonesia dalam pengembangan standar internasional, memfasilitasi keberterimaan hasil penilaian kesesuaian untuk barang, jasa, sistem, proses, dan personal pasar internasional, dan atau memfasilitasi pencegahan terhadap masuknya barang, jasa, sistem, proses, dan personal yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan untuk: pengembangan standardisasi dan penilaian kesucian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. sesuai komitmen pemerintah indonesia dalam keanggotaan pada organisasi internasional. pemenuhan kewajiban internasional sebagaimana dimaksud pada paling sedikit berupa:notifikasi. naa presiden republik indonesiatentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian persyaratan sni secara wajib, cc.bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dasebagaimana dimaksud pada huruf untuk memperjuangkan kepentingan nasional. pemberlakuan persyaratan acuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf yang dilakukan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian wajib memenuhi kewajiban internasional sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau huruf pemenuhan kewajiban internasional sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan oleh bsn. pemenuhan kewajiban internasional sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dilakukan oleh bsn bekerjasama dengan kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, atau pemangku kepentingan. ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban internasional diatur dengan peraturan kepala bsn. bab ix. presiden republik indonesiasistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian memuat informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian. dalam menyediakan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada bsn dapat meminta data dan informasi kepada pemangku kepentingan. pemangku kepentingan menyampaikan data dan atau informasi melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada bsn.integrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan mekanisme pertukaran data informasi yang aman, efektif, dan efisien berdasarkan kesepakatan bersama. bsn bersama pemangku kepentingan menyediakan akses sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk masyarakat. bsn dalammemublikasikan informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan memperhatikan perlindungan kekayaan intelektual. informasi mengenai sninas. pasi fan presiden republik indonesia pnas tahun berjalan, daftar sni yang telah ditetapkan: daftar sni yang telah diberlakukan secara wajib: daftar sni yang diterapkan secara sukarela, dan data pemangku kepentingan yang menerapkan sni, termasuk produk, lpk penerbit sertifikat, dan masa berlaku sertifikat. informasi mengenai akreditasi lpkersyaratan akreditasi lpk, dan daftar dan ruang lingkup lpk yang diakreditasi oleh kan. informasi yang terkait dengan penjaminan ketertelusuran hasil penilaian kesesuaiankemampuan kalibrasi dan pengukuran dari pengelola susu, ruang lingkup kalibrasi dan pengukuran dari laboratorium kalibrasi yang diakreditasi oleh kan, cc. ruang lingkup produsen bahan acuan yang diakreditasi oleh kan, dan ruang lingkup penyelenggara uji profisiensi yang diakreditasi oleh kan. ketentuan mengenai tata cara pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian diatur dengan peraturan kepala bsn. bab x. pasi kena presiden republik indonesia bab peran serta masyarakat masyarakat dapcc. membangun budaya standar, dan atau melaporkan kepada kementerian, mengenai:dan atau penyalahgunaan dan atau pemalsuan sertifikat akreditasi. babmelakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan sni. pembinaan . nan presiden republik indonesia pembinaan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: pemberian bimbingan teknis penerapan standar untuk pelaku usaha dan masyarakat, pemberian insentif dan atau pendampingan dalam proses sertifikasi serta penggunaan tanda sni dan atau tanda kesesuaian bagi usaha mikro dan kecil, fasilitasi pembiayaan dan pemeliharaan sertifikasi untuk usaha mikro dan kecil: pengembangan lpk, edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk bertanda sni dan atau tanda kesesuaian, edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penilaian kesesuaian dari lpk yang telah diakreditasi kan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, peningkatan kompetensi dan kapasitas pemangku kepentingan dalam memenuhi persyaratan acuan untuk penilaian kesesuaian, peningkatan pemahaman terhadap pentingnya infrastruktur mutu bagi pemangku kepentingan, j . peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian: pengembangan infrastruktur dan peningkatan kompetensi kalibrasi, pembuatan bahan acuan, dan penyelenggaraan uji profisiensi, dan il. menumbuhkembangkan budaya standar melalui pendidikan formal dan non formaldalam, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerianberkoordinasi dengan bsn. ketentuan . presiden republik indonesia ketentuan mengenai peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian diatur dengan peraturan kepala bsn. bsn melakukan pembinaan berupa pengembangan infrastruktur dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan susu. dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada bsn berkoordinasibab xii pengawasan pengawasan terhadap penerapan sni sebagaimana dimaksud dalam dan pemberlakuan sni secara wajib sebagaimana dimaksud dalam serta pemberlakuan persyaratan acuan lainnya secara wajib sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: pengawasan terhadap barang dan jasa sebelum diedarkan, sistem dan proses sebelum dioperasikan, dan atau personal sebelum melakukan kegiatan, dan pengawasan terhadap barang dan jasa setelah diedarkan, sistem dan proses setelah dioperasikan, dan atau personal yang telah melakukan kegiatan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pengawasan terhadap lpk yang telah diakreditasi dilakukan oleh kan. ketentuan . pasi ton presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan tata cara pengawasan lpk sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan kan. pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban lpk untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan acurdagangan. ketentuan lebih lanjut tentang ruang lingkup dan tata cara pengawasan pemenuhan kewajiban lpkdagangan. bab xiii sanksi administratif pelaku usaha yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah untuknghapusan tanda sni dan atau tanda kesesuaian pada barang dan atau kemasan atau label, papan pengenal, kop surat, dan atau media lainnya. . fan presiden republik indonesirbaikan pembubuhan tanda sni dan atau tanda kesesuaian atau pembubuhan nomor sni sesuai dengan nomor sni pada sertifikat. penarikan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilakukan oleh pelaku usaha. penarikkenakan oleh menteri dan atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian kepada pelaku usaha berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan. lpk yang tidak dapat memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa: pembekuan akreditasi lpk, atau pencabutan akreditasi lpk. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dikenakan oleh kan berdasarkan hasil pengawasan terhadap lpk sebagaimana dimaksud dalam bab xiv. psi wo,, dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun sejak diundangkannya peraturan pemerintah ini: mengoordinasikan panitia teknis sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang standardisasi nasional yang dilaksanakan oleh instansi teknis dialihkan kepada bsn, bsn menetapkan skema penilaian kesesuaian untuk sni yang diterapkan secara sukarela yang belum memiliki skema penilaian kesesuaiyang mengatur tentangt emas hukum dan perundang undangan, pelan bnn fn: san nek psa sya giovanni jaman liumum kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian indonesia pada hakikatnya telah berlangsung cukup lama. salah satu informasi yang memberikan gambaran mengenai hal tersebut adalah indonesia pernah memiliki peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar industri dimana salah satu tujuan dari standar industri sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut adalah untuk meninggikan mutu dan hasil industri. seiring berkembangnya zaman, kebutuhan mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian semakin meningkat ditandai dengan banyaknya pengaturan mengenai kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang undangan. puncak pengaturan mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah lahirnya undang undang nomor tahun tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian. dengan lahirnya undang undang tersebut diharapkan pengaturan mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian lebih harmonis dan komprehensif. untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu peraturan pemerintah. pengaturan dalam peraturan pemerintah ini memuat materi pokok yang meliputi standardisasi, kegiatan penilaian kesesuaian, kelembagaan, ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian, penelitian dan pengembangan, kerjasama, sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, pembinaan dan pengawasan, serta peran serta masyarakat. ii. demi cukup jelas. . psi nan hay ll:arakteristik, batasan dan atau keragaman yang dapat diatur dalam standar, antara lain adalah: karakteristik yang diperlukan untuk memastikan bahwa piranti listrik rumah tangga aman bagi seluruh penghuni rumah, sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh penyedia jasa tertentu, karakteristik atau elemen proses yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan atau jasa, keragaman ukuran barang untuk memudahkan pembeli memilih sesuai dengan kebutuhannya, persyaratan sistem manajemen yang diperlukan untuk mengelola kegiatan tertentu. huruf yang dimaksud dengan kesesuaian hubungan yang dapat diatur dalam standar, antara lain adalah: ketentuan tentang ukuran ulir mur dan baut sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis konstruksi dan atau peralatan, ketentuan tentang bahasa pemrograman piranti lunak yang dapat digunakan dalam sistem operasi tertentudapat dirumuskan tidak selaras dengan standar internasional adalah sni dirumuskan tidak hanya mengacu pada satu standar internasional yang relevan, namun mengacu pada beberapa standar referensi lain. hal ini dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan nasional. cukup jelas. cukup jelas. . psi nag ey. presiden republik indonesia yang dimaksud dengan metode lain adalah jajak pendapat dapat dilakukan dengan temu dengan komunitas, dan lain sebagainya. yang dimaksud dengan validasi adalah tindakan untuk membuktikan bahwa isi dari perbaikan rancangan sni sudah sesuai dengan masukan dan hasil jajak pendapat. yang dimaksud dengan kepentingan nasional? adalah melaksanakan kebijakan presiden dan atau melaksanakan peraturan perundang undangan yang diundangkan setelah pnas ditetapkan dan mengharuskan penetapan sni dilakukan pada tahun berjalan. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan urgensi perumusan adalah alasan, latar belakang atau kondisi yang dihadapi sedemikian hingga proses perumusan sni yang diusulkan tidak dapat ditusi naaampak regulasi dilakukan untuk melihat kesiapan pemberlakuan sni secara wajib serta kemungkinan dampak implementasinya baik terhadap pelaku usaha, lpk, maupun pemangku kepentingan lainnya. peraturan kepala bsn mengatur ketentuan umum penyusunan analisis dampak regulasi dengan memperhatikan kepentingan pelaku usaha, kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian. cukup jelas. yang dimaksud dengan mempekerjakan personal adalah pelaku usaha, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan atau pemerintah daerah wajib memastikan bahwa personal yang bekerja memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. . presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan memproduksi adalah merancang dan atau menghasilketapkan kembali snp adalah. huruf yang dimaksud dengan mengubah sni adalah substansi dan atau editorial sni mengalami perubahan. huruf yang dimaksud dengan mengabolisi sni adalahsistem, proses, dan atau personal yang diatur dengan ketentuan dalam sni tersebut. abolisi sni dapat dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komite teknis serta kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sertifikasi mencakup berbagai kegiatan lain yang diperlukan untuk menyatakan pemenuhan dan penerbitan sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan tertentu, antara lain: verifikasi legalitas kayu, verifikasi dan validasi gas rumah kacamilik skema penilaian kesesuaian adalah lembaga yang bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi tertentu. pemilik skema penilaian kesesuaian dapat berupa pemerintah negara lain, lembaga standardisasi nasional negara lain, asosiasi pembeli negara lain, atau organisasi lainnya yang menetapkan skema sertifikasi untuk kepentingannya, yang dapat berpengaruh terhadap keberterimaan barang, jasa, sistem, proses, atau personal nasional pasayang dimaksud dengan mengembangkan sarana dan prasarana uji petik adalah bsn bekerjasama dengan pemangku kepentingan mengembangkan kompetensi laboratorium pengujian sehingga memenuhi persyaratan akreditasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelaskepala bsn.menteri dan atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. . psi tan presiden republik indonesiahuruf yang dimaksud dengan saling keberterimaan adalah hasil penilaian kesesuaian dari lpk yang diakreditasi oleh badan akreditasi negara lain dapat diterima sebagai bukti pemenuhan regulasi. huruf yang dimaksud dengan saling pengakuan adalah memberikan pengakuan terhadap kompetensi lpk yang diakreditasi oleh badan akreditasi negara lain sesama pihak mutual recognition agreement (mra). huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan logo akreditasi kan adalah logo kan yang dilengkapi dengan identitas status akreditasi lpk yang dapat digunakan oleh lpk untuk menyatakan status akreditasinya. . a9. presiden republik indonesia yang dimaksud dengan badan akreditasi yaitu organisasi internasional seperti international accreditation forum iaf), international laboratory accreditation cooperation lac), asia pacific laboratory accreditation cooperation apla) dan pacific accreditation cooperation paccukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan permohonan diterima adalah dokumen permohonan yang disampaikan oleh lpk telah dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan permohonan akreditasi. . tan presiden republik indonesia cukup jelas yang dimaksud dengan ruang lingkup akreditasi adalah pernyataan kemampuan lpk untuk melaksanakan kegiatan pengujian, inspeksi, atau sertifikasi terhadap jenis barang, jasa, sistem, proses, atau kompetensi personal tertentu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan logo saling pengakuan akreditasi internasional adalah logo yang ditetapkan oleh organisasi kerjasama akreditasi internasional sebagai bukti bahwa lpk telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang memenuhi persyaratan saling pengakuan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . nas presiden republik indonesiayang dimaksud dengan diseminasi susu adalah kegiatan untuk menurunkan nilai susu standar dengan tingkat ketelitian yang lebihbrasi secara internal adalah kalibrasi yang dilakukan sendiri oleh laboratorium. . h9, presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. acuan pada kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian dilakukan sepanjang kebijakan nasional telah ditetapkan oleh menteri yang mengoordinasikan. yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan adalah ketentuan yang diatur dalam undang undang terkait hak kekayaan intelektual dan undang undang terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud keunikan nasional adalah persyaratan dalam sni yang berbeda dengan ketentuan dalam standar internasional atau standar lain untuk memperkuat kepentingan indonesia. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . psi nag evi isa presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan. nasi ie dlt salinan egagunatenaga kerja asing. babi. ng. presiden republik indonesiawajiban dan larangan bagi pemberi kerja tenaga kerja asing bagian kesatu umum setiap pemberi kerja tka wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada belum dapat diduduki oleh tenaga kerja indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh tka. penggunaan tka sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. . presiden republik indonesiacc. perusahaan swasta asing yang berusaha indonesia,olehtka hanya dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja tka dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tk. ho. presiden republik indonesia, atau tkatka tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja tka pertama. tka sebagaimana dimaksud pada (l) dipekerjakanjabatan tertentu yang dapat dirangkap sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh menteri setelah mendapat masukan dari kementerian lembaga terkait. bagian kedua kewajibantk. lea presiden republik indonesia pemberi kerja tka sebagaimana dimaksud pada dan wajib mempekerjakan tka sesuai dengan pengesahan rata. pemberi kerja tka wajib:bagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tka, dan memulangkan tka negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. selain kewajiban pemberi kerja tka sebagaimana dimaksud pada pemberi kerja tka wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa indonesia kepada tka. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan tidak berlaku bagi: direksi dan komisaris, kepala kantor perwakilan, cc.pemberi kerja tka wajib. program . presiden republik indonesia program asuransi bagi tka yang bekerja kurang dari (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit menjamin pelindungan untuk jenis risiko kecelakaan kerja. bagian ketiga larangan pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tka. pemberi kerja tka dilarang mempekerjakan tka rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama. pemberi kerja tka dilarang mempekerjakan tka pada jabatan yang mengurusi personalia. jabatan yang mengurusi personalibab iii pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing bagian kesatu tata cara permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing untuk mendapatkan pengesahan rata, pemberi kerja tka harus mengajukan permohonan secara daring kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. permohonan . se) presiden republik indonesia permohonan pengesahan rata sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pemberi kerja tka yang memuat paling sedikincana penyerapan tenaga kerja indonesia setiap tahun, nomor induk berusaharancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain, bagan struktur organisasi perusahaan, surat pernyataan untuk penunjukan tenaga kerja pendamping tka)untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa indonesia kepada tka. dalam. presiden republik indonesia dalam hal pemberi kerja tka telah siap menyampaikan data calon tka yang akan dipekerjakan maka penyampaian data calon tka dapat dilakukan sekaligus pada saat permohonan pengesahan ratasebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada memuatmberi kerja tka dalam menyampaikan data calon tka sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan dokumen paling sedikit: ijazah pendidikan, sertifikat. presiden republik indonesia sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja, cc. perjanjian kerja atau perjanjian lain, surat keterangan penunjukan tenaga kerja pendamping tka, surat pernyataan sebagai penjamin tka, dan rekening koran tabungan tka atau pemberi kerja tkadalam hal data calon tka dan dokumen sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap dan benar serta pemberi kerja tka telah melakukan pembayaran dipikapermohonan pengesahan rata yang diajukan oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional dikecualikan dari penilaian kelayakan pengesahan rata sebagaimana dimaksud dalam permohonan . presiden republik indonesia permohonan pengesahan rata sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan memuat data calon tkadan alasan penggunaan tka: rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain, dan atau cc. surat persetujuan dari instansi yang berwenangs5) dalam hal data calon tka dan dokumen sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap dan benar. presiden republik indonesia pengesahan rata terdiri atas: rata untuk pekerjaan bersifat sementara, rata untuk pekerjaan lebih dari (enam) bulan, cc. rata non dkk aj, dan rata kek. pengesahan rata untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling jan. pengesahan rata kek diberikan untuk jangka waktu paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. pengesahan rata non dipika diberikan kepada pemberi kerja tka untngesahan rata sebagaimana dimaksud dalam. 1d. presiden republik indonesiauntuksebagaimana dimaksud pada huruf pemberi kerja tka harus menyampaikan data calon tka secara daring kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. jabatan pada kegiatan perusahaan rintisan (start up) berbasis teknologi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan masukan dari kementerian lembaga terkait. menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada menyampaikan data calon tkajangka waktu bagi tka yang bekerjberikan paling lama (tiga) bulansebagaimana dimaksud pada wajib memiliki pengesahan rata. dalam. presiden republik indonesiasebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (dua) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu jabatan tka sebagaimana dimaksud padakunjungan bisnis, dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat masuk dan tinggal wilayah indonesia dengan menggunakan visa dan izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang keimigrasian. bagian kedua perpanjangan dan perubahan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing permohonan perpanjangan pengesahan rata diajukan oleh pemberi kerja tka secara daring kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.muat paling sedikit: identitas pemberi kerja tka, alasan. presiden republik indonesia alasan perpanjangan pengesahan rata: jabatan atau kedudukan tka dalam struktur organisasi perusahaan:perpanjangan rata, pengesahan rata yang masih berlaku, perjanjian kerja atau perjanjian lain, paspor tka yang masih berlaku, kepesertaan program jaminan sosial: nomor pokok wajib pajak tka dan pemberi kerja tka:(s5) dalam hal permohonan perpanjangan pengesahan rata dinyatakan lengkap dan benar, menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan pengesahan rata perpanjangan paling lama (dua) hari kerja. jangka waktu setiap pengesahan rata perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (dua) tahun dan pengesahan rata perpanjangan kek diberikan paling lama (lima) tahun. pengesahan rata perpanjangan digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi tka. menteri. presiden republik indonesia menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada menyampaikan dataizin tinggal dalam rangka bekerja. pemberi kerja tka dapat mengajukan permohonan perubahan pengesahan rata secara daring kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenaipengesahan rata sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama (dua) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar. bagian ketiga dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing pemberi kerja tka wajib membayar dipika atas setiap tka yang dipekerjakan. pembayaran dipika dilakukan sesuai dengan jangka waktu tka bekerja wilayah indonesia. pembayaran . presiden republik indonesia pembayaran dipika sebagaimana dimaksud padakode billing pembayaran dipika sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemberi kerja tka setelah data calon tka dan dokumen dinyatakan lengkap oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. pembayaran dipika merupakan persyaratan pengesahan rata. ketentuan mengenai besaran dan penggunaan dipada menjadi:, pendapatan daerah provinsi, dan pendapatan daerah kabupaten kota. presiden republik indonesia pembayaran dipika sebagaimana dimaksud pada (l) untuk penerimaan negara bukan pajak dibayarkan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh menteri dan untuk pendapatan daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. kewajiban membayar dipika tidak berlaku bagi: instansi pemerintah, perwakilan negara asing: badan internasional, lembaga sosial: lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu lembaga pendidikan. jabatan tertentu lembaga pendidikan yang dibebaskan pembayaran dipika sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan masukan dari kementerianrmohonan, perpanjangan, perubahan pengesahan rata, dan pembayaran dipika sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri. bab izin tinggal tenaga kerja asing setiap tka yang dipekerjakan oleh pemberi kerja tka indonesia wajib memiliki izin tinggal. jenis. presiden republik indonesia jenis dan tata cara pemberian izin tinggal sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang keimigrasian. bab pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping dan tenaga kerja asing penunjukan tenaga kerja indonesia sebagai tenaga kerja pendamping tka dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian. alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pendidikan dan atau pelatihan kerja kepada tenaga kerja pendamping tka sehingga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi yang dipergunakan oleh tka dalam melaksanakan pekerjaan.tenaga kerja pendamping tka yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan kerja dan atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tkaho. presiden republik indonesia pendidikan dan pelatihan bahasa indonesia kepada tka dapat dilaksanaketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tka dan tka sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dengan peraturan menteri. bab pelaporan, pembinaan, dan pengawasan bagian kesatu pelaporan pemberi kerja tka wajib melaporkan setiap (satu) tahun kepada menteri atau pejabat yang ditunjukatau pejabat yang ditunjuk. pemberi. presiden republik indonesia pemberi kerja tka wajibmenteri atau pejabat yang ditunjuk menyediakan data tka yang dipekerjakan oleh pemberi kerja tka secara daring dan dapat diakses olehlokasi kerja tka melalui sistem informasi ketenagakerjaan. bagian kedua pembinaan pembinaan penggunaan tka dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangbagian ketiga pengawasan pengawasan penggunaan tka dilaksanakan oleh:, dan atau pejabat imigrasi yang bertugas bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing masing. pengawas. presiden republik indonesia pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf melakukan pengawasan pada norma penggunaan tka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan. bab vii sanksi administratif pemberi kerja tka yang melanggar ketentuan dan atau dikenaicc. pencabutan pengesahan rata. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada dalam mengenakan sanksi administratif berdasarkan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administratif dari pengawas ketenagakerjaandan besaran. presiden republik indonesiapenghitungan besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada dikenakan kepada pemberi kerja tka dimulai sejak tka memasuki wilayah indonesia sampai dengan (enam) bulan. sanksi denda sebagaimana dimaksud pada dibayarkan kas negarmbayar sanksi denda dalam jangka waktu paling lama (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan pengesahan rata. pemberi kerja tka sebagaimana dimaksud pada tetap berkewajiban untuk membayar sanksi denda dan denda keterlambatan sebesar (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan. denda. sate presiden republik indonesia denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada dikenakan paling lama (enam) bulan. apabila dalam jangka waktu (enam) bulan sejak batas waktu pembayaran pemberi kerja tka tidak membayar sanksi denda dan denda keterlambatan, menteri atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurusi piutang negara untuk proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam tidak melaporkan setiap (satu) tahun kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalamatau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam dan atau tidak. presiden republik indonesia tidakakan dikenakan sanksi pencabutan pengesahan rata sebagaimana dimaksud dalam mempekerjakan tka rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama sebagaimana dimaksud dalam mempekerjakan tka pada jabatan yang mengurusi personalia sebagaimana dimaksud dalam dan atau tidak membayar dipika atas setiap tka yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam . presiden republik indonesia menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pencabutan pengesahan ratadanaan segala pendanaproses penggunaan tka sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini dilakukan melalui penggunaan data secara bersama dan terintegrasi secara daringini paling lambat (tiga) bulaapril agar. pep nitrasi hukum, sleep wna fetenaga kerja asing umum sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan nasional, investasi merupakan salah satu strategi utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja indonesia. tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sebagai tujuan pembangunan. setiap kegiatan pembangunan hendaknya dilakukan oleh tenaga kerja indonesia melalui pengisian jabatan jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. sebagai tujuan pembangunan, diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. oleh karena itu, apabila investasi memerlukan penggunaan tka maka penggunaan tka diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui alih teknologi dan alih keahlian dari tka kepada tenaga kerja pendamping tka. peraturan pemerintah ini diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan tka. penggunaan tka dilaksanakan melalui pengesahan rata yang bersifat wajib. adapun kewajiban pemberi kerja tka dalam mempekerjakan tka antara lain. presiden republik indonesia oleh tka, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa indonesia kepada tka, dan memulangkan tka negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. pembinaan dan pengawasan penggunaan tka dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas luasnya bagi tenaga kerja indonesia dan penegakan hukum serta sanksi administratif kepada pemberi kerja tka terhadap pelanggaran norma penggunaan tka. peraturan pemerintah ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan pemberi kerja tka, permohonan, perpanjangan, dan perubahan pengesahan rata, pengaturan dipika, penerbitan izin tinggal bagi tka, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tka, pendidikan dan pelatihan bahasa indonesia bagi tka, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif atas pelanggaran norma penggunaan tka. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan badan internasional? termasuk organisasi internasionaladan usaha sepanjang diperbolehkan undang undang untuk menggunakan tka antara lain kantor advokat dan kantor akuntan publik yang diatur sesuai dengan undang undang. cukup jelas. yang dimaksud dengan jabatan tertentu antara lain jabatan pada level komisaris, direksi, manajerial, dan profesioidentitas pemberi kerja tka antara lain nama, alamat, nomor telepon, sektor bidang usaha pemberi kerja trjanjian lain antara lain perjanjian pembohongan, surat penunjukan penugasan dari kantor pusat, dan memorandum understandinglaian kelayakan permohonan pengesahan rata adalah hak uji terhadap permohonan pengesahan rata dengan berpedom. cukup jelas. cukup jelas. . presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan identitas tka antara lain nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, kebangsaan, nomor paspor, serta tanggal dan tempat penerbitan pasp"dn presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan surat persetujuan dari instansi yang berwenang antara lain surat persetujuan penugasan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hubungan luar negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesekretariatan negara. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pekerjaan bersifat sementara antara lain jasa impresario, atau pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan kurang dari (enam) bulan. cukup jelas. . cg, fanyang mengatur mengenai fasilitas penanaman modal. huruf cukup jelas. hurufvokasi adalah pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. yang dimaksud dengan perusahaan rintisan (start up) berbasis teknologi adalah perusahaan yang berbasis teknologi dan memiliki modal tertentu antara lain digital fintech dan tech start upcukup jelas. cukup jelas. . d7: presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. s5)sistem pelatihan kerja nasional derintegrasi secara daring antara lain integrasi dengan sistem keimigrasian, sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial, dan sistem perizinan berusaha terintegrasi secarberupa bus dan bangunan kantor stasiun bus damridamri apbn tahun uraian anggaran nilai perolehan (lima) unit bus mitsubishi fe. rp1. yang pengalamannya berasal dari proyek perintisan angkutan jalan. (dua belas) unit bus mitsubishi fe. yang pengalamannya berasal dari proyek pengembangan lalu lintas dan angkutan perkotaan. (sepuluh) unit bus mitsubishi fe. yang pengalamannya berasal dari proyek perintisan angkutan jalan. (sembilan belas) unit bus hino putro rp4. yang pengalamannya berasal dari satuan kerja perintisan angkutan jalan. (tujuh puluh) unit bus mercedes rp47. benz yang pengalamannya berasal dari satuan kerja pengadaan sarana angkutan perkotaan. (tiga. nag presiden republik indonesia apbn tahun uraian anggaran nilai perolehan (tiga puluh) unit bus hino putro rp6. ldr yang pengalamannya berasal dari satuan kerja pengadaan sarana angkutan perkotaan. (lima) unit bus isuzu nkr. rp1. yang pengalamannya berasal dari satuan kerja pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan maluku utara. (lima puluh) unit bus isuzu nkr. rp11. yang pengalamannya berasal dari satuan kerja sarana angkutan perkotaan. (dua puluh delapan) unit bus isuzu rp7. nkr. nad, badan rehabilitasi dan rekonstruksi nanggroe aceh darussalam nias. (satu) unit bangunan stasiun bus rp4. damri nanggroe aceh darussalam, badan rehabilitasi dan rekonstruksi nanggroe aceh darussalam nias. (tiga puluh) unit bus hino euro rp19. yang pengalamannya berasal dari satuan kerja sarana angkutan perkotaan. (tiga. fan presiden republik indonesia apbn tahun uraian anggaran nilai perolehan (tiga puluh satu) unit bus hino putro(tujuh puluh delapan) unit bus rp19. hyundai mightykertas padalarang, perlu melakukan restrukturisasi kertas padalarang dengan cara melakukankertas padalarang pada tanggal januari yang menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka. dalam rangka restrukturisasi kertas padalarangdilakukan penambahan modal kertas padalarang dengan cara menerbitkan saham baru sebagai. penerbitan saham baru sebagaimana dimaksud pada sejumlah (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua) saham atau senilai rp261. (dua ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh dumpat puluh koma tujuh puluh tujuh persen) menjadi sebesar (tujuh koma tujuh puluh lima persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor pada kertas padalaisabeb ttlisl jas| ja| fo) fo) salinan sesuai dengan pantun. presiden republik indonesia, kementerian sekretariat negara asisten deputi perundang undangan adik dan kesejahteraan rakyat, ttd. jpa #' dr. susilo bambang yudhoyono setiawan |
wi. "ng an. msn f: perolehan dari hasil pertanian, b.jasa. mean a9. presiden republik indonesia jasa perpustakaan, pengolahan data, dan reproduksi peta, cc. dan analisis serta sertifikasi, jasa penggunaan sarana dan prasarana, jasa pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian, jasadan royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertaniananpertanian dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat iii, kepemimpinan tingkat dan prajabatan yang dilaksanakasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf yang memperoleh kekayaan intelektual, kepadaenjualan tingkat distributor selama jangka waktu kontrak kerja sama. royalti atas jasa alih teknologi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang tidak bersifat komersial untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, dapat dikenai tarif sebesar (nol persen). ketentuan. a, mad reg, presiden republik indonesia ketentuan mengenai besaran jumlah minimal persentase royalti sebagaimana dimaksud pada dankan persetujuan dari menteri keuangan. terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk: hewan organik yang dilalulintaskan dalam rangka pelaksanaan tugas, dan media pembawa hama penyakit hewan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial, dikenai tarif sebesar rp0, (nol rupiah). dalam hal media pembawa hama dan penyakit hewan atau media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dilakukan tindakan penolakan atau pemusnahan, jasa tindakan karantina hewan dan jasa tindakan karantina tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan pemerintah ini tidak dikenai tarif. . pan lai yan presiden republik indonesia terhadap jenis pnb berupa jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi pelajar dan mahasiswa dapat dikenai tarif sebesar (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah inberupa jasa pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh pertanian dan diklat teknis pertaniandan konsumsi sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada wajib bayar. tarif atas jasa tindakan karantina hewan antar area berupa pemeriksaan fisik sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah ini hanya dikenai tempat pengeluaran. tarif. h9. presiden republik indonesia tarif. atas jasa tindakan karantina selain pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada dikenai ditempat pengeluaran dan atau pemasukan sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan atau penggunaan saranabelum termasuk biaya perjalanan dinas. besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan menteri keuangan mengenai standar biaya. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada wajib bayar dan disetorkan kas negara.sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah ini tidak dibebankan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam bagi wajib bayar yang berasal dari usaha mikro dan kecil. . pan yan kk: presiden republik indonesia ketentuan mengenai kriteria, syarat, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan menteri pertanit spb kru nat tan mad sapta murti pirtan. sg" ro. presiden republik indonesia d ii. demi yang dimaksud dengan kontrak kerja sama adalah kesepakatan antara unit kerja atau unit pelaksana tekniscukup jelas. kontrak kerja sama dilakukan berdasarkan kegiatan kerja sama dengan pihak lain pada penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan pertanian antara lain berupa kegiatan yang belum tertuang dalam lampiran peraturan pemerintah ini. pihak lain adalah institusi pemerintah, institusi pendidikan, badan hukumcukup jelas. cukup jelas. 4. masi pan pes presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan hewan organik adalah hewan milik instansi pemerintah misalnya tentara nasional indonesia, kepolisian, dan direktorat jenderal bea dan cukai, yang dilatih dan dipelihara secara intensif dalam rangka membantu tugas kedinasan. huruf yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian bantuan beruppemerintah daerah,yang dimaksud dengan penolakan adalah tindakan menolak masuknywilayahyang dimaksud dengan pemusnahan adalah tindakan pemusnahan dengan metode tertentu terhadap media pembawa hama penyakit hewan karantina phk) organisme pengganggu tumbuhan karantina optik) sebagai akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas karantina. sae ri,on dapenerimaan negara bukan pajak satuan perolehan dari hasil pertanian benih bibit penjualan benih bibit sejenis breeder seed) kelompok tanaman pangan padi per kilogram jagung per kilogram kedelai perkilogrampepaya per biji semangka per biji melon per biji kelompok . ag. presiden republik indonesia sama pentenmamn mea bukan pas sar uan tawarkentang bebas penyakit virus per botol bawang merah (umbi) per kilogram bawang merah (biji) per gram kelompok tanaman hias krisan per stek kelompok tanaman perkebunan lada per stek lada per bibit vanili per stek vanili per bibit cengkeh per biji cengkeh dengan ketinggian per bibit cengkeh dengan ketinggian per bibit nilam. psi pan esa presiden republik indonesia nilam per bibit nilam per stek serai wangi per anakan kelapa per butir kelapa bertunas per butir pinang dan aren per kilogram tembakau per gram kapas per kilogram kenaf per kilogram rosella per kilogram rute per kilogram kapuk per batang jarak pagar per kilogram jarak kebyar per kilogram rami per ritme when perkilogram benih kultur jaringan tebu go) per bibit penjualan benih bibit dasar bd) foundation seed) kelompok tanaman pangan padi per kilogram jagung per kilogram kedelai per kilogram kacang. ut," ag. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarijeruk pertanaman jeruk batang bawah per tanaman apel pertanaman anggur pertanaman melengkung pertanaman pisang pertanaman mangga hijau pertanaman manggis pertanaman alpukat pertanaman duku pertanaman mangga merah per tanaman mangga hibrid pertanaman entries mangga hijau per entries entries mangga merah per entries entries mangga hibrid per entries entries durian per entries sirsak pertanaman sawo. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan sawo pertanaman pepaya per biji melon per biji semangka per biji entries alpukat peintres stek buah naga per ruas nanas per anakan entries manggis peintres entries sirsak ratu per entries aa) jeruk kasturi per batang bb) jeruk purut per batang cc) jeruk nipis per batang dd) jeruk sungai per batangbawang merah biji) per gram jamur. pan a02 ray presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan jamur kultur jaringan per botol kentang per knol bawang merah (umbi) per kilogram kelompok tanaman hias mawar potong pertanaman anthurium pertanaman anggrek vitro pembotol anggrek dewasa pertanaman lili per umbi glasial per umbi jahe berbunga merah pertanaman alpina) benih bunga lempung pertanaman zingiber) benih bunga kasturi pertanaman tapeinochilos) j)) benih paling pancingan pertanaman costs) benih dracaena per tanaman benih pakis leather leaf) perrimpang benih kuskus pertanaman benih cemara pertanaman anyelir per stek sedap malam per kilogram anggrek. yaa way, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif anggrek spathoglottis pertanaman mawar mini pertanaman krisan vitro per botol lili vitro per botol anyelir vitro per botol komplotan anggrek per pot phalaenopsis (isi tanaman) komplotan anggrek per pot dendrobium (isi tanaman) kelompok tanaman biofarmaka jahe putih besar per kilogram per rimpang jahe putih kecil per kilogram per rimpang jahe merah per kilogram per rimpang kunyit per kilogram per rimpang kencur perkilogram per rimpang temulawak per kilogram per rimpang kelompok tanaman perkebunan akar wangi per anakan benih bunga matahari per kilogram benih. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif benih jarak kebyar per kilogram benih jarak pagar per kilogram benih kapas per kilogram benih kapas gundul per kilogram benih kenaf per kilogram benih kultur jaringan baka per kilogram benih kultur jaringan rami per kilogram benih kultur jaringan jarak pagar per planet benih rosella perkilogram tembakau per gram karet okupasi stub mata tidur per pohon karet okupasi stub mata mini per pohon karet okupasi stub tinggi per pohon kopi robusta asal biji umur per pohon bulan kopi arabika asal biji umur per pohon bulan kopi robusta asal stek umur per pohon bulan kopi arabika asal stek umur per pohon bulan kopi berkulit tanduk per biji kakao asal biji umur bulan per pohon kakao per biji benih. musi presiden republik indonesia benih kakao asal kultur jaringan per entries entries kakao per mata teh umur bulan per bibit entries teh per ruas budget tebu per mata kelapa sawit berkecambah per benih kelapa sawit pertanaman aren tengah per benih bud chips kultur jaringan tebu pertanaman benih kemiri sunan (biji) per kilogram benih kemiri sunan (tanaman) pertanaman benih kemiri sunan (drafting) pertanaman entries kopi robusta per entries entries karet per entries karet pertanaman kopi robusta asal stek pertanaman penjualan benih pokok bp) stock seed) kelompok tanaman pangan padi per kilogram jagung komposit per kilogram kedelai perkilogram kacang. nd. day, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan kacang tanah per kilogram kacang hijau per kilogram ubi kayu persen ubi jalar per stek kelompok tanaman hortikultura kelompok buah mangga hijau pertanaman mangga merah pertanaman mangga hibrid pertanaman entries mangga hijau peintres entries mangga merah peintres entries mangga hibrid peintres pisang pertanaman manggis pertanaman durian pertanaman alpukat pertanaman entries alpukat peintres duku pertanaman sawo pertanaman sirsak pertanaman pepaya per biji melon per biji stek. papan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif ag) stek buah naga per ruas nanas pertanaman entries durian per entries entries manggis peintres entries sirsak ratu per entries jeruk pertanaman apel pertanaman anggur pertanaman melengkung pertanaman kelompok sayuran kentang per knol bawang merah per kilogram penjualan benih bibit sebar extension seed) kelompok tanaman pangan padi per kilogram padi hibrida per kilogram kelompok tanaman hortikultura kelompok buah jeruk pertanaman apel pertanaman anggur per tanaman melengkung . dic hkn kau toe presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan melengkung per tanaman pisang kultur jaringan perplanlet dalam bentuk planet pisang kultur jaringan pertanaman dalam bentuk tanaman mangga merah pertanaman mangga hijau per tanaman manggis pertanaman manggis (batang bawah) pertanaman durian pertanaman alpukat pertanaman duku pertanaman sawo cangkok pertanaman sukun pertanaman sirsak pertanaman ag) sirsak (batang bawah) per bibit jeruk per pucuk nanas per anakan pepaya per biji melon per biji semangka per biji mangga hibrid pertanaman jambu biji per tanaman jambu . kan presiden republik indonesia jambu air per tanaman sirsak per tanaman kelompok sayuran kentang per kilogram bawang merah per kilogram kelompok tanaman perkebunan lada per stek lada pertanaman vanili per stek vanili per bibit cengkeh per bibit nilam per stek tembakau per gram rosela minuman per kilogram rute per kilogram wijen per kilogram jarak per kilogram kapuk perokulasi bibit jambu mete seeding) per batang bibit jambu mete per batang rami per ritme daun dewa per bibit gambir per bibit gandapura . pen presiden republik indonesia ems peresmian negara bukan pama bantah tart gandapura per bibit handeuleum per stek handeuleum per bibit kayu manis per bibit kelapa dalam per butir kelapa tengah per butir kemiri per bibit kemukus per bibit kenanga per bibit lada sulur panjat per bibit lada sulur panjat per stek lengkuas per kilogram akademia per bibit akademia per biji melaleuca per bibit mentah (mint method) per bibit pyrethrum per bibit tanaman obat obatan per bibit temu temuan per bibit serai wangi per anakan kapuk per bibit entries jambu mete per entries kelapa hibrida bertunas pertanaman benih. ray presiden republik indonesia benih kelapa hibrida per butir bibit bagal tebu per kwintal bud chips tebu per stek pala pertanaman budget tebu permata bud chips kultur jaringan tebu pertanaman hasil samping kelompok tanaman pangan gabah konsumsi per kilogram beras hasil uji per kilogram jagung pilihan per kilogram kedelai (biji) perkilogram kacang tanah (biji) per kilogram kacang hijau (biji) per kilogram sorgum per kilogram gandum per kilogram ubi kayu per kilogram ubi jalar perkilogram kelompok tanaman hortikultura kelompok buah buah mangga hijau per kilogram buah mangga merah per kilogram buah a33 an, ep. presiden republik indonesia penremaon mekar bukan pasa area tar buah mangga hybrid per kilogram buah durian berbuah buah jeruk per kilogram buah alpukat per kilogram buah pisang per sisir buah sukun berbuah buah sirsak perkilogram buah belimbing per kilogram buah rambutan per kilogram buah nangka per buah buah pepaya per kilogram buah melon per kilogram buah semangka per kilogram buah naga per kilogram buah apel per kilogram buah anggur per kilogram buah melengkung per kilogram kelompok sayuran cabai merah perkilogram kentang per kilogram tomat per kilogram kol per kilogram mentimun per kilogram kacang. pasi presiden republik indonesia kacang kacangan buncis per kilogram cabai paprika per kilogram jagung manis per kilogram bawang merah per kilogram brokoli per kilogram selada letup per kilogram cabe keriting per kilogram cabe rawit per kilogram jamur tiram per kilogram sawi per kilogram bayam per kilogram kangkung per kilogram kacang panjang per kilogram kelompok tanaman hias bunga potong mawar bertangkai bunga potong anthurium bertangkai bunga potong anggrek bertangkai bunga potong krisan bertangkai bunga potong lili per tangkai bunga potong glasial bertangkai bunga potong alpina bertangkai bunga potong zingiber per tangkai bunga potong tapeinochilos per tangkai bunga. presiden republik indonesia emis penerimaan menara bukan pajak satuan tart bunga potong costs bertangkai daun potong dracaena bertangkai daun potong leather leaf bertangkai daun potong kuskus bertangkai anggrek pertanaman kaktus pertanaman sekuler pertanaman anggrek kultur jaringan pertanaman mawar batang bawah pertanaman bunga rosella per pot bunga taman per batang bunga keladi merah per pot bunga red cardinal per pot lumut per pot kelompok biofarmaka kencur per kilogram jahe jahe putih besar per kilogram jahe putih kecil per kilogram jahe merah per kilogram kunyit per kilogram temulawak per kilogram kelompok. presiden republik indonesia ims pengen kena bukan tak saran tar kelompok tanaman perkebunan biji mete kupas per kilogram biji mete per biji cc. bunga cengkeh kering per kilogram kapas per kilogram kapuk gelendong per kilogram kapas berbiji per kilogram merokok tembakau perkilogram lidah buaya per kilogram rempah per kilogram rosella merah per kilogram serat kapas perkilogram serat kenaf kelas per kilogram serat kenaf kelas per kilogram serat kenaf kelas per kilogram oo. serat rami kelas per kilogram serat rami kelas per kilogram ad. serat rosella kelas per kilogram serat rosella kelas per kilogram ss. serat baka per kilogram tembakau daun basah per kilogram when per kilogram. kelapa konsumsi per butir kelapa. toy presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tar kelapa sawit per kilogram pinang dan aren per kilogram kenaf per kilogram rosella per kilogram aa. rute per kilogram bb. biji kakao kering per kilogram cc. getah karet per kilogram dd. media padat jagung giling per kilogram ee. media cair ekg ekstrak kentang per liter gula) ff. media agar sda sabaroud dextrose per test tube agar) pda potato dextrose agar) gg. pemesanan aph (agen pengendali hi) dalam media sederhana (min. per paket gram) tabung reaksi tes tube) per buah cawan petri per buah hh. perbanyakan agen trichoderma spp per kilogram metarhizium spp per kilogram beauveria spp perkilogram ii. tebu giling per kwintal ji: jarak pagar konsumsi per kilogram kk. jarak kebyar konsumsi per kilogram ll. minyak . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan minyak jarak pagar per kilogram mm. kayu kapuk per meter persegi nn. kayu sengon pematang per meter persegi oo. biji kopi per kilogram pp. kemiri sunan konsumsi per kilogram produk olahan dari hasil pertanian hasil olahan kelompok tanaman pangan olahan jagung tortilla mentah per kilogram tortilla matang per kilogram ice cream per cup pop corn gram) per bungkus olahan ubi jalar cassava per kilogram biskuit perkilogram brownies per biji ice cream per cup kripik ubi jalar (100gram) pembungkus olahan ubi kayu tepung moca kilogram) per bungkus biskuit. nia opa presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif biskuit perkilogram brownies per bji kripik kulit ubi kayu per bungkus gram) kripik ubi kayu gram) per bungkus olahan kedelai susu kedelai per liter susu kedelai per gelas ice cream per kilogram olahan talas kerupuk mentah per kilogram kerupuk matang per kilogram hasil olahan kelompok tanaman hortikultura olahan kelompok tanaman buah buahan permen sirsak per pak kripik nangka gram) per bungkus kripik melon gram) per bungkus kripik pisang gram) per bungkus kripik bonggol pisang per bungkus gram) olahan kelompok tanaman biofarma manisan kencur per botol manisan . msn k1. presiden republik indonesia sam penerimaan kerana kur pes saran aan manisan jahe per botol manisan temu mangga per botol temulawak instan per botol temulawak dan jahe instan per botol jahe instan per botol kunyit putih instan per botol kopi laos instan per botol kapsul daun kumis kucing per botol j)) kapsul daun sirsak per botol kapsul daun ungu per botol kapsul daun pegagan per botol cc. hasil olahan kelompok tanaman perkebunan sari tebu per gelas produk teknologi hasil penelitian dikontrol trichosar dan glossar) per kilogram mikoriza per kilogram calopogonium per kilogram clitoris per kilogram ternak dan bibit ternak sapi potong sapi bali jantan calon . psi ry, presiden republik indonesia ems perbedaan secara koran pajak urutan tartx18 bulan per ekor umur x24 bulan per ekor bibit umur bulan per ekor segmental murni, limousin murni, dan angus bagus jantan calon bibit umur bulan per ekor umur bulan per ekor umur. presiden republik indonesia224 bulan per ekor brahman dan peranakan ongole po) ongole jantan calon bibit (l) umur bulan per ekor umur bulan per ekor umur bulan per ekor umur bulan per ekor bibit. day presiden republik indonesia bibit umurlokal aceh jantanbulan per ekor umur bulan per ekor umur bulan per ekor betina. presiden republik indonesiamadura jantan calon bibit umur bulan per ekor umur bulan berekor umur bulan per ekor umur bulan berekor bibit umur bulan berekor umur bulan berekor umur bulan berekor betina calon bibit umur bulan per ekor umur bulan per ekor umur. pasi presiden republik indonesia jam penerimaan kesana rum pas seruan tara umur bulan per ekor umur x24 bulan per ekor bibit umur2z24 bulan per ekor sapi pesisir jantan calon bibit umur bulan per ekor umur bulan per ekor umur bulan per ekor umur? bulan per ekor umur x24 bulan per ekor bibit. eat presiden republik indonesia sapi perah sapi perah betina calon bibitberekor pejantan sapi perah calon bibit umur bulan berekor umur bulan berekor umur bulan per ekor umur. pangan bpn ny, presiden republik indonesia umur bulan per ekor umur bulan berekor bibit umur bulan berekor itik itik wonosari dan alamijantan grade program perkawinan) umur hari per ekor umur hari per ekor umur hari berekor umur hari per ekor s5) umur. psi way, presiden republik indonesia umur hari berekor umur hari per ekor umur hari berekor umur hari berekor umur hari berekor grade non program perkawinan umur hari berekor ps, umur hari per ekor umur hari berekor umur hari per ekor umur hari per ekor umur hari per ekor umur hari per ekor umur hari berekor umur hari berekor itik wonosari alami ma) persilangan). pass presiden republik indonesia umur hari per ekor umur? hari per ekor umur hari per ekor umur hari per ekor jantan umur hari per ekor umur hari per ekor umur hari per ekor umur hari per ekor umur? hari per ekor umur hari per ekor umur hari per ekor umur hari per ekor umur hari per ekor telur itik bertunas tetap) per butir tidak bertunas per kilogram afkir cacat konsumsi) per kilogram babi umur1 bulan per ekor umur bulan per ekor umur bulan berekor umur bulan berekor kerbau. ak ho, presiden republik indonesia kerbau umur1 bulan per ekor umur bulan per ekor umur bulan per ekor umur bulan per ekor bibit ternak ayam ayam arab day old chick doc) umur hari per ekor day old chick doc) sexing per ekor starter umur minggu per ekor starter umur minggu per ekor s5)umur? minggu per ekor ayam meradang dan mar? minggu per ekor grover umur minggu per ekor layer. presiden republik indonesia layer umur minggu per ekor umur minggu per ekor cc. ayam persilangan cross) sriwijaya primaberekor grover umur minggu per ekor grover umur minggu per ekor layer umur minggu per ekor umur minggu per ekor ayam peluang telur tetap per butir telur. ban presiden republik indonesia pembukaan kloaka rokan pajak seruan tart telur tidak bertunas per butir telur afkir cacat per kilogram day old chick doc) umur hari per ekor s5)burung puyuh burung puyuh pedaging per ekor burung puyuh siap telur per ekor kambing bibit kambing peranakan tawa pe) jantan calon bibit umur bulan per ekor bibit umur bulan berekor umur bulan berekor umur bulan per ekor betina. presiden republik indonesia betina calon bibit umur bulan berekor bibit umur bulan berekor umur bulan berekor umur bulan per ekor bibit kambing panen jantan calon bibit umur bulan per ekor bibit umur bulan per ekor umur bulan per ekor umur bulan per ekor betina calon bibit umur bulan berekor bibit umur bulan berekor umur bulan berekor umur bulan berekor domba. msi lan bpn ray, presiden republik indonesia ems pengen menara bukan pasar baron tama domba komposit sumatera calon bibit umur bulan per ekor umur8 bulan per ekor umur bulan berekor bibit umur bulan berekor semen beku sapi dalam negeri paket pembelian kurang dari dosis indexing irisan holstein fh) (a) grade persis (b) grade persis jenis lainnya per dosis sexing irisan holstein fh) (a) grade persis (b) grade persis jenis lainnya per dosis rp. paket. ray presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan paket pembelian dosis atas indexing irisan holstein fh) grade persis (b) grade persis jenis lainnya dosis sexing irisan holstein fh) la) grade persis (pp (b) grade persis (pp jenis lainnya per dosis luar negeri ekspor) indexing irisan holstein fh) grade per dosis grade persis jenis lainnya persis sexing irisan holstein fh) grade persis grade persis jenis lainnya persis kambing. kan lo. presiden republik indonesia kambing dan domba dalam negeri pembelian kurang dari dosis (a) indexing per dosis (b) sexing per dosis pembelian dosis atas (a) indexing per dosis (b) sexing per dosis luar negeri indexing per dosis sexing per dosis kerbau dalam negeri) pembelian kurang dari dosis indexing kerbau per dosis belang tedong bunga) per dosis sexing kerbau per dosis belang tedong bunga) per dosis pembelian dosis atas indexing kerbau per dosis belang. pasi bea wae presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan belang tedong bunga) per dosis sexing kerbau per dosis belang tedong bunga) per dosis pengujian semen semen segar, semen beku per sampel semen per sampel embrio ternak embrio registered per dosis embrio non registered per dosis bibit hijauan pakan ternak hpt) rumput padang pengembalian per pools rumput potong per stek leguminosa pohon stek) per stek leguminosa pohon batang) per batang leguminosa menjalar per kilogram ternak afkir babi lokal per kilogram per| berat badan hidup ras per kilogram per| berat badan hidup kambing. sta presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan kambing dan domba jantan dan betina) per kilogram per berat badan hidup ayam arab, ayam meradang, dan ayam per kilogram maras per berat badan hidup ayam kampung dewasa per ekor itik umur hari day old duck) afkir per ekor betina umur hari day old duck) afkir per ekor jantan tua jantan betina) per ekor puyuh afkir per ekor sapi sapi potong jantan per kilogram per berat badan hidup sapi potong betina per kilogram per berat badan hidup sapi perah) jantan per kilogram per berat badan hidup sapi perah) betina per kilogram per berat badan hidup kerbau perkilogram per berat badan hidup hasil ikutan susu kerbau per liter susu. msi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif susu sapi per liter susu kambing per liter pupuk kandang kambing, sapi, atau kerbau per kilogram itik atau ayam per kilogram lokasi pupuk kambing olahan) per kilogram urin per liter pupuk cair per liter biogas per kilogram campuran urea, mineral, dedak, dan per kilogram konsentrat dalam bentuk kubus urea mineral molase blok umm) rumput pakan ternak per kilogram telur ayam arab bertunas per butir tidak bertunas per butir afkir per kilogram telur ayam meradang bertunas per butir tidak bertunas per butir afkir per kilogram telur ayam kapas bertunas per butir tidak. msi tg, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif tidak bertunas per butir afkir perkilogram telur itik bertunas tetap) per butir tidak bertunas berbutir pp, afkir per kilogram | , telur burung puyuh per kilogram ps, ceker dan kepala per kilogram ps, ati ampel per pasang usus per kilogram stick susu per kilogram yoghurt susu sapi ml) per cup yoghurt mambo biji) per pak permen susu perkilogram ice cream susu sapi per cup susu pasteurisasi ml) pembotol (pp nugget perkilogram p,, bakso daging sapi perkilogram bakso daging ayam per kilogram dendeng daging sapi per kilogram daging sapi perah perkilogram daging sapi potong per kilogram daging kambing perah per kilogram daging. mean ako " pena presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif daging kambing potong per kilogram kompos per kilogram bourne perifer (pp aspergiles niger jamur untuk fermentasi per kilogram pakan) penjualan hasil samping peternakan dari penelitian dan pelatihan ayam anak ayam kampung umur per ekor minggu anak ayam kampung umur per ekor minggu anak ayam kampung umur per ekor minggu ayam kampung dewasa afkir per ekor anak ayam petelur umur minggu per ekor anak ayam petelur umur minggu per ekor ayam petelur dewasa afkir per ekor itik anak itik betina umur bulan per ekor anak itik jantan umur bulan per ekor itik muda betina umur bulan per ekor itik dewasa afkir per ekor ento anak ento betina umur bulan per ekor anak. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan anak ento jantan umur bulan per ekor ento muda betina umur bulan per ekor ento dewasa betina afkir per ekor ento dewasa jantan afkir per ekor kelinci daging kelinci per kilogram kelinci lepas sapi per ekor kelinci dewasa perkilogram per bbh sapi atau kerbau perkilogram per berat badan hidup telur telur ayam kampung unggul kelas berbutir kelas berbutir telur itik per butir (pp bibit unggul itik umur hari day old duck) betina per ekor wonosari alami ma) umur hari day old duck) jantan per ekor wonosari alami( ma) umur. had presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif umur hari day old duck dod) per ekor betina parent stock wonosari atau alami) telur tetap wonosari alami ma) per butir telur tetap dari induk unggul (parent per butir stock) wonosari atau alami) domba komposit per kilogram per berat badan hidup kambing kambing berkas per kilogram per| berat badan hidup semen beku kambing berkas straw sapi peranakan ongole po) jantan per kilogram per| berat badan hidup betina per kilogram per| berat badan hidup hasil utama dan hasil samping penelitian veteriner bahan diagnostik bakteriologi antigen tuberkulin sapi derivat per dosis protein murni antigen verified protein derivat ppd) tuberculine) minimal dosis. antigen . nasi kan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif antigen tuberkulin primata derivat per dosis protein murni antigen printed protein derivat ppd) tuberculine primate) minimal dosis. cc. antigen rubella uji cincin susu per paket antigen rubella milk ring test) mrt) (min. ml) antigen rubella uji fiksasi komplemen per paket antigen rubella complement fixation test) cft) (min. ml) antigen rubella uji rose bengal per paket antigen rubella rose bengal test) rbt) (min. ml) hemolisis rubella abortus uji fiksasi per komplemen hemolisis rubella abortus complement fixation test) cft) serum kontrol positif rubella abortus per paket (min. ml) serum kontrol negatif rbt (min. ml) per sampel serum positif pulchrum ml) per vial serum positif rubella ml) per vial antigen salmonella pulchrum. (min. per paket mil) antigen berwarna mycoplasma per paket gallisepticum mg. min. ml) antigen berwarna mycoplasma per paket sinovial ms). (min. ml) kertas saring darah (1x5 cm) (min. per pack lembar) oo. antigen . ak" naa r9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan oo. antigen septicaemia epizootica untuk per paket enzyme linked immunosorbent assay elisa) antibody (min. ml) antisera mycoplasma gallisepticum per mg). antisera mycoplasma sinovial ms). per antisera negatif per bahan diagnostik virologi antigen sampar ayam newcastle per paket disease nd)) (min. dosis) antigen flu burung avian influenza per ai) serum positif flu burung avian per influenza ai) serum positif sampar ayam newcastle per disease nd)) larutan penyangga fosfat phosphate per paket buffer saline pbs)) (min. ml) media pembawa virus transport per paket media virus) (min ml) bahan diagnostik parasitology kit toxoplasma (ready use) per plate felis trypnosoma kit (stick) per sampel felis toxoplasma kit (stick) per sampel takhizoit toxoplasma per antigen toxoplasma per antigen fasciata per400ul vial serum. dan bean toy. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan serum (positif negatif) fasciata per ml vial bahan diagnostik bcc bbalitvet per ampul culture collection) koleksi kultur bbalitvet) mikroba veteriner kering beku dalam ampul peraga mikroskopik patologi preparat histologi maksimum organ per per slide slide) bahan diagnostik toksikologi dan mikologi kit enzyme linked immunosorbent per kit assay elisa) aflatoksin lubang 1lml) foto koloni kapang atau khamir bergambar salinan digital (soft copy) makroskopik foto mikroskopik kapang atau khamir bergambar salinan digital (soft copy) laboratorium bank gen permintaan benih plasma nutfah untuk per sampel penelitian serealia padi, jagung, sorgum, terigu: leguminosa kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang tunggak), sampel benih lebih kecil gram. permintaan benih plasma nutfah untuk per sampel penelitian serealia padi, jagung, sorgum, terigu leguminosa kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang tunggak) biji serealia sampel dari s d gram. permintaan . psi ato spn presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan permintaan bibit plasma nutfah untuk per stek penelitian stek varietas yang sudah dilepas (ubi kayu dan ubi jalar), stek ukuran pengujian daya kecambah bersampul penyimpanan ruang pendingin (cold perkilogram storage) per bulan pengujian kadar air bersampul kemurnian benih bersampul hasil perikanan ikan mas per kilogram ikan mujer per kilogram ikan nila per kilogram ikan patin per kilogram ii. jasa perpustakaan, pengolahan data, dan reproduksi peta jasa perpustakaan penelusuran jurnal elektronik ilmiah per topik cetak hasil penelusuran per halaman unduh download) jurnal international per halaman dengan kata sandi password) yang khusus akses internet per jam pemindaian scanning) koleksi langka antiguariat) berwarna. men fa d9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif berwarna selembar hitam putih selembar pemindaian scanning) koleksi informasi berwarna selembar hitam putih per lembar fotokopi koleksi informasi per halaman koleksi langka antiguariat) per halaman pemindahan data cakram padat per keping buying cd) publikasi jurnal per eksemplar informasi elektronik dalam video cakram padat vcd) atau cakram per keping serbaguna digital dvd) pengolahan data pengolahan data sosial ekonomi pertanian memasukkan data data entry) data karakter berkarakter data s d berkarakter karakter data karakter berkarakter analisis data analisis deskripsi statistik tabel analisis analisis persamaan tunggal tabel analisis single equation) analisis. at: presiden republik indonesia analisis simultan simultaneous) tabel analisis asri tabelanalisis data agroklimat data setiap jam hari stasiun per parameter pengamatan data harian bulan stasiun per parameter pengamatan data sepuluh harian bulan stasiun per parameter pengamatan data bulanan tahun stasiun per parameter pengamatan reproduksi peta peta tanah bagan skala indonesia tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar indonesia taxonomy) tahun hitam putih selembar berwarna per lembar pulau sumatera tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar peta tanah eksplorasi skala provinsi aceh tahun hitam putih selembar berwarna . msi dy. presiden republik indonesia berwarna selembar provinsi jambi tahun hitam putih per lembar berwarna selembar provinsi bengkulu tahun hitam putih selembar berwarna per lembar provinsi lampung tahun hitam putih per lembar berwarna selembar provinsi sumatera barat tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar provinsi sumatera selatan tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar sumatera bagian utara tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar sumatera bagian selatan tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar pulau. nay, presiden republik indonesia pulau kalimantan tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar j . provinsi kalimantan barat tahun hitam putih selembar berwarna per lembar provinsi kalimantan tengah tahun hitam putih per lembar berwarna selembar provinsi kalimantan selatan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar provinsi kalimantan timur tahun hitam putih selembar berwarna selembar provinsi sulawesi selatan tahun hitam putih selembar berwarna selembar pulau jawa madura tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar pulau kalimantan taksonomi) tahun hitam. wil: bpn rayper lembar pulau sulawesi taksonomi) tahun hitam putih selembar berwarna selembar provinsi maluku taksonomi) tahun hitam putih selembar berwarna selembar provinsi irian jaya taksonomi) tahun hitam putih selembar berwarna selembar provinsi nusa tenggara barat taksonomi) tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar provinsi nusa tenggara timur taksonomi) tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar daerah aliran sungai das) citarum th. hitam putih per lembar berwarna per lembar atlas. ng presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan atlas sumber daya eksplorasi indonesia per paket berwarna) atlas arahan tata ruang indonesia per paket berwarna) atlas arahan kewilayahan komoditas per paket unggulan berwarna) tahun peta tanah tinjau skala sungai mampu sungai asahan provinsi sumatera utara) tahun hitam putih per lembar berwarna seselembar provinsi jawa timur tahun hitam putih selembar berwarna per lembar provinsi sulawesi selatan tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar provinsi . panen presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan provinsi sumatera selatan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar skala sumbar koda padang, kab. solok dan padang pariaman) tahun hitam putih selembar berwarna per lembar sumbar kab. sawahlunto sijunjung, agam dan tanah datar) tahun hitam putih selembar berwarna per lembar bengkulu kab. rejang lebong dan bengkulu utara) tahun hitam putih selembar berwarna selembar bengkulu kab. bengkulu selatan) tahun hitam putih selembar berwarna selembar provinsi lampung tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar kabupaten . presiden republik indonesia kabupaten aceh utara, timur besar, dan pidie tahun hitam putih selembar berwarna selembar pulau bangka tahun hitam putih per lembar berwarna per selembar berwarna per lembar peta tiap kabupaten jawa tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar daerah aliran sungai bengawan solo tahun hitam putih selembar berwarna per lembar jepara. ris alpen papan and presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tari jepara rawa ragi sukadana hitam putih selembar berwarna per lembar jawa timur bagian tengah tahun hitam putih per lembar berwarna selembar jawa timur bagian selatan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar jawa timur bagian utara tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar jawa timur bagian timur tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar pulau bali tahun hitam putih selembar berwarna selembar pulau lombok tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar pulau. sn. presiden republik indonesia jenis pemerataan negara bukan pajak pulau sumbawa tahun hitam putih per lembar berwarna selembar putussibau, kab. kapuas hulu tahun hitam putih per lembar berwarna selembar kalimantan barat, kab. sanggau sintang tahun hitam putih per lembar berwarna selembar barito kapuas kahayan tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar barito kapuas tahun hitam putih per lembar berwarna selembar dataran ampibabo tahun hitam putih selembar berwarna per lembar kabupaten poso sulteng) tahun hitam putih selembar berwarna selembar sulawesi. ty, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan sulawesi tenggara tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar sulawesi tenggara tahun hitam putih selembar berwarna selembar seram bagian utara tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar merauke dan sekitarnya tahun hitam putih selembar berwarna selembar daerah sungai dijual kab. merauke tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar jambi bt. hari tj. jabung) tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar sumatera selatan bagian selatan tahun hitam putih selembar berwarna selembar lampung. psi dg. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif lampung kab. lampung utara dan tengah) tahun hitam putih per lembar berwarna selembar pantai utara jawa hitam putih selembar berwarna selembar pantai utara jawa peta potensi untuk pengembangan per komoditas) tahun hitam putih selembar berwarna per lembar pantai selatan cianjur sukabumi) tahun hitam putih selembar berwarna selembar sulawesi selatan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar peta tiap kabupaten sulawesi selatan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar sungai. msi presiden republik indonesia jam peresmian negara bukan pan sar tar sungai mampu dan asahan tahun hitam putih per lembar berwarna selembar ciliwung cisadane tahun hitam putih selembar berwarna per lembar cimanuk tahun hitam putih selembar berwarna per lembar citarum tahun hitam putih selembar berwarna selembar ditandai tahun hitam putih selembar berwarna selembar mandiri tahun hitam putih selembar berwarna per lembar serayu tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar bengawan . pasi pan presiden republik indonesia bengawan solo tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar brantas tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar sedang tahun hitam putih selembar berwarna per lembar skala sukadana kabupaten ketapang tahun hitam putih selembar berwarna per lembar delta kapuas tahun hitam putih selembar berwarna selembar sei kahayan tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar dataran poso tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar sei. kh," png roy presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif sei barito dan sei kahayan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar skala daerah aliran sungai das) sekampung tahun hitam putih selembar berwarna per lembar daerah aliran sungai das) sekampung bawah tahun hitam putih selembar berwarna selembar cimanuk tengah bagian timur dan cimanuk bawah tahun hitam putih selembar berwarna selembar delta pulau petak hitam putih per lembar berwarna per lembar panel ciamis garut) tahun hitam putih selembar berwarna per lembar way sekampung tahun hitam putih per lembar berwarna. masi presiden republik indonesia berwarna per lembar way sekampung atas tahun hitam putih per lembar berwarna selembar way sekampung bawah tahun hitam putih selembar berwarna selembar daerah yogyakarta tahun hitam putih per lembar berwarna selembar cimanuk atas tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar cimanuk tengah tahun hitam putih selembar berwarna per lembar cimanuk bawah tahun hitam putih selembar berwarna per lembar peta tanah semi detil dan detil skala daerah aliran sungai das) ciliwung hulu tahun hitam.selembar meulaboh wpp wilayah pengembangan parsial) blok skp satuan kawasan pengembangan) blok kab. aceh barat tahun hitam putih selembar berwarna per lembar kota nibong wpp skp aceh tengah tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar kota nibong wpp skp aceh tengah tahun hitam putih selembar berwarna selembar geudeu teunom wpp skp aceh barat tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar subulussalam wpp skp aceh selatan tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar subulussalam wpp spb aceh selatan tahun hitam. day presiden republik indonesia hitam putih selembar berwarna per lembar santo wpp skp aceh besar tahun hitam putih selembar berwarna selembar cot girek wpp skp aceh utara tahun hitam putih per lembar berwarna selembar alue buloh wpp xvii skp aceh selatan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar trumon, aceh selatan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar geudeu teunom wpp skp aceh barat tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar batang pane wpp xla skp tapanuli selatan tahun hitam putih selembar berwarna selembar skara kara . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan skara kara wpp skp tapanuli selatan tahun hitam putih selembar berwarna selembar mandu amas wpp xvb skp tapanuli selatan tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar mandu amas wpp xvb spl, tapanuli selatan tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar rianiate wpp xii skp tapanuli selatan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar rianiate wpp xii skp spa, tapanuli selatan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar rianiate wpp xii skp spb, tapanuli selatan tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar batahan . pan presiden republik indonesia batahan wpp skp tapanuli selatan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar aek panas, tapanuli selatan tahun hitam putih selembar berwarna selembar sei enak delta letih tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar daerah bunut kuala kampar, kabupaten kampar tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar daerah siak tahun hitam putih selembar berwarna per lembar daerah rokan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar alai hilir seberang wpp vii, kab. bungo tebo tahun hitam putih selembar berwarna. psi et) mpn ong. presiden republik indonesia jms penerimaan negara bukan fatal satuan tari berwarna selembar alai hilir seberang wpp kab. bungo tahun hitam putih selembar berwarna selembar kamang kuning dusun danau wpp skp bungo tebo tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar daerah baturaja martapura tahun hitam putih selembar berwarna selembar betung lubuk lancang) wpp xix, kab. oku tahun hitam putih selembar berwarna selembar wilayah parung, depok, bogor dan ciawi tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar wilayah tangerang dan sekitarnya tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar wilayah . presiden republik indonesia wilayah bekasi dan sekitarnya tahun hitam putih selembar berwarna selembar wilayah jakarta selatan dan sekitarnya tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar daerah aliran sungai citarum tahun hitam putih selembar berwarna per lembar jatiwangi tahun hitam putih per lembar berwarna selembar citarum atas hitam putih per lembar berwarna per lembar citarum atas hitam putih per lembar berwarna selembar citarum atas iii hitam putih per lembar berwarna. pan bpn ong, presiden republik indonesia berwarna selembar citarum tengah hitam putih per lembar berwarna selembar citarum tengah hitam putih selembar berwarna selembar bogor dan sekitarnya hitam putih per lembar berwarna selembar dataran semarang timur hitam putih per lembar berwarna per lembar lahat hitam putih per lembar berwarna selembar daerah baturaja hitam putih selembar berwarna selembar daerah ogan kawasan hitam putih per lembar berwarna per lembar daerah . psi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan daerah madiun rejosari, pagatan, sudan, dan kanigoro) tahun hitam putih selembar berwarna selembar jratunseluna hitam putih per lembar berwarna per lembar skala daerah surakarta hitam putih per lembar berwarna selembar tulangbawang menggali hitam putih selembar berwarna per lembar daerah aliran sungai batang hari tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar sumberhardjo tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar tulangbawang . not day presiden republik indonesia tulangbawang hitam putih selembar berwarna per lembar kadipaten cirebon tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar gempol tahun hitam putih selembar berwarna per lembar delapan area hitam putih per lembar berwarna selembar purwodadi magetan tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar clean tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar skala teluk panji wpp llc skp labuhan batu hitam putih per lembar berwarna. rsi egg, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan berwarna selembar jagung jagad wpp vi e, aceh tengah tahun hitam putih selembar berwarna selembar daerah baturaja martapura wpp xvi skp kab. oku tahun hitam putih per lembar berwarna selembar peta penelitian dan pengembangan pasang surut skala delta kapuas tahun hitam putih selembar berwarna per lembar skala delta petak tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar skala sungai rokan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar sungai. ng, presiden republik indonesia sungai siak tahun hitam putih selembar berwarna selembar sungai kampar tahun hitam putih selembar berwarna selembar riam kanan tahun hitam putih per lembar berwarna selembar peta fosfat tanah sawah skala provinsi jawa barat tahun hitam putih sefosfat tanah sawah skala provinsi jawa barat tahun hitam putih per lembar berwarna. tp, presiden republik indonesia berwarna selembar provinsi jawa tengah tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar propinsi jawa timur tahun hitam putih selembar berwarna per lembar peta kalium tanah sawah skala provinsi jawa barat tahun hitam putih per lembar berwarna sekalium tanah sawah skala provinsi jawa barat tahun hitam putih selembar berwarna per lembar provinsi. pasi do. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan provinsi jawa tengah tahun hitam putih selembar berwarna, per lembar provinsi jawa timur tahun hitam putih selembar berwarna per lembar peta komoditas (skala peta potensi tahun hitam putih selembar berwarna per lembar peta arahan tahun hitam putih selembar berwarna selembar peta ekspor hasil penelitian palu sulawesi tengah januari skala provinsi nusa tenggara barat ntb) tahun kapas tebu hitam putih per lembar berwarna per lembar kopi kakao kelapa mangga tahun hitam. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan taro hitam putih per lembar berwarna per lembar provinsi ntt kapas kakao kelapa mangga tahun hitam putih selembar berwarna per lembar padi ntt tahun hitam putih selembar berwarna per lembar provinsi sulawesi tahun potensi perkebunan (sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, kapas, tebu) hitam putih per lembar berwarna per lembar buah buahan (mangga, pisang, jeruk) hitam putih selembar berwarna selembar padi hitam putih per lembar berwarna selembar kedelai sultra) hitam putih per lembar berwarna. day, presiden republik indonesia penemuan negara bukan pajak gaun tak berwarna per lembar kedelai sulsel) hitam putih per lembar berwarna per lembar lahan kritis sulawesi hitam putih per lembar berwarna selembar lahan kritis sulawesi utara hitam putih selembar berwarna per lembar lahan kritis sulawesi tengah hitam putih selembar berwarna selembar lahan kritis sulawesi selatan hitam putih per lembar berwarna selembar lahan kritis sulawesi tenggara hitam putih selembar berwarna per lembar provinsi maluku tahun komoditas (kelapa, kakao, kopi, kapas, tebu) hitam putih per lembar berwarna . pangan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif berwarna per lembar provinsi irian jaya tahun padi hitam putih per lembar berwarna per lembar kedelai hitam putih selembar berwarna selembar komoditas (sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, kapas, tebu) hitam putih per lembar berwarna selembar peta zona agro ekologi agro ecological zone aez) tahun pulau sumatera (tercetak) tahun hitam putih selembar berwarna selembar pulau jawa (tercetak) tahun hitam putih per lembar berwarna per lembar provinsi sulawesi tahun hitam putih selembar berwarna per lembar provinsi . presiden republik indonesia provinsi maluku tahun hitam putih selembar berwarna per lembar provinsi ntb ntt tahun hitam putih selembar berwarna per lembar pulau kalimantan tahun hitam putih selembar berwarna per lembar peta kalium dan phosphate, skala tahun peta kalium ntb tahun hitam putih per lembar berwarna selembar peta kalium sulsel tahun hitam putih selembar berwarna per lembar peta phosphate ntb tahun hitam putih per lembar berwarna selembar peta phosphate sulsel tahun hitam putih per lembar berwarna. eat presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan berwarna per lembar peta satuan lahan dan tanah (tercetak) pulau sumatera (per set) hitam putih per lembar berwarna selembar peta semi detil rep ii, skala (tercetak) bali, tahun per lembar yogyakarta tahun selembar paguyuban tahun selembar tondano tahun per lembar marisa tahun selembar kopi peta tema dalam format jpg joint per lembar photographic expert group) jpg) atas zona agroekologi indonesia skala selembar th. atlas sumber daya iklim pertanian per buku th. atlas sumber daya tanah indonesia skala per buku th. cetak peta digital (hard copy) per lembar arsip data komputer peta digital (soft copy) per kilobyte menyalin . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan menyalin data copy file) peta digital perkilobyte sumber daya lahan menyalin data copy file) tabular per kilobyte ii. jasa pengembangan diseminasi dan teknologi lahan diseminasi tanah untuk pengolahan pengelolaan sawah untuk diseminasiluarpengelolaan lahan kering dataran rendah untuk diseminasi jawa lahan kering dataran tinggi produktif per hektar per tahun lahan . lan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan lahan kering dataran rendah per hektar per tahun luar jawa lahan kering dataran tinggi produktif per hektare pp, tahun lahan kering dataran rendah perhektarper| tahun jasa pengolahan lahan kebun hortikultura per hektar jasa instrumentasi peralatan lapang pengukuran debit air pemukaan per titik menggunakan current meter type propeler ott pengukuran debit air permukaan per titik menggunakan current meter type propeler ott c30 pengukuran debit air permukaan per titik menggunakan current meter type electromagnetic teleport ott pengukuran titik koordinat dan elevasi per hektar tempat menggunakan digital teodolit nokia pengukuran potensi air tanah per hektar menggunakan parameter ares dan geoscanner pengukuran koordinat lokasi per titik menggunakan gps navigasi garmin iii plus pengukuran koordinat dan elevasi lokasi per titik menggunakan gps geodetik pengukuran indeks luas daun leave per titik area indeks lai meter) pengukuran. bah "ata presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan pengukuran parameter iklim temporal per titik secara otomatis menggunakan aws automatic weather station) pengukuran suhu menggunakan per titik termometer maksimum minimum pengukuran kelembaban udara per titik menggunakan sling psychrometer pengukuran kualitas air water quality per titik analyzer) perekaman data otomatis datta longer) per titik jasa pembuatan alat mesin pertanian chopper per unit pengulas kacang tanah per unit pemimpin jagung per unit powerthersher per unit ayakan kompos per unit jasa pelatihan penggunaan alat pertanian mesin vacuum fryer per sampel bahan mesin susu kedelai per sampel bahan mesin perang per sampel bahan per sampel mesin pengepung bahan mesin pengemas vacuum per sampel bahan mesin kemas kembung per sampel bahan mesin pembuatan pasta kakao per proses mesin pembuatan bubuk kakao berproses hand. pan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif hand traktor per jam traktor roda per jam bongkar pasang mesin bensin per orang perhari bongkar pasang mesin diesel per orang perhari iv. jasa pemberian hak dan perizinan jasa pelayanan perlindungan varietas tanaman pvt) permohonan hak pvt perorangan wni, lembaga penelitian per varietas milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri. perorangan wna, perusahaan dan per varietas lembaga penelitian non pemerintah perbaikan perubahan permohonan hak pervarietas pvt pencatatan pengalihan hak pvt pervarietas pencatatan perjanjian lisensi per lisensi pencatatan perjanjian lisensi wajib per lisensi iuran tahunan perorangan wni, lembaga penelitian pervarietas milik pemerintah, perguruan tinggi dalam negeri. perorangan wna, perusahaan dan pervarietas s00. lembaga penelitian non pemerintah petikan daftar umum pvt pervarietas salinan sertifikat hak pvt bersertifikat 9g. salinan dokumen pvt selembar permohonan surat bukti hak prioritas per varietas permohonan banding pervarietas pendaftaran . hasi h3, a9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pendaftaran konsultan pvt perkonsultan pemeriksaan substantif uji bus) stasiun uji bus lembang tanaman bulan pervarietas tanaman bulan pervarietas pemeriksaan substantif pemeriksaan dokumen pervarietas pembelian dokumen per varietas jasa pendaftaran pestisida izin percobaan per permohonan izin sementara per permohonan izin sementara ulang per permohonan izin tetap per permohonan izin tetap ulang per permohonan jasa pendaftaran pupuk per permohonan jasa pendaftaran obat hewan sediaan biologi berjenis produk farmasetik, premis, dan obat alami per jenis produk jasa. man a.a presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan jasa inspeksi audit kesesuaian unit usaha pemasukan hewan, produk hewan dan obat hewan auditor unit usaha negara asal. evaluasi dokumen pra inspeksi audit hewan per unit usaha produk hewan per unit usaha obat hewan berjenis sediaan jasa inspeksi audit hewan per auditor per hari produk hewan per auditor per hari obat hewan per auditor per| jenis sediaan evaluasi dokumen hasil inspeksi audit hewan per unit usaha produk hewan per unit usaha obat hewan berjenis sediaan jasa. haa presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan jasa layanan izin persetujuan rekomendasi pemasukan hewan besar per dokumen hewan kecil per dokumen unggas per dokumen hewan kesayangan atau satwa liar hewan besar per dokumen hewan kecil per dokumen unggas per dokumen hewan kesayangansertifikat per dokumen kompartemen (insecurity) jasa. pesan hay presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan jasa sertifikasi obat hewan sertifikasi cara pembuatan obat hewan yang baik cph) permohonan baru per sertifikat per bentuk sediaan perubahan nama perusahaan, nama alamat per sertifikat per bentuk sediaan fasilitas produksi non steril yang per sertifikat sudah ada per bentuk sediaan fasilitas produksi steril yang per sertifikat sudah ada dengan obat hewan) sediaan perpanjangan sertifikat cph per sertifikat per bentuk sediaan sertifikasi ekspor dan impor surat keterangan impor bahan baku per item produk surat keterangan ekspor certificate per item free sale, certificate the origin, produk certificate pharmaceutical product, health certificate) surat keterangan penerapan cph per item produk sertifikasi izin usaha obat hewan per permohonan jasa. presiden republik indonesia jasa tindakan karantina hewan dan tumbuhan karantina hewan jasa tindakan karantina pemeriksaan fisik (klinis dan atau organoleptik hewan hidupper ekor unggas besar (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor unggas. ate may presiden republik indonesia ama pers menara hoa pane taman taman my) unggas kecil (a) unggas kecil impor berekor ii. ekspor berekor iii. antar area berekor (b) unggas umur sehari impor berekor ii. ekspor berekor iii.(a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor kucing (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor unggas. presiden republik indonesia percobaan laboratory animal) primata (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor selain primata (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor hewan liar wild animal zoo animal) mamalia besar (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor mamalia. liner map. presiden republik indonesia besar (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor reptil kecil (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor invertebrata . msi ana presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan invertebrata (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor amphibia (a) impor berekor (b) ekspor berekor (cl antar area berekor lebah dan serangga lainnya (a) impor per koloni (bb) ekspor per koloni (c) antar area per koloni mamalia air bahan. day, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan bahan asal hewan bah) bah pangan daging hewan (a) impor per kilogram (bb) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram daging unggas (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) area per kilogram susu (a) impor per kilogram (bb) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram telur konsumsi (a) impor per kilogram (b) ekspor. tag,madu (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram sarang burung (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram bah berupa jeroan untuk konsumsi (ah impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram bah . pasi nag presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif bah non pangan kulit hewan besar (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram kulit hewan kecil (ah) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram kulit satwa reptil besar (a) impor per lembar (b) ekspor per lembar (c) antar area per lembar kulit satwa reptil kecil (a) impor per lembar (bh) ekspor per lembar (c) antar. pasi eli presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan (c) antar area per lembar telur bibit tunas spf (a) impor per butir (b) ekspor per butir (c) antar area per butir bahan reproduksi (a) impor per kemasan (b) ekspor per kemasan (c) antar area per kemasan bah berupa tulang, kuku tanduk, bulu, dan ikatannya (ah impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram bah lainnya untuk pakan impor per kilogram (bh ekspor per kilogram (c) antar. nan ey presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif (c) antar area per kilogram hasil bahan asal hewan ubah) ubah pangan hasil bahan asal daging hewan (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram hasil bahan asal daging unggas (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram hasil bahan asal susu (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram hasil. msi ho. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan hasil bahan asal telur (a) impor per kilogram (bb ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram ubah lainnya (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram ubah ikutan (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram ubah non pangan (l) ubah untuk industri (a) impor per kilogram (bh) ekspor per kilogram (c) antar. pen xs. ray, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan (c) antar area per kilogram ubah untuk pakan (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram benda lain pakan hewan ternak impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram pakan hewan kesayangan impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram bahan biologi (l) impor per kemasan ekspor. kan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan ekspor per kemasan antar area per kemasan bahan diagnostik impor berkali ekspor berkali antar area berkali pengasingan dan pengamatan hewan impor perhari per ekor ekspor perhari per ekor antar area perhari per ekor unggas umur sehari impor perhari per ekor ekspor perhari per ekor antar area perhari per ekor lebah dan serangga lainnya (a) impor per koloni per hari (b) ekspor. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan (b) ekspor per koloni per hari (c) antar area per koloni per hari perlakuan disinfeksi desinsektasi fumigasi hewan hiduphewan kesayangan pet animal) (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor hewan percobaan (laboratory animal) (a) impor berekor (b) ekspor. do. presiden republik indonesiareptil (ah) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor lebah dan serangga lainnya (a) impor per koloni (b) ekspor per koloni (c) antar. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan (c) antar area per koloni mamalia air (aquatic mamalia) dari aspek hama penyakit hewan karantina fa) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor bahan asal hewan hasil bahan asal hewan (l) impor perm? ekspor perm3 antar area perm3? benda lain pakan hewan ternak (a) impor perm? (b) ekspor perm? (c) antar area perm? pakan hewan kesayangan (a) impor perm? (b) ekspor perm? (c) antar area perm?! (d) alat. presiden republik indonesia alat angkutan, kemasan dan kandang impor perm? ekspor perm? antar area perm? vaksinasi imunisab ekspor berekor (c) antar area berekor s5) unggas. lai ray presiden republik indonesia (s5). presiden republik indonesia hewan liar wild animal z00 animal) mamalia besar (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekors5) reptil besar (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor reptil. rn, nay, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan reptil kecil (aimpor berekor ekspor berekor antar area berekor pengobatan promo|) antar area berekor unggas besar (a) impor berekor (bh) ekspor berekor (c) antar. pasi presiden republik indonesia ban. day presiden republik indonesia man mamma menolak secara rona par unggas kecil (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor hewan liar wild animal zoo animal) (l) mamalia besar (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor mamalia kecil fl. dan nia presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan reptil besar (a) impor berekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor reptil kecil (ahuji diagnostik laboratorium pengambilan, penyiapan dan pengiriman specimen hewan (l) hewan besar hewan kesayangan mamalia air reptil (a) impor per sampel (b) ekspor per sampel (c) antar. pasi pen d9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan arp (c) antar area per sampel hewan kecil hewan percobaan hewan laboratorium unggas unggas umur sehari lebah dan serangga (a) impor per sampel (b) ekspor per sampel (c) antar area per sampel bahan asal hewan hasil bahan asal hewan benda lain impor per sampel ekspor per sampel antar area per sampel uji diagnostik lapangan tuberculinasi impor per sampel ekspor per sampel antar area per sampel mallenisasi . ng: nota presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif mallenisasi impor per sampel ekspor per sampel antar area per sampel uji rose bengal impor per sampel ekspor per sampel antar area per sampel uji asli impor per sampel ekspor per sampel antar area per sampel pemeriksaan feses dan ulas darah impor per sampel ekspor per sampel antar. pas egg presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tarif antar area per sampel pengujian laboratorium bakteriologi dan mikologi kultur dan identifikasi per sampel enzyme linked per immunosorbent assay sampel elisa) complement fixation test per cft) sampel pewarnaan bakteri per staining method) sampel agar gel precipitation test per sampel metode lainnya per sampel virologi isolasi dan identifikasi per dengan telur berembrio sampel isolasi dan identifikasi per dengan kultur jaringan sampel dan atau serologi) per sampel per target enzyme linked per immunosorbent assay sampel elisa) fluorescent . men may, let presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tarif fluorescent antibody per technique fat) sampel uji presipitasi gel apt) per sampel immune histo chemistry per ihc) sampel serum netralisasi test per sampel pewarnaan seller per sampel metode lainnya per sampel patologi diferensiasi protein pemalsuan enzyme linked per immunosobent assay sampel elisa) mikroskopis per sampel uji organoleptik per sampel uji kimia pembusukan per sampel metode lainnya per sampel parasitology hematokrit per sampel ulas. inka esa presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan arif ulas darah per sampel identifikasi cacing per sampel identifikasi ektoparasit per sampel enzyme linked per immunosorbent assay sampel elisa) rapid test per sampel cemaran mikroba per sampel rubella per sampel rapid tes target lainnya per sampel biomolekul transkripsi terbalik per dengan pcr reverse sampel transcription polymerase chain reaction rt pcr)) pcr dengan kuantifikasi per real time polymerase sampel chain reaction real time pcr) pengurutan analis per genetik sequencing) sampel tehnik. rey presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan arif tehnik lainnya per sampel cemaran dan residu cemaran mikroba (a) total mikroba dengan per total plate count sampel tpc) (b) escherichia coli coli) per sampel (c) koliform per sampel (d) staphylococcus aereus per sampel (e) salmonella per sampel total cemaran kapang per khamir sampel (g) cemaran mikroba per listeria sampel (h) campylobacter per sampel bakteri lainnya per sampel deteksi residu (a) antibiotik screening test per biomassa) sampel ii. high. rate mis para hy. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tarif ii. high performance per liquid sampel chromatography per target plc) iii. imunoassay per elisa sampel iv. multi analit per imunoassay sampel per golongan (b) pestisida gas per chromatography sampel gc) per golongan ii. ' plc per sampel per golongan (c) logam berat timbal pb) per sampel ii. kadmium cd) per sampel iii. raksa hg) per sampel iv. arsen as) per sampel residu logam per berat lainnya sampel (d) deteksi. pasi edo ray, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan (d) deteksi nitrit rapid test per sampel ii. ' spektrofotometer per sampel iii. high performance per liquid sampel chromatography plc (e) aflatoksin mikotoksin enzyme linked per immunosorben sampel assay elisa) ii. mikotoksin high per performance liquid sampel chromatography mikotoksin plc) iii. fluorometer per sampel hormon enzyme linked per immunosorben sampel assay elisa) ii. high performance per liquid sampel chromatography per target plc) iii. multi analit per immunoassay sampel per golongan hematologi . rek sah edo sai presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan hematologi pvc per sampel per sampel wbc per sampel rbc per sampel diferensiasi wbc per sampel hematologi lengkap per sampelper sampel isometrik per sampel dpd per sampel spektrofotometer per sampel high performance liquid per chromatography plc) sampel bedah. presiden republik indonesia bedah bangkai hewan besar impor berekor ekspor berekor antar area berekor hewan kecil impor berekor ekspor berekor antar area berekor unggas impor berekor ekspor berekor antar area berekor reptil impor berekor ekspor berekor antar area berekor jasa sarana dalam rangka tindakan karantina kandang hewan besar impor berekor per hari ekspor. pai presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan rrr ekspor berekor per hari antar area berekor per hari hewan kecil impor berekor per hari ekspor berekor per hari antar area berekor per hari hewan kesayangan impor per kandang per hari ekspor per kandang per hari antar area per kandang per hari hewan percobaan impor per kandang per hari ekspor per kandang per hari antar. .unggas besar impor per kandang per hari ekspor per kandang per hari antar area per kandang per hari unggas kecil impor per kandang per hari ekspor per kandang per hari antar area per kandang per hari unggas kesayangan impor per kandang per hari ekspor per kandang per hari antar. pasa atreptil besar impor per kandang per hari ekspor per kandang per hari antar area per kandang per hari reptil kecil impor per kandang per hari ekspor per kandang per hari antar area per kandang per hari gudang penyimpanan media pembawa impor perm? per hari ekspor perm? per hari antar area perm? per hari ruang. mean presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan ruang pendingin cold storage) impor perm? per hari ekspor perm? per hari antar area perm? per hari insinerator impor perm? per jam ekspor perm? per jam antar area perm? per jam timbangan hewan ternak impor per satu kali timbang ekspor per satu kali timbang antar area persatu kali timbang dokumen . ry, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan dokumen tindakan karantina sertifikat kesehatan hewan animal health per certificate, sertifikat sanitasi sanitasi certificate sertifikatpenyelenggara uji profesiensi per laboratory karantina tumbuhan jasa tindak karantina pemeriksaan tanaman hidup dan benih berupa pohon (termasuk kecambah yang bakal akar dan daunnya sudah bisa ditentukan) pohon (termasuk stub) (a) impor per batang (b) ekspor per batang (c) antar area per batang plantnet, ex plant (a) impor per batang (b) ekspor. mea enn r9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan (b) ekspor per batang (c) antar area per, daun impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram berupa biji: (l) padi padian (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram palawija (a) impor per kilogram (b) ekspor. peran nas nagasayur sayuran (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram tanaman hias lanskap (ah impor per kilogram (bb) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram rumput rumputan non lanskap) dan tanaman penutup tanah (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram buah buahan (ah impor per kilogram (b) ekspor. r9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram tanaman hutan (a) impor per kilogram (bp) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram tanaman perkebunan, (termasuk kecambah yang bakal akar dan daunnya belum bisa ditentukan) (a) impor per biji (b) ekspor per biji (c) antar area per biji berupa serbuk sari (a) impor per gram (bp) ekspor per gram (c) antar area per gram bentuk yang dikemas dalam botol botol erlemeyer, cawan petri dan sejenis. (l) impor per kemasan ekspor per kemasan antar. "ta presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan antar area per kemasan hasil tanaman hidup bukan benih berbentuk batang (termasuk bunga potong) (l) impor per batang ekspor per batang antar area per batang berbentuk buah (buah segar) impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram berbentuk biji (l) impor person ekspor person antar area per ton berbentuk daun, bunga (l) impor per kilogram ekspor per kilogram antar . a9" lean h9, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan antar area per kilogram berbentuk umbi, akar, rimpang impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram hasil tanaman mati yang tidak diolah atau telah diolah berbentuk batangan (termasuk kayu) impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram berbentuk kulit, daun, bunga kering, buah. impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram berbentuk . ppn senna presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif. berbentuk biji, butiran, tepung, bubuk, serbuk, serat, pelet, lempengan cake impor person ekspor person antar area person berbentuk umbi, akar, rimpang impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram berbentuk irisan impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram hasil olahan kayu, rotan, bambu (l) impor perm? ekspor perm? antar area perm? tanaman . map, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tanaman yang dipergunakan sebagai bahan pembungkus antara lain karung goni, bagian tanaman dalam bentuk asli. impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram kayu yang dipergunakan sebagai bahan pembungkus (l) impor berkali ekspor berkali antar area berkali berbentuk cairan (l) impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram benda lain media pertumbuhan tumbuhan (l) impor per kilogram ekspor per kilogram antar. msi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan antar area per kilogram bahan biologi (l) impor per kemasan ekspor per kemasan antar area per kemasan agensi hewan vertebrata (a) impor per ekor (b) ekspor berekor (c) antar area berekor hewan vertebrata (a) serangga dan moluska impor berekor ii. ekspor berekor iii. antar area berekor (b) tungau dan nematoda impor per kemasan ii. ekspor per kemasan iii. antar area per kemasan tumbuhan . psi dg. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tumbuhan (a) impor per batang (bb) ekspor per batang (c) antar area per batang mikro organisme (a) mikro organisme yang sudah diformulasikan i. impor per kilogram ii. ekspor per kilogram iii. antar area per kilogram (b) mikro organisme yang belum diformulasikan impor per gram ii. ekspor per gram iii. antar area per gram vector tumbuhan (a) impor per batang (b) ekspor per batang (c) antar. ban presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan (c) antar area per batang mikro organisme (a) impor per gram (b) ekspor per gram (c) antar area per gram spesimen awetan impor per kemasan ekspor per kemasan antar area per kemasan alat angkutan angkutan laut (l) impor per kapal rp. ekspor per kapal rp. antar area per kapal angkutan udara impor per pesawat ekspor per pesawat antar area per pesawat angkutan . pan ba? tg, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan angkutan darat impor per mobil ekspor per mobil antar area per mobil peti kemas (container) (l) impor persegi ekspor persegi antar area persegi peralatan mesin impor per kemasan ekspor per kemasan antar area per kemasan pengasingan dan pengamatan tanaman hidup dan benih berupa pohon impor per rp. batang ekspor per rp. batang antar area per rp. batang berupa. bpn presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak berupa plantnet, ex plant jj) impor per batang ekspor per batang antar area per rp. (l) impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram berupa daun (l) impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram berupa. mea ng, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan berupa biji padi padian, palawija, rumput rumputan, tanaman hutan,sayur sayuran (l) impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram tanaman. perkebunan, buah buahan, tanaman hias, tanaman landscape (l) impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram beberapa serbuk sari impor per gram ekspor per gram antar area per gram agensi hewan vertebrata impor berekor ekspor berekor antar area berekor hewan. asli presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan hewan vertebrata (l) serangga dan moluska (ah impor berekor (bh) ekspor berekor (c) antar area berekor tungau dan nematoda (a) impor per kemasan (b) ekspor per kemasan (c) antar area per kemasan tumbuhan (pohon, batang, stek) impor per batang ekspor per batang antar area per batang mikro organisme mikro organisme yang telah diformulasikan (a) impor per kilogram (b) ekspor per kilogram (c) antar area per kilogram mikro. roy. presiden republik indonesia mikro organisme yang belum diformulasikan (a) impor per gram (bb ekspor per gram (c) antar area per gram vector hewan, serangga impor per gram ekspor program antar area per gram tumbuhan impor per batang ekspor per batang antar area per batang cc) mikro organisme impor per gram ekspor per gram antar area per gram perlakuan fisik pendinginan cold treatment) (l) impor perm? ekspor. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif. ekspor perm? antar area perm? uap air panas vapour heat treatment) impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram radiasi ultraviolet impor perm? ekspor perm?. antar area perm? perendaman dalam air impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram perendaman dalam air impor perm? ekspor per m3? antar area perm? terendam . psi tg, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan terendam air panas hot water treatment water bath) (l) impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram kimia fumigasi fumigasi metil bromida (a) impor perm? (b) ekspor perm? (c) antar area perm? fumigasi phospin (ah impor perm? (b) ekspor perm3 (c) antar area perm? penyemprotan impor perm? ekspor perm? antar area perm? pencelupan impor per batang ekspor. bpn presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan ekspor per batang antar area per batang pencelupan impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram membedakan impor perm? ekspor perm? antar area perm? mekanis pencucian impor per kilogram ekspor per kilogram antar area per kilogram pencucian (dl) impor perm? ekspor perm? antar area perm? pengawasan . ana boy. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan pengawasan tindakan karantina pemeriksaan kali per orang pengujian laboratorium kali per orang perlakuan kali per orang pengujian laboratorium entomology pemeriksaan langsung) per sampel mitologi pemeriksaan langsung per sampel blatter test untuk benih kecil per sampel untuk benih besar per sampel agar test untuk benih kecil per sampel untuk benih besar per sampel serologi (l) rapid test per sampel enzyme linked immunosorbent per assay elisa) sampel washing . msi presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan washing test metode pencucian) per sampel virology serologi rapid test per sampel enzyme linked immunosorbent per assay elisa) sampel bakteriologi bakteriologi) diagnostik agar per sampel biolog per sampel serologi (l) rapid test per sampel enzyme linked immunosorbent per assay elisa) sampel dermatology pemeriksaan langsung) per sampel gulma pemeriksaan langsung per sampel uji pertumbuhan growing test) per sampel bioteknologi polymerase chain reaction per konvensional pcr reverse sampel transfer pcr nested pcr) pengurutan . musi fak presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pengurutan sekuensing) per sampel real time pcr per sampel uji polymerase chain reaction per lainnya sampel metode pengujian lain per sampel pengawasan pangan segar asal tumbuhan aflatoksin mikotoksin enzyme linked immune assay per elisa) sampel high performance liquid per chromatography plc) sampel fluorometer per sampel residu pestisida (a) organoklorin per sampel per gol (b) organofosfat per sampel per gol (c) piretroid per sampel per gol (d) karbamat per sampel per gol (e) golongan . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak (e) golongan residu pestisida per lainnya sampel per gol s5) residu logam berat dengan atomic absorption spectrophotometer aas) (a) timbal pb) per sampel (b) kadmium cd) per sampel (c) raksa hg) per sampel (d) arsen as) per sampel (e) residu logam berat per lainnya sampel bahan kimia yang dilarang (a) uji formalin rapid test per sampel ii. spektrofotmeter per sampel (b)semi per kuantitatif) sampel fotometrik per sampel iii. dietil. aja presiden republik indonesia jms penerimaan negara bukan jak marusu mar iii. dietil parafenilen per dijamin sampel iv. spektrofotometri per sampel metode uji lainnya per sampel cemaran mikroba total mikroba dengan total per plate count tpc) sampel coli per sampel koliform per sampel staphylococcus aereus per sampel salmonella per sampel total cemaran kapang dan per khamir sampel listeria per sampel campylobacter per sampel bakteri lainnya per sampel jasa. dengan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif jasa sarana dalam rangka tindakan karantina rumah kaca kasa impor per m2per| hari ekspor per m?per| hari antaranya per m?per | hari gudang penyimpanan media pembawa impor per m?per| hari ekspor per m?per| hari antar area per m?per| hari ruang pendingin impor perm? ekspor perm? antar area perm? insinerator impor perm3 ekspor perm? antar area perm? lahan isolasi quarantine plot) impor perm? per hari ekspor. masi kao lx) rap, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tarif ekspor perm? per hari antar area perm? .per hari dokumen tindakan karantina sertifikat fumigasi certificate funimation, certificate per desinfection desinfestation, sertifikat perlakuan, sertifikatea. penyelenggara uji profisiensi per laboratory vi. jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi pengujian mutu pestisida kadar bahan aktif pestisida per bahan aktif per sampel kadar bipiridil per sampel kadar terpiridil per sampel pengujian kadar memetik per sampel sifat fisik kimia formula: per sampel keasaman . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan keasaman kebasaan per sampel index bias per sampel kekentalan per sampel bobot jenis kerapatan jenis per sampel ukuran partikel per sampel kepadatan tepung tap bulk density) per sampel kadar air (metode karl fischer) per sampel pengujian residu pestisida hasil pertaniantanah. eni bpn pad presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuankayuairmetode screening dengan mass spektrometri mass spektrometri ms ms) preparasi dan screening dengan ms ms per sampel penetapan setelah screening per bahan aktif per sampel pengujian . maa fri to, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan pengujian aflatoksin metode high performance liquid chromatography plc) preparasi immune affinity colour iac) per sampel penetapan kadar aflatoksin per sampel metode fluorometer preparasi immune affinity column iac) per sampel penetapan kadar aflatoksin total per sampel pengujian cemaran logam pada produk tanaman cemaran logam berat per unsur per sampel cemaran mineral per unsur per sampel pengujian pupuk pengujian pupuk kimia anorganik) ukuran partikel per sampel setara co3 per sampel per sampel kadar. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif kadar air (metode oven) per sampel kadar air (metode karl fischer) per sampel unsur n nh4 per sampel unsur n no3 per sampel unsur n nh2 (kjeldahl) per sampel nitrogen total per sampel unsur makro dan mikro metode per sampel| spektrofotometri serapan atom aas) ca, per unsur mg, na, fe, mn, zn, mo, cu, al, pd, cd, cr, ni, ag, zn, dan unsur logam berat metode hybrid system per dengan atomic absorption spectrophotometri unsur aas) per sampel pupuk organik kompos cair persiapan sampel per sampel h2o kci (ph meter) per sampel kadar air oven) per sampel c organik per sampel ekstrak. pasi kan al ho. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif ekstrak perklorat per sampel ca, fe, al, mn, flame, aas, spektor per sampel| fm) per unsur ekstrak perhidrol per sampel mg, spektor fm, aas) per sampel per unsur n total kyeldahl) per sampel n nh4 n no3 per sampel ekstrak pengakuan per sampel per sampel per sampel per sampel oo. kadar abu silikat kasar per sampel batuan mineral, terak baja, pirit, talk, semen persiapan sampel per sampel biaya ekstrak total per sampel kadar air per sampel p. pan uk. tp, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif ca, mg, per sampel| per unsur fe, mn, cu, zn, per sampel per unsur boron b), kalor ci) per sampel! per unsur kadar abu silikat kasar per sampel pengujian hama dan penyakit sayuran pada benih kentang kesehatan benih kentang ralstonia solanacearum umbi per sampel fusarium sp umbi per sampel erwin sp umbi per sampel resistensi ketahanan) hama per serangga pengujian air kadar lumpur per sampel (ph meter) per sampel daya hantar listrik dhl) per sampel nh4, na, ca, per sampel| per unsur fe. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan fe, mn, cu, zn, al, per sampel: per unsur boron b), kalor ci) per sampel| per unsur karbonat co3), bikarbonat h2co3) per sampel per unsur anion po4, so4, per unsur no3dan bo3 per unsur pengukuran logam berat (ppm) per pb, cd, co, cr, ni, mo, ag, as, sn, se) unsur pengukuran logam berat (ppb) per pb, cd, co, cr, ni, mo, ag, as, sn, se) unsur pengujian benih padi dan sayuran kemurnian fisik benih per sampel kadar air benih per sampel daya kecambah benih per sampel kecepatan berkecambah per sampel pengujian . prita" to. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan pengujian laboratorium virologi resistensi terhadap cmv cucumber mosaic virus virus mosaik mentimun) persiapan inokulum sumber infeksi) per inokulumkesehatan benih kentang terhadap kandungan enzyme linked immunosorbent assay elisa) per antiserum virus penggulung daun kentang potato leaf| per paket roll virus plr)) (min sampel) potato virus (pvy)( virus kentang)(min per paket sampel) potato virus (pvx) virus kentang)(min per paket sampel) potato virus (pvs)( virus kentang)(min per paket sampel). pai ro, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuanuji hi virus plr, pvy, pvx dan pvs per dengan indikator sampel kesehatan benih tomat atau cabai terhadap virus tmv virus mosaik tembakau tobacco mosaic virus) indikator) perkesehatan benih tomat atau cabai terhadap virus indikator) per sampel enzyme. vid presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak .$ satuan tarif enzyme linked immunosorbent assay elisa) per paket per antiserum tomato mosaic virus virus mosaik tomat) sampel enzyme linked immunosorbent assay elisa) per paket per antiserum mv sampel enzyme linked immunosorbent assay elisa) per paket per antiserum mv sampel kesehatan benih tomat atau cabai terhadap virus cmv cucumber mosaic virus virus mosaik (mentimun)analisis pakan ternak dan produk pangan analisis protein auto analyzer iii bran rebbe) per sampel analisis lemak gravimetri) per sampel analisis serat kasar ekstraksi asam basa) per sampel analisis kadar air oven gravimetri) per sampel analisis energi (gross energi)( bom calorimetri) per sampel analisis. pig wes presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan analisis abu tanur gravimetri) per sampel analisis mineral ca, cl, mg, na, cu, mn, fe, per sampel per unsur analisis volatile fatty acid c2, c3, c4, c5) (gas per kromatografi) sampel analisis long chain fatty acid c8, c10, c14) (gas per kromatografi) sampel netral detergen fiber ndf) ekstraksi larutan per detergen netral) sampel acid detergen fiber adf) ekstraksi larutan per detergen asem) sampel selulosa gravimetri) per sampel lignin gravimetri) per sampel tanin per sampel saponin per sampel asam hytale per sampel pengujian virus per sampel pengujian tiroid per sampel uji enzyme linked immunosorbent assay elisa) per teknik des enzyme linked immunosorbent assay sampel elisa) analisa. lan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan analisa polymerase chain reaction pcr) per sampel pengujian semen semen beku, semen segar per sampel semen per sampel diagnosa penyakit hewan unggas pemeriksaan serum uji haemoglutinine inhibition test hi) uji per inhibisi hemoglutinin) serum uji aglutinatif pulchrum per serum uji aglutinatif sitoplasma per serum uji presipitasi agar gel agar cell per precipitation test) serum uji enzyme linked immunosorbent assay per elisa) serum uji netralisasi serum serum netralisation per test snt) serum isolasi penyebab penyakit uji bakteri kultur dan jaringan, tinja, usap hidung per (massal swab) sampel uji. akan "da presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tarif uji sensitifitas terhadap antibiotika per sampel isolasi salmonella per sampel isolasi septichaemia ephizootica se) per sampel isolasi jembrana per sampel kultur dan identifikasi jamur per sampel uji virus telur ayam berembrio tab) spesifik per antibodi negatif san) sampel telur ayam berembrio specific pathogen per free spf) sampel identifikasi virus avian influenza ( ai) dan per new castle disease nd) sampel identifikasi virus infectious burial per disease ibd) dan infectious larang sampel tracheitis ilt) uji antigen cartography per sampel uji pada telur per sampel uji polymerase chain reaction( pcr) konvensional influenza gen matrix) per konvensional gen influenza) matriks sampel konvensional. psi fak gd: presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif konvensional gen per sampel konvensional gen per sampel real time polymerase chain reaction rt per pcr) influenza gen matrix) rt pcr sampel untuk deteksi gen influenza matriks)) real time polymerase chain reaction rt per pcr) gen (rt pcr untuk deteksi gen sampel ha) pemeriksaan parasit darah hematokrit hematocrite) per sampel ulas darah per sampel identifikasi telur cacing metode apung per sampel coccidiosis metode whitlock per sampel coccidiosis metode apung per sampel pemeriksaan protozoa (coccinea). r9, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan toxoplasmosis metode sedimentasi per sampel pemeriksaan hematologi lengkap) per wbc,l ym, mon, next,eo, ba,rbc, mcv,hct, sampel mch, mhc, rdw, hb) diferensial leukosit per sampel bedah bangkai berekor hewan kecil hewan besar pengujian serum jaringan uji netralisasi serum serum netralisation per test snt) sampel uji presipitasi agar gel agar cell per precipitation test apt)) sampel uji rose bengal rose bengal test rbt)) per sampel uji fiksasi komplemen complement fixation per test cft)) sampel teknik fluoresensi antibodi fluorescent per antibody technique fat) sampel uji aglutinatif serum serum aglutinatif test per sat) sampel uji enzyme linked immunosorbent assay elisa) salmonella enteritidis per sampel virus. jak aa, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tari virus rabies per sampel penyakit kolera viral babi hog per cholera) sampel infeksi saluran pernapasan pada sapi per infectious bovine rhinotrachetis ibr)) sampel antibodi bovine viral diarrhea bvd) per sampel antigen bvd per sampel antibodi ibr per sampel antibodi paratuberculosis per sampel antibodi brucellosis per sampel antibodi classical swine fever per csf) hog cholera sampel agar gel immune diffusion aid) per enzootic bovine sampel leukosit ebl) antibodi rabies per sampel antibodi jembrana per sampel antibodi per sampel antibodi. pen presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan antibodi anthrax per sampel penyakit reproduksi dan pernapasan per pada babi obcine reproductive and sampel respiratory pers)) penyakit mulut dan kuku pmk) foot per mouth disease fmd)) sampel ag) flu babi swine flu)penyakit diare ganas pada sapi bovine per viral diarrhea bvd) sampel paratuberkulosis paratuberculosis) per sampel western plotting per sampel imunohistokimia ihk) dan jaringan per sampel deoxyribo nucleic acid dna) sequencing per sampel ibr per sampel rabies per sampel uji. arp to. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan uji inokulasi pada mencit mit) uji biologis per sampel pewarnaan sellers rabiestoksoplasma per sampel uji prion pcr per sampel pengambilan darah per sampel jemput pengambilan specimen konsumen berkali pengambil lan morfologi anthrax pbm) per sampel pemeriksaan darah hematologi) volume sel total packed cell volume pcv) per sampel hemoglobin hemoglobin hb) per sampel sel darah merah red blood cell rbc) per sampel sel darah putih white blood cell wbc)) per sampel nitrogen . aon presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan s5) nitrogen reum darah blood reum per nitrogen bun)) sampel glutamat profit transaminase serum per gets) glutamat oksaloasetattotal protein per sampel kolesterol cholesterol) per sampel pemeriksaan lengkap rbc,wbc, mcv,hcv, per plt, hgb, mhc, rdw) sampel isolasi penyebab penyakit bakteri kultur dan jaringan usap (swab) air per susu sampel uji sensitifitas antibiotika per antibiotika isolasi salmonella per sampel paratuberkulosis jones disease per paratuberculosis) sampel uji staphylococcus aureus per sampel uji kultur champhylobacter per sampel pewarnaan . by, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pewarnaan bakteri tahan asam per paratuberkulosis tbc sampel paratuberculosis) uji identifikasi kuman antraks per sampel uji identifikasi morfologi antraks per dengan pewarnaan polychrom sampel acetylene blue pmb) kultur rubella per sampel california masinis test cmt) per sampel identifikasi cacing identifikasi telur per cacing) metode whitlock sampel identifikasi telur cacing metode per sedimentasi sampel identifikasi telur cacing metode apungmetode sedimentasi per sampel elisa endospora annum per sampel elisa. men d.i hay, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif elisa endospora per sampel elisa trichinella per sampel trichinellosis metode pengereman per sampel cysticercosis metode pengereman per sampel identifikasi cryptosporidium per sampel isolasi dan identifikasi jamur per sampel isolasi dan identifikasi virus jaringan dan identifikasi kultur jaringan identifikasi per sampel diagnosa rabies per sampel uji influenza sub tipe reverse per transcription polymerase chain reaction sampel rt pcr) matriks influenza konvensional per polymerase chain reaction pcr)) sampel uji influenza tipe reverse per transcription polymerase chain reaction sampel rt pcr) matriks influenza reverse per transcription polymerase chain reaction sampel rt pcr)) matriks. per presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif matriks influenza sub tipe lain per konvensional) sampel pcr konvensional real time) hog per cholera sampel pcr konvensional bvd per sampel pcr trypanosoma per sampel real time pcr ibr per sampel real time pcr bvd per sampel real time pcr trypanosoma per sampel uji biologis per sampel pewarna bakteri ulas darah, tahan asam, per kesumat, dll) sampel uji cincin susu milk ring test mrt) per sampel bedah bangkai hewan besar sapi, kerbau, kuda, ikan berekor besar) hewan kecil domba, kambing, babi, ikan berekor sedang) kepala anjing dan ikan kecil berekor pemeriksaan . then tea ras, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pemeriksaan parasit parasit darah hematokrit per sampel ulas darah per sampel parasit usustinja per sampel toksoplasma per sampel kultur trikomonas per sampel sedimentasi trikomonas trichomonas) per sampel pemeriksaan toksin bakteri) per sampel uji mineral protein dengan spektrofotometer kalsium per sampel fosfor per sampel tembaga. tea wis" to. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tembaga per sampel magnesium per sampel pengujian residu, cemaran kimia, cemaran mikroba toksin aflatoksin dengan uji cepat rapid per test) sampel sianida dengan uji cepat rapid test) per sampel cemaran mikroba perhitungan cawan total total plate per count) sampel escherechia coli per sampel koliform per sampel salmonella per sampel staphylococcus aureus per sampel antibiotik golongan sulfonamida kualitatif screening test) per sampel kuantitatif kromatografi cair kinerja per tinggi) sampel hormon . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif hormon (semi kuantitatif per sampel pestisida per bahan aktif per sampel bahan pengawet formalin kualitatif uji cepat rapid test) per sampel kualitatif dengan spektrofotometer per sampel boraks kualitatif uji cepat rapid test) per sampel kualitatif dengan spektrofotometer per sampel uji identifikasi species dengan enzyme per linked immunosorbent assay elisa) sampel uji ouinolone dengan elisa per sampel cemaran logam berat hg, pb, as, cd, sn) per unsur per sampel cemaran mineral kromium, fe, cu, per ca, mg, dan lain lain) unsur per sampel sequencing . ta, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan sequencing dna penyakit avian influenza per sampel sequencing dna selain penyakit avian influenza per sampel uji pakan kadar lemak per sampel kadar protein kasar per sampel kadar air per sampel pemeriksaan daging uji fisik (warna, bau, konsistensi) per sampel uji kimia (pembusukan ber, postman, h2s) per sampel per sampel uji daging bangkai tren per sampel ga. pemeriksaan air susu fisik warna, bau, kebersihan) per sampel kimiawi uji didih per sampel uji. ta, bo, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan uji alkohol per sampel reduktase per sampel kadar lemak per sampel katalase per sampel uji peroksida h2o2) per sampel uji protein susu per sampel asam lemak per sampel bahan kering tanpa lemak susu per sampel polimerase chain reaction pcr anthrax, per rubella, paratuberculosis, rabies dan jembrana sampel pembuatan slide histophatologi per sampel pembacaan slide histophat per sampel uji parasit lebah per sampel kultur bakteri anthracis per sampel kultur sitoplasma per sampel kultur. masi ker ke) presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif kultur para tuberculosis per sampel uji tuberkulin per sampel identifikasi bakteriologi komputerisasi per sampel pengujian mutu obat hewan, vaksin hewan dan sarana biologi hewan besar vaksin para influenza pi) per sampel vaksin infectious bovine rhinotracheitis aktif per ibr a) sampel cc. vaksin bovine viral diarrhea bvd) per sampel vaksin bovine arteritis fever per sampel vaksin kabare per sampel vaksin aden per sampel vaksin bovine respiratory syncytial virus per sampel vaksin ibr bvd aktif per sampel vaksin ibr bvd inaktif per sampel vaksin . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan vaksin ibr bvd per sampel vaksin penyakit mulut dan kuku pmk) per sampel vaksin hemorrhagic septicemia per sampel vaksin rubella dengan uji tantang bsl3) per sampel vaksin rubella tanpa uji tantang per sampel oo. vaksin anthrax dengan uji tantang bsl3) per sampel vaksin anthrax tanpa uji tantang per sampel vaksin jembrana inaktif per sampel vaksin orf aktif per sampel vaksin hog cholera per sampel vaksin erysipelas pada babi per sampel vaksin escherichia coli pada babi per sampel vaksin mycoplasma hyopneumoniae per sampel vaksin bordetella bronchiseptica aktif pada per babi sampel vaksin . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan vaksin obcine reproductive and respiratory per syndrome pers) sampel vaksin fever per sampel zz. vaksin chlamydia peraturan per sampel aa. vaksin coccinea per sampel bb. vaksin circovirus per sampel cc. vaksin hewan besar lainnya per sampel dd. vaksin hewan besar lainnya bsl3 per sampel hewan kecil vaksin rabies dengan uji tantang bsl3) per sampel vaksin rabies tanpa uji tantang per sampel cc. vaksin canine distemper per sampel vaksin canine parvovirus per sampel vaksin canine corona virus per sampel vaksin feline pan leucopenia per sampel vaksin . kenn presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarifj . vaksin distemper hepatitis per sampel vaksin distemper weasel per sampel vaksin distemper hepatitis parvovirus per sampel vaksin distemper hepatitis parvovirus per para influenza aktif sampel vaksin distemper hepatitis rabies dengan per uji tantang bsl3) sampel oo. vaksin distemper hepatitis rabies tanpa uji per tantang sampel vaksin distemper hepatitis parvovirus per rab. aktif dengan uji tantang bsl3) sampel vaksin distemper hepatitis parvovirus per rab. aktif tanpa uji tantang sampel vaksin distemper hepatitis parvovirus per para influenza rabies dengan uji tantang sampel bsl3) vaksin distemper hepatitis parvovirus per para influenza rabies tanpa uji tantang sampel vaksin microsporum canis inaktif per sampel vaksin. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan arif vaksin leptospira dengan uji tantang bsl3) per sampel vaksin leptospira tanpa uji tantang per sampel vaksin chlamydia dengan uji tantang bsl3) per sampel per strain xx. vaksin chlamydia tanpa uji tantang per strain per sampel penambahan per strain vaksin chlamydia per strain vaksin hewan kecil lainnya per sampel aa. vaksin hewan kecil lainnya bsl3 per sampel unggas vaksin newcastle disease aktif nd a) per sampel vaksin newcastle disease inaktif nd per sampel vaksin infectious bronchitis aktif ib a) per sampel penambahan per strain vaksin infectious per strain bronchitis aktif ib a) vaksin infectious bronchitis inaktif ib i) per sampel penambahan per strain vaksin infectious per strain bronchitis inaktif ib i) vaksin . ago pata presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan vaksin cacar ayam fowl pox aktif per sampel vaksin avian encephalomyelitis aktif ae a) per sampel vaksin avian encephalomyelitis inaktif ae i) per sampel vaksin infectious larang tracheitis aktif ilt a) per sampel vaksin mark's disease aktif md a) per sampel vaksin gumbo aktif ibd a) per sampel vaksin gumbo inaktif ibd i) per sampel vaksin eds' inaktif eds egg drop per sindrom) sampel vaksin viral arthritis aktif va a) per sampel vaksin viral arthritis inaktif va i) per sampel vaksin wollen head syndrome aktif shs a) per sampel vaksin wollen head syndrome inaktif shs i) per sampel vaksin inaktif tanpa uji tantang per sampel vaksin inaktif dengan uji tantang bsl3) per sampel penambahan . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan penambahan per strain vaksin inaktif per strain dengan uji tantang bsl3) vaksin aktif nd ib a) per sampel vaksin inaktif nd ib i) per sampel vaksin eds inaktif nd#eds i) per sampel vaksin ibd inaktif nd #ibd i) per sampel vaksin teks inaktif nd ib#eds i) per sampel vaksin #ibd inaktif nd#ib#ibd i) per sampel vaksin eds ibd inaktif eds ibd per sampel vaksin nd#ib#ibd #eds inaktif nd#ibhhbd # per eds i) sampel vaksin nd#ib#ibd reo inaktif nd ib#ibd per reo l) sampel vaksin nd#ib#ibd #shs inaktif nd#ib ibd per shs i) sampel vaksin inaktif tanpa uji tantang per sampel vaksin inaktif dengan uji tantang per bsl3) sampel vaksin pox aktif per sampel vaksin . undang na presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif vaksin eds shs inaktif per sampel vaksin corona per sampel vaksin fowl choleraper sampel vaksin mycoplasma aktif per sampel vaksin mycoplasma inaktif per sampel vaksin salmonella enteritidis per sampel vaksin coli unggas per sampel vaksin coccidiosis per sampel vaksin mycoplasma sinovial per sampel vaksin bakterial rekombinan per sampel vaksin unggas lainnya per sampel vaksin . hay, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan arif vaksin unggas lainnya bsl3 per sampel antigen dan kit antigen bakterial per sampel per strain antigen viral per sampel per strain kit antigen bakterial per sampel per strain kit antigen viral per sampel per strain probiotik per sampel per strain sediaan farmasetik mengandung dan. uga tap pun may residen republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuanhewan cemaran mikroba tpc total plate count) per sampel escherichia coli per sampel focal koliform per sampel salmonella sp. per sampel staphylococcus sp. per sampel streptococcus sp. per sampel kapang per sampel uji khamir per sampel salmonella. msi pan es presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan salmonella enteritidis per sampel chlostridium perfringens per sampel cronobacter sakazakii per sampel listeria monocytogenes per sampel bacillus cereus per sampel bakteri thermofilik anaerob per sampel oo. embrio cholera per sampel camphilobacter per sampel escherichia coli per sampel rubella per sampel ss. anthrax dengan eliza per sampel anthrax dengan polymerase chain reaction per pcr) sampel fungisida per sampel selsomatis per sampel residu . tan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan |.mr residu obat antibiotika antimikroba uji tapis screening pc's,tc's,ml's,mg's) per sampel konfirmasi golongan penisilin per sampel' konfirmasi golongan tetrasiklin per sampel konfirmasi golongan macrolida per sampel konfirmasi golongan amino glikosida per sampel sulfa screening) per sampel konfirmasi golongan sulfa per sampel konfirmasi klopidol per sampel konfirmasi enrofloksasin per sampel konfirmasi nicarbasina per sampel li) chloramphenicol per sampel nitrofuron aoz,moz) per sampel anthelmintics per sampel multi drugs residu per sampel uji. push senna to, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif uji fisik bau, warna, rasa) bau, warna dan rasa per sampel konsistensi per sampel handling per sampel tinggi kantung hawa per sampel indeks kuning telur per sampel indeks albumin per sampel kimia per sampel uji didih per sampel alkohol per sampel kesempurnaan pengeluaran darah per sampel s5) awal pembusukan per sampel residu hormon dan beta agonis uji residu hormon trenbolon asetat per enzyme linked immunosorbent assay sampel elisa) uji. mus kan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif uji residu hormon trenbolon asetat per plc) sampel uji residu hormon diethylstilbesterol per sampel melengesterol asetat per sampel etanol dengan enzyme linked per immunosorbent assay elisa) sampel beta agonis dengan enzyme linked per immunosorbent assay elisa) sampel pestisida organoklorin per sampel organofosfat per sampel kolesterol per sampel asam lemak per sampel keasaman activity) per sampel solubility index per sampel uji kadar lemak per sampel uji kadar air moisture content) per sampel uji. dat aa. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan uji kadar abu ash content) per sampel uji kadar protein per sampel residu logam berat per jenis logam) per sampel total mineral per sampel laktosa per sampel pengawet addictive formalin per sampel formalin rapid test per sampel boraks per sampel pewarna sintetik kualitatif per sampel pewarna sintetik kuantitatif per jenis) per sampel nitrit spectrofotometer per sampel nitrat spectrofotometer per sampel uji. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif uji vitamin plc) per sampel per unsur uji identifikasi spesies (pemalsuan daging) enzyme linked immunosorbent assay elisa) per sampel pcr per sampel malachite green hijau malaysia per sampel kadar melamin per sampel aflatoksin enzyme linked immunosorbent assay per elisa) sampel salmonella enzyme linked immunosorbent assay per elisa) sampel campylobacter enzyme linked immunosorbent per assay elisa) sampel protein, karbohidrat, lemak per sampel pengujian mutu pakan proksimal kadar air per sampel kadar abu (tanur) per sampel kadar. aja ap, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan kadar abu near infra red) per sampel kadar protein kasar per sampel kadar protein kasar near infra red) per sampel kadar lemak kasar per sampel kadar lemak kasar nir) per sampel kadar serat kasar per sampel kadar serat kasar nir) per sampel proksimal lengkap (air,abu, lk,sk,pk, ca, per sampel mineral kadar kalsium per sampel kadar kalsium nir) per sampel kadar fosfor per sampel kadar fosfor nir) per sampel kadar nitrogen bebas per sampel kadar. aja presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif kadar urea per sampel kadar natrium na) per sampel kadar kalium per sampel kadar magnesium mg) per sampel kadar cadmium cd) per sampelkadar per sampel kadar karbohidrat per sampel per sampel risk material uji spesies per sampel kelarutan total per sampel makroskopis . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif makroskopis per sampel gross energi per sampel miko(minimal sampel) per sampel titrimetri per sampel spektrometer per sampel nitrat nitrit plc) per sampel nitrat nitrit spektrometer) per sampel proksimal lengkap dengan alat nir per sampel residu. pan ha, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif residu logam berat per sampel adf per sampel ndf per sampel metabolisme energi me) pada unggas per sampel fosfor tersedia pada unggas per sampel total digestive nutrient tdn) per sampel total volatile base nitrogen tvn) per sampel kadar nitrogen per sampel bahan kering (perhitungan) per sampel bahan ekstraksi tanpa nitrogen been) per perhitungan) sampel uji profisiensi per peserta sertifikasi mutu pakan per sertifikat pengambilan sampel (belum termasuk biaya per akomodasi dan transportasi) sampel kontrol sampel bahan acuan per sampel enzim. psi ato th, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan enzim phase per sampel elisa per sampel jasa analisis laboratorium kimia, biologi, fisika,dan mineral analisis kimia tanah rutin persiapan contoh per contoh siap analisis dan penetapan kadar sampel air) tekstur fraksi (pasir, debu, dan liat) pipet per sampel h o dan kci1 per sampel organik spektrofotometer) per sampel kjeldahl auto analyzer) per sampel tersedia olsen atau bray) ekstraksi per sampel pengukuran spektrofotometer) per sampel tersedia morgan) ekstraksi per sampel pengukuran ssa) per sampel p. dan ks es, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan dan potensial hc1 y0) ekstraksi per sampel pengukuran spektrofotometer) per sampel pengukuran (ssa) per sampel kapasitas tukar kation ktk) ekstraksi per sampel pengukuran auto analyzer) per sampel! per unsur kation dapat tukar na, ca, mg dd) ekstraksi per sampel! per unsur pengukuran per sampel! per unsur pengukuran ca, per sampel| per unsur keasaman dapat tukar dan h dd) ekstraksi per sampel pengukuran titrimetri) per sampel| per unsur ekstrak kci simetri analisis . pan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif analisis kimia tanah khusus per sampel co3 titrimetri) per sampel gips) per sampel salinitas (dhl) per sampel keasaman terekstrak cl tea) per sampel retensi ekstraksi per sampel pengukuran spektrofotometer) per sampel serapan (p option) fox and kaprah, per sampel cl2 spektrofotometer) per sampel fraksional al per sampel fe, mn, ca, mg per sampel| per unsur rs p per sampel ekstrak. psi ben eat presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak ekstrak divonis sitrat al, fe, dan mn) ekstraksi per sampel pengukuran ssa) per sampel fe, per sampel! per unsur ekstrak oksalat al, fe, si) ekstraksi per sampel pengukuran ssa) per sampel al, per sampel' per unsur il. ekstrak pirofosfat al, fe, dan c organik) ekstraksi per sampel pengukuran ssa spektor) per sampel al, si, organik per sampel| per unsur ekstrak. wto aan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan ekstrak total unsur makro dan mikro ekstraksi per sampel pengukuran ssa) na, ca, mg, fe, mn, cu, per sampel per unsur al, pb, cd, co, cr, ni, dan per sampel per unsur tekstur fraksi fraksi liat halus) pipet per sampel tekstur fraksi pipet) per sampel tekstur fraksi pipet) per sampel dan potensial hci ekstraksi per sampel pengukuran ca, ssa) per sampel! per unsur keasaman aktual total per sampel ss. keasaman potensial total per sampel kadar abu dan silikat kasar gravimetri) ekstraksi per sampel pengukuran . pangan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pengukuran abu dan silikat per spektrofotometer) sampel per unsur kadar serat per sampel kadar c asam humat dan asam sulfat ekstraksi per sampel pengukuran per sampel| per unsur kebutuhan kapur cara titrasi per sampel redoks per sampel ekstrak total logam berat (ppm) ekstraksi per sampel pengukuran pb, cd, co, cr, ni, mo, ag, sn, per sampel| se, per unsur ekstrak total logam berat (ppb) ekstraksi per sampel pengukuran pb, cd, co, cr, ni, mo, ag, sn, (per sampel| se, as, per unsur aa. pirit (aas dan spektor) per sampel bb. uji. naga presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tari bb. uji profisiensi tanah berjenis sampel tanaman berjenis sampel pupuk organik berjenis sampel cc. total c,n (cns analyzer) per sampel| dd. total (cns analyzer) per sampel| analisis uji kimia tanah tekstur fraksi cara mikrometer per sampel ekstrak asetat ca, mg, dan na) ekstraksi per sampel pengukuran per sampel| per unsur pengukuran ca, per sampel| per unsur cc. ekstrak dupa fe, mn, dan zn) ekstraksi per sampel pengukuran ssa) per sampel| per unsur sulfat terekstrak dalam h2p oa) per sampel ekstrak. pan dg, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif ekstrak unsur makro dan mikro tersedia morgan) ekstraksi per sampel pengukuran fe, mn, cu, per sampel! per unsur pengukuran no3, hs, po4, cl, ca, mg, per sampel| so4 per unsur pengukuran pb, cd, co, cr, dan per sampel| per unsur ' ekstrak air unsur makro dan mikro terlarut ekstraksi per sampel pengukuran fe, mn, cu, per sampel| per unsur pengukuran no3, nh4, po4, cl, ca, mg, per sampel| so4 per unsur pengukuran pb, cd, co, cr, dan per sampel! per unsur pengukuran logam berat dalam ekstrak ppm per sampel| ssa): pb, cd, co, r, ni, ag, as, mo, se, dan per unsur pengukuran logam berat dalam ekstrak ppb per sampel| ssa): pb, cd, co, cr, ni, ag, as, mo, se, sn, per unsur dan analisis jaringan tanaman persiapan contoh (contoh siap analisis dan per penetapan kadar air) sampel penetapan. hay, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan arif penetapan unsur makro dan mikro spektor dan ssa) destruksi dan ekstraksi total) per sampel pengukuran na, fe, mn, cu, dan per sampel| per unsur pengukuran ca, mg, per sampel| per unsur pengukuran al, pb, cd, co, dan per sampel| per unsur kjeldahl auto analyzer) per sampel organik spektrofotometer) per sampel kadar abu dan silikat kasar gravimetri) ekstraksi per sampel pengukuran per sampel| per unsur total (protein) per sampel silika per sampel total karbohidrat per sampel total gula bebas per sampel total. pap sr, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif j . total pati per sampel pilosa per sampel serat kasar per sampel lemak per sampel kolesterol per sampel oo. vitamin per sampel aflatoksin per sampel asam lemak per sampel aroma per sampel abe aseton butanol etanol) produksi per fermentasi sampel fraksi karbohidrat per sampel klorofil per sampel lignin per sampel residu. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan residu pestisida per sampel asam amino per sampel hcn (kuantitatif dgn spektrofotometer) per sampel pengukuran dan per sampel| per unsur aa. ekstrak total logam berat (ppm) ekstraksi per sampel pengukuran pb, cd, co, cr, ni, mo, ag, sa, per contoh se, as) per unsur bb. ekstrak total logam berat (ppb) ekstraksi per contoh pengukuran pb, cd, co, cr, ni, mo, ag, sa, (per sampel | se, as) per unsur cc. analisis unsur makro dan mikro persiapan sampel per sampel berat kering bk), kadar air (ka) tanaman per sampel ekstrak perhidrol per sampel nitrogen) per sampel mg, per sampel ekstrak. pi. haa dead presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan ekstrak perklorat per sampel ca, fe, al, mn, per sampel ekstrak pengakuan per sampel boron) per sampel per sampel per sampel ekstrak total per sampel ag, pb, per sampel total unsur makro mikro a m) per sampel dd. analisis unsur tambahan berat kering bagian bawah per sampel berat kering bagian atas per sampel berat kering akar, batang, daun per sampel ce. hormon audio tlc scanner) per sampe! ff. hormon . pesan hey presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan ff. hormon giberelin acid tlc scanner) per sampel biologi makrofaga jumlah cacing tanah per sampel mikrobiologi bakteri total perhitungan cawan total (plate per count) mikroba (aerob) sampel total perhitungan cawan total (plate per count) mikroba anaerob) sampel jumlah rhizobium bradirhyzobium per sampel jumlah azospirillum per sampel jumlah azotobacter per sampel jumlah pseudomonas per sampel jumlah bacillus per sampel jumlah lactobacillus per sampel total koliform per sampel j)) jumlah coli per sampel jumlah. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak jumlah salmonella per sampel jumlah bakteri penambat nitrogen per sampel jumlah bakteri pelarut fosfat per sampel jumlah bakteri selulolitik per sampel jumlah bakteri kitinolitik per sampel jumlah bakteri politik per sampel jumlah bakteri proteolitik per sampel fungi total fungi per sampel jumlah mikoriza (vascular dan per arbuscula) sampel jumlah trichoderma per sampel jumlah aspergillus per sampel jumlah saccharomyces per sampel jumlah fungi pelarut fosfat per sampel jumlah. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan jumlah fungi selulolitik per sampel jumlah bakteri kitinolitik per sampel jumlah fungi politik per sampel jumlah fungi proteolitik per sampel jumlah fungi lignolitik per sampel aktinomiset total actinomycetes per sampel jumlah streptomyces per sampel uji patogenisitas terhadap tanaman per sampel aktivitas mikroba aktivitas reduksi asetilena ara) per sampel aktivitas dehidrogenase per sampel aktivitas b glukosidase per sampel aktivitas amilase per sampel aktivitas seluas per sampel aktivitas . man presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan aktivitas fosfatase per sampel aktivitas kinase per sampel aktivitas lipase per sampel aktivitas pelarutan fosfat per sampel kandungan asam indore asetat per iaa) sampel respirasi tanah per sampel pengolahan hasil keteknikan analisa kadar nikotin per sampel analisa gula total dengan spectrophotometer per sampel cc. analisa gula reduksi dengan per spectrophotometer sampel analisis kadar protein per sampel analisis kadar minyak lemak bilangan asam per sampel bilangan ion per sampel bilangan hidroksil per sampel asam. hang eat pa: hap, ale presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan asam lemak bebas per sampel analisa kadar color analisis fisik suku kapas (panjang, per kekuatan, kedewasaan, dan kehalusan serat) sampel analisis fisik (kekuatan serat, kenaf, rosela, per vine) sampel analisa kadar air tanaman atsiri per sampel j . analisa kadar minyak atsiri per sampel analisa minyak atsiri warna visual per sampel bobotjenis per sampel indeks bias per sampel putaran optik per sampel s5) kelarutan dalam alkohol 95x per sampel bilangan ester tanpa asimilasi per sampel bilangan ester dengan asimilasi per sampel analisa. to. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan analisa komponen dengan per sampel plasma nutfah dan pemulihan pengujian kadar air benih per sampel pengujian daya kecambah benih per sampel pengujian vigor benih per sampel analisis air irigasi kadar lumpur per sampel per sampel dhl (daya hantar listrik electrical per conductivity) sampel kation na, fe, mn, cu, saa) per sampel| per unsur ca, mg, nh4 per sampel! per unsur kation dan saa) per sampel| per unsur anion: no3 dan bo3 per sampel| per unsur po4, so4, cl, co3, dan hco3 per sampel per unsur pengukuran . psi kan li: pay presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pengukuran logam berat ppm pb, cd, co, cr, ni, mo, ag, as, sn, (per sampel| per unsur ppb pb, cd, co, cr, ni, mo, ag, as, sn, se, per sampel| per unsur analisis pupuk organik anorganik dan batuan mineral amelioran persiapan contoh contoh siap analisis dan per penetapan kadar air) sampel ukuran partikel per sampel setara og3 (titrimetri) per sampel h h20 per sampel c organik spektrofotometer) per sampel nitrogen total n nh4, n no3, dan kedah) per sampel ekstraksi air untuk unsur makro dan mikro per sampel ekstraksi tersedia (asam sitrat untuk unsur per makro dan mikro sampel ekstraksi total unsur makro dan mikro per sampel j . pengukuran . peraga ana presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pengukuran unsur makro dan mikro spektor dan aas) na, fe, mn, zn, dan per sampel| per unsur ca, dan per sampel| per unsur dan per sampel| per unsur kadar abu sisa pijar dan silikat kasar gravimetri) ekstraksi per sampel pengukuran per sampel kadar serat per sampel kadar asam bebas titrimetri) per sampel kapasitas tukar kation auto analyzer) per sampel na, ca, dapat ditukar ssa) per sampel p . asam humat dan asam fulva per spektrofotometer) sampel ga. pengukuran logam berat (ppm) dalam ekstrak ssa): pb, cd, co, cr, ni, mo, ag, sn, se, per sampel| per unsur hg. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif hg, (ppb) per sampel| per unsur kadar air karl fischer) per sampel humat gravimetri) per sampel analisis fisika tanah (kadar air pada tekanan tertentu) per sampel 1l,pf dan termasuk perhitungan pori drainase dan air tersedia permeabilitas per sampel angka rttemberg batas plastis,batas cair dan per batas kerut) sampel laju perforasi per sampel koefisien linear extensibility cole) tanah per sampel kerapatan butiran particle density) per sampel persiapan contoh per sampel bd. pasi sila presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif bulk density), ruang pori total dari contoh per tabung tembaga (ring soil sample) sampel parafin, ruang pori total dan particle per density sampel penetapan luas permukaan secara mikro per sampel penetapan distribusi dan jumlah pori mikro per sampel indeks stabilitas agregat atau water stability per agregat sampel penetapan mikrobiologi tanah uji infeksi mikoriza pada tanaman per sampel identifikasi bakteri atau fungi sampai per tingkat spesies (menggunakan biolog sampel! micronation gen iii) analisis mineral analisis mineral pasir dengan mikroskop fraksi total per sampel fraksi berat per sampel fraksi ringan per sampel analisis mineral liat dengan ray per difraktometer (kualitatif) sampel pengujian. mean ho. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuant #rotasi garu) preunit per uji traktor roda empatltrotaritgaru) preunit per uji alat mesin pompa irigasi preunit per uji alat mesin memberantas hama preunit per uji alat mesin pasca panen alat mesin penanam biji bijian preunit per uji alat mesin pemanen padi preunit per uji cc. alat mesin perontok pembersih satu komoditas preunit per uji dua. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif dua komoditas preunit per uji tiga komoditas preunit per uji alat mesin pengering preunit per uji alat mesin penggiling padi preunit per uji alat mesin pengeras jarak preunit per uji alat mesin pemecah buah jarak preunit per uji alat mesin penyaring minyak jarak preunit per uji alat mesin pengolah sampah organik preunit per uji alat mesin pemimpin jagung corn seller) preunit per uji alat mesin pembersih jagung corn seller) preunit per uji il. alat mesin pengulas kulit kacang tanah preunit per uji alat mesin bor tanah preunit per uji alat mesin pengolah biji kopi preunit per uji pengujian . presiden republik indonesia pengujian alat mesin pertanian asinan) tanpa menyediakan bahan asinan tanaman pangan alat tanam biji bijian teruji alat perontok pemimpin manual teruji cc. alat perang slice) penyakit pemotong komoditi pergi komoditi teruji komoditi teruji alat pengungkit umbi umbian (ubi teruji kayu ubi jalar, dll) ec. alat pengeras umbi umbian (ubi teruji kayu ubi jalar, dll) alat penting teruji alat pemisah gabah dan beras pecah kulit per uji empon tikus manual bermotor teruji sabit bergerigi pergi sekop cangkul kampak teruji irigasi tipe tetes sprinkrel teruji kotak persemaian bibit padi depok) teruji traktor kura kura teruji mesin penabur tanah dan benih per uji oo. mesin tanam biji bijian teruji mesin penting padi teruji mesin. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif gd. mesin panen padi jagung tipe sandang teruji power) mesin panen padi tipe gunting sisir teruji reaper stripper) mesin pengulas kulit gabah paddy teruji user fuller) mesin penyosoh beras rice polished) teruji memoles berpengaruh mesin penggiling gabah one two pass) teruji mesin pemisah batu designer) teruji mesin pemisah beras ice grader shifter teruji mesin pembersih beras berdasarkan teruji warna colour sorted) mesin pengemas mengepak teruji packaging dealer machine) mesin pengepung jagung beras singkong hammer disk burr mill) komoditi teruji komoditi teruji komoditi teruji aa. mesin perontok pemimpin komoditi teruji komoditi teruji komoditi teruji bb. mesin perang pemotong slice) penyakit komoditi teruji . pon, da. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan komoditi perut komoditi teruji cc. mesin panen padi jagung combine teruji dd. mesin separator biji bijian komoditi teruji komoditi teruji komoditi teruji ee. mesin tanam bibit padi walking type) teruji ff. mesin pembersih biji bijian paddy corn soybean seed cleaner) komoditi teruji komoditi teruji komoditi teruji gg. mesin pengering tipe bak datar sirkulasi biji bijian paddy corn soybean seed dryer) komoditi pergi komoditi teruji komoditi teruji hh. mesin pemilih jagung melinjo teruji ii. mesin pengulas select kedelai teruji mesin penggiling kedelai per uji kk. mesin pengaya tepung teruji mesin pencetak bulir beras teruji mm. prayer. kak ate roy presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan mm. prayer gendong bermotor nosel teruji nosel teruji nosel teruji nosel teruji nn. prayer gendong semi otomatis hand prayer) nosel teruji nosel teruji nosel teruji nosel teruji prayer gendong semi otomatis hand prayer) nosel teruji nosel teruji nosel peri nosel teruji pp. slayer tipe torak bermotor power prayer) nosel teruji nosel teruji nosel teruji nosel teruji gg mesin penganut gendong bermotor mist pergi blower) rr. prayer. psi ng: presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rr. prayer tenaga baterai battery prayer) nosel teruji nosel teruji nosel teruji nosel teruji ss. neburotor teruji tt. light trap tenaga surya teruji asinan tanaman hortikultura alat pengulas buah teruji mesin cultivation teruji mesin pembersih buah (salak, dll) pencuci umbi umbi empon empon (kentang, ubi, jahe, dll) komoditi teruji komoditi teruji komoditi pergi mesin penggoreng vakum vacuum frying) komoditi teruji komoditi teruji komoditi teruji mesin spinner teruji pulpen blender. buah buahan komoditi teruji komoditi teruji . toe presiden republik indonesia komoditi teruji mesin pengering tipe kabinet cabinet dryer) komoditi teruji komoditi teruji komoditi teruji mesin pemasak dan pengaduk multi komoditi sari buah santan dodol nira dll) adonan teruji adonan per adonan teruji ruang pendingin cold storage) teruji asinan perkebunan alat panen kelapa sawit todos) teruji alat mencungkil mata tunas tebu pergi alat pencetak gula merah teruji alat pengeras biji jarak teruji e. alat pengeras gambir teruji alat pesta nib coklat teruji alat penyangga biji kopi kakao roster) teruji alat kacir mete teruji alat pengulas kulit kemiri teruji pisau sabut kelapa teruji pisau. tas ray, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan pisau sadap karet dan kelengkapannya teruji alat penggiling bekuan lateks hand teruji mantel) mesin penyosoh wijen teruji mesin pengolah minyak wijen teruji oo. mesin pengulas buah pinang teruji mesin penyunting atsiri nilam akar teruji wangi dll) mesin tanam tebu teruji mesin panen tebu tipe feeder teruji mesin panen keras tebu tipe sandang teruji power) mesin pengulas daun tebu teruji uu. mesin pemuat tebu (sugarcane loader) teruji mesin membongkar akar bonggol tebu pergi mesin mencungkil mata tunas tebu teruji xx. mesin penggiling tebu teruji mesin pemecah buah dan pemisah biji teruji kakao mesin pengulas kulit buah kopi basah teruji puteri aa. mesin pengulas kulit kopi kering coffee teruji user fuller) bb. mesin pemeras lendir biji kakao per uji cc. mesin pencuci biji kopi teruji dd. mesin pengering biji kopi kakao teruji ee. mesin. bpn ey, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan ee. mesin pembersih biji kopi kakao komoditi teruji komoditi teruji ff. mesin sortasi biji kopi kakao teruji gg. mesin sangrai biji kopi kakao teruji hh. mesin pendingin biji kopi kakao sangrai teruji ii. mesin pemecah biji dan pemisah kulit teruji kakao reseller) ji. mesin pesta kasar nib coklat teruji kk. mesin penghapus adonan cokelat ball teruji mill crunching) mesin pembusuk kopi sangrai bungkil kakao komoditi teruji komoditi teruji mm. mesin pengaya bubuk cokelat teruji nn. mesin pencampur bubuk kopi dan bubuk teruji cokelat kristalisator kopi instan teruji pp. mesin pengulas sabut kelapa pergi ga. mesin pengurai sabut kelapa teruji rr. mesin pengaya serat sabut kelapa teruji ss. mesin pengolah coco diesel per uji tt. mesin pengolah minyak goreng teruji uu. mesin mencungkil tempurung kelapa teruji vv. mesin. maan dg, presiden republik indonesia vv. mesin pelarut pemeras teruji kelapa wortel dil ww. mesin pemilik sabut kelapa teruji xx. mesin perang tembakau tobacco slice teruji machine) yy. mesin pengeras tulang daun tembakau teruji zz. mesin pengulas biji jarak teruji aaa. mesin pengeras biji jarak teruji bbb. mesin filter minyak jarak teruji ccc. mesin pengaduk lateks homogenizer) teruji ddd. mesin penggiling bekuan lateks teruji eee. kristalisator evaporator lateks teruji asinan peternakan raising sistem pada rph teruji alat pembersih rumen pada rph teruji alat penggantung karkas pada rph teruji alat spinning cradle teruji digeser biogas teruji platform hidrolik pada rph teruji penebah sapi retaining box) pada rph teruji mesin pembuat pakan mini mini feed mil) teruji mesin pencampur pengaduk mixer) campuran teruji campuran teruji . lx. nya presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan campuran teruji mesin pengeras dan pencetak pakan sapi teruji mesin pasteurisasi susu teruji mesin pencetak pelet pelletizer) teruji mesin pemotong ayam chicken cutting teruji machine) mesin pencabut bulu ayam teruji oo. mesin pengolah bulu ayam pergi asinan lainnya alat pengisi kapsul per uji kompor bahan bakar biogas minyak teruji nabati cc. conveyor elevator teruji gergaji rantai chain saw) teruji mesin penghancur crushed komoditi teruji komoditi teruji komoditi teruji mesin pengaya bahan granul pupuk teruji organik mesin pembuat granul translator) pergi mesin pengering pupuk organik tipe teruji rotasi rotary dryer) mesin penyemprot mikroba pada pabrik teruji pupuk organik dirilis . jet ey, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tarif dirilis asap cair liquid smoke) teruji mesin pengeras multi komoditi teruji mesin pengisi botol otomatis teruji mesin pengisap jinjing sistem pulsa jet logging machine) nosel teruji nosel teruji nosel teruji nosel teruji tungku bioma sekam kayu tongkol dll) teruji tungku batubara oo. mesin pencacah chopper) komoditi teruji komoditi teruji komoditi teruji mesin pemotong rumput grass cutter) teruji pompa hidrat pompa turbin teruji pengujian ekofisiologi tanaman luas daun metoda leaf area meter) per sampel biomassa (berat segar berat kering) gravimetri) per sampel| pengujian laboratorium fisiologi hasil kadar air gravimetri) per sampel kadar. ag, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan kadar abu gravimetri) per sampel protein semi mikro kedah) per sampel serat gravimetri) per sampel gula reduksi bluff school) per sampel gula sukrosa (lff school) per sampel gula total (lff school) per sampel karbohidrat pati (lff school) per sampel total asam trititrimetni) per sampel vitamin isometri) per sampel tekstur kekerasan phenetrometer) per sampel tekstur texture analyzer) per sampel total padatan terlarut total soluble solid tss) per sampel lemak gravimetri) per sampel berat jenis per sampel per sampel pengujian. mo. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tap pengujian mutu gabah dan mutu beras mutu gabah kadar air gabah per sampel butir baik per sampel cc. butir hampa kotoran per sampel butir kuning rusak per sampel butir mengapung hijau per sampel butir merah per sampel mutu beras derajat sosok per sampel kadar air per sampel cc. butir kepala per sampel butir patah per sampel butir menit per sampel butir merah per sampel butir kuning rusak per sampel butir. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan butir mengatur per sampel keretakan per sampel derajat putih per sampel keheningan per sampel berat butir per sampel densitas per sampel ketebalan per sampel butir gabah per sampel benda asing per sampel rendemen gravimetri) per sampel analisis residu pestisida pada tanah tanaman dan air analisis tanah tanaman dengan parameter uji per organoklorin, organofosfat, piretroid sampel analisis tanah tanaman dengan parameter uji per karbamat sampel analisis air dengan parameter uji organoklorin, per organofosfat piretroid sampel analisis air dengan parameter uji karbamat per sampel analisis. kan re. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan analisis sampel total dan (sampel padatan) per sampel analisis daya serap iod yodium) per sampel aa. analisis gas rumah kaca analisis standar gas ch4 per sampel analisis sampel gas ch4 per sampel analisis standar gas n20o per sampel analisis sampel gas n20 per sampel analisis standar gas co2 per sampel analisis sampel gas co2 per sampel bb. analisis pangan olahan dan bahan pertanian mineral (menggunakan aas) iodium spektrofotometer) per sampel metoda gravimetri) per sampel aas) per sampel mineral: spektrofotometer) per sampel| per unsur logam. fusi was presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif logam berat aas) pb, cd, per sampel| per unsur as, per sampel| per unsur proksimal kadar protein nitrogen kjeldahl) per sampel karbohidrat gravimetri) per sampel pati spektrofotometer) per sampel gula reduksi spektrofotometer) per sampel pilosa amilopektin spektrofotometer) per sampel pengujian konsistensi gel per sampel uji keteknikan tio barbiturat acid) metoda per spektrofotometri) sampel total gula metoda titrimetri) per sampel laktosa metoda titrasi per sampel laktosa metode plc) per sampel laktoferin metode plc) per sampel viskositas. ban presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan viskositas metoda r s, rheometer) per sampel water activity aw) per sampel warna metoda cr cromameter) per sampel metoda meter) per sampel index bias metoda refraktometer) per sampel total asam metoda titrasi) per sampel bilangan ester metoda titrasi) per sampel bilangan penyusunan metoda titrasi) per sampel bilangan iod metoda titrasi) per sampel bilangan asam metoda titrasi) per sampel bilangan peroksida metoda titrasi) per sampel total karoten metoda spektrofotometri) per sampel etilen ara) metoda gc) per sampel amilograf metoda bartender) per sampel serat. "aa bap, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan serat pangan dietary fiber) metoda enzimatik) per sampel berat jenis metoda gravimetri) per sampel sukrosa plc) per sampel pengawet pada makanan plc) per sampel asam lemak fatty acid termasuk dha) (gc) per sampel asam asam amino plc) per sampel asam asam organik plc) per sampel formalin gc) per sampel isoflavon plc) per sampel residu pestisida golongan gc) per sampel kolesterol pada makanan gc) per sampel pemanis buatan pada makanan plc) per sampel pewarna buatan pada makanan plc) per sampel alkohol gc) per sampel betakaroten . msi roy, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan betakaroten plc) per sampel vitamin plc) vitamin per sampel vitamin per sampel vitamin per sampel vitamin per sampel vitamin asam pantotenat) per sampel vitamin per sampel vitamin b12 per sampel vitamin per sampel vitamin per sampel vitamin per sampel asam folat per sampel vitamin (plc) per sampel hcn . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan hcn spektrofotometer) per sampel insulin probiotik) plc) per sampel total padatan terlarut gravimetri) per sampel tanin spektrofotometer) per sampel biotin plc) per sampel choice plc) per sampel inositol plc) per sampel s1. marine plc) per sampel hormon plc) per sampel jenis jenis enzim aktivitas enzim protease spektrofotometer) per sampel aktivitas enzim amilase spektrofotometer) per sampel densitas metode gravimetri) per sampel gluten metode gravimetri) per sampel kalsium propionat plc) per sampel total. pia ato lai h9, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif total phenol spektrofotometer) per sampel polyphenol plc) per sampel fructose oligosacarida fos plc) per sampel kolesterol plc) per sampel klorofil spektrofotometer) per sampel antosianin spektrofotometer) per sampel antosianin plc) per sampel antioksidan sintetis bha, bht, tho) dan per plc) sampel aktivitas antioksidan spektrofotometer) per sampel pemanis buatan per jenis pemanis (aspartam, per acesulfam, sasaran, orbital, siklamat dan sampel sukralose) plc) pewarna alami per jenis pewarna (anna, per karamel dan cermin) plc) sampel per jenis pewarna sintetis plc) per sampel per jenis analisis. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan analisis image surface structure scanning per electron microscope sem) sampel analisis image internal structure transmission per electron microscope tem) sampel preparasi sampel untuk analisis dengan per sem tem sampel analisis ukuran partikel particle size per analyzer psa) sampel analisis zeta potensial (dengan particle size) per sampel analisis struktur kristalin (dengan ray per diffractometer xrd) sampel analisis sifat thermal (dengan differential per scanning kalorimeter dsc) sampel analisis tegangan permukaan (dengan per potensiometer) sampel analisis indeks glikemik per sampel analisis organoleptik uji beda (dengan per interpretasi data) sampel analisis organoleptik uji hedonis (dengan per interpretasi data) sampel analisis total alkaloid per sampel analisis total flavonoid per sampel analisis nitrat nitrit per sampel analisis katekis spektrofotometer) per sampel analisis. nego presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tari analisis katekis plc) per sampel analisis curcumin plc) per sampel analisis curcumin spektrofotometer) per sampel spektrofotometer) per sampel sulfat spektrofotometer) per sampel sulfit per sampel free fatty acid ffa) titrasi) per sampel glikogen plc) per sampel glukomanan metode gravimetri) per sampel cc. jasa proses pengolahan bahan proses homogenisasi tekanan tinggi (high perjam pressure homogenization) proses pengeringan semprot partikel nano per (nano spray drying) per sampel ml) sampel pengecilan ukuran partikel mikro (planetary perjam ball killing) pengecilan ukuran partikel nano (nano killing) perjam pengecilan ukuran partikel nano mikro dengan perjam friksi (ultra fine grinding) prosesi produk ekstraksi perjam proses. ld. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan proses enkapsulasi perjam proses homogenisasi ultrasonik perjam proses ekstraksi dengan pelarut (universal perjam extraction) proses homogenisasi kecepatan tinggi (ultra perjam turret homogenization) proses mixing bahan kering (high speed mixing) perjam proses pengeringan (pengering tipe rak) perjam pengecilan ukuran makro (disk killing) perjam proses pemisahan bahan powder (ayakan perjam bertingkat) proses pengeringan semprot (spray drying) perjam proses pengeringan beku (freeze drying) perjam dd. analisis mutu fisik beras, terdiri dari: rendemen beras giling bg) per sampel persentase beras kepala bk) per sampel persentase beras patah bp) per sampel persentase butir hijau kapur per sampel persentase butir kuning rusak per sampel ukuran dan bentuk per sampel derajat putih witness) per sampel keterangan . kar r9, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tari keterangan translucent) per sampel ee. pengujian organoleptik (hedonis) per sampel ff. pengujian laboratorium biologi molekuler isolasi dna deoxysiribosa nucleic acid) skala per kecil mini preparation) sampel isolasi dna deoxysiribosa nucleic acid) skala per besar large preparation) sampel analisis rap random amplified polymorphism per dna) sampel per primer analisis mikrosatelit simple sequence repeat ssr) per sampel per primer deteksi gmo genetically modified organism) per secara kualitatif sampel per primer analisis flp restriction fragment lenght per polymorphism) hibridisasi southern (membrane membran contoh dna) transformasi bakteri soeria colidengan per elektroporasi sampel transformasi bakteri agrobacterium dengan per elektroporasi sampel transformasi tanaman dengan penembakan per partikel particle bombardment) sampel amplifikasi deoxysiribosa nucleic acid dengan per pcr (tidak termasuk bahan kimia) running elektroforesis . pasi lx. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarik elektroforesis horisontal (gel arose) per running visualisasi gel elektroforesis dengan chemidoc per sampel kuantifikasi kualifikasi dna rna dengan per spektrofotometer sampel elektroporasi per sampel sentrifugasi ultra per running gg. laboratorium informatika analisis data percobaan jumlah data per variable per kasus) variabel hh. laboratorium bank gen mikroba liofilisasi mengering lekukan mikroba, tanah, per cairan max (kelipatan ampul) proses pengujian laboratorium terpadu pengurutan sequencing) per sampel penentuan genotipe menggunakan marka single per nuclear polymorphism ship)) sampel pengujian menggunakan marka mikro satelit per single sequence repeat ssr)) sampel kuantitatif produk rekayasa genetik genetically per modified organism) kuantitatif sampel kuantifikasi ekspresi gen per sampel analisis polisi level per sampel jj. laboratorium . psi an, ab ash pad presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan jj. laboratorium kultur jaringan jasa perbanyakan tanaman secara vitro (atas pesanan formula belum diketahui) tanaman semusim herbaceous) mudah diperbanyak per botol lama pekerjaan bulan. jumlah minimum dipesan botol) sulit diperbanyak per botol lama pekerjaan bulan. jumlah minimum dipesan botol tanaman tahunan berkayu per botol lama pekerjaan bulan. jumlah minimum dipesan botol perkecambahan anggrek per botol lama bulan minimal tanaman jumlah minimun pesan botol perbanyakan tanaman secara vitro (formula sudah diketahui) tanaman induk (starter) hasil kultur jaringan (botol ce): pisang tanduk raja bulu kepok per botol kuning ambon kuning cavendish barangan raja serai jati emas tengah per botol anggrek phalaenopsis per botol anggrek dendrobium per botol nenas varietas madu per botol nilam varietas tapak tuan per botol jasa. tenunan ag, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan jasa penanaman bibit pasca aklimatisasi setelah ditanam pembibitan rumah kaca) pisang per bibit anggrek: kultur (kompor) phalaenopsis per bibit kultur (kompor) dendrobium per bibit benih (seeding) phalaenopsis per bibit benih (seeding) dendrobium per bibit dewasa phalaenopsis per bibit dewasa dendrobium per bibit kk. laboratorium biokimia analisa untuk deteksi virus bakteri patogen dan senyawa toksin tanaman deteksi virus patogen per sampel deteksi bakteri patogen per sampel deteksi senyawa toksin per sampel ll. uji biotik perpagekegiatan pengujian . dan pan tg, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarifdaya kegiatan persaingan (invassiveness) pengujian dampak tanaman prg terhadap per ulat sutera kegiatan uji abiotik atau tolerantanaman prg toleran terhadap per herbisida kegiatanuji biotik dan abiotik gen)rumah kaca kegiatan pengujian ketahanan tanaman prg terhadap per hama penyakit laboratorium kegiatan pengujian tanaman prg toleran terhadap per herbisida kegiatan pengujian . tan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan 00mmrumah kaca pengujian readiness (potensi menjadi gulma) per tanaman prg melalui pengamatan kegiatan invassiveness daya saing lapangan (skala kecil) pengujian dampak tanaman prg terhadap per ulat sutera kegiatan mm. pengujian bakteriologi karakterisasi dan pengujian) bakteri umum uji total plate count (jumlah total per bakteri) sampel bakteri umum identifikasi per bakteri dari tpc) per sampai genus sampel bakteri umum identifikasi per bakteri dari tpc) per sampai spesies sampel salmonella spp. fuji tpc) per sampel salmonella (isolasi identifikasi sampai genus) per sampel salmonella (isolasi identifikasi sampai per serotyping) sampel salmonella (serotyping) per sampel fe. colifuji tpc) per sampel coli. pang haa anang presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan coli (isolasi identifikasi) per sampel coli (serotyping antigen somatik o1s7 dan h7) per sampel coli (isolasi, identifikasi dan serotyping per antigen ois7 dan h7) sampel coli (serotyping: ki, o2k1: o2: o73) per sampel coli (isolasi, identifikasi sampai serotyping) per sampel coli serotyping kss, koo, f4i, pog7) per sampel coli (uji mpn) per sampel koliform (uji mpn) per sampel staphylococcus aureus (isolasi dan identifikasi) per sampel listeria sp. (isolasi dan identifikasi sampai per genus) sampel listeria monocytogenes (isolasi dan identifikasi) per sampel micrococcus splisolasi dan identifikasi sampai per genus) sampel micrococcus splisolasi dan identifikasi sampai per spesies) sampel campylobacter juni (isolasi dan identifikasi) per sampel uji. masi ho. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif uji sensitivitas dari isolat per isolat uji sensitivitas dari sampel per sampel uji pulchrum uji serologi) per sampel eremophilus paragallinarum isolasi dan per identifikasi) sampel eremophilus paragallinarum (isolasi dan per identifikasi sampai tipe dan sampel leptospira (isolasi dan identifikasi) per sampel leptospirosis (serologi mat) serum manusia per sampel leptospirosis (serologi mat) serum hewan per sampel mycoplasma isolasi dan identifikasi sampai per spesies) sampel mycoplasma mg) uji serologis) per sampel mycoplasma ms) uji serologis) per sampel brucellosis (uji rbt) per sampel brucellosis (uji cft) per sampel brucellosis (uji enzyme linked immunosorbent per assay elisa) sampel rubella . aaa pan pan day presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan (tari rubella (isolasi dan identifikasi) sampel per organ swab air susu. sampel rubella (isolasi dan identifikasi) sampel isolat per sampel mycobacteria identifikasi) per sampel mycobacteria diferensiasi) per sampel campylobacter foetus fibrosis sapi) isolasi per dan identifikasi) sampel contagion equine merilis cem isolasi) per sampe! streptococcus isolasi dan identifikasi) per sampel anthrax isolasi dan identifikasi) per sampel anthrax asli test) per sampel anthrax fuji enzyme linked immunosorbent per paket assay elisa) (minimal sampel) pasteurella multifida pasteurella spp. isolasi) per sampel septicaemia epizootica (uji enzyme linked per paket immunosorbent assay elisa) antibodi) (minimal sampel) septicaemia epizootica fuji lateks aglutinatif perpage antigen) (minimal sampel) clostridia isolasi) per sampel clostridia . ran arang presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan s1. clostridia isolasi identifikasi spesies fat) per sampel clostridia typing untuk kasus penyakit) per sampel per jenis clostridia isolasi dan identifikasi termasuk per penghitungan jumlah bakteri) sampel berjenis bakteri anaerob lain isolasi dan identifikasi). per sampel per jenis pseudomonas spp. isolasi dan identifikasi) per sampel per spesies lactobacillus spp. isolasi dan identifikasi). per sampel per spesies staphylococcus spp. isolasi dan identifikasi) per sampel per spesies corynebacterium spp. isolasi dan identifikasi) (per sampel per spesies obat tradisional uji vitro khm mic) per sampel berjenis bacillus spp. isolasi dan identifikasi per termasuk perhitungannya) kolostrum sampel analisis dengan rid) brucellosis mrt) per sampel berjenis paratubercullosis uji enzyme linked per paket immunosorbent assay (elisa) (min sampel) paratubercullosis fuji polymerase chain per sampel| reaction pcr) per spesies paratubercullosis . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif paratubercullosis isolasi dan identifikasi) per sampel anthrax (uji polymerase chain reaction pcr) per sampel streptococcus eui isolasi dan identifikasi) per sampel| per spesies pasteurella spp. pada mencit dan kelinci (uji per enzyme linked immunosorbent assay elisa) sampel antibodi) minimal sampel per jenis pasteurella spp. pada ayam uji enzyme per linked immunosorbent assay elisa) antibodi) sampel minimal sampel per jenis ci. perfringens pada sapi uji enzyme linked per immunosorbent assay elisa) antibodi) sampel minimal sampel per jenis ci. perfringens pada mencit dan kelinci uji per enzyme linked immunosorbent assay elisa) sampel antibodi) minimal sampel berjenis citrobacter freudei isolasi dan identifikasi) per sampel| per spesies bordetella spp. isolasi dan identifikasi) per sampel| per spesies erysipelas spp. isolasi dan identifikasi) per sampel| per spesies enterococcus spp. isolasi dan identifikasi) per sampel per spesies identifikasi enterobacteriaceae sampai spesies per organ, pakan dsb sampel uji sensitivitas macam antibiotik) isolat per bakteri enter sampel uji. pa, ay, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan uji sensitivitas macam antibiotik) organ per (isolasi bakteri enter) sampel uji vitro daya antibakteri obat tradisional per disc method diffusa) tumbuhan hewan sampel ekstrak pcr tuberculosis kompleks susu, swab per hidung, darah antikoagulan) sampel pewarnaan kearah tuberculosis zil per nelson), swab teacher sampel fat anthracis (organ, tanah, serbuk, prep. per ulas) sampel multiple pcr tuberculosis tuberculosis per m.bovis), organ (paru, limponodus' isi), sampel expat, saluran pernafasan, feses pcr anthracis (multiplex), isolat, organ per sisa organ, swab darah, tanah sampel pengujian leptospirosis mat), skrining per tanpa titrasi (serum) sampel isolasi, identifikasi m.tuberculosis m.bovis per organ,feses,paru,lymphonode, adat) sampel pcr fibrosis campylobacter foetus) per sampel nn. pengujian virologi isolasi dan pengujian) pengujian antibodi dengan test) per sampel dan virus unggas lain kecuali all isolasi) per sampel eds. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan arp eds pengujian antibodi dengan test) per sampel pengujian antibodi dengan test) per sampel ibd, shs atau pengujian antibodi dengan per enzyme linked immunosorbent assay) elisa) sampel ibd isolasi) per sampel pengujian antibodi dengan test) per sampel pengujian dengan agp) per sampel isolasi) per sampel ilt isolasi) per sampel ebl pengujian antibodi dengan agp) (min. per paket contoh) eia pengujian antibodi dengan agp) (min. per paket contoh) ibr pengujian antibodi dengan serum per paket netralisasi screening test) (min. contoh) ibr pengujian antibodi dengan serum per paket netralisasi uji titrasi) (min. contoh) ibr isolasi) per sampel ibr deteksi dengan polymerase chain reaction) per pcr) sampel rabies deteksi dengan fat) per sampel af. art lan we. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif deteksi dengan reverse transcription per polymerase chain reaction) rt pcr) sampel bovine viral diarrhea bvd (uji enzyme linked per immunosorbent assay) elisa) sampel rabies deteksi dengan polymerase chain per reaction pcr) sampel uji retrovirus elisa) serum ayam per sampel pcr bovine virus diarea bvd), semen beku, per feses sampel pcr mark's mark serotipe per darahtantikoagulan pbl), organ limfa, folikel sampel bulu debu, debu lingkungan kandang pcr bovine respiratory syncytial virus rsv), per teacher, darah dalam kemarin sampel pengujian infectious burial disease ibd) per dengan serum netralisasi (serum) sampel elisa infectious bovine rhinortrachceitis ibr), per serum sampel oo. pengujian patologi makroskopis, mikroskopis dan hematologi) unggas pemeriksaan patologi anatomi per paket enkripsi) (min. contoh) ruminansia kecil pemeriksaan patologi anatomi per enkripsi) contoh ruminansia besar pemeriksaan patologi anatomi per enkripsi) contoh pemeriksaan slide histologi (maksimum organ per slide per slide) packed. tan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan packed cell volume pcv) per sampel hemoglobin hb) per sampel white blood cells wbc) sel darah putih per sampel red blood cells rbc) sel darah merah per sampel diferensiasi wbc per sampel pemeriksaan mikroskopis dengan per slide imunohistokimia dan rabies) pemeriksaan mikroskopis dengan pewarnaan per slide seller rabies) pembuatan block slide tanpa pemeriksaan per maksimum organ per slide) sampel deteksi kadar imunoglobulin susu per lustrum) sampel pp. pengujian toksikologi dan mikologi uji mikotoksin aflatoksin b1, b2, g1, dan deteksi per dengan plc) sampel aflatoksin bl, b2, dan deteksi per dengan tlc) sampel aflatoksin fuji enzyme linked per immunosorbent assay (elisa) sampel ochratoxin deteksi dengan plc) per sampel ochratoxin . ho. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan ochratoxin deteksi dengan tlc) per sampel zearalenon deteksi dengan tlc) per sampel deoxynivalenol deteksi dengan tlc) per sampel toxin deteksi dengan tlc) per sampel fumonisin deteksi dengan plc) per sampel fumonisin deteksi dengan tlc) per sampel aflatoksin bl, b2, dan deteksi per dengan lc ms) sampel il. injeksi sampel dengan plc gc per |. sampel zearalenon dengan metode high per performance liquid chromatography sampel plc) deoxynivalenol dengan metode high per performance liquid chromatography sampel plc) deteksi fusarium toksin (pakan) deoxynivalenol dengan metode thin per layer chromatography tlc) sampel zearalenon dengan metode thin per layer chromatography tlc) sampel nivalenol dengan metode thin layer per chromatography tlc) sampel d.t . pan see presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tarif toxin dengan metode thin layer per chromatography tlc) sampel fumonisin dengan plc per sampel deteksi zinc phosphid kualitatif) per pakan, air sampel residu enrofloxacin dan per ciprofloxacin pada daging plc) sampel residu oktratoksin dalam organ per plc) sampel residu dioksin pada produk per peternakan dan pakan gc ms ms) sampel uji pestisida, antibiotika dan hormon organoklorin dde, linda, heptaklor dan per endosuifan) deteksi dengan sampel organoklorin dde, linda, heptaklor dan per endosulfan) dan organofosfat (diazinon, sampel diklorfos, klorpirifos, klorpirifos metil) deteksi dengan tlc sulfonamida dan tetrasiklin deteksi dengan per plc) sampel kloramfenikol deteksi plc) per sampel penisilin deteksi dengan plc) per sampel trenbolon deteksi dengan plc) per sampel kuinon (enrofloksasin dan siprofloksasin) per deteksi plc sampel antibiotika . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tari antibiotika (uji dengan lc ms) per jenis per sampel mineral cu, zn, pb, cd, dan fe) dari per sampel serum, organ, pakan ternak deteksi sampel dengan aas). per jenis mineral, minimal per sampel. unsur mineral cu, zn, pb, cd, dan fe) dari per sampel air deteksi dengan aas) per jenis sampel mineral, minimal sampel. per unsur histamin deteksi dengan tlc) per sampel keracunan (lengkap sianida, amonia, per nitrat nitrit, klorida, sulfat dan alkaloid). sampel uji kualitatif keracunan (alkaloid, sulfat, klorida, nitrat, per nitrit, amonia dan sianida (uji kualitatif) per contoh jenis racun. pengukuran per sampel uji mikologi kapang: aspergillus spp, penicillium spp, per fusarium spp, motor sp., rhizopus sp, sampel trichoderma sp.( isolasi dan identifikasi) kapang dermatofit microsporum canis, per trichophyton mentagrophytes, sampel epidermophyton floccosa, dll. isolasi dan identifikasi) kapang identifikasi per isolat) per sampel khamir isolasi dan identifikasi) per spesies per sampel khamir. pen presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif khamir identifikasi) per isolat per sampel isolasi identifikasi kapang dan khamir per dalam media berada gula atau garam tinggi sampel (pakan, pangan dan cairan) isolasi dan identifikasi khamir per scizosaccharomyces, zygosaccharomyces, sampel picta,dll.) pakan, pangan dan cairan isolasi dan identifikasi kapang per hypomycetes dll) buah,rempah,tanah sampel isolasi identifikasi cendawan dimorfik per (sekarang sitoplasma) organ sampel isolasi, identifikasi, perhitungan kapang dan per khamir (pakan,pangan) sampel isolasi, identifikasi dan perhitungan kapang per (pakan,pangan) sampel oo. pengujian parasitology telur cacing nematoda penghitungan dengan per uji apung) sampel per jenis telur cacing nematoda penghitungan dengan per uji endap) sampel berjenis larva cacing nematoda diferensiasi) per sampel per jenis cacing nematoda, custody dan nematoda per identifikasi) sampel per jenis kista. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan arif kista coccinea penghitungan dengan uji per apung) sampel per jenis parasit darah pemeriksaan mikroskopik) per sampel per jenis suara trypanosoma pemeriksaan dengan per mhc) sampel per jenis ektoparasit identifikasi) per sampel per jenis trypanosoma (uji enzyme linked immunosorbent per paket assay elisa) (min. sampel) trichomonas pemeriksaan mikroskopik) per sampel per jenis cryptosporidium dan guardian pemeriksaan per mikroskopik) sampel per jenis toxoplasma sampel feses pemeriksaan per mikroskopik) sampel toxoplasma isolasi dan identifikasi) per sampel toxoplasma (uji enzyme linked immunosorbent per paket assay elisa) (min. sampel) toxoplasma uji lateks aglutinatif) per sampel toxoplasma aglutinatif serum kucing per sampel toxoplasma . hkn presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan toxoplasma field elisa) serum kucing per sampel elisa toxoplasma per sampel pengujian quality control aph golongan jamur: jamur metarhizium anisoplise pda) per gesture jamur beauveria bassiana pda) per gesture jamur trichoderma harzianum pda) per gesture jamur metarhizium anisoplise media per jagung giling) sampel jamur beauveria bassiana media jagung per giling) sampel jamur trichoderma harzianum media per jagung giling) sampel pengujian quality control aph golongan bakteri: bakteri antagonisme pseudomoned per fluoresen) gesture bakteri entomopatogen serrata spp) per gesture pengujian identifikasi opt laboratorium klinik) per sampel identifikasi penyakit penting perkebunan per sampel identifikasi hama penting perkebunan per sampel identifikasi. ea"! tg. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan identifikasi gulma per sampel identifikasi pestisida nabati per sampel identifikasi agen pengendali per sampel pengujian budget butcher tebu asal kultur permata jaringan (minimal mata) pengujian bibit tebu siap tanam dalam polybag per bibit (minimal bibit) rr. jasa pemeriksaan pengujian benih padi non hibrida pemeriksaan lapangan padi per hektar pengujian benih padi per kilogram pengujian ulang padi per contoh benih padi hibrida pemeriksaan lapangan padi hibrida per hektar pengujian benih padi hibrida per kilogram pengujian ulang padi hibrida per contoh benih jagung. pcd disebut pan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan jagung berlari bebas pemeriksaan lapangan jagung berlari bebas per hektar pengujian benih jagung berlari bebas per kilogram pengujian ulang jagung berlari bebas per contoh benih jagung hibrida pemeriksaan lapangan jagung hibrida per hektar pengujian benih jagung hibrida per kilogram pengujian ulang jagung hibrida per contoh benih kedelai pemeriksaan lapangan kedelai per hektar pengujian benih kedelai per kilogram pengujian ulang kedelai per contoh benih kacang tanah pemeriksaan lapangan kacang tanah per hektar pengujian . ber ana pelan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif pengujian benih kacang tanah per kilogram pengujian ulang kacang tanah per contoh benih kacang hijau pemeriksaan lapangan kacang hijau per hektar pengujian benih kacang hijau per kilogram pengujian ulang kacang hijau per contoh benih gandum: pemeriksaan lapangan gandum per hektar pengujian benih gandum per kilogram pengujian ulang gandum per contoh benih sorgum pemeriksaan lapangan sorgum per hektar pengujian benih sorgum per kilogram pengujian ulang sorgum per contoh benih ubi. meski nag presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan ubi jalarubi kayu pemeriksaan lapangan ubi kayu per hektar pengujian benih ubi kayu per kilogram pengujian ulang ubi kayu per contoh benih koro pedang pemeriksaan lapangan koro pedang per hektar pengujian benih koro pedang per kilogram pengujian ulang koro pedang per contoh benih kacang merah pemeriksaan lapangan kacang merah per hektar pengujian benih kacang merah per kilogram pengujian . da, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan pengujian ulang kacang merah per contoh benih ubi jalar:karet pemeriksaan lapangan kebun entries per pohon pemeriksaan entries per batang pemeriksaan kebun induk blok penghasil per tinggikelapa sawit pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon pemeriksaan benih laboratorium per butir pengujian . dna pera day,pemeriksaan ulang benih per butir kakao pemeriksaan lapangan kebun entries per pohon pemeriksaan entries per batang cc. pemeriksateh pemeriksaan entries ranting batang per (stres) batang pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan per pohon pengujian benih ulang per sampel pengujian contoh benih langsung per sampel kapas pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan per hektar pengujian. tas no, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuaopi pemeriksaan lapangan kebun entries per pohon pemeriksaan entries per batangelapa dalam pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon kelapa hibrida pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon jambu mete pemeriksaan lapangan kebun entries per pohon pemeriksaan . han fan r9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satualadatebu pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan per hektar pengujian benih ulang per sampel pengujian contoh benih langsung per sampel tembakau pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan per hektar pengujian benih laboratorium per butir pengujian benih ulang per sampel pengujian . lina presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tarif pengujian contoh benih langsung per sampel serat karung pemeriksaan lapangan kebun benih per hektar pengujian benih ulang per sampel pengujian contoh benih langsung. msi kan wa: ebicengkeh pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon pengujian benih laboratorium per tunascabe jamuvanilipemeriksaan . aka dp, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan (tarif pemeriksaan bibit pemeriksaan lapangan karet per batang pemeriksaan pre nursery bibit kelapa sawit per batang pemeriksaan lapangan main nursery bibit per kelapa sawit batang pemeriksaan lapangan kakao somatik embrio per genesis batang pemeriksaan lapangan kakao seeding per batang pemeriksaan lapangan kakao per okupasi sambung batang pemeriksaan lapangan kopi per batang pemeriksaan lapangan kopi seeding per batang pemeriksaan lapangan kopi sambung per batang pemeriksaan lapangan kelapa dalam per batang pemeriksaan lapangan pembibitan kelapa per hibrida batang pemeriksaan lapangan pembibitan jambu mete per batang pemeriksaan lapangan pembibitan lada per batang pemeriksaan lapangan pembibitan tembakau per batang pemeriksaan . mis ban r9, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan pemeriksaan lapangan pembibitan teh per batang pemeriksaan lapangan pembibitan cengkeh per batang pemeriksaan lapangan pembibitan cabe jamu per batang pemeriksaan lapangan pembibitan vanili per batang pemeriksaan lapangan pembibitan nilam per batang pemeriksaan lapangan pembibitan gambir per batang pemeriksaan lapangan pembibitan aren per batang pemeriksaan lapangan jarak per batang pemeriksaan lapangan pinang per batang when pemeriksaan lapangan kebun perbanyakpala sertifikasi benih pala per anakan sertifikasi. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan sertifikasi benih pala per kecambah sertifikasi uji mutu benih pala per butir sertifikasi pengujian benih ulang per sampel pemeriksaan lapangan kebun induk pala per pohon nilam pemeriksaan lapangan kebun per perbanyakan hektar sagu sertifikasi benih sagu per anakan pemeriksaan lapangan kebun rumpun induk per rumpun kemiri sunan pengujian laboratorium benih kemiri sunan per butir pemeriksaan lapangan benih kemiri sunan per batang pengujian laboratorium benih budget tebu per budget penilaian benih sumber tanaman tahunan tema: pohon induk tanaman induk per pohon rumpun induk per rumpun ss. pelayanan . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan ss. pelayanan teknis sertifikasi sistem manajemen mutu permohonan (sertifikasi awal ulang) per berusaha auditor jasa auditor untuk audit kecukupan per dokumen (sertifikasi awal ulang) berusaha jasa auditor untuk audit kesesuaian assessment) auditor kepala seorang per hari ii. auditor seorang per hari iii. tenaga ahli teknis per orang per hari iuran tahunan per tahun jasa pembuatan sertifikat sistem mutu per sertifikat jasa evaluasi hasil audit per berusaha tt. jasa pendaftaran dan audit kesesuaian unit usaha produk hewan dalam negeri audit dokumen pra inspeksi dokumen review) per dokumen jasa. psi pay pan ti. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan jasa auditor untuk pelaksanaan audit sarana site review) auditor kepala seorang per hari per unit usaha auditor seorang per hari per unit usaha evaluasi dokumen hasil audit per dokumen analisa risiko persetujuan unit usaha per paket uu. sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional indonesia spot sni) permohonan bertipe jasa auditor untuk audit kecukupan dokumen per berusaha jasa auditor untuk audit kesesuaian dalam negeri auditor kepala seorang per hari ii. auditor per orang per hari ii. tenaga ahli per orang per hari iv. petugas pengambil contoh per orang per hari jasa. to. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif jasa sensor untuk audit kesesuaian luar negeri auditor kepala seorang per hari ii. auditor seorang per hari iii. tenaga ahli seorang per hari iv. petugas pengambil contoh seorang per hari jasa sidang komisi teknis paket satu alat) perpage paket dua tiga alat) per paket paket empat lima alat) per paket vv. sertifikasi benih buah hasil perbanyakan generatif (pepaya, melon, semangka) pemeriksaan lapangan penyerbukan terbuka preunit hibrida preunit pengujian laboratorium penyerbukan terbuka per kilogram hibrida per kilogram pengujian ulang laboratorium per sampel ww. sertifikasi. ken s9. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak ww. sertifikasi benih buah hasil perbanyakan vegetatif pemeriksaan benih sumber seeding batang bawah per batang mata temple bahan sambung yang per mata dinyatakan lulus temple hasil okupasi sambung susunan stek cangkok per pemisahan anakan bonggol batang mahkota buah per buah seksioning persen xx. sertifikasi benih sayuran hasil perbanyakan vegetatif pemeriksaan lapangan preunit pemeriksaan umbi gudang lot benih yang per diujikan kilogram pemeriksaan umbi kentang gudang: per knol per knol per kilogram yy. sertifikasi benih sayuran hasil perbanyakan generatif pemeriksaan lapangan penyerbukan terbuka preunit hibrida preunit pengujian . pasi kan presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan pengujian laboratorium penyerbukan terbuka bysayuran per lain sejenis) kilogram hibrida bijper sayuran lain sejenis) kilogram pengujian ulang laboratorium per sampel zz. sertifikasi benih tanaman biofarmaka rimpang kencur, jahe, kunyit, temulawak, dan lain lain) pemeriksaan lapangan preunit pemeriksaan rimpang gudang per kilogram lidah buaya per batang aaa. sertifikasi. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan aaa. sertifikasi proses produksi benih florikultura, jamur dan perbanyakan benih secara intro: penilaian proses produksi per pemohon nan peninjauan ulang per pemohon nan bbb.mohon nan pengedar benih per pemohon nan peninjauan ulang per pemohon nan ccc. uji hibridisasi uji laboratorium per pengujian pengamatan lapang (secara growing test) jagung manis preunit famili cucurbitaeae preunit famili solangeae preunit tanaman lain selain jagung manis, preunit cucurbitaeae, dan solangeae ddd. pengujian . presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan ddd. pengujian benih kadar air (metode oven) per sampel kemurnian fisik benih per sampel gabah bobot butir) per sampel daya berkecambah benih kecilbesarkecil) metode per kertas merang dan kertas stensil sampel daya berkecambah benih besar) metode per kertas merang dan kertas stensil sampel indeks vigor benih kecil) per sampel indeks vigor benih besar) per sampel accelerated aging per sampel daya hantar listrik benih kecil) per sampel daya hantar listrik benih besar) per sampel berat butir benih per sampel heterogenitas . &$, presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan heterogenitas dengan cara analisis kemurnian per sampel daya berkecambah per sampel liabilitas benih secara biokimia dengan uji tetrazolium benih kecil per sampel benih besar per sampel cendawan terbawa benih dengan metode blatter test per sampel agar test per sampel bakteri terbawa benih dengan metode liquid per assay sampel virus terbawa benih dengan metode enzyme linked immunosorbent assay per elisa) (per (satu) jenis virus)) sampel growing test per sampel tanaman indikator per sampel nematoda terbawa benih per sampel uji. ran presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan arp uji penanda dna metode random amplified polymerphic dna (rap)) satu primer per sampel dua primer per sampel tiga primer per sampel empat primer per sampel setiap penambahan primer per sampel jasa pembuatan sertifikat pengujian benih per sertifikat eee uji profisiensi kadar air, kemurnian, daya berkecambah) satu komoditi perpage dua komoditi per paket tiga komoditi perpage empat komoditi perpage vii. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi penyuluhan pertanian (stop) malang biaya pendaftaran penerimaan mahasiswa per orang baru program diploma non pns biaya praktek mahasiswa program per (per sks per semester) orang jasa. so. presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan jasa penyelenggaraan pelatihan diklat fungsional penyuluh pertanian diklat dasar fungsional terampil seorang hari untuk orang) per pelatihan diklat dasar fungsional alih seorang kelompok hari untuk orang) per pelatihan diklat dasar fungsional ahli hari seorang untuk orang) per pelatihan diklat tehnik pertanian diklat teknis pertanian hari untuk seorang orang) per pelatihan diklat teknis pertanian hari untuk seorangjasa perdagangan dan penelitian magang dan penelitian hari) per orang per pelatihan magang. pasi ng, nae presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan magang dan penelitian hari) per orang per pelatihan magang dan penelitian hari) per orang per pelatihan magang dan penelitian hari) seorang per pelatihan jasa wisata pertanian biaya kunjungan wisata ternak per rombongan viii. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi wilayah jakarta rumah tamu guest house)wilayah . dat presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan wilayah luar jakarta rumah tamu guest house)per orang pemanas air water heater) per hari ruang kelas fasilitas kapasitas orang per jam kapasitas orang per 8jam kapasitas orang per jam kapasitas orang perjam| kapasitas orang per 8jam penambahan . roy presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan penambahan waktu fasilitasfasilitas non kapasitas orang per jam kapasitas orang per jam kapasitas orang per jam kapasitas orang per jam kapasitas orang per jam penambahan waktu fasilitas nonpenambahan fasilitas sarana dan prasarana kursi peserta per buah per hari sound system perhari kandang. dekan h9 presiden republik indonesia jenis penerimaan negara bukan pajak satuan kandang hewan ternak kandang sapi kapasitas ekor berekor rp. per hari kandang kambing kapasitas ekor berekor rp. per hari kandang kambing kapasitas ekor berekor rp. per hari kandang ayam kapasitas ekor berekor rp. per periode kandang ayam kapasitas ekor berekor rp. per periodan bidang hukum dan lan g undangan, tah ve! lianegara daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara memerlukandan penyelesaiansi fan presiden. beberapa ketentuan dalam. msi presiden republik indonesia dalam peraturan pemerintahiutang. presiden republik indonesiadihapus. dihapus. antara dan disisipkan (satu) yakni (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:(2a)negara daerah. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: penghapusan piutang negara daerah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal: piutang negara daerah yang kepengurusannya diatur dalam undang undang tersendiri, atau piutang negaraketentuan. pen tp presiden republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang negara. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri. penjelasan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) penghapusan secara mutlak atas piutang negaradalam hal piutang negaraketentuan. psi presiden republik indonesiadan penghapusan secara mutlak. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:secara mutlak atas piutang negara sebagaimana dimaksud dalam dilaksanaksedang undangan, try sae taumum dalam rangka melaksanakan ketentuanseiring berjalannya waktuipandang perlu disempurnakan guna menampung perkembangan dalam jenis piutang negara daerah yang ada. pokok perubahan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain meliputi: pengaturan atas penghapusan piutang yang tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada panitia urusan piutang negara. penyempurnaan pengaturan penghapusketentuan mengenai penghapusan piutang negara daerah atas piutang yang tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada panitia urusan piutang negara perlu diatur, mengingat selama ini dalam praktek pengelolaan piutang negara terdapat permasalahan atas hal tersebut yang disebabkan hal sebagai berikut: terdapat. bani presiden republik indonesia terdapat piutang negara daerah yang cara kepengurusannya diatur dalam undang undang tersendiri, dan tidak diserahkan kepengurusannya kepada panitia urusan piutang negara. mengingat penghapusan piutang negara daerahatur bahwa penghapusan piutang negara daerah dilakukan dalam hal optimalisasi penyelesaian piutang oleh panitia urusan piutang negara telah dilaksanakan. berkenakepengurusannya diatur dalam undang undang tersendiri. terdapat karena tidak memenuhi syarat mengenai ada dan besarnya piutang, dan oleh karenanya optimalisasi penyelesaian piutang negara daerah tidak dapat dilakukan oleh panitia urusan piutang negara. berkaittidak dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan mengenai ada dan besarnya piutang.ini juga disusun dalam rangka mengatur ketentuan terkait upaya percepatandalam hal upayatelah selesai dilaksanakan, penghapusan piutang secara mutlak dapat dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat tanpa perlu menunggu jangka waktu dua tahun sejak ditetapkannya penghapusan piutang secara bersyarat. berkenan . pasi tp) h9. presiden republik indonesia berkenaan dengan hal tersebut, perubahan kedua terhadap peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara penghapusan piutang negara daerah pada akhirnya bertujuan untuk menyempurnakan proses penghapusan piutang negara daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara. ii. demi angka cukup jelas. angka. cukup jelas. cukup jelas. angka huruf yang dimaksud dengan piutang yang kepengurusannya diatur dalam undang undang tersendiri antara lain, piutang putusan komisi pengawas persaingan usaha, dan piutang uang pengganti putusan pidana korupsi. huruf cukup jelas. cukup jelas. . psi presiden republik indonesia cukup jelas. angka tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri sipil, pejabat maupun bendahara. angkayang dimaksud dengan menyerah piutang adalah pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki piutang. yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas tingkat pertama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bidang kesehatan. angka .beberapa ketentu. presiden republik indonesia hari adalah hari kerjajudul bagian kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kesatu pemberian kompensasi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat antara bagian kesatu dan bagian kedua disisipkan (satu) bagian, yakni bagian kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kesatu pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme antara dan ditambahkan (delapan belas) baru, yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: a. presiden republik indonesia korban tindak pidana terorisme tindak pidana terorisme, keluarga, atau ahli warisnya. dalam hal korban tindak pidana terorismekompensasi sebagaimana dimaksud dalam dapat diajukan sejak dimulainya penyidikan tindak pidana terorisme dan paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa. permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: identitas korban tindak pidana terorismetindak pidana terorisme yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bukti. tita presiden republik indonesia bukti kerugian yang nyata nyata diderita oleh korban tindak pidana terorisme yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, cc. surat keterangan korban tindak pidana terorisme yang ditetapkan oleh penyidik, fotokopi surat kematian, jika korban tindak pidana terorisme, kuasa keluarga atau kuasa ahli wariskorban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya untuk melengkapi permohonan. korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya melengkapi permohonkorban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya menerima pemberitahuan dari lps. apabila . presiden republik indonesia apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli warisnya, atau kuasanya tidak melengkapi permohonan, permohonannya ditindaklanjuti oleh lps. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam lps melakukan pemeriksaan substantif. untuk keperluan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam lps dapat meminta keterangan dari korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli waris, kuasa, kementerian lembaga, dan pihak lain yang terkait. selain melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam lps juga melakukan rincian penghitungan kerugian yang nyata nyata diderita oleh korban tindak pidana terorisme. rincian penghitungan kerugian sebagaimana dimaksud pada meliputi: korban luka, korban meninggal dunia, hilangnya penghasilan pendapatan, dan atau hilang atau rusaknya harta benda. penghitungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara rasional dan proporsional dengan mempertimbangkan kerugian baik secara materiil maupun materiel. besaran penghitungan nilai kerugihasil pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam dan penghitungan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan lps disertai dengan pertimbangannya. pertimbangan lps sebagaimana dimaksud pada (l) disertai dengan rekomendasi untuk mengabulkan permohonan kompensasi atau menolak permohonan kompensasi. lps menyampaikan permohonan kompensasi beserta keputusan lps dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam kepada penyidik. dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud pada lps menyampaikan: uraian mengenai penghitungan besaran nilai kompensasi sesuai yang telah ditetapkan oleh lps, dan agar penuntut umum dalam tuntutannya meminta hakim untuk memutuskan terlebih dahulu pemberian kompensasi. setelah menerima permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud pada penyidik melampirkan permohonan kompensasi dalam berkas perkara. dalam hal penyidik sebagaimana dimaksud pada telah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, permohonan kompensasi beserta keputusan lps dan pertimbangannya disampaikan langsung kepada penuntut umum paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa. salinan. presiden republik indonesia salinan surat pengantar penyampaian permohonan kompensasi beserta keputusan lps dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud pada atau disampaikan oleh lps kepada korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli waris, atau kuasanya. penuntut umum mencantumkan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian dalam tuntutan. dalam hal tersangka atau terdakwa tindak pidana terorisme tidak ditemukan atau meninggal dunia, permohonan kompensasi beserta keputusan lps dan pertimbangannya disampaikan secara langsung oleh lps kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan. permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada diajukan paling singkat (satu) tahun sejak terjadinya peristiwa tindak pidana terorisme. ketentuan mengenai tata cara penetapan kompensasi sebagaimana dimaksud dalamdalam hal korban tindak pidana terorisme, keluarga atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan kompensasi, kompensasi diajukan oleh lps. pengajuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan surat keterangan penetapan korban tindak pidana terorisme yang dikeluarkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme. pengajuan. presiden republik indonesia pengajuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada dihitungnghitungan kerugian ditetapkan dengan keputusan lps disertai dengan pertimbangan yang memuat rekomendasi untuk mengabulkan permohonan kompensasi atau menolak permohonan kompensasi. ketentuan mengenai penyampaian permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku secara mutasi mutans terhadap permohonan kompensasi yang diajukan oleh lps sebagaimana dimaksud pada jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian kompensasi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali pengadilan menetapkan lain terkait dengan pembayaran kompensasi kepada lps dalam waktu paling lama (tujuh) hari terhitung sejak tanggalsebagaimana dimaksud pada kepada korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli waris, atau kuasanya dalam waktu paling lama (tujuh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima. . presiden republik indonesia lps melaksanakan pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli waris, atau kuasanya berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam dalam waktu paling lama (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan atau penetaplps melaporkan pelaksanaan pemberian kompensasi berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam kepada ketua pengadilan dan jaksa disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi. lps melaporkan pelaksanaan pemberian kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam kepada ketua pengadilan disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi. salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan oleh lps kepada korban tindak pidana terorisme, keluarga, ahli waris, atau kuasanya. lps mengumumkan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada melalui media elektronik maupun nonelektronik. . d.i presiden republik indonesiaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan kerugian, pemberian, dan pelaporan kompensasi diatur dengan peraturan lps. ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:bantuan medis sebagaimana dimaksud pada huruf bagi korban tindak pidana terorisme dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diantarakorban tindak pidana terorisme selain mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud dalam juga mendapatkan santunan bagi keluarga dalam hal korbandalam melaksanakan pemberian bantuan, lps dapat bekerja sama dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan atau organisasi non pemberian bantuan dan santunan diatur dengan peraturan lpdiantara. pki (s3 presiden republik indonesia antara dan disisipkan (tujuh) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: korban tindak pidana terorisme masa lalu berhak mendapatkan: kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis. pemberian hak sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh lps. untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam korban tindak pidana terorisme masa lalu, mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa indonesia atas kertas bermeterai cukup kepada lps. dalam hal korban tindak pidana terorisme masa lalu menunjuk keluarga, ahli warisnya atau kuasanya, permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh keluarga, ahli warisnya atau kuasanya. permohonan sebagaimana dimaksud pada dan diajukan paling lambat tanggal juni permohonan sebagaimana dimaksud dalam harus memuat: identitas korban tindak pidana terorisme masa lalu, identitas ahli waris, keluarga, atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh korban tindak pidana terorisme masa lalu, dan uraian. psi presiden republik indonesia cc. uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme masa lalu. permohonan sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan: fotokopi identitas korban tindak pidana terorisme masa lalu, fotokopi surat kematian, jika korban tindak pidana terorisme masa lalu meninggal dunia, cc.surat penetapan korban tindak pidana terorisme masa lalu yang dikeluarkan oleh badan nasional penanggulangan terorisme masa lalu atau kuasa keluarga. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada (l) diatur dengan peraturan lps. surat penetapan korban tindak pidana terorisme masa lalu sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh korban tindak pidana terorisme masa lalu, keluarga, ahli warisnya atau kuasanya kepada badan nasional penanggulangan terorisme. badan nasional penanggulangan terorisme menerbitkan surat penetapan korban tindak pidana terorisme masa lalu sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari terhitung sejak permintaan diterima. f. presiden republik indonesia lps melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara: administratif, dan substantif. ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan lps. pemberian kompensasi diberikan kepada korban, keluarga, ahli waris atau kuasanya oleh lps. pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan lps. pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari. dalam pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada dandandiantara. (sn: presiden republik indonesiantara dan disisipkan (sembilan) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:berhak mendapatkan: bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, cc. santunan bagidan kompensasi. dalam memberikan hak sebagaimana dimaksud pada lps bekerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri dan atau instansi atau lembaga terkait. . pen presiden republik indonesia bantuan medis sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikansesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme. bantuan medis sebagaimana dimaksud pada pada saat warga negara indonesia yang menjadi korban tindak pidana terorisme berada luar wilayah negara republik indonesia dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang luar negeri. dalam hal warga negara indonesia yang menjadi korban tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada pada saat telah kembali indonesia masih membutuhkan bantuan medis, warga negara indonesia yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada lps. permohonan bantuan med, keluarga, atau kuasanya. permohonan bantuan medemcc. dengan melampirkan resume medisbantuan medis disetujui, pemberian bantuan medbantuan medis diatur dengan peraturan lps. rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh lps setelakembali negara republik indonesia. permohonan rehabilitasi psikososial dan psikologkuasanya. permohonan rehabilitasi psikososial dan psikologrehabilitasi psikososial dan psikologis disetujui, pemberian rehabilitasi psikososial dan psikologrehabilitasi psikososial dan psikologis diatur dengan peraturan lps. santunan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh lps kepadasantunan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan lps. kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh lpspermohonan untuk memperoleh kompensasi. permohonan . presiden republik indonesia permohonankompensasidenganbukti kerugian yang nyata nyata dideritabuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, cc. surat. presiden republik indonesia cc.fotokopi surat kematian dari pejabat yang berwenang, jikuasa keluarga, atau kuasa ahli warisketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penghitungan besaran, dan pemberian kompensasi diatur dengan peraturan lps. . presiden republik indonesia pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. untuk mendapatkan penetapan kompensasi sebagaimana dimaksud pada lps mengajukan permohonan penetapan beserta pertimbangannya kepada pengadilan. ketentuan mengenai tata cara penetapan kompensasi sebagaimana dimaksud padalps melaksanakan pemberian kompensasihli waris, atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu paling lama (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterimapemberian fasilitasi repatriasi bagi warga negara indonesia korban tindak pidana terorisme luar negeri. presiden republik indonesia ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pendanaan dalam rangka pelaksanaan pemberian kompensasi yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dibebankan pada bagian anggaran lps. pendanaan dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan dan santusaran kompensasi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negaraketentuan mengenai surat penetapan korban sebagaimana dimaksud dalam huruf dikecualikan bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu yang telah ditetapkan oleh penyidik. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar. presi arn ang undangan, kek giesen psp tnz savanna jaman lik indumum pemerintah telah mensebagai pelaksanaan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan saksi dan korban. dalam perkembangannya,ya perlu disesuaikan dengan perubahan undang undang dimaksud, karenanyalahirmemberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawabbentuk tanggung jawab negara dalam melindungi korban tindak pidana terorisme tersebut tidak menghilangkan hak. presiden republik indonesia d hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, karena ituharus diubah untuk menyesuaikan dengan amanat ketentuan dan undang undang tersebut. adapun materi yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah: pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme yang meliputi tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, dan pembayaran kompensasi,yang meliputi syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya,ii. demistatus perkawinan, pekerjaan, dan alamat. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kerugian yang nyata nyata diderita adalah kerugian terhadap korban baik secara materiil maupun materiel. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . d.i ta presiden republik indonesia cukup jelas. yang dimaksud dengan ditindaklanjuti adalah terhadap permohonan baik lengkap maupun tidak lengkap tetap dilakukan pemeriksaan substantif oleh lps. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian adalah jumlah besaran kompensasi yang dicantumkan dalam keputusandia elektronik antara lain, jaman resmi lps. yang dimaksud dengan media nonelektronik antara lain, papan pengumuman pengadilan yang memutus perkara atau lps. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. . pas presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. dalam ketentuan ini pemberian bantuan medis korban tindak pidana terorisme diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme sehingga tanpa melalui permohonan. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka m4a cukup jelas. angka cukup jelas. angkauhari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. upah kerja lembur adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam waktu kerja lemb. asi presiden republik indonesia. teki presiden republik indonesia pengawas ketenagakerjaperjanjian kerja waktu tertentu bagian kesatu umumdibuat secara tertulis atau lisan. perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. pitt dilaksanakandua pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentutetap.. presiden republik indonesialima pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca sebagaimana dimaksud pada huruf. (l) pwt berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dapat dibuat untuk paling lama (limapengusaha dengan pekerja buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan pwt beserta kepanjangannya tidak lebih dari (lima) tahun. masa. presiden republik indonesia,. presiden republik indonesiapekerja buruh berdasarkan kehadiran.) hari dalam (satu) bulan. dalam hal pekerja buruhsebagaimana dimaksud pada menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja buruh demi hukum berubah berdasarkan pitt. (l) pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam membuat perjanjian kerja harian secara tertulis dengan pekerja buruh atau pemberi kerja, nama alamat pekerja buruh, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan besarnya upah. pengusaha . presiden republik indonesia pengusaha sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi hak hak pekerja buruh termasuk hak atas program jaminan sosial. (l) pwt tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja, masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. pwt paling sedikit memuat:an dan cara pembayaran upah, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja buruh atau perjanjian kerja bersama, mulai dan jangka waktu berlakunya pwt, tempat dan tanggal pwt dibuat, dan tanda tangan para pihak dalam pwt. . presiden republik indonesia pwt harus dicatatkan oleh pengusahapengusaha secara tertulis dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan kabupaten kota, paling lama (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan pwt. bagian ketiga pemberian uang kompensasi pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja buruhwt. uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pekerja buruhpemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan pwt. . presiden republik indonesia besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: pwt selama (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar (satu) bulan upah, pwt selama (satu) bulan atau lebih tetapi kurang, pwt selama lebih. upah sebagaimana dimaksud pada yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. dalam hal upah perusahaan tidak menggunakan komponen upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu upah tanpa tunjangan. dalam hal upah perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang kompensasi yaitu upah pokok maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan. besaran uang kompensasi untuk pekerja buruh pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh. . presiden republik indonesia dalam halwt, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu pwt yang telah dilaksanakan oleh pekerja buruh. bab iii alih daya hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada pwt atau pitt. pwt atau pitt sebagaimana dimaksud pada harus dibuat secara tertulis. pelindungan pekerja buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakanpelindungan pekerja buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbuldalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja buruh berdasarkan pwt maka perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi pekerja buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada. persyaratan . presiden republik indonesia persyaratan pengalihan pelindungan hak sebagaimana dimaksud pada merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi pekerja buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan pwt dalam perusahaan alih daya. dalam hal pekerja buruh tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja sebagaimana dimaksud pada perusahaan alih daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja buruh. perusahaan alih daya harussyarat dan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. bab waktu kerja dan waktu istirahat bagian kesatu umum. presiden republik indonesia (delapan)mempekerjakan pekerja buruh pada waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam wajib memberi waktu istirahat mingguan kepada pekerja buruh meliputi: istirahat mingguan (satu) hari untuk (enam) hari kerja dalam (satu) minggu, atau istirahat mingguan (dua) hari untuk (lima) hari kerja dalam (satu) minggu. bagian kedua waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perusahapada mempunyai karakteristik: penyelesaian pekerjaan kurang dari (tujuh) jam (satu) hari dan kurang dari (tiga puluh lima) jam (satu) minggu, waktu. presiden republik indonesia waktu kerja fleksibel, atau cc. pekerjaan dapat dilakukan luar lokasi kerja. perusahapada pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh menteri. (l) dalam hal terdapat kebutuhan waktu kerja dan waktu istirahat selain yang telah ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam menteri dapat menetapkan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteriwaktu kerja lemburketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan atau hari libur resmiwajiban membayar upah kerja lembur dikecualikan bagi pekerja buruh dalam golongan jabatan tertentu. pekerja buruh dalam golongan jabatan tertentu mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan mendapat upah lebih tinggi. pengaturan golongan jabatan tertentu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. apabila golongan jabatan tertentu tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama maka pengusaha wajib membayar upah kerja lembur. untuk melaksanakan waktu kerja lembur harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan dari pekerja buruh yang bersangkutan secara tertulis dan atau melalui media digital. perintah. presiden republik indonesia perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja buruh yang bersangkutan dan pengusaha. pengusaha sebagaimana dimaksud pada harus. perusahaan yang mempekerjakan pekerja buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban: membayar upah kerja lembur, memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya, dan memberikan makanan dan minuman paling sedikit (seribu empat ratus) kilo kalori, apabila kerja lembur dilakukan selama (empat) jam atau lebih. pemberian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat digantikan dalam bentuk uang. ketentuan waktu kerja lembur berlaku untuk semua perusahaan, kecuali bagi perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam dan bagian keempat upah kerja lembur perusahaan dengan ketentuan: untuk. presiden republik indonesia untuk jam kerja lembur pertama sebesar (satu koma lima) kali upah sejam, dan untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar (duadan (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan: perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut: jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar (dua) kali upah sejam, jam kedelapan, dibayar (tiga) kali upah sejam, dan jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar (empat) kali upah sejam, jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut: jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar (dua) kali upah sejam, jam keenam, dibayar (tiga) kali upah sejam, dan jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan, dibayar (empatdan (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan perhitungan upah kerja lembur dilaksanakan sebagai berikut: jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar (dua) kali upah sejam, b.jam. fusi presiden republik indonesia jam kesembilan, dibayar (tiga) kali upah sejam, dan jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar (empat) kali upah sejam. perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan. cara menghitung upah sejam yaitu (satu per seratus tujuh puluh tiga) kali upah sebulan. dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan upah kerja lembur (seratus persen) dari upah. dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari (tujuh puluh lima persen) keseluruhan upah maka dasar perhitungan upah kerja lembur sama dengan (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan upah. dalam hal upah pekerja buruh dibayar secara harian maka penghitungan besarnya upah sebulan dilaksanakan dengan ketentuan: upah sehari dikalikan (dua puluh lima), bagi pekerja buruh yang bekerja (enam) hari kerja dalam (satu) minggu, atau upah sehari dikalikan (dua puluh satu), bagi pekerja buruh yang bekerja (lima) hari kerja dalam (satu) minggu maka upah sebulan yang digunakan untuk dasar penghitungan upah kerja lembur yaitu upah minimum yang berlaku wilayah tempat pekerja buruh bekerja. . presiden republik indonesia dalam hal perusahaan telah melaksanakan pembayaran upah kerja lembur dengan sebutan lain dan nilai perhitungan upah kerja lembur sama dengan atau lebih baik maka perhitungan upah kerja lembur tetap berlaku. upah kerja lembur dengan sebutan lain dan nilai perhitungannya yang telah dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada menjadi upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. pelaksanaan pembayaran upah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. bagian kelima istirahat panjang perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang. perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada merupakan perusahaan yang dapat memberikan istirahat panjangbab pemutusan hubungan kerja bagian kesatu tata cara pemutusan hubungan kerj. presiden republik indonesia,. presiden republik indonesiaoo. pekerja buruh meninggal dunia. . presiden republik indonesiadalam perusahaan apabila pekerja buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari serikat pekerja serikat buruh. pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja buruh dan atau serikat pekerja serikat buruh paling lama (empat belas) hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja. dalam hal pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam masa percobakerja buruh telah mendapatkan surat pemberitahuan dan tidak menolak pemutusan hubungan kerja, pengusaha harus melaporkan pemutusan hubungan kerja kedan kabupaten kota. . ant presiden republik indonesia pekerja buruh,. presiden republik indonesia. presiden republik indonesiadanpenggabungan, pelebur. huialasan pengambilalihan perusahakerja buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja danyang disebabkan perusahaan mengalami kerugiauntuk mencegah terjadinya. presiden republik indonesiakeadaan memaksa (force majeure)keadaan memaksa (force majeure) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup maka pekerja buruh maka pekerja buruh berhak atas: uang. presiden republik indonesiamutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan pailimana yang dimaksud dalam huruf maka pekerja buruh berhak atas: uang. presiden republik indonesiakerja buruhatas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam hurufmaka pekerja buruh berhak atas: uang. presiden republik indonesiabersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. presiden republik indonesia dalam hal pekerja buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana maka(dua puluh lima persen) dari upah, maka pekerja buruh berhak atas: uang penggantian hak sesuai ketentuan dan uang. pasi presiden republik indonesia maka pekerja buruhtidak bersalah maka pengusaha mempekerjakan pekerja buruh kembalikerja buruh dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada pengusahamasuki usia pensiun maka pekerja buruhmutusan hubungan kerja karena alasan pekerja buruh meninggal dunia makangusaha yang mengikutsertakan pekerja buruhngusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. pelaksanaan ketentungusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan atau uang pisah bagi pekerja buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil dengan pekerja buruh. bab pengawasan ketenagakerjavii sanksi administratif pengusaha yang melanggar ketentuan huruf dan huruf. presiden republik indonesia. presiden republik indonesias5) direktur jenderal atau kepala dinasbab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pwt yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pwtuang kompensasi untuk pwt yang jangka waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, dan besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung berdasarkan masa kerja pekerja buruh yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkan undang undang nomor tahun tentang cipta kerjwaktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentusduinistrasi hukum, seks (an rap ii: a0) hay umum dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. perubahan tersebut merupakan tantangan strategis yang menuntut adanya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai prasyarat utama agar tenaga kerja indonesia mampu memainkan peranannya dalam kancah ekonomi global. dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja indonesia yang produktif dan berdaya saing tersebut maka arah kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan fokus pada upaya penciptaan lapangan pekerjaan seluas luasnya dan peningkatan pelindungan hak dan kesejahteraan bagi pekerja buruh, baik pada saat bekerja, maupun pasca berakhirnya hubungan kerja. oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara adaptif mampu menjawab tantangan dan dinamika ketenagakerjaan, utamanya terhadap isu isu strategis mengenai hubungan kerja yang meliputi pengaturan pelaksanaan pwt dan pelindungan pekerja buruh didalamnya, termasuk pekerja buruh pwt yang dipekerjakan dalam kegiatan alih daya, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja buruh, utamanya pada sektor sektor usaha dan jenis pekerjaan tertentu yang menekankan pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengaturan mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja, termasuk bagaimana memastikan adanya pemenuhan hak bagi pekerja buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. peraturan pemerintah ini antara lain memuat: pwt berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu, jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan pwt, cc. uang kompensasi bagi pekerja buruh pwt: pelindungan . presiden republik indonesia pelindungan pekerja buruh dan perizinan berusaha pada kegiatan alih daya, waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu, waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, batasan perusahaan tertentu yang dapat menerapkan istirahat panjang, tata cara pemutusan hubungan kerja, dan pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian habaru adalah produk yang sebelumnya belum pernah ada atau pengembangan produk yang sudah ada. yang dimaksud dengan kegiatan baru adalah usaha yang baru dilaksanakan oleh perusahlingkup dan batasan suatu pekerjaan adalah jenis pekerjaan dan tempat lokasi pekerjaan dilakuemi hukum adalah bahwa pada saat perjanjian kerja harian tidak berlaku akibat terpenuhi ketentuan dalam ini, hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja buruh tidak memerlukan perjanjian tertulis atau keputusan tertulis lainnya. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud hak hak pekerja buruh antara lain upah, tunjangan hari raya keagamaan, istirahat, cuti, serta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehada saat berakhirnya pwt adalah saat jangka waktu pwt telah berakhir atau selesaiwaktu kerja fleksibel adalah pengaturan waktu kerja yang memberi lebih banyak kebebasan kepada pengusaha dan pekerja buruh dalam mengatur jam kerja. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan sektor usaha atau pekerjaan tertentu antara lain usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu, sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sektor agribisnis hortikultura, dan sektor perikanan pada daerah operasi tertentu. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan hari libur resmi adalah hari libur nasional, hari yang diliburkan secara nasional, atau hari liburcukup jelas. cukup jelas. surat pemberitahuan memuat antara lain maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja, kompensasi pemutusan hubungan kerja serta hak lainnya bagi pekerja buruh yang timbul akibat pemutusan hubungan ksyarat kerja merupakan perubahan hak dan kewajiban yang merugikan pekerja buruh.efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian ditandai dengan antara lain adanya potensi penurunan produktivitas perusahaan atau penurunan laba yang berdampak pada operasional perusahaan. yang dimaksud dengadalah perusahaan yang berhenti beroperasi atau tidak mampu melanjutkan proses produksi akibat kerugian yang dialami walaupun belum mencapai (dua) tahun. perusahaan . presiden republik indonesiacukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dengan ditetapkannya perusahaan pailit, pengusaha tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan dan atau pemberian harta pailit perusahaan. oleh karena itu pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak pekerja buruh dilakukan oleh kurator. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. surat peringatan diterbitkan secara berurutan yaitu: surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu (enam) bulan. apabila. presiden republik indonesia apabila pekerja buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,, peraturan perusahaan,, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan,, peraturan perusahaan,, peraturan perusahaan,. yak presiden republik indonesia pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sehingga pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja buruh, misalnya dalam hal:dipalsukan sehingga merugikan perusahaan(ontoh perhitungan pemenuhan kewajiban pengusaha sebagai berikut: uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja buruh sebesar rp15. (lima belas juta rupiah). besarnya manfaat atau jaminan pensiun menurut program pensiun sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah). dalam pengaturan program pensiun telah ditetapkan iuran yang ditanggung oleh pengusaha (enam puluh persen) dan pekerja buruh (empat puluh persen). iuran yang sudah dibayar oleh pengusaha sebesar rp10. rp6. lurah yang dibayar oleh pekerja buruh sebesar rp10. rp4. jadi, kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar rp15. rp6. rp9. dengan demikian, uang yang diterima oleh pekerja buruh pada saat phk terdiri atas: rp6. merupakan santunan dari penyelenggara program pensiun yang perannya dibayar oleh pengusaha, rp4. . psi presiden republik indonesia rp4. merupakan santunan dari penyelenggara program pensiun yang perannya dibayar oleh pekerja buruh, cc. rp9. merupakan kekurangan pesangon yang harus dibayar oleh pengusaha, jumlah sampai dengan yaitu rp19. (sembilan belas juta rupiah). jika jumlah iuran yang dibayar pengusaha lebih besar daripada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah pekerja buruh, selisihnya dibayarkan kepada"and. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: universitas negeri yogyakarta yang selanjutnya disingkat uny adalah perguruan tinggi negeri badan hukum. statuta uny adalah peraturan dasar pengelolaan uny yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional uny. majelis wali amanat yang selanjutnya disingkat mwa adalah organ unyyy yang menyelenggarakan dan mengelola unyy untuk dan atas nama mwa. fakultas yyyyogyakarta sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum unyyogyakarta bagian kesatu umum unyy. statuta uny sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: visi. pan presiden republik indonesiay memiliki visi menjadi universitas kependidikan kelas dunia yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. uny memiliki misi: menyelenggarakan pendidikan jalur akademik, vokasi, dan profesi yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang ilmu kependidikan, sains dan teknologi, sosial humaniora, olahraga kesehatan, dan seni budaya yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan, menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang unggul, kreatif, dan inovatif berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, menyelenggarakan dan membangun jejaring yang berkelanjutan tingkat. nasional dan internasional, dan menyelenggarakan . presiden republik indonesia menyelenggarakan tata kelola kelembagaan, layanan, dan penjaminan mutu yang transparan dan akuntabel. uny memiliki tujuan: menghasilkan lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, takwa, mandiri, dan cendekia: menghasilkan penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga yang menyejahterakan individu dan masyarakat, yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi terhadap pemecahan masalah global: cc. terselenggaranya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menghasilkan jejaring yang melibatkan masyarakat, akademik, industri, dan media tingkat nasional maupun internasional, dan menghasilkan tata kelola universitas transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi. nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi uny: pancasila, ketakwaan: kemandirian, kecendekiaan, nasionalis, dan demokrasi. . presiden republik indonesia uny memiliki budaya kerja: unggul, kreatif, cc. inovatif, kolaboratif, integritas, produktif, disiplin, dan edukatif. bagian ketiga identitas paragraf kedudukan, hari jadi, dan jati diri uny berkedudukan kabupaten sleman, provinsi daerah istimewa yogyakarta. tanggal mei merupakan hari jadi uny. uny memiliki jati diri sebagai universitas kependidikan unggul. paragraf . presiden republik indonesia paragraf lambang, bendera, himne, mars, gendhing, dan busana uny memiliki lambang, bendera, himne, mars, gendhing, dan busana. lambang, bendera, himne, mars, gendhinggendhingyyyy sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. unyyy sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. unynyyy. bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar uny. (l) uny menerima mahasiswa warga negara indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. unyynyyy mengalokasikan dana dari biaya operasional uny untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak kekayaan intelektual. unyy. paragraf pengabdian kepada masyarakat uny. presiden republik indonesia (s5)yyyyyyy terdiri atas: mwa: rektor, dan cc. sau. pelaksanaan fungsi antarorgan unyyyy, menetapkan kebijakan umum nonakademik unyyy, membina jejaring dengan institusi dan atau individu luar unyys5) keputusan . presiden republik indonesiamengenai pendidikan tinggi dan unyy, serta meningkatkan hubungan sinergis antara uny dan sultan hamengku buo anggota mwa berjumlah (tujuh belas) orang terdiri atas: menteri, sultan hamengku buwono, rektor: ketua sau: (tiga). pend presiden republik indonesia (tiga) orang wakil dari masyarakat, (satu) orang wakil dari alumni unyy. presiden republik indonesiasultan hamengku buwono. pen presiden republik indonesia(l)yy. organisasi, tata kerja, dan keanggotaan diatur dalam peraturan mwa. paragraf . presiden republik indonesiay. dalam menjalankan fungsi pengelolaan unyy. presiden republik indonesiayy atau perubahan statuta unyy, memahami sistem pendidikan unyyy, dan atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan uny:asanpunyai tugas: menyusun . presiden republik indonesia. presiden republik indonesiayyd. presiden republik indonesiaj .y. anggota sau terdiri atas: rektor,tiga: dan atau lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor. dalam. presiden republik indonesiadosen tetap unyyhuruf. pas presiden republik indonesiany, melanggar kode etik unyketenagaan pegawai uny terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. pegawai unyy diatur dengan peraturan rektor. . "andy. tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai unyyy berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unyyyy sebagaimana dimaksud pada sampai dengan pegawai uny dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh rektor. batas usia pensiun bagi pegawai uny yang berstatus pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai unyyyy. untuk menjadi mahasiswa unyyy. presiden republik indonesia (l) unyy merupakan setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan uny. alumni uny ikut bertanggung jawab menjaga nama baik uny dan aktif berperan serta dalam memajukan uny. hubungan antara uny dan alumni uny diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan. alumni uny terhimpun dalam ikatan alumni uny yang disebut ika uny. organisasi dan tata kerja ika uny diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ika uny. paragraf . presiden republik indonesia paragraf kerja sama (l) unyyyyyyy terdiri atas: akuntabilitas akademik, dan akuntabilitas nonakademik. akuntabilitas publik unyyy. presiden republik indonesia bagian kedelapan kode etik (l) kode etik uny bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. kode etik unyyyyyyy menjadi dasar bagi setiap organ uny dan seluruh sivitas akademika dalam penyusunan program. jangka . pad presiden republik indonesiay dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan uny. dokumen perencanaan uny sebagaimana dimaksud pada disusun oleh rektor dan disahkan oleh mwa. dokumen perencanaan unyy paling sedikit memuat: rencana kerja uny, anggaran tahunan uny, dan cc. proyeksi keuangan. rencana kerja dan anggaran tahunan unyyy juga dapat berasal dari: masyarakat, biaya pendidikan, hasil pengelolaan dana abadi, usaha uny, kerja sama tridharma perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan unyy dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan uny yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak. pengelolaan . c3, presiden republik indonesia (s5) pengelolaan dana uny sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan rektor. paragraf kekayaan (l) kekayaan uny bersumber dari: kekayaan awal, hasil pendapatan unyy termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan uny. seluruh kekayaan uny dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan uny dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. pengelolaan kekayaan uny diatur dengan peraturan rektor. kekayaan awal unyyyyy dapat dimanfaatkan oleh unyy dapat dimanfaatkan oleh unyy setelah penetapan kekayaan awal merupakan barang milik uny. tanah sebagaimana dimaksud pada dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca uny dan ditatausahakan oleh uny. tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh unyyyy harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam. uny melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi uny. mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan unyend presiden republik indonesia paragraf investasi unyy. selain investasi sebagaimana dimaksud pada unyy, nilai nilai luhur uny, dan tujuan pendidikan karakter bangsa. nilai aset uny aset unyy. investasi uny. presiden republik indonesiay diatur dengan peraturan rektor. laporan tahunan unyyyyyyyyny yang telah ada sebelum peraturan pemerintah ini mulai berlaku, tetap berstatus sebagai pegawai unyyyogyakartep ang perundang undangan dan span istri hukum, spa pai sik moumum dalam upayay merupakan salah satu perguruan tinggi yang sebelumnya bernama institut keguruan dan ilmu pendidikan skip) yogyakarta. berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun yang ditetapkan pada tanggal agustus menjadi bagian dari salah satu fakultas universitas gajah mada. adapun tahapan perkembangan uny sebagai berikut: pada. presiden republik indonesia pada tanggal september fakultas ilmu pendidikan ugm berubah menjadi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan fkip) ugm serta pada tahun fakultas ilmu pendidikan bersama dengan kursus dan ditingkatkan menjadi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, pada tanggal september jurusan pendidikan jasmani fkip ugm berkembang menjadi fakultas pendidikan jasmani fpd) ugm. berdasarkan keputusan presiden nomor tahun fpd ugm berkembang menjadi sekolah tinggi olahraga sto) yogyakarta, cc. pada tanggal mei berdasarka (empat) wilayah yaitu yogyakarta, malang, bandung, dan jakarta, berdasarkan keputusan menteri perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan nomor tahun tentang pemasukan fakultas ilmu pendidikan kedalam institut keguruan dan ilmu pendidikan tertanggal mei maka fakultas ilmu pendidikan ugm dipisahkan dan dimasukkan menjadi institut keguruan dan ilmu pendidikan yogyakarta skip yogyakarta), pada tanggal mei pukul wib sitihinggil yogyakarta. kemudian, berdasarkan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun telah disahkan berdirinya institut keguruan dan ilmu pendidikan yogyakarta, pada tanggal februari sto yogyakarta berintegrasi dengan skip yogyakarta menjadi fakultas keguruan ilmu keolahragaan fik) skip yogyakarta. fik berganti nama menjadi fakultas pendidikan olahraga dan kesehatan pok) skip yogyakarta pada tahun dan berdasarkan . fan presiden republik indonesia berdasarkan surat keputusan direktur jenderal pendidikan tinggi nomor d t tertanggal juli ditetapkan skip yogyakarta, skip medan, skip malang, dan skip padang diberi perluasan mandat (wider mandate) arah perubahan kelembagaan menjadi universitas, dengan realisasi perluasan mandat ditetapkan dibukanya (dua belas) program studi non kependidikan jenjang dan diploma iii yang tertuang dalam surat keputusan direktur jenderal pendidikan tinggi nomor dikti tanggal agustus selama keberadaannya, uny baik ditingkat nasional maupun internasional yang didukung dengan jumlah (seratus tiga puluh dua) program studi yang terdiri atas diploma (sebelas), sarjana terapan (empat belas), program sarjana (enam puluh), program magister (tiga puluh tiga), program doktor (dua belas), program pendidikan profesi (dua) diantaranya adalah ppg dan ps ppi. jumlah program studi terakreditasi nasional (seratus tiga puluh tiga), sedangkan untuk program studi terakreditasi internasional berjumlah (lima puluh satu). berdasarkan perkembangan dan capaian yang diperoleh uny serta hasil evaluasi kinerja uny dalam bidang akademik dan nonakademik, uny dianggap perlu untuk ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. untuk mewujudkan uny sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum perlu dibentuk peraturan pemerintah tentang perguruan tinggi negeri badan hukum universitas negeri yogyakartay menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, sangat diharapkan unyyyy. . pan presiden republik indonesia kedudukan merupakan domisili kampus utama uny kabupaten sleman, provinsi daerah istimewa yogyakarta. selain domisili kabupaten sleman, uny mempunyai beberapa kampus antara lain, kampus kabupaten kulonprogo, kabupaten gunungkidul, dan kota yogyakarta. tanggal mei merupakan hari jadi uny yang diambil dari tanggal pelaksanaan serah terima fakultas ilmu pendidikan dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas gajah mada dari rektor universitas gajah mada kepada presidium sementara institut keguruan dan ilmu pendidikan yogyakarta pada hari kamis tanggal mei sitihinggil keraton yogyakarta. yang dimaksud dengan universitas kependidikan adalah perguruan tinggi yang menerapkan prinsip prinsip pendidik dan guru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. yang dimaksud gendhing adalah istilah yang digunakan masyarakat karawitan jawa, untuk menyebut bentuk komposisi musikal karawitan yang menyajikan seni suara instrumental, yang juga melibatkan vokal sebagai pelengkap dari sajian seni suara yang berasal dari seperangkat gamelan. cukup jelasoleh lembaga akreditasi internasional yang diakuiymengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai rektor.lambang, bendera, himne, mars, gendhing, dan busana universitas negeri yogyakarta lambang uny bentuk lambang uny sebagai berikut: negeri dak (apa tak va. uly lambang uny berbentuk bunga teratai bersegi lima dengan warna dasar biru dan garis luar tepi dari bunga teratai berwarna kuning yang dalamnya terdapat: tulisan universitas negeri yogyakarta yang dibuat melingkar, tulisan kaligrafi uny pada bagian bawah: cc. gambar sayap burung garuda berwarna kuning, diberi rangka berbentuk harpa berwarna hijau, dan gambar tugu dengan kepala lidah api terbelah tiga dengan warna merah, leher dan badan yang berbentuk pena, serta kaki tugu berbentuk tangga. lambang. presiden republik indonesia lambang uny memiliki makna: bunga teratai bersegi lima beraturan mengandung makna pancasila sebagai landasan filosofi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi, warna dasar biru mengandung makna kedalaman dan keteguhan jiwa, kewibawaan, dan kemantapan langkah dan gerak, cc. warna kuning pada kontur mengandung makna kekuatan dan kejayaan, tulisan universitas negeri yogyakarta yang dibuat melingkar bersambung dengan tulisan kaligrafi uny mengandung makna uny memiliki semangat berwawasan global dan menjunjung tinggi kearifan lokal, gambar sayap burung garuda berwarna kuning mengandung makna pengembangan universitas, baik regional, nasional, maupun internasional, rangka sayap berbentuk harpa berwarna hijau mengandung makna pengembangan kebudayaan, gambar tugu merupakan deformasi tugu yogyakarta sebagai ciri khas kota yogyakarta, yang mengandung makna persatuan dan kesatuan serta keteguhan sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, lidah api terbelah tiga dengan warna merah mengandung makna tridharma perguruan tinggi, pena mengandung makna kependidikan, dan tangga mengandung makna jenjang pendidikan. warna lambang uny memiliki kode warna sebagai berikut: lambang warna ola lima dang da0 . presiden republik indonesia kode warna rgb) lambang warna sao ren bae tulisan universitas negeri yogyakarta putih dan kaligrafi uny rangka sayap berbentuk harpa yau unntoptana asi bendera uny bendera unyutih dan tengah tengahnya terdapat lambang uny serta bawah lambang terdapat tulisan universitas negeri yogyakarta berwarna kuning. bentuk bendera uny sebagai berikut: fp. er, wamekstt memberi jury jakarta himne. presiden republik indonesia himne uny mandate maestro cipt. heni kusumawati ali aj. nai gi! ka ru nia yang ma kua sa mem bim bing lang kah gn na mu, mem ba gun in do ne sia me na ta ni ma many 2a: tema ber lan das kan pan ca si la, ii am . lai "tuk men ca pai ju an bang sa se hat cer das tag ear gone: nct wa, ngel ban pang gil ci, dhar bak ti mal kan ii mu ver si tas gri ppa yog kar s'mo te tap ber ja mars. presiden republik indonesia mars uny tempo marcia cipt. agus untung yulianto ga, pa da ku per sem bah kan wa hai per sa il. pri ba bang sijunjung ting gi lai pop isbn ta da lampau ji tri dhar ma u ni ver si tas ne gri yog kar ii. bu ya te guh kan ji sa ta ben tuk tri te gak kan jan pe nga an ( org jud kanan ji pan ji tri dhar ma ber lan das kan pan ca me ngel ban tugas su ci ne ga ra nu ta ci ta mu lia ga lancip ta ra kar sa nu sa bang gendhing . presiden republik indonesia gendhing uny lancaran universitas negeri yogyakarta cakupan (vokal) uny: cipt.: susanto sayur, bambang suhartono, dan santoso pi pa: ver tas gri gya kar nggu wen that mu rih hur ing bu ci. dya gun sih tres miring pa: dya gun sih tres miring pi: dhe sar pan mbu kang bii nang pa: dhe sar pan mbu kang nang sar dang un dang sar pat ngu hur lan mul ning ga pa: dang dang pat hur mul ning pi: tri dar dya ne. tek ywa dha tan pa: iri dar dya ger tek ywa dha tan pi: pena naa pa: dha pan dam pan dam ing pi: maan pro gram yan gap . amat fauna waw tri pra beng pro gram yan an kam pus sra kang yek sra jud bang kang nya ver tas gri yog kar pa: sra jud bang kang nya ver tas gri yog kar pi: ten trem les tep guh tang gon lan san pa: 2a tight hong ink ss: ten har nir ing sam yan kala kbk kao gu. har nir ing sam yan busana. presiden republik indonesia busana uny busana uny terdiri atas: busana akademik, dan busana almamater. busana akademik terdiri atas: busana pimpinan:biru dongker kode warna rgb dan dibagian dada kiri terdapat lambang unycek psa bidang perundang undangan dan administrasi hukum, lo. suk dad dia savanna jaman sperusahaan umum perum) percetakan negara republik. . .lrcetakan negara republik indonesia, yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perusahaan umum perum) percetakan506. (lima ratus enam juta dua ratus delapandengan rincian sebagai berikut: bangunan gedung kantor perusahaan umum perum) percetakan negara republik indonesia cabang bengkulu dengan nilai rp255. (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan bangunan gedung kantor perusahaan umum perum) percetakan negara republik indonesia cabang merauke dengan nilai rp250. (dua ratus lima puluh juta sembilanerimaan negara perlu melakukan penjualan seluruh saham milik negara republik indonesia pada kertas padalarangpr ri koreksi nomor: pw dpr r1. negara republik indonesia melakukan penjualan seluruh saham yang dimiliki pada kertas padalarang melalui penjualan saham secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangkeseluruhan saham milik negara republik indonesia pada kertas padalarang, yaitu sebanyak (dua puluh lima ribu) saham atau sebesar (tujuh koma tujuh puluh lima persen). harga saham yang akbupati situbondo peraturan bupati situbondo nomor l.\y tahun tentang bbsaraii using persediaan!f pada satu alf kerja peringkat daerah lingkup?fg al'f pemerintah kabupaten situbondo tahun aiiggarar menimbang mengingat drg alf raiiiiat tuli all yang 11aha bsa bupati situbondo. j..an pemerintahan daerah kepada dprd, clan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah..ahun nomor tambahan lembaran negara republic:tata cara ketatausahaan dan penyusunan la.peda.anetapkan iibiiutusk alf peraturan!f bupati situbondo tbrtaiig besaran uan'g perbedaan pada satuan kerja peraiigka.t daerah lirik ul' ikan peiieriiitah kabupaten situbondo tahun anggaran pulaua uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan.n yang termuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran satu.an kerja perangkat daerah dpa skpd) tahun anggaran pula3pula4pada15 terhitung""\situbondo. diundangkan si~n~ pada tanggal cj\~ sekretaris daerah kabupaten situbondo ditetapkan situ_~ndo pada tanggal bupati situbondo, dad.ano widianto berita abrasi kabupaten elf situbondo taiiuii nomor ~.l, l~ fft ca1 f . v2v |
bupati sambas paw wow peraturan bupati sambas nomor tahun tentang se kabupaten sambas dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sambas, menimbang aa. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, vang merupakan hak warga negara dan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat, bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan, maka perlu terutama yang terancam putus sekolah dan kesulitan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan semua jenjang pada usia sekolah: bahwa agar pemberian bantuan tersebut, berjalan efektif, efisien, bermanfaat dan tepat sasaran yang pelaksanaannya melalui skpd dinas pendidikan kabupaten sambas perlu diatur dalam peraturan bupati sambas: bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaanma semomoli. peraturan menteri pendidikan nasional nomer tahun tetang sistem penjaminan mutu pendidikan,) marrnvwctaubuti dan sasaran maksud maksud dibentuknya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaankepada siswa miskin yang terancam puluh sekolah dan kesulitan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan kesemua jenjang pada usia sekolah. tujuan tujuan dibentuknya peraturan bupati ini adalah untuk menciptakan pemerataan pendidikan untuk mensukseskan wajib belajar (dua belas) tahun, meringankan beban orang tua terhadap biaya pendidikan untuk melanjutkan sekolah kesemua jenjang pendidikan, cc. mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi orang tua, memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi, dan meningkatkan index pembangunan manusia dibidang pendidikan kabupaten sambas. sasaran sasaran peraturan bupati ini adalah anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan formal kesemua jenjang sd mi, smp m ts, sma smk mal dan siswa yang orangtuanya kurang mampu dari segi ekonomi yang terancam putus sekolah. bab iii jenis bantuan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam bentuk perlengkapan sekolahan uang tunai bantuan siswa miskin) untuk semua jenjang meliputi jenjang pendidikan terdiri dari pakaian batik daerah, pakaian seragam merah putih, pakaian seragam pramuka, sepatu sekolah, dan atau uang tunai bantuan siswa miskin jenjang pendidikan smp terdiri dari il. pakaian batik daerah, pakaian seragam putih biru, pakaian seragam pramuka, sepatu sekolah: dan atau uang tunai bantuan siswa miskin jenjang pendidikan sma smk terdiri dari pakaian batik daerah, pakaian seragam putih abu abu, pakaian seragam pramuka, sepatu sekolah, alat tulis sekolah: dan atau uang tunai bantuan siswa miskin bab kriteria penerima bantudiberikan dengan kriteria orang tua siswa yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap: anak yang tidak mempunyai orang tua yatim atau piatu cc. terancam putus sekolah karena kondisi ekonomi:: cc. memiliki surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan atau anak yang memerlukan layanan khusus, kebutuhan khusus serta memiliki bakat dan prestasi bae mekanisme pemberian bantuan (ll satuan pendidikan sd mi, smp m ts, sma smk ma) menyampaikan usulan hasil musyawarah dengan komite sekolah bagi siswa yang kurang mampu kepada dinas pendidikan terhadap siswa yang menerima bantuan berupa perlengkapan sekolah dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam khusus bagi siswa yang, agar kepala upt dinas pendidikan bekerjasama dengan melibatkan aparat perangkat desa untuk melakukan pendataan yang hasilnya supaya upt dinas pendidikan menyampaikan data tersebut kepada dinas pendidikan. satuan pendidikan dan komite sekolah melakukan verifikasi dan validasi data kepada siswa penerima bantuan sebelum disampaikan kepada dinas pendidikan. (#i bagi siswa yang tidak terdaftar atau putus sekolah apabila berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya diwajibkan kepada satuan pendidikan dapat menerima siswa tersebut untuk melanjutkan pendidikan kesemua jenjang. dinas pendidikan meneliti kelengkapan usulan administrasi yang diusulkan oleh satuan pendidikan dan komite sekolah kepada bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan yang dituangkan dalam keputusan bupati. fo) proses pengadaan perlengkapan sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten sambas dengan berpedoman pada peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya. bae monitoring dan pelaporan semua satuan pendidikan sd mi, smp m ts, sma smk ma sebagai penerima bantuan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada bupati melalui dinas pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dinas pendidikan wajib melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemeran bantuan kepada satuan pendidikan dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada bupati untuk dilakukan evaluasi, berdasarkan efektifitas, efisiensi dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaannya. bae vii sumber dana pemberian bantutunjuk pelaksanaan pemberian bantuan siswa miskin pada satuan pendidikan untuk jenjang sd mi, smp m ts, sma smk ma se. jamaat akal berita daerah kabupaten sambas tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya bagian dan perundang undangan marjianis, sh, nip. |
bupati pesisir barat provinsi lampung peraturan bupati pesisir barat tah ul'f el'f alf gerak al'f iterasi sekolah kabupaten el'f sir barat bll al'f alf ilaha esa bupati sir barat; bahwa dalam rangka1am rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu gerakan moral untuk membangkitkan semangat literasi segenap warga kabupaten pesisir barat khususnya warga sekolah yang diwujudkan dalam bentuk gerakan literasi sekolah kabupaten pesisir barat; bahwa agar pelaksanaan gerakan literasi sekolah berdaya dan berhasil guna demi kelancaran pelaksanaannya dan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional perlu diatur dengan peraturan bupati. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), (h), dan (e), perlu ditetapkan dengan peraturan bupati pesisir barat mengingat undang undang das iak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang undang,"laksanakbuko: kn. ipa, i; peraturan bupati pesisir barat nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata ija perangkathanja daerah kabupaten pesisir barat tahun anggaran memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang gerakan literasi sekolah kabupaten pesisir barat. babi ketentuan ium pulldalah bupati pesisir barat, inspektur adalah inspektur kabupaten pesisir barat. dinas pendidikan dan kebudayaan. kantor kemenag adalah kantor kementerian agama kabupaten pesisir barat. kepala kantor kemenag adalah kepala kantor kementerian agama kabupaten pesisir barat,pesisir barat..]u,,hu maksud, tujuan, dan sastra pasal2 peraturan bupati tentang gerakan literasi sekolah gls) kabupaten pesisir barat dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman bagi. satuan pendidikan dalam pelaksanaan gls setiap satuan pendidikan. pasal3 secara umum tujuan gls kabupaten pesisir barat bertujuan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik kabupaten pesisir baratpasal4lingkungan sekolah agar menjadi warga yanglitemtpasal sasaran gerakan literasi sekolah adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah kabupaten pesisir barat, bah struktur org. asasi dan peran pemangku kept ilf gan pasal6 struktur organisasi pelaksanaan gls: pengarah bupati pesisir barat; wakil bupati pesisir barat; sekretaris daerah kabupaten pesisir barat; pembina kepala dinas pendidikan dan kebudayaan; kepala kantor kementerian agama; pelaksana tingkat satuan pendidikan kepala satuan pendidikan selaku penanggung jawab; koordinator (berasal dari unsur guru atau tenaga kependidikan); seksi: literasi dasar; literasi perpustakaan; literasi teknologi; literasi media; literasi visual. petugas lain yang dianggap perlu oleh satuan pendidikan peran dinas pendidikan dan kebudayaan dan kantor kementerian agama yang dalam hal ini kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dan kepala kantor kementerian agama sebagaimana dimaksud pada huruf dan adalah sebagai berikut: melakukan analisis kebutuhan dan mengkmbuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gls. kepa satuan pendidikan sekaligus sebagai penanggung jawab gls tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki peran sebagai berikut:i peran dan wewenang sebagai berikut:satunya buku). merencanakan dan atau bekerja warn: melaksanakan tahapan kegiatan gls yang meliputi pembiasaan, pengembangan dan pembelajarantempat tempat ataui komponen al'f il' isi pr il' isi literasi sekolah pula7 komponen literasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi library literacy), antara lain memberikan pemahaman camce1kenliterasi visual vis ula8 gerakan literasi sekolah menekankan prinsip prinsip sebagai berikut: perkembangan literasi jalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi. tahap perkembangan anak dalam belajar membaca dan menulis saling beririsan antar tahap perkembangan,, sekolah yang menerapkan seluruh guru. kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun misalnya, "menulis surat kepada presiden" atau "membaca untuk ibu' i strategi membangun budaya l1terasi sekolah pula9ut:, dipajang seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah dan guru. selain itu, karya karya peserta didik diganti secara rutin untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. kemudian, peserta didik dapat mengakses buku danu dapat dikembangkan dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanj,, ini b gurrll0;, gurooperpustakaan daerahi tahapan, fokus, dar target gls pull program gls dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan ke: tahap ke l pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan ekosistem seko ike mipula12 fokus kegiatan gls pada setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:ea baca yang nyaman; pengembangan sarana lain uks, kantin, taman sekolah);; dan; penghargaan ini dapat dilakukan pada setiap upacara bendera hari senin danjatau peringatan lain;jjperpustakaan kotajdaerah atau taman bacaan masyarakat atau sudut baca kelas dengan berbagai kegiatan, antara lain: membacakan buku dengan nyaring, membaca dalam hati membaca bersama (shared reading), membaca terpandu (guided reading), menonton film pendek, danjatau membaca teks visualjdigital (materi dari internet); peserta didik merespon teks (cetakjvisualjlpula13: menyenangkan dan ramah anak sehingga menumbuhkan semangat warganya dalam belajar; semua warganya menunjukkan empati, peduli, dan menghargai sesama; menumbuhkan semangat ingin tahu dan cinta pengetahuan; memampukan warganya untuk cakap berkomunikasi dan dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya; dan mengakomodasi partisipasi seluruh warga dan lingkungan eksternal sekolah. lebih find ekosistem sekolah yang diharapkan setiap jenjang adalah sebagai berikut:cinta kepada pengetahuan, dan siap kerja. babad llf dar evaluasi pula14dan kebudayaan kabupaten pesisir barat terhadap pelaksanaan gls pada setiap satuan pendidikan meliputi: );;i; dan dilaksanakannya kegiatan menit membaca setiap hari (dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah); terbentuknya tls;tandar pelayanan minimal (spm) pendidikan;:, keefektifan dan dampak pemanfaatan sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran; keefektifan dan dampak pengelolaan perpustakaan dengan baik terhadap pembelajaran dan kemampuan literasi warga sekolah; keefektifan dan dampak pelaksanaan inventarisasi semua prasarana yang dimiliki satuan pendidikan (salah satunya buku) terhadap pelayanan pendidikan;;; keefektifan dan dampak pembentukan tls dalam pelaksanaan berbagai kegiatan gls yang dilaksanakan satuan pendidikan;;bvm pembiayaan pull bahwa menurut tata organisasi, pemerintah kabupaten pesisir barat membawahi dinas pendidikan dan kebudayaan, sementara kemenag kabupaten pesisir barat berada dibawah kemenag provinsi lampung, maka pemerintah kabupaten pesisir barat menganggarkan dana guna mensukseskan gls kabupaten pesisir barat melalui anggaran pendapatan dan belanja dinas pendidikan dan kebudayaan. babi penutup pula16jt.u,.,., pada tanggal j)tfr 'i6lv .::~luj~taipei8ir barat, pejabat sekretaris daerah kabupaten pe8i8ir barat, beritadaerah kabupaten pesisir barat tahun nomor |
dana yang dibagi secara merata yang besarannya sama untuk setiap desa. alokasi afirmasi adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dengan kriteria dan persyaratan tertentu dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah tingkat desa. alokasi formula adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi desarykoa dst) dt) keterangan: per desa alokasi afirmasi per desa arano, dandasar kana para di|.pom teteluk sungai baru keramat teluk pengarang keramat keramat keramat keramat dea are keramat (ancaman keramat keramat naa, keramat pengantar keramat mia keramat teluk samustida keramat kerucut keramat keramat sekuntum keramat pangkalan keramat keramat danau gelam (sweater alasan aererooo etaraooo bea kolam surat bea hoa kuala ben jaw ema area eassiooo kinase000 siam paso tasasoo| eiamooo sinesoooo neymar terasa) ieraooo reniiscoo aja female lesson| asesooo sandar tajam oowouan season| pamassooo| sergannoo jawa oma asasi| nseoooo teransooo bea bean darussalam res sesuai besaran| asgaooo| sarana jas desa (ass rasa rana aaaa sama asas mamamoo tensor00 apes aro asas sana asa tebas sejarah tebas makrampainan tebas bukit simpler tebas matang lebong tebas maktangguk (nonanama perangkat belitungpom jangkung metalik jangkung parit raja takmean selaku selagi besar selaku sungai daun selaku sungai rusa selaku sungai nyaris pol selaku kuala selaku parit barunan paloh temasukpol subah sungai sapa' subah masak nan subah sabung subah sebuah elok subah sungai eden subah bukit mulya 1j57 . . subah mukti raharja subah sempurna pol subah mensaje subah karavan jaya galing sagu galing sungai salah galing galing galing tempatan kuala (mo galing tempatan hulu galing ratu sepak galing tri kembang galing tri gadu n galing teluk pandan pol galing siang pol sekarang sekarang can sekarang terhubung sekarang kepala sekarang sari makmur sekarang rambatan sekarang sempadan sekarang matang segara separuh singa raya separuh separuh separuh sepinggan separuh sepatu separuh securing saja jarak saja tengguli saja mekar jaya saja beringin (aini sebawi rantau panjang sebawi tebing batu sebawi sebawi sebawi sepak tanjung pol sebawi dibangun sebawi sempalan seberang sebawi tempatan awal jawab laut selatan jawab jeli air selatan jawab matang terap selatan awal sudah api selatan awal sari laba selatan sari laba selatan awal semperi selatan jawab semperi selatan jawab sabaran selatanbow, ttd tabah roman surili salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum arjun, pembina tk. iv b) nip. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.