text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
ngingat bahwa menyamaratakan tarif biaya administrasi pemberian izin pengusahaan sarang burung walet sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah kota pangkalpinang nomor tahun tanpa membedakan ukuran luas dan fisik bangunan telah menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat pemohon izin; bahwa guna menciptakan keadilan bagi masyarakat pemohon izin perlu dilakukan perubahan tarif dimaksud dengan peraturan daerah kota pangkalpinang. menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pangkalpinang, perubahan atas pera turun daerah kota pangkalpinang nomor tahun tentang izin pengusahaan sarang burung walet tent ang pera turun daerah kota pangkalpinang nomor tahun pemerintah kota pangkalpinangturan daerah kota pangkalpinang nomor tahun tentang retribusi lain mendirikan bangunlain pengusahaan sarang burung walet lembaran daerah kota pangkalpinang ahun nomor seri nomoru~tanggal juli keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan dan pengusahaan sarang . burung wale~ penyerahan sebagai urusan pemerintah bidang kehutanan kepada daerah; tentang perubahan atas undang undang nomor bab ill struktur dan besarnya tarif judul bab ill dan diubah seluruhnya, sehingga berbunyi sebagai berikut setiap gedung bangunan pengusahaan sarang burung walet harus diberi lampu penerangan dan dicat yang diulang kembali sekurang kurangnya setiap (empat) tahun sekali, dan diatur selanjutnya dengan keputusan walikota. setiap pengusahaan sarang burung walet menambah atau merubah bentuk bangunan diharuskan mendapat izin. setiap pengusahaan sarang burung walet yang akan mengelola usaha burung walet diharuskan mempunyai surat lain. bab izin pengelolaan dan pengusahaan peraturan daerah kota pangkalpinang nomor tahun tentang lain pengusahaan sarang burung walet yang telah disetujui dengan surat dewan perwakilan rakyat daerah ~) kota pangkalpinang nomor tahun tanggal september dan diundangkan dalam lembaran daerah kota pangkalpinang nomor ahun seri nomor '.l tanggal september diubah sebagai berikut ketentuan bab diubah dan ditambah dengan baru, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut memutus sa.izin pengusahaan sarang burung walet. menetap<an dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kota pangkalpinang perangkat pemerintah kota pangkalpinang lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri nomor03). tarif dasar izin adalah sebesar rp. lima ratus ribu rupiah). tingkat lantai bangunan koefisien (satu) (dua) (tiga) (empat) (lima) (enam) (tujuh) (delapan) (sembilan) (sepuluh) koefisien tingkat bangunan luas lantai bangunan koefisien s d sid s d s d s d s d s d s d s d s d 2000m2 s d s d s d s d koefisien luas bangunan penetapan besarnya biaya berdasarkan luas lantai dan jumlah tingkat bangunan serta tarif dasar faktor faktor sebagaimana dimaksud diatas diberikan bobot koefisien) besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: lain pengusahaan sarang burung walet hanya diberikan bagi gedung bangunan dengan tingkat maximal (sepuluh) lantai dan luas maximal bangunan (enam ribu meter persegi);; memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak parkir;; bab ketentuan penyidikan menambah ketentuan bab diantara bab dan bab yang seluruhnya berbunyi: teknik penetapan biaya seniman adalah perkalian koefisien koefisien sebagai mana dimaksud pada huruf dan serta ini. lembaran daerah kota pangkalpinang ahun nomor seri nomor drs. harum, mm. pembina tk.i nip. . diundangkan pangkalpinang pada tanggal des berahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf dan perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah. bahwa penataan dan pengaturan kembali semua jenis perizinan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah dalam rangka menertibkan pemberian izin, pendaftaran ulang dan perpanjangan izin usaha tersebut dengan penarikan retribusi sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pad); bahwa aspek yuridis formal yang mengatur tentang perizinan usaha kepariwj.satuan. khususnya berkaitan dengan ketentuan masa berlakunya izin, besarnya tarif retribusi bidang usaha rekreasi, olah raga dan hiburan umum belum menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan bagi pengusaha jasa pariwisata sesuai dengan bidang atau jenis usahanya;daerah kota pangkalpinang nomor tahun tentang kewenangan kota pangkalpinang, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali mengenai seniman bidang kepariwisataan dalam kota pangkalpinang; dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pangkalpinang, izin usaha kepariwisat aan tent ang peraturan daerah kota pangkalpinang nomor tahun mengingat menimbang pemerintah kota pangkalpinang.~"' tambahan lembaran negara nomor lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negar~{_retribusi lain empat usaha dalam kota pangkalpinang lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor serluang perangsang atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kota pangkalpinang lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri b); peraturan daerah kota pangkalpinang nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri b); peraturan daerah kotamadya daerah tingkat pangkalpinang nomor tahun tentang retribusi lain gangguan ho) lembaran daerah kotamadya daerah tingkat pangkalpinang tahun nomor seri b);wenangan daerah serta tata cara penyusunan apbd, pelaksanaan tatahun tentang tehnik penyusunan dan materi muatan produk produk hukum daerah tanggal jullain prinsip adalah izin sementara yang diberikan oleh walikota kepada badan usaha atau perorangan untuk dapat membangun atau membuka usaha kepariwisataan. lain mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat imb adalah izin yang diberikan oleh walikota untuk mendirikan bangunan. lain usaha kepariwisataan yang selanjutnya disingkat iuk adalah izin usaha yang diberikan oleh walikota kepada badan usaha atau perorangan dalam bidang usaha kepariwisataan sesuai dengan jenis usahanyepariwisataan adalah seluruh kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditunjuk untuk menata dan mengatur kebutuhan perjalanan serta persinggahan wisatawan. pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata. termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha usaha yang terkait bidang itu. kebudayaan dan pariwisata kota kepala dinas adalah kepala dinas pangkalpinang. pemegang kas adalah pemegang kas pada dinas pariwisata dan kebudayaan.inas kebudayaan dan pariwisata yang selanjutnya disingkat disbudpar adalah dinas pariwisata dan kebudayaan kota pangkalpinang. dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: bab ketentuan umum memutuskan: peraturan daerah kota pangkalpinang tentang izin usaha kepariwisat mn. menetapkan dewan perwakilan rakyat daerah kota pangkalpinang dengan persetujuan home stay adalah jenis akomodasi yang berasal dari rumah rumah rakyat yang telah ditinggalkan fasilitas dan sarananya sehingga memenuhi syarat syarat kesehatan dan disewakan kepada wisatawan. penginapan adalah j~youth host adalah bangunan khusus untuk kalangan muda, penarik sepeda, pendaki gunung dan pejalan kaki santai serta kegiatan lain yang dapat menyediakan pelayanan penginapan, makanan dan minum.hotel kategori ii, ill, dan adalah hotel dengan kategori yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi fisik bangunan dan fasilitas serta kualitas pelayanan yang baomendasi adalah pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh dinas atau instansi terkait sesuai dengan jenis bidang usaha yang dikelola. retribusi daerah yang selanjutnya disingka(perorangan) danr~tribus adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberi. usahawan. cendikiawan.jasa informasi pariwisata adalah suatu usaha yang dikelola secara komersial oleh perse,cafe adalah tempat usaha yang menyediakan sarana makan dan minum serta hiburan yang beroperasi pada sore hari sampai malam hari berlokasi sepanjang pelataran jalan dengan menu makanan ringan. catering adalah suatu usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang menyediakan pesanan makanan jadi. bakery adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang menyediakan jasa pelayanan penyediaan roti dan kue. bumi perkemahan camping ground) adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang alam terbuka atau dengan kereta gandeng bawaan sendiri sebagai tempat menginap. gedung pertunjukan gedung pertemuan adalah sebuah bangunan yang dibuat sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan untuk menampilkan suatu karya seni baik berupa tarian, film atau konsert musik yang dikelola dengan baik oleh sebuah bidang usaha. jasa lmpresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik berupa kegiatan mendatangkan. mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis ran. pondok wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tempat tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan sewa atau pembayaran harian penginapan remaja adalah suatu tempat yang disediakan baik berupa penginapan atau berupa kemah dengan fasilitas yang lengkap serta berada alam terbuka. cottage adalah akomodasi yang berlokasi disekitar pantai atau danau dengan bentuk bangunan bangunan terpisah, disewakan untuk keluarga atau masyarakat umum serta dilengkapi dengan fasilitas rekreasi. padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah ragagelanggawisata tirta, wisata bahari dan rekreasi air adalah usaha yang berhubungan dengan sumber air baik berupa air terjun, danau, sungai, laut serta fasilitas untuk bermain yang dikembangkan sebagai tempat kunjungan wisataw. memanfaatkan sumber air panas dan air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan, minum dan akomodasi. lam renang gelanggang renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman bermain anak anak suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minkesehatan, pendidikan dan kebudayaan suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan, minum dan akomodasi. wisata remaja adalah usaha yang dikelola oleh badan usaha atau perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berlokasi kawasan obyek wisata. perjalanan insentif adalahdengro perjalanan umum adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan dalam negeri danfatau luar negeri. cabang biro perjalanan umum perwakilan biro perjalanan umum dan agen perjalanan adalah salah satu unit usaha biro perjalanan umumkantor pusatnya. mandala wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan atraksi kesenian dan kebudayaan khas daerahusaha pariwisata. teater panggung tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan atraksi seni budaya dan kegiatan lainnya pada tempat atau bangunan tertutup. tamannampilkan beraneka ragam jenis satwalatraksi atau pertunjukan satwa untuk hiburan keluarga dan umum sebagai dunia fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk rekreasi hiburan keluarga dan umum sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. teater panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tern pat dan fasilitas untuk kegiatan atraksi seni budaya dan kegiatan lainnya pada tempat terbuka. panti mandi uap (sauna)anti pijat serta penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. pusat seni budaya dan pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan pagelaran karya seni dan budaya serta kegiatan pameran sebagai usaha pokok. sanggar senam kebugaran adalah. suatu usaha perorangan yang menyediakan tempat untuk kegiatan senam kebugaran sebagai usaha pokok pada tempat dan waktu tertentuanti pijat kebugaranfitnes centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk senam kebugaran sebagai usaha pokok pada tempat dan waktu tertentu~layanan makan dan minunsebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. rt pimpinan usaha kepariwisataan diwajibkan: mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. usaha kepariwisataan pada pokoknya adalah merupakan kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata. persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk memperoleh izin usaha kepariwisataan, ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam keputusan walikota. pengusahaan bab ill usaha kepariwisataan terbuka bagi modal asing, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. usaha kepariwisataan dengan modal patungan antara warga negara indonesia dengan warga negara asing, bentuk usahanya harus perseroan terbatas. p.t). usaha kepariwisataan dilakukan dalam bentuk badan atau perorangyediakan, mengatur dan menyelenggarakan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada seseorang atau sekelompok orang atau umum dengan tujuan utama untuk berwisata. bentuk usaha dan permodalan bab sarana dan fasilitas olah raga yang bersifat komersial pada tempat terbuka atau pada tempat tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga untuk anggota kelompok dan umum pada tempat terbuka tertutup sebagai usaha pokoksalon kecantikan barber shop adalah suatu usaha yang memberikan pelayanan kecantikan dengan fasilitas tertentu. jasa hiburan adalah suatu usaha perorangan yang menyediakan jasa hiburan dengan menggunakan alat musik seperti group band, organ tunggal dan sejenisnya. usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. lain usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud ini, setiap tahun harus didaftar ulang. permohonan perpanjangan lain usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dan pasat ini disampaikan kepada walikota (dalam hal ini dinas pariwisata dan kebudayaan kota pangkalpinang) selambat lambatnya (tiga) bulan sebelum masa perizinan berakhir. lain prinsip membangun harus digunakan dalam waktu paling lama (satu) tahun dan lain usaha kepariwisataan berlaku dalam jangka waktu (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali. lain prinsip (izin sementara), lain mendirikan bangunan imb) dan lain usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh walikota. setiap pembangunan, perluasan dan pengelolaan usaha kepariwisataan harus mempunyai izin prinsip (izin sementara), izin mendirikan bangunan imb), surat lain tempat usaha situ), surat lain gangguan ho) dan izin usaha kepariwisataan. bab ketentuan, tata cara dan persyaratan memperoleh memberikan menyampaikan laporan pengunjungltamu secara rutin setiap bulan, khususnya pengunjung tamu hotel, penginapan, tempat hiburan umum yang akan digunakan sebagai statistik.. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas pelayanan. memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman terhadap para pekerja dan pemakai jasa pariwisata pengunjung. melaporkan perubahan yang terjadi pada fisik bangunan usaha termasuk penambahan serta perluasan usaha. bertanggung jawab atas persyaratan sanitasi dan higienis serta menyediakan tempat ibadah dalam lingkungan usaha kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. menjaga martabat usaha kepariwisataan serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, adat istiadat serta memelihara keamanan dan ketertiban umum, mencegah terjadinya atau segera melaporkan kepada yang berwajib apabila terjadi atau ada indikasi akan terjadi jual beli pengedaran. penggunaan, penyimpanan, atau membawa obat obat terlarang tempat tempat usaha nama, obyek dan subyek retribusi bab melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, agama, adat istiadat, ketertiban umum dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. melakukan perubahan perluasan usaha dan perubahan perluasan bangunan tanpa persetujuan dari walikota melalui dinas kebudayaan dan pariwisata kota pangkalpinang atau instansi terkait. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak {tiga) lembar dan ukuran 3x4 sebanyak (tiga) lembar. lain usaha kepariwisataan sebagaimana tersebut pada dan dapat dicabut apabila pemegang izin: memperoleh izin usaha secara tidak sah. tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan jenis usaha yang diusahakan. rekomendasi dari dinas kesehatan kota pangkalpinang sebanyak rangkap (dua) untuk usaha hotel, rumah makan dan restoran, cafe, bakery, dan usaha lain yang menyediakan makanan dan minuman. foto copy pembayaran pajak bumi dan bangunan pbb) serta nomor pokok wajib pajak npp) dan foto copy ktp pemilik usaha, masing masing sebanyak rangkap (dua). rekomendasi dari dinas tata kota dan lingkungan hidup untuk perubahan fisik bangunan dan perluasan usaha sebanyak rangkap {dua). foto copy akta pendirian badan usaha sebanyak rangkap (dua). tata cara dalam persyaratan memperoleh 1zm usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pemohon harus mengisi formulir isian sebanyak rangkap (dua), (satu) lembar ditempeli materai (enam ribu rupiah) yang diketahui oleh lurah dan camat setempat dan ditulis tangan atau diketik menggunakan huruf balok dengan melampirkan: foto copy jin mendirikan bangunan ims) rangkap (dua) untuk usaha kepariwisataan. foto copy lain tempat usaha sebanyak rangkap (dua) untuk semua jenis usaha kepariwisataan. foto copy lain gangguan sebanyak rangkap (dua) untuk hotel rumah makan dan restoran, diskotik, karaoke, billiards, dan lain lain. struktur dan besarnya tarif izin usaha ditetapkan sebagai berikut: hotel kategori hotel kategori hotel kategori ill hotel kategori youth hostel struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha yang diusahakan. struktur dan besarnya tarif retribusi bab viiyang dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha. biaya sebagaimana dimaksud pada ini meliputi biaya pengecekan lokasi, biaya administrasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap jenis usaha yang akan dilaksanakan atau usaha yang sudah sedang dilaksanakan. bab vii prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi atas lain usaha kepariwisataan termasuk golongan perizinan tertentu. golongan retribusi bab dengan nama lain usaha kepariwisataan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perizinan. obyek retribusi yaitu semua jenis usaha yang meliputi bidang usaha kepariwisataan. subyek retribusi yaitu setiap orang pribadi perorangan dan badan usaha yang bergerak dalam usaha kepariwisataan. home stay cottage penginapan remaja pondok wisata bumi perkemahan camping ground) gedung pertunjukan gedung pertemuan jasa lmpresariat rumah makan warung makan fast food dan restoran golongan rumah makan warung makan fast food dan restoran golongan cafe golongan cafe golongan catering bakery konsultan pariwisata usaha jasa informasi pariwisata angkutan wisata jasa konvensi biro perjalanan umum cabang biro perjalanan umum agen perjalanan pusat seni budaya dan pameran aa. mandala wisata ab. kawasan wisata ac. wisata remaja ad. aman rekreasi ae. kolam renang gelanggang renang af. kolam pancing golongan ag. kolam pancing golongan ah. wisata tirta. wisata bahari dan rekreasi air ai. bioskop aj. pemandian alam ak. padang golf al. gelanggang permainan ketangkasan am. gelanggang bowling an. rumah billiards retribusi yang berhutang dipungut wilayah daerah tempat izin usaha yang diberikan. pasar bab wilayah pemungutan, masa retribusi dan saa retribusi berhutang perpanjangan atas izin usaha kepariwisataan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dan ini dipungut biaya sebesar biaya pembuatan perizinan baru. besarnya biaya pendaftaran ulang ada jah sebesar (duapuluh persen) dari biaya izin usaha. ao. fitness centre ap. klub malam aq. diskotik ar. karaoke meja as. panti pijat at. panti mandi uap (sauna) au. pusat seni dan pameran av. sanggar senam kebugaran aw. dunia fantasi ax. teater panggung terbuka ay. teater panggung tertutup az. taman satwa dan pentas pertunjukan satwa aba sarana dan fasilitas olah raga bersifat abb komersial tempat terbuka abc sarana dan fasilitas olah raga bersifat komersial tempat tertutup abd play station abe salon kecantikan kelas abf. salon kecantikan kelas abg salon kecantikan kelas abh jasa hiburan pengeluaran surat teguran, surat peringatan d, oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. retribusi yang berhutang harus dibayar sekaligus. retribusimelalui pemegang kas dinas kebudayaan dan pariwisata kota pangkalpinang sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam skr. retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang dipersamakan. bab tata ca~ pemungutan, pembayaran dan tata cara penagihan retribusi berhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat proses penyelesaian perizinan sampai dengan diterbitkannya izin usaha kepariwisataan. masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (satu) bulan atau ditetapkan oleh walikota. ketentuan pidangenap bulan dari retribusi yang berhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan stro. pengusaha dan atau pengelola yang melalaikan kewajiban sehingga merugikan daerah secara finansial diancam sanksi berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha yang jah diberikan dan membayar ganti rug; kepada pihak pemerintah daerah. bab xii sanksi administrasi dinas kebudayaan dan pariwisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. pembinaan dan pengawasan terhadap semua jenis usaha kepri wisatawan dilakukan oleh wall<ota. dalam hal yang dianggap perlu walikota dapat meminta laporan tertentu kepada pimpinan usaha kepariwisataan. bab pembinaan dan pengawasan bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan roti:ilusi daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh walikota. .lain sebagaimana dimaksud huruf memotret seseorangyang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. bab xiv ketentuan penyidikan barang siapa melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diyang dimaksud dalam ini adalah pelanggaran. pasar lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri: nomor drs.s rum.hs.mm pembina tk. nip. dae rah pinang,lain pengusaha atas usaha rekreasi, olah raga dan hiburan umum ketentuan penutup bab |
undang undang non tahun tentang pembentukan propinsi kepulauan bangka belitung lembaran negara bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf perlu ditetapkan peraturan daerah kota pangkalpinang. bahwa berdasarkan bab keputusan presiden nomor tahun pedoman pembentukan tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban tugas dan fungsi, masa bhakti, syarat syarat menjadi pengurus musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan lkd atau sebutan lainnya, atau sebutan lain dan atau sebutan lain kelurahan diatur didalam peraturan daerah; menimbang tent ang pedoman pembentukan rukun tetangga (rt), rukun warga (rw) danlembagapemberdayaan masyarakat (lpm) dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pangkalpinang, nomor tahun pera turun daerah kota pangkalpinang pemerintah kota pangkalpinang dalam peraturan daerah ini yang dimaksud kata adalah kata pangkalpinang; pemerintah kata adalah pemerintah kota pangkalpinang; walikota adalah walikota pangkalpinang; dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah dprd kota pangkalpinang; kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota pangkalpinang; peraturan daerah kota pangkalpinang(lpm). babi ketentuan umumahun tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat perangkat pemerintah kota pangkalpinang. lembaran daerah tahun namatahun nomor seri:: nomor peraturan daerah kota pangkalpinang nomor ahun tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan lembaran daerah tahun nomor seri nomor keputusan presiden nomor lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor penguruswarga;hat hat yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada dan kelurahan. pengurus berhak untuk menyampaikan saran saran dan pertimbangan kepadwarga setempat. pemilihan sebagaimana dimaksud pada ini dilaksanakan melalui musyawarah warga dalam wilayah setempat. hasil pemilihan pengurus diajukan oleh musyawarah warga sebagaimana dimaksud pada ini kepada lurah untuk mendapatkan puluh) kepala keluarga dan sebanyak banyaknya (enam puluh) kepala keluarga. pembentukan dilakukan melalui musyawarah warga setempat. hasil pembentukan kukuhkan oleh lurah. bab rukun tetangga (rt) bagian pertama pembentukan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota pangkalpinang dibawah kecamatan; rukun kelurahan; rukun warga yanglurahan;musyawarah warga sebagaimana dimaksud ini berfungsi untuk: memilih pengurus; menentukan dan merumuskan program kerja;musyawarah warga merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan warga dalam lingkungan rt. bagian ketujuh musyawarah warga yang dapat dipilih menjadi pengurus. bagian keenam syarat syarat menjadi pengurus masa bhakti pengurus ditetapkan (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan warga dalam musyawarah warga setempat. apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud padapengurus ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah warga dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi mengkoordinasikan antar warga; pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah; penanganan masalah masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. tugas pokok adalah: membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah; memelihara kerukunan hidup warga; menyusun rencana pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. bagian keempat tugas pokok dan fungsi pengurus berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; melaksanakan keputusan musyawarah rtt; melaporkan hal hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada kelurahan. pengurussetempat. pemilihan sebagaimana dimaksud pada ini dilaksanakan melalui musyawarah pengurus wilayah setempat yang ditetapkan oleh kelurahan. hasil pemilihan pengurus diajukan oleh musyawarah pengurus sebagaimana dimaksud pada ini kepada lurah untuk mendapat) dan sebanyak banyaknya (sepuluh) r.t. pembentukan dilakukan melalui musyawarah pengurus rt. hasil pembentukan dikukuhkan oleh lurah. bab ill rukun warga (rw) bamusyawarah pengurus merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota dalam lingkup rw. musyawarah pengurus berfungsi untuk memilih pengurus rw; menentukan dan merumuskan program kerja rw; menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus rw. musyawarah pengurus dilaksanakan sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun. tata cara pelaksanaan musyawarah pengurus ditetapkan berdasarkan kesepakatan rt. bagian ketujuh musyawarah pengurus yang dapat dipilih menjadi pengurussegala pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. pengurus tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus rw. bagian keenam syarat syarat menjadi pengurus masa bhakti pengurus tetapkan (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah pengurus kelurahan setempat. apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ini tidak tercapai maka adalah organisasi kemasyarakatan yang dibina oleh pemerintah dan berada wilayah kelurahan. tugas pokok adalah menggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat wilayahnya; membantu kelancaran tugas pokok lpm dalam bidang pembangunan kelurahan. untuk melaksanakan tugas pokok memiliki fungsi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas wilayahnya;. melaksanakan dan menjembatani hubungan antara dan masyarakat dengan pemerintah. susunan pengurus ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah pengurus bagian keempat kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi rukun warga rw) pengurus lpmlpmanggotaanggota; melaporkan hal hal yang dianggap perlu. bagian ketiga hak dan kewajiban pemilihan pengurus lpm dilakukan oleh suatu panitia yang ditetapkan oleh lurah dan sekurang kurangnya terdiri dari pengurus rw; pengurus rt; pengurus organisasi kemasyarakatan lain yang ada kelurahan; pemuka masyarakat tokoh masyarakat. panitia sebagai mana dimaksud ini melaksanakan pemilihan pengurus secara demokratis dari perwakilan pengurus rt, pengurus rw, pengurus organisasi kemasyarakatan lain dan pemuka masyarakat tokoh tokoh masyarakat yang bertempat tinggal diwilayah kelurahan setempat. bagian kedua tata cara pemilihan pengurus ditingkat kelurahan dapat dibentuk lpmembentukan lpm dilakukan secara musyawarah oleh tokoh tokoh masyarakat, pengurus rw, dan pengurus lembaga kemasyarakatan lain yang ada kelurahan yang difasilitasikan oleh lurah. hasil pembentukan lpm berikut serta acara, daftar hadir dan kepengurusan disampaikan kepada camat melalui lurah untuk mendapat pengukuhan. babi lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm) ba,huruf peraturan daerah ini. bagian kedelapan sumber dana dan pengelolaan keuangan persyaratan tambahan sebagai pelengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ini ditentukan berdasarkan hasil musyawarah panitia sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini. yang dapat dipilih menjadi pengurus lpm adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat warga kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; memiliki kemampuan kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat. bagian keenam syarat syarat menjadi pengurus masa bhakti pengurus lpm ditetapkan (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah masyarakat kelurahan setempat yang dipimpin oleh panitia sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini. apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud iniorganisasi lpm ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan musyawarah anggota. lpm adalah mitra kerja kelurahan yang berkedudukan tingkat kelurahan. tugas pokok lpm adalah menyusun rencana pembangunan yang partisipatif kelurahan; menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang partisipatif kelurahan. untuk melaksanakan tugas pokok lpm memiliki fungsi: penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan; mengkoordinasikan perencanaan pembangunan; mengkoordinasikan perencanaan lembaga kemasyarakatan; perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu; penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan kelurahan. bagian keempat kedudukan, tugas pokok fungsi, susunan organisasi dan tata kerja lpm pemerintah kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahai fasilitas hubungan kerja dan dengan pemerintah kelurahan adalah hubungan kerja sama dalam membantu tugas pelayanan kepada masyarakat. hubungan kerja lpm dengan pemerintahdan dengan lpm adalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam membantu lpm menyusun rencana dalam melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat setelah mendapat persetujuan dari kelurahan. hubungan kerja dengan adalah hubungan kerja sama dalam konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas wilayah kerjanya. babi hubungan kerja sumber dana lpmkeuangan musyawarah anggota merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan anggota. musyawarah anggota berfungsi untuk: memilih pengurus; menentukan dan merumuskan program kerja; menerima dan mensahkan pertanggungjawaban pengurus. musyawarah anggota dilaksanakan sekurang kurangnya kali dalam (satu} tahun. tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota. bagian ketujuh musyawarah anggota lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor: seri nomor: drs. sja rum hs, pembinatki nip. sekretaris daerah kota pang pinang .askeputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota yang mengatur tentang rt, rw, lpm kota pangkalpinang ketentuan penutup |
pemerintah pangkalpinang peraturan daerah kota pangkalpinang nomor tahun tentang rencana strategis (renstra) kota pangkalpinang tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pangkalpinang menimbang la. bahwa peraturan pemerintah nomor tahun tentang tatacara pertanggungjawaban kepala daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana strategis renstra): bahwa rencana strategis renstra) tahun: cc.mengingdaerah kota pangkalpinang nomor tahun tentang perubahan atas peraturan daerah lembaran daerah tahun sen kota pangkalpinang kena wang be&b zulkarnain karim diundangkan pangkalpinang pada tangga! desember hidrat aris daerah kota pangkal pin dea tebu tingkat lembaran daerah kota pangkalpinang tahun iet, nn, andika pangkalpinang nesnsenpikaslkarnain karim pap apaan diundangkan pangkalpinang pada tangga! desember eka kota tom, alan tingkat smp. lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor tahuaa.. . ketentuan dalam peraturan daerahlapanketentuan angka angka dan angka dalam peraturan daerahdiubah.dibawah permukaan tanah. subjek pajak adalah pribadi atau badan yammasasurat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayaranekabeberapa ketentuan peraturan daerahmerintah ketentuan huruf dan huruf disempurnakan menjadi: . los per hari, kategori sebesar rp. per los per hari, kategori sebesar rp. per los per hari,keolahragaan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota parepare, menimbang bahwa, bahwa berdasarkreparearepare. keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan,pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan,akreditasi adalah pemberian kelayakan dirinsip penyelenggaraan keolahragaannk. bab iii ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan ini meliputi: maksud, tujuan dan prinsip kewenangan pemerintah daerah, keolahragaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, pengelolaan keolahragaan, pendanaan, peran serta masyarakat, kerjasama dan informasi, penghargaan, ketentuan pidana, dan babnya, pemerintah daerah dapat mengikuti . bab keolahragaan keolahragaan meliputi: olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga penyandang disabilitas,huruf a,jenjang pendidikanformal luar jalur pendidikan formal.. daerah, wilayah provinsi sulawesi selatan, nasional, dan internasionaldan atau masyarakat seperti olahraga masyarakat,menyelenggarakan, memfasilitasi. medis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi. bagian keempat olahraga penyandang disabilitasamatir dan profesional, dan olahraga penyandang disabilitas, : pengolahragaansistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi. penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat wajib mendapat rekomendasi dari organisasi cabang olahraga. penyelenggaraan kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraga dan atau organisasi cabang olahraga daerah wajib mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. atlet yang mewakili daerah mengikuti kejuaraan dan atau turnamen olahraga tingkat provinsi dan atau nasional diberikan bantuan dan asuransi. pemberian bantuan dan asuransi bagi atlet yang mewakili daerah sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. pemberian bantuan dan asuransi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. bagian kedua pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan(l)dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi. bagian erintah daerah dan badan usaha berperan serta dalam membentuk, mengembangkan pembinaan dan pelatihan olahraga.meliputi: pemassalanj, pembibitan, pembinaan, pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan,rupakan tanggungjawab induk cabang olahraga daerah. induk cabang olah raga daerah sebagaimana dimaksud pada dalam memenuhi tanggungdan atau bantuan pendanaan. pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada perkumpulan dan klub olahraga dengan tujujawab pemerintah daerah, satuan pendidikan,prestasi, dan kemandirian. pembinaan . pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada (l) dilaksanakan melalui kegiatan penataran,. bab viij .pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. pemerintah daerah dapat menyediakdapat menyediakan prasarana pendidikan dan pelatihan olahraga sesuai berupa pusat.tata cara penetapan dan penyediaan prasarana olahraga dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undanganr yang dibangun, diperjual rlindungan kesehatan dan keselamatbab le. bab viii pendanaan bagian kesatu umum pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara: pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berbentuk sponsor dan kegiatan lainnya. pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa sponsorship keolahragaan, penggalangan dana, dan cc. uang pembinaan, dan kerja sama lainnypelabelan olahraga, iklan: hak siar olahraga, promosi, eksibisi, keagenan, dan layanan informasi dan konsultasi keolahragaan. dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam dan., dan kegiatan yang berhubungan dengan keolahragaan lainnya,pendanaan penyelenggaraan olahraga dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentudalam hal pemerintah daerah memperoleh jasa layanan keolahragaan dan atau penyelenggaraan keolahragaan merupakan pendapatan asli.dilingkungan masyarakat setempat. bab kerjasama dan informasi bagian kesatu kerjasama dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kerjasama. kerjasama sebagaimana dimaksud pada antara: pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, pemerintah daerah dengan dunia usaha dan atau masyarakatlibeasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, dan atau kesejahteraan, penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan memperhatika,i sanksi administratif pemerintah daerah, badan hukum dan atau orang yang menyelenggarakan kegiatan olahraga yang melanggar ketentuan dalam dikenakan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis,dan cc. pencabutan perizinan. tata cara dan mekanisme tahapan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab xiii sanksipj. sekretaris daerah kota parepare, ttd iwan assad lembaran daerah kota parepare tahun nomor reg. peraturan daerah kota parepare provinsi sulawesi selatan b.hk.ham. penjelasan atas rancangan peraturan daerah kota parepare,ota parepare, payung hukum tersebut berupa peraturan daerah tentang keolahragaan kota parepare. ii. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang l. d cukup jelas cukup jelas . cukup jelas. yang dimaksud dengan bantuan adalah uang saku yang diberikan kepada atlet yang mewakili daerah dalam rangka mengikuti kegiatan olahraga. yang dimaksud dengan asuransi adalah jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan keselamatan jiwa yang diberikan kepada atlet yang mewakili daerah dalam rangka mengikuti kegiatan olahraga. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan badan usaha adalah bumn, bumi, perusahaan swasta, koperasi, yayasan dan lembagar kerjaan adalah diangkat sebagai karyawan bumi dan atau pegawai pada instansi pemerintah huruf c. huruf kenaikan pangkat luar biasa diberikan pada saat mengikuti ajang internasional. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kota parepare tahun nomorarepare, menimbang bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang merupakan sarana penyelenggaraan pendidikanahwa dalam rangka lebih membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya daerah, memerlukan perhatian dan dukungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi,evaluasi)dan pengelolaan perpustakaan. bab jt. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kota parepare. walikota adalah walikepala dinas adalah kepala dinas perpustakaan kota parepareunit layanan perpustakaan adalah unit layanan perpustakaan dari dinasumber fungsi dan tujuan penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas: pembelajaran sepanjang profesionalitas, akuntabilitas: kemitraan, tertib penyelenggaraan pemerintahan, partisipatif, keadilan, dan kemudahan dan keterjangkauan. pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berfungsi sebagai: dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumber daya perpustakaan, pedoman bagi tenaga perpustakaan untuk meningkatkan layanan perpustakaan bagi masyarakat, dasar hukum masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan, dan panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan koleksi dan naskah kuno yang berasal dari masyarakat. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk: memperluas wawasan masyarakat, meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat, cc. memberikan layanan yang optimal bagi pustaka, melestarikan koleksi dan naskah kuno dari masyarakat, mewujudkan perpustakaan yang memenuhi snp, meningkatkan profesionalisme pustakawan serta kapasitas sumber daya perpustakaan, dan menciptakan daya tarik wisata baca. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan meliputi: asas, fungsi dan tujuan, kebijakan dan tanggung jawab, penyelenggara perpustakaan, koleksi perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, layanan . layanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, pelestarian koleksi, naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya, kebudayaan kegemaran membaca, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan, kerjasama dan perserta masyarakat, il. penghargaan, kelembagaan, pendanaan, pengawasan, dan sanksi administratif, bab kebijakan dan tanggung jawab bagian kesatu kebijakan pemerintah daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan pada dinas. kebijakan sebagaimana dimaksud pada berupa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.jawab menjamin terpenuhinya standar perpustakaan pada dinas yang meliputi: koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, cc.. bab penyelenggara perpustakaan pemerintah daerah menyelenggarakan perpustakaan daerah. pemerintah daerah menyelenggarakan perpustakaan kecamatan dan kelurahan sesuai dengan snp kecamatan dan kelurahan. perpustakaan kecamatan dan perpustakaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai perpustakaan kecamatan dan perpustakaan kelurahan diatur dalam peraturan walikota. penyelenggara perpustakaan wajib mendaftar pada dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. . perpustakaan berfungsi sebagai wahana: belajar, rekreasi, informasi, inspirasi, pendidikan, penelitian, kebudayaan, pelestarian koleksi dan naskah kuno, dan cc. untuk meningkatkan wawasan, kecerdasan, dan kebudayaan masyarakat daerah. dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dinas memiliki tugas: menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak usia dini, menyediakan sarana pendidikan seumur hidup, menyediakan sarana pengembangan kreativitas diri anggota masyarakat, menunjang terselenggaranya pusat budaya masyarakat, mendayagunakan koleksi perpustakaan termasuk akses informasi koleksi perpustakaan lain serta berbagai laman perpustakaan dalam jaringan, menyelenggarakan kerja sama dan membentuk jaringan informasi, menyediakan fasilitas belajar dan membaca, memfasilitasi pengembangan literasi informasi, membina penyelenggaraan perluasan layanan perpustakaan proaktif, j . melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan perpustakaan, melakukan pengelolaan data profil perpustakaan, dan menyediakan sarana digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi. bab koleksi perpustakaan bagian kesatu umum dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan pustaka, perpustakaan menyediakan koleksi perpustakaan sesuai dengan standar koleksi perpustakaan berdasarkan snpcc. pengembangan koleksi perpustakaan, pengolahan koleksi perpustakaan, dan pelestarian koleksi perpustakaan. bagian kedua jenis koleksi perpustakaan jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: koleksi referensi, koleksi umum:tiga jumlah koleksi perpustakaan jumlah judul koleksi perpustakaan umum dan perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf paling rendah (seribu) judul. dinas menambah jumlah judul koleksi perpustakaan paling rendah per kapita per tahun. bagian keempatharus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi perpustaka. kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan harus ditinjau paling lama setiap (empat) tahun sekali. pengembangan koleksi perpustakaan meliputi: seleksi bahan perpustakaan, pengadaan bahan perpustakaan, cc. pengolahan bahan perpustakaan, dan penyiaran bahan perpustakaan. seleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalamdengan keputusan walikota. pengadaan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dengan: pembelian, tukar menukar, cc. sumbangan, hibah, koleksi deposit, dan penyitaan pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan: inventarisasi, klasifikasi,setiap tahun. bagian kelima pengolahan koleksi perpustakaan pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara: inventarisasi, klasifikasi, cc. penyelesaian koleksi perpustakaan, dan penyajian koleksi perpustakaan. bagian keenam koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara: a.dilakukan secara berkala. perbaikan koleksi perpustakaan dilakukan dengan penjilidan koleksi perpustakaan. bab vii penyelenggaraan perpustakaan bagian kesatu jenis penyelenggaraan penyelenggaraan perpustakaan terdiri dari: perpustakaan umum, perpustakaan khusus, cc. perpustakaan sekolah madrasah, perpustakaan digital, dan atau paragraf perpustakaan umum perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: perpustakaan umum pemerintah, dan perpustakaan umum masyarakat, perpustakaan umum pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: a.perpustakaan . perpustakaan umum daerah, perpustakaan umum kecamatan, dan cc. perpustakaan umum kelurahan. perpustakaan umum masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan oleh masyarakat. perpustakaan umum kecamatan diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan perpustakaan umum kelurahan diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan. dinas menyiapkan dan memfasilitasi ketersediaan koleksi buku pada perpustakaan umum kecamatan dan perpustakaan umum kelurahan. dinas wajib mengadakan perpustakaan keliling untuk kepentingan masyarakat. jumlah armada perpustakaan keliling dikembangkan dengan mempertimbangkan cakupan layanan, luas wilayah dan jumlah penduduk atau sekurang kurangnya (satu) unit untuk satu kecamatandinas dan lembaga lain dapat menyiapkan dan memfasilitasi ketersediaan koleksi buku pada perpustakaan khususnpperpustakaan digital perpustakaan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh dinas dan atau lembaga swasta dengan persetujuan dan pengawasan. perpustakaan digital sebagaimana dimaksud pada wajib didaftarkan pada dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perpustakaan digital sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bagian . bagian kedua tenaga perpustakaan paragraf umumwajib. paragrafyang nyaman bagi pustaka, cc. menjaga aset perpustakaan, dan menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. paragrafgian ketiga sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan prima, dinas wajibmeliputi: lahan: gedung, ruang, d.perabot . perabot, dan peralatan. sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi aspek: teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas. standar sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab viii layanan perpustakaan dinas wajib memberikan layanan kepada pustaka berdasarkan snp. layanan perpustakaan pada dinas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: a.layanan kepada pustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi, dan jumlah jam pelayanan paling rendah (tujuh..dinas. untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, penyelenggara dapat melakukan kerjasama antar perpustakaan dan promosi perpustakaan. perpustakaan wajib memberikan layanan kepada pustaka yang berkebutuhan khusus penyandang disabilitas. dinas menyelenggarakan pelayanan perpustakaan keliling dan perpustakaan digital bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap terutama pada wilayah terpencil. untuk mengetahui tingkat kepuasan pustaka terhadap layanan perpustakaan, dinas melakukan survei kekuasaan pustaka. survei sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada kategori penilaian: sangat memuaskan, memuaskan: cukup memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. survei sebagaimana dimaksud pada dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun. dinas wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan.survei dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab ltlam rangka pelestarian koleksi..dinas sekali setiap (enam) bulan. bagian kedua pelestarian naskah kuno dinas mengidentifikasi, menghimpun dan atau menyita naskah kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan, sejarah dan ilmu pengetahuan. naskah kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan. naskah kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada perpustakaan nasional. naskah kuno yang disita sebagaimana dimaksud pada adalah naskah kuno yang merupakan aset pemerintah daerah. bagian ketiga pengembangan koleksi budaya dinas melakukan pengembangan koleksi budaya. pengembangan koleksi budaya daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dikerjasamakan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan. bentuk pengembangan koleksi budaya daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui: sayembara, pameran, festival budaya, dan atau kegiatan lainnyadinasa.gerakan . gerakan gemar membaca, pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran, cc. penyediaan pojok baca tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu: taman bacaberupa: perlombaan, pameran, dan atau seminar. bab fasilitasi, pembinaan dan pengembangan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan snp, dinas memfasilitasi, membina, dan mengembangkan perpustakaanumum daerah, perpustakaan kecamatan, cc. perpustakaan kelurahan, perpustakaan sekolah madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan. fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam antara lain dilakukan dengan: mendorong tumbuhnya perpustakaanilakukan dengan: pembentukan perhimpunan perpustakaan, peningkatan kompetensi pengelolaan perpustakaan, dan atau kompetisi perpustakaan teladan. pengembangan sebagaimana dimaksud dalam antara lain dilakukan dengan: mendorong perpustakaan untuk mendapatkan akreditasi perpustakaan, b.mendorong perpustakaanuntuk melakukan digitalisasi koleksi perpustakaan. bab nk. bab xii kerjasama dan peran serta masyarakat bagian kesatu kerjasama dinaslembaga perpustakaan laiejaring, dan atau kerjasama lain sesuai kebutuha.penyampaian pendapat dan atau usulan yang berguna untuk pengembangan perpustakaan, b..ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan taman baca sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan walikota. . bab xiiidiatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada: pemerintah,cc. cara pemberian, pembentukan tim penilai, serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam peraturan walikota. bab xiv kelembagaan bagian kesatu dewan perpustakaan daerah dewan perpustakaan daerahkepala dinas membentuk panitia seleksi calon anggota dewan perpustakaan daerah. dewan perpustakaan daerah ditetapkan dengan keputusan walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian keanggotaan dewan perpustakaan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . dewan perpustakaan daerahb.alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dewan perpustakaan daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang kompeten bidang perpustakaandinas.pendanaan pendanaan penyelenggaraan perpustakaan pada dinas dan pelaksanaan tugas dewan perpustakaan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. selain menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:, dan atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xvi pengawasan pengawasan penyelenggaraan perpustakaandinas dan atau masyarakat. kepala dinas menyampaikan laporan secara berkala kepada walikota dan perpustakaan nasional. laporan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berkala paling rendah (enam) bulan sekali dan mengacu pada tugas dan fungsi dinas. laporan sebagaimana dimaksud pada paling rendah memuat: perkembangan koleksi perpustakaan dan naskah kuno, jumlah kunjungan, kegiatan yang telah dilakukan, kondisi sarana dan prasarana, dan rencana pengembangan depan. bab enak. bab xviirhentian bantuan pembinaan, dan pencabutan izilembaran daerah kota parepare tahun nomor noref peraturan daerah kota parepare: hk. ham. penjelasan atas peraturan daerah kota parepare nomor tahun tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan umum perpustakaan pada dinas merupakan salah satu sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam menambah wawasan masyarakat. oleh karena itu, keberadaannya penting untuk terus dikembangkan. demikian pula bagi perpustakaan pada dinas kota parepare, keberadaannya sesungguhnya dapat menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sehingga urgen untuk didukung dan diberikan fasilitas yang memadai agar dapat mencapai standar nasional perpustakaan. namun pada kenyataannya, perpustakaan pada dinas masih dihadapkan pada persoalan krusial antara lain, yaitu belum dimilikinya sarana dan prasarana permanen, koleksi perpustakaan yang belum lengkap, dan belum dimilikinya payung hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan. persoalan tersebut, pada akhirnya menjadikan perpustakaan pada dinas belum optimal dan baik dalam menjalankan pelayanan kepada pustaka, kebudayaan kegemaran membaca, dan sebagai sarana penelitian, rekreasi, pelestarian naskah kuno dan budaya etnis nusantara. keberadaan perpustakaan kota parepare, dapat ditempatkan juga sebagai sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat. oleh karena itu, keberadaannya juga harus dikembangkan dengan melengkapi koleksinya, khususnya berkenaan dengan koleksi daerah dan naskah kuno yang merupakan warisan budaya. pada aspek yang lain, bahwa kota parepare belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan, sehingga penyelenggaraan perpustakaan kota parepare belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang undangan. padahal, sesuai dengan ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang perpustakaan, pemerintah provinsiwilayah masing masing. ii. demi cukup jelas. huruf cukup jelas huruf yang yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata pelaksanaanpenyelenggaraan perpustakaitraan adalah bahwadengan asas tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan tata tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik. huruf yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa masyarakat dapat turut berperanserta dalam penyelenggaraan perpustakaan. huruf yang dimaksud dengan asas afirmatif adalah bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. huruf yang dimaksud dengan asas kemudahan dan keterjangkauan adalah bahwa perpustakaan dapat diakses dengan mudah dan terjangkau bagi semukoleksi perpustakaan berkala , diantaranya termasuk majalah, jurnal dan surat kabar yang dapat ditemukan ruang perpustak. yang dimaksud dengan pembuatan katalog adalah pembuatan uraian singkat tentang keterangan suatu koleksi perpustakaan, yang dapat dipergunakan sebagai wakil dari koleksi perpustakaan yang bersangkutan agar mudah ditemukan oleh pustaka. huruf yang dimaksud dengan penyelesaian koleksi perpustakaan adalah kegiatan kerja lanjutan setelah pembuatan katalog berupa pemberian perlengkapan administrasi pada koleksi perpustakaan dan menyusun koleksi perpustakaan pada rak penyimpanan sehingga memungkinkan koleksi perpustakaan dapat siap dipergunakan oleh pustaka. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penyiaran adalah kegiatan memilah dokumen yang mengalami kerusakan, dokumen yang tidak layak b. yang dimaksud dengan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaandentifikasi adalah melacak keberadaan naskah kuno yang kemungkinan berada wilayjasa dalam pemberdayaan perpustakaan seperti penghargaan kepada perpustakaan teladan daerah, pustakawan teladan, penerbit dan pengusaha yang menyerahkan karya cetak karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam pelestarian naskah kuno dan bersejarah seperti penghargaan kepada pemberi pelapor naskah kunotahun nomor |
tan walikota pariaman provinsi sumatera barat peraturan daerah kota pariaman nomor tahun tentang kepemudaan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pariaman, menimbang bahwa pemuda sebagai generasi penerus bangsa perlu untuk membangun karakter pemuda yang beriman, kreatif, inovatif dan memiliki daya saing demi terwujudnya sumber daya manusia, masyarakat, dan bangsa yang kuat melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional dansuatu wadah untuk menampung aspirasi pemuda dan mengembangkan kreatifitas yang dimiliki, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kepemudaan daerah maka dibutuh, personalia dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemudadaerah provinsi sumatera barat nomor tahun tentang kepemudapariaman. walikota adalah walikota pariaman. pemerintah daerah adalah pemerintkota pariamanj . kemandirian. sigsesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah bertanggungjawabsesuai dengan karakteristik dan potensi daerah: dan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah. tugas, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh walikota dengan carajawab, dan hak pemuda pemuda berperan aktif sebagai: kekuatan moral:lestarikan budaya daerah dan nasional:dalam berfungsi melaksanakan: penyadaran kepemudaan, pemberdayaan pemuda, dan cc. pengembangan pemuda. pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud padadua penyadaran kepemudaan penyadaran kepemudaanengan peraturan walikota. bagian keempat pengembangan pemuda paragraf umum pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengembangan kepemimpinan, pengembangan kepeloporan pemuda, dan cc. pengembangan wirausaha. pemerintah daerah mencantumkan perencanaan pengembangan pemudapemerintah daerah menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan harus selaras dengan rencana strategis pemerintah. dalam menyusun rencana strategis pengembangan pemuda, pemerintah daerah dapat menerima masukan secara lisan dan atau tertulis dari organisasi kepemudaan dan atau masyarakat melalui: menyampaikan secara langsung kepada pemerintah daerah melalui dinas, konsultasi publik, surat elektronik, dan atau kegiatan pertemuan yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rencana stategis pengembangan pemuda. dalam rangka mendukung perencanaan sebagaimana dimaksud dalam dan pemerintah daerah melakukan: ia inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi pemuda,cc. pengkajian, dan penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang: pemerintah daerah, masyarakat, dan atau cc.tata cara pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. pemerintah daerah melalui dinas mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan pihak terkait secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. koordinasi pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada mencakup semua aspek sebagaimana yang dimaksud dalamwalikota. paragraf pengembangan wirausahketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pelatihan, pemasangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. pemerintah daerah memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam hurufb sarana dan prasarana bagian kesatu penyediketentuan mengenai tata cara pengadaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.padadiantaranya: tenaga pemelihara yang kompeten, ika kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar, dan dukungan pendanaan. (l)kepada pemerintah daerah berupa pendapat, saran, dan atau usulan, dan laporan dan atau pengaduan, pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganakta pendirian organisasi, mempunyai npp, mempunyai rekening bank atas nama organisasi, dan terdaftar lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab vii penghargaan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada: pemuda yang berprestasi, dan ataudapat berbentuk gelar, tanda jasa, kemudahan pelayanan pemerintahan, beasiswajugviiialam rangka pelaksanaan kegiatan pemuda dan atau program pembangunan kepemudaan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara: pemuda dan atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha, organisasi kepemudaan daerah dengan organisasi kepemudaan dalam negeri dan atau luar negeri, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan walikota. bab pembiayaan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelengaraan kepemudaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. selain bersumber dari anggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan kepemudaan dapat bersumber dariuli (genius umar diundangkan pariaman pada tanggal jul sekretaris nota pariaman, lembaran daerahnkota pariaman tahun nomor noref peraturan daerah kota pariaman provinsi sumatera barat produk hukum lol daan hukum ram (pp yp nah penjelasan atas peraturan daerah kota pariamanpermasalahan yang dihadapi pemuda secara nasional dan kota pariamantag man tana pemerintah kota pasuruan salin: bahwa untuk memberikan arah pembangunan dan mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sekt wilayah kota pasuruan, bahwa dengan ditetapkannya undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penataan ruang dan peraturan pemerintah republik indonesia tahun tentang rtrw, seluruh peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota indonesia perlu disusun atau disesuaikan paling lambat (tiga) tahun sejak undang undang tersebut ditetapkan, bahwa peraturan daerah kota pasuruan nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah tahun harus disesuaikan dengan ketentuan muatan rencana tata ruang wilayah kota yang diatur dalam undang undang tahun tentang penataan ruang, ddikota, pengawasan penataan ruang kota, dan ketentuan peralihan. bab iii asas, tujuan, visi dan misi, kebijakan dan strategi bagian pertama asas rtrw kottujuan penataan ruang wilayah kota bertujuan mewujudkan kota pasuruan sebagai pusat perniagaan yang bertaraf nasional dengan bertumpu pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang manusiawi dan ramah lingkungan menuju masyarakat madani dan sejahtera. bagian ketiga visi dan misi penataan ruang kota pasuruan visi penataan ruang kota pasuruan adalah terwujudnya penataan ruang berbasis potensi lokal yang manusiawi dan ramah lingkungan. misi penataan ruang kota meliputi mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antarkualitas yang .20nn pope wuasimmasi desk rasi masakan, kun koni pusat lingkungan pl perdagangan dan kawasan yang memilki adanya lahan jasa lahan perdagangan dan untuk perdagangan jasa skala lingkungan dan jasa sertapelayanan masyarakat, adanyausat pemerintahan kawasan perkantoran tersedianya lahan lingkungan pemerintahan yang untuk memilki skala pelayanan pengembangan lingkungan kegiatan pemerintahan menjamin kegiatan pemerintahan yang berkualitas tinggi dengan skala lingkungan kualitas yang zona pope wuasimmasi desk rasi masakan, lkunnnl koni perwujudan sistem sp jaringan sistem prasarana yang penyediaan lahan prasarana transportasi mengakomodir kegiatan untuk transportasi masyarakat pengembangan jalan arteri primer, penyediaan lahan untuk pengembangan jalan arteri sekunder, tersedianya lahan untuk pengembangan jalan kolektor primer dalam kota, tersedianya lahan untuk pembangunan jaringan jalan kolektor primer sebagai jalan lingkar, tersedianya lahan untuk pengembangan jalan kolektor sekunder, tersedianya lahan untuk pembangunan jaringan jalan lokal: tersedianya lahan untuk kualitas yang | .20nn pope wuasimmasi desa rai arakan, lkunnnl koni pembangunan jembatan tersedianya lahan untuk pengembangan terminal tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas penunjang (halte, traffic light, dll) jaringan sistem prasarana yang tersedianya lahan telekomunikasi mengakomodir untuk kegiatan pengembangan telekomunikasi jaringan telepon masyarakat fixed line, tersedianya lahan untuk pengembangan dan pelayanan jaringan telekomunikasi: tersedianya lahan untuk pengembangan base transceiver station bts): tersedianya lahan untuk pengadaan sistem internet, dan gps. kualitas yang pope wasirmcast o)o des kurs memasarkan, kun kopi sp jaringan sumber sistem prasarana yang tersedianya daya air mengakomodir pengembangan penyediaan air untuk jaringan air baku masyarakat untuk air bersih, melakukan pengembangan jaringan irigasi, melakukan perlindungan terhadap sempadan sungai, melakukan pengembangan dan pemeliharaan cek dam: melakukan perlindungan terhadap sumber mata air, perbaikan dan penambahan peninggian tanggul plengseng penahan banjir, tersedianya sistem pengendalian banjir, perbaikan kualitas infrastruktur dan penyediaan ruang untuk prasarana jaringan sumber daya air kota. kualitas yang pope wasirmcast des kurs memasarkan kuta org jaringan energi sistem prasarana yang tersedianya lahan listrik menyediakan energi untuk listrik untuk pengembangan masyarakat jaringan transmisi tenaga listrik suit), tersedianya lahan untuk pengembangan pembangkit listrik, gardu induk distribusi dan sistem distribusi, perbaikan kualitas infrastruktur dan penyediaan ruang untuk prasarana jaringan energi listrik. tersedianya sumber energi baru sebagai sumber energi alternatif. sistem prasarana sistem prasarana yang tersedianya lahan lingkungan mendukung untuk sistem perkotaan infrastruktur penyediaan air perkotaan baku kota, tersedianya lahan untuk pengembangan jaringan pengelolaan air kualitas yang pope farmasi deskawai arakan, lkunnnl kpu koni limbah kota: tersedianya lahan untuk pengembangan sistem persamaan kota, tersedianya lahan untuk pengembangan sistem drainase kota, tersedianya lahan untuk pengembangan jaringan jalan pejalan kaki, tersedianya lahan untuk pengembangan jalur evakuasi bencana kualitas yang 200n pope wiasirmtast desa krs memasarkan kuno kun kopi kawasan resapan air hutan yang mempunyai memelihara dan lindung fungsi pokok sebagai mewujudkan perlindungan sistem kelestarian fungsi penyangga kehidupan lingkungan hidup untuk mengatur tata air, dan mencegah mencegah banjir, timbulnya mengendalikan erosi, kerusakan mencegah intrusi air lingkungan hidup. laut, dan memelihara mencegah kesuburan tanah. timbulnya kriterianya adalah kerusakan fungsi kawasan hutan lingkungan hidup dengan faktor faktor dan melestarikan kelas lereng, jenis fungsi lindung tanah dan intensitas kawasan yang hujan setelah masing memberikan masing dikalikan perlindungan dengan angka kawasan penambang bawahannya, mempunyai jumlah kawasan nilai (skor) atau perlindungan lebih, setempat, kawasan kawasan hutan yang suaka alam, mempunyai lereng kawasan lapangan atau pelestarian alam, lebih, da atau kawasan cagar kawasan hutan yang budaya dan mempunyai ketinggian kawasan lindung atas permukaan lainnya, serta laut atau menghindari lebih. berbagai usaha kawasan tanah dan atau kegiatan berambut dengan kawasan rawan kualitas yang zona pope wuasimmasi desk rasi arakan, kun koni ketebalan meter bencana. atau lebih yang meningkatkan terdapat dibagian hulu fungsi lindung sungai dan rawa. terhadap tanah, kawasan tercurah air, iklim, hujan yang tinggi tumbuhan dan berstruktur tanah satwa, serta nilai yang mudah budaya dan meresahkan air dan sejarah bangsa, mempunyai mempertahankan geomorfologi yang keanekaragaman mampu meresahkan hi, satwa, tipe air hujan secara besar ekosistem dan besaran. keunikan alam. sempadan mata air kawasan disekitar mata melestarikan dan air dengan jari jari mempertahankan sekurang kurangnya mata air meter. sebagaimana fungsinya, sempadan pantai garis sempadan pantai melakukan segala yang memiliki jarak macam kegiatan meter dari batas air penggunaan lahan pasang tertinggi arah yang ada disekitar darat. kawasan sempadan pantai, melakukan pembatasan zona konservasi, tersedianya perlindungan terhadap kawasan sempadan pantai kualitas yang 200n pope wiasirmtast desa krs masakan (kuno kun roro dengan melakukan penanaman pohon mangrove, melakukan pemberian arahan, penyuluhan pada masyarakat yang berada sekitar kawasan sempadan pantai, sempadan sungai garis sempadan melakukan sungai bertanggal pengendalian dalam kawasan segala macam perkotaan ditetapkan kegiatan dengan batas lebar penggunaan lahan sekurang kurangnya yang berada (tiga) meter sebelah disekitar kawasan luar sepanjang kaki sempadan sungai, tanggul. melakukan garis sempadan pembatasan zona sungai bertanggal konservasi luar kawasan tercapainya perkotaan ditetapkan pengembangan dengan batas lebar rth sepanjang sekurang kurangnya aliran sungai serta (lima) meter sebelah mengupayakan luar sepanjang kaki sungai sebagai tanggul. latar belakang garis sempadan kawasan sungai tidak fungsional, bertanggal ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis kualitas yang |o .20na pope wiasimcasi deskmrai aia rap auto pkpu konisempadan suit kawasan sepanjangjalur melakukan suit sekurang pengendalian dan kurangnya pada pembatasan kanan kiri suit dari titik kegiatan pada tengah suit kawasan sempadan suit baik secara vertikal maupun horizontal: melakukan pembatasan zona konservasi, tersedianya papan larangan kegiatan melakukan aktivitas dibawah jaringan suit, melakukan pengembangan jalur hijau sebagai mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih produktif, mandiri dan berdaya saing tinggi. bagian keempat. paragraf kebijakan penataan ruang kotameliputi: pengembangan fungsi sebagai pusat kegiatan wilayah promosi) sesuai arahan perda rtrw provinsi jawa timur, pengembangan sistem pusat pelayanan dalam yang terintegrasi dan berhirarki dalam mendukung peran industri, perdagangan dan jasa, cc., pelestarian kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, serta menunjang perkembangan pariwisata,kotakualitas yang | .200n pope wuasimmasi desk rri masakan, kun koni buffer area sempadan suit, melakukan penerapan disinsentif terhadap ruang disekitar sempadan suit, sempadan rel kawasan sepanjangjalur melakukan rel kereta api sekurang pengembangan kurangnya pada dan penambahan kanan kiri rel kereta api kawasan rth guna memenuhi target dari luas kota: melakukan pengendalian perubahan fungsi pada rth yang sudah ada diupayakan tidak mengurangi tapi justru menambah ulasannya, mempertahankan sawah irigasi teknis sebagai pendukung penyediaan rth kota, tersedianya rth sebagai pendukung ruang evakuasi bencana, kualitas yang | .200n pope wuasimmasi desk rai masakan knpi tersedianya hutan kota untuk memenuhi penambahan rth, tersedianya taman kota dan taman lingkungan (pada perumahan baru dan permukiman penduduk lain), tersedianya rth kawasan sempadan, cagar budaya daerah yang ditetapkan melakukan ilmu pengetahuan sebagai tempat serta inventaris aset aset ruang disekitar bangunan bangunan kuno yang bernilai budaya baik berupa tinggi, berumur dan atau peninggalan mempunyai langgam kolonial belanda sekurang kurangnya maupun bangunan tahun, situs purbakala yang memiliki nilai dan kawasan dengan historis yang ada bentukan geologi tertentu kota pasuruan, yang mempunyai manfaat melakukan tinggi untuk renovasi pengembangan ilmu bangunan pengetahuan. bangunan kuno, melakukan konservasi bangunan cagar budaya, melakukan pengendalian kualitas yang .20nn pope wuasirmasi desk rai arakan, kunal kpai penggunaan lahan disekitar lokasi bangunan cagar budaya, melakukan pemeliharaan dan larangan perubahan tampilan bangunan, melakukan penerapan insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi, melakukan penetapan kawasan yang dilestarikan kawasan yang dilestarikan: rawan bencana daerah yang ditetapkan perbaikan kualitas kota sebagai daerah rawan infrastruktur dan bencana banjir, penyediaan ruang kebakaran dan rawan untuk evakuasi gelombang pasang bencana (berupa berdasarkan hasil rth) serta jalur pengamatan lapangan evakuasi untuk serta intensitas kejadian penyelamatan jiwa kualitas yang |o .20na pope wiasimcasi deskmrai aia rap auto pkpu koni bencana yang dan barang sebagai diakibatkan oleh kegiatan upaya meminimalkan perkotaan dan atau ulah kerugian manusia. ruang terbuka lokasi sasaran |( zona yang hijau kawasan terbuka hijau ditujukan untuk kota termasuk mempertahankan dalamnya hutan kota melindungi lahan antara lain kawasan untuk rekreasi permukiman, industri, luar bangunan, tepi sarana pendidikan, sungai pantai jalan dan untuk yang berada dinikmati nilai nilai kawasan perkotaan, keindahan hutan yang terletak visualnya, dalam wilayah |( preservasi dan perkotaan atau sekitar perlindungan lahan kota dengan tuas yang secara hutan minimal lingkungan hidup hektar, rawan sensitif, hutan yang terbentuk |( diberlakukan pada dari komunitas lahan yang tumbuhan yang penggunaan berbentuk kompak utamanya adalah pada satu hamparan, taman atau ruang berbentuk jalur atau terbuka, atau merupakan kombinasi lahan perorangan dari bentuk kompak yang dan bentuk jalur, pembangunannya jenis tanaman untuk harus dibatasi hutan kota adalah untuk menerapkan tanaman tahunan kebijakan ruang berupa pohon terbuka, serta kualitas yang zona pope wuasimmasi desk rasi arakan, kun koni pohonan, bukan melindungi tanaman hias atau kesehatan, herba, dari berbagai keselamatan, dan jenis baik jenis asing kesejahteraan atau eksotik maupun publik. jenis asli atau domestik,kompas budidaya perumahan perumahan kawasan yang menyediakan lahan kepadatan tinggi diperuntukan untuk untuk tempat tinggal atau pengembangan lingkungan hunian hunian dengan berkepadatan tinggi kepadatan tinggi, perumahan kawasan yang sedang dan rendah kepadatan sedang diperuntukan untuk dengan tipe yang tempat tinggal atau bervariasi, lingkungan hunian menyediakan berkepadatan sedang lingkungan hunian perumahan kawasan yang yang sehat, kepadatan rendah diperuntukan untuk nyaman, selamat, tempat tinggal atau aman dan asri lingkungan hunian yang didukung kualitas yang (20an pope wuasimmasi desersi momarapkan berkepadatan rendah oleh prasarana, sarana, dan utilitas minimum, melakukan perbaikan kualitas permukiman dengan renovasi dan rehabilitasi rumah kumuh, melakukan penataan kembali perkampungan padat, agar terbentuk perkampungan yang baik dan teratur, melakukan pengembangan dan penataan sistem sanitasi. perdagangan skala regional kegiatan perdagangan menyediakan lahan jasa dan atau jasa dengan untuk menampung skala pelayanan regional tenaga kerja, (internasional, indonesia, pertokoan, jasa, provinsi, beberapa rekreasi, dan kota kabupaten). pelayanan skala kota kegiatan perdagangan masyarakat, dan atau jasa dengan menyediakan skala pelayanan peraturan kota kabupaten atau peraturan yang melayani jelas pada kawasan perdagangan dan| kualitas yang ozon ro2 wiasmasi dewasa narayan dan atau jasa dengan jasa, meliputi: skala pelayanan dimensi, intensitas, kecamatan. dan disain dalam skala kelurahan kegiatan perdagangan merefleksikan dan atau jasa dengan berbagai macam skala pelayanan pola kelurahan. pengembangan skala lingkungan kegiatan perdagangan yang diinginkan dan atau jasa dengan masyarakat. skala pelayanan lingkungan. mali dan jasa yang tidak memiliki ijin usaha perkantoran, pk pemerintahan kantor pemerintahan menyediakan lahan pemerintahan baik tingkat pusat untuk dan hankam maupun daerah (provinsi, pengembangan kota kabupaten, pemerintahan dan kecamatan, kelurahan). pertahanan serta pk perkantoran swasta bangunan (kantor) keamanan sesuai dengan fungsi dengan kebutuhan menjalankan aktivitas dan daya dukung manajemen dan untuk menjamin operasional perusahaan pelayanan pada pk pertahanan dan kantor atau instalasi masyarakat, sesuai peruntukan lahan keamanan militer termasuk tempat menjamin kegiatan latihan baik pada pemerintahan, tingkatan nasional, pertahanan dan kodam, korem, koramil, keamanan yang polda, polri, polsek dan berkualitas tinggi, sebagainya dan melindungi penggunaan lahan untuk kualitas yang 200n pope wiasirmtast desa rrs harapkan pertahanan dan keamanan. industri home industri dan industri yang non limbah, menyediakan industri non dengan tingkat polusi, ruangan bagi polutan baik udara, air, maupun kegiatan kegiatan suara yang kecil dan yang industri dan tidak mengganggu kinerja manufaktur dalam transportasi upaya lingkungannya.,: menjamin pembangunan industri yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan industri serta membatasi penggunaan non kualitas yang | .20nn pope wuasimmasi desk rai arakan, kunal kpu koni industri, melakukan peningkatan kegiatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah: pariwisata pw wisata buatan suatu kawasan berkembangnya terbangun yang sengaja pariwisata yang ada diciptakan untuk kota pasuruan, dijadikan daya tarik tersedianya wisata wisata. wisata buatan baru objek wisata berupa yang akan menjadi budaya, religi maupun daya tarik wisata kerajinan untuk wisata alam objek wisata alam yang perkembangan ada langsung dari alam pariwisata kota pasuruan kedepannya, pengembangan dan pelestarian obyek wisata alam yang ada kota pasuruan: tersedianya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, pengembangan akomodasi wisata, misalnya hotel, penginapan, bank, money changer, dll. pengembangan rute kualitas yang | .200n pope wuasirmasi desersi harapkan perjalanan objek wisata: ruang evakuasi semua jenis ruang yang difungsikan pengembangan bencana bencana sebagai evakuasi rth yang berfungsi bencana. sebagai ruang evakuasi bencana. ruang terbuka rth taman dan ruang terbuka hijau zona yang hijau hutan kota berupa taman dan hutan ditujukan untuk kota mempertahankan rth jalur hijau ruang terbuka hijau melindungi lahan berupa jalur hijau jalan, untuk rekreasi sempadan sungai, luar bangunan, sempadan suit dan sarana pendidikan, sempadan rel dan untuk rth fungsional ruang terbuka hijau yang dinikmati nilai nilai memiliki fungsi tertentu keindahan seperti pemakaman, visualnya, monumen, batas kota preservasi dan dan sebagainya perlindungan lahan yang secara lingkungan hidup rawan sensitif,strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhirarki dalam mendukung peran industri, perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi mengembangkan kawasan pusat pelayanan, subpusat pelayanan, dan pusat lingkungan kota yang saling terintegrasi dan melengkapi,, dan membagi wilayah kota menjadi (empat) subpusat pelayanan kota. strategi untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputiterminal, menetapkan sepanjang jaringan jalan rel kereta api sebagai ruang terbuka hijau, mendukung peran pelabuhan sebagai salah satu prasarana transportasi dan infrastruktur pendorong pengembangan perekonomian. mengendalikan perkembangan kawasan daerah hulu kota, meningkatkan sistem pengolahan persamaan terpadu yang ramah lingkungan, mengembangkan sistem prasarana drainase terpadu, dan oo. pembatasan dan pelarangan alih fungsi jalur pejalan kaki untuk pusat kota. strategi untuk melaksanakan pelestarian kawasan lindung bagi peningkatan kualitas sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, serta menunjang perkembangan pariwisata, kualitas yang | .200n pope wuasirmasi desersi momarapkan kebijakan ruang terbuka, serta melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik. pertanian pertanian lahan kawasan yang secara menyediakan lahan basah teknis dapat untuk digunakan untuk pengembangan pertanian lahan pertanian, basah, mengakomodasi kawasan yang apabila bermacam tipe digunakan untuk pertanian dalam kegiatan pertanian rangka mendorong lahan basah secara penyediaan lahan ruang dapat untuk pertanian, memberikan manfaat menjamin kegiatan untuk: pertanian yang meningkatkan berkualitas tinggi, produksi pangan dan melindungi dan pendayagunaan penggunaan lahan investasi, untuk pertanian meningkatkan tersebut. perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya meningkatkan fungsi lindung, meningkatkan kualitas yang | .20nn pope wuasimmasi desk rai arakan kun kpu konitanian lahan kawasan yang secara keringkualitas yang 200n pope wiasirmtast des kars masakan kuro kun kopikebunan kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kualitas yang ozon pope wuasimmasi desk rri arakan, lkunnnlnualitas yang zona pope wuasirmasi desk rri arakan, kunal kpu kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. peruntukan fp regional fasilitas sosial dan menyediakan lahan pelayanan umum fasilitas umum dengan untuk skala pelayanan pengembangan internasional, indonesia, fasilitas sosial dan provinsi, beberapa umum sesuai kota kabupaten. dengan kebutuhan fp kota fasilitas sosial dan dan daya dukung fasilitas umum dengan untuk menjamin skala pelayanan pelayanan pada kota kabupaten. masyarakat, fp kecamatan fasilitas sosial dan mengakomodasi fasilitas umum dengan bermacam tipe skala pelayanan fasilitas sosial dan kecamatan. umum untuk fp kelurahan fasilitas sosial dan mendorong fasilitas umum dengan penyediaan skala pelayanan pelayanan bagi kelurahan. semua lapisan fp lingkungan fasilitas sosial dan masyarakat, fasilitas umum dengan merefleksikan pola skala pelayanan pola pengembangan lingkungan. yang diingini masyarakat pada lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang sumber hasil rencana walikota pasuruan ttd, hasan) salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ttd, minin jusuf, bc. pembina nip. sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi melestarikan, memantapkan fungsi, dan nilai manfaat kawasan hutan kota, mempertahankan dan meningkatkan fungsi kawasan perlindungan bawahan yaitu dengan menetapkan sumur resapan sebagai bagian dari perijinan dalam pembangunan kawasan terutama kawasan permukiman, melindungi dan melestarikan kawasan lindung setempat, dan mempertahankan dan meningkatkan luasan penyediaan ruang terbuka hijau. strategi untuk melaksanakansebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi mengembangkan perumahan vertikal pada perumahan dengan kepadatan tinggi serta rehabilitasi dan revitalisasi pemukiman kumuh yang tersebar seluruh kota, menata dan mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara merata diseluruh wilayah kota sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan, mengembangkan potensi industri rumah tangga dan industri kecil dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, mendorong peran pariwisata kota menjadi salah satu tujuan wisata jawa timur, meningkatkan fungsi ruang terbuka non hijau untuk kegiatan masyarakat menata dan mengendalikan sektor informal untuk menjaga estetika wajah kota. mengembangkan jalur evakuasi bencana dan titik pengumpulan pengungsi serta menetapkan langkah langkah pencegahan terhadap bencana banjir, mengembangkan dan menetapkan kawasan perikanan yang berkelanjutan, dan menetapkan dan meningkatkan kawasan yang beririgasi teknis dan lahan pertanian berkelanjutan, strategi untuk melaksanakansebagaimana dimaksud dalam huruf meliputiregional, meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan kawasan strategis kota, dan menata kawasan utara sebagai kawasan strategis terpadu yang dikembangkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal, mendorong masuknya investasi sekaligus sebagai perlindungan terhadap lingkungan hidup sepanjang pantai utara dengan menerapkan konsep pengembangan kawasan yang menghadap pantai sungarencana struktur ruang wilayah kota bagian pertama umum rencana struktur ruang wilayah yang ditetapkan dalam lampiran pusat pelayanan kota ppk). subpusat pelayanan kota spk). pusat lingkungan pl). ppk sebagaimana dimaksud dalam adalah kelurahan kebonsari yang melayani karanganyar, kelurahan bagian, kelurahan purworejo, kelurahan pekuncen, kelurahan pertamanan dan kelurahan kandangsapi, dengan kegiatan utama sebagai berikut: pusat perdagangan jasa, pusat perkantoran, dan pusat budaya berupa bangunan kuno dan pusat kajian islam. spk sebagaimana dimaksud dalam adalah: spk utara adalah kelurahan trading yang melayani kelurahan tambahan, mandaranrejo, panggungrejo, buhul lor, sapaan, bayangan dan ngemplakrejo, dengan kegiatan utama meliputi: pengembangan pelabuhan barang dan ikan, pengembangan kawasan pendidikan terpadu, pengembangan pariwisata berupa wisata bakau dan wisata modern dilengkapi tempat peristirahatan yang dapat mengakomodir sektor informal pks), dan pengembangan industri rumah tangga logam dan pengolahan ikan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan kelautan spk barat adalah kelurahan karangketug yang melayani kelurahan gadingrejo, gandusari, pertahanan, sebagi, gentong, krapyakrejo dan bukit, dengan kegiatan utama meliputi pengembangan kawasan pelayanan umum terpadu, dan pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga. spk timur berada kelurahan bandongan yang melayani kelurahan kapel, bugulkidul, krampyangan dan bakalan dengan kegiatan utama sebagai berikut: pengembangan industri kecil, pengembangan tempat peristirahatan sebagai pendukung kegiatan wisata, pengembangan fasilitas umum dan pembangunan prasarana perdagangan jasa berupa pasar. spk selatan berada kelurahan purworejo yang melayani kelurahan sekargadung, kebonagung, pohjentrek, wirogunan dan tambakrejo dengan kegiatan utama sebagai berikut: pengembangan kawasan perkantoran pemerintah, pengembangan arena olahraga, pengembangan industri rumah tangga pengembangan usaha peternakan dan pengembangan sektor informal pk5). sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pusat lingkungan yang melayani unit lingkungan ul) meliputi: ula dengan pusat pelayanan kelurahan tambahan, dengan pusat pelayanan kelurahan mandaranrejo, ula dengan pusat pelayanan kelurahan buhul lor, dengan pusat pelayanan kelurahan gadingrejo, b dengan pusat pelayanan kelurahan bukit, dengan pusat pelayanan kelurahan pertahanan, ulc dengan pusat pelayanan kelurahan kapel: dengan pusat pelayanan kelurahan bugulkidul, dengan pusat pelayanan kelurahan bakalan, dengan pusat pelayanan kelurahan pohjentrek, dan dengan pusat pelayanan kelurahan tambakrejo. arahan detail penetapan kawasan rdr) dibagi berdasarkan kecamatan dalam rangka mendukung proses pemanfaatan ruangwilayah kota sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi rencana sistem jaringan transportasi darat, rencana sistem jaringan transportasi laut. rencana sistem prasarana lainnya wilayah kota sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: rencana sistem jaringan prasarana energi kelistrikanelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (trayek). cc. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, (terminal dan jembatan timbang): jaringan kereta api. rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: rencana jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, rencana jalan nasional sebagaimana dimaksud pada meliputi jalan nasional jalan tol, jalan nasional arteri primer, jalan nasional kolektor primer, dan jalan strategis nasional rencana yang meliputi rencana pengembangan jalan nasional jalan tol yaitu gempol pasuruan dan pasuruan probolinggo, )jalan nasional sebagai jalan arteri primer yang melalui kota pasuruan meliputi ruas ruas jalan jendral ahmad yani, jalan sukarno hatta, jalan d.i panjaitan jalan letjen suprapto, jalan veteran, jalan ir. juanda ruas jalan otto iskandardinata, jalan hos. cokroaminoto, jalan lanjutan bakalan krampyangan, jalan k.h hasyim ashari, jalan dokter setia budi, jalan untung senopati jalan urip sukoharjo jalan gatot subroto, rencana jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada meliputi jalan provinsi kolektor primer dan jalan strategis provinsi yang meliputi: jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas jalan kh. achmad dahlan rencana jalan kota sebagaimana dimaksud pada meliputi jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder meliputi: rencana pemeliharaan dan peningkatan jalan kota sebagai jalan arteri sekunder meliputi ruas jalan kh. wahid hasyim, jalan pahlawan, jalan panglima sudirman, jalan dr. wahidin sudiro hosoda dan jalan balaikota, rencana pemeliharaan dan peningkatan jalan kota sebagai jalan kolektor sekunder meliputi ruas jalan alun alun, jalan wr. suparman, jalan diponegoro, jalan glagah, jalan hayam buruk, jalan gajah mada, jalan martadinata, jalan sulawesi, jalan halmahera, jalan hasanuddin, jalan airlangga, jalan sultan agung, jalan patients, jalan sunan ampel, jalan pattimura, jalan hang tuah, jalan imam bonjol, jalan mt. haryono, jalan jenderal paman, jalan cemara, jalan banda, jalan irian jaya, jalan brigjen slamet riyadi, jalan rw. monginsidi, jalan hajar dewantara, jalan kh. mansyur, dan jalan kh. agus salim rencana pembangunan jalan baru sebagai jalan kota meliputi rencana pengembangan jalan lingkar utara jlu) yaitu jalan yang melalui wilayah kelurahan karangketug, kelurahan gadingrejo, kelurahan tambahan, kelurahan ngemplakrejo, kelurahan panggungrejo, kelurahan mandaranrejo, kelurahan kapel dan kelurahan bandongan, pembangunan jalan gentong lc, pembangunan jalan bakalan kapel, pembangunan jalan sultan agung jalan sunan ampel, pembangunan jalan antara jalan sunan ampel jalan panglima sudirman, pembangunan jalan bakalan tambakrejo, pembangunan jalan tembus bugulkidul bandongan, serta pembangunan jalan wirogunan pohjentrek. rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas peningkatan pelayanan terminal untung senopati kelurahan bandongan menjadi terminal tipe rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (trayek) sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas pangkalan induk pasar kebonagung jl. end. urip sukoharjo jl. selamat riyadi jl. timor timurhlawan jl. dr. wahidin sudiro hosodahajar dewantara jl. patients jl. krampyangan jl. buhul kidul jl. lemari smp jl. ir. juanda jl. imam bonjol jl. pantai jl. letjen suprapto jl. veteran jl. balaikota jl. sukarno hatta pasar besar jl. sukarno hatta jl. niaga jl. kh. wahid hasyim jl. panglima sudirmankusuma bangsa jl. kartini jl. dewi sartika jl. sukarno hatta jl. anjasmoro jl. letjen. suprapto jl. veteran jl. ir. juanda terminal bandongan jl. ir. juanda jl. veteran jl. balaikota jl. sukarno hatta jl. timor timur jl. selamat riyadi jl. end. urip sukoharjo jl. untung senopati pangkalan induk pasar kebonagung. pangkalan induk pasarir. juanda lemari smp jl. patients buhul kidul krampyangan jl. hajar dewantara jl. untung senopati pangkalan induk pasar kebonagung. pangkalan induk pasar kebonagung jl. end. urip sukoharjo jl. end. gatot subroto kraton jl. end. yanittimura jl. patients krampyangan jl. hajar dewantara jl. untung senopati pangkalan induk pasar kebonagung. pangkalan jl. kh. dahlanpanglima sudirman kebonagung jl. kh. dahlan pangkalan terminal bandongan jl. ir. juanda jl. veteran jl. balaikota pasar besar jl. sukarno hatta jl. end. yani pangkalan pasar kraton jl. end. yani pasar besar jl. sukarno hatta jl. anjasmoro jl. letjen suprapto jl. veteran jl. ir. juanda terminal bandongan pangkalan jl. kh. mansyur jl. patients jl. sultan agung jl. dr. wahidin sudiro hosoda jl. glagah jl. hayam burukhayam buruk jl. diponegoro jl. kusuma bangsa jl. pahlawan jl. dr. wahidin utara jl. sunan ampel jl. patients krampyangan jl. kh. mansyur. terminal bandongan jl. ir. juanda jl. veteran jl. cemara jl. suprapto jl. veteran jl. balaikota pasar besar jl. sukarno hatta jl. niaga jl. kh. wahid hasyim jl. panglima sudirman kebonagung jl. untung senopati jl. hajar dewantara jl. kh. mansyur doropayung sekargadung bakalan jl. hos. cokroaminoto terminal bandongan. terminal bandongan jl. hos. cokroaminoto bakalan doropayung sekargadung jl. kh. mansyur jl. gajah mada jl. hajar dewantara jl. untung senopati kebonagung jl. panglima sudirman jl. gajah mada jl. kh. abd. hamid jl. raya sukarno hatta pasar besar jl. raya sukarno hatta jl. anjasmoro jl. suprapto jl. veteran jl. ir. juanda terminal bandongan. pangkalan induk pasar kebonagung jl. untung senopati jl. hajar dewantara jl. patients jl. kh. hasyim asy'ari jl. hos. cokroaminoto terminal bandongan jl. ir. juanda jl. veteran jl. cemara jl. letjen suprapto jl. veteran jl. balaikota jl. sukarno hatta panas besar jl. end. yani kratonbalaikota pasar besar jl. sukarno hatta jl. end. achmad yanikebonagung jl. panglima sudirman jl. hayam buruk jl. diponegoro jl. kusuma bangsa jl. balaikota pasar besar jl. sukarno hatta jl. end. achmad yani pasar karang ketuk jl. end. gatot subroto jl. end. urip sidoharjo pangkalan induk pasar kebonagung. ds. sekar putih kelurahan sakargadung perum. cempaka asri jl. kh. mansyur jl. hajar dewantara jl. untung senopati jl. panglima sudirmanhayam buruk letjen jl. glagah jl. dr. wahidin utara selatan jl. ki. hajar dewantara jl. kh. mansyur perum. cempaka asri kelurahan. sekargadung ds. sekar putih. pangkalan ds. jompo pangkalan dsn. pasangan kelurahan krapyakrejo jl. gatot subroto depan sun jl. slamet riyadi kelurahan ngesotsumatera jl. kh. abd. hamid jl. gajah mada jl. serangga kelurahan ngesot jl. slamet riyadi depan smu3 kelurahan pertahanan jl. gatot subroto kelurahan. krapayakrejo dsn. pasangan legowo pangkalan dsn. jompo. pangkalan terminal kebonagung jl. panglima sudirman jl. serangga wironini jl. hasanuddin jl. sukarno hatta pasar gading jl. irian jaya jl. halmahera jl. kalimantan trading bayangan jl. pelabuhandepot tiga jl. anjasmoro jl. suprapto arjun jl. veteran jl. pahlawan jl. dr. wahidin utara selatan rsu purut jl. untung senopati pangkalan kebonagung. terminal bandongan jl. ir. juanda jl. veteran jl. imam bonjol pasar besar jl. lombok jl. irian jaya pasar gading jl. irian jaya jl. lombok kumala pasar besar anjasmoro jl. cemara jl. veteran jl. juanda terminal bandongan. rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengamankan jalur kereta api yang menghubungkan surabaya banyuwangi melalui kelurahan karangketug, gadingrejo, karanganyar, trading, bayangan, buhul lor, sapaan dan bandongan, pengembangan dan pemeliharaan lingkungan sekitar stasiun kota kelurahan bagian, dan tidak melakukan penambahan jumlah titik perlintasan sebidang antara jaringan jalan kereta api dengan jaringan jalan. rencana jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi memantapkan fungsi pelabuhan pasuruan sebagai pelabuhan pengumpul, dan melakukan kerjasama pengelolaan pelabuhan dengan pihak ketigyang dimaksud dalam huruf meliputi: sistem jaringan kelistrikan daerah menyatu dengan kabupaten pasuruan dan gardu distribusi listrik terdapat kabupaten pasuruan, pengembangan saluran udara tegangan tinggi suit) melintasi kelurahan pohjentrek, tambakrejo dan sekargadung, jaringan distribusi saluran udara tegangan menengah utm) dan saluran udara tegangan rendah sur) diarahkan mengikuti jalan kolektor dan jalan lokal, rencana penambahan kapasitas gardu distribusi kurang lebih sebesar (dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima belas) kva, dan pengembangan sumber energi baru. rencana pengembangan sumber energi baru sebagaimana dimaksud pada huruf berupa biogas yang terdapat kelurahan bandongan dan kelurahan bakalan, kelurahan mandaranrejo, kelurahan bugullor, kelurahan ngemplakrejo, kelurahan panggungrejo, kelurahan wirogunan, kelurahan trading, dan kelurahan karanganyar. rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: peningkatan penyediaan dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi kabel yang menjangkau seluruh wilayah kota, pengembangan sistem base transceiver station bts) terpadu kelurahan bakalan, buhul kidul, panggungrejo, sekargadung, tambakrejo, tambahan, gadingrejo, gentong, gandusari, pertahanan, mandaranrejo, kapel, bukit, panggungrejo, sapaan, purworejo, karangketug, trading, karanganyar, kebonsari, purworejo, kebonagung, dan buhul lor: dan rencana pengembangan dan penataan tower bts akan diatur lebih lanjut olehpengelolaan das dilakukan melalui peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi pada das gembong, das patung, dan das elang, peningkatan saluran irigasi meliputi: pengelolaan saluran irigasi sekunder licin yang melayani persawahan kelurahan gandusari dan kelurahan karangketus, pengelolaan saluran irigasi sekunder pleret yang melayani persawahan kelurahan pohjentrek, kelurahan bukit dan kelurahan kebonagung, pengelolaan saluran irigasi sekunder tanjung akbar yang melayani kelurahan tambakrejo, kelurahan sekargadung, kelurahan krampyangan, dan kelurahan bugulkidul, dan mempertahankan lahan beririgasi teknis agar tidak berubah fungsi daerah irigasi bandongan. cc. pengembangan jaringan air baku untuk air bersih meliputi: mata air bulan dengan debit total (empat ribu enam ratus) liter det dan kapasitas pengambilan kota pasuruan kurang lebih (dua ratus enam puluh lima) liter det, dan sumur bor pleret dengan kapasitas kurang lebih (empat puluh) liter detik kelurahan pohjentrek. pembatasan pengambilan air bawah tanah diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota, pelayanan dan pengelolaan air minum kota disediakan oleh dam seluruh wilayah kota,gembong, patung dan elang. pengendalian banjir jangka panjang dengan pengerukan dan normalisasi sungai, pengendalian banjir jangka pendek dengan pembuatan kolam retensi (boleh), pompa air dan sumur resapan, pengendalian banjir dengan pembuatan kolam retensi (boleh) diarahkan kelurahan kapel. pengendalian banjir dengan pemantapan jaringan drainase seluruh kota, pengendalian banjir dengan pembuatan rumah pompa dan pompa air kelurahan kandangsapi, kelurahan bagian, kelurahan bayangan, kelurahan purworejo, kelurahan ngemplakrejo, kelurahan trading, kelurahan pertahanan, kelurahan gandusari, dan kelurahan krampyangan, dan sistem pengendalian banjir dengan menggunakan sumur resapan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan walikota. rencana sistem infrastruktur kotadan ruang sumber air minum berasal dari mata air bulan dan sumur bor pohjentrek, pengembangan jalur perpipaan kelurahan gadingrejo, kelurahan pertahanan, kelurahan panggungrejo, kelurahan sapaan, kelurahan tambakrejo, kelurahan sekargadung dan kelurahan bandongan, dan cc. penyediaan air minum diarahkan pada peningkatan pelayanan sampai akhir tahun rencana kurang lebih (tiga ratus tujuh puluh satu) liter detik. rencana sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penyediaan dan peningkatan prasarana pengelolaan limbah ipar kelurahan purworejo dan kelurahan bayangan, dan pengembangan tangki septik komunal kelurahan panggungrejo, kelurahan ngemplakrejo dan kelurahan bayangan. rencana sistem persamaan kota sebagaimana dimaksud pada huruf dimana sampai akhir tahun rencana diperkirakan akan mengolah sampah kota kurang lebih (dua ratus sembilan puluh dua) m3 hari, meliputi pengelolaan tempat penampungan sampah sementara tps) meliputi tps sebagi, tps kebonagung, tps pohjentrek, tps bakalan, tps kandangsapi, tps kapel, tps sapaan, tps mandaranrejo, tps panggungrejo, tps ngemplakrejo dan tps karanganyar, peningkatan kualitas tempat pemrosesan sampah akhir tpa) kelurahan bandongan, pengelolaan sampah pada tpa dengan konsep mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan kembali atau disebut konsep (reduce, recycle, reuse dan recovery) dengan sistem sanitasi landfill penyediaan tpa terpadu dengan sistem operasional yang memadai, dengan menjalin kerjasama terkait pengelolaan sampah dan limbah dengan kabupaten pasuruan dan daerah sekitarnya, rencana pengembangan drainase dimaksud pada huruf meliputi: peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase primer pada sungai gembong, sungai patung dan sungai elang dengan normalisasi dan penguatan tanggul, peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase sekunder pada jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder untuk memperlancar aliran arah utara, cc. peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase tersier dari perumahan saluran sekunder, pengintegrasian sistem drainase dengan daerah resapan seluruh wilayah kota, penurunan volume sampah dan limbah yang dibuang sistem drainase melalui pengolahan setempat r), dan penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi sempadan sungai dan pengerukan sungai yang berkelanju jalan alun alun, jalan balaikota, jalan diponegoro, jalan dr. wahidin, jalan hasanuddin, jalan hayam buruk, jalan kh. wahid hasyim, jalan pahlawan, jalan sukarno hatta, jalan untung senopati, jalan panglima sudirman, jalan sultan agung, jalan airlangga, jalan abdul hamid, jalan gajahmada, jalan belitung, jalan irian jaya, jalan komandan yos sudarso, jalan wr. suparman, jalan glagah, jalan halmahera, jalan banda, jalan lombok, jalan kh. ahmad dahlan, jalan basuki rahmat, jalan mt. haryono dan jalan veteran. rencana penyediaan dan pemanfaatan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir dimaksud pada huruf meliputi: jalur evakuasi bencana banjir untuk skala kota yang mengarah bagian selatan kota, gor pasuruan jalan sultan agung dengan ruas jalan meliputdan jalan pattimura jalan patients jalan sultan agung. jalur evakuasi bencana banjir untuk skala kota yang mengarah bagian barat kota, gedung grafika kota pasuruan jalan panglima sudirman dengan ruas jalan meliputi jalan su. jalur evakuasi bencana banjir untuk skala kawasan dan lokal dialokasikan kantor kelurahan atau kantor kecamatan yang ada pada masing masing kawasan, dan pengembangan ruang evakuasi bencana meliputi kawasan gor (barat) dan gedung grafika kelurahan purworejo. bab rencana pola ruang wilayah kota bagian pertama umum rencana pola ruang wilayah kota yang ditetapkan dalam lampiran diwujudkan melalui: rencana pengembangan kawasan lindung, dan rencana pengembangan kawasan budidayapeta rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran mengenai peta rencana pola ruang yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini. rencana pengembangmpadan sungai. kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada huruf meliputi wilayah pesisir kota terdiri atas kelurahan gadingrejo, tambahan, ngemplakrejo, panggungrejo, mandaranrejo, kapel dan bandongan seluas kurang lebih (tiga ratus empat puluh lima) hektar. kegiatan pengelolaan kawasan sempadan pantai, meliputi: mempertahankan fungsi dan mengembangkan sempadan pantai, mengembalikan fungsi sempadan pantai secara bertahap, dan memanfaatkan kawasan sempadan pantai untuk hutan bakau dan wisata pantai. kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada huruf meliputi sepanjang aliran sungai gembong, sungai patung, dan sungai elang, dengan luasan kurang lebih (tujuh puluh tiga) hektar, dengan arahan pengembangan meliputi: sungai gembong yang melalui kota memiliki garis sempadan sungai sekurang kurangnya (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul, dan sungai patung dan sungai elangpengelolaan kawasan sempadan sungai, meliputi: mempertahankan fungsi sempadan sungai, mengembalikan fungsi sempadan sungai yang telah berubah menjadi kawasan terbangunuang terbuka hijau rth) sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk mencapai luasan (tiga puluh persen) dari luas kota, dikembangkan rth privat sebesar (sepuluh persen) dan rth publik sebesar (dua puluh persen). penyediaan rth privat sebagaimana dimaksud pada adalah pada bangunan dan atau perumahan meliputi rth pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan industri, fasilitas umum, dan tegalan ladang dengan luasan sekitar (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektar atau sekitar (sepuluh koma tiga puluh enam persen) dari luas kota. penyediaan rth publik sebagaimana dimaksud pada adalah taman lingkungan permukiman, taman kota, jalur hijau jalan dan ruang pejalan kaki, rth fungsi tertentu (sempadan, pemakaman dan lapangan) serta hutan kota dengan luasan sekitar (tujuh ratus sembilan puluh dua) hektar atau sekitar (dua puluh satu koma enam puluh lima persen) dari luas kota. rth taman kota sebagaimana dimaksud pada dikembangkan secara bertahap taman alun alun, taman kota, taman sarinah, taman lari, taman batas kota karangketug, taman batas kota bandongan, taman glagah, dan taman tugu adipura. direncanakan pembangunan taman lansia dan taman anak anak kelurahan sekargadung dan purworejo. rth jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada dikembangkan terutama jalan jalan arteri primer dan sekunder yaitu jalan jendral ahmad yani, jalan sukarno hatta, jalan letjen suprapto, jalan veteran serta jalan kolektor primer dan sekunder meliputi wr. suparman, jalan dr. wahidin sudirohusodo, jalan hasanuddin, jalan diponegoro dan jalan ra. kartini. rth sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada mempunyai arahan pengembangan dengan luasan total (tujuh puluh tiga) hektar meliputi sempadan sungai gembong, patung, elang, dan anak sungai yang mengikutinya. rth sempadan rel sebagaimana dimaksud pada mempunyai arahan pengembangan dengan luasan total (empat belas) hektar mengikuti jalur rel ka. rth sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada mempunyai arahan pengembangan dengan luasan total (tiga ratus empat puluh lima) hektar melalui pengembangan kawasan hutan bakau kelurahan gadingrejo, tambahan, ngemplakrejo, panggungrejo, sapaan, kapel dan bandongan. rth pemakaman dan lapangan sebagaimana dimaksud pada mempunyai luasan total (dua ratus tujuh belas) hektar yang tersebar seluruh wilayah kota. kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kompleks makam mbah glagah yang terletak jalan pahlawan, selatan stadion untung senopati, langgar gede, makam kh. abdul hamid yang berlokasi kompleks pemakaman masjid agung al anwar, kompleks gedung p3gi yang terletak jalan pahlawan, gedung rumah tinggal kawasan pecinan dan klenteng tjoe tik kiong jalan lombok, jalan belitung dan jalan hasanuddin, kawasan gereja dengan teenager yang terdiri dari gereja st. antonius pada dan gereja bethel, serta gedung gedung kuno yang terletak sepanjang jalan balaikota dan jalan cemara, gedung gedung kuno bersejarah yang berlokasi jalan hasanuddin, jalan soekarno hatta, dan jalan pahlawan: dan makam dan petilasan untung senopatimeliharaan cagar budaya dan peningkatan fasilitas penumpangnya. pengembangan jalur khusus wisata yang menghubungkan antar kawasan cagar budaya diatur dalam rencana induk pariwisata. kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kawasan rawan bencana banjir. kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam meliputi kawasan sekitar sungai gembong, patung dan elang. rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelebaran dan normalisasi sungai gembong, sungai patung dan sungai elang, penguatan tanggul sungai sekitar sungai gembong, cc. pembangunan kolam retensi, dan pembangunan dan revitalisasi jaringan drainase perkotaan. bagian ketiga rencana pengembangan kawasan budidaya pola ruang untuk kawasan budidaya dan pergudangan, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya, yang meliputi kawasan pertanian, kawasan perikanan, peruntukan pelayanan umum serta peruntukan pertahanan dan keamanan. pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengembangan perumahan vertikal berupa rumah susun sewa rusunawa) kelurahan tambahan, kelurahan tambakrejo, kelurahan gadingrejo, kelurahan pertahanan dan kelurahan karangketug, pembangunan perumahan dan bangunan gedung lebih diarahkan dibangun secara vertikal, penataan kawasan perumahan yang ada kelurahan bandongan dan kelurahan kapel, perumahan kepadatan rendah diarahkan pada perumahan sederhana rss) kelurahan buhul kidul, kelurahan bakalan dan kelurahan sekargadung, perumahan kepadatan sedang diarahkan pada bagian barat dan selatan, perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada bagian utara, penataan kembali perumahan kumuh kelurahan panggungrejo, kelurahan mandaranrejo, kelurahan ngemplakrejo, kelurahan tambahan dan kelurahan gadingrejo, pengembangan perumahan yang menyediakan ruang terbuka seluruh wilayah kota, pengembangan taman pada masing masing unit lingkungan, taman sub pusat pelayanan kota, dan pengembangan sumur sumur resapan individu dan kolektif setiap pengembangan lahan terbangunasar khusus meubel, cc. pusat perbelanjaan, dan toko modern. pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kelurahan bayangan, kelurahan trading, kelurahan kebonagung, kelurahan karangketug, dan kelurahan bandongan. pasar khusus sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kelurahan bukit dan kelurahan gandusari,oridor jalan soekarno hatta dan jalan wahid hasyim, berupa perdagangan grosir, dan pengembangan kawasan perdagangan berbentuk rumah toko jalan panglima sudirman, jalan veteran, jalan diponegoro, jalan hasanuddin, jalan kartini, jalan kh. abdul hamid, jalan gajah mada, jalan wahidin selatan dan jalan untung senopatiyang ada sepanjang jalan kolektor serta kelurahan kebonsari dan kelurahan karanganyar. kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam huruf mempertahankan dan mengembangkan perkantoran pemerintah berskala kota kelurahan pekuncen dan perkantoran pemerintah berskala lokal seluruh kota pasuruan. pengembangan kawasan peruntukan industri dan pergudangan berlandaskan kompetensi industri daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: industri ringan, dan industri rumah tangga kecil. pengembangan kawasan peruntukan industri ringan sebagaimana dimaksud pada huruf diarahkan kelurahan bandongan dan kelurahan gandusari. pengembangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: industri rumah tangga mebel kelurahan bukit, kelurahan gandusari, krapyakrejo, kelurahan sebagi, kelurahan pertahanan dan kelurahan gentong, industri rumah tangga pengolahan logam kelurahan bayangan dan kelurahan trading, industri pengolahan tepung ikan kelurahan ngemplakrejo, dan kawasan pergudangan diarahkan pada kelurahan gadingrejo, kelurahan karangketug, kelurahan bayangan dan kelurahan mandaranrejo. pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata buatan, dan kawasan pariwisata alam. pengembangan kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada huruf dengan mempertahankan wisata budaya dan ilmu pengetahuan pada situs bersejarah kelurahan pohjentrek, pekuncen, kandangsapi, trading, karanganyar dan kebonsari. pengembangan kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: objek wisata kerajinan mebel diarahkan pada kelurahan bukit dan kelurahan gandusari, krapyakrejo, sebagi, pertahanan dan gentong, sedangkan kerajinan logam diarahkan pada kelurahan bayangan, objek wisata belanja kerajinan logam kelurahan bayangan dan kelurahan trading, dan objek wisata belanja dan rekreasi kelurahan karanganyar. pengembangan kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf berupa wisata bakau pada kawasan pesisir kota terutama pada kelurahan panggungrejo, kelurahan kapel, kelurahan sapaan dan kelurahan bandongan. pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi: pengembangan paket wisata atau pola perjalanan wisata kota,: dan pengembangan pariwisata kota lebih lanjut akan diatur dalam rencana induk pariwisata. rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf, meliputi rth pada lingkungan rt, rth pada lingkungan rw, rth pada kawasan kelurahan, dan rth pada kawasan kecamatan. rth yang terdapat kota pasuruan dapat berupa: lahan parkir, lapangan olahraga, yang diperkeras seperti lapangan voli dan lapangan tenis, dan |
sls kota tasikmalayamasyarakat miskin merupakan salah satusebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. unit kerja pada sekretariat daerah yang selanjutnya disebut unit kerja adalah unit kerja pada sekretariat daerah kota tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan bidhari adalah hari kerja. bab maksud dan tujuan penyelenggaraan bantuan hukumoleh masyarakat. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi asas, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan dan tata kerja, standar bantuan hukum, pendanaan, larangan, dan sanksiwali kotaoleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum dianggarkan dalam apbd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang berdomisili daerah dapat mengajukan diri menjadi penerima bantuan hukum. orangengan peraturan wali kota. bab hak dan kewajiban dalam menerimadalam menerima bantuan hukum,dalam memberikmilikinya sehubungan dengan tugasnya, dan kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum kota, paling kurang mengena, dan bersikap independen. bab vii syarat, tata cara pengajuan permohonancalon penerima bantuan hukum membuat pernyataan secara tertulis bahwa dirinya tidak sedang menerima bantuan hukum yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan: bukti identitas diri yang sah dan masih berlaku, surat keterangan miskin dari lurah sesuai domisili pemohon bantuan hukum: daneras miskin, kartu indonesia pintar, kartu indonesia sehat: kartu perlindungan sosial, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskinpemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama (satu) hari,lam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud dalamjangka waktu paling lama (lima) haripemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada pemohon bantuan hukum. dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaannypemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada wali kota. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan wali kota. bab viii standardilakukan dalam penanganan perkara meliputi perkara pidana, perkara perdata, dan perkara tata usaha negara. ketentuan lebih lanjut mengenai standar bantuan hukum litigasi diatur dengan peraturan wali kota. bagian keduamediasi, dan atau negosiasi. ketentuan lebih lanjut mengenai standar bantuan hukum nonlitigasi diatur dengan peraturan wali bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum secara tertulis kepada wali kotamberian bantuan hukumnya dilakukan oleh pimpinan cabang dari pemberi bantuan hukum induknya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum dan pencairan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan wali kota. kota setiap triwulan, semester dan tahunan. laporanwali kota melaksana, baik secara berkala atau sewaktu waktu. dalam melaksanakan pengawasan, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada bertugas: melaksanadan membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada wali kota melalui sekretaris daerah. wali kota melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan. evaluasi dilaksanakan untuk menilai capaian pelaksanaan kegiatatau sesuatubiaya penyelenggara bantuan hukum dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah secara bersamaan terhadap penyelesaian masalah hukum yang sama dari penerima bantuan hukumhuruf huruf huruf dan huruf diberikan sanksi administrasi.: teguran tertulis, pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima, penangguhan pemberian bantuan hukum selanjutnya, pembatalan perjanjian pemberian bantuan hukum, penghentian pemberian anggaran bantuan hukum, dan tidak diberikan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnyaumum. bantuan hukum bagi masyarakatmasyarakatmasyarakatrakyat berdasarkan uudmenjadi dasar bahwa bantuan hukum bagi masyarakat sangat diperlukan apalagi bagi masyarakat miskin. rakyat yang dalam kategori miskin sudah menjadi kewajiban negara melindungi dan mengurusnyamasyarakat miskin. terlebih menyelenggarakan bantuan hukum dan mengalokasikan anggaran bantuan hukum bagi masyarakatmasyarakatota tasikmalaya berwenang membuat peraturan daerah tentang bantuan bagi masyarakat miskin. ii. demi cukup jelas.yhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud bantuan pendanaan adalah bantuan dana dari pemerintah kota tasikmalayadokumen lain adalah dokumen pengganti surat keterangan miskin yang jika penerima bantuan hukum adalah tahanan miskin,yang memeriksa perkara |
pemerintah daerah kabupaten garut rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun day yang bertamu, pemerintah kabupaten garut tahun taratujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan daerah untuk jangka waktu (lima) tahun dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, sebagai visi dan misi kepala daerah terpilih dalam masa pemerintahannya dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, kabupaten garut tahun kehamilan dan melahirkan dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, serta gambaran tersedianya dan penggunaan fasilitas kesehatan pelayanan prenatal dan obstetri. masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan disebabkan oleh: belum optimalnya program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi p4k) masyarakat. masih adanya pertolongan persalinan yang tidak dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang belum kompeten sarana kesehatan belum optimalnya sarana dan prasarana yang menangani pertolongan persalinan dan pesawat daratan. belum bertanya tenaga kesehatan yang memberikan pertolongan persalinan dan pesawat daratan ibu dan bayi belum bertanya keterampilan petugas pertolongan persalinan dalam penanganan pesawat daratan persalinan masih belum optimalnya peran serta masyarakat, lintas program dan lintas sektoral dalam pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan. letak geografis yang memperlambat sistem rujukan sementara itu, upaya untuk mendorong menurunnya kasus kematian bayi adalah sebagai berikut peningkatan kemampuan petugas dalam pertolongan persalinan dan pesawat daratan maternal perinatal. adanya audit maternal perinatal dalam upaya penelusuran kasus kematian untuk pencegahan terjadinya kasus yang sama adanya kerjasama lintas sektor dan lintas program dalam upaya pemanfaatan sarana pertolongan persalinan sarana kesehatan pond) oleh masyarakat. peningkatan kemitraan bidan dan dukun para peningkatan peran serta masyarakat dalam pertolongan persalinan yang aman adanya regulasi yang mendukung percepatan penurunan aki dan akb. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun pada sisi lainpada tahun cakupan kunjungan ibu hamil k4) mengalami peningkatan dari pada tahun menjadi y o pada tahu.,17y6 pada tahun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya: meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang kebidanan, meningkatnyafasilitas kesehatan semakin meningkat, meningkatnya kualitas pelayanan antennata care, meningkatnya peran serta masyarakat dalam memobilisasi pertolongan persalinan fasilitas pelayanan kesehatan. pelaksanaan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah dalam pelayanan dalam pelayanan preventif untuk mencapai sustainable development goals gs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak dan memberikan konstribusi besar dalamcakupan desa kelurahan universal child immunization uci) menunjukan penurunan dari ,33y0 pada tahun menjadi pada tahun penyebab utama belum optimalnya pencapaian uci adalah permasalahan akses pelayanan dan tingginya angka drop out, yang antara lain masalah geografis terutama untuk daerah daerah yang sulit terjangkau sehingga pelayanan imunisasi tidak bisa optimal, gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun kualitas pelayanan imunisasi belum merata, terutama dalam hal sumber daya manusia sdm) termasuk tingginya tingkat pergantian petugas terlatih, sistem pencatatan dan pelaporan yang belum berjalan optimal, penerapan one gate policy atau sistem satu pintu mengenai vaksin didaerah belum berjalan optimal, terutama dalam hal koordinasi antara pengelola program dengan pengelola vaksin. belum optimalnya ketersediaan cold chain yang sesuai standar terutama pada unit pelayanan primer, masih banyak rumor negatif tentang imunisasi (black campaign). penanganan kiri masih belum maksimal dalam pembiayaannya. desa dan kelurahan siaga aktif adalah desa yang penduduknya mudah mengakses sarana pelayanan dasar, mengembangkan ukm sehingga mampu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. pada tahun indikator desa kelurahan siaga aktif mencapai yo. sampai dengan tahun jumlah puskesmas kabupaten garut mencapaigarut masih kurang dan memerlukan tambahan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat, sementara itu,jumlah rumah sakit kabupaten garut pada tahun sebanyak unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak unit, rumah sakit swasta unit dan rumah sakit tni sebanyak unit, rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk kabupaten garut tahunyang berarti bahwa untuk rumah sakit kabupaten garut melayani penduduk.,sebanyakkondisi yang sama juga terjadi untuk tenaga kesehatan lainnya yaitu perawat dan bidan yang masih mengalami kekurangan. dengan rasio bidan dan perawat terhadap penduduk sebesar selama periode tahun jumlah posyandu mengalami peningkatan unit atau dari sebanyak unit pada tahun menjadi sebanyak unit pada tahun namun demikian, sampai tahun masih terdapat posyandu pratama sebanyak unit) dan posyandu madya sebanyak unit), yangtabel pencapaian kinerja urusan kesehatan tahun jumlah kasus kematian ibu jiwa akibat melahirkan persalinan oleh tenaga kesehatan hamil universal child immunization uci) memenuhi syarat kesehatansatuditangani jam tertangani tertangani mampu pond rasio rsu terhadap rumah sakit rsu penduduk terhadap penduduk rasio puskesmas terhadap puskesmas pkm penduduk terhadap penduduk rasio dokter penduduk dokter terhadap penduduk rasio dokter spesialis dokter penduduk spesialis terhadap penduduk rasio tenaga medis pasien tenaga medis (bidan perawat terhadap penduduk kesehatan rumah sakit kunjungan rawat jaan orang ( jkaincon ravatinap oam drs7 does ( tuiugenavat ieb org 2a2 mar asn onair pace ll bor, ( tum over interval ton ( bed tum over bto) astyorseve: tt stay( valos t rebeantaerop pesan gross death rate gd) imr angka kematian ibu perseratusribu melahirkan mmr) sumber dinas kesehatan dan rsud dr. slamet garutn pada tahun menjadi sepanjang atau yo0lebihi target sebesar yo. kondisi permukaan jalan kabupaten sampai dengan tahun meliputi aspal sepanjang oense gg9g @urusan indikator pekerjaan umum prosentase jalan mantap (baik dan sedang) prosentase jembatan kondisi mantap persentase saluran ,88y6 ,90y6 drainase gorong gorong jalan kabupaten dalam kondisi baik persentase trap talud brondong kabupaten dalam kondisi baikpersentase ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan persentase ketersediaan data ,72y6 jalan dan jembatan persentase tingkat kemantapan ,56y6 ,17y6 jalan desa persentase jembatan desa dalam kondisi baik persentase ,75y6 saluran drainase gorong gorong jalan desa dalam kondisi baik persentase trap talud brondong desa dalam kondisi baik persentasejalan lingkungan ,30y6 dalam kondisi baik sumber dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang dikelola dalam sid5, meningkat dari tahun yang mencapai ,33gambar kondisi saluran irigasi teknis pemerintah tahunurusan indikator sat aturan pekerjaan umum tingkat kemantapan jaringan irigasi ,95y9 ,33y9 ,89y9 teknis kabupaten tingkat kemantapan jaringan irigasi y69 ,90y6 ,46y9 ,16y6 desa tingkat kemantapan sub das pada ,41y9 ,64y6 ,32y6 kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air tingkat kemantapan embung pada ,71y6 ,86y6 ,23y9 kawasan konservasi dan pengembangan sumberdaya air tingkat kemantapan situ dan ,26y6 ,26y9 ,14y9,71y9 ,20y6 ,35y9yang dikelola dalam sidkupan air bersih perdesaan mencapai pada tahun meningkat dari tahun sebesar y0. cakupan rumah tinggal bersantai mencapai pada tahun meningkat dari tahun sebesar tabel pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang air bersih dan sanitasi tahun bidang pen pekerjaan umum prosentase cakupan air minum perkotaan prosentase cakupan air y60 44y0 bersih perdesaan tinggal bersantai sumber dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab. garut, yang dikelola dalam sid yang dikelola dalam sidanyak unit dan pada tahun sebanyak unit. sampai tahun jumlah rumah tidak layak huni tersisa sebanyak unit. tabel pencapaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun bidang urusan indikator satuan jumlah rumah tidak layak huni unit sumber dinas perumahan dan permukiman kab. garut yang dikelola dalam sidurusan indikator satuan rasio jumlah lintas per jumlah penduduk lintas per penduduk rasio jumlah satpol per jumlah satpol penduduk per penduduk jumlah kegiatan operasi kalyang dikelola dalam sid gambaran kondisi daerah lampirmerintah kabupaten garut tahun bab rencana pembangunan jangka menengah daerahyelenggaraan urusan sosial selama tahun diarahkan pada penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) dan pembinaan serta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial asks) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosialsatuan persentase penyandang cacat fisik dan mental, menerima jaminan sosial sumber dinas sosial kab. garut, tahun yang dikelola dalam sidada tahun jumlah angkatan kerja kabupaten garut mencapai orang dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak orang gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun atau sehingga masih ada angkatan kerja yang belum bekerja.dan lulusan sederajat masih sangat tinggi yakni sebesar jiwa atautingkat pengangguran terbuka tpt)nilai tptpada tahun namun setelah itu tpt terus mengalami turun dan naik, dan pada tahun mencapai meningkat dari tahun sebesarmta gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahujika dibandingkan dengansedangkan yang dapat ditempatkan sebanyak o. hal ini menunjukan bahwa perluasan lapangan kerja dan kualitas pencari kerja perlu ditingkatkan,33y0 dibandingkan dengan tahuntabel pencapaian kinerja urusan tenaga kerja tahun urusan indikator satuan peningkatan kompetensi pelatihan berbasiskompetensi orang deatiham berbasis masyarakat orang daa tes pelatihan kewirausahaan orang ara pevempanteagakea abaamhubungankerja gambaran kondisi daerah sab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun urusan indikator satuan dalam negri orang luar negeri orang webinar hubungankerja orang es16| tasa sao toto lho esayamanpeneakeja pencari kerjaterdatar orang amar anak nos| ota pencari kerjaditempatan oo1ns7 asal ditempatkan dara (bs bnn bnn bnn dan dengannya industrial dan pee nba man nadi ketenagakerjaan jamsostek hubungan industrial dana beat dn mass mas rupiah msc nai hidup layak des perusahaan dan kini man bnn dna perusahaan besaran kasus yang era bersama temmamangarematen terdaftar yang ditempatkan besaran pekerja buruh yang orang rel jamsostek oei pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah ali mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat ali mendapatkan pelatihan kewirausahaan tasiolutusan a32 asas sumber dinas tenaga kerja dan transmigrasi kab. garut, tahun yang dikelola dalam sidy6rosentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikany6jumlah desa mandiri pangan tahun mencapaigambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun ketersediaan pangan kabupaten garut tahun dibandingkan dengan konsumsi aktual diukur dari prosentase ketersediaan energi dan protein per kapita pada tahun mencapai meningkat dari tahun sebesarurusan indikator satuan prosentase penanganan jitantaantarma fog terbentuk dan terbitnya jasamammbananman| dogs peningkatan jumlah jamin prosentase ketersediaan energi dan protein per kapita ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan daerah stabilitas harga dan jaan pencapaian skor pola demantamantun asa keamanan pangan sumber dinas ketahanan pangan, tahun yang dikelola dalam sidsebesar ,25y0. sedangkan jumlah kasus pertanahan yang tangani pada tahun mencapai kasus, meningkat dari tahun sebanyak kasus. gambaran kondisi daerah bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahunurusan indikator satuan yeeramatan prosentase bidang lahan milik tele kelola sumber sekretariat daerah kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sid lingkungan hidup penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dilaksanakanurusan indikator lingkungan hidupgambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun naro cakupan wilayah keramat pelayanan persamaan indeks kualitas air poin indeks kualitas udara poin hee lahan sumber dinas lingkungan hidup kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sidy6, rasio bayi berarti kelahiran tahun mencapai meningkat dari tahun sebesar y6: rasio pasangan berarti nikah tahun mencapai meningkat dari tahun sebesar y6: ketersediaan database kependudukan skala provinsi tahun sudah ada:tersediaan database ada kependudukan skala provinsi penerapan ktp nasional sudah berbasis nik cakupan penerbitan kartu tanda penduduk ktp cakupan penerbitan akta kelahiran sumber dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten garut yang dikelola dalam sidurusan indikator satuanlpm rata rata jumlah kelompok klp binaan pkk persentase pkk aktifaaa persentase posyanduyang dikelola dalam sidbidang urusan indikator satuan dan keluarga berencana laju pertumbuhan penduduk lppkeluarga ratio akseptor,67y0 subur pus) yang istrinya dibawah tahun cakupan pus yang ingin ber tidak terpenuhi unset needsort laos axe acar anta persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang mkp cakupan kelompok ,48y0 ,63y0dan pembinaan tumbuh kembang anak rata rata usia kawin pertama wanitaerhubungandiberikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan perhubungan tahun tabel pencapaian kinerja urusan perhubungan tahun bidang sat urusan indikator aturan perhubungan rasio angkutan darat jumlah angkutan darat per jumlah penumpang angkutan darat jumlah kendaraan unit bermotor yang laik operasi diuji (unit prosentase kapal dalam kondisi laik layar rambu lalu lintas alat pemberi isyarat unit lalu lintas (unit sumber dinas perhubungan kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sid gambaran kondisi daerah ii bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun komunikasi dan informatikarumah tangga dengan akses internet, dan proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribaditabel pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun urusan indikator informatika cakupan pengembangan dan klp n a n a pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan cakupan layanan n a n a n a telekomunikasi persentase penduduk yang n a n a menggunakan hp telepon proporsi rumah tangga n a n a dengan akses internet proporsi rumah tangga yang n a n a n a memiliki komputer pribadi sumber dinas komunikasi dan informatikoperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun jumlah koperasi mencapai sebanyak unit, namun koperasi aktif dinamis baru mencapai sebanyak unit sehingga prosentase koperasi aktif pada tahun mencapai meningkat dari tahun sebesar o. sementara itu jumlah wirausahawan baru ahun mencapai orang meningkat dari tahun sebesar orang. tabel pencapaian kinerja urusan koperasi usaha kecil menengah tahun urusan indikator koperasi usaha kecil dan menengah prosentase koperasi aktif sehat jumlah wirausahawan orang baru rasio usaha mikro dan n a n a kecil terhadap seluruh umkm sumber: dinas koperasi dan ukm kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sid penanaman modal pencapaian kinerja urusan penanaman modal diantaranya diukur dari indikator prosentase peningkatan minat investasi daerah, prosentase peningkatan realisasi investasi daerah, serta prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan. berikut diuraikan tabel pencapaian kinerja urusan penanaman modal tahun tabel pencapaian kinerja urusan penanaman modal tahun bidang urusan indikator satuan penanaman modal )o o ) | prosentase peningkatan minat investasi daerah prosentase peningkatan realisasi investasi daerah prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan sumber dinas penanaman modal dan perijinan terpadukinerja urusan kepemudaan dan olah raga tahun diantaranya diuraikan pada tabel berikut tabel pencapaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga tahun urusan indikator kepemudaan dan olahraga pemuda yang aktif muda olahraga bersertifikasi ann muda pbumtenatebemetsi dome sumber dinas pemuda dan olahraga kab. garut, tahun yang dikelola dalam sid statistikstatistik tahun urusan indikator tersedianya sistem data ada ada ada ada ada ada dan statistik yang tidak terintegrasi, buku kabupaten garut ada ada ada ada ada ada dalam angka tidak buku indikator makro ada ada ada ada ada ada kabupaten garut pdrb) tidak sumber badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sid persandian penyelenggaraan urusan persandian terkait denganurusan indikatorbudayaan. dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan misi seni dan budaya dalam bentuk diplomasi dan promosi keluar daerah. tabel pencapaian kinerja urusan kebudayaan tahun urusan indikator satuan kebudayaan loo loo loo penyelenggaraan festival seni pagelaran dan budaya, benda, situs dan kawasan cb cagar budaya yang odnb dilestarikan, jumlah karya budaya yang buah direvitalisasi dan inventarisasi, dan jumlah cagar budaya yang cb dikelola secara terpadu. odnb sumber dinas pariwisata dan kebudayaan kab. garut, tahun yang dikelola dalam sid perpustakaangambaran kondisi daerah daftar isi halamftar si.o.donna daftar tabel .green daftar gambar . jpnn bab pendahuluan .ooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooo.cbooo. latar belakang.cbooo dasar hukum penyusunan .ooocaaa hubungan antar oku men .oo maksud dan tujuan. sistematika penulisan. bab gambaran umum kondisi daerah .ooooooooooooooo. ii aspek geografi dan demografi.olah ii aspek geografis .o.ooooomm. ii aspek demografi. aspek kesejahteraan masyarakat . j.ooi. ii pertumbuhan pdrb .j infra . jenny pdrb perkapita .oo bean indeks gini .wooden penduduk miskin . j. indeks pembangunan manusia . ii angka melek huruf .o.voodoo angka rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah . joke angka usia harapan hidup . pengeluaran per kapita .o aspek pelayanan umum aan fokus layanan urusan wajib. fokus layanan urusan pilihan. fokus layanan penunjang urusan .indikator perpustakaan jumlah pengunjung orang perpustakaan per tahun koleksi buku yang buah tersedia perpustakaan daerah rasio perpustakaan per rasio satuan penduduk jumlah rata rata orang pengunjung perpustakaan tahun jumlah koleksi judul buah buku perpustakaan jumlah pustakawan, orang tenaga teknis, dan penilai ang memiliki sertifikat sumber dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sid kearsipan,bidang urusan indikator satuan resapanurusan indikator satuan hat kelautandan perfilman yang dikelola dalam sidcilacap atau pelabuhan ratu yang menyebabkan hasil produksi tidak tercatat kabupaten garut, gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahunhasil pencapaian kinerja urusan pariwisata tahun disajikan pada tabel berikut. miapencapaian kinerja urusan pariwisata tahun jumlah kunjungan juta orang wisata sumber dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sid pertanian, dengan gambaran capaian kinerja tahun dapat dilihat dari tabel berikut ini: tabel pencapaian kinerja urusan pertanian tahun bidang realisasi orvsannmpacanon satuan nia pee pertanian ooh produktivitas padi, palawija, sayuran dan buah buahan produktivitas padi produktivitas palawija produktivitas sayuran lho produksi padi, palawija, sayuran dan buah buahan produksi padi ton produksi ton palawija( ton produksi sayuran sa6.o77 oos. produksi buah ton buahan( ton produksi tanaman tangkai hias tangkai obat ton! peningkatan nilai tambah komoditi pertanian penurunan losispadirealisasi jurosamiwoncaror satuan hanya pengembangan kelembagaan pengolah hasil klp pertanian kel peningkatan pendapatan usahatani usahatanipadi usahatanipalawja usahatani sayuran petani perkebunan yang mengikuti orang pelatihan orang penguatan kelembagaan tani kelompok perkebunan kelompokengolahan hasil perkebunan prosentase peningkatan pemasaran hasil perkebunan ternak sapiperah(ekor) ekor sapipotongtekor) ekor kerbautekor) ekor dombalekor) ekor kambing(ekor) ekor ayam buras(ekor) ekor itik teko) i io3js, peternakan daging sapi(k) daging domba (kg paling ayam ras susu (liter) telur) sumber dinas pertanian, dinas perikanan dan peternakrealisasi bidang urusan indikator satuan energi dan sumber daya mineral tingkat kemantapan listrik sambungan rumah dan n a n a instalasi rumah sr ir tingkat kemantapan jaringan ot, n a n a listrik pedesaandang satuan realisasi jesansangan lou terlaksananya pameran pada even even regional dan kali nasionalindustrian hasil pencapaian kinerja urusan perindustrian tahun dapat dilihat dari tabel berikut ini:realisasi bidang urusan indikator satuan bapa pertumbuhan industri agro dan ot, hasil hutan tumbuhnya wirausaha baru yang terampil bidang industri kecil orang danklp industri potensial sumber dinas perindustrian, perdagangan dan esdm kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sid transmigrasi hasil pencapaian kinerja urusan transmigrasi tahun dapat dilihat dari tabel berikut ini: tabel pencapaian kinerja urusan transmigrasi tahun realisasi bidang urusan indikator satuan gnpammemahawa sumber dinas tenaga kerja dan transmigrasiencanaan tahun bidang satuan realisasi obatan seru gara tana ane dao gfemammpamam (oo prosentase kesesuaian program rpm dan rkd prosentase kesesuaian tersedianya dokumen dokumen perencanaan ipjp telah ditetapkan dgn perda tersedianya dokumen dokumen perencanaan rpm telah ditetapkan dgn perda perkara tersedianya dokumen dokumen perencanaan rkd telah ditetapkan dgn perkara sumber badan perencanaan pembangunan daerah kab. garut, tahun yang dikelola dalam sidrealisasi bidang urusan indikator satuan tw,tmp, opini bpk atas laporan keuangan wdp, wdp wdp wtp wrp wrp pemerintah daerah wtp prosentase perencanaan dan prosentase peningkatan pendapatan daerah sumber inspektorat, bukan dan bendtabel pencapaian kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tahun realisasi bidang urusan indikator satuan prosentase pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis fungsional100y6 dalam pengembangan jabatan karir pegawai prosentase pegawai yang mencapai skp diatas 75y6 see pegawai sumber bkd kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sidgambaran kondisi daerah ii halaman fokus layanan urusan kesatuan bangsa. fokus layanan urusan kewilayahan . aspek daya saing daerah. joe pencapaian sasaran rpm tahun . pencapaian sustainable development goals gs) pengelolaan badan usaha milik daerah bumi) . kerjasama daerah .cbooo nana.ooocoooooooooooooooooooo. iii kinerja keuangan masa lalu.mean iii kinerja pelaksanaan apbd. ju. i1i neraca daerah. kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu. proporsi penggunaan anggaran . jj. iii analisis pembiayaan . kerangka pendanaan .e.ooo hi proyeksi pendapatan dan belanja. ti penghitungan kerangka pendanaan. sumber pendanaan lainnya. j.cdw bab permasalahan dan isu strategis daerah.ooo. iv permasalahan pembangunan .ooa iv permasalahan pokok pembangunan daerah. iv permasalahan aspek kesejahteraan masyarakat .o.ooo oma iv permasalahan aspek daya saing daerah . iv permasalahan aspek pelayanan umum . iv isu strategi .j joe iv penelaahan rpm tahun . iv penelaahan rpm provinsi jawa barat tahun .o.ooowommnnnn iv penelaahan isu strategis lhs rpm kabupaten garut tahun . ivbidang urusan indikator satuan daa daa persentase implementasi rencana n a n a n a n a n a kebimbangan. persentase pemanfaatan hasil n a n a n a kebimbangan. ggjreeapansa persentase perangkat daerah yang n a n a n a difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. persentase kebijakan inovasi yang n a n a n a diterapkan daerah. sumber badan perencanaan pembangunan daerah kab. garut, tahun yang dikelola dalam sidprosentase sakit skpd o2383 kategori baik prosentase masalah temuan ang terselesaikan sumber inspektorat kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sid il gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut babrealisasi bidang urusan indikator satuan tersedianya rencana kerja ada tidak ada ada ada ada ada tahunan pada setiap alat alat kelengkapan dprd kabupaten: tersusun dan terintegrasinya ada tidakprogram ada tidak ada ada ada ada adayang dikelola dalam sidbidang satuan realisasi prosentase peningkatan index kepuasan masyarakat ka) n a l,$ ikm produk hukum yang diterbitkan oem omasatuan realisassangat sangat sangat sangat sangat kabupaten kategori tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi prosentase penyelesaian perijinan dan non perijinan sumber sekretariat daerah kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sidkesatuan bangsawan politik dalam negeri jumlah pembinaan terhadap orang lsm, ormas dan okp tomas ormas lsm jumlah pembinaan terhadap orang masyarakat dalam dalam pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan jumlah fasilitasi kerjasama orangbidang urusan indikator satuan 201s see leleletle program paten sumber kantor kecamatan, tahun yang dikelola dalam sid aspek daya saing daerahaspek daya saing daerah pengeluaran konsumsi n a pangan rumah tangga per kapita pengeluaran konsumsi n a non pangan rumah tangga perkapita angka kriminalitas rasio per penduduk sumber bps kabupaten garut, badan kembang kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sid gambaran kondisi daerah ioo interpretasi amma sesuai ( ) melampaui aseresemmemammsrman saja terasa memes esse rapor geser dana ema deroataamnmasaaa ama ass gas dasatteresaamntra sos era tes sao (iwgatemsamontotsa ang seeeluarga terhadap total kesempatan kerja menurunnya jumlah keluarga pra n a sejahtera (kk) persentase pad terhadap opini bpk atas laporan keuangan tw,tmp, pemerintah daerah wdp, wtp wdp wdp wtp wtp wtp wtp pencapaian skor pola pangan naa harapan pph) pencapaian skor pola pangan harapan ph) pangan prosentase penanganan daerah rawan pangan kontribusi sektor pertanian kontribusi sektor pertambangan terhadap pdrb n a kontribusi sektor pariwisata kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb n a kontribusi sektor industri terhadap h a pdrb gambaran kondisi daerah ii interpretasi inna kan hee men baca sesuai ( ) melampaui paspekpelayanan umum oo) uitayananurusan wajibbsar rentan paud): pesaramamamaaae tasisatosa doom oto pom oma jawsmsaan dam |msa ose dome ditamatkan sanpansosaa damgaraaransamarmangka putus sekolah apps) sd mi oo bea aangambaran kondisi daerah iit jumlah kasus kematian ibu akibat jiwa melahirrtolongan persalinmakanan jam rumah sakit rsu rasio rsu terhadap penduduk terhadap penduduk puskesmas rasio puskesmas terhadap terhadap pkm penduduk penduduk dokter rasio dokter penduduk terhadap penduduk dokter spesialis rasio dokter spesialis penduduk terhadap penduduk rasio tenaga medis pasien (bidan tenaga medis terhadap perawat penduduk gambaran kondisi daerah ii halamanan . iv perumusan isu strategis pembangunan kabupaten garut tahun . iv bab visi, misi, tujuan dan sasaran .ooooocoooooooooooooooooo. visi dan si. joon tujuan dan sasaran.oo oo. prioritas pembangunan daerah.oa bab strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. vi strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan holistik tematik dan integratif. oo. vi strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan kewilayahan .o. vidaerah .oooococooooooooooooooooooooooooooooooo.oooooooo. vii bab viii kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah . viii bab penutup .oooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo. tx rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun iiilayanan kesehatan rumah sakit ( kunjungan rawat dalan see angs angka kematian ibu melahirkan rseratusribu mmr)jalan desa) kondisi mantap tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupateresi sesuai ( ) melampauirosentase cakupan air minum prosentase cakupan air bersih rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah kesesuaian antara peruntukan dan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman jumlah rumah tidak layak huni ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat rasio jumlah lintas per jumlah penduduk lintas perduduk . jumlah satpol rasio jumlah satpol per per penduduk penduduk jumlah kegiatan operasi penegakan kali perda dan peraturan lainnya jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan potensi terjadinya kali bencana alam cakupan pelayanan bencana unit per kebakaran km2 bencananeh can makanan age lon peningkatan kompetensi tenaga kerja aam negeri been luar hubungan kerja pencari kerja terdaftar pencari kerja yang belum ditempatkerapan peraturan berusaha an ketenagakerjaan penyelesaian perselisihan hubungan sintase industrialperusahaan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama pb) besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan besaran pekerja buruh yang menjadi peserta program jamsostek orangbentuk dan terbitnya desa prosentase ketersediaan energi dan protein per kapita ketersediaan informasi pasokan mann benda bana nan mena pengawasan dan pembinaan (rekaman prosentase bidang lahan milikana ann alahan pemakaman administrasi kependudukan dan pencatatan sipil rasio penduduk ber ktp per satuan penduduk ketersediaan database cakupan penerbitan kartu tandaklp lpmlpm berprestasi ,98y0 persentase pkk aki persentase posyandu aktorka) persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang mkp) gambaran kondisi daerah ii rumusan ioo interpretasi standar bidang urusan indikator satuan ata sesuai ( ) melampauiremaja bkr) ber kbka),38y6 ,40y6 ,43y6 dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak wanita perhubungan tuo too tuh jumlah angkutan darat per rasio angkutan darat jumlah penumpang angkutan darat jumlah kendaraan bermotor yang unit laik operasi diuji (unit) prosentase kapal dalam kondisi laik layar rambu llu atas alat pemberi isyarat lalu lintas unit (unit) cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi klp masyarakat tingkat kecamatan persentase penduduk yang menggunakan hp telepon proporsi rumah tangga dengan ,749h akses internet gambaran kondisi daerah anc5720 pemerintah kabupaten garut daftar tabel halaman tabel2. nama kecamatan dan jumlah desa kelurahan kabupaten garut tahun . tabel2. luas lahan menurut penggunaan kabupaten garut tahun .oooooco womblnllaaaaan tabel kondisi baseline lingkungan hidup kabupaten garut . tabel jumlah penduduk kabupaten garut berdasarkan data badan pusat statistik tahun . jw. tabel jumlah penduduk kabupaten garut menurut kecamatan berdasarkan data bps tahun . ii tabel jumlah penduduk kabupaten garut berdasarkan data siak tahun .ooo www tabel jumlah penduduk kabupaten garut menurut kecamatan berdasarkan data siak tahun .? tabel pdrb adh berlaku kabupaten garut tahun juta rupiah) .oomeeenanannnaa tabel pdrb adh konstan tahun kabupaten garut tahun juta rupiah) .oooennaan tabel laju pertumbuhan ekonomi kabupaten garut tahun juta rupiah). tabel pdrb perkapita kabupaten garut atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun ii tabel perkembangan indikator kemiskinan kabupaten garut tabel perbandingan target dan realisasi indikator kemiskinan tahun oom. tabel pencapaian indeks pembangunan manusia ipm) kabupaten garut tahun s.d. . ii 5iooo woo tabel pencapaian angka harapan hidup kabupaten garut tahun .oco wom mana rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahunporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi koperasi usaha kecil dan menengah prosentase koperasi aktif sehat rasio usaha mikro dan kecil prosentase peningkatan minat investasi daerah prosentase peningkatan realisasi investasi daerah dan non perijsistem data dan ada tidak ada ada ada ada ada statistik yang terintegrasi, buku indikator makro kabupaten pas jeersantaan penyelenggaraan festival seni dan budaya: pagelaran benda, situs dan kawasan cagar jumlah karya budaya yang buah direvitalisasi dan inventarisasi, dan jumlah cagar budaya yang dikelola cb odnb secara terpadu. maa pengunjung perpustakaan jumlah pengunjung perpustakaan umum darah orang jumlah pengunjung perpustakaoleksi buku yang tersedia kang perpustakaan daerah jumlah judul buku ( tata umah buku a7p jas (kearsipan prosentase skpd, kecamatan dan desa yang telah menerapkan arsip secara baku peningkatan sdm pengelola kearsipan a55. tekanan produktivitas padi, palawija, sayuran dan buah buahan rodutavitas padi e523 csi produktivitas sayuran produksi padi, palawija, sayuran dan buah buahan produksi padi ton) lo00| produksi palawija( ton) produksi sayuran ton)duksi buah buahan( ton) produksi tanaman hias tangkai) produksi tanaman obat ton) peningkatan nilai tambah komoditi pertanian pengembangan kelembagaan pengolah hasil pertanian kel) kip petani perkebunan yang mengikuti orang pelatihan orang) penguatan kelembagaan tani kelompok perkebunan kelompok) peningkatan produksirosentase peningkatan pemasaran sani perah beton ia1as 1a7ea iin ani potong (ekor kerbau (ton domba (ekor) gambaran kondisi daerah interpretasi kan hee men nee baca sesuai ( ) melampaui | tambangan ear sea sam soda sasa seo sos | hvambursteon ekor resize remas oresozu te17aa resah09 | wam ras pedaging(ek) @kor songs senado oseszio ti014s s7sa3 | ration aon sos |ipamasapitp |oo4a res07 te0200 res2s8 | basingbombatp ra60aso r07as2: | basngavemrasth otg assa s0c0217 sastra t01e3 sasa |ipamamamauastp dosasaan rossi 3n0as82 |iswuarep sea1sem 2amors 29s5s2s3 | emo |ota e2000 lho swin lan penata anime |masa peemasaatan dma kehutanan pera soo maa ommtest sos emmtmvay omi mon tobago esa amanergi dan sumber daya mineral rasio elektrifikasi rumah tangga tingkat kemantapan listrik sambungan rumah dan instalasi n a n a rumah sr ir) tingkat kemantapan jaringan listrik pedesaan n a n a perdagangan leo terlaksananya pameran pada even kali even regional dan nasional irama pertumbuhan industri agro dan tumbuhnya wirausaha baru yang terampil bidang industri kecil dan orangindustri klp pembangunan sentra industri unit potensialammemaasanluar jawa kai perikanan kolam air tenang kai perikanan budidaya sawah produksi perikanan budidaya ton tambak (ton) jumlah benih ikan untuk budidaya ribu ekor (ribu ekor) produksi perikanan budidaya berdasarkan jenis ikan ikan mas (ton) kan nia to) ass a09 sai i1(an lainnya ton) ikan hias (ekor) kai perairan pengembangan balai benih ikan bbi) pengembangan usaha kawasan megapolitan: kelembagaan usaha mandiri tar t produksi tom) s4553 so01 soo sara ica produksi hasil perikanan laut terlaksananya pembinaan pendampingan pada kelompok kelompok nelayan perikanan tangkap (kelompok) meningkatnya jumlah armada tangkap kapal motor (unit) unit meningkatnya sarana prasarana tpi ppi (unit) unit terlaksananya peningkatan sarana pelabuhan perikanan (lokasi) lokasiterakomodirnya usulan musrenbang kecamatan dalam rkd prosentase kesesuaian program rpm dan rkd prosentase kesesuaian program renstra skpd dengan rpm prosentase kesesuaian program senja skpd dengan renstra skpd prosentase kesesuaian program rkd dengan apbd tersedianya dokumen perencanaan ipjp telah ditetapkan dgn dokumen perda tersedianya dokumen perencanaan rpm telah ditetapkan dgn dokumen perda perkara tersedianya dokumen perencanaan rkd telah ditetapkan dgn dokumen perkara tersedianya dokumen rtrw yang telah ditetapkan dengan perda dokumen (tangan opini bpk atas laporan keuangan tw,tmp, pemerintah daerah wdp, wtp wdp wdp wtp wtp wtp wtp prosentase perencanaan dan prosentase peningkatan pendapatan daerah kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan prosentase pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpegawai yang mengikuti diklat teknis fungsional ka)dalam pengembangan jabatan karir pegawai persentase implementasi rencana aan ann persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi n a n a n a daerah. persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah. n a n a n a (pengawasan prosentase peningkatan index kepuasan masyarakat ikm) gambaran kondisi daerah halaman tabel pencapaian pengeluaran per kapita kabupaten garut tahun .oooooco wmeneaanaaalaaaaabidang jalan tahun .cbooo wonalnnlalanaan tabel pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang sumber daya air tahun . tabel pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang air bersih dan sanitasi tahun .i.oo. tabel pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum bidang penataan ruang tahun . ii tabel pencapaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun . iii. tabel pencapaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum tahun .oooooco www tabel pencapaian kinerja urusan sosial tahun . tabel pencapaian kinerja urusan tenaga kerja tahun .oooooco www tabel pencapaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun . tabel pencapaian kinerja urusan pangan tahun tabel pencapaian kinerja urusan pertanahan tahun ii tabel pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup tahun .oooooco wmeneaanaaalaaaaan tabel pencapaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun . j.o. tabel pencapaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun .o.oo woo tabel pencapaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun .i. tabel pencapaian kinerja urusan perhubungan tahun .oco wmanakanlenllalaan tabel pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informatika tahun .oco wmanakanlenllalaan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahunaa, cc, predikat penilaian sakit kabupaten predikat penilaian ppd kabupaten tino tinggi sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi sangat tinggi tinggi nasi paripurna jumlah rapat kerja alat kelengkapan kali dprd kesatuan bangsawan politik dalam negeri jumlah pembinaan terhadap lsm orang oam palas terhadap lsm, tomas ormas lsm) jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam dalam orang pemahaman pengembangan wawasan kebangsaan jumlah fasilitasi kerjasama penanganan gangguan keamanan orang dan ketertibartisipasi masyarakat dalam pemilu program paten pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga per kapita pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga perkapita prosentase jalan mantap baik dan sedang) perkotaan perdesaan cakupan rumah tinggal bersantai tingkat kemantapan jaringan irigasi teknis kabupaten prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik rasio per angka kriminalitas penduduk rasio ketergantunganpencapaian sasaran rpm tahun perkembangan capaian realisasi indikator kinerja rpm kabupaten garut dilihat dari indikator capaian kinerja. pada tahun berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah terdapat beberapa urusan yang beralih kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, diantaranya urusan kehutanan, pendidikan menengah, kelautan, pengelolaan terminal tipe dan lainnya, sehingga beberapa indikator yang terkait urusan tersebut kewenangannya juga beralih. berdasarkan hasil penilaian realisasi capaian indikator kinerja dari tahun sampai dengan tahun sebanyak indikator atau memperoleh nilai sangat tinggi, sebanyak indikator atau memperoleh nilai tinggi, sebanyak indikator atau memperoleh nilai sedang, sebanyak indikator atau ,65y6 memperoleh nilai rendah, dan sebanyak indikator atau memperoleh nilai sangat rendah. perkembangan capaian realisasi indikator kinerja rpm dalam misi yaitu meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis.emandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokalualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman, realisasi capaian indikator gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun: mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhurhasil pencapaian kinerja sasaran rpm sampai dengan tahun dapat dilihat dari tabel berikut ini: gambaran kondisi daerah tabel perkembangan realisasi capaian indikator kinerja rpmsasaran meningkatnya kehidupan masyarakat yang bermartabat, memilki etika sera menjunjung nnlatagama prosentase belum pesantren, mencapai madrasah, diniyah target tapi yang mendapat meningkat bantuan aaa maa aka kegiatan target keagamaan jumlah putra putri n a belum petani, pedagang mencapai kecil yang target beasiswa kuliah selo lelet kegiatan target keolahragaan kegiatan target kepemudaan asa budaya (kali target budaya (kali target on? meroket tita kaaspeamanpemalan anak usia dini target pendidikan dasar mencapai target mean mena ena sederajat sederajangka putus ,51y0 belum sekolah pendidikan mencapai dasar target angka putus sekolah apps) sd mi angka putus ,000y6 sekolah apps) smp m angka melanjutkan belum smp sma smk mencapai target angka partisipasi ,75y6 belum pendidikan mencapai menengah: target sederajat sederajat angka putus yo0 yo0 yo0 belum sekolah mencapai sma ma smk target target rata rata lama belum sekolah tahun) mencapai target tapi meningkat jumlah pengunjung belum perpustakaan mencapai terlayani per tahun target tapi meningkat jaa permakaman kamtadamaaas pemamantasaaan kunjungan rawat mencapai jalan (orang target dana doa dea das mata menanti mens meat kunjungan rawat mencapai inap (orang target prosentase belum kepesertaan bpjs mencapaiarget jumlah kasus belum kematian ibu mencapai melahirkan target jumlah kasus belum kematian bayi mencapai target tapi meningkat cakupan 95y9 belum desa kelurahan mencapai universal child target tapi immunization uci meningkat mea siaga aktif target teman aet nda pemanduan pendidik mal penguatan end kera ang sat sada pasar tiga fertility rate tfr target menurunnya laju ,54y0 ,51y6 ,41y6 ,22y6 ,52y6 belum pertumbuhan mencapai penduduk lpp target menurunnya belum jumlah keluarga mencapai pra sejahtera target jumlah calon belum transmigran yang mencapai ditempatkan target prosentase kasus mencapai korban kekerasan target terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan ang tertangani target pan penanda dna plan prana test here sai jumlah mencapai penyandang target masalah kesejahteraan sosial pks) yang dapat memenuhorang jumlah keluarga belum berumah tidak mencapai layak huni yang target tapi dibantu rth meningkat prosentase pencari mencapai kerja terdaftar target ang ditempatkan jumlah penyerapan belum tenaga kerja mencapai melalui sistem target padat karya pks prosentase mencapai perusahaan yang target menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan syarat kerja prosentase mencapai penyelesaian kasus target perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama prosentase mencapai kesesuaian nilai target upah minimum kabupaten umk) dengan kebutuhan hidup layak (khl prosentase belum keikutsertaan mencapai. jamsostek target tapi meningkat besaran meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat berbasis agribisnis, agroindustri kelautan dan pariwisata ' ' |petani dan mencapai pelaku agribisnis target ang terlatih i . iiikikikiklkiikikialan pangan dan hortikultura (orang petani perkebunan (orang) peternakan (klp gabungan kelompok tani dan pelaku agribisnis gapoktan kelompok tani mencapai berprestasi tingkat target regional dan nasional aaa pelat uda per tan pan peranan galah peningkatan mencapai produksi pertanian target tanaman pangan dan hortikultura oji latm bisa base giat gesa7 soa2ss sin7 sing7 tons2n sport rows3g beats get72e o|i swan situs glass lesser sesar geb21o ses2to gosok teori7 sisa2o kode285 sonata terkenalnya luas mencapai lahan sawah target kabupaten garut prosentase ,54y6 ,62y9 mencapai peningkatan target pendapatan petani terwujudnya belum organik (sertifikat) target populasi ternak mencapai (sapi perah dan target domba)ekor peternakan target bea men rea bee esa ssutien 2parasit 22g5s25 prosentase belum peningkatan mencapai produksi komoditi target unggulan perkebunan akarwangi, kopi, teh, karet laju peningkatan mencapai produktivitas target komoditi unggulan perkebunan prosentase mencapai peningkatan unit target pengolahan hasil perkebunan a0: mangkatnya penganan pemanen taran yna pemasar bra jumlah produksi belum perikanan laut mencapai (ton) target tapi meningkat jumlah produksi belum perikanan budidaya mencapai tambak (ton target jumlah produksi belum perikanan budidaya mencapai kolam air tenang target tapi ton meningkat gambaran kondisi daerah halaman tabel pencapaian kinerja urusan koperasi dan usaha kecil menengah tahun . tabel pencapaian kinerja urusan penanaman modal tahun oom tabel pencapaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga tahun oomii tabel pencapaian kinerja urusan kebudayaan tahun .oco wmanananananna ti o1 tabel pencapaian kinerja urusan perpustakaan tahun .ooooorco womnananaaanaco bombo.ooo wo. tabel pencapaian kinerja urusan perdagangan tahun ii tabel pencapaian kinerja urusan perindustrian tahun oom tabel pencapaian kinerja urusan transmigrasi tahun ii tabel pencapaian kinerja urusan perencanaan tahun ii tabel pencapaian kinerja urusan keuangan tahun ii tabel pencapaian kinerja urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tahun . ti tabel pencapaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan tahun .oooocorco wmnanananana tabel pencapaian kinerja urusan pengawasan tahun ii rencana pembangunan jangka menengah daerahlahan kritis belum luar kawasan mencapai hutan hutan yang target ditangani kerusakan hutan target jumlah usaha n a n a belum aneka hasil mencapai kehutanan bukan target kayu yang dibina jumlah komoditi n a n a belum aneka usaha hasil mencapai kehutanan bukan target kayu yang dikembangkan peningkatan n a n a belum jumlah lokasi mencapai pemanfaatan jasa target lingkungan prosentase 55y6 belum penanganan mencapai daerah rawan target tapi pangan meningkat terbentuk dan belum terbitnya desa mencapai mandiri pangan target tapi desa meningkat semar harian oem dansa jumlah kunjungan belum wisata (juta orang) mencapai target tapi meningkat yang terbina mencapai target rasio usaha mikro belum dan kecil terhadap mencapai seluruh umkm target tapi meningkat dea wirausahawan barbelum koperasi aktif mencapai sehat target terbina mencapai target jumlah sentra mencapai industri potensial target yang dibina dan dikembangkan pertumbuhan belum industri agro dan mencapai hasil hutan target tapi meningkat jumlah pasar mencapai tradisional yang target direvitalisasi prosentase ,84y9 mencapai peningkatan minat target investasi daerah prosentase ,84y9 mencapai peningkatan target realisasi investasi daerah semar menata balita alta ita yang menatap prosentase jalan belum kabupaten mantap mencapai (baik dan sedang) target tapi meningkat menurunnya mencapai jumlah rumah tidak target layak huni tinggal bersantai mencapai target prosentase ruang belum terbuka hijau luas mencapai ber hplcakupan pelayanan mencapai bencana kebakaran target unit per km2 prosentase ,21y6 ,80y6 belum cakupan air minum mencapai perkotaan target prosentase belum cakupan air bersih mencapai perdesaan target tapi meningkat ema menata ketamakan ear fan pecahan pelafalan pererdlan peramalan fi prosentase ,00y6 ,00y6 ,00y6 mencapai kesesuaian target pemanfaatan ruang teman menbgtatna pemetaan naa, terra gan agama tingkat ,95y6 belum kemantapan mencapai jaringan irigasi target tapi teknis kabupaten meningkat tingkat belum kemantapan mencapai jaringan irigasi target tapi desa meningkat semar moihatata seorang dan penautan sutradara mia lema perasan rumah tangga target sean merana klan kenamaan kemamanlitaa darat mencapai target jumlah kendaraan belum bermotor yang laik mencapai operasi diuji (unit) target prosentase kapal mencapai dalam kondisi target laik layar tingkat status cemar berat cemar cemar cemar cemar cemar cemar cemar cemar cemar berat cemar cemar belum mutu sungai utama berat berat berat berat sedang sedang berat berat berat berat mencapai dan waduk sitingkat pelayanan 41y9 belum sampah y6) mencapai target tapi meningkat cakupan pelayanan belum pju yo) mencapai target tapi meningkat meningkatnya desa belum tangguh bencana mencapai target tapi meningkat ae. skpd kategori baik target sakit kabupaten poin target predikat penilaian tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi sangat sangat sangat tinggi sangat sangat mencapai ppd kabupaten tinggi tinggi tinggi tinggi target opini bpk atas wdp wdp wtp wtp wtp wtp wtp wdp wdp wtp wtp wtp mencapai laporan keuangan target pemerintah daerah prosentase mencapai masalah temuan target ang terselesaikan prosentase fasilitasi belum tahapan mencapai pembentukan dob target kabupaten garut selatan prosentase skpd ,31y6 ,08y6 ,00y6 ,92y6 ,92y6 ,73y6 ,00y6 ,88y9 belum kecamatan dan mencapai desa yang baik target tapi dalam pengelolaan meningkat arsip jumlah produk perda, perda, perda, perda, perda, perda, perda, perda, perda, perda, perda, perda, mencapai hukum yang perlu, perlu, perlu, perlu, perlu, perlu, perlu, perlu, perlu, perlu, perlu, target ditetapkan kebun kebun perlu, kebun kebun kebun kebun kebun kebun kebun kebun kebun kebumencapai desa kelurahan target berkinerja baik pos pandu aktif target prosentase desa belum memiliki des mencapai target tapi meningkat prosentase n a belum peningkatan index mencapai kepuasan target masyarakat ikm prosentase mencapai kecamatan yang target melaksanakan program paten jumlah paket mencapai pengadaan barang target jasa pemerintah ang difasilitasi jumlah kasus mencapai pertanahan yang target ditangani prosentase mencapai penyelesaian target perijinan dan non perijinan target kepemilikan akta belum kelahiran per mencapai penduduk target tapi meningkat prosentase mencapai terakomodirnya target usulan musrenbang kecamatan dalam rkd prosentase mencapai kesesuaian target program rpm dan rkd kesesuaian mencapagram renstra target tapi skpd dengan meningkat rpm snn prosentase pejabat ,0y6 belum struktural yang mencapai mengikuti diklat target kepemimpinan prosentase belum pegawai yang mencapai mengikuti diklat target tapi teknis fungsional meningkat prosentase mencapai pegawai yang lulus target ujian kenaikan pangkat dan ujian dinas prosentase belum penempatan mencapai jabatan sesuai target kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan jabatan karir pegawai prosentase mencapai pegawai yang target mencapai skp diatas tingkat mencapai pelanggaran target disiplin pegawai . prosentase belum peningkatan mencapai pendapatan daerah target yan mangamppegasanuaaaan prosentase asset belum daerah yang mencapai terinventarisir target tapi meningkat mangamassamamammaarasio jumlah mencapai lintas terlatih per target penduduk rasio jumlah satpol belum terlatih per mencapai penduduk target jumlah fasilitasi belum kerjasama mencapai penanganan target gangguan keamanan dan ketertiban (orang besaran meningkatnya kuantitas dan kualitas kehidupan berdemokrsi ' ' prosentase n a mencapai partisipasi target masyarakat dalam pemilupencapaian sustainable development goals gs) dengan berakhirnya millenium development goals pada tahun yang diklaim sukses membawa penduduk dunia khususnya negara dunia ketiga memenuhi kebutuhan dasarnya (kesehatan, pendidikan, standar hidup) yang diukur dengan human development index, maka united nation un) melalui sustainable development working group mencanangkan sustainable development goals gs) sebagai sasaran jangka panjang komunitas dunia dalam mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui adanya keseimbangan pembangunan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas ekonomi harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat dan terjadinya lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi dan salah satu sasaran untuk mewujudkan keseimbangan ketiga hal tersebut adalah sustainable and resilient infrastructure development. negara negara anggota perserikatan bangsa bangsa pbb), termasuk indonesia, menyepakati outcome document yang berisi tentang deklarasi, tujuan, target dan cara pelaksanaan hingga tahun sebagai kerangka kerja pembangunan global baru pengganti millenium development goals gs) yang berakhir tahungambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahunioo.aas gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahugambaran capaian indikator kabupaten garut tahun disajikan pada tabel berikut tabel pencapaian indikator kabupaten garut tahun capaian pada tahun mengurangi persentase penduduk yang setidaknya setengah proporsi laki laki, hidup bawah garis perempuan dan anak anak dari semua kemiskinan nasional, usia, yang hidup dalam kemiskinan menurut jenis kelamin dan semua dimensi, sesuai dengan definisi kelompok umur. nasional. menerapkan secara nasional sistem dan .f(a) proporsi peserta jaminan upaya perlindungan sosial yang tepat kesehatan melalui ssn bagi semua, termasuk kelompok yang bidang kesehatan. palingjaminan sosial bidang bagi semua, termasuk kelompok yang ketenagakerjaan. paling miskin, dan pada tahun mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. gambaran kondisi daerah halaman tabel pencapaian kinerja urusan pendukung dprd tahun .oco work wmnnnanaa tabel pencapaian kinerja urusan pendukung kdh wkd tahun .oco work wmnnnanaa tabel pencapaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun .ooo. tabel pencapaian kinerja urusan kewilayahan tahun ii tabel pencapaian kinerja aspek daya saing daerah tahun .oco wor wmenlanaaantabel perkembangan realisasi capaian indikator kinerja rpm kabupaten garut tahun .i.ek tabel pencapaian indikator kabupaten garut tahun ii tabel pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun .ooooco wmenananaanana tabel capaian standar pelayanan minimal pelayanan bidang kesehatan. io. tabel capaian standar pelayanan minimal pelayanan rsud tahun .oco woo wmennaa tabel pencapaian standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum tahun . tabel pencapaian standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat tahun . mann tabel standar pelayanan minimal bidang trantibumlinmas . tabel standar pelayanan minimal bidang sosial . ti tabel rekapitulasi pendanaan kegiatan telp pkl swasta kabupaten garut tahun . we.ek tabel target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten garut tahun .cbooo wonalnnlalanaan tabel kontribusi komponen realisasi pendapatan daerah kabupaten garut tahun .eo.oe rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun vii bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun capaiandisabilitas yang miskin dan bagi semua, termasuk kelompok yang rentan yang terpenuhi hak paling miskin, dan pada tahun dasarnya dan inklusivitas.mendapatkan bantuan tunai bagi semua, termasuk kelompok yang bersyarat program keluarga paling miskin, dan pada tahun harapan. mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. pada tahun menjamin bahwa .(a) persentase perempuan semua laki laki dan perempuan, pernah kawin umur khususnya masyarakat miskin dan tahun yang proses rentan, memiliki hak yang sama melahirkan terakhirnya terhadap sumber daya ekonomi, serta fasilitas kesehab) persentase anak umur semua laki laki dan perempuan, bulan yang menerima khususnya masyarakat miskin dan imunisasi dasar lengkapc) prevalensi penggunaan semua laki laki dan perempuan, metode kontrasepsi cpr) khususnya masyarakat miskin dan semua cara pada pasangan rentan, memiliki hak yang sama usia subur pus) usia terhadap sumber daya ekonomi, serta tahun yang berstatus kawidumber air rentan, memiliki hak yang sama minum layak dan terhadap sumber daya ekonomi, serta berkelanjuanitasi rentan, memiliki hak yang sama layak dan berkelanjutan.g) angka partisipasi murni semua laki laki dan perempuan, apm) sd mih) angka partisipasi murni semua laki laki dan perempuan, apm) smp m tspenduduk umur semua laki laki dan perempuan, tahun dengan khususnya masyarakat miskin dan kepemilikan akta kelahiranrumah tangga semua laki laki dan perempuan, miskin dan rentan yang khususnya masyarakat miskin dan sumber penerangan rentan, memiliki hak yang sama utamanya listrik baik dari terhadap sumber daya ekonomi, serta pln dan bukan plmbangun jumlah korban meninggal, ketahanan masyarakat miskin dan hilang, dan terkena dampak mereka yang berada dalam kondisi bencana per orangmbangun .(a) jumlah lokasi penguatan ketahanan masyarakat miskin dan pengurangan risiko bencana mereka yang berada dalam kondisi daerahb) pemenuhan kebutuhan rp3. ketahanan masyarakat miskin dan dasarc) pendampingan psikososial ketahanan masyarakat miskin dand) jumlah daerah bencana ketahanan masyarakat miskin dan alam bencana sosial yang mereka yang berada dalam kondisi mendapat pendidikan rentan, dan mengurangi kerentanan layanan khusus. mereka terhadap kejadian ekstrim sman sekolah madrasah terkait iklim dan guncangan ekonomi, aman bencana) sosial, lingkungan, dan bencana. pada tahun membangun .(e) indeks risiko bencana pada ketahanan masyarakat miskin dan pusat pusat pertumbuhan mereka yang berada dalam kondisi yang berisiko tinggia) jumlah kerugian ekonomi ketahanan masyarakat miskin dan langsung akibat bencanadokumen strategi ada ketahanan masyarakat miskin dan pengurangan risiko bencana mereka yang berada dalam kondisi prb) tingkat nasional dan rentan, dan mengurangi kerentanan daerah.l.a. proporsi sumber daya yang terkait sumber daya dari berbagai dialokasikan oleh pemerintah sumber, termasuk melalui kerjasama secara langsung untuk pembangunan yang lebih baik, untuk program pemberantasan menyediakan sarana yang memadai dan kemiskinan.mobilisasi yang signifikan l.a.2s pengeluaran untuk layanan terkait sumber daya dari berbagai pokok (pendidikan, sumber, termasuk melalui kerjasama kesehatan dan perlindungan pembangunan yang lebih baik, untuk sosial) sebagai persentase menyediakan sarana yang memadai dan dari total belanja terjangkau bagi negara berkembang, pemerintah.pada tahun menghilangkan prevalensi ketidakcukupan kelaparan dan menjamin akses bagi konsumsi pangan semua orang, khususnya orang miskin prevalence dan mereka yang berada dalam kondisi undernourishment).(a) prevalensi kekurangan gizi kelaparan dan menjamin akses bagi (underweight) pada anak semua orang, khususnya orang miskin balita.penduduk dengan kelaparan dan menjamin akses bagi kerawanan pangan sedang semua orang, khususnya orang miskin atau berat, berdasarkan dan mereka yang berada dalam kondisi pada skala pengalaman rentan, termasuk bayi, terhadap kerawanan pangan. makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. pada tahun menghilangkan .(a) proporsi penduduk dengan kelaparan dan menjamin akses bagi asupan kalori minimum semua orang, khususnya orang miskin bawah dan mereka yang berada dalam kondisi kkal kapita harilima target yang disepakati secara tahun balitaa)dua target yang disepakati secara tahun baduthilangkan prevalensi malnutrisi (berat segala bentuk kekurangan gizi, badan tinggi badan) anak termasuk pada tahun mencapai pada usia kurang dari target yang disepakati secara tahun, berdasarkan tipefa) prevalensi anemia pada ibu segala bentuk kekurangan gizi, hamil.b) persentase bayi usia kurang segala bentuk kekurangan gizi, dari bulan yang termasuk pada tahun mencapai mendapatkan asi eksklusif.c) kualitas konsumsi pangan segala bentuk kekurangan gizi, yang diindikasikan oleh skor termasuk pada tahun mencapai pola pangan harapan pph) target yang disepakati secara mencapai, dan tingkat internasional untuk anak pendek dan konsumsi ikanproduktivitas pertanian dan pendapatan dibagi jumlah tenaga kerja produsen makanan skala kecil, sektor pertanian (rupiah per khususnya perempuan, masyarakat tenaga kerja).pada tahun mengurangi rasio angka kematian ibu aki). angka kematian ibu hingga kurang dari per kelahiran hidup. pada tahun mengurangi rasio proporsi perempuan pernah angka kematian ibu hingga kurang dari kawin umur tahun per kelahiran hidup. yang.(a) persentase perempuan angka kematian ibu hingga kurang dari pernah kawin umur per kelahiran hidup. tahun yang proses melahirkan terakhirnya fasilitas kesehagakhiri kematian angka kematian balita bayi baru lahir dan balita yang dapat baangka kematian neonatal bayi baru lahir dan balita yang dapat akna) angka kematian bayi akb) bayi baru lahir dan balita yang dapat per kelahiran hidup.b) persentase kabupaten kota bayi baru lahir dan balita yang dapat yang mencapai dicegah, dengan seluruh negara imunisasi dasar lengkap berusaha menurunkan angka kematian pada bayi..(a) prevalensi hiv pada populasi ,03y6 aids, tuberkulosis, malaria, dan dewasinsiden tuberkulosis itb) ,05y6 aids, tuberkulosis, malaria, dan per pendudukkejadian malaria per aids, tuberkulosis, malaria, dan orangjumlah kabupaten kota aids, tuberkulosis, malaria, dan yang mencapai eliminasi penyakit tropis yang terabaikan, dan malaria.persentase kabupaten kota aids, tuberkulosis, malaria, dan yang melakukan deteksi dini penyakit tropis yang terabaikan, dan untuk infeksi hepatitis memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnyakhiri epidemi jumlah orang yang aids, tuberkulosis, malaria, dan memerlukan intervensi penyakit tropis yang terabaikan, dan terhadap penyakit tropis memerangi hepatitis, penyakit yang terabaikan filariasis bersumber air, serta penyakit menular dan kusta). lainnya. pada tahun mengakhiri epidemi .(a) jumlah provinsi dengan aids, tuberkulosis, malaria, dan eliminasi kustb) jumlah kabupaten kota aids, tuberkulosis, malaria, dan dengan eliminasi filariasis penyakit tropis yang terabaikan, dan (berhasil lolos dalam survei memerangi hepatitis, penyakit penilaian transmisi tahap i). bersumber air, serta penyakit menular lainnya. pada tahun mengurangi hingga .(a) persentase merokok pada sepertiga angka kematian dini akibat penduduk umur s18sepertiga angka kematian dini akibat tinggc) prevalensi obesitas pada sepertiga angka kematian dini akibat penduduk umursepertiga angka kematian dini akibat rate) akibat bunuh dira) jumlah kabupaten kota sepertiga angka kematian dini akibat yang memiliki puskesmas penyakit tidak menular, melalui yang menyelenggarakan pencegahan dan pengobatan, serta upaya kesehatan jiwa. meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. memperkuat pencegahan dan .(e) prevalensi penyalahgunaan pengobatan penyalahgunaan zat, narkoba. termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. memperkuat pencegahan dan konsumsi alkohol (liter per pengobatan penyalahgunaan zat, kapita) oleh penduduk umur termasuk penyalahgunaan narkotika tahun dalam satu tahun dan penggunaan alkohol yang terakhir. membahayakanakses proporsi perempuan usia universal terhadap layanan kesehatan reproduksi tahun) seksual dan reproduksi, termasuk atau pasangannya yang keluarga berencana, informasi dan memiliki kebutuhan keluarga pendidikan, dan integrasi kesehatan berencana dan menggunakan reproduksi dalam strategi dan alat kontrasepsi metode program nasional. modern. pada tahun menjamin akses .(a) angka prevalensi universal terhadap layanan kesehatan penggunaan metode seksual dan reproduksi, termasuk kontrasepsi cpr) semua keluarga berencana, informasi dan cara pada pasangan usia pendidikan, dan integrasi kesehatan subur pus) usia reproduksi dalam strategi dan tahun yang berstatus kawin. program nasional. pada tahun menjamin akses .(b) angka penggunaan metode universal terhadap layanan kesehatan kontrasepsi jangka panjang seksual dan reproduksi, termasuk mkp) cara modern.angka kelahiran pada universal terhadap layanan kesehatan perempuan umur seksual dan reproduksi, termasuk tahun age specific fertility keluarga berencana, informasi dan rate asf)..fa) total fertility rate tfr).f(a) unset need pelayanan termasuk perlindungan risiko kesehatantermasuk perlindungan risiko dicakup asuransi kesehatan keuangan, akses terhadap pelayanan atau sistem kesehatan kesehatan dasar yang baik, dan akses masyarakat per terhadap obat obatan dan vaksin dasar penduduk.termasuk perlindungan risiko nasional jkn)) proporsi kematian akibat mengurangi jumlah kematian dan keracunan. kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanahmperkuat pelaksanaan the .a. persentase merokok pada framework convention tobacco penduduk umur tahun. control who seluruh negara sebagai langkah yang tepat. mendukung penelitian dan .b. i.(a) persentase ketersediaan obat pengembangan vaksin dan obat dan vaksin puskesmas.ingkatkan secara signifikan .c. kepadatan dan distribusi pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, tenaga kesehatan.pada tahun menjamin bahwa proporsi anak anak dan semua anak perempuan dan laki laki remaja: (a) pada kelas (b) menyelesaikan pendidikan dasar dan tingkat akhir sd kelas (c) menengah tanpa dipungut biaya, tingkat akhir smp kelas setara, dan berkualitas, yang mengarah yang mencapai standar pada capaian pembelajaran yang kemampuan minimum relevan dan efektif. dalam: (i) membaca, ji) matematika. pada tahun menjamin bahwa .(a) persentase sd mib) persentase smp md) angka partisipasi kasar semua anak perempuan dan laki laki (apk) sd miangka partisipasi kasar semua anak perempuan dan laki laki apk) smp m tsrata rata lama sekolah semua anak perempuan dan laki laki penduduk umur tahunfa) angka partisipasi kasar semua anak perempuan dan laki laki apk) pendidikan anak usia memiliki akses terhadap perkembangan dinisignifikan jumlah pemuda dan orang dengan keterampilan dewasa yang memiliki keterampilan teknologi informasi dan yang relevan, termasuk keterampilan komunikasi tik).rasio angka partisipasi disparitas gender dalam pendidikan, murni apm) dan menjamin akses yang sama untuk perempuan laki laki semua tingkat pendidikan dan sd mi sederajat, pelatihan kejuruan, bagi masyarakat smp m ts sederajat, rentan termasuk penyandang cacat, sma smk ma sederajat, masyarakat penduduk asli, dan anak dan rasio angka partisipasi anak dalam kondisi rentan. kasar apk) perempuan laki laki perguruan tinggi. pada tahun menjamin bahwa .(a. perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numeral. pada tahun menjamin bahwa .(b dan umur perempuan, memiliki kemampuan tahun. literasi dan numeral. membangun dan meningkatkan fasilitas .a. proporsi sekolah dengan pendidikan yang ramah anak, ramah akses ke: (a) listrik (b) penyandang cacat dan gender, serta internet untuk tujuan menyediakan lingkungan belajar yang pengajaran, (c) komputer aman, anti kekerasan, inklusif dan untuk tujuan pengajaran, (d) efektif bagi semua.. gambaran kondision pemekaran anupama gurun anc5720 pemerintah kabupaten garut halaman tabel prosentase sumber pendapatan daerah kabupaten garut tahun .coooomnnnnnnnn tabel kinerja realisasi pendapatan daerah kabupaten garut tahun .coooomnnnnnnnn tabel rata rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah kabupaten garut tahun .ooo woo tabel target dan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten garut tahun |. tabel target dan realisasi belanja daerah kabupaten garut tahun .ec.oooomenannnnnnn tabel proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah kabupaten garut tahun . tabel kontribusi komponen realisasi belanja daerah kabupaten garut tahun .i.o.oocenlanlna tabel rata rata pertumbuhan realisasi belanja daerah kabupaten garut tahun |. tabel anggaran dan realisasi belanja tidak langsung kabupaten garut tahun .o.ooo wma tabel anggaran dan realisasi belanja langsung kabupaten garut tahun .oococomlnannnnnnn tabel rata rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah kabupaten garut tahun .cbooo tabel rata rata pertumbuhan neraca daerah kabupaten garut tahun .c.oco woo wmnnnnnnna mn tabel realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun na. nana ti tabel analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tahun .cocommlnannnnnannn tabel defisit riil anggaran kabupaten garut tahun iii tabel komposisi penutup defisit riil anggaran kabupaten garut tahun .coooooomnnnnnnnn tn tabel realisasi sisa lebih perhitungan anggaran kabupaten garut tahun .ooo wmn tabel proyeksi pendapatan daerah tahun . tabel proyeksi belanja daerah tahun . tabel proyeksi pembiayaan daerah tahun . viiisecara signifikan .c. persentase guru tk, sd, meningkatkan pasokan guru yang smp, sma, smk, dan plb berkualitas, termasuk melalui yang bersertifikat pendidik.terhadap kaum perempuan dimanapun. responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan(fisik, seksual, seksual, serta berbagai jenis eksploitasi atau emosional) oleh lainnya. pasangan atau mantan pasangan dalam bulan terakhir. menghapuskan segala bentuk .(a) prevalensi kekerasan kekerasan terhadap kaum perempuan terhadap anak perempuan.seksual oleh orang seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lain selain pasangan dalam lainnya. bulan terakhir. menghapuskan segala bentuk .(a) persentase korban kekerasan kekerasan terhadap kaum perempuan terhadap perempuan yang ruang publik dan pribadi, termasuk mendapat layanan perdagangan orang dan eksploitasi komprehensif. seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. menghapuskan semua praktik proporsi perempuan umur berbahaya, seperti perkawinan usia tahun yang berstatus anak, perkawinan dini dan paksa, serta kawin atau berstatus hidup sunat perempuan. bersama sebelum umur tahun dan sebelum umur tahun. menghapuskan semua praktik .(a) median usia kawin pertama berbahaya, seperti perkawinan usia perempuan pernah kawin anak, perkawinan dini dan paksa, serta umur tahun. sunat perempuan. menghapuskan semua praktik .(b) angka kelahiran pada berbahaya, seperti perkawinan usia perempuan umur anak, perkawinan dini dan paksa, serta tahun age specific fertility sunat perempuan. rate asf). menjamin partisipasi penuh dan efektif, proporsi kursi yang diduduki dan kesempatan yang sama bagi perempuan parlemen perempuan untuk memimpin semua tingkat pusat, parlemen tingkat pengambilan keputusan dalam daerah dan pemerintah kehidupan politik, ekonomi, dan daerah. masyarakatpartisipasi penuh dan efektif, proporsi perempuan yang dan kesempatan yang sama bagi berada posisi managerial.proporsi perempuan umur kesehatan seksual dan reproduksi, dan tahun yang membuat hak reproduksi seperti yang telah keputusan sendiri terkait disepakati sesuai dengan programme hubungan seksual, action the international conference penggunaan kontrasepsi, dan population and development and the layanan kesehatan beijing platform serta dokumen reproduksi. dokumen hasil revi dari konferensi konferensi tersebut. menjamin akses universal terhadap .(a) unset need kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi, dan keluarga berencana hak reproduksi seperti yang telah yang tidak terpenuhi).jamin akses universal terhadap .(b) pengetahuan dan kesehatan seksual dan reproduksi, dan pemahaman pasangan usia hak reproduksi seperti yang telah subur pus) tentang metode disepakati sesuai dengan programme kontrasepsi modern.ingkatkan penggunaan teknologi .b. proporsi individu yang yang memampukan, khususnya menguasai memiliki telepon teknologi informasi dan komunikasi genggam. untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. pada tahun mencapai akses .(a) persentase rumah tangga universal dan merata terhadap air yang memiliki akses minum yang aman dan terjangkau bagi terhadap layanan sumber air semua. minum layak. pada tahun mencapai akses .(b) kapasitas prasarana air baku universal dan merata terhadap air untuk melayani rumah minum yang aman dan terjangkau bagi tangga, perkotaan dan semua. industri, serta penyediaan air baku untuk pulau pulau. pada tahun mencapai akses .(c) proporsi populasi yang universal dan merata terhadap air memiliki akses layanan minum yang aman dan terjangkau bagi sumber air minum aman dan semua. berkelanjutan. pada tahun mencapai akses .(a) proporsi populasi yang terhadap sanitasi dan kebersihan yang memiliki fasilitas cuci tangan memadai dan merata bagi semua, dan dengan sabun dan aircapai akses .(b) persentase rumah tangga terhadap sanitasi dan kebersihan yang yang memiliki akses memadai dan merata bagi semua, dan terhadap layanan sanitasi menghentikan praktik buang air besar layakc) jumlah desa kelurahan terhadap sanitasi dan kebersihan yang yang melaksanakan sanitasi memadai dan merata bagi semua, dan total berbasis masyarakat menghentikan praktik buang air besar stemd) jumlah desa kelurahan y60 terhadap sanitasi dan kebersihan yang yang open defection free memadai dan merata bagi semua, dan odf) stop buang air besar menghentikan praktik buang air besar sembarangan sbse) jumlah kabupaten kota terhadap sanitasi dan kebersihan yang yang terbangun infrastruktur memadai dan merata bagi semua, dan air limbah dengan sistem menghentikan praktik buang air besar terpusat skala kota, kawasan tempat terbuka, memberikan dan komunal.f) proporsi rumah tangga yang terhadap sanitasi dan kebersihan yang terlayani sistem pengelolaan memadai dan merata bagi semua, dan air limbah terpusat.(a) jumlah kabupaten kota kualitas air dengan mengurangi polusi, yang ditingkatkan kualitas menghilangkan pembuangan, dan pengelolaan lumpur tinja meminimalkan pelepasan material dan perkotaan dan dilakukan bahan kimia berbahaya, mengurangi pembangunan instalasi setengah proporsi air limbah yang tidak pengolahan lumpur tinja diolah, dan secara signifikanproporsi rumah tangga yang kualitas air dengan mengurangi polusi, terlayani sistem pengelolaan menghilangkan pembuangan, dan lumpur tinja.ingkatkan .(a) kualitas air danau.kualitas air sungai sebagai kualitas air dengan mengurangi polusi, sumber air baku.pada tahun secara signifikan .(b) insentif penghematan air meningkatkan efisiensi penggunaan air pertanian perkebunan dan semua sektor, dan menjamin industri..(a) jumlah rencana pengelolaan pengelolaan sumber daya air terpadu daerah aliran sungai semua tingkatan, termasuk melalui terpadu past) yang kerjasama lintas batas yang tepat. internalisasi dalam rencana tata ruang wilayah rtrw). pada tahun menerapkan .(c) jumlah jaringan informasi pengelolaan sumber daya air terpadu sumber daya air yang semua tingkatan, termasuk melalui dibentuk. kerjasama lintas batas yang tepat. pada tahun menerapkan .(f) jumlah wilayah sungai yang pengelolaan sumber daya air terpadu memiliki partisipasi semua tingkatan, termasuk melalui masyarakat dalam kerjasama lintas batas yang tepat. pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. pada tahun menerapkan kegiatan penataan ada pengelolaan sumber daya air terpadu kelembagaan sumber daya semua tingkatan, termasuk melalui air. kerjasama lintas batas yang tepat. pada tahun menjamin akses rasio elektrifikasi. universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. pada tahun menjamin akses .(a) konsumsi listrik per kapita. universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern. pada tahun menjamin akses .fa) jumlah sambungan jaringan universal layanan energi yang gas untuk rumah tangga. terjangkau, andal dan modernpada tahun menjamin akses .(b) rasio penggunaan gas universal layanan energi yang rumah tangga. terjangkau, andal dan modern. mempertahankan pertumbuhan laju pertumbuhan pdb per ekonomi per kapita sesuai dengan kapita..(a) pdb per kapita. rp18.ncapai tingkat produktivitas ekonomi laju pertumbuhan pdb per yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, tenaga kerja tingkat peningkatan dan inovasi teknologi, pertumbuhan pdb riil per termasuk melalui fokus pada sektor orang bekerja per tahun. yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. menggalakkan kebijakan pembangunan proporsi lapangan kerja yang mendukung kegiatan produktif, informal sektor non penciptaan lapangan kerja layak, pertanian, berdasarkan jenis kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, kelamia) persentase tenaga kerja yang mendukung kegiatan produktif, formalb) persentase tenaga kerja yang mendukung kegiatan produktif, informal sektor pertanianc) persentase akses umkm yang mendukung kegiatan produktif, usaha mikro, kecil, dan penciptaan lapangan kerja layak, menengah) layanan kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, keuangaada tahun mencapai pekerjaan upah rata rata per jam tetap dan produktif dan pekerjaan yang pekerjacapai pekerjaan tingkat pengangguran tetap dan produktif dan pekerjaan yang terbuka berdasarkan jenis layak bagi semua perempuan dan laki kelamin dan kelompok umur.mencapai pekerjaan .fa) tingkat setengah tetap dan produktif dan pekerjaan yang pengangguranmengurangi proporsi usia muda yang tahun) yang sedang tidak tidak bekerja, tidak menempuh sekolah, bekerja atau pendidikan atau pelatihan. mengikuti pelatihan next). pada tahun menyusun dan proporsi kontribusi melaksanakan kebijakan untuk pariwisatamelaksanakan kebijakan untuk mancanegmelaksanakan kebijakan untuk wisatawan nusantmelaksanakan kebijakan untuk pariwisatjumlah pekerja pada melaksanakan kebijakan untuk industri pariwisata dalam mempromosikan pariwisata proporsi terhadap total berkelanjutan yang menciptakan pekerja. lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. memperkuat kapasitas lembaga jumlah kantor bank dan keuangan domestik untuk mendorong atm per penduduk dan memperluas akses terhadap dewasa perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. memperkuat kapasitas lembaga .(a) rata rata jarak lembaga keuangan domestik untuk mendorong keuangan bank umum). dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semuamperkuat kapasitas lembaga .(b) proporsi kredit umkm keuangan domestik untuk mendorong terhadap total kredit. dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. mengembangkan infrastruktur yang .(b) panjang pembangunan jalan berkualitas, andal, berkelanjutan dan tolberkualitas, andal, berkelanjutan dan penyeberanganproporsi nilai tambah sektor dan berkelanjutan, dan pada tahun industri manufaktur secara signifikan meningkatkan terhadap pdb dan per proporsi industri dalam lapangan kerja kapita..(a) laju pertumbuhan pdb ,25y0 dan berkelanjutan, dan pada tahunproporsi tenaga kerja pada dan berkelanjutan, dan pada tahun sektorningkatkan akses industri dan proporsi nilai tambah perusahaan skala kecil, khususnya industri kecil terhadap total negara berkembang, terhadap jasa nilai tambah industri. keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan dalam rantai nilai dan pasarakses industri dan proporsi industri kecil perusahaan skala kecil, khususnya dengan pinjaman atau negara berkembang, terhadap jasa kredit.kapabilitas teknologi sektor industri pemerintah terhadap pdb. semuasecara signifikan meningkatkan akses .c. proporsi penduduk yang terhadap teknologi informasi dan terlayani mobile broadband.l.(a) proporsi individu yang terhadap teknologi informasi dan menguasai memiliki telepon komunikasi, dan mengusahakan genggam .(b) proporsi individu yang terhadap teknologi informasi dan menggunakan internetkoefisien gini.pada tahun secara progresif i.fa) persentase penduduk yang mencapai dan mempertahankan hidup bawah garis pertumbuhan pendapatan penduduk kemiskinan nasional, yang berada bawah dari menurut jenis kelamin dan populasi pada tingkat yang lebih tinggi kelompok umur. dari rata rata nasional. pada tahun memberdayakan dan proporsi penduduk yang meningkatkan inklusi sosial, ekonomi hidup bawah persen dan politik bagi semua, terlepas dari dari median pendapatan, usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, menurut jenis kelamin dan suku, asal, agama atau kemampuan penyandang disabilitas. ekonomi atau status lainnya. menjamin kesempatan yang sama dan .(a) indeks kebebasan sipil.njamin kesempatan yang sama dan .(d) jumlah kebijakan yang ada mengurangi kesenjangan hasil, diskriminatif dalam bulan termasuk dengan menghapus hukum, lalu berdasarkan pelarangan kebijakan dan praktik yang diskriminasi menurut diskriminatif, dan mempromosikan hukum ham internasional. legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. mengadopsi kebijakan, terutama .(b) proporsi peserta program kebijakan fiskal, upah dan jaminan sosial bidang perlindungan sosial, serta secara ketenagakerjaan. progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. pada tahun menjamin akses bagi 1l. i.(a) proporsi rumah tangga yang semua terhadap perumahan yang layak, memiliki akses terhadap aman, terjangkau, dan pelayanan hunian yang layak dan dasar, serta menata kawasan kumuh. terjangkau. pada tahun menjamin akses bagi .(b) jumlah kawasan perkotaan semua terhadap perumahan yang layak, metropolitan yang terpenuhi aman, terjangkau, dan pelayanan standar pelayanan perkotaan dasar, serta menata kawasan kumuh. spp). pada tahun memperkuat .(b) jumlah lembaga pembiayaan urbanisasi yang inklusif dan infrastruktur.mempromosikan dan menjaga warisan .(a) jumlah kota pusaka budaya dunia dan warisan alam dunia. kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. pada tahun secara signifikan jumlah korban meninggal, mengurangi jumlah kematian dan hilang dan terkena dampak jumlah orang terdampak, dan secara bencana per oranga) indeks risiko bencana mengurangi jumlah kematian dan indonesia iri)mengurangi jumlah kematian dan dini cuaca dan iklim serta jumlah orang terdampak, dan secara kebencanaansecara signifikan .f(a) jumlah kerugian ekonomi mengurangi jumlah kematian dan langsung akibat bencanamengurangi dampak .fa) persentase sampah lingkungan perkotaan per kapita yang perkotaantermasuk penanganan sampah kota. metropolitan. pada tahun menyediakan ruang .f(a) jumlah kota hijau yang publik dan ruang terbuka hijau yang menyediakan ruang terbuka aman, inklusif dan mudah dijangkau hijau kawasan perkotaan terutama untuk perempuan dan anak, metropolitan dan kota manula dan penyandang disabilitas. sedang. 11l.b pada tahun meningkatkan secara .b. dokumen strategi ada substansial jumlah kota dan pengurangan risiko bencana permukiman yang mengadopsi dan prb) tingkat daerah.(a) jumlah limbah yang bahan kimia dan semua jenis limbah terkelola dan proporsi limbah yang ramah lingkungan, sepanjang yang diolah sesuai siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja peraturan perundangan internasional yang disepakati dan (sektor industri).pada tahun secara substansial .fa) jumlah timbunan sampah mengurangi produksi limbah melalui yang didaur ulang. pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. mendorong perusahaan, terutama .f(a) jumlah perusahaan yang perusahaan besar dan transnasional, menerapkan sertifikasi sni untuk mengadopsi praktek praktek iso berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. mempromosikan praktek pengadaan .f(a) jumlah produk ramah publik yang berkelanjutan, sesuai lingkungan yang register. dengan kebijakan dan prioritas nasional. gambaran kondisi daerah halaman tabel proyeksi sisa lebih riil perhitungan anggaran lpa) tahun .e.o.ooo wennannanannananana tabel proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat tahun .i.o.ekkkabupaten garut tahun . tabel pendanaan apbn tugas pembantuan dan urusan bersama kabupaten garut tahun .i.e0 hi tabel rekapitulasi pendanaan kegiatan telp pkl swasta kabupaten garut tahun . jee0 mi tabel agenda pembangunan dan isu strategis pembangunan rpm tahun .ooo wo. wmmnlankanana iv tabel isu strategis dan prioritas pembangunan rpm provinsi jawa barat tahun .o.room iv tabel prioritas tpb dan isu strategis lhs rpm kabupaten garut tahun .oco wco wommlna tiv tabel isu strategis dan prioritas pembangunan rpm kabupaten sekitar yang berbatasan . jisoonnoocoononennannanannananaaaaa ioom ii.e.oman0coococo womnanankananai.korea0 iv tabel tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun .ooo woo woomenjamin bahwa .(a) jumlah fasilitas publik yang masyarakat mana pun memiliki menerapkan standar informasi yang relevan dan kesadaran pelayanan masyarakat spm) terhadap pembangunan berkelanjutan dan register. dan gaya hidup yang selaras dengan alam. memperkuat kapasitas ketahanan dan dokumen strategi ada adaptasi terhadap bahaya terkait iklim pengurangan risiko bencana dan bencana alam semua negara. prb) tingkat nasional dan daerah. memperkuat kapasitas ketahanan dan jumlah korban meninggal, adaptasi terhadap bahaya terkait iklim hilang dan terkena dampak dan bencana alam semua negara. bencana per orang. pada tahun menjamin i.(a) proporsi tutupan hutan pelestarian, restorasi dan pemanfaatan terhadap luas lahan berkelanjutan dari ekosistem daratan keseluruhan.penurunan, memulihkan lahan dan yang direhabilitasi terhadap tanah kritis, termasuk lahan yang luas lahan keseluruhan.meningkatkan pembagian keuntungan tersedianya kerangka ada yang adil dan merata dari pemanfaatan legislasi, administrasi dan sumber daya genetik, dan kebijakan untuk memastikan meningkatkan akses yang tepat pembagian keuntungan yang terhadap sumber daya tersebut, sesuai adil dan merata. kesepakatan internasional. pada tahun mengintegrasikan .(a) dokumen rencana nilai nilai ekosistem dan pemanfaatan keanekaragaman dalam keanekaragaman hi.i.(a) jumlah kasus kejahatan bentuk kekerasan dan terkait angka pembunuhan pada satu kematian dimanapun. tahun terakhir. secara signifikan mengurangi segala .(a) kematian disebabkan konflik bentuk kekerasan dan terkait angka per penduduk. kematian dimanapun. secara signifikan mengurangi segala .(a) proporsi penduduk yang bentuk kekerasan dan terkait angka menjadi korban kejahatan kematian dimanapun. kekerasan dalam bulan terakhir. secara signifikan mengurangi segala proporsi penduduk yang bentuk kekerasan dan terkait angka merasa aman berjalan kematian dimanapun. sendirian area tempat tinggalghentikan perlakuan kejam, .f(a) proporsi rumah tangga yang eksploitasi, perdagangan, dan segala memiliki anak umur bentuk kekerasan dan penyiksaan tahun yang mengalami terhadap anak..(b) prevalensi kekerasan eksploitasi, perdagangan, dan segala terhadap anak laki laki dan bentuk kekerasan dan penyiksaan anak perempuan. terhadap anak. menghentikan perlakuan kejam, .f(a) proporsi perempuan dan eksploitasi, perdagangan, dan segala laki laki muda umur bentuk kekerasan dan penyiksaan tahun yang mengalami terhadap anak. kekerasan seksual sebelum umur tahun. secara substansial mengurangi korupsi .l1.(a) indeks perilaku anti korupsi dan penyuapan dalam segala pak). bentuknya. mengembangkan lembaga yang efektif, proporsi pengeluaran utama akuntabel, dan transparan semua pemerintah terhadap tingkat. anggaran yang disetujui. mengembangkan lembaga yang efektif, .(a) persentase peningkatan akuntabel, dan transparan semua opini wajar tanpa tingkat.akuntabel, dan transparan semua sistem akuntabilitas kinerjakuntabel, dan transparan semua procurement terhadap tingkat. belanja pengadaan. mengembangkan lembaga yang efektif, .(d) persentase instansi akuntabel, dan transparan semua pemerintah yang memiliki tingkat.akuntabel, dan transparan semua pelaksanaan pelayanan tingkat.l1.(a) persentase keterwakilan responsif, inklusif, partisipatif dan perempuan dewan representatif setiap tingkatan. perwakilan rakyat dpr) dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd)njamin pengambilan keputusan yang .(b) persentase keterwakilan responsif, inklusif, partisipatif dan perempuan sebagai representatif setiap tingkatan. pengambilan keputusan lembaga eksekutif eselon dan il). pada tahun memberikan identitas proporsi anak umur yang syah bagi semua, termasuk bawah tahun yang pencatatan kelahiran. kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. pada tahun memberikan identitas .(a) persentase kepemilikan akta yang syah bagi semua, termasuk lahir untuk penduduk pencatatan kelahiran. berpendapatan bawah. pada tahun memberikan identitas .(b) persentase anak yang yang syah bagi semua, termasuk memiliki akta kelahiran. pencatatan kelahiran. menjamin akses publik terhadap jumlah kepemilikan informasi dan melindungi kebebasan sertifikat pejabat pengelola mendasar, sesuai dengan peraturan informasi dan dokumentasi nasional dan kesepakatan ppid) untuk mengukur internasional..b. i.(a) jumlah kebijakan yang undang undang dan kebijakan yang diskriminatif dalam bulan tidak diskriminatif untuk pembangunan lalu berdasarkan pelarangan berkelanjutan.domestik, termasuk melalui dukungan sebagai proporsi terhadap internasional kepada negara pdb menurut sumbernya.proporsi anggaran domestik domestik, termasuk melalui dukungan yang didanai oleh pajak internasional kepada negara domestik..(b) tingkat penetrasi akses tetap selatan, selatan selatan dan kerjasama titlebar (fixed broadband) triangular secara regional dan perkotaan dan perdesaan.kerjasama utara .(c) proporsi penduduk terlayani selatan, selatan selatan dan kerjasama mobile broadbandgoperasionalisasikan secara penuh proporsi individu yang bank teknologi dan sains, mekanisme menggunakan internet.jumlah proyek yang kerjasama pemerintah swasta dan ditawarkan untuk masyarakat sipil yang efektif, dilaksanakan dengan skema berdasarkan pengalaman dan kerjasama pemerintah dan bersumber pada strategi kerjasama. badan usaha kpu). mendorong dan meningkatkan jumlah alokasi pemerintah kerjasama pemerintah swasta dan untuk penyiapan proyek, masyarakat sipil yang efektif, transaksi proyek, dan berdasarkan pengalaman dan dukungan pemerintah dalam bersumber pada strategi kerjasama. kerjasama pemerintah dan badan usaha kpu). pada tahun meningkatkan persentase konsumen badan dukungan pengembangan kapasitas pusat statistik bps) yang untuk negara berkembang, termasuk merasa puas dengan kualitas negara kurang berkembang dan negara data statistikkonsumen yang dukungan pengembangan kapasitas menjadikan data dan untuk negara berkembang, termasuk informasi statistik bps negara kurang berkembang dan negara sebagai rujukan utamaingkatkan jumlah metadata kegiatan dukungan pengembangan kapasitas statistik dasar, sektoral, dan untuk negara berkembang, termasuk khusus yang terdapat dalam negara kurang berkembang dan negara sistem informasi rujukan berkembang pulau kecil, untuk statistik sa).indikator dukungan pengembangan kapasitas terpilih yang relevan dengan untuk negara berkembang, termasuk target.gandalkan tersedianya data registrasi ada inisiatif yang sudah ada, untuk terkait kelahiran dan mengembangkan pengukuran atas kematian vital statistics kemajuan pembangunan berkelanjutan register)jumlah pengunjung inisiatif yang sudah ada, untuk eksternal yang mengakses mengembangkan pengukuran atas data dan informasi statistik kemajuan pembangunan berkelanjutan melalui website.persentase konsumen yang inisiatif yang sudah ada, untuk puas terhadap akses data mengembangkan pengukuran atas badan pusat statistik bps). kemajuan pembangunansumber: hasil analisis lhs rpm kabupaten garut tahungarutgambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun tujuan tpb, memiliki capaian yang berbeda beda. capaian ini dinilai terhadap target rpm tahun setiap capaian per tpb ditampilkan pada tabel berikut tabel rekapitulasi capaian tpb kabupaten garut tahun telah belum tidak jumlah tujuan mencapai mencapai perlu perlu ada indikator pembangunan berkelanjutan peningkatan|penurunan| data target target n a tanpa kemiskinan shesmamemar pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak infrastruktur, industri dan inovasi kota dan permukiman berkelanjutan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan lhs rpm kabupaten garut tahun secara umum, dari indikator tpb yang relevan untuk kabupaten garut telah diisi, sementara sisanya belum dapat diisi karena tidak tersedianya data. terdapat lima kriteria untuk menggambarkan pencapaian tpb, antara lain indikator telah mencapai target nasional , belum mencapai target nasional , perlu peningkatan , perlu penurunan , dan tidak ada data n a) . setidaknya terdapat indikator yang telah gambaran kondisi daerah bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun mencapai target atau sekitar dari indikator yang terisi. adapun indikator yang belum mencapai target masih lebih banyak dibandingkan yang telah mencapai target. sementara indikator dengan kriteria perlu peningkatan dan perlu penurunan memiliki persentase berturut turut dan dari indikator. persentase berdasarkan enam kriteria tersebut ditunjukkan pada gambar berikut telah mencapai target nasional telah mencapai target nasional belum mencapai target nasional padu peningkatan peru penurunanindikator tpb kabupaten garut yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan tpb tanpa kemiskinan) dengan jumlah indikator dan tpb kehidupan sehat dan sejahtera) dengan jumlah indikator indikator tpb yang belum mencapai target nasional terbesar dan masih belum diketahui gasnya dengan jumlah terbanyak juga terdapat tpb dan tpb o1. indikator tpb yang perlu dilakukan penurunan dengan jumlah terbanyak, yaitu pada tpb sementara yang perlu dilakukan peningkatan dengan jumlah terbanyak adalah tpb pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layakberikut. gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun ly, telah mencapai target nasional belum mencapai target nasional den perlu peningkatan tar ian perlu penurunan tidak ada data n a) menapengelolaan badan usaha milik daerah bumi) badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah bumi), yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perusahaan daerah. undang undang ini telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, dimana dititikberatkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. seperti disebutkan dalam bahwa . berdasarkan kategori sasarannya secara detail, bumi dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak bidang jasa dan bidang usaha. bumi adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan mendirikan masyarakat beserta kelembagaannya, disini termasuk bumi. khusus dalam hal bumi, upaya memberdayakan itu haruslah pertama tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. maka dengan pemberdayaan itu pertama tama merupakan upaya untuk membangun dayaselanjutnya, yang kedua, adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki tersebut, dimana untuk ini diperlukan langkah langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. akhirnya, yang ketiga, dimana memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai. pemerintah kabupaten garut memiliki bumi yaitu sebagai berikut dam tirta intan, yang didirikan berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang pendirian perusahaan umum daerah air minum tirta intan kabupaten garut. bpr intan jabar, yang didirikan berdasarkan peraturan daerah.pd. bpr garut, yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat garut. pt. lembaga keuangan mikro lkm) yang dibentuk berdasarakan peraturan daerah provinsi jawa barat tahun tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah perkreditan kecamatan gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun hasil konsolidasi atau merger menjadi perseroan terbatas lembaga keuangan mikro bumi yang berbentuk perseroan terbatas, maka berlaku ketentuan undang undang nomor tahun dimana dalam hal pemerintah daerah selaku pemegang saham, maka kewenangannya melingkupi kewenangan sebagai pemegang saham yang dilakukan melalui rapat umum pemegang saham. permodalan bumi yang berbentuk adalah modal sendiri (ekuitas) yang diperoleh dari setoran modal pemegang saham, dimana dapat disampaikan bahwa modal pada bumi yang berbentuk perseroan terbatas terbagi atas saham, dan pemerintah daerah memiliki saham paling sedikit sebesar (lima puluh satu persen) atau dapat memiliki keseluruhannya atau sebesar (seratus persen), dan bumi yang berbentuk perseroan terbatas disebut perseroan terbatas daerah perseroan), sedangkan untuk bumi yang berbentuk perusahaan umum daerah pemuda) modalnya tidak terbagi atas saham, dan pada bumi ini, seluruh modalnya dimiliki oleh satu pemerintah daerah, dimana pada kondisi pemilik modal pemuda lebih dari satu pemerintah daerah, maka pemuda ini berubah bentuk hukumnya menjadi perseroan. pemerintah daerah kabupaten garut dalam mengembangkan investasinya dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya penyertaan modal kepada bumi baik untuk membeli dan menyetorkan setoran modal saham kepada bumi yang berbentuk perseroan, atau menyetorkan modalnya kepada pemuda. realisasi setoran modal pemerintah daerah kabupaten garut kepada bumi secara keseluruhan dari tahun sampai dengan tahun telah mencapai rp. enam puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dimana dalam pemenuhan setoran modal saham tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan daerah terkait dengan pendirian masing masing bumi dan perda terkait penyertaan modal kepada masing masing bumi, serta kebutuhan dan kelayakan penyertaan modal daerah. adapun penyertaan modal yang sudah disetor bumi adalah sebagai berikut gambaran kondisi daerah anc5720 pemerintah kabupaten garut halamaocnnnannnnannananaaaaa aan tabel keterkaitan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah tahun .ooo wmprogram pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif kabupaten garut tahun .o.ooommaa vi tabel program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif kabupaten garut tahun .oo wo.o woo oo. vi tabel rencana penerapan standar pelayanan minimal tahun anna nnnnannnnannanananaaaa vi 15i tabel kerangka pendanaan pembangunan daerah kabupaten garut tahun .cbooo wmanaanantor makro pembangunan kabupaten garut tahun ananda nnannanannananaaaaa vii tabel penetapan indikator kinerja utama pemerintah kabupaten garut tahun .ooo wor wmmenananaana.cbooo wor wmnaannl vii rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun berdasarkan perda nomor tahun tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada pd.bpr garut, pemenuhan modal dasar pd.bpr garut ditetapkan sebesar rp. modal yang telah disetor pemerintah daerah kabupaten adalah sebesar rp. dengan rincian sebagai berikut:dan tahun anggaran pd. bpr garut tidak mendapatkan penyertaan modal, pemenuhan modal dasar pt. bpr intan jabar ditetapkan sebesar dari rp. yaitu sebesar rp. modal yang telah disetor oleh pemerintah daerah kepada pt.bpr intan jabargambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahunpt. bpr intan jabar tidak mendapatkan penyertaan modal. berdasarkan perda nomor tahun tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. lembaga keuangan mikro, pemenuhan modal dasar pt.lkm garut ditetapkan sebesar dari rp. modal yang telah disetor pemerintah daerah kabupaten adalah kepada perusahaan daerah air minum tirta intan, penyertaan modal daerah kepada dam tirta intandengan rincian berasal dari apbd sebesar rp. dan berasal dari penerusan gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun hibah luar negeri untuk hibah air minum untuk pemerintah kabupaten garut sebesar rp. tahun anggaran rp. dengan rincian sebagai berikut berasal dari apbd sebesar rp. dan dari penerusan hibah luar negeri untuk program air minum kepada pemerintah daerah kabupaten sebesar rp. tahun anggaran sebesar rp. dengan rincian sebagai berikut dari apbd sebesar rp. dan dari penerusan hibah untuk program hibah air minum kepada pemerintah daerah kabupaten sebesar rp. tahun anggar rp. dengan rincian sebagai berikut: dari apbd sebesar rp. dan dari penerusan hibah untuk program air minum kepada pemerintah daerah kabupaten sebesar rp. tahun anggaran rp. dengan rincian sebagai berikut: dari apbd sebesar rp. dan dari pemberian hibah daerah untuk program air minum perkotaan tahap sebesar rp. tahun anggaran rp. pengalokasian penyertaan modal daerah kepada dam tirta intan kabupaten garut untuk tahun anggaran berikutnya dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. besaran penyertaan modal daerah anggaran dalam peraturan daerah tentang apbd tahun berjalan berdasarkan ketentuan perundangan undangan. pendapatan yang diterima dari bumi adalah sebagai berikut perusahaan daerah bank perkreditan rakyat garutmasa gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut babt.bpr intan jabarcc. pt. lembaga keuangan mikroerusahaan daerah air minumgambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garuttahun dan dam tirta intan kabupaten garut tidak menyetorkan deviden karena mengalami kerugian. kerjasama daerah undang undang nomor tahun mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas layanan publik serta saling menguntungkan. kerja sama daerah yang dilaksanakan terdiri dari kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga serta kerja sama dengan badan atau pemerintah luar negeri. kebijakan kerja sama antar daerah diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. mengingat kerja sama antar daerah yang berbatasan bersifat wajib, pemerintah daerah kabupaten garut akan mendorong dilaksanakannya kerja sama penyelenggaraan urusan daerah yang berbatasan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dampak negatif bersifat lintas daerah serta apabila urusan tersebut dipandang lebih efektif dan efisien dilaksanakan melalui kerja sama. untuk itu akan disusun pemetaan urusan yang akan dikerjasamakan dengan daerah yang berbatasan (kerja sama wajib) dan memanfaatkan forum musrenbang sebagai instrumen perencanaan kerja sama wajib. untuk kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya) dilaksanakan dalam kerangka pelayanan publik, pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, dan kerja sama investasi. sedangkan kerja sama dengan pihak luar negeri diarahkan untuk a86 gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun serta promosi potensi daerah. pada tahun pemerintah kabupaten garut melaksanakan (sembilan) bidang kerjasama antar daerah dan (enam belas) bidang kerjasama dengan pihak ketiga, meningkat dibandingkan kerjasama yang dilakukan pada tahun sebanyak (tiga) bidang kerjasama antar daerah. melalui kolaborasi stakeholders pembangunan (pemerintah, akademisi, swasta, komunitas dan media) dan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, pemerintah kabupaten garut akan terus berkomitmen dalam penyelenggaraan kerja sama daerah sebagai strategi penyelenggaraan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. tabel jumlah kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga tahun adas dan ann daerah kes mana magang mie pihak ketiga sumber ppd kabupaten garut tahun kerjasama antar daerah yang dilakukan diantaranya dengan kabupaten karo dalam bidang perkebunan tembakau, pemerintah provinsi jawa barat dengan pemerintah daerah kabupaten kota se jawa barat dalam pelaksanaan program doktor bagi pns lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota se jawa barat, pemerintah provinsi jawa barat, kota bandung, kota cimahi, kabupaten bandung, kabupaten bandung barat, kabupaten sumedang tentang pelayanan tempat pengolahan dan pemprosesan akhir sampah tugas) gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun regional lego nangka kawasan perkotaan bandung raya dan daerah sekitarnya kabupaten temanggung dalam bidang perkebunan antara dinas pertanian kabupaten garut dengan dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten temanggung kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten garut dengan pemerintah kota bandung tentang kerjasama antar daerah, pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya, pemerintah daerah kota tasikmalaya, pemerintah daerah kabupaten ciamis, pemerintah daerah kota banjar, pemerintah daerah kabupaten pangandaran tentang pengembangan wisata dan ekonomi kreatif wilayah priangan timur, pemerintah daerah kota tasikmalaya dengan pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya, pemerintah daerah kabupaten garut, pemerintah daerah kabupaten ciamis, pemerintah daerah kabupaten pangandaran, pemerintah daerah kota banjar tentang pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal, pemerintah daerah kabupaten cianjur tentang kerja sama antar daerah dalam pelayanan publik, pemerintah daerah kabupaten sumedang tentang pengembangan daerah dan pelayanan publik. kerjasama daerah dengan pihak ketiga diantaranya kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten garut dengan asuransi jiwa aspen tentang kerjasama penutupan produk asuransi aspen save bagi pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten garut, perjanjian hibah daerah tentang hibah dukungan pengamanan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati garut tahun perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten garut dengan pt. asuransi jiwa aspen tentang penyelenggaraan produk asuransi kumpulan aspen save untuk asn lingkungan pemda garut, gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun kesepakatan bersama antara politeknik lp3i bandung dengan pemerintah kabupaten garut tentang kerjasama pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kesepakatan bersama antara bpjs kesehatan cabang tasikmalaya dengan pemerintah daerah kabupaten garut tentang jaminan kesehatan bagi aparatur pemerintah daerah, kesepakatan bersama antara badan informasi geospasial dan pemerintah kabupaten garut tentang penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial kabupaten garut, perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten garut dengan badan informasi geospasial tentang pembangunan jaringan informasi geospasial daerah kabupaten garut, kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten garut dengan cv. wulandari tentang kerjasama pemanfaatan ksp) barang milik daerah berupa hotel cipanas indah, perjanjian kerjasama antara kepala kantor pertanahan kab. garut dengan pemerintah daerah kab. garut tentang pengelolaan administrasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten garut dengan cv. wulandari tentang pemanfaatan ksp) barang milik daerah berupa hotel cipanas indah, kesepakatan bersama antara institut manajemen koperasi indonesia dengan pemerintah kabupaten garut tentang kerjasama pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perjanjian kerja sama antara pemerintah kabupaten garut dengan badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional cabang tasikmalayaabupaten garut, addendum kedua perjanjian hibah daerah antara pemerintah kabupaten garut dengan kepolisian negara resor garut tentang hibah dukungan pengamanan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati garutkesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten garut dengan sekolah tinggi hukum garut stg) tentang kerjasama tim bantuan hukum pemerintah kabupaten garut, nota kesepahaman antara sekretaris jenderal kementerian kesehatan dengan bupati garut tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kabupaten garut dari pegawai tidak tetap kementerian kesehatan, perjanjian kerjasama antara benda kabupaten garut dengan pt. bank bjb kantor cabang garut. pencapaian standar pelayanan minimal spm) spm pendidikanyo, sementara untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini baru mencapai y0. tabel pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun jenis pelayanan dasar indikator pencapaian dare pendidikan dasar jumlah warga ,54y90 negara usia tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar sd mi, smp mgambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun realisasi jenis pelayanan dasar indikator pencapaian target pendidikan anak usia jumlah wargyang dikelola dalam sid spm kesehatanrealisasi jenis pelayanan dasar indikator pencapaian dare pelayanan kesehatan jumlah ibu hamil y90 ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan pelayanan kesehatan jumlah ibu bersalin ,63y9,06y6 balita mendapatkan layanan kesehatan pelayanan kesehatan jumlah warga pada usia pendidikan negara usia dasar pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan pelayanan kesehatan jumlah warga 44y9 ,86y6 pada usia produktif, negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan pelayanan kesehatan jumlah warga negara 52y0gambaran kondisi daerah daftar gambar halaman gambar proses penyusunan rpm kabupaten garut tahun .nnchen annnnannananaanaaaaaaa aan gambar kondisi strategis wilayah kabupaten garut . ii gambar peta administrasi kabupaten garut.oo. ti gambar kondisi topografi kabupaten garut . joo. gambar kondisi geologi kabupaten garut. ii gambar kondisi hidrologi kabupaten garut . ii gambar kondisi curah hujan kabupaten garut. ii gambar rencana kawasan strategis kabupaten garut . ii gambar kondisi peta rawan bencana kabupaten garut . gambar kebutuhan energi bahan pangan kabupaten garut gambar ketersediaan energi bahan pangan kabupaten garut gambar peta selisih ketersediaan energi bahan pangan kabupaten garut .voodoo alan gambar peta ambang batas penduduk untuk dlh pangan . gambar peta status dlh pangan terhadap ambang batas . gambar peta kebutuhan air bersih kabupaten garut . ii gambar peta ketersediaan air bersih kabupaten garut . ii gambar peta selisih ketersediaan air bersih kabupaten garut gambar peta status dlh air kabupaten garut . gambar jumlah dan kepadatan penduduk kabupaten garut . gambar piramida penduduk kabupaten garut tahun .i.o.ooo gambar struktur perekonomian kabupaten garut menurut kategori lapangan usaha tahun . jjj.i. gambar perbandingan lpe garut, jawa barat dan nasional tahun .o.ooo womnnnn gambar lpe menurut kategori lapangan usaha tahun . gambar perbandingan inflasi kabupaten garut, jawa barat dan nasional tahun .ocooelnn gambar indeks gini kabupaten garut tahun . gambar perkembangan penduduk miskin kabupaten garut tahun .ooo rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun xi bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun realisasi jenis pelayanan dasar indikator pencapaian targetgangguan negara dengmunodefici human ency virus) immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan sumber dinas kesehatan, kabupaten garut yang dikelola dalam sid kondisi pelayanan kesehatan rujukan pada rsud dr. slamet garut digambarkan dari pencapaian jenis pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, persalinan perinatalogi, pelayanan intensif, radiologi, laboratorium patologi klinik, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, transfusi darah, pelayanan makin, rekam medik, pengelolaan limbah, administrasi dan manajemen, ambulans kereta jenazah, pemulasaraan jenazah, pelayanan pemeliharaan sarana rs, pelayanan laundry, serta pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana disajikan pada tabel pencapaian standar pelayanan minimal pelayanan rsud dr. slamet garut. tabel capaian standar pelayanan minimal pelayanan rsud dr. slamet garut tahun capaian terhadap standar seuseevawn sampan omnremuparsrwwan oo p201a gawat darurat kemampuan menangani life saving anak dan dewasaterhadap standar sejarawan gagap (oo sewmmnoreguan toe jam buka pelayanan gawat jam jam jam jam jam jam darurat pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat masih berlaku penanggulangan bencana waktu tanggap pelayanan paling lama menit menit menit menit menit dokter gawat darurat menit terlayani setelah pasien datang sesaat oam ajar, kematian pasien kurang maksimal atau sama dengan jam khusus jiwa: pasien dapat ditenangkan dalam waktu kurang atau sama dengan jam tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka pramarsatan loh dokter pemberi pelayanan dokter poliklinik spesialis spesialis klinik penyakit dalam kebidanan bedah ann jiwa remaja m## psikotik neurotik retardasi organik mama jam buka pelayanan hari kerja s d s d s d s d s d s d jumat jumat jumat jumat jumat jumat s d s d s d s d s d s d s d s d s d s d menit tee oam |an| || .a. penegakan diagnosis minimal melalui pemeriksaan mikroskopis .b. terlaksananya pencatatan minimal dan pelaporan prwarmpterhadap standar jenis pelayanan standar |o201a pemberi pelayanan rawat dokter inap spesialis perawatan penanggung jawab pasien dokter rawat inap ketersediaan pelayanan anak rawat inap penyakit dalam bedah 100y6 100y6 jam visite dokter spesialis s d setiap hari kerja kejadian infeksi pasca maksimal operasi tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan kematian kematian pasien atas maksimal jam kepuasan pelanggan minimal ,05y0 penegakan diagnosis minimal 100y6 melalui pemeriksaan mikroskopis terlaksananya pencatatan minimal 100y6 dan pelaporan lol neurotik gangguan mental organikurang atau sama dengan bulan lama hari perawatan pasien maksimal gangguan jiwa minggu bedah sentral (bedah saja hari kejadian salah tindakan operasi gambaran kondisi daerah halaman gambar perbandingan persentase penduduk miskin kabupaten garut jawa barat dan nasional tahun ne. nana gambar perbandingan tingkat kemiskinan kabupaten dan kota provinsi jawa barat tahun dan tahun .o.ooobenn gambar ipm kabupaten garut, jawa barat dan nasional tahun .coooonlnannnnann gambar kondisi panjang jalan kabupaten tahun . gambar kondisi saluran irigasi teknis pemerintah tahun gambar persentase status ketercapaian tpb kabupaten garut terhadap target proyeksi . gambar persentase status ketercapaian tpb kabupaten garut terhadap target proyeksi . gambar posisi rpm tahun dalam ipjp tahun dan penyebarannya rkd . vi gambar kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten garut vi xiipendahuluan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun masa jabatan (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan januari oleh gubernur jawa barat, ridwan kamil, st., m.u.d. berdasarkan undang undang nomor tahun mengamanatkan bahwaoleh karenanya, penetapan rpm kabupaten garut tahun dengan peraturan daerah paling lambat harus dilakukan pada tanggal juli sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode (lima) tahun sebagai pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode ipjproses penyusunahuluan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahurenstra perangkat daerah.pendahuluan bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahu. perumusan rancangan akhirtahapan proses penyusunan rpm kabupaten garut tahun secara diagramatis dapat dilihat pada gambar bawah ini. persiapan awa pembahasan rpm denga dprd melalui alibaba beb kat informasi visi, misi kerangka pendarasan gubernur perumusan kepala evaluasi ttw rtrw pendek: aha pil. ma). hana visi dan misi belenggu lan nia provinsi tujuan dan rancangan sasaran publik gambaran persetujuan kondisi, bappeda beban perumusan ketapang. baran banana 00002221p001p ewen lhs pra asi gemar gambar proses penyusunan rpm kabupaten garut tahun penyusunan dokumerkd) bagi pemerintah daerah. pendahuluan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun pedoman setiap skpd dalam penyusunan rencana strategis skpd. alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal spi) dan bappeda.hulrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garutndahuluan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahunndahuluangarut tahun tersebutrpm provinsi jawa barat tahun dijadikan sebagai acuan untuk penyusunendahuluan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahuhubungan rpm kabupaten garut dengan ipjp kabupaten garutrpm kabupaten garut dengan rtrw penyusunpendahuluan ang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun hubungan rpm kabupaten garut dengan renstrrkdgarut dengan senjpendahuluan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahukajian lingkungan hidup strategis lhs)pendahuluan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahunrpmann pendahuluan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahunnyelenggaran pemerintahan daerah. sistematika penulisan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garutlalu dan pencapaian sustainable development goals gspendahuluan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun sasaran serta indikator kinerja pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.cilegon pat bekasi tangerang regency karang lenggang jat ata ujung ketan bai babakan jung. majalengka. sumber https: maps.g00gle.com gambar kondisi strategis wilayah kabupaten garut gambaran kondisi daerahab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahunkersamanah,era indonesia. tag kabupaten nun bandung hakan hena tea asn kabupaten cianjur uan tasikmalaya bag tee mas aa. fasa sumber hasil pengolahan peta administratif rtrw kabupaten garut tahun gambar peta administrasikelurahan rw) tetangga rt) inn joan los |tagging |bungbuang logo&o |o mekarmuki poso poso a20 seeamuian |eakenjng logo |on25 saja |pameungpeuk |o080 |o0x02 ban isomer band (singaraja poo09go0 poo nawawi gamawan (ag |otaku |ooo05oo pos loan bayongoong |o0x8 |o03s0 sukaresmi poo poso semarang logo low a20 |jatiwangi powo |o0320 jakutkota lo long wana sucnarja pangan sukawening low karangtengah asam tees dono pom |teuwigong logo8oo log |bau boom pos da7 kesamaan (cus |kadungora doo da0 eamburtimbangan pai (selai poo sumber: dpmd kabupaten garut, januari tahun yang dikelola dalam sid gambaran kondisi daerah bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahuno, lahan dengan kemiringan diatas adalah seluas atau dari luas wilayah kabupaten garut. ay" sumber rtrw kabupatengambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahusai lean sad ab" rn) cia per mang sat sumber rtrw kabupatengambaran kondisi daerah bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahuasi dahgamamatyan pemerintah kabupaten garut ada mma pera oral alan san ana aan di so. ted nn, pt aan, sumber rtrw kabupatenrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahusame pemerintah kasultanan sang ha. (as, oma man maa salah lam . (ea tan conan wan teras teliti rek anang, pas pesta haag aan ie sae ak) d3: pan mann ena sumber rtrw kabupaten garut tahun gambar kondisi curah hujan kabupaten garut gambaran kondisi daerah ii rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun kondisi penggunaan lahan penggunaan lahan kabupaten garut sampai tahun seluas dipergunakan untuk lahan sawah mencapai atau o, lahan bukan sawah mencapai atau dan lahan bukan pertanian mencapai atau yo. luas lahan sawah terdiri dari sawah irigasi seluas atau dan sawah tadah hujan seluas atau sedangkan luas lahan bukan sawah terdiri dari tegal kebun seluas atau y6, perkebunan seluas atau hutan rakyat seluas atau padang rumput seluas atau o, sementara tidak diusahakan seluas atau dan lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara dan lain lain) seluas atau kemudian luas lahan bukan pertanian seluas atau digunakan untuk jalan, pemukiman, perkantoran, dan lain lain). selama kurun waktu tahun penggunaan lahan untuk lahan sawah berkurang seluas atau lahan bukan sawah bertambah seluas atau dan lahan bukan pertanian bertambah atau y60. untuk tahun terjadi perubahan penggunaan lahan pada luasan lahan sawah berkurang seluas dengan rincian sebagai berikut kecamatan teropong kidul adanya pengurangan lahan sawah seluas beralih fungsi menjadi lahan fasilitas umum sarana olah raga, kecamatan malangbong adanya pengurangan lahan sawah berkurang tergerus air dan tertutup material tanah dan batuan karena banjir bandang, kecamatan cikalong dan pakenjeng adanya penambahan lahan sawah masing masing seluas dan hasil cetak sawah kegiatan tahun tabel luas lahan menurut penggunaan kabupaten garut tahun mean rincian jaman mat ane ata pama asn das met) mon rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun rincian tidak ditanami padi tapi tanaman lain" sawah tesla paman dolar dos pras dima skor dosen pasar mama tempo tentu ama oral mane ran sensor near team aje psm polar dosen mataram doang oran onar maman bos oom boa bom diusahakan lainnya (tambak, kolam, empang, dll pertanian jalan, pemukiman, saree| si051 perkantoran, sungai dll sumber dinas pertanian kab. garut, januarigarut tahun sebagai upaya mewujudkan ruang kabupaten garut sebagai daerah konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata dan kelautan. berdasarkan rtrw kabupaten garut tahun sistem pusat kegiatan kabupaten terbagi atas pusat kegiatan wilayah promosi wp), berupa perkotaan rancabuaya yang berada kecamatan caringin,bungbulang. gambaran kondisi daerah ii bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahunterletak perkotaan kadungora, perkotaan malangbong, perkotaan cibatu, dan perkotaan singaraj perkotaan disewa, perkotaan caringin, perkotaan talempong, perkotaan mekarmukti, perkotaan pemulihan, perkotaan peperkotaan kesurupan:, dan perkotaan selaiha! angan sumber rtrw kabupaten garut tahun gambar rencana kawasan strategisgambaran kondisigaruab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahunapasitas daya daya dukung pangan kabupaten garut belum melampaui dukung dan daya ambang batasnya. samping lingkungan hidup untuk secara umum, daya dukung air kabupaten garut belum pembangunan melampaui ambang batasnya. namun terdapat dua kecamatan yang mengalami defisit air berdasarkan daya dukung airnya, yaitu bungbulang dan singaraja. secara spasial, juga lokasi dengan status daya dukung airnya sudah melampaui ambang batas, terdapat kabupaten garut bagian selatan dan daerah perkotaan. perkiraan mengenai berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pertumbuhan dampak dan risiko penduduk dari hingga tekanan populasi cukup lingkungan hidup terlihat sekitar wilayah pkl perkotaan garut, dari gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun mojo mek tengtsanfiastas. timbunan sampah kabupaten garut dominan pada kawasan permukiman dataran fluvial, ekoregion komplek pegunungan vulkanik gunung halimun, gunung salak, dan gunung awal. sumber pencemar parameter bod, cod, dan tss meningkat setiap tahun. kecamatan yang perlu menjadi perhatian antaranya cikalong, cisompet, pakenjeng, dan caringin. ketiga kecamatan cikalong, pakenjeng, dan cisompet berurutan memiliki beban pencemar bod dan cod yang paling tinggi kabupaten garut. sementara untuk tss, secara berurutan pakenjeng, cikalong, dan caringin berpotensi paling tinggi dalam hal beban pencemaran. efisiensi pemanfaatan efisiensi pemanfaatan penyedia pangan kabupaten garut relatif pada tutupan lahan faktual. kinerja layanan jasa jasa ekosistem paling dominan ekoregion komplek ekosistemtingkat ketahanan dan kabupaten garut memiliki potensi jasa ekosistem pendukung potensi keanekaragaman yang cukup tinggi. indeks jasa keanekaragaman ekosistem keanekaragaman yang tinggi (nilai indeks yang ditandai dengan warna hijau tua ini tersebar hampir semua wilayah ekoregion pegunungan vulkanik gunung halimun gunung salak gunung awal. kabupaten garut, petak petak ekosistem pendukung keanekaragaman berukuran besar, tersebar dan dengan shape index yang rendah, yang berarti memberikan ancaman keterpaparan pada satwa dalam petak ekosistem tersebut. tingkat kerentanan dan kabupaten garut merupakan salah satu wilayah yang rawan kapasitas adaptasi bencana. potensi bencana yang dapat terjadi yaitu gerakan terhadap perubahan tanah rendah hingga tinggi, gunung api bahaya, gunung iklim api terlarang, tsunami menengah hingga tsunami tinggi. berdasarkan data dari bnpb, kabupaten garut memiliki kapasitas adaptasi yang sedang cenderung tinggi. sumber dokumen lhs rpm kabupaten garut tahun tahun gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut:berupa tanah longsor mencapai sebanyak buah kasus, meningkat dibandingkan pada tahun sebanyak kasus, demikian halnya dengan jenis angin puting beliung padasebanyak kasus menurun dibandingkan tahun sebanyak kasus. bencana banjir yang tercatat pada tahun sebanyak kasus mengalami kenaikan dari tahun sebanyak kasus. abas memang pemerintah kabupaten garut dam kabupaten bandung peta rawan bencana nnen stem nyata ang, sana leo aan nan lti yaaa tes maa san taman ea. dara nag ama lena kabupaten cina sen meta menu ajang bln pa: one lia ces acoreeua on. pan ket png yao tank, (|. tang inai sumber rtrw kabupatenatarta daya tampung lingkungan hidup ataudisajikan berdasarkan hasil kajian lingkungan hidup strategis lhs) rpm kabupaten garut tahun terhadap variabel pangan dan air untuk mengkuantifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dddtlh) kabupaten garut.bahan pangan daya dukung pangan merupakan fungsi dari persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian terhadap satuan luas dan waktu. semakin besar persentase lahan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, semakin besar pula daya dukung pangan wilayah tersebut. hasil analisis tingkat kebutuhan energi pangan tertinggi (diwakili oleh warna merah) tersebar perbatasan bubur limbangan, selai, sibuk, cibatu, dan leuwigoong, sebagian wilayah leles dan kadungora, perbatasan sukawening, karangtengah, maharaja, teropong kaler, teropong kidul, garut kota, bayongbong, semarang, pasirwangi, sukaresmi, serta daerah kilau dan pameungpeuk. pres kota bandung sedang bandung majalengka lani barat kp bandung ciamis cianjur legenda batas kecamatan batas kabupaten kota kebutuhan pangan per grid "x30" (juta kkal) ta$ iii mmi mmi sumber lhs rpm kabupaten garut tahun gambar kebutuhan energi bahan pangan kabupaten garut sementara itu, ketersediaan energi pangan kabupaten garut menunjukkan nilai paling tinggi (diwakili oleh warna merah) tersebar sepanjang perbatasan kecamatan sukawening, karangtengah, maharaja, karangpawitan, banyuresmi, garut kota, teropong kidul, teropong kaler, bayongbong, semarang, serta pasirwangi. sedangkan ketersediaan terkecil terdapat beberapa wilayah teropong kaler serta wilayah garut bagian selatan meliputi sebagian talempong, disewa, caringin, gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun bungbulang, mekarmukti, pakenjeng, cokelat, pameungpeuk, cisompet, cikalong, peundeuy, cihurip, peundeuy, singaraja, banjarwangi, cikarang, perbatasan pemulihan dan kesurupan. oa5 pre kota bandung: rie dang majalengka nyaman bandung ciamis cianjur legenda batas kecamatan batas kabupaten kota ketersediaan pangan per muara grid yuta kkal) tas a2. . emas sumber lhs rpm kabupaten garut tahun gambar ketersediaan energi bahan pangan kabupaten garut analisis daya dukung lingkungan untuk bahan pangan dari perhitungan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan, menunjukkan beberapa daerah memiliki nilai selisih negatif (minus) yang berarti memiliki defisit bahan pangan, yaitu sebagian besar wilayah selatan garut meliputi kecamatan talempong, disewa, caringin, bungbulang, mekarmukti, pakenjeng, cokelat, pameungpeuk, cisompet, cikalong, peundeuy, cihurip, singaraja, banjarwangi, cikarang, dan pemulihan. selain itu nilai selisih negatif juga dijumpai pada beberapa wilayah bagian tengah kesurupan, bagian utara ciledug, bagian tengah bayongbong, bagian barat pasirwangi, timur laut kilau, bagian selatan garut kota, karangpawitan bagian tengah, tenggara leles dan sukawening, serta sebagian malangbong. wilayah wilayah yang memiliki ketersediaan energi pangan paling tinggi ternyata memiliki selisih ketersediaan yang tinggi, dikarenakan pada wilayah tersebut kebutuhan pangan juga sangatlah tinggi. gambaran kondisi daerah bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun patas onteoanc bandung majalengka barat ag. lai bandung sii mei, ciamis cianjur adan tag legenda batas kecamatan pai garut batas kabupaten kota kaa selisih ketersediaan yam ega ses juta kkal) tas aan jum ta, mri nn mea mei sumber lhs rpm kabupaten garut tahun gambar peta selisih ketersediaan energi bahan pangan kabupaten garut hasil analisis ambang batas melalui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan, menunjukkan beberapa daerah memiliki ambang batas tertinggi untuk bahan pangan terdapat sepanjang perbatasan kecamatan sukawening, maharaja, sucinaraja, karangpawitan, teropong kaler, teropong kidul, garut kota, bayongbong, kilau, dan semarang. sementara ambang terkecil atau (nol) dijumpai sebagian besar wilayah garut bagian selatan meliputi talempong, selatan disewa, utara caringin, bungbulang, utara mekarmukti, barat pemulihan, sebagian pakenjeng, cokelat, utara pameungpeuk, sebagian cisompet, cikalong, peundeuy, cihurip, singaraja, banjarwangi, cikarang, dan kesurupan. nilai ambang terkecil juga ditemukan beberapa wilayah lain seperti sebagian kecil teropong kaler, leles, leuwigoong dan malangbong. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun epa bandung ota bandung| u9ed bandung majalengka barat bandung ls. ciamis jju r. y legenda tan, batas kecamatan batas kabupaten kota ambang batas penduduk yak per grid x30" if, jiwa) ina tg. img s9. ma sumber lhs rpm kabupaten garut tahun gambar peta ambang batas penduduk untuk dlh pangan hasil analisis status daya dukung dlh pangan melalui perhitungan selisih antara ambang batas dengan jumlah penduduk, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah kabupaten garut masih belum melampaui ambang batas dlh pangan. nilai selisih negatif hanya terdapat pada sebagian kecil kecamatan cikarang, leles, dan kadungora. ian inka majalengka barat tua ap ata ciamis saran intan kota cianjur magi tasikmalaya jad pte conan legenda batas kecamatan batas kabupaten kota pjk status doll pangan per grid terhadap ambang han batas sudah melampaui pes belum melampaui sumber lhs rpm kabupaten garut tahun gambar peta status dlh pangan terhadap ambang batasair bersih daya dukung sumber daya air pada suatu wilayah dapat diartikan sebagai ketersediaan potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup wilayah tersebut. idealnya, nilai demand kebutuhan air wilayah tidak melebihi kemampuan supply dari potensi air. jika nilai demand lebih besar dari supply, maka dapat dikatakan bahwa daya dukung air wilayah tersebut telah terlampaui, sehingga diperlukan penerapan teknologi dan pengelolaan lingkungan yang baik sebagai bentuk pengendalian. dari hasil lhs rpm kabupaten garut tahun pola spasial kebutuhan air menunjukkan bahwa kebutuhan paling besar tersebarbandung sedang sandung majalengka barat bandung ciamis cianjur legenda batas kecamatan batas kabupaten kota kebutuhan air per grid x30" m3) tas am0. mie mei mmi |j keenan mei sumber lhs rpm kabupaten garut tahun gambar peta kebutuhan air bersih kabupaten garut il gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun pola spasial ketersediaan air menyajikan informasi ketersediaan air yang lebih tinggi ditemukan pada sebagian dan kebutuhan paling besar#7e3n9 kota bandung sedang bandung matanya barat bandung ciamis cianjur legenda batas kecamatan batas kabupaten kota g. ketersediaan air per grid m3) tasik iii mei nama sumber lhs rpm kabupaten garut tahun gambar peta ketersediaan air bersihgambaran kondisi daerah iikedudukan bagian kesatu maksud dan tuju kabupatencc. serta perencanaan penganggaran daerah kabupaten, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, serta kabupaten kota yang berbatasan. bagian kedua tujuan rpm merupakan: penjabaran visi, misi dan program bupati dalam strategi pembangunan daerah kabupaten, kebijakan umum, program prioritas bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah kabupaten, dengan mempertimbangkan ipjp dan rtrw, dan dokumen perencanaan daerah kabupaten yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun kota bandung: joe bandung jalanan ie. barat bandung ciamis ah kota cianjur makan ama legenda wag "it batas kecamatan batas kabupaten kota selisih ketersediaan air m3) ind tas ini mei ian sumber lhs rpm kabupaten garut tahun gambar peta selisih ketersediaan air bersih kabupaten garutii gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun ta, kota bandung to8 condong bandung majalengka barat udi bandung ssi ciamis kota cianjur tasikmalaya anyar iaisarut, ah? legenda maa batas kecamatan tg, ra? tas batas kabupaten kota status dlh air per grid terhadap ambang batas bee sudah melampaui belum melampaui sumber lhs rpm kabupaten garut tahun gambar peta status dlh air kabupaten garuttahun tahun tahun tahun tahun kepadatan penduduk (,tabel jumlah penduduk kabupaten garut menurut kecamatan berdasarkan data bps tahun kecamatan tahun tahun tahun tahun tahun talempong bungbulang pemulihan pakenjeng tiket pameungpeuk cikalong singaraja cikarang bayongbong gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun kecamatan tahun tahun tahun tahun tahun ciledug teropong kidul teropong kaler karangtengah .5a6 .9a5 bubur limbangan malangbong jumlah penduduk sumber badan pusat statistik kabupaten garut, yang dikelola dalam sidp61899 .shek39 as oco0 lah shah 2ob6ina6 (es jumlah penduduk mes kepadatan penduduk (jiwa km2) gambar jumlah dan kepadatan penduduk kabupaten garutberdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. sejalan dengan teori demografi yang menyatakan bahwa semakin tua kelompok umur penduduk, maka rasio jenis kelaminnya akan semakin mengecil, karena jumlah penduduk laki lak semakin tua umumnya akan semakin banyak berkurang dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih mampu untuk dapat bertahan hidup, selain itu faktor hormonal dan gaya hidup sangat berpengaruh. komposisi penduduk menurut kelompok umurberpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi daerah. ii gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun piramida penduduk kabupaten garut piramida penduduk kabupaten garut tahun tahun s a laki laki kir mmm tae www nana akan gambar piramida penduduk kabupaten garut tahunjumlah penduduk pada tahun sebanyak jiwa atau meningkat jiwa atau dari tahun sebanyak jiwa. laju pertumbuhan penduduk selama periode secara rata rata mencapai per tahunnya, dengan lpp tertinggi pada tahun sebesar ,26y0. tabel jumlah penduduk kabupaten garut berdasarkan data siak tahun moncaror 201e 01m jumlah penduduk jiwa) laki laki jiwa) psb kepadatan penduduk 70o6, 7io, jiwa km2) jumlah rumah tangga kk) sumber dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten garut, yang dikelola dalam sid gambaran kondisi daerah ii rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun tabel jumlah penduduk kabupaten garut menurut kecamatan berdasarkan data siak tahun cetanyuresmi based| toon read| 7astro! gajasrwan amas| akses| ancol| sosok| si. couaeso coast|o eissn asas| tokoh gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun ema sultan b07seo dri2aoa bio.ses sumber dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten garut,gambaran kondisi daerah tabel pdrb adh berlaku kabupaten garut tahun juta rupiah) dream (om (omh 00s tua op can red road sun sumber bps kabupaten garut, tahun data yang dikelola dalam sid gambar struktur perekonomian kabupaten garut menurut kategori lapangan usaha tahun pada tahun kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan nilai tambah terbesar yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar triliun, atau dengan share terhadap perekonomian. tingginya peranan kategori pertanian terhadap perekonomian kabupaten garut dapat dapat dipahami, karena kategori pertanian, merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat garut sampai saat ini. dari sisi penciptaan nilai tambah, kecepatan kategori ini dalam menciptakan nilai tambah sangatlah lambat dibandingkan dengan kategorikategori pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. kendati gambaran kondisi daerah bab iii sistematika sistematika meliputimuat gambaran kabupatenrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun demikian, kategori pertanian merupakan kategori yang sangat tahan terhadap gejolak moneter yang ada, ini terbukti pada masa krisis, kategori pertanian merupakan penyanggah perekonomian indonesia pada umumnya. apabila ditelaah lebih dalam, kontribusi nilai tambah kategori pertanian cenderung berfluktuasi dari tahun tahun selama periode dimana semula sebesar ditahun menurun menjadi ,88y6 pada tahun dan kemudian mengalami penurunan menjadi tahun kondisi tersebut dapat dimaklumi karena selain penciptaan nilai tambah kategori lain yang lebih cepat, terutama pada kategori industri dan perdagangan, juga karena luas lahan pertanian yang terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman. selain pertanian, kategori yang juga cukup dominan kabupaten garut adalah perdagangan, industri pengolahan. sepanjang tahun kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mampu menciptakan nilai tambah sebesarsementara itu, peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan jawa barat, secara umum peranannya masih relatif rendah dan belum mengalami perubahan yang signifikan selama periode sepanjang tahun kategori kategori industri pengolahan mampu menciptakan nilai tambah sebesar rp.namun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari sektor industri pengolahan secara stabil turutpada dasarnya, kategori industri pengolahan kabupaten garut memiliki potensi yang cukup mbr gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun besar untuk dikembangkan lebih jauh diantaranya pada sektor pariwisata yang sampai akhir ini berkembang cukup pesat ditunjukkan dari perkembangan peningkatan jumlah kunjungan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara setiap tahunnya, dan juga meningkatnya minat investasi daerah kabupaten garut khususnya pada sektor industri. apabila kategori kategori perekonomian dikelompokkan menjadi tiga kelompok (primer, sekunder dan tersier), maka akan terlihat adanya fenomena umum, yakni pergeseran struktur ekonomi kabupaten garut selama periode dari primer arah sekunder dan tersier yang menggambarkan semakin modernnya perekonomian kabupaten garut. kondisi tersebut sejalan dengan teori ekonomi makro, yang diungkapkan oleh a.g.b. fisher, dimana semakin tinggi pendapatan perkapita penduduk suatu wilayah, maka perekonomian akan bergeser dari primer arah sekunder dan tersier. seperti pada tahun tahun sebelumnya, sepanjang tahun kelompok kategori primer memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian kabupaten garut, yakni sebesar o. kendati demikian, apabila ditinjau perkembangan kontribusi kelompok kategori ini menunjukkan tendensi yang menurun selama periode yaitu dari semula pada tahun sementara itu, tampak perkembangan peranan kategori tersier cukup berfluktuasi. secara umum sepanjang periode kategori ini mengalami peningkatan peranan yang sangat signifikan, dimana semula sebesar meningkat menjadi sebesar yo. selanjutnya seperti kelompok kategori tersier, kelompok kategori penyumbang terendah yaitu kategori sekunder, tampak mengalami peningkatan kontribusi yang konsisten disepanjang periode sampai dengan tahun kontribusi kelompok kategori ini mengalami peningkatan dibanding tahun yakni sebesar tahun menjadi sebesar tahun struktur ekonomi kabupaten garut, selama periode tampak tidak berubah secara signifikan, namun pergeseran dari kelompok kategori primer arah sekunder dan tersier tetap terjadi walaupun relatif kecil jika gambaran kondisi daerah bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun dibandingkan dengan pergeseran struktur ekonomi yang terjadi jawa barat pada umumnya.gambaran kondisi daerah tabel pdrb adh konstan tahun kabupaten garut tahun juta rupiah)bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahuny o mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya jas tan a91 a96kinerja perekonomian kabupaten garut selama periode mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setelah mengalami kenaikan pada tahun yang dapat tumbuh diatas rata rata jawa barat dan nasional untuk pertama kalinya, tetapi kemudian kembali mengalami perlambatan pada tahun sebesar dan pada tahun laju pertumbuhan ekonomi kembali meningkat y60, meskipun masih dibawah jawa barat sebesar dan nasional sebesar yo. gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun lpe kab garut jasa lainnya i jasa kesehatan dan kegiatan sosial $$. jasa pendidikan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan. . jasa perusahaan . real estate jasa keuangan dan asuransi informasi dan komunikasi . penyediaan akomodasi dan makan minum . transportasi dan pergudangan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan. (a$ j .& konstruksi pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur. ma$ jj pengadaan listrik dan gas industri pengolahan pertambanganndam penggalian pertanian, kehutanan, dan perikanan jj w gambar lpe menurut kategori lapangan usaha tahun perkembangan yang cukup positif dari pertumbuhan perekonomian kabupaten garut tersebut tidak lepas dari performa ekonomi yang baik pada kategori yang merupakan sumber pertumbuhan paling dominan wilayah ini, yaitu kategori pertanian yang masih mampu tumbuh pada tahun tabel laju pertumbuhan ekonomi kabupaten garut tahun xarecome unse amar pertanian, kehutanan, dan perikanan pengadaan air, pengelolaan sampah, perdagangan besar dan eceran: reparasi gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun informasi dan komunikasi oo. a82 asi seo asi a00 sumber bps kabupaten garut, tahun data yang dikelola dalam sid apabila dikelompokkan berdasarkan kinerjanya, kategori kategori ekonomipada umumnya, kategori ekonomi menunjukkan kinerja cukup tinggi tahun atau tumbuh atas rata rata meliputi kategori yaitu industri pengolahan y0), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang ,19y6), konstruksi ,55y60), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor transportasi dan pergudangan y6), penyediaan akomodasi dan makan minum informasi dan komunikasi jasa keuangan dan asuransi ,25y0), real estate o), jasa perusahaan ,56y6), jasa pendidikan ,90y6), jasa kesehatan dan kegiatan sosial ,95y6), dan jasa lainnya o). sedangkan empat kategori lainnya tumbuh dibawah rata rata, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan pertambangan dan penggalian y0), pengadaan listrik dan gas ,95y0), serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib kategori jasa perusahaan pada tahun menunjukkan kinerja paling tinggi, mampu tumbuh sebesar dibandingkan kategori kategori lainnya. secara umum pada periode kategori konstruksi kabupaten garut memiliki kinerja yang baik, atau konsisten tumbuh atas beberapa kategori lainnya, dimana mampu tumbuh kategori konstruksi merupakan salah satu kategori yang sangat penting dalam mendukungkinerja perekonomian secara umum. kategori ini juga merupakan salah satu barometer kemajuan suatu wilayah. semakin tinggi output kategori konstruksi yang telah tertanam suatu wilayah, akan memiliki kecenderungan semakin maju wilayah tersebut. kondisi ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah penduduk, daya beli masyarakat dan volume kegiatan ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan kebutuhan perumahan dan jenis konstruksi lainnya.dan juga inflasi secara nasional sebesar y6. gambaran kondisi daerah bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun na, d# kab. garut x jawa barat ' @ nasional gambar perbandingan inflasi kabupaten garut, jawa barat dan nasional tahunpada tahun pendapatan per kapita mengalami peningkatan sebesar atau dari semula rp. pada tahun menjadi rp. pada tahun peningkatan ini dapat katakan cukup tinggi karena levelnya berada atas laju inflasi sebesar yang terjadi rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahuntabel pdrb perkapita kabupaten garut atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun mmm ( omtewatan ump, | teeonteston selaku konstan penduduk sumber bps kabupaten garut, tahun data yang dikelola dalam sid. pada pdrb per kapita yang dihitung atas dasar harga konstan. hal0tingginya inflasi yang terjadi pada periode bersangkutan sehingga mengkoreksi peningkatan daya beli yang gambaran kondisi daerah bab isi dan uraian rpmperencanaan rpm. evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: kebijakan perencanaan rpm, pelaksanaan perencaturkabupatenencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahunpeningkatan tertinggi terjadi pada tahun sebesar y6, sedangkan peningkatan terendah terjadi pada tahun yang hanya meningkatdan nasional yang mencapai lebih.gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun indeks gini kabupaten garut tahun 0j41 kab garut # jawabarat #t indonesia gambar indeks gini kabupaten garut tahun jika dihubungkan dengan pengeluaran per kapita yang masih relatif rendah, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat cenderung merata level menengah bawah. kondisi tersebut juga didukung oleh data hasil pls, dimana tercatat masih cukup tinggi penduduk yang tidak tergolong miskin namun masih berada sedikit atas garis kemiskinan (penduduk mendekati miskin dan rentan miskin). dengan demikian intervensi pemerintah bidang ekonomi perlu mempertimbangkan pengembangan sektor yang mampu menstimulasi sektor sektor yang digeluti oleh penduduk menengah bawah sehingga tercipta pertumbuhan yang optimal dan sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan penduduk fredistribution with growth). seperti pengembangan industri yang berbasis bahan bahan pertanian lokal (agroindustri) yang selain efektif dalam menciptakan nilai tambah juga dapat menstimulasi perkembangan (efek pengganda) sektor pertanian kabupaten garut. selain itu, pengembangan industri pariwisata juga sangat efektif menstimulasi pengembangan ukm, karena karakter pengeluaran wisatawan yang cenderung produk produk spesifik daerah selain untuk hotel dan restoran. hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki daya beli masyarakat wilayah garut bagian selatan yang masih banyak terjebak oleh lingkaran setan kemiskinan karena minimnya investasi diwilayah tersebut. gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun pemerintah perlu memancing investor untuk menanamkan modal, dengan cara memperbaiki infrastruktur dan regulasi yang nyaman bagi investor.dudengan besaran rupiah per bulan untuk pemenuhan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidsusunan tahun jumlah penduduk miskin kabupaten garut mengalami penurunan cukup signifikan yaitu sekitar ribu jiwa dari ribu jiwa yo) pada tahun menjadi sebanyak ribu jiwa yo) pada tahun atau turun sebesar yo. penurunan persentase penduduk miskin pada tahun tersebut dibanding kabupaten dan kota jawa baratpersenkrimingkasan situasi kemiskinan kabupaten garut pada tabel berikut tabel perkembangan indikator kemiskinan kabupaten garut indikator garis kemiskinan rp kap bulan) jumlah penduduk miskin ribu jiwa) persentase penduduk miskin persen) sumber: bps kabupaten garut yang dikelola dalam sidas mengurangi gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahundari menjadi atau turun sebesar poin, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga menyempit. jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin jawa barat maupun nasional, posisi pencapaian angka persentase penduduk miskin kabupaten garut sebesar persenrut jawa barao0 pada tahun menjadi pada tahun apabila dibandingkan dengselama periode tersebut berada peringkat ke setelah kabupaten cirebon sebesar dan kota tasikmalaya sebesar dan kondisi penurunan pada periode tersebut lebih cepat dibanding penurunan agregat provinsi jawa barat sebesar yo6 maupun nasional sebesar o. dari sisi peringkat kabupaten dan kota jawa barat, kondisi persentase penduduk miskin selama periode tahun mengalami peningkatan tingkat, dari peringkat ke pada tahun menjadi peringkat ke pada tahun arm . persentase penduduk miskin tahun persentase penduduk miskin tahun kota depok kota depok kota bandung z . kota bandung . kat, bekas. . kota bekasi .m kota bekas | . kab, bekas kota cimahi mmm kota cimahi .mmmm kota banjar . kota ganja kat. bandung .m kota sok . . m kota subur aw kab, bandung . . mum kota bogor l . kab, suatu . . mm kab. gani kota sukabumi .c cmmumam kab. purwakarta kab. color men kab. subur" . mm mm kab. garis . . . mm kab. log . . m gol para: tas jawa barat man kab. purwakarta kota cirebon kab, karawang aan kab. pangandaran . . m kab, karawang kab. subang anta mer kota cirebon aia end ak kab. sumedang era kab. gan t . kab. ganjar kab. subang nos kab. tarutung sarat ) .uluan kab, tasikmalaya kab. garut maan kab. bandung barat ) mmm kab. kuningan kab. cirebon ran kab meng kab, majalengka kab. cirebon kab. indramayu tan kab indramayu kab. kuningan .c.c.uan kota tasik kota tasikmalayatahun secara umum sampai tahun telah melebihi target akhir rpm yang telah ditetapkan. dari sisi target akhir rpm untuk indikator jumlah penduduk miskin telah mencapai dari target sebanyak jiwa, sedangkan untuk indikator persentase penduduk miskin mencapai ,06y6 dari target akhir rpm sebesar o.mpertahankannyatah capaian capaian capaian capaian un mat realisasi target target akhir realisasi target target akhir tahunan rpm tahunan rpm sumber target rpm kabupaten garut dan data realisasi bps kabupaten garut, tahun yang dikelola dalam sid kondisi daya beli masyarakat cukup dipengaruhi harga barang barang khususnya barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat yang pada akhirnya. upaya penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas kebijakan pemerintah pusat terkait perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro rakyat, serta peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui tiga klaster program penanggulangan kemiskinan. secara mikro, pemetaan sebaran penduduk miskin menurut kecamatan dapat digambarkan melalui basis data terpadu untuk program perlindungan sosial rumah tangga sasaran hasil pendataan program perlindungan sosial pls) yang dilakukan bps yang digunakan sebagai data base untuk keperluan intervensi intervensi pemerintah yang berhubungan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun dengan program program penanggulangan kemiskinan, seperti raskin, jamkesmas, pkh dan sebagainya.:uno kaum kecamatan ang malangbong pakenjeng bea bee cisompet teropong kidul bungbulang pameungpeuk gambaran kondisi daerah bab rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun nama kecamatan sumber: hasil derivasi data bdt dan yang dikelola dalam siddihitung dengan metode penghitungan baru, secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan dan berada pada posisi status pembangunan manusia kategori menengah . hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan ipm pada periode tahun sebesar y o. diatas pertumbuhan ipm provinsi jawa barat sebesar selama periodehal inilah yang patut dibanggakan dan dipertahankan, bahkan harus terus ditingkatkan, sehingga kabupaten garut mampu mengejar ketertinggalan sehingga dapat sejajar dengan kabupaten kabupaten lain jawa barat. c28 garut jawa barat |(indonesia gambar ipm kabupaten garut, jawa barat dan nasional tahun jika ditelaah lebih jauh, selama periode pertumbuhan ipm kabupaten garut sangat dominan kontribusi oleh peningkatan pada indeks daya beli sebesar y6, disusul indeks pendidikan sebesar dan indeks kesehatan tumbuh tabel pencapaian indeks pembangunan manusia ipm) kabupaten garut tahun s.d. tahun tahun tahun tahun tahun pertumbuhan jam cas2 saga jimoeterewoican same s5a0 soal ihamentamasetantamn doang danas dame doang oma ass isaematamaseoantn dosa gas |o7s asn ajimoersresemaras) ) 77sn test are e|morrspavmnen nan sao sasa aza osa sumber: bps kabupaten garut. yang dikelola dalam sid gambaran kondisi daerahrencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahunpada tahun yaitu sebesar meningkato yang dikelola dalam sid angka rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah ipm ditinjau dari dimensi pendidikan, pencapaian tahun indikator rata rata lama sekolah penduduk tahun atas. selama lima tahun terakhir pada tahun rata rata rata lama sekolah tahun masih terpaut tahun dari rls jawa barat yang sudah mencapai dari capaian hls dan rls tersebut, maka indeks pendidikan pada perspektif ipm kabupaten garut tahun mencapai sebesar poin, mengalami pertumbuhan atau meningkat poin dari tahun sebesar poin. kondisi indeks pendidikan jawa barat tahun telah mencapai poin, sehingga capaian kabupaten garutsolo menata ana dimitatontanantram sse |asal sat soal sumber: bps kabupaten garut.yang berbanding lurus dengan angka melanjutkan dari smp m sma sederajat yang mencapai angka usia harapan hidup pencapaian ipm ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat, indikator yang dipergunakan yaitu angka harapan hidup saat lahir (ahh), dimana pada tahun telah mencapai tahun. selama kurun waktu hingga walaupun relatif lambat, ahh terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar atau dengan kata lain harapan hidupahh garut masih terpauto o ian dimoereresewran 710n 7a22 zam sumber: bps kabupaten garut.yo0gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahunimanaterus meningkat selama lima tahun terakhir pada tahun dengan pertumbuhan sekitar dan merupakan pertumbuhan tercepat kedua jawa barat dibawah kota tasikmalaya sebesar yoy0. tabel pencapaian pengeluaran per kapita kabupaten garut tahun o o dea aan iinoersomaasi some seo sos0 c0a0 ca7a aza oom eropa goo rp) car cars rom 72m name sumber: bps kabupaten garut. yang dikelola dalam sid masih rendahnya capaian daya beli masyarakat tersebu kabupaten garut kabupaten garutgambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun kabupaten garut adalah petani gurem. selanjutnya berdasarkan hasil rakernas bps tahun mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar yoangka partisipasi sekolah aps) merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah sebagaips selama periode tahun untuk usia tahun jenjang sederajat telah mencapai 100y6 meningkat dari tahun sebesar sementara itu untuk usia tahun jenjang smp sederajat telah mencapai meningkat dari tahun sebesar tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan yang diukur dari angka partisipasi kasar apk) sebagai proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu selama tahun untuk jenjang pendidikan anak usia dini paud) mengalami peningkatan gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut tahun dari pada tahun menjadi pada tahun sementara untuk apk sederajat telah mencapai meningkat dari tahun sebesar dan apk smp sederajat mencapai pada tahun meningkat dari tahun sebesar yo0. tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan yang diukur dari angka partisipasi murni apm) sebagai selama tahun untuk jenjang sederajat telah mencapai meningkat dari tahun sebesar o, sementara itu apm smp sederajat mencapai pada tahun meningkat dari tahun sebesar rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia pendidikan dasar mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. kondisi selama tahun menunjukkan adanya peningkatan dari sekolah per penduduk usia pendidikan dasar pada tahun menjadi sekolah per penduduk usia pendidikan dasar pada tahun hal ini menunjukkan peningkatan jumlah murid dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. rasio guru terhadap murid sekolah dasar adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar dan sederajat terhadap jumlah murid pendidikan dasar dan sederajat,yangrasio guru terhadap murid sederajat tahun mencapai menurun dibanding tahun sebesar sedangkan rasio guru terhadap murid smp sederajat tahun mencapai menurun dibanding tahun sebesarapps) sederajat tahun mencapai lebih tinggi dibanding tahun sebesar sedangkan angka putus sekolah apps) smp sederajat tahun mencapai lebih tinggi dibanding tahun sebesar gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahual) sederajat dan smp sederajat selama periode tahun mencapaiada tahun menjadimenjadi ,4y0. penduduk yang berusia tahun keatas yang melek huruf (tidak buta aksara) selama periode tahun mengalami peningkatan dari pada tahun menjadi pada tahun kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan secara pendidikan formal untuk jenjang pendidikan dasar dan smp sederajat) yang diukur dari guru yang memenuhi kualifikasi s1 d iv selama periode tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar pada tahun menjadi pada tahun gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan selama tahuaan pake uraian pendidikan pendidikan anak usia dini peta amesasapa pop rasio guru murid base mia msi mas amgaparisipasitasaskinerja uraian angka pendidikan yang ditamatkan apt sederajat jap smp sederajat angka partisipasi murni apm) sd mi paket angka partisipasi murni apm) smp m paket angka partisipasi murni apm) sma smk ma paket angkapartisipasiseklah: angka partisipasi sekolah api sd mi paket angka partisipasi sekolah aps) smp m paket angka partisipasi sekolah aps) sma smk ma paket n a n a angka putus sekolah: angka putus sekolah apps) sd mi angka putus sekolah apps) magi smp m angka putus sekolah apps) n a n a magi sma smk ma angka kelulusan: angka ketulusan ali sd ai angka kelulusan al) smp m angka kelulusan al) n a n a sma smk ma jangka melanjutkan (am: angka melanjutkan am) magi dari sd mi smp m angka melanjutkan am) n a dari smp m sma smk ma jrasiitas pendidikan: sekolah pendidikan sd mi kondisi bangunan baik sekolah pendidikan smp m kondisi bangunan baik n a n a ruang kelas sma smk ma kondisi baik rasio ketersediaan sekolah penduduk usia n a sekolah pendidikan dasar rasio guru murid sekolah pendidikan dasar rasio guru murid smp m gambaran kondisi daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten garut bab tahun uraian man pama dane bir dota rasio guru terhadap murid n a n a n a n a n a pendidikan menengah rasio guru murid per kelas jenntadaua" yang dikelola dalam sidberkenaan dengan kesehatan bayi dan ibu melahirkan selama periode tahun menunjukkan jumlah kasus kematian ibu akibat melahirkan mengalami peningkatan dari jiwa pada tahun menjadi jiwa pada tahun sedangkan jumlah kasus kematian bayi mengalami peningkatan dari jiwa menjadi jiwa. resiko yang dihadapi ibu hamil selama gambaran kondisi daerah ii laksanaan pemilihan kepala desa serentak danlaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktukelurahankelurahan. corona virus diseasesatuan tugas penanganan corona virus disease kabupaten adalah satuan tugas penanganan corona virus disease yang dibentuk pemerintah kabupaten barito ut apabila pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana non alam corona virus disease'pemerintah setemptingkatanperangkat desa, anggota bpdtunjuk berdasarkan permohonan tertulis dartugas dari camat. paragraf calon kepala desa dari anggota bpd anggota bpd yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa diberhentikan sejakersyaratan calon kepala desa antar waktu berlaku secara mutasi mutans terhadap persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalambab viii ketentuan lain lainebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala desaburepala bagian hukum, (tm an. jn waluyo kr19610413 penjelasan atasuntuk memimpin desa, diperlukan seorang kepala desa yang bertugasnjalankan tugasnya tersebut, kepala desa juga diberikan wewenang, seperti diatur dalam undang undang nomor tahun tentang desa. mengingat penting dan strategisnya posisi kepala desa, maka diperlukan suatu aturan atau ketentuan yang dapat menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antarwaktumerupakan beberapa peraturan perundang undangan yang mengatur pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu xiii sertditetapk. perubahan tersebut, menuntut pula adanya perubahan dan penyesuaisehingga ditetapkannya peraturan daerah kabupaten barito utara tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antarwaktugi pemilih yang berusia dibawah tahun dan sudah pernah menikah, dibuktikan dengan menunjukkan surat nikah. usia mencapai tahun,ebagai pns adalah hak yang diperoleh sebagai pns dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan dibidang kepegawea ongdiundangkan dalam lembaranbogor, menimbang bahwa lingkungan hidup sebagai karunia tuhan yang maha esa merupakan satu kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang terdapat dalamnya yang satu sama lain saling berkaitan, mendukung, dan mempengaruhi, perlu dijaga kelestariannya untuk kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan, bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, sehingga menyebabkan tekanan terhadap lingkungan yang berdampak terhadap ketidakseimbangan antara daya dukung dan jumlah penduduk yang terus meningkat, maka diperlukan pengaturan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif mulai sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum guna menjaga kelestarian lingkungan hidup kota bogor untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. rencana aksi daerahmacamir baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah. emisi grk adalah lepasnya grk atmosfir pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentuerburu burung adalah menangkap dan atau membunuh burung termasuk mengambil atau memindahkan telur telur dan atau sarang burberdasarkan pada asas: tanggung jawab daerah, kelestarian dan keberlanjutan:. bagian ketiga tujuan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu: melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi kalangan pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, industri, dan masyarakat,. bagian keempat kewenangan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah berwenang untuk, melaksanakan standar pelayanan minimaloo. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat daerah. bagian kelima ruang lingkup ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini terdiri dari: perencanaan, pemanfaatan: cc. pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum. bab perencanaan bagian kesatu umum perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui tahapan: inventarisasi lingkungan hidup, penyusunan apple daerahu. inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta cadangan sumber daya alam. bagian ketiga penyusunan apple apple sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun berdasarkan apple provinsi danpresiasi masyarakat,itetapkan dengan peraturan daerah. apple disusun sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii pemanfaatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam hurufapat dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkung. walikota menetapkan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada gubernur.sebagaimana dimaksud pada meliputi: pencegahan, penanggulangan, masing masing. bagian kedua pencegahan instrumen pencegahan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: lhs, tata ruang, cc. baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, ukl upl dan splperizinan. paragraf lhs pemerintah daerah wajib menyusun lhs sebagaimana dimaksud dalam hurufpemerintah daerah dalam penyusunan atau evaluasi: rencana tata ruang wilayah rtrw) beserta rencana rinciannya, ipjp, dan rpm, dan rencana strategis renstra) skpdhuruf meliputi: perseorangan dan atau kelompok masyarakat yang mempunyai informasi dan keahlian: perseorangan dan atau kelompok masyarakat yang kena dampak penerapan kebijakan, rencana, dan program. pelibatan masyarakat dan, dan pendapat dalam pengkajian kebijakan, rencana, dan program yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dilaksanakan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik. tata cara penyelenggaraan lhs mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur lhbaku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi pengukur terjadinya pencemaran:atau badanwalikota. ketentuan mengenai baku mutu lingkungdanalam peraturan walikota. setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib untuk mentaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan walikota. paragrafkriteria mengenai dampak penting dan kriteria usaha dan atau kegiatan wajib amdal mengacu pada ketentuan peraturan perundang undanganbahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidugelolaan lingkungan hidup dan dengan ditetapdimaksud perlu digantokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam disususi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusunaskpd dan disertai rekomendasi gubernur jawa barat. persyaratan dan tata cara pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkankelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. paragraf ukl upl dan spl jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan amdal diwajibkan menyusun dokumen ukl upl sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen ukl upl diwajibkan membuat spl. jenis rencana usaha dan atau kegiatan serta ketentuan lebih lanjut mengenai ukl upl dan spl sebagaimana dimaksud pada dan diaturlingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup, cc. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hiduppemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) untuk membiayai: kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan,paragraf perizinan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini terdiri dari: izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple), izin pemanfaatan air tanah. setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal sebagaimana dimaksud dalam atau ukl upl sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki izin lingkungan. izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh walikota sesuai dengan kewenangannya denganwalikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan perizinan apabila permohonan perizinan tidak dilengkapi dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi rekomendasiperizinpaling sedikit lingkungan kegiatan usaha. mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada dan diaturtiap usaha dan atau kegiatan yang telah beroperasi wajib memiliki apple sebagaimana dimaksud dalam huruf apple sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikutdan atau kegiatanmekanisme dan tata cara pelaksanaan pemberian apple sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. setiap orang atau badan yang melakukan pemanfaatan air tanah berupa pengambilan dan atau pemakaian air tanah untuk usaha dan atau kegiatan wajib memiliki izin pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf izin pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikutiupac) dan izin juru bor ijb)(4y mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotacara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. pemegang perizinaengan peraturan walikotacc. pelestarian fungsi atmosferadalah konservasi sumber daya air melalui pengelolaan kualitas air tanah. pengelolaan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui upaya: mengatur, membina,, melakukan pelestarian sumberkuantitas jumlah yang tetap mencukupi secara berkesinambungan, cc.(banjir): mewajibkan setiap kegiatan dan atau usahailaksanakan pemerintah daerah dan orang badan melalui: membangun keanekaragaman luar kawasan hutan, rth paling sedikit 30y6 (tiga puluh keseratus) dari luas wilayah, cc. menanam dan memelihara pohon luar kawasan hutan khusus tanaman langka. bagian keempat pelestarian fungsi atmosfeketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sumber daya alam, pencanangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam dan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bhak dan kewajibetahui dan mendapatkan informasi baik untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat, perwakilan dalam komisi penilai amdal, mendukung upaya pencegahan penanggulangan serta pemulihpengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. bab vii larangan setiap orang atau badannyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan limbah tanpa memiliki aturan perundang undangausaha dan atau kegiatan tanpa memiliki dan atau melaksanakan perizinan lingkungan, melakukan kegiatan usaha tanpa membuat spl bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen ukl uplmembuang minyak jelajah secara langsung media lingkungan hidup, berburu burung yang berkeliaran tempat umumistem informasi lingkungan hidup pemerintah daerah melakuka daerah, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lai: air: udarapemantauan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan serta masyarakat walikota dapat menyelenggarakan kerja ama daerah. kerja sama daerah dimaksud pada terdiri atas: kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama antar daerah vertikal dan horizontalbinaan dilakukan terhadap usaha dan atau kegiatan yang: secara teknis menunjukan adanya potensimencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, adanya keterbatasan untuk memenuhi persyaratan izin dan ketentuan peraturan perundang undangan. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui: sosialisasi: pertemuan berkala, konsultasi: pelatihan, bantuan teknis. bagian keduapelaksanaan ketentuan dalam izin lingkungan, apple, dan izin pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam yang ditetapkan dalamdan atau mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada skpdatau badanv sanksi administratif bagian kesatu umum walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan lingkungan. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: teguran tertulis: paksaan: cc. pembekuan perizinan lingkungan, pencabutan perizinakenakan terhadap penyelenggaran kegiatan usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggar penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap masyarakat dan lingkungrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. kepala skpd adalah kepala skpd yang mempunyai tugas pokok dan fungsi,aksa. dampak yang besar dan lebih luas apabilapabila tidak segera dihentikan pencemaran dan atau kerusakannya. setiap penanggung jawab usaha dan kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah daerah dapat dikenakan denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah daerah. bagian keempat pembekuan atau pencabutan perizinan lingkungan pengenaan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan perizinansapabildalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara ppn, kepolisian negara republik indonesia, dan kejaksasetiap pejabat pemerintah daerah yang menerbitkan perizinan lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xvii ketentuan peralihan perizinan sebagaimana dimaksud dalamizinalindungan dan pengelolaan lingkungan hidup umum bahwa lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat tuhan yang maha esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lainnya baik generasi sekarang maupun generasi mendatang. pembangunan dan berbagai kegiatan manusia serta pemanasan global yang makin meningkat mengandung resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta menurunnya. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan kegiatan pembangunan kota bogor dengan kondisi sumber daya alam yang terbatas harus diselenggarakan dengan tetap memelihara kebersihan, kenyamanan, serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, oleh karena itu lingkungan hidup kota bogor harus dilindungi dandengan demikian, maka perlindungan dan melalui akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan, serta penguatan hak hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. sebagai konsekuensinya, maka kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan harus didasarkan sesuai dengan kajian strategis lingkungan hidup dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dengan makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan meningkatnya dampaknya terhadap lingkungan hidup, keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup, sehingga resiko terhadap lingkungan hidup diupayakan untuk sebagai suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa perizinan harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan. ini menyiratkan bahwa mutlak adanya upaya bersama oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dengan berubahnya undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup menjadi undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan terbitnya peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang pajak air tanah, untuk menjamin kepastian hukum bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilandasi oleh asas dan norma hukum lingkungan hidup melalui revisi peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ii. demi cukupyang akan dating, daerah menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam akanlestar, serta pelestarian ekosistem. huruf antara lain pengendalian: pencemaran air, udara, dan tanah: kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. cukupjelas. cukupjelas. cukupesiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputicc.peningkatan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukup yang dapatwalikota dapat memberikan penghargaan kepada: setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan atau usahanya memperlihatkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan hidup, setiap orang atau badan yang berjasa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, cc. setiap orang atau badan yang melaporkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. tata cara dan syarat syarat pemberian penghargaan diatur oleh walikotaesikosetiap orang yang menghasilkan minyak jelajah dapat menyerahkan minyak jelajah kepada pemerintah daerah. setiap badan yang kegiatan usahanya menghasilkan minyak jelajah wajib menyerahkan minyak jelajah hasil kegiatan usahanya kepada pemerintah daerah. minyak jelajah dimaksud selanjutnya diolah menjadi biodiesel yang digunakan untuk bahan bakar alternatif ramah lingkungan. huruf cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. huruf kerja sama dengan pihak ketiga meliputi kementerian lembaga pemerintah lainnya, badan usaha milik negara daerah bumn d), koperasi, yayasan, persekutuan perdata, badan lembaga non hukum. huruf kerja sama antar daerah secara vertikal dan horizontal yaitu antara walikota dengan gubernur dan walikota dengan bupati walikota. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. ketentuan dalam ini merupakan realisasi asas yang terdapat,apabila menurut penetapan ketentuketentuan ini mengisyaratkan bahwa penataan dan penegakan hukum lingkungan tidak mendikotomikan peraturan perundang undangan tingkat pusat dan daerah. dengan demikian, apabila tindak pidana yang dilakukan berdampak luas, maka penerapan hukumnya dapat dikenakan ancaman pidana sesuai undang undang substantif,pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disingkat spl adalahketentucukup jelas. cukup jelas. hal, yang bisa berakibat pada tidak efektifnya peraturan daerah. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota bogor nomorsetiap bah, dan makhluk hidup lain. limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung b3yang dapat juga disebut limbah cairmedis adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan pelayanan medis, perawatan, gigi, veteriner, farmasi atau yang sejenis, penelitian pengobatan perawatan yang menggunakan bahan beracun, infeksius, berbahaya atau bisa membahayakan. air permukaan adalah air yang berada atas permukaan bumi tidak termasuk air laut. beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam median lingkungan hidup. daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan media lingkungan hidup, menyelenggarakan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah. konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan, kualitas dan kuantitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup baik pada masa sekarang maupun yang akan datangitasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah. sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu. sumur imbuhan adalah sumur yang dibuat pada kedalaman tertentu menembus akuifer bertujuan mengisi air dalam akuifer air tanah dalam upaya pemulihan konservasi air tanah pada lapisan akuifer tertentu. sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis menggunakan alat mesin bor. sumur pasak adalah sumur yang pembuatannya melalui pengeboran dengan konstruksi pipa bergaris tengah paling tinggi inch (dua inci) atau lebih kurang (lima henti meter). sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan tanpa bantuan mesin bor. sumur resapan air hujan adalah sumur yang dibuat dengan kedalaman tertentu sebagai sarana meresahkan air hujan dalam tanah. emisi adalah zat, energi,yang selanjutnya disingkat rth daya pertaniomisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup. surat izin pemanfaatan air tanah yang selanjutnya disingkat sisa adalah izin pengambilan airpembuangan air limbah adalah izin yang diberikan terhadap kegiatan pembuangan air limbah atau limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapk, dan makhluk hidup laingeboran yang selanjutnya disingkat adalah izin yang diberikan untuk melaksanakanizin usaha perusahaan pengeboran air tanah yang selanjutnya disingkat iupac adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang akan melaksanakan pengeboran air tanah. izin juru bor yang selanjutnya disingkat ijb adalah izin yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai keterampilan melaksanakan pengeboran air tanah. |
salinan alam rangka pengaturanair tanah, bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat telah membatalkan peraturan daerah kabupaten garut nomor tahun tentang pengelolaan air tanah berdasarkan keputusan gubernur jawa barat nomor kep. hukum tentang pembatalan peraturan daerah kabupaten garut nomor tahun tentang pengelolaan air tan. peraturan daerah kabupaten garut nomor tahun tentang pengelolaan air tanahv b lembaran daerah kabupaten garut kip.1o tahun nomor noref peraturan daerah kabupaten garut, provinsi jawa barat |
pemerintah kabupaten kayong utarayongkpd dan skpdkbt diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua tata cara pemungutan pajak setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketetapan pajak yangcantumupot: skpd: cc. skpd:, skpdkbtpot,: cc.insentif pemungutan dinaberdasarkanyang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah. dalam melaksanakan tugas, dinas sebagaimana dimaksud pada dapat bekerja sama dengan dinas atau lembaga lain terkait. bab ketentuan penutup ketentuan pelaksanaanayong utarakayong utara terwujudnya harkat dan martabat masyarakat kabupaten kayong utara yang beriman, sehat, cerdas dan sejahtera pemungutan adalah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahyang dimaksud dengan peraturan pemerintah.kayong utara, penetapan besarnya nop pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan olehntani akta: hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganidan pajak pemungutan bagian kesatukpd dan skpdkbt diatur dengan peraturan bupati. |
lembaran daerah kabupaten majalengka nomor tahun jan naamajaleb urusan standardisasi dan perlindungan konsumen untuk pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang dan pengawasannya merupakan kewenangan pemerintahenyelenggaraan dan).rdagangan. kepala dinas adalah kepala dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab bidang perdaguntuk digunakan setelah alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dilakukan pengujianoleh menteri perdagangan republik indonesiltera tera ulang adalah suatu keharusan bagi pemilik, pengguna atau pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk diterppenagihan adalah suatu keadaanbab tujuan, ruang lingkup dan asas bagian kesatu tujuan peraturan daerah ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum dalam penggunaan http metrologi legal, memberikan jaminan atas hasil pengukuran, meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa, mewujudkan pelaku usaha yang lebih professional dan terpercaya, mewujudkan pasar rakyat dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur. bagian kedua ruang lingkuphttp dan pengujian bkt terdiri dari: http dan bkt, jangka waktu tera tera ulang, tempat penyelenggaraan tera tera ulang, tanda tera, sdm kemetrologian, hak dan kewajiban produsen, penyedia, pemakai atau pemakai http, larangan produsen, penyedia, pemakai atau pemakai http. retribusi tera tera ulang http, terdiri dari: nama objek, subjek dan wajibstruktur dan besaran tarif retribusi: wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, penentuan pembayaran dan tempat pembayaran, tata cara penagihan, kedaluwarsa penagihan, tata cara. tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, masa retribusi, keberatanadministratif, penyidikan, ketentuan pidana. bagian ketiga asas penyelenggaraan tera tera ulang http dan bkt berdasarkan asas: kepastian hukum, perlindungan hukum, berkelanjutan. bab iii penyelenggaraan tera tera ulang http dan pengujian bkt bagian kesatu http dan bkt http yang digolongkan kedalam http metrologi legal adalah: http wajib diterpa dan wajib diterpa ulang, dan http bebas tera dan tera ulang. http sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yaitudanttp sebagaimana dimaksud pada huruf (b) yaitu http yang dilarang secarapen kantor, ruang bengkel, gudang penimbunan, dilingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan ditempat tertentu bagi tangki ukur gerak. http sebagaimana dimaksud pada huruf (c) yaitu http yang khusus diperuntukan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga. .kt sebagaimana dimaksud dalam diatur berdasarkan peraturan perundang undangan bidang metrologi legal, pengujian bkt dapat dilayani atas permintaan pengusaha pembungkus bkt atau atas permintaan instansi terkait tentang kebenaran pelabelan dan kuantitas bkt. bagian kedua jangka waktu tera tera ulang http sebagaimana dimaksud dalam wajib diterpa tera ulang secara berkala, jangka waktu tera ulang bagi http sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan. jika tanda tera dan atau tanda jaminan rusak sebelum habis masa berlaku tanda tera sah, http tersebut wajib untuk dilakukan tera ulang kembali. bagian ketiga tempat penyelenggaraan tera tera ulang penyelenggaraan pelayanan tera tera ulang atas http dan pengujian bkt dilaksanakan kantor dinas, atau luar kantor dinas. tata cara penyelenggaraan pelayanan tera tera ulang luar kantor dinas sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian . bagian keempat tanda tera setiap http yang diterpa atau diterpa ulang diberikan tanda tera sebagai berikutbagian kelima sdm kemetrologian sdm kemetrologian meliputi: genera, pengawas kemetrologian, dan pengamat tera. sdm kemetrologian sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugaswas kemetrologian bertugas melakukan pengawasan bidang metrologi legal, dan pengamat tera bertugas melakukan pengamatan terhadap http, bkt, dan satuan ukuran. bagian keenam hak dan kewajiban produsen, penyedia, pemilik atau pemakai http hak produsen, penyedia, pemilik atau pemakai http adalah: hak atas jaminan kebenaran terhadap http, hak atas kepastian hukum terhadap pengguna. kewajiban produsen, penyedia, pemilik atau pemakai http adalah: melakukan tera tera ulang, menggunakan http yang bertanda tera sah yang berlaku, menara ulangan http yang telah diperbaiki, menara ulangan http yang menyimpang dari nilai seharusnya, menggunakan http secara baik dan benar, dan mengunakan http sesuai dengan penggunaannya. bagian ketujuh larangan produsen, penyedia, pemilik atau pemakai http produsen, penyedia, pemilik atau pemakaidanhttp yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan undang undang yang berlakusesuai dengan undang undang yang berlaku, http untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan undang undang metrologi legal, ditempat usaha, produsen, penyedia, pemilik atau pemakaidiperdagangkan secara bagaimanapun juga: http yang bertandtersebut dalam huruf dan cc, http yang tanda jaminannya rusak. produsen, penyedia, pemilik atau pemakai http, atau timbang yang sudah diterpa atau yang sudah diterpa ulang, produsen . produsen, penyedia, pemilik atau pemakai http dilarang memasangdak diterpa atau tidak diterpa ulang. produsen, penyedia, pemilik atau pemakai httpprodusen, penyedia, pemilik atau pemakai http dilarang: kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya,atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pelayanan tera tera ulang termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera tera ulang. bagianpengujian bkt, lamanya waktu dan peralatan yang digunajenis penerimaan retribusi tera tera ulang yang pelayanannya dilaksanakan luar kantor atas permintaan pemohon atau wajib tera sepanjang menyangkut biaya transportasi, akomodasi dan atau konsumsi dibebankan kepada wajib tera atau wajib bayar sesuai dengan standar belanja daerah kabupaten majalengka yang ditetapkan oleh bupati. jenis penerimaan retribusi tera tera ulang yang pelayanannya dilaksanakan luar kantor atas kegiatan pemerintah daerah sepanjang menyangkut biaya operasional dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten majalengkapelayanan tera tera ulang yang terutang dipungut wilayah daerah kabupaten. bagian ketujuhelapan penentuan pembayaran dan tempat pembayaranyang terutang dilakukan secara tunai atauwajib disetor langsung kas daerah paling lama (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. bagian kesembilan tata carsebelasmasa retribusi (l) masa retribusi pelayanan tera tera ulang adalah jangka waktigabelasretribusi. tata carenamgian ketujuhbelas insentif pemungutan perangkat daerah. bab&.ig ini. wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada adalah menerim. bab vimulai berlaku, retribusi yang masih berhumum: bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahdinasdalam kegiatan pemerintah atau tempat alat http terpasang atau tempat yang tentukan oleh pemilik http atau wajib tera tera ulatingkat penggunaan jasa diukur dengan jelas pelayanannya, pengujian http atau bkt yang bersangkutan. dari hasil pengujianyang dimaksud denganbiaya konsumsi dalam peraturan daerah ini adalah uang harian sebagaimana dimaksud dalam standar biaya umum dan biaya akomodasi dalam peraturan daerah ini adalah biaya tenaga harian lepas. yang dimaksud dengan kegiatan pemerintah daerah adalah kegiatan pelaksanaan pelayanan tera tera ulang ditempat tempat tertentu (pasar dan tempat tempat lain yang dianggap perlu) yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi metrologi legal dengan biay tera tera ulang. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten majalengka nomor lampiran peraturan daerah kabupaten majalengka nomor tahun tanggal maret tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan tera tera ulang. struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan tera tera ulang tempat diya imp dea uraian perbedaan satuan aga parmintatai tempat piweintaan "tang pemilik pemakai sidang pemilik pemakai tarif( rp) tarif( rp) tarif( rp) tarif rp) men biaya terapan tera ulang lil ukuran panjang ade ia. sampai dengan2 buah lebih dari sampai dengan buah tarif ditambah untuk tiap atau bagiannya. meter kayu buah ban ukur buah alat ukur permukaan cairan automatic level gauge buah non automatic level gauge buah takaran basah kering) sampai dengan buah lebih dari sampai 25l buah lebih dari buah degan era mak enakmaa gea pos arie ann cnnonen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat metertaksi buah jalatukurcairanminyak | lo meter bahan bakar minyak meter induk untuk setiap media uji sampai dengan m' h buah lebih dari m' h dihitung sbb: m h pertama buah selebihnya dari m3 h buah sampaidengan m3 h setiap m3 h selebihnya dari m3 h buah sampaidengan m3 h setiap m3 h selebihnya dari mh, buah setiap m h bagian dari m ' meter kerja untuk setiap jenis media uji sampai dengan m 'h buah lebih dari m h dihitung sbb: m h pertama buah selebihnya dari m h buah sampaidengan m h, setiap m h selebihnya dari m3 h buah sampaidengan m3 h, setiap m3 h selebihnya dari m3 h, buah setiap m h bagian dari m ' dihitung satu m h pompa ukur bbm buah pompa ukur elpiji buah pompa ukur bahan bakar gas buah alatukurgas meter induk sampai dengan m h buah m h dihitung sbb: m| buah setiap m h bagian dari m h dihitung satu| buah m h meter kerja sampai dangan m 'h buah lebih dari m h dihitung sbb: m'' setiap m h bagian dari m h dihitung m h meter gas office dan sejenisnya buah (merupakan satu system unit alat ukur perlengkapan meter gas office buah jika diuji tersendiri). setiap alat perlengkapan meterai ehh meter induk sampai dengan m h buah lebih dari m3 h sampai buah dengan m3 h lebih dari m 'h buah meter kerja sampai dengan m 'h buah lebih dari m3 h sampai buah dengan m3 h lebih dari m h buah menansssnan sen ane snn san air meter induk sampai dengan m h buah lebih dari m3 h sampai buah dengan m3 h lebih dari m h buah meter kerja sampai dengan m h buah lebih dari m3 h sampai buah dengan m3 h lebih darc aaadan f1) sampai dengan buah lebih dari sampai buah dengan lebih dari sampai buah dengan timbanganbukan otomatis oo yoohalus kelakhusus kelas buah lebih dari ketelitian sedang dan biasa buah setiap ton ketelitian khusus dan halus, buah setiap ton as.m imbangan otomatis oo. timbangan ban berjalan buah timbangan kendaraan bergerak buah cc. timbangan mengecek dan buah menyortir ana ana, buah setiap komoditi noc uraian satuan| tarif rp) keterangan biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus bkt) kemasan menggunakan mesin pengisian otomatis biaya pengisian barang dalam keadaan terbungkus tidak kemasan menggunakan mesin pengisi (manual)aka gun gun mohamad dharma nip.beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten solok selatan nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentubahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf, dan maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai retribusi perizinan tertentu khusunya retribusi izin gangguan, dengan menetapkan peraturan daerah kabupaten solok selatan(lembaranbentuk dan jenis usaha yang wajib memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dibagi atas klasifikasi jenis usaha berdasarkan indeks gangguan sebagai berikut indeks gangguan besar industri farmasi, industri penggilingan batu, industri karoseri, industri marmer, porselin dan keramik, industri minyak kelapa, industri hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan lain lain sejenis), industri tapioka, industri perbengkelan besar, industri pakan ternak, industri ban vulkanis, industri pengelolaan hasil tambang, industri air minum, industri penggergajian kayu baku sawmill), distributor pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian asinan) stasiun pengisian bahan bakar umum spbu), bengkel kendaraan roda empat, usaha sarang burung walet, perusahaan jasa perbankan, koperasi dan sejenisnya hotel penginapan berbintang, restoran rumah makan, show room kendaraan bermotor, pembangunan pusat listrik plta pltu pld putih dan lain lain sejenis), pembangunan tower telekomunikasi, rumah sakit swasta, rumah potong hewan, peternakan dan pembibitan ayam ras dan buras berskala besar, supermarket swalayan, dan lain lain usaha sejenis, indeks gangguan sedang permainan ketangkasan, perbengkelan kendaraan bermotor, bengkel las listrik karbit, reparasi (service barang barang elektronik), perusahaan pembuatan batu rubrik (batas) atau sejenis, perusahaan yang bersifat menghancurkan logam penimbunan barang bekas, klinik bersalin, praktek dokter bidan, mini market: pangkalan minyak tanah gas elpiji salon kecantikan warung internet, counter pulsa dan yang sudah lengkap aksesoris, commanditaire vennootschap), cafe: rental mobil, organ tunggal, studio musik, usaha pelatihan mengemudi, studio foto, biro perjalanan wisata pemasangan reklame kontruksi depot air minum apotik usaha penggilingan padi fuller hotel tidak berbintang losmen wisma penginapan hotel melati, kios pupuk dan obat obatan pertanian, dagang hasil bumi, kolam renang, toko bahan bangunan, toko barang barang elektronik, toko kelontong pecah belah dan alat alat peralatan rumah tangga, toko barang harian d): toko jam, toko sepatu, toko kain, toko buku dan alat alat tulis, souvenir shop toko barang antik, fotokopi dan percetakan, bidang olahraga, bidang kesenian (sanggar) dan bidang kursus keterampilan yang dikomersilkan, perusahaan meubel, tempat penjualan onderdil mesin dan kendaraan bermotor serta minyak pelumas, grosir, usaha pelaminan, penimbunan hasil perkebunan (karet, sawit) dan lain lain usaha sejenis. indeks gangguan kecil warung makan ampera, industri rumah tangga pengolahan makanan minuman, usaha sepatu usaha bumbu makanan, usaha pengolahan kopi kacang kacangan umbi umbian, usaha penggilingan beras jagung kopi cabe, usaha pembuatan tahu tempe, tempat pemotongan hewan, pencucian kendaraan bermotor, tambal ban: pangkas rambut, usaha perabot, toko obat: toko fotokopi dan atk bengkel kendaraan roda dua, pemasangan reklame non konstruksi (spanduk, stempel, dan lain lain sejenis), pengecer bbm elpiji bengkel sepeda tukang jahit bordir perusahaan lainnya yang sejenis. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi indeks gangguan yang diberikan. ketentuan paragraf diubah, sehingga paragraf berbunyi sebagai berikut: paragraf tingkat penggunaan jasa dan besarnya tarif ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi. indeks gangguan ig) sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut indeks gangguan besar . jjj.i.ii. indeks gangguan sedang . jjj. indeks gangguan ringan . jj. indeks lokasi il) sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut lokasi jalan negara nasional. lokasi jalan pro vin . jjj.cii4 lokasi jalan kabupaten . lokasi jalan kecamatan nagari . besarnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut biaya pengurusan izin gangguan dihitung dengan rumus retribusi izin gangguan rig) (ig tarif retribusi luas ruang lr) tempat usaha sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut luas ruang mp. rp. , luas ruang 101m? s d m. rp. , luas ruang s d m. rp. , luas ruang s d m. rp. , luas ruang mp. rp. , penghitungan retribusi dilakukan dengan mengalikan tarif sebagaimana dengan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi sebagaimana dimaksud diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut khusus retribusi izin gangguan untuk menara tower besarnya tarif ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut tinggi menara tinggi menara tinggi menara tinggi menara tinggi menara ketentuan teknis mengenai izin gangguan ditetapkan dengan peraturan bupati peraturan sebagaimana dimaksud disusun oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi izin ganggubesar adalahommanditaire vennootschap) adalah persekutuan (dua) orang atau lebih untuk mendirikan badan usaha yang dimana sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan sebagiannya lagi memiliki tanggung jawab yang terbatas, dengan sebutan persekutuan komanditesedang adalahusahaan sejenis lainya dalam indeks ganguan kecil adalah perusahaan yang menjalankan usaha kegiatan tersebut kurangangka cukup jelas angka paragrafmengarahkan pembangunan kabupaten luwuahun tentang rencana tata ruang wilayah nasional, makaluwuawasan pengembangan ekonomi terpadu karet), keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang penyelengaraan penataan ruang daerah) peraturan menteri dalam negeri dan otonomi daerahpropinsikeputusan menteri perhubungan republik indonesia nomor tahun tentang klasifikasi pelabuhan, instruksi menteri dalam negeri dan otonomi daerah republik indonesia nomor tahun tentang penataan ruang terbuka hijau wilayah perkotaanrencana tata ruang wilayah kabupaten luwuluwuyang berfungsi melayani kegiatan skala beberapa kecamatan dalam kabupaten. pusat pelayanan lingkungan yang selanjutnya disingkat ppl adalah kawasan yang berfungsi skala kecamatan yang menunjang fungsi kawasan ppklindungan setempat adalah kawasan yang memberikan perlindungan kepada suatu kawasan disekitarnyapotensial mengalami bencana alammukimzonasi adalah suatusistem proses dalam perencanaan tata ruang serta pemanfaatan ruang yang merupakan pedoman untukaraan penataan ruangutara dan mempunyai fungsi membantu tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah. instansi adalah perangkat pemerintah baik pusat maupunluwu utara bertujuan untuk mewujudkan kabupaten luwu utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agro dan kelautan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat luwu utara. bagian kedua kebijakan dan strategi penataan ruang kebijakan penataan ruang wilayah mencakup kebijakan pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten. paragraf kebijakan penataan ruang kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten luwu utara meliputi penetapan pusat pusat kegiatan yang mencakup pusat pelayanan kawasan ppk) dan pusat pelayanan lingkungan ppl), cc. perlindungan dan pelestari, perwujuesien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional,dan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara paragraf strategi penataan ruang strategi penetapan pusat pusat kegiatan yang mencakup ppk dan ppl sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas mendukung penetapan kota masamba sebagai pkl sesuai dengan rencana tata ruang wilayah propinsi sulawesi selatan, menetapkan kawasan ppk yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, dan cc. menetapkan kawasan sebagai ppl yang tersebar ibu kota kecamatan yang berfungsi untuk mendukung ppkmendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama kawasan daerah tertinggal, dan cc. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh kembangkan pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air. strategi perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas menetapkan kawasan hutan lindung,cegah pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional, propinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan, dan membatasi dan mencegahsistem ekologi wilayah, melindungi dan mengoptimalgoptimalmbangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana kawasan rawan bencana, dan mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamikabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam ruang darat, laut, dankegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dankabupatendilakukan dengan strategi membatasi perkembangumbuh kembangkan kawasan agropolitan, agroindustri dan megapolitan pada sentra sentra produksi unggulan, cc. mengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit dari luas kawasan terbangun perkotaan, membatasi perkembangan kawasan terbangunasionalcc.jaga dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup kawasansebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas keterkaidalam huruf terdiri atas: mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar asset aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan, dan cc. turut serta memelihara dan menjaga aset aset pertahanan dan keluwu utarautara sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas pkl, ppk, dan ppl. pkl sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu kota masamba. ppk sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu kecamatan sabang, sukamaju, malang, dan seko. ppl sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kelurahan bone bone kecamatan bone bone: desa kapita kecamatan mappedeceng, desa pao kecamatan malang barat, desa baebunta kecamatan baebunta, desa onoda kecamatan ramai, dan desa lambang kecamatan lambang. bagian ketiga sistem jaringan prasarana utama sistem jaringan prasarana utama yang ada kabupaten luwu terdiri atas: batas kabupaten luwu masamba luwu utara) dengan panjang ruas jalan km, dan masamba batas kabupaten luwu timur dengan panjang ruas jalan km. jaringan jalan kolektor primer terdiri atas ruas jalan sabang talang dengan panjang ruas jalan km, ruas jalan talang sae sedang dengan panjang ruas jalan km, dan ruas jalan sae sedang batas sulbar dengan panjang ruasjalan km. cc. jaringan jalan kolektor primer kabupaten terdiri atas ruas jalan yang berada kota masamba, ruas alias rada yang merupakan lingkar selatan dan utara, dan jaringan jalan kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder dan rencana pengembangan jalan kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunderpengembangan jalan lokal dan jalan strategis kabupaten yang belum tercantum dalam lampiran akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatikota masamba dan rencana terminal pembantu ada kecamatan sabang, sukamaju, malang barat dan mappedecensg, terminal barang terdapat kecamatan malang, dan sukamaju. jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud huruf terdiri atas trayek angkutan penumpang, terdiri atas masamba baebunta sabang mari mari masamba tondoktua lantang talang bicara masamba malang masamba malang barat masamba lara masamba kapita masamba sukamaju masamba bone bone masamba toraja masamba soppeng masamba palopo masamba maliki masamba bulukumba masamba bone masamba makassar masamba lasusua kolaka kendari masamba bungku koloniale masamba luwuk banggai masamba gorontalo manado bitung masamba mamuju trayek angkutan barang, terdiri atas masamba mappedeceng malang masamba sukamaju bone bone masamba baebunta sabang masamba malang malang barat masamba lambang seko masamba ramai masamba palopo masamba toraja masamba maliki masamba makassar kabupaten luwu utara kota palopo, kabupaten luwu utara luwu timur, dan lintas penyeberangan regional. pelabuhan penyeberangan terdapat kecamatan malang, bone bone dan malang barat, dan rencana pembangunan pelabuhan penyeberangan munte kecamatan bone bone. pelabuhan pendaratan ikan ppi) kecamatan malang. sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu berupa jalur kereta api dari batas sulawesi barat pinrang pare pare barru pangkep maros makassar takalar jeneponto bantaeng bulukumba sinjai watampone berupa palopo masamba wotu tarengge sulawesi tengahpengumpan yang terdiri atas bandar udara andi djemba kecamatan masamba, bandar udara seko kecamatan seko, dan bandar udara ramai kecamatan ramaisebar setiap kecamatan, pembangkit listrik tenaga air plta) yaitu plta hongkong kecamatan sabang, plta alias, plta tatkala kecamatan masamba dan plta banjir kecamatan sukamaju, pembangkit listrik tenaga mikro hidro putih) tersebar setiap kecamatan kecuali kecamatan malang dan malang barat, pembangkit listrik tenaga surya plus) tersebar setiap kecamatan, dan pembangkit listrik geotermal panas bumi) kecamatan sabang, lambang, ramai, seko dan masamba. jaringan transmisi tenaga listrik terdiri atas jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan kva, dan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (stet) kvibukota kabupaten dan tersebar semua kecamatan. sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kecamatan masamba, kecamatan ramai, kecamatan seko, kecamatan mappedeceng, kecamatan lambang, kecamatan malang, kecamatan malang barat, kecamatan baebunta, kecamatan sukamaju, kecamatan bone bone dan kecamatan sabang. paragraf sistem jaringan sumber daya air sistem jaringan sumber daya air dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas wilayah sungai ws), daerah irigasi (di), jaringan air baku untuk air minum, dan jaringan air bersih kelompok pengguna sebagaimana maksud pada huruf terdiri atas lintas propinsi yaitu lempengan karena dan wilayah sungai maluku krama, daerah aliran sungai das) yang meliputi das hongkong, amassangan, alias, banjir, bone bone, larang, masamba, baebunta, lama, karena, maluku dan krama. sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kewenangan pemerintah pusat terdiri atas hongkong malang ha, alias ha, banjir ha, kewenangan pemerintah provinsi terdiri atas bone bone ha, bungadidi ha, tubuampak saluampak ha, kursi kursi kesambi ha, daerah irigasi di) kewenangan pemerintah kabupaten luwu utara dan rencana pengembangan dijabarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran iii yang merupakan tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini. daerah irigasi di) kewenangan pemerintah kabupaten luwu utara yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. jaringan air baku air minum sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu sungai alias dan sungai masamba, sungai hongkong, sungai banjir, sungai lampunya, sungai baebunta, sungai onoda, sungai raso, sungai bite, sungai merampas, dan sungai bungadidi. jaringan air bersih sekelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi seluruh wilayah kecamatan pada pusat pusat permukimpengelolaan air limbah, cc. sistem pengelolaan air minum, sistem jaringan drainase, dan sistem jaringan evakuasi bencana. sistem jaringan persamaan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu berupa pengembangan tempat pemprosesan akhir tpa) dengan sistem sanitasi landfill yang terdapat desa meli kecamatan baebunta dan tempat pembuangan sementara tps). sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas pengembangan perpipaan air limbah kecamatan masamba, kecamatan baebunta, kecamatan sukamaju, kecamatan mappedeceng, kecamatan sabang dan kecamatan bone bone, dan pengembangan instalasi pembuangan air limbah ipar) dan instalasi pengelolaan lumpur tinja plt) kecamatan masamba. sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf berupa jaringan perpipaan yang terdapat kecamatan masamba, kecamatan bone bone, kecamatan mappedeceng, kecamatan baebunta, kecamatan sabang, kecamatan sukamaju, kecamatan malang, kecamatan seko, kecamatan lambang, kecamatan ramai dan kecamatan malang barat (lokasi ipa). sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar semua kecamatan. sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas bencana banjir memanfaatkan jalan dan bandar udara menuju ruang evakuasi bencana masing masing, bencana rawan tanah longsor memanfaatkan jalan dan bandar udara menuju ruang evakuasi bencansg, kecamatan sukamaju dan kecamatan bone bone, bencana gelombang pasang memanfaatkan jalan poros masamba malang malang barat bone bone menuju ruang evakuasi bencana kecamatan bone bone, kecamatan malang, dan kecamatan malang baratkawasan lindungkawasan rawan bencana alam: dan kawasan rawsebar setiap kecamatan dengan luasan kurang lebih ha. rincian luasan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada dijabarkan lebih lanjut, dan kawasan resapan air. kawasan sempadan panta dengan ketentuan sepanjang tepiepi pantai. kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf terletak pada tepian sungai dalam wilyah kabupaten luwu utaradiluar kawasan permukiman dengan lebar (seratus) meter dari tepi sungai,atau untuk sungai kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk sekitar mata air dalam wilayah kabupaten dengan ketentuan paling dekat dengan radius (dua ratus) meter terdapat kecamatan ramai, seko, lambang, masamba, baebunta, sabang. kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar semuencana banjir, kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan gelombang pasang. kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada huruf berada. kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada huruf beradg, kecamatan sukamaju dan kecamatan bone bone. kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada huruf berada kecamatan bone bone, kecamatan malang dan kecamatan malang barat, terdiri atas kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, dan kawasan rawan abrasi. kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kecamatan bone bone, kecamatan baebunta, kecamatan lambang, kecamatan malang, kecamatan malang barat, kecamatan mappedeceng, kecamatan masamba, kecamatan ramai, kecamatan sabang dan kecamatan sukamaju. kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kecamatan lambang, kecamatan seko, kecamatan masamba dan kecamatan ramai. kawasan rawan abras. bagian ketiga kawasan budi masamba, kecamatan malang, kecamatan malang barat, kecamatan lambang, kecamatan sabang, kecamatan bone bone, kecamatan sukamaju, kecamatan ramai dan kecamatan seko dengan luasan kurang lebih ha. kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kecamatan bone bone, kecamatan sukamaju, kecamatan sabang dan kecamatan sekokecamatan ramaieko, kecamatan lambang, kecamatan sabang, kecamatan malang, kecamatan malang barat, kecamatan masamba, kecamatan mappedeceng, kecamatan bone bone, kecamatan sukamaju, kecamatan ramai dan kecamatan baebuntasukamaju, kecamatan bone bone, kecamatan malang, kecamatan malang barat, kecamatan masamba, kecamatan mappedeceng, kecamatan baebunta, kecamatan sabang, kecamatan seko, kecamatan ramai, dan kecamatan lambang. kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf terdapatlambang, kecamatan mappedeceng, kecamatan ramai, kecamatan seko, kecamatan bone bone, dan kecamatan malang barat. kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kawasan perkebunan pengembangan kelapa sawikawasan perkebunan pengembangan vanillacoklakopi robusta dengan luas kurang lebih terdapat kecamatan sabang, kecamatan masamba, kecamatan seko, kecamatan lambang, dan kecamatan ramai, kawasan perkebunan pengembangan kopi arabika dengan luas kurang lebih terdapat kecamatan seko, kecamatan lambang, dan kecamatan bone bone, kawasan perkebunan pengembangan kelapa hibrida dengan luas kurang lebih terdapat di, kecamatan baebuntawasan perkebunan pengembangan kelapa dalamdan kecamatan seko, kawasan perkebunan pengembangan rambutdurij . kawasan perkebunan pengembangan jerukdan kawasan perkebunan pengembangan nilam dengan luas kurang lebih ha,. kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat disemua kecamatan. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan kabupaten luwu utara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan kurang lebih ha. paragraf kawasan peruntukan perikanan kawasan peruntukan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kawasan peruntukan budidaya perikanan laut, kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar, kawasan peruntukan budidaya perikanan air payau, dan kawasan konservasi perikanan. kawasan peruntukan budidaya perikanan lautperuntukan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kecamatan bone bone, kecamatan malang, kecamatan malang barat, kecamatan sukamaju, kecamatan masamba, kecamatan sabang, kecamatan mappadeceng, kecamatan baebunta, kecamatan seko, kecamatan ramai, dan kecamatan lambang. kawasan peruntukan budidaya perikanan air payaukonservasi perikanan terdapat desa takkalala, desa selekoh, desa ladang kecamatan malang, desa pengkajian, desa pombakka, desa melawi untuk kecamatan malang barat dan desa pondok, desa soreang dan desa munte kecamatan bone boniri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral radio aktif berupa kawasan indikasi potensi pertambangan mineral radio aktif terdapat kecamatan ramai, kecamatan seko, kecamatan sabang, kecamatan masamba dan kecamatan lambang, kawasan peruntukan pertambangan mineral logam berupa kawasan potensi pertambangan mineral logam berupa emas dan besi terdapat kecamatan ramai, kecamatan seko, kecamatan sabang dan kecamatan lambang kawasan peruntukan pertambangan bukan logam berupa kawasan potensi pertambangan mineral bukan logam berupa pasir kuarsa dan zeolit terdapat kecamatan seko, kecamatan masamba, kecamatan baebunta, kecamatan ramai dan kecamatan sabang, kawasan peruntukan pertambangan batuan berupa kawasan potensi pertambangan batuan berupa granit dan tras terdapat kecamatan seko, kecamatan masamba, kecamatan baebunta, kecamatan ramai, kecamatan sabang dan kecamatan lambang. kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat kecamatan lambang kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa kawasan potensi pertambangan minyak dan gas bumi terdapat kecamatan bone bone dan kecamatan malang. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa kawasan peruntukan prospek pertambangan panas bumi terdapat kecamatan lambang, kecamatan masamba, kecamatan sabang, kecamatan seko, dan kecamatan ramaapat kecamatan bone bone dan kecamatan malang. kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kawasan peruntukan industri tertentu untuk usaha mikro kecil dan menengah, terdapat kecamatan sukamaju, kecamatan bone bone, kecamatan sabang, kecamatan mappedeceng, kecamatan baebunta, kecamatan masamba, kecamatan malang, kecamatan malang barat, kecamatan ramai, kecamatan seko, dan kecamatan lambhuruf terdapat kecamatan masamba, kecamatan sabang, kecamatan baebunta, kecamatan malang, kecamatan malang barat, kecamatan ramai, kecamatan lambang, kecamatan mappedeceng, kecamatan ramai, kecamatan sukamaju, dan kecamatan seko. kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud huruf terdapat kecamatan ramai, kecamatan lambang, kecamatan seko, kecamatan sabang, kecamatan masamba, kecamatan sukamaju, kecamatan bone bone, kecamatan malang, kecamatan malang barat, dan kecamatan baebunta. kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud huruf terdapat kecamatan masamba, kecamatan bone bone, kecamatan malang, kecamatan malang barat, kecamatan mappedeceng, kecamatan ramai, kecamatan seko, kecamatan sabang, kecamatan sukamaju, kecamatan baebunta dan kecamatan lambdimaksud pada huruf terdapat kota masamba, desa sukamaju kecamatan sukamaju, desa baebunta kecamatan baebunta, kelurahan maroko kecamatan sabang, kelurahan bone bone kecamatan bone bone. kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kecamatan malang, kecamatan malang barat, kecamatan ramai, kecamatan mappedeceng, kecamatan lambang, kecamatan seko dan sebahagian kecamatan masamba, kecamatan sabang, kecamatan baebunta, kecamatan bone bone dan kecamatan sukamaju. paragraf kawasan peruntukan lainnya kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kodim direncanakan kota masamba, koramil yang tersebar seluruh kecamatan wilayah kabupaten luwu utara, polres kota masamba, polsek yang tersebar seluruh kecamatan wilayah kabupaten luwu utara, dan pangkalan pemantau keamanan laut desa munte kecamatan bone bonekoordinasikan penataan ruang kabupaten luwu utara. bab penetapan kawasan strategis kawasan strategis yang ada kabupaten luwu utara meliputi:ketelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang yang meliputi kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung tersebar semua kecamatan kabupaten, kawasan budidaya pengembangan alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi robusta, jambu mete, kabupaten terletak kecamatan sukamaju, bone bone, sabang, baebunta, masamba, mappedeceng, malang, malang barat, seko, lambang, dan ramai, dan kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak kabupaten terdapat kecamatan malang, kecamatan malang barat, dan kecamatan bone bonemaksud pada huruf terdiri atas kawasan perkotaan masamba, kawasan pesisir dan megapolitan kecamatan malang, kecamatan malang barat, dan kecamatan bone bone, kawasan pengembangan agropolitan perkebunan, diarahkan pada kecamatan sabang, kecamatan baebunta, kecamatan masamba, kecamatan sukamaju, kecamatan lambang, kecamatan seko, kecamatan ramai, kecamatan malang barat, kecamatan bone bone, kecamatan mappedeceng, dan kecamatan malang, kawasan pengembangan agropolitan pertanian arahkan kecamatan sukamaju, kecamatan bone bone,eko, kecamatan lambang dan kecamatan ramai, pengembangan kawasan agro industri,bone bone, dan kecamatan mappedeceng, kawasan khusus pengembangan sagu yang ada kabupaten yaitukecamatan sukamaju, kecamatan bone bone, dan kecamatan masamba yang lokasinya sepanjang pinggiran sungai dan daerah genangan. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pada huruf berada kecamatan malang, kecamatan ramai, kecamatan lambang, kecamatan baebunta, kecamatan masamba, kecamatan sabang, kecamatan malang barat, kecamatan seko, kecamatan sukamaju, kecamatan bone bone, dan kecamatan mappedeceota masamba, kecamatan sukamaju, kecamatan seko, dan kecamatan ramai sebagai sentra peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan teknologi dirgantara, kecamatan yang ditetapkan sebagai ppk, kawasan pertambangan mineral kecamatan ramai, kecamatan seko, kecamatan sabang, dan kecamatan lambang. kawasan pertambangan minyak bumi dan gas alam kecamatan bone bone dan kecamatan malang, dan kawasan pertambangan batu bara kecamatan lambang. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas:dan kecamatan masamba yaitu sepanjang pinggiran sungai dan daerah genangan, das hongkong, das banjir, das masamba dan das alias. kawasan pesisir pantai dan muara sungai kecamatan malang, kecamatan malang barat, dan kecamatan bone bone, dan kawasan megapolitan dengan komoditas unggulan yang akan dikembangkan adalah rumput laut jenis gracillaria dan schema cotton kecamatan malang barat, kecamatan malang, dan kecamatan bone boneviiutara sebagaimana dimaksud pada terdiri atas izin prinsip,luwu utaral) keringanan retribusi, pemberian kompensasi, cc. urun saham, pembangunan serta pengenaan retribusi yang tinggi, pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan sanksi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberiatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab ketentuan lain lain peraturan daerah kabupaten luwu utara tentang rtrw kabupaten luwu utara sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku rencana tata ruang wilayah kabupaten luwu utara dan album peta skala buku rtrw kabupaten luwubab xii ketentuan peralihautara dapat icabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. rencana tata ruang wilayah kabupaten luwu utara ini berlaku selama (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali (satu) kali dalam (lima)arifin junaidi diundangkan masamba pada tanggal juni sekretaris daerah, ttd luwu utara, kondisi fisik wilayah kecamatan yang rentan terhadap bencana alam wilayah kabupaten, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, penanganan kawasan perbatasan antar provinsiprovinsi dan perangkatcukup jelas cukup jelas cukup jelas rencana struktur ruang adalah arahan pengembangan elemen elemen pembentuk struktur ruang yang digunakan untuk memberikan arahan yang membentuk tata jenjang pusat pusat pelayanan wilayah dan jaringan tranportasi serta jaringan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung pusat pusat pelayanan. penetapan pkl oleh pemerintah kabupaten harus didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. konsultasi dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah. adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupatenhuruf cukup jelas. huruf pada wilayah atau kawasan yang mencapai kelerengan dipertahankan sebagai kawasan lindung dan diupayakan untuk ditingkatkan perluasan kawasan lindung sehingga kawasan lindung yang ada kabupaten luwu utara tidak berkuraerah irigasi yang ulasannya lebih dari adalah kewenangan propinsi untuk membangun dan merawatnya dan untuk luasan lebih dari adalah urusan pemerintah pusat untuk membangun dan merawatnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas (seratus) meter yang dimaksud dihitung dari garis pantai pada saat air surhan pemanfaatan ruang berfungsi memberi arahan lokasi, fungsi yang dominan menurut kawasan pengembangan dengan tujuan mengoptimalkan pengguna ruang dalam hubungannya dengan pemanfaatan, peningkatan produktivitas danggal juni peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten luwu utara kabupaten luwu utara tahun mena uea sae keterangan fe lan amor tata suara kecamatan ade ponpes suram jabar sman lana! kabupaten luwu timur neng apes anang lean ana ce) sew0rew gate swe0 membawa sea maesa mer. g3, pan sisa see per ap, lan engan sada kena . kabupaten luwu adat para bupati luwu utara, arifin junaidi lampiran peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor tahun tanggal juni sistem jaringan transportasi rincian rencana pengembangan jalan kabupaten jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi: down mam jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan m0) tamatan gan toatpamor ae garis arajang f600 sukamaju sukadana asa giiusuma tiada jose bone bone tamu t679 |oo00 tanda bateman seo atas tembaga games spontan gopos sukaraja desa sadar soe soma sitomakmir ambisi gritasuma gea coming wara case tes |oss potdiwa baku baku fa86 jalan kolektor sekunder besa "asn mt sekunder km) jalan lokal sekunder ruas nama ruas jalan lokal sekunder panjang km) rante pasang rantebone kampung baru rante pasang rante pasang kiloton padangsare banting lebanon papa mulyorejo tanjung harapan minangtallu kampung bali bandung pettalandung subur palem t2, wonosari waktu t0, nama ruas jalan ibukota kecamatan dan jalan strategis kabupaten ruas nama ruas jalan panjang km) kiloton petualang s8. nangka sarambualla t2, petualang bonesubur bandung automata t3, alias pombakka sukamaju sukadana t3, |a4.| spontan lino ' #& bone bone tamakuku sukaraja desa sadar t3, sidomukti sidomakmur t6, tiada gampong pettalandung girikusuma pamombong sale t3, takkalala cappasolo t243 romansa pao '.e polejiwa baku baku total bupati luwu utara, arifin junaidi |
ph) pemerintah kabupaten bungoaa. bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten bungo, perlu dilakukan penataan administrasibidang administrasi kependudukan yang telah ada saat ini perlu disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yang mengatur.ungo. dinas kependudukan dan catatan sipil yang selanjutnya disingkat dinas adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bungorio adalah kepala dusun dalam wilayah kabupaten bungo yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam dusulam wilayah kabupaten bungo dan telah memenuhi. penyelenggara adalah pemerintah daerah kabupaten bungousun. sistem komunitas terpencidan tidak terbatas pada orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seseorang yang mendiami seluruh atau sebagian bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendirnamanya dalam yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungtua anak tersebut. hari adalah waktu yang dihitung berdasarkan kalenderusupengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten, h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. penugasan kepada kepala dusun untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasar tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf akandilaksanakan oleh dinasapat dilakukan oleh utd. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf bupati melakukan: koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf bupati mengadaadalah pejabat struktural pada dinas kependudukan dan catatan sipilberwenang:b.sesuai dengan kebutuhan. dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai administrasi kependudukan, dinas: melakukan koordinasi dengan instansi terkait tingka. bagian ketiga petugas registrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi warga negara indonesia dusun atau kelurahan dapat dilaksanakan oleh petugas registrasi. petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu lurah atau rioakan diatur lebih lanjut dalam keputusakan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian . a1dalam wilayah negara kesatuanformat surat keterangan pindah datang warga negara indonesia diatur dalam peraturan bupati. a12kependudukan dan bungo. a43. a44kelahirpaling lambat (tiga puluh) hari sejak penduduk warga negara indonesia yang bersangkutan kembali daerah. paragraf . paragraf pencatatan kelahiran atas kapal laut atau pesawat terbang kelahiran penduduk. a6: perkawinan . perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan: dan b.mengenai tata cara pencatat. a48a49mbatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada diatur dengancatatan sipilsebagaimana dimaksud padaorang pendududinasabupaten bungo pencatatan pengangkatan anak wilayah kabupaten bungo dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri muara bungolebih lanjut mengenai pengukuhan surat keteranggangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak sebagaimana yang dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupatioleh dinasiaturatas data perseorangan dan atau. surat keterangan pindah luar negeri, surat keterangan dating dari luar negeri.usun kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk warga negara indonesia antar dusurio lurah atas nama kepala dinasformat surat pernyataan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati.format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. perubahan biodata penduduk kabupaten bungotuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan teldinas kependudukan dan catatan sipil sesuai tanggung: atau surat keterangan pembuatan perceraian paling lambat (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. pembetulan ktp hanyasipil.apatpada. dinas. petugas sebagaimana dimaksud pada yakni: memiliki pangkat golongan paling rendah pengatur tingkat i h d bagi petugas penyelenggara kabupaten. memiliki pangkat golongan paling rendah pengatur bagi petugas pada dinas.n tanggungpenyakit permanent sehingga tidak bias. ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, menghapus, mencetak data dan mengkopi data dan dokumen kependudukan. penyelenggara kabupatenberlaku ketentuan,bupati kepada menteri melalui gubernur. penyesuaian data dilakukan oleh dinas. tujuan .sumber daya manusia, cc. pemegang hak akses:lokasi database sebagaimana dimaksud dalam huruf berada dinas. d.kabupaten.wajib disimpan dalam database pada data center dan dilindungi.kanxtata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalamurap., serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiv biaya setiap penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, tidak dikenakan biaya. semua biaya yang timbul sebagai akibat penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada pemerintah daerahlima puluhrp. dua puluh limaerubahan biodata. b.untuk orang asing dikenakan denda sebesar rp. lima puluh ribu rupiah). perubahanlima puluh ribu rupiah). perpanjangan ktptujuh puluh limaa.rkawinan sebagaimana dimaksud dalam atau untuk warga negara indonesia dikenakan denda sebesar rp. seratus ribu rupiah), untuk orang asing dikenakan denda sebesar rp. seratus lima puluh ribu rupiah), pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam (d):, perceraian sebagaimana dimaksud dalam ataumbatalan perceraiantujuh puluh lima ribu rupiah). kematian sebagaimana dimaksud dalam atau untuk warga negara indonesia dikenakan denda sebesar rp. lima ribu rupiah), untuk orang asing dikenakan denda sebesar rp. dua puluh ribu rupiah). pengangkatan . pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ataungakuan anak sebagaimana dimaksud dalam: pengesahan anakrubahan nama sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar rp. lima puluhrp. lima puluh ribu rupiah), peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam dikenakan denda sebesar rp. dua puluh lima, ( lima ratus ribu rupiah). semua penerimaanbungo. petugas rahasia khususnomor tahun tentang administrasigan diberlakukanpasa ketentuan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku efektif selambat lambatnya (satu) tahun sejak diundangkan peraturan daerah ini. bab dan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat bungo tebo nomor tahun tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte kelahiay, organisasi dan tata kerjabeberapa ketentuan dalambeberapa kali dengan peraturan daerahangka diubah dan ditambah angka 12c dan 12d, sehingga berbunyi sebagai berikut 12c12dhuruf diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut perangkat daerah lain yang dibentuk untuk melaksanakan amanat peraturan perundang undangan dihapus, sekretariat dewan pengurus kopi kabupaten, dan badan penanggulangan bencana daerah. ketentuan diubah dan ditambah (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut badan penanggulangan bencana daerah bpbd) adalah merupakan bagian dari perangkat daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang ex officio dijabat oleh sekretaris daerah dan politik:ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional terdiri dari sub bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, sub bidang kewaspadaan dini danunit pelaksana teknis upt):nam ditambah paragraf sehingga berbunyi sebagai berikut paragraf badan penanggulangan bencana daerah antara dan tambahkanlaksanakan tugasnyunsur pengarah, dan unsur pelaks, seksi rekonstruksi. kelompok jabatan fungsional. ketentuan tentangpbd) berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bpbd,agan struktur organisasi badan penanggulangan bencanakayu diluar kawasan hutan (iphhklh) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muaro janjmengadakan pengaturan melalui penerbitan izin pemungutan hasil hutan diluar kawasan hutan iphhklh), bahwa berdasarkan kesepakatan hasil rapat koordinasi pungutan pad sektor kehutanan dan perkebunan propinsi jambi tanggal april perlu penyeragaman penyebutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf diatas, cc. bahwa untuk memenuhi maksud huruf dan huruf diatas perlull (iphhklhukum: kayu rakyat adalah kayu, baik yang berasal dari budidaya maupun kayu alam yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak miliklaporan hasil produksi kayu rakyat adalah laporan realisasi produksi kayu iphhklh yang dibuat oleh pemegang izin dan telah disyahkan petugas dinas kehutanan dan perkebunan yang ditunjuk: surat keterangan ayahnya hasil hutan susah) kayu rakyat adalah surat legalitas pengangkutan kayu rakyat lokasi iphhklhizin pemungutan hasil hutan dalam kawasan hutan (iphhdkh) setiap warga negara indonesia secara perorangan atau badan usaha yangdiwilayah kabupaten muaro jambi harus mendapat izin pemungutan hasil hutan diluar kawasan hutan iphhklh). bab iii prioritas pemberian iphhklh pemberian iphhklh diprioritaskan kepada:: badan usaha milik daerah perorangan. bab luas areal dan masa berlaku izin pemungutan hasil hutan kayu diluar kawasan hutan (iphhklh) iphhklh diberikan : iphhklh tersebut pada pada ini diberikan untuk luas tanah maksimum dengan jenis kayu dan volume sesuai dengan potensi kayu hasil survey dimana setiap pemohon dapat mengajukan maksimum (lima) izin, masa berlaku iphhklh (enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi (satu) tahun terhitung tanggal penerbitan izin, apabila masa berlaku iphhklh telah selesai namun target produksi belum tercapai sepenuhnya, maka kepala dinas kehutanan dan perkebunan dapat langsung menerbitkan persetujuan perpanjangan iphhklh untuk memanfaatkan sisa target produksi, apabila masa berlaku iphhklh belum selesai namun target produksi yang diberikan telah tercapai dan lokasi iphhklh masih terdapat potensi kayu yang dapat dimanfaatkan, maka kepala dinas kehutanan dan perkebunan dapat memberikan persetujuan penambahan target produksi dengan jumlah volume kayu sesuai dengan hasil survey, bab persyaratan permohonan izin pemungutan hasil hutan kayu diluar kawasan hutan (iphhklh) untuk memperoleh izin pemungutan hasil hutan kayu diluar:,: cc. pernyataan rencana penanaman pemanfaatan lahan yanghhklh pada tanah negara diluar hutan, terlebih dahulu harus memperoleh izin prinsip pemanfaatan tanah dari bupati, bab survey lokasi sebelum izin pemungutan hasil hutan kayu diluar kawasan hutan iphhdkh)ertaris daerah dan instansi terkait, pemeriksaan survey lapangan meliputi letak lokasi dan status tanah milik hutan rakyat potensi kayu (inventarisasi) pembuatan peta lokasi biaya pemeriksa survey dibebankan kepada pemohon sesuai dengan tarif perjalanan yang berlaku bab vii kewajiban dan larangan pemegang izin pemungutan hasil hutan kayu diluar kawasan hutan (iphhklh pemegang izin pemungutan hasil kayu liar kawasan hutan iphhlh) berkewajiban mentaati ketentuan penggunaan jalan angkutan mentaati ketentuan administrasi yang berlaku melunasi pungutan pungutan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku memprioritaskan hasil produksi iphhklh untuk pemenuhan bahan baku industri lokal, membuat laporan hasil kayu setiap akhir bulan sejak iphhklh diterbitkan,hhklh, pemegang izin pemungutan hasil hutan luar kawasan hutan bentuk apapun: menggunakan iphhklh yang dimilikinya kepada pihak lain dalam bentuk apapun: menggunakan izin pemungutan hasil hutan luar kawasan hutan iphhklh) sebagai jaminan bahan baku pendirian atau perluasan industri pengkayaan: menebang dan mengeluarkan kayu dari areal iphhklh: mengangkut keluar dari areal iphhklh tanpa dilengkapi dokumen angkutan yang syah, melakukan pembongkaran limbah kayu pada pembukaan lahan, menggunakan alat berat dalam pengambilan kayu pada areal iphhklh, bab viii tata usaha kayu rakyat pelaksanaan tata usaha kayu rakyat izin pemungutan hasil hutan luar kawasan hutan iphhdkh) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bab sanksi iphhklh dibatalkan dan ditanyakan tidak berlaku apabila: pemegang iphhklh tidak melaksanakan kewajiban dan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pemegang iphhklh tidak melaksanakan kegiatan lokasinya dalam jangka waktu (dua) bulan setelah iphhklh diterbitkan. dalam hal berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf maka pemegang iphhklh tidak diperkenankan melanjutkan kegiatan penebangan, pelanggaran bidang tata usaha kayu diluar dikenakan sanksi penghentian sementara pelayanan dokumeizin pemanfaatan kayu rakyatdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanjung jabung barat, menimbang bahwa dengan terjadinya deregulasi dibidang perbankan dan dalam upaya menggerakkan kegiatan usaha ekonomi lemah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,hwa untuk merubah sebagaimana dimaksud huruf atas, maka. dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerahkepala daerah ialah bupati tanjung jabung barat, perusahaan daerah bank perkreditan rakyat adalah bank perkreditan rakyat tanggo rajo milik pemerintah daerah tanjung jabung barat tanggo rajo direksi adalah direksi perusahaan daerah bank perkreditan rakyat tanggo rajo, dewan pengawas adalah dewan pengawas perusahaan daerah bank perkreditan rakyat tanggo rajo pegawai adalah pegawai perusahaan daerah bank perkreditan rakyat tanggo rajo. bab pendirian dan tempat kedudukan dengan peraturan daerah ini dibentuk perusahaan daerah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. perusahaan daerah ini diberi nama pd. pbr tanggo rajo. wilayah kerja pd bpr tanggo rajo mencakup seluruh kabupaten dalam propinsi jambi. struktur organisasi pd bpr tanggo rajo adalah sebagaimana lampiran peraturan daerah ini. kantor pusat pd. bpr tanggo rajo berkedudukan kota kuala tunggal kecamatan tunggal ilir. pd. bpr tanggo rajo dapat membuat kantor dan kantor dibawah kantor cabang wilayah kecamatan dan desa desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab iii azas, maksud dan tujuan pd. bpr tanggo rajo dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati hatian. pd. bpr tanggo rajosumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. bab tugas dan usaha pd. bpr tanggo rajoi bank perkreditan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pd. bpr tanggo rajo menyelenggarakan usaha usaha antara laingolongan ekonomi lemah cc. melakukan kerja sama antara pd. bpr dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangantanjung jabung ditetapkan sebesar rp. (dua ratus juta rupiah modal disetor pd. bpr tanggo rajo adalah rp. (lima ratus juta rupiah modal pd. bpr tanggo rajopenambahan modal disetor sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerahan dan pegawai bagian pertama direksi pd. bpr tanggo rajo dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur atau lebih dan sebanyak banyaknya (dua) orang direktur. apabilkepala daerah melalui dewan pengawas. anggota direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya. anggota direksi tempat kedudukan pd. bpr tanggo rajolarangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ini tidak dikecualikan. anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada pd. bpr tanggo rajo atau badan hukum perorangan yang diberikan kredit oleh pd. bpr tanggo rajo. calon yang diusulkan untuk jabatan direktur utama harus terlebih dahulu dilakukan fit and properties oleh dprdsekurang kurangnya 50yodibidang pendanaan dan atau perkreditan. mempunyai akhlak dan moral yang baik, setia dan dapat kepada negara dan pemerintah tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepadakepala daerah atas usul dewan pengawas untuk masa jabatan selama lamanya (empat )tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir. sebelum surat keputusan kepala daerah tentang pengangkatan anggota direksi ditetapkan terlebih dahulu diminta pertimbangan dari pemimpin bank indonesia setempat. setiap pertimbangan sebagaimana dimaksudkepala daerah tentang tidak ada lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud peraturan daerah inibpr dari instansi yang bersangkutan atau keterangan dari calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan. pemimpin bank indonesia berdasarkan data yang ada memberikan pertimbangan tentang dapat tidak dapat diangkat calon direksi yang diusulkan sebagai anggota direksi. kepala daerah setelah menerima pertimbangan dari pimpinan bank indonesia segera menerbitkan surat keputusan kepala daerahsetiap pengangkatan anggota direksi pd.bpr tanggo rajo diberitahukan kepada gubernur kepala daerah tingkat menteri dalam negeri cg. direktur jenderal pemerintahan umum dan otonomi daerah dan pimpinan bank indonesia setempat. tata cara dan tata tertib menjalankan tugas direksi ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendengar pendapat dewan pengawas. direksi mengurus kekayaan pd.bpr tanggo rajokepala daerah melalui dewan pengawas. direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pd. bpr tanggo rajo dengan persetujuan kepala daerah setelah mendengar pertimbangan dewan pengawas. direksi mewakili pd.bpr tanggo rajo dibpr tanggo rajo sebagaimana dimaksud direksi berdasarkan persetujuan kepala daerah atas pertimbangan dewan pengawas dapat melakukan hal hal sebagai berikut membuka kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlakupr tanggo rajo sesuai dengan ketentuan yang berlaku menggadaikan barang barang milik pd.bpr tanggo rajokepala daerah atas usul dewan pengawasrni hukum. apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksudsuratalbagian kedua dewan pengawasbpr tanggo rajo. anggota dewan pengawas sekurang kurangnya (satu) orang. dalam menjalankan tugasnya dewan pengawas bertanggung jawab kepada kepala daerah.tanggo rajo atau badan hukum perorangan yang diberi kredit oleh pd.bpr tanggo rajo.kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan pd. bpr tanggo rajoanggota dewan pengawas diangkat oleh kepala daerahsetelah menjalankan tugas anggota dewan pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh kepala daerah. setiap pengangkatan anggota dewan pengawas pd. bpr tanggo rajo, diberitahukan pada gubernur kepala daerah tingkat. tata cara dan tata kerja menjalankan tugas dewan pengawas ditetapkan oleh kepala daerah. dewan pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap cernua kegiatan pelaksanaan tugas pd. bpr tanggo rajon menjalankan tugasnya. dewbpr tanggo rajo, atas biaya pd. bpr tanggo rajo ukan tugasnya secara wajar. anggota dewan pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pada huruf dan diberhentikan sementara oleh kepala daerahkepala daerahkepala daerah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang telah ditetapkan dalam sidang. keputusan sidang sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerahpenghasilan anggota dewan pengawas dan anggota direksi ditetapkan oleh kepala daerah, atas biaya pd.bpr tanggo rajo. peraturan tentang kepegawaian dan gaji kepegawaian an dan tunjangan hari tua pd. bpr tanggo rajo wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan pegawai pd. bpr tanggo rajo yang merupakan kekayaan pd. bpr tanggo rajo yang dipisahkan. dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud sumber dari lurah pensiun dan tunjangan hari tua dari direksi dan pegawai pd. bpr tanggo rajo: bagian dari dana kesejahteraan, usaha usaha lain yang sah. bagian laba untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksudd. bpr tanjung jabung kepada dewan pengawas untuk mendapate kerja tahunan dan anggaran pd. bpr tanjung jabung dinyatakan berlaku. setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran pd. bpr tanjung jabungd. bpr tanjung jabung yang telah mendapat pengesahan oleh dewan pengawas disampaikan kepada kepala daerah, dengan tembusan kepada kepala cabang bank indonesia setempat. bab tahun buku dan perhitungan tahunan tahun buku pd. bpr tanjung jabungtuntuk mendapat pengesahan. neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana dimaksud ditanda tangani oleh direksi dan ketua dewan pengawas atau seorang anggota neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh kepala daerah memberi pembebasan tanggung jawab pada direksi. direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha pd. bpr tanjung jabung yang telah disyahkan oleh kepala daerah untuk disampaikan kepada bupati kepala daerah dengan tembusan kepada gubernur kepala daerah tingkat jambi, menteri dalam negeri cg. direktur jenderal pemerintahan umum dan otonomi daerah dan kepala cabang bank indonesia setempat. direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah disyahkan pada papan pengumuman pd. bpr tanjung jabung. bab penetapan dan penggunaan laba bersih laba bersih pd. bpr tanjung jabung yang telah disyahkan oleh kepala daerah setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut bagian laba untuk daerah . j. cadangan umum |. cadangan tujuan . dana kesejahteraan . j.oco. jasa produksi .ooa bagian laba untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud huruf dianggarkan dalantanggung jawab dan tuntutan ganti rugi anggota direksi dan atau pegawai pd. bpr tanggo rajotanggo rajo sama pd. bpr tanggo rajo dapat melakukan kerja sama dengan bank pembangunan daerah bpd) dan atau lembaga keuangan perbankankepala daerah melakukan pembinaan terhadap pd. bpr tanggo rajo. bab xiv pembubaran pembubaran pd. bpr tanggo rajokepala daerah menunjuk panitia pembubaran pd. bpr tanggo rajo sebagaimana dimaksud apabila pd. bpr tanggo rajo dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan pd. bpr tanggo rajo dan sisa lebih kurang menjadi milik tanggung jawab pemerintah daerah. panitia pembubaran pd. bpr tanggo rajo menyampaikan pertanggung jawaban pembubaran pd. bpr tanggo rajo. kepala daerah menyelesaikan kekaryaan direksi dan pegawai pd. bpr tanggo rajo yang dibubarkan. pembubaran pd. bpr tanggo rajo dilaporkan oleh kepala daerah kepada gubernur kepala daerah tingkat jambi dengan tembusan kepadakepala daerahkerjaan umum maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja dinas pekerjaan umum kabupaten muaro jambi, bahwa pembentukan organisasi dan tata kerjakerjaan umumkerjaan umum adalah unit operasional pemerintah kabupaten yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang pekerjaan umum: kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umuminas pekerjaan umum, unit pelaksana teknis dinas adalah satuan unit kerja yang membantu dalam melaksanakan tugas daerahinas dilingkungan dinas pekerjaan umumkerjaan umumumum dan pengendalian, membawahi, seksi program, seksi pengendalian dan pelaporan: bidang pengairan, membawahi, seksi perencanaan teknik, seksi pembangunan, operasi dan pemeliharaan: bidang bina marga, membawahi, seksi perencanaan teknik, seksi pembangunan, operasi dan pemeliharaan: bidang cipta karya, membawahi: seksi tata bangunan: seksi perumahan dan teknik penyehatan: kelompok jabatan fungsional: unit pelaksana teknis dinas, yaitu unit peralatan dan pengujian. bagan struktur organisasi dinas pekerjaan umum adalah sebagaimana terlampir dalam peraturan daerah ini. dinas pekerjaan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang pekerjaan umumpekerjaan umum mempunyai fungsi: perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pekerjaan umum, meliputi bidang bina marga, pengairan dan cipta karya, penyusunan rencana teknik dibidang bina marga, pengairan dan cipta karya: bimbingan teknik dibidang pekerjaan umum, pengawasan teknik pelaksanaan pekerjaan umum: pengelolaan peralatan dan pengujian dibidang pekerjaan umumdinas pekerjaan umum. untuk menyelenggarperlengkapan kantor, penyelenggaraan dan pengolahan surat dan kearsipan. sub bagian keuangan mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan administrasipetunjuk yang telah ditetapkan. sub bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip dan urusan administrasi kepegawaian serta pengelolaan perlengkapan. bagian kedua bidang perencanaan umum dan pengendalian bidang perencanaan umum dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pekerjaan umum dibidang perumusan perencanaan umum dan pengendalian administrasi kegiatan bidang pekerjaan umum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, bidang perencanaan umum dan pengendalian mempunyai fungsi koordinasi penyusunan program: pengumpulan data bahan perencanaan umum: cc. pengendalian administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan, seksi program mempunyai tugas menghimpun data perencanaan teknis bidang bina marga, pengairan dan cipta karya sebagai bahan perumusan perencanaan umum dan program kerja dinas. seksi pengendalian dan pelaporan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian administratif dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik bidang pekerjaan umum. bagian ketiga bidang pengairan bidang pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pekerjaan umum dibidang pembangunan, pemeliharaan dan operasional prasarana fisik pengairan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, bidang pengairan mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan teknik bangunan pengairan, pengawasan dan pengendalian teknik terhadap kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi prasarana fisik pengairan, cc. pengelolaan dan pengoperasian serta pemeliharaan prasarana fisik pengairan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan tata ruang pengairan wilayah pedesaan, seksi perencanaan teknik mempunyai tugas melakukan survey, pengumpulan data dan penyusunan rencana teknis bangunan prasarana fisik pengairan. seksi pembangunan, operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan irigasi, cek dam, pengendali banjir dan bangunan pengairan lainnya. bagian keempatibidang pembangunan prasarana jalan dan jembatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, bidang bina marga mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan teknik jalan dan jembatan: pengawasan dan pengendalian teknik terhadap kegiatan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan: cc. penyusunan rencana kerja pembangunan jalan dan jembatan: pengoperasian dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan. seksi perencanaan teknik mempunyai tugas melakukan survey, pengumpulan data, pemetaan lokasi dan penyusunan rencana teknis prasarana jalan dan jembatan. seksi pembangunan, operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kerja untuk pembangunan, operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai rencana teknis. bagian kelimaibidang cipta karya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas, bidang cipta karya mempunyai fungsi: bimbingan rencana teknik tata bangunan, penataan perumahan dan kawasan pemukiman, bimbingan teknik penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih: pengawasan dan pengendalian bangunan, seksi tata bangunan mempunyai tugas memberikan bimbingan teknik dan pengesahan gambar bangunan. seksi perumahan dan penyehatan lingkungan mempunyai tugas memberikan bimbingan teknik, rekomendasi, pengendalian dan pengawasan pembangunan perumahan dan pemukiman serta teknik penyehatan lingkusebagian tugas dinas pekerjaan umum berdasarkan fungsi teknis tertentu. unit peralatan dan pengujian mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan pemanfaatan peralatan dan laboratorium pengujian mutu lingkungan dinas pekerjaan umum. bab iii tata kerja setiap pejabat dilingkungan dinas pekerjaan umumkerjaan umum adalah kepala dinas eselon ii.b: kepala bagian kepala bidang eselon iii.a. kepala subbagian kepala seksi kepala utd eselon iv.a. pejabat dilingkungan dinas pekerjaan umumkerjaan umumbagi sus bagan keuangan umum perlengkapan bidang bidang bidang bidang perencanaan umum pengairan bina marga cipta karya pengendalian seksi seksi seksi seksi seksi seksi seksi seksi pengendalian pembangunan operasi pembangunan operasi perumahan dan tek. pelaporan pecel. pecel. penyehatan utd unit peralatan dan pengujikerjaan umumsalinan kabupaten bandung s5) ngan, gg nomor tahupbd kabupaten bandung tahun anggaranmenjadi rp. dengan rincian sebagai berikut pendapatan rp. belanja rp. surplus ( defisit) rp. pembiayaan daerah: penerimaan rp. pence s.u rp. retribusi daerah semula rp. bertambah rp. jumlah retribusi daerah setelah perubahan . jio. rp. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula rp. bertambah rp. jumlah hasi peng. kekayaan daerah yang dipisahk.. rp. dana alokasi umum semula rp. bertambah rp. jumlah dana alokasi umum setelah perubahan . rp. dana alokasi khusus semula rp. bertambahdarurat semua3a. rp. belanja langsung semula rp. bertambah. rp. belanja bunga sejumlah.. rp. belanja tidak terduga semula rp. bertambah.. jo. rp. pengeluaran semula rp. bertambah rp. jumlah pengeluaran setelah perubahan .u.setelah perubahan .ooooooow. rp. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah .daerah sejumlah . rp. penerimaan piutang daerah semula rp. bertambah rp. jumlah penerimaan piutangahwa retribusi tempat rekreasi dan olah ragngan sasak terwujudnya kemandirian daerah, pemerintah kabupaten toraja utara bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah kabupaten toraja utara dan perlu menetapkan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi tempat rekreasi dan tentang olah raga. retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan rahmat tuhan yang maha esa mengingat undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana lembaran bupati toraja utara, negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan republik indonesia nomor otonomi daerah, kebijakan pemungutan undang undang nomor tahun retribusi daerah sebagai salah satu sumber tentang benda cagar budaya lembaran pendapatan asli daerah yang penting guna negara republik indonesia tahun membiayai penyelenggaraan pemerintahan, nomor tambahan lembaran negara pelaksanaan pembangunan dan republik indonesia nomor pembinaan kemasyarakatan serta undang undang nomor tahun peningkatan pelayanan kepada tentang pengelolaan lingkungan hidup masyarakat, lembaran negara republik indonesia bahwa upaya peningkatan pelayanan tahun nomor tambahan kepada masyarakat melalui penyediaan lembaran negara republik indonesia dan atau perbaikan sarana dan prasarana nomor khususnya tempat rekreasi dan olah raga undang undang nomor tahun memerlukan pembiayaan sehingga dapat tentang penyelenggara negara yang bersih dipungut retribusi berdasarkan prinsip dan bebas dari korupsi, kolusi dan demokrasi, pemerataan dan keadilan, nepotisme lembaran negara republik peran serta masyarakat dan akuntabilitas, indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik tahun nomor tambahnomor tahun tentang komisi undang undang nomor tahun pemberantasan tindak pidana korupsi tentang kepariwisataajak daerah dan retribusi tentang pemerintahan daerahtentang perubahan kedua atas undang perundang undangan lembaran negara undang nomor tahun tentangrimbangan keuangan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah pusat dan pemerintahan pemerintahan daerah kabupaten kotdaerah kabupaten toraja utara tentang pembentukan kabupaten toraja nomor tahun tentang urusan utara provinsi sulawesi selatan pemerintahan yang menjadi kewenangan lembaran negara republik indonesia pemerintah daerah kabupaten toraja utara lembaran daerah kabupaten daerah adalah kabupaten toraja utara. toraja utara tahun nomor pemerintahan daerah adalah peraturan daerah kabupaten toraja utara penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh nomor tahun tentang organisasi pemerintah daerah dan dprd menurut asas dan tata kerja dinas dinas daerah otonomi dan tugas pembantuan dengan kabupaten toraja utara lembaran prinsip seluas luasnya dalam sistem dan daerah kabupaten toraja utara tahun prinsip negara kesatuan republik indonesia nomor sebagaimana dimaksud dalam undang peraturan daerah kabupaten toraja utara undang dasar negara republik indonesia nomor tahun tentang pokok tahun pokok pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah adalah bupati dan lembaran daerah kabupaten toraja perangkat daerah sebagai unsur utara tahun nomor penyelenggara pemerintahan daerah. kepala daerah adalah bupati toraja utara. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten toraja utara yang selanjutnya kabupaten toraja utara disebut dprd adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara dan pemerintahan daerah. bupati toraja utara sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten toraja utara yang selanjutnya memutuskan disebut sekadaukab. dinas kebudayaan dan pariwisata adalah menetapkan peraturan daerah tentang retribusi dinas kebudayaan dan pariwisata tempat rekreasi dan olah raga. kabupaten toraja utara. dinas pendapatan, pengelolaan keuangan bab dan aset daerah adalah dinas pendapatan, ketentuan umumdalam peraturan daerah ini yang dimaksud tertentu bidang retribusi daerah sesuai dengan dengan peraturan perundang undangan. peraturan bupati adalah peraturan bupati daerah yang terdapat tempat rekreasi toraja utara. yang khusus diusahakan disewakan untuk peraturan daerah adalah peraturan kegiatan pertemuan, rapat, pertunjukan, perundang undangan yang dibentuk oleh pesta dan kegiatan lain. dprd kabupaten toraja utara dengan jasa usaha adalah jasa yang disediakan persetujuan bersama kepala daerah. oleh pemerintah daerah dengan menganut badan adalah sekumpulan orang dan atau prinsip prinsip komersial karena pada modal yang merupakan kesatuan, baik yang dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor melakukan usaha maupun yang tidak swasta. melakukan usaha yang meliputi perseroan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang terbatas, perseroan komanditer, perseroan selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah lainnya, badan usaha milik negara bumn) pembayaran atas pelayanan penyediaan atau badan usaha milik daerah (bumi) tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga. dengan nama dan bentuk apapun, firma, wajib retribusi adalah orang pribadi atau kongsi, koperasi, dana pensiun, badan yang menurut peraturan perundang persekutuan, perkumpulan, yayasan, undangan retribusi diwajibkan untuk organisasi massa, organisasi sosial politik, melakukan pembayaran retribusi. atau organisasi lainnya, lembaga dan surat pendaftaran objek retribusi daerah, bentuk badan lainnya termasuk kontrak yang selanjutnya disingkat sport adalah investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. surat yang digunakan oleh wajib retribusi tempat olah raga adalah setiap usaha untuk melaporkan objek retribusi dan wajib komersial ruang lingkup kegiatannya untuk retribusi sebagai dasar perhitungan dan memberikan kesegaran rohani dan jasmani. pembayaran retribusi yang terutang tempat rekreasi adalah tempat atau menurut peraturan perundang undangan keadaan alam yang memiliki sumber daya retribusi daerah. wisata atau dibangun dan dikembangkan surat ketetapan retribusi daerah, yang sehingga mempunyai daya tarik dan selanjutnya disingkat skr, adalah surat diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi ketetapan retribusi yang menentukan wisatawan. besarnya jumlah pokok retribusi yang objek dan daya tarik wisata adalah segala terutang. sesuatu yang menjadi sasaran baik yang surat ketetapan retribusi daerah lebih berupa alam maupun budaya dan lain lain. bayar, yang selanjutnya disingkat skrdlb, gedung adalah bangunan milik pemerintah adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran olah raga dipungut retribusi atas pelayanan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih tempat rekreasi dan atau penggunaan besar daripada retribusi yang terutang atau fasilitas sarana tempat rekreasi, tempat seharusnya tidak terutang. pariwisata dan tempat olah ragobjek retribusi adalah pelayanan tempat dan atau denda. rekreasi, pariwisata dan olah raga yang pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan disediakan, dimiliki dan atau dikelola menghimpun dan mengolah data, pemerintah daerah. keterangan dan atau bukti yang dikecualikan dari objek retribusi dilaksanakan secara objektif dan profesional sebagaimana dimaksud pada adalah berdasarkan suatu standar pemeriksaan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan untuk menguji kepatuhan pemenuhan olah raga yang disediakan, dimiliki dan atau kewajiban retribusi dalam rangka dikelola oleh pemerintah, bumn, bumi dan melaksanakan ketentuan peraturan pihak swasta.ubjek retribusi adalah orang pribadi atau yang selanjutnya disebut penyidik, untuk badan yang menggunakan menikmati mencari serta mengumpulkan bukti yang pelayanan dan penyediaan tempat rekreasi, dengan bukti itu membuat terang tindak pariwisata dan olah raga. pidana bidang retribusi yang terjadi serta dikecualikan dari subjek retribusi menemukan kerangkanya. sebagaimana dimaksud pada terhadap bab penduduk yang tinggal dalam kawasan nama, objek, dan subjek retribusi wisata, dan latihan militer dan sejenisnya. dengan nama retribusi tempat rekreasi dan bab iii bab golongan retribusi struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga struktur tarif digolongkan jenis fasilitas, digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. lokasi dan jangka waktu pemakaian. besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif bab fasilitas yang berlaku daerah tersebut. cara mengukur tingkat dalam hal tarif yang berlaku sulit penggunaan jasatingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan unsur unsur tarif yang meliputi frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, unsur biaya persatuan penyediaan biaya pariwisata dan olah raga. langsung: unsur biaya persatuan penyediaan biaya bab tidak langsung, prinsip dan sasaran dalam penetapan unsur biaya pengaturan penyusutan tarif retribusiprinsip dan sasaran dalam penetapan bersangkutan. struktur dan besarnya tarif didasarkan struktur dan besarnya tarif retribusi pada tujuan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebagai berikut jenis waktu golongan yang layak keuntungan yang layak sebagaimana tempat masuk anak anak rp. dimaksud pada adalah keuntungan rekreasi siswa tempat mahasiswa yang diperoleh apabila pelayanan jasa pariwisata peneliti rp. tempat rekreasi dan olah raga dilakukan tempat karya wisata secara efisien dan berorientasi pada harga olahraga tamu pemda dewasa rp. pasar. umum wisatawan bab vii nusantara wilayah pemungutan melawan rp. gara retribusi yang terutang dipungut wilayah s5) besarnya tarif retribusi penggunaan daerah tempat pelayanan penyediaan tempat bangunan gedung serba guna pusat rekreasi dan olah raga. kesenian ditetapkan sebagai berikut: umum komersil rp. bab viii pernikahan per hari saat retribusi terutang kegiatan aan! ara sma rp: saat retribusi terutang adalah pada saat instansi pemerintah rp. ditetapkannya skr atau dokumen lain yang per hari dipersamakan. sekolah minggu rp. bab tk sd smp per surat pendaftaran hari penggunaan kegiatan rp. tetap sanggar seni wajib retribusi wajib mengisi sport. religius per bulan sport sebagaimana yang dimaksud pada harus diisi dengan jelas, benar dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada lengkap serta ditandatangani oleh wajib ditinjau kembali paling lama retribusi atau kuasanya. (tiga) tahun sekali. bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan peninjauan tarif retribusi sebagaimana penyampaian ord sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan dimaksud pada ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan peraturan bupati. perkembangan perekonomian. bab penetapan tarif retribusi sebagaimana penetapan retribusi dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. berdasarkan ord sebagaimana dimaksud dalam pelayanan tempat rekreasi dan olah raga. ditetapkan retribusi terutang dengan ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan menerbitkan skr atau dokumen lain yang penerimaan retribusi sebagaimana dipersamakan. dimaksud pada ditetapkan dengan bentuk, isi serta tatacara pengisian dan peraturan daerah. penyampaian ord sebagaimana dimaksud pada diatur dengan bagian ketiga peraturan bupati. keberatan bab pemungutan retribusi wajib retribusi tertentu dapat mengajukan bagian kesatu keberatan hanya kepada bupati atau tata cara pemungutpemungutan retribusi dapat dilaksanakan bahasa indonesia dengan disertai alasan oleh pihak ketiga. alasan yang jelas. retribusi dipungut dengan menggunakan keberatan harus diajukan dalam jangka skr atau dokumen lain yang waktu paling lama (tiga) bulan sejak dipersamakan. tanggal skr diterbitkan, kecuali jika wajib dokumen lain yang dipersamakan retribusi tertentu dapat menunjukkan sebagaimana dimaksud pada dapat bahwa jangka waktu itu tidak dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. dipenuhi karena keadaan luar tatacara pelaksanaan pemungutan dan kekuasaannya. penagihan retribusi ditetapkan dengan keadaan luar kekuasaannya peraturan bupati. sebagaimana dimaksud pada adalah bagian kedua suatu keadaan yang terjadi luar pemanfaatan kehendak atau kekuasaan wajib retribusi. pengajuan keberatan tidak menunda pemanfaatan dari penerimaan retribusi kewajiban membayar retribusi dan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang pelaksanaan penagihan retribusi. berkaitan langsung dengan penyelenggaraan bab xii sanksi administratifdalam hal wajib retribusi tertentu tidak keberatan yang diajukan dengan membayar tepat pada waktunya atau menerbitkan surat keputusan keberatan. kurang membayar, dikenakan sanksi ketentuan sebagaimana dimaksud pada administratif berupa bunga sebesar (dua adalah untuk memberikan persen) setiap bulan dari retribusi yang kepastian hukum bagi wajib retribusi, terutang yang tidak atau kurang dibayar bahwa keberatan yang diajukan harus dan ditagih dengan menggunakan std. diberi keputusan oleh bupati. penagihan retribusi terutang sebagaimana keputusan bupati atas keberatan dapat dimaksud pada didahului dengan berupa menerima seluruhnya atau surat teguran.pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud pada telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib keberatan yang diajukan tersebut dianggap retribusi dapat mengajukan permohonan dikabulkan. pengembalian kepada bupati. bupati dalam jangka waktu paling lama jika pengajuan keberatan dikabulkan (dua belas) bulan, sejak diterimanya sebagian atau seluruhnya, kelebihan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan pembayaran retribusi sebagaimana ditambah imbalan bunga sebesar (dua dimaksud pada harus memberikan persen) sebulan untuk paling lama (dua keputusan. belas) bulan. bupati dalam jangka waktu paling lama imbalan bunga sebagaimana dimaksud (enam) bulan, sejak diterimanya pada dihitung sejak bulan permohonan pengembalian kelebihan pelunasan sampai dengan diterbitkannya pembayaran retribusi sebagaimana skrdlb. dimaksud pada harus memberikan keputusan. apabila jangka waktu sebagaimana bab xiv dimaksud pada dan kedaluwarsa penagihan telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan hak untuk melakukan penagihan retribusi pengembalian pembayaran retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui dianggap dikabulkan dan skrdlb harus waktu (tiga) tahun terhitung sejak saat diterbitkan dalam jangka waktu paling lama terulangnya retribusi, kecuali jika wajib (satu) bulan. retribusi melakukan tindak pidana apabila wajib retribusi mempunya utang penagihan retribusi retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada retribusi sebagaimana dimaksud pada tertanggung apabila langsung diperhitungkan untuk diterbitkan surat teguran, atau melunasi terlebih dahulu utang retribusi ada pengakuan utang retribusi dari tersebut. wajib retribusi, baik langsung maupun pengembalian kelebihan pembayaran tidak langsung. retribusi sebagaimana dimaksud pada. dalam. hal diterbitkan surat teguran dilakukan dalam jangka waktu paling sebagaimana dimaksud pada huruf lama (dua) bulan sejak diterbitkannya kedaluwarsa penagihan dihitung sejak skrdlb. tanggal diterimanya surat teguran tersebut. jika pengembalian kelebihan pembayaran ten pakuan utang retribusi secara langsung retribusi dilakukan setelah lewat (dua) alah aib pada bulan, bupati memberikan imbalan bunga kesadarannya menyatakan masih sebesar (dua persen) sebulan atas mempunyai utang retribusi dan belum keterlambatan pembayaran kelebihan meluasnya kepada pemerintah daerah. pembayaran retribusi. pengakuan utang secara tidak langsung tatacara pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada pembayaran retribusi sebagaimana huruf dapat diketahui dari pengajuan dimaksud pada diatur dengan permohonan angsuran atau penundaan peraturan bupati. pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. memberikan keterangan yang diperlukan. piutang retribusi yang tidak mungkin ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara ditagih lagi karena hak untuk melakukan pemeriksaan retribusi diatur dengan penagihan sudah kedaluwarsa dapat peraturan bupati. dihapuskan. bupati menetapkan keputusan bab xvi penghapusan piutang retribusi kabupaten insentif pemungutan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada tatacara penghapusan piutang retribusi instansi yang melaksanakan pemungutan yang sudah kedaluwarsa diatur dengan retribusi dapat diberi insentif atas dasar peraturan bupati. pencapaian kinerja tertentu. pemberian insentif sebagaimana dimaksud bab pada ditetapkan melalui anggaran pembukuan dan pemeriksaupati berwenang melakukan pemeriksaan diatur dengan peraturan bupati sesuai untuk menguji kepatuhan pemenuhan dengan perundang undangan. kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang bab xvii undangan retribusi. pembayaran dan pembagian retribusi wajib retribusi yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau pembayaran retribusi yang terutang harus meminjamkan buku atau catatan, dilunasi. dokumen yang menjadi dasarnya dan tatacara pembayaran, dan pembagian dokumen lain yang berhubungan dengan retribusi diatur dengan peraturan bupati. objek retribusi yang terutang, memberikan kesempatan untuk bab xviii memasuki tempat atau ruangan yang pengurangan, keringanan dianggap perlu dan memberikan dan pembebasan retribusi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. badan tentang kebenaran perbuatan tatacara pemberian pengurangan, yang dilakukan sehubungan dengan keringanan dan pembebasan retribusi tindak pidana retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada diatur meminta kebenaran dan bahan bukti dengan peraturan bupati. dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bab xix bidang retribusi daerah, penyidikan memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pejabat pegawai negeri sipil tertentu bidang retribusi dan dokumen lain serta bidang retribusi, sebagaimana dimaksud melakukan pen didikan tindak pidana dalam undang undang hukum acara bidang retribusi, pidana. menyuruh berhenti dan atau melarang penyidik sebagaimana dimaksud pada seseorang meninggalkan ruangan atau adalah pejabat pegawai negeri sipil tempat pada saat pemeriksaan sedang tertentu lingkungan pemerintah daerah berlangsung dan memeriksa identitas yang diangkat oleh pejabat yang berwenang orang, benda dan atau dokumen yang sesuai dengan ketentuan peraturan dibawa, perundang undangan. memotret seseorang yang berkaitan wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dengan tindak pidana retribusi daerah, pada adalah: h.memanggil orang untuk didengar menerima, mencari, mengumpulkan dan keterangannya dan diperiksa sebagai meneliti keterangan atau laporan tersangka atau saksi, berkenaan dengan tindak pidana menghentikan pen didikan, dan atau bidang retribusi agar keterangan atau melakukan tindakan lain yang perlu laporan tersebut menjadi lebih lengkap untuk kelancaran penyidikan tindak dan jelas: pidana bidang retribusi daerah sesuai meneliti, mencari dan mengumpulkan dengan ketentuan peraturan perundang keterangan mengenai orang pribadi atau undangan. penyidik sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai teknis memberitahukan dimulainya penyidikan pelaksanaannya diatur dengan peraturan dan menyampaikan hasil pendidikannya bupati.undang undang hukum acara pidana. tanggal diundangkan. babwajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan ditetapkan rantepao keuangan daerah diancam pidana pada tanggal desember kurungan paling lama (tiga) bulan atau bupati toraja utara, denda paling banyak (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. ttd. denda sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan negara. frederik bakti sorting tindak pidana sebagaimana dimaksud pada diundangkan rantepao adalah pelanggaran. ada tanggal desember bab xxi ketentuan penutup sekretaris daerah kabupaten toraja utara, pada saat peraturan daerah ini mulai ttd berlaku, peraturan bupati toraja utara nomor tahun tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga berita lebaran antena'bp daerah kabupaten toraja utara tahun lembaran daerah kabupaten toraja utara tahun nomor dicabut dan dinyatakan nomor tidak berlaku. penjelasan kebijakan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan atas berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran peraturan daerah kabupaten toraja utara serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan nomor tahun potensi yang ada kabupaten toraja utara. kebijakan tentang pemungutan dan penetapan tarif retribusi sudah seharusnya retribusi tempat rekreasi dan olah ragumum serta kegiatan ekspor impor. ii. demicukup jelas.cukup jelas.cukup jelascukup jelas.cukup jelas.cukup jelas. dapat dipungut kabupaten toraja utara. retribusi yang dapat dipungut wilayah kabupaten cukup jelas.cukup jelas.yang melaksanakan cukup jelas. pemungutan adalah dinas badan lembaga yang huruf tugas pokok dan fungsinya melaksanakan cukup jelas. pemungutan retribusi. huruf cukup jelas. pemberian besarnya insentif dilakukan melalui huruf pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup jelas. dsan peraturan daerah kabupaten gowa nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gowa, menimbang: bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan masyarakat sesuai tuntutan dan aspirasi masyarakat, maka desa tonrorita dapat diubah statusnya menjadi kelurahan tonrorita kecamatan biringbulu kabupaten gowwa. organisasi pemerintah adalah organisasi pemerintah dalam lingkup pemerintah kabupaten gowa yang merupakan perangkat daerah pemerintah kabupaten gowa. kecamatan adalah kecamatan dalam lingkup pemerintah kabupaten gowa yang merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. kelurahan adalah kelurahan dalam lingkup pemerintah kabupaten gowa yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. lurah adalah lurah dalam lingkup kabupaten gowa. bab pembentukan bagian kesatu pembentukan kelurahan tonrorita kecamatan biringbulu dalam wilayah kabupaten gowa dengan peraturan daerah ini, dibentuk kelurahan tonrorita kecamatan biringbulu dalam wilayah kabupaten gowa. kelurahan tonrorita merupakan perubahan status dari desa tonrorita. susunan organisasi dan tata kerja kelurahan tonrorita kecamatan biringbulu kabupaten gowa berpedoman pada peraturan daerah kabupaten gowa nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kabupaten gowa. bagian kedua jumlah penduduk, luas wilayah, nama lingkungan jumlah penduduk, luas wilayah, nama lingkungan dan batas wilayah pada kelurahan tonrorita dalam wilayah kecamatan biringbulu sebagai berikut jumlah penduduk jiwa luas wilayah km jumlah lingkungan tujuh) lingkungan, terdiri dari lingkungan tempo'na, lingkungan pa'pasangan: lingkungan batuborong, lingkungan bulogading: lingkungan batunya, lingkungan borongbulo, lingkungan tamanluas. bagian ketiga batas wilayah batas wilayah kelurahan tonrorita yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tidak berubah. bab iii ketentuan penutup pelimpahan lebih lanjut kewenangan camat kepada lurah dan hal hal lainhuruf peraturan daerah kabupaten gowa nomor tahun tentang pembentukan desa dalam wilayah kabupatenrumah potong hewan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung menimbang bahwa retribusi rumah potong hewan kabupaten bandung telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan, pemeriksaan ternak dan hasil ternak:ternakan dan kesehatan: peraturan menteri pertanian nomor:imbang dan kambinghewan disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa asas dan tujuan retribusi rumah potong hewan dilakukan berdasarkan asrph adalah untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kaidah kesejahteraan hewan dan syariat agama islam. bab iii nama, objek, subjek dan golongan retribusi retribusi rumah potong hewan dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemotongan hewan rumah potong hewan. objek retribusi adalah pelayanan proses pemotongan hewan rumah potong hewan yang meliputi: pemakaian kandang penampungan sementaramotongan dan penanganan karkas daging. tidak termasuk objek retribusi sebagaimana diatur dalammotongan hewan rumah potong hewan milik pemerintah dan rumah potong hewan milik badan lainnya. rumah potong milik pemerintah sebagaimana dimaksud pada adalah rumah potong yang asetnya milik pemerintah, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola bersama badan lainnya. retribusi rumah potong hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. bab kegiatan pemotongan hewcara perijinan usaha pemotongan hewan akan diatur lebih lanjut oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap kegiatan pemotongan hewan harus: dilakukan rumah potong hewan: mengikuti tatacara secara benar. ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud huruf dikecualikan bagi pemotongan untuk keperluan hari raya keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat. ketentuan mengenai tatacara pemotongan sebagaimana dimaksud huruf selanjutnya akan diatur oleh bupati. dalam rangka menjamin daging yang dihasilkan memenuhi kriteria halal, aman, utuh, dan sehat, maka rumah potong hewan wajib: melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (ante mortem), dilakukan oleh petugas yang berwenang pada hewan yang akan disembelih: melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf dilakukan kandang penampungan sementara, kecuali apabila atas pertimbangan petugas yang berwenang dilakukan tempat lainnya, cc. merekomendasikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf untuk: hewan yang diijinkan disembelih tanpa syarat: hewan yang diijinkan disembelih dengan syarat, hewan yang ditunda disembelih: hewan yang ditolak disembelih. melakukan penyembelihan hewan yang dilakukan, dengan tatacara yang benar:: membubuhi cap stempel pada daging dan atau jeroan yang telah diperiksa dan layak edar sebagaimana dimaksud dalam huruf ini:bab pengawasan pemotongan hewan pengawasan kegiatan rumah potong hewan, dilakukan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh bupatiumah potong hewan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan babnya tarif ditentukan rasio (persentase) dari nilai tambah yang terjadi sebagai akibat perubahan bentuk dari hewan hidup menjadi produk hewan (karkas, kulit, kaki, kepala dan jeroan). struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis hewan yang dipotong rumah potong hewan milik pemerintah. struktur dan besarnya tarif bagi rumah potong pemerintah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan perhitungan pada untuk hewan besar, sedangkan hewan kecil tidak dikenai retribusi. besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) per ekor hewan besar. struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan ante mortem, pemeriksaan post mortem, dan pelayanan laboratorium, yang ditetapkan sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) per ekotingkat penggunaan jasa pemotongan rumah potong hewan diukur berdasarkan jumlah hewan yang dipotong. bab vii wilayah dan tatacara pemungutan retribusi yang terutang dipungut tempat pelayanan pemotongan hewviiitata cara pembayaran, pengurangan, keringankas daerah. tatacara pembayaran, penyetoran, retribusi diatur dalambab xi(tiga)rumah potong hewan, pemeriksaan ternak, dan hasil ternak a vii pemerintah kabupaten bungo peraturan daerah kabupaten bungo nomor tahun tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dalam modal bank jambi dengan rahmat tuhan yang maha esaperlu melakukan penambahan penyertaan modal dalam modalambahan penyertaan modal pemerintah daerah dalam modal pt. bank jambi. pt. bank pembangunan daeraha notaris nomor tanggal februari bab maksud dan tujuan maksud penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dalam pt. bank jambi adalahambahan penyertaan modal pemerintah daerah dalamalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab iii penambahan penyertaan modal jumlah penyertaan modal pemerintah daerah dalam modal pt. bank jambi sampai dengan tahun sebesar rp. lima puluh milyar rupiah). jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penyertaan modal pemerintah daerah dalam modal pt. bank jambi per desember penyertaan modal pemerintah daerah dalam modal pt. bank jambi berupa tanah dan bangunan gedung yang tercatat dalam struktur permodalan pt. bank jambi. penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dalam modal pt. bank jambi. penyertaan modal dalam modal pt. bank jambi per desember sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebesar rp. tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam neraca daerah per desember yang ditetapkan denyertaan modal dalam modal pt. bank jambi berupa tanah dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah senilai rp. tiga milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh sembilan rupiah), sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor tahun tentang penambahanjumlah penyertaan modal pemerintah daerah dalam modal pt. bank jambi sampai dengan desember sebagaimana dimaksud pada dan sebesar rp. enam belas milyar lima ratus tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh sembilan rupiah). penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dalam modal pt. bank jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp. tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh dua koma tujuh puluh satu rupiah) dalam bentuk uang tunai. penambahanperubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran mulai tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran nilai besaranpenambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari: hasil penjualan mess pemerintah daerah yang berada jakarta, hasil penarikan sebagian penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi pt. bungo dani mandiri utama, dan hasil perolehan deviden atau bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank jambi. dalam hal sumber dana sebagaimana dimaksud pada diperkirakan tidak dapat direalisasikan atau diperkirakan terealisasi sebagian, maka dalam rangka penambahan penyertaan modal dapat bersumber dari pendapatan daerah lainnya, sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada dann diformulasikan sesuai mekanisme yang berlaku dalam penyusunan dan pembahasan apbd. realisasi penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dalam modaltiap tahuhotelhotel, perlu ditinjau untuk diadakan penyesuaian::hotel, dipungut pajak atas kegiatan7adalahhotel lembaran daerah kabupaten sidenreng rappang tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. s10naa ag nomor tahun peraturan daerah kabupaten bandung nomor tahun tentang rumah susun (rusun)rumah susun wilayah kabupaten bandung telah diatur dengan peraturan daerah kabupaten bandung nomor tahun bahwa peraturan daerah tentang rumah susun kabupaten bandung perlu disesuaikan dengan peraturan perundang undangan terbaru: bahwa dalam upaya pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahanrumah susun rusun)rumahan dan permukiman nomor pts m tentang kebijakan dan strategi pembangunan rumah susun: permen m tentang pedoman bantuan pembangunan rumah susun sederhana sewa pada lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama, peraturan menteri negararumah susun (rusun). serta penunjang pelaksanaan tugas jabatan dan atau pegawai negeri. rumah susun hunian adalah rumah susun yang satu satuannya berfungsi dan digunakan sebagai tempat hunian. rumah susun campuran adalah rumah susun yang satu satusatuan rumah susun yang kemudiantkan untuk pemakaian bersamarlndeng, yang selanjutnya disebuhipotek adalahalamhipotek dalam kitab undang undang hukum perdata indonesia sepanjang belum ada pengaturan dalam undang undang inipengelola adalah, yang selanjutnya disebut papers adalah suatu badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satupunizin layak hunbandung yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyelidikan pelanggaran peraturan daerahrpadamendorong pembangunan permukiman berkepadatan tinggi: memenuhi kebutuhan perumahan yang layak terutama golongan masyarakat yang, persyaratan administratif, kelaikan fungsi, kepemilikan satuan rumah susun, penghunian, pengelolaan dan pengawasan. pengaturan dan pembinny: meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah serta menyediakan ruang terbuka hijau diterutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr): fl. memberdayakan para pemangku kepentingan dibidang pembangunan rumah susun, menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr) dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu. memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, penghunian dan kepemilikan rumah susun. bagian kedua pembinaan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh bupati melalui dinas teknis terkait. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi perencanaan: pengaturan, cc. pengendalian: pengawasan. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas dapatdaerah. perencanaan sebagaimana dimaksud dalam @) dilaksanakan pemerintah daerdalam digunakan sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangunan rumah susun yang meliputi pembangunan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan: cc. pengelolaan, peningkatan kualitas: kelembagaan, dan tindakan koreksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan rumah susun koordinasi penyelenggaraan rumah susun: sosialisasi peraturan perundang undangan dan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria, cc. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi: pendidikan dan pelatihan: penelitian dan pengembangan, pengembangan sistem, layanan informasi dan komunikasi, pemberdayaan pemangku kepentingan rumah susun. bagian ketiga bentuk rumah susun bentuk rumah susun terdiri atas sederhana, menengah,empat kepemilikan (l) rumah susun dapat dimiliki oleh pemerintah daerah: pemerintah daerah dan pemerintah pusat daerah lainnya: pemerintah daerah dan swasta: swasta. pengelolaan dari kepemilikan sebagaimana dimaksud diatur oleh bupati. bab iii dan sumber daya pembangunan yang meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negaradilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten bandung. perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan dengan mempertimbangkan: kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, rencana detail tata ruang, layanan prasarana, sarana dan utilitas umum: layanan moda transportasi: alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun, layanan informasi dan komunikasi: konsep hunian berimbang, analisis potensi kebutuhan rumah susun. bab pembangunan bagian kesatu umum (l) pembangunan rumah susun merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. pembangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh setiap orang atau badan hukum mendapatkan kemudahan dan atau bantuan dari pemerintah daerah. pembangunan rumah susun dapat dilaksanakan oleh lembaga nirlaba dan badan usaha. (l)iluar lokasi kawasan rumah susun komersial wilayah kabupaten bandung. rumah susun dapat dibangrumah susun khusus dapat dibangun dengan pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah, pendayagunaan tanah wakaf atau dikuasai pemerintah daerah kabupaten bandung: konsolidasi tanah oleh pemilik tanah, peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah: pemanfaatan barang milik negara atau barang milik pemerintah kabupaten bandung: pendayagunaan tanah wakaf, pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar: pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. bab persyaratan teknis dan administrasi pembangunan rumah susun bagian kesatu umum (l) pembangunan rumah susun dilakukan melalui perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan teknis. perencanaan teknis, pelaksanaanrsyaratan pembangunan rumah susun meliputi persyaratan administratif, persyaratan teknis: persyaratan ekologis. (l)rumah susun. pemisahan sebagaimana dimaksud pada memberisatupun, cc. batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian yang menjadi hak setiap satupun. rencana yang menunjukkan satuan rumah susundalam pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi status hak atas tanah:umah susun dan lingkungannya harus dibangun dan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang telah disetujui pemerintah kabupaten bandung. perizinan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh penyelenggara pembangunan dengan melampirkan persyaratan persyaratan sebagai berikut penetapan lokasi ijin pemanfaatan tanah: sertifikat hak atas tanah, cc. gambar rencana tapak: gambar rencana arsitektur yang memuat denah, tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal beserta perbedaannya(utilitas) beserta perlengkapannya: persyaratan lain sesuai peraturan perundang undangan. setiap perubahan struktur dan instalasi rumah susun harus mendapat pengesahan dari dinas teknis berwenang. tata cara permohonan dan pemberian izin serta pengesahan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh bupatistruktur bangunan rumah susun harus merupakan satu kesatuan sistem konparagraf kelengkapan rumah susun rumah susun gas, pengatur aruteknis: saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan teknis berupa septic tank komunal disesuaikan dengan jumlah unit hunian: tempat pengelolaan sampah terpadu test), tempat jemuran (bagi rumah susun untuk hunian): alat pemadam kebakaran, il. penangkal petir: alat sistem alarm: generator listrik disediakan untuk rumah susun yang menggunakan lift: oo. mushola,ber(l): ruang ruang lain luarnya dalam bangunan rumah susun,nghuni maupun pihak pihak lain, sesuai dengan peruntukan dan keserasian lingkungan dengan memperhatikan rencana tata ruang dan peruntukannya::, dengantanah bersama,empatatau dokumen lainnya yang berupaya untuk mengkaji keseimbangan lingkungan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. bagian kelima sertifikat laik fungsi (l) pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsyang berlakudisesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan satuan rumah susun bagian kesatu penguasaan satuan rumah susun penguasaan satuan rumah susun pada rumah susun umum dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa. penguasaan satuan rumah susun khusus dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai atau sewa. penguasaan terhadap satuan rumah susun pada rumah susun negara dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai, sewa atau sewa beli. penguasaan terhadap satuan rumah susun komersial dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa. penguasaan satuan rumah susun dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada dan dengan perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlakupelaksanaan pinjam pakai, sewa atau sewa belipemilikan satuan rumah susun milik dan rumah susun komersial hak kepemilikan atas satuan rumah susun merupakan hak milik atas satuan dan tanah bersama. hak atas bagian bersama, benda bersamaertifikat hak milik satuan rumah susun. sertifikat hak milik satuanertifikat hak milik satuantanah bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:, gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukkan satuan rumah susun, perbedaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama bagi yang bersangkutan. sertifikat hak milik satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten bandung. sertifikat hak milik satuan rumah susun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sebagai tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun atas barang milik daerah berupa tanah atau wakaf dengan cara sewa, diterbitkan sbg satupun. sbg satuan rumah dimaksud pada rumah susun sebagaimana dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas: salinan buku bangunan gedung:: perbedaan mengenai benda bersamateknis kabupaten bandungrumah susun yang dialihfungsikan:an rumah susun milik dan rumah susun komersial setiap orang yang menempati, menghunibagian kelima pemisahan hak atas satuan satuan rumah susun (l)tibpejabat yang berwenangpejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam mengikat semua pihak. bagian keenam:,ujuh:. bagian kedelapanterjadibupati dan dalam jangka waktu (tiga puluh) hari bupatilasi terkait yang tugas pokok dan fungsinya bidang pertahanan untuk dijadikan dasar dalam mengadakan perubahan tanah dan bangunannya musnah: terpenuhinya syarat batal,pejabat yang berwenangyang menjadi anggota perhimpunan penghuni adalah subyek hukum yang memiliki atau memakai,: cc.seorang pengawasanyang berlaku: kepentingan penghuni sehubungan dengan jaminan hak, kebutuhan kebutuhan khusus, keamanan dan kebebasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (l)anggaran dasar dan anggaran rumah tangga: memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus perhimpunan penghuni.(l) pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan bagian bersama, benda bersama dan rumah susun daerah. badan hukum sebagaimana harus mendaftar dan mendapat izin usaha operasional dari pemerintah daerah. dalam hal menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pengelola berhak menerima sejumlah biayaerah dapat disubsidi dari apbd dan perawatan. (l)dapat bekerjakepada penghuni atau pemilik secara proporsional. pengelola rumah susun komersial dan rumah susun milik wajib mengasuransikan rumah susun terhadap bencana sesuai peraturan perundang undangan. bab viii pengelolaan rumah susun sederhana sewa oleh pemerintah daerah bagian kesatu ruang lingkup pengelolaan pengelolaan rumah susun sederhana sewa meliputi pemasaran rumah susun sederhana sewa, penetapan penghuni rumah susun sederhana sewa, cc. operasi dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa, administrasi dan keuangan: konsultasi dan komunikasi dengan penghuni rumah susun sederhana sew pengelola. ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud pada dan diatur oleh bupati. satupun pada rumah susun daerah dapat disewa oleh perseorangan atau kelompok dengan kemudahan dari pemerintah daerah. ketentuan mengenai pedoman penyewaan satupun sebagaimana dimaksud diatur oleh bupati. bagian kedua pemilik rumah susun sederhana sewabagian ketiga pengelola rumah susun sederhana sewa pengelolaan rumah susun sederhana sewa dilaksanakan oleh pemerintah daerah setelah ada penyerahan pengelolaan dari pemerintah. pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit kerja dan atau pengelola yang ditetapkan bupati. setelah aset rumah susun sederhana sewa diserahkan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, pengelolaan rumah susun sederhana sewa dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian keempat penetapan penghuni rumah susun sederhana sewa rumah susun sederhana sewa diperuntukkan khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan pendapatan maksimum sama dengan upah minimum kabupaten umk) dan tinggal lingkungan padat perkotaan. bagian kelima persyaratan penghuni persyaratan untuk penghuni rumah susun sederhana sewa sekurang kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikutkepala desa lurah setempat, berpenghasilan maksimum sebesar upah minimum kabupaten bandung, sanggup memenuhi kewajiban pembayaran sewa dan iuran yang ditetapkan: maksimal jumlah anggota keluarga orang suami, istri dan orang anak) atau orang dewasa yang sejenis, bersedia mentaati dan mematuhi tata tertib ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan. permohonan penghunian rumah susun sederhana diajukan secara tertulis kepada bupatioleh bupati. bagian keenam status penghunian status penghunian rumah susun sederhana sewa adalah sewa. penghunian rumah susun sederhana sewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa rumah susun sederhana sewa antara pengelola dan penghuni: berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada diterbitkan surat izin penghunian rumah susun sederhana sewa oleh pengelola: jangka waktu penghunian rumah susun sederhana sewa paling lama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi ketentuan bagian ketujuh obyek dan subyek sewa obyek sewa adalah setiap ruang hunian dan pemakaian fasilitas rumah susun sewa pada lingkungan rumah susun sewa tersebut. subyek sewa yang kemudian disebut wajib sewa adalah perorangan atau keluarga yang menempati ruang hunian dan menggunakan fasilitas rumah susun sewa bagian kedelapan prinsip perhitungan sewa rumah susun sederhana sewa paragraf umum terhadap penghunian rumah susun sederhana sewa yang dikelola oleh pemerintah daerah wajib membayar sewa rumah susun sesuai peraturan perundang undangan. besaran tarif sewa rumah susun dihitung dengan memperhatikan tipe ukuran serta kelengkapan dan kualitas rumah susun sederhana sewa. penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk rumah susun sederhana sewa, kemampuan masyarakat, cc. biaya pengelolaan rumah susun sederhana sewa: pengembangan penyediaan rumah susun sederhana sewa. cara perhitungan tarif sewa ruang hunian telah diketahui kebutuhan biaya pengelolaan nyata (sebelum penyusutan) dan jumlah ruang hunian rusunawa. telah diperkirakan rata rata tingkat hunian yang dapat dicapai berdasarkan kajian terhadap potensi pasar minat. sasaran penghuni telah diarahkan oleh pengambil kebijakan. dalam hal terjadi kekurangan biaya kebutuhan pengelolaan dibandingkan dengan pendapatan sewa rumah susun maka pemerintah daerah dapat memberikan subsidi dari apbd. prinsip penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk biaya listrik, air, gas, dan biaya biaya lainnya. dalam hal rumah susun sederhana sewa yang dibangun oleh pemerintah telah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, tetapi belum ada penyerahan aset bangunan rumah susun sederhana sewa pada pemerintah daerah, untuk penetapan tarif sewa rumah susun diatur oleh pemerintah daerah, paragraf perhitungan tarif sewa ruang hunian rumus perhitungan tarif dasar sewa ruang hunian: tarif kebutuhan biaya dasar pengelolaan nyata sewa rata rata tingkat hunian jumlah ruang hunian bulan satuan tarif dasar sewa rp unit bulan), rata rata tingkat hunian jumlah ruang hunian (unit). tarif dasar sewa adalah tarif sewa untuk ruang hunian lantai paling atas dirumah susun. besarnya tarif sewa rumah susun dapat diklasifikasikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut kebijakan sasaran pengusahaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan variasi tingkat penghasilan (maksimum dan minimum). penerapan rasa keadilan dan keterjangkauan bagi masyarakat. berlangsungnya subsidi dari pemerintah daerah. struktur tarif sewa rumah susun lantai tarif dasar sewaketentuan xcb ye. komposisi penambahan tarif sewa sesuai kebijakan sasaran pengusahaan. pengaturan lebih lanjut mengenai tarif sewa rumah susun diatur oleh bupati. paragraf perhitungan tarif sewa ruang usaha telah diketahui kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan ruang usaha. telah diketahui luas lantai dasar dirumah susun untuk penempatan ruang usaha. sasaran pengusaha telah diarahkan oleh pengambil kebijakan. rumus perhitungan tarif dasar sewa ruang usaha tarif sewa kebutuhan biaya ruang operasi dan usaha pemeliharaan luas lantai dasar bulan satuan tarif sewa ruang usaha rp m2? bulan), kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan rp. tahun), luas lantai dasar (m?). bagian kesembilan hak penghuni setiap penghuni rumah susun sederhana sewa mempunyai umummenjelaskdapat pengambil, mempunyai tempat mushola, j .puluh kewajiban penghuni setiap penghuni rumah susun sederhana sewa wajibretribusi sampah dan rekening lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku: membuang sampah tempat pembuangan sampah terpilih yang telah ditentukan secara rapih dan teratur:: membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni: mematuhi ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh pengelolapenghunian yang dilaksanakan pengelola secara berkala, il. mengatur parkir bagi penghuni tamu area parkir rusunawa yang telah ditetapkan: menciptakan lingkungan yang harmonis. bagian kesebelas tata tertib penghunian:antar sesama penghuni:an. penghuni dilarang untuk melakukan hal hal sebagai berikut memindahkan hak sewa kepada pihak lain dengan alasan apapun: menyewa lebih dari (satu) unit hunian, menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha gudang: mengisi unit hunian dengan jumlah keluarga yang berlebihan: merusak fasilitas bersama yang ada lingkungan rumah susun sederhana sewbukan pada tempatnya:derhanasue, pembalut atau benda lain dalam saluran kamar mandi wc: oo.: meletakkan barang barang melampaui batas ketentuan, daya dukung lantai yang ditentukan. bagian keduabelas hak dan kewajiban pengelola paragraf hak pengelola pengelola rumah susun sewa mempunyai hak sebagai berikut menarik uang sewa, rekening air, listrik dan lainnya dari penghuniuang sewaditetapkan,: melaksanakan seleksi, kontrak kerja dan pengawasan dengan mitra kerja, menyusun rencana operasi dan pemeliharaan secara terpadu, melaksanakan inspeksi reguler dan insidentil, menetapkan calon penghuni dan pemutusan kontrak penghunian. paragraf kewajiban pengelola pengelola rumah susun sederhana sewa mempunyai kewajiban sebagai berikut: menyediakan fasilitas rumah susun sederhana sewa antara lain listrik, air bersih dan pengelolaan sampahsatuan rumah susun sederhana sewa, menjaga keamanan lingkungan, menempatkan tenaga satpam komplek rumah susun sewa sederhana dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan: mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur serta lestari: menanggapi permintaan keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni: menyetorkan biaya utilitas dari penghuni kepada instansi yang terkait: memberikan penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahmberikan layanan ibadah untuk mayoritas penghuni: memberikan tempat layanan duka cita apabila ada yang meninggal dunia, menyediakan unit hunian untuk hunian darurat apabila terjadi sesuatu pada unit yang ditempati penghuni: mengembalikan uang jaminan dari penghuni, apabila terjadi putus kontrak sewa penghunian antara pengelola dan penghuni sesuai peraturan yang ditetapkan. bab pengendalian pengendalian penyelenggaraan rumah susun dilakukan pada tahap perencanaan: pembangunan, cc. penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan:, kepastian ketersediaan prasarana, saranahak atas tanah: dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pemberian sertifikat laik fungsi: bukti penguasaan dan pemilikan atas satuan rumah susun dan tanah:oleh bupati. bab tugas dan wewenang bagian kesatu umum pemerintah daerdilakukan oleh bupati melalui dinas teknis. bagian kedua tugas pemerintah daerah pemerintah daerah kabupaten bandung dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan strategi bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan strategi provinsi dan nasional: menyusun rencana program pembangunan dan pengembangan rumah susun wilayah kabupaten bandung: melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang undangan dan peraturan daerah tentang:::tiga wewenang pemerintah daerah pemerintah daerah dalam melaksanakan pembina pada tingkat kabupaten dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi:dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria provinsi dan atau nasional, cc.:::rumah susun:. bab pemerintah: membangun rumah susun, memperoleh manfaat dari penyelenggaraan rumah susun:::daerah:daerah. bagian ketiga sistem pembiayaan paragraf umum: cc. pemeliharaan dan perawatan rumah susun, peningkatan kualitas rumah susun:ii peran masyarakat (l) penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh pemerintah daer: pelaksanaan pembangunan rumah susun dan lingkungannya: cc. pemanfaatan rumah susun dan lingkungannya: pemeliharaan dan perbaikan rumah susun dan lingkungannya:: membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan rumah susun: meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat: memberikan masukan kepada pemerintah:oleh bupati. bab xiv: pemerintah daerah, atau pemilik untuk rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus, atau pemerintah daerah untuk rumah susun daerah:(l)(l)oleh:(l) setiap orang dilarang: mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan:: cc. masyarakat, dan atau pemerintah atau instansi terkait. bab xvpencabutan imb, pencabutan sertifikat laik fungsi, pencabutan shm satupun atau sbg satupun:, perintah pembongkaran bangunan rumah susun, j .oleh bupati. bab xviiipencabutan izin usaha, atau pencabutan status badan hukum. pidana sebagaimana dimaksud ini adalah tindakan pelanggaran. bab xix ketentuan peralihan rumah susun yang sudah dibangun sebelum berlakunya peraturan daerah ini, menyesuaikan paling lambatrumah susun,ini. peraturan pelaksanaanterminal dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati batang hari, menimbang bahwa dalam rangka memberikan fasilitas atas pelayanan pada objek objek yang ada pada terminal dalam kabupaten batang hari perlu diadakan pengaturan, bahwa pengaturan tentang retribusi terminal sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten batang hari nomor tahun tidak sesua3258) fasilitas retribusang hajbi adalah jumlah berat yang diizinkan bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh pemerintah daerah. sal b.oocoooo, dan pemeliharaan. (d0) struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, tempat usaha dan fasilitas terminal: besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut untuk angkutan umum dalam kota (angkot) personil sebesar rp. , sekali masuk untuk angkutan orang dan bus angkutan antar kota dalam propinsi akbp) bus sar.cbooo wo# woo jaaaaaano0 rp. , sekali masuk bus sedang.cbooo jnnanaaaaaaaa0 rp. , sekali masuk bus cil .ooo malas rp. , sekali masuk angkutan. angkutan antar kota antar propinsi akan) bus sar.voodoo wo# woo wmm jeaalaaaaaan rp. , sekali masuk bus sedang.ooooooo woomunnaaaaaa rp. , sekali masuk bus kecil. nnnnnalnlaalaaaaaa rp. , sekali masuk sepeda .voodoo wo# ombak rp. , sekali masuk terminal angkutan barang kendaraan yang bermuatan diatas (tiga) jbi kebawah. rp. , sekali masuk kendaraan yang bermuatan diatas (tiga) sampai (lima) jbi. rp. , sekali masuk kendaraan yang bermuatan diatas (lima) sampai (delapan) jbi. rp. sekali masuk pengguna fasilitas parkir terminal dan fasilitas kebersihan umum fasilitas parkir parkir kendaraan mobil. rp. , sekali masuk sepeda most.ooo## woo &&o rp. sekali masuk sarana kebersihan umum mandi mna rp. , sekali masuk buang air besar. rp. , sekali masuk buang air kecil. rp. , sekali masuk untuk usaha berjualan tidak dalam kios dikenakan . rp. , hari untuk usaha berjualan dalam kios fasilitas terminal dikenakan toko ukuran m.ioo.oronnnnnnnnnnnnnnaannnaaaaaaaaan rp. , tahun toko ukuran m.oooooooninnnnnnnnnnnnannnnaaaaaaan0 rp. , tahun toko ukuran m.n.cbooo##miennnnnnnnnannnaaaana rp. , tahun toko ukuran m.ooooor woo maan rp. , tahun toko ukuran m.anio.ooooninnnnnnnnnnnnnnnnaaaanan rp. , tahun toko ukuran m.cbooo# wmeninnananannaaaa rp. , tahun toko ukuran ml. een.inennnnnnnnnnnnnnnaananaanaa rp. , tahun tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada danterminal adalah jangka waktunya sekali masuk dan perhari. angsuran dan penundaan pembayaran retribusi (d0(d0).cbooo xxdlasanksi bagian pertamabagian keduakurang dirminarminalrminal&langan, menimbang bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam membangun perekonomian nasional dan daerah, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, b.bahwa pertanian merupakan salah satu sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, baik sebagai sumber penyediaan pangan, maupun sumber pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat, bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan sumber pangan daerah, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanhapngaolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa,njangnolahan, atau dasar pengusahsi, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. desentralisasi, tanggung jawab daerah, keragaman, dan m.sosial dan budaya. pe,: pengembangan, penelitian, dan, peran serta masyarakat. ruang lingkup peraturan daerah inidaerah ini bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin terjadiaerah meliputi kawasan pertanian pangan berkelanjutan daerahcidalam dan atau diskpd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan disebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh kepala skpdlahan pertanian pangan berkelanjutan paragraf umum (1l)diesiensi produksimaksud pada huruf tentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarkat. kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana maksud pada huruf ditentukan dengan mempertimbangkan kelerengan, iklim: dan sifat fisik, kimia, dan biologis, b.intensitas tanaman, ketersediaan air, konservasi: berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. lahan yang dapat tetapkan menjadi lahan pertanian dengan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan: berada didalam atau dimaksud dalam dan dan spesial mengenai indikasi luas baku tingkat kebutuhasampaikan oleh kepala skpd yang membidangi urusan pertanian dan kepala skpd yang membidangi penataan ruang wilayah serta dapatpertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dimuat dalam rencana rinci tata ruang wilyah kabupatelepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (1l) lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf berada a.didalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana, kelerengan, iklim, dan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang cocok unesuatuskpd yang membidangi urusan pertanian kepada kepala skpd yang membidangi urusan dibidang penataan wilayah kabupaten untuk berkoordinasicadangan pertanian pangan berkelanjutan daerah sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam rencana rinci tata ruang kabupatepada lahan pertanian tadah hujan dan lahan pertanian rawa pasang surutpemerintah daerah, masyarakat dan atau koperasi yang kegiatan kelompoknya dibidang agribisnis tanaman pangan. koperasi yang dimaksudatau bibit, pendiversifikasikb.penetapan lahan pertanian de dapatmanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan. tanah bekas kawasan hutantanahbekas kawasan tanah sebagaimana dimaksud pada dan diadministrasikan oleh instansi berwenang. kriteria, tataatur lebih lanjutlahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud sekurang kurangnya meliputi pengembangan penganekaragaman dengan, identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan, pemetaan isolpenelitia.perlindungan sumber daya lahan dan air, b.melestarikan sumber daya lahan dan air, mengelola kualitas lahan dan air, d.mengendalikan pencemaran. pelaksanaan konservasi tanah dan setiap orang yang menguasai atau memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan berkewajiban a.memanfaatkan tanah sesuai peruntukan, dan b.berperan serta dalam a.menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah: b.bab viii pengendalian pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan lakukan dengan cara terkoordinasi. pengendalian dilakukan oleh kepala skpd yang membidangi urusan pertanian dengan berkoordinasi dengan instansi terkaitpemberian disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan pemberian penyuluhan.atau penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.hlingkungan. selain insentif, pemerintah daerah dapat memberikan disinsentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing masing disinsentif berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya. bab alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan bagian kesatuan: bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih: drainase dan sanitasi: bendungan pengairan, pelabuhan, bandar udara: stasiun dan jalan kereta api: terminal: il. fasilitas keselamatan umum, m.nyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang ditim penilai yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. pelaksana luas hamparan lahan:dalam,a.paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan berimigrasi, b.atauam jangka panjang ipjp) instansi terkait pada saat alih fungsi yanga.pembukaan lahan baru pada 5)berwenangdi r fungsikan. selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada pihak yang mengalir fungsikan. penggantian nilai investasi infrastuktur sebagaimana maksud pada diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur lokasi penggantfdan menyeluruhtata cara pengalih fungsik:laporan, pemantauan, evaluasi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara berjenjang oleh pemerintahdiii ketentuan pidana (l)tindak pidana terhadap ahli fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil denda sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas daerah. bab xiii ketentuan peralihwajib ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupateh.efek effendi diundangkan balangan pada tanggal september sekretaris dbah|serta kompetensi pemanfaatan lahan untuk pembangunan, termasuk pemekaran wilayah pertambangan,lihat dari makin meningkatnya laju besaran alih fungsi lahan pertanian dari tahun tahun. permasalahandi fungsi, pemberian insentif, pemerintah daerah tidak sungguh sungguh untuk melaksanakannya. berbagai program pembangunan bidang pertanian dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten balangan untuk mencapai swasembada pangan melalui sub sektor tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. data dari dinas pertanian, perkebunan dan peternakan maupun perikanan. data dari padi selama mencapai ton, meningkat dari tahun sebelumnya. hal ini adalah bukti bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan hasil padi berhasil akan tetapi perlu perlindungan terhadap hal tersebut terutama terhadap alih fungsi lahan pertanian. untuk itulah, sasaran yang ingin dicapai untuk melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan yaitudilakukan. melalui kajian akademik ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan dalam penyusunan suatu peraturan daerah yang dikhususkan untuk memberikan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang ada kabupaten balangapcukup jelas huruf rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berisi kebijakan strategis, indikasi program, serta progpanjanga bidang pertanian dan petugas teknis yang disampaikan melaluisaranretribusi hasil hutan (rhh) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muaro janji, menimbang bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah propinsi jambi dan ketua dprd propinsi jambi dengan pemerintah kabupaten kota dan ketua dprd kabupaten kota dalam propinsi jambi tanggal april tentang pungutan dan bagi hasil pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan, perkebunan dan perikanan telah ditetapkan besarnya tarif dan bagi hasil retribusi hasil hutanhasil hutanhasil hutan (rhh: retribusi hasil hutan rhh) adalah pembayaran kepada pemerintah kabupaten atas produksi hasil hutan baik yang berasal dari dalam kawasan hutan maupun dari luar kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib dikenakan pungutan dimaksud: hasil hutan yang diproduksi dari dalam kawasan hutan adalah hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berasal dari perizinan yang status lahannya adalah kawasan hutan, hasil hutan yang diproduksi dari luar kawasan hutan adalah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari perizinan yang status lahannya diluar kawasan hutan: bab retribusi hasil hutan (rhh) terhadap hasil hutan kayu, baik yang berasal dari dalam kawasan hutan maupun dari luar kawasan hutan dikenakan retribusi hasil hutan rhh) dengan besarnya tarif sebagai berikut kayu alam semua jenis (dari dalam dan luar kawasan hutan) diameter rp. diameter rp. bahan baku serpih bbs) rp. kayu tanaman semua jenis diameter rp. diameter rp. bahan baku serpih bbs) rp. cc. hasil hutan bukan kayu semua jenis sebesar (enam persen) dari harga dasar. surat perintah pembayaran retribusi hasil hutan diterbitkan oleh bendaharawan penerima pada dinas kehutanan dan perkebunan, wajib setor (pemegang izin) paling lama (sepuluh) hari harus sudah membayar kas daerah muaro jambi melalui bank pembangunan daerah, dimana foto copy bukti setor diserahkan kepada bendaharawan penerima pada dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten: wajib retribusi dapat memohon penangguhan pembayaran paling lama (tiga puluh) hari terhitung setelah masa (sepuluh) hari pertama selesai: alokasi penggunaan dana retribusi hasil hutan setelah dipotong uang insentif untuk instansi terkait sebagai berikut pemerintah kabupaten muaro jambi (enam puluh persen): pemerintah propinsi (dua puluh lima persen): pemerintah kabupaten kota lainya propinsi jambi (lima belas persen): pengaturan penyetoran dana (dua puluh lima persen) untuk pemerintah propinsi dan (lima belas persen) untuk kabupaten kota lainnya propinsi jambi dilaksankan oleh dinas pendapatan daerah kabupaten muaro jambi berkoordinasi dengan dinas pendapatan daerah propinsi jambi: bab iii sanksi pelanggaran dibidang tata usaha hasil hutan dan ketentuan pembayaran retribusi hasil hutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila pemegang izin menunggak setoran retribusi maka pelayanan dokumen dapat dihentikan sampai dengan yang bersangkutan meluasnya: apabila dalam waktu (empat puluh) hari wajib setor belum melunasi tunggakan rhh nya, maka penyelesaiannya diserahkan pun. bab ketentuan penutup hal hal yang belum cukupretribusi atas kayu rakyat tanah milluwu utaraluwu utara, menimbang bahwa memperhatikan potensi mineral dan batubara yang adterarah, sehingga pengelolaan pertambangan, mineral dan batubara dilakukan secara tertib, berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bahwa usaha pertambangan,, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf dan maka perlu menetapkanutara daerah tingkat luwu utaranomor tambahan lembaran daerahyang membidangi pertambangan mineral dan batubara. kepala skpd adalah yang membidangi pertambangan mineral dan batutambangan adalah seluruh tahapan penelitian, pengelolaan,punyai sifat fisik tumbuhan. pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral,,alam bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dan berkedudukan dalam wilayah perairan dan landasan kontinen indonesia, adalah yang telah memiliki ketersedian data, potensi daningkat wir, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang ipr.dan pengendalianjasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengkegiatan yayang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan bekas tambangsanakan pelaksanaan inspeksimineral dan batubara untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersedian dan mutunya. pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskandan batubara mineral dan batubara sebagai sumber daya alamkabupaten wajib mentaati ketentuan kebijakan pengutamaan mineral dan atau batubara yang ditetapkan oleh pemerintahgusahaan pertambangan mineral dan batubarartambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan keumbuhusaha pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam dilaksanakan setelah memiliki iup dan ipr. bab wilayah pertambangan wilayahwilayah pertambangan terdiri atas wup, wpr, dan wpn, penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab, dan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi terkait masyarakat dan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan. bab penyelidikan dan penelitian bupatilingkungan hidup kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan tiup atau wppr. iup: dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara, dan memiliki kepala teknik tambang dan memperoleh persetujuan dari skpd yang membidangi serta kepala skpd yang membidangi pertambangan mineral dan batubara adalah ex officio kepala inspektur tambang. iupsatu umum pemberian wilayah izin usaha pertambangan terdiri ataskeduamemenuhi persyaratan koordinat garis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan dan informasi geografi yang berlaku secara nasionapersyaratan iupcial tata cara dan persyaratan iup eksplorasi dan iup operasi produksi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian keempat iup eksplorasi paragraf satu mineral logamdua mineral bukan logamtiga batuanapabila pemegang iup pertama tidak berminat. paragraf empat batubarabagian kelimaserta pelabuhan khusus yang dibuat oleh pemegang iuparagraf satu mineral logdua mineral bukan logampemegang iup operasi mineral bukan logam diberi tiup dengan luas paling banyak (lima ribu) hektare. paragraf tiga batuanmegang iup operasi produksi batuan diberi tiup dengan luas paling banyak (empat) hektare. paragraf empat batubararmohonan perpanjangan iup produksi sebagaimana yang dimaksud pada dilengkapi dengan peta dan batas koordinat wilayah, bukti iuran tetap dan iuran produksi (dua) tahun terakhir, laporan akhir kegiatan operasi produksi, rencana kerja dan anggaran biaya serta neraca sumber daya dan cadangankhusus untuk pengangkutan dan penjualan apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam satu kabupaten kecuali mineral batuan. iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari satu kabupaten dan atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada (satu) kabupatensecara tertulisluwu utaremegang iup sebagaimana dimaksud dalam dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan yang dilakukan oleh pemegang iup tersebutalamat tamxii berakhirnya izin usaha pertambangan iup dan ipr berakhir karenadab xivmegang izin usaha pertambangan iup)lkepala skpd yang membidangi excepesio kepala inspektur tambang.skpd yang ditunjuk oleh bupati. pemegang iup dan pemegang ipr wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap satu bulan mengenaipaling sedikit sekali dalam (enam) bulan kepada menteri dan gubernur. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan iup dan ipr diatur dalam peraturan bupati. bagian ketiga dan batubara. prinsip prinsip lingkungan hidup pertambangan, antara lain perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral dan batubara, air lautcial dan budaya setempat. prinsip prinsip keselamatan dan kesehatan kerja,,cc. rona lingkungan akhir lahan pasca tambang, kriteria keberhasilan, program pasca tambang,c. pemegang iup dankesatukedua(tigabersama pemerintah kabupatensanksi bagian kesatu sanksi administrasi bupati mengenakan sanksi administrasi kepada pemegang iup atau ipr atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagianperingatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan paling banyak (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing masing (satu) bulan. penghentian sementara atau sebahagian atau seluruh kegiatan yang dimaksud dalam huruf apabila peringatan tertulis sudah dilakukan (tiga) kali berturut turut tidak diindahkan. pencabutan iup atau ipr sebagaimana dimaksud dalam huruf setelah diberikan teguran tertulis dan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan tidak memperbaiki kesalahan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan. pembongkaran tempat bagi yang ditemukan mengangkut bahan galian jenis batuan yang penampilannya dilokasi yang tidak berizin serta tidak dapat dapat memperlihatkan bukti pembayaran pajak produksi jenis batuan yang sah. hasil pembongkaran sebagaimana yang dimaksud pada adalah milik atau aset daerah yang dapat digunakan untuk fasilitas umum (rumah ibadah, pasar, tempat tempat sosial, jalan)dan denda paling banyak rp. (tiga puluh jutaenam) bulan penjara dan denda paling banyak rp. (lima puluh juta rupiah). bab ketentuan peralihanizin usaha pertambangan iup) sampai dengan jangka waktu berakhirnya kepada bupati, dandatang cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelasorang perorangan, perusahaan firma atau perusahaan komandmemiliki ketua teknik tambang ktt) dan memperoleh persetujuan dari skpd yang membidangi adalah untuk iup operasi produksi mineral logam dan batubara harus memiliki ktt dan untuk iup operasi produksi mineral bukan logam dan batuan keberadaan ktt akan dikondislain yang keterdapatan berbeda pada lokasi yang sama adalah apabila pada wilayah yang telah diberikan iup eksplorasi terdapat mineral yang lain dan pemegang iup yang pertama tidak berminat maka dapat diberikan kepada pihak yang laiadalah merupakan sinkronisasi data milik pemerintah dan pemerintah daerah. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf contoh yang dikecualikan adalah badan usaha perorangan yang bermaksud mengangkut dan menjual mineral batuan tetapi tidak memiliki iup produksi batcan undangan yang ditertibkan oleh menteri yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral danhak atas tanah atau pinjam paaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan administratif dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta mengakomodir bertambahnya beban kerja pada biro pemerintahan, biro perekonomian, dan biro hubungan masyarakat dan protokol sekretariat daerah provinsi sumatera selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur dan susunan organisasi pada biro biro ang perubahan kedua atas undang undang nomor tahu: tentang pemerintahan daerah.y: daerah provinsi sumatera selatan. berapa ketentuan peraturan daerah provinsi sumatera lahan nomer lu.r "ca seluas lembaran daerah provinsi sumatera selatan tut nomor seri d), sel gimana telah beberapa kali diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:berbatasan:cc. penyiapan baha:i:n, kependudukan, prasarana fisik dan pertanahan serta ayah administrasi dan perbatasan, pelaksanaan tugas lam diberikan oleh gubernur sesuai dengan tug. fan fungsinya ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut biro pemerintahan, terdiri dari bagian pemerintahan umum, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian tata praja, subbagian fasilitasi gubernur sebagai wakil pemerintah, dan subbagian tata usaha. bagian kependudukan, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian administrasi kependudukan, subbagian catatan sipil: dan subbagian monitoring, evaluasi dan pengelolaan data.erizinan, dan subbagian prasarana fisik. bagian wilayah administrasi dan perbatasan, membawahi (iga) subbagian, yaitu subbagian penegasan batas daerah, subbagian dokumentasi batas daerah, dan subbagian toponimi dan pengembangan wilayah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut biro perekonomian, terdiri dani bagian bina sarana perekonomian, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian bina kerjasama ekonomi, subbagian bin? perdagangan, dan subbagian bumi dan lembaga keuangan. bagian bina produksi., membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian bin: tahanan pangan dan kelautan, subbagian bina kehutanan dan perkebunan, dan subbagian bi: pertambangan, energi dan lingkungan hidup. bagian bina industri dan ukm, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian bina usaha industri, subbagian bina koperasi, dan subbagian bina umkm dan kewirausahaan. bagian bina perhubungan dan pariwisata, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian tata usaha: subbagian bina perhubungan dan komunikasi, dan subbagian bina kepariwisataan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut biro hubungan masyarakat dan protokol terdiri dari bagian data, informasi dan dokumentasi, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian pengelolaan data dan informasi, subbagian dokumentasi dan audio visual, dan subbagian fasilitasi penanganan pengaduan. bagian hubungan masyarakat, membawahi (tiga subbagian, yaitu subbagian pemberitaan, subbagian publikasi, penerangan dan distribusi, dan subbagian hubungan media dan kerjasama. bagian protokol, membawahi (tiga) subbagian, yaitu subbagian acara, subbagian tamu pimpinan, dan subbagian hubungan keprotokolan. bagian administrasi dan perjalanan dinas, membawahi (tiga) subbagian. lu. subbagian .:istri pimpinan, subbagian usaha biro, dan subbagian perjalanan dinasnimat: selatan tahun nomor noref peraturan daerah pru atra selatan: lampiran peraturan dalah feoyins! sumatera selatan nomor tahun tentang perubahan keempat atas peraturan daerah: homer tahun tentang orovtbbahan hubungan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat dari provinsi sumatera selatan gubernur oma. aman ammoammmmmamaaaaen ami dewan perwakilan wakil gubernur rakyat daerah sarai doom sekretariat daerah (j0 maa maa ama anna memanen lal mrlompca jalan itamlosal pes uks pap tol tang tia aman man ema maa ema la, asisten asisten asisten asisten bekadtamat pemerintahan ekonomi dan pembangunan kpsemanteraan rakyat administrasi dax umum kbataud anna onta elang ama asa angan anang pama sama cina sap preman raja nisa una naa laut tekan miras daa madan tan wuwungan muna nat raja mas matah per guna lan kong aaa kapel? penataan asupan merang wtahaarou adi mean semang cone dommmwaaa mengi padma kan (fe petahana: mna rutan rian tniad melata dog engan mean mangan ntt pi) dl) kan, un! pena marisa pan pera #ibietasaan jean tampan tanfioti kene deng kemana mapan nina senen aan suren ketat sea dna dasa mta kan enam gaya lha kinbalepan peran pedeveri kar bana ara eye korea dugaan keroryai tatanan @dapatkan pemetikan iar aan rentan aman zara tasa teratas oat dada peragaan lil lavavasd sao membawa tana pena sewa uan pat hati eren kena tahta makan taste keletitatiai tetap bean mangan mana @barat pera koh mamasa jul keran era mahar tan semua pasukan pan pan aura vdo tenaga "arena bea meat rereusawa aan santan babe eat kanan indra para lana tang lada pri anatara pem rrez eny mai peran ama yua wadan kana garena kemas dat rewrunean mana emas harian una senat ana ing nir jne apa seroaaaa sabun kena aka gap paten maa men maa merek bear eta pam vs serasa sufragan mana memang ngan menara dengan granat benandapd atu muatan ahhnsaap mantan keraguan teka mer hid maen mepekemand pena, angan amanat meses nurse penganan antennae basnyangn naa aren wasasias berani siaran kerja "awin sand edan pan probe jha pemeran santan sekian beng tea dana ega aer fan merek nguyen tempatan mba pakta spasi helper nang bis tan peran end mineagua nika 22a panen bag spa han mera bee maa ber ran angan blm alas karna erna perlu nae naik ran san, vague barat mad akan kang aman kab kena nina nama, pangeran #roman #xua sumaaugs mnyaanian "iwan mata nenek #xnonzan pasa kind lradrmeipaal idola.kan daa, ana tan sekat sum awas sa, ceo kel are msc eni pamona merana ter rebut skm eter kudanya nara eva ebird drama sesi issn ser san saja mengenakan makanan sea mean lure rapi t20 getaran peran statue hera ena seasnsan buang kan yaa eren plp santun semasa men osama ian pen ina mein 23x sar rei ranjan marian juta? mamgmerei red una huh aniiitaa sialan mutan wua mein masa sada metana diana abe perinlalaa pendarasan mere ska bana eren aan jika data menara dan peranan beton tama serang usmesrnnare lens pamurmuoaear keparmnaag merana mama bks wanna than daa nya sek, setangan #manan serinya angan rea saad bing lena ha) zen senat semata man ena 2est sun soo reina mere feb tema dean muara kan dan pin mmmmaent (ta unga beban ryan app pasat ama amat asa hse hasan dog yaa don lama, (ea buru rei taman peptida sevarcaan awan pamaertak pemuasan acuan pare amman ana seyaotn final beragama ata tara cinta yaa sana tan haram her abas san tita setan seba meta tameng gubernur sumatera selatan, dto alex noerdin |
lembaran daerah kota sungai penuh it&nomor tahun peraturan daerah kota sungai penuh yang dijadikan lokasi tempatbab iii golongan retribusi retribusi tepi jalan: jenis kendaraan tarif sedan, jeep, mini bus, rp. , sekali parkir pick up, dan sejenisnya bus, truk dan kendaraan rp. , sekali parkir besar lainnya sepeda motor rp. ,yang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi:fknsa salam lembaran daerah kota sungai penuh tahun nomor |
telah mencabut peraturan daerah kota palembang nomor tahun tersebut, dan dengan telah ditinggalkannya kelas rsud palembang bari dari kelas menjadi kelas makaperlu disesuaikanpenguatan modal pt. bank pembangunan daerah kalimantan selatan, pemerintah daerah telah melakukan penambahan penyertaan modal kepada pt. bank pembangunan daerah kalimantan selabahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan modal disetor sebagaimana program bpd regional champion, pemerintah kabupaten balangan akan melakukan penambahan penyertaan modal kembaliubah sebagai berikut ketentuan dalamdelapantiga puluh milyar rupiah) berasal dari apbd tahun anggaran sebesar dua puluh lima milyar rupiah) berasal dari apbd tahun anggaran ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutseratus delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enammerintah kabupaten sinjai peraturan daerah kabupaten sinjai nomor tahunkamala, mengusulkan pemekaran desa kamala dan pembentukan desa salome dan desa boneka lengket kecamatan sinjai timur kabupaten sinjai: bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat desa kamalbahwa dengan pembentukan pemekaran desa diharapkan pelayanan pada masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan pemerintah kabupaten sinjai apa yang diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan,pemerintah kabupaten sinjaikamala desa yang mengalami pemekaran yaitu desa kamala kecamatan sinjai timur. pemerintah kabupaten sinjai wilayah desa kamala kecamatan sinjai timur sebelum pemekaran meliputi: dusun kamala: dusun salome: dusun kolaka, dusun pao: dusun boneka: dan dusun lengket. batas wilayah desa kamala kecamatan sinjai timur sebelum pemekaran sebagai berikut: sebelah utara dengan desa tukang dan desa amati riaja, sebelah timur dengan desa keliling: sebelah selatan dengan desa bulukamase dan desa palace: dan sebelah barat dengan kelurahan samanera dan desa mattunreng tellu. jumlah penduduk desa kamala kecamatan sinjai timur sebelumbelum pemekaran adalah km?. pemerintah kabupaten sinjai pusat pemerintahan desa kamala sebelum pemekaran terletak dusun kamala. wilayah desa kamala kecamatan sinjai timur setelah pemekaran meliputi: dusun kamala: dusun kolaka, dan dusun pao. batas wilayah desa kamala kecamatan sinjai timur setelah pemekaran meliputi: sebelah utara dengan desa boneka lengket dan desa tukang: sebelah timur dengan desa keliling: sebelah selatan dengan desa salome dan desa bulukamase, dan sebelah barat dengan kelurahan samanera. jumlah penduduk desa kamala kecamatan sinjai timur setelahtelah pemekaran adalah km?. pusat pemerintahan desa kamala setelah pemekaran terletak dusun kamala. pemerintah kabupaten sinjai bagian kedua pembentukan dan penamaan desa hasil pemekaran membentuk dua desa dari hasil pemekaran desa kamala. desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada diberi nama desa salome dan desa boneka lengket. wilayah desa salome kecamatan sinjai timur hasil pemekaran desa kamala meliputi: dusun salome, dusun pakta, dan dusun pattern. batas wilayah desa salome kecamatan sinjai timur hasil pemekaran desa kamala sebagai berikut: sebelah utara dengan desa kamala, sebelah timur dengan desa keliling: sebelah selatan dengan desa palace dan desa bulukamase, dan sebelah barat dengan desa kamala jumlah penduduk desa salome kecamatan sinjai timur hasil pemekaran desa kamala sebanyak jiwa atau kepala keluarga kk). pemerintah kabupaten sinjai luas wilayah desa salome kecamatan sinjai tengah hasil pemekaran desa kamala adalah km?. pusat pemerintah desa salome hasil pemekaran desa kamala terletak dusun salome. wilayah desa boneka lengket kecamatan sinjai timur hasil pemekaran desa kamala meliputi: dusun boneka: dusun lengket: dan dusun palace. batas wilayah desa boneka lengket kecamatan sinjai timur hasil pemekaran desa kamala sebagai berikut: sebelah utara dengan kelurahan amati riaja, sebelah timur dengan desa tukang dan kelurahan alehanua sebelah selatan dengan desa kamala, dan sebelah barat dengan desa mattunreng tellu jumlah penduduk desa boneka lengket kecamatan sinjai timur hasil pemekaran desa kamala sebanyak jiwa atau kepala keluarga kk). luas wilayah desa boneka lengket kecamatan sinjai tengah hasil pemekaran desa kamala adalah km?. pemerintah kabupaten sinjai pusat pemerintah desa boneka lengket hasil pemekaran desa kamala terletak dusun boneka. pembentukan desa sebagaimana maksud dalam dan berstatus desa persiapan. masa persiapan sebagaimana maksud pada paling lama (llkamala kecamatan sinjai timurusuk zainuddin datang lembaran daerah kabupaten sinjai tahun nomor |
peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ujung pandang nomor tahun tentang rumah susunpandang nomor tahun tentang rumah susupembangunan rumah susun daerah baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta adalah salah satu alternatif dari upaya memenuhi kebutuhan pokok akan perumahan yang layak bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan upaya peningkatan dayaguna dan hasilguna tanah yang terbatas didaerah perkotaan, bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan rumah susun didalam wilayah kotamadya daerah tingkat ujung pandang pengelolaannya dan menjamin kepastian hukum yang ditetapkan dengan peraturan daerah: bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ujung pandang tentang rumah susun. mengingatyusunan peraturan daerah rumah susun, peraturan menteri pekerjaan umum nomor tahunbentuk peraturan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang bentuk peraturan daerah perubahrencana indukbagian wilayah kota kotamadya daerah tingkat ujung pandang kawasan dan lembaran daerah kotamadya daerah tingkat ujung pandang nomor tahun seri nomor dengan persetujuan,rumah susun dalam. pemerintah daerah adalah pemerintah kotamadya daerah tingkat ujung pandang. kepala daerah adalah walikotamadya kepala daerah tingkat ujung pandang dinas perumahan adalah dinas perumahan kotamadya daerah tingkat ujung pandang. badan pertanahan adalah badan pertanahan kotamadya daerah tingkat ujung pandang. badan pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola rumah susun. kas daerah adalah kas kotamadya daerah tingkat ujung pandangberfungsi sebagai tempat usaha dan atau kegiatan sosial yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman sehingga pada penyediaan rumah susun khususnya rumah susun hunian harus dibangun bersama sama dengan fasilitas lingkungan dan sosial lainnya sebagai kebutuhan masyarakat penghuni rumah susun dan sekitarnya. akta pemisahan adalah bukti pemisahan rumah susun atas satuan satuan rumah susun, bagian umum, benda bersama, dan tanah bersama dengan perbedaan yang jelas dalam bentuk gambar, harian dan batas batasnya dalam arah vertikal dan horisontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional. satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan untuk secara terpisah sebagai tempat hunian, yang, tetapi dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersamamilik atau penyewa dan atau penyewa beli atau mengontrak atau seseorang atau badan hukumrumah susun adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari kepala keluarga penghuni satuan rumah susun yang bersangkutan dan selanjutnya disebut perhimpunan. persyaratan teknis adalah persyaratan mengenai ketentuan patologisusaha dariperkembangan. rumah susun sederhana adalah satuan rumah susun yang dibangun dengan luas unit satuan rumah susun maupun harga yang ditetapkan oleh kepala daerah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. xx. perbedaan adalah suatu gambaran dalam bentuk uraian dan gambar yang menunjukkan batas, beserta nilai perbandingan proporsional. bab kebijaksanaan pengaturan dan pembinaan bagian pertama kebijaksanaan pembangunan rumah susun daerah diarahkan pada usaha peningkatan pembanguan perumahan dan pemukiman secara fungsional bagi kepentingan rakyat banyak dengan sasaran mendorong pembangunan pemukiman dengan daya samping tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan, mendukung konsep tata ruang daerahkumuh: cc. meningkatkan optimasi penggunan sumber daya tanah perkotaan. pengaturan dan pembinaan rumah susun berlandaskandaerah, satuan rumah susun, penghunian, pengolahan, dan tatacara pengawasannya, pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ini dilakukan oleh suatu tim dari instansi dan unit kerja yang terkait, pelaksanaan yang dimaksud pada pada ini ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan kepala daerah. bagian kedua kewenangan dan tanggung jawab pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud yang bersifat umum dalam arti yang seluas luasnya terhadap pembangunan rumah susun dan pembangunannya adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada yang mempunyai karakteristik local yang berhubungan dengan tata kota, dan tata ruang daerah adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah: pengaturan dan pembinaan rumah susun sebagaimana dimaksud ini dilaksanakan oleh kepala daerah berdasarkan ketentuan yang ada. dalam daerah dilarang menyelenggarakan pembangunan rumah susun tanpa izin kepala daerahatau sebagai kesatuan sistem pembangunan, wajib memenuh dan tata cara pengawasannya. bab iii persyaratan teknis dan administratif pembangunan rumah susun bagian pertama umu.sontal sesuai dengan persyaratan yang berlaku:ini, sesuai dengan persyaratan yang berlaku: gangguan perusak lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlakupipaan dan kelengkapannya, termasuk meter air, pengatur tekanan air dan tangki air dalam bangunan:listrik serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal yang membahayakan, jaringan gas yang memenuhi persyaratan beserta kelengkapannya termasuk meter gas pengatur arus, serta pengamwalitas, kuantitas dan pemasangan, saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan kwalitas, kuantitasindahan: 9g.j tempat jemuran,kedalam maupun keluar. satuan rumah susun dapat berada pada permukaan tanah, diatas atau dibawah permukaan tanah atau sebagian dibawah dan sebagian dipasal, benda bersama, dan tanah bersama bagian bersama yang berupa ruang untuk umum, ruang tangga, lift, selasare penghuni maupun hubungawtanah bersama yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah sun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin bangunan mempunyai fungsi sosial sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. rumah susun harus dibangun di dengan baik saluran saluran pembuangan dalam lingkungan ekopenduduk dalam lingkungan harus memperhatior, saluran pembuangan air limbah dan atau tangki septic yang menghubungkan pembuangan air limbah kota, atau penampungan air limbah tersebut kedalam tangki septicpembangunan rumah susun harus dibangun dengan memperhatikan ketentuan teknis yang telah diatur oleh menteri pekerjaan umum. bagian ketiga persyaratan administrasi rumah susun dan lingkungannya harus dibangun dan dilaksanakan berdasarkan imb yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan peruntukannya. perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam ini diajukan oleh penyelenggara pembangunan kepada kepala daerah dengan melampirkan persyaratan persyaratan sebagai berikut .a. sertifikat hak atas tanah: .b. fatwa peruntukan tanah atau rekomendasi peruntukan lahan, .c. rencana tapak atau site plan, .d. gambar rencana arsitektur yang memb.e.main: .g. gambar rencana jaringan dan instalasi beserta kelengkapannya. penyelenggara pembangunan wajib meminta pengesahan dari kepalakan izin dari pemerintahansionalnyakepala daerah sebagaimana dimaksud dalam inikepala daerah atau unit kerja yang ditunjuk. bab tata izin layak huni rumah susun yang selesai dibangun baru dapat dimanfaatkan setelah terlebih dahulu memperoleh izin layak huni dari kepala daerah. untuk dapat memperoleh izin layak huni dimaksud ini penyelenggara pembangunan harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah dengan melampirkan copy surat izin membangun disertai persyaratan persyaratan sebagaimana dimaksud izin layak huni diberikan kepala daerahsetiap pemberian izin layak huni sebagaimana dimaksud ini dikenakan retribusi sebesar unit terbangun klasifikasi rumah s d s d s d s d iss |i8oo |28oo labor |boo leon leto ss unit dsesemanaum| soo o|g boo leon labor widodo sederhana unit iwewanuat lahan lsdooo lion widodo lagoon 2foto mewah unit berdasarkan permohonan dimaksud kepala daerah atau unit kerja ditunjuk mengadakan pemeriksaan lapangan terhadap rumah susun dimaksud dengan membuat berita acara pemeriksaan yang disertai dengan rekomendasi. dalam hal izin huni tidak diberikan, penyelenggara pembangunan rumah susun dapat mengajukan kepada gubernur kepala daerah tingkat sulawesi selatan yang akan memberikan keputusan mengikat. bab pemilikan satuan rumah susun bagian pertama pemilikan pengaturan rumah susun sederhana yang pembangunannya memperoleh subsidi dari pemerintah dan atau pemerintah daerah diatur oleh kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, meliputi batas pemilikan satuan rumah susun: peralihan pembebanan dan pendaftarannya, perubahan dan penghapusannya, perlahan kemudahannya. bagian kedua perbedaan rumah susun perbedaan rumah susun dibuat leh penyelenggara pembangunan rumah susun, pengesahannya dilaksanakan oleh kepala daerah. tata cara pengesahan perbedaan dimaksud ini ditetapkan kepala daerah. pengesahan perbedaan sebagaimana dimaksud dan ini dikenakan retribusi kepada penyelenggara rumah susun bukan dunia sebagai berikut unit terbangun klasifikasi iss ito 2solo soo soo leto ss unit bagian ketiga pemisahan hak atas tanah satuan rumah susun akta pemisahan rumah susun menjadi satuan satuan rumah susun disahkan oleh kepala daerah. akta pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud ini merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun dengan mempergunakan bentuk akta yang telah ditetapkan oleh kepala badan pertanahan nasional. akta pemisahan dilengkapi dengan perbedaan rumah susun sebagaimana dan bab penghunian dan pengelolaan rumah susun bagian pertama penghunian rumah susun persyaratan kelayakan penghunian satuan rumah susun ditetapkan oleh kepala daerah. pengendalian kelayakan penghunian satuan rumah susun sebagaimana maksud ini dilaksanakan oleh dinas perumahan. setiap orang, badan hukum atau instansi yang memiliki hak huni satuan rumah susun wajib mendaftarkan haknya pada dinas perumahan. pendaftaran hak dimaksud ini dipungut biaya sebesar .a. rumah susun sangat sederhana rp. (seribu rupiah) setiap satuan rumah susun, 2b. rumah susun sederhana rp. (dua ribu lima ratus rupiah) setiap satuan rumah susun, .c. rumah susun mewah rp. (sepuluh ribu rupiah) setiap satuan rumah susun, setiap penghuni berhak .a..b. mendapatkan perlindungan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perhimpunan penghuni: .c. memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus perhimpunan penghuni. setiap penghuni berkewajiban .a..b. membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, .c..a. melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban dan keselamatan terhadap penghuni lain, bangunan dan lingkungan, .b. mengubah bentuk dan atau menambah bangunan diluar satuan rumah susun yang dimiliki tanpa mendapat persetujuan perhimpunan penghun dan pengelolaannya. pembentukan perhimpunan sebagaimana dimaksud ini dilakukan dengan pembuatan akta yang disahkan oleh kepala daerah. perhimpunan penghuni dapat mewakili para penghuni rumah susun dalam melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. tata cara pengesahan akta pembentukan perhimpunan penghuni rumah susun sebagaimana dimaksud ini ditetapkan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. perhimpunan bertujuan untuk memperhatikan, mengatur dan mengurus kepentingan para penghuni yang berkaitan dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dalam hal pemilikan penghunian dan pemeliharaan tanpa mencari keuntungan. perhimpunan penghuni harus mengasuransikan rumah susun terhadap kebakaran. pedoman tentang penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perhimpunan penghuni yang memuat tentang susunan organisasi, fungsi, tugas pokok, hak dan kewajiban anggota serta tata tertib penghunian ditetapkan kepala daerah.tanah bersama. pengelolaan terhadap satuan rumah susun dilakukan oleh penghuni atau pemilik dapat dilakukan oleh badan pengelola yang ditunjuk atau dibentuk oleh perhimpunan penghuni. badan pengelola sebagaimana dimaksud ini, serta mempunyai status badan hukum dan professional. badan pengelola melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan rumah susun dan lingkungannya serta mengawasi ketertiban dan keamanan penghuni pada bagian bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai penggunaan atau peruntukannya. badan pengelola secara berkala memberikan laporan kepada perhimpunan penghuni disertai permasalahan dan usul pemecahannyapembiayaan pengelola. bagian ketiga pengunaan rumah susun penggunaan rumah susun terdiri dari rumah susun hunian, rumah susun bukan dunia dan rumah susun campuran harus jelas dalam izin mendirikan bangunan rumah susun yang bersangkutan. perubahan penggunaan rumah susun berbeda dengan yang dinyatakan pada saat mengajukan izin mendirikan bangunan, harus dengan seiring kepala daerah dengan memperhatikan kesepakatan para pemilik satuan rumah susun. tata cara permohonan izin perubahan sebagaimana dimaksud dalam ini ditetapkan kepala daerah. untuk setiap izin perubahan rumah susun bukan hunian, kepada pemohon dikenakan uang pemasukan kas daerah rp. (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap satu satuan rumah susun yang dirubah pelaksanaan perubahan dimaksud ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii ketentuan lain lain penggunaan dan pengelolaan rumah susun yang dibangun oleh pemerintah daerah atau yang mendapat kemudahan dari pemerintah daerah atau yang diserahkan pemanfaatan dan pemeliharaannya kepada pemerintah daerah, diatur oleh kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap penerbitan izin kepada setiap penghuni pemakai rumah susun dimaksud ini dikenakan biaya legs sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku. penghuni rumah susun yang dimaksud ini dikenakan pembayaran sewa atau pembayaran sewa beli sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. kekhususan dari ketentuan rumah susun yang didirikan diatas tanah hak guna bangunan yang diberikan kepada badan hukum diatas hak pengelolaan pemerintah daerah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan cara penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga melalui sistem kuil operation and transfer bot), pengelolaannya dilakukan oleh badan hukum yang memperoleh hak guna bangunan dimaksud. badan hukum yang memegang hak guna bangunan dimaksud dapat menyerahkan pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud kepada badan hukum lain atas seizin kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat ujung pandang. pengelola dimaksud dan ini didalam menentukan biatata cara dan unit kerja pelaksana pemungutan biaya dimaksud dan ditetapkan kepala daerah. hasil pemungutan dimaksud ini seluruhnya disetor kas daerah secara bruto dan unit pelaksana pungutan diberikan uang perangsang sebesar (lima persen) dari realisasi pungutan. bab viii pengawasan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh instansi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala daerah. bab ketentuan pidana pelanggaran terhadap ketentuan dan dan dan dan dgawai negeri sipil dalamhal melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ini berwenang .a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, .b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan, ..2h., penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ini membuat berita acara setiap tindakan tentang .a. pemeriksaan tersangka, .b. pemasukan rumah: .c. penyitaan benda, .d. pemeriksaan surat: .e. pemeriksaan saksi: 4f. pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirimkannya kepada kejaksaan negeri dengan melalui penyidik polri. bab ketentuan peralihan rumah susun yang dibangun sebelum berlakunya peraturan daerah ini, menyesuaikan diri dengan ketentuan ketentuan yang adaujungpandang pada tanggal desember dewan perwakilan rakyat daerah kotamadya daerah tingkat ujung pandang ketua, ttd yahya satu disahkan oleh gubernur kepala daerah tingkat sulawesi selatan sesuai dengan surat keputusan nomor vi tanggal juni diundangkan dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat ujungpandang, nomor tahun seri nomor tanggal juni sekretaris wilayah kotamadya daerah, tingkat ujung pandang syamsul rijal,rumah sun dalam kotamadya daerah tingkat ujung pandang i. penjelasan umum. bahwa sejalan dengan perkembangan, kebutuhan akan perumahan semakin meningkat dan lahan untuk pembangunan perumahan perkotaan terbatas sehingga masalah perumahan menjadi sangat kompleks perkotaan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat serta menanggulangi permasalahan berkaitan dengan pemukiman kumuh maka pembangunan perumahan dengan sistem pembangunan secara vertikal dalam bentuk rumah susun adalah salah satu alternatif pemecahannya. agar pembangunan rumah susun dalan daerah yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat, pengelolaannya dan menjamin kepastian hukum yang ditetapkan dengan peraturan daerah. il. penjelasan demi s d cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pengaturan dan pembinaan yang mempunyai karakteristik local adalah pengaturan dan pembinaan yang sifatnya khusus, disesuaikan dengan kondisi alan, sosial, ekonomi dan budaya daerah, pola tata letak dan arsitektur bangunan yang berciri khas sulawesi selatan dari (empat) etnis suku yaitu bugis, makassar, mandar dan tato. cukup jelas. s d cukup jelas yang dimaksud dengan persyaratan yang berlaku adalah persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku mengatur bangunan yang dalam hal ini perda tahun tentang bangunan. cukup jelas. s d cukup jelas yang dimaksud dengan fasilitasantara lain dapat berupa bangunan, perniagaan atau perbelanjaan (aspek ekonomi), lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, peribadatan, fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum serta pertamanan. cukup jelas ketentuan teknis dimaksud adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pekerjaan umum nomor prt tentang persyaratan teknis pembangunan rumah susun. s d cukup jelas 1,2dan3 cukup jelas kriteria tentang rumah susun sangat sederhana ss), sederhana s), dan mewah berpedoman pada ketentuan teknis yang berlaku untuk itu. s d cukup jelas cukup jelas bahwa penggunaan rumah susun diharapkan tidak diubah kecuali karena sesuatu kebutuhan kepentingan yang sangat mendesak mendasar. kepala daerah sebelum memberikan izin perubahan penggunaan rumah susun selain mempertimbangkan syarat teknis dan administratif berkaitan dengan hal tersebut, harus memperhatikan kesepakatan persetujuan pemilik satuan rumah susun. cukup jelas yang dimaksud dengan sistem build operation and transfer bot) adalah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penyertaan modal daerah pada pihak ketiga jo. peraturan daerah tingkat ujungpandang nomor tahun tentang penyertaan modal daerah pada pihak ketiga lembaran daerah nomor tahun seri nomor dimana pihak ketiga yang bersangkutan mendirikan bangunan diatas tanah pengelolaannya pemerintah daerah, kemudian mengelola tanah bangunan yang menjadi bagiannya hingga waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan, dan kemudian menyerahkan kembali tanah bangunan seluruhnya kepada pemerintah daerah setelah perjanjian kerjasama berakhir. dengan demikian, untuk menjaga keselamatan dan tetap terpeliharanya barang milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pengelolaannya harus ditangani dengan baik oleh pihak ketiga yang bersangkutan sesuai perjanjian kerjasama yang ada untuk itu. pihak ketiga yang mengelola rumah susun termasuk, untuk menetapkan besarncukup jelas s d cukup jelastelah ditetapkan modal dasar perusahaan daerah perhotelan warna dipa sebesar rp. (seratus miliar rupiah): bahwa modal dasar perusahaan daerah perhotelan warna dipa sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kekayaan pemerintah provinsi sumatera selatan yang dipisahkan dan tidak terdiri atas saham saham sebagai penyertaan modal pemerintah provinsi sumatera selatan: bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja perusahaan daerah perhotelan warna dipa agar dapat berkembang secara kompetitif dalam menunjang perekonomian daerah dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu diadakan penambahan penyertaan modal pemerintah provinsi sumatera selatan sehingga modal dasar perusahaan daerah perhotelan warna dipa menjadi sebesar rp. (lima ratus miliar rupiah. ketentuannomor tahun serie dj), nomor tahun lembaran daerah provinsi sumatera selatan tahun nomor seri e): nomeyang dipisahkan, dengan jumlah sebesar rp. (lima ratus miliar rupiah). penambahan modal dasar perusahaan daerah diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, penyerahan aset pemerintah provinsi, cc. pemupukan dana perusahaan, dan pinjaman yang diperoleh dari sumber perbankan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. penyerahan ast sebagai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf akan dilaksanakan dengan suatu berita acara penyerahan barang setelah terlebih dahulu diadakan penafsiran harga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ii!sepsensus gubernur sumatera selatan, dto. alex noerdin diundangkan palembang pada tanggal sertesbandidikan maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja dinas pendidikidikidikan adalah unit operasional pemerintah kabupaten yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang pendidikan: kepala dinas adalah kepala dinas pendidikanaerah dilingkungan dinas pendidikidikanmbinaan taman kanak kanak dan sekolah dasar, membawahi: seksi kesiswaan dan kurikulum: seksi sarana dan prasarana: bidang pembinaan sekolah menengah pertama, menengah atas dan kejuruan, membawahi: seksi kesiswaan dan kurikulum: seksi sarana dan prasarana: bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga, membawahi, seksi pendidikan luar sekolah: seksi pemuda dan olah raga. bidang tenaga kependidikan teknis, membawahi: seksi mutasi dan kepangkatan: seksi kesejahteraan dan pengembangan. kelompok jabatan fungsional: unit pelaksana teknis dinas, yaitu sanggar kegiatan belajar skb), unit pelayanan pendidikan kecamatan. bagan struktur organisasi dinas pendidikan sebagaimana terlampir dalam peraturan daerah ini. dinas pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam atas, dinas pendidikan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat tk, sd, smp dan sma, penyelenggaraan pendidikan luar sekolah: pembinaan tenaga kependidikan teknis: pembinaan dibidang kepemudaan dan olah ragaidikperencanaan umumsanakan pengelolaan perlengkapan kantor, menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat serta arsip dan urusan kepegawaian. bagian kedua bidang pembinaan taman kanak kanak dan sekolah dasar bidang pembinaanpembinaan dan pengawasan penyelenggaraan taman kanak kanak dan sekolah dasar. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, bidang pembinaan taman kanak kanak dan sekolah dasar mempunyai fungsi: pembinaan kesiswaan, pembinaan ketenagaan: cc. pembinaan dan pengawasan kurikulum dan pengajaran,dan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasartingkat taman kanak kanak dan sekolah dasar. bagian ketiga bidang pembinaan sekolah menengah pertama, menengah atas dan kejuruan bidang pembinaan sekolah lanjutan, menengah pertama, menengah umum dan kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dibidang pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan sekolah menengah pertama, menengah atas dan kejuruan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, bidang pembinaan sekolah menengah pertama, menengah atas dan kejuruan mempunyai fungsi: pembinaan kesiswaan, pembinaan kurikulum: cc. pembinaan dan pengawasan kegiatan pengajaran:kurikulum dan penyusunan muatan lokal sekolah menengah pertama, menengah atas dan keguruansekolah, menengah pertama, menengah atas dan kejuruan. bagian keempat bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dibidang penyelenggaraan pendidikan luar sekolah pembinaan kepemudaan dan olah raga. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada atas, bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga: pembinaan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah: cc. pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan: penyiapan bahan modul pembelajaran: fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga: pembinaan tutor fasilitator, pendataan dan pelaporan. seksi pendidikan luar sekolah mempunyai tugas menghimpun data, menyusun perencanaan kegiatan serta menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program dan inventarisasi penyiapan bahan modul pembelajaran serta pembinaan lembaga pendidikan informal pelatihan dan penyusunan program belajar paket dan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. seksi pemuda dan olah raga mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan organisasi kepemudaan, organisasi cabang cabang olah raga dan penyediaan sarana dan prasarana. bagian kelima bidang tenaga kependidikan teknis bidang tenaga kependidikan teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendidikan dibidang pembinaan tenaga kependidikan teknis. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diatas, bidang tenaga kependidikan teknis mempunyai fungsi: penyiapan bahan mutasi dan kepangkatan guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik: pelayanan kesejahteraan guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik: cc. pengembangan, pendidikan dan pelatihan guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik: pendataan dan pelaporan. seksi mutasi dan kepangkatan mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan bahan kelengkapan administrasi untuk kenaikan pangkat, pengangkatan dan pemberhentian, pindah kepala sekolah, penilik, pengawas dan guru. seksi kesejahteraan dan pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kelengkapan administrasi untuk kenaikan pangkat, gaji berkala, tanda penghargaan, pensiun dan kesejahteraan kepala sekolah, penilik, pengawas dan guru. pengembangan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala sekolah, penilik, pengawas dan guru dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilpendidikan dibidang teknis tertentu dengan wilayah kerja meliputi beberapa kecamatan. sanggar kegiatan belajar skb) mempunyai tugas menyelenggarakan program kejar paket dan dalam upaya pemberantasan buta aksara. unit pelayanan pendidikan kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dinas pendidikan tingkat kecamatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada atas, unit pelayanan pendidikan kecamatan mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan: pengawasan dan pengendalian kegiatan belajar mengajar, koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan: penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian: pengelolaan keuangan untuk kegiatan kesejahteraan tenaga pendidik: pendataan dan pelaporan. bab iii tata kerja setiap pejabat dilingkungan dinas pendidikidikpendidikndidikanmbinaan dan pembinaan smp, pendidikan luar sekolah, tenaga pendidikan sma dan kejuruan pemuda olah raga teknis seksi seksi seksi seksi kesiswaan dan kesiswaan dan pendidikan luar mutasi dan kepangkatan kurikulum kurikulum sekolah seksi seksi seksi seksi pengembangan utd sanggar kegiatan belajar skb) unit pelayanan pendidikan kecamaidika)ungo dani mandiri utama (persero) dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati bungo, menimbang bahwa untuk pt. bungo dani mandiri utama persero) merupakan badan usaha milik daerah yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga perlu untuk mengesahkan jumlah penyertaan modal yang telah dilakukan mulai berdirinya perusahaan tersebut sampai dengan tahunseroan terbatas pt) bungo dani mandiri utam(persero)ungo dani mandiri utama persero) adalah perusahaan daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang pendirian perusahaan terbatas pt) bungo dani mandiri utama persero), bab penyertaan modal pemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal kepada pt. bungo dani mandiri utama persero) sampai dengan tahun sebesar rp. (dua puluh milyar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah koma sebelas sen). besarnya. besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah: tahun sebesar rp. tahun sebesar rp. tahun sebesar rp. tahun sebesar rp. tahun sebesar, ttd usman hasan lembaran daerah kabupaten bungkesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamuju, menimbang bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah pad), khususnya yang bersumber dari retribusi perlu tingkatkan: bahwa untuk meningkatkan pelayanan pembangunan khususnya pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan penyediaan sumber sumber pad yang hasilnya memadai, maka perlu dilakukan peningkatan kinerja pemungutan dengan merasionalisasikan tarif pelayanan kesehatan pada tingkat pelayanan vip, kelas dan kelas ii, dengan membebaskan biaya pelayanan kelas iii pada rumah sakit umum daerah, cc. bahwa peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan yang ada, tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pendanaan pelayanan kesehatan sehingga perlu ganti dan disesuaikan dengan perkembangan perekonomi138 menkes pb nomor tahun tentang pedoman pelayanan kesehatan bagi peserta pt. akses( persero) dan anggota keluarga puskesmas, balai kesehatan masyarakat, dan rumah sakit:, peraturan daerah kabupaten daerah nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten mamuju tambahan lembaran daerahkabupaten mamuju nomor tahun tambahan lembaran daerah kabupaten mamuju tahun nomor peraturan daerah kabupatetambahan lembaran daerah nomor tahuncc. bupati adalah bupati mamujnghimpunan data ooopemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi: rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat rsud, direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah: pt.akses adalah persero) asuransi kesehatan indonesia, ss. tempat tidur adalah tempat yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap pada rumah sakit, rawat jalan adalah pelayanan terhadap seseorang yang masuk pada sarana kesehatan tanpa menginap diruang perawatan untuk keperluan observasi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan medik dan ataupelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap, uu. jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas rumah sakit:tik, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik, catatan medik dan atau pelayanan lainnya: unit cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit: xx. pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, perawatan penegakan perawatan rumah sakit atau puskesmas, lainnya: penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang penegakan diagnosa: aedukasional, terapi wicara, otentik prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi: bb. akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makanan rumah sakit, cc: ddk, ee. penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari seorang yang menjadi tunggangannya, ff. perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang diadakan oleh rumah sakit untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan, gg. rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tidak termasuk pelayanan pendaftaran, hii. pelayanan rawat sehari one day care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnostik(satu) hari: ji. ruang perawatan kelas pesawat intercom, lampu kaca, menu makanan vip dan penangan dokter ahli: kk. ruang perawatan kelas v.bacaan koran, pesawat intercom, lampu kaca, menu makanan vip dan penangan dokter ahli: ii. ruang perawatan kelas adalah ruang rawat yang tersedia (duamm. ruang perawatan kelas adalah ruang rawat yang tersedia (empatnn. ruang perawatan kelas iii adalah ruang rawat yang tersedia (enam) tempat tidur dilengkapi dengan kamar mandi, bed side table, kipas angin masing masing unit dan menu makanan standar sesuai kelas rumah sakit, oo. ruang perawatan icu adalah ruang rawat khusus diberikan secara intensif untuk memantau, merawat, mengobati dan memulihkan kondisi kesehatan pasien: pp. ruang perawatan isolasi adalah ruang rawat bagi pasien khusus atau harus dipisahkan dari penderita lain: gg. ruang perawatan hcu adalah ruang rawat khusus yang diberikan kepada pasien untuk memantau, mengawasi dan melakukan tindakan medik sebelum dipindahkan ruang perawatan. rr kesehatan rumah sakit umum daerahpelayanan kesehatan padatidak dipungut retribusi, dan pelayanan kesehatannya diberikan secara cuma cuma. subjek retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kabupaten mamuju.layanan tindakan medik, kelas rawat inap, dan fasilitas penunjang diagnostik. bab golongan retribusi retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongandimaksud pada ditetapkan atas dasar jenis pelayanan dan kelas perawatan, dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu. bab struktur dan besarnya tarif retribusi pada rsud kabupaten mamujutht, poliklinik kia kb dan igd rumah sakit: jasa pelayanan rumah poliklinik spesialis rujukan ahli: no| komponen tarif rp) jasa pelayanan cc. polis kia dan no| komponen tarif rp) jasa pelayanan: besarnya tarif rawat inap sebagaimana dimaksud adalah: jasa jasa total tarif sarana pelayanan rp) rp) rp) kelas iii kelas icu isolasi .000o|vipcc:basa rp) gigi rp) relid waktu berkunjung yaitu pagi jam s d sore jam s d cc. malam jam s d pengunjung pada perawatan icu maksimal orang secara bergantian penunggu pasien rawat inap maksimal orang apabila lebih dari orang akan dikenakan biaya dengan besar sebagai berikut: kelas iii sebesar rp. orang hari kelas sebesar rp. orang hari kelas sebesar rp. orang hari kelas vip sebesar rp. orang hari kelas vip sebesar rp. orang hari hcu sebesar rp. orang hari icu sebesar rp. orang hari isolasi sebesar rp. orang hari bagi penunggu pasien rawat inap wajib memakai card penunggu pasien yang telah diberikan oleh petugas bagi penunggu pasien yang menghilangkan card maka dikenakan biaya penggantian card sebesarjasa total snternanan span rita rp) rp) rp) nan terdiri dari asing ganti perban berat yo) perawatan luka bakar jasa jasa total oma tee rp) rp) rp) yo) gangren tracheostomy memandikan pasien hari heating luka dena (sedang) (berat) eksterna) gips ett) perjam per hari pump pump pump dengan intoksikasi biasa ronde perhari kardiopulmoner pencabutan implant pemasangan dan raman tuo jasa jasa total jenis tindakan sarana pelayanan tarif rp) rp) rp) pasang cincin pesarium angkat tampon jahit defisiensi luka tarif tindakan medik poliklinik gigi jasa jasa total jenis tindakan sarana pelayanan tarif rp) rp) rp) ekstraksi gigi sulung ekstraksi gigi permanen ekstraksi dengan komplikasi tambalan civitas tambalan civitas berat tambalan amalgam civitas sedang tambalan amalgam civitas berat tambalan sinar lc) civitas sedang tambalan sinar lc) civitas berat tambalan sementara perawatan syaraf gigi buka pula, pengisian alveolectomy pergi odontectomy odontecto gray cure, inici, eksis operculectomy scaling simple scaling gingivitas co.coo kronis pembuatan gigi tiruan sebagian (1gigi) pembuatan gigi tiruan penuh rahang pembuatan gigi tiruan penuh rahang atas rahang bawah tarif tindakan medik operatif. jasa jasa total jenis tindakan sarana pelayanan tarif( rp) rp) find. operatif kelompok find. operatif kelompok find. operatif kelompok iii find. operatif khusus6jasa jasa total jenis tindakan sarana pelayanan tarif rp) rp) rp) persalinan normal placenta abortus tindakan karet molahidatidosa bulan fsinsiheskisiiikal miodosil mon gasing misa manual plasenta operasi perineum pasang laminasi ikang menara powo shang soo tarif tindakan poliklinik rehabilitasi medik. jasa jasa total jenis pelayanan sarana pelayanan tarif rp) rp) rp) short wave aka diathermi electrical stimulation aperaseterapr so00| hidroterapicc. bedah besarnya tarif sebagaimana dimaksud ini sebagai berikut: tarif perawatan jenazah. jasa jasa total maman era rp) rp) rp) jamccsee aer rp) rp) atmabaah aam famusntest yoon| seo e00r| jasa jasa total tarif jenis pemeriksaan sarana pelayanan rp) rp) rp) biakan bakteri tes sensitivitas hipotek ict malaria pewarnaan koh anti similis plantes tes kehamilan analisa sperma golongan darahjasa jasa total jenis pemeriksaan sarana pelayanan tarif rp) rp) rp) humerus cervical per expose thoracic per expose lumbal per expose sakral per expose foto hsg colon loop oosophagjasa jasa total tarif jenis pemeriksaan sarana pelayanan rp) rp) rp) sederhana total doppler virus koreksi) buta warna diagnostik sedang |usagmata ' e phototherapy canggih bagian kelima pelayanan lain lain pelayanan lain lain meliputi: surat keterangan penggunaan mobil ambulancesurat keterangan. jasa jasa total jenis pelayanan sarana pelayanan tarif rp) rp) rp) (jasa raharja) kelahiran lainnya narkoba penggunaan ambulance mobil jenazah sarana pelayanan tarif mobil ambulance jenazah ambulance khusus dalam kota (1s d 10km) rp. mobil jenazah dalam kota (1s d km) rp. cc. mobil ambulance mobil jenazah keluar kota dihitung berdasarkan jarak kilo meter yang ditempuh dikalikan dengan harga bahan bakar yang berlaku ditambah dengan point nilai tarif pada huruf dan dalam hal terdapat penambahan biaya dalam perjalanan yang sifatnya insidentil, antara lain penyebrangan darurat maka biaya tersebut ditanggung oleh pasien pengguna. jasa pelayanan tersebut atas diberikan langsung kepada petugas yang mengantar untuk biaya makan dan uang saku yang ditetapkan dalam daftar rincian biaya perjalanan dinas bersangkutanno| jasa sarana jasa pelayanan total tarif pelayanan instalasi gizi massa dylan rp) isolasi tarif konsultasi gizi dan ahli gizi setiap pasien sebesar rp. unit transfusi darah jasa jasa total jenis pelayanan sarana pelayanan tarif rp) rp) rp) komponen darah pelayanan kesehatan visum et:asa jasa total jenis pelayanan sarana pelayanan tarif rp) rp) rp) hidup) bab vii tata cara penetapan retribusi penetapan retribusi dilakukan dengan menerbitkan skr bentuk dan isi skr sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh bupati bab viii wilayah pemungutan retribusi terutang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan diberikan berdasarkan jumlah yang ditetapkan dalam skr pembayaran retribusi dilakukan kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk, dengan menggunakan ssd berdasarkan jumlah yang ditetapkan dalam skr, skr:bayaran pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunamasa retribusi saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya skr bab xii keberatan wajib retribusi dapat mengajukan keberatannya keberatan diajukan secara tertulis dana (tiga) bulan sejak tanggal skr dan std diterbitkan, kecuali memaksamelaksanakan penagihan retribusi. bupati dalam jangka waktu paling lama tiga) bulan sejakkeberatan atas skr dan std nama dan alamat wajib retribusi. masa retribusi besarnya kelebihan pembayaran alasan singkat dan jelasdan atau bab xiv pembebasan retribusi dalam memberikan pelayanan kesehatan, pemerintah kabupaten mamuju membebaskan retribusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin kabupaten mamuju jenis pelayanan kesehatan yang dibebaskan dari retribusi sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan rawat jalan bagi pasien yang membawa rujukan dari puskesmas ruang rawat inap kelas tiga cc. pelayanan gawat darurat (emergency) bagi pasien yang akan rawat pada ruang perawatan kelas iii dan atau membawa rujukan dari puskesmas pelayanan rujukan bagi pasien yang dirawat ruang perawatan kelas iii pelayanan rawat jalan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud hurufc fisioterapi cc. penunjang diagnostik laboratorium, radiologi dan elektromedik tindakan medis ringan, sedang dan berat pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjut pemberian obat dengan mengutamakan obat generik pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulut pelayanan rawat inap yang dibebaskan sebagaimana yang dimaksud huruf meliputi: akomodasi rawat inap pada kelas tiga konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan penunjang diagnostik laboratorium, radiologi dan elektromedik tindakan medik tindakan operasi kelompok i,ii,iii dan khusus pelayanan rehabilitasi medik fisioterapi perawatan intensif icu) pemberian obat dengan mengutamakan obat generik bahan dan alat kesehatan habis pakai persalinan dengan resiko tinggi dan penyulut biaya pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud huruf tidak termasuk biaya mobil ambulance dari tempat asal rsud mamuju pelayanan yang tidak dapat dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan terdiri darialamiah, pemeriksaan kesehatan calon siswa dan mahasiswa, calon praja ipdn, calon dan atau pegawai negeri sipil, calon pegawai swasta calon anggota legislatif, calon kepala desa dan calon jemaah haji. masyarakat yang memiliki surat keterangan tidak mampu skt) dari pejabat yang berwenang, biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah atas klaim rsud mamuju. biaya pelayanan rujukan dengan menggunakan ambulance rsud mamuju rumah sakit lain bagi peserta jamkesmas dan skt ditanggung oleh pemerintah daerah atas klaim rsud mamuju berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. bab tata cara dan syarat pembebasan retribusi prosedur dan standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mendapat pembebasan retribusi sama dengan standar pelayanan dan penanganan pasien umum lainnya. pasien yang berkeinginan atau memerlukan pelayanan kesehatan garis pada rsud harus membawa dan memperlihatkan bukti diri sebagai penduduk kabupaten mamuju seperti kartu tanda penduduk ktp) atau keterangan domisili dari lurah ka. desa setempat. surat keterangan tidak mampu skt) dari lurah desa diketahui camat. selain bukti diri sebagaimana dimaksud pasien harus pula membawa surat rujukan dari puskesmas bagi pasien rawat jalan dan rawat inap. bagi pasien emergency atau gawat darurat apabila tidak dapat menunjukkan bukti diri sebagaimana dimaksud dan maka dapat diberikan waktu pengurusan bukti diri maksimal jam tiap hari kerja. pasien yang menggunakan surat keterangan miskin hanya berhak mendapatkan perawatan pada kelas iii, dan apabila pindah kelas atasnya, maka akan diberlakukan sebagai pasien umumsebesar (dua)atau denda paling banyak jumlah retribusi terutang. ketentuan sebagaimana dimaksud ini adalah termasukyenganbagian kesatu pemanfaatan pendapatan rsud untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung pembiayaan operasional rsud, direktur rsud berwenang mengalokasikan pemanfaatan penerimaan retribusinya. komponen pembinaan operasional rsud sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: belanja bahan pakai habis: belanja obat obatan (cairan infus, obat paten, obat generik, bufferstock): belanja logistik rumah sakit (oksigen, peralatan dan bahan kebersihan, bahan laboratorium, bahan radiologi, bahan keperluan kamar operasi): belanja makanan dan minuman pasien: belanja pemeliharaan alat kesehatan: biaya transport rujukan pasien yang menggunakan kartu jamkesmas dan surat keterangan miskin skt), belanja pemeliharaan kendaraan ambulance: belanja pemeliharaan peralatan rumah sakit ac. kulkas dan lain lain): belanja pemeliharaan dan bahan bakar mesin genset: belanja jasa medik, belanja jasa listrik. air, telepon, internet: belanja alat tulis kantor: belanja cetakan dan penggandaan, kewenangan direktur rsud sebagaimana dimaksud pada dibawah pembinaan bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, dan secara teknis pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh ppid selaku bud. bagian kedua remunerasi tenaga kesehatan pada rsud dan pada tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerahbupati atas usulan masing masing pimpinan tempat pelayanan kesehatmujusaharif pelayanan kesehatan penjelasan umum retribusi pelayanan kesehatan merupakan golongan retribusi jasa umum yang ditetapkan sebagai salah satu kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan tuntutannya sesuai dengan kebijakan nasional. retribusi ini secara efektif dan efisien dapat dipungut pada rsud dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan tujuan pemungutannya dimaksudkan untuk memungkinkan penyediaan jasa pelayanan kesehatan tetap dapat dilaksanakan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. penerapan tarif jasa pelayanan kesehatan dalam peraturan daerah ini, merupakan penyesuaian dengan pola tarif rumah sakit pemerintah sebagaimana ditetapkan dalamtindakan ringan meliputi bagian jenis tindakan anak mantu testganglion ekstraksi kuku granulosa pyogenikum pasang angkat jahit pasang gips gigi dan angkat wire mulut pengisian saluran akar gigi sulung perawatan saluran akar gigi pulp pulpatomi penambahan gigibagian jenis tindakan sekretori rose last syringoma mereka vulgarisvii tht bilas liang telinga luar pasang tampon burtoni oles salep anti jamur kaustik membran timpani kaustik faring toilet calum nasi pasang kapas dekongestan calum nasi ekstraksi corp al. tensil aff. heating test garputala viiitindakan sedang meliputi bagian jenis tindakan bedah angkat wire dengan heating bedah beku bedah flap costa theron eksis koloid ektirpasi kista atrium lima ganglion 52cm insist abses lutea mammal (besar) gigi dan apek resepsi mulut edulis insist intra oral pencabutan gigi dengan komplikasi dermabrasi neuro fibrosa nexus skin tang tanduk kulit terpanas chalazion gegeoscopy hordeulum granulosa jahit luka algebra keratometri lithiasis |ponton (panaitampal ontology pemberian sitostatika vii rehabilit akupuntur tindakan) asi medik fisioterapi dengan alat tindakan) terapi okupasi tindakan) terapi wicara tindakan) viii tht ekstraksi keratitis obtusa ekstraksi poli jaringan granulasi telinga ekstraksi poli residen post ekstraksi carp. al. l.t.i bilas sinus bilas hidung kaustik hidung parasentesis ekstraksi rhinolith ekstraksi corp al. laring faring ejekan ficabiowpai terapi okupasi bagian jenis tindakan terapi vokasional terapi perilaku dan kognitif bct) psikometri sedang psikometri individu edukasi keluarga care giver psikoterapi keluarga psikoterapi kelompok tindakan besar meliputi bagian jenis tindakan|a1 tht pasangborsalftampon cavumnasi gigi dan mucocele mulutmata pterigium psikiatri psikometrikompleks point tindakan operatif kelompok meliputi bedah anak |rematenalomptaa fistulektomi hemoroidektomi herniatomi kolostomi gigi dan enucleatie kista mulutkebidanan karet molahidatidosa dengan anestesi(umur organ kehamilan bulan) kuretase retensi plasenta dengan anestesi marsupialisasi kista bartholini jahit ruptur perineum tingkat iii dan lama ice ecc (tidak termasuk iol) viiviii fraktur sederhana masjas blok saraf tepi fungsi cairan otak |tht oo) ertirpasi polip bedahphymosis sistoskopi sistostomi tindakan operatif kelompok meliputi bedah hernia dengan komplikasi jae feodal san empirik tee hernia incarcerata gigi dan blok respective mulut extirpatie planning manula fraktur rahang simple reposisi fixation compdate) kebidanan efloras vagina organ kistektomy repair sistem salpingofortektomy tubektomi nekrotomi pada ruptur uteri komplit argon laser konon cyclopedia term koreksi extortion entropi rekanalisasi ruptur transkanal ontology fibroadenoma mammal.ipemasangan pipa shepard pemasangan tube regional flappasang chest tube penyakit pembuluh darah perifer tindakan operatif kelompok iii meliputi sae bedah gak itpepaa hipospadia appendektomi perforata. eksplorasi koledokus free tension herniorrhapy herniatomi bilateral kolesistektomi laparatomi eksplorasi resepsi anastomosis gigi dan arthrosplasty mulut fraktur rahang multiple kompleks orthognatie surgery respective rahang kebidanan laparotomi organ operasi perineum saling oophorectomy unilateral miomektomy seksiosesarea histerostomy histerorafy kehamilan ektopik terganggu ket)congenital forix plastik symblepharonviiiseptum resepsi konsili adenoidectomi urologi divertikulektomi ser bedah nukleasi kista ginjal fistula eterovesika internal urethrotomi penektomi nefropexie nefrostomi open operasi peyronie orchidektomi ligase tinggi orchidopexi varikokel palopoindakan operatif khusus meliputi betah jenis operasi appendektomi dengan penyakit hernia dengan penyulut psa splenekomi partial hidrogen dengan penyulut. hipospadia uretrhoplasti. gastrectomi birth moeldoko jejunostomi laparapleenektomi herniorrhapy dengan komplikasi perforasi usus. kebidanan histerektomy operasi tumor ganas ovarium organ surgical staging nukleasi mima multipel mima) saling ooforektomy bilateral sob) operasi dengan penyulutnukleasi eksenterasi tumor algebrabetah jenis operasi vasektomi radikal parotidektomi pembedahan foreguater strumektomi isthmolobektomy.vii omentumpexy resepsi teacher severe lobektomi severe pnemonektomi trakeoplas viiicomplicated functional neuro:#shunt betah jenis operasi pemasangan traksi cervical dan pemasangan halo open protatektomyter bukan tehnik operasi khusus sunting femoralis polita tibialis splenorenal cukup jelas cukup jelas cukup jelas point harga dasar farmasi yang dimaksud pada ini yaitu harga obat yang telah ditetapkan berdasarkan harga pbf pedagang besar farmien umum adalah pasien yang masuk rumah sakit tanpa menggunakan kartu akses jamkesmas skt cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pembiayaan operasional rsud adalahbidang kesehkesehatan bagian hukum sekretariat daerah kabupaten mamuju |
peraturan daerah kabupaten gowa nomor tahun tentang perubahan kedua(holding company) gowa mandiri kabupaten gowa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gowa, menimbang bahwa untuk lebih meningkatkan mengembangkan kegiatan usaha perusak daerah, maka perlu melakukan penambah penyertaan modal daerah pada perusahaan dae holding company) gowa mandiri kabupaten bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai: dimaksud pada huruf maka dipandang dilakukan perubahan peraturan daerah kabur gowa nomor tahun tentang penyerta: modal daerah pada perusahaan daerah hold company) gowa mandiri kabupaten sebagaimana telah diubah dengan perahu daerah kabupaten gowa nomor tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. mengingat undang undang nomor tahun tent pembentukan daerah daerah tingkat sulapusahaan daerahperbendaharaan negaraeriksaan pengelolaan dan tanggungan pemerintahan daerah lembaran negara repel indonesia tahun nomor tambal lembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali tebalimbangan keuangan antara pemerintahngelolaan keuangan daerah lomba negara republik indonesia tahun no1pelaporan keuangan dan kinerja inst: pemerintah lembaran negara republik indon: pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten kota lomba negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indon nomor peraturan daerah kabupaten gowa nomor tal tentang transparansi penyelenggara pemerintahan kabupaten gowa lembaran dae kabupaten gowa tahun nomor seri peraturan daerah kabupaten gowa nomor tal tentang perusahaan daerah hold company) gowa mandiri kabupaten lembaran daerah kabupaten gowa tahun nomor peraturan daerah kabupaten gowa nomor tal tentangsebagaimana telah diubah dengan perahu daerah kabupaten gowa nomor tahun tentang perubahan atas peraturan daerah nom tahunperaturan menteri dalam negeri nomor tal tentang pedoman pengelolaan kesan daerah, sebagaimana telah diubah terakhir den peraturan menteri dalam negeri nomor tal perubahan kedua atas peraturan kabupaten gowa nomor tahun ten penyertaan modal daerah pada perusak daerah (holding company) gowa kabupaten gowapemerintah daerah menyetorkan modal daerah sebagai modal dasar. nilai penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah holding company gowa mandiri sebesar tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditambah empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi tiga milyar sembilan ratus juta rupiah). penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada berasal dari apbd kabupaten gowa. tata cara pelaksanaan penyertaan modal pada perusahaan daerah holding company gowa mandiri tetap mengikutmenimbang mengingat prov iil jaitu tim'r bi'pati tt'tii| daging pratt'rain bt'pati tt'lt'ngaguitg nomor tait'it tentang peti'it.'i'k pelaksaiyaaiv peiyyelenggiiraaiy izin ueitdirikaiy baitgiiitaii pengait kalimat ti'hati yang maria esa bupati ltnrtc ng, bahwa dalam rangka mengimplementasikan secara optimal peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan, maka perlu adanya pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan lain mendirikan bangunan yang ditetapkan dengan peraturan bupati; undang undang nomor tahun 2oo2 tentang bangunan gedung471; undang undang nomor tahun 2oor2or4 nomor tarrr{l.2); peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuanga5321; tv|20o7 tentang pedoman teknis imb gedung; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun o7o tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan; peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun tentang penyelenggaraan imb bangunan gedung (tata ruang tata wilayah kabupaten t\tulungagung tahun (kembaran daerah kabupaten tulungagung tahun nomor seri memutuskan: menetapkan: peraturan bupati sentai|g petiiiuitk pelaksana{a afl peiiyeleii(xiaraaiy izin mendirikan bagi'i|an. bab hiekei{tuai{ uut'm dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten t\.kan'aan umum bina marga dan cipta karya yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya kabupaten tl,tulungagung. kepala dinas peka{aan umum bina marga dan cipta karya yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah kepala dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya kabupaten tulungagung selaku pejabat yang ditunjuk dalam pembinaan pendirian bangunan. b:$il j":l?#ff,:ffi hi#r# hil:* t'ffiiffi"h tebu'i bpr t2. kepala badan pelayanan perizinan terpadu yang selanjutnya disebut kepala bpi adalah kepala badan pelayanan perizinan terpadu kabupaten tulungagung selaku pejal yang ditunjuk dalam melaksanak{adam teknis imb ada lah tim yang ditetapkan oleh bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terkait penerbitan imb dan atau penetapan pembongkaran bangunan. tim penertiban imb adalah tim yang ditetapkan oleh bupati dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penertiban imb,daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tara ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. koefisien la.ripersentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan ra{a{' pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang' prasarana'4dgt retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. t''petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan imb ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis bagi pelaksanaan penyelenggaraan imb daerah dengan tujuan agar dapat dilaksanakan secara baik dan optimal. bab iii perry elenggaraai{ imb bagian kesatu ketentuan perizinan (l). untuk mendapatkan imb sebagaimana dimaksud pada (l), pemohon dapat meminta keterangan rencana kota kepada bppt, mengenai jenis peruntukan bangunan; luas lantai bangunan yang diizinkan; jumlah lantai lapis bangunan diatas di yang diizinkan; koefisien daerah hijau kdh) yang diizinkan;; persyaratan persyaratan tertentu untuk kawasan rawan bencana gempa' banjir, longsor, dan atau lokasi yang tercemar. bagian kedua mekanisme dan persyaratdiatas meterai, sebagaimana format permohonan pada l,lampiran peraturan bupati ini. permohonan imb sebagaimana dimaksud pada (l) harus dihampiri dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis. dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud harus yang telah diverifikasi dan disahkan oleh kepala dinas. (r) dokumen administrasi s6fageimsn6 dimaksud dalam l2meliputi surat bukti status hak.atas_tan yang diketahui oleh kepala desa lurah atau notaris atau badan pertanian nasional, meliputi foto copy bukti kepe'ikan tanah yang dapat berbentuk sertifikat hak milik hm), petak letter sertifikat h.ak gun1 bangunan hgb), sertifikat hak guna usaha hgu), sertifikat hak pengelolaan l), sertifikat hak pakai hp), atau dokumen perolehan tanah lainnya ".p.rii akta luar beri, akuntansi jual beli dan atau bukti penguasaan tanah lainnya *epi.ti izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, surat keterangan tanah dari i""t"""i y."g terkait; foto copy pemohon dan atau pemilik bangunan; foto copy ktp yang diberi kuasa, apabila kepengurusannya dikatakan; foto copy ktp pemilik tanah apabila nama pemohon tidak sama dengan nama pemilik tanah; pernyataan dari pemilik tanah dan atau pemilik bangunan pemohon bahwa tanah tidak dalam status sengketa dan akan senantiasa patung pada peraturan yang berlaku serta sanggup menerima sanksi apabila dalam pri.r,ru', pembangunan melanggar peraturan yang ditentukan oleh pemerintah daerah;foto copy surat keputusan izin lokasi, surat keputusan izin gangguan ho), surat keputusan lain perubahan penggunaan tanah (lppm), pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, dokumen ukl upl, dokumen andalan apabila dipersyaratkan; foto copy imb lama apabila penambahan perluasan atau renovasi; foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum; persetujuan tetangga sebelah kanan, kiri dan belakang yang berbatasan langsung dengan lokasi bangunan untuk bangunan bertingkat dan atau bangunan fungsi usaha. para dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam meliputi gambar arsitektur, terdiri dari denah bangunan; tampak depan dan samping bangunan; potongan memanjang dan melintang bangunan. gambar sistem struktur terdiri dari gambar detail kuda kuda; detail pondasi; detail pemberian; gambar situasi setelan bangunan; perhitungan struktur bagi bangunan konstruksi b4diperlukan berdasarkan pertimbangan dari kepala dinas. gambar sistem utilitas bagi bangunan untuk kepentingan umum, terdiri dari gambar rencana mekanikal; gambar rencana elektrikal; gambar rencana sanitasi; gambar rencana drainase; spesifikasi mekanikal dan elektrikal; data penyedia perencanaan berupa pengesahan dari perorangan atau badan usaha pada dokumen rencana teknis. |+ selain persyaratan administrasi dan persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam dan untuk permohonan imb menara telekomunikasi harus dihampiri dengan berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radiussesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi dita.mbah (dua puluh lima persen) ketinggian menara telekomunikasi;dalam hal terdapat penolakan dari sebagian warga sekitar dalam radius sebagaimana dimaksud pada (l) huruf maka penolakan tersebut harus didasarkan atas alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dapat diabaikan. bagian ketiga pemeriksaan pendaratan permohonan imb paragraf umum bpp tmelakukanpemeriksaanterhadaqdokumenadministrasidanrencana i"'f,tti"'v""ig i[idttipl;k;* ji"i pl.*,ottoman imb melalui pencatatan dan penelitian. berdasarkanpermohonanbesertapersyaratanadministrasidanteknis, bppt ' ' il"tipe""." iuris v"ttg guru *. .n'arti persyaratan yang lengkap dan benar' dalam hal dokumen administrasi.,dan atau dokumen rencana teknis belum '"' ;;fr;p ;t"' b;;;;t";; e;nan ditemuatitan kepada pemohon' apabila permohonan imb dianggap tida[,memenuhi persyaratan dokumen ;d;;; til;i matt .en"ao^ teknis, masa epp menolak permohonan secara juri* t.pada pemohon disertai alasan yang jelas' paragraf pemeriksaan dokumen admlnktratlf pemeriksaan dokumen administrasi dilakukan melalui. pencatatan dan penelitian h;k"pil a"tt tl ult"t"n dokumen administrasi, meliputi: i"ir"rif.or" terhadap status hak atas tanah meliputi kelengkapan, kebenaran' dan keabsahan dokumen kepemilikan: pemilik tanah sebagai pemilik bangunan, maka pemeriksaan yang dilakukan meli puti: kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah; kejelasandankebenarandatakondisi situasitanah(letak oksidan porar contoh{ dan pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah yang dimaksud tidak dalam status sengketa. pemilik tanah bukan pemilik bangunan' maka pemeriksaan yang dilakukan meli putra: kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah; kejelasan dan kebenaran data kondisi situasi tanah (letak lokasi dan topografi armour); pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa dan tidak keberatan apabila pemilik bangunan mendirikan bangunan; dan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan bila ada. pemeriksaan terhadap status kepemilikan bangunan meliputi kelengkapan' kebenaran, dan keabsahan dokumen: surat bukti kepemilikan bangunan, atau dokumen bentuk lainnya sebagai bukti awal kepemilikan. data. ya. kebenaran rancangan arsitektur bangunan meliputi: gambar site plant situasi; gambar denah; gambar tampak; gambar potongan; dan kebenaran rancangan struktur meliputi: gambar strut'tur bawah (pondasi); camar struktur atas, termasuk struktur atap; dan spesifikasi umum struktur bangunan'; gambar sistem sanitasi; gambar sistem drainase; dan spesifikasi umum utilitas (mekanikal dan elektrikal) bangunan' paragraf pernerlkraan dokumen rencana teknis pemeriksaan dokumen rencana teknis dilakukan melalui pencatatan dan ;;iii;f"r""iii"pi,i aan lebaran dokumen rencana teknis, meliputi gambar arsitektur; gambar sistem struktur; gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal, kebakaran, sanitasi, drainase,spesifikasimekanikaldanelektrikal)dikecualikanuntukrumah tinggal tunggal dan rumah deret; seri sungai struktur untuk bangunan konstruksi baperlukan; perhitungan utilitas (untuk bangunan gedung selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret); oath penyedia jasa perencanaan yang ditandatangani oleh perencana bangunan. penelitian kebenaran dokumen rencana teknis pemeriksaan kebenaran data umum bangunan meliputi: fungsi klasifikasi bangunan terhadap pembentukan lokasi; r,ual lantai dasar bangunan terhadap kdb maksimum dan atau luas lantai ba segment terhadap ktb maksimum; total luas lantai bangunan terhadap klb maksimum; dan ketinggian bangunan terhadap ketinggian maksimum' l j bagian keempat dokumen iib para dokumen imb diterbitkan_ _q4an bentuk surat izin tentang imb yang ditandatangani oleh kepala bpr seba;;^lii" io.irr.t b",il"tlr1if,ifa"" lr'p*., peraturan bupati ini.' dokumen surat izin imb dihampiri dengan perhitungan besarnya retribusi imb; dan gambar rencana e.:f1riq_"ld.h disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam pembinaan pendirian bangunan. bagian kelima larangan pa$l setiap orang atau badan dilarang mendirikan, merubah, dan memperbaiki suatu bangunan apabila tidak memiliki imb; menyimpang dari ketentuan ketentuan dan atau syarat syarat dalam imb; menyimpang dari rencana pembangunan yang ditetapkan dalam imb; mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah; lokasi bangunan tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang berlalugian keenam pembongkaran para:af umum pa:al (l) pembongkaran bangunan merupakan bagian dari upaya penertiban pendirian bangunan. bangunan dapat dibongkar apabila tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi sehingga pemanfaatannya dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya; tidak memiliki imb dan telah dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi adminstrasi. pembongkaran bangunan harus dilaksanakan seca s rekomendasi dari tim teknis imb tim teknis imb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf penetapan pembongkaran t \ mekanisme penetapan pembongkaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: tim teknis imb; tim teknis imb menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud angka kepada pemilik dan atau pengguna bangunan yang akan ditetapkan untuk dibongkar; apabila hasil identifikasi bangunan gedung memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bupati menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran; terhadap bangunan gedung yang tidak memiliki imb, bupati dapat secara langsung menetapkan bangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran setelah dikenakan sanksi administrasi terlebih dahulu; isi surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud angka dan angkara(l)rsetujuan pembongkaran oleh bupatiempat tinggal. paragraf pelak:apaan pembongkaran para pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh pemilik dan atau pengguna bangunan. dalam hal pemilik dan atau pengguna bangunan tidak melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada makatas biaya pemilik, kecuali bagi pemilik rumah tinggal tidak mampu. biaya pembongkaran bagi pemilik rumah tinggal tidak mampu sebagaimana dimaksud pada dapat ditanggung oleh pemerintah daerah. dalam hal pemilik dan atau pengguna bangunan yang pembongkarannya ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam tidak melaksanakan pembongkaran dalam aanrrdan dilakukan sosialisasi d{r, pemberitahuan tertua lis kepada masyarakat sekitar bangunan terlebih sebelum pelaksanaan pembongkaran. rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud harus disetujui oleh pejabat yang ditunjuk dalam pembinaan pendirian bangun:an gembong lahan para pejabat yang ditunjuk dalam pembinaan pendirian bangunaiyertibajy imb pasal penertiban imb dikenakan bagi para pemilik bangunan yang belum memiliki din. para bagi bangunan bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki imb, dapat dimohonkan untuk diterbitkan imb apabila bangunan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang. para permohonan penerbitan imb sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan bupati ini. permohonan penerbitan imb sebagaimana dimaksud pada harus ';i. disertai dengan gambar denah dan gambar situasi skala disertai dengan penjelasan ukuran dan penggunaan bangunan masing masing rangkap (dua); fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemilik pengguna bangunan rangkap (satu); fotokopi surat surat bukti hak atas tanah atau status tanah rangkap (satu); surat pernyataan untuk mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku: surat pernyataan tentang status tanah tidak dalam sengketa rangkap (satu). gagal permohonan penerbitan imb sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada bppt untuk dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan rencana teknis sekaligus penetapan besarnya retribusi yang harus dibayar. parpol22 (l) permohonan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam (l) ditolak apabila bangunan yang dimohonkan penerbitan imb merupakan bangunan liar; tidak ada kepastian status tanah; i\, tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang; membahayakan keselamatan umum pemohon; dan atau mengganggu ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota. dalam hal permohonan penerbitan imb sebagaimana dimaksud pada ditolak, maka dapat dilakukan pembongkaran. bab hiekei|tuan ef, tribus imb bagian kesatu harga satuan tart$ retrtbu.l iub harga satuan (tarif) retribusi imb meliputi harga satuan (tarif) retribusi bangunan; harga satuan (tarif) prasarana bangunan. harga satuan (tarif) retribusi imb bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf dinyatakan per satuan luas lantai bangunan gedung (m2), dengan ketenturing dan persona {uerstek dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut. bagian kedua tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran pembayaran retribusi yang berhutang harus dilakukan secara tunai dan dilunasi sekaligus. retribusi yang berhutang sebagaimana dimaksud pada (l) harus dilunasi selambat lambatnya (lima belas) hari sejak diterbitkannya si(rd. pembayaran retribusi dilakukan kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk, sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan skr. (a)x24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh bupati. pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran. skr sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam l.lampiran iii peraturan bupati ini. bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam la.peran peraturan bupati ini. bagian ketiga tata cara penagihan pass {l)dilakukan melalui surat teguran peringatan surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi pemungutteguran sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. format std sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam la.peran peraturan bupati ini. bagian keempat tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retrlbud dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud (l) dilakukan oleh wajib retribusi seca ra tertulis dan diajukan kepada bupati melalui pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu dengan format surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran viibppt. bagian kedelapan tata cara penghapusan sulteng retrlburl yang sudah kedaluwarsa paal27instansi pemungut retribusipejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu retribusi menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi. (l) dari pintu .;i bab saksi adminstrasi para dalam haiyang melanggar ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dapat dikenai sanksi administrasimbekuan imb; pencabutan imb; pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan; pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan; atau perintah pembongkaran bangunan. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf dikeluarkan oleh bupati melalui bppt dan diberikan dengan mekanisme sebagai berikut peringatan tertulis apabila peringatan tertulis dalam jangka waktu (tujuh) hari ke{a seja} diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan surat peringatan tertulis apabila peringatan tertulis dalam jangka waktu (tujuh) hari keq'a sejak diterbitkan tida k dipatuhi, maka dapat diterbitkan surat peringatan tertulis il; apabila peringatan tertulis iii sebagaimana dimaksud huruf tidak dipatuhi, maka dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud huruf sampai dengan huruf sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dapat disertai dengan tindakan penyegelan bangunan yang dilakukan oleh ppn. apabila telah dilakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagaimana dimaksud tetap tidak dipatuhi maka dilakukan tanda}an sebagaimana dimaksud hurufb pemain{aa.tt i'ait pei|giawasait para dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penertiban imb dapat dibentuk tim penertiban imb;leh bupati. tugas tim penertiban imb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan bupati. bab viii stei{tuai{ peituti'p pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka: keputusan bupati t\tulungagung nomor tahun oo2 tentang petunjuk pelaksanaan perda kabupaten tulungagung nomor tahun tentang retribusi imb; dan peraturan bupati tulungagung nomor tahun tentang penertiban ijin mendirikan bangunan kabupaten bt'pati tulungagung' diundangkan tulungagung pada januari daerah it. indra fauzi. pembina utama mad nip. berita daerah kabupaten tulungagung tahun nomor l l perihal permohonan lain mendirikan bangunan imb lampiran peraturan bupati tulungagung nomor :6tahun2015 tanggal januari2o permohonan iii kepada yth. bapak pati tulungagung cq. kepala badan pelayanan perijinan terpadu kabu paten tulungagung tulungagung yang bertanda tangan dibawah ini nama pekerjaan alamat dengan ini mengajukan permohonan imb(nama pemilik instansi atau perusahaan alamat bangunan tersebut berada atas tanah status hak atas tanah luas tanah nama pemilik tanah lokasi bangunan gedung nama jalan desa kelurahan kecamatan kabupaten bangunan gedung terdiri dari jumlah lantai bangunan pondasi dinding kerangka ala penutup atap demikianpermohonan imb(|mb)bangunangedunginikamiajukanuntukdiproses sebagaimana ketentuan yang berlaku tulungagung, pemohon materai y"r keterangan coret yang tidak perlu bupati lampiran peraturan bupati tulungagung nomor 6tahun2 ol5 tanggal: januari o1dasar menetapkan kesatu surat ijin mendirikan bangunan nomor :.'. surat permohonan imb nama bertindak atas nama alamat lokasi bangunan tercatat pada agenda undang undang tahun tentang bangunan gedung; undang! undang tahun tentang pemerintah daerah; undang! undang tahun tentang penataan ruang; j"nd uno"ni nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah; p"i"tur"" pemerintah nomor tahun tentang peraturan p"i"sirna"n undang undang tahun tentang bangunan gedung; peraturan 6peran kabupaten tulungagung nomor tahun tentang bangunan gedung; peraturan daerah kabupaten tulungagung tentang rencana tata ruang tata wilayah tahun peraturan daerah kabupaten tulungagung tulungagung nomor tahun . tentang rencana detail tata ruang kecamatan g;i;;;; bupati tulungagung nomor '45t172to31 tentang ceiimpanan re*menandai penandatanganan perijinan dari bupati kepada kepala badan perijinan terpadu kabupaten tulungagung; memutuskan: memberikan lain untuk mendirikan bangunan luas bangunan . m', pada nama nomor tahun kabupaten tulungagung dengan alamat terletak atas tanah ialah" .; desa kelurahan .' kecamatan kabupaten tulungagung, yang terdiri atas bahan bahan pondasi """ dinding terang atap . . dan atap . sesuai dengan gambar teknis u"ngr;l"n yang telan disahkan oleh kepala dinas pekerjaan umum bin marga dan cipta karya kabupaten tulungagung. kedua ketiga bagi pemegang izin harus memperhatikan hat hal sebagai bentuk t,era kanan pembangunan dimaksud dalam izin harus sesuai ditunjuk dari dinas pekerjaan umum bina marga dan cipta karya dbu;;ien tulungagung dan harus selesai dalam jangka waktu t'(satu1 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat tzen ini. pegawai yang berkewajiban memeriksa harus diperkenankan memeriksa lokasi pembangunan dimaksud agar dapat melaksanakan kewajibannya. gambar bangunan yang telah disahkan harus senantiasa berada lokasi pembangunan. dilokasi pembangunan harus disediakan kotak ppp yang lengkap berisi obat obatan yang diperlukan dan peralatan peralatan untuk< keselamatan kerja. keempat kepada pemegang izin dikenakan biaya retribusi sebesar rp. apabila akan melaksanakan penambahan atau perubahan dan p tambahan lantai bangunan harus mengajukan izin baru. bilamana terjadi persengketaan tanah diatasnya didirikan bangunan adalah menjadi tanggung jawab pemohon. bilamana terjadi kerusakan pada bangunan yang berdekatan disamping (kanan, kiri, belakang) akibat kegiatan pelaksanaan pembangunan pemohon, adalah menjadi tanggungjawab pemohon kritis jatuhnya air hujan dari atap tidak both melampaui batas pekarangan atau merusak jalan umum. membuat atau menyediakan sumur resapan apabila ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum kedua surat izin ini tidak diindahkan tidak ditaati oleh pemegang izin, kepadanya akan diadakan tindakan tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ditetapkan tulungagung tanggal tulungagung, a.n. bupati tulungagung kepala badan pelayanan perijinan terpadu kabupaten tulungagung ttd. pangkat nip +lr bupati ung, lampiran iii peraturan bupati tulungagung nomor 6tahun2015 tanggal januari olsurat ketetapan retribusi daerah (skr) izin mendirikan bangunan nomor tahun nama wajib retribusi bertindak atas nama alamat rumah lokasi bangunan nomor imb jenis bangunan luas bangunan masa berlaku kode rekening biaya retribusi imb(rp) terbilang tulungagung, a.n. bupati tulungagung kepala badan pei layanan perijinan terpadu kabupaten tulungagung ttd. pangkat nip bupati lampiran peraturan bupati tulungagung nomor tahun2015 tanggal januari tan terima pembayaran skr tanda terima ppd nema alamat tulungagung, . tahun. yeng menerima (. .) lampiran: peraturan nomor tanggal bupati tulungagung tahun januaripos ppd dprd t t_l lllillll di. .,,. surat teguran nomor .,. menu pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan reldbusi sebab i berikut: redir6i lln t.ng l skr rgr,s ro. l<.brain, ftnbetubn, sk. rrnrsln banding tinggi t rpo tunggal jumlah landen h"n'f untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat paksa bedasarkan undang undang nomor tahun maka diminta kept saudara agar melunasijumlah tunggakan dal waktu (tujuh) hari setelah tanggal surel teguran ini. dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segel melaporkan kepada kami seksi pelatihan fecha11an retribusi tari.,s [[t,'|{asi talam waktu tji.}i) tar stei.ah tai'tinggal sifat teguran tt. sesudah batas kru tru tangan fei{a tri akan{ lanjutkan lisan fc}i' bahan sifat paksa. (xep. tgl$g t . 1so7) tu1un9a9un9, . m. kepala bahan pelayanan persian terpadu kabupaten tulungagung . bupati i.,lampiran peraturan nomor tanggal bupati tulungagung tahun januari std pemerintah kabur gulungan badan pelayan persian term kabupaten tulungagung jl. ja! kusumo tulungagung std (s(rat tag}!{n serbi.fi daesh) mass pajak :. tahun :.,. no urut nama alamat dprd tgl. jatuh tempo bedasarkan und ng undang nomor tahun terang n lain atas pelaksanaan kewajiban: dilakukan penelitian oan semen saan retribusi nema retribusi dari penelitian dsfeminist esi bunga psl jumlah yang masih harus dib yar +2a) rp. rp. e. dengan un|f perut!{n h rap penyetoran dilakukan melalui rendah penerimaan bp) bpp kabupaten tulungagung. apabila s]rd ini tidak atau kurang dibayar setelah lalat waktu paling lama haris jak sid ini diterima dikenakan sanksi minist|asi berupa bunga sebesar per bulan tulungagung, . tahun. a.n. kepala badan pelayan permainan terpadu kabur'ien tulungagung kepala bidang perijinan tertentu nip. rupa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi lampiran vii peraturan bupati tulungagung nomor :6tahun2 ol5 tanggal januari tulungagung, kepada yth. bpk. bupati tulungagung cq. kepala badan pelayanan perijinan terpadu kabupaten tulungagung permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. dengan hormat, kami yang bertanda tangan bawah ini: nama pekerjaan alamat tempat tinggal tulungagung kami mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi atas skr tahun . bulan.,. nomor. berjumlah rp. . demikianlah agar kiranya bapak menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. hormat kami, bupati |
ss"kabupaten pesisir selatan, maka perlu diatur kembali organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas pada dinas kesehatan kabupaten pesisir selatannit pelaksana teknis pada dinas kesehatunit pelaksana teknis pada dinas kesehatpuskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat lingkungan dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan. unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang selanjutnya dapat disingkat utd adalah unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan kabupaten pesisir selatan. kepala utd adalah kepala unit pelaksana teknis pada dinas kesehatanbupati ini dibentuk utd pada dinas kesehatan. utd sebagaimana dimaksud pada disebut puskesmas dan bertempat seluruh kecamatan diwilayah kabupaten pesisir selatan sebagai berikut: puskesmas barung barung berantai kecamatan koto terusan, puskesmas terusan kecamatan koto terusan, puskesmas asam kumbang kecamatan nagari bayang utara, puskesmas koto berapa kecamatan bayang, puskesmas pasar baru kecamatan bayang, puskesmas saldo kecamatan jurai, puskesmas limpo kecamatan jurai, puskesmas koto mudik kecamatan batang kapas, puskesmas pasar kok kecamatan batang kapas: puskesmas susanti kecamatan sutera, puskesmas kambang kecamatan pengarang, puskesmas koto baru kecamatan pengarang, puskesmas balai selasa kecamatan ranah pesisir, puskesmas air haji kecamatan lingga sari diganti, oo. puskesmas indrapura kecamatan pancung soal, puskesmas tapan kecamatan basa balai tapan, puskesmas tanjung beringin kecamatan lubang, dan, puskesmas tanjung makmur kecamatan silat. bab iii susunan organisasi susunan organisasi utd sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: kepala utd, kepala sub bagian tata usaha.unit pelaksana teknis dinas utd sebagaimana dimaksud berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas, berkoordinasi dengan camat. utd dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang kepala sub bagian tata usaha. utd mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan setiap kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya. paragraf kepala utd mempunyai tugas membantu kepala dinas kesehatan dalam penyelenggaraan kewenangan bidang teknis operasional. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala utd mempunyai fungsi perencanaan, mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian serta mengawasi kegiatan utd, perencanacc. perencanaan kegiatan ketatausahaan utdgkoordinir penyusunan perencanaan berdasarkan data program kepala dinlayanan kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, cc. memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat wilayah kerjanya, membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha diwilayah kerjanya, melakukan koordinasi dengan lintas sektor wilayah kerjanya, memberi tugas kepada bawahan dan jaringannya (puskesmas pembantu, poskesri) sesuai dengan bidang tugas masing masing: memimpin urusan tata usaha, unit unit pelayanan, puskesmas pembantu bidan dan para bawahan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, memberinilai prestasi kerja para bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan perundang undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menyusun program kerja berikutnya, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala dinas kesehatan, il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasanmenyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan program dan kegiatanbersihan, ketertiban, keindahan lingkungan kantor, dan pelaksanaan tugas lain yang berikan kepala sesuai tugas pokok dengan fungsipuskesmas dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja, membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengkoordinasikan para bawahan dalam menyusun program kerja puskesmas agar terjalin kerjasama yang baik, mewakili kepala utd dalam pelaksanaan tugas, memberiperaturan perundang undang,, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bab tata kerjasub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional:puskesmas adalah jabatan struktural eselon iv.b,ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang undangansumber pendapatanstruktur organisasi unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan kepala utd kepala sub. bagian tata usaha jabatan fungsional pustu dan poskesri bupati pesisir selatan dto nasrul abit |
salinan bt'pati kediri provinsi jawa timur peranti'rain bupati kediri nomor tahun tentang petit'barat tugas dati fungsi badan penajiamai{ modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu iiabupateit kediri dengan ra}umat tuiiait yang maria esa bt'pati kediri, menimbang:g'a badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu m p2t sp)\.gas pokok dan fungsi bakesbangpolinmas,i lt2 201s tanggal januarigo14 tentang pemerintah, daerah (kembaran negara republik indonesia tahun nomor tambalooz tentang petunjuk teror p2t sp) kabupaten kediri (kembaran daerah kabupaten kediri tahun o15 nomor tambahan lembaran daerah kabupaten kediri nomor memiituskait: menetap . bab i(eter|ti'ai{ t'aman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat m p2t adalah badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten kediri. unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat adalah unit pelaksana teknis pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. dengan peraturan bupati ini menetapkan penjabaran t\gas dan fungsi bpm p2tsp kabupaten kediri. bab susu{an organisasi susunan organisasi bpm p2tsp terdiri dari kepala; sekretariat; bidang; sub bagian; sub bidang; tim teknis; upt bpm p2tsp;dimaksud pada huruf terdiri dari bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modal terdiri dari: sub bidang pelayanan penanaman modal; sub bidang pengendalian penanaman modal. bidang promosi, kerjasama, pengaduan, dan sistem informasi terdiri dari sub bidang promosi dan kerjasama; sub bidang pengolahan data., pengaduan dan sistem informasi. bidang pelayanan perizinan terdiri dari tim teknis. bibi iii tugas dai{ fungsi kepala bpm p2tsppada kepala bpm p2tsp menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis didibidang penanganan modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan. sekretaris mempunyai tugas membantu kepala m p2t dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi kesekretariatanbpm p2tsp; penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan bpm p2tsp; mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang bidang; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan sarana prasaranaanalisis beban keq'a; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis p2tsp; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bpm p2tsp sesuai dengan peraturan perundang undangan. kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, sarana prasarana, dan kepegawaian. dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada (l), kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:hara.na; penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan, dan pengurusan administrasi perjalanan badan;kredit pejabat fungsional; penyiapan bahan pembinaan administrasi pegawai; penyiapan bahan analisa jabatan dan beban kerja; penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan umum dan kepegawailakukan penyusunan, rencana program dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan badan. dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada (l), kepala sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program; penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaporan badan penyusunan perencanaan program penyiapan bahan penyusunan profil bpm p2tsp rn peraturan perundang undangan bidang peran man modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; penyiapan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki), kpj, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bpm p2t spkeuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan. dalam melakukerja anggaran rl( an.n gaji pegawai dan tunjangan lainnya; penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerjelayanan dan pengendalian penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pelayanpelayanan dan pengendalian penanaman modal menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modal; penyusunan rencana program kegiatan dan kebijaksanaan operasional serta pengendalian pelaksanaan bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modal; penyusun ern rencana program operasional dan pengendalian pelaksanaan serta menyusun kegiatan dan anggaran program penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kebijakan operasional bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modal pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; penyampaian usulan bidang bidang usaha yang perlu mendapat prioritas tinggi dan bidang bidang usaha yang tertutup mutlak untuk kegiatan usaha darat; penyusunan peta investasi daerah dan profil potensi daerah; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pelayanan dan pengendalian penanaman modalkepada sub bidang pelayanan penanaman modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan pelayanan penanaman modal. dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang pelayanlayanan penanaman modal penyusunan peta investasi daerah; penyusunan tata cara dan prosedur pelayanan penanaman modal; pelaksanaan identifikasi potensi sumber daya daerah; pengantar pengajuan fasilitasi penanaman modal dan penerbitan surat pengantar untuk perizinan investasi yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat; pengelolaan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik; penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan penanaman modal; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang undangan. kepala sub bidang pengendalian penanaman modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan pengendalian penanaman modal. dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang pengendaliendalian penanaman modal fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; pelaksanaan bimbingan, pembinaan kepada penanam modal; penyusunan analisa laporan kegiatan penanaman modal lpm); penyusunan laporan realisasi penanaman modal secara periodik; pelaksanaan identifikasi dan investasi penanam modal yang mengalami hambatan;; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengendalian penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang undangan. (l) kepala bidang promosi, kerjasama, pengaduan dan sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang promosi, ke4'sama, pengaduan dan sistem informasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang promosi, kerjasama, pengaduan dan sistem informasi menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program kegiatan dan kebijaksanaan operasional bidang promosi, keq'sama, pengaduan dan sistem informasi; penyusunan anggaran operasional kegiatan promosi, kerjasama, pengaduan dan sistem informasi menyusun rancangan strategi pemberdayaan potensi daerah dan penguatan iklim penanaman modal; pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan promosi, kerjasama, pengaduan dan sistem informasi; penyusunan profil badan; pelaksanaan fasilitasi promosi dan keq'sama penanam modal;4'sama dibidang penanaman modal daerah; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bidang penanaman modal; pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi bidang penanaman modal; pelaksanaan perumusan dan penyusunan tata cara pengembangan sistem informasi bidang penanaman modal; penyusunan tanggapan terhadap pengaduan masyarakat; pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi, kerjasama, pengaduan dan sistem informasi; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala p2t sesuai dengan peraturan perundang undangan. (l) kepala sub bidang promosi dan keq.sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kegiatan promosi dan keq'sama. dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada (l), kepala sub bidang promosi dan s.samaromosi dan keg.sama; penyiapan bahan penyusunan progr rm dan kegiatan promosi dan kerjasama; penyiapan bahan pengumpulan data informasi mengenai daya tarik dan peluang penamaan ern modal; penyiapan bahan penyusunan rencana tahunan dan menetapkan sasaran kegiatan promosi sesuai dengan rencana strategis m p2t melalui seminar, konferensi, lokakarya, tema usaha dan atau kegiatan sejenis penyiapan bahan perumusan dan penetapan kegiatan promosi baik dalam maupun luar negeri; penyiapan bahan fasilitasi kemitraan antara usaha mikro kecil, menengah, dan besar; penyiapan bahan fasilitasi antar dunia usaha dengan pemerintah daerah; menyiapkan bahan fasilitasi keq'sama antar pemda bidang penanaman modal; penyiapan bahan fasilitasi kerjasama internasional bidang penanaman modal; penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi dan kerjasama_undangan. kepala sub bidang pengolahan data, pengaduan dan sistem informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kegiatan pengolahan data, pengaduan dan sistem informasi. dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada (l), kepala sub bidang pengolahan data, pengaduan dan sistem informasiolahan data, pengaduan dan sistem informasi; penyiapan bahan pen,'sun:rn program dan kegiatan pengolahan data, pengaduan dan sistem informasi; penyiapan bahan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal; penyiapan bahan penyusunan laporan hasil analisa dan pengolahan data penanaman modal; penyiapan bahan penyusunan data tata cara pembangunan dan pembangunan sistem informasi penanaman modal; penyiapan bahan koordinasi pengembangan sistem infromasi penanaman modal; penyiapan bahan pelayanan bidang penanaman modal, informasi dan pengaduan masyarakat; penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengolahan data, pengaduan dan sistem informasi undangan. (l) kepala bidang pelayanan perizinan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pelayanan perintah usaha dan non perizinan usaha. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (l), kepala bidang pelayanan perizinan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan pelayanan perizinan; penyusunan perencanaan program pelayanan perizinan; penyelenggaraan pelayanan pensiunan; penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan dan kebijakan guna pengembangan kinerja; penyelenggaraan upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan; penetapan surat ketetapan retribusi daerah skr); pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan perizinanpasal kepala bidang pelayanan perizinkepala bidang pelayanan perizinan(a)bertanggung jawab kepada kepala bpm p2tsp melalui kepala bidang pelayanan perizinan. kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bpm p2t sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala p2tsp sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab ketentuan peitutt'p peraturan ini disusun berdasarkanll72 tanggal januari tentang rapat pembahasan rancangan peraturan bupati kediri tentang t\.mainan terpadu satu pintu m p2t itti sutrisno diundangkan kediri pada tanggal ot5 sei(gitaris daerah i(abi'pati{ kediri, ttd supayatingkat berita daerah kat'materi kediri that'n i{nomor |
na, bupati sukamara provinsi kalimantan tengah, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten sukamarasebagai upay lingkungan pemerintah kabupaten sukamara, maka besarnya tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang ditetapkan deng, perlu dilakukan penyesuaipemerintah kabupaten sukamarauv besarnya uang makan uraian golongan per hari pns cons golongan dan golongan rp. pns cons golongan iii rp. pns cons golonganlampiran iiidaftar perhitungan uang makan satuan kerja bulan ina ala 6taxon ste jeomonasas soo tomo sma pnjasaa pan role| terawal| 20role| maso terbilang (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sukamara, tanggal. pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji, nama nama nama nip (nip (nip bupati sukamara, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ttd. ahmad firmanbeneeraaaa bagi skpdsukamara. demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya. sukamara, tanggal. pengguna anggaran, nama nip sen coco.) bupati sukamara, salinan sesuai dengan aslinya ttd kepala bagian hukum, ahmad firman eko riyantoukamareselon adalah tingkat jabatan struktural. jabatan fungsional auditor selanjutnya disingkat jfa adalah pnsyang berlaku. jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahinspektorat adalah inspektorat kabupaten sukamaraokter spesialis adalah dokter spesialis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan bertugas pada rumah sakit umum daerah sukamara dapat ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah lainnya, dokter umum dokter gigi adalah dokter umum dokter gigi yang bertugas pada rumah sakit umum daerah sukamara, pusat kesehatan masyarakat dan pusat kesehatan masyarakat pembantutambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan disiplin kerja lingkungan pemerintah kabupaten sukamara yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan. uang makan adalah uang yang diberikan kepada pns dan cons lingkungan pemerintah kabupaten sukamara berdasarkan tarifkehadiran pada hari kerja. daftar perhitungan uang makan adalah daftar yang dibuat oleh pembuat daftar gaji, ditandatangani oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran yang memuat nama, jumlah. bab tujuan dan ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pns cons, memotivasi pns cons memiliki disiplin, prestasi kerja yang tinggi dan inovasi memotivasi pns cons untuk bekerja lebih giat dan profesional, memotivasi pns cons meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kinerja pns cons pns cons lingkungan pemerintah kabupaten sukamara diberikan tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja dan atau tambahan penghasilan berupa uang makan. bab iii tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja pns cons yang bekerja lingkungan pemerintah kabupaten sukamardisiplin kerja. bagian besaran tambahan penghasilan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diberikan setiap bulkenakan potongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. bagian pns cons yang dapat menerima dan tidak dapat menerima tambahan penghasilan pns cons yang dapat menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam adalah: pns cons yang melaksanakan tugas sehari hari skpd dan unit satuan kerja, pns yang diangkat dan atau dipindahkan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional, pns yang pindah tugas antar skpd lingkungan pemerintah kabupaten sukamara, pns cons yang melaksanakan perjalanan dinas dan diklat tetap diberikan tambahan penghasilan, pns yang pindah tugas dari daerah lain pemerintah kabupaten sukamara setelah (satu) tahun aktif atau setelah (satu) bulan melaksanakan tugas dan anggaran telah tersedia lingkungan pemerintah kabupaten sukamara, pns cons yang telah melaksanakan tugas buktikan dengan absensi yang diketahui oleh pejabat yang berwenang, dan pnspns cons yang tidak dapat menerima tambahan penghasilan adalah pns cons yang mengambil persiapan masa pensiun (mpp)), pns cons yang berstatus pegawai titipan diluar pemerintah kabupaten sukamara, pns cons selama ditahan oleh aparat penegak hukum karena kasus pidana dan atau kejahatan lainnya, pns cons yang berstatus terpidana, pns cons yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara dan atau cuti besar, pns cons yang tidak masuk kantor tanpa keteranganberjalan bersangkutan, pns cons yang mengikuti pendidikan tugas belajar, cons yang dijatuhi hukuman disiplin sedang tidak diberikan tambahan penghasilan selama (dua belas) bulan, cons yang dijatuhi hukuman disiplin berat tidak diberikan tambahan penghasilan selama (delapan belas) bulan, pns yang dijatuhi hukuman disiplin berat tidak diberikan tambahan penghasilan selama (dua belas) bulan, pns cons yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang tidak dibayarkan tambahan,2y6(empat persen) per orang per hari dari besarnya tambahan penghasilan, cc. tidak masuk bekerja tanpa keterangan dipotong sebesarcuti dengan alasan penting lebih dari (sepuluh) hari dan cuti diluar tanggungan negara pada bulan yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan, tidak masuk kerja lebih dari (sepuluh) hari karena cuti tahunan, cuti bersalin dibayarkan sebesar (lima puluh persen) dari besarnya tambahan penghasilan, tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter maksimal hari dibayar penuh, sakit lebih dari hari didukung dengan surat cuti sakit dari pejabat kepegawaian bupati) dibayar sebesar (lima puluh persen) dari besarnya tambahan penghasilan, bagi pns cons wanita yang cuti bersalin dibayarkan sebesar (lima puluh persen) dari besarnya tambahan penghasilanpemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dibayarkan ganda kepada pns cons yang menerima tambahan penghasilan. pembayaran ganda sebagaimana dimaksud pada adalah pembayaran tambahan penghasilan untuk jabatan fungsional dan tambahan penghasilan jabatan struktural. bab tambahan penghasilan berupa uang makan bagian pemberian uang makan kepada pns cons yang masuk kerja diberikan tambahan penghasilan berupacons diberikan uang makconsns conang makan diberikan dalam bentuk uang. uang makan tidak diberikan kepada pns cons yang tidak hadir kerja, sedang menjalankan perjalanan dinas, sedang menjalankan cuti ijin tidak masuk kerja, sedang menjalankan tugas belajar. bagian. pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsungada bulan desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan. pembayaran uang makan dapat dibayarkan melalui rekening bendahara pengeluaran. pembayaran uang m. pembayaran uang makan pns cons dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. surat permintaan pembayaran langsung spp ls) uang makan pns cons dilengkapi dengan daftar perhitungan uang makan, daftar hadir kerja, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran. format daftar perhitungan uang makan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlakunit kepegawaian pada masing masing skpd bertanggung jawabralihan selisih tambahan penghasilan yang timbul akibat peraturan bupati ini dibayarkan paling lambat (enam) bulan sejak pengundangan peraturan bupati ini. tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja dan tambahan penghasilan berupa uang makan dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerahbagi dokter spesialisnomor tahun tentang perubahan keduadan peraturan bupati nomor tahun tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil jabatan fungsional auditor kepegawaian berdasarkan pertimbangan objektif lainnya lingkungan inspektoratpejabat eselon lintas daerah ref pejabat eselon tana, staf ahli bupati kepala skpd pejabat eselon iii saba inspektur pembantu sekretaris skpd pejabat eselon ' rp.| pejabat eselon ' ' o|( rp.| pejabat eselon ' rp.| pejabat eselon ' ' rp.| fungsional umum golongan ' ' ) ( rp.| fungsional umum golongan ' ' ) '|( rp.| fungsional umum golongan ' |( rp.| fungsional umum golongan1 ' '|( rp.| besaran tambahan penghasilan bagi fungsional tertentu besarnya tambahan la. pejabat pengawas pemerintah utama rp.| pejabat pengawas pemerintah madya ' ) | rp.| |c. pejabat pengawas pemerintah muda ' ) | rp.| pejabat pengawas pemerintah pertama rp.| la. auditor utama rp:| lb. auditor madya ' rp.| |c. audit muda rp.| auditor pertama rp.| la. auditor kepegawaian utama '' rp.| auditor kepegawaian madya ' ' ) '|( rp.| ' |c. auditor kepegawaian muda '' ) |( rp.| ' auditor kepegawaian pertama ' ' rp.| fungsional tertentu golongan ' ' ) '|( rp.| fungsional tertentu golongan ' ' ) | rp.| fungsional tertentu golongan ' ' ) '|( rp.| dokter umumrp. puskesmas luar kota rp. puskesmas dalam kota rp. dokter dengan jabatan struktural eselon rp. eselon iii rp. eselon rp. berdasarkan kelangkaan profesi |. dokter spesialislembaga pengawasaningkasumedang. bab tata cara perhitungan pembagi) z2) z3) z4) dab dabfoto copy npp bendahara desa, dan foto copy buku rekening kas desa. bpmpdkbpp melaksanakan verifikasi kelengkapan terhadap berkas permohonan penyaluran dana desa. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala buka. tim pembina kecamatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan camatlaporan realisasi penggunaan dana desa tahappp bendahara desa, dan foto copy buku rekening kas desdan huruf dan prinsip: a.keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda bedakan, b.rioritas penggunaan dan |
bupati berau provinsi kalimantan timur peraturan bupati berau nomor tahun tentang penetapan analisa harga satuan pekerjaan kontruksikelancaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta anggaran pendapatan dan belanja negara maupun operasional, maka dipandang perlu untuk disusun harga satuan pekerjaan kontruksi kebutuhanalisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. memutuskansatuan dasar yang selanjutnya diangkat hsd adalah harga komponen dari mata pembayaran dalam satuan tertentu misalnya bahan (m, m0, m3. kg, tonsatuan pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan kontruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit dan hps bersifat terbuka dan tidak rahasia, dan promosi dan lain sebagainya. peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai acuan pekerjaan kontruksi dalam menghitung biaya pembangunan bagi pemerintah daerah sebagai kelengkapan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah terkait dengan pekerjaan kontruksi gedung dan bangunan. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi semua pekerjaan kontruksi kabupaten berau, memuat standar analisa harga satuan pekerjaan kontruksi kebutuhan pemerintah daerah tahun anggaran terkait pekerjaan kontruksi gedung dan bangunan. bab standar analisa harga satuan pekerjaan kontruksi kebutuhan pemerintah daerah tahun anggaran standar analisa harga satuan pekerjaan kontruksi kebutuhan pemerintah daerah tahun anggaran merupakan batas tertinggi dan dalam pelaksanaannya wajib menggunakan harga terendah dan layak serta sesuai dengan lokasi pekerjaan kontruksi. uraian standar analisa harga satuan pekerjaan kontruksi sebagaimana tercantum dalam dokumen harga satuan pokok kegiatan spk) kabupaten berautruksi kebutuhan pemerintah daerah tahun anggaran yang belum tercantum dalam peraturanpeh ri bupati peran, (ts sh. muharram diundangkan tanjung rede pada tanggal, ? fer ari perenang daerah kab berau, kau pan sekte dara nur, stone marhansyah teras berita daerah kabupaten berau tahun nomor |
say, lan tas petakepalatugas pada dinas adalah bendahara penerimaan atau petugas lain yang ditetapkan oleh kepala dinas dalam rangka melaksanakan pemungutanunjuk kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten tulungagung sebagai pengelola, pengawas dan pelaksana teknis operasional terhadap pemungutan retribusi jasa usahsanakan oleh petugas pada dinas. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. format skr sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. format dokumen lain berupa karcis, kupon, atau kartu langganan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut oleh kepala dinas. bab ketentuan pembayaran retribusi retribusi dibayarkan oleh wajib retribusi. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dinas. pembayaran retribusi dilakukan secara tunai. retribusi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas daerah oleh petugas pada dinas paling lambat jam. dalam hal keadaan tertentu sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyetoran dalam waktu jam, maka penyetoran dapat dilakukan paling lambat hari kerja sejak diterimanya pembayaran. bab iii tata cara pemberian pengurangan, keringanan,. kepala dinas dalam sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam keputusan kepala dinasiii dan lampiran peraturan bupati ini. dalam hal wajib retribusi tidak melakukan pembayaran atas retribusi yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam std, maka kepala dinas atas nama bupati berwenang melakukan penghentian kegiatan atau tindakan posisional berupa penguslyo diundangkan tulungagung pada tangga januarkr surat ketetapan retribusi daerah pemerintah kabupaten tulungagung skr dinas kebudayaan dan pariwisata (surat ketetapan retribusi daerah) nomor urut alamat jl. soekarno hatta komplek gor lembu petang masa retribusi! soon cliiltiii kabupaten tulungagung tahun enne ena ihrer keluar nama alamat nerd tanggal jatuh tempo kode rekening jenis retribusi daerah jumlah rp) jumlah ketetapan pokok jumlah sanksi bunga p kenaikan jumlah keseluruhan denganhuut www nme ema pre aa) bupati tulungagung, frank mulyo lampiran peraturan bupati tulungagung nomor tahun tanggal januari maa tulungagung, .ooooooomeetean nomor monas kepada lampiran? seekor yth. bapak bupati tulungagung perihal permohonan pengurangan keringanan c.g. kepala dinas kebudayaan dan pariwisatanana anna nee alamat bana anna naa ana bertindak untuk dan atas nama nama merk usaha banana aan rene euro oot alamat pso mere aemnnesanereme mana mana san ann banner ara bea nan nan ananda nan nan pen asa dana anna aan menanam sense anna nana ana makanan tip, sennenena nenek nen anal kami mengajukan surat permohonan pengurangan keringanan pembebasan") atas skr std skrdlb skrk serceencooooornenne ten senanenennn anna bulan sean cerna anennnen tahun sena cen eren ennnnan jumlah rp. seneececenennnentnanennanaan (knseneoneronnommmeerereern menenun namun ema esa metana maen aan dengan alasan antenna rena rank nan aan mana mama ara break senarsen lyo lampiran iii peraturan bupati tulungagung nomor tahun tanggal januari pemerintah kabupaten tulungagung dinas kebudayaan dan pariwisata jl. soekarno hatta komplek gor lembu petang tulungagung telp. tulungagung kode pos ba. news littttitiil jatuh jumlah tagihan jenis retribusi tahun skrdlb, keberatan, tempo rp) pembetulan dengan huruf (kaneko nenek nenek aan ana em|. women kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten tulungagung nip. bupati tulungagung, mulyo lampiran peraturan bupati tulungagung nomor tahun tanggal januari std surat tagihan retribusi daerah pemerintah kabupaten tulungagung std dinas kebudayaan dan pariwisata (surat tagihan retribusi daerah) nomor urut alamat: jl. soekarno hatta komplek gor lembu petang masa retribusi: .ooooooo cell) kabupaten tulungagung tahun kenakan nama alamat news rd : kitttitid liln memasok mere mekaemm memuji kode rekening retribusi eat mutan pin mantan min ntprp. non anne senate ena eselon kekerasan kala sanksi administrasi rp. sales lkkealaaan bunga jumlah yang masih harus dibayar #2a) rp. senoeee mensanernenevane meme aaa sea denganhurt toamnanaennnnnnannnnannnnnannnnnnannn) bupati tulunrogram daerah pembangunan partisipatif kawasan perkampungan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai barat, menimbang bahwa dalam rangka menampung pelaksanaan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi kampung dan menghadapi perkembangan sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang desa, dipandang perlu untuk mengatur pembangunan kawasan kampung sesuai aspirasi dan kondisi sosial budaya yang tumbuh masyarakat kampung, bahwa pengaturan pembangunan kawasan perkampungan adalah pelaksanaan dan dari padadaerah pembangunan partisipatif kawasan perkamprogram daerah pembangunan partisipatif kawasan perkampungannama lain dari desa dalam wilayah kabupaten kutai barattinggi dan perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung. perlu kabar pemerintah kampung adalah pemerintah kampung lingkungan kabupaten kutai barat. badan permusyawaratan kampung yang selanjutnya disingkat bpk, adalah sebutan badan perwakilan desa dalam bahasa asli penduduk lingkungan pemerintah kabupaten kutai barat. kepala kampung adalah sebutan lain dari kepala desa. petinggi adalah sebutan kepala kampung dalam bahasa asli penduduk lingkungan pemerintah kabupaten kutai baratlu kabar bab ruang lingkup pembangunan kawasan kampung kawasan kampung adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pemukiman perkampungan.perekonomianmperhatikan penataan kawasan perkampungan. penataan kawasan perkampungan yang bertujuan untuk menata ruang disebuah perkampungan, guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antarabangunan kawasan perkampungan harus memperhatikan keserasian dan keseimbangan antar kawasan. pembangunan kawasan perkampungan dapat dilakukan antar kampung sesuai dengan musyawarah kampung antar kampung yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antar kampong. pembangunan antara kawasan perkampungan sebagaimana pada adalah difasilitasi oleh badan kerjasama antar kampung bak). dalam pembangunan kawasan perkampungan berdasarkan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup. bab iii keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perkampungan pembangunan kawasan perkampungan yang dilakukan oleh pemerintah kampung. pembangunan kawasan pemerintah kampung wajib mengikut sertakan badan permusyawaratan kampung dan masyarakat kampung. perlu kabar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan harus memperhatikan hal hal yang berkaitan dengan kewenangan kampung, kewenangan kampung yang dimaksud pada adalah peraturan kampung dan hak asal usul dan adat istiadat yang ada kampungkawasan perkampungan adalah meliputi: keterlibatan masyarakat dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan, memberikan informasi tentang potensi kampung serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang, memberikan informasi terhadap rencana pembangunan kawasan perkampungan, memberikan argumentasi keberatan keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang atau ikut serta dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perkampungan dengan memperhatikan keserasian dan keseimbangan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan hidup. bab pelaksanaan pembangunan anggaran pembangunan kawasan perkampungan dibiayai olehlain yang tidak mengikat. pembangunan dan penataan kawasan perkampungan dilaksanakan oleh pihak pemerintah kampung secara swakelola. pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perkampungan mengacu pada petunjuk teknis program daerah pembangunan partisipatif kawasan perkampungan pdp2kp) kabupaten kutai barat. perlu kabar anggaran pendampingan administrasi proyek pap) merupakan dana pendampingan administrasi yang melekat pada organisasi perangkat daerah terkait, sumber dana pendampingan administrasi proyek pap)biaya pendampingan administrasi proyek pap) sebagaimana dimaksud pada adalah untuk penggunaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. kawasan perkampungan. dalam pembangunan dan penataan kawasan perkampungan ditetapkan dana operasional kegiatan dok). dana operasional kegiatan dok) sebagaimana dimaksud padadokumen pengguna anggaran dpa) dana operasional kegiatan dok) dipergunakan sebagai operasional kegiatan lapangan kecamatan dan kampung. bab pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perkampungan. pemerintah kabupaten wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan yang dilaksanakan disetiap kampung. pengawasan terhadap pembangunan dan penataan kawasan perkampungan dilakukan oleh badan permusyawaratan kampung bersama dengan masyarakat setempat. setiap kampung yang melaksanakan kegiatan pembangunan kawasan perkampungan harus menyampaikan laporan realisasi pembangunan kepada pemerintah kabupaten kutai barat sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, dalam hal laporan realisasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada adalah laporan tertulis oleh pemerintah kampung. pemerintah kabupaten dapat melakukan audit dan evaluasi terhadap pembangunan yang tidak sesuai. perlu kabarrshuruf dan atas ditetapkan dengan peraturan bupati barito timur tentang rincian alokasi dana desa add) kabupaten barito timu:timur nomor . tahun tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran peraturan bupati barito timur nomor .pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa (add) kabupaten barito timur tahun,,,yusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan barang jasa. ): siap tun(lima puluh lima milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini yang dibagikan kepada (seratus satu) desa. add merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja d,add keterangan add yang diberikan kepada desa nilai bobot desa untuk desa add add untuk seluruh desa.,25xz1)t#( ,35xz2)"( ,10xz3)t( ,30xz4)| ix( add sil add gotong royong) keterangan: alokasi dana desa add) setiap desa. z1 rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten barito timur. z2z3 rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten barito timur. z4aparatur pemerintah desa ddua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. siap sekretaris desa non pns sebesar rp. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. cc. siap kepala urusan, kepala dusun dan kepala seksi sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. tunjangan ketua bpd sebesar rp. (satu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. tunjangan wakil ketua bpd sebesar rp. (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan. tunjangan sekretaris bpd sebesar rp. (satu juta lima puluh ribu rupiah) perbulan. tunjangan anggota bpd sebesar rp. (delapan ratus tujuh puluh limadua ratus ribu rupiah) perbulan. insentif ketua sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. insentif bendahara sebesar rp. (satu juta dua ratus lima puluh(l) pajak atas pembelian barang jasa ppn dan ph) harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,terlampir dalam besaran dan peruntukan add lampiran ii) bagi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bagi bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa,, insentif pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ppid), insentif bendahara desa, insentif rt, belanja rapat, belanja musyawarah desa, biaya pelaksanaan pilkades hari pemungutan suara., biaya musyawarah desa, biaya operasional dan administrasi umum, serap aspirasi, perjalanan dinas,desa. add sebagaimana dimaksud, insentif pokja. bagi desa yang penyaluran add tahap baru dicairkan pada bulan desember tahun atau januari tahun maka penggunaan add boleh sampai triwulan pertama tahun insentif tim pengelola siskeudes, ppidat dialokasikan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan,),, dalam keadaan tertentu, maksimal (, ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan keadaan darurat atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati barito timur.y, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten dan desa lainnya, hibah,, belanja barang dan jasa,, pengeluaran pembiayaan,engan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini ditetapkan berikut tahap pada bulan maret sebesar (tujuh puluh keseratus), tahap pada bulan september sebesar (tiga puluh keseratus). penyaluran tahap sebesar (tujuh puluh keseratus)anggaran laporan realisasi penyerapan add tahu, surat keputusan kepala desa tentang pengangkatan pelaksana tekniscontoh format dalam lampiran peraturan bupati barito timur initig,,, bagi pejabat yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada harus ada surat tertulis atau surat keterangan dari camat. bab,, laporan surat pertanggungjawaban camatan masing masing sebagai bagian dari pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh pihak kecamatan: bab vii pembinaan dan pengawasan alokasi danpk dalam menyusun rencana teknis penggunaan add beserta kelengkapannya, memfasilitasi tpk,, memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan add, menyusun rekapitulasi laporanketentuan alokasi dana desa add) kabupaten barito timur tahun anggaran dan peraturan bupati barito timur tentang nomor tahun besaran penghasilan tetap perangkat desa tunjangan bpd dinyatakan cabut d: arti bupati barito timur, ampera bebas diundangkan barito timur pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten barito timur ag sekop lembaran daerah kabupaten barito timur tahun nomor nomor tahun tanggal aprilena pemerintah kabupaten barito timur kecamatan oo. ny desa na alamat :. kode pos . omumangaamumam sal kepada nomor : . . yth. bupati barito timur lampiran (satu) berkas up. kepala dpmd perihal permohonan penyaluran alokasi kabupaten barito timur dana desa add) tahap.(. y0) tahun anggaran di barito timur sehubungan dengan ditetapkannya alokasi dana desa add) desa . kecamatan . kabupaten barito timur tahun anggaran berdasarkan peraturan bupati barito timur nomor tahun 2017ku. . dapat terlaksana. sebagai bahan pertimbangan bapak.: surat pernyataan tanggung jawab penggunaan add tahap.(. y0)(tahap sebelumnya), laporan realisasi penyerapan add tahap . (. y0)(tahap sebelumnya),ppid., tiap. . naa pemerintah kabupaten barito timur desa alamat: . kode pos . bebe aus bam saban surat pernyataan tanggung jawab nomor :. . ds . . yang bertandatangan bawah ini kepala desa. kecamatan .dana desa tahap . (. y0) desa. pada tanggal, closed 2m2017 kepala desa . met tiap. . pemerintah kabupaten barito timur desa s8. alamat . ii. kode pos . asa ana laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahap. ( .o.oi.) tahun desa . . pagu dana desa rp. . sisa anggaran realisasi lebih urang uraian rupa rupiah rupiah pendapatan lo. lil2| pendapat transfer '1l2li| dana desa tahap pertama tahap kedua oo. jumlah pendapatan (serunya il. pan pemerintahan desa |ili| kegiatan mena ll loo bidang pelaksanaan pembangunan alah bidang #siiganaan fembangaaan l2|l2|1i| kegiatan nol kegiatan stub eeecrocer1 come bidang pembinaan kemasyarakatan ' ') ) | |i| (kegiatan kegiatan dst. lal bidang pemberdayaan masyarakat |alil| kegiatan |a| kegiatan dst. jumlah belanja too surplus (defisit) |pem bawaan penerimaan pembiayaan kak debasaaaaar aan tahun sebelumnya pengeluaran pembiayaan |2li| penyertaan modal desa jumlah pembiayaan sisa lebih kurang) perhitungan anggaran pnknnannnaannnn setujui oleh kepala desa . . ppid tiap.wa desa add) rupatrep bari timur tahun anggaran rincian alokasi dana desa se kabupaten barito timur tahun anggaran jumlah penduduk miskin luas wilayah oo siap tunjangan jumlah rasio jumlah pmr rasio indeks total pagu add per desa perangkat desa gotong royong total jumlah bobot penduduk bobot luas bobot kesulitan bobot bobot tunjangan bpd penduduk penduduk miskin penduduk wilayah geografis pemilihan formula miskin geografis lag aya kecamatan dusun oo ann tennnanann tennnnnnnnanann ben nan man pullata sana aan. |oozosir| ooo37n39a| o,oa299| o,ooa9| ooo293| 41145a200| sarapan a8. cos| ooo17se| loose79| o,oo1s877as| o02151| o,oo21s| o,0020s| ooo8| magnetis . . . akar o0297| oza3al ,001360036e| as,oo o,o121| o0oe| oo0173| |mara8su m3300000| a200oo0o| ooo927| soj o,oo26asal| gone 3sas| o,oo238| o,o13| dora ooo3o83| o0o3288| o,oo1iso| o,000os7| o,ot1| ppo a2000000| ss1| oase| o,oo1712) o004185| o,oor46desa| amoena| ooo26s| o,ooe| karanglangit o,oog1| o,oo2277| o,oo7| 2308e9. marmer .an| aman zaman wo7|oo1s992| ooossozo7i| ooozee| 1o| weren saoooooo| oosa9| coa7e0126| o,0os| o,oxa9| o,o12| .6as.g00o| mataram o,0o2o98| |oposisi9| o,oo2081617| as,o9| ,0o8| o,oo241| o,ooo| parasut o,doors28| o003139| o0oxo98a91| as, op1o| o,oo7| .c00o| menggarap . gum o,oo328| oju| ouu zs8| wol oo) s52su6suu| oo ? pas sumur az00oo00| 7es| o0os9| o,oo2216| ,0a ooo21i| o,oos| o,o1a| oooosez| o0o08s7| o,ooo31385a| o,ooa23| o,oo7| tom000000| xee7| space7| o,10267s| o,o3some332| o,z2099| o,0o221| canal| otak| oo4317| atas| kecamatanbenuaima nan dana ban man andri so a8000oo0| moorei| oooaogl oooaasa| 6o01| moorei| ooo1ze| o,o0297| a,ooo| obanyurampas ini0ooo| a2000000| ooo1so| o002391| o,ooosasgas| o,oo269| o,00o27| 33as| o,0o8| o,oos| back mi3o0.ooo| a2000000| s9o| books| ooo1zo9| 3a| ooosogr| o,oo1778508| e33| o,o1eo3| o,oo1eo) ooo1e| ooo7| bambang 0000p . mewampupun anak00o0| a8000000| oor33| ooo3ao| saj chooses| o,oo33a7781| o01s86| o,001s9| cupanasng ooo13| oooogza| 00o17o3| o,ooo27700| o,0oao3| o,0soal ,s9| o,ooz7a| aoa| rosea| oxa1o1| o,o11037212| oos1| o,o1sae| o,oae| kecamatanpatangkeptutui dan puwupapa soosi| ooo1269) 3a| o,0soosi| o,oo1778508| o,oo228| o,ooe| 1807as400| ambition . . |. romana 4nr300000| i9| 0oo28al o,zoos93872| o,ooo19| ooo32a| ooo| o,0o7sa2 o012100| ,00a237035| ooo8| books| oo1e| amp a2000000| ooo3o13| voor3as| o,ooa7o782| o,ooo78| das) o,0o3oa| kota tas ,004633j o,oo9g| betang along pen . . says. . . madani o,o01889 o,oosa27| o,ooa62| o,o1o| so|django a80000o0o| o,o01a14 obatan| dana lalap ag.c00. johann| ,o00156927| o,doge| as8s| o,oo31| o,oo7| 2338ss100| o,o959 o,oaz7aa| o,o1a960395| ,o6e39| o,korea| o,o79 wu $w jww la) tu uji rr e maviecamatanawang i putu u h janahjari pas0ag00| o m3| zoos3| o,ozo83| oposisi9| o,oo2s81e17| o,oos6a| o,000se| aoo3o9| sanariraven eloooog97| o,ooo31385al o,oos91| o,woong| hayuning men ag000000| oooogeal o,oo3a52399| o,ooc1g| o,000g2| a214| o,ooz8s| tangan o,toei |age ,0s| o,oos18| 4a,sa| o,oog wungkurnanakan sao, soon o,oo038 s8,sal o,oo39s| o,o06 amp ooa9 |o000299| o,oooroasig| o,oo39| akan 0g. aparat . @,oo1811| o,oo2zee77e3| o,o1102| o,oo9 . 8wan 1a| oorlog2| o,oo2e9| s721| loose| o,oos| .so0| janahmansiwui . soo| loose| o,oaa9| o,oo4783| o,oo1e7389| o,o0269| danau . moore ooo114al oo o,rose79| o,oo19877a5| o,o0269| o,oo7| minggu 1n1300. o,ooo7za| aa| 20an) oo0gugatan o,yoga2| . 6sis| o,o7s5 3e6 kansas| oo0sas) se211| 0o03797| opsi| .53s.co0o| kecamatan dusun tengah man men oosa laporan amal bnn men sana 77e| poso| ooo22a8| o,o2361a| o,oos26a833| o,o0779| o,o0078 0o0os| o,oo1s| rokok 16sa| oo193| o,olas3s| o,o8o855| 2a,3s| o,books: amp seo| ooo8| ooo17o7| oo28sa6| o,oog9o1033| o,0oo19| gno ososgn| nan .000000o| oo240o| voodoo3| o,o29741| o,o1040950s| o,0o269| o,0o9| o,ooz8| o,o19| permen program horas sumber galunggung ' muarrawang o,o108 ooo. opor o002772381| s1,se| omega8| oo12| lambung . o,0o462| oo s.sas| o,itoe| o0276s5| oosiseses8| o,oise9| o,ooo97| o,1a2| 5944as.00o| orematanaraau maan u muaraptantau sacooooo| poros| o,oosa| o0a379| o,o1sa26s58| o,ooa62 oil akrab am1300. o,oo29a| o,o20o| kupang bersih . o,o26| laiotwau a192, oo ? o,oo4972| pinangtunggal zona7| o,0oo88925a| o,oo7| jagalah o,oo8g| llaampeong 9esj| oo112| ,01129j aral arakawa o,oo1996| 208j s20. .l. bambulung o,kosova| 273j leo ym300. o,o1i| guru duyung ob. 1m. o,oo7| c12 tum pun lng s37| o,oos7| oza2s| o,ora497| o,00so7398| sumberejo ' 7a7| o,0o2164| 44j o0, o,oo8g| | ? o,o379e9| o,roos9a963| o,1sse3| o,o1ss6| sea66 o,o381a| vii kecamatan pajuepat tennnnnnn tenang nan png pny dan pen pen pen jurusan o,ora64esa| telangbaru o,o11| mampu langit soosi ooo971s| o,oo3a0009| o,o16a| asg9| terang 0000p a92, o228. ,000575a| o,oo9| iosolomape o,oo6| mmu tugu 6s9| gone. o,oo7| tol balada ( oo11| ranau hoon. ,0a| o,oosa| ,9a| o,oai8| o,ooe| osoba |oo119e| o,ooo418a73| o,o1o| e.i72| boris| oo17882| oo39s0a| ,01306e522| ces, o17856| 4as37| o,o303s| tuo .maha tali a a ma iii |ww| kecamatanrarensatuam kuli un lo puri sa: sn000000,. horor.on ani b0n0 lenggang . o,oo3osa| ooo1o9ga91| o,oo9eg| o,oo7| batuah o0tog11| ooo26| oog| unsur naa . |. ooo3822| ooo388e| o,oo1360036| o,sosial o,ooz2| o,oog barusan . il. 1n30o00oo| o,00eg poin. o,oo2615asa| o,o0102 o,co2o8| o,oo7| turanamis 7s8 o01o| o,o3i3| menuntut ooo77| o,oro2a| o,00s277| o,oo219e981| d00e1n| aon) rangkum . 6a7| o,oo2z4929| o,ooz42| o,ooo24 o,oo28s| o,oo7| sung 1ta6| o,0o332| oo14497| poso7398| o,oase| o,o0046 denah ola ash sa2. oo. .m0000| tugas| oo23se7| o,o7278a| oo2sasis| oos| zoos| 3sis0o| loss| o02241| oo7e| apa h aaa a aaa a i tama . ora7| ooo3s7i| o ) osa| oo12asal o,ooa3939e2| amal oom| snoaseto kalau . simpang cangkang . patung . 8i1j rungguraya o0og9| o,oo223a| o,00433a| o,oo1s1e963| bantainapu as1| o,o01394 s|ooooza7| oooozeisas| o,oon8e| a692| ooo317| o,oos| training . ooo1g| o,books7| o,0004a8| o,ooo1se927| o,oo215| amil o0oa| pakubeto ,00618j gandrung . loose o,oo1ga3| 7a| oo1toe| o0o3870871| a71) o011 aaaaaa| ono pangan o011| a1 kupangbaru | ) voor| ooo1828| o32| o,omar83| moore7389| o,oza2| o,ooe| jon jaga wereng ornamen 4m300. . o,0o6| n oo24607| o0, o,o3s8s| o,o93 kecamatankarusenjanang no denny ben tennnnnn daw ,007s84815| o0o16| quran . o,oo3949| puma 1m: 5s04| o,oo146| o,oog| lai akan o0os1| o,oo1830818| o,oo7| putus wuluh mn. nan n,oo2a o,osg29! simpangnaneng loose| boxes7| o,oosa| o0oos93872| tol kandis oo 3m300000| o,ooogws| o0o3288| o,o011s08| o,oo403| o,oo04 o,0o282| o,oos| boo00 horas98| o,o21aa6719| o,oa7as| o,ooa78| o,o208s| o,os2| kontrol penghitungan tc) upi 259elf9) ta) iak | 3590l(h) te) r00fri) tik nnn mene:2o tamiang layang, ali bupati timur ampera a.y abbasna desa (a00) kabupaten barito timur takut anggaran besaran add dan masing masing peruntukannya ta. dana gelar sisa dana setelah kang bidang pembangunan bidang pembinaan kecamatan desa pagu add siap tunjangan bpd dikurangi kolom (a) pen lenggataan desa dari kolom kemasyarakatan royong pemdes dari dari kolom kolom arab to dni pe puraupatal gan 2m) sarapan st) magang sonia genoa mak trp so000mot rp rp o151 oo) dosis489 mata borong s20n00.lo0| rp oo) oo) karanglangit hringen a00 rp bawean trp son son lo| mataram rp parasut rp roo menggarap rp rp o gempa prp ro) rp . harada rp rp. toresamatansenuatma kandis banyulandas rp rp balok tkp rp rp rp. rp. bambang rp tewahpupuh rp sedang eng il. kecamatan pangkep tutup map tuupapang rejo selasa sep tem b00 rp rp rojo rp z20000001 nes977. tas7i.ob0 rp ) oo)j b3s09905 her saito rp oo o202149560| oo ) oo) oamparisu roo j rp koran beangnalong madani rpo u535195400 rp b6000000 rp jaco rp sio266000| rp )? toluatap dan ix pe jawanjari tuna aneka rpo o rp rayapine tangan (o5 mungkur kanakan 2ios000o rp m0700t rp rp oj o3in01. oo amp rp oo) aparsaru oman hamas ipo7pk0oi tuai26 ooj256span ooj o3gssp danau rancu ee. rp t tenan o tu u t rear kam gan kan kan olok tandang rp amp rp oneampi rp sumber galunggung muaraawang kampung rb tamsasaoo| rp rp oo oo pematang karau epo emban muara pantau mana 2ess7goo| m0000 r0 2s832120| roo)j ses ati oposbsno| pangsersin rp tossede7oo| rp rp tya pinangtunggal so0t ii d047e0| roo) oo omacatai pre gampong a13 |ro arakawa samsung rp. oo soo ijomurobuyune tumpang ulung sumber rejo o o ) ni167. min jie temp0| i. ua kecamatan maju epat jurusan rp terang amputangt roo tayang rp rp map rp rp rp ( & guru rp rp balada i malinau rp ne353100| song kecamatan rare batuan lenggang rp as8571200( satuan unsur rp a9te81i oof seruyan panas omauntur tanerum re sigung soon rp. logo00000. iin aaa kecamatan paku aaa llama o ss2y88500| kalau simpang cangkang oo) ooo)j o28. oo ) patung rp rp rungguraya los bantai training oo rp sangat00| ooo j o36000000 o rp pakubeo gandrung o210. oo) r9o pangan kupangbaru u0.uuu a43 luar masuk kecamatan karun jarang lobak ran i puma rp lahan rp) wuluh ir | & simpangnaneng kandis ( rotor tamiang layang, apa bupati barito timur, ampera lampiran iii s#ketukan bupati barito timur nomor tanggal: ril lotyanggaran lo1t tahapan pencairan add kabupaten barito timur ta. del seomamtoaa .imam mru0n j juj isi ee kecamatan dusun timur pulau partai sarapan magnetis jaar matamu borong didi karang langit hringen jawatan (tt mataram reo po parasut menggarap gum sumur harada e aae rn, (tt kecamatan benua lima oo voodoo i kandis banyulandas track do 3hewampupur b00t rpo salsa cubpanasena rp a aje " o ovlvkw lw kecamatan pangkep tutup pulau padang 535susu mao a13620| ambition ke risson 2864517607r do romania benar rp333 amparibura kota betang along an| lalap kecamatan awang o ge) tanah jari bangkirayen mantr po mb593oso hayuning tangan mungkur kanakan ampar agar batu ban tanah mansiwui re 379500rp |r0 danau minggu tnr sen kecamatan dusun tengah saing rokok re jaa459000 amphib rejo s000 rp j ow0086i00jr powo o o o j putri netampin sumber galunggung tu0 net a20 muara awang dam oo rp 1rd ter pematang karau wow wow w w muara pantau team kupang bersih pulau pinang tunggal jagalah gampong arakawa sat po bambulung leo uju565314900r po (at muruduyung (tumpang ulung sumber rejo sep www vii kecamatan maju epat jurusan rpo ptampulangit turut uwu siong ate tx kecamatan rare batuah ow owvwovo x puri tenggang batuah unsur barusan turun amis nan prp ir malinau sabung prp prp prp e te w ovo www l kecamatan paku mio tampa kalau simpang cangkang rp patung rp rungguraya prp bantainapu training prp rp prp no2. pakubeo rp gandrung a00 pangan prp "kupang baru rp luaujawuk sam w sisi o tana aaa kecamatan karun jarang toba ran mea rp tangan i00 pututtawuluh simpang nanang rp kandis borat tr po o tamiang layang, ap2&!k. bupati timur, ampera a.y.bebas |
maa panas bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati kabupaten pati:mot,motor tahun tentang perubahan ataspemarariaa temmarpan map pemeran team . arsadabereksatanhukumteap 200n0001 map persidangantingkat banding npambekasatamiukamteap sopo0 asian bekeksatanukumteap otonom0 hap pesidangantik kasasi seong aafetampedaa tata dugaan oog jetamapperstanantel pambekaataniukamttap otonom0 arsadanberaksatanhukumteap 3o0noo0) tahap persidangan tingkat banding pumberekaaanhukumteap togo0 san berkekuatan ukumtras tahap persidangan tekanan logper tahapan perktiga penerima bantuan hukum setiap orangdalam hal permohonan secara lisandaerah, kartu bantuan langsung tunai, kartu keluarga sejahtera, kartu beras miskin, dokumen kepesertaan program kesejahteraan pemerintah lainnya atau dokumen lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan! perangkat daerah perlu adanya uraian tugas jabatan; tor dan pegawai pada badan kesatuan bangsa dan politjabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pem perintah. jabatan administrasi! adalah sekelompok jabatan yang ber dministr tesbagian danbab ura an tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas bagian kesatu jabatan pimpinan tinggi uraian tugas kepala badan kesatuan bangsa dan politik adalah sebagai berikut: merumuskan program kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;;; merumuskan kebijakan bupati bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku; merumusk;.sosial dan budaya, pembinakoordinasi bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaanantarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,administrasi kesekretariatan badan kantor kesatuan bangsa dan politik; membina pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, dan politik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan bupati; melaksanakan fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dprd), dan lembaga politik; melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; menyelenggarakan koordinasi musyawarah daerah; mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan politik dengan cara mengukur pencapaian program kepayang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan; mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidangmelaksanakan pemantauan, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahanbagian kedua administrator (l) uraian tugas sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik adalah; menyusun rumusan kebijakan teknis kesekretaribidang agar diperoleh hasil kerja yang optimal; melaksanakan mengoordinasikan dan penyusunan rencana dan program kerja;serum ahtanggaan, kct} suir hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi; melaksanakan mengoordinasikan pelaksanaan sistem pengendalian item pemerintah spip);; melaksanakan penyerang'garapan pengelolaan barang milik kekayaan, daerah dan pelayanan pengadaan barang jasa;adalah menyusun program kegiat sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan urat beragama dan penuh keperc sil kerja yang optimal; menyusun program kerjadrum usman kebijakan teknisebijakoordinasimonitoring, evaluasi, dan pelaporadalah menyusu ke'monitoring, evaluasi, dan pe !mberikan fasilitasi kegiatan terhadap lembaga pemilihan daerah untuk menciptakan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah yang sesuai ketentuan yang berlaku;. melaksanakan fasilitasi hubungan antar lembaga, pemerintahan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, lembaga politik dan kemasyarakatan lainnya; menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi, mediasi dan kerja sama dengan lembaga antar lembaga politik guna menciptakan kondisi daerah yang kondusif; melaksanakan pembinaan, pelayanan administrasi dan pemantauan terhadaplam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan daerah; memberikan fasilitasi yang berkaitan dengan partai politik; mengadakan komunikasi konsultasi dan kerjasama antar partai politik dan kemasyarakatan; melaksanakan pemantauan politik, ekonomi dan budaya; menyiapkan bahan memberikan fasilitasi yang berkaitan dengan partai politik; mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama antar partai politik,; menyiapkan bahan rapat koordinasi musyawarah pimpinan daerah; memfasilitasi demokratisasi bangsa dan masalah aktual dalam bidang politik , rain tugas kepala bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik adalah menyusu ; memberikan fasilitasi kegiatan terhadap forum komunikasi deteksi dini masyarakat fkm) dan komunitas inte ijen daerah komandan) guna menciptakan kerukunan masyarakat dan menciptakan ketertiban dan ketentraman umumgian ketiga pengawas uraian tugas kepala sub bagian program anggaran dan keuangan adalah menyusun program kegiatan sub bagian program anggaran dan keuangan, monitoring, serta evalunyiapkan konsep naskah dinas bidang program anggaran dan pelaporan sesuai dengan event rail j8i berlaku kebijakan yang ditetapkan atasan;ce olahan keuangan, dataran, anggaran < mena wabahtem pemerintah,! dan kehumasan; melaksanakan pence olahan administrasi barang; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian program anggaran dan pelaporsub bagian umum dan kepegawaian; menjabarkan perintah atasan melaluegiatan bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; menyiapkan konsep naskah dinas bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; mem ikan pelayanan urusan administrasi!; menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;; melaksanakan ketatausahaan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai; melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan; menyiapkan bahan telaahan hukum, organisasi dan penatalaksanaan; menyiapkan bahan kerja sama dan keprotokolan; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaiideologi dan wawasan kebangsaan adalah menyusun rencana kegiatan sub bidang ideologi dan wawasan kebangsanyusunan l pijakan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; menyiapkan bahan pmb naan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; menyiapkan bahan fasilitasi b la negara, pembauran kebangsaan dan karakter bangsa. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah d nas ideologi wawasan kebangsaan guna pelestarian nilai nilai kebangsaan dan nasionalisme;pengembangan nilai nilai kebangsaan, kewaspadaan bangsa, ketahanan nasional dan b la negara guna meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi masyarakat; menyiapkanpancasila; memberikan fasilitasi kegiatan terhadap badan komunikasi pembauran kesatuan bangsa bakon pkb) guna menciptakan pembauran dan kerukunan antar komponen bangsa;; mengadakan forum komunikasi dan konsultasi pemantauan ideologi negara; memfasilitasi pembauran dan naturalisme; mengadakan ceramah ketahanan bangsa; melaksanakan orientasi ketahanan bangsa; mengadakan temu karya kesatuan bangsa; mengadakan forum wawasan kebangsaan; mengadakan sosialisasi pemantauan nilai nilai nasionalisme; mengadakan pemantauan pemasyarakatan bahasa indonesia; mengadakan pemantauan organisasi organisasi eks gerakan september partai komunis indonesia g30s pki) dan bahaya laten partai komunis indonesia pki), organisasi terlarang lainnya; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada sub bidang ideologi wawasan kebangsatahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama adalah menyusun rencana kegiatan sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; menyiapkan fasilitasi dan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika; menyiapkan fasilitasi dan bahan pembinaan kerukunan umat beragama dan penuh kepercayaan melaksanakan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran penuh kepercayaan; mengadakan sarasehan peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dan aliran penuh kepercayaan; memfasilitasi persengketaan antar umat beragama dan aliran penuh kepercayaan; mengadakan pemantauan pendirian aliran umat beragama dan aliran penuh kepercayaan; menyiapkan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika; melaksanakan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika; melaksanakan koordinasi penanggulangan penyalahgunaan narkoba; merumuskan pedoman dan petunjuk teknis penanggulangan penyalahgunaan narkoba; melaksanakan pemantauan kegiatan masyarakat yang berdampak pada ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya yang dapat berpengaruh terhadap situasi daerah; melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap ketentraman, ketertiban umum, politik, sosial dan budaya daerah sebagai bahan evaluasi; melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agampolitik dalam negerimpersiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan demokratisasi, masalah aktual serta hak asasi manusia guna meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat; p*, melaksanakan pem; melaksanakan fasilitasi partai politik;; melaksanakan bintik penyusunan lpj (laporan pertanggung jawaban; m nyiakan bahan melaksanakan rapat koordinasi musyawarah pimpinan daerah; melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan bidang politik kemasyarakatan sebagai bahan evaluasi;. ketentuan yang berlaku; memfasilitasi keaman ng berlaku menyiapkan bahan koordinasi penanggulangan narkobaorganisasi kemasyarakatangilaksanaan kebijakan,; memberikan pelayanan administrasi terhadap pendaftaran, dan rekomendasi izin kegiatan setiapyang akan melaksanakan kegiatan daerah; melaksanakan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan; melaksanakan fasilitasi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama antar organisasi kemasyarakatan; menyiapkan bahan rapat koordinasi musyawarah pimpinan daerah; menyusun data partai politik lembaga swadaya masyarakat lsm) organisasi masyarakat ormas); melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahanerah sebagai bahan evaluasinarkobwaspadaan dini dan kerjasama intelijen adalah menyusun program kegiatan bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijemberikan bahan rekomendasi perijinan penelitian dan survey padapenanganan konflik adalah: menyusun program kegiatan bidangfasilitasi pelaksanaan bidang penanganan konflik; menyiapkan bahan koordinasi penanganan konflik; menyiapkan bahan pembinaan penanganan konflik; melaksanakan penanganan konflik sosilaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi intelijen kewaspadaan; melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas .aria daerah karanganyar hukum, alih n1p tahun tentang retribusi izin gangguan, dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan peraturan bupati. bahwa berdasarkan pertimbangan padaretribusi izin ganggugangguazin ganggu1x24yaitu wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal, dan atau, atau,i pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian retribusi izin gangguppt dengan berpedoman keundang und ang,; ijc j:qairn:!i meni_iberi!eh persetujuan bersama; bupati batang har! tent ang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ang gt, ran dengan rahmat tuhan yang maha esa peraturan der al l kabupaten batang nomor tahun pemerintah.h kabupaten batang peraturan pemerintah nomo;[!indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor deng persatuan bersama . peraturan daerah kabupaten batang hari nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah (dana perimbangan lembaran negara.. l.arnpiran lampiran lampiran ill lampiran l.lampiran lampiran lampiran vii lampiran vii! lampiran lampiran. organisasi skpd. pendapatan, belanja dan pembiayaan; rekapitulasi penegasan be!clan fungsi dalan!~niatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali da!am tahun anggaran ini: rp. rp. rp. defisit pembiayaan penerimaan pembiayaan pengeluaran jum!ah pembiayaan netto surpluso. peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ahun anggaran memutuskan dewan perak!lan rakyat daerah dan bupati batang dengan persetujuan bersama menetapkan ali req lembaran der att!f kabupaten batang tahun2013 tahun nomor: () ; sedangkan muara bulian pada tanggal, sekretaris daerah ka.kabupaten batang plt. bupati batang wakil sin~n ditetapkan muara bulian pada tanggal lol peraturan daerah ini mu!ai berlaku pada tanggal diundangkan. fl.13 lampiran xii daftar dana cadangan daerah; dan mampuan daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. |
etabarang daerah pemberi ntah kabupaten paser dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati paser, menimbang bahwa barang milik daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien serta tidak bernilai ekonomis lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari daftar barang milikukan kabupaten pasebergerak adalah barang milik kekayaan daerah yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah pindahkan. barang tidak bergerak adalah barang milik kekayaan daerah yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindah pindahkan atau menurut perundang undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerakdaerah dari daftar barang dngan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yangdan pengelolaan, keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disingkat bukan adalah badan pengelolaan, keuangan dan aset daerah kabupaten paser. bab penghapusan barang lik daerah penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan cara menghapusnya dari daftar barang berdasarkan keputusan penghapusan barang milik daerah oleh pejabatsudah beralih kepemilikannya, dikarenakan salah satu hal dibawah iniketentuan peraturan perundang undangan: pemusnahan: daerah, dikarenakan salah satu hal dibawah ini: beralih kepemilikannya karena terjadi pemindahtanganan:iii dasar penghapusan barang penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan alasan alasan sebagai berikut dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain luar kemampuan manusia keadaan kahar (force majeure): lokasi tidak sesuai lagi dengan rencana umum tata ruang rute) atau rencana tata ruang wilayah rtrw)dan penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi telah melampaui batas waktu kegunaannya kedaluwarsa, barang mengalami perubahan dalam spesifikasi dan sebagainya,:untuk barang milik daerah yang sudah terbukti hilang, dibuktikan dengan berita acara barang milik daerah yang tidak ditemukan fisiknya oleh panitia penghapusan diketahui oleh skpd bersangkutan sebagai pengguna barangsedangkan barang barang inventaris lainnyab proses penghapusan barang mili, sebagai berikut: inspektorat: badan pengelolaan, keuangan dan aset daerah, bagian hukum:dan dinas cipta karya. tugas panitia penghapusan meneliti dan memeriksa barang yang rusak, hilang, tidak diketahui keberadaannya, serta memeriksa dokumen kepemilikan. hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara barang milik daerah yaitu: berita acara pemeriksaan barang inventaris dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian,surat keterangan sebab kematian dan lain lain: berita acara pemeriksaan barang inventaris yang tidak diketahui keberadaannya oleh pengguna barang kuasa pengguna barang skpd dibuat surat pernyataan, berita acara barang inventaris yang hilang atau tidak ditemukan bukti fisiknya, dan tidak ada laporan hilang dari kepolisian maka dibuatkan surat pernyataan dari pengguna barang kuasa pengguna barang skpdolehapabila masih terdapat nilai ekonomis panitia penghapusan dapat memberikan rekomendasi untuk dijual dengan cara dilelang dan hasil lelang disetor kas daerah. bab pelaksanaan penghapusan barang :, alasan lain sesuai peraturan perundang undangan:, pemusnahan dapat dilakukan dengan cara dibakar: dihancurkan: ditimbun: ditenggelamkan dalam laut: atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. pelaksanaan pemusnahan sebagaimana huruf dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada bupati. bab viih,dan alasan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibuatkan berita acara pembongkaran dari skpd yang bersangkutan dan disertai dengan dokumentasi bangunan atau jembatan tersebut. penghapusan atas barang milik daerah hasil inventarisasi dengan kondisi rusak berat yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dijual dengan cara dilelang. pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud dengan mekanisme sebagai berikut kepala skpd mengusulkan barang milik daerah dengan kondisi rusak berat yang masih memiliki nilai ekonomis kepada sekretaris daerah kepala bukan untuk dihapuskan. penghapusan dilaksanakan oleh kepala skpd dengan keputusan dari sekretaris daerah setelah mendapat persetujuan bupati. bab viii pelaporbsid(nama kemanmendasarisurat direktur jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri tanggal oktober nomor: kedua perihal:surat kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sidoarjo tanggal oktober nomor: perihal: permohonan pergeseran anggaran dpp tahun surat kepala dinas sosial tanggal november nomor: perihal: permohonan tambahan anggaran untuk tpp berdasarkan beban kerja, dan surat kepala dinas kesehatan tanggal oktober nomor: perihal: permohonan pembukaan sistem pembayaran, serta surat dari beberapa perangkat daerah lainnya, perlu dilakukan penyesuaian penganggaranlampiran d dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesawaran menimbang mengingat bahwa dengan sem akin meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang dapat bahasakan persen tangan sum ber daya manusia dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu upaya melindungi seluruh komponen masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitasi pelaksanaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kabupaten pesawaranfasili; undang undang nomor tahun tentang psikotropiknarkotika; lembaran negara republik indonesia tahun nomor tam bahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor undang undang nomor tahun tentang pem perintah daerah sebagai ana telah diubah beberapa kali terkahir dengan undang undang nomor tahun peraturan pem perintah nomor ahun tentang pelaksana undang undang nomor tahun tentang narkotika; menetapkan peraturan presiden nomor ahun tentang badan narkotika nasionalbadan narkotika nasional; peraturan menteri dalam negeri nomor tah; peraturan kepala badan narkotika nasional nomor tah tentang tata cara penanganan tersangka terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi;peraturan bupatibab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dim maksud dengan: daerah adalah kabupaten pesawaran; pem perintahkan daerah adalah penyelenggaraan uru san pem perintahkepala daerahn aran dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingka kabupaten pesan aran. organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disebut opdnarkotika nasional yang selanjutnya disebut bnn adalah instansi vertikal yang bertanggung jaw melakukanrofesi pegawai negeri sipil dan pegawai pem perintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat daerah tim terpadu adalah tim yang melaksanaksebagai ana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor ahuninstansi vertikal adalah perangkat dari parte atau lembaga pem perintah non parte yang punyai lingkungan kerja wilayah yang bersangkutan. fasilitasi adalah upaya pem perintah daerah beserta lem bagi terkait kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. p4gn adal atau bukan tanam an, baik sintetis maupun sem sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, ngalam sam pai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat enim bukan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan golongan sebagai ana dim maksud dalam lam peran undang undang nomor ahun tentang narkotika. bat obatan terlarang adalah bahan atau zat yang dapat pengaruhi kondisi kejiwaan ata psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan, dan prilaku serta dapat enim bulan ketergantungan fisik dan psikologi. prekursor narkotika adalah zat atau bahan pem ula atau bahan kim yang dapat digunakan dalam pem buatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagai ana dim maksud dalam lam peran undang undang nomor ahun tentang narkotika. psikotropika adalah obat atau zat, baik alam maupun sintetis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada saraf sat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas ental dan prilaku. ahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak term masuk dalam narkotika dan psikotropika, tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan. pencegahan adalah segala upaya, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, bertujuan meniadakan menghalangi faktor faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. penanganan adalah upaya melakukan tindakan pem alihan pada penyalahgunaan pecandu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pem binaan dan dengan sikotropika, dan bahan adiktif lainnya. penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tan hak atau melawan hukum penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan obat obatan terlarang tanpa indikasi edis, tidak dalam dengan asan dokter, dan tanpa hak ata melawan hukum pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan ata, psikotropika, zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa diancam menggunakandan keluarganya wali dari pecandu, penyalahgunaan narkotika yang belum cukup kepada institusi penerima wajib lapor mendapatkan pengobatan peran atan melalui rehabilitasi edis dan rehabilitasi sosial. institusi penerima aan wajib lapor yang selanjutnya disebut ipl adalah sat kesehatan masyarakat, sakit, lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pem perintah. dendam ringan adalah pem berikan konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan kegiatan positif seperti asan kebangsaan, parenting skill, dan lain lain bagi penyalahgunaan baik pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani kuratif dan rehabilitasi. advokasi adalah dendam ringan dan konsultasi hukum bagi penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. rehabilitasi medis adalah atu proses kegiatan pengobatan secara terpadu dan holistik m menyeluruh dengan cara promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitasi bebaskan penyalahgunaan baik pecandu dan korban dari ketergantungan narkotika. rehabilitasi sosial adalah atu proses kegiatan pem alihan secara terpadu, baik fisik, ental maupun sosial,agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat mencegah risiko kejam bulan, ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkotika. fasilitas rehabilitasi medis adalah tem pat yang digunakan menyelenggarakan pelayanan kuratif d, baik medis, fisik, psikis, spiritual, dan sosial. lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika adalah lem bagi yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika. aturan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalu formal, conform dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah daerah. os tem pat pem pondokan yang selanjutnya disebut pem pondokan adalah rum atau kam yang disediakan tem masuk tem pat tinggal keluarga, sah hotel dan penginapan daerah. gram adalah tem yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh instansi yayasan dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial daerah. tem pat adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang penis bulan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan penyelenggaraan sah daerah. hotel penginapan adalah bangunan yang disediakan bagi orang dapat menginap istirahat, peroleh pelayanan, dan ata fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, term masuk bangunan lainnya, yang menyatu dan dikelola serta dimiliki oleh pihak yang sam kecuali pertokoan dan perkantoran daerah. adan asa adalah dia elektronik, dia cetak, media sosial, serta dia online yang berada dalam wilayah daerah. anak adalah seseorang yang belum berusia (delapan belas) tah term masuk anak dalam kandawaran. bab narkoba narkoba terdiri dari (tiga) kom panen yaitu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. narkotika meliputi (tiga) golongan yaitu golongan golongan ii, golongan iii, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. psikotropika meliputi (empat) golongan yaitu golongan golongan ii, golongan iii dan golongan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. ahan adiktif lainnya meliputi nikotin, kafein, spiritus, solve inhumans, alkohol dan lem ambon. bab iii maksud dan tujuan peraturan bupati ini dim maksudkan sebagai acuan bagi seluruh opd, kom panen masyarakat, organisasi non pem perintah serta pelaku sah dan institusi pendidikan dalam melaksanakperaturan bupati ini bertujuan wujudkan fasilitasi aperaturan bupati ini meliputi: kebijakan umum. pencegahan. pem bersamaan dan peran serta masyarakat. rehabilitasi. pem binaan dan pelaporan. pem biaya. penghargaan. sanksi. bab kebijakan umum bagian kesatu kelembagaan ntuk mendukung terselenggaranyabentuk tim terpadu yang terdiri dari opd dan instansi vertikal lainnya. dalam pelaksanaan tugasnya, tim terpadu sebagai ana dim maksud pada dikoordinir oleh opd yang menangani satuan bangsa dan politik kabupaten pesawaran. tim terpadu sebagai ana dim maksud pada bertugas: menyusun rencana aksi daer. keanggotaan tim terpadu sebagai ana yang dim maksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua tugas organisasi perangkat daerah selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, opd kabupaten pesan aran berkewajibanpada satu ana dim maksud pada dituangkan dalam bentuk rencana aksi daerah (rad) penyusunan rencana aksi daerah (rad) difasilitasi oleh opd yang menangani san satuan bangsa dan politik selaku sekretaris merangkap sebagai ketua pelaksana harian tim terpadu. bagian ketiga kebijakan pem perintah kabupaten pesawaran dalam rangka fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pem perintah daerah punyai kebijakan melalui tim terpadu dengan melaksanakan upaya sebagai berikut: meningkatkan sosialisasi penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara kom prehensil dan integral, dilingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat; meningkatkan peran serta masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga beragam aan, organisasi asyarakatan, organisasi pem udaan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pem uda, pelajar dan mahasiswa dalam upaya p4gn; meningkatkan sum ber daya manusia asn dalam alam dan mengetahui bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui sosialisasi, bim ringan teknis dan pelatihan; memfasilitasi peningkatan utu layanan klinik pratama dan ipl guna rehabilitasi para penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan serta pecandu narkotika yang diselenggarakan oleh pem perintah dan kom panen masyarakat. menyusun regulasi dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan bim ringan teknis tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bagi kalangan pem uda, pelajar m mahasiswa pekerja serta kom panen masyarakat lainnya; menyediakan sarana dan sasaran pelaporan tim terpadu melalui sistem inform asi pencegahan dan pem berantakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan narkotika dengan melakukan tes urine bagi calon asn dan asn serta tenaga kerja kontrak lingkungan pem perintah daerah; bab pencegahan bagian kesatu umum fasilitas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan dengan cara: sosialisasi penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; bangun sistem inform asi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; sang baliho, spanduk, leaflet, brosur dan stiker anti narkotika; melaksanakan deteksi dini narkotika melalui tes urine; melaksanakan pem bersamaan peran serta masyarakat; melakukan pem ejaan wilayah raw penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; meningkatkan fasilitas pelayanan rehabilitasi medis dan sosial; penyediaan data dan inform asi p4gn. bagian kedua sosialisasi penyuluhan sosialisasi penyuluhan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika wajib dilakukan oleh opd melalui tim terpadu. ajaran sosialisasi penyuluhan sebagai ana dim maksud pada meliputi citra kerja opd, pem uda, pelajar, pekerja, keluarga, asn dan tetangga kontak pelaku sah dan masyarakat lainnya. sosialisasi penyuluhan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir serta berkesinam bunga dalam bentuk pertama uan dan pem binaan serta melalui dia baik cetak maupun elektronik serta bentuk dia lainnya. adan milik pem perintah maupun asta serta lem bagi pendidikan baik negeri maupun asta wajib melakukan sosialisasi penyuluhan p4gn serta deteksi dini penyalahgunaan narkotika dilingkungan kerjanya. sosialisasi penyuluhan p4gn sebagai ana dim maksud pada dilaksanakan oleh tim terpadu. kegiatan sosialisasi penyuluhan sebagai ana dim maksud pada dilaporkan kepada bupati pesan aran melalui tim terpadu. pem perintah daerah kabupaten pesan aran dapat enam bil kebijakan kepada setiap calon asn dan calon pejabat eselon atau pejabat publik maupun calon tenaga kerja kontrak, melakukan pem siksaan narkotika sebagai salah satu syarat diangkat menjadi asn dan pejabat eselon atau pejabat publik maupun tenaga kontak, pem siksaan narkotika bagi seluruh asn dan tenaga kerja kontrak lingkungan pem perintah daerah dapat dilakukan secara periodik setiap tah atau dapat dilakukan secara mendadak. pem siksaan narkotika sebagai ana dim maksud pada dikoordinasikan dengan tim terpaduagar mengawasi tem pat yang dikelolanya guna menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotikawajib enem pelican sang papan regnum atau stiker larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada tem pat yang udah dilihat dan dibaca. melaporkan kepada tim terpadu jika ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada tem pat sah dikelolanya. bab vii pemberdayaan dan peran serta masyarakat masyarakat punyai hak serta berpartisipasi dalam upaya p4gn daerah. masyarakat dapat bentuk adah peran serta dibidang p4gn. berperan aktif sebagai relawan maupun satuan tugas anti narkoba menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dari segala bentukupaya p4gn daerah sebagai ana dim maksud pada dan difasilitasi oleh tim terpadu. bab viii rehabilitasi pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. kewajiban menjalankan rehabilitasi edis rehabilitasi sosial sebagai ana dim maksud pada dilakukan secara sukarela ata melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh ipl yang telah ditetapkan oleh kem entertain kesehatan dan kem entertain sosial. prosedur dan tata cara pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pecandu narkotika yang belum cukup wajib dilaporkan orang atau walinya kepada ipl guna dilakukan peran atan atau pem alihan. pecandu narkotika yang sudah cukup wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada ipl guna dilakukan peran atan atau pem alihan. pem perintah daerah fasilitasi pengadaan sarana dan sasaran pelayanan rehabilitasi serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan ipl yang sudah ditetapkan oleh kem antrian kesehatan dan kementerian sosial. bab pembinaan dan pelaporan pem perintah daerah melakukan pem binaan terhadap. pem binaan sebagai ana dim maksud pada dapat berupa penyusunan rencana kerja, rapat rapat, diskusi dan bim ringan teknis yang berkaitan denganpelaporlakukan secara berjenjang.melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada tim terpadu. tim terpadu melaporkan pelaksanakepada bupati. bab pembiayaan opd agar menganggarkan m menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan sosialisasi penyuluhan p4gn seta kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba dilingkungan satuan kerjanya. penyusunan rka sebagai ana dim maksud pada dibantu oleh tim terpadu. pem biaya sebagai ana dim maksud pada dan dapat bersua ber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sum ber pem biaya lain yang sah dan tidak mengikat. adan milik pem perintah maupun asta serta lem bagi pendidikan baik negeri maupun asta agar biaya penyelenggaraan kegiatan sosial penyuluhan p4gn serta deteksi dini penyalahgunaan narkotika dilingkupi eru sah aan atau lembaganya. bab penghargaan pihak yang berperan serta bantun tindak pidana dari narkotika dan prekursor narkotika berhak menerima tanda penghargaan. pem berikan penghargaan bertujuan berikan pengakuan atas prestasi dan peran serta masyarakat dan penegak hukum sebagai dorongan meningkatkan motivasi dalam ikut serta mendukung dan mendorongpenghargaan sebagai ana dim maksud dalam diatas dapat berupa: piagam; tanda jasa; untuk penghargaan lainnya penerima tanda penghargaan p4gn bertanggung jawab: menjaga dan pelihara nam baik diri dan tanda penghargaan p4gn yang telah diberikan; dan memberikan keteladanan sebagai dorongan meningkatkan motivasi dalam ikut serta mendukung dan mendorong keberhasilan dalam bidang p4gn bab xii tata cara pemberian penghargaan bagian kesatu umum penghargaan p4gn diberikan berdasarkan bulan dari asing m asing pemain pin opd lingkungan pem perintah daerah atau pim pinang institusi lainya. terhadap usulan sebagai ana dim maksud bupati melalui adan satuan angsa dan politik kabupaten pesan aran melakukan hal hal sebagai rik melakukan penelaahan, pem siksaan, penelitian dan penilaian terhadap lan calon penerima penghargaan baik teknis maupun istri; melakukan verifikasi dalam rangka validasi data terhadap usulan yang diam pakan; dan berikan perti tangan perti tangan, penelusuran dan enam pakan hasil penilaian kepada bupati. penghargaan p4gn diberikan atas prestasi pengabdian berperan aktif dibidang p4gn pem berikan tanda penghargaan p4gn dilakukan setelah adanya penilaian dari tim penghargaan p4gn yang ditetapkan dengan keputusan bupati pesan aran penghargaan dapat diberikan kepada orang perorangan, kolom poem masyarakat, organisasi masyarakat, lem bagi daya masyarakat, lem bagi pem perintah dan penegak hukum anda penghargaan dilakukan dengan bulan atau tan lan yang ditujukan kepada bupati pesan aran melalui tim penghargaan p4gn penghargaan sebagai ana dim maksud pada diberikanberdasarkan atas perakitan langsung atas perbuatan yang telah dilakukan oleh yang akan diusulkan laporan berdasarkan atas perakitan sekurang kurangnya (dua) orang tentang perbuatan jasa yang telah dilakukan waktu pengusulan diam pakan kepada tim penghargaan sebagai berikut: bulan pem berikan tanda penghargaan p4gn yang akan diberikan pada hari anti narkoba internasional diterima oleh tim penghargaan p4gn paling lam bat (tiga) bulan sebelum tanggal tah berjalan, bulan penerima aan penghargaan p4gn akan diberikan pada hari ulang ahun kem berdekatan indonesia diterima tim penghargaan p4gn paling lam bat (tiga) bulan sebelum tanggal agustus tah berjalan penyerahan tanda penghargaan p4gn diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. penyerahan tanda penghargaan p4gn dapat dilaksanakan pada: hari besar nasional peringatan hari anti narkoba internasional waktu w waktu tertentu yang dianggap perlu bagian kedua pencabutan bupati pesan aran berhak mencabut tan penghargaan p4gn yang telah diberikan apabila melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan tindak pidana lainya. diberhentikan dari jabatanya ata unit kerjanya dengan pem perhentian tidak form at. menjadi anggota organisasi terlarang baik dalam maupun luar negeri. melakukan tindakan akar terhadap pem perintah republik indonesia. pelaksanaan tanda pencabutan penghargaan sebagai ana dim maksud dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan pencabutan tanda penghargaan bab xiii sanksi administrasi opd yang tidak melaksanakan upaya p4gn sebagai ana dim maksud pada dapat dikenakan sanksi berupa teguran. adan milik pem perintah, asta, lembaga pendidikan dan para kepala sekolah negeri sw asta yang tidak melaksanakan upaya p4gn sebagai ana dim maksud pada dapat dikenakan sanksi adm inisiatif. pemilik atau penanggung jaw hotel penginapan, tem pat hiburan, atau tem pat usaha, pem pondokan dan asam yang tidak melaksanakan upaya p4gn sebagai ana dim maksud pada dan dapat dikenakan sanksi administratif. sanksi adm inisiatif sebagai ana dim maksud dalam dan diberixiv ketentuan penutup ditetapkan pesan aran pada tanggal mei diundangkan pesan aran pada tanggal mei sekretaris daerah kabupaten pesawaran dewasa |
berita daerah kota bandung tahun nomor na, ne, sa, peraturan walikota bandung nomor tahun tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi seluler kota bandung walikota bandung, menimbang bahwa dengan semakin meningkatnya animo masyarakat dalam penggunaan perangkat telekomunikasi seluler yang menggunakan jaringan frekuensi yang diikuti oleh bertambahnya investor dalam bidang telekomunikasi seluler, berdampak pada semakin banyaknya pembangunan menara telekomunikasi seluler dan penggunaan serat optik sebagai sarana penunjang utama untuk perangkat telekomunikasi seluler yang menggunakan sistem frekuensi kota bandung, bahwa sehubungan dengan belum adanya ketentuan yang mengatur secara khusus tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud dalam huruf maka untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan warga disekitar menara telekomunikasi seluler serta untuk menjaga estetika ruang kota, keserasian dengan lingkungan, serta sebagai tindak lanjut daridan peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang ijin peruntukan penggunaan tanah ppt), maka dibutuhkan peraturan tersendiri tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi selule: mengingat undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi undang undang nomor tahun tentang bangunan gedungijin peruntukan penggunaan tanah pptkota bandung, memutuskan. dalam upaya menata menara telekomunikasi seluler, penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan menggunakan teknologi yang memungkinkan bisa mereduksi ketinggian penempatan antena pada menara telekomunikasi, sehingga pembangunan menara baru tidak perlu tinggi dan cukup dengan konstruksi menara tunggal. apabila dalam satu masa satu modul konstruksi bangunan gedung pada bagian plat betinanya didirikan lebih dari satu menara telekomunikasi seluler maka konstruksi menara harus berupa menara tunggal rangka dengan tinggi maksimal meter, dengan tetap memperhatikan keadaan struktur bangunan gedung termaksud melalui kajian teknis dari instansi berwenang ahli struktur yang dapat dipertanggungjawabkan. menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan berizin apabila keberadaannya dipandang mengganggu estetika kota maka pemilik pengelola menara diharuskan mendesain ulang untuk dijadikan menara kamuflase. pelaksanaan disain ulang sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah mendapat pemberitahuan tertulis dan petunjuk teknis dari instansi berwenang. menara telekomunikasi yang telah berdiri dan berizin apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan pola selebaran, harus bisa digunakan sebagai menara bersama baik untuk memperluas cakupan layanan dengan menambah antena atau shelter maupun dimanfaatkan oleh penyedia menara telekomunikasi seluler, dengan terlebih dahulu dilakukan kajian struktur oleh tenaga ahli yang telah bersertifikasi pada bidangnya. j0) dan atau perangkat radio link yang disubstitusi diganti dengan menggunakan serat optik. ji)bab perizinan pembangunan menara telekomunikasi pembangunan menara telekomunikasi seluler wajib memiliki keputusan penyedia menara telekomunikasi seluler dari walikota untuk yang memanfaatkan barang milik daerah, izin peruntukan penggunaan tanah ppt) atau izin yang sejenis untuk penempatan titik lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi seluler, izin mendirikan bangunan imb), rekomendasi penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap, apabila jaringan instalasi yang berada pada menara terhubung dengan jaringan utilitas pada ruang publik. keputusan penyedia menara telekomunikasi seluler yang menggunakan barang milik daerah diberikan oleh walikota melalui mekanisme pelelangan umum. untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah ppt) titik lokasi pembangunan menara telekomunikasi seluler harus diajukan secara tertulis kepada walikota dengan melampirkan syarat sebagai berikut keputusan penyedia menara telekomunikasi seluler dari walikota bagi yang memanfaatkan barang milik daerah dan barang bukan milik daerah, fotokopi kartu tanda penduduk pemohon dan kuasa pemohon, fotokopi bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa menyewa, fotokopi bukti lunas pajak bumi dan bangunan, surat kuasa apabila dikatakan, fotokopi akta pendirian perusahaan dan atau akta perubahannya, nota kesepakatan dengan penyelenggara jasa telekomunikasi seluler, gambar site plan dan rencana desain menara yang berskala, surat rekomendasi dari pangkalan tni lapangan udara husein sastranegara, jika menara telekomunikasi seluler yang dimohon berada kpop sekitar bandar udara husein sastranegara, surat rekomendasi ketinggian menara dari instansi yang berwenang apabila menara berada luar kpop bandung, persetujuan warga dit), rukun warga rw), lurah dan camat setempat (asli). untuk memperoleh izin mendirikan bangunan imb), terlebih dahuluizin peruntukan penggunaan tanah ppt) menara telekomunikasi dari dinas tata kota, rencana anggaran biaya rab) yang ditandatangani dan stempel perusahaan, gambar site plan dan rencana desain towerg.izin mendirikan bangunan imb) menara telekomunikasi seluler berlaku paling lama (lima) tahun. masa berlaku izin mendirikan bangunan imb) menara telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud dalam terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis masa berlaku dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat. apabila izin mendirikan bangunan imb) menara telekomunikasi seluler habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, maka dalam kurun waktu (tiga) bulan pemilik menara wajib membongkar menara tersebut. untuk memperoleh rekomendasi penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap yang dimaksud dalam huruf harus melampirkan fotokopi izin mendirikan bangunan imb), proposal pemanfaatan jaringan instalasi yang terhubung dengan jaringan utilitas pada ruang publik. bab vii jaminan keselamatan pemilik menara telekomunikasi seluler wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dengan difasilitasi oleh aparat kewilayahan yang dituangkan dalam berita acara. pemilik menara telekomunikasi selulerpenyedia menara telekomunikasi seluler maupun pemilik pengelola menara telekomunikasi seluler yang telah memiliki izin sebelum peraturan ini dibuat wajib melaporkan kegiatan pemeliharaan menara untuk menjamin keandalan strukturnya secara berkala setiap (satu) tahun sekali kepada walikota melalui pejabat yang ditunjuk. bab viii pengawasan dan pengendalian pengawasan dalam pelaksanaan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi seluler dilaksanakan oleh seluruh instansi yang mengeluarkan izin sesuai dengan kewenangannya. pengendalian dilaksanakan melalui mekanisme perizinan yang selektif dan cermat agar maksud dan tujuan dibuatnya peraturan ini tercapai secara optimal. menara telekomunikasi seluler wajib diterbitkan dan dibongkar apabila tidak memiliki perizinan dan berada diluar grid seperti yang diatur dalam peraturan ini: tidak melakukan desain ulang sebagaimana dimaksud dalam menyalahi perizinan yang telah diterbitkan dari setiapbab ketentuan peralihan menara telekomunikasi seluler yang sudah berdiri dan berada luar grid rencana pola sebaran menara telekomunikasi seluler, kemudian tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan dalam peraturan ini yang telah memiliki izin mendirikan bangunan imb), sekurang kurangnya selama (dua) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan diberi tenggang waktu paling lama (satu) tahun guna persiapan untuk bergabung pada menara bersama ataukurang dari (dua) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan, diberi tenggang waktu paling lama (dua) tahun guna persiapan untuk bergabung pada menara bersama dandengan masa berlaku (lima) tahun, setelah habis masa berlakunya harus bergabung pada menara bersama atau lokasi bersama apabila menara termaksud telah terwujud. untuk menjaga kelangsungan pelayanan jasa telekomunikasi seluler bagi masyarakat pengguna telepon seluler, penyelenggara jasa telekomunikasi seluler atau pemilik menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan belum memiliki izin serta lokasinya berada dalam area salah satu grid rencana lokasi menara seluler diberi kesempatan untuk mengajukan izin. penyelenggara jasa telekomunikasi seluler yang telah menjadikan menaranya sebagai menara bersama wajib menyampaikan laporan kepada instansi berwenang untuk dilakukan inventarisasi dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, dan selanjutnya wajib mengajukan izin baru sebagai bersama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan walikota tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi seluler kota bandung, maka perizinan menara telekomunikasi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur tabel grid rencana lokasi menara telekomunikasi seluler l6l. bandung kulon lo. andil lal bandung kulon babakan cipanas, bojongloa kaler | sukamara l68.| sukamara, cidade sukamara, sukawati 'o ' | |so.| bojongloa kidul ' cilacap (s9. sukawati oo sukawati, cicero babakan cipanas, astana anyar los. bojongloa kidul bojongloa kidulpenataan dan pembangunan menara telekomunikasi seluler adalah program pemerintah kota yang meliputi aspek perencanaan pola sebaran titik lokasi menara, pengaturan pembangunan menara dan pengendalian melalui mekanisme perizinan sesuai dengan kewenangan pemerintahyseluler adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi seluler yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi seluler. jaringan utama backbone) adalah jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai jaringan penghubung, antara lain central trunk, mobile switching centre msc), base station controller bsc). penyelenggara jasa telekomunikasi seluler adalah badan usaha milik pemerintah atau swasta yang bergerak bidang telekomunikasi untuk jasa layanan telepon yang menggunakan sistem frekuensi radio sebagai basis jaringan akses. menara bersama sharing tower) adalah menara telekomunikasi seluler yang dapat digunakan secara bersama sama oleh para penyelenggara jasa telekomunikasi seluler. walikota bandung, ttd. dada roda sekretaris daerah kota bandung adi and $|. ren sel adm ara dal san net conan ke) di. seo pajang doton. nee tag olok' dab yoo09 dwi "app sg loo yi) jaja, an) ola aia yag uap yo0, da1) kook maan ona han aoi, dog ori ate ol4 olla loh our oo. pemain aon do! oom homo ko, dig, ko) 970l1 ao ce. dengan pet aa pai tea lampiran ii : peraturan walikota bandung nomor tahun tanggal desember zona adalah pusat inti kota pusat primer dan daerah yang sudah tertata dengan baik, meliputi kawasan komersial inti pusat kota dan sekitarnya, kawasan pusat primer gedebage, pada persil yang langsung menghadap jalan arteri primer atau sekunder dan kolektor primer atau sekunder, sekitar pasar induk caringin dan gedebage, kawasan rekreasi taman hutan raya thr) ir. juanda dan kebun binatang, sekitar stasiun kereta api kebon kawung dan kiara condong, komplek industri pt. dirgantara indonesia, pt. pindad dan sekitar jl. senapati, jl. penghulu haji hasan mustofa sampai terminal cicaheum, komplek pertanahan dan keamanan kodam siliwangi, kawasan gedung sate, nasib dan sekitarnya, kawasan balai kota dan sekitarnya, jl. merdeka dan jl. wastukencana, kawasan perkantoran dan perdagangan jl. soekarno hatta, jl. asia afrika dan jl. sudirman, kawasan cagar budaya, taman kota. zona pusat sekunder), meliputi pusat sekunder sendratari: pusat sekunder sedang serang: pusat sekunder kopo kencana, pusat sekunder tangga, pusat sekunder arcamanik, pusat sekunder mayasari. zona iii adalah seluruh wilayah kota bandung luar zona dan zona yang masih terbuka seperti sawah, ladang atau kebun dengan radius minimal (seratus) meter dari pemukiman atau perumahan. zona adalah area pemukiman dan perumahan yang berada seluruh wilayah kota bandung meskipun berada zona dan iii. walikota bandung, sekretaris daerah kota bandung ttd. ayi dada roda pang tung eny vadi and lampiran iii peraturan walikota bandung nomor tahun tanggal desempangan sesuai rekomendasi komandan lapangan udara hasen udara hasen sastranegara sastranegara area jalur terbang dan sesuai rekomendasi dinas perhubungan provinsi jawa pendaratan pesawat udara barat. walikota bandung, ttd. sekretaris daerah kota bandung dada roda isa tt) jadi" vadi and lokasi bersama sharing site location) adalah area atau tempat yang memungkinkan terdapat beberapa tegakan menara telekomunikasi seluler untuk digunakan secara bersama sama oleh para penyedia jasa telekomunikasi seluler. menara kamuflase adalah penyesuaian desain menara telekomunikasi yang diselaraskan disamarkan dengan lingkungan mana menara tersebut berada. grid rencana lokasi menara telekomunikasi seluler adalah suatu area lingkaran dengan jari jari tertentu pada tingkat kepadatan pelanggan dan morfologi area yang tersebar serta mempertimbangkan perkembangan teknologi seluler. pola sebaran grid rencana lokasi menara telekomunikasi seluler adalah kumpulan grid dengan jarak tertentu yang tersebar dengan pola yang sistematis pada suatu kawasan, yang diprediksi akan mampu memenuhi tuntutan akan cakupan layanan coverage) yang optimal untuk sistem telekomunikasi seluler. penyedia menara telekomunikasi seluler adalah perusahaan yang menyediakan menara telekomunikasi seluler untuk digunakan secara bersama oleh para penyelenggara jasa telekomunikasi seluler baik berupa menara bersama maupun lokasi bersama. menara rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka besi baja yang dirangkai dan disatukan oleh simpul simpul sehingga tersusun menjadi suatu menara dengan bentuk segi tiga, segi empat atau lainnya. menara tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tiang tunggal dari besi baja atau beton bertulang yang terdiri dari beberapa bagian segmen yang disatukan secara seri berurutan mulai dari pangkal sampai ujungnykabelse transceiver station bts) adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel). keputusan penyedia menara telekomunikasi bersama adalah keputusan walikota yang menyatakan suatu badan hukum ditetapkan sebagai penyedia infrastruktur menara bersama atau lokasi bersama yang memanfaatkan barang milik daerah dalam penyelenggaraannya yang dipilih melalui proses pelelangan. izin peruntukan penggunaan tanah ppt) adalah izin yang diberikan untuk penempatan titik lokasi pembangunan menara telekomunikasi seluler. izin mendirikan bangunan imb) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun menara telekomunikasi selulataan menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut tpt adalah tim yang mengkoordinasikan program penataan dan pembangunan menara telekomunikasi kota bandung yang dibentuk oleh walikota. kawasan keselamatan operasi penerbangan yang selanjutnya disebut kpop adalah tanahinhole handle, gardu listrik dan telekomunikasi shelter) serta lainnya yang berada atas tanah, dan bawah tanah. bab maksud dan tujuan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi selulerseluler daerah dengan mengarahkan pada penggunaan menara bersama, lokasi bersama atau menara kamuflase, guna menjaga keamanan, keselamatan dan kenyamanan warga sekitar menara telekomunikasi seluler serta untuk menjaga estetika ruang kota dan keserasian dengan lingkungan. penataan dan pembangunan menara telekomunikasi seluler diselenggarakan dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jasa telekomunikasi seluler daerah, memadukan keberadaan menara telekomunikasi seluler dengan rencana pemanfaatan ruang kota agar estetika ruang kota tetap terjaga, penyelenggara telekomunikasi seluler daerah mampu mendukung kegiatan pemerintahan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, keberadaan menara telekomunikasi seluler dapat memenuhi kebutuhan masyarakat bidang telekomunikasi. bab iii menara bersama dan lokasi bersama dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas infrastruktur telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi seluler daerah dapat memanfaatkan menara telekomunikasi khusus yang telah berdiri dan memiliki izin dari pemerintah kota. penyelenggara jasa telekomunikasi seluler tidak diperkenankan menempatkan perangkat jaringan telekomunikasi selulernya pada menara tempat peribadatan. dalam upaya mereduksi laju penambahan tegakan menara telekomunikasi seluler, para penyelenggara jasa telekomunikasi seluler yang perangkatnya tidak menimbulkan interferensi antar sistem jaringan bila berdekatan harus menggunakan menara secara bersama. lokasi bersama dapat dimungkinkan apabila areanya cukup luas dan setelah dilakukan penelitian teknis pada menara bersama terjadi interferensi, dengan ketentuan tetap berada dalam cakupan grid dan memperhatikan nilai estetika. pada bagian atas atau atap bangunan gedung yang berupa plat beton, setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat atau kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk dijadikan lokasi bersama dengan melampirkan hasil perhitungan struktur bangunan lama. sistem telekomunikasi seluler menggunakan teknologi berbeda dan berpotensi terjadinya interferensi tidak diharuskan dalam penggunaan menara bersama atau lokasi bersama. penyelenggara jasa telekomunikasi seluler yang memiliki menara bila dari aspek teknis memungkinkan harus memberikan kesempatan kepada penyedia menara telekomunikasi seluler untuk menggunakan menara tersebut secara bersama dan bila lahannya masih luas harus bersedia untuk dijadikan lokasi bersama bab pembangunan menara telekomunikasi j0) pembangunan menara telekomunikasi seluler pada prinsipnya adalah pembangunan menara bersama atau lokasi bersama yang dapat digunakan secara bersama oleh lebih dari satu penyelenggara jasa telekomunikasi seluler. lokasi tegakan menara telekomunikasi seluler harus mengikuti rencana pola sebaran menara dan grid lokasi menara telekomunikasi seluler sebagaimana tercantum dalam lampiran penentuan grid rencana lokasi menara telekomunikasi seluler berdasarkan perhitungan jarak antar grid yang berdekatan maksimal sejauh meter dengan radius setiap grid sebesar meter (coverage), kapasitas (traffic)diluar area grid rencana, diperkenankan setelah melalui penelitian khusus dan harus menggunakan menara kamuflase. s5) pembangunan menara bersama atau lokasi bersama dapat dilakukan oleh pemerintah kota, koperasi atau badan hukum baik badan hukum penyedia menara telekomunikasi seluler maupun badan hukum lainnya. pemerintah kota melalui instansi yang berwenang akan meneliti dan mengkaji kapabilitas koperasi atau badan hukum sebagaimana dimaksud penyedi. penyedia menara bersama dan lokasi bersama yang memanfaatkan barang milik daerah akan ditetapkan melalui mekanisme pelelangan umum untuk memilih badan hukum yang paling optimal memberikan manfaat dan kontribusi untuk pemerintah kota. tata cara dan mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan perundang undangan. j0) proses pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tpt. setiap penyelenggara jasa telekomunikasi seluler daerah harus menyesuaikan rencana penempatan perangkat jaringan telekomunikasinya baik untuk memperluas cakupan, peningkatan kapasitas maupun peningkatan kualitas layanan supaya dapat menggunakan menara bersama atau lokasi bersama yang dibangun oleh penyedia menara telekomunikasi seluler daerah. banyaknya titik tempat menara bersama atau lokasi bersama dalam setiap grid ditentukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sekitarnya. peletakan menara terdiri atas peletakan menara atas tanah (greenjfield tower) peletakan menara atas gedung (roof top tower) pembangunan menara harus memperhitungkan kekuatan dan kestabilan dari aspek struktur yang memungkinkan dapat digunakan sebagai menara bersama. menara telekomunikasi seluler diklasifikasikan dalam (dua) bentuk, terdiri dari menara tunggal dan menara rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan meletakkannya. menara yang didirikan atas gedung harus dirancang sesuai estetika kota dengan konstruksi menara mini atau tiang (poleuntuk kepentingan penggunaan menara yang diperuntukan sebagai jaringan utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. menara telekomunikasi selulermeliputi rounding, penangkal petir, catu daya, aviation obstruction light dan aviation obstruction marking. identitas sebagaimana dimaksud pada antara lain meliputi nama pemilik pengelola, nama lokasi, nama alamat, peruntukan, tinggi menara, tahun pembuatan dan beban maksimum. ketentuan mengenai bentuk, tinggi dan tipe menara telekomunikasi seluler diatur berdasarkan ketentuan mengenai intensitas bangunan untuk menara telekomunikasi seluler seperti besaran koefisien dasar bangunan kdb) dan koefisien lantai bangunan klb) mengacu pada rencana detail teknik ruang kota dtk) pada masing masing wilayah perencanaan. ketentuan mengenai konstruksi menara telekomunikasi seluler seperti penyelidikan tanah (soil test), pengujian kekuatan struktur (loading test), pembebanan konstruksi, struktur bawah, struktur atas dan penguatan struktur pada konspembagian zona sebagaimana dimaksud dalam (satu) terdiri dalam (empat) zona yaitu zona il: penempatan titik lokasi menara permukaan tanah yang bentuknya kamuflase, maksimum ketinggian (tiga puluh enam) meterl yang bentuknya kamuflase, maksimum ketinggian (empat puluh dua meter)ii bangunan menara tunggal atau rangka, yang penempatan titik lokasinya permukaan tanah yang berada luar permukiman penduduk perumahan, dengan ketinggian maksimum (tujuh puluh lima) meter kecuali jika tidak dapat dihindari karena keterbatasan lahan maka diperbolehkan didirikan atas bangunan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada zona dan ii. zona daerah permukiman perumahan baik pada zona dan iii berlaku ketentuan sebagai berikut penempatan titik lokasi permukaan tanah dengan konstruksi menara tunggal yang bentuknya kamuflase, maksimum ketinggian (tiga puluh enam) meter, penempatan titik lokasi atas bangunan gedung (dua) lantai dengan konstruksi menara tunggal atau rangka maksimum ketinggian menara (dua puluh) meter. pembagian zona sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran il. pembangunan menara telekomunikasi seluler yang berada wilayah pada zona dan pangkalan tentara nasional indonesia angkatan udara husein sastranegara. daerah daerah yang berada dalam wilayah kpop sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii. desain menara telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud dalam harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. bab penataan menara telekomunikasi apabila penyedia menara telekomunikasi seluler yang telah memperoleh izin dari pemerintah kota mampu menyediakan menara bersama dan atau lokasi bersama dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan dapat digunakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi seluler secara bersama, maka perangkat telekomunikasi yang baru harus ditempatkan pada menara termaksud. |
peraturan daerah nomor tahun tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jambi, menimbang: bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap tahunnya provinsi jambicegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan provinsi jambi, mengingat dan 28inetapan undang undang nomor daruratlembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara nomoperaturan gubernur peta rawan hutan dan lahan, pemantauan berkala: verifikasi lapangan, protokol komunikasi dan pelaporan:jin dan kepala daerah dalam wilayah provinsi jambi peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa, surat edaran gubernur provinsi jambi kepada kepala daerah kabupaten kota, satuan kerja perangkat daerah, pemegang izin dan masyarakat. instruksi gubernur provinsi jambi kepada kepala daerah kabupaten kota, satuan kerja perangkat daerah. pengumuman media cetak dan elektronik pemerintah daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota dalam menyiapkan langkah langkah pencegahan selamat lambatnya selamatetapkan dalam peraturan gubernurenam bulan sekali. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring sebagaimana dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah setiap pemegang izin bertanggung. kelengkapan dan kondisi sarana prasarana seperti dimaksud pada berupa:dalan sebagaimana dimaksud dalam wajib memperhatikan rasio kecukupan dan luas izin. pengaturan lebih lanjut tentangdalam lebih lanjut diatur dalam peraturan gubernurenamsebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada pemegang izin. pembiayaan pelaksanaan pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangannya. bagian kedua sosialisasi publik pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada publik terhadap pencegahan dan pengendalian serta dampak kebakaran hutan dan lahan. sosialisasi publik sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemasangan plang himbauan larangan membakar hutan dan lahan, sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan lahan: kampanye media cetak dan elektronik, melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, melakukan pelatihan membuka lahan tanpa bakar plt) bagian ketiga penataan lahan gambut pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya wajib melakukan penataan ulang pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut sesuai peruntukan tata ruang dan wilayah provinsi jambi dan dalam peraturan perundang undangan. pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya wajib melakukan peninjauan ulang perizinan lahan gambut. peninjauan ulang perizinan lahan gambut sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan. pemerintah daerah wajib menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan gambut provinsi jambi paling lambat (dua) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan. setiap orang dan pemegang izin dilarang melakukan pembukaan kanal pada areal gambut yang memiliki kedalam lebih dari (tiga) meter. setiap orang dan pemegang izin yang telah melakukan pembukaan kanal wajib melaporkan aktivitas pembukaan kanal tersebut kepada pemerintah daerah. kanal yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada kelola dengan sistem kanal blocking. sistem kanal blocking sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan sistem pengaturan tata air yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bab pengendalian kebakaran hutan dan lahan jdiluar areal konsesi pemegang izin. identifikasi penyebab kebakaran, penegakan hukum: penanganan dampak kebakaran. penetapan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat sebagaimana dimaksud harus memperhatikan: jumlah titik api, luas areal yang terbakar, serta kabupaten yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. temperatur udara ekstrim drs fire danger rating system) sistem peringkat bahaya kebakaran kabut asap yang mempengaruhi jarak pandang tertentu. spi standardized precipitation index) indeks kekeringan berdasarkan curah hujan. isu indeks standart pencemaran udara) jumlah masyarakat yang terkena dampak. penetapan prosedur tetap dan kriteria status siaga dan atau tanggap darurat selanjutnya diatur dalam peraturan gubernurbagaimana dimaksud dalam harus memperhatikan representasi keterwakilan pemerintah, pemerintah kabupaten kota: satuan kerja perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, f . tokoh masyarakatlanjutnya diatur dalam peraturan gubernur. bab pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan pemerintah rehabilitasi. rekonstruksi. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak, dan sumber daya: penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak, pemenuhan kebutuhan dasar:, jumlah korban, cc. pencemaran dan kerusakan lingkungan: ketersedian sarana dan prasarana. pemerintah daerah melaksanakansebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan melalui upaya: identifikasi korban, pertolongan darurat, evakuasi korban. dalam pelaksanaelayanan kesehatan, pendidikan, penampungan dan tempat hunian yang layakkelompok masyarakat marginal bab peran serta masyarakat jl) masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian hutan dan lahan. bentuk dan jenis peran serta masyarakat dapat meliputi melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai peraturan perundang undangan, membentuk kelompok masyarakat peduli api mpa) dan kelompok tani peduli api ktp).hutan dan lahan, membantu upaya penanganan dampak hutan dan lahan. tata cara peran serta masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bab vii pembiayaan pembiayaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bersumber dari: apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten kota, bantuan pihak lain yang tidak mengikat. pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran daerah untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. penganggaran sebagaimana maksud pada dianggarkan dalam apbd provinsi dan apbd kabupaten kota setiap tahunnyketentua, menyuruh seseorang berhenti ataukitab undang undang hukum acara pidana. bab pengawasan dan sanksi administrasi bagian kesatu pengawasan pemerintah daerahterkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. pemerintah daerahpemerintah daerah atau, dilarang menghalangi pelaksanaan tugas penyidikan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. bagian kedua jl) pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pemegang izin jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas, teguran tertulis: paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan: pencabutan izin lingkungan. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam tidak membebaskan pemegang izin dari tanggungjawab pemulihan kerusakan lingkungan dan pidana. sankmegang izib.penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, penghentian sementara seluruh kegiatan, tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi terjadinya hutan dan lah: kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan. setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dalam jangka waktu hari kerja dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan. denda sebagaimana dimaksud pada setor kepada kas daerah sesuai izin yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya paling lambat hari kerja. bab ketentuan pidana perbuatan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan adalah tindak pidanakebakaran hutan dan lahan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang undanganpencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang undangan. bab ketentuan penutup instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian hutan dan lahan adalah badan penanggulangan bencana daerah, instansi yang membidangi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, badan pengendalian dampak lingkungan sertadesember gubernur jambi ttd irman diundangkan jambi pada tanggal februari sekretaris daerah provinsi jambi ttd ridha pikap, sh, mh, mm. lembaran daerah provinsi jambmenteri pertanian nomor tahundanbupati walikota adalah bupati walikota provinsi jamblahan adalah dan keseh. serta pemulihan lingkungan. peringatanhutan danmungkin sebelum kebakaran melua( lebih tinggi dibandingkan dengan suhu sekitarnyaseperti semula. pemulihan kerusakan lingkungkebakaran hutan dan lahanebakaran dinyatakan padamapabila sumber sumber api yang dapat menyebabkan kebakaran ulang (bara) tidak lagi ditemukan areal yang terbakariran api utama dengan api pembakaran. masyarakat peduli api mpa) adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahaparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintah dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten kota(ketua rt rw, kepala dusun, pembakar lurah, kepala desa, camat, bupati walikota) dan atau petugas jaga posko. pemegang izin adalah badan usaha perorangan badan hukum yang diberikan izin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan provinsi jambi. setiap orang adalah warga negara indonesia yang memiliki identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah republik indonesia. masyarakat lokal adalah warga negara indonesia yang berdomisili dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi jambi. masyarakat marginal adalah kelompok masyarakat terasing yang tidak dan atau belum mendapatkan pelayanan publik sebagaimana mestinyakanal blocking adalah tindakan penutupan aliran air pada kanal yang sudah ada kawasan hutan dan lahan dengan tujuan agar air yang ada tetap menggenangi permukaan areal, khususnya pada kawasan gambut. sarana dan prasarana adalah kelengkapan bangunan, peralatan yang memadai, personel terlatih, standar operasional dan prosedur serta pembiayaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. publik adalah masyarakat umum khalayak ramai dan badan hukum. setiap orang adalah peroranganlembaga swadaya masyarakat adalah lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahgendalian kebakaran hutan dan lahan dan pertanggungjawaban dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi upaya pencegahan, pengendalian, pengawasan, peran masyarakat dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi upaya terpadu dalam mencegahekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya: upaya terpadu dalam pencegahan, pemadaman, penanganan, penyelamatan dan perawatan korban akibat kebakaran hutan dan lahan. upaya terpadu dalam menanganhukum dan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat, peningkatan kemampuan kelembagaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan, upaya pemulihan adalah rangkaian kegiatan dengan tahapan penghentian sumber pencemaran danpenguatan peran serta masyarakat dan pihak pihak lain dalam setiap proses pencegahan daniii pencegahan kebakaran hutan dan lahan bagian kesatu pencegyang akan membuka lahan diwajibkan melaporkan dan memperoleh izin dari pemerintah daerah terdekatmungkinan wajib pajak untuk ikut dapat dilakukan pemetaan tentang potensi serta dalam pengampunan akan meningkat wajib pajak sehingga diskus akan lebih jika disertai dengan perubahan dalam sistem mudah melakukan pengawasan pemeriksaan perpajakan itu sendiri. dari pengalaman dalam rangka law enforcement. indonesia dan negara negara lain program amnesti yang efektif meningkatkan iii. penutup penerimaan pajak adalah pengampunan yang pemberian insentif berupa pembebasan ditindaklanjuti dengan law enforcement yang utang dan pembebasan pengenaan sanksi tegas, disamping perubahan sistem memberikan dorongan yang kuat bagi wajib perpajakan. pajak untuk berpartisipasi dalam meskipun pengampunan pajak tidak pengampunan pajak. bagi wajib pajak baru, mempunyai pengaruh yang signifikan penghasilan atau kekayaan yang sebelumnya terhadap peningkatan investasi akan tetapi tidak belum dikenakan pajak dapat masih mempunyai manfaat minimal dalam disalurkan melalui investasi baru dan bagi (dua) hal, yaitu pertama dalam jangka investor (wajib pajak lama) keuntungan yang pendek dapat meningkatkan penerimaan sebelumnya tidak belum dikenakan pajak negara dan kedua, dapat memperoleh data dapat digunakan untuk memperluas, atau yang lebih lengkap tentang wajib pajak. mengembangkan investasi. manfaat pertama diperoleh dari uang tebusan yang dibayar wajib pajak sebagai pengganti daftar pustaka pajak yang belum tidak dibayar serta buku penghapusan sanksi, sedangkan yang kedua bagi manan, hukum positif indonesia dapat digunakan sebagai data untuk suatu kajian teoritik), fh uii press, penetapan pajak tahun yang akan datang. yogya, manfaat yang kedua ini pada jangka panjang indroharto, usaha memahami undang dapat meningkatkan penerima negara dari undang tentang peradilan tata usaha sektor pajak, sehingga dapat meningkatkan negara, buku beberapa pengertian tax ratio. dasar hukum tata usaha negara, dengan banyaknya wajib pajak yang pustaka sinar harapan, jakarta, ikut dalam program pengampunan pajak, kamariah among sapardjaja, ajaran sifat diharapkan jumlah wajib pajak akan melawan hukum materil dalam bertambah. penghapusan hutang pokok hukum pidana indonesia, alumni, dengan disertai penghapusan sanksi akan bandung, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mochtar kusumaatmadja, pengantar ilmu ikut berperan serta dalam program hukum, buku suatu pengenalan pengampunan. pengampunan pajak ini pertama ruang lingkup berlakunya sekaligus merupakan program intensifikasi ilmu hukum, alumni, bandung, pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang rachmat soemitro, pajak dan pem tidak belum terdaftar, dan tidak menambah bangunan, pt. fresco bandung jumlah beban pajak, yang bertambah adalah jakarta, cet. jumlah wajib pajak yang sebelumnya sjachran basah, perlindungan hukum atas tidak belum membayar pajak. dengan sikap tindak administrasi negara, pengampunan pajak ini pula akan terekam bandung, alumni, data data wajib pajak yang sebelumnya tidak terungkap atau tidak dilaporkan, dengan peraturan perundang tidak ada rasa takut terkena sanksi. undangan berdasarkan data data wajib pajak undang undang nomor tahun dapat dilakukan pemetaan terhadap potensi tentang penanaman modal pajak yang berada wilayah kerja masing asing. undang undang nomor masing kpp. dengan data yang lengkap analisis yuridis pengampunan pajak dalam investasi indonesia agus iskandar) tahun tentang penanaman modal dalam negeri. undang undang nomor tahun tentang perubahan dan tambahan tahun tentang pma. undang undang nomor tahun tentang penanaman modal. undang undang nomor tahun tentang pengampunan pajak. peraturan direktur jenderal pajak nomor per pj tentang pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pengampunan pajak. c.sumber lain denny puspa purwosari, prospek investasi peluang diantara perubahan dan ketidakpastian, makalah, world economic forumiversitas paralayang bandung februari http en.wikipedia.org wiki tax amnesty, download agustuspengampunan pajak dalam investasi indonesia agus iskandar email: agus @campus.ut.ac.id dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas terbuka lampung abstract tax incentives, whether tax exemption, tax breaks, accelerated appreciation and are different from "tax parsons". the problem this research how the legal form tax forgiveness arrangement investment indonesiagiving incentives the form debt relief and exemption position sanction give strong impetus taxpayers participate tax forgiveness. for investors (old taxpayers) profits not previously not table can used expand, develop investment. keywords: forgiveness, taxes, investment. pendahuluan perusahaan seperti mesin mesin, alat sejak diterbitkannya undang undang alat kerja atau pesawat pesawat. tahun tentang penanaman bea materai modal atas penempatan modal asing pma) sebagaimana diubah modal. dengan undang undang tahun pajak penjualan (impor) atas barang dan terakhir dengan undang undang nomor barang perlengkapan perusahaan tahun kepada investor telah masuk wilayah indonesia. diberikan berbagai insentif pajak sebagai bea balik nama bbn) atas akta berikut: pendaftaran kapal untuk pertama pembebasan pajak (tax holiday) atas kalinya masuk indonesia. atas keuntungan berusaha keringanan pajak untuk jangka waktu (lima) tahun pengenaan tarif proporsional terhitung dari saat perusahaan tersebut setinggi tingginya untuk jangka mulai berproduksi. waktu yang tidak melebihi (lima) pajak deviden atas bagian laba yang tahun sesudah jangka waktu dibayarkan kepada pemegang saham, pembebasan pajak. yang diperoleh dalam jangka waktu diperkenalkannya melakukan yang tidak melebihi waktu (lima) kompensasi kerugian yang diderita tahun sejak perusahaan tersebut mulai selama jangka waktu pembebasan beroperasi. pajak dengan keuntungan yang ps. atas keuntungan yang ditanam diperoleh setelah jangka waktu kembali dalam perusahaan yang tersebut. bersangkutan indonesia untuk diperkenankan untuk melakukan jangka waktu tertentu yang tidak lebih pengusutan yang dipercepat dari (lima) tahun terhitung sejak saat (accelerated appreciation) atas alat penanaman kembali. alat perlengkapan tetap. rachmat bea masuk atas barang barang yang soemitro, diperlukan untuk menjalankan berdasarkan utama dan mdn sebelumnya tanpa adanya kekhawatiran terdapat perbedaan insentif yang diberikan untuk dituntut secara pidana. tax amnesty kepada pma diberikan pembebasan ps. berakhir ketika pihak berwenang memulai (tax holiday) tetapi tidak dikenal insentif penyidikan terhadap pajak yang telah lewat berupa tidak dilakukan pengusutan fiscal. waktu. insentif perpajakan atas, baik berupa dari pengertian atas, dalam tax pembebasan pajak, keringanan pajak, amnesty wajib pajak diberi kesempatan penyusutan yang dipercepat dan sebagainya untuk membayar pajak berhutang untuk berbeda dengan pengampunan pajak (tax tahun tahun sebelumnya yang tidak belum amnesty) yang beberapa tahun belakang dibakarnya, tanpa dikenakan sanksi apapun. muncul perdebatan dan sampai sekarang dengan memperhatikan tanpa adanya menjadi kontroversi. dalam sejarah kekhawatiran dalam pengertian tax amnesty perpajakan indonesia, pengampunan pajak tersebut maka tidak ada jaminan kepastian telah dilakukan tiga kali, yaitu berdasarkan apakah terhadap wajib pajak yang tidak penetapan presiden tahun melaksanakan kewajiban perpajakan akan berdasarkan keputusan presiden dilakukan proses penuntutan atau tidak, tahun tentang pengampunan pajak dan karena pembebasan hanya diberikan untuk undang undang nomor tahun yang sanksi administrasi saja. dalam diikuti peraturan direktur jendral pajak perkembangannya, bentuk pembebasan nomor pj tentang pengaturan lebih kewajiban dalam pengampunan pajak lanjut mengenai pelaksanaan undang menjadi beragam berdasarkan perbedaan undang nomor tahun tentang pembebasan utang pajak dan atau pengampunan pajak. pembebasan sanksi (administrasi dan banyak negara, seperti belgia, pidana). perancis, irlandia, argentina, brasil, pemberian tax amnesty tersebut pakistan, australia, selandia baru, filipina digantungkan pada waktu tertentu yang dan sebagainya besarnya potensi penghasilan terbatas, artinya apabila dalam tenggang yang lolos dari sistem perpajakan merupakan waktu yang ditentukan wajib pajak tidak salah satu faktor pendorong diterapkannya memanfaatkan atau menggunakan tax program tax amnesty. erwin silitonga, amnesty, maka penagihan pajak akan dilakukan terhadap kewajiban perpajakan menurut wikipedia, tax amnesty yang belum tidak dilaksanakan sesuai dirumuskan sebagai berikut dengan peraturan perundang undangan yang tax amnesty limited time opportunity berlaku. meskipun tax amnesty termasuk for specified group taxpayers paya pengertian insentif, akan tetapi terdapat defined amount exchange for forgiveness perbedaan antara insentif yang diatur dalam tax liability (including interest and peraturan perpajakan dan penanaman modal penalties) relating previous tax period dengan tax amnesty. periods and without fear criminal insentif yang pertama merupakan prosecution. typically expires when some pengecualian penerapan undang undang authority begins tax investigation the perpajakan berdasarkan peraturan past one tax . perundang undangan, sehingga pembebasan tax amnesty, download oktober pajak atau keringanan pajak yang diberikan menurut definisi tersebut, tax amnesty kepada wajib pajak sejak awal merupakan merupakan kesempatan yang diberikan tindakan yang legal. dalam hal pembebasan dalam waktu terbatas kepada kelompok atau keringanan pajak tersebut menimbulkan pembayar pajak tertentu untuk membayar kerugian pada negara, maka kerugian negara sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tersebut bukan disebabkan oleh tindakan tanggung jawab, (termasuk bunga dan atau perbuatan wajib pajak, melainkan denda) dalam kaitan dengan tahun pajak disebabkan oleh peraturan perundang keadilan progresif volume nomor maret undangan itu sendiri, sebagai implementasi dijadikan sebagai dasar dalam setiap dari kebijakan pemerintah. sementara itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan insentif yang kedua berupa pengampunan setiap negara hukum, terutama bagi negara pajak (tax amnesty), pembebasan pajak atau negara hukum dalam sistem hukum eropa pengampunan pajak diberikan terhadap kontinental. asas legalitas merupakan asas pajak pajak yang seharusnya dibayar atau yang diturunkan dari konsep negara hukum berhutang tetapi tidak atau tidak sepenuhnya sehingga sekaligus merupakan konsekuensi dilakukan pembayaran. dengan demikian logis dari paham negara hukum yang dalam tax amnesty, pengampunan pajak menghendaki adanya suatu landasan hukum diberikan terhadap wajib pajak yang telah bagi setiap tindakan masyarakat dan melakukan pelanggaran atas peraturan penyelenggara negara. dalam pengertian perundang undangan perpajakan, yang tersebut maka asas legalitas (principle menimbulkan atau menyebabkan kerugian legality) akan mempunyai (dua) fungsi, pada negara. dengan demikian kerugian yaitu satu sisi sebagai dasar pembenaran negara sebelum diberikan tax amnesty, bagi setiap tindakan pemerintahan perbuatan disebabkan oleh perbuatan wajib pajak. hukum dan sisi lain asas legalitas dari aspek hukum, khususnya merupakan pembatasan bagi pelaksanaan peraturan perundang undangan, persoalan wewenang penyelenggara negara. pengampunan pajak (tax amnesty) asas legalitas mempunyai peranan mengandung (dua) substansi hukum, yaitu penting, terutama dalam lapangan hukum legitimasi mengenai tidak memberlakukan publik misalnya hukum tata negara, peraturan perundang undangan yang berlaku, hukum administrasi negara dan hukum terutama tentang sanksi administrasi dan pidana. dalam lapangan hukum tata negara sanksi pidana dan bentuk hukum pengaturan dan hukum administrasi, asas legalitas pengampunan pajak itu sendiri. pemberian menjadi alat ukur untuk menilai wewenang insentif khususnya pengampunan pajak pada suatu lembaga negara dan pelaksanaannya realisasinya akan menimbulkan berbagai yang dilakukan oleh pejabat administrasi dampak karena keabsahan suatu tindakan menimbulkan ketidakadilan administrasi negara ditentukan oleh (ineguitabley karena hanya wajib kewenangan administrasi yang bersangkutan, pajak tertentu saja yang akan apakah administrasi negara tersebut memperoleh atau menikmatinya. mempunyai kewenangan atau tidak, rentan untuk disalahgunakan sementara dalam lapangan hukum perdata, sehingga perlu ekstra pengawasan keabsahan perbuatan hukum ditentukan oleh dari administrasi pajak. kecakapan subjek hukum yang melakukan insentif pajak sebagai subsidi perbuatan hukum, apakah subjek hukum pemerintah akan mengakibatkan tersebut memiliki kecakapan untuk hilangnya potensi penerimaan melakukan perbuatan hukum atau tidak. negara dari sektor pajak. dalam hukum administrasi, asas persoalan atas sangat penting untuk diteliti legalitas mempunyai makna bahwa mengingat kebijakan pemerintah berupa pemerintah tunduk pada undang undang (dat pengampunan pajak harus mempunyai het bestuur aan wet onderwerpen) dan landasan hukum yang kuat sesuai dengan semua ketentuan yang mengikat warga harus prinsip legalitas dan keadilan hukum. didasarkan pada undang undang. dalam konsep negara hukum, asas legalitas ini ii. pembahasan dirumuskan sebagai het begins van asas legalitas dalam perundang wetmatigheid van bestuur (asas undangan perpajakan. pemerintahan berdasar kan undang undang). asas legalitas (legaliteits begins) secara historis asas pemerintah merupakan salah satu prinsip utama yang berdasarkan undang undang ber asal dari analisis yuridis pengampunan pajak dalam investasi indonesia agus iskandar) pemikiran hukum abad sebagai wenangan penguasa zaman ancien rezim kelahiran konsep negara hukum klasik atau serta jawaban atas kebutuhan fungsional negara hukum liberal yang berdasarkan terhadap kepastian hukum yang menjadi pemikiran megalitik positivistik sebagai keharusan dalam suatu negara hukum. pengaruh aliran regime, yang menganggap kamariah among sapardjaja, hukum hanyalah apa yang tertulis dalam undang undang. undang undang merupakan kuhp indonesia yang sendi utama penyelenggaraan negara dan berasal dari belanda memberikan pemerintahan. undang undang adalah dasar implementasi rumusan asas legalitas sebagai bagi penyelenggaraan negara. berikut dari uraian atas, asas legalitas tidak suatu perbuatan tidak dapat dipidana, dapat dilepaskan dari gagasan demokrasi dan kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan gagasan negara hukum. dalam konteks ini, perundang undangan pidana yang telah ada gagasan demokrasi menghendaki semua sebelumnya. undang undang mendapat persetujuan rakyat null delicatus nella pena sine untuk melindungi kepentingan mereka. oleh praevia lega penari). karena itu keterlibatan rakyat harus dimulai menurut groenhujjsen, ada (empat) sejak proses pembentukkan nya. sementara makna yang terkandung dalam itu gagasan negara hukum menghendaki agar kuhp, yaitu penyelenggaraan negara dan pemerintah pembuat undang undang tidak boleh didasarkan pada undang undang untuk memberlakukan suatu ketentuan memberikan jaminan pelindung terhadap pidana berlaku mundur, hak asasi manusia, sehingga sekaligus semua perbuatan yang dilarang harus menjadi dasar legitimasi bagi tindakan dimuat dalam rumusan delik, pemerintah. menurut sjachran basah asas hakim dilarang menyatakan bahwa legalitas berarti upaya mewujudkan duet terdakwa melakukan perbuatan integral secara harmonis antara paham pidana didasarkan pada hukum tidak kedaulatan hukum dan paham kedaulatan tertulis atau hukum kebiasaan, dan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis terhadap peraturan hukum pidana selaku pilar pilar yang sifat hakikatnya dilarang diterapkan analogi. konstitutif sjachran basah, asas legalitas dalam penarikan pajak penerapan asas legalitas, menurut mengandung arti bahwa penarikan atau indroharto akan menunjang berlakunya pemungutan pajak hanya boleh dilakukan kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. atas dasar kekuatan undang undang yang indroharto, mengaturnya. hal ini dapat dipahami dalam perkembangannya asas legalitas mengingat penarikan pajak akan menyangkut kemudian menjadi salah satu syarat dalam hak asasi manusia yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang harta kekayaannya. diartikan sebagai syarat bahwa tindakan dalam konteks asas legalitas ini, kepastian administrasi negara tidak boleh dilakukan hukum merupakan fungsi dari hukum. tanpa dasar undang undang (tertulis) dalam menurut mochtar kusumaatmadja, fungsi arti luas. bila sesuatu dijalankan dengan hukum adalah memberikan kepastian atau dalih keadaan darurat, maka kedaruratan itu keteraturan. mochtar kusumaatmadja, wajib dibuktikan kemudian, jika kemudian terbukti maka perbuatan tersebut dapat kepastian (hukum) bukanlah tujuan digugat pengadilan. dari hukum. tujuan hukum adalah dalam hukum pidana, asas legalitas terciptanya keadilan. salah satu fungsi yang mempunyai fungsi perlindungan terhadap terpenting dari hukum adalah tercapainya hak asasi manusia, yang secara historis keteraturan dalam kehidupan masyarakat, merupakan reaksi terhadap kesewenang keadilan progresif volume nomor maret dan keteraturan menyebabkan orang dapat tentang pengaturan lebih lanjut mengenai hidup dengan berkepastian. pelaksanaan undang undang nomor mengingat undang undang pajak sudah tahun tentang pengampunan pajak. menjadi produk hukum, maka berdasarkan kebijakan memberikan pengampunan asas legalitas ini undang undang pajak pajak didasarkan pada pertimbangan adanya harus mempunyai kepastian hukum kebutuhan dana yang besar untuk (rechtszekerheid). undang undang pajak kepentingan revolusi nasional dan harus menjamin kepastian baik bagi diskus pembangunan nasional semesta berencana. sebagai pemungut pajak maupun bagi rakyat kebijakan pengampunan pajak ini sebagai pembayar pajak. rakyat harus dilatarbelakangi oleh adanya perubahan mempunyai kepastian tentang hak dan sistem perpajakan baru yang bertujuan untuk kewajibannya, demikian pula diskus harus meningkatkan peran serta masyarakat dalam mempunyai kepastian tugas dan pembiayaan negara dan pembangunan kewenangannya. nasional. sistem pemungutan pajak berubah dalam merumuskan undang undang dari oficial assessment menjadi self assessment perpajakan harus ada kepastian tentang siapa seiring dengan kebijakan tax reform yang subjek pajak, apa objek pajak, berapa tarif diintroduksi pemerintah. pajak dan kapan saat terulangnya. dengan sistem self assessment ini wajib kepastian ini akan berujung pada prinsip pajak diberikan kepercayaan penuh untuk bahwa negara menerima pembayaran pajak menghitung sendiri, menetapkan sendiri dan dari rakyat, tidak boleh lebih dan tidak boleh membayar sendiri pajak yang berhutang. kurang sesuai dengan haknya, demikian pula dalam sistem ini pelaksanaan hak dan rakyat membayar pajak tidak boleh lebih dan kewajiban diserahkan sepenuhnya kepada tidak boleh kurang sebesar kewajibannya wajib pajak berlandaskan pada kejujuran dan sesuai dengan undang undang perpajakan. keterbukaan masyarakat. wajib pajak sebagaimana telah disinggung dituntut aktif melaksanakan hak sebelumnya, asas kepastian hukum kewajibannya, sedangkan diskus hanya mempunyai fungsi perlindungan baik bagi melaksanakan fungsi pembinaan dan diskus maupun rakyat sebagai wajib pajak. pelaksanaan penjatuhan sanksi oleh karena itu mengingat pajak merupakan (administrasi). pengambilalihan harta kekayaan rakyat meskipun undang undang kup kepada negara, maka pengenaan pajak tidak tidak secara eksplisit menyebut sistem self boleh berlaku mundur atau berlaku assessment namun terdapat beberapa kebelakang (surut). pajak tidak boleh indikator yang menjadi dasar sekaligus ciri dipungut atau dikenakan terhadap tatbestand sistem ini, antara lain yaitu kewajiban untuk yang terjadi sebelum ditetapkannya undang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak undang pajak (non retroaktif). suatu aturan mengambil sendiri surat pemberitahuan hukum tidak boleh berlaku surut kalau akan spt), mengisi spt dengan benar dan menimbulkan beban (baru atau lebih berat) lengkap menyampaikan spt tepat bagi yang terkena. bagi manan, waktu, menetapkan sendiri pajak yang berhutang dan sebagainya. alasan pengampunan pajak. perubahan sistem perpajakan, termasuk momentum yang penting dalam sistem pemungutan pajak dari oficial sejarah perpajakan indonesia, khususnya assessment menjadi self assessment dijadikan dalam pemberian pengampunan pajak (tax pangkal tolak sebagai kondisi awal bagi amnesty), yaitu dengan dilakukannya semua wajib pajak (baik sudah terdaftar undang undang nomor tahun maupun yang belum terdaftar) dan diskus tentang pengampunan pajak, yang diikuti untuk melaksanakan hak dan kewajiban dengan dikeluarkannya peraturan direktur menurut undang undang pajak baru (hasil jenderal pajak nomor per pj analisis yuridis pengampunan pajak dalam investasi indonesia agus iskandar) tax reform yang dilandasi dengan masing masing. satu hal yang tidak dapat kejujuran dan keterbukaan. dibantah adalah pajak merupakan salah satu disamping hal tersebut atas, indikator pertimbangan ketika investor mau keputusan presiden tahun juga menanamkan modal pada daerah negara dilatar belakangi oleh adanya berbagai tertentu, meskipun indikator ini bukanlah potensi pajak yang sementara itu sulit suatu pertimbangan yang dominan. dijangkau oleh undang undang. potensi berbeda dengan insentif pajak pada pajak yang hilang ini dapat disebabkan umumnya dimana keringanan fasilitas antara lain oleh berbagai perbuatan wajib perpajakan ditawarkan kepada investor baru, pajak seperti ketidak tujuan dalam maka pengampunan pajak sesuai dengan membayar pajak, tidak membayar pajak pengertiannya diberikan kepada investor sama sekali, menyimpan kekayaan negara lama yang sudah menjadi wajib pajak lain dengan pertimbangan tarif pajak yang (lama). oleh karena itu pengampunan pajak, lebih rendah dan sebagainya. pada saat khusus ditujukan bagi investor yang sudah dilakukan tax reform tahun jumlah menjadi wajib pajak. hal ini mengingat wajib pajak hanya dari jumlah pengampunan pajak lebih berhubungan penduduk sekitar juta orang. kondisi dengan wajib pajak lama dan tidak berlaku demikian jelas akan merugikan penerimaan bagi wajib pajak investor baru. negara dan dari sisi investasi menyebabkan pengampunan pajak yang berisikan kehilangan sumber dana dalam menggerakan pembebasan kewajiban pajak yang pertumbuhan ekonomi dalam negeri. sebelumnya tidak dibayar, termasuk pula dari permasalahan atas, pada sanksi administrasi dan sanksi pidana akan dasarnya pemberian pengampunan pajak membuat wajib pajak tidak ragu atau takut merupakan suatu pilihan kebijakan dalam untuk menggunakan dana atau keuntungan menghadapi ketidakmampuan negara yang diperoleh sebelumnya sebagai modal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dalam pengembangan investasi. yang membutuhkan biaya besar. oleh karena keuntungan yang sebelumnya tidak itu pengampunan pajak dilakukan pada masa dikenakan pajak pada umumnya digunakan transisi dari sistem perpajakan yang hampir untuk berbagai kepentingan wajib pajak kebanyakan peninggalan belanda sistem antara lain digunakan untuk modal investasi perpajakan baru berdasarkan perundang baru. dengan melakukan investasi baru undangan produk nasional dengan tujuan maka akan berlaku insentif pajak secara meningkatkan penerimaan negara dari sektor legal. dengan berlakunya insentif pajak pajak dengan dilandasi prinsip keadilan, investor dapat menikmati fasilitas atau kepastian dan kesederhanaan. dapat keringanan pajak yang dijamin undang dikatakan pengampunan pajak merupakan undang. keringanan pajak menimbulkan pengorbanan negara yaitu dengan harapan keuntungan yang diperoleh lebih melepaskan hak melakukan penagihan atau besar daripada keuntungan yang dikenakan melepaskan penerimaan pajak untuk pajak. dengan demikian pemberlakuan kepentingan yang lebih besar yang akan pengampunan pajak bagi investor akan diperoleh masa yang akan datang. mendapatkan keuntungan atau manfaat (dua) kali, yaitu pertama terhadap pengampunan pajak dalam investasi. kekurangan pajak tahun sebelumnya tidak sebagaimana telah dijelaskan dikenakan pajak dan pengusutan fiskal sebelumnya, pengampunan pajak dapat maupun penyidikan pidana, dan kedua atas dikategorikan sebagai salah satu bentuk keuntungan tersebut yang digunakan untuk insentif pajak. terdapat dua pandangan modal investasi baru akan mendapat fasilitas mengenai insentif pajak dalam konteks atau insentif pajak. investasi ini, yaitu yang mendukung dan pengenaan pajak yang tinggi dengan menolak, dengan berbagai argumentasinya disertai denda akan memberikan beban yang keadilan progresif volume nomor maret berat bagi investor dan ini akan keterbukaan diasumsikan akan menaikan menyebabkan investasi menurun. secara penerimaan negara. hal tersebut tidak langsung hal ini akan mengakibatkan menunjukkan bahwa pengampunan pajak harga barang naik yang menyebabkan daya tidak dapat dijadikan insentif atau beli masyarakat menjadi turun. keadaan ini perangsang bagi investor untuk melakukan jelas akan menjauhkan masyarakat dalam pengembangan atau perluasan investasi. hal upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. ini memperkuat pendapat bahwa pajak sebaliknya pengenaan pajak yang bukanlah indikator penentu atau satu satunya rendah terhadap keuntungan atau laba bagi minat investasi. investor akan memberikan dorongan yang pengampunan pajak hanyalah sebagai kuat untuk meningkatkan investasi. apalagi perangsang atau insentif tidak langsung bagi dengan memberikan pembebasan atas pokok pengembangan investasi, dan bagi diskus pajak beserta saksinya (pengampunan atau administrasi perpajakan pengampunan pajak) akan lebih memberikan motivasi bagi pajak dinilai lebih menguntungkan karena investor meningkatkan dan memperluas akan mengurangi beban biaya dan investasi. administrasi daripada melakukan dengan meningkatnya investasi dapat penegakkan hukum. kebijakan diperoleh berbagai keuntungan misalnya, pengampunan pajak bagi investor tidaklah terjadinya alih teknologi (terutama dari penting dibanding ketersediaan bahan baku, investasi asing), pengembangan wilayah, upah buruh yang murah dan ketersediaan penyerapan tenaga kerja, peningkatan transportasi yang mudah. pengenaan tarif pendapatan masyarakat dan pertumbuhan pajak yang tinggi belum tentu akan ekonomi. pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan keuntungan investor yang meningkat diharapkan penerimaan negara rendah, demikian pula sebaliknya tingkat dari sektor pajak juga meningkat. semakin pajak yang rendah juga tidak akan selalu banyak tenaga kerja yang dapat diserap pada menghasilkan keuntungan yang besar. lapangan usaha investasi, semakin besar bagi investor isi sistem perpajakan peluang atau harapan masyarakat memenuhi secara umum lebih penting daripada kebutuhan hidupnya dalam usaha mencapai pengampunan pajak. kepastian hukum kesejahteraan. dalam peraturan perpajakan dan pelayanan terdapat kontradiksi antara data publik yang baik bagi investor dirasakan jumlah wajib pajak dengan pertumbuhan lebih penting daripada pengampunan pajak. investasi. sejak dituliskannya tax reform pada praktiknya keberadaan insentif pajak yang bersamaan pula dengan kebijakan ataupun pengampunan pajak lebih bersifat pengampunan pajak, jumlah wajib pajak terpaksa diberlakukan karena negara meningkat sementara investasi malah negara lain sebagai pesaing melakukan hal menjadi turun. hal ini terjadi karena yang sama dalam upaya menarik investor. pertumbuhan wajib pajak berasal dari wajib hal tersebut terbukti dengan pajak orang pribadi yang tidak melakukan dilakukannya perubahan undang undang kegiatan investasi, sebagai wajib pajak baru. tahun tentang pajak oleh karena itu pertambahan jumlah wajib penghasilan dengan undang undang pajak bukan berasal dari wajib pajak yang tahun salah satu materi perubahan turut serta dalam program pengampunan adalah adanya penurunan tarif baik bagi pajak. wajib pajak orang pribadi maupun wajib meskipun pengampunan pajak ini pajak badan. dengan undang undang dianggap gagal untuk menaikan investasi, tahun tarif badan diturunkan bagi pemerintah dengan adanya kenaikan menjadi dari tarif yang tertinggi jumlah wajib pajak sudah dirasakan berhasil. sebelumnya bahkan untuk tahun pajak kenaikan jumlah pembayar pajak (tax player) diturunkan kembali menjadi yang didasari dengan kejujuran dan analisis yuridis pengampunan pajak dalam investasi indonesia agus iskandar) penurunan tarif ini dilakukan dalam mesin serta barang dan bahan untuk upaya persaingan dengan negara lain, pembangunan atau pengembangan industri singapura misalnya sudah menetapkan tarif dalam rangka penanaman modal. masih dibawah yo. kebijakan yang sama terdapat indikator lain yang lebih dominan dilakukan pula dengan melakukan perubahan yang dapat mempengaruhi investasi luar terhadap undang undang tahun sektor pajak. indikator tersebut adalah tentang kup yang ditindaklanjuti birokrasi pemerintah, ketersediaan dengan peraturan menteri keuangan infrastruktur yang cukup, ketidakstabilan pmk. yang memberikan politik, korupsi, regulasi ketenagakerjaan pengurangan atau penghapusan sanksi dan akses pembiayaan. (administrasi) atas keterlambatan pelunasan berdasarkan laporan doing business kekurangan pembayaran pajak sehubungan dari bank dunia, indonesia menempati dengan penyampaian spt untuk tahun pajak peringkat dari negara menurut dan sebelumnya. tingkat kemudahan melakukan usaha. denny keengganan masyarakat wajib pajak puspa purwosari, termasuk investor untuk membayar pajak variabel penyusunan ranking ini harus direspons dengan sistem perpajakan menggunakan ukuran, yaitu yang memberikan dorongan kepada wajib memulai usaha, pajak untuk mau dan jujur membayar pajak. mendapatkan izin, sistem perpajakan harus memberikan jalan mempekerjakan pekerja, keluar agar pajak dapat dijadikan motor mendaftarkan hak milik, penggerak untuk meningkatkan investasi. mendapatkan kredit, dengan tari proporsional sebesar mendapatkan perlindungan bagi berdasarkan ph, investor, maka tidak ada perbedaan besaran tari pembayaran pajak, terhadap para investor, meskipun jumlah perdagangan antar negara, nominal pajak yang harus dibayar akan menegakkan kontrak, berbeda sesuai dengan jumlah yang menutup usaha. dijadikan dasar pengenaan pajak. bagi investor, sektor pajak yang penting tari pajak sebagai bagian dari sistem adalah masalah kepastian hukum dari aturan perpajakan dapat dijadikan pendorong bagi aturan yang ada. perubahan aturan yang investor tertentu, termasuk yang cepat bidang pajak menimbulkan kesan memanfaatkan pengampunan melalui tidak ada kepastian hukum. lebih lebih penetapan tari yang lebih ringan. tari adanya ketidakharmonisan pemerintah pusat dimaksud adalah tari yang persentasenya dan daerah dalam mengatur pajak. menurun semakin besar jumlah yang harus pengampunan pajak tidak akan dapat dikenakan pajak (regresif). dalam tari dengan serta merta menaikan investasi. regresif dikenal beberapa prosentase tari pengampunan pajak hanya akan berhasil bila seperti halnya tari progresif, akan tetapi didukung pula oleh berbagai kebijakan semakin besar jumlah yang dijadikan dasar luar sektor pajak secara bersamaan seperti pengenaan pajak semakin kecil prosentase peningkatan pelayanan publik termasuk tari yang dikenakan. akan tetapi untuk perizinan, perlindungan hukum, tenaga kerja keadilan beban pajak perlu dipertimbangkan dan sebagainya. lebih penting lagi adalah agar penurunan prosentase tari tetap upaya yang sungguh sungguh terutama menghasilkan prinsip kemampuan (daya setelah diberikan program pengampunan pikul) yang lebih besar harus membayar pajak, yaitu law enforcement, karena pajak yang lebih besar pula. pengampunan pajak merupakan instrumen disamping fasilitas pajak bidang yang berbahaya yang mempunyai ph., bidang ppn juga diberikan insentif kecenderungan melemahkan pendapatan berupa pembebanan bea masuk atas impor terhadap hukum perpajakan. keadilan progresif volume nomor maret |
ram bupati pesawaran provinsi lampung peraturan bupati pesawaran nomor tahun tentang pedoman pemberian bantuan pelayanan kesehataneroleh pelayanan kesehatdoman pemberian pelayanan kesehatanpesawaran tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati pesawaran tentang pedoman pemberian bantuan pelayanan kesehatanmerintah kabupaten pesawaranpesawaran. dinas adalah dinas kesehatan kabupaten pesawaran. rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat sebagai rsud adalah rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran. rumah sakit luar rsud pesawaran adalah rumah sakit luar rsud kabupaten pesawaran. pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat sebagai puskesmaswaran yang dilaksanakan pada rumah sakit umum daerah kabupaten pesawaran kelas puskesmas dan jejaringnya yang berada wilayah kabupaten pesawaran. bantuan biaya pelayanan kesehatan adalah bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang dirawat inap kelas diluar rumah sakit pesawaran dan tidak memiliki jaminan kesehatan. bantuan pendamping pasien adalah bantuan biaya pendamping pasien penunggu pasien yang dirawat dirumah sakit kelas memiliki kepesertaan jaminan kesehatan kela biaya ditujukan untuk: konsumsi, transportasi, dan biaya tidak terduga pelayanan kesehatan, yang tidak ditanggung jaminan kesehatan, pendamping pasien dibiayai hanya untuk seorang, atau keterangan tidak mampu dari aparat desaluar kuota penerima bantuan iuran baik pusat maupun daerahtugas adalah seluruh tenaga kesehatan, tenaga administratif dan tenaga lainnya yang ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis diseluruh unit kerja maupun tempat yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gratispesawaran: adminstrasi, observasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik, diagnosa medikkunjungan medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk konsultasi medik spesialisasi (konsul) atasomplikasi penyulut penyakit pasien yang bersangkuntuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya. rawat inap sebagai rujukan dana spenyelenggaraan pelayanan kesehatan gratidan terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan gratis kabupaten pesawaran. tujuan bantuan biaya pelayanan kesehatan adalah memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan rawat kelas luar rumah sakit umum daerah pesawaran. tujuan pendamping pasien adalah memberikan bantuan biaya bagi pendamping pasien peserta jaminan kesehatan kelas yang dirawat rumah sakit kelas,ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi: sasaran persyaratan peserta dan prosedur pelayanan kesehatan jenis bantuan pelayanan dan jenis pembiayaan pembiayaan penetapan kepesertaan pencatatan, pelaporan dan klaim babsasaran pelayanan kesehatan gratis adalah semua penduduk kabupaten pesawaran, dengan ketentuan tidak tercakup atau tidak ditanggung dijamin pembiayaan kesehatannya oleh jaminan asuransi kesehatan, seperti bpjs kesehatan dan asuransi lainnya. sasaran bantuan biaya pelayanan kesehatan masyarakat adalah masyarakat tidak mampu, tidak memiliki jaminan jaminan kesehatannya menunggak tidak aktif. sasaran pendamping pasien adalah peserta jaminan kesehatan kelas dirawat rumah sakit. bab persyaratan peserta dan prosedur pelayanan kesehatan persyaratan dan prosedur menjadi peserta program jaminan kesehatan daerah meliputi: kartu tanda penduduk tetap, kartu keluarga yang sudah online, surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa peserta terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial dtk). peserta anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga mengajukan menjadi peserta premi asuransi jaminan kesehatan daerah kabupaten pesawaran dinas sosial kabupaten pesawaran. dinas sosial kabupaten pesawaran mengajukan penduduk yang akan daftarkan menjadi peserta jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah pesawaran melalui dinas kesehatan kabupaten pesawaran. dinas kesehatan kabupaten pesawaran mendaftarkan penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan pada bpjs kesehatan cabang bandar lampung dari tanggal sampai tanggal bulan berjalan sesuai dengan anggaran yang tersedia. tanggal bulan berikutnya bpjs kesehatan cabang bandar lampung mengaktifkan kepesertaan jaminan kesehatan kabupaten pesawaran dengan kartu kepesertaan adalah kartu tanda penduduk indonesia kartu keluarga kartu jaminan kesehatan. dinas kesehatan kabupaten pesawaran atau dinas sosial kabupaten pesawaran menginformasikan kepada masyarakat yang sudah terdaftar bahwa kepesertaan jaminan kesehatan daerah telah aktif. persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis meliputi untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis puskesmas dan rsud pesawaran masyarakat kabupaten pesawaran datang puskesmas terdekat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jika pasien memerlukan rawat inap maka puskesmas akan merujuk puskesmas rawat inap terdekat atau puskesmas dapat langsung merujuk rsud pesawaran. untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis puskesmas dan rsud pesawaran. peserta wajib menunjukkan kartu tanda penduduk serta surat rujukan dari puskesmas rsud pesawaran. bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan persyaratan seperti yang dimaksud pada akan ditunggu selambat lambatnya 3x24 jam (hari kerja), apabila melampaui waktu yang telah ditetapkan, maka akan dipungut biaya sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur retribusi pelayanan kesehatan. persyaratan dan prosedur untuk memperoleh bantuan pelayanan kesehatan dan bantuan pendamping pasien meliputi: untuk memperoleh bantuan pelayanan kesehatan melampirkan ktp, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, datang puskesmas terdekat dan puskesmas membuat surat rujukan rsud pesawaran rumah sakit terdekat untuk pelayanan kesehatan rujukan. rsud pesawaran melakukan rujukan secara horizontal rumah sakit tipe atau rujukan vertikal rumah sakit tipe b a) rumah sakit mengeluarkan surat keterangan rawat inap, dan bukti rincian biaya serata iritasi pembayaran yang asli dari rumah sakit. peserta juga menyiapkan fotokopi buku rekening, persyaratan pada huruf atas disampaikan dinas kesehatan kabupaten pesawaran dinas kesehatan kabupaten pesawaran melakukan verifikasi berkas administrasi, kemudian diajukan pembayaran bagian keuangan dinas kesehatan kabupaten pesawaran, selanjutnya dinas kesehatan kabupaten pesawaran melakukan pembayaran melalui badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bukan) kabupaten pesawaran, pembayaran akan ditransfer rekening keluarga atau rekening rumah sakit jika keluarga tidak mampu melakukan pembayaran. untuk memperoleh bantuan pendamping pasien sebagaimana pada melampirkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu, kartu bpjs, surat keterangan rawat inap dari rumah sakit dan buku rekening bank, disampaikan dinas kesehatan kabupaten pesawaran. dinas kesehatan akan memproses dan mengajukan pembayaran rekening keluarga yang akan ditunjuk. bab jenis bantuan pelayanan dan jenis pembiayaan bagian kesatu jenis bantuanadalah sebagai berikut jenis pelayanan kesehatan gratis rsud pesawaran adalah sebagai berikut: pelayanan instalasi gawat darurat igd jam.inap. pelayanan laboratorium. pelayanan radiologi. pelayanan farmasi. pelayanan gizi. obat obatan. jenis bantuan pelayanan kesehatan kabupaten pesawaran sebagaimana diatur dalam peraturan bupati adalah sebagai berikut: bantuan pelayanan kesehatan gratis rsud pesawaran yaitu: obat obatan. pelayanan instalasi gawat darurat igd jam. pelayanan rawat jalan. pelayanan rawat inap. pelayanan laboratorium. pelayanan farmasi. pelayanan gizi. obat obatan. bantuan premi asuransi kesehatan masyarakat miskin. bantuan pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki jkn dirawat diluar rsud pesawat. bantuan pendampingan pasien peserta jkn rawat inap kelas bagian kedua jenis pembiayaan jenis pembiayaan bantuan pelayanan kesehatan: bantuan biaya diberikan kepada masyarakat yang dirawat rumah sakit kelas luar rumah sakit pesawaran setinggi tingginya rp. (lima juta rupiah) untuk rumah sakit tipe dan dan disesuaikan dengan rincian biaya, dan kepada masyarakat yang dirawat rumah sakit kelas tipe dan setinggi tingginya rp. (sepuluh juta rupiah) dan disesuaikan dengan rincian biaya yang dikeluarkan rumah sakit setempat. terhadap peserta yang memiliki jkn tidak aktif karena premi menunggak maka bantuan dapat diberikan untuk membiayai denda pelayanan jaminan kesehatan setinggi tingginya rp. (lima juta rupiah) rumah sakit tipe c d dan setinggi tingginya rp. (sepuluh juta rupiah), rumah sakit tipe dan disesuaikan dengan rincian bukti pembayaran denda pelayanan. jenis pembiayaan bantuan pendamping pasien ditentukan oleh hari rawat inap maksimal hari rawat inap yaitu: bantuan pendamping pasien rumah sakit tipe dan pada kabupaten pesawaran, kabupaten pringsewu, kabupaten lampung tengah, dan kota metrobiaya tidak terduga pasien dan pendamping pasien rp. jenis pembiayaan bantuan pendamping pasien pada rumah sakit kota bandar lampung tipe dan adalah sebagai berikutpaket). biaya tidak terduga pasien dan pendamping pasien rumah sakit tipe dan rp. tipe rp. paket). jenis pembiayaan bantuan pendamping pasien pada rumah sakit luar provinsi lampung: bantuan pendamping pasien rumah sakit luar provinsi lampung tipe danrp. paket). biaya tidak terduga pasien dan pendamping pasien rp. paket). jika pelayanan kesehatan luar provinsi lampung hanya rawat jalan maka bantuan diberikan berupa makan minum hari orang, makan minum dibayarkan hari orang dan biaya transportasi paket. bab vii pembiayaan pembiayaan bantuan pelayanan kesehatangratis sebagaimana dimaksud pada dimulai dari awal bulan hingga akhir bulan setiap bulannya. rsud, puskesmas dan jejaringnya membuat rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan pelayanan kesehatan gratis pertriwulan dan pertahun. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten pesawaran. rsud, puskesmas dan jaringannya mengajukan klaim kepada dinas kesehatan dengan melampirkmaksimal (tujuh) hari kerja. tim verifikasi pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatan. peministrasi kebutuhan surat pertanggungjawaban. bab ketentuan penutup peserta yang telah mendapatkan bantuan berobat gratis rsud pesawaran dan mendapatkan biaya pelayanan bantuan kesehatan tidak dapat mengajukan bantuan dana pendamping pasien, bantuan pendamping pasien hanya diberikan kepada peserta yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan kelas dengan berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan bupati nomor tentang tahun tentang berobat gratis dan peraturan bupati nomor tentang pedoman pemberian jaminan kesehatanusahaan swasta besar lainnya termasuk publications@bond corporate governance aktivitas tanggung jawab sosial journal faculty law, perusahaannya memberikan dampak pada selain itu, konsumen dan investor masyarakat mana perusahaan tersebut beroperasi. menunjukkan peningkatan minat dalam konferensi perserikatan bangsa mendukung praktik bisnis yang bangsa pbb) tentang perdagangan dan bertanggungjawab dan menuntut informasi pengembangan united nations conference lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan trade and development united) menangani risiko dan peluang yang terkait meng observasi beberapa hal, bahwa dengan isu sosial dan lingkungan. lebih privatisasi, deregulasi dan liberalisasi lanjut disebutkan, bahwa kesamaan harapan menciptakan tempat lebih luas bagi warga berbagai negara berkaitan dengan perusahaan dalam mencapai tujuannya. standar minimum yang harus dicapai peningkatan tersebut berdampak terhadap perusahaan dalam kaitannya dengan isu diperlukan atau tidaknya peningkatan sosial dan lingkungan, terlepas dari aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yurisdiksi mana perusahaan tersebut hadapan stakeholders. eko sono, beroperasi serta meningkatkan kesadaran atas tidak memakainya peraturan dan dalam konteks internasional, perundang undangan saat ini berkaitan perdebatan tersebut menjadi menarik karena dengan tanggung jawab sosial perusahaan transnasional corporations tnc3) dan peraturan tentang es. kim teacher, merupakan salah satu aktor yang mempunyai publications@bond corporate governance peran utama dalam mengarahkan sisi baik journal faculty law, globalisasi. perusahaan tersebut juga tersimpan bahwa peningkatan dipandang sebagai pihak yang berkontribusi kesadaran praktik tanggung jawab sosial perusahaan salah satunya disebabkan oleh penting terhadap maksimalisasi sisi positif globalisasi dan perkembangan perdagangan dari liberalisasi perdagangan dan investasi, lintas batas oleh es. warga berbagai yang berkontribusi besar terhadap negara memiliki harapan yang sama peningkatan perekonomian dunia. konsep berkaitan dengan standar minimum yang social responsibility dapat menjawab harus dicapai perusahaan dalam memberikan kontribusi terhadap masalah sosial dan pertanyaan atas. hal ini menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai tanggung lingkungan. melalui globalisasi dan perkembangan perdagangan lintas batas oleh jawab untuk menunaikan persyaratan es, terjadi peningkatan minat konsumen tanggung jawab sosial, baik secara domestik dan investor dalam mendukung praktik sebuah negara maupun secara bisnis yang bertanggung jawab. internasional. eko sono, bagi negara berkembang seperti asia, menurut kim teacher globalisasi dan globalisasi dalam beberapa bagian perkembangan perdagangan lintas batas oleh bertanggung jawab atas munculnya berdampak pada peningkatan ketertarikan akan tanggung jawab sosial kesadaran praktik tanggung jawab sosial perusahaan. kim teacher, perusahaan yang berkaitan dengan bidang publications@bond corporate governance seperti hak asasi manusia ham), journal faculty law, perlindungan lingkungan, kesehatan dan globalisasi tidak hanya mengarah pada keselamatan dan anti korupsi. kim teacher, integrasi ekonomi yang lebih besar dan mendatangkan peluang baru bagi bisnis dampak globalisasi terhadap pengaturan tanggung jawab sosial.( tami rusli) asia, tetapi juga telah menimbulkan merupakan faktor yang paling penting dalam sejumlah tantangan baru. liberalisasi membentuk kebijakan pemerintah dan perdagangan dan reformasi ekonomi telah strategi perusahaan. kim teacher, membuka pasar baru bagi tenaga kerja dan publications@bond corporate governance journal faculty law, dua materiel baku, serta menghasilkan potensi puluh tahun lalu, mne's adalah serangkaian untuk menghasilkan kekayaan yang belum bisnis negara bagian dan negara, perusahaan perkirakan sebelumnya. kim teacher, nasional dan regional yang terhubung secara publications@bond corporate governance parsial. sepuluh tahun dari saat ini, tepatnya journal faculty law, tahun akan saling bergantung hal senada dikemukakan juga oleh secara global latar, individu dan organisasi. rcher, eko sumo menurut eko sono, publications@bond corporate governance bersamaan dengan pesatnya perkembangan. journal faculty law, globalisasi, meningkat pula keyakinan mne's cenderung menjadi pusat masyarakat bahwa perusahaan merupakan perhatian, dalam kaitannya dengan tanggung aktor sosial yang aktivitasnya memberikan jawab sosial perusahaan. menariknya, dasar dampak besar terhadap komunitas tempat asar tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan beroperasi. perusahaan harus dianggap sebagai bagian yang universal yang mencerminkan globalisasi bisnis dan menjalankan standar yang layak dalam ekonomi. kim teacher, menopang aktivitas usaha secara publications@bond corporate governance bertanggung jawab guna memberikan journal faculty law, perlindungan kepada konsumen, karyawan, budaya tradisional untuk memaksimalisasi lingkungan, dan masyarakat luas. kim nilai (bagi) pemegang saham tanpa teacher, publications@bond corporate memerhatikan pemangku kepentingan governance journal faculty law, meraup akan gagasan yang sudah usang dalam lingkungan global saat ini. praktik tanggung jawab sosial perusahaan berkelanjutan akan seperti yang dikemukakan david meningkatkan nilai (bagi) pemegang saham. brother dan ruler aras, globalisasi kim teacher, publications@bond mempunyai dampak yang tajam pada corporate governance journal faculty perilaku perusahaan. lebih dari dua dekade law, sebelumnya, dunia internasional memiliki pemegang saham makin tertarik pada harapan terhadap perusahaan untuk keuntungan dan manfaat jangka panjang mempertimbangkan isu sosial, etika dan sebuah perusahaan. kata kunci dari konsep lingkungan. salah satu alasannya adalah ini adalah perusahaan yang berkelanjutan. lebih banyak kompetisi tidak selalu berarti david brother, lebih banyak keuntungan. alasan lain adalah lebih lanjut disebutkan, bahwa harapan konsumen yang tidak hanya pemegang saham ingin mendapatkan berkaitan dengan biaya produksi tapi juga manfaat jangka panjang terhadap perusahaan terkait dengan kualitas, proses produksi yang berkelanjutan daripada keuntungan yang layak dan kepedulian pada lingkungan. jangka pendek. hal ini tidak saja terkait david brother, dengan keuntungan perusahaan tetapi terkait menurut kim teacher, dua puluh juga dengan kinerja sosial dan lingkungan tahun lalu, isu isu lingkungan dan sosial perusahaan. david brother, menjadi urusan para aktivis. sepuluh tahun jadi, manajer harus memiliki rencana dari sekarang, isu isu tersebut mungkin strategis untuk perusahaan, memerhatikan keadilan progresif volume nomor maret harapan pemangku kepentingan yang hal yang sebaliknya. selain globalisasi berkelanjutan dan menyediakan manfaat memberikan banyak dampak terhadap jangka panjang untuk perusahaan dan pengembang konsep maupun praktik investasi para pemangku kepentingan. suatu negara, keterlibatan pemerintah dalam menyelaraskan praktik hukum dan pengaturan tanggung jawab perusahaan juga pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan dampak terhadap praktik menjadi keniscayaan dalam kepastian tanggung jawab sosial perusahaan yang investasi internasional oleh mne's. seperti dilakukan perusahaan multinasional. yang dikemukakan kim teacher, investasi meskipun terjadi tren globalisasi, internasional oleh mne's penting bagi upaya masih banyak perusahaan multinasional terus globalisasi perusahaan dan akan mengarah beroperasi lingkungan hukum dan pada keinginan untuk menyelaraskan praktik peraturan yang ditetapkan secara nasional. hukum dan pelaporan. kim teacher, globalisasi tidak semata mata publications@bond corporate governance memberikan dampak terhadap aturan journal faculty law, tingkat nasional. mne's sebagai motor pengatur ran yang mengatur globalisasi mau tidak mau harus berusaha pertanggungjawaban sosial perusahaan urgen dibentuk agar perusahaan memahami kondisi politik, ekonomi, sosial, mempertimbangkan isu sosial, etika dan jan budaya tempat perusahaan beroperasi lingkungan dalam menjalankan aktivitasnya dalam rangka membina hubungan kerjasama secara berkelanjutan. permasalahan yang antar stakeholders. menurut bambang udio seringkali muncul adalah kurangnya dan media familia, usaha membuka jalinan peraturan nasional dan internasional tentang hubungan kerjasama dengan stakeholders akuntabilitas perusahaan, untuk mengatur lokal pada prinsip aktivitas perusahaan dalam yurisdiksi luar pada dasarnya meraup akan sua prinsip negara asal perusahaan tersebut, termasuk peningkatan pola kehidupan komunitas lokal dalamnya pengaturan tentang tanggung jan sebagai bentuk tanggung jawab sosial jawab sosial perusahaan. perusahaan. bambang radio, beberapa negara, tanggung jawab tentu saja bentuk tanggung jawab sosial perusahaan telah diakomodasi secara sosial perusahaan yang dilakukan mne's normatif dalam peraturan perundang harus berkeliaran dengan aturan yang masuk undangan nasionalnya. negara tersebut dalam kajian hukum ekonomi yang antara lain inggris, cina, filipina, dan ditetapkan pemerintah negara tempat indonesia. prinsip prinsip dan pengaturan perusahaan beroperasi. yang berlaku secara global, salah satunya adalah prinsip sustainable economic ii. penutup development memberikan dampak terhadap praktik tanggung jawab sosial pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan multinasional berdampak pada perusahaan negara tersebut. prinsip kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan sustainable economic development seu mengakomodasi pemenuhan rasa keadilan negara tempat perusahaan tersebut bagi shareholders dan stakeholders beroperasi, termasuk indonesia. menurut perusahaan diantaranya tenaga kerja, kim teacher globalisasi dan perkembangan masyarakat dan lingkungan. perdagangan lintas batas oleh namun demikian, walaupun dipelopori berdampak pada peningkatan kesadaran oleh negara, kebijakan yang diterapkan tetap praktik tanggung jawab sosial perusahaan mengikuti perkembangan dunia global. yang berkaitan dengan bidang seperti hak virginia harper, asasi manusia ham), perlindungan namun demikian, terkait dengan tanggung jawab perusahaan dapat berlaku dampak globalisasi terhadap pengaturan tanggung jawab sosial.( tami rusli) lingkungan, kesehatan dan keselamatan dan badan usaha milik negara anti korupsi. indonesia, yogyakarta: pustaka selain itu, konsumen dan investor pelajar, purwahid pabrik, asas itikad baik dan menunjukkan peningkatan minat dalam ketik kepatutan dalam perjanjian, mendukung parti bisnis yang semarang: fakultas hukum bertanggungjawab dan menuntut informasi universitas diponegoro, lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan s.f. marbun, eksistensi asas asas umum menangani risiko dan peluang yang terkait penyelenggaraan pemerintah yang dengan isu sosial dan lingkungan. layak dalam menjelaskan pemerintahan yang baik dan bersih daftar pustaka indonesia, disertasi, program buku pascasarjana universitas pajajaran, bambang radio media familia, csr apn. w.j.s. poerwadarminta, kamus umum corporate social responsibility), bandung: rekayasa sains, bahasa indonesia, jakarta: balai david brother, ruler aras, corporate pustaka, social responsibility, venus publishing peraturan perundang eko sono, corporate social responsibility indonesia: antara undangan harapan dan realitas, bandung: nomor tahun tentang bumn. unpad press. undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas kim teacher, corporate social undang undang nomor tahun responsibility: impact globalisation ang sana oo, beo, and international business, bond dengan university, publications@bond peraturan pemerintah nomor tahun corporate governance journal tentang tanggung jawab sosial dan faculty law, lingkungan perseroan terbatas hartono angusta, hak perseroan dan tanggung jawab masyarakat dalam sumber lain pelaksanaan tanggung jawab sosial anonim, csr, kegiatan sukarela yang perusahaan, tesis, universitas sumatera utara. wajib diatur , online kim cheng patrick low, corporate social detail.asp?id &cl berita, responsibility and sustainable itiak development: trends asia , dalam akses paca kim cheng patrick low. samuel mas ahmad dairi, standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan , down, sik liong ang (ed), corporate itiak ti. social responsibility asia: practice mti com akses and experience, new york: springer, paca virginia harper, beyond regulation: look mukti fajar nd, tanggung jawab sosial nate centre corporate social perusahaan indonesia, mandatory spon lily ana ine law 1nd, voluntary, studi tentang penerapan vanderbilt journal transnational ketentuan csr pada perusahaan law, vol. march, multinasional, swasta nasional, daampak globalisasi terhadap pengaturan tanggung wab sosial perusahaan bumn tami rusli email: tamirusl1963 gmail.com dosen universitas bandar lampung jl. pagar alam labuhan ratu bandar lampung abstract article law number year state owned enterprises which states can set aside portion their net profit for the purposes small business co operative development and community development around state enterprises". the problem this research how the impact globalization corporate social responsibility does the method used this research using normative juridical approach. the results this study prove that the practice corporate social responsibility multinational impact corporate social responsibility policy the country where the company operates, including indonesia. awareness raising corporate social responsibility practices related areas such human rights, environmental protection, health and safety and anti corruption. addition, consumers and investors are showing increased interest supporting responsible business practices and demanding more information about how companies deal with risks and opportunities related social and environmental issues. keywords: globalization, corporate social responsibility, state owned enterprise. pendahuluan tujuan tanggung jawab sosial perusahaan salah satu wujud realisasi tanggung bumn. jawab sosial perusahaan untuk berperan tanggung jawab sosial perusahaan serta dalam pembangunan ekonomi bumn dititikberatkan pada pembinaan berkelanjutan adalah memberdayakan usaha kecil dan koperasi. hal tersebut masyarakat. pemberdayaan adalah upaya sejalan dengan salah satu peran bumn yang dilakukan pemerintah, pemerintah yaitu turut membantu pengembangan usaha daerah, dunia usaha, dan masyarakat kecil koperasi. penjelasan umum secara sinergis dalam bentuk penumbuhan nomor tahun tentang bumn). iklim dan pengembangan usaha terhadap ketentuan yang menyiratkan usaha mikro, kecil, dan menengah, tanggung jawab sosial perusahaan bumn sehingga mampu tumbuh dan diatur dalam undang undang nomor tahun tentang badan berkembang menjadi usaha yang tangguh usaha milik negara bumn), yang dan mandiri angka undang berbunyi bumn dapat menyisihkan undang nomor tahun tentang sebagian laba bersihnya untuk keperluan usaha mikro, kecil dan menengah yang pembinaan usaha kecil koperasi serta untuk selanjutnya akan disingkat pembinaan masyarakat sekitar bumn . umkm). ketentuan bumn tersebut memberdayakan masyarakat dengan secara teknis diatur dalam peraturan tujuan mendorong ketangguhan dan menteri negara badan usaha milik negara kemandirian usaha kecil menjadi fokus nomor per mbu tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program ii. pembahasan bina lingkungan pkl). tanggung jawab sosial perusahaan hasil penelaahan eko sono menurut uut dan peraturan melalui content analysis terhadap annual pemerintah nomor tahun report menunjukkan, bahwa pada tentang tanggung jawab sosial dan umumnya perusahaan membagi kategori lingkungan perseroan terbatas pengungkapan sosial. kategori tersebut indonesia termasuk negara adalah pengungkapan sosial terkait dengan berkembang, sehingga tanggung jawab sosial lingkungan, kepedulian terhadap tenaga perusahaan merujuk pada model relasional kerja, energi, community, produk, dan yang dianut negara negara eropa. dalam dampak ekonomi terhadap masyarakat. model tersebut, pemerintah memiliki dilihat dari bentuk kegiatan social hubungan dengan dunia usaha, dan responsibility, terdapat aktivitas yaitu organisasi masyarakat dalam mendorong kemitraan dan bina lingkungan. hasil realisasi tanggung jawab sosial perusahaan. analisis annual report dan sustainability tanggung jawab sosial perusahaan juga report menunjukkan, bahwa berbagai memiliki kecenderungan diatur secara perusahaan melakukan pengungkapan normatif dalam peraturan perundang sosial dengan format yang berbeda beda undangan. dan belum terdapat standarisasi. dalam uut mewajibkan perusahaan praktiknya, selain perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial melakukan pengungkapan sosial secara perusahaan. istilah tanggung jawab sosial punggung sungguh dan menganggap perusahaan dalam uut adalah tanggung penting aktivitas tersebut, ada juga yang jawab sosial dan lingkungan. sebatas memenuhi syarat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan tersebut sudah memenuhi menurut angka uut adalah kepedulian sosial, seperti yang telah komitmen perseroan untuk berperan serta dilakukan perusahaan lain. dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan realisasi tanggung jawab sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan dan perusahaan bumn dalam penelitian ini lingkungan yang bermanfaat, baik bagi akan dikaji kesesuaiannya dengan perseroan sendiri, komunitas setempat, peningkatan kesejahteraan masa rakyat. maupun masyarakat pada umumnya. indikator peningkatan kesejahteraan artinya, perusahaan harus memiliki masyarakat dapat terlihat dari keberhasilan komitmen untuk melakukan kegiatannya bumn dalam mendorong kemandirian dengan tidak saja meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dalam menjalankan kehidupan perusahaan melalui pencapaian usahanya. selain itu, dapat dilihat juga dari keuntungan. akan tetapi lebih dari itu, terwujud atau tidaknya pilar utama perusahaan memiliki komitmen guna pembangunan (triple tracks), yaitu: meningkatkan kualitas kehidupan dan pengurangan jumlah pengangguran (pro lingkungan yang bermanfaat bagi job), pengurangan jumlah penduduk masyarakat setempat maupun masyarakat miskin (pro poor), dan peningkatan luas melalui keikutsertaannya dalam pertumbuhan ekonomi (pro growth). pembangunan berkelanjutan. asep pembinaan kemitraan dan bina komitmen untuk berperan serta dalam lingkungan kementrian bumn), atas pembangunan ekonomi berkelanjutan guna pertimbangan tersebut, maka penelitian meningkatkan kualitas kehidupan dan terhadap dampak globalisasi lingkungan yang bermanfaat menjadi suatu tanggungjawab sosial perusahaan ini hal yang wajib dilaksanakan perusahaan. hal penting untuk dilakukan. ini terlihat dari ketentuan uut yang menyatakan bahwa: keadilan progresif volume nomor maret jl) perseroan yang menjalankan kegiatan tersebut disusun dengan tujuan usahanya bidang dan atau berkaitan agar tercipta hubungan perusahaan yang dengan sumber daya alam wajib serasi, seimbang, dan sesuai dengan melaksanakan tanggung lingkungan, nilai, norma, dan budaya jawab sosial dan lingkungan. masyarakat setempat. oleh karena itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana maksud pada dalam ditujukan bagi perusahaan merupakan kewajiban perseroan yang yang kegiatan usahanya mengelola dan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai memanfaatkan sumber daya alam, karena biaya perseroan yang pelaksanaannya perusahaan tersebut berpotensi besar dilakukan dengan memerhatikan terhadap terjadinya pencemaran dan atau kepatutan dan kewajaran. kerusakan lingkungan hidup. selain itu, perseroan yang tidak pelaksana kan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada juga ditujukan pada perusahaan yang tidak dikenai sanksi sesuai dengan mengelola dan tidak memanfaatkan sumber ketentuan peraturan perundang daya alam, tetapi kegiatan usahanya undangan. berdampak pada fungsi kemampuan sumber ketentuan lebih lanjut mengenai daya alam. tanggung jawab sosial dan lingkungan tanggung jawab sosial perusahaan diatur dengan peraturan pemerintah. dilaksanakan oleh direksi berdasarkan berdasarkan tersebut, maka rencana kerja tahunan perusahaan setelah unsur unsur tanggung jawab sosial mendapat persetujuan dewan komisaris atau perusahaan adalah: rups. rencana kerja tahunan yang terdiri wajib bagi perusahaan yang menjalankan dari rencana kegiatan dan anggaran tentang kegiatan usahanya bidang dan atau pelaksanaan tanggung jawab sosial berkaitan dengan sumber daya alam perusahaan harus memerhatikan kepatutan dianggarkan dan diperhitung kan sebagai dan kewajaran uut jo. biaya berusaha yang pelaksanaannya dan peraturan pemerintah nomor dilakukan dengan pemerhati kan tahun tentang tanggung jawab sosial dan kepatutan dan kewajaran lingkungan perseroan terbatas). untuk berperan serta dalam pembangunan sebagai pelaksanaan ekonomi ber kelanjutan uut, dibentuk tentang tanggung merupakan komitmen perusahaan yang jawab sosial dan lingkungan. penjelasan tujuannya untuk meningkatkan kualitas tentang tanggung jawab sosial dan kehidupan dan lingkungan yang lingkungan menjelaskan beberapa ketentuan bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, yang diatur dalam tentang tanggung komuni tas setempat, maupun masyarakat jawab sosial dan lingkungan yaitu: pada umumnya tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi bagi berusaha yang yang dilakukan oleh perusahaan dalam tidak melaksanakan kewajiban tanggung menjalankan kegiatan usaha nya bidang jawab sosial perusahaan dan atau berkaitan dengan sumber daya sasarannya agar tercipta hubungan alam berdasarkan undang undang perusahaan yang serasi, seimbang, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, lingkungan dipaku kan dalam ataupun dan budaya masa rakyat setempat luar lingkungan perusahaan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab sosial dan lingkungan lingkungan wajib dimuat dalam laporan dilaksanakan berdasar kan rencana kerja tahunan perusahaan untuk tahunan yang memuat rencana kegiatan dipertanggungjawabkan kepada rups. dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya dampak globalisasi terhadap pengaturan tanggung jawab sosial.( tami rusli) pelaksanaan tanggung jawab sosial dan dengan kemampuan keuangan perusahaan lingkungan susun dengan dan potensi risiko dihapuskannya tanggung memerhatikan kepatutan dan kewajaran jawab sosial perusahaan tersebut dilakukan. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan wajib dimuat dalam laporan masyarakat dan lingkungan hidup tidak tahun perusahaan untuk menjadi pertimbangan utama pelaksanaan pertanggungjawaban kepada rups tanggung jawab sosial perusahaan. penegasan pengaturan ngengat sanksi penentuan ukuran kepatutan dan perusahaan yang tidak melaksanakan kewajaran menurut penjelasan tanggung jawab sosial dan lingkungan tanggung jawab sosial dan perusahaan yang telah berperan dan lingkungan bertolak belakang dengan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat diberikan penghargaan ukuran kepatutan menurut peraturan oleh instansi yang berwenang. perundang undangan, doktrin dan uut yurisprudensi. para ahli hukum masih sangat tentang tanggung jawab sosial berhati hati dalam mempergunakan dan lingkungan menyatakan, bahwa kepatutan sebagai suatu ukuran perbuatan kepatutan dan kewajaran menjadi landasan hukum karena kepatutan memiliki makna penyusunan dan penetap rencana kegiatan yang sangat luas. purwahid pabrik, dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. ketentuan tersebut mengandung berkaitan dengan kepatutan dan arti bahwa bentuk atau model pelaksanaan kewajaran yang dijadikan ukuran kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan yang tanggung jawab sosial perusahaan, seolah wajib dilakukan oleh perusahaan diserahkan olah adanya keraguan pemerintah sebagai pada ukuran kepatutan dan kewajaran. pembuat undang undang. satu sisi, lebih lanjut penjelasan tanggung jawab sosial perusahaan wajib (d0) tanggung jawab sosial dan dilaksanakan oleh perusahaan yang lingkungan juga menyatakan, bahwa menjalankan kegiatan usahanya mengelola kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan dan memanfaatkan sumber daya alam. perusahaan, yang disesuaikan dengan tanggung jawab sosial perusahaan juga kemampuan keuangan perusahaan, dan wajib dilakukan oleh perusahaan yang potensi risiko yang mengakibatkan kegiatan usahanya berdampak terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan yang fungsi kemampuan sumber daya alam, harus ditanggung oleh perusahaan sesuai kendati perusahaan tersebut tidak mengelola dengan kegiatan usahanya yang tidak dan memanfaatkan sumber daya alam. mengurangi kewajiban sebagaimana yang artinya, apabila perusahaan dengan ditetapkan dalam ketentuan peraturan kriteria atas tidak melaksanakan tanggung perundang undangan yang terkait dengan jawab sosial perusahaan, maka akan kegiatan usaha perusahaan. dikenakan sanksi. akan tetapi, kewajiban ini penyerahan ukuran pelaksanaan tidak diiringi dengan batasan ukuran tanggung jawab sosial perusahaan kepada patokan mengenai wujud dan bentuk kepatutan dan kewajaran dalam penjelasan tanggung jawab sosial perusahaan karena tersebut mengandung makna, bahwa kewajiban melaksanakan tanggung jawab perusahaanlah yang memiliki kewenangan sosial perusahaan diserahkan kepada menetapkan wujud dan bentuk pelaksanaan kebijakan perusahaan sesuai kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan dalam perusahaan. kebijakan perusahaannya. wujud dan bentuk padahal, seperti yang ditemukan kan pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh thomas internet dan veronica perusahaan betul betul harus disesuaikan besar, penetapan kewajiban tanggung keadilan progresif volume nomor maret jawab sosial perusahaan dalam hukum dampak negatif kegiatan usaha perusahaan negara dalam hal ini peraturan perundang terutama yang bergerak bidang undangan diharapkan dapat terukur, jelas, pertambangan. akil mochtar selaku ketua dan lebih efektif pelaksanaannya. mukti pansus uut menyatakan, bahwa terdapat fajar, banyak perusahaan multinasional sejatinya, dengan dituangkan nya indonesia yang kegiatan operasinya lepas ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan dari tanggung jawabnya mengelola dalam undang undang, pelaksanaan lingkungan dan luput memberikan perhatian tanggung jawab sosial perusahaan kepada kepentingan sosial. memberikan efek yang jelas terhadap detail. terakomodasinya kepentingan masyarakat asp?id &cl berita). dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. hal tersebut yang menjadi salah satu artinya, ada ukuran yang jelas dan tegas alasan diakomodasikannya kewajiban mengenai bentuk tanggung jawab sosial tanggung jawab sosial perusahaan dalam perusahaan, sehingga berdampak nyata uut. terhadap terciptanya kondisi lingkungan dan dengan demikian, tersimpan bahwa masyarakat yang serasi dan seimbang. kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan ukuran kepatutan dan kewajaran menjadi suatu keniscayaan, mengingat dalam tanggung jawab sosial perusahaan dampak negatif kegiatan usaha perusahaan tersebut khawatir kan justru tidak akan semakin terasa masyarakat. pencemaran tepat sasaran meningkatkan kualitas dan kerusakan lingkungan marak terjadi kehidupan masyarakat dan lingkungan. tanpa disertai optimalisasi upaya sendai nya perusahaan hanya mampu penanggulangannya. melaksanakan tanggung jawab sosial namun, pemberlakuan wajib perusahaannya sesuai kemampuan tanggung jawab sosial perusahaan dalam perusahaan tanpa memerhatikan manfaat dan uut juga menuai kontroversi. kalangan kontribusinya terhadap masyarakat dan pengusaha dalam hal ini kadin indonesia lingkungan, maka sifat wajiblmandatory menuntut pembatalan sifat mandatory tanggung jawab sosial perusahaan akan tanggung jawab sosial perusahaan. kehilangan maknanya. tidak akan ada mas ahmad dairi berpendapat, bahwa ada bedanya dengan ketika tanggung jawab persoalan mendasar yang menjadikan sosial perusahaan belum diregulasi dalam regulator kurang memahami isu tanggung uut dengan sifat voluntary nya. jawab sosial perusahaan. mas ahmad penyerahan ukuran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada dantri, kepatutan dan kewajaran yang memiliki makna diserahkan kepada kebijakan pertama, secara nature tanggung jawab perusahaan disesuaikan dengan kemampuan sosial perusahaan adalah aktivitas korporasi keuangan perusahaan, tidak akan sebanding yang bersifat sukarela (voluntary), sehingga dengan latar belakang ditangkapnya tidak akan sesuai lagi dengan konsep ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri dalam uut. tampak jelas terlihat adanya apabila berubah sifat menjadi mandatory. tarik ulur kepentingan antara pendapat yang kedua, pada praktiknya tanggung jawab pro dan kontra meregulasi tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk komitmen sosial perusahaan dalam uut. korporasi untuk menjaga keberlanjutan menurut pendapat yang pro, penetapan usahanya dengan memerhatikan dan peduli sifat mandatory berupa kewajiban tanggung pada kepentingan masyarakat luas. apabila jawab sosial perusahaan dalam uut diatur oleh hukum justru akan mempersempit dilatarbelakangi oleh semakin rusak dan dan menghambat pelaksanaan tanggung terbesarnya lingkungan hidup akibat jawab sosial perusahaan yang tepat dan dapat dampak globalisasi terhadap pengaturan tanggung jawab sosial.( tami rusli) mengurangi manfaat bagi masyarakat keadilan masyarakat. selain itu, ukuran maupun korporasi. ketiga, pengaturan kepatutan dan kewajaran juga dapat dilihat tanggung jawab sosial perusahaan tidak dari putusan atau kebijakan yang tidak diperlukan karena sudah banyak peraturan berdasar pada hal hal yang bersifat perundang undangan yang terkait. law enforcement adalah merupakan kata kunci emosional belaka, tetapi dapat diuji dengan sehingga tidak diperlukan membuat penalaran (reasoning) yang dapat peraturan baru. dipertanggungjawabkan dan ada tidaknya ketidaksetujuan kalangan pengusaha itikad baik yang melandasi hubungan terhadap perubahan sifat voluntary hukum, pengambilan putusan atau kebijakan pelaksanaan tanggung jawab sosial orugahaan terkait pelaksanaan tanggung perusahaan menjadi mandatory, ditindaklanjuti dengan diajukannya jawab sosial perusahaan. purwahid pabrik, permohonan judicial review uut mahkamah konstitusi. pada akhirnya makna kepatutan dapat juga dilihat mahkamah konstitusi menolak permohonan dari segi peristilahannya dan dalam ranah judicial review tersebut. sifat mandatory hukum administrasi negara. kata dasar dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam kepatutan adalah patut. patut, pantas dan san uud (institusi tidak wajar merupakan makna dari layak. (w.j.s. munculnya pendapat yang pro dan poerwadarminta, kontra tentang diwajibkannya tanggung ukuran kepatutan dan kewajaran dapat juga jawab sosial perusahaan dalam undang merujuk disertasi s.f. marbun. dalam undang diperkirakan menjadi penyebab disertasi tersebut, dijelaskan bahwa asas diumumkannya secara autentik pengertian asas umum penyelenggaraan pemerintah kepatutan dan kewajaran dalam penjelasan yang layak suppl) merupakan hukum tentang tanggung jawab idak kan sosial dan lingkungan. kepatutan dan tertua yang uus terap can kewajaran dalam penjelasan tersebut dip patuhi oleh pejabat administrasi negara, pada intinya terletak pada penyerahan bentuk sehingga tidak lagi dipandang sebagai moral pelaksanaan tanggung jawab sosial etik administrasi. s.f. marbun, perusahaan kepada kebijakan perusahaan suppl mengandung asas persiapan yang yang disesuaikan dengan kemampuan cermat, kepastian hukum, kepercayaan atau keuangan perusahaan. padahal, ukuran pengharapan, asas motivasi, dan asas kepatutan dan kewajaran yang tersimpan dari larangan penyalahgunaan prosedur. s.p peraturan perundang undangan, doktrin dan yurisprudensi mengandung makna yang marbun, berseberangan dengan yang dijelaskan dalam merujuk pada peraturan perundang penjelasan tentang undangan, yurisprudensi, dan doktrin para tanggung jawab sosial dan lingkungan. ahli tersimpan bahwa kata kunci kewajaran ukuran kepatutan dan kewajaran dan kepatutan ada pada keterlibatan, menurut peraturan perundang undangan, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam doktrin dan yurisprudensi secara kumulatif rencana pengambilan kebijakan perusahaan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah bahwa pelaksanaan tanggung jawab perusahaan. perusahaan wajib menyediakan sosial perusahaan yang wajib dilakukan media yang didalamnya menampung aspirasi perusahaan mengandung kriteria: tidak masyarakat mana perusahaan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan berdomisili, untuk bersama sama tatasusila: sesuatu yang dianggap patut menentukan bentuk dan model pelaksanaan oleh masyarakat: dan memenuhi rasa tanggung jawab sosial perusahaan. upaya ini keadilan progresif volume nomor maret perlu dilakukan agar pelaksanaan tanggung walaupun perusahaan diberikan keleluasaan jawab sosial perusahaan betul betul tepat mengenai bentuk pelaksanaan tanggung sasaran dan memberikan manfaat bagi jawab sosial perusahaan yang disesuaikan masyarakat terutama dalam bentuk kegiatan dengan kemampuan keuangannya. usulan ini yang dapat mendorong kemandirian semata mata dalam rangka efektifnya ekonominya. pelaksanaan tanggung jawab sosial selain melibatkan masyarakat dalam perusahaan menciptakan pembangunan menentukan rencana pengambilan kebijakan, berkelanjutan berupa memberi manfaat pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan meningkatkan perusahaan juga harus memberi ruang kualitas kehidupan masyarakat dan kepada masyarakat untuk ikut mengawal lingkungan. agar tepat sasaran memberikan rasa keadilan setidaknya, penetapan ukuran bagi masyarakat. lebih lanjut, pada tataran kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan, perusahaan sejatinya tanggung jawab sosial perusahaan yang membuka akses bagi masyarakat untuk dapat diserahkan pada kebijakan perusahaan, tetap menilai kinerja pelaksanaan tanggung jawab memberikan manfaat bagi sosial perusahaan. masyarakat. selanjutnya, juga dapat seperti yang dikemukakan mukti fajar berkontribusi dalam pembangunan dalam disertasinya, bahwa peraturan berkelanjutan. pemerintah setidaknya harus mengatur selain merujuk makna kepatutan dan beberapa hal agar pelaksanaan tanggung kewajaran yang diserah kan pada nilai patut jawab sosial perusahaan berjalan efektif, menurut masyarakat, inovasi dalam tepat dan terukur. mukti fajar, hasil kan produk ramah salah satu ketentuan yang diusulkan meng diatur adalah memberikan kewajiban bagi lingkungan menjadi strategi yang tepat setiap korporasi untuk melaporkan kegiatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial tanggung jawab sosial perusahaannya kepada perusahaan. daniel est and andrew masyarakat secara berkala dalam bentuk winston melihat bahwa perusahaan social reporting. perusahaan yang dianggap memiliki kinerja akan tetapi, dalam tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang tanggung jawab sosial dan lingkungan, naa terkait pelaporan, hanya diatur mengenai tinggi bukanlah perusahaan yang mengubah pelaporan pelaksana kegiatan tanggung kan sumber daya finansial terbanyak untuk jawab sosial perusahaan dalam laporan kegiatan itu, melainkan perusahaan yang tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada melekatkan tanggung jawab sosial rups. seperti yang terdapat dalam perusahaannya dengan strategi berbisnis, tentang tanggung jawab sosial dan termasuk strategi bersaing. hartono lingkungan, bahwa pelaksanaan tanggung angusta, jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan general electric menjadi sangat kuat kepada rups. ketentuan tersebut tidak posisinya dalam pasar mesin pesawat terbang membuka peluang bagi masyarakat untuk karena perusahaan tersebut berhasil ikut mengakses informasi sekaligus membuat mesin pesawat yang jauh lebih mengawal pelaksanaan tanggung jawab hemat dalam konsumsi bahan bakar. inovasi sosial perusahaan. tersebut merupakan hasil perpaduan antara dengan demikian, melibatkan komitmen untuk membuat berbagai produk masyarakat mulai dari rencana pengambilan omi kebijakan, pelaksanaan tanggung jawab yang lebih ramah lingkungan atau sosial perusahaan dan laporannya juga ecomagination dengan strategi bersaing menjadi suatu hal yang perlu diatur, dampak globalisasi terhadap pengaturan tanggung jawab sosial.( tami rusli) melawan kompetitornya. hartono angusta, yang mengatur kegiatan ekonomi secara keseluruhan yang bersifat publik maupun pada intinya tidak lagi ada alasan bagi privat. pengaturan tentang tanggung jawab perusahaan untuk tidak menyadari bahwa sosial perusahaan termasuk dalam koridor eksistensi perusahaan dalam masyarakat hukum ekonomi indonesia karena tanggung dipengaruhi oleh sikap, perilaku dan jawab sosial perusahaan merupakan salah komitmen perusahaan terhadap masyarakat satu tanggung jawab perusahaan selain dan lingkungan. dari mulai input sampai tanggung jawab ekonomi dan tanggung dengan output, masyarakat memiliki peranan jawab hukum. sedemikian signifikan bagi keberlangsungan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan. komitmen perusahaan untuk merupakan salah satu konsekuensi hakikat menjaga lingkungan sangat penting. perusahaan sebagai agen moral. sebagai kontribusi perusahaan terhadap masyarakat agen moral, perusahaan memiliki tanggung menjadi suatu hal yang dapat dirasakan betul jawab untuk berkontribusi terhadap oleh masyarakat sesuai tujuan diwajibkannya peningkatan kesejahteraan masa rakyat tanggung jawab sosial perusahaan dalam melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial uut. perusahaan. dalam mencapai tujuan tersebut, dengan demikian, ukuran kepatutan pengaturan menjadi kunci utama efektifitas dan kewajaran menurut peraturan pelaksanaan tanggung jawab sosial perundang undangan, doktrin dan perusahaan, yurisprudensi sangat dipengaruhi oleh nilai hukum internasional sebagai nilai yang hidup masyarakat. suatu instrumen globalisasi berdampak pada hubungan hukum atau putusan pengadilan pengaturan tanggung jawab sosial dianggap telah memenuhi asas kepatutan dan perusahaan indonesia. praktik tanggung kewajaran apabila hubungan tersebut jawab sosial perusahaan multinasional dianggap patut oleh masyarakat, tidak berdampak pada kebijakan tanggung jawab bertentangan dengan ketertiban umum dan sosial perusahaan negara tempat tata susila, memenuhi asas itikad baik, asas perusahaan tersebut beroperasi, termasuk persamaan, asas kepastian hukum, asas indonesia. pengharapan, dan asas motivasi. seperti yang dikemukakan kim kepatutan dan kewajaran dapat teacher, the csr debate has largely dijadikan ukuran pelaksanaan tanggung evolved around the conduct multinational jawab sosial perusahaan, manakala corporations (mn es) and other large private pelaksanaan tanggung jawab sosial companies which, due their size, have the perus apaan tidak hanya diserahkan pada ability significantly influence domestic kebijakan perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. and international policy and the peran serta masyarakat dalam penyusunan communities which they operate. kim rencana, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan teacher, publications@bond corporate menjadi suatu hal yang urgen apabila governance journal faculty law, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus merujuk pada rambu perdebatan tentang tanggung jawab rambu kepatutan dan kewajaran. sosial perusahaan sebagian besar berkisar dampak globalisasi terhadap pengaturan pada aktivitas perusahaan multinasional tanggung jawab sosial perusahaan multinational enterprises es) dan globalisasi memiliki dampak yang perusahaan swasta besar lainnya, yang cukup besar terhadap hukum ekonomi karena ukurannya, memiliki kemampuan indonesia. hukum ekonomi indonesia ntuk memberi dampak cukup besar mengandung makna keseluruhan peraturan terhadap kebijakan domestik dan perundang undangan dan keputusan hakim internasional. selain itu, aktivitas dan keadilan progresif volume nomor maret |
eka walikota bandung:.a. bahwa penjabaran perubahantas materi penjabaran sebagaimana dimaksud huruf , peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentangrisalah rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kota bandung tanggal september mengenai persetujujadi peraturan daerah, surat gubernur jawa barat nomor huk tanggal oktober tentang evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kota bandung tentang perubahan apbd tahun anggaranbelanja aparatur daerahpublikbagi hasil dan bantuan keuangan rp.ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut uraian penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dalam tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran iv: bahwa usaha peternakan merupakan salah satu potensi yang perlu dikembangkan guna peningkatan pembangunan bidang peternakan, bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha peternakan perlu menetapkan pedoman mengenai usaha petetern: fotokopi izin gangguan, fotokopi tanda daftar perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha:: dan m.rencana usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya. pemegang izin wajib merealisasikan kegiatan usahanya paling lama (tiga) bulan sejak izin usaha peternakan diberikan. izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku, dalam hal: pemegang izin usaha peternakan menghentikan usahanya, dan dicabut oleh bupati. izin usaha peternakan dicabut oleh bupati sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal peternak atau: melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan bupati, melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan usaha dari bupati: tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan (tiga) kali berturut turut: memindahtangankan izin usaha peternakan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bupati: diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya(l)tata cara pengajuan dan pemberian izin perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan, pemilik yang baru wajib mengajukan perubahan izin usaha peternakan. (l) dalam hal izin usaha peternakan hilangbukti laporan kehilangan dari kepolisian republik indonesia. dalam hal izin usaha peternakan rusakfotokopi asli izin usaha peternakan yang rusak ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan perubahan dan penggantian izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan bupat| s.d15. ekor pedaging produksi siklus s.d ekor induk itik, angsa, mentok| s.d ekor campuran s.d ekor campuran puyuh s.d ekor campuran s.d25. ekor campuran kambing domba ekor campuran sapi potong ekor campuran sapi perah s.d ekor campuran ekor campuran s.d ekor campuran ternak mengajukan permohonan pendaftaran kegiatan usahanya kepada kepala dinas, dan cc. surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl). ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan tanda daftar usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab hak, kewajiban dan larangan pemegang izin usaha peternakan dan tanda daftar usaha peternakan berhak: melaksanakan kegiatan usaha peternakan yang tertera dalam izin usaha peternakan dan atau tanda daftar usaha peternakan, dan memperoleh pembinaan. pemegang izin usaha peternakan berkewajiban untuk: mengajukan penggantian izin usaha peternakan dalam hal izin usaha peternakan hilang atau rusak::pemegang tanda daftar usaha peternakan berkewajiban untuk: mengajukan perubahan tanda daftar usaha peternakan dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha peternakan, mengajukan penggantian tanda daftar usaha peternakan dalam hal tanda daftar usaha peternakan hilang atau rusakdan melaksanakan cara budidaya ternak yang baik (good farming practice). pemegang izin usaha peternakan dan tanda daftar usaha peternakan dilarang: memindahtangankan izin usaha peternakan dan tanda daftar usaha peternakan kepada pihak ketiga tanpa izin. melakukan yang tidak sesuai dengan izin usaha peternakan dan tanda daftar usaha peternakan. setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dalam melaksanakan usaha peternakan. setiap orang dilarsetiap orang dilarang mengganggu ketertiban dan kepentingan umum dalam melaksanakan usaha peternakan. bab retribusi terhadap pemberian, perubahan dan penggantian izin usaha peternakan, izin perluasan usaha peternakan, dan tanda daftar usaha peternakan tidak dikenakan retribusi. bab kemitraan usaha peternakan peternak dapat melakukan kemitraan usaha bidang budidaya te$antara peternak dan perusahaan bidang lainla.pendidikan:, b.pelatihan, c.penyuluhan, dan atau d.bupativii: masyarakat: lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan atauusaha peternakan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perternaka7 bab sanksi administratif pemegang izinizin usaha peternakan, atau cc. pencabutan izin usaha peternakan. pemegang tanda daftartanda daftar usaha peternakan, atau cc. pencabutan tanda daftar usaha peternak:ralihan (1l) izin usaha peternakannya izin. usaha peternakan yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetapi belum berizin wajib mengajukan izin: penjelasan atas peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun tentang usaha peternakan umum kabupaten magelang merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan usaha peternakan sehingga harus didayagunakan untuk mencapai manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta berperan penting dalam penyediaan ternak, produk asal ternak lainnya serta jasa bagi manusia. penggalian potensi usaha peternakan selain untuk keperluan hidup juga untuk menjamin kebutuhan protein hewani pada masyarakat serta untuk peningkatan pendapatan dengan membuka lapangan kerja baik bidang produksi maupun jasa. harapannya usaha bidang peternakan akan maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta mampu memberikan penyediaan pangan yag aman, sehat, utuh dan halal. agar dalam pemanfaatan potensi dan pelestarian usaha peternakan berjalan lancar dan tidak berbenturan dengan bidang lain, pemerintah mengadakan pengaturan usaha peternakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga dapat bersinergi secara harmonis. untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru agar investasi, inovasi dan pemberdayaan bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat serta berdaya saing. sehubungan dengan hal tersebut atas, dalam rangka pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha peternakan, perlu menetapkan peraturan daerah tentang usaha peternakan. ii. demicukup jelas cukup jelas huruf untuk korporasi dilampirkan fotokopi kartu tanda penduduk pimpinsamping itu kemitraan dapat juga dilakukan antar peternak dengan perusahaan bidang kesehatan hewan, perkebunan, perikanan huruf yang dimaksud natura adalah ternak atau produk hew cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas perizinan diberikan sepanjang perusahaan peternakan atau peternak melaksanakan tata cara budidaya ternak yang baik (good farming practice). cukup jelasperangkat daerah yang membidangi urussetiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yag berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan kepentingan masyarakat lainnya suatu tempat tertentu secara terus menerus. budidaya adalah usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produkatau jumlah ternak dalam kegiatan usaha. perluasan usaha adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak yang telah diizinkyelenggaraan usaha peternakan usaha peternakan daerah meliputi: budidaya, dan pembibitan. usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah daerah. usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan oleh: peternak, dan perusahaan peternakan. peternak dan perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga negara indonesia atau korporasi dalam negeri, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. perorangan warga negara indonesia atau korporasi dalam negeriselain sebagai usaha peternakan, budidaya dan pembibitan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan khusus. pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan usaha peternakan. pemerintah daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budidaya dan pembibitan yang dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakanpenyelenggaraan usaha peternakan dapatusaha peternakan berasaskan: kemanfaatan dan keberlanjutan: keamanan dan kesehatan: kerakyatan dan keadilan: keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian: kemitraan: dan keprofesionalan. bab iii perizinan usaha peternakan bagian kesatu izin usaha peternakanrternakan. izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati. skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: jenis ternak jumlah ternak (ekor) ayam ras ekor induk petelur ayam ras ekor prod siklus ekor induk itik, angsa, ekor campuran puyuh ekor campuran .000ekor campuran kambing domba ekor campuran sapi potong ekor campuran ekor campuran ekor campuran ekor campuran skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada harus berada dalam (satu) hamparan lokas. izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati. untuk memperoleh izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam dan peternak atau perusahaan peternakan yang masih berlaku: fotokopi akte pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan usaha: fotokopi nomor pokok wajib pajak npp), surat keterangan domisili usaha,huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan transfer adalah transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan kepada partai polipendapatan setelah perubahan realisasi rp. selisih kurang rp,rp. dan transfer setelah perubahan realisasi rp. selisih kurang rp,rp. ekuitas danarp. kegiatan nonrp. januari arus kas bersih rp. dari aktivitas operasi arus kas bersih rp. dari aktivitas investasi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan arus kas bersih rp. dari aktivitas transistors saldo akhir kas rp. tangan bendahara penerimaan saldo akhir kas rp. lainnya saldo kas akhir rp. per desemberbagian ketujuh catatan atas laporan keuanganutuskan hukum concrete dalam penggunaannya dikurangi dihentikan secara mempertahankan dan menjamin artinya tiba tiba menimbun kan gejala fisik dan hukum materiil dengan menggunakan cara psikis yang khas, oleh karena itu perbuatan prosedural yang ditetapkan oleh hukum terdakwa yang sudah dilakukan sejak tahun formal. sampai dengan sekarang dan penegakan hukum dibedakan menjadi dihubungkan dengan tujuan penggunaan dua, yaitu: untuk memperoleh kenikmatan, euphoria ditinjau dari sudut subyeknya: atau menambah energi yang dilakukan secara dalam arti luas, proses penegakkan terus menerus dan menghasilkan efek yang hukum melibatkan semua subjek sama maka dapat disimpulkan terdakwa hukum dalam setiap hubungan hukum. dalam keadaan tergantung narkotika. siapa saja yang menjalankan aturan menurut bara nawawi arief, normatif atau melakukan sesuatu atau sekiranya dalam kebijakan penang gulungan tidak melakukan sesuatu dengan kejahatan atau politik kriminal digunakan mendasarkan diri pada norma aturan upaya sarana hukum pidana (penal), maka hukum yang berlaku, berarti dia kebijakan hukum pidana harus diarahkan menjalankan atau menegakkan aturan pada tujuan dari kebijakan sosial (social hukum. policy) yang terdiri dari kebijakan upaya dalam arti sempit, penegakkan hukum upaya untuk kesejahteraan sosial hanya diartikan sebagai upaya aparatur (socialwelfare policy) dan kebijakan upaya penegakan hukum tertentu untuk upaya untuk perlindungan masyarakat menjamin dan memastikan bahwa suatu (social defence policy). aturan hukum berjalan sebagaimana oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa seharusnya. tujuan akhir atau tujuan utama dari politik ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari criminal ialah perlindungan masyarakat segi hukumnya: untuk mencapai kesejahteraan. penggunaan dalam arti luas, penegakkan hukum yang hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mencakup pada nilai nilai keadilan yang mengatasi masalah sosial (kejahatan) dalamnya terkandung bunyi aturan termasuk dalam bidang penegakan hukum formal maupun nilai nilai keadilan yang (khususnya penegakan hukum pidana). oleh ada dalam bermasyarakat. dalam arti karena itu sering dikatakan bahwa politik sempit, penegakkan hukum itu hanya atau kebijakan hukum pidana merupakan menyangkut penegakkan peraturan yang bagian dari kebijakan penegakan hukum (law formal dan tertulis. enforcement policy). berdasarkan hasil wawancara peneliti berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu majelis hakim yaitu arya dengan bapak agus komarudin selaku ragatnata menyatakan bahwa majelis hakim ketua majelis hakim bahwa terdakwa dapat mempertimbangkan putusannya terhadap dikategorikan sebagai pecandu narkotika terdakwa ferry diasah berdasarkanfakta oleh karena terdakwa tergolong sebagai fakta persidangan dan dihubungkan dengan pecandu narkotika maka terhadap terdakwa adanya pengertian dari pecandu narkotika wajib dilakukan rehabilitasi sebagaimana dan korban penyalahgunaan narkotika, diamanatkan dalam ketentuan majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa undang undang republik indonesia nomor dapat diklasifikasikan sebagai pecandu tahun tentang narkotika yang narkotika dikarenakan pengertian pecandu menentukan bahwa hakim yang memeriksa narkotika mencakup orang yang perkara pecandu narkotika dapat memutus menggunakan (pengguna) atau untuk memerintahkan yang bersangkut menyalahgunakan narkotika dan dalam menjalani pengobatan dan perawatan keadaan ketergantungan pada narkotika baik melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika secara fisik maupun psikis sehingga apabila tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pertimbangan hakim untuk dilakukan rehabilitasi terhadap.( zainal mpu jannah) pidana penyalahguna narkotika. majelis bagaimana hukum itu digunakan, hakim juga memperhatikan bersyarat dihindari atau disalahgunakan. yuridis yang dikendali sebagaimana menurut peneliti, bahwa apa yang ketentuan surat edaran mahkamah agung dilakukan mulai dari tingkat penyidik, republik indonesia nomor tahun kejaksaan hingga pengadilan melalui serta peraturan bersama tentang penanganan proses peradilan nya telah memenuhi pecandu narkotika dan korban keinginan dari undang undang penyalahgunaan narkotika dalam republik indonesia nomor tahun rehabilitasi maka selain pidana penjara yang tentang narkotika dan surat edaran dijatuhkan kepada terdakwa, terhadap diri mahkamah agung republik indonesia terdakwa diperintahkan untuk mendapat nomor tahun serta peraturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bersama tentang penanganan pecandu untuk membebaskan terdakwa dari narkotika dan korban penyalahgunaan ketergantungan narkotika. narkotika dalam rehabilitasi maka selain teori keadilan menurut thomas pidana penjara yang dijatuhkan kepada hobbs adalah suatu perbuatan dikatakan terdakwa, terhadap diri terdakwa adil apabila telah didasarkan pada perjanjian diperintahkan untuk mendapat rehabilitasi yang telah disepakati. mengenai teori medis dan rehabilitasi sosial untuk keadilan ini, bojonegoro menambahkan membebaskan terdakwa dari ketergantungan keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu narkotika. suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku. hi.penutup peran hukum sebagai alat kontrol pertimbangan hakim menyatu kan sosial dapat dilihat ketika hukum bahwa dalam putusan perkara pidana diproyeksikan untuk mencipta kan nomor: pid. sus pn. gns atas perubahan dalam masyarakat. teori nama terdakwa ferry diasah, majelis sistem hukum dari lawrence friedman hakim berpendapat, terdakwa dapat menyatakan bahwa sebagai suatu sistem diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika hukum dari sistem kemasyarakatan, maka dikarenakan pengertian pecandu narkotika hukum mencakup (tiga) komponen yaitu mencakup orang yang menggunakan legal substance substansi hukum) (pengguna) atau menyalahgunakan narkotika merupakan aturan aturan, norma norma dan dalam keadaan ketergantungan pada dan pola prilaku nyata manusia yang narkotika baik secara fisik maupun psikis berada dalam sistem itu termasuk produk sehingga apabila penggunaannya dikurangi yang dihasilkan oleh orang yang berada dihentikan secara tiba tiba menimbulkan dalam system hukum itu, mencakup gejala fisik dan psikis yang khas, oleh karena keputusan yang mereka keluarkan atau itu perbuatan terdakwa yang sudah dilakukan aturan baru yang mereka susun. sejak tahun sampai dengan sekarang legal structure struktur hukum) dan dihubungkan dengan tujuan penggunaan merupakan kerangka, bagian yang tetap untuk memperoleh kenikmatan, euphoria bertahan, bagian yang memberikan atau menambah energi yang dilakukan secara semacam bentuk dan batasan terhadap terus menerus dan menghasilkan efek yang keseluruhan instansi instansi penegak aman maka dapat disimpulkan terdakwa hukum. indonesia yang merupakan dalam keadaan ketergantungan narkotika. struktur dari sistem hukum antara lain, sebagai saran diharapkan jika para penegak institusi atau penegak hukum seperti hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan advokat, polisi, jaksa dan hakim. pengadilan mengambil putusan rehabilitasi legal culture budaya hukum) dapat menjamin terdakwa tidak akan merupakan suasana pikiran sistem dan mengulangi perbuatan tersebut kembali kekuatan sosial yang menentukan untuk itu harus ada koordinasi dengan pihak keadilan progresif volume nomor maret rumah sakit tempat penyalahguna wirjono prodjodikoro, asas asas hukum narkotika golongan tersebut dilakukan pidana indonesia, ketika ditata, rehabilitasi. jakarta, daftar pustaka peraturan perundang buku undangan bintaro prabowo, kriminologi hukum kitap undang undang hukum pidana pidana, cet. lambang grafika, undang undang nomor tahun yogyakarta, tentang narkotika, sinar grafika, fuad hasan dalam here, kenakalan remaja jakarta pen alang unhan narkotika serta surat edaran mahkamah agung sema) dekat bahagia, nomor tahun tentang siswanto viktimologi. fakultas hukum penempatan penyalahgunaan, korban universitas jenderal soedirman, penyalahgunaan dan pecandu keto. narkotika dalam lembaga leden marpaung proses penanganan rehabilitasi medis dan rehabilitasi ial. perkara pidana, sinar grafika, jakarta, sosial sumber lain mulai, kapita semesta sistem peradilan badan narkotika nasional, pence pidana badan penerbit undip penyalahgunaan narkoba sejak dini, semarang, bnn, jakarta, par lintang dan wisman samosir obatnarkoba.blogspot.co.id tujuan delik delik khusus. warsito. bandung terapi dan rehabilitasi. html, diakses tanggal desember sudiro mertokusumo, mengenal hukum, http : saifudiendjsh.blogs ot, com liberty, yogyakarta, pertanggungjawaban rachman hermawan s., penyalahguna dana.html diakses februari narkotika oleh para remaja, fresco, bandung, com pertanggungjawaban romli atm ashita asas pidana.html, diakses tanggal asas perbandingan hukum pidana, peta november kan pertama jakarta, yayasan lbh, pertimbangan hakim untuk dilakukan rehabilitasi terhadap.( zainal mpu jannahtimbangan hakim untuk dilakukan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan studi putusan pid. sus pn. gns) zainal mpu jannah email: zainal @ubl.ac.id universitas bandar lampung jl. pagar alam labuhan ratu bandar lampung abstract narcotic abuse unlawful and unlawful use done not for the purpose treatment, but because wants enjoy its influence, excess, irregular, and lasts long enough cause physical, mental and social health problems. the problem this research how the judge's consideration breaking the rehabilitation the perpetrators the criminal act drug abuse class against decision pid. sus pn. gns. normative juridical approach and empirical, data analysis used qualitative. based the research results known that the judge's consideration stated that the defendant can classified narcotic addict because the defendant's actions have been done since now and connected with the purpose use obtain pleasure, euphoria add energy which done continuously and produce securities then the defendant can state narcotic dependence. the recommendation expected law enforcement officers from the police, attorney and court take the decision rehabilitation can guarantee the defendant will not repeat the action again for that there must coordination with the hospital where the narcotic abuse group done rehabilitation. keywords: rehabilitasi, crime, narcotic pendahuluan memberantas penyalahgunaan dan peredaran meskipun narkotika sangat gelap narkotika sangat diperlukan. karena bermanfaat dan diperlukan untuk kejahatan narkotika pada umumnya tidak pengobatan dan pelayanan kesehatan, dilakukan oleh perorangan secara berdiri namun apabila disalahgunakan atau melainkan dilakukan secara bersama sama digunakan tidak sesuai dengan standar bahkan dilakukan oleh sindikat yang kesehatan akan menjadi bahaya bagi terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat kesehatan. terlebih jika disertai dengan rahasia. samping itu kejahatan narkotika, peredaran narkotika secara gelap akan perkembangan kualitas kejahatan narkotika menimbulkan akibat yang sangat merugikan tersebut sudah menjadi, ancaman yang serius perorangan maupun masyarakat khususnya bagi kehidupan umat manusia. generasi muda bahkan dapat menimbulkan untuk lebih meningkatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan pengendalian dan pengawasan dalam upaya dan nilai nilai budaya bangsa yang pada mencegah dan memberantas penyalahgunaan akhirnya akan dapat melemahkan dan peredaran narkotika diperlukan upaya ketahanan nasional. sudiro mertokusumo, bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peningkatan pengendara dan peredaran gelap narkotika, masyarakat pun pengawasan sebagai upaya mencegah dan mulai merasakan pengaruh pengaruh dan akibat akibat secara nyata, bahkan dalam narkotika golongan bagi diri sendiri tingkat ancaman berbahaya terhadap dipidana dengan pidana penjara paling kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. lama (empat) tahun, gejala gejalanya antara lain narkotika sudah narkotika golongan bagi diri sendiri memasuki lingkungan keluarga, sekolah dan dipidana dengan pidana penjara paling lingkungan lingkungan tradisionalpun sudah lama (dua) tahun, dan tersusun. fuad hasan, narkotika golongan iii bagi diri undang undang nomor tahun sendiri dipidana dengan pidana penjara tentang narkotika menyatakan paling lama (satu) tahun. bahwa perkara narkotika termasuk perkara dalam memutus perkara sebagaimana yang didahulukan dari perkara lain untuk dimaksud pada hakim wajib diajukan pengadilan guna penyelesaian memperhatikan ketentuan sebagaimana secepat nya. undang undang nomor dimaksud dalam dan tahun tentang narkotika oleh karena itu, pemerintah dan dpr ri mengesahkan dalam hal hanyalah guna sebagaimana dan mengundangkan undang undang nomor dimaksud pada dapat dibuktikan tahun tentang narkotika, sebagai atau terbuktisebagai korban hanyalah perubahan atas undang undang nomor gunakan narkotika, hanyalah guna tahun tersebut wajib menjalani rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah medis dan rehabilitasi sosial. penggunaan tanpa hak dan melawan hukum sanksi pidana berupa pidana penjara yang dilakukan tidak untuk maksud yang dapat dijatuhkan oleh hakim. namun, pengobatan, tetapi karena ingin menikmati hakim juga diberikan kemungkinan untuk pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang tidak menjatuhkan pidana penjara, karena teratur, dan berlangsung cukup lama, dalam yang berkaitan dengan sehingga menyebabkan gangguan kesehatan terdapat pula kemungkinan fisik,mental dan kehidupan sosial. tindak penjatuhan sanksi tindakan rehabilitasi oleh pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri hakim. yang dimaksud, yaitu pada sendiri diatur dalam sampai undang undang tahun dengan undang undang nomor yang menyatakan, pecandu narkotika tahun tentang narkotika. wajib menjalani rehabilitasi medis dan berdasarkan undang undang nomor rehabilitasi sosial pusat rehabilitasi tahun tersebut, badan narkotika tergantung narkotika . selanjutnya nasional bnn) diberikan kewenangan undang undang tahun penyelidikan dan penyidik kan tindak pidana menyebutkan: narkotika dan prekursor narkotika. saat ini hakim yang memeriksa perkara pecandu sedang diperjuangkan badan narkotika narkotika dapat: nasional bnn) adalah cara untuk memutus untuk memerintahkan yang kemiskinan para bandar atau pengedar bersangkutan menjalani pengobatan narkotika, karena sinyal dan terbukti dan atau perawatan melalui pada beberapa kasus penjualan narkotika rehabilitasi jika pecandu narkotika sudah gunakan untuk pendanaan teroris tersebut terbukti bersalah melakukan narco terrorism) dan juga untuk tindak pidana narkotika, atau menghindari kegiatan penjualan narkoba menetapkan untuk memerintah kan untuk biaya politik narco for politic). yang bersangkutan men jalani undang undang nomor tahun pengobatan dan atau perawatan menyatakan melalui rehabilitasi jika pecandu (l) setiap hanyalah guna: narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. keadilan progresif volume nomor maret masa menjalani pengobatan dan atau bulan dan diperintahkan agar terdakwa perawatan bagi pecandu narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada sosial. huruf diperhitungkan sebagai masa awal dari perkara tersebut adalah menjalani hukuman. ketika pada hari rabu tanggal maret untuk memaparkan bagaimana terdakwa ferry diasah bin zainal kedudukan korban narkotika dalam ilmu oleh pihak kepolisian dirumah kontraknya hukum beserta hak haknya, pentingnya kampung adi jaya kecamatan tertinggi eksistensi rehabilitasi bagi penyalahguna besar kabupaten lampung tengah. pada narkotika. hanyalah guna narkotika tidak saat terdakwa ditangkap oleh pihak dipidana, karena pengguna narkotika kepolisian sedang menggunakan shabu terutama yang sudah ada dalam tahap shabu rumah kontraknya. kecanduan didudukkan sebagai korban yang berdasarkan surat keterangan ahli sepatutnya direhabilitasi baik secara medis kedokteran jiwa yang dikeluarkan oleh maupun sosial. rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung tindakan rehabilitasi berupa kan nomor. tanggal tindakan yang tepat sehingga dapat juli dapat kesimpulan terhadap membantu pelaku sekaligus korban hanyalah terdakwa perlu tindak lanjut berupa .o rehabilitasi rawat jalan ketergantungan guna narkotika tersebut untuk direhabilitasi napa dan perlu pendampingan sesuai haknya. rehabilitasi dapat pengawasan terhadap terdakwa oleh orang memberikan sempalan pada pelaku orang terdekat agar tindakan penyalahgunaan sekaligus korban untuk melanjutkan cita cita narkotikanya tidak berlanjut. hidupnya sesuai haknya. hal ini berkaitan berdasarkan fakta yang ada pada dengan hak hidup seseorang dan sekaligus perkara tersebut, peneliti merumuskan pelaku atau korban tersebut merupakan permasalahan bagai mana pertimbangan hakim dalam memutus rehabilitasi pelaku generasi menerus bangsa yang harus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilindungi serta mendapatkan berlaku golongan studi putusan yang layak sekalipun mereka merupakan pid. sus pn. gns) pelaku atau korban narkotika. selain untuk mendapatkan penyembuhan dalam masa ii. pembahasan rehabilitasi, juga sekaligus dapat mengasah pertanggungjawaban pidana keterampilan mereka dalam bentuk sistem pertanggungjawaban dan dalam hukum pidana positif saat ini pengarahan, daripada membiarkan korban menganut asas kesalahan sebagai salah satu atau pelaku narkotika tersebut dalam asas disamping asas legalitas. sistem proses dehumanisasi. badan narkotika pertanggung jawaban pidana dalam hukum nasional, pidana nasional yang akan datang menyerap salah satu contoh perkara dalam kan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang pelaku tindak pidana penyalahgunaan merupakan salah satu asas fundamental yang narkotika golongan yang direhabilitasi perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai yang diatur dalam huruf pasangan asas legalitas. kedua asas tersebut undang undang nomor tahun tidak dipandang syarat yang kaku dan dengan putusan bahwa terdakwa ferry bersifat absolut. oleh karena itu memberi diasah bin zainal dinyatakan bersalah kemungkinan dalam hal hal tertentu untuk melakukan tindak pidana penyalahguna menerapkan asas strict liability, vicarius narkotika golongan bagi diri sendiri dan liability, erfolgshaftung, kesesatan atau dijatuhi hukuman oleh majelis hakim error, rechterlijk pardon, culpa causa dengan pidana penjara selama (enam) dan pertanggungjawaban pidana yang pertimbangan hakim untuk dilakukan rehabilitasi terhadap.( zainal mpu jannah) berhubungan dengan masalah subjek tindak maka romli atmasasmita menyatakan pidana. maka dari itu ada pula ketentuan sebagai berikut tentang subjek berupa korporasi. semua asas berbicara tentang konsep liability itu belum diatur dalam kuhp wvs). atau pertanggungjawaban dilihat dari segi pertanggungjawaban pidana dalam filsafat hukum, seorang filosof besar dalam istilah asing tersebut juga dengan bidang hukum pada abad ke roscoe teorekenbaardheid atau criminal pound, dalam introduction the responsibility yang menjurus kepada philosophy law, telah mengemukakan pemidanaan bertindak dengan maksud untuk pendapatnya . use the simple word menentukan apakah seseorang terdakwa atau liability for the situation whereby one tersangka pertanggungjawaban atas suatu exact legally and other legally subjected tindakan pidana yang terjadi atau tidak. the action romli atmasasmita, com y os pertanggungjawaban bertitik tolak pada rumusan tentang pidana.html, diakses tanggal juli pertanggungjawaban atau liability tersebut pertanggungjawaban pidana dalam diatas, pound membahasnya dari sudut istilah asing disebut juga dengan pandang filosofis dan sistem hukum secara teorekenbaardheid atau criminal timbal balik. secara sistematis, pound lebih responsibility yang menjurus kepada jauh menguraikan perkembangan konsepsi pemidanaan bertindak dengan maksud untuk liability. teori pertama, menurut pound, menentukan apakah seseorang terdakwa atau bahwa liability diartikan sebagai suatu tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban untuk membayar pembalasan tindakan pidana yang terjadi atau tidak. (http yang akan diterima pelaku dari seseorang : saifudiendjsh.blogspot. com yang telah dirugikan . sejalan dengan pertanggungjawaban pidana.html semakin efektifnya perlindungan undang diakses februari undang terhadap kepentingan masyarakat dalam bahasa belanda, istilah akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan pertanggungjawaban pidana menurut adanya keyakinan bahwa pembalasan pompeo terdapat padanan katanya yaitu sebagai suatu alat penangkal, maka aansprakelijk, verantwoordelijk dan pembayaran ganti rugi bergeser toerekenbaar. andi hamzah, kedudukannya, semula sebagai suatu hak orang yang aansprakelijk atau istimewa kemudian menjadi suatu verantwoordelijk sedangkan toerekenbaar kewajiban . ukuran ganti rugi tersebut bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang pertanggungjawaban kepada orang. harus dibeli , melainkan dari sudut biasanya ada yang menggunakan istilah kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan toerekenings vatar. pompeo keberatan atas oleh perbuatan pelaku yangbersangkutan. pemakaian istilah yang terakhir, karena romli atma bukan orangnya tetapi perbuatan yang ashita, toerekenings vatar. mulai, beberapa kuhp sering kebijakan menetapkan suatu sistem menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan pertanggungjawaban pidana sebagai salah atau keadaan. namun sayang, kedua istilah satu kebijakan kriminal merupakan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. undang undang tentang maknanya. jadi, dengan demikian, pemilihan dan penetapan baik kesengajaan maupun keadaan tidak ada sistem pertanggungjawaban pidana tidak keterangan lebih lanjut dalam kuhp. dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan sistem pertanggungjawaban pidana yang rasional dan bijaksana sesuai dengan dalam kuhp. keadaan dan perkembangan masyarakat kuhp tidak menyebutkan secara eksplisit sehubungan dengan masalah tersebut atas sistem pertanggung jawaban pidana yang keadilan progresif volume nomor maret dianut. beberapa kuhp sering yang merupakan masalah menyebutkan kesalahan berupa pertanggungjawaban pidana. kesengajaan atau keadaan. namun suatu tindak pidana yang terdapat sayang, kedua istilah tersebut tidak dalam kuhp menurut p.a.f. lintang dan dijelaskan lebih lanjut oleh undang cc. wisman samosir pada umumnya undang tentang maknanya. jadi, baik memiliki dua unsur yakni unsur subjektif kesengajaan maupun keadaan tidak ada yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku keterangan lebih lanjut dalam kuhp. dan unsur objektif yaitu unsur yang ada sistem pertanggungjawaban pidana hubungannya dengan keadaan keadaan. luar kuhp (p.a.f. lintang dan wisman samosir, untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem unsur subjektif dari suatu tindak pertanggungjawaban pidana luar pidana adalah kuhp, seperti contoh dalam perundang kesengajaan atau ketidak sengaja undangan dibawah ini (dolls atau culpa) undang undang nomor35 tahun maksud atau voornemen pada suatu tentang narkotika, percobaan undang undang nomor tahun macam macam maksud atau tentang penghapusan oogmerk kekerasan dalam rumah tangga, merencanakan terlebih dahulu atau undang undang tersebut sengaja voorbedachte raad dipilih khusus yang menyimpang dari perasaan takut atau press ketentuan kuhp dan kurap yang bersifat unsur objektif dari suatu tindak umum, terutama mengenai subjek delik dan pidana adalah pertanggungjawaban pidana, serta proses sifat melanggar hukum berbicara pengadilan. kualitas dari pelaku pertanggungjawaban pidana adalah kausalitas, yakni hubungan antara pertanggungjawaban orang terhadap tindak sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan pidana yang dilakukannya. tegasnya, yang suatu kenyataan sebagai akibat. p.a.f. dipertanggungjawabkan orang itu adalah lintang dan wisman samosir, tindak pidana yang dilakukannya. maka, terjadinya pertanggungjawaban pidana sedangkan menurut leden marpaung karena telah ada tindak pidana yang unsur tindak pidana yang terdiri dari (dua) dilakukan oleh seseorang. unsur pokok, yakni pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya sengaja (dolls) merupakan suatu mekanisme yang dibangun keadaan (culpa) oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap unsur pokok objektif pelanggaran atas kesepakatan menolak perbuatan manusia suatu perbuatan tertentu. akibat (result) perbuatan manusia dapat dikatakan bahwa orang tidak keadaan keadaan mungkin dipertanggung jawabkan dan sifat dapat dihukum dan sifat dijatuhi pidana jika tidak melakukan melawan hukum. leden marpaung, tindak pidana. tetapi meskipun telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu kesalahan pelaku tindak pidana akan dijatuhi pidana. pembuat suatu tindak menurut wirjono prodjodikoro berupa pidana akan hanya akan dipidana jika (dua) macam yakni: mempunyai kesalahan dalam melakukan kesengajaan omzet) tindak pidana tersebut. apakah orang dalam teori kesengajaan omzet) dikatakan mempunyai kesalahan, adalah hal yaitu menghendaki dan mengetahui (bilmens wetten) perbuatan yang pertimbangan hakim untuk dilakukan rehabilitasi terhadap.( zainal mpu jannah) dilakukan terdiri dari (dua) teori disengaja tadi. wirjono yaitu prodjodikoro, teori kehendak wwilstheorie), berdasarkan uraian diatas diketahui adanya kehendak untuk bahwa semua unsur tersebut merupakan satu wujudkan unsur unsur tindak kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu pidana dalam undang unsur saja tidak ada akan menyebabkan undang. tersangka tidak dapat dihukum. sehingga teori pengetahuan atau penyidik harus cermat dalam meneliti membayangkan (voorstellings tentang adanya unsur unsur tindak pidana theories), pelaku mempu mem tersebut. bayangkan akan timbul nya pengertian penyalahguna narkotika akibat dari perbuatan nya. golongan sebagian besar tindak pidana secara harfiah, kata penyalahgunaan mempunyai unsur kesengajaan atau omzet. berasal dari kata salahguna yang artinya kesengajaan ini mempunyai (tiga) tidak sebagaimana mestinya atau berbuat macam jenis yaitu keliru. jadi, penyalahgunaan narkotika dapat kesengajaan yang bersifat tujuan diartikan sebagai proses, cara,perbuatan yang oogmerk) menyeleweng terhadap narkotika. dapat dikatakan bahwa pelaku djoko prabowo, bambang l., dan benar benar menghendaki mencapai amir menjelaskan yang dimaksud akibat yang menjadi pokok alas dengan penyalahgunaan narkotika adalah diadakan ancaman hukuman pidana. secara terus menerus ber kesengajaan secara keinsyafan kesinambungan, kepastian omzet bij zekerheids sekali kali (kadang kadang), bewustzinj) secara berlebihan, kesengajaan semacam ini ada tidak menurut petunjuk dokter apabila pelaku dengan (nonmedis).( bintaro prabowo, perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar secara yuridis pengertian dari hanyalah dari depict, tetapi tahu benar guna narkotika diatur dalam butir bahwa akibat itu pasti akan undang undang nomor tahun mengikuti perbuatan itu. tentang narkotika adalah kesengajaan secara keinsyafan hanyalah guna adalah orang yang kemungkinan omzet bij menggunakan narkotika tanpa hak atau mogelijkheids bewusizijn) lain melawan hukum. halnya dengan kesengajaan yang bentuk perbuatan penyalahguna terang terangan tidak disertai narkotika yang paling sering dijumpai adalah bayangan suatu kepastian akan perbuatan yang mengarah kepada pecandu terjadi akibatyang bersangkutan, narkotika. adapun pengertian pecandu tetapi hanya dibayangkan suatu narkotika adalah seperti yang termuat kemungkinan belaka akan akibatitu. dalam butir undang undang culpa nomor tahun2009 tentang narkotika arti kata culpa adalah kesalahan yaitu pada umumnya , tetapi dalam ilmu pecandu narkotika adalah orang yang pengetahuan hukum mempunyai arti menggunakan atau menyalahgunakan teknis, yaitu suatu macam narkotika dan dalam keadaan kesalahan pelaku tindak pidana ketergantungan pada narkotika, baik yang tidak seberat seperti secara fisik maupun psikis. kesengajaan, yaitu kurang berhati sedangkan yang dimaksud dengan hati sehingga akibat yang tidak keadaan ketergantungan pada diri pecandu keadilan progresif volume nomor maret narkotika sebagaimana diatur didalam pidana narkotika. sehingga secara langsung butir14 undang undang nomor tahun dapat dikatakan bahwa pecandu narkotika tentang narkotika yaitu tidak jain adalah pelaku tindak pidana ketergantungan narkotika adalah narkotika. kondisi yang ditandai oleh dorongan kedudukan pecandu narkotika sebagai untuk menggunakan narkotika secara pelaku tindak pidana narkotika diperkuat terus menerus dengan takaran yang dengan adanya ketentuan didalam meningkat agar menghasilkan efek undang undang nomor tahun yang sama dan apabila penggunaannya tentang narkotika yang mengatur mengenai dikurangi dan atau dihentikan secara penyalahgunaan narkotika, yaitu: tiba tiba, menimbulkan gejala fisik dan setiap hanyalah guna: psikis yang khas . narkotika golongan bagi diri menurut rachman hermawan, sendiri dipidana dengan pidana menyatakan bahwa penjara paling lama (empat) tahun, pemakaian narkotika secara terus narkotika golongan bagi diri menerus akan mengakibatkan orang itu sendiri dipidana dengan pidana bergantung pada narkotika, secara mental penjara paling lama (dua) tahun, maupun fisik, yang dikenal dengan istilah dan kebergantungan fisik dan mental. seseorang narkotika golongan iii bagi diri bisa disebut mengalami kebergantungan sendiri dipidana dengan pidana mental bila selalu terdorongoleh hasrat penjara paling lama (satu) tahun. dan nafsu ynag besar untuk menggunakan dalam memutus perkara bagaimana narkotika, karena terpikat oleh dimaksud pada hakim wajib kenikmatannya. kebergantungan mental ini memperhatikan ketentuan sebagaimana dapat mengakibatkan perubahan perangai dimaksud dalam dan dan tingkah laku. seseorang bisa disebut mengalami kebergantungan fisik bicara tidak dalam hal hanyalah guna sebagaimana dapat melepaskan diri dari cengkeraman dimaksud pada dapat dibuktikan narkotika tersebut karena, apabila tidak atau terbukti sebagai korban memakai narkotika, akan merasakan siksaan penyalahgunaan narkotika, hanyalah batiniah, seakan akan dianiaya. guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi kebergantungan fisik ini dapat mendorong medis dan rehabilitasi sosial seseorang untuk melakukan kejahatan meskipun pecandu narkotika kejahatan, untuk memperoleh uang guna memiliki kualifikasi sebagai pelaku tindak membeli narkotika. kebergantungan fisik dan pidana narkotika, namun dalam keadaan mental lambat laun dapat menimbulkan tertentu pecandu narkotika dapat gangguan pada kesehatan. rachman berkedudukan lebih kearah korban. siswanto hermawan menyatakan bahwa korban merupakan akibat perbuatan seorang pecandu narkotika perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan merupakan suatu perbuatan menggunakan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana narkotika untuk dirinya sendiri secara alam,dan semuanya benar benar berisi sifat tanpahak, dalam artian dilakukan oleh penderitaan jiwa, raga, harta dan moral serta seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. sifat ketidakadilan . siswanto, purwokerto, erat kaitannya hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan pecandu pecandu narkotika dapatdikata kan narkotika. penggunaan narkotika secara sebagai korban dari tindak pidana tanpa hak digolongkan kedalam kelompok penyalahgunaan narkotika yang penyalahguna narkotika, sedangkan telah dilakukannya sendiri, sehingga tidak kita ketahui bahwa penyalahgunaan berlebihan jika sanksi terhadap pelaku tindak narkotika merupakan salahsatu bagian tindak pertimbangan hakim untuk dilakukan rehabilitasi terhadap.( zainal mpu jannah) pidana ini sedikit lebih ringan daripada pasien memang telah abstinesia terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang lain. salah satu napa tetapi kemudian beralih sesuai dengan hal tersebut adalah untuk menggunakan jenis napa yang lain. ketentuan undang undang nomor pengurangan frekuensi dan keparahan tahun tentang narkotika yaitu recaps jl) hakim yang memeriksa perkara pecandu sasaran utamanya adalah pencegahan narkotika dapat: recaps. bila pasien pernah menggunakan satu memutus untuk memerintahkan yang kali saja setelah clean maka disebut bersangkutan menjalani pengobatan slip . bila menyadari kekeliruannya, dan dan atau perawatan melalui memang telah dibekali ketrampilan untuk rehabilitasi jika pecandu narkotika mencegah pengulangan penggunaan tersebut terbukti bersalah melakukan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan tindak pidana narkotika, atau untuk selalu abstinensia. pelatihan release menetapkan untuk memerintah kan prevention program, program terapi yang bersangkut menjalani kognitif, update antagonist maintenance pengobatan dan atau perawatan therapy dengan naltreson merupakan melalui rehabilitasi jika pecandu beberapa alternatif untuk mencegah recaps. narkotika tersebut tidak terbukti memperbaiki fungsi psikologi dan bersalah melakukan tindak pidana fungsi adaptasi sosial. narkotika. dalam kelompok ini, abstinensia masa menjalani pengobatan dan atau bukan merupakan sasaran utama. terapi perawatan bagi pecandu narkotika rumahan (maintenance) metanol merupakan sebagaimana dimaksud pada pilihan untuk mencapai sasaran terapi huruf diperhitung kan sebagai masa golongan ini. obatnarkoba. blogspot.co.id menjalani hukuman tujuan terapi dan rehabilitasi. sejalan dengan ide pemikiran html,). rehabilitasi terhadap pecandu narkotika pertimbangan hakim dalam memutus atas, mahkamah agung pada tanggal april perkara tindak pidana penyalahgunaan mengeluarkan surat edaran mahkamah narkotika golong studi perkara agung sema) nomor tahun nomor pid. sus pn. gns) tentang penempatan penyalahgunaan, tindakan atau maatregel sering korban penyalahgunaan dan pecandu dikatakan berbeda dengan pidana, maka narkotika dalam lembaga rehabilitasi tindakan bertujuan melindungi masyarakat medis dan rehabilitasi sosial. sedangkan pidana bertitik berat pada diterbitkannya sema tersebut pengenaan sanksi kepada pelaku suatu memungkinan bagi pengadilan dalam perbuatan. tetapi secara teori sukar memutus perkara tindak pidana narkotika dibedakan dengan cara demikian, karena khususnya yang berkaitan dengan pecandu dimanapun sering disebut bertujuan untuk narkotika berupa putusan dalam bentuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki hukuman rehabilitasi. ter pidana. tujuan rehabilitasi perbedaan tindakan dengan pidana abstinensia atau menghentikan sama agak samar karena tindakanpun bersifat sekali penggunaan napa. tujuan ini merampas kemerdekaan, misalnya tergolong sangat ideal, namun banyak orang memasukkan orang tidak waras rumah tidak mampu atau mempunyai motivasi sakit jiwa. untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau penegakan hukum secara konkret baru menggunakan napa pada fase fase adalah berlakunya hukum positif dalam awal. pasien tersebut dapat ditolong dengan praktik sebagaimana seharusnya patut meminimalkan efek efek yang langsung atau dipatuhi. oleh karena itu, memberikan tidak langsung dari napa. sebagian keadilan dalam suatu perkara berartirahmat tuhan yang maha esa walikota surakarta, menimbang bahwa dalam rangka pengembangan usaha perusahaan umum daerah air minum kota surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu menambah penyertaan modal pemerintah daerah, bahwa investasi pemerintah daerah kepada perusahaan umum daerah air minum kota surakarta sesuai dengan laporan analisis kelayakan investasi nomor kap rw vii tanggal juli sangat diperlukan untuk pengembangan usaha air minum dalam kemasan, bahwa penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah air minum kota surakartpenyertaan modal pemerintah kota surakarta pada perusahaan umum daerah air minum kota surakarta ditetapkan senilai rp2. (dua miliar lima ratus juta rupiah).nilaipenyertaan modal pemerintah kota surakarta pada perusahaan umum daerah air minum kota surakarta sebagaimana dimaksud dalam diberikan pada tahun anggaran penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari apbd.usahaan umum daerah air minum kota surakartaggunaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah kota surakarta pada perusahaan umum daerah air minum kota surakarta digunakan untuk pengembangan air minum dalam kemasanrba daerah kota surakarta, men sekretaris array takesumum bahwambangan usaha air minum dalam kemasan2. (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada perusahaan umum daerah air minum kota surakartapenyediaan air minumdemi cukup jelas. penyertaan jumlah keterangan ken maa maanjabat yang ditunjuk melaksanakan jumlah yang terutang dimaksud telah peraturan perundang undangan perpajakan) dibayar sebesar (lima puluh berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan persen). peraturan perundang undangan perpajakan. tahun tentang pengadilan pajak). yang berhak mengajukan banding adalah pengertian jumlah pajak terutang wajib pajak perusahaan pma. ini berati termasuk bea masuk, cukai, sanksi selain wajib pajak perusahaan pma tidak administratif, dan pungutan impor lainnya. dapat mengajukan banding. eksistensi wajib dalam hal tarif bea masuk 09o dan pemohon secara formal ditunjukkan dengan npp banding keberatan terhadap klasifikasi (untuk dan pn) sehingga orang atau barang impor, maka yang harus dilunasi oleh badan yang belum memiliki npp tidak pemohon banding adalah pungutan impor dapat mengajukan banding. lainnya. dalam hal tertentu pengajuan banding dapat pengajuan permohonan banding tidak diwakili oleh ahli waris (dalam hal wajib menunda kewajiban membayar pajak dan pajak perusahaan pma meninggal), pelaksanaan penagihan pajak. artinya pengurus (untuk wajib pajak badan), pembayaran utang pajak yang masih dibayar curator pengampunan (dalam hal wajib paling sedikit sejumlah yang telah disetujui pajak pailit), atau kuasa hukum wajib wajib pajak perusahaan pma dalam pajak ahli warisnya (pengacara, konsultan pembahasan akhir hasil pemeriksaan pajak, atau kuasa hukum). khusus untuk sebelum surat keberatan disampaikan. wajib pajak perusahaan pma, apabila banding dapat diperiksa dengan acara biasa selama proses banding, pemohon banding (bukan secara cepat). bersamaan dengan itu melakukan penggabungan, peleburan, wajib pajak perusahaan pma berkewajiban pemecahan pemekaran usaha, atau likuidasi, untuk membayar utang pajak dan diskus permohonan banding dapat dilanjutkan oleh berhak untuk mengeksekusi penagihan pajak. pihak yang menerima pertanggungjawaban atas banding yang tidak memenuhi karena keadaan dimaksud. ketentuan formal tertentu akan diberikan syarat pengajuan banding putusan tidak dapat diterima dalam suatu kup): pemeriksaan dengan acara cepat. ketentuan (l) surat banding tertulis dalam bahasa formal yang dimaksud adalah: indonesia kepada pengadilan pajak. diajukan dengan surat banding dalam banding diajukan dalam jangka waktu bahasa indonesia kepada pengadilan (tiga) bulan sejak tangga diterima pajak. keputusan yang dibanding, kecuali diajukan dalam jangka waktu (tiga) diatur lain dalam peraturan perundang bulan setelah tanggal diterima keputusan undangan perpajakan. jangka waktu yang banding, kecuali diatur lain dalam tersebut tidak mengikat apabila tidak peraturan perundang undangan dapat dipenuhi karena keadaan luar perpajakan. kekuasaan pemohon banding. satu banding adalah untuk satu terhadap (satu) keputusan diajukan keputusan. (satu) surat banding. harus melunasi pajak yang masih harus banding diajukan dengan disertai dibayar paling sedikit sejumlah yang telah alasan alasan yang jelas dan disetujui wajib pajak perusahaan pma dicantumkan tanggal diterima surat dalam pembahasan akhir hasil keputusan yang dibanding. pemeriksaan sebelum keberatan (s5) pada surat banding dilampirkan salinan disampaikan. keputusan yang banding. banding dapat diajukan oleh wajib pajak dalam hal banding diajukan terhadap perusahaan pma, ahli waris, pengurus besarnya jumlah pajak yang terutang. atau kuasa hukumnya. banding hanya dapat diajukan apabila keadilan progresif volume nomor maret terhadap banding dapat diajukan juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi surat pernyataan pencabutan kepada administrasi berupa denda dan atau bunga pengadilan pajak. banding yang dicabut, berdasarkan keputusan pengurangan atau dihapus dari daftar sengketa dengan penghapusan keberatan atau putusan penetapan ketua dalam hal surat banding yang menerima sebagian atau pernyataan pencabutan diajukan sebelum seluruh permohonan perusahaan penanaman sidang dilaksanakan. modal asing. putusan majelis hakim tunggal melalui wajib pajak perusahaan pma pemeriksaan dalam hal surat pernyataan melakukan upaya hukum dengan pencabutan dilakukan dalam sidang atas mengajukan banding pengadilan pajak. persetujuan berbanding supp). meskipun proses ini tidaklah mudah karena banding yang telah dicabut melalui putusan pengadilan memakan waktu lama. penetapan atau putusan seperti diuraikan hal ini disebabkan semakin meningkatnya atas tidak dapat diajukan kembali. kasus yang bermuara pengadilan pajak. putusan pengadilan pajak merupakan masalah semakin rumit ketika apabila putusan akhir dan mempunyai kekuatan putusan pengadilan telah dimenangkan hukum tetap supp). sehingga atas wajib pajak perusahaan pma, pihak dirjen putusan pengadilan pajak tersebut, tidak pajak pada umumnya mengajukan dapat dilakukan gugatan banding peninjauan kembali mahkamah agung pengadilan umum, peradilan tata usaha ma). sementara itu, menurut yong, negara, atau badan peradilan lain news okezone.com). supp) dan juga tidak bisa diajukan hakim agung yang mengurusi pajak kasasi mahkamah agung atas putusan jumlahnya sangat terbatas yakni dua orang pengadilan pajak tersebut. putusan yang harus menangani sekitar kasus pengadilan pajak dapat berupa: perpajakan. jumlah ini belum termasuk (l) menolak sekitar kasus perpajakan yang ada mengabulkan seluruhnya pengadilan pajak yang berpotensi masuk mengabulkan sebagian. ma. selain solusi sengketa pajak yang tak menambah pajak yang harus dibayar kunjung surut, dunia usaha pun membetulkan kesalahan tulis dan atau mempertanyakan terkait rekrutmen hakim kesalahan hitung agung yang mengurusi perpajakan biasanya membatalkan berasal dari dirjen pajak. news tidak dapat diterima.( okezone.com). supp) dalam hal pengajuan keberatan atau gugatan permohonan banding diterima sebagian atau gugatan adalah upaya hukum yang seluruhnya, sepanjang utang pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam surat pma atau penanggung pajak terhadap ketetapan pajak kurang bayar dan atau pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar keputusan yang dapat diajukan gugatan tambahan telah dibayar yang menyebabkan berdasarkan peraturan perundang undangan kelebihan pembayaran pajak, maka perpajakan berlaku. angka supp). kelebihan pembayaran dikembalikan dengan wajib pajak atau penanggung pajak yaitu ditambah imbalan bunga sebesar (dua orang pribadi atau badan yang bertanggung persen) sebulan untuk paling lama (dua jawab atas pembayaran pajak, termasuk puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal wakil yang menjalankan hak dan memenuhi pembayaran yang menyebabkan kelebihan kewajiban wajib pajak menurut ketentuan pembayaran pajak sampai dengan peraturan perundang undangan perpajakan. diterbitkannya keputusan keberatan atau lihat ketentuan angka undang putusan banding. imbalan bunga tersebut undang nomor tahun tentang penyelesaian sengketa pajak perusahaan modal asing. endang prasetyawati) perubahan ketiga atas undang undang pembetulan yang berkaitan dengan tahun tentang ketentuan umum stp surat tagihan pajak) dan tata cara perpajakan. pengurangan penghapusan sanksi berbeda dengan banding yang dapat administratif yang berkaitan dengan stp mengajukan gugatan adalah penggugat. surat tagihan pajak) dalam hal ini tidak dapat dibatasi apakah ketentuan atau persyaratan pengajuan penggugat tersebut wajib pajak perusahaan gugatan sebagaimana ditentukan pma atau bukan. disamping itu, dalam dan kup: pengajuan gugatan wajib pajak perusahaan gugatan diajukan secara tertulis dalam pma diwakili oleh ahli waris (wajib pajak bahasa indonesia kepada pengadilan meninggal), pengurus (wajib pajak badan), pajak. curator(wajib pajak pailit), atau kuasa jangka waktu untuk mengajukan hukumnya (pengacara, konsultan pajak atau gugatan. kuasa khusus) angka terhadap pelaksanaan penagihan tahun tentang penagihan pajak dengan pajak adalah hari sejak tanggal surat paksa. pelaksanaan penagihan. khusus untuk wajib pajak badan, terhadap keputusan adalah (tiga apabila selama proses gugatan, penggugat puluh) hari sejak tanggal diterima melakukan penggabungan, peleburan, keputusan yang digugat. pemecahan pemekaran usaha, atau likuidasi, jangka waktu ini tidak mengikat permohonan dimaksud dapat diajukan oleh apabila tidak dapat dipenuhi karena keadaan pihak yang menerima pertanggung jawaban luar kekuasaan penggugat. perpanjangan karena keadaan dimaksud. yang dapat jangka waktunya adalah (empat belas) diajukan gugatan kepada pengadilan pajak hari terhitung sejak berakhirnya keadaan adalah: luar kekuasaan penggugat. ketentuan lain (l) pelaksanaan penagihan pajak, yaitu sebagai pedoman dalam upaya gugat adalah: bagaimana suatu penagihan pajak terhadap (satu) pelaksanaan penagihan dilaksanakan (surat paksa, surat perintah atau (satu) keputusan diajukan (satu) melaksanakan penyitaan atau surat gugatan. pengumuman lelang) surat gugatan disertai alasan alasan yang tahun tentang kup. jelas, dicantumkan tanggal diterima, penekanan adalah aspek legal formal pelaksanaan penagihan, atau keputusan atas pelaksanaan suatu penagihan pajak. yang digugat dan dihampiri salinan keputusan yang berkaitan dengan dokumen yang digugat. pelaksanaan keputusan perpajakan, atas gugatan yang tidak memenuhi selain yang diterapkan dalam ketentuan formal tertentu akan diberikan dan kup, putusan tidak dapat diterima dalam suatu tahun tentang pengadilan pemeriksaan dengan acara cepat. ketentuan pajak. yaitu: formal yang dimaksud adalah: surat ketetapan pajak kurang bayar gugatan diajukan secara tertulis kepada surat ketetapan pajak kurang bayar pengadilan pajak dalam bahasa indonesia. tambahan satu gugatan adalah untuk satu keputusan surat ketetapan pajak lebih bayar atau satu pelaksanaan penagihan. surat ketetapan pajak nihil terhadap gugatan dapat diajukan pemotongan atau pemungutan oleh surat pernyataan pencabutan kepada pihak ketiga berdasarkan ketentuan pengadilan pajak. gugatan yang dicabut peraturan perundang undangan dihapus dari daftar sengketa dengan: perpajakan. penetapan ketua dalam hal surat surat keputusan keberatan. pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang keadilan progresif volume nomor maret putusan majelis hakim tunggal melalui serta untuk mewujudkan peradilan pajak pemeriksaan dalam hal surat pernyataan dengan proses sederhana, cepat, dan murah. pencabutan diajukan setelah sidang atas bagi manan, persetujuan tergugat sebagai contoh dalam putusan tahun tentang pengadilan pajak). pengadilan pajak gugatan yang telah dicabut melalui put. pp m.it penyerap penetapan atau putusan tidak dapat diajukan persyaratan pembayaran pajak terutang kembali. gugatan tidak menunda atau sebagai berikut: menghalangi dilaksanakannya penagihan wajib pajak perusahaan pma pajak atau kewajiban perpajakan. penggugat dikenakan skp kbt masa januari sampai dapat mengajukan permohonan agar tindak dengan desember lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda tanggal desember selama pemeriksaan sengketa pajak sedang jumlah ppn yang harus dibayar sebesar berjalan, sampai ada putusan pengadilan rp. selanjutnya dirjen pajak. permohonan dapat diajukan sekaligus pajak menerbitkan surat keputusan dalam gugatan dan dapat diputus terlebih kep wpj bd. tanggal januari dahulu dari pokok sengketanya. permohonan berupa penolakan keberatan wajib penundaan dapat dikabulkan hanya apabila pajak perusahaan pma. terdapat keadaan yang sangat mendesak yang merasa tidak puas wajib pajak mengakibatkan kepentingan penggugat perusahaan pma mengajukan banding dan sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pengadilan pajak memutuskan banding tidak pajak yang digugat itu dilaksanakan. dapat diterima karena wajib pajak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan pma tidak dapat memenuhi oleh wajib pajak perusahaan pma pemohon persyaratan pembayaran pajak terutang banding yaitu harus terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam membayar sebesar (lima puluh persen) tahun dalam alasan baru pengajuan banding diterima. sebaliknya bandingnya wajib pajak perusahaan pma jika tidak dibayar, maka pengajuan banding telah mengemukakan bahwa tidak mampu tidak dapat diterima. pada prinsipnya untuk membayar pajak terutang gugatan tidak menunda kewajiban tersebut, namun ternyata majelis tidak perpajakan dan tidak menghalangi memperhitungkan hal ini. putusan pelaksanaan penagihan pajak. namun pengadilan pajak penggugat dalam gugatannya dapat put. pp m.iii hlm. mengajukan permohonan agar pelaksanaan penagihan pajak tersebut ditunda. peninjauan kembali mahkamah permohonan penggugat tersebut dapat agung dikabulkan melalui suatu putusan sela proses akhir dari pengadilan pajak adalah sebelum terdapat keadaan yang sangat putusan pengadilan pajak yang merupakan mendesak yang mengakibatkan kepentingan putusan akhir dan mempunyai kekuatan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan hukum tetap. pengaturan ini mengandung penagihan pajak tersebut dilaksanakan. makna, menutup peluang bagi wajib pajak walaupun demikian hakim perusahaan pma untuk memperoleh pengadilan pajak kadang kurang keadilan melalui upaya hukum banding yang memperhatikan permohonan penundaan sesungguhnya atau kasasi. selain itu, penagihan pajak. pada akhirnya hal itu pengadilan pajak juga dapat mengeluarkan dirasakan tidak mencerminkan keadilan putusan sela atas gugatan berkenaan dengan sebagaimana diamanatkan dalam undang permohonan penggugat agar tidak lanjut undang yang memuat susunan, kekuasaan, pelaksanaan penagihan pajak. ditunda acara dan badan peradilan pajak untuk selama pemeriksaan sengketa pajak sedang memperoleh kepastian hukum dan keadilan berjalan, sampai ada putusan pengadilan penyelesaian sengketa pajak perusahaan modal asing. endang prasetyawati) pajak. ikatan akuntan indonesia, modul mahkamah agung melalui pengadilan pelatihan) pajak. meskipun demikian, pihak pihak yang peninjauan kembali hanya dapat bersengketa masih dapat mengajukan diajukan berdasarkan alasan alasan permohonan peninjauan kembali pk) sebagaimana ditentukan dalam undang kepada mahkamah agung melalui undang. pengadilan pajak. peninjauan kembali permohonan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa atas diajukan oleh pemohon kepada mahkamah putusan yang telah memiliki kekuatan agung dapat ditarik kembali (cabut) melalui hukum tetap (inkrachtvangewisjde). surat pencabutan. peninjauan kembali hanya mahkamah agung merupakan upaya hukum dapat ditarik kembali selama belum diputus luar biasa yang samping akan mengurangi oleh mahkamah agung. ketika permohonan jenjang pemeriksaan, yaitu aspek penerapan peninjauan kembali telah dicabut, hukum dan aspek fakta fakta yang mendasari permohonan peninjauan kembali tersebut terjadinya sengketa perpajakan, akan tidak dapat diajukan kembali sebagai dilakukan sekaligus oleh mahkamah agung. sengketa pajak. bagi manan, hanya dapat diajukan satu kali iii. penutup dan bila dicabut sebelum diputus maka tidak penyelesaian sengketa pajak dapat diajukan kembali. dengan adanya perusahaan pma atas surat ketetapan pajak tersebut, tidak menunda pelaksanaan dapat ditempuh melalui proses keberatan eksekusi atas putusan banding ataupun kepada direktur jenderal pajak dan banding gugatan hasil putusan pengadilan pajak. melalui pengadilan pajak. penyelesaian sedangkan putusan pengadilan pajak, yang proses keberatan kepada direktur jenderal tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding pajak tidak memberikan perlindungan atau kasasi dapat berupa hukum dan keadilan kepada wajib pajak tahun tentang pengadilan perusahaan pma) karena yang memproses pajak): keberatan adalah pihak yang bersengketa (l) menolak. ditjen pajak). sedangkan upaya banding mengabulkan sebagian atau seluruhnya. melalui pengadilan pajak diragukan menambah pajak yang harus dibayar independensi dan obyektifitasnya karena tidak dapat diterima. para hakim pengadilan pajak berasal dari membetulkan kesalahan tulis dan atau mantan pejabat direktorat jenderal pajak kesalahan hitung, dan atau kementerian keuangan dan pengelolaan membatalkan. administrasi, keuangan dan sumber daya jika putusan pengadilan pajak manusianya berada kementerian tidak kurang memuaskan. padahal fungsi keuangan. sementara itu, peninjauan pengadilan sebagai sarana mencari kembali mahkamah agung tidak keadilan. pihak pihak yang bersengketa memberikan kepastian waktu dapat mengajukan peninjauan kembali atas penyelesaiannya. putusan pengadilan pajak kepada mahkamah agung( alasan untuk daftar pustaka mengajukan permohonan peninjauan buku kembali bersifat limitation. yaitu hanya aminuddin lmar, hukum penanaman berdasarkan yang secara tegas dinyatakan modal indonesia, kencana grenada oleh undang undang. syarat syarat media group, jakarta, permohonan peninjauan kembali, yaitu: sunaryati hartono, beberapa masalah jl) permohonan peninjauan kembali hanya transnasional dalam penanaman dapat diajukan (satu) kali kepada modal asing indonesia, bina cipta, bandung, keadilan progresif volume nomor maret ismail sunny& sudiro format, tinjauan undang undang republik indonesia nomor dan pembahasan penanaman modal tahun tentang penanaman asing dan kredit luar negeri, perannya modal. paramita, jakarta, undang undang nomor tahun tirani ahmadi, perlindungan hukum bagi tentang pengadilan pajak. wajib pajak dalam penyelesaian undang undang republik indonesia nomor sengketa pajak, pt. ketika ditata, tahun tentang perubahan bandung, keempat atas undang undang nomor rachmat soemitro, asas asas hukum tahun tentang pajak perpajakan, bandung, bina cipta, penghasilan. sumber lain peraturan perundang bagi manan, mediasi sebagai alternatif undangan menyelesaikan sengketa, varia undang undang dasar negara republik peradilan juli indonesia konsideran penanaman modal. undang undang republik indonesia nomor news okezone.com, sengketa pajak. tahun sebagaimana telah putusan pengadilan pajak diubah terakhir dengan undang put. pp m.it1 hlm. undang nomor tahun tentang ikatan akuntan indonesia, modul pelatihan pajak penghasilan. pajak tth). undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pengadilan pajak. penyelesaian sengketa pajak perusahaan modal asing. endang prasetyawsengketa pajak perusahaan modal asing indonesia endang prasetyawati universitas bandar lampung jl. pagar alam labuhan ratu bandar lampung abstract the problem disputes foreign business practices that occur among foreign investors taxpayers the one hand with the government the director general taxation tax authorities tax collectors the other side. the problem this research how solve the dispute foreign capital companies indonesia. the problem approach this research the normative juridical approach that approach waythe completion the objection process the director general taxes does not provide legal protection and justice the taxpayers pma company) because the process the objection the disyuting party dgt). while the appeal through the tax court doubtful its independence and objectivity because the judges the tax court are from former officials the directorate general taxes the ministry finance and the administration, financial and human resources management the ministry finance. meanwhile, the review the supreme court did not provide certainty the settlement time. keywords: settlement disputes, taxes, foreign capital companies pendahuluan terdapat manfaat manfaat tidak langsung penanaman modal menjadi salah satu seperti diperkenalkannya teknologi dan alternatif yang dianggap baik oleh pengetahuan baru. juga peranan perusahaan pemerintah untuk memecahkan kesulitan pma diharapkan dapat memperbesar devisa modal dalam melancarkan pembangunan negara melalui ekspor produksi luar nasional. salah satu pertimbangan negeri. meskipun demikian, dilain sisi masih diberlakukan undang undang nomor ditemukan beberapa hambatan dan tahun tentang penanaman modal kelemahan yang sifatnya teknis (selanjutnya disebut penanaman modal) operasional seperti lemahnya pengawasan adalah untuk mempercepat pembangunan aparat yang terkait terhadap pemakaian ekonomi nasional dan mewujudkan tenaga kerja asing yang berlebihan dalam kedaulatan politik dan ekonomi indonesia satu perusahaan pma, belum sepenuhnya diperlukan peningkatan penanaman modal hasil produknya diekspor. kendala yang untuk mengolah potensi ekonomi menjadi menghambat perusahaan pma adalah kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan infrastruktur yang masih belum memadai, modal yang berasal, baik dari dalam negeri sehingga meng diakibatkan penyebaran maupun dari luar negeri. investasi belum merata. konsideran penanaman modal). namun ada juga pihak yang penanaman modal juga diharapkan menentang pma. alasan yang dikemukakan dapat membantu meriah dalam adalah: aminuddin lmar, menghadapi masalah lapangan pekerjaan. dalam usaha menarik penanaman modal penanaman modal anggap khususnya penanaman modal asing, menguntungkan indonesia karena dapat pemerintah terlalu bermurah hati melalui meningkatkan pendapat riil. selain itu beberapa kebijakan yang dianggap sangat menguntungkan penanam modal seperti republik indonesia yang dilakukan oleh kepingan pajak (tax holiday), pembebasan penanam modal asing, baik yang pajak untuk jangka waktu tertentu yang menggunakan modal asing sepenuhnya sebetulnya pemerintah telah menanggung maupun yang berpasangan dengan penanam kerugian modal dalam negeri . adanya beban biaya penyesuaian penanaman (adjustment cost) yang harus ditanggung modal menegaskan asas dalam penanaman oleh industri tradisional yang tentunya modal, yaitu bahwa penanaman modal akan dapat berakibat pada diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian ketidakmampuan industri tradisional untuk hukum, keterbukaan: akuntabilitas: dapat bersaing, bukan hanya untuk lokal perlakuan yang sama dan tidak membedakan terlebih untuk ekspor asal negara, kebersamaan, efisiensi kehadiran penanaman modal khususnya berkeadilan, berkelanjutan, berawal pma dianggap telah menciptakan lingkungan, kemandirian, dan ketergantungan (dependensi) kepada keseimbangan kemajuan dan kesatuan negara negara maju yang pada akhirnya ekonomi nasional. melahirkan penjajahan ekonomi. pma indonesia dapat dilakukan karena itu dalam pelaksanaan nya, dalam dua bentuk investasi yaitu investasi bergantung pada kebijakan pemerintah dari portofolio dan investasi langsung. investasi negara penerima modal dalam mengarahkan portofolio berdasarkan definisi yang dan mengendalikan penanaman modal diberikan oleh organisation for european tersebut untuk menetapkan berapa besar economic corporation eec) yaitu: kontribusi nyata dari perusahaan ismail sunny sudiro format, tersebut. apakah hanya sampai pada portofolio investment means purchase diperolehnya royalty dan pajak saja, ataukah stocks and bonds undertaking juga hendak mempertimbangkan aspek scale not sufficient transfer control the community development. investor. investasi portofolio adalah dipandang dari sudut ekonomi, penanaman modal dengan membeli sejumlah modal yang pertama tama ditanamkan saham dari perusahaaan perusahaan yang indonesia oleh pihak atau badan hukum dimiliki dan dijalankan oleh orang lain. asing merupakan modal asing. akan tetapi konsekuensinya bagi penanam modal adalah modal yang diperoleh pihak asing bahwa tidak akan dapat langsung indonesia sebagai hasil usaha indonesia menentukan arah kebijakan perusahaan. sudah merupakan bagian dari apa yang penanam modal hanya bertanggungjawab dinamakan produksi dalam negeri. sehingga sebesar modal yang tanamkan. dengan demikian modal yang diperoleh dari menurut sunaryati hartono, usahanya indonesia dan ditanamkan pemegang saham mayoritas yang merupakan kembali kedalam suatu usaha indonesia, orang asing secara langsung adalah policy kini sudah berubah menjadi modal dalam making dan management sesungguhnya, negeri. sunaryati hartono, sekalipun secara formil yuridis perusahaan angka penanaman terbatas itu merupakan perusahaan modal merumuskan penanaman modal indonesia. sehingga nyatakan bahwa pma sebagai segala bentuk kegiatan menanam secara portofolio investment ini sebenarnya modal, baik oleh penanam modal dalam bukan saja merupakan indirect investment. negeri maupun penanam modal asing untuk tetapi bahkan merupakan direct investment melakukan usaha wilayah negara republik dimana kontrol dan decision making indonesia . sedangkan angka sepenuhnya ada ditangan bangsa asing. penanaman modal menegaskan pengertian sedangkan warga negara indonesia hanya pma sebagai: kegiatan menanam modal bertugas sebagai pelaksana saja. sunaryati untuk melakukan usaha wilayah negara hartono, penyelesaian sengketa pajak perusahaan modal asing. endang prasetyawati) bentuk pma yang lainnya adalah dalam rangka pelaksaan pemungutan investasi langsung (direct investment). pajak oleh aparatur pemerintah sebagai investasi langsung menurut definisi eec diskus ditetapkan suatu penetapan tertulis adalah direct investment means acquisition (keputusan) bidang perpajakan. hubungan sufficient interest undertaking antara wajib pajak atau penanggung pajak ensure it's control the dan pemungut pajak, aparatur negara yang investor penanaman modal secara langsung berwenang dalam aktivitasnya sangat merupakan penanaman modal dengan cara mungkin terjadi perselisihan faham yang menyertakan modal dalam perusahaan yang kemudian memungkinkan terjadi sengketa. dibentuk dan dijalankan sendiri. permasalahan persengketaan dalam penanam modal mempunyai praktek usaha pma yang terjadi adalah kewenangan penuh terhadap perusahaannya. antara para penanam modal asing sebagai kewenangan tersebut antara lain adalah wajib pajak disatu sisi dengan pemerintah kewenangan penguasaan, penyelenggaraan atau direktur jendral pajak sebagai diskus pimpinan perusahaan tempat modal nya atau pemungut pajak sisi lain. masalah ditanam. dengan demikian penanam modal sengketa ini dari masa semasa ditanggapi mempunyai kekuasan untuk menentukan oleh pemerintah yang berkuasa dengan arah kebijakan yang akan dilaksanakan membentuk lembaga penyelesaian sengketa. perusahaan nya. penanam modal memikul pengadilan pajak merupakan pengadilan risiko secara langsung karena bertindak tingkat pertama dan terakhir dalam sebagai penyelenggara pimpinan perusahaan. memeriksa dan memutus sengketa pajak. penanam modal dapat mendirikan perusahaan menurut hukum indonesia dan ti. pembahasan berkedudukan indonesia atau penanam penyelesaian sengketa pajak perusahaan modal asing menjalankan anak perusahaan penanaman modal asing multinasional yang berkedudukan sengketa pajak yang muncul sebagai indonesia. perusahaan pma indonesia akibat dikeluarkannya keputusan pejabat dapat dijalankan dengan dua macam cara yang berwenang (fuscus) yang tidak yaitu perusahaan yang dijalankan seluruhnya memuaskan wajib pajak perusahaan pma indonesia dan perusahaan yang dijalankan harus diupayakan penyelesaiannya secara bagian terbesar indonesia. perusahaan baik, sederhana, murah dan cepat. artinya, tersebut harus berbentuk badan hukum ada jalan penyelesaian secara kekeluargaan indonesia dan berkedudukan indonesia. dengan musyawarah antara kedua belah penentuan apakah perusahaan dijalankan pihak yang bersengketa. tirani ahmadi, untuk seluruhnya atau bagian terbesar indonesia sebagai ketentuan tersendiri akan tetapi penyelesaiannya tersebut dilakukan oleh pemerintah. penanaman dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan modal memberikan payung hukum ketentuan peraturan peraturan perpajakan. indonesia sehingga memberikan kepastian jika sengketa tersebut tidak dapat hukum bagi para investor asing yang diselesaikan melalui jalan musyawarah bermuara pada rasa aman dan sustainibilitas antara kedua belah pihak yang bersengketa bagi kegiatan investasinya karena pma maka harus ditempuh saluran hukum sesuai merupakan salah satu sumber pembiayaan peraturan perundang undangan yang berlaku. dan dana bagi pemerintah. sengketa pajak yang timbul antara namun pembiayaan yang berasal dari wajib pajak perusahaan pma dengan dirjen partisipasi masyarakat dan pma, berupa pajak diselesaikan melalui dua cara bentuk pemungutan pajak, tidak akan berhasil jika penyelesaian. pertama, penyelesaian tidak ditunjang oleh perangkat hukum untuk sengketa yang diselesaikan oleh pihak yang menjamin kepastian, penegakan dan terlibat dalam sengketa itu sendiri yakni perlindungan hukum. dirjen pajak (intern). bentuknya melalui keadilan progresif volume nomor maret keberatan dan permohonan pembetulan (vide dalam pelaksanaan ketentuan kup serta kup). perpajakan dapat terjadi bahwa wajib pajak kedua, penyelesaian sengketa pajak, oleh perusahaan pma merasa kurang tidak puas instansi yang tidak terlibat dalam sengketa atau suatu ketetapan pajak yang dikenakan yakni pengadilan pajak (externa). bentuknya atau atas pemotongan pemungutan pajak melalui banding dan gugatan, yang oleh pihak ketiga. dalam hal ini wajib pajak selanjutnya atas putusan banding dan perusahaan pma dapat mengajukan gugatan para pihak dapat mengajukan keberatan kepada direktur jenderal pajak. peninjauan kembali mahkamah agung. keberatan dapat diajukan dalam hal wajib penyelesaian sengketa pajak perusahaan pajak perusahaan pma tidak dapat penanaman modal asing melalui menerima materi atau dasar pengenaan dari lembaga keberatan suatu skp atau pemotongan pemungutan lembaga keberatan pajak merupakan oleh pihak lain, termasuk juga keberatan suatu sarana atau saluran hukum yang terhadap materi skp yang sudah dibetulkan memberi kesempatan kepada wajib pajak menurut kup. atas perusahaan pma untuk mencari keadilan. permohonan wajib pajak atau karena hal ini bisa dilakukan apabila tetap jabatannya, merasa, atau diperlakukan tidak sebagaimana direktur jenderal pajak dapat mestinya, atau diperlakukan tidak adil oleh membetulkan surat ketetapan pajak, surat aparatur atau pejabat yang berwenang tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, bidang administrasi pajak. rachmat surat keputusan keberatan, surat keputusan soemitro, pengurangan sanksi administrasi, surat sebelum rancangan undang undang keputusan penghapusan sanksi administrasi, tentang peradilan administrasi menjadi surat keputusan pengurangan ketetapan undang undang, masih dianut dan dipakai pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan sistem lama baik dalam undang undang pajak, surat keputusan pengembalian pajak pendapatan maupun dalam pajak pendahuluan kelebihan pajak, atau surat penghasilan dalam sistem ini keputusan pemberian imbalan bunga, yang dibedakan antara: rachmat soemitro, dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan surat keberatan, penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan surat permohonan banding. perundang undangan perpajakan. surat keberatan adalah surat yang jadi secara material, wajib pajak diajukan oleh wajib pajak perusahaan pma perusahaan pma dapat mengajukan kepada kepala kantor pelayanan pajak keberatan atas: kpp), terhadap surat ketetapan pajak jumlah rugi yang ditetapkan oleh diskus pajak langsung) yang dikenakan jumlah besarnya pajak kepadanya. surat keberatan tersebut harus pemotongan atau pemungut pajak. memenuhi syarat yang ditentukan dalam hal karena pada prinsipnya keberatan ini (mengenai jangka waktu pemasukan, adalah lembaga penyelesaian sengketa pajak bentuk, bahasa, motivasi dan sebagainya). yang bersifat material, maka sengketa pajak surat keberatan dibedakan untuk pajak atas hal hal yang bersifat formal tidak langsung dan pajak tidak langsung. surat diselesaikan melalui keberatan. dasar hukum minta banding adalah kelanjutan dari surat yang mengatur masalahkeberatan dan tata keberatan. jika surat keberatan atas suatu cara pengajuan adalah dan ketetapan pajak ditolak oleh kepala kantor kup. pelayanan pajak, seluruhnya atau sebagian, kup berbunyi: maka surat keputusan itu menjadi titik tolak wajib pajak dapat mengajukan untuk mengajukan surat minta banding. keberatan hanya kepada direktur jenderal pajak atas suatu: penyelesaian sengketa pajak perusahaan modal asing. endang prasetyawati) surat ketetapan pajak kurang bayar, syarat syarat untuk mengajukan keberatan surat ketetapan pajak kurang bayar adalah: tambahan, wajib pajak perusahaan pma dapat surat ketetapan pajak nihil: mengajukan keberatan hanya kepada surat ketetapan pajak lebih bayar, direktur jenderal pajak atau keberatan diajukan secara tertulis dalam pemotongan atau pemungutan pajak bahasa indonesia oleh pihak ketiga berdasarkan mengemukakan jumlah pajak yang ketentuan peraturan perundang berhutang, jumlah pajak yang dipotong undangan perpajakan. atau dipungut, atau jumlah rugi menurut keberatan diajukan secara tertulis dalam penghitungan wajib pajak perusahaan bahasa indonesia dengan pma, disertasi dengan alasan alasan yang mengemukakan jumlah pajak yang jelas. terutang, jumlah pajak yang dipotong data surat keberatan diajukan untuk satu atau dipungut, atau jumlah rugi menurut jenis pajak dalam satu tahun masa pajak. penghitungan wajib pajak dengan diajukan dalam rangka waktu bulan disertai alasan yang menjadi dasar sejak tanggal surat ketetapan pajak atau penghitungan. tanggal pemasangan pemungutan pajak .dst. kecuali dalam keadaan forcemajeure berbunyi: sehingga wajib pajak perusahaan pma jl) direktur jenderal pajak dalam jangka tidak dapat memenuhi jangka waktu waktu paling lama (dua belas) bulan tersebut. sejak tanggal surat keberatan diterima syarat tambahan: harus memberi keputusan atas keberatan khusus bagi wajib pajak perusahaan pma yang diajukan. yang mengajukan keberatan atas sebelum surat keputusan diterbitkan, ketetapan pajak yang ditetapkan secara wajib pajak dapat menyampaikan jabatan, yang bersangkutan harus alasan tambahan atau penjelasan tertulis. membuktikan ketidakbenaran ketetapan keputusan direktur jenderal pajak atas pajak tersebut (pembuktian terbalik). keberatan dapat berupa mengabulkan kup). seluruhnya atau sebagian, menolak atau adapun hak hak wajib pajak menambah besarnya jumlah pajak yang perusahaan pma berkenaan dengan masih harus dibayar. pengajuan surat keberatan adalah meminta .dst tanda terima penyampaian surat dirjen adapun wajib pajak perusahaan pma dapat pajak, meminta keterangan secara tertulis mengajukan keberatan hanya atas: kepada dirjen pajak, meminta keterangan surat ketetapan pajak kurang bayar secara tertulis kepada dirjen pajak, kpk) menyampaikan alasan tambahan penjelasan surat ketetapan pajak kurang bayar tertulis, dan menerima kelebihan tambahan skpkbt) pembayaran pajak dan imbalan bunga surat ketetapan pajak lebih bayar apabila permohonan dikabulkan. skala) upaya mengajukan keberatan oleh surat ketetapan pajak nihil skin) perusahaan pma merupakan prosedur pemotongan atau pemungutan pajak oleh pertama yang harus ditempuh. surat pihak ketiga berdasarkan ketentuan keberatan tersebut diajukan secara tertulis peraturan perundang undangan dalam bahasa indonesia dengan perpajakan. tahun mengemukakan jumlah pajak yang terutang lihat juga pelatihan pajak terapan brevet atau jumlah pajak yang dipotong atau ikatan akuntan indonesia, dipungut atau jumlah rugi menurut jakarta, perhitungan perusahaan pma dengan keadilan progresif volume nomor maret disertai alasan alasan yang jelas kepada pribadi, paling lama (tiga) bulan setelah direktur jenderal pajak. akhir tahun pajak, atau keberatan harus diajukan dalam jangka untuk surat pemberitahuan tahunan waktu (tiga) bulan sejak tanggal surat, pajak penghasilan wajib pajak badan, tanggal pemotongan atau pemungutan, paling lama (empat) bulan setelah akhir kecuali apabila perusahaan pma dapat tahun pajak. mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dan setelah ditegur secara tertulis dapat memenuhi persyaratan tidak dianggap tidak disampaikan pada waktunya sebagai surat keberatan, sehingga tidak sebagaimana ditentukan dalam surat dipertimbangkan. teguran. serta apabila kewajiban tidak tanda penerimaan surat keberatan dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam yang diberikan oleh pejabat dirjen pajak dan kup, yang ditunjuk untuk itu atau tanda kup berbunyi: pengiriman surat keberatan melalui pos direktur jenderal pajak berwenang tercatat menjadi tanda bukti penerimaan melakukan pemeriksaan untuk menguji surat keberatan. dalam hal diminta oleh kepatuhan pemenuhan kewajiban perusahaan pma untuk pengajuan keberatan, perpajakan wajib pajak dan untuk direktur jenderal pajak memberikan tujuan lain dalam rangka melaksanakan keterangan secara tertulis hal hal yang ketentuan peraturan perundang menjadi dasar pengenaan pajak, undangan perpajakan. penghitungan rugi, pemotongan atau untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemungutan pajak. pengajuan keberatan pemeriksa harus memiliki tanda tidak menunda kewajiban membayar pajak pengenal pemeriksa dan dilengkapi dan pelaksanaan penagihan pajak. dengan surat perintah pemeriksaan serta direktur jenderal pajak dalam jangka memperlihatkannya kepada wajib pajak waktu paling lama dua belas bulan sejak yang diperiksa. tanggal surat keberatan diterima, harus wajib pajak yang diperiksa wajib: memberi keputusan atas keberatan yang memperlihatkan dan atau diajukan. sebelum surat keputusan meminjamkan buku atau catatan, diterbitkan, perusahaan pma dapat dokumen yang menjadi dasarnya, dan menyamai kan alasan tambahan atau dokumen lain yang berhubungan penjelasan tertulis. dengan penghasilan yang diperoleh, keputusan direktur jenderal pajak kegiatan usaha, pekerjaan bebas atas keberatan dapat berupa menerima wajib pajak, atau objek yang seluruhnya atau sebagian, menolak atau terutang pajak, menambah besarnya jumlah pajak yang memberikan kesempatan untuk berhutang. dalam hal perusahaan pma memasuki tempat atau ruang yang mengajukan keberatan atas ketetapan pajak dipandang perlu dan memberi karena surat pemberitahuan tidak bantuan guna kelancaran (disampaikan dalam jangka waktu) pemeriksaan, dan atau sebagaimana dimaksud dalam memberikan keterangan lain yang kup. diperlukan. kup berbunyi, batas .dst waktu penyampaian surat pemberitahuan sehingga tidak dapat diketahui adalah: besarnya pajak yang berhutang, perusahaan untuk surat pemberitahuan masa, paling pma yang bersangkutan harus dapat lama (dua puluh) hari setelah akhir membuktikan ketidakbenaran ketetapan masa pajak, pajak tersebut. untuk surat pemberitahuan tahunan dalam jangka waktu telah lewat dan pajak penghasilan wajib pajak orang direktur jenderal pajak tidak memberi suatu penyelesaian sengketa pajak perusahaan modal asing. endang prasetyawati) keputusan maka keberatan yang diajukan kemudian menilai dan mem pertimbangkan tersebut dianggap diterima. alasan alasan dan bukti bukti yang diajukan kup). wajib pajak perusahaan pma. dalam rangka mekanisme penyelesaian sengketa menilai dan mempertimbangkan keberatan melalui keberatan berbeda dengan melalui ini, dirjen pajak dapat memanggil dan lembaga pengadilan. kup tidak meminta penjelasan baik secara lisan mengatur secara rinci bagaimana mekanisme maupun secara tertulis kepada wajib pajak berbicara untuk pembuktian pada keberatan. perusahaan pma. bahkan dalam rangka dalam masalah pembuktian pada keberatan proses keberatan dirjen pajak dapat ini terdapat pada kup melakukan pemeriksaan tempat kediaman yang menentukan bahwa dalam hal wajib atau kedudukan wajib pajak perusahaan pajak perusahaan pma mengajukan pma. huruf angka surat edaran dirjen keberatan yang ditentukan dalam pajak se pj. tanggal april huruf dan huruf kup, tentang kebijakan pemeriksaan). huruf dan huruf keberatan yang telah memenuhi kup berbunyi: syarat formal jangka waktu paling lama dua (b) apabila surat pemberitahuan tidak belas bulan sejak tanggal surat keberatan disampaikan dalam jangka waktu diterima dan apabila jangka waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam telah lewat dirjen pajak tidak memberikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak suatu keputusan, maka keberatan yang disampaikan pada waktunya sebagaimana diajukan wajib pajak perusahaan pma ditentukan dalam surat teguran, dianggap diterima jo. (d) apabila kewajiban sebagaimana kup). kup dimaksud dalam atau tidak menentukan jenis jenis keputusan dirjen dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui pajak atas surat keberatan terdiri dari (a) besarnya pajak yang terutang, atau menerima seluruhnya, (b) menerima wajib pajak perusahaan pma yang sebagian: (c) menolak: atau (d) menambah bersangkutan harus dapat membuktikan besarnya jumlah pajak yang terutang. ketidak besaran ketetapan pajak tersebut. dalam hal putusan menerima huruf dan huruf seluruhnya sehingga perhitungan pajak kup merupakan dasar dari diterbitkannya terutang atau jumlah pajak yang dipotong ketetapan jabatan yang disebabkan wajib atau dipungut atau menurut perhitungan pajak perusahaan pma tidak menyampaikan wajib pajak perusahaan pma diterima spt, meskipun telah ditegur secara tertulis, seluruhnya dan perhitungan jumlah rugi atau tidak memenuhi kewajiban menurut ketetapan pajak menjadi sama menyelenggarakan pembukuan, atau dengan perhitungan yang diajukan wajib menolak untuk memberikan kesempatan pajak perusahaan pma tersebut. kepada pejabat pemeriksa memasuki tempat dalam hal keputusan menerima tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam sebagian, berarti perhitungan pajak terutang rangka pemeriksaan guna menetapkan atau jumlah pajak yang dipotong atau besarnya jumlah pajak yang terutang. dipungut atau jumlah rugi menurut apabila wajib pajak perusahaan pma tidak perhitungan wajib pajak perusahaan pma dapat membuktikan ketidakbenaran hanya sebagian yang diterima. sebagai ketetapan pajak, maka keberatannya ditolak. contoh terutang menurut skp rp. dari ketentuan juta, menurut keberatan, wajib pajak kup tersebut diatas dapat dianalogikan perusahaan pma hanya rp. juta, bahwa apabila ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan keputusan dirjen pajak tidak secara jabatan atau secara lisan, maka terutang ternyata lebih dari rp. juta dirjen pajak yang terlebih dahulu harus kurang dari rp. juta adalah sebesar rp. meneliti kebenaran ketetapan pajak, baru keadilan progresif volume nomor maret juta. keputusan yang demikian berarti mengurangi jenjang pemeriksaan ulang menerima sebagian. vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek keputusan menolak berarti fakta fakta yang mendasari terjadinya perhitungan pajak terutang atau jumlah pajak sengketa perpajakan, akan dilakukan yang dipotong atau dipungut atau jumlah sekaligus oleh mahkamah agung. rugi menurut perhitungan wajib pajak sengketa pajak pengadilan pajak perusahaan pma tidak diterima dan mula mula timbul karena adanya pengajuan perhitungan tetap berdasarkan ketetapan atas ketetapan pajak oleh wajib pajak pajak yang sudah diterbitkan. dengan perusahaan pma kepada dirjen pajak, mengambil contoh perhitungan atas maka dalam hal wajib pajak perusahaan pma keputusan menolak berarti perhitungan pajak merasa ketetapan pajaknya tidak tetap atau terutang sesuai skp yaitu sebesar rp. tidak benar. kemudian wajib pajak juta. perusahaan pma mengajukan banding atau dalam hal jenis keputusan keempat gugatan kepada badan pengadilan pajak. yaitu menambah besarnya jumlah pajak yang terutang perhitungan pajak terutang atau banding jumlah pajak yang dipotong atau dipungut apabila wajib pajak perusahaan pma atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib tidak belum puas atau tidak dapat menerima pajak perusahaan pma tidak dapat diterima hasil keputusan keberatan, maka wajib pajak dan bahkan ditambah. dengan mengambil perusahaan pma dapat mengajukan contoh atas pula maka keputusan permohonan banding hanya pengadilan menambah berarti terutang lebih dari pajak. ketentuan mengenai banding diatur rp. juta. secara khusus dalam mulai penyelesaian sengketa pajak perusahaan tahun tentang pengadilan pajak. penanaman modal asing melalui tahun tentang pengadilan pajak berdasarkan undang pengadilan pajak berbunyi: undang nomor tahun tentang banding diajukan dengan surat banding pengadilan pajak dalam bahasa indonesia kepada penyelesaian sengketa pajak sebelum pengadilan pajak. dikeluarkannya undang undang banding diajukan dalam jangka waktu tahun tentang pengadilan pajak, (tiga) bulan sejak tanggal diterima dilakukan oleh badan penyelesaian sengketa keputusan yang dibanding, kecuali pajak bps) berdasarkan undang undang diatur lain dalam peraturan perundang tahun tentang badan undangan perpajakan. penyelesaian sengketa pajak bps). jangka waktu sebagaimana dimaksud namun, dalam pelaksanaan penyelesaian dalam tidak mengikat apabila sengketa pajak melalui bps masih terdapat jangka waktu dimaksud tidak dapat ketidakpastian hukum yang dapat dipenuhi karena keadaan luar menimbulkan ketidakadilan. oleh karena itu, kekuasaan pemohon banding. dibentuknya pengadilan pajak yang banding adalah upaya hukum diharapkan dapat menyelesaikan sengketa terhadap suatu keputusan pejabat yang pajak secara adil melalui prosedur dan proses berwenang sepanjang diatur dalam peraturan yang cepat, murah dan sederhana serta perundang undangan perpajakan yang putusan pengadilan pajak merupakan bersangkutan. angka undang putusan akhir yang mempunyai kekuatan undang nomor tahun tentang hukum tetap. meskipun demikian masih pengadilan pajak keputusan pejabat yang dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan dimaksud adalah penetapan tertulis bidang kembali mahkamah agung. peninjauan perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat kembali mahkamah agung merupakan yang berwenang dirjen pajak, dirjen bea upaya hukum luar biasa, disamping akan cukai, gubernur, bupati atau walikotaatau penyelesaian sengketa pajak perusahaan modal asing. endang prasetyawati) |
peraturan bupati keerom nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati keerom, menimbang bahwa usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan kegiatan pembangunan sektor pertambangan guna meningkatkan potensi ekonomi daerah yang besar dalam menunjang dan menggerakkan pembangunan sektor lain, bahwa peraturan bupati nomor tahun tentang besaran nilai pasar atau harga standar mineral bukan logam dan batuan belum mengakomodir satuan harga pengambilan bahan galian bagi pengadaan barang jasa pemerintahurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten keeromajak mineral bukan logam dan batuan lembaran daerah kota samarinda tahun nomorinas dinas daerah kabupaten keerom lembaran kabupaten keerom tahun nomorbupati keerom nomor tahun tentang penetapan nilai pasar atau harga standar mineral bukan logam dan batuan lembaran daerah kabupaten keerombupatiabupaten keerom tahun nomordinas adalah dinas pendapatan daerah kabupaten keernstansi teknis adalah dinas pekerjaan umum kabupaten keerom. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut kecualitidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini, nilai pasar atau harga standarsebagaimana dimaksud pada menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh pemerintahcale pas bupati pasuruan provinsi jawa timur peraturan bupati pasuruan nomor tahun tentang penggunaan pakaian dinas khusus pada inspektorat kabupaten pasuruan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasuruan, menimbang bahwa guna meningkatkan motivasi kerja, disiplin dan tertib penggunaan pakaian dinas pada inspektorat kabupaten pasuruan serta guna melaksanakan ketentuan huruf, maka perlu menetapkan pakaian dinas khusus pada inspektorat. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang penggunaan pakaian dinas khusus pada inspektorat kabupaten pasuruan penggunaan pakaian dinas khusus pada inspektorat kabupaten pasuruan adalah sebagai berikut untuk eselon ii, iii, dan staf untuk hari senin pakaian dinas khaki, untuk hari selasa pakaian dinas khusus inspektorat untuk hari rabu pakaian dinas hitam putih, untuk hari kamis pakaian dinas batik ciri khas daerah: s5. untuk hari jumat pakaian batik ciri khas daerah. model dan warna pakaian dinas khusus inspektorat sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut oleh inspektur dengan persetujuan bupati. dengan berlakunya peraturan ininn. npngeluaranolok selatmaret bupati solok selatan murni undangan dalam lembaran daerah kabupaten solok selatan pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten solok selatan berita daerah kabur selatan nomor tahun lampiran penjabaran apbd t.a nomor tahun tanggal maret kekar solid selatan pemerintah kabupaten solok selatan dat!ena ri) hasil retribusi daerah tre22tana @stgpermata belanja barang dan jasa belanja modal surplus (defisit) pembiayaan daerah be. 3xek penerimaan pembiayaan daerah nng sal sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya men ada pengeluaran pembiayaan daerah eearet bupati solok selatan (m muznizaka printed small |
bupati padang pariaman peraturan bupati padang pariaman nomor: tahun2017 tentang perubahan atas peraturan bupati padang pariaman nomor tahun 2ot4 tentang standar operasional pzu abad pengelola informasi dan dokumentasi disehingga peraturan bupati padang pariaman nomor tahun otoii77, tambahan lembaran republik indonesia nomor undang undang nomor tahun oa2 tentang pembentukan kota pariaman propinsi $sumatera barat lembaran negara republik indonesia tahun oo2 nomor tambahan tembakan negara republik mengingat undang undang nomor keterbukaan informasi publik316apedoman pembentukan produk hukum daerah; peraturan daerah kabupaten padang pariaman nomor tahun ot6 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah; peraturan daerah kabupaten padang pariaman nomor tahun a16standar biaya umum;aj..'? kabupaten' padan!' ;l$iiffiii t'r'#$*,' lf$#l' tti ' hff$ l'ffi rfi operasional pe.jabat pengelola informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah kabupaten padang pariaman. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati padang pariaman nomor tahun oldiubah sebagai berikut ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut yaitu kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten padang pariaman. dinas komunikasi dan informatika adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten padang pariamadang pariaman. satuan organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat sold adalah sekretariat daerah, badan, dinas, inspektorat, kantor, rumah sakit umum daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan lingkungan pemerintah kabupaten padang pariaman. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ppid sebagaimana dimaksud dalam adalah kepala dinas komunikasi dan informatika padang paridengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten padang pariaman. berita daerah kabupaten padang pariaman tahun 2ol7 nomor: ditetapkan parit malintang februari diundangkan parit malintang, februari ai7rsamaan wilayah kabupaten tanjung jabung timur sebagai pperlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah tempat pemrosesan akhir sampahs5.lingkungan hidup kabupaten tanjung jabung timur. kepala dinas yang selanjutnya disebut dengan dinas adalah kepala dinas lingkungan hidup kabupaten tanjung jabung timur. unit pelaksana teknis daerah tempat pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disebut utd tpa adalah unit pelaksana teknis tempat pemrosesan akhir sampah pada dinas lingkungan hidup kabupaten tanjung jabung timur. kepala unit pelaksana teknis daerah tempat pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya disebut kepala utd tpa adalah kepala unit pelaksana teknis tempat pemrosesan sampah pada dinas lingkungan hiduptpa pada dinas lingkungan hidup kabupaten tanjung jabung timur. utd tpa sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan kecamatan muara sabak barat dengan wilayah kerja tpa kelurahan parit ulum kecamatan muara sabak barattpa merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas dinas dalam pelaksanaan pemrosesan akhir sampah. utd tppa, terdiri atas kepala utdtptpa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang tugas dan fungsi dinas sebagai tempat pemrosesan akhir sampah. utd tpanggaran pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, pelaksanaan pemrosesan akhir sampah dan mengembalikan sampah media lingkungan, cc. pelaksanaan pengolahan dan pemanfaatan air limbah: pelaksanaan pengolahan lindi dari tpa sampah beserta pengawasan kualitas hasil olahannya sebelum dibuang badan air penerima: penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurattpa mempunyai tugas pokok memimpin serta mengoordinasikan kegiatan teknis operasional pelaksanaan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah utd tpa kepala utd tpa mempunyai rincian tugas sebagai berikut menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan pengelolaan tpa sampah, melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaiandan keuangan serta pelayanan rumah tangga dan administrasi. pelaksanalingkungan hidup, dantpa. kepala sub bagian tata usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan tpalingkungan utd. kepala utd tpatpatpatpatpasetiap laporan yang disampaikan oleh kepala utd tpaara sabak belah diteliti kebenabanta pada tanggal vua kabid hidup bupati tanjung jabung timur, justin wahyudi, stp aan kan iss romi haryanto diundangkan muara sabak pada tanggal payau sekretaris daerah kabupaten tanjung jabung timur, sudiro ita daerah kabupathntanjung jabung timur tahun nomor lah diteliti kebenarannya ada hukum da: ang undangan pera iva) intipstruktur organisasi unit pelaksana teknis daerah pengelolaan sampah kepala utd sub bagian lah diteliti kebenarannya tata usaha abad hukum dan perundang undangan idris, sh.mh kelompok jabatan dove asa fungsional kabid naa justin wahyudi, ka: tanjung patung timur, romi haryantox (delapan puluh persen) dari besaran ttp yang diterima pns. bagian hukum setda kab. banjar ttp berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pns dan atau cons yang bertugas daerah yang termasuk dalam klasifikasi daerah cukup sulit, sulit dan daerah sangat sulin co yang menguntungkjanuari daftar besaran tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja bagi pegawa bagian hukum setda kab. banjar |
arti?manfaat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf atasmeninjau kembaltmengubah lampiran ii daerah kabupaten sintang berita daerah kabupaten sintjanuari ii. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, pemeran bahkan penguna ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabu anta amis bupati ditetapkan sintang pada tanggal jawara bupati sang djarot sinaro diundangkan sintang pada tanggal jangka sekretaris daerah kabupaten sintang, (th pal joseph hannah berita daerah kabupaten sintang tahun nomor |
, informasi dan pelaporan penanaman modal seksi data, informasi dan pelaporan penanaman modal, mempunyai tugas: merencanakan program kerja dan kegiatan seksi data, informasi dan pelaporan penanaman modalyanan informasi dan pelaporpelaksanaan penanaman modal,, penyusunan analisa laporan kegiatan penanaman modal lpm), mengumpulkan dan mengolah data persetujuan dan realisasi pelayanan dan penanaman modal penyiapan informasi penanaman modal dan penyiapan pedoman dan tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan dan penanaman modekonomi dan pembangunan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan ekonomi dan pembangunanekonomi dan pembangunan, mempunyai fungsi: merencanakan program kerja dan kegiatan bidang:ekonomi dan pembangunan, menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan ekonomi dan pembangunanekonomi dan pembangunan, melaksanakan pelayanan perizinan non perizinan bidang perizinan ekonomi dan pembangunannpembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara: izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan, izin lokasi perkebunan: izin pengumpulan limbah b3: izin lokasi pengolahan limbah b3: izin penyimpanan sementara limbah b3: rekomendasi ukl upl: izin pembuangan air limbah air atau sumber air,gkungan hid: izin penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, tanda daftar perusahaan tdp) dan wajib daftar perusahaan wdp): izin reklame. menginventarisir, mengidentifikasi permasalahan dan membuat alternatif pemecahanarahan, mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanan perizinan dan non perizinan ekonomekonomi, memproses dan menyiapkan dokumen perizinan dibidang ekonomi, melakukan kajian dan meneliti permohonan perizinan dan non perizinan bidang ekonomiekonomi, menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi:ekonomiekonomi:pembangunan seksi pelayanan perizinan dan non perizinan pembangunbangunbangunan, memproses dan menyiapkan dokumen perizinan dibidang pembangunbangunan, menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan bidang pembangunbangunbangunan:baik dan lancar: memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik dan lancarmpunyai fungsi: merencanakan program kerja dan kegiatan bidang,nyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan pemerintahan dan kesejahteraan rakyatpemerintahan dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan pelayanan perizinan non perizinan bidang pemerintahan dan kesra yang dilimpahkan, meliputi:: praktik berkelompok klinik umum spesialis:: izin praktik tenaga kesehatan tertentu:: izin apotik, toko obat::,gumpulan uang barang, izin undian gratis berhadiah, izin usaha pelayaran rakyat, izin penelitian, izin event organisasi, izin pendirian lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, dan surat izin belajartag paragraf seksi pelayanan perizinan dan non perizinan pemerintahan seksi pelayanan perizinan dan non perizinan pemerintaherintahan, memproses dan menyiapkan dokumen perizinan dibidang pemerintahan, melakukan kajian dan meneliti permohonan perizinan dan non perizinan bidang pemerintaherintahan, menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan bidang pemerintaherintaherintahankesejahteraan rakyat seksi pelayanan perizinan dan non perizinan kesejahterakesejahteraan rakykesejahteraan rakyat, memproses dan menyiapkan dokumen perizinan dibidang kesejahteraan rakyat, melakukan kajian dan meneliti permohonan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyat, menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyatkesejahteraan rakyat,baik dan lancar, memberi petunjuk dan arahantim teknis tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengevaluasi persyaratan proses pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan pembangunan,ekonomi dan pembangunan, melaksanakan dan mengevaluasi persyaratan serta rekomendasi pelayanan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan pembangunan meliputi izin usaha perdagangan, izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri, izin mendirikan bangunan, izin reklame: izin trayek, izin usaha perikanan, izin penjualan minuman beralkohol, izin pendirian hotel pembangunan, izin pendirian restoran rumah makan, izin tempat rekreasi dan olah raga, izin penyelenggaraan hiburan, il. izin pengelolaan sarang burung walet, wajib daftar perusahaan, dan tanda daftar perusahaan. tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengevaluasi persyaratan proses pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, mengambil keputusan dalam pemberibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan dan mengevaluasi persyaratan serta rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat meliputi izin praktek dokter, izin praktek bidan: izin pendirian apotik, izin pendirian rumah obat toko obat, izin pendirian lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, izin ukl dan upl serta izin lingkungan hidup, dan badan hukum koperasiwab bupati seluma ia. bundar vay diundangkan tais pada tanggal wari sekretaris daerah, irihadil s. sos, berita daerah kabupaten seluma tahun nomoyang terdiri dari: seksi perencanaan dan promosi penanaman modal: dan seksi pengembangan iklim penanaman modal. bidang pengendalian, pengaduan, data, informasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal yang terdiri dari seksi pemantauan, pengawasan pembinaan, pengaduan pelayanan dan pelaksanaan penanaman modal, dan seksi data, informasi dan pelaporan penanaman modal. bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan ekonomi dan pembangunan, yang terdiri daripembangunan.yang terdiri dari seksi pelayanan perizinan dan non perizinan pemerintahan, dan seksi pelayanan perizinan dan non perizinan kesejahteraan rakyat, tim teknis, dan, pelayanan perizinan dan non perizinan serta kesekretariatan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangannya, pelaksanaan koordinasi, konsultasi, integrasi, sinkronisasi, amplifikasi dan transparansi proses pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal: pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal, mengkoordinasikand: membuat rencana kebutuhan barang, pengadaan barang, dan pendistribusian barang lingkungan dinas:keprotokolan dan hubungan masyarakatmemberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada kepala sub bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas:, keindahan serta kenyamanan ruangan d:analisa jabatan serta analisa beban kerja dmenghimpun dan memahamyediakan dan memahamajserta menyusun laporan realisasi fisik dan keuangansertauntuk merumuskan kebijakan teknis dan administrasi perencanaan dan promosi penanaman modal serta pengembangan iklim penanaman modal. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tersebut, bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja bidang, mempelajari dan memahami sertanyiapkan usul penyusunan renstra, senja, rka, dpa, profil dan laki bidang penyiapan informasi potensi daerah untuk promosi penanaman modal.saran dan pertimbangan teknis kepada atasan serta membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik dan lancarencanaan dan promosi penanaman modal seksi perencanaan dan promosi penanaman modal, mempunyai tugas: menyusun rencana dan kegiatan seksi perencanaan dan promosi penanaman modal, menyediakan dan memahami peraturan perundang undangan tentang perencanaan dan promosi penanaman modal)berdasarkan wilayah, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelayanan penanaman modalmberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan, menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas perencanaan dan promosi penanaman modal, melaksanakan pengkajian dan pengembangan promosi penanaman modal, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan dan promosi penanaman modal serta mencari alternatif pemecahan masalah, mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan iklim penanaman modal, menyediakan dan memahami peraturan perundang undangan tentang pengembangan iklim penanaman modal,berdasarkan sektor usaha dan wilayah, melaksanakan koordinasi penyediaan dan penyiapan sarana serta iklim yang kondusif bagi pengembangan penanaman modal: menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengkajian pengembangan iklim penanaman modal serta menyajikan alternatif pemecahannya, melaksanakan upaya penyederhanaan aturan dan proses serta persyaratngembangan iklim penanaman modal daerah: melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan lainnyabaik dan lancagendalian, pengaduan, data, informasi pelaporan pelaksanaan penanaman modal bidang pengendalian, pengaduan, data, informasi pelaporan pelaksanaan penanaman modal, pengaduan, data, informasi pelaporan pelaksanaan penanaman modal mempunyai fungsi: merencanakan program dan kegiatan bidang, menyediakan dan memahami peraturan perundang undangan tentang pengendalian, pengaduan, data, informasi pelaporan pelaksanaan penanaman modal, menyiapkan bahan usul penyusunan renstra, senja dan rka, profil dan laki bidang, menyelenggarakan penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur pengendalian, pengaduan, data, informasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal, menyelenggarakan penyusunan kebijakan pengendalian penanaman modal dan koordinasi dalam pengendalian penanaman modal,penyelenggarnanganan pengaduan dan pelayanan informserta pengaduan pelayanan dan pengaduan pelaksanaan penanaman modal:, pelaksanaan monitoring, evaluasi, inovasi layanan dan pelaporan serta pengukuran terhadap standar dan mutu layanan, penyusunan analisa laporan kegiatan penanaman modal lpm) dan memberikan saran sertantauan, pengawasan pembinaan, pengaduan pelayanan dan pelaksanaan penanaman modal seksi pemantauan, pengawasan pembinaan, pengaduan pelayanan dan pelaksanaan penanaman modal, mempunyai tugas: menyusun rencana dan program kerja seksi pemantauan, pengawasan pembinaan, pengaduan pelayanan dan pelaksanamantaungaduan pelayanan dan permasalahan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pelayanan dan pelaksanaan penanam modal, penanganan pengaduan dan pelaksanaan monitoring, pembinaan, pengawasan dan evalupengaduan pelayanan dan pengaduan pelaksanaan penanaman modalserta untuk melaksanakan peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor tahun tentang pajak daerahteknis pelaksanaan pemungutan pajak hote menetapkan peraturan bupatiwajib pajak adalah orang pribadi atau badantetapan pajakbabbab iiiftaran dan pendatapengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak. bagian kesatu pendaftaran dan pendataan setiap wajib pajak hotel wajib mendaftarkan dan melaporkan sendiri usaha hotelnya dinas kebudayaan dan pariwisatdinas kebudayaan dan pariwisatkebudayaan dan pariwisata. formulir pendaftaran dan atau speed yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada dinas kebudayaan dan pariwisatahotel yang berlokasi mall cukup dengan surat keterangan dari pihak mall, foto copy tanda daftar usaha pariwisata tiup),sebagaimana dimaksud pada huruf dinas kebudayaan dan pariwisata memberikan tanda terima pendaftaran. petunjuk teknis mengenai pendaftaran dan pelaporan usaha hotel secara online diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas kebudayaan dan pariwisataagian ketigapati melalui kepala dinas kebudayaan dan pariwisatmelalui kepala dinas kebudayaan dan pariwisatmpathotel sebagaimana dimaksud pada dibayarkan pada6dinas kebudayaan dan pariwisatkebudayaan dan pariwisat keenam penagihan kepala dinas kebudayaan dan pariwisatdinas kebudayaan dan pariwisatdinas kebudayaan dan pariwisata dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan. tata cara pemberian surat teguran sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata. bagian ketujuhhoteldelapbupati dengan tembusan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata atas suatu: spot,dengan tembusan kepala dinas kebudayaan dan pariwisakebudayaan dan pariwisatdinas kebudayaan dan pariwisatnas kebudayaan dan pariwisat, terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, kepala dinas kebudayaan dan pariwisatdinas kebudayaan dan pariwisatkebudayaan dan pariwisatkebudayaan dan pariwisatbupati dengan tembusan kepala dinas kebudayaan dan pariwisataksanaan pengelolaan perolehan hak atas tanah dan bangunkabupaten kapuas hulu dan perubahan,; memutuskan menetapkank persepsi adalah bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan bupati kapuas hulu nomor tahun bank bpt adalah bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan bupati kapuas hulu yang menjadi mitra badan keuangan daerah yang menerima pajak bpt. kas umum daerharian penerimaan adalah laporan harian penerimaan pajak yang dibuat oleh bank persepsi setiap terjadi penerimaan pajak yang berisi nota kredit, rekapitulasi penerimaan pajak dan rekening koran. nilaijek pajakjek pajak kena pajak yang ditetapkan. nilai perolehan objek pajak kena pajak yang selanjutnya disingkat popup adalah nilai perolehan objek pajak yang telah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. surat setoran pajak daerah untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunandan sekaligus merupakan bukti tanda lunas bpt yang berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek pajak bumi dan bangunandata dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan lap[tercantum dalam risalah lelang.tidak diketahui dan atautapbumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh kepala badan keuangan daerah kabupaten kapuas hulu.npoptkp) ditetapkan paling rendah sebesar (tiga ratus juta rupiah). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perhitungan, pembayaran bpt sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf adalah prosedur pembayaran pajak terutang menggunakan ssd bpt dengan melampaui dokumen atau bukti jual beli yang sah bermaterai sebagai dokumen pendukung. penelitian atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah prosedur verifikasi memperhatikan kebenaran informasi dan kelengkapan dokumen nilai transaksi wajar sebagai dokumen pendukung serta membandingkannya dengan nop pbb. pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan yang telah divalidasi oleh bank tempat pembayaran bpt dan atau bendahara penerimaan badan keuangan daerah kabupaten kapuas hulu. penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah prosedur penagihan bpt kurang bayar dan atau pajak terutang yang belum dibayar oleh wajib pajak. diperlukan penelitian atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada disertai dengan pemeriksaan lapangan. diperlukan penagihan sebagaimana dimaksud pada dapat diikuti dengan surat teguran dan atau surat paksa. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pembayaran bpt harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan formulir ssd bpt. formulir ssd bpt sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh badan keuangan daerah kabupaten kapuas hulu, terdiri dari (limabpt lembar (satu) yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini. wajib bpt selaku penerima hak sebelum mendapatkan pelayanan pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan, terlebih dahulu melunasi pajak bpt terutang dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada pelunasan pajak terutang bpt sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sah setelah mendapat verifikasi dan validasi dari pejabat berwenang dan bank tempat rekening kas umum daerah berada. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kepala bidang pendapatan pada badan keuangan daerah kabupaten kapuas hulu hanya dapat menandatangani ssd bpt nihil sampai dengan nilai lima ratus juta rupiah nihil rp500. kepala badan keuangan daerah kabupaten kapuas hulu hanya dapat menandatangani ssd bpt dengan nilai lebih dari lima ratus juta rupiah soo. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bank tempat pembayaran bpt sebagaimana dimaksud dalam berkewajiban memberikan laporan atas penerimaan setoran bpt dalam bentuk laporan harian penerimaan lhp) berupa nota kredit, rekapitulasi penerimaan rekening koran dalam masa waktu 1x24 jam atau pada hari kerja berikutnya. laporan harian penerimaan lhp) sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada badan keuangan daerah kabupaten kapuas hulu. pembayaran bpt terutang sebagaimana dimaksud dalam wajib disetor rekening kas umum daerah oleh bendahara penerimaan dalam masa waktu 1x24 jam^m^n nomor |
salinan gubernur bengkulu peraturan gubernur bengkulisien perlu dibuat tata cara tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah, bahwa dalammasih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sehingga perlu diganti, bahwa untuk mempedomani, oo. x$xhx$i mdcvpinsi bengkulubengkulu tahun nomor seri a ):, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai non pns badan layanan umumeatbagian kesatuolehinformasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: kepala daerah, dalam hal melibatkan sekretaris daerah, sekretaris daerah, dalam hal melibatkan kepala pd kepala skpd: sekretaris dprd, dalam hal melibatkan pimpinan dan anggota dprd, kepala pd, dalam hal melibatkan pegawai negeri bukan bendahara lingkungan pd, kepala sekretariat nsk, dalam hal melibatkan pimpinan ataupada untuk memastikan indikasi kerugian daerah. dalam hal mempunyai beberapa utd cabang dinas satuan pendidikan, maka kepala dapat melimpahkan kewenangan verifikasi kepada kepala utd cabang dinas satuan pendidikan cabang dinas satuan pendidikan. (l) verifikasi atas informasi terjadinya kerugian daerah wajib dilaksanakan sejak diterimanya informasi kerugian daerah.. (l) hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah dilaporkan kepada gubernur paling lama (empat) hari kerja sejak dilakukan verifikasi. bengkulub.membentuk dan menetapkan tpk: menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan tpk,ppid dapat melimpahkan tugas dan wewenang ppid sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf kepada kepala skpd.rangka penyelesaian tuntute.melakukan tuntutan ganti kerugian daerah dalam bentuk skt(s5) pembentukan tpk ditetapkan dengan keputusan gubernur. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tpk dibantu sekretariat tpk, sekretariat tpk sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh inspektorat. penganggaran tpk dibebankan pada dpa inspektorat provinsi bengkulu. sekretariat tpk sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas dan wewenang: mendokumentasikan proses pemeriksaan tuntutan ganti rugianggota majelis sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: sekretaris daerah, inspektur, asisten administrasi umum sekretariat daerah, kepala bkd,dan kepala biro hukum sekretariat daerah. majelis sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas dan wewenang:, dan memberikan pertimbangan kepada ppid yang dilaksanakan melalui sidang atas penyelesaian kerugian daerah. majelis sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah janji hadapan gubernur (bagi non muslim): bahwa saya, untuk diangkat sebagai majelis tp tgresuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa mempunyai hal jau sipil, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara kiranya tuhan menolong saya (bagi non muslim). sidang majelis dilaksanakan apabila dihadiri sekurang kurangnya (tiga) orang dari anggota majelis. sidang majelis harus dipimpin oleh ketua majelis atau wakil ketua majelis. anggota majelis wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tgr apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan hubungan suami istri meskipun sudah bercerai. apabila anggota majelis sebagaimana dimaksud pada tidak mengundurkan diri sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang. (l) dalam rangka membantu tugas majelis, dibentuk sekretariat majelis. sekretariat majelis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skpd. penganggaran sekretariat majelis dan majelis dibebankan pada dpa skpd pemerintah provinsi bengkulu. pembentukan sekretariat majelis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. 2g sekretariat majelis sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas dan wewenang: mendokumentasikan proses tuntutan ganti rugi daerah,dari majelis tgrberdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketua tpk menugaskan anggota tpk untuk melakukan pemeriksaan kerugian daerah. anggota tpk yang ditugaskkebutuhan. surat perintah penugasan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil verifikasisamatujuh) hari kerja setelah dibentuktanggapan sebagaimana dimaksud pada tidak diterima sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan. tpk wajib memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan sementara paling lama (dua) hari kerja sejak tanggapan diterima. dalam hal tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada diterimatd menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara. laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada ppid kepala skpd paling lama (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan. (1l)lalai,atau bukan perbuatan melanggar hukum ataubd.:b. sejak disetujuinya laporan hasil pemeriksaan. dalam hal ppid atau kepala skpd menolak laporan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada huruf tpk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak. tpk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada kepada ppid atau kepala skpd paling lambat (tiga) hari kerja sejak ditolaknya hasil pemeriksaanihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris membuat surat pernyataan kesanggupan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah yang dituangkanyang bersangkutan tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan, maka dapat dibuatkan pernyataan pemotongan penghasilan sesuai batasan tertentu yang disepakati oleh pihak yang merugikan dengan tpk. skt ditandatangani oleh pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris dan diketahui oleh saksi. saksi sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu anggota tpk dan atasan pihak yang merugikan atau pejabat pada dimana terjadi kerugian daerah. skt sebagaimana dimaksud pada dibuat rangkap (tiga) afi. penyampaian skt sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat hari kerja sejak ditandatangani sktpihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris dapat mengajukan perpanjangan waktu mengganti kerugian daerah kepada gubernur. perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada apabilapaling lama (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir. kepala skpd dapat berkoordinasi dengan inspektur dalam memberikan pertimbangan atas permohonan perpanjangan waktu. kepala skpd memberikan pertimbangan kepada gubernur terkait permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) hari setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima. perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. penjualan sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan ppid. penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernurtelah ditentukan, pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waristidak belum diterima oleh pihak yang merugikan pengampu yang memeroleh hak ahli waris, tpk segera menyampaikan laporan kepada ppid atau kepala skpd. ppid atau kepala skpd setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada menerbitkan skp2ks paling lama (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan. (1lkp2ks setelah skp2ks disampaikan. berita acara sebagaimana dimaksud pada ditandatanganisetelah mendapat persetujuan dari gubernur(l)hari kerja setelah putusan ditetapkan. sapadapenyampaian skp2k sebagaimana dimaksud pada huruf huruf b,dan huruf disampaikan paling lama hari kerja. penyampaian skp2ksebagaimana dimaksud pada paling lambat: http jdih.bengkuluprov.go.id(l) dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan skp2ks sebagaimana yang dimaksud dalam pasalampai dengan jangka waktu yang telah ditentus5)ppidyampaian surat keputusan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lama (tiga) hari kerja sejak surat keputusan diterbitk: dalam hal barang milik daerah yang telah diproses tetapi ditemukan kembali maka menjadi hak milik yang bersangkutanyon)saka:. penyetoran ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui banksikuda(l)kasampaikan paling lambat akhirapabila:,danpenyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani urusan piutang negarkepala daerahkepala daerahihak yang merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapatformat dan tata cara pengisian: skt, skp2ks, keputusan pembebasan tanggung jawab kerugian daerah, skp2k ata makatahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlakgubernur bengkulu, ttd. wahidin merah diundangkan bengkulu pada tanggal nov sesuai dengan aslinya biro hukum dan hak manusia, (er bas supra ye. m.h pra bina yama muda p 19e san lampiran peraturan gubernur bengkuludan tata cara pengisiankt surat keterangan tanggung jawab mutlak yang bertandatangan dibawah ini nama bae era, pangkat nee unnes atta taman enmnsansan, jabatan aan bea alamat asa mam samakgeo men pena nanprovinsi bengkulu dalam jangka waktu . l.sanmsenasa nip. http: jdih.bengkuluprov.go.id dee anni leon salinan surat ini disampaikan kepada: arsipgubernururat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kop keputusan .o.oocooooooooo. nomor numa tentang pembebanan penggantian kerugian sementara terhadap saudara ji oo. menimbang sena dst. mengingat maw dst. memutuskan menetapkan keputusan .ooooooi) tentang pembebanan penggantian kerugian sementara kepada saudara . kesatu membebani saudara i .o. sebesar rp. maan dengan huruf. atas kerugian daerah yang disebabkan. kedua mewajibkan saudara imix move)gubernur kepala badan kepala dinas. salinan keputusan ini disampaikan kepada maa ea! diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan. diisi dengan gubernur nama yang menjalankan fungsi skpd. diisi dengan gubernurop keputusan . naas 3g) tentang pembebasan kerugian daerah terhadap saudara. menentang beban mna reem aan dst. mengingat menenun merseaaa dst, memutuskan: menetapkan keputusan.arang milik daerah sebesar rp. . (dengan huruf) yang menjadi tanggung jawab saudara i. lingkungan pen ran pada tanggal :. gubernur bengkulu, feses cacaop keputusan.ooweseea nomor sea.) tentang penetapan pembebanan penggantian kerugian terhadap saudarajti cie se sesssesoncesirecen3) menimbang dna dst: mengingat mewah dst, memutuskan: menetapkan keputusan. tentang penetapan pembebanan penggantian kerugian terhadap saudara l.ooocooo ooo kesatu membebani saudarabased9) le. ebetapioa lost pada tanggal . gubernur bengkulu, (nogubernurop keputusan mmc.) nomor na. coco . tentang penetapan pembebanan penggantian kerugian terhadap saudara i .ooooooooo. nya dst, mena pp! ?!5v|j! $5jj5 dst, memutuskan: menetapkan keputusan.ii.i) tentang penetapan pembebanan penggantian kerugian terhadap sau dara kesatu membebani saudara :gubernur bengkulu, tahanan salinan keputusan ini disampaikan kepada: arsip.kantor perwakilan kementerian keuangan yang menangani urusan piutang utang negara dikop nomor melawan awan pem.) lampiran seme .dengan huruf.) yang sudah dibayarkan sebesar rp. senter dengan huruf.), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara i. sebesar rp. (.dengan huruf.) sesuaieisitenantan one kmr ngewenaraesino dinomor aa) bara:perverewaesen kun uareosnexesa) tembusan disampaikan kepada:nokop surat keterangan lunas :.iiso. mesin jabatan mena alamat? laccooooooooo www mnenanananaaanan aanatau telah dilakukan sita jaminan sebagaimana yang tercantum skt kpk2ks skp2k . dengan rincian sebagai berikut: inn man ntu? managubernurgubernur. tempat dengan hormat saya bertandatangan dibawah ini nama eakannnnanannanennane maan kas eenenea jabatan pda alamat teen aaaaaferi ana sanakop pemerintah provinsi bengkulu tahun. jabatan kerja skt kasus kerugian pembayaran kerugian jumlah skp2ks tahun daerah angsuran barang skp2k kejadian rp) s d jaminan bulan.( rp) madi tali malik mie milik kia meli nnn melsisa jumlah kerugian.gubernur bengkulu, ttd. wahidin merah salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum s dan hak manusia snp gembira utama muda |
ag salinan peakangk. rp belanja daerah.ooooooooooooo rp pembiayaan daerah: penerimaan.ooo pp. pengen uar an. .cbooo wowoooeatas terdiri dari: pendapatan asli daerah. rp. dana perimbangan. rp. lain lain pendapatan daerah yang .o.ioooooooooo rp. pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf atas terdiri dari: pajak daerah. rp: retribusi daerah. rp: hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rp: lain lain pendapatan asli daerah yang sah.oomoooooo rp: dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf atas terdiri dari: dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak.ooooooc. rp. dana alokasi umum. rp. dana alokasi khusus. rp. (# lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf atas terdiri dari: dana penyesuaian dan otonomi khusus.ooo.oo. pendapatan lainnya. ep: ul) belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf atas terdiri dari: belanja tidak langsung. rp. belanja langsung. fp. belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: belanja: belanja barang dan jasa. rp. belanja modal.cbooo.o rp. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf atas terdiri dari: energi mba. len pengeluaran.ooooooo rp:gel umunya. lo. rp.,inan sesuai dengan aslinya pil kepala biro hukum #kabar dokumentasi fat lahan hukum, ika e'" wauomukhbisin.,s. h.,m.h pembina mp3197u0623 |
rela. peraturan gubernur bengkulubengkuluprov.go.id(tujuh puluh persen) untuk pemerintah daerah provinsi, dan b.30x6 (i! gubernur bengkulu, ttd.pal pray sesuai dengan aslinya raja biro hukum, mekunsin, s.h.m.h amina tk. sep too623 lampiranbea balik nama kendaraan bermotor (bbn kb) antara pemerintah daerah dalam provinsi bengkulu tahun anggaran sebesar hai jumlah pembagian sebesar dibagi berdasarkan potensi jumlah bea beaten data dibagi peta ptr balik nama kendaraan bermotor kabupaten kota many juna. kabupaten kota kabupaten kota kota bengkulu yo: unit unit .81y0 bengkulu utara unit unit 70w bengkulu selatan unit unit bengkulu tengah unit unit 70y rejang lebong yo: unit unit 70vws| .63y6 lebong yo: unit unit kepahiang yo: unit unit wwe| seluma unit unit kaur unit unit muko muko 30y9: unit unit yas| jumlah unit gubernur bengkulu, ttd. pro ridwan mukti dak tengan aslinya near hukum, ll. (ep tok ya, left a99202merintah provinsi bengkulu telah memberlakukan,layanan pengadaan secara elektronik, makaperlu diubah menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahwa untuk melaksanakan maksud huruf dan huruf atas, perlu dilayanan pengadaan barangsampai diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: untuk kepentingan pengelolaan lpse dibentuk tim pengelola lpse pada pemerintah provinsi bengkulu. organisasi timbagan struktur organisasi tim pengelola lpsdan anggota pelaksana tim pengelola lpse wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki integritas moral dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, memahami prosedur pengadaan barang dan jasa secara umum, dihapus, memahami sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik,dan dihapus. tim pengelola lpse sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh gubernur yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. ketentuan diubah dengan menambahkan (dua) baru, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: pemerintah provinsi bengkulu mengalokasikan anggaran biaya untuk kepentingan pengelolaan lpse dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi bengkulu. jumat ada tim pengelola kerja. pemerintah provinsi menetapkan besaran standar biaya umum sbu) untuk honorarium tim pengelola lpse. semua ketentuan mengenai unit pengelola lpse yang sudah ada sebelum peraturan gubernur ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai tim pengelola lpseridwan mukti diundangkan bengkulu pada tanggal april plt,a sesuai dengan aslinya: kebaya biro hukum, deh mai tukhlasin, s.h.,m.h bina tk. ps, |
salinbelum mengatur penanganan pasien tidak mampu sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan, bahwa untuk melaksanakan maksud huruf diatas, perlu membentukhttphttp jdih.bengkuluprov.go.id peraturan daerah provinsi bengkulu nomor tahun pembentukan dan susunan perangkat. beberapa ketentuansetelah angka ditambahkan angka sehingga berbunyi sebagai berikut dalam peraturan gubernur inipelayanan kesehatan adalah kegiatan pelayanan medik dan pelayanerawat, bidan dan tenaga penunjang medik lainnya berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik serta pelayanan penunjang medik. pelayanan non medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain rsud yunuspendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan lingkungan serta pelayanan mobil jenazahpenunjang medik dengan rawat inap. visite adalah kunjungan dokter untuk pemeriksaan fisik pasien yang bertujuan menilai perkembangan penyakit dan menentukan terapi selanjut, menempati tempat tidur kurang dari satu harive pada ruang khusus dengan sarana khusus dan tenaga terampil terdiri dari intensive care unit icu), intensive cardiac care unit iccu), high care unit hcu), neonatal intensive care unit nica), pediatric intensive care unit picu). pemeriksaan diagnostik elektromedik adalah pemeriksaan penunjang medik yang menggunakan eleltromedik canggih seperti ultra monograph usg), electro encepalography eeg), endoskopi, computed tomography ct scan). pelayanan central steril supply departmen css) adalah pusat pelayanan sterilisasi bahan. alat medis dan alat tenun. pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk konsultasi antar dokter umum dengan spesialis, konsultasi antar spesialis, spesialis dengan konsultan dan konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnypemasaran perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah sandi jasa tenaga pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jada yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan administrasi lainnya, termasuk pelayanan penunjang medik dan non medikperalatan medis dan non medis dan biaya operasional lainnya. akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum pasiengai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan rsud dr. yunus bengkul, serta pelayanan kesehatan lainnya. pendidikan dan pelatihan adalah setiap proses belajar mengajar baik secara teori maupun praktek magang yang dilakukan rsud dr. yunus bengkulu. pelayanan cath lab adalah diagnostik inventif dan intervensi non bedah jantung dan vaskulernyaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut jenis pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan non medik. pelayanan medik terdiri atas pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan ambulance, pelayanan one day care pelayanan hari), pelayanan rawat inap, pelayanan tindakan medik operatif, pelayanan kebidanan dan kandungan, pelayanan intensive, pelayanan haemodialisa, pelayanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah catalan) pelayanan konsultasi, pelayanan penunjang medik terdiri atas laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan diagnostik elektromedik usg, eeg, endoskopi), pelayanan ct scan, diagnostik non elektromedik, radiodiagnostik, pelayanan rekam medik, pelayanan forensik dan kamar jenazah, pelayanan konsultasi, pelayanan farmasi, pelayanan gizi, pelayanan css pusat sterilisasi), pelayanan medio legal. pelayanan non medik teridiri dari pelayanan administrasi, pendidikan dan pelatihan: pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan mobil jenazayanan pasien tidak mampu diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut setiap pasien tidak mampu dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud adalahkeamanan dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi tanggung jawab instansi pengirimnyaperan sesuai dengan aslinya propria biro hukum, (sa tan list, s.h.,m.h. pembina tk. nias |
kaaepatuhan pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara, telah ditetapkansehubungan ditetapan negara, perlu dilakukan perubahan terhadapmasa jabatan sebagai penyelenggara negara. ketentuan dka tata cara pengisian dan format formulir lakon sebagaimana dimaksud pada d:ditetapkan dalam keputusan gubernur. tim pengelola lakon sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: mengatur kegiatan pendataan, pemutakhiran data dan monitoring wajib lakon pemerintah provinsi, dihapus, melakukan asistensi kepada wajib lakon dalam pengisian formulir lakon,dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan lako provinsi bengkulu tahun nomor sesuai dengan aslinya hukum, tal asn keprgef mukelny s.h. m.h nen pertibiria tk. nip. |
teriopd, bahan penyusunan rka opd,dan baboo,esa piro hukum, aga pembina tk. nip. bab penutup rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah provinsi bengkulurancangan awal rkd provinsi bengkulu tahun inbagaimana diketahui bersama, bahwa rkd tahun menjadi dasar landasan dalam penyusunan abpd tahun anggaran berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah provinsi bengkulu bersama dengan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bengkuluperangkat daerah provinsi bengkulu berkewajiban menyusun rancangan rencana kerjadalam menyusun rancangan rencana kerja tahun yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja dan indikator kinerja yang akan dicapai,anggaran kua) serta prioritas dan plafon anggaran sementara pas), rancangan senja(rka pd) keberhasilan pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah rkd) provinsi bengkulu tahun dalam bentuk program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan baggubernur bengkulu, ttd. ridwan mukti salman sesuai dengan aslinya aa. kepala biro hukum, sea smua, sat pembina tk. nip. |
salinanpenerimaan bersih adalah jumlah keseluruhan penerimaan pajak air permukaan setelah dikurangi insentif pemungutan. bab persentase bagi hasil persentase bagi hasil pap antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota ditetapkan sebagai berikut: (lima puluh persen) untuk pemerintah daerah provinsi:dan (lima puluh persen) untuk pemerintah daerah kabupaten kotakabupaten kotapppps. sera m.h pemain4 tk. nip. |
sp.maka untukmbuatanebuiii ketentuan penutup peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal mei hang. wahidin merah diundangkan bengkulu pada tanggal julpat sesuai dengan aslinya kepada biro hukum, setda aa: jkhlisin, s.h.,m.h nn. pembina tk. nip.efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas lingkungan pemerintah provinsi bengkulu,perlu diatur kembalispt), ditandatangani: bagi gubernur dan wakil gubernur oleh gubernur: bagi pimpinan dan anggota dprd dilaksanakan sesuai dengan tata tertib yang berlaku dprd, bagi pejabat pimpinan tinggi madya oleh gubernur,, oleh sekretaris daerah apabila sekretaris daerah berhalangan, oleh asisten yang membidangi: ketentuan diubah, sehinga berbunyi sebagai berikut: perjalanan dinas asn dalam rangka kunjungan kerja studi banding dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) setiap selesai melaksanakan perjalanan dinas harus menyampaikan laporan perjalanan dinas kepada pejabat yang memberi perintah melaksanakan perjalanan dinas:esuai dengan aslinya kepalabiro hukum, . .g kb. pf. s.h.,m.h pembina tk. |
""y telfansama(l)pemberlakuan pkb untuk kendaraan orang pemberlakuan pkb untuk kendaraan engan aslinya kepala biro hukum, mukhlis,s.h.,m.h gx pembina tk. nip. eri igi ig! ri! fee ef! gi! tap tsi sg! tai 'gi ist jam tai isi hai ata vol |
gubernur bengkulu peraturan gubernur bengkulu nomor tahununjang keberhasilan program pembangunan bidang peternakan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternakan sapi perah provinsi bengkulu, pemerintah provinsi bengkulu memberikan bantuan pinjaman modal ternak secara bergulir yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi bengkulu berbentuk sapi pindonesia tahun nomor memutuskan:. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur yang dimaksud: daerah adalah provinsi bengkulu, gubernur adalah gubernur bengkuladalah dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu, kepala dinas adalah kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu, pejabat yang ditunjuk adalah kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulupenyebaran dan pengembangan ternak sapi perah adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kawasan peternakan secara terencana wilayah provinsi, kelompok peternak adalah kelompok peternak yang melakukan usaha pengembangbiakan dan penyebaran ternak sapi perah, asas manfaat adalah dapat meningkatkan kesejahteraan petani peternak, populasi ternak meningkat dan tersedianya pupuk kandang, keberlanjutan adalah bisa dikembangbiakkan petani lain dalam sistem pergiliran, keamanan adalah ketersediaan ternak yang sehat dan layak disebar dan dikonsumsi, kerakyatan adalah kerjasama kelompok tani terjalin dengan baik, keadilan adalah penyebaran ternak sesuai pada tempatnya dan aturan yang telah ditetapkan, keterbukaan dan keterpaduan adalah memberi penjelasan sistem pola tuduhan ternak pemerintah kepada petani penerima ternak sesuai dengan surat perjanjian kerja spk), kemandirian adalah dengan adanya bantuan ternak diharapkan dapat menciptakan ekonomi yang baik dan stabil petani, kemitraan dengan adanya produksi susu dan daging dapat menimbulkan kemitraan dengan pengolahan hasil (koperasi, pengolahan susu, usaha rumah tangga dan pabrik), keprofesionalan adalah bagaimana proses penetapan kelompok tani sesuai dengan prosedur, pemeliharaan sesuai dengan sistem tatalaksana pemeliharaan ternak yang baik dan dapat menjamin produksi susu atau daging, aman adalah, sehat adalah mengandung zat zat yang berguna dan seimbang bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh, utuh adalah, halal adalah disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat agama islam, pengaruh adalah petani penerima ternak, ternak setoran adalah terbayang dikembalikan dari hasil ternak awal pemerintah berdasarkan surat perjanjian kerja spk) ternak pemerintah, redistribusi adalah ternak yang sudah dikembalikan pemerintah oleh pengaruh awal disebarkan kembali petani yang baru: major adalah ternak yang tidak produktif atau mandul. bab asas dan tujuan sistem penyebaran dan pengembangan ternak sapi perah milik pemerintah daerah provinsi bengkulu dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keberlanjutan, keamanan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, keprofesionalan dan aman, sehat, utuh dan halal asuh). sistem penyebaran dan pengembangan ternak sapi perah milik pemerintah daerah provinsi bengkulu bertujuan untuk: mendorong terbentuknya kawasan sapi perah, menjamin ketersediaan susu secara baik dalam rangka pemenuhan gizi, menjamin ketersediaan bibit sapi perah, mendorong usaha masyarakat berbasis koperasi, mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sapi perah, menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang pembibitan sapi perah. bab iii sistem pengembangan ternak sapi perah sistem pengembangan ternak sapi perah dilaksanakan dengan cara bergulir dimana penerima ternak diwajibkan mengembalikan sejumlah ternak tertentu dengan jangka waktu tertentu kepada pemerintah provinsi dalam bentuk kerjasama antara dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu dengan pengaruh, kerjasama sistem pengembangan ternak sapi perah sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tertulis bermaterai yang ditandatangani pengaruh sapi perah dan kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu. sasaran sistem pengembangan ternak sapi perah adalah peternak sapi perah provinsi bengkulu yang memenuhi persyaratan dan memiliki potensi untuk mendukung terlaksananya penyebaran dan pengembangan ternak sapi perah, antara lain: mampu menyediakan lahan untuk pembuatan kandang dan pengembangan hijauan pakan ternak, tersedianya sumber air yang cukup serta iklim yang mendukung dalam pengembangan sapi perah, bab pelaksanaan pengembangan ternak sapi perah bagian kesatu lokasi pengembangan lokasi pengembangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: bebas penyakit hewan menular, sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, sesuai dengan tata aturan ruang kabupaten kota, mendukung kelancaran pemasaran, mendukung efisien dan efektivitas pembinaan, daya dukung wilayah memadai, disebar daerah yang mempunyai suhu calon lokasi penyebaran dan pengembangan ternak sapi perah berdasarkan usulan dari kelompok tani dinas kabupaten setelah diseleksi oleh kabupaten sebagai calon lokasi dan memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya diverifikasi oleh dinas provinsi dan kabupaten kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu. bagian kedua setiap jenis ternak sapi perah yang akan disebarkan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit bakalan dan persyaratan kesehatan hewan yang sudah ditentukan. jenis ternak sapi yang disebarkan kepada peternak adalah sapi perah, paket sapi yang akan disebarkan kepada peternak berupa: satu paket ternak betina bunting dengan umur kepentingan bulan, sapi perah bunting berumur tahun bulan). bagian ketiga pengaruh (l) usulan calon pengaruh yang telah diseleksi oleh kabupaten dan memenuhi persyaratan kriteria pengaruh, ditetapkan sebagai pengaruh setelah diverifikasi oleh provinsi beserta kabupaten dengan keputusan kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu, syarat syarat umum calon pengaruh: mempunyai tempat tinggal tetap, sudah berkeluarga, berkelakuan baik, berbadan sehat: mampu memelihara ternak dan bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku, menjadi anggota kelompok tani dan anggota koperasi, bersedia mengikuti bimbingan pelatihan dan magang sapi perah. bagian keempat pengembangan penyebaran dan pengembangan ternak sapi perah diselenggarakan kawasan peruntukan sapi perah: bilamana kapasitas lokasi bersangkutan optimal, maka penyebaran dan pengembangannya dilakukan lokasi lain yang berpotensi sebagai lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan sapi perah, ternak setoran dari pengaruh yang layak bibit dapat didistribusikan dan yang tidak layak bibit dijual atau disebarkan sebagai paket penggemukan. bagian kelima penjualan ternak (l) penjualan ternak sapi perah milik pemerintah daerah yang tidak layak bibit dilakukan dengan cara mekanisme pasar yang berlaku, harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing masing berdasarkan harga pasar, setiap penjualan ternak pemerintah harus dibuat berita acara penjualan ternak, biaya operasional penjualan ternak adalah (sepuluh persen) dari total hasil penjualan ternak dan sisanya disetorkan kas daerah sebagai pad pendapatan asli daerah), penjualan ternak dilakukan oleh tim penjualan ternak yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu. bab pengembalian ternak untuk satu paket ternak betina yang dikembangbiakkan cara mengembalikannya adalah setiap ekor sapi perah betina dalam jangka waktu (tiga) tahun pengaruh harus menyerahkan keturunannya (satu) ekor umur (delapan belas) bulan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk paket sapi jantan setoran pengembalian yang digemukkan cara mengembalikannya pengaruh wajib menyerahkan ternak yang digaduhnya kepada pemerintah dalam jangka waktu (dua belas) bulan untuk dijual, untuk kelompok penerima sapi pergiliran jantan cara mengembalikannya masa pengembalian ternak untuk ditemukan selama bulan, dari hasil penjualan ternak tersebut pengaruh mendapatkan (enam puluh persen) dari pertambahan berat harga ternak, sedangkan pemerintah daerah mendapat berat awal harga awal ditambah (tiga puluh persen)dari pertambahan berat ternak harga ternak, biaya operasional penjualan ternak adalah (sepuluh persen) dari pertambahan berat badan harga ternak tersebut. biaya operasional penjualan ternak sebanyak (sepuluh persen) dari pertambahan berat badan, dengan rincian sebagai berikut (a) (lima persen) operasional petugas dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu, (b) (dua persen) operasional petugas dinas peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan kabupaten kota, (c) (satu persenjoperasional petugas lapangan ppk petugas peternakan kecamatan), (d) (satu persen) operasional kepala desa, (e) (satu persen) operasional pengurus kelompok. dalam hal ternak ternyata major bukan karena kesalahan pengaruh, pengaruh wajib menyerahkan ternak tersebut kepada pemerintah daerah untuk dijual, hasil penjualan ternak untuk pengaruh mendapat bagian (lima puluh persen), sedangkan pemerintah daerah mendapat bagian (lima puluh persen) dari harga ternak, dalam hal ternak ternyata karena suatu hal harus dipotong paksa, pengaruh wajib menyerahkan ternaknya kepada pemerintah daerah untuk dijual, pengaruh mendapatkan (dua puluh lima persen), sedangkan pemerintah daerah mendapatkan (tujuh puluh lima persen) dari harga ternak. bab resiko dan tanggungjawab dalam hal paket ternak betina yang dipelihara oleh pengaruh mati, major, hilang atau dipotong paksa yang bukan kesalahan atau kelalaian pengaruh, maka pengaruh yang bersangkutan bebas dari tanggungjawab dalam pengembalian untuk mengganti ternaknya, dan pengaruh yang bersangkutan bahkan mendapatkan prioritas penggantian ternak dengan ketentuan tetap wajib menyetorkan keturunan sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal paket ternak jantan yang digemukkan, apabila ternaknya mati atau hilang yang jawab untuk mengganti dan mendapatkan prioritas menerima pengganti ternak dengan suatu perjanjian baru. dalam hal paket ternak bibit sapi perah yang dijatuhkan mati, major, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian pengaruh, maka pengaruh tersebut harus tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati, dalam paket ternak betina dan jantansapi perah terjadi penundaan pengembalian bukan karena kesalahan atau kelalaian pengaruh maka kepada pengaruh tersebut diberi kelonggaran waktu (satu) tahun untuk menyetorkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku: dalam hal paket betina dan jantan penggemukan terjadi penundaan pengembalian karena kesalahan atau kelalaian pengaruh, maka pemerintah daerah menarik kembali ternak yang dituduh tersebut. ufo bab vil administrasi dan laporanerintah daerah (dalam hal ini oleh dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu) serta dilengkapi dengan berita acara serah terima bast) ternak. unit kerja dinas kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak yang disetorkan setiap bulan kepada dinas yang menangani fungsi peternakan kabupaten kota, unit kerja dinas yang menangani fungsi peternakan kabupaten kota berdasarkan laporan dari kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak (tiga) bulan sekali dinas peternakan dan kesehatan hewan propinsi bengkulutembusan kepada bupati walikota, dari petugas provinsi menyampaikan laporan perkembangan ternak (enam) bulan sekali kepada gubernur. bab viii pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat, dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu, dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu bertanggungjawab atas bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak, bab.rae hukum, setda mukmin, s.h.,m.h pembina tk. nip. |
rani gubernur bengkulumempedomani ketentulu diatur tata cara evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi bengkulu, bahwa untuk melaksanakan maksud huruf perlu membentuk peraturan gubernur bengkulupemerintah provinsi bengkulfajaevaluasi dan pengawasan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat terra adalah tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran pemerintah provinsi bengkulu yang terdiri dari tim koordinasi dan tim sekretariat. sistem monitoring dan evaluasi yang disebut sismontep adalah sistem monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran pada pemerintah pusat dan daerah. pejabat penghubung adalah pejabat pimpinan tinggi yang ditunjuk oleh gubernur bengkulu sebagai penanggungjawab pelaporan evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi bengkulu kepada terra pemerintah pusat. bab maksud dan tujuan peraturan gubernur ini dimaksud sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pengawasan realisasi apbd. peraturan gubernur ini bertujuan untuk mengatur tata cara evaluasi dan pengawasan realisasi apbd. bab iii evaluasi dan pengawasan realisasi apbd bagian kesatu ruang lingkup evaluasi dan pengawasan realisasi apbd bertujuan untuk: meningkatkan pelaporan pelaksanaan apbd, $ mengetahui jumlah dan realisasi apbd secara realtime per minggu: mengidentifikasi hambatan penyerapan apbd, dan memberikan solusi saran perbaikan atas hambatan penyerapan apbd. kegiatan evaluasi dan pengawasan realisasi apbd meliputi evaluasi dan pengawasan realisasi penyerapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung baik secara fisik maupun keuangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah tentang apbd. untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan realisasi penyerapan apbd, gubernur membentuk tim koordinasi terra provinsi bengkulu. untuk membantu pelaksanaan tugas tim koordinasi terra sebagaimana dimaksud pada gubernur membentuk tim sekretariat terra provinsi bengkulu. tim koordinasi terra dan tim sekretariat terra sebagaimana dimaksud pada (ll) dan berkedudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang administrasi pembangunan daerah pada sekretariat daerah. tim koordinasi terra dan tim sekretariat terra sebagaimana dimaksud pada diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. bagian kedua tim koordinasi dan tim sekretariat terra susunan dan keanggotaan tim koordinasi terra provinsi bengkulu sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: pembina gubernur, pengarah wakil gubernur, penanggungjawab sekretaris daerah: pejabat penghubung kepala biro administrasi pembangunan, dan anggota kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan asset daerah, perencanaan daerah, layanan pengadaan, pengawasan internal, serta perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan. tim koordinasi terra sebagaimana dimaksud pada (l) melaksanakan tugas: merancang kebijakan penguatan regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah, memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan pemerintah daerah, mengkoordinasikan ketepatan waktu penetapan apbd dan perubahan apbd: mengkoordinasikan ketepatan waktu persetujuan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, mengkoordinasikan percepatan pengadaan barang dan jasa, memantau perkembangan penyerapan belanja daerah setiap bulan: mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah dalam upaya pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah, melaporkan perkembangan penyerapan belanja daerah dan kendala kendala yang dihadapi gubernurkoordinasi terraorganisasi dan keanggotaan tim sekretariat terra provinsi bengkulu sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: ketua secara officio dijabat oleh pejabat penghubung tim koordinasi terra,: koordinator pejabat administrator, sekretaris pejabat pengawas atau staf pelaksana: pengendali perangkat pejabat pengawas atau staf daerah, pengendali pelaksana yang menangani data, dan pengendali monitoring dan evaluasi teknis pembangunan daerah pada biro administrasi pembangunan, dan penanggungjawab staf pelaksana yang memiliki perangkat daerah kompetensi bidang evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran daerah sesuai kebutuhan. tim sekretariat terra sebagaimana dimaksud padadaerah, mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam apbd dan kegiatan yang dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa, mengkompilasi rencana penyerapan anggaran target realisasi keuangan bulanan dari perangkat daerah, mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik bulanan seluruh perangkat daerah, mengkompilasi realisasi belanja daerah bulanan seluruh perangkat daerah: mengkompilasi laporan realisasi fisik kegiatan seluruh perangkat daerah: mengkompilasi progress pengadaan barang dan jasa seluruh perangkat daerah, memanfaatkan sismontep sebagai media komunikasi antara terra pemerintah provinsi, dengan terra kabupaten kota, dan terra pemerintah pusat. melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada gubernur tentang realisasi anggaran dan program pemerintah daerah, membangun sistem pelaporan realisasi anggaran berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal, dan tepat waktu, serta terintegrasi dengan sistem informasi lainnya sesuai dengan prinsip prinsip prinsip dasar government, mengharmonisasikan dan menyingkronisasikan data realisasi anggaran dengan data yang bersumber dari sistem pengelolaan keuangan daerah, data sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, maupun data laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, il. mengunggah dalam sismontep data yang diperoleh atas evaluasi dan pengawasan realisasi apbd: mengkoordinasikan pelaksanaan rapat gubernur bengkulu dengan pimpinan perangkat daerah terkait evaluasi dan pengawasan realisasi apbd, melakukan pembinaan terhadap terra setiap perangkat daerah, dsekretariat terrangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya, tim koordinasi terra dan tim sekretariat terra berwenang untukbangunan pemerintah daerah, danim koordinasi dan tim sekretariat terra, para kepala perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok,fungsi, dan kewenangannya memiliki kewajiban daerah: menyampaikan segala dokumen dan data yang diperlukan oleh terra, 1g ce, menentukan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan terra:gubernur dengan tembusan sekretaris daerah, dan melaporkan hambatan hambatan dalam merealisasikan apbd kepada terra. bagian ketiga hasil tindak lanjut hasil evaluasi dan pengawasan realisasi apbd oleh tim terra merupakan rekomendasi langkah langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. tindak lanjut hasil evaluasi dan pengawasan realisasi apbd sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk rekomendasi perubahan terhadap kebijakan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran dan program pemerintah daerah kabupaten kota, tim koordinasi terra dan tim sekretariat terra berkoordinasi dengan bupati walikota, guna membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi apbd pada kabupaten kota. bab pembiayaan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi dan pengawasan realisasi apbd dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. http. jdih.bengkulu, ridwan mukti diundangkan bengkulu pada tanggal februari plt. sekretaris daerah provinsi bengkulu asisten perekonomian dan pembangunan, ttd. suatu berita daerah provinsi bengkulu tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya plt. kepala biro hukum tx kabar dokumentasi dan penyuluhan hukum, muka .h.,mh pembina sanook23 lampiranstruktur organisasi tim koordinasi terra provinsi bengkulu struktur organisasi tim sekretariat terra provinsi bengkulu anggota anggota anggota penanggung penanggung penanggung jawabperangkat jawab perangkat jawab perangkat daerah daerah daerah gubernur bengkulu, ttd. ridwan mukti salinan sesuai dengan aslinya pit. kepala biro hukum kabar dokumentasi dan penyuluhan hukum, sersan , pembina ep ido0623 |
rr rama tnyesuaikanmaka perlu dilakukanekretariat daerah adalah sekretariat daeraherah provinsi bengkulubengkulu. perangkatbarang. biro administrasi pembangunan adalah biro administrasi pembangunan sekretariat daerah provinsi bengkulubengkuluyang selanjutnya disebuketentuan s5), diubah dan dihapus, diantara dan disisipkan (satu) yakni (4a), diantara dan disisipkan (satu) yakni (6a)ihapusya) belanja hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada badan usaha milik negarakepada badan usaha milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dihapus. sa)diantara dan disisipkan (satu) yakni (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:(2a) belanja hibah kepada badan usaha milik negara bertujbertujuan untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan belanja hibah kepadaukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan. ketentuan diubah, dan dihapus, serta diantara dan disisipkan (satu) yakni (3a)atau badan usaha milik daerahba) belanja hibah kepada badan dan lembaga dan dihapusperangkat daerah bagi pemerintah pusat, kepala daerah bagi pemerintah daerah lain, direktur utamadihapus. ketentuan dan s5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: surat permohonan, proposalgubernur. gubernurbengkulu, urusan kesehatan, dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsi bengkulu, cc. urusan pekerjaan umum bidang irigasi, jalan dan jembatan, dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi bengkulu, dihapus, urusan pemukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan provinsi bengkulubengkulu, urusan sosial, keagamaan peribadatan, pendidikan keagamaan, otonomi daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan oleh biro pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah provinsi bengkulu, urusan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh dinas sosial provinsi bengkulu, j . urusan ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi provinsi bengkulu, urusan perdagangan dan perindustrian, dilaksanakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan provinsi bengkulu, urusan pariwisata, dilaksanakan oleh dinas pariwisata provinsi bengkulu, urusan kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan oleh dinas pemuda dan olahraga provinsi bengkulu,biro umum, humas dan protokol sekretariat daerah provinsi bengkulu, dihapus, urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh biro administrasi perekonomian dan sumber daya alam sekretariat daerah provinsi bengkulu, urusan ketahanan pangan, dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan provinsi bengkulu, urusan pemberdayaan masyarakat desa, dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi bengkulu, ss. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi bengkulu, urusan pertanian, ketahanan pangan dan perkebunan, dilaksanakan oleh dinas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan provinsi bengkulu, urusan peternakan, dilaksanakan oleh dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bengkulu, urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi bengkulu, dihapus, urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh dinas komunikasi, informasi dan statistik provinsi bengkulu,provinsi bengkulu,dan pengelolaan keuangan daerah dengan dilengkapi perlengkapan administrasi meliputi: belanja hibah untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah laialinan photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga, instansi dan atau rekening kas umum daerah lainnyalembaga, instansi dan atau pemerintah daerah lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan lembaga, instansi dan atau kepala daerah lainnya penerima belanja hibah, surat pernyataan tanggungjawab, dan dihapus. belanjaalinan photo: akuntansidihapus. dihapus belanja hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatabadan, lembaga dan organisasi kemasyarakatanpenerima belanja hibah, dan surat pernyataan tanggungjawab. ketentuan huruf dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: penyelenggaran belanja hibah barang dan, terdiri darilembaga, instansi atau pemerintah daerah lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan lembaga, instansi atau kepala daerah daerah lainnya usaha milik negara atau badan usaha milik daerahatau sebutan lain, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, nph, salinan photocopy kartu tanda penduduk ktp) atas nama ketua pimpinan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakata berupa uang dan barang jasa kepada ppid melalui bpk provinsi bengkulu setiap tanggal bulan berikutnya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk sekretariat daerah dengan tembusan kepada bpkphotocopy kartu tanda penduduk ktp) atas nama penerimatas nama penerima bantuan sosial, danphotocopy kartu tanda penduduk ktp)atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial: dan surat pernyataan tanggungjawab. belanja bantuan sosial untuk kelompophotocopy kartu tanda penduduk ktp) atas nama ketua pimpinan, pengurus kelompok masyarakat dan atau lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial, salinan photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kelompok masyarakat dan atau lembaga non pemerintahtua pimpinan pengurus kelompok masyarakat dan atau lembaga non pemerintah penerima bantuan sosial, dan surat pernyataan tanggungjawabpk setiap tanggal bulan berikutnya. diantara dan disisipkan (dua) yakni dan yangsemua ketentuan mengenai satuan kerja perangkat daerah yang sudah ada sebelum peraturan gubernuralinatssesuai dengan aslinya yan pala biro hukum, semi ox. muk s.h.,m.h. mma pembina tk. nip. http. jdih.bengkuluprov.go.id |
ang) selum mengatur ketentuan pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas dan pembatalan perjalanan dinas sehingga untuk efektifitas pelaksanaannyyang telah beberapakali diubah dengan peraturan gubernur bengkulualam daerah provinsi bagi gubernur dan wakil gubernur, pimpinan dan anggota dprd, asn, calon asn dan non asn, terdiri dari uang harian, biaya penginapan, biaya transport, dan uang representasi. uang harian (meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal) perjalanan dinas dalam daerah diberikan secara lumpur. biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan sesuai dengan kebutuhan biaya nyataberikan biaya penginapan sebesar dari tarif hotel kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpur sesuai dengan standar satuan biaya yang ditetapkan. suka untuk wilayah kota bengkulu dan kabupaten bengkulu tengah tidak menggunakan fasilitas hotel. biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan sesuai dengan kebutuhan nyata (at cost). perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak bbm) sesuai pengeluaran riil. besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi gubernur dan wakil gubernur, pimpinan dan anggota dprd, aparatur sipil negara, calon asn dan non asn berpedoman pada standar satuan biaya yang ditetapkan. perjalanan dinas dalam daerah bagi isteri pejabat negara untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan golongan dan biaya transportasi disamakan dengan golongan perjalanan dinas dalam daerah bagi non asn untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan golongan khusus perjalanan dinas dalam daerah bagi non asn untuk masyarakat pihak ketiga yang ikut melaksanakan program dan kegiatan pemerintah, maka uang harian dan penginapan ditetapkan oleh pa kpa sesuai dengan tingkat pendidikan kepatutan tugas yang bersangkutan. ketentuan biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi inspektorat provinsi bengkulu dalam rangka pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya diatur dalam standar satuan biaya. antara bab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab sehingga berbunyi sebagai berikut: bab pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas antara dan disisipkan dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme up gu dan atau mekanisme ls. pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme up gpengguna anggaran kuasa pengguna anggaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut surat perintah tugas,rekening bendahara pengeluaran, penyedia jasa atas dasar suatu perikatan, atau pelaksana sppdilakukan sesuai ketentuan yang mengatur.dpp perangkat daerah pelaksana perjalanan dinasdpphuruf dan huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut setiap perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah harus dilengkapi dengan: surat undangan atau surat perintah sp), surat perintah tugas spt),dan surat perintah perjalanan dinas spp). perjalanan dinas bagi gubernur dan wakil gubernur, dilengkapi dengan spt dan spp. surat perintah sp) ditandatangani oleh atasan langsung. surat perintah tugas spt), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, bagi pejabat pimpinan tinggi madya oleh gubernur oleh sekretaris daerah apabila sekretaris daerah berhalangan, oleh asisten yang membidangi, . spplaksana dan non asn oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. pembayaran uang representasi perjalanan dinas dalam daerah berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan gubernur bengkulu nomor tahun tentang standar biaya masukanel, serba mep mukhlis, s.h.,m.h. $atalan tugas pemerintah provinsi bengkulu sekretariat daerah jln. pembangunan nomor telp. fax. website e mail bengkulu surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan yang bertanda tangan bawah ini nama plane aa) jabatan dnnanakanaana aan) bid bag balai utd upt kcp 5s. ten eeeeee pd biro paduan hua maka semen jika lek berkenan ken bahan see menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas nama nama lemmmmerwn lakoni lamenkonk marin pekan jabatan senna montana kemana meemamanania kian bid bag balai utd upt kcp gepaveni kemanan enbikkikkeh blennsmnbss kerekan pd biro peemonea ken menmnmman mika arena dieeeeeenaaeeaaee at yang menandatangani spt. diisi nip atasan pelaksana spp. i3| diisi jabatan atasan pelaksana spp. (hh diisi nama bidang bagian balai utd upt kcp atasan pelaksana spp. is) diisi nama perangkat daerah biro dari atasan pelaksana spp. (elpelaksana spp. diisi nama perangkat daerah biro dari pelaksana spp. (lil diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan. diisi tanda tangan dan nama jelas atasan pelaksana spp. pit. gubernur bengkulu, ttd wahidin merah salinan sesuai dengan aslinya kepala.biro hukum, mayaebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan pemerintah provinsi bengkulu g3 sekretariat daerah jln. pembangunan nomor telp. fax. website e mail oaiaaaaaaaaeawcwcwawuwuwuwuwuwmwwmuremppin memammana kadkmnan nang menahan cak) jabatan semen mama kanoman bia linen bid bag balai utd upt kcp .o.ooooooco woo wooommmnnennamnenn9) pd biro iman kemana mma mana ema kemalor. tanggal. atas nama: nama plakat nana aan jabatan mmr pemmeneya open meme kanan enak bid bag balai utd upt kcp se. elemen9) pd biro seg opened oemnuorse emnneiiikk besssnengn kanan kel dibatalkan sesuai dengan surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan nomor .gevowerenann sambal sisi loka berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa . ul)i(l2).i. sehingga dibebankan pada dpa dpp kesuma tanggal.j.oo kegiatan knmmamaweasen eksistl diisi nama pa kpa satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. diisi pa kpa satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. diisi jabatan pa kpa satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. diisi nama bidang bagian balai utd upt kcp yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. (sj diisi nama perangkat daerah biro dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. diisi nama perangkat daerah biro dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. diisi transport dpp, tanggal, dan nama kegiatan yang dibebani biaya perjalanan dinasnya.a kpa satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. plt. gubernur bengkulu, ttd wahidin merah salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, s.h.,m.h. , pembina tk. nip. |
ka) tpada dinas sosial provinsi bengkulu, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah, bahwa berdasarkpada dinas sosial provinsi bengkulu, undang undang nomor tahun tentang mengingatlantasosial provinsi bengkulu. kepala dinas adalah kepala dinas sosialprovinsi bengkulu. kepala utd adalah kepala utd dinas sosial provinsi bengkulu. unit pelaksana teknis daerah panti sosial kresna berdua yang selanjutnya disebut utd psw pagar dewa adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidangunit pelaksana teknis daerah panti sosial bina remaja harapan yang selanjutnya disebut utd psr adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidangnelayan adalah orang yang dibantu atau orang yang dilayaninti. bab pembentukan dengan peraturan gubernur ini dibentuk utd sebagai berikut utd psw pagar dewa, dengan kelas utd psr, dengan kelas bab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan utd sebagaimana dimaksud pada berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. utd berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dan atau teknis penunjang sesuai dengan kewenangan dinas. utd dipimpin oleh seorang kepala. bagian kedua tugas dan fungsi utd sebagaimana dimaksud pada atasdan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang berada bawah kewenangan dinas. utd dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi: persiapan kebijakan teknis operasional dan atau teknis penunjang sesuai dengan bidang tugasnyabidang masing masing, dan pelaksanaan administrasi masing masing utd. bab susunan organisasi susunan organisasi utd terdiri dari: utd psw pagar dewa terdiri atas: kepala utd, sub bagian tata usaha, seksi bimbingan sosial dan keterampilan, seksi penyatuan, kelompok jabatan fungsional. utd psr terdiri atas: kepala utd, subbagian tata usaha, seksi bimbingan sosial dan keterampilan, seksi penyatuan dan penyaluran, kelompok jabatan fungsional. struktur utdutd psw pagar dewa kepala utd psw pagar dewa membawahi: kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi bimbingan sosial dan keterampilan, dan kepala seksi penyatuan. kepala jabatan fungsional kepala utd psw pagar dewa mempunyai tugas memberikan. kepala utd psw pagar desw pagar dewateknis operasionalmberian pelayanan pengasaman dan perawatan, pelaksanaan bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilanpengevaluasian pelaksanaan tugas utd psw pagar dewa, penyusunan laporan pelaksanaan tugas utd psw pagar dewa, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai denganw pagar dewaw pagar dewaw pagar dewa untuk dikoordinasikan dengan kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas, penyiapan file, blank dan formulir penerimaan nelayan, pemeliharaan dan pengawasan kebersihan lingkungan wisma, pengurusan administrasi bagi nelayan psw yang meninggal dan yang diambil keluarganyaw pagar dewaw pagr dewa, pendokumentasian pelaksanaan acara acara pada utd psw pagar dewa, il. penghimpunan peraturan perundang undangan pada utd psw pagar dewa, pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada utd psw pagar dewa, penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada utd psw pagar dewa dan mengkoordinasikan dengan kepala sub bagian keuangan dinas, penghimpunan permasalahan utd psw pagar dewa, pelaksanaan fasilitas penyelesaian permasalahan pada utd psw pagar dewarohani, teknis usaha usaha kesejahteraan sosial lanjut usia dan bimbingan keterampilbimbingan keterampilan, penggalian strategi penyelesaian permasalahan sosial yang menyebabkan penelantaran lanjut usia, pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan terhadap lanjut usia, pencegahan permasalahan sosial yang menyebabkan terlantarnya lanjut usia, pelaksanaan kegiatan interaktif dan inovatif dalam rangka kreativitas lanjut usia dalam psw, pelaksanaan assessment, pemberian motivasi bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan bagi lanjut usiapelaksanaan pemberian bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan kepada lanjut usia dalam psw agar mempunyai keterampilan dalam mengisi hari tua, pelaksanaan pendampingan dan konseling terhadap lanjut usia dalam psw, penyiapan dan penyaluran hasil keterampilan lanjut usia masyarakat, m.oo. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. paragraf kepala seksi penyatuan kepala seksi penyatuan mempunyai tugas program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi pelayanan, pengadministrasian penerimaan nelayan, usaha usaha penyatuan, pelayanan kesehatan dan obat obatan nelayan, pemenuhan gizi nelayan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penyatuan menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi penyatuan, pelaksanaan observasi, identifikasi, pemeliharaan jasmani dan penetapan diagnosa perawatan, penyiapan administrasi dalam penerimaan nelayan, pelaksanaan registrasi penerimaan nelayan, pengurusan administrasi nelayan baru, pengumpulan data dan informasi tentang jumlah nelayan, pengurusan administrasi bagi nelayan psw yang meninggal dan yang diambil keluarganya, pemenuhan kebutuhan gizi nelayan berdasarkan ahli gizi, penyusunan menu makan penghuni asrama berkoordinasi dengan paramedis, pengawasan makan minum nelayan penyiapan alat alat kesehatan dan obat obatan nelayan, penyambungan kembali hubungan antara nelayan psw dan keluarganya, mengkoordinasikan dengan pihak rumah sakit dalam urusan kesehatan emergency, mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan jenazah pelaksanaan fardhu kifayah bagi nelayan yang meninggal dunia, oo. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemulangan nelayan, pelaksanaan pengecekan kesehatan penghuni wisma secara kontinyu, pelaksanaan pelayanan kesehatan penghuni wisma dengan merujuknya puskesmas atau rumah sakit, pemeliharaan dan pengawasan kebersihan lingkungan wisbagian kedua utd psr kepala utd psr membawahi: kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi bimbingan sosial dan keterampilan, kepala seksi penyatuan dan penyaluran, dan kelompok jabatan fungsional. kepala utd psr mempunyai tugas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala utd psr menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana pelaksanaan tugas utd psrkebijakan teknisnampungan, pengasaman dan perawatan, pemberian bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan kerja usahai3 pengevaluasian pelaksanaan tugas utd psr, penyusunan laporan pelaksanaan tugas utd psr, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasanrrr untuk dikoordinasikan dengan kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinasr, penyiapan administrasi dalam melaksanakan seleksi penerimaan penghuni asrama dan peserta pelatihan, penyiapan file, blank dan formulir yang berhubungan dengan penerimaan penghuni asrama dan peserta pelatihan, pelaksanaan registrasi penerimaan penghuni asrama dan peserta pelatihanr, pendokumentasian pelaksanaan acara acara pada utd psr, pemutakhiran informasi publik pada upt dinas dan mengkoordinasikannya dengan kepala sub bagian umum dan perlengkapan sesuai nomenklatur pada dinas, penghimpunan peraturan perundang undangan pada utd psr, pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada utd psr, oo. penghimpunan administrasi pertanggung jawaban atas penggunaan dana pada utd psr dan mengkoordinasikan dengan kepala sub bagian keuangan dinas sosial, penghimpunan permasalahan utd psr, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada utd psr, pelaksanaan administrasi pelayanankepalateknis usaha usaha kesejahteraan sosial anak putus sekolah, anak terlantar dan nelaypelatihan, pelaksanaan kajian dan penelitian terhadap permasalahan sosial anak putus sekolah dan anak terlantar, penggalian sumber sumber potensi dan minat anak putus sekolah dan anak terlantar, penggalian strategi penyelesaian permasalahan sosial yang disebabkan oleh anak putus sekolah dan anak terlantar, pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan terhadap anak putus sekolah dan anak terlantar, pencegahan permasalahan sosial yang disebabkan anak putus sekolah dan anak terlantar, pelaksanaan kegiatan interaktif dan inovatif dalam rangka penyaluran kreatifitas anak putus sekolah dan anak terlantar, pelaksanaan asesmen, pemberian motivasi bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan bagi anak putus sekolah, anak terlantar dan nelayan serta memfasilitasi pendidikan formal bagi anak terlantaril. pelaksanaan pemberian bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan kepada anak putus sekolah, anak terlantar dan nelayan agar mempunyai keterampilan baik keterampilan sosial maupun keterampilan fisik sesuai kebutuhan dunia kerja baik tingkat dasar maupun lanjutan, persiapan rintisan usaha terpadu pemberdayaan anak putus sekolah dan anak anak terlantar hasil binaan utd psr, pelaksanaan pendampingan dan konseling terhadap lulusan binaan utd psr, oo. pengawasan dan pendataan terhadap lulusan binaan utd psr, pelaksanaan pemberian sekolah formal bagi anak terlantar dalam rangka peningkatan taraf agar dapat bersaing pasar kerja, mengkoordinasikan dengan puskesmas atau rsud dalam hal perawatan kesehatan anak putus sekolah dan anak terlantar, penyiapan dan dan penyaluran bahan praktek, piagam dan bantuan peralatan modal kerja bagi anak putus sekolah sesuai dengan peluang pasar dan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan survei kebutuhan masyarakat dan analisis peluang pasar agar usaha yang dijalankan lulusan binaan utd psr dapat mempertahankan keberlangsungan usahparagraf kepala seksi penyatuan dan penyaluran kepala seksi penyatuan dan penyaluran mempunyai tugas program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi pelayanan, usaha usaha penyatuan dan penyaluran anak remaja putus sekolah dan terlantar. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penyatuan dan penyaluran menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi penyatuan dan penyaluran, pelaksanaan observasi, identifikasi, pemeliharaan jasmani dan penetapan diagnosa perawatan, bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, mental, sosial dan fisik, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemulangan nelayan, mengkoordinasikan dengan ibu bapak asuh dalam hal mereka kebutuhan sekolah penghuni asrama, mengkoordinasikan dengan pihak sekolah dalam hal kebutuhan dan perkembangan anak asuh, pelaksanaan pengecekan kesehatan penghuni asrama secara kontinyu, pelaksanaan pelayanan kesehatan penghuni asrama dengan merujuknya puskesmas atau rumah sakit, pemenuhan kebutuhan gizi berdasarkan saran ahli gizi, penyusunan menu makan penghuni asrama berkoordinasi dengan paramedis, pemeliharaan kebersihan asrail.mantauan perkembangan prestasi belajar penghuni asrama dan berkoordinasi dengan pihak sekolah, dan pelaksanaan tugassosialce usa nan, shmkresna berdua pagar dewa kepala dinasinstruktur keterampilan penyuluh sosial penyuluh agama perawat tropis pit. gubernur bengkulu, ttd wahidin merah salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, mukhunnbina remaja harapan kepala dinasdan penyaluran instruktur bengkel penyuluh sosial instruktur salon pekerja sosial instruktur menjahit perawat psikolog pekerja sosial penyuluh agama pit. gubernur bengkulu, ttd wahidin merah salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, (nn mukhlis, s.h.,m.h. pembina tk. nip. |
salinan ram,dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bengkulu, menimbang: aa. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada dinas perindustrian dan perdagangan provinsi bengkulu, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah,bengkulu. kepala dinas adalah kepala dinas perindustrian dan perdagangandinas. unit pelaksana teknis daerah pembinaan dan pengawasan mutu barang selanjutnya disebut utd ppmbidang pembinaan dan pengawasan mutu barang sesuai dengan kewenanganrindustrian dan perdagangan provinsi bengkulu. bab pembentukan dengan peraturan gubernur ini dibentuk utd ppm dengan kelas bab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan utd ppm sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan ibukota provinsi bengkulu, berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. utd ppm berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dinas sesuai dengan kewenangan dinas. utd ppm dipimpin oleh seorang kepala. bagian kedua tugas dan fungsi utd ppm sebagaimana dimaksud dalamserta melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang berada bawah kewenangan dinas. utd ppoperasionaldibidang masing masing,dan pelaksanaan administrasi utd ppm. bab susunan organisasi susunan organisasi utd ppm terdiri atas: kepala utd kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pengujian, kepala seksi jaminan mutu, dan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi utkepala utd ppm kepala utd ppm membawahi: kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pengujian, kepala seksi jaminan mutu,dan kelompok jabatan fungsional. kepala utd ppm mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengendalian dan pengawasan standarisasi laboratorium, penjaminan dan pengawasan pelaksanaan pengujian mutu barang serta pengembangan ruang lingkup pelayanan pengujian berstandar sesuai dengan undang undang yang berlaku. kepala utd ppmpm, pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan utd ppm, pelayanan penetapan tugas dan fungsi personil sesuai dengan kompetensi, pelaksanaan penjaminan dan pengawasan standarisasi laboratorium terakreditasi iso iec pelaksanaan kebijakan standarisasi mutu barang, pengawasan kegiatan pengujian mutu barang dan sistem mutu laboratorium, penjaminan pengujian pemastian mutu barang, pengawasan dan penjaminan jasa pemastian mutu barang teknis pengambilan sampel, pengawasan dan penjaminan pelayanan jasa konsultasi teknis mutu dan pengujian, pelaksanaan pengembangan laboratorium penguji mutu barang, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelayanan utd ppm terhadap pelaku usaha perusahaan, pelaksanaan pelayanan informasi teknis kualitas mutu barang sesuai standarisasi nasional indonesia, pelaksanaan koordinasi pengujian dengan sistem mutu laboratorium pengujian mutu barang, pengawasan dan penjaminan pelaksanaan pemeliharaan dokumen mutu barang dan pelaksanaan audit pengujian mutu barang, oo. pengendalian dan pengawasan penerapan sistem mutu, pelaksanaan menghadiri rapat rapat kedinasan sesuai disposisi atasan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan utd ppm, dan pelaksanaan fungsimenyelesaikan administrasi kepegawaian lingkungan utd ppm, administrasi keuangan, menginventarisasi dan memelihara aset, serta tugas lainnya yang diberikan atasan. kepala sub bagian tatapm untuk dikoordinasikan dengan kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada dinas:pm:pm, pendokumentasian pelaksanaan acara acara pada utd ppm, pemutakhiran informasi publik pada utd ppm dan mengkoordinasikannya dengan kepala sub bagian umum dan perlengkapan pada dinas, penghimpunan peraturan perundang undangan pada utd ppm, pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada utd ppm, penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada utd ppm dan mengkoordinasikannya dengan kepala sub bagian keuangan pada dinas, penghimpunan permasalahan pada utd ppm: pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada utd ppbagian ketiga kepala seksi pengujian kepala seksi pengujian mempunyai tugas memberikan pelayanan pengujian mutu barang, serta bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengujian, pelaporan hasil pelaksanaan pengujian mutu barang dan penyiapan perencanaan pengembangan laboratorium pengujian mutu barang. kepala seksipengujian, penyusunan rencana kebutuhan alat laboratorium, bahan kimia pembantu pengujian mutu barang, cc. penyusunan dan pelaksanaan logistik kebutuhan bahan kimia laboratorium pengujian penyusunan rencana kalibrasi alat laboratorium, pelaksanaan kalibrasi internal dan safari kalibrasi alat laboratorium, penyusunan rencana pengembangan laboratorium pengujian mutu barang, penyusunan dan perencanaan peningkatan kompetensi tenaga teknis pengujian, pelaksanaan tender kontrak, pengujian, jasa teknis maupun konsultasi yang dikoordinasikan kepada tenaga teknis pengujian pelaksanaan penerimaan sampel uji: penyiapan pendistribusian dan pengujian mutu barang, penyusunan jadwal pengujian provinsi dan uji banding laboratorium yang dikoordinasikan dengan tenaga teknis pengujian, pelaksanaan kegiatan pengujian mutu barang sesuai dengan standar nasional indonesia sni) komoditi, m.pelaksanaan validasi metode pengujian berserta pelaporan hasil, perencanaan dan penyiapan pengembangan laboratorium penguji mutu barang, oo. penyusunan penyampaian hasil pelaksanaan penguji mutu barangpengujian, penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi pengujian, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. bagian keempat kepala seksi jaminan mutu kepala seksi jaminan mutu mempunyai tugas melaksanakan penerapan sistem manajemen dan dokumentasi kegiatan sebagai bentuk monitoring sistem laboratorium sesuai dengan persyaratan teknis dan manajemen iso iec yang berlaku. kepala seksi jaminan mutujaminan mutu: pelaksanaan penerapan manajemen sistem mutu sesuai dengan standarisasi nasional maupun internasional, pelaksanaan standarisasi mutu barang terakreditasi dan non akreditasi, pelaksanaan interpretasi hasil pengujian setiap komoditi yang diuji, pelaksanaan persiapan dan pemeliharaan dokumentasi mutu, pelaksanaan dan persiapan audit eksternal dan audit internal utd ppm, pelaksanaan tindakan perbaikan temuan dan sistem manajemen laboratorium sesuai dengan iso pelaksanaan pengolahan kaji ulang manajemen, pemeliharaan dokumentasi mutu barang, j . pelaksanaan audit internal laboratorium pengujian mutu barang, pendataan feedback pengujian kepada pelanggan, il. pelaksanaan tindakan koreksi dan argumentasi atas klaim pelanggan terhadap utd ppmjaminan mutu, oo. penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi jaminan mutu, dan pelaksanaan ppm ppm. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada terdiri atas yang berlaku. http. jdih.bengkuluprov.go.id(l)(l) kepala utd,,perindustrian dan perdagangantentang pembentukan organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaanstruktur organisasi utd ppmkepala seksi jaminan mutu pengujian pengelola mutu plt. gubernur bengkulu |
salinan ns: nat pln gubernur bengkuluguna mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang prima, cepat, transparan dan akuntabel bidang perizinan dan non perizinan provinsi bengkulu yang terintegrasi dalam e government dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi bengkulu dan meningkatkan daya saing daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi bengkulu dari gubernurggama memutuskan:gagbab ruang lingkup ruang lingkup pendelegasian sebagian kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala dpmptsp meliputi: pendelegasian kewenangan, penandatanganan perizinan dan non perizinan, layanan perizinan dan non perizinan, jenis perizinan dan non perizinan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. bab iii pendelegasian kewenangan gubernur bengkulu mendelegasikan sebagian kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala dpmptsp, dengan jenis jenis perizinan dan non perizkewenangan perizinan dan non peranan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada atas, selanjutnya menjadi tanggungjawab kepala dpmptsp. bab penandatanganan perizinan dan non perizinan penandatangan naskah perizinan kepala dpmptsp menandatangani setiap naskah perizinan yang telah didelegasikan penandatanganannya sesuai dengan ketentuan perundang undangan. apabila kepala dpmptsp berhalangan sementara karena kepentingan lainnya, penandatanganan perizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur sesuai dengan ketentuan perundang undangan. apabila kepala dpmptsp berhalangan sementara karena penugasan, penandatanganan perizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala dpmptsp sesuai dengan ketentuan perundang undangan. kepala dpmptsp dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan khusus kepada sekretaris atau kepala bidang yang membidangi perizinan non perizinan. kepala dpmptsp menandatangani naskah perizinan setelah dipakai oleh kepala seksi dan kepala bidang yang membidangi perizinan non perizinan atau pejabat yang ditunjuk, yang ditempatkan sebelah kanan nama jabatan kepala dpmptsp. (s| tata cara penandatanganan dan jenis jenis perizinan dan non perizinan khusus sebagaimana dimaksud selanjutnya diatur dengan peraturan kepala dpm ptsp. pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada (lh atas, selain penandatanganan juga termasuk kewenangan penerbitan, pembekuan, pencabutan dan atau pembatalan. http jdih.bengkuluprov.go.id kewenangan penandatangan, penerbitan, pembekuan dan atau pencabutan pembatalan perizinan dan non perizinanterkait yang membidangi perizinan yang bab layanan perizinan dan non perizinan(ll pejabat struktural lingkup bidang tugas terkait, dan atau pejabat fungsional umum dan fungsional tertentutugaspmptep, tugas tim teknis yang dilaksanakan oleh personil perangkat daerah merupakan salah satu tugas pokok personil yang bersangkutan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada tim teknis mempunyai fungsi: pembahasan dan atau pemeriksaan kajian lapangan, penyusunan kajian teknis, pelaksanaan konsultansi dan pelaporan kepada perangkat daerah mengenai pertimbangan teknis dan analisis kajian sesuai bidangnya, penerbitan dokumen saran pertimbangan teknis, dan ec. perhitungan penetapan besaran biaya retribusi sesuai analisa perhitungan. tim teknis bertanggung jawab kepada: kepada dpmptsp, terkait dengan administrasi perizinan, substansi teknis perizinan dan kepala perangkat daerah, terkait dengan substansi saran pertimbangan rekomendasi teknis perizinan. bab jenis perizinan dan non perizinan penyelenggaraan perizinan menggunakan pse. fse sebagaimana dimaksud pada il)aplikasi pse sebagaimana dimaksud pada dan terdiri atas: simpatik simpanse, spipise: tka line, api: pilkada, dan aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan. pemohon perizinan dan non perizinan yang mengajukan permohonan secara manual tetap diberikan pelayanan secara offline manual. rincian pembagian urusan perizinan dan non perizinan inan dpmp, pengawasan dan pengendalian pembinaan teknis penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh gubernur bengkulu melalunyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dan gubernur membentuk tim pembina yang diketuai oleh sekretaris daerah provinsi bengkulu atau pejabat lain yang ditunjuk gubernur dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. kzinan dan non awasan umum terhadap prosesterpadu dilakukan oleh inspektorat provinsi bengkulu, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan perizinan dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan secara terintegrasi dan terkoordinasi. dpmptsp dan organisasi perangkat daerah provinsi terkait melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan perizinan yang telah diterbitkan, penyelenggara dan pemegang perizinan melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur perizinan dan won perizinan yang telah diterbitkance.):dan peraturan gubernur bengkulu nomor tahun tentang perubahan ketigwiki ted gubernur bengkulu, ttd, ridwan mukti diundangkan bengkulu pada tanggal vote "eit pit. sekretaris daerah provinsi bengkulu asisten perekonomian dan pembangunan ttd. sudutdokumentasi pan penyuluhan hukum, tapa px pembina tipe9700623 lampiran peraturan gubernur bengkulu nomor tanu 401kbidang dan jenis perizinan perizinan sektor lingkungan hidup dan kehutanan jenis izin izin lingkungan: surat keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pengelolaan limbah, izin pemanfaatan kayu ipk): s5, iin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu iuphhbki): izin pemungutan hasil hutan kayu pihak): izin pemungutan hasil bukan kayu iphhbkj), izin usaha industri primer hasil hutan kayu iuiphhk) kapasitas produksi om! sampai dengan kurang dari m?, penyerapan penyimpanan karbon, izin usaha pemanfaatan energi air iupac, izin usaha pemanfaatan arr tua), jenis non izin rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil| hutan kayu pada hutan alam iuphhkpha): penetapan pengadaan dan pengedar benih bibit| tanaman hutan terdaftar, sektor perhubungan jenis izin| angkutan laut: izin usaha perusahaan pelayaran rakyat, iin trayek akbp perpanjangan sk kp): izin track akbp kartu pengawasan kp): izin trayek taksi yang melintasi wilayah| kabupaten kota: trayek akbp permohonan untuk benda pakan izin): izin trayek angkutan antar jemput antar kota| dalam provinsi ajp), is, izin usaha tali mandiri, izin pekerjaan pengelolaan teks dalam|operasian pelabuhan selama jam| untuk pelabuhan pengumpan regional, kin usaha badan usaha pelabuhan| pengumpan regional, izin pengoperasian pelabuhan regional, izin pembangunan pelabuhan regional, sektor peternakan dan kesehatan hewan jenis izi, izin peredaran obat hewan, vaksin dan bahan diagnosis untuk hewan, sektor kelautan dan perikanan ood jenis izin izin budidaya ikan air tawar, izin budidayal,sektor perindustrian dan perdagangan jenis izin os1 izin peredaran bahan berbahaya: izin usaha industri melalui persetujuan prinsip, izin usaha industri tanpa persetujuan prinsip, os1460 ingngin perubahan nama, alamat dan pindah lokasi pabrik: surat izin perdagangan minuman beralkohol sup mb) bagi toko bebas bea tbb): jenis non izin os2 surat rekomendasi sup bahan berbahaya b2) bagi pengecer terdaftar pt b2), surat rekomendasi sup minuman ber alkohol: angka pengenal impor umum api u), angka pengenal impor produsen api pj, persetujuan prinsip, sektor koperasi jenis izin del| dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi, kenis non izin os2ser sosial makan jenis izin, aer non #@ rekomendasi undian gratis berhadiah, rekomendasi pengumpulan uang atau barang: sektor kesatuan bangsa dan politik jenis non izin rekomendasi izin penelitian: sektor tenaga kerja dan transmigrasi jenis izin izin pendirian kantor cabang pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta petisi: izin perpanjangan kantor cabang pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta petisi, jenis non izin, pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu pwt): pengesahan pemakaian bejana tekan, pengesahan pemakaian pesawat tenaga dan produksi: pengesahan pemakaian pesawat angkat dan||| pembentukan panitia keselamatan dan kesehatan kerja: pengujian lingkungan kerja, b5.dan bimbingan jabatan, men sektor kesehatan jenis izinsin perpanjangan operasional rumah sakit| khusus kelas izin perpanjangan operasional rumah sakit| umum kelas g4, izin usaha kecil obat tradisional kot), isin usaha kecil obat tradisional kot)| perubahan badan hukum penyalur alat kesehatan, izin cabang penyalur alat kesehatan untuk| perubahan pimpinan, ingin cabang penyalur alat kesehatan untuk| perubahan penanggung jawab teknis, .ngin khusus pedagang besar farmasi pbf)| cabang sebagai distributor narkotika, jenis non izin rekomendasi izin rumah sakit kelas utama| yang setara (litebal: rekomendasi izin industri ekstrak bahan alam tieba) untuk perubahan alamat pindah lokasi,, rekomendasi izin edar alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part), rekomendasi perpanjangan izin edar alat||| tradisional kot): rekomendasi persetujuan prinsip industri| farmasi, rekomendasi persetujuan prinsip industri obat tradisional tj,,| pedagang besar farmasi pbf), rekomendasi penutupan pencabutan iin penyalur alat kesehatan pak),|| jawab pedagang besar farmasi pbf) cabang, persetujuan pergantian sementara apoteker,penutupan pencabutan izin pedagang besar| farmasi pbf) cabang, sektor penanaman modal dan ptsp provinsi bengkulu jenis izin iii izin prinsip: izin usaha izin usaha perluasan, izin kantor perwakilan perusahaan asing kapal): sektor energi dan sumber daya mineral provinsi bengkulu paris iz, izin usaha pertambangan iup) eksplorasi usaha pertambangan mineral logam|, izin usaha pertambangan iup) operasi produksi usaha pertambangan mineral logam), izin usaha pertambangan iup) eksplorasi usaha pertambangan mineral non logam dan batuan|:: izin pertambangan rakyat ipr) untuk pertambangan logam dan batubara, 17i. izin pertambangan rakyat ipr) untuk| pertambangan non logam dan batuan, izin usaha jasa pertambangan ipjp), surat keterangan terdaftar skt), izin operasi kva atas)surat keterangan terdaftar kva) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik: sektor pekerjaan umum dan penata ruangs(fisika) lintas kabupaten kota daerah atau kewenangan provinsi. sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan jenis izin izin usaha perkebunan iup tup b iup p) untuk perusahaan yang berada lintas wilayah, jenis non izin: persetujuan gubernur perubahan jenis tanaman untuk perusahaan yang berada lintas wilayah:l(satu| daerah provinsi, sektor pemuda dan olahraga jenis izin izin pemakaian lapangan futsal sport center| pantai panjang: izin pemakaian lapangan basket sport center| pantai panjang, iin pemakaian lapangan volly sport center| pantai panjang:|sektor pendidikan dan kebudayaan jenis izin l619ji: aan lina gubernur bengkulu, ttd. ridwan muktiifa sasa lisin, s.h.,m.h pembina nip. lampiran peraturan gubernur bengkulu nomor tua, izin pemungutan hasil bukan kayu iphhbk): s5) izin usaha industri primer hasil hutan kayu iuiphhk) kapasitas produksi om# sampai dengan kurang dari m3, izin penyerapan penyimpanan karbon, izin usaha pemanfaatan energi air super): b8) izin usaha pemanfaatan air iupac, rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam iuphhkphai: penetapan pengadaan dan pengedar benih bibit tanaman hutan terdaftar,,,pe.gelolaan limbah b3,pakai: perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita): pengesahan peraturan perusahaan ppp), pendaftaran perjanjian kerja bersama pkb),,.s,|tjp): surat keterangan terdaftar skt): izin operasi kva atas| usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, surat keterangan terdaftar kva) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, ikan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum|, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik,, izin usaha perusahaan pelayaran rakyat, izin trayek akbp perpanjangan sk kpj: izin trayek akbp kartu pengawasan kp): izin trayek taksi yang melintasi wilayah kabupaten kota, izin trayek akbp permohonan untuk mendapatkan izin), izin trayek angkutan antar jemput antar kota dalam provinsi adp): izan mendirikan rumah sakit khusus kelas ttp: jdih.bengkuluprov.go.id, izin usaha kecil obat tradisional kot)|(la,,tiba|:||,,,,,, persetujuan pergantian apoteker penanggung jawab pedagang besar farmasi pbf)|gi) penutupan pencabutan izin pedagang besar farmasi pbf) cabang:iz, surat rekomendasi sup minuman ber alkohol, angka pengenal impor umum api u), angka pengenal impor produsen api p),: izin usaha perkebunan iup iup b iup p) untuk perusahaan yang berada lintas wilayahcin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas daerah kabupaten kota dalam (satu) daerah provinsi,, izin budidaya ikan air payau, izin budidaya ikan air laut, surat izin usaha perikanan sup) untuk kapal ukuran gross tonnage| bantaran sungai,izin prinsip, izin usaha izin usaha perluasan, izin kantor perwakilan perusahaan asing kappa): izin pemakaian plaza terbuka sport center pantai panjang: izin kontrak kuning sebanyak buah, sewa lahan dan panggung hiburan proses perda) center sawah lebar bengkulu: izin pemakaian lapangan volly sawah lebar, izin pemakaian lapangan tenis, gubernur bengkulu, ttd. ridwan mukti salinan sesuai dengan aslinya plt. kepala biro hukum kepala bagian dokumentasi dan penyuluhan hukum, .h.m.h pembina nip tot gos |
atansi yang perlu disesuaikan, sehingga peraturan wali kota termaksudntu bendahara penerimaan yang meliputi: penyusun dokumen pembukuan, dan menyetor. dengan ketentuan rentang pagu target pendapatan asli daerah pada unit kerja yang ditetapkan pada tahun berkenaan. pengurus barang dan pembantu pengurus barang dengan ketentuan rentang pagu akumulasi belanja persediaan dan belanja modal, pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan ketentuan rentang pagu yang tertinggi yang dikelola. penyidik pegawai negeri sipil ppn), 'p pns berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pns dapat dibayarkan, dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan tersangka pelanggar, . jabatan lingkup perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, meliputi: pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. jabatan . jabatan dengan tugas tertentu, meliputi: pengelola kinerja , admin siap simpeg timbel sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, pengolah daftar gaji dan tunjangan, operator siap simpeg mang baja timbel sima siak, dan admin lapor. ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bagi cons dapat diberikan tp pns sebesar yo6 (delapan puluh persen) sesuai dengan kelas jabatannya atau yang disetarakan, dengan dibuktikan dengan surat keputusan wali kota tentang pengangkatan sebagai cons. bagi cons yang akan diangkat sebagai jabatan fungsional diberikan tp pns sebesar: 80x (delapan puluh persen) dari jabatan fungsional setara kelas untuk jenjang ahli: dan 80x (delapan puluh persen) dari jabatan fungsional setara kelas untuk jenjang terampil. 80x (delapan puluh persen) dari jabatan fungsional guru untuk jabatan calon fungsional guru. pemberian tp pns sebagaimana dimaksud pada berlaku sampai dengan cons tersebut diangkat menjadi pegawai. pegawai . pegawai calon pejabat fungsional sebelum diangkat dalam jabatan fungsional dapat diberikan tp pns setara dengan kelas terendah pada jenjang jabatan fungsionalnya dengan ketentuan: setara kelas untuk calon pejabat fungsional jenjang ahli, dan setara kelas untuk calon pejabat fungsional jenjang terampil. ketentuan dihapusnsns(sepuluh) hari kerja atau lebih pada bulan berkenaan, maka pegawai diberikan tp pns berdasarkan beban kerja sesuai dengan penilaian kinerja. dalam. dalam hal pegawai menjalani cuti pada periode pelaporan skp triwulan maka tp pns berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan sesuai capaian kinerja yang dilaporkan. pegawai yang menjalani cuti luar tanggungan negara tidak diberikan tp pns selama masa cutienya. pegawai dengan jabatan fungsional guru dan kepala sekolah yang sakit, tp pns dikurangi sebesar (dua koma lima persen) pada setiap ketidakhadirannya setelah hari ketiga. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: cuti sakit bagi pegawai, tp pns dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: cuti sakit selama lebih dari (enam) bulan dibayarkan (lima puluh persen) dari tp pns berdasarkan beban kerja sesuai kelas jabatan terakhir yang didudukinya, cuti sakit lebih dari (satu) tahun dapat diperpanjang selama (enam) bulan dan dibayarkan 25x (dua puluh lima persen) dari tp pns berdasarkan beban kerja sesuai kelas jabatan terakhir yang didudukinya, dan wajib melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau tim penguji kesehatan. ketentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: tp pns terhadap plt atau plh berdasarkan penilaian objektif diberikan terhitung mulai tanggal penetapan keputusan plt atau plh. plt . pit atau plh dapat diberikan tp pns berbasis beban kerja, pejabat setingkat atau bawahan yang merangkap plt atau plh jabatan lain. tp pnsdan plh. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagiyang diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator jabatan fungsional. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dapat diberikan tp pns sebesar 50x (lima puluh persen) dari besaran tp pns berdasarkan beban kerja pada kelas jabatan terakhir. pegawai . pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan tp pns apabila melewati batas waktu penyelesaian pendidikan tugas belajar sesuai surat keputusan melaksanakan tugas belajar dan atau mengajukan perpanjangan waktu tugas belajar. pegawai dengan jabatan fungsional guru, kepala sekolah yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan tp pns sebesar (delapan puluh persen) dari besaran tp pns berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada kelas jabatan terakhir. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pegawai dalam mpp tidak dilakukan penilaian kinerja. pegawai sebagaimana dimaksud pada tidak diwajibkan melakukan penilaian kinerja dalam sistem mang baja. pegawai sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan tp pns. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: faktor faktor pengurangan atas tp pns adalah sebagai berikut: perhitungan capaian kinerja, kepatuhan terhadap siap, kepatuhan . cc. kepatuhan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, laporan barang milik daerah dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi tp tgr), melakukan aktivitas negatif dan kelalaian administratif, pengenaan hukuman disiplin, ketercapaian atas pengukuran kinerja kolektif, tidak melaporkan ketercapaian skp dan atau laporan ketercapaian ikp sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan manipulasi data. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: jenis aktivitas negatif sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut: tidak menggunakan pakaian seragam beserta atributnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau merokok pada ruang publik yang tidak diperkenankan dan pada ruang layanan publik. jenis kelalaian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut: terlambat menyusun dan menetapkan skp sesuai periode yang telah ditetapkan, termasuk bagi plt., plh atau pejabat lain yang memangku jabatan sementara, tidak melakukan penilaian perilaku kerja. ketentuan . ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pengurangan atas tp pns sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: pengurangan tp pns sebesar (empat persen) perhari terhadap pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan keterangan yang sah, pengurangan tp pns sebesar (empat persen) bagi pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dengan ketentuan perhitungan secara kumulatif (tujuh) jam (tiga puluh) menit selama (satu) bulan kehadiran untuk: keterlambatan dibawah (tiga puluh) menit setiap harinya yang dihitung secara akumulasi, dan bagi pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dihitung secara akumulasi. pengurangan tp pns bagi pegawai yang terlambat masuk kerja lebih dari (tiga puluh) menit perhari dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: untuk keterlambatan diatas (tiga puluh) menit sampai dengan (sembilan puluh) menit, pengurangan tp pns sebesar (nol koma lima persen) setiap keterlambatan: untuk keterlambatan diatas (sembilan puluh) menit sampai dengan (seratus lima puluh) menit, pengurangan tp pns sebesar (satu persen) setiap keterlambatan, dan untuk . untuk keterlambatan diatas (seratus lima puluh) menit, pengurangan tp pns sebesar (satu koma lima persen) setiap keterlambatan. pegawai yang tidak patuh terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai waktu yang ditentukan, tp pns dikurangi (sepuluh persen) dalam (satu) bulan secara akumulasi, pegawai yang tidak mengikuti apel pagi tanpa pemberitahuan keterangan yang sah, tp pns dikurangi (satu persen) perhari, pegawai yang tidak mengikuti upacara bendera tanpa ada pemberitahuan keterangan yang sah, tp pns dikurangi (tiga persen) untuk setiap ketidakhadiran, pegawai yang terjaring gerakan disiplin aparatur, tp pns dikurangi (sepuluh persen) dalam (satu) bulan, kepala sekolah yang tidak melakukan validasi dan penilaian perilaku maka tp pns dikurangi sebesar (sepuluh persen) per orang dalam (satu) bulan, pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan pejabat fungsional selaku koordinator dan subkoordinator hasil penyetaraan jabatan triwulan, pegawai yang melakukan aktivitas negatif dan kelalaian administratif, tp pns dikurangi sebesar (tiga persen) perpelanggaran yang dihitung secara akumulasi, bagi. bagi atasan yang melakukan validasi aktivitas bawahannya dan terindikasi memanipulasi data, tp pns dikurangi sebesar (lima puluh persen), pegawai yang tidak melaporkan barang milik daerah dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tp pns dikurangi sebesar 10y6 (sepuluh persen), pegawai dengan jabatan fungsional dan pelaksanatriwulan, dan bagi atasan yang tidak menjatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam tp pns dikurangi sebesar (lima puluh persen) pns terhadapp pns. batasp pns hanya dapat dibayarkan untuk kekurangan (satu) bulan pada bulan berkenaan dengan pertimbangan sekretaris daerah. dihapuegawaibulannya. rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat tanggal pada bulan berikutnya pukul wib. apabila. ketentudan penyelesaian keberatan konsisten. penyelesaian .mang baja atas persetujuan. penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf diselesaikan berdasarkan kewenangan sekretaris daerah selaku pejabat yang berwenangdan diketahui oleh pejabat yang berwenang disertai surat keterangan kekurangan pembayaran dariperangkat daerah berupa surat keterangan kekurangan pembayaran yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. penyelesaian sebagaimana dimaksud pada tidak menghilangkan aktivitas negatif dan kelalaian administratifeaeiasian hukum pada fan merah kota bandung, gan kewosaul man arief, pendeta tingkatpegawai melaporkan aktivitas harian sesuai dengan skp yang telah disusun paling sedikit (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau setara jam atau sejumlah minimal angka kredit sesuai jenjang bagi pejabat fungsional berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku setiap bulannya. perhitungan waktu aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku kumulatif pada bulan berikutnya. perhitungan batas minimal pelaporan aktivitas harian pada bulan bulan tertentu, ditentukan sesuai dengan hari kerja efektif. waktu pengisian aktivitas harian pada sistem mang baja ditetapkan mulai pukul wib sampai dengan pukul wib hari berikutnya. waktu pengisian aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada dikecualikan apabila pengisian aktivitas harian dilakukan pada hari sabtu, minggu maupun hari libur lainnya. batas waktu pengisian aktivitas sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tujuh) hari terhitung sejak pelaksanaan aktivitas harian dan tidak melebihi akhir bulan berkenaan. atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja melakukan validasi atas laporan aktivitas bawahan selaku pejabat yang dinilai. batas waktu validasi aktivitas pada bulan berjalan dilaksanakan paling lambat (lima) hari pertama pada bulan berikutnya. dalam. dalam hal sistem mang ba(satu) hari pada hari berikutnya. pegawai sebagaimana dimaksud pada paling sedikit bertugas selama (satu) bulan. dalam hal pegawai mendapatkan hukuman disiplin tetap berkewajiban melaporkan aktivitas harian. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal terjadi perubahan jabatan pegawai sebelum dan atau tanggal (lima belas) pada bulan berkenaan, maka penilaian kinerja dilakukan pada jabatan baru. dalam hal terjadi perubahan jabatan pegawai setelah tanggal (lima belas) maka penilaian kinerja pada bulan berkenaan dilakukan pada jabatan lama. dalam hal terjadi pindah datang pegawai dan penugasan dari instansi lain sebelum dan atau tanggal (lima belas) pada bulan berkenaan maka penilaian kinerja dilakukan pada bulan berkenaan. dalam hal terjadi pindah datang pegawai dan penugasan dari instansi lain setelah tanggal (lima belas) pada bulan berkenaan maka penilaian kinerja dilakukan pada bulan berikutnyadihitung secara proporsional sesuai capaian kinerja pegawai sejak mengisi aktivitas sampai dengan validasi. penilaian tidak mempengaruhi kinerja atasan. akumulasi penilaian kinerja atas pencapaian nilai aktivitas harus melebihi (lima puluh persen) dalam kurun waktu (satu) bulan sejak mengisi aktivitas sampai dengan validasi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap pegawai dapat diberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap pegawai wajib melaporkan cuti melalui pejabat yang berwenang kepaling lambat (tiga) hari sebelum cuti dilaksanakan. penilaian kinerja bagi pegawai yang menjalani cuti diberikan sesuai dengan capaian kinerja sejumlah hari kerja efektif dikurangi masa cuti pada bulan berkenaan dalam hal pegawai cuti dalam periode pelaporan skp triwulan maka pegawai tetap berkewajiban melaporkan realisasi kinerja triwulanan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi pegawai yang menjalani cuti selama (satu) bulan penuh pada bulan berkenaansebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada: pegawai pada perangkat daerah tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pejabat pengelola keuangan, pejabat pengelola barang dan pejabat pelaksana teknis kegiatan, penyidik pegawai negeri sipil ppn), jabatan lingkup perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, jabatan dengan tugas tertentu, pejabat panitia pengadaan barang jasa, pokja dan pejabat pembuat komitmen: tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada pejabat panitia barang jasa dengan melampirkan dan melaporkan dokumen pengumuman hasil penyedia barang jasa, bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa dan perancang kebijakan barang jasa yang menjadi anggota tim pokja tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan dengan melampirkan dan melaporkan pengumuman hasil penyedia barang jasa, dan tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada pejabat pembuat komitmen dengan melampirkan dan melaporkan dokumen pengumuman hasil penyedia barang jasadiberikan pada kelompok atau jenis jabatan sebagai berikut: pegawai pada perangkat daerah tertentu sesuai peraturan perundang undangan, meliputi: sekretariat daerah, inspektorat daerah, perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang penanaman modal, perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketercapaian target pendapatan daerah yang dikelola, perangkat daerah lain sesuai kebijakan wali kota bandung.ud, kuasa bud, pembantu pejabat pengelola keuangan daerah dan atau pembantu bud, pengguna anggaran pengguna barang dengan ketentuan rentang pagu akumulasi perangkat daerah unit kerja, pejabat . pejabat ketatausahaan keuangan dengan ketentuan rentang pagu akumulasi perangkat daerahperangkat daerah, petugas penyusun akuntansi dan laporan keuangan perangkat daerah dengan ketentuan rentang pagu akumulasi perangkat daerah. bendahara pengeluaran dengan ketentuan rentang pagu akumulasi perangkat daerah, bendahara penerimaan dengan ketentuan rentang pagu target pad pada perangkat daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah pada tahun berkenaan, bendahara pengeluaran pembantu dengan ketentuan rentang pagu akumulasi bidang bagian unit kerja, bendahara penerimaan pembantu dengan ketentuan rentang akumulasi target pad bidang bagian unit kerja, pembantu bendahara pengeluaran yang meliputi: penyusun dokumen dengan ketentuan rentang pagu akumulasi bidang bagian unit kerja, dan pembukuan dan pengurus gaji dengan ketentuan rentang pagu akumulasi belanja gaji dan tunjangan. pembantupemerintah dengan perjanjian kerjperubahan substans. omponen tp ppp terdiri atas: tp ppp berdasarkan beban kerja, dan atau tp ppp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. komponen tp ppp berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan hasil penilaian kinerja berdasarkan capaian aktivitas dan perilaku kerja. tp ppp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penilaian berdasarkan pertimbangan objektifetode perhitungan terhadap komponen tp ppp berdasarkan beban kerja, yaitu: tp ppp berdasarkan beban kerja diberikan atas perhitungan basic tambahan penghasilan dan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, perhitungan . perhitungan atas komponen tp ppp berdasarkan beban kerja memperhatikan capaian penilaian kinerja meliputi penilaian aktivitas dan perilaku kerjapppplebih dari (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan maka pegawai hanya diberikan (tujuh puluh lima persen) dari tp ppp berdasarkan beban kerja sesuai dengan jabatannyapegawai dengan jabatan guru yang tidak hadir dengan alasan sakit, diberikan pengurangan sebesar (dua koma lima persen) dari besaran tp ppp pada setiap ketidakhadirannya setelah hari ketiga. ketentuan . ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: cuti sakit bagi pegawai yang mengalami kecelakaan pada saat melaksanakan tugas dan kewajibannya, tp ppp dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: cuti sakit selama (satu) tahun dibayarkan (lima puluh persen) dari tunjangan berdasarkan beban kerja pada jabatan terakhir yang didudukinya, cuti sakit dapat diperpanjang selama (enam) bulan dan dapat dibayarkan (dua puluh lima persen) dari tunjangan berdasarkan beban kerja pada jabatan terakhir yang didudukinya, dan wajib melampirkan surat keterangan dari rumah sakit. dalam hal pegawai yang mengalami kecelakaan dan telah melaksanakan cuti sakit lebih dari (satu) tahun (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ppk melakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tanpa permintakota bandung, tabkomite penataan dan pengembangan ekonomi kreatifataan dan pengembangan ekonomi kreatif, perlupenataan dan pengembangan ekonomi kreatif lembaran daerah kota bandung tahun nomor tambahan lembaran daerah kota bandungekonomi kreatif. kepala dinas adalah kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung. komite penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang selanjutnya disebut komite,bagian kedua maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan wali kota ini adalah sebagai pedoman, arahan, dan rujukan dalam pembentukan, mekanisme kerja, dan pengisian keanggotaan komite. . https: jdih.bandung.go.id home tujuan pembentukan komite yaitu: sebagai mitra pemerintah daerah kota dalam menyelenggarakan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif: dan sebagai lembaga nonstruktural yang berfungsi memberikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan kepada wali kota dan dinas dalam penyelenggaraan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. bab pembentukan dan kedudukan wali kota membentuk komite untuk menyelenggarakan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. komite sebagaimana dimaksud pada berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang bersifat nonstruktural. bab tugas dan fungsi komite mempunyai tugas: melakukan koordinasi antarkomunitas ekonomi kreatif baik tingkat daerah kabupaten kota, provinsi, nasional, maupun internasional, melakukan . https: jdih.bandung.go.id home:, dan tugas lainnya yang diberikan oleh wali kota dalam rangka mengembangkan, memperkuat, dan meningkatkan ekonomi kreatif. komite memiliki fungsi sebagai mitra strategis yang produktif dan berkelanjutan guna menunjang kebijakan pemerintah daerah kota dalam menyelenggarakan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan komitmen: menegakkan dan menjaga citra, nama baik, reputasi, dan wibawa komite, menghadiri dan aktif dalam rapat rapat dan berbagai kegiatan komite, dan bersikap dan berperilaku sesuai dengan kaidah hukum dan etika. bab susunan organisasi dan tata kerja susunan organisasi komite meliputi: seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dua orang sekretaris merangkap anggota, beberapa anggota dewan pakar, dan staf sekretariat yang berasal dari dinas. tata kerja komite dilaksanakan untuk memperlancar tugas dan fungsi komite yang meliputi: melaksanakan tugas dan fungsi komite yang terbagi dalam bidang bidang, menyusun . https: jdih.bandung.go.id home menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran yang diusulkan kepada dinas, melakukan kajian, telaahan, penelitian, verifikasi, evaluasi, dan rekomendasi sesuai dengan bidangnya, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada wali kota melalui kepala dinas. bab keanggotaan dan masa bhakti jumlah keanggotaan komite paling banyak (dua puluh tiga) orang. unsur keanggotaan komite terdiri atas: unsur pemerintah daerah kota, unsur akademisi: cc. unsur pelaku ekonomi kreatif: unsur dunia usaha: unsur media, unsureanggotaan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kriteria paling sedikit: memiliki penguasaan dan pemahaman yang baik dan memadai mengenai ekonomi kreatif, memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk menata dan mengembangkan, serta memajukan ekonomi kreatif: cc. memiliki pengalaman, karya, dan prestasi dalam bidang ekonomi kreatif, dan memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan. wali kota menugaskan kepala dinas untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota komite. penjaringan . https: jdih.bandung.go.id home penjaringan dan penyaringan calon anggota komite sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara cermat, transparan, objektif, profesional, dan terukur. keanggotaan komite ditetapkan dengan keputusan wali kota. masa bhakti anggota komite adalah (tiga) tahun. bab laporan kerja dan pertanggungjawaban komite wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara periodik dan atau sewaktu waktu kepada wali kota melalui kepala dinas. kepala dinas secara periodik atau sewaktu waktu dapat meminta laporan dari komite. komite dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada wali kota melalui kepala dinas. bab vii pemberhentian pemberhentian keanggotaan komite dilakukan karena: meninggal dunia, masa bhakti sebagai anggota sudah berakhir, cc. mengundurkan diri atas permintaan sendiri, diberhentikan karena tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota komite, tidak memenuhi lagi kriteria sebagai anggota komite, danetika, dan kepatutan. dalam . https: jdih.bandung.go.id home dalam hal anggota komite diberhentikan sebagaimana dimaksud pada wali kota atas usulan kepala dinas dapat mengganti dengan anggota yang baru yang memenuhi persyaratan sebagaimanala.bagian hukum pada sekrearatapaerah kota bandung, het seo rang ta) santosa: arief, s.h. penyesuaian tugas dan fungsi pada perangkat daerah lingkungan pemerintah kota bandung, sehingga peraturan wali kota ter:, dan pengembangan kota bandung berita daerah kota bandung tahun nomor memutuskan: . https: jdih.bandung.go.id home memutuskan: menetapkanforum tsl dibentuk dan ditetapkan oleh wali kota yang keanggotaannya terdiri dari unsur: pemerintah daerah, pelaku dunia usaha, dan akademisi, masa jabatan forum tsl sebagaimana dimaksud pada adalah (empat) tahun. anggota . https: jdih.bandung.go.id homeoleh masing masing kepala perangkat daerah melalui kepala badan perencanaan, penelitian dan pengembangan kota bandung dan disetujui oleh sekretaris daerah kota bandung, dan berasal dari badan perencanaan, penelitian dan pengembangan kota bandung yang mempunyai kewenangan, tugas dan fungsi bidang perencanaan perekonomian selaku sekretariat forum tsl, dan perangkat daerah yang tugas(oasepmulyana. s.h fp peftibina nip.1963f6z1 https: jdih.bandung.go.id home |
salinan kan paktujuh puluh lima. lokasi wisata sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: saung angklung mang udio, kebun binatang bandung, cc.: kapasitas kebun binatang bandung, paling banyak (dua ribu) orang per pada satu waktu:kapasitas kiara artha park, paling banyak (seribu lima ratus) orang per pada satu waktu, dan kapasitas taman lalu lintas(lima puluh persen). kapasitas pengunjung museum dan galeri seni dibatasi paling banyak (tujuh puluh limadua yang dilaksanakan luar ruangan. kegiatan aktivitas event dan atau konser seni musik budaya yang dilaksanakan dalam: cc. untuk ruangan dengan kapasitas (enam ratus)etentuan mengenai waktu dan teknis kegiatan aktivitas event dan atau konser seni musik budaya yang dilaksanakan dalam ruangan.,fl.tujuh puluh lima persen) dari kapasitas ruangan::g. ema suwarna berita daerah kota bandung tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya pala bagian hukum pada sekar daerah kota bandung, setda u4. tosa:beberapas5):: kapasitas pengunjung paling banyak 75x (tujuh puluh lima persen):.lima,,penyediaan . |
eosdalam rangka penanganan dampak ekonomirkembangannya sebagai maknanganan corona vi, pajak air tanah untuk masa pajak bulan agustus, september, oktober, november dan desember tahun dan pembebasan pbb atas objek pajak dengan ketetapan pbb sampai dengan rp100. (seratus ribu rupiah) serta pengurangan pbb sebesar (seratus persen! untuk veteran republik indonesia. ketentuan diubah dan diantara (dua) dan disisipkan (tiga) yakni 2a, dan 2c, sehingga berbunyi sebagai berikut jatuh tempo pembayaran pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah untuk masa pajak bulan agustus sampai dengan bulan november dilaksanakan pada akhir bulan berikutnya. pembebasan . https: jdih.bandung.go.id(2a) wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan dan wajib pajak parkir dapat mengajukan angsuran pembayaran untuk masa pajak bulan maret sampai dengan bulan desember dapat dilakukan anggarannya sampai dengan bulan desember (2b) penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak hotel, pajak restoran pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah yang memiliki pajak terutang sampai dengan tahun (2c) penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam (2b), berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran terhitung mulai tanggal ditetapkan peraturan wali kota ini sampai dengan pembayaran tanggal desember pemberlakuan nop pbbsampai dengan bulan juli pembebasan pbbberdasarkan jenis penggunaan bangunan perumahan rumah. besarnya pengurangan pajak terhadapdiberikan pengurangan sebesar (seratus persen) dari besarnya pajak terutang. kepala bpp melakukan sosialisasi pemberian insentif pajak daerah dalam rangka penanganan dampak ekonomi covid daerah kota kotaizinan berusaha berita daerah kota bandung tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan wali kota bandungung. perizinan . https: jdih.bandung.go.id homekegiatan dan diberikan dalam bentuk surat keputusan atau pemenuhan standarbab . https: jdih.bandung.go.id home bab maksud dan tujuan, ruang lingkup bagian kesatulam urusan dan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berusaha daerah. tujuan dibentuknya peraturan wali kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berusaha daerah. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan perizinan berusaha daerah kota meliputi: perizinan berusaha, nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah: cc. persetujuan bangunan gedung sebagai persyaratan dasar dari perizinan berusaha, dan persetujuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab . https: jdih.bandung.go.id home bab iii penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berusaha bagian kesatu perizinan berusaha ruang lingkup penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua nonperizinan penyelenggaraan nonperizinan meliputi: penerimaan atau penolakan berkas permohonan, penerbitan nonperizinan, cc. penyerahan nonperizinan, dan pencabutan atas permohonan sendiri dan pembatalan nonperizinan. penandatanganan nonperizinan meliputi: penandatanganan nonperizinan baru, penandatanganan nonperizinan perubahan, cc. penandatanganan nonperizinan perpanjangan, penandatanganan nonperizinan perluasan, penandatanganan salinan nonperizinan, penandatanganan legalisasi nonperizinan, penandatanganan pencabutan nonperizinan, dan penandatanganan pembekuan nonperizinan. penandatanganan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: splitting izin mendirikan bangunan (bagi yang memiliki naskah izin mendirikan bangunan), salinan izin mendirikan bangunan (bagi yang memiliki naskah izin mendirikan bangunan): cc. revisi. https: jdih.bandung.go.id home revisi izin mendirikan bangunan (bagi yang memiliki naskah izin mendirikan bangunan): izin khusus waktu pelayanan (bagi pusat perbelanjaan dan toko swalayan), izin optometris, izin praktik mandiri dokter gigi spesialis, izin dokter umum, izin perawat, izin tenaga teknis kefarmasian, izin praktik teknisi kardiovaskuler, izin dokter gigi, izin okupasi terapis, izin penata anestesi, izin bidan, izin praktik mandiri erotis prostetik, izin refraksionis optisien, izin praktik mandiri fisioterapis, izin terapis wicara, izin teknisi gigi, izin praktik mandiri tenaga gizi, izin program pendidikan dokter gigi spesialis, izin praktik mandiri terapis wicara, izin praktik mandiri dokter umum, izin praktik dokter hewan, izin psikologi klinis, izin praktik mandiri dokter gigi, aa. izin elektromedis: bb. izin praktik mandiri psikolog klinis, cc. izin praktik mandiri bidan, dd. izin apoteker, ee. izin dokter spesialis, ff. izin fisioterapis, gg. izin radiografi, hh. izin dokter gigi spesialis, ii. sertifikat laik sehat hotel, izin tenaga gizi, kk. izin ahli teknologi laboratorium medik, il. izin . https: jdih.bandung.go.id home izin terapis gigi dan mulut, mm. izin perekam medik, nn. izin praktik mandiri okupasi terapis, oo. izin praktik tenaga kesehatan tradisional interkontinental fasilitas kesehatan, pp. izin praktik tenaga kesehatan tradisional interkontinental mandiri, gg. izin program pendidikan dokter spesialis, rr. izin praktik mandiri terapis gigi dan mulut, ss. izin praktik dokter internship, tt. izin praktik mandiri perawat, uu. izin sanitation, vv. izin praktik mandiri dokter spesialis, ww. izin praktik akupunktur terapis sipat), xx. izin tukang gigi, yy. izin praktik tenaga kesehatan tradisional jamu, zz. izin pendirian satuan pendidikan anak usia dini (paud), aaa. izin pendirian satuan pendidikan non formal dan informal, bbb. izin pendirian satuan pendidikan dasar, ccc. izin penyelenggaraan reklame permanen halaman (persil) dan bangunan, ddd. izin penyelenggaraan reklame permanen taman, eee. izin penyelenggaraan reklame kendaraan, fff. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, ggg. izin pengelolaan tempat parkir, hhh. izin penyelenggaraan reklame insidentil, iii. izin penyelenggaraan reklame permanen bahu jalan term jalan trotoar, jembatan, jalan layang, jalan tol, jembatan kereta api dan shelter, ji: izin penyelenggaraan reklame permanen jembatan penyeberangan orang dan bando jalan, kkk. izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, izin operasional bengkel tertunduk, mmm. izin operasional bengkel umum, nnn. surat. https: jdih.bandung.go.id home nnn. surat terdaftar penyekat tradisional (stat), kartu pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek, dan ppp. kartu pengawasan angkutan orang dalam trayek. penyelenggaraan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui sistem informasi perizinan online dpmptsp kota bandung hay.u tampil . bab pendelegasian wali kota berwenang dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, nonperizinan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam menyelenggarakan perizinan berusaha, nonperizinan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada didelegasikan kepada kepala dinas. bab pelaporan kepala dinas melaporkan hasil penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan kepada wali kota melalui sekretaris daerah secara berkala setiap (tiga) bulan sekali dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. laporan sebagaimana dimaksud pada (l), dilakukan secara manual dan atau secara elektronik. bab . https: jdih.bandung.go.id homendelegasian sebagian wewenangiat.daerah kota bandung, lang lukman arief, s.h. (telah ditetapkangugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease covid tingkat kota dengan tetap mengutamakan perlindungan kesehatan dan keselamatan warga dan mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat maka diperlukan upaya peningkatan disiplin dan ketaatan hukum warga masyarakat:ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: selama pandemi covid kegiatan lokasi wisata yang diperbolehkan mencakup: kebun binatang, danbuka pukul wib sampai dengan tutup pukulangkutan . https: jdih.bandung.go.idwali kota ini: dan angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat mengangkut orang atau barang dengan ketentuan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari wali kota selaku ketua umum gugus tugas tingkat kota sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota iniiubah,salon kecantikan, klinik kecantikan, panti pijat, refleksi, mandi uap, spa massage, arena bermain anakketentuan . https: jdih.bandung.go.idgugus tugas tingkat kotaangkutan roda dua berbasis aplikasi, kegiatan aktivitas usaha gym, milyar dan drive cinema, dan kegiatan usaha salon khususnya potong rambut dan barbershop. wali kotaota. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:etua gugus tugas tingkat kota melalui sekretaris daerah selaku ketua pelaksana harian gugus tugas tingkat kota setelah mendapat rekomendasi teknis dari: kepala . https: jdih.bandung.go.id kepala dinas kebudayaan dan pariwisata untuk kegiatan aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf kepala dinas perdagangan dan perindustrian untuk kegiatan aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala dinas pemuda dan olahraga kota bandung untuk kegiatan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan kepala dinas perhubungan kota bandung untuk kegiatan aktivitas usaha sebagaimana dimaksud dalamwali kota selaku ketua gugus tugas tingkat kota mendisposisi kepada sekretaris daerah kota bandung selaku ketua pelaksana harian gugus tugas tingkat kotaota. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah kotaketentuan . https: jdih.bandung.go.id ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran akbcatatan kepolisian terhadap para pelanggar, j .. https: jdih.bandung.go.id tahapan penerapan sanksi dilakukantingkat kota, gugus tugas tingkat kecamatan dan gugus tugas tingkat kelurahan. gugus tugas tingkat kecamatan dan gugus tugas tingkat kelurahantara . https: jdih.bandung.go.id antara ketentuan dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga dan berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang melanggar ketentuan huruf sampai dengan huruf. https: jdih.bandung.go.id setiap pimpinan pemilik pengelola penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan dan dan sampai dengan dan dikenakan sanksi administratif dalam bentuk: teguran lisan, dan teguran tertulis. https: jdih.bandung.go.idmilik pengelola penanggungjawab pengemudi angkutan. https: jdih.bandung.go.id setiap pemilik pengelola penanggungjawab pengemudi angkutan roda dua berbasis aplikasidan penghentian kegiatan, pengenaan . https: jdih.bandung.go.id pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dan sampai dengan berakhir setelah pelanggar memenuhi ketentuan protokol kesehatakb berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar akb.akb, yang selanjutnya disetorkan kas daerah kota. surat ketetapan denda administratif akbakb tingkat kota, dan kepala seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan untuk pelanggaran akb tingkat kecamatan dan kelurahan. ketentuan lampiran huruf pusat perbelanjaan mall toko modern pertokoan dan sejenisny(#setda nup. https: jdih.bandung.go.id lampiran peraturan wali kota bandung nomor tahun tanggal juli pusat perbelanjaan mall toko modern, pembentukangawai karyawan, cc.. https: jdih.bandung.go.id pengaturan jarak paling dekat380j ., jika. https: jdih.bandung.go.id. https: jdih.bandung.go.id j toko modern pertokoan dan sejenisnyduawali kota bandung, ttd. oded mohamad danial salinan sesuai dengan aslinya kepada bagian hukum pada ema kota bandung, sekda anna sehari, tr https: jdih.bandung.go.id. https: jdih.bandung.go.perhatikan: . https: jdih.bandung.go.id memperhatikan:menteri kesehatan nomor pm. tanggal juli perihal penerapan adaptasi kebiasaan baru provinsi jawa barat luar wilayah bebek, surat edaran gubernur jawa barat nomor hukum tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar bidang transportasi wilayah provinsi jawa barat, surat edaran gubernur jawa barat nomor hukum tentang pendampingan pelaksanaan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian corona virus disease covid lingkungan pondok pesantreiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam pelaksanaan akb selama pandemi covid kegiatan pusat perbelanjaan mall pertokoan dan sejenisnya diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan ketentuan wajib menerapkan secarahttps: jdih.bandung.go.id waktu operasional pusat perbelanjaan mall pertokoantidak ada perubahandanpusat perbelanjaan mall tidak diperbolehkan membuka kegiatan usaha untuk spa, karaoke, bioskop, salon kecantikan, klinik kecantikan, massage pijat refleksi dan arena bermain anak. ketentuan . https: jdih.bandung.go.karaoke, salon kecantikan |
aset,. https: jdih.bandung.go.idtd. https: jdih.bandung.go.id utd satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama, terdiri atashttps: jdih.bandung.go.iddan smpn bandung.satuan pendidikan berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas bawah koordinasi bidang. bagian kedua susunan organisasi susunanterdiri atas: kepala, dan jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi taman kanak kanakdasarmenengah pertama terdiri atas: kepala, wakil kepala, dan jabatan pelaksana dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi satuan pendidikbagian kesatu satuan paud dan pendidikan masyarakat sanggar kegiatan belajar satuan paud dan pendidikan masyarakat sanggar kegiatan belajar memiliki tugas melaksanakan pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia (enam) tahun dan pendidikan masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada satuan paud dan pendidikan masyarakat sanggar kegiatan belajar menyelenggarakan fungsi: pelayananud dan pendidikan masyarakat sanggar kegiatan belajar. satuan paud dan pendidikan masyarakat sanggar kegiatan belajardua mempunyai tugas mengelola pendidikan anak usia dini usia (empat) sampai (enam) tahun yang terdiri atas: kelompok aj, dan kelompok. https: jdih.bandung.go.id bagian ketigaempat smp dan atau masyarakat, dan cc. pelaksanaan administrasi. smp . https: jdih.bandung.go.id smpwakil kepala satuan pendidikankepegawaian kepala satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru pamong belajarkepala kelompok jabatan pelaksana kelompok jabatan fungsional satuan pendidikan kepala kelompok jabatan pelaksana kelompok jabatan fungsional https: jdih.bandung.go.id satuan pendidikan kepala kelompok jabatan pelaksana kelompok jabatan fungsional satuan pendidikan smp kepala wakil kepala kelompok jabatan pelaksandinasjenjang pendidikan anak usia dini (usia tahun atau bawahnya) dalam bentukpembentukan dengan peraturan wali kota ini dibentuk utd satuan pendidikan pada dinas. utd sebagaimana dimaksud dalam berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. utd satuan pendidikan, meliputi: utd satuan pendidikan anak usia dini paud) dan pendidikan masyarakat sanggar kegiatan belajar. utd satuan pendidikan negeri, terdiri atas: negeri sedang serang, negeri center, negeri ditarik, dan negeri batununggal. utd . https: jdih.bandung.go.id utd satuan pendidikan formal sekolah dasar negeri, terdiri atas:on16on21. https: jdih.bandung.go.id. https: jdih.bandung.go.id. https: jdih.bandung.go.id,. https: jdih.bandung.go.id sdn sukaraja kota bandung, sdn babakan sari babakan surabaya kota bandung, sdn sukalaksana kota bandung, sdn sukamar. https: jdih.bandung.go.id |
salinan kat:5)erja rta merah kota bandung, seo anita 5: mencuci tangan dengan memakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, cc. membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak (physical distancing):fl. membatasi aktivitas tempat umum: tidak merokok tempat fasilitas umum: dan tidak meludah sembarang tempat. setiap .: kegiatan tempat atau fasilitas umum: dan spa massage., cc. untuk ruangan dengan kapasitas (enam ratus) orangcc. untuk ruangan dengan kapasitas (seribu) orangorangorangcc..giatan aktivitas usaha gym diperbolehkan dengan ketentuan: kapasitas paling banyak 75x (tujuh puluh lima::. |
wali kota bandung provinsi jawa barat dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bandung, menimbang bahwatarif, sehingga peraturan wali kota termaksud perlu digantipemimpin badan layanan umum daerah mengusulkan perubahan tarif layanan yang kemudijib bayar kawasan berpengelola meliputi: kawasan rumah tinggal, kawasan hotel losmen penginapan konstan, cc. kawasan restoran rumah makan, kawasan supermarket mall minimarket swalayan pasar, kawasan toko rumah toko (ruko) dan rumah kantor (bukan), kawasan industri pabrik bengkel ruang pamer, kawasan perusahaan angkutan gudang jasa pengiriman barang, kawasan perusahaan jasa bank, kawasan kantor swasta, kawasan industri rumah tangga, kawasan pelayanan pendidikan swasta, il. kawasan pelayanan kesehatan swasta, kawasan tempat hiburan rekreasi olah raga, kawasan kantor pemerintahan, oo. kawasankawasanrumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: rumah tinggal kelas (satu) yaitu rumah tinggal dengan spesifikasi memiliki sambungan listrik pln dengan daya terpasang (empat ratus lima puluh volt ampere), rumah. rumah tinggal kelas (dua) yaitu rumah tinggal dengan spesifikasi memiliki sambungan listrik pln dengan daya terpasang (sembilan ratus volt ampere) sampai dengan (seribu tiga ratus volt ampere), cc. rumah tinggal kelas (tigseribu tiga ratus volt ampere) sampai dengan (dua ribu dua ratus volt ampere), rumah tinggal kelas (empatdua ribu dua ratus volt ampere) sampai dengan (tiga ribu enam ratus volt ampere), rumah tinggal kelas (limtiga ribu enam ratus volt ampere) sampai dengan (lima ribu lima ratus volt ampere), rumah tinggal kelas (enamlima ribu lima ratus volt ampere). golongan wajib bayar komersial sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: hotel losmen penginapan konst. fl. perusahaan angkutan gudang jasa pengiriman barang, perusahaan jasa bank, kantor swasta, industri rumah tangga, j . pelayanan pendidikan swasta, pelayanan kesehatan swasta, il. tempat hiburan rekreasi olah raga, dan kegiatan lainnya yang masuk kategori kawasan berpengelola. golongan wajib bayar nonkomersial sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kantor pemerintahan,cc.sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi rumah ibadah yang memiliki fasilitas yang dipergunakan untuk kegiatan komersial. golongan wajib bayar angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: angkutan kota, taxi, mini bus: bus umum, dan bus pariwisata. bab struktur dan besaran tarif jasa struktur dan besaran tarif layanantata cara penetapan penetapan tarif layanan jasa untuk wajib bayar golongan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara: pendataan nama setiap wajib bayar berdasarkan layanan jasa yang diterima sebagaimana dimaksud dalam kelas rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam dan besaran tarif layanan jasa berdasarkan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam disusun sebagai daftar wajib bayar pada setiap wilayah rukun tetangga, daftar wajib bayar pada setiap wilayah rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani oleh ketua rukun tetangga dan pegawai dari utd pengelolaan sampah yang ditugaskan melakukan pendataan oleh pemimpin blue, daftar wajib bayar yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan daftar penetapan tarif layanan jasa dalam setiap wilayah rukun tetangga, disampaikan kepada setiap pemilik pengguna rumah tinggal oleh ketua rukun tetangga dalam wilayah masing masing,guna rumah tinggal, daftar . daftar penetapan tarif layanan jasa dalam setiap rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada huruf dalam satu wilayah rukun warga, disusun dalam daftar rekapitulasi wajib bayar per rukun tetangga, ditandatangani oleh ketua rukun wargaokumen penetapan tarif layanan jasa dalam setiap wilayah rukun warga, daftar penetapan tarif layanan jasa dalam setiap wilayah rukun warga sebagaimana dimaksud pada huruf disusun rekapitulasi wajib bayar per rukun warga dalam satu wilayah kelurahan, ditandatangani oleh lurahaftar penetapan tarif layanan jasa dalam setiap wilayah kelurahan, daftar penetapan tarif layanan jasa dalam setiap wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf disusun rekapitulasi wajib bayar per kelurahan dalam satu wilayah kecamatan, ditandatangani oleh camat dan pemimpin blue dan ditetapkan sebagai dokumen penetapan tarif layanan jasa dalam setiap wilayah kecamatan. daftar penetapan tarif layanan jasa dalam setiap wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan data potensi tagihan layanan jasa dalam setiap wilayah kecamatan. data golongan rumah tinggal kawasan tidak berpengelola skala daerah kota. data potensi tagihan layanan jasa sebagaimana dimaksud pada diperbaharui setiap (tiga) tahun sekali. penetapan tarif layanan jasa untuk wajib bayar golongan komersial, nonkomersial dan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dilakuk tarif layanan yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf bb, dituangkan dalambesaran tarif layanan jasa yang disepakatiomersial, nonkomersial dan sosial: dan besaran. besaran tarif layanan jasa yang disepakati sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dituangkan dalam kontrak pelayanan dengan layanan khusus. layanan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf adalah layanan jasa berdasarkan permintaan pengguna jasa berkaitan dengan waktu, volume dan jenis layanan dan dituangkan dalam kontrak pelayanan. penetapan tarif layanan jasa disusunbentuk formulir penetapan besaran tarif layanan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh pemimpin blue. penetapan besaran tarif layanan jasa yang harus dibayar oleh setiap wajib bayar golongan pedagang tidak tetap pedagang kaki lima pedagang sektor informal dan golongan angkutan umum taxi minibus bus umum bus pariwisata berlaku tarif sebagaimana dimaksud dalam tanpa harus disertai dengan surat penetapan. penetapan tarif layanan jasa untuk wajib bayar golongan keramaian umum sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara: penyelenggara keramaian mengajukan permohonan penyediaan layanan jasa penanganan sampah kepada utd pengelolaan sampah, permohonan . permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf berisi jenis kegiatan, waktu, tempat dan jenis layanan jasa, utd pengelolaan sampah menetapkan besaran tarif layanan jasa berdasarkan volume layanan dan satuan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam danvolume pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung berdasarkan perkiraan timbunan sampah yang akan timbul dengan batas toleransi lebih kurang (sepuluh) persen,eramaian. penetapan tarif layanan jasa untuk wajib bayar pengguna jasa kawasan berpengelola sebagaimana dimaksud dalam dilakukan deng. besaran tarif layanan yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada hurufdokumenawasan berpengelola. penetapan tarif layanan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf rekapitulasidata potensi tagihan layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam danpotensi pendapatan layanan jasa untuk wajib bayar skala daerah kota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai potensi pendapatan layanan jasa utd pengelolaan sampah. bab . bab vii penyesuaian tarif jasa tarif layanan jasa penangankewenangan pemungutan pemerintah daerah kota berwenang melakukan pemungutan jasa pelayanan penanganan sampah kepada wajib bayar. pelaksanaan kewenangan melakukan pemungutan jasa penanganan pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh utd pengelolaan sampah. pelaksanaan kewenangan oleh utd pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak lain berdasarkan pertimbangan efektifitas, efisiensi pelayanan dan hasil pemungutan jasa pelayantata cara pemungutan pemungutan layanan jasa kepada wajib bayar golongan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan daftar wajib bayar sebagaimana dimaksud dalam huruf uttd pengelolaan sampah menerbitkan surat tagihan layanan jasa kepada setiap wajib bayar berdasarkan daftar wajib bayar sebagaimana dimaksud pada pada akhir bulan ke n. penyampaian surat tagihan layanan jasa sebagaimana dimaksud pada dapat melalui pihak lain yang bekerja sama dengan pid pengelolaan sampah. setiap wajib bayar yang telah menerima tagihan layanan jasa sebagaimana dimaksud pada melakukan pembayaran layanan jasa paling lama (lima belas) hari pertama pada bulan nt1 kas utd pengelolaan sampah. pembayaran layanan jasa sebagaimana dimaksud pada dapat melalui pihak yang bekerja sama dengan utd pengelolaan sampah kas utd pengelolaan sampah. utd pengelolaan sampah menerbitkan bukti bayar atas tagihan yang sudah dibayarkan oleh wajib bayar. utd pengelolaan sampah membuat evaluasi wajib bayar layanan jasa yang telah memenuhi kewajiban membayar jasa dan yang belum membayar jasa berdasarkan tagihan layanan jasa sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana elektronik yang diatur dengan peraturan pemimpin utd pengelolaan sampah. pemungutan layanan jasa kepada wajib bayar golongan komersial, nonkomersial dan sosial pada kawasan tidak berpengelola dilakukan berdasarkan penetapan besaran tarif layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf atau berdasarkan kontrak pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf utd.da akhir bulan berjalana tanggal (lima belas) pada bulan berikutnyakolektif melalui pihak yang bekerja sama dengan utd pengelolaan sampah, dan atau pembayaran secara elektronik. pemungutan layanan jasa kepada wajib bayar penyelenggara keramaian dilakukan berdasarkan formulir penetapan tarif layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam hurufling lambat (satu) hari sebelum penyelenggaraan keramaian.da hari pelaksanaan keramaiandalam kurangan bayar sebagaimana dimaksud pada wajib bayar harus memenuhi kekurangan bayar tersebutlebihan bayar sebagaimana dimaksud pada utd pengelolaan sampah harus mengembalikan kelebihan bayar tersebut. kekurangan bayar dan kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada dan diselesaikan paling lama (dua) hari kerja setelah berakhirnya penyelenggaraan keramaian. pemungutan layanan jasa kepada setiap wajib bayar pedagang tidak tetap pedagang kaki lima pedagang sektor informal,. pemungutan layanan jasa terhadap setiap wajib bayar golongan angkutan umum minibus bus umum bus pariwisata., dan pemungutan layanan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan melalui kerja sama antara utd pengelolaan sampah dengan organisasi atau pengusaha angkutan. pemungutan layanan jasa kepada golongan wajib bayar kawasan berpengelola, dilakukan berdasarkan penetapan besaran tarif layanan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf atau melalui kontrak layanan. kontrak layanan berkaitan dengan waktu, volume dan jenis layanan sesuai dengan permintaan wajib bayar. utd pengelolaan sampah menerbitkan surat tagihan layanan jasa bulan berjalan kepada setiap wajib bayar sebagaimana dimaksud pada pada awal bulan berikutnyabat (lima belas) hari kalender dari tanggal terbit surat tagihan. s5) pelaksanaan pembayaran tarif layanan jasa sebagaimana dimaksud pada dapat. pemungutan layanan jasa dapat dilakukan melalui kerja sama antara utd pengelolaan sampah dengan pihak lain melalui perjanjian kerja sama. pelaksanaan pemungutan layanan jasa sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kompensasi dengan besaran dituangkan dalam perjanjian kerja sama. setiap wajib bayar harus membayar tagihan layanan jasa yang terutang. apabila tagihan terutang sebagaimana dimaksud pada tidak dibayarkan dalam waktu (lima belas) hari kalender, maka diberikan surat tagihan kedua. surat penghentian pelayanan akan dilakukan apabila wajib bayar tidak melakukan pembayaran paling lambat (lima belas) hari kalender dari surat tagihan kedua. pelayanan berikutnya dapat dilakukrif layan ditujukan kepada pemimpin blue. pemimpin bluea (satu) bulan setelah diterimanya pengajuan surat keberatan. apabila rif layanan tidak tertunda dengan diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada dan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib bayar sebagaimana dimaksud pada yang disepakati antara wajib bayar dengan utd pengelolaan sampah berdasarkan perhitungan volume sampah yang dibuang. wali kota mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan atas keberatan wajib bayar terhadap penetapan tarif layanan. penetapan keputusan atas keberatan wajib bayar terhadap penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada didelegasikan kepada pemimpin blue. pemimpin blue dapat memberikan keringanan atau penghentian pemungutan tarif layanankadaluarsa pemungutan layanan jasa kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu (tiga) tahun terhitung sejak saat terulangnya pemungutan layanan jasa. kadaluarsa . kadaluarsa penagihan layanan jasaarsa piutang layanan jasjasa yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh wali kota kan kota bandung, "key padang (se "lan tr3 sante man arief, penata tingkat nip. lampiran peraturan wali kota bandung nomor tahun tanggal mei struktur dan besaran tarif layanan jasa struktur dan besaran tarif wajib bayar rumah tinggal yang berupa layanan pengangkutan sampah dari tps tpa sebagai berikut: golongan daya listrik besaran tarif rumah tinggal rp bulan kelas sampai dengan va. kelas sampai dengan kelas4 lebih dari sampai dengan kelas lebih dari sampai dengan va. jae perairan ii. struktur dan besaran tarif komersial dan non komersialjenis usaha indeks tarif penetapan rp m3 tarif besar sedang kecil menengah golongan berbintang lebih berbintang melati dan komersial dari sampai sejenisnya hotel losmen dengan ioo00 penginapan golongan terletak terletak di| terletak komersial jalan arteri jalan jalan local usaha lainnya primer dan kolektor dan sekunder primer dan lingkungan atau luas sekunder atau luas tarif per bangunan atau luas bangunan lebih dari bangunan kurang dari tah atau sama volume sampai dengan manga dengan golongan non |a. terletak terletak terletak komersial dijalan arteri jalan jalan lokal primer dan kolektor dan sekunder primer dan lingkungan atau luas sekunder atau luas bangunan atauluas bangunan lebih dari bangunan kurang dari m2: atau sama rumah sampai dengan tinggal yang dengan mendapatkan pelayanan khusus ini. besaran tarif wajib bayar golongan sosial adalah sebesar rp45. per meter kubik dengan perhitungan sebagai berikut:2. per hari. struktur dan besaran tarif wajib bayar golongan angkutan umum sebagai berikut: jenis angkutan tarif rp hari) angkutan kota. mini bus non bus vi. besaran tarif untuk jasa pelayanan khusus adalah sebesar: tarif per 35y6 dari tarif per m3) volume sampah indeks jenis usaha. vii. besaran tarif keramaian umum adalah sebesar: tarif per 35y6 dari tarif per m3) volume sampah. viii. golongan rumah tinggal pada kawasan tidak berpengelola dan kawasan berpengelola yang telah melakukan kegiatan pengelolaan sampah sumber melalui gerakan kang pisan, dapat mengajukan perhitungan besaran tarif sebesar: tarif yang harus dibayarkan persentase sampah yang berkurang tps tarif yang harus dibayarkan). ix. besaran tarif untuk penerima manfaat yaitu wajib bayar yang melakukan pembuangan langsung tpa adalah sebesar: tarif per volume sampah indeks jenis usaha besaran tarif sewa fasilitas pelayanan kontainer adalah sebagai berikut: tara sewa kota bandung, salinan sesuai dengan aslinya ttd. kerabat bagian hukum yana mulyana pada aria marah kota bandung, kan mar lukman arief, tingkat nip.. babidaerah bidang lingkungan hidup. unit. unit pelaksana teknis daerah pengelolaan sampah yang selanjutnya disingkat dengan pidsampahyang ditetapkan sebagai pejabat pengelola blue. tarif layanan adalah besaran pungutan tagihan kepada wajib bayar sebagai imbalan jasa atas penyediaan layanan jasa yang diberikan oleh utd pengelolaan sampah. layanan jasa adalah kegiatan pelayanan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang disediakan oleh utd pengelolaan sampah kepada pengguna jasa. wajib bayar adalah pengguna jasa. pengguna jasa adalah orang atau badan yang menggunakan dan atau menikmati layanan jalayanan jasa utd pengelolaan sampah menyediakan layanan jasa kepada pengguna jasa yang terdiri atas: pengumpulan sampah dari sumber sampah tps: pengolahan sampah tps, cc. pengangkutan sampah dari tps tpa, dan atau pemrosesan akhir tpa. pengguna . pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada dikelompokan berdasarkan pada tiap kawasan yang terdiri atas: pengguna jasa kawasan tidak berpengelola: dan penggunajasa kawasan berpengelola. pengguna jasa kawasan tidak berpengelola sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pemilik pengguna rumah tinggal, pemilik pengelola kegiatan komersial, pemilik pengelola kegiatan nonkomersial, pemilik pengelola kegiatan sosial, pedagang tidak tetap pedagang kaki lima pedagang sektor informal, pemilik angkutan umum, dan penyelenggara keramaian umum. pengguna jasa kawasan berpengelola sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: penanggungjawab kawasan rumah tinggal, penanggungjawab kawasan komersial, cc. penanggungjawab kawasan nonkomersial, penanggungjawab kawasan kegiatan sosial, dan penanggungjawab penyelenggara keramaian umum. layanan jasa kepada rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf adalah layanan pengangkutan sampah dari tps tpa. struktur dan besaran tarif layanan jasa penanganan sampah terdiri atas: tarif golongan rumah tinggal, tarif golongan komersial dan nonkomersial, tarif golongan sosial, tarif. tarif golongan pedagang sektor informal, tarif golongan angkutan umum, tarif jasa pelayanan khusus, tarif keramaian umum: dan tarif pembuangan langsung tpa. bab iii prinsip penetapan tarif prinsip penetapan tarif layanan jasa ditetapkan dengan memperhitungkan biaya prelayanan jasa penanganan sampah yang disediakan oleh utd pengelolaan sampah. bab golongan wajib bayar setiap pengguna jasa menggunakan layanan jasa adalah sebagai wajib bayar. wajib bayar kawasan tidak berpengelola meliputi: golongan rumah tinggal, golongan komersial, golongan nonkomersial, golongan sosial, pedagang tidak tetap pedagang kaki lima pedagang sektor informal, golongan angkutan umum, dan golongan keramaian umum. wajib . |
salinan jd)enagakerjaan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas ketenagakerjaan kota bandung. kepala. https: jdih.bandung.go.id kepala dinas adalah kepala dinas ketenagakerjaan kota bandung. sekretaris dinas adalah sekretaris dinas ketenagakerjabalai latihan kerja pada dinas. utd balai latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam adalah utd balai latihan kerja kelas bab iii kedudukan dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan utd balai latihan kerjerja terdiri atas: kepalutd balai latihan kerja dipimpin oleh seorang kepala. kepala utd balai latihan kerjerja. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala utd balai latihan kerja menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan operasional pelaksanaan latihan kerja, pelaksanaan ketatausahaan utd balai latihan kerjerjerjaerjlaksanakan pengelolaan data dan informasi bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja, melaksanakan penyusunan bahan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja, melaksanakan pelatihan kerja, melaksanakan mengoordinasikan praktek kerja lapangan (on the job training), melaksanakan uji kompetensi tenaga kerja, melaksanakan . https: jdih.bandung.go.id melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup utd balai latihan kerja, melaksanakan administrasi ketatausahaan lingkup utd balai latihan kerja, j .gga sedan lana, bina berja kepala utd daerah kota bandung, ata alas jabatkedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, sehingga beberapa substansidepo pemasagatan sitaan sekeeramar mel kepada sub bagan umum dan kepegawaian kepada sub bagan program dan keuangan kepada sub bagian aiatsis bramuasidan pelaporan owasrewomian sereeramar ssosaketans dinas pendaratan cerjkepata sub bagan umum dan kepegawaian ds2kepada subbagian keuangan sn) kepada sub bagian program deradantnformasi pendidikan masyarakat pendidikan masyarakat "as kepada sekai pendidikan anak usa kepada setia kemitraan dan kelembagaan car |kepada sesi pendidikan masyarakat nee dasar sofkertasasikumumm kepada sesi kelembagaan dan peserta didik (edaran tmn menengah pertama menengah pertama sajkepata sekai kantata sps "on kepada sekat kelembagaan dan peserta dia smp kepada sesi sarana dan prasarana sip https: jdih.bandung.go.id dan tenaga kependidikan pendidik dan tenaga kependidikan kpeneilanp asupan pendidikan masyarakat kepada seri penari aan tenaga kepenaraikan sds fiesta sekat penari dan tenaga kependidikan spo towasresenatan ise rretamat dimas kesehatan io2|kereta sub bagan umum dan keperawatan goal kepada sub bagan keuangan aoa kepala sub bagan program wang kesehatan masyarakat hoo kepada sekai kesehatan keluarga dan non olah raga yos kepada seksi promosi dan pemberdayaan masyarat jebaworetavaran sertakan hiofkepala seksi mutu pelayanan kesehatan tupai sai paste mera mama ofkepatn sei layanan kesehatan umpan jnvmermercawasrmsowmumrawan uga macamnya powder mere menular dan kesehatan jiwa tie|kepada serai sumedang dantmansas temanesumber ara resenaman infkepata seksi rasi dan alat kesehatan https: jdih.bandung.go.id kelasutdutdpro pusicesman kepala sub bagian utd puskesmas dinas sumber daya air dan bina marga kepala dinas sumber daya air dan bina marga sekretariat dinas sumber daya air dan bina marga sekretaris dinas sumber daya air dan bina margendalian daya rusak air kepala bidang pengendalian daya rusak air kepala seksi perencanaan pengendalian daya rusak air kepala seksi pembangunan dan pemeliharaan pengendalian daya rusak air kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan pengendalian daya rusak air bidang pendayagunaan sumber daya air kepala bidang pendayagunaan sumber daya air kepala seksi perencanaan pendayagunaan sumber daya air, kepala seksi pembangunan dan pemeliharaan pendayagunaan sumber daya air kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan pendayagunaan sumber daya air bidang jalan dan jembatan kepala bidang jalan dan jembatan https: jdih.bandung.go.id jembatan jembatan teman peamasepanmoroan na) kepada setia perencanaan drainase dan trotoar non trotoar non trotoar temoornstm rae rana tar kepala utd operasional pemeliharaan boreneraa as|kepada sub bagan tata usaha operasional pemeliharaan girang tao kepada utd operasional pemeliharaan cibeunying iso| kepada sub bagan tata usaha ptd operasional pemeliharaan tecalega st) kepada utd operasional pemeliharaan tegatega asal kepada sub bagan tata usaha juri operasional pemeliharaan karies isa kepada utd operasional pemeliharaan karies asifkepata sub bagan tata usaha jonormasora marun woman kepala utd operasional pemeliharaan ujungberng sol kepada sub bagan tata usaha juri operasional pemeliharaan gedebage kepada utd operasional pemeliharaan gedebage issfkepetasub bagan tata usia top permatandanpembengkelan kepada utd peralatan dan pemtengkeian pata sub bagian tata usaha het kepada utd produksi campuran aspal https: jdih.bandung.go.id kelas kepala sub bagian tata usaha utd pengujian bahan dan konstruksi kepala utd pengujian bahan dan konstruksi kepala sub bagian tata usaha utd daerah aliran sungai kepala utd daerah aliran sungai kepala sub bagian tata usaha dinas cipta karya, bina konstruksi dan tata ruang kepala dinas cipta karya, bina konstruksi dan tata ruang sekretariat dinas cipta karya, bina konstruksi dan tata ruang sekretaris dinas cipta karya, bina konstruksi dan tata ruang kepala sub bagian umum dan kepegawaian, kepala sub bagian keuangan, kepala sub bagian program, data dan informasi. bidang cipta karya kepala bidang cipta karya kepala seksi penataan bangunan dan arsitektur kota kepalkepala bidang bina konstruksi dan bangunan gedung negara kepala seksi bina konstruksi kepala seksi perencanaan bangunan gedung negara kepala seksi pengawasan pembangunan bangunan gedung negara bidang tata ruang kepala bidang tata ruang kepala seksi survei, pengukuran dan pemetaan kepala seksi perencanaan dan pengembangan tata ruang kepala seksi perencanaan prasarana kota https: jdih.bandung.go.id aaaamawy enam pemanfaatan ruang dan bangunan gedung ruang dan bangunan gedung peta nata gedung bangunan gedung anna sea peta sengketa tes kepada utd pengelolaan pemakaman wilayah? isofkepala sub bagan tata usaha stupid pengelolaan pemakaman nata too kereta utd pengelolaan pemakaman witayahti hor| kepada sub bagan tata usaha stupid pengelolaan pemakaman matan ton) kepada utd pengetatan pemakaman wilayah kepada sub bagan tata usaha tuppdpengelolaan pemakaman matan ton kepada utd pengetatan pemakaman dilayani hosfkepala sub bagan tata usaha twin perumahan dan kawasan permukiman |sew era rian dinas perumahan dan permukiman oo) toe kepala sub bagan umum dan kepegawaian sol kepada sub bagan keuangan oof kereta sub bagan program datadantmtormasi temanererumaman o2| kepada sekai pengembangan perumahan kereta sekat pembangunan perumahan ugansaipogmananenentn teberawasanperamuaman https: jdih.bandung.go.id kelas kepalakepala bidang pertanahan dan prasarana, sarana dan utilitas kepala seksi perencanaan pengadaan tanah dan prasarana, sarana dan utilitas kepala seksi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepala seksi pengawasan dan pengendalian pertanahan dan prasarana, sarana dan utilitas bidang pertamanan dan dekorasi kota kepala bidang pertamanan kepala seksi pengembangan pertamanan kepala seksi pembangunan pertamanan kepala seksi pemeliharaan pertamanan kepala utd tegallega utd pembibitan kepala utd pembibitan kepala sub bagian tata usaha utd sarana dan prasarana kepala utd sarana dan prasarana kepala sub bagian tata usaha https: jdih.bandung.go.id kelas nama jabatan kepala dinas sosial sekretariat dinas sosial sekretaris dinas sosiallindungan dan jaminan sosial kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial kepala seksi perlindungan sosial korban bencana kepala seksi pelayanan rujukan kepala seksi jaminan sosial bidang rehabilitasidisabilitas kepala seksi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang bidang pemberdayaan sosial kepala bidang pemberdayaan sosial kepala seksi pemberdayaan perorangan dan keluarga, kepala seksi pemberdayaan kelembagaan dan sumber sosial, kepala seksi pendampingan dan pemberdayaan. bidang data dan informasi kepala bidang data dan informasi kepala seksi identifikasi dan penguatan kapasitas kepala seksi pengelolaan data dan informasi kepala seksi pengendalian data utd rumah singgah kepala utd rumah singgah kepala sub bagian tata usaha dinas ketenagakerjaan kepala dinas ketenagakerjaan https: jdih.bandung.go.id kelas sekretariat dinas ketenagakerjaan sekretlatihan dan produktivitas kerja kepala bidang pelatihan dan produktivitas kerja kepala seksi pembinaan kelembagaan pelatihan kerja kepala seksi pelatihan kerja dan pemasangan kepala seksi produktivitas dan sertifikasi kompetensi kerja bidang penempatan tenaga kerja kepalabidang pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepalabidang pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja kepala bidang pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja kepala seksi pembinaan kelembagaan hubungan industrial kepala seksi persyaratan kerja kepala seksi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. utd balai latihan kerja kepala utd balai latihan kerja https: jdih.bandung.go.id kelas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepala dinasla bidang peningkatan kualitas hidup perempuan kepala seksi pelembagaan pengarusutamaan gender kepala seksi pemberdayaan perempuan, kepala seksi penguatan lembaga pemberdayaan perempuan bidang peningkatan kualitas keluarga kepala bidang peningkatan kualitas keluarga kepala seksi kualitas keluarga. kepala seksi penguatan keluarga, kepala seksi data gender dan anak. bidang pemenuhan hak anak kepala bidang pemenuhan hak anak kepala seksi pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, kepala seksi hak sipil dan kebebasan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, kepala seksi penguatan lembaga penyedia layanan kualitas er: hidup anak. bidang perlindungan perempuan dan anak kepala bidang perlindungan perempuan dan anak kepala seksi perlindungan perempuan, kepala seksi perlindungan khusus anak, kepala seksi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. https: jdih.bandung.go.id kelas nama jabatan utd perlindungan perempuan dan anak kepala utd perlindungan perempuan dan anak kepala sub bagian tata usahasekretaris diyuluhan dan menggerakan kepala bidang penyuluhan dan perkepala seksi pendayagunaan penyuluh dan kader keluarga berencana bidang keluarga berencana kepala bidang keluarga berencana kepala seksi pengendalian distribusi alat obat kontrasepsi kepala seksi jaminan pelayanan keluarga berencanaketahanan remaja bidang pengendalian penduduk kepala bidang pengendalian penduduk kepala seksi pemajuan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan https: jdih.bandung.go.id penduduk ita kepada serarintormnasi penduduk dan keluarga dinas keamanan pangan dan pertanian pertanian sir kepada sub bagian umum dan keperawatan is|kepada sub bagan keuangan sio kepada sub bagan program deradantnformasi wangi kesediaan pangan kepada sekai ketersediaan dan cadangan pangan kepala seksi pengembangan pangan lokal kepada stat kerawanan pangan ootbdang distribusi dan konsumsipangan g2s| kepada setia distribusi pangan asi tama bersama ran. kepala sekat kerja sama dan promosi pangan temanereamanawpangan kepada setia kelembagaan keamanan pangan soft stagnan esa mean sor| kepala serai sumber daya keamanan angan bidang tanaman pangan dan hortikultura kepada sekai sarana dan prasarana tanaman soal kepada stat penyusunan non panen temarerereamaaah https: jdih.bandung.go.id kelas nama jabatbidang perikanan kepala bidang utd rumah potong hewan kepala utd rumah potong hewan kepala sub bagian utd rumah potong hewan nan utd klinik hewan kepala utd klinik hewan kepala sub bagian utd klinik hewan utd pembibitan tanaman pangan, tanaman holtikultura dan peternakan kepala utd pembibitan tanaman pangan, tanaman holtikultura dan peternakan kepala sub bagian utd pembibitan tanaman pangan, tanaman holtikultura dan peternakan utd balai benih ikan kepala utd balai benih ikan kepala sub bagian utd balai benih ikan nan |'divas lingkungan hidup kepala dinas lingkungan hidup sekretariatkepala bidang tata lingkungan kepala seksi perencanaan lingkungan hidup kepala seksi kajian dampak lingkungan https: jdih.bandung.go.id amen jane lingkungan hidup lingkungan hidup kepada sekai pementasan lingkungan sos kepala seksi pengendalian pencemaran lingkungan on |pata sekai penanggulangan kerusakan lingkungan lingkungan hidup lingkungan hidup lingkungan hidup kepala seksi penegakan hukum lingkungan aan ngan ttg taman loan pemanas ama kepala seksi pengurangan sampah cuma tam arisan apaan salep utd pengelolaan sampah srafikepaia sub bagan tata usaha tewas kependudukan dan pencatatan sia sipil srr|pada sub bagan umum dan kepegawaian sraliepala sub bagan keuangan srofkepata sub bagan perencanaan bidang pelayanan pendaftaran penduduk https: jdih.bandung.go.id kelas nama jabat. dinas perhubungan kepala dinas perhubungan sekretariatlalu lintas kepala bidang lalu lintas kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kepala seksi analis dampak lalu lintas jalan https: jdih.bandung.go.id kelas nama jabatan bidang angkutan dan sarana kepala bidang angkutan dan sarana kepala seksi manajemen angkutan kepala seksiutd pengelolaan perparkiran kepala utd pengelolaan perparkiran kepala sub bagian tata usaha utd pengelolaan perparkiran kepala utd angkutan kepala sub bagian tata usaha utd angkutan dinas komunikasi dan informatika kepala dinas komunikasi dan informatika sekretariatkepala seksi pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kepala bidang infrastruktur teknologi informasi kepala seksi interkoneksi dan jaringan kepala seksi manajemen perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi kepala seksi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk publik bidang diseminasi informasi kepala bidang diseminasi informasi kepala seksi penyuluhan dan pengendalian informasikepala bidang aplikasi informatika, persandian dan keamanan informasi kepala seksi pengolahan aplikasi kepala seksi persandian dan keamanan sistem informasi kepala seksi integrasi sistem informasi bidang data dan statistik kepala bidang data dan utd radio sonata kepala utd radio sonata https: jdih.bandung.go.id depo pemasagatan sitaan jomosorsustawiatasowoaramesan emak masa menengah kepala sub bagan umum dan keperawatan aofkepala sub bagan keuangan 'asal kepada sub bagian program, berada informasi geng san koperasi "asa kereta sekai program pengawasan koperasi asa kepada sekat evaluasi pelaporan koperasi ane kepada sekat monitoring penerapan santai koperasi tewangpemberdayaan koperasi "aon kept serai kelembagaan dan tatalaksana koperasi 'asr| kepada sekaipina usaha koperasi non masyarakat kepada sekai pembinaan usaha non normal uas one era temaretsamamo 'hoa| kepada sekai pemberdayaan usaha mikro kepada seksi pengembangan usaha mikro kereta sekai kemitraan dan jaringan usaha mikro dan menengah non menengah dan menengah https: jdih.bandung.go.id kelas dinas perdagangan dan perindustrian kepala dinas perdagangan dan perindustrian sekretariat dinas perdagangan dan perindustrian sekretarisusaha dan sarana perdagangan kepalabidang distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrologian kepala bidang distribusi perdagangan dan pengawasan kemetrologian kepala seksi distribusi barang penting kepalkepala bidang perdagangan luar negeri kepala seksi ekspor impor kepala seksi pengembangan ekspor kepala seksi fasilitasi promosi ekspor bidang perencanaan dan pengembangan industri kepala bidang perencanaan dan pengembangan industri kepala perencanaan dan pengembangan sentra industri kepala seksi pengembangan industri kecil dan menengah kepala seksi pengembangan sumber daya manusia industri bidang sarana dan prasarana industri kepala bidang sarana dan prasarana industri https: jdih.bandung.go.id kelas nama jabatan kepala seksi pengembangan teknologi industri kepala seksi sarana, prasarana dan informasi industri kepala seksi fasilitasi dan standarisasi industri juta balai industri kepala utd balai industri kepala sub bagian tata usaha utd metrologi legal kepala utd metrologi legal kepala sub bagian kepala bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal kepala seksi perencanaan penanaman modal kepala seksi promosi penanaman modal kepala seksi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bidang advokasi pengawasan dan pengendalian penanaman modal kepala bidang advokasi pengawasan dan pengendalian penanaman modal kepala seksi advokasi dan pelayanan pengaduan penanaman modal kepala seksi pengawasan penanaman modal kepala seksi pengendalian penanaman modal bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizindepo pemasagatan sitaan perizinan sit kepada seksi pelayanan dan non persisam sig kepada seksi pelayanan tin dan non perizinan non perizinan perizinan sia rerata seksi pelayanan tandan non persian sisi kepada seksi pelayanan dan non perairan penanaman non perizinan perizinan sir) kepada seksi pelayanan tandan non persian sis kepada seksi pelayanan tin dan non perizinan non perizinan perizinan kepada seksi pelayanan tin dan non persian 's2r kepada seksi pelayanan tin dan non perizinan bwasremobabanotammasa uisberetariat dinas pemuda dan olahraga kepada sub bagian umum dan keperawatan kepada subbagian keuangan kepada sub bagian program datadantnformasi aneh emma pemuda non pendidikan karakter soo kepala seksi kemitraan dan prestasi pemuda oman temuan teman kepemudaan https: jdih.bandung.go.id kelas nama jabatan kepala bidang pengembangan dan insfrastruktur kepemudaan kepala seksi kreativitas dan inovasi pemuda kepala seksi peningkatan kapasitas hidup kewirausahaan pemuda kepala seksi insfrastruktur kepemudaan bidang kebudayaan olahraga kepalakepala seksi kemitraan dan pelayanan khusus bidang pembinaan dan insfrastruktur olahraga kepala bidang pembinaan dan insfrastruktur olahraga kepala seksi pengembangan iptek dan tenaga keolahragaan kepalutd pengelolaan gelanggang generasi muda kepala utd pengelolaan gelanggang generasi muda kepala sub bagian utd pengelolaan gelanggang generasi muda dinas kebudayaan dan pariwisata kepala dinas kebudayaan dan pariwisata sekretariat dinas kebudayaan dan pariwisata sekretaris dinas kebudayaan dan kajian budaya kepala bidang pengkajian budaya kepala seksi pelestarian dan pengembangan nilai budaya kepala seksi warisan dan diplomasi budaya https: jdih.bandung.go.id kelas nama jabatan kepala seksi cagar budaya dan permusuhan bidang produk budaya dan kesenian kepala bidang produk budaya dan kesenian kepalbidang kepariwisataan kepala bidang kepariwisataan kepala seksi destinasi pariwisata kepala seksi usaha jasa pariwisata kepala seksi pemberdayaan masyarakat pariwisata bidang pemasaran kepala bidang pemasaran kepala seksi analisa pemasaran kepala seksi kerjasama pariwisata kepala seksi promosi pariwisata bidang ekonomi kreatif kepala bidang ekonomi kreatif kepala seksi pengembangan kreatif media dan teknologi kepala seksi pengembangan kreativitas tradisi kepala seksi sarana dan prasarana ekonomi kreatif ula sub bagian utd padepokan seni, kreativitas dan kebudayaan dinas arsip dan perpustakaan kepala dinas arsip dan perpustakaan sekretariat dinas arsip dan perpustakaan sekretaris dinas arsip dan perpustakhttps: jdih.bandung.go.id kelas nama jabatan bidang pengelolaan kearsipan kepalabidang pembinaan dan pengawasan kearsipan kepala seksi pembinaan kearsipan perangkat daerah kepala seksi pembinaan kearsipan perusahaan, ormas ordo, dan masyarakat kepala seksi pengawasan kearsipan bidang pengelolaan perpustakaan kepaladinas kebakaran dan penanggulangan bencana kepala dinas kebakaran dan penanggulangan bencana sekretariat dinas kebakaran dan penanggulangan bencana sekretarishttps: jdih.bandung.go.id eee t jemanerencecaman soo kepada sesi pembinaan dan penyuluhan kebakaran jemaah saham nama| sedang pemadaman dan selamatan 'ooa| kepada sesi operasi pemadaman 'con| kepada sekat operasi penyelamatan esa pesat tawas mma tebaerenancemancan bencana cos kepada bidang penanggulangan bencana 'oor| kepala sesi mitigasi bencana bencana kepada sekai koja sama penandatangan bencana jnveresanma mama arda mama 'oii| kepada sekai pengadaan sarana gan prasarana 'o12) kepada sesi pemeliharaan sarana dan prasarana 'ota| kepada sekai data informasi kebakaran dan bencana dea emas wilayah barat non wilayah barat is|kepada sub bagan tara usaha jaa wilayah timur wilayah timur rrfkepata sub bagan tara usaha dalan wilayah utara https: jdih.bandung.go.id mbr wilayah utara kepada sub bagan tara usaha jae wilayah selatan @afeeee wilayah selatan berkepala sum papan tara usaha isamvam rotasi pamonepraa sekretariat satuan polisi pamongprata (kereta sub bagan umum dan keperawatan kepala sub bagian keuangan kepala sub bagian program, data dan informasi ' ) ) ) | javaeruamarmevsararaa 'o2s| kepada sesi pembinaan dan penyuluhan 'o2n| kepada seksi pengembangan kapasitas aparatur sofa sti pasa engan masyarakat masyarakat kepada serat ketimbang umum "aan kepada seksi ketenteraman masyarakat 'can| kepada sekat fantasi dan kerjasama ootbidang penegakan produk muromdarrah "can kepada sekai deteksi dinilai pencegahan 'oa7 kereta sekat pengetatan barang bukti cas kepada sekat penyidikan dan penindakan tewangperumhdungan masyarakat toto kepada sekai bina potensi https: jdih.bandung.go.id kelashttps: jdih.bandung.go.id kelasbidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kepala bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kepala sub bidang perencanaan pembangunan infrastruktur kepala sub bidang perencanaan pengembangan wilayah kepala sub bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah bidang penelitian dan pengembanganian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan kepala sub bidang pengembangan inovasi dan teknologi,adaan, pemberhentian dan informasihttps: jdih.bandung.go.id mutasi dan promosi kepala sub bidang mutasi ' | kepala sub bidang kepangkatan kepala sub bidang pengembangan karier bidang pengembangan kompetensi aparatur) | ? aus tgn pegangan eren esa kepala sun inang peraturan temas (osn kereta sub bidang pengembangan kompetensi penghargaan cas kepada sum dang pendatang dan pratuasi mea oar|kepada sub bidang diminum asn os) kepada sub bidang penghargaan ootbadan keuangan dan aset daerah isemerarar sekretaris bagan ketangandan macan 'co1| kepada sub bagan umum dan kepegawaian oog| kepada sub bagan keuangan con kepada sub bagian program deradantnformasi jemancanecaan bersumber dari dana transfer dan pembiayaan jasa anwar terduga, belanja transfer, belanja bantuan dan subsidi there reamamaaan san belanja tidak terduga dan pembiayaan https: jdih.bandung.go.id kelas kepala sub bidang belanja pegawai dan barang jasa kepala sub bidang pendapatan transfer dan pengelolaan kas umum daerah bidang inventarisasi barang milik daerah kepala bidang inventarisasi barang milik daerah kepala sub bidang analisa penyusunan rencana kebutuhan dan pelaporan barang milik daerah kepala sub bidang analisa standar harga, mutasi dan dokumentasi barang milik daerah kepala sub bidang pengamanan barang milik daerah dan pencatatan barang persediaan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah kepalakepala badan pendapatan daerah sekretariat badan pendapatan daerah sekretaris badan pengelolaan pendapatanembangan pendapatan daerah kepalbidang pendapatan asli daerah kepala bidang pendapatan asli daerah kepala sub bidang pajak hotel dan pajak restoran kepala sub bidang pajak hiburan dan pajak parkir https: jdih.bandung.go.id peraturan wali kota bandung nomor tahun tentang kelas jabat. ketentuan dalam peraturan wali kota bandung nomor tahun kelas jabatperubahdepo pemasagatan sitaan pabean jepang pendapatan asldarran2 kepada sub bidang pajak butiran bangunan (aim sean tantangan daerah temarereneemamah rasi kepada sub bidang pengaduan dan pembinaan tos| kepada sub bidang pemeriksaan dan pengawasan tool kepada sub bidang penindakan patah barduwabarat tan kepada utd wayan bandung barat kepada sub bagian tata usaha tan kepada utd wilayah bandung utara tan| kepada sub bagan tata usaha tas kepada utd wilayah bandung selatan tao|kereta sub bagan tata usia otr wilayah tanduk tengah tar kepada utd wayan bandung tengah kepada sub bagian tata usaha teemwiarampam dune mur ton kepada utd wilayah bandung mar tao kepala sub bagan tata usaha jea kesatuan bangsa danpottik oisberetariat kesatuan bangsadanpolitik tas kepada sub bagan umum dan keperawatan tan| kepada sub bagan keuangan tas pata sub bagan program data danintoemasi https: jdih.bandung.go.id kelas nama jabatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa kepalbidang politik dalam negeri kepala bidang politik dalam negeri kepala sub bidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi, kepala sub bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan kepala bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan kepala sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama kepala sub bidang organisasi kemasyarakatanteecamaran sekretaris camat kepala sub bagian umum, kepegawaian, data dan informasikepala seksi pemberdayaan masyarakat terlihat sekretaris lurah https: jdih.bandung.go.id masa t tio kepada sekai ekonomi dan pembangunan tin kepada sekai kesejahteraan sosial romamsarm papan roman sakit umum daerah kotabandukg temanererayanan mao totabuan mer antre khusus ane pelayanan keperawatan inap rawat khusus tebanereiaananpemomana "ran kepada sekai pelayanan penunjang medik "ran kenapa sekai pelayanan penunjang non medik eacimumm ras kepada sub bagian tata usahakan rumah tangga teo kepada sub bagian hukum tugas dan pemasaran imatesencarmar mpowardarr bara tas| kepada sub bagan kepegawaian ten| kepala sub bagan pendidikan danpdathan oibagumprogramdan keuangan tor kepada sub bagian program kepada sub bagan keuangan https: jdih.bandung.go.id depo pemasagatan sitaan haa oma wangpelayanan median keperawatan tos| kepada sekaipesayanan medik tor| kepada sekat keperawatan sedang pemenang media dan komedi toofkersia sekaipenanjangatedi soo kepada sek penunjang non modi jne rosa mena mean| kepada sekar pengembangan mam 'soa| kepada setsiitumas, hukuman pemasaran granumom kepegawaian kepala sun bagan umumkan perlengkapan regu nan ati term regangan daw perencanaan 'soo| kepada sub bagian keuangan kepala sub papan perencanaan dan anggaran saree khusus danmult 'sia| kepada sekai layanan medik arafkepala serat keperawatan tofkera sekai penanjangatedik 'sir| kepada sekai penunjang non pidie https: jdih.bandung.go.id kelas nama jabatan kepala sub bagian umum dan kepegawaian kepala sub bagian program dan keuanganlampiran ii: peraturan wali kota bandung nomor tahun tanggal mei kelas jabatan fungsional mem lan (dya ana(analis keuangan pusat dan daerah muda analis keuangan pusat dan daerah pertama analis pasar hasil pertanian muda analis pasar hasil pertanian pertama anais pasar hasil pertanian penyedia anais pasar hasil pertanian terampil analis sumber daya manusia aparatur pertama apoteker muda |apoteker pertama https: jdih.bandung.go.id arsiparis muda arsiparis pertama sar arsiparis penyedia arsiparis terampil tasesor sdm aparatur pertama asisten apoteker penyelia asisten apoteker terampil asisten penata anestesi penyelam asisten penata anestesi terapi pelaksana auditor kepegawaian muda auditor kepegawaian pertama auditor pertama auditor penyelia auditor terampil bidan madya ser bidan muda (eidanpetama bidan penyedia (bidan terampil see (pidana semua dokter utama bomber maaya bomber pertama https: jdih.bandung.go.id dokter gigi pertama dokter pendidik klinis pertama ibntomotog kesehatan madya jtntomolog kesehatan muda intomotog kesehatan pertama jntomotog kesehatan penyedia |entomology kesehatan terampil intomotog kesehatan pemula pidemiotog kesehatan muda epidemiologi kesehatan pertama tipidemiotog kesehatan penyedia ttpidemiotog kesehatan terampil fisikawan medis muda (fisikawan medis pertama sos fisioterapis muda fisioterapis pertama fisioterapis penyelia fisioterapis pelaksana guru muda guru pertama instruktur muda https: jdih.bandung.go.id kelas m0000 remasabatan siraman instruktur pertama a11 instruktur penyelia oo instruktur terampil mediator hubungan industrial muda ) mediator hubungan industrial pertama ' ' ) | 5i8 medik vetenmer muda medik veteriner pertama nutisionis muda nutisionis pertama nutrisionis penyet nutrsionis terampil okupasi terapis penyelam okupasi terapis terampil ana mama sean penyelia mahir non terampil pamong belajar muda pamong belajar pertama pamong budaya muda pamong budaya pertama as pamong budaya penyedia pamong budaya terampil sai paramedis veteriner penyelam (paramedis veteriner terampil https: jdih.bandung.go.id bei pekemah sosial muda (5a7 bekerja sosial pertama pekerja sosial penyelia pekerja sosial terampil ' ' | s9 pembimbing kesehatan kerja muda pembimbing kesehatan kerja pertama penata anestesi muda "s7 penata anestesi pertama "s0 penata ruang muda penata ruang pertama ci peneliti muda benoiti pertama genera muda genera pertama os genera penyedia "es genera terampil penerjemah muda penerjemah pertama "mi pengamat tera penyedia pengamat tera terampil pengantar kerja pertama pengantar kerja penyedia pengantar kerja terampil ' ' | pengawas farmasi dan makanan muda ' ' ) | pengawas farmasi dan makanan pertamawatermarkingkelas (m0 mamagatatan jabatan pn" pengawas farmasi dan makanan penyelam pengawas farmasi dan makanan terampil ' ')' ) | pengawas kemetologian muda pengawas kemetrologian pertama pengawas koperasi pertama pengawas lingkungan hidup muda pengawas lingkungan hidupdia pengawas mutu hasil pertanian terampil ahli madya ahli muda abi agama tentara nisan pemeritahan daerah ahli pertama pengawas sekolah muda ' pengawas sekolah pertama pengelola pengadaan barang jasa pertama ' ' ) | 2n3https: jdih.bandung.go.id kela memagapatan jantan ooh pengendali organisme pengganggu tumbuhan penyelam pengendali organisme pengganggu tumbuhan terapi penguji kendaraan bermotor penyair penguji kendaraan bermotor terampil penick muda penilik pertama pengaruh hukum muda benyuluhtukum pertama penyuluh kesehatan masyarakat muda penyuluh kesehatan masyarakat pertama ' ' ' ) | '2a3menyuruh perindustrian dan perdagangan penyedia menyuruh perindustrian dan perdagangan terampil pengaruh pertanian muda penyuluh pertanian pertama penyuluh pertanian penyedia |penyuluh pertanian terampil penyuluh sosial muda https: jdih.bandung.go.id kela memagapatan jantan penyuluh sosial pertama perancang peraturan perundang'undangan muda perancang peraturan perundang undangan pertama ' ) | perawat muda ' perawat pertama perawat penyedia (perawat terampil perekam medis muda perekam medis pertama perekam medis penyedia 527a (merekam medis terampil perencana pertama polisi pamong praja muda (posisi pamong praja pertama polisi pamong praja penyelia 2e3 posihttps: jdih.bandung.go.id' ' ) | pranata laboratorium kesehatan pendeta pranata laboratorium kesehatan terampil pranata sumber daya manusia aparatur penyelia pranata sumber daya manusia aparatur terampil psikolog klinis muda psikolog klinis pertama pustakawan muda pustakawan pertama sate pustakawan penyedia pustakawan terampil sans radiograter muda radiografi pertama radiograter penyedia radiograter terampil retraksionis pasien penyedia retraksionis optisien terampil sandman pertama sandman penyedia disandikan manis sanitation muda ' isanitaran pertama https: jdih.bandung.go.id sae samttaranpenyeia sanitation terampil statistics muda statistics pertama surveyor pemetaan muda (surveyor pemetaan pertama 53aa surveyor pemetaan penyedia surveyor pemetaan terampil 3a9'' ' | teknik tata bangunan dan perumahan terampil ' ')' ) | ' teknisi elektromedis muda teknisi dlektromedis pertama teknisi elektromedis penyedia teknisi blektromedis terampil sai teknisi gigi penyedia teknisi gigi terampil teknisi jalan dan jembatan muda teknisi jalan dan jembatan pertama teknisi jalan dan jembatan penyedia teknisi jalan dan jembatan terampil teknisi pengairan muda https: jdih.bandung.go.id kela (m0 mamadatatan jabatan pn" |teknisi pengairan pertama teknisi pengairan penyelia teknisi pengairan terampil teknisi penyehatan lingkungan muda) (teknisi penyehatan lingkungan pertama teknisi penyehatan lingkungan penyelia teknisi penyehatan lingkungan terampil 5as1 teknisi transfusi darah penyedia ae3 teknisi transfusi darah terampil terapis gigi dan muat muda terapis gigitan mulut pertama terapis gigi dan muat penyelia terapis gigi dan mulut terampil terapis wicara penyelia merapi wicara terapi(as santosa luh arief, s.h. penata tingkat nip. https: jdih.bandung.go.id lampiran iii: peraturan wali kota bandung nomor tahun tanggal mei kelas jabatan pelaksana aman analis analis bangunan redundan permukiman analis aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan anais aset daerah pelatihan https: jdih.bandung.go.id analis kinerja analis laboratorium tumbuhan dan sarana analis laporan akuntabilitas kinerja ' ' ' ) | mais laporan keuangan https: jdih.bandung.go.id kela memagapatan jantan ooh amas pajak analis pelayanan 5e9 analis permasalahan hukum anas pemasarandan kerjasama analis pemeriksaan pajak) os analis pemerintahan umum dan otonomi daerah analis penanaman modal https: jdih.bandung.go.id kelas m0000 remasabatan siraman ooh peraturan perundang undangan penanganan masalah sosial personel, halal pangan organik https: jdih.bandung.go.id https: jdih.bandung.go.id (m0 mamagatatan jabatan pn" kesehatan dan selokan pembuangan akhir https: jdih.bandung.go.id kelas (m0 memasatatan sebutan dan hortikultura anak berencana berencana dan keluarga berencana https: jdih.bandung.go.id kelasrancang sarana dan prasarana pendidikan petugas penindakan petugas standarisasi dan sertifikasihttps: jdih.bandung.go.id kelas memasabatan selatan a03. beepengelola bahan pustaka pengelola bangunan gedung pengelola barang persediaan pengelola bengkel pengelola bina kesejahteraan keluarga 'o)')) ) | (ketan komentar buahan serta sayuran (mengelola data pengelola data belanjadantaporan keuangan pengelola data dan informasi perpajakan pengelola data dan potensi pajak) pengelola data keamanan dan ketertiban pengelola data kekayaan budaya oo) pengelola data kreativitas dan inovasi pengelola data laporandan pengaduan pengelola data layanan publik dan hubungan investor pengelola data lingkungan budaya 'o) ) ) | pengelola data nilai budaya) (proton memamatimstan kelembagaan pengelola data pemetaan mutu pendidikan ' ' ) | engetota data pencegahan dan monitoring pengelola data pengendalian masyarakat oo) pengelola data statikmengelola dokumen dan informasi hukum mengelola dokumen perairan pengelola fasilitasi bantuan hukum non perdagangan ekspor impor irengeotagai https: jdih.bandung.go.id kelas (m0000 memasatatan afgan a03. pengstotatntormasi kepariwisataan pengelola informasi kerjasama pengeiotainformasi lingkungan pengetotatntormasi produk buku pengelola kebidanan pengelola keamanan dan ketertiban pengelola keamanan sistem informasi pengelola kegiatan dan anggaran peneeioia kegiatan survei dan perencanaan pengelola kelembagaan kursus dan pelatihan pengelola kelembagaan pendidikan pengelola kendaraan pengelola kepegawaian (bengdota keperawatan (anggota kerjasama penanaman modal sesama veteriner pengelola kesehatan ternak besar, kecil dan unggas | pengelola kesejahteraan sosial (mengelola ketahanan pangan pengelola ketersediaan dan kerawanan pangan pengelola keuangan (anggota kurikulum pengebolataboratorium pengelola layanan pengadaan secara elektronik pengelola lingkungan pengelola media center dan kemitraan media pengelola monitoring dan evaluasi sati pengelola mutasi penduduk pengelola obatan alat alat kesehatan ' ' ' ) ) | pengelola objek wisata (pagmametaamoaa kemasyarakatan pengelola pajak daerah penyedia pameran dan peragaan pengelola partisipasi peran per han ranah ara laborataat terhadap produk hasil perikanan https: jdih.bandung.go.id kelas (m0 mamagatatan jabatan pn" pena berencana pengelola pelayanan kesehatan pengelola pelayanan penunjang diagnostik danogistik pengelola pemanfaatan barang milik daerah pengelola pemasaran a2alembaga sosial pengelola pemberdayaan masyarakat (pa maw mean raman anak dike sea anak usia dini engetota pembinaan ketahanan keluarga pengelola pembinaan pembangunan pengelola pemetiharaanvalan (pontimmgm emtasman kawasan konservasi pengelola pemetaan sumber daya investasi oo pengelola penataan sampah pengelola penataan sarankan prasarana ')' ) ) | pengelola pendapatan pengelola pendidikan pengelola penelitian pengelola pengaduan publik saat pengelola pengairan engetota pengamatan penyakit dan imunisasi pengelola penganekaragaman pangan san pengelola pengawasan pengelola pengawasan lai pengelola pengawasan pembudidayaanikan pengelola pengembangan dan pembinaan usaha 2a8 | pengelola pengembangan inkubasi bisnis dan workshop pengelola pengembangan investasi oo) pengelola pengembangan sarana iptek popoahapaska tentara pembangunan kesehatan https: jdih.bandung.go.id kelas (m0 mamagatatan jabatan pn" pengelola penguatan pengarusutamaan gender "asapengrioia penyelenggaraan media elektronik pengelola penyelenggaraan otonomi daerahapa tan hidup men mamamanaa daerah |pengelola perjalanan dinas pengelola perlindungan sosial pengelola perlindungan tanaman pangan beda memesan menengah pengelola perparkian ami pengelola perpustakaan pengelola persidangan pengelola perumahan dan permukiman pengelola peternakan pengelola produksi pengelola profesi sumber daya manusia oo pengelola program dan kegiatan pengelola program dan laporan pengelola program dunia usaha pengelola program gia ae1 pengelola program jaminan pemeliharaan kesehatan pengelola promosi dantntormasi wisata pengelola pustaka elektronik asa pengelola rehabilitasi sosial pengelola rekayasa lttewan https: jdih.bandung.go.id kelas m0000 remasabatan siraman 53e9 pengelola ramah tangga (anggota sampel pengujian penggoda sarana dan prasarana kantor engetota sarana dan prasarana pemakaman umum pengelola sarankan prasarana taman 29a pengelola sarana pembibitan dan penghijauan pengelola sertifikasi pengelola sistem dan jaringan penecoia sistem informasi kependudukan pengelola tanaman pangan dan hortikultura pengelola tata ruang pengelola teknotogitntormasi (bengdota tenaga kerjaindonesia (mengelola terminal a03 pengelola unit produksi pengelola urusan agama pengelola urusan kesehatan masyarakat pengelola usaha kepariwisataan pengisi usaha pemasaran dan promosi wisata pengolah bahan perencanaan tenaga kerja) pengolah bahan untuk rencana penanggulangan bencana pengolah data sati pengolah data administrasi pemeriksaan pengolah data dukungan pengawasan sang pengolah data kelembagaan sara pengolah data pelayanan ais pengolah data penagihan pajak pengolah data penyidikan dan barang hasil penindakan a17 pengolah data penyuluhan dan layanan informasi pengolah data perencanaan penganggaran |lain pan permohonan hak tanah dan pendataan tanah pengolah data survei pengukuran dan pemetaan pengolah data tindak lanjut pemeriksaan itengotah makanan pengolah sarana dan prasarana pengarah aza (petugas protokol, pranata barangdandasa https: jdih.bandung.go.id kelas (pe mamagatatan sapaan pranatabeneaa pranata daerah aliran sung pranata diklat pranata kearsipan pranata koperasi 5asi pranata pemadam kebakaran pranata reproduksi arsip pranata restorasi arsip sekretaris bass (emisi elektronik teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana (teknisi pemetaan dan penggambaran ventilator keuangan da9 werifikatorajak pengolahan produk https: jdih.bandung.go.id kelas m0000 remasabatan siraman pasar menular pembangunan https: jdih.bandung.go.id lampiran peraturan wali kota bandung nomor tahun tanggal mei kelas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas jasiatenperekonoman dan pembangunan bagan tatapemermtahan uekepata bagan tata pemeritahan |kepada sub bagian adminstrasi pemerahan kepala sub papan administrasi ketahanan diikepata sub bagan otonomi daerah besutan keset teraanrakyat kepada sub bagian bina sosis keagamaan kepada sub bagian kesejahteraan sosial us) kepada sub bagian kesejahteraan masyarakat teacamaurun kepala sun papan perundang undangan kepada sub bagan bantan hukum non hukum kepada sub bagan asasi kera sama dalam eget (kereta sub bagan tasittasi kerja sama war negeri kepada sub bagan evaluasi kera sama https: jdih.bandung.go.id kelas nama jabatan wali kota bandung, ttd. yana mulyana salinan sesuai dengan aslinya dara hukum pada sekretariat.daerah kota bandung, jana bef . santosa lukman arief, s.h. penata tingkat nip. https: jdih.bandung.go.id https: jdih.bandung.go.id memes kereta sub bagan pembinaan bunda degan pengendali dan disisi besiomamian makro kepala sub bagian pengembangan ekonomi miko ') ) | bagian administrasi pembangunan ) | kepala sub bagian penyusunan program kepala sub bagian pengendalian progam kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan bagian layanan pengadaan barang dan jasa ' ) | emas aan tapa pgn ena tan elektronik pengadaan non dan jasa |eacianorcansasi kepala sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan ' ) ) | own aan eta eka agen realitas damai birokrasi bagian protokol dan komunikasi pemeran darfkepata sup bagan promosi uankepata sub bagan komunikasi pimpinan can kepada sub bagan dokumentasi pimpinan teacamumui uas kepala sub papan tata usaha pimpinan dan start haokepata sun bagan perlengkapan car kepada sub bagan rumah tangga https: jdih.bandung.go.id kelas bagian perencanaan, keuangan dan kepegawaian kepala bagian perencanaan, keuangan dan kepegawaian kepala sub bagian perencanaan kepala sub bagian keuangan kepala sub bagian kepegawaian sekretariat dprd sekretaris dprd bagian persidangan dan perundang undangan kepalacacian umum dan aspirasi bagian program dan keuangan kepalainspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayahrlindungan perempuan dan anakkesana daerah kota bandung, snp ada lana, ne. bina y9634# https: jdih.bandung.go.id peraturan kementerianwali kota ini dibentuk utd perlindungan perempuan dan anak pada dinas. utd sebagaimana dimaksud dalam adalah utd perlindungan perempuan dan anakerlindungan perempuan dan anakrlindungan perempuan dan anak,perlindungan perempuan dan anakrlindungan perempuan dan anak dipimpin oleh seorang kepala. kepala utd perlindungan perempuan dan anakhttps: jdih.bandung.go.idpelaksanaan operasional pelayanan perlindungan perempuan dan anak, pelaksanaan ketatausahaan utd perlindungan perempuan dan anakyananrlindungan perempuan dan anak adalah sebagai berikut: menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja utd perlindungan perempuan dan anakcc. melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat, melaksanakan penjangkauan korban, pengelolaan kasus, dan pendampingan, melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah perlindungan, melaksanakan mediasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, melaksanakan manajemen kepegawaian lingkup utd perlindungan perempuan dan anak, melaksanakan administrasi ketatausahaanrlindungan perempuan dan anakrlindungan perempuan dan anakrlindungan perempuan dan anakrlindungan perempuan dan anak, cc. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan utdrlindungan perempuan dan anakpkeselamatan dan fasilitas pendukung pesepeda dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bandung, menimbang :a. bahwa pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dalam berlalu lintas, dan dalam penyelenggaraannya perlu adanya perlindungan dan keamanan bagi pesepeda dalam melakukan aktivitasnya pada ruang lalu lintas jalan sehingga untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi keselamatan pesepeda kota bandung, perluselamatan dan fasilitas pendukung pesepedpenyandang disabilitas yang menggunakan sepeda harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda. bab fasilitas pendukung bersepeda dinas mengoordinasikan perencanaan penyediaan fasilitas pendukung bagi pesepeda dengan pihak terkait. penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada meliputi: fasilitas pendukung bersepeda, lajur sepeda dan atau jalur, dan fasilitas parkir sepeda. fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf harus dilengkapi dengan paling sedikit: rambu lalu lintas yang diberi tanda tanda khusus, marka jalan yang diberi tanda tanda khusus, pill yang diberi tanda tanda khusus, dan alat penerangan jalan. lajur sepeda dan atau jalur sebagaimana dimaksud dalam huruf berlokasi pada ruas jalan sebagai berikut: jalan soekarno hatta, jalan asia afrika, jalan ahmad yani, jalan pajajaran, jalan suparman, jalan bkr, jalan much. tha, jalan . https: jdih.bandung.go.id jalan peta, jalan buah batu, jalan cicero, jalan cilamaya, jalan laki, jalan depan lembaga administrasi negara lan), jalan hayam buruk mandiri, jalan sento alibasyah: jalan nasib barat, jalan cihampelas, jalan merdeka, jalan sukaraja, jalan lembang, jalan veteran, jalan taman sari, jalan perintis kemerdekaan, jalan ciumbuleuit, jalan tambang, jalan braga, aa. jalan karawitan, bb. jalan dalem kaum, cc. jalan pangkur, dd. jalan otto iskandar dinata, ee. jalan re. martadinata riau, ff. jalan ir. juanda, gg. jalan wastukancana, hh. jalan leuwipanjang, ii. jalan much. ramuan, ji. jalan kebon juku, kk. jalan stasiun timur, jalan abc, mm. jalan harian, nn. jalan aceh, oo. jalan siliwangi, pp. jalan sadakeling, gg. jalan lengkong besar, rr. jalan dikawal, ss. jalan sunda, dan tt. ' jalan ganesha. . https: jdih.bandung.go.id fasilitas parkir umum untuk sepeda dapat disediakan khusus untuk pesepeda. penyediaan fasilitas parkir umum untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan oleh setiap penyelenggara fasilitas umum yang ditempatkan paling sedikit: titik simpul transportasi umum, taman dan ruang terbuka hijau kota, tempat wisata, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar, sekolah gedung pendidikanditetapkan sebanyak (sepuluh persen) dari kapasitas parkir. bab vii budaya bersepeda dalam rangka memasyarakatkan penggunaan sepeda pada masyarakat daerah kota dibangun budaya bersepeda. upaya mewujudkan budaya bersepeda sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh dinas dan dapat bekerjasama dengan komunitas pesepeda. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: penyusunan kebijakan menyosialisasikan penggunaan sepeda, edukasi, dan cc. kegiatan, lomba, dan atau wisata sepeda. . https: jdih.bandung.go.id penyusunan kebijakan penggunaan sepeda sebagaimana dimaksud dalam huruf diterapkan dalam lingkup: perangkat daerah, satuan pendidikan, instansi vertikal daerah kota: bumn bumi daerah kota, dunia usaha, dan masyarakat. edukasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh dinas bekerjasama dengan akademisi, komunitas, sektor privat dan kalangan media. pelaksanaan edukasi dapat dilaksanakan kantor, sekolah, jalan raya dan fasilitas umum. edukasi dapat dilakukan melalui: media cetak, media elektronik, media sosial, dan bentuk media lainnya. budaya bersepeda sebagaimana dimaksud dalam diutamakan untuk perjalanan jarak tempuh pendek. perjalanan jarak tempuh pendek sebagaimana dimaksud pada adalah sejauh kurang dari (lima kilometer). bab viii monitoring dan evaluasi dinas mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keselamatan dan fasilitas pendukung daerah kota. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: jumlah pengguna harian sepeda, fasilitas sarana prasarana pendukung pesepeda, jumlah . https: jdih.bandung.go.id jumlah kejadian kecelakaan pesepeda, dan tingkat pelanggaran penggunaan lajur sepeda dan atau jalur. hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan strategis untuk meningkatkan budaya bersepedada bagian hukum pada sekretariat daerah kota bandung, seng man arief, s.h. pena tingkat nip. https: jdih.bandung.go.idkeselamatan dan fasilitas pendukung peseped. https: jdih.bandung.go.id, dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas penduku. https: jdih.bandung.go.ida dampak lalu lintaspesepeda adalah orang yang mengendarai sepeda. lajur sepeda adalah bagian jalur yang memanjanglur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: jenis sepeda, persyaratan keselamatan pesepeda, cc. tata cara bersepeda, fasilitas pendukung bersepeda, budaya bersepeda, monitoring dan evaluasi, penutup. bab . https: jdih.bandung.go.id bab iii jenis sepeda sepeda yang beroperasi jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis karakteristik dan lokasi penggunaannya, jenis sepeda sebagaimana dimaksud pada meliputi: sepeda listrik, sepeda lipat: sepeda tandem, sepeda pixie, sepeda bmx, sepeda onthel, sepeda balap roadside): sepeda touring, sepeda hybrid, dan sepeda gunung. sepeda listrik sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jenis sepeda dengan karakteristik penggerak bertenaga listrik digunakan jalan datar dengan jarak tempuh menengah. sepeda lipat sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jenis sepeda dengan karakteristik ringan dan fleksibel dan digunakan jalanan perkotaan. sepeda tandem sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jenis sepeda dengan karakteristik jok rendah, ban kecil, bodi panjang digunakan jalanan datar. sepeda pixie sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jenis sepeda dengan karakteristik fixed wheel tanpa rem tangan digunakan jalanan datar beraspal. sepeda bmx sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jenis sepeda dengan karakteristik stang tinggi, jok rendah, roda kecil dengan ban tebal digunakan tempat umum perkotaan. sepeda . https: jdih.bandung.go.id sepeda onthel sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jenis sepeda dengan karakteristik desain kuno goncangan belakang spektor khas digunakan jalanan datar dengan jarak pendek. sepeda balap roadside) sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jenis sepeda dengan karakteristik struktur tangguh dan ringan stang melengkung fitur percepatan digunakan jalan beraspal. sepeda touring sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jenis sepeda dengan karakteristik fitur mirip road bike dibekali dengan berbagai perlengkapan dan digunakan jalanan beraspal. sepeda hybrid sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jenis sepeda dengan karakteristik perpaduan sepeda balap dengan sepeda gunung digunakan jalanan beraspal dan off road. sepeda gunung sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jenis sepeda dengan karakteristik struktur tangguh dengan dilengkapi fork tersuspensi digunakan hutan dan pegunungan. bab persyaratan keselamatan pesepedasistem rem, lampu, alat pemantul cahaya berwarna merah, alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning, pedal, dan sistem keamanan lain yang telah terpasang pada sepeda. https: jdih.bandung.go.idbersepeda tata cara berlalu lintas sepeda harus memenuhi aspek: keamanan dan keselamatan, dan ketertiban. pemenuhan aspek keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut: pesepeda menggunakan helm sepeda, pesepeda menuntun sepeda saat berada zebracross atau jembatan penyeberangan orang, menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan atau atribut yang dapat memantulkan cahaya pada kondisi malam hari, menggunakan alas kaki, menggunakan signal tangan saat akan berbelok, berhenti atau mempersilakan pengguna jalan lain untuk mendahului, menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain, dan membawa sepeda dengan penuh konsentrasi. pemenuhan . https: jdih.bandung.go.id pemenuhan aspek ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut: mematuhi dan marka lajur sepeda dan disabilitas, berhenti tempat aman dan tidak menggangu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan: dan parkir lokasi yang disediakanpesepeda diperbolehkan dalam pemakaian trotoar atau jalur pejalan kaki jika memungkinkan dengan lebar minimal trotoar (tiga) meter. pemakaian trotoar atau jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada dengan mengutamakan prioritas kepada pejalan kaki dan disabilitas yang melintas. . https: jdih.bandung.go.id.umumbupati kaur provinsi bengkulu peraturan daerah kabupaten kagujian kendaraan bermotokena ayah mang negara republik indonesia nomor bagianukujek barat daerah kawifraten kaur bagian hukum na. mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkut orang yang dilengkapi sebanyak banyaknya (delapan) tempat duduk, termasuk tempat duduk pengemudi dan atau memiliki berat kosong kendaraan tidak lebih dari kg. mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor angkut orang yang dilengkapi lebih dari (delapan) tempat duduk, dan atau memiliki berat kosong kendaraan lebih dari kg. mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bawalbagi kendaraan yang belum pernah diuji sebelumkepingan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraankaikereta gandengan, kereta tempelan, kendaran khusus, dan kapal motor dengan kapasitas sampai dengan pengujianyatas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. bagian hukum bab berikut pengujian awal kendaraan bermotor pan jumlah berat yang diperbolehkan kendaraan 11030kg bermotor atas mobil penumpang kereta tempelan kereta gandengan mobil bus mobil barang kapal motor pengujian berkala kendaraan bermotor end jumlah berat yang diperbolehkan kendaraan bermotor hanna mobil penumpang kereta tempelan kereta gandengan mobil bus mobil barang kapal motor setiap pergantian buku uji dan tanda uji yang disebabkan karena rusak atau hilang dikenakan biaya buku uji sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) tanda uji sebesar rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah) taj tarif retribusi ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali. bagianhukum telah diproses ahy pberh(ss menggunakan std. tea tana para diteliti kebenarannya,ti kebenaraneliti kebenarannya ("kt bupati kaur sekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum daeng jasa jok permen malik diundangkan bantuan padatanggal mei: 3folk penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kaurngujian kendaraan bermotor cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf termasuk dalam pengertian mobil barang, kendaraan bermotor yang dirancang khusus sebagai kendaraan bermotor penarik (tractor head). huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah antara lain mobil jenasah, pengangkut peti kemas, pemadam kebakaran, ambulance dan lain lain. huruf cukup jelas cukup jelas bagian hukum. ses raekretariat daerah kabupaten kav) cukup jelas bagisekretariat daerah kabupaten kaur bagian hukum |
bupati malang provinsi jawa timurdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati malang, menimbang bahwa rumah sakit umum daerah merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten malangbagiumum daerahlayanan kesehatan pada rumah sakit umum daeryanan kesehatanhak pasien lain, pengunjung dan sumber daya manusia rsuddalam pembiayaan atas pelayanan dari rsudasien mempunyai hak:pasien, mendapatkan pelayanan kesehatan yang profesional sesuai standar pelayanan rsud, mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan, memilih dokter, dokter gigiip baik dalam maupun luar rsudbenar tentang diagnosis,indakan yang dilakukan serta perkiraan besarnyatidak mengganggu pasien lainnya, il. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan rsud, mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rsuddan oo.maupun pidana. ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak rsud dan pasien diatur dengan peraturan bupati. bab sumber daya manusia sumber daya manusia rsud meliputi: tenaga tetap, tenaga tidak tetap, dan konsultan. tenaga tidak tetap dan konsultan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan rsud. jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi rsud. rsud harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan rsud. rsud dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan. penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa prioritas untuk pengembangan kompetensi atau piagam. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rsud, pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan merata bagi masyarakat. bupati berwenang mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia diatur dengan peraturan bupati. bab bangunan, prasarana dan peralatan bagian kesatu umum pemerintah daerah wajib memenuhi bangunan, prasarana dan peralatan sesuai dengan jenis dan klasifikasi rsud. persyaratan bangunan, prasarana dan peralatan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan laik pakai. bagian kedua bangunan bangunan rsudsud sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: ruang rawat jalan, ruang rawat inap, cc.tenaga kesehatan, ruang radiologi, ruang laboratorium, bank darah, il. ruang sterilisasi, ruang farmasi, ruang rekam medis, ruang pendidikan dan latihan, ruang kantor dan administrasi, ruang ibadah, ruang tunggu, ss. ruang penyuluhan kesehatan masyarakat, ruang menyusui, ruang mekanik, ruang dapur dan gizi, laundry, kamarjenazah, taman, pengelolaan sampah, dan aa.pelataran parkir yang mencukupi. bangunan rsud harus menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi disabilitas dan lanjut usia untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi semua pengguna baik didalam maupun diluar bangunan rsudtempat parkir, jalur pemandu, rambu atau marka, pintu, dan tangga, lift, dan atau ram. bagian ketiga prasarana prasarana rsud sebagaimana dimaksud dalam meliputi: instalasi air, instalasi mekanikal dan elektrikal, cc.: dan j . ambulans. prasarana rsudsudsud sebagaimana dimaksud pada harus dokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan. bagian keempat peralatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi peralatan medis dan non medis. peralatan medis sebagaimana dimaksud pada harus diuji dan dikalibrasi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penggunaan peralatan medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien. pengoperasian dan pemeliharaan peralatan sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi bidangnya. pemeliharaan peralatanbangunan, prasarana dan peralatan diatur dengan peraturan bupati. bab jenis pelayanan rsud dibagi berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. pelayanan yang diberikan oleh rsud sebagaimana dimaksud dalam,bantuan administrasiperawatan kelas iii, dan perawatan intensif. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan diatur dengan peraturan bupati. bab vii pencatatan dan pelaporan rsud melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rsud sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud padasudif semua kegiatan pelayanan dan kegiatan nonpelayanan rsud dikenakan tarif. kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud padabagi rsud yang telah menerapkan pengelolaan keuangan blue diatur dengan peraturan bupati. tarif bagi rsud yang belum menerapkan pengelolaan keuangan blue diatur dengan peraturan daerah yang mengatur retribusi jasa umumdan tarif sementara sebagaimana dimaksud pada untuk rsud yang telah menerapkan pengelolaan keuangan blue berlaku paling lama (enam) bulan sejak ditetapkan. tarif sementara sebagaimana dimaksud pada untuk rsud yang belum menerapkan pengelolaan keuangan blue berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan daerah yang mengatur retribusi jasa umum. bab penyelenggaraan kerja sama dalam rangka mengembangkan, meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan, rsudmeliputi: kerja sama pelayanan kesehatan, kerja sama peralatan medis dan peralatan penunjang medis, kerja sama pendidikan dan atau penelitian, dan kerja sama lain yang sah. bab pengaduan masyarakat rsud berkewajiban menyediakan sarana pengaduan masyarakat dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. rsud berkewajiban mengelola pengaduan masyarakat dalam batas waktu tertentu. rsud berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada rsudrsud berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dengan peraturanlayanan kesehatan pada rsud. bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada rsud sebagaimana dimaksud pada kepada dewan pengawas. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. keanggotaan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur: pemerintah daerah: dan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan atau tokoh masyarakat. keanggotaan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dengan jumlah gasal, paling sedikit (tiga) orang dan paling banyak (lima) orang. tugas dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada meliputi: menentukan arah kebijakan rsud sesuai kebijakan daerahbagaimana dimaksud pada bertugas melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan blue sesuai ketentuan peraturan perundang undangan terhadap rsud yang telah menerapkan pengelolaan keuangansemester dan sewaktu waktu atas permintaan bupati. bab xii sanksi administratif pasien yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi teguran secara lislayanan kesehatan rumah sakit umum daerahsepanjang yang mengatur tarif retribusi pelayanan kesehatan pada rsud kanjuruhan dan rsud lawangesehatan sangat penting bagi pembentukan sumber daya manusia indonesia, peningkatan ketahanan, daya saing bangsa, dan pembangunan nasional. pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna mencapaisetinggi tingginya. makna kesehatan berdasarkan undang undang nomor tahun tentbukan hanya merupakan tanggung jawab individu, namun merupakan tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah. sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah, kesehatan menjadi urusan bersama yang bersifat wajib antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. pembangunan kesehatan indonesia tidak dapat dilepaskan dari arah pembangunan global era milenium millenium development goals gs) dimana salah satu strategi yang dikembangkan adalah melalui reformasi sektor kesehatan health sector reform hsr). pelaksanaan reformasi kesehatan khususnya dalam bidang pembiayaan kesehatan telah dilakukan oleh rsud dengan adanya program pelayanan kesehatan umum dan pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan sosial. dalam era otonomi ini, rsud menyadari bahwa kesehatan adalah investasi karena itu masalah kesehatan dimasukkan sebagai salah satu program prioritas daerah, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang pelayanan kesehatan pada rsud. konsep ini didasari oleh amanah organisasi dapdhir ananta produk hukum perda perda perda tahun penjelasan perda pelayanan kesehatan. doc kesehatan dunia sesuai. tujuan pokok program upaya kesehatan adalah meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggolayanan kesehatanyang berdomisili wilayah kabupaten malangrumah sakit umum daerah yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan yang diterima rsudelayanan penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapmiskin adalah pasien yangbangunan rsudsud. prasarana rsud adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan dan sistem yang membuat suatu bangunan rsud bisa berfungsi. bab maksud dan tujuan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum penyelenggaraan pelayanan kesehatan, menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan rsud sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi layanan kesehatan dan pengelola rsud terlindungi dengan baik. tujuan peraturan daerah ini adalah: mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sesuai standar pelayanan, terselenggaranya pelayanan kesehatan rsud yang baik dan bermutu sesuai standar pelayanan, tersedianya jenis pelayanan kesehatan rsud sesuai perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, kefarmasian dan bidang lain sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat daerah, dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, rsud dan sumber daya manusia rsud. bab iii kewajiban dan hak bagian kesatu rsud rsud mempunyai kewajiban: memberikan informasi yang benar tentang pelayananpasien miskin, melaksanakan fungsi sosial melalui pemberian pelayanan kesehatan pasien miskin, pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka, penyediaan ambulans gratis bagi pasien miskin, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, bakti sosial bagi misi kemanusiaan dan atau melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi dan edukasidisabilitas, wanita menyusui, anak anak, danan pemerintah daerumber daya manusia rsud dalam melaksanakan tugas, dan memberlakukan seluruh lingkungan rsud sebagai kawasan tanpa rokok. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada rsudkeamanan pasien, pengunjung, dan sumber daya manusia rsud, dan bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasien. rsud mempunyai hak: menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia rsud sesuai dengan klasifikasi rsudbagian kedua pasien dalam menerima pelayanan dari rsud, pasien mempunyai kewajiban: mematuhi peraturan yang berlaku rsud, menggunakan fasilitas rsud secara bertanggung jawab, |
pas lele pemerintah kota jayapura peraturan daerah kota jayapura nomor tahun tentang ijin usaha jasa pos dan telekomunikasi dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota jayapura, menimbang :a. bahwa usaha jasa pos dan telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dalam rangka meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, memperlancar kegiatan pembangunan dan memantapkan stabilitas nasional, bahwa usaha jasa pos dan telekomunikasi merupakan kebutuhan riil masyarakat dikawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan dan selama ini belum adanya kontribusi dari sektor pos dan telekomunikasi kepada pemerintah daerah kota jayapura: bahwa dengan diberikannya kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam era otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawabka pemerintah daerah kota jayapura berwenang untuk mengatur perijinan dan pemungutan retribusi ijin usaha jasa pos dan telekomunikasiyelenggaraan dekonsentrasmbentukan organisasi dan tata kerja dinas dinas daerah kota jayapura, walikota berkewajiban melakukan ujian kecakapan amatir radio: memberikan pelayanan perijinan amatir radio, melakukan pengawasan masa laku ijin amatir radio: menyusun data dan laporan ijin amatir radio. walikota dapat mencabut ijin penyelenggaraan radio siaran non pemerintah dan melakukan kegiatan penyitaan apabila penyalahgunaan ijin yang diberikan, melanggar ketentuan yang dapat merugikan pemerintah dan khalayak umum. bagian ketujuh televisi lokal walikota melakukan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan televisi lokal. setiap penyelenggaraan televisi lokal wajib memiliki ijin dari walikota. ijin sebagaimanawalikota dapat mencabut ijin usaha televisi lokal dan memberhentikan kegiatannya, apabila terjadi penyalahgunaan ijin yang diberikan: melanggar ketentuan yang dapat merugikan pemerintah dan khalayak umum. bagian kedelapan sistim distribusi antena penerima parabola walikota melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistim distribusi antena penerima parabola dalam wilayah kota jayapura. setiap usaha pendistribusian antena penerima parabola oleh pemiliksembilan internet walikota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa internet. setiap usaha penyediaan jasa internetb pembinaan dan penertiban unit pelaksana teknis direktorat jenderal pos dan telekomunikasi departemen perhubungan melakukan pembinaan dan penertiban terhadap amatir radio, komunikasi radio antar penduduk, frekuensi radio serta alat dan perangkat pos dan telekomunikasi. untuk melakukan pembinaan dan penertiban sebagaimana dimaksud harus melakukan koordinasi dengan dinas perhubungan dan instansi terkait. bab pengujian alat dan perangkat pos dan telekomunikasi walikota melakukan pengujian terhadap alat atau perangkat pos dan telekomunikasi yang beroperasi dalam wilayah kota jayapura bersama instansi terkait. untuk melakukan pengujian sebagaimana dimaksud walikota dapat menyediakan atau membangun balai uji. penyelenggara usaha jasa pos dan telekomunikasi wajib melakukan pemeriksaan alat atau perangkat pos dan telekomunikasi untuk menjamin kelayakan teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku. bab tim pemantauan dan penertiban pos dan telekomunikasi walikota dapat membentuk tim pemantauan dan penertiban kegiatan pos dan telekomunikasi yang terdiri dari unsur pemerintah kota jayapura, balai uji kota jayapura dan loka monitoring frekuensi direktorat jenderal pos dan telekomunikasi. bab vii pendidikan dan pelatihan pos dan telekomunikasi untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi aparat pemerintah kota jayapura, walikota dapat melakukan pendidikan dan pelatihan teknis operasional pos dan telekomunikasi. bab viii pengamanan fasilitas umum dan telekomunikasi dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, gangguan dan atau tidak berfungsinya secara fisik fasilitas umum pos dan telekomunikasi. penyelenggara pos dan telekomunikasi, wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap pos dan telekomunikasi. bab nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi pos dan telekomunikasi dipungut retribusi atas pemberian ijin usaha dibidang jasa pos dan telekomunikasijin usaha jasa pos dan telekomunikasi: cc. pemberian ijin usaha internet, pemberian ijin usaha jasa telekomunikasi khusus: pemberian ijin usaha warnet, pemberian ijin usaha jasa titipan, pemberian ijin usaha telpon seluler, pemberian ijin usaha ikr g, ii. pemberian ijin usaha radio antar penduduk: pemberian ijin usaha radio amatir khusus kota jayapura: pemberian ijin usaha radio lokal, pemberian ijin usaha radio orasi: pemberian ijin usaha televisi lokal, pemberian ijin usaha distribusi antena parabola dan indovision: subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh ijin untuk menyelengarakan usaha jasa pos dan telekomunikasi. bab golongan retribusi retribusi pos dan telekomunikasiperijinan yang diberikanijin usaha jasa pos dan telekomunikasi yang diberikan. bab xiii struktur dan besarnya tarif struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut tarif ijin no, kegiatan usaha per tahun h# jasa pos ijin penyelenggaraan pos ijin thn ijin jasa titipan dan internet ijin jasa titipan ijin thn ijin jasa warnet ijin thn jasa telekomunikasi ijin usaha telekomunikasi lokal ijin thn ijin usaha jasa telekomunikasi lokal ijin thn ijin usaha telekomunikasi khusus lokal ijin thn ijin usaha telephone seluler lokal ijin thn ijin usaha internet lokal ijin thn ijin wartel, parsel dan kios phone lokal ijin wartel parsel s d bilik) ijin thn ijin wartel parsel s d bilik) ijin thn cc. ijin wartel parsel s d keatas) ijin thn ijin kios phone ijin thn ijin usaha instalasi kabel rumah gedung ikr g) ijin thn ijin usaha radio amatir lokal rp. ijin thn ijin radio antar penduduk indonesia rapi) lokal ijin thn ijin penyelenggaraan radio non pemerintah ijin thn ijin penyelenggaraan televisi lokal ijin thn televisi kabel dan distribusi antena ijin usaha antena indovision ijin thn ijin usaha televisi kabel ijin thn cc. ijin usaha antena parabola ijin thn bab xiv wilayah pungutan retribusi dipungut diwilayah kota jayapura tempat ijin usaha jasa pos dan telexyangsebutxi pembinaan walikota melakukan pembinaan administrasi dan manajemen pelayanan masyarakat terhadap penyelenggara jasa pos dan telekomunikasi. bab xxvii pengawasan pengawasan dan pengendalii penyidikan selain pejabat penyidik polisi negara republik indonesia, juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan pemerintah kota jayapura yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang pos dan telekomunikasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam peraturanoperasi pada jasa pos dan telekomunikasi. melarang atau menunda pengoperasian jasa postel yang tidak memenuhi persyaratan teknis untuk laik operasi, cc. bekerja sama dengan instansi lokal monitor jayapura, penyidik dapat menyita peralatan jasa postel dan peralatan radio yang tidak memiliki ijin penyelenggaraan dan ijin frekuensi. melakukan pemeriksaan terhadap pemasangan instalasi ikr g yang tidak melaksanakan prosedur perijinan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah kota jayapura: membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan: menghentikan penyidikan, apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan administrasi dan teknis serta laik operasi jasa pos dan telekomunikasi dan pengoperasian radio lokal swastaidana setiap orang yang melanggar ketentuan perijinan padajasa pos danrhubungan adalah dinas perhubungan kota jayapura. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kota jayapu. filateli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelajari prangko, benda benda pos dan hal hal lain yang berkaitan dengan prangko dan pemrangkoannggunakan sarana transportasi darat, laut atau udara dengan memungut biaya.. warung internet yang selanjutnya disebut warnet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa internet untuk umum yang dapat langsung diakses secara langsung oleh pengguna jasa atau melalui protokol interne perangkat warung telekomunikasi yang selanjutnya disebut wartel,kios telepon atau disebut kios phon adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum tanpa menggunakan bilik biasanya dijajakan warung warung makan atau warung kopi dan perumahan kampung kampung atau perumahan komplekjin usaha: pencabutan ijin operasi. bab ketentuan penutup peraturan daerah ini disebut peraturan daerah ijin usaha pos danjasa pos dan telekomunikasi umum peraturan daerah tentang ijin usaha jasa pos dan telekomunikasi wilayah kota jayapura merupakan penjabaran lebih lanjut sesuai dengan surat edaran menteri perhubungan nomor tahun yang telah dukung dengan surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun dan dukung pula dengan surat edaran gubernur provinsi papua nomor set tanggal januari tentang penanganan program kegiatan yang telah menjadi wewenang kabupaten kota. pengaturan ini selain dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat daerah juga sejalan dengan perkembangan kegiatan pos dan telekomunikasipos dan telekomunikasi, sehingga jumlah pelanggan semakin meningkat. dalam peraturan daerah ini diatur secara tegas kewenangan walikota jayapura untuk melaksanakan kegiatan dalam hal pengawasan dan pengendalian bidang jasa pos dan telekomunikasi wilayah kota jayapura, agar pelaksanaannya tidak terjadi monopoli dan persaingan yang tidak sehat. il. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas pembinaan dan pengembangan filateli maksudkan agar masyarakat khususnya generasi muda sadar pentingnya tukar menukar informasi antar generasi muda wilayah indonesia dan antar negara, sehingga perlu adanya pembinaan agar warga masyarakat peduli terhadap lingkungan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas khusus warkat pos hanya dapat layani oleh pos karena pos memegang hak monopoli berdasarkan undang undang pos nomor tahun laporan tertulis maksudkan laporan tentang perkembangan kegiatan jasa titipan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf (a) penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal adalah jaringan yang diselenggarakan yang sifatnya lokal seperti jaringan telekomunikasi perusahaan pertambanganerusahaan yang diusahakan oleh masyarakat maupun oleh penyertaan modal negara lain (saham terbesar). cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas laporan yang dimaksud adalah laporan penggunaan telepon lokal, slj maupun sli selama (satu) bulan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas frekuensi radio amatir sesuaikan dengan peraturan yang berlaku indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas orasi sesuai dengan undang undang telekomunikasi nomor tahun termasuk dalam penyelenggaraan telekomunikadan perlindungan terhadap pos dan telekomunikasi maksudnya pengamanan dan perlindungan terhadap alat dan peralatan pos dung telepon seluler disingkat parsel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dengan menggunakan alat telepon seluler yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap. antena adalah alat penerima dan pemancar signal dari stasion bumi untuk keperluan telekomunikasi, radio dan televios dangan dinas perhubungan kota jayapurapos bagian pertama agen pos dan warposnet walikota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ijin usaha agen pos dan warposnet yang diselenggarakan oleh pihak ketiga kota jayapura. setiap penyelenggaraan agen pos dan warposdan pendaftaran kembali dikenakan pungutan retribusi. bagian kedua filateli walikota melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan filateli. pembinaan dan pengembangan kegiatan filateli meliputi penyuluhan, pelatihan, pameran filateli nasional, dan internasional, penerbitan media filateli, forum komunikasi filateli, gerakan senang surat senang filateli gerakan filateli peduli lingkungan, tata cara penyelenggaraan filateli dan berbagai kegiatan lain yang terkait. bagian ketiga jasa titipan walikota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha jasa titipan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. setiap penyelenggaraan usaha jasa titipan wajib memiliki ijin dari walikotaperusahaan jasa titipan wajib, menyediakan sekurang kurangnya (satu) buah timbangan ukuran sampai dengan kg. perusahaan jasa titipan wajib menyediakan pedoman tentang syarat syarat pengiriman yang mudah diketahui oleh pengguna jasa. batas berat dan besar uang terima untuk kiriman ditetapkan sebagai berikut barang cetakan maksimum berat adalah gram: surat kabar, maksimum berat gram: cc. telegram, maksimum berat gram: bungkusan kecil, maksimum berat gram: paket, maksimum berat gram: untuk pengiriman uang tidak dibatasi jumlahnya. khusus surat kartu pos dan warkat pos hanya layani oleh pt. pos perusahaan jasa titipankeempat warung internet walikota melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha warung internet yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. setiap ijin usaha warung interperpanjanganpenyelenggara usaha warung internet terdiri dari perorangan, badan usaha dan atau koperasi: ijin penyelenggaraan usaha warnet diberikan dengan memperhatikan persyaratan administrasi, kebutuhan masyarakat: keterjangkauan jaringan, kelayakan usaha, keterbukaan transparansi: tidak diskriminasi: adil. bab iii telekomunikasi walikota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi meliputi: penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokalsebagaimana dimaksud pada dapat diselenggarakan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitutelekomunikasi sebagaimana dimaksud padadilarang menyelenggarakan jasa usaha telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud kecuali untuk mengatasi masalah kebutuhan telekomunikasi disuatu daerah untuk keperluan dinas. penyelenggaraan telekomunikasi khusus dimaksud wajib memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi oleh badan usaha milik negara dapat digunakan untuk keperluan sendiri dan atau dapat disewakan kepada pihak lain: pihak lain sebagaimana dimaksuddan pendaftaran kembali dikenakan pungutan retribusi. penyelenggara jasa pos, telekomunikasi,pertama telepon seluler walikota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ijin usaha telepon seluler oleh pihak ketiga. setiap penyelenggaraan usaha telepon selulerdua wartel dan parsel walikota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelengaraan usaha wartel dan parsel oleh pihak ketiga. setiap penyelenggaraan wartel dan parsel, wajib memiliki ijin dari walikota. ijin penyelenggaraan usaha wartel dan parsel dimaksud diberikan oleh walikota. tata cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh walikota. ijin penyelenggaraan wartel dan parselpenyelenggaraan dan pendaftaran kembali dikenakan pungutan retribusi sesuai bidang usahanya. ijin penyelenggaraan wartel diberikan dengan memperhatikan persyaratan administrasi: kebutuhan masyarakat: rekomendasi dari pt. telkom jayapura, kelayakan usaha, keterbukaan transparansi: tidak diskriminasi: adil. penyelenggara wartel, yang telah memperoleh ijin, wajib membuat perjanjian kerja sama dengan pt. telkom jayapura. penyelenggara usaha wartel, wajib membuat laporan tertulis kepada walikota pada minggu pertama setiap bulan. bagian ketiga instalasi kabel rumah gedung walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap badan usaha atau perorangan yang bergerak dibidang instalasi kabel rumah gedung. setiap orang atau badan usaha yang bergerak bidang instalasi kabel rumah gedungikr dan pendaftaran kembali dikenakan pungutan retribusi. pemerintah daerah dapat melaksanakan pelatihan instalatur ikr dengan badan penyelenggara atau lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh direktur jenderal pos dan telekomunikasi. bagian keempat radio amatir walikota melakukan pembinaan terhadap organisasi atau perorangan dalam hal teknik radio amatir wilayah kota jayapura. setiap penyelenggaraan radio amatir, wajib memiliki ijin dari walikota. ijin sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan frekuensi yang berlaku indonesia. tata cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh walikota. pemberian ijin usaha radio amatir dan pendaftaran kembali dikenakan pungutan retribusi. bagian kelima radio antar penduduk indonesia walikota melakukan pembinaan terhadap organisasi radio antar penduduk indonesia. setiap usaha komunikasi radio antar penduduk wajib memiliki ijin dari walikota. ijin dimaksud harus sesuai dengan frekuensi yang berlaku indonesibagian keenam radio non pemerintah walikota melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan radio siaran non pemerintah rsn). setiap usaha radio non pemerintahmario melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada orasi kota jayapura. |
pemerintah kabupaten sukamara peraturan daerah kabupaten sukamara nomor: tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja:serta untuk melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten sukamara sebagai daerah otonom, maka perlu membentuk organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten sukamara.sukamara: tahun tentang prosedur penyusunn berita daerahorganisasi dan tata kerjabadan legislatif daerah. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sukamara lembaga teknis kabupaten sukamara adalah unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung tugas tugas pemerintahan kabupaten sukamarukamara. badan pengawasan daerah selanjutnya disingkat bahasa adalah badan pengawasan daerah kabupaten sukamara. jabatan fungsional adalah jabatan fungsional yang ada pada perangkat daerah kabupaten sukamara. bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk lembaga teknis daerah, terdiri dari badan perencanaan pembangunan daerah bab iii kedudukan lembaga teknis daerah adalahpertama bappeda paragraf pertama tugas pokok dan fungsi bappeda mempunyai tugas membantu bupati dalam merumuskan kebijaksanaan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menilai atas pelaksanaannya. untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada bappeda kabupaten mempunyai fungsi menyusun pola dasar pembangunan daerah menyusun program pembangunan daerah kabupaten sukamara menyusun program program tahunan dan rencana strategis renstra sebagai pelaksanaan tersebut huruf dan yang dibiayai oleh daerah sendiri maupun yang diusulkan kepada pemerintah propinsi kalimantan tengah, untuk dimasukan kedalam program pemerintah propinsi dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan nasional melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas dinas, badan, unit satuan kerja, instansi vertikal, kecamatan kecamatan dalam lingkungan pemerintah daerah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, bekerja sama dengan dinas pendapatan, bagian keuangan dan instansi terkait bawah koordinasi sekretaris daerah melakukan kegiatan penelitian dengan koordinasi instansi terkait, untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah, memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan, sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya melakukan tugas lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk bupati. paragraf kedua susunan organisasi susunan organisasi bappeda terdiri dari kepala badan bagian tata usaha, terdiri dari subbab penyusunan program dan keuangan subbab umum dan kepegawaian bidang pendataan dan laporan, terdiri dari sub bidang pengumpulan, pengolahan data dan laporan sub bidang statistik analisa dan penilaian bidang ekonomi dan sosial budaya sub bidang pertanian, industri dan jasa sub bidang koperasi, pemasaran produksi, kesra dan budaya bidang fisik dan prasarana sub bidang perhubungan, telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah. sub bidang pengairan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. kelompok jabatan fungsional. bagian kedua bahasa paragraf pertama tugas pokok dan fungsi bahasa kabupaten sukamaraan pemerintahan daerah, pembinaan kesatuan bangsa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan pemerintah kabupaten sukamarabahasa kabupaten sukamara mempunyai fungsi melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kabupaten, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa kelurahan yang meliputi bidang bidang pemerintahan, pembinaan kesatuan bangsa, perekonomian, kesejahteraan sosial pembinaan aparatur, pendapatan daerah, kekayaan negara daerah dan lain lain yang ditugaskan oleh bupati. melaksanakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur atau instansi dilingkungan pemerintah daerah atas petunjuk bupati. melakukan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, pembinaan kesatuan bangsa, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, kekayaan negara daerah. melakukan pelayanan administratif dan fungsional. paragraf kedua susunan organisasi susunan organisasi bahasa kabupaten sukamara terdiri dari kepala badan. bagian tata usaha, terdiri dari sub bagian umum sub bagian perencanaan dan evaluasi. bidang pemerintahan terdiri dari sub bidang pemerintahan dan keuangan. sub bidang kekayaan dan aparatur. bidang perekonomian dan pembangunan terdiri dari sub bidang perekonomian sub bidang pembangunan. bidang kesejahteraan sosial terdiri dari sub bidang kesejahteraan sosial. sub bidang pendidikan dan kesehatan. kelompok jabatan fungsional. bab pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat pejabat struktural dan jabatan fungsional pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan kepala lembaga teknis dilaksanakan oleh bupati atas usul sekretaris daerah.agian tata usaha kepala bidang, kepala sub bidang kepala sub bagiankerja masing masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya. bab vii pembiayaan segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas lembaga teknitersebut pada kepada lembaga teknis daerah dapat diberikan bantuan dana sesuai dengtetapkan oleh bupati. bab ketentuan peralihan sebelum dibentuknya kantor polisi pamong praja dengan peraturan daerah, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh dinas kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat babsahkan sukamara pada tanggal oktober bupati sukamara, ttd nawawi mahmud diundangkan sukamara pada tanggal november an.sekretaris daerah kabupaten sukamara asisten administrasi, ttd hasim setya, pembina nip. lembaran daerah kabupaten sukamaratahun nomor seri |
z7. pemerintah kabupaten sukamara peraturan daerah kabupaten sukamara nomor tahun tentang badan usaha milik daerah (bumi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukamara, menimbang bahwa badan usaha milik daerah bumi)asli daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat perlu dibentuk didirikan badan usaha milik daerah bumi), bahwa badan usaha milik daerah bumi)untuk tersebut huruf dan diatas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten sukamara, perseroan adalah perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dalam hal ini adalah badan hukum berupa bumi, dewan direksi adalah dewan direksi perseroan: dewan komisaris adalah dewan komisaris perseroandirikan badan usaha milik daerah bumi) dalam bentuk perseroan terbatas, kepala daerah segera membuat akte pendirian perseroan bumi, perseroan terbatas yang dimaksud diberi nama pt. bangun sukma jaya bab iii kedudukan, maksud dan tujuan perseroan adalah badan hukum yang berdiri sendiri, perseroan berkedudukan dan berkantor pusat ibu kota kabupaten sukamara, perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam (industri, pertambangan, pertanian, kehutanan dan perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pelabuhpemerintah daerah akan memisahkan sebagian kekayaannya dan menempatkannya pada pt. bangun sukmasukamaradua) orang atau lebih. sekurang kurangnya tiga puluh) tahun danalam dan luar pengadilan,.bab tugas dan kewenangan komisaris1anggota direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut bawah iniiniini peraturan perundang und. penetapan kebijakan yang akan dibahas dalam rups.e |
peraturan daerah kabupaten murung raya nomor tahun tentang penetapan hari jadi kabupaten murung raya dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati murung raya, menimbang bahwa hari jadi kabupaten murung raya merupakan sejarah keberadaan kabupaten murung raya dan menjadi kebanggaan bagi warganya dalam melaksanakan pembangunan daerah bahwa penetapan hari jadi kabupaten murung raya dapat digunakan sebagai data otentik sumber sejarah keberadaan dan perkembangan kabupaten murung raya bahwa sehubungan dengan huruf dan tersebut atas dan untuk dapat diketahui dikenal warga masyarakat kabupaten murung raya guna menyesuaikan dengan undang undang nomor tahun dan keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor tahun maka perlu untuketapan hari jadi kabupaten murung raya. hari jadi kabupaten murung raya adalah tanggal juli (l) peringatan hari jadi kabupaten murung raya dilaksanakan setiap tahun dengan upacara oleh pemerintah kabupaten murung raya beserta jajarannya, tingkat kecamatan sampai tingkat desa kelurahan bersama seluruh warga masyarakat. upacara sebagaimana dimaksud pada ini, dapat dilakukan upacara lapangan upacara dalam ruangan. pada kesempatan pelaksanaan upacara sebagaimana tersebut pada ini, bupati dapat menyampaikan pidato peringatan hari jadi yang dikaitkan dengan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat kabupaten murung raya. dalam memperingati hari jadi kabupaten murung raya dapat diadakan acara acara lainnya yang bertujuan meningkatkan pembangunan daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dengan melibatkan masyarakat lingjasa ketatausahaan telah ditetapkan pada tanggal oktober namun sehubungan dengan meningkatnya pelayanan jasa ketatausahaan yang berpengaruh pada bertambahnya obyek jasa ketatausahaanperubahannyajasa ketatausahaan lembabeberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa ketatausahaan lembaran daerah kota jayapura nomor tahun diubah sebagai berikut: ketentuan bab struktur dan besarnya tarif: jenis jenis produk instansi ketatausahaan besarnya tarif dinas tenaga kerja rekomendasi ijin tenaga kerja asing rp. , orang kota jayapura penggantian sebagian biaya pencetakan rp. , ijin formulir nomor tahun jenis jenis produk instansi ketatausahaan besarnya tarif dinas perhubungan rekomendasi pemeriksaan fisik kota jayapura pengujian kendaraan bermotor pkb) untuk penghapusan terdiri: roda dua rp. , kendaraan roda empat rp. , kendaraan atas roda empat rp. , kendaraan rekomendasi tanda coba kendaraandari plat putih plat kuning rp. , kendaraan rekomendasi keringanan pajak bagi kendaraan bermotor terdiri roda dua rp. , kendaraan roda empat rp. , kendaraan atas roda empat rp. , kendaraan rekomendasi mutasi kendaraan bermotor keluar dari wilayah kota jayapura rp. , kendaraan rekomendasi penggunaan jalan untuk berbagai kegiatan, kecuali untuk kegiatan sosial, keagamaan rp. hari dinas tata kota dan legalised copy imb rp. , lembar pertamanan kota jayapura dinas koperasi dan akte perubahan dan pengembangan rp. , lembar pkm kota jayapura koperasi legalised akte pendirian dan perubahan rp. , lembar pengembangan koperasi dinas pendidikan dan legalised stub sd, slip, smu, smk dan pengajaran kota sekolah setara paket dan kecuali jayapura bagi mereka yang melanjutkan pendidikan pencari kerja rp. , lembar pegawai negeri sipil rp. , lembar rekomendasi keterangan pindah siswa rp. , siswa kedalam dan keluar kota jayapura dinas pertanian kota legs surat berharga susah) rp. , set jayapura vii. dinas perikanan dan penggantian biaya cetak ijin usaha rp. , lembar kelautan kota jayapura perikanan penggantian biaya cetak surat rp. , lembar penangkapan ikan spi) penggantian biaya cetak surat rp. , lembar keterangan asal ikan rekomendasi usaha perikanan atau rp. , lembar usaha lain yang berkaitan dengan perikanan jenis jenis produk instansi ketatausahaan besarnya tarif surat keterangan nelayan rp. , lembar pembudidayaan atau pengolahan hasil perikanan kartu tanda pemilik motor tempel rp. , lembar kept) viii. dinas kependudukan akte kelahiran anak wna, rp. , akte dan catatan sipil dan akte perkawinan campuran rp. , akte keluarga berencana akte perceraian wna rp. , akte kota jayapura. akte kematian orang asing rp. , aktlembaran daerah kabupaten bogor sayaka, nur bean nomor tahun ama macagelolaan perusahaan daerah air minum yang profesional, transparan dan akuntabel, proses pemilihan anggota badan pengawas. kepengurusan perusahaan daerah air minum kabupaten bogor perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip transparansi dan keadilan: bahwa. bahwatidak dapat memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf sehinggahuruf uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test dilaksanakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupateit.iubah sebagai berikut dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut umum sebagai badan usaha milik daerah bumi), perusahaan daerah air minum dam) merupakan lembaga publik yang bergerak bidang pengelolaan air minum (air bersih). dam kabupaten bogor dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten bogor nomor iii dprd ps. sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun dalam melaksanakan fungsi sebagai bumi, dam harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan, dan kebijakan pemerintah kabupaten bogor sebagai pemilik, sehingga merasionalisasi dam tidak akan terlepas dari politica will pemerintah kabupaten bogor. dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang kepengurusan perusahaan daerah air minum, dan sebagai bukti politica will pemerintah . pemerintah kabupaten bogor untuk menciptakan pola pengelolaan air minum (air bersih) yang akuntabel dan transparan, kepengurusan dam telah disesuaikan dengan peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun dalam peraturan daerah kabupaten bogor nomor tahun terdapat pengaturan yang mengecualikan pemberlakuan persyaratan bagi masyarakat tokoh masyarakat pelanggan air minum, yang dapat mengakibatkan terjadinya diskriminasi atau membuka peluang kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh anggota badan pengawas. berdasarkan prinsip good corporate governance, jika pengecualian sebagaimana dimaksud tetap diberlakukan, maka sistem pengawasan dan pengendalian dam akan menjadi lemah dan tidak menutup kemungkinan terjadinya rekayasa kinerja negatif vested interest dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan. oleh karena itu, penghapusan pengecualian persyaratan untuk menjadi anggota badan pengawas diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan peran lembaga badan pengawas pada dam. demi huruf cukup jelas. huruf b. huruf dengan menyediakan waktu yang cukup, diharapkan agar anggota badan pengawas dapat secara intensif dan konsentrasi melakukan tugas dan fungsi badan pengawas. huruf cukup jelas. huruf penentuan batas usia minimal dan maksimal didasarkan pada perhitungan rata rata usia produktif, kematangan intelektual dan emosional, dan pengalaman. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf. |
pit! peraturan daerah kabupaten sukamarasukamara, menimbang bahwa untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta untuk menggali sumber potensi pendapatan asli daerah pad), maka perlu dipungut retribusi jasa administrasi dan uang legsjasa administrasi dan uang legadministrasi dan uang legs: dinas pendapatan daerah adalah dinas pendapatan daerah kabupaten sukamara, retribusi jasa administrasi adalah retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa penyediaan bangko formulir, surat keterangan, surat surat ijin dan atau surat surat lainnya dan atau legalisasi surat surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan unit satuan kerja, dinas badan, lembaga teknis daerah lingkungan pemerintah kabupaten sukamara badan adalah suatu bentuk, kas daerah adalah kas daerah kabupaten sukamara bendaharawan khusus penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada dinas pendapatan daerah kabupaten sukamara, uang legs adalah sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin atau pendaftaran ulang atau pengesahan atau perolehan dokumen,. bab jenis dan besarnya retribusi jasa administrasi dan uang legs setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan atau memperoleh jasa atau pelayanan administrasi jasa pemberian ijin atau pendaftaran ulang atau pengesahan, legalisasi, perolehan dokumenharus membayar pelayanan administrasi dan uang legs. jenis dan besarnya retribusi jasa administrasi adalah sebagai berikut untuk surat rekomendasi . j.i io. rp. untuk pemberian surat keterangan oleh bupati .enggan rp. untuk pemberian surat ijin sementara atau kutipan terhadap suatu permintaan yang dikabulkan .bahan. rp. untuk suatu tanda pembayaran sebagai ganti surat iji .oo rp. untuk surat rekomendasi setiap penerbitan akhir atau daftar pajak atau cukai pada tiap tiap penetapan pajak atau kai . jiu.i.d jd. rp. untuk namco terkering atau penetapan pengesahan kwitansi kwitansi berobat, spp, surat keterangan pemberhentian gaji, dan lain lain dengan ketentuan nilai minimal rp. .oo.enn rp. untuk pemutihan setiap akte akte kependudukan yang dikeluarkan oleh bupati .| rp. untuk setiap pemberian ijin kutipan . rp. i. untuk formulir daftar tiap tiap eksemplar .e jemaat rp. jenis dan besarnya uang legs adalah sebagai berikut untuk legalisasi pengesahan buah ijazah bagi pencari kerja surat surat keterangan rekomendasi selembar . jk. rp. untuk legalisasi surat ijin ijin usaha, trayek, pendaftaran perusahaan imb dan atau sejenisnya) selembar . rp. untuk setiap legalisasi akte akte kependudukan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah perlu mbar .ooenannan rp. untuk setiap legalisasi satu buah berita acara surat perjanjian dan atau sejenisnya . rp. untuk setiap legalisasi satu buah akte jual beli tanah sertifikat tanah . jiuuuu. rp. bab iii pengecualian pengecualian dari retribusi jasa administrasi dan uang legs sebagaimana dimaksud dan peraturan daerah ini adalah untuk kepentingan badan sosial dan keagamaan, surat atau jasa yang diberikan untuk kepentingan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, kepentingan perorangan yang tidak mampu, sepanjang yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan dari ketua rukun tetangga rt) yang diketahui oleh kepala desa kelurahan setempat, kepentingan pelajar dan mahasiswa, tangani perjanjian dimaksud, surat perintah membayar uang, surat atau jasa yang diberikan kepada anggota dprd kabupaten sukamara, keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan pekerjaan pemerintah daerah, kenaikan pangkat, gaji berkala, ijin cuti bagi pegawai lingkungan pemerintah daerah: dokumen surat surat penting dan bahan bahan tertulis sah sejenisnya yang diberikan oleh bupati pejabat kepada institusi media massa baik penerbitan media cetak maupun lembaga penyiaran. tata cara pembayaran retribusi jasa administrasi dan uang legs ditetapkan dengan keputusan bupati. retribusi jasa administrasi dan uang legs sebagaimana tersebut pada dan peraturan daerah ini,none aman mama,ghapusan kecamatan sebagai wujud pelaksanaan darimekaran, penggabungan dan penghapusan kecamatan: peraturan daerah kabupaten murung raya tentang pembentukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan kecamat, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban kabupaten murung rayamurung raya dan perangkat daerah kabupaten murung raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten murung ray peraturan daerah selanjutnya disingkat perda adalah peraturan daerah kabupaten murung raya kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten murung raya camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten murung raya adalah kepala kecamatandesa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa kabupaten murung rayimpinan pemerintahan desamurung raya penggabungan kecamatan adalah proses kegiatan menggabungkan dua kecamatan atau lebih untuk menjadi (satu kecamatan penghapusan kecamatan adalah proses bab pembentukan pemekaran kecamatan bagian pertama pembentukan pemekaran (l).lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi. cc. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian. percepatan pengelolaan potensi wilayah kecamatan. peningkatan keamanan dan ketertiban.,jl). pembentukan pemekaran kecamatan harus berdasarkan kemampuan daerah dan pertimbangan teknis lainnya. pembentukan pemekaran kecamatan harus memenuhi kriteria dan syarat syarat, sebagai berikut jumlah penduduk minimal (lima ribu jiwa. luas wilayah kecamatan minimal km? jumlah desa kelurahan minimal (tujuh) desa kelurahan. disamping telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada danjl). prosedur dan tata cara pembentukan pemekaran kecamatan ditetapkan oleh bupati.dari camat setempat. sebelum subagian keempat pengkajian dan penilaian terhadap pembentukan pemekaran kecamatan jl). pengkajian dan penilaian terhadap usulan atau permohonan pembentukan pemakammaksud dibentuk tim teknis terpadu tingkat kabupaten. tim teknis terpadu sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan bupati, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati. tim teknis terpadu sebagaimana dimaksud pada adalah terdiri dari unsur eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat. bab iii penggabungan dan penghapusan bagian pertama tujuan penggabungan dan penghapusbagian kedua kondisi wilayah dan eksistensi kecamatanperaturan daerah ini,ghapusghapusan terhadap kecamatan, terlebih dahulu harus dilakukan sosialisasi untuk mengenai keadaan kecamatan yang sesungguhnyaghapusperubahan nama, luas wilayah, batas wilayah, ibubupati dengan persetujuan dprd perlu dilaksanakan penataan batas wilayah yang jelas dilapangan dan dalam peta administrasi pemerintahan kecamatan. pembentukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. bab kewenangan kecamatan (dl).bab pembiayaan (d0) biaya yang berhubungan dengan pembentukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungh ella eme: kayu pemerintah kota jayapura ton dengan rahmat tuhan yang maha kuasa walikota jayapura, menimbang bahwa setiap pengguna atau pemilik kapal ukuran kurang dari gros ton perlu dijamin keselamatannya dalam menggunakan kapal tersebut: bahwa sampai saat ini jaminan keselamatan bagi pengguna dan pemilik kapal ukuran kurang dari gros ton diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini apel jayapura, melalui pengukuran, pendaftaran dan sertifikasi kapal: cc. bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah maka daerah kabupaten kota diberikan kewenangan desentralisasi bidang perhubungan:guna penggalian sumber sumber pendapatan daerah secara optimal tos tonorang adalah orang perorangan dan atau badan hukum atau badan usaha yang melakukan kegiatan bidang angkutan lauturang dari pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum. keselamatan pelayaran adalah kegiatan pemberian jasa, agar terpenuhinya persyaratan keselamatan yang angkutan perairan dan kepelabuhanan. wilayah perairan kota adalah wilayah perairan provinsi atau mil diukur dari garis pantai kearah laut. pengukuran adalah kegiatan untuk menentukan ukuran dan tonase kapal berdasarkan cara pengukuran yang berlaku untuk penerbitan pas kecil. pendaftaran adalah pendaftaran kapal untuk mendapatkan nomor tanda cap bakar. gros ton adalah tonase kotor dengan ukuran kurang dari gt. identitas adalah surat keterangan diri pemilik kapal yang dikeluarkan oleh kelurahan. pas kecil adalah surat tanda kebangsaan yang peruntukannya untuk kapal kapal isi kotor dibawah gt. dikeluarkan oleh pejabat tertentu lengkap dengan data kapal dan digunakan sebagai bukti pendaftaran (berdasarkan km. nomor dan sertifikasi adalah pemberian sertifikat dan tanda daftar kapal ukuran kurang dari gros ton bab perizinan setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kapal ukuran kurang dari gros ton wajib memiliki sertifikat pas kecil yang diterbitkan oleh walikota. sertifikat pas kecil sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk masing masing pemilik atau pengguna kapal ukuran kurang dari gros ton yang berlaku selama (satu) tahun dan dapat perpanjang. bab iii tata cara memperoleh sertifikat pas kecil untuk memperoleh sertifikat pas kecil, sebagaimana dimaksud dalamhubungan kota jayapura. setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan tertulis untuk memperoleh sertifikat pas kecil: memiliki kartu tanda penduduk: memiliki bukti kepemilikan kapal yang disahkan oleh kepala distrik dan lurah setempat, memiliki surat tukang yang membuat kapal. badan usaha pengurus berkewarganegaraan indonesia: berdomisili kota jayapura: memiliki nomor pokok wajib pajak: memiliki akte pendirian perusahaan: memiliki surat izin tempat usaha, dan memiliki bukti kepemilikan kapal yang disahkan oleh kepala distrik dan lurah setempat: memiliki surat tukang yang membuat kapal. pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam petugas pengukur akan melakukan pengukuran terhadap kapal dimaksud untuk mendapatkan gros ton kapal dan dicatat dalam sertifikat pas kecil. kapal yang telah selesai diukur sebagaimana dimaksud dalam akan didaftarkan dalam buku register kapal kapal dan diberi kode cap bakar tanda selar sesuai dengan nomor kode yang berlaku pelabuhan jayapura dan dicatat dalam sertifikat pas kecil. bab retribusi bagian pertama nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi pengukuran, pendaftaran dan sertifikasi kapal ukuran kurang dari gross ton dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengukuran, pendaftaran dan sertifikasi kapal ukuran kurang dari gross ton obyek retribusi adalah pemberian pelayanan sertifikasi dan pendaftaran bagi kapal yang berukuran kurang dari gross ton subyek retribusi adalah orang perorangan atau badan usaha yang mempunyai kapal ukuran kurang dari gross ton bagian kedua golongan retribusi retribusi pengukuran, pendaftaran dan sertifikasi kapal ukuran kurang dari gross tolayanan pengukuran dan pemberian pas kecil bagi kapal ukuran kurang dari gross topas kecil. biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya pengukuran kapaltarif ditetapkan berdasarkan pelayanan pengukuran dan pemberian pas kecil bagi kapal ukuran kurang dari gross ton besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut pengurusan sertifikat pas kecil untuk kapal baru, sebesar rp. perpanjangan sertifikat pas kecil, sebesar rp. penggantian sertifikat pas kecil yang rusak atau hilang tetapi masih berlaku dan lain sebagainya, sebesar rp. bagian keenam wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat sertifikat pas kecililik kapal yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal dikenakan sanksi administrasi pencabutan izin berlayarpembinaan dan pengawasan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan bagi pemilik kapal ukuran kurang dari gross ton pembinaan,tetapkans ton i. umum kota jayapura yang dikelilingi sebagian besar perairan yang menyebabkan sangat strategis dalam pengembangan transportasi laut dengan berbagai kepentingan seperti kegiatan usaha industri, perdagangan dan pariwisata. dengan kondisi seperti ini maka sepantasnya apabila pemerintah daerah kota diberi kewenangan untuk menyediakan pelayanan keselamatan pelayaran dan pendataan armada angkutan dilaut yang sifatnya dalam ukuran terbatas atau ukuran tertentu. sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah daerah kota jayapura kepada masyarakat dalam peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut, maka pemerintah daerah melaksanakan pelayanan berupa pengukuran sertifikasi kapal kapal ukuran tertentu sebagai salah satu proses tercapainya keselamatan dalam pelayaran. karena hal ini sangat penting sekali didalam dunia angkutan laut pelayaran sebab apabila suatu transportasi laut tidak dapat dicapai tujuannya sasaran yang kehendaki maka namanya bukan angkutan laut. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pelayaran dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah telah diamanatkan tentang kewenangan pemerintah kabupaten kota sektor perairan yang luasnya dari luas perairan provinsi, sehingga munculnya kewenangan pemerintah daerah seperti yang telah tertuang dalam surat edaran menteri perhubungan nomor tahun il. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas |
tg, (aa peraturan daerah kabupaten sukamara nomor tahun tentang pengelolaan barang daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukamara, menimbang ra. bahwa barang daerah merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka perlu dikelola secara baik, tertib, profesional, transparan dan akuntabel agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya, bahwa dalam rangka pengamanan, penyeragaman langkah langkah dan tindakan serta pemberian kepastian hukum dalam pengelolaan barang daerah, maka perlu dilakukan pengaturan pengelolaan barang daerah,: badan pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah kabupaten sukamara, bagian perlengkapan adalah bagian perlengkapan pada sekretariat daerah kabupaten sukamara: bagian keuangan adalah bagian keuangan daerah kabupaten sukamara, unit kerja adalah perangkat daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam apbd yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretariat dprd, dinas dinas daerah, lembaga teknis daerah, badan lembaga lainnya, kecamatan dan kelurahanjabat negara daerah adalah bupati atau wakil bupati, satuan kerja adalah bagian dari unit kerja, barang daerah adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan ataurumah daerah adalah rumah milik daerah atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri sipil dan pejabat negara daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku: rumah flat adalah rumah susun bertingkat yang fungsinya untuk tempat tinggal, rumah daerah golongan (saturumah jabatan): rumah daerah golongan (dua) adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindah tanganan dari suatu dinas badan instansi dinas badan instansi yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pejabat' pegawai negeri sipil dari dinas badan instansi yang bersangkutan, rumah daerah golongan iii (tiga) adalah rumah milik daerah lainnya yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri sipil, tidak termasuk rumah daerah golongan (satu) dan rumah daerah golongan (dua): rumah permanen adalah rumah yang dinding dan temboknya terdiri dari bangunan beton dan bangunan kayu yang dibuat dari kayu ulin dan sejenisnya, rumah semi permanen adalah rumah yang dinding dan lantainya sebagian dari bangunan beton dan atau sebagian dari kayu ulin dan sejenisnya, bangunan darurat sementara adalah bangunan yang ditinjau dari konstruksi dan unsur bangunan dinyatakan kurang dari (lima) tahunbendaharawan,megang barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barangruslan tukar guling tukar menukar barang milik daerahsensus barang daerah adalah kegiatan penghitungan dan pencatatan barang daerah yang dilaksanakan (lima) tahun sekali, ketatausahaan adalah proses pencatatan secara terus menerus atas barang daerah, barang bersifat khusus adalah obat obatan, alat kedokteran untuk dinas kesehatan, alat alat kebersihan, sapu, dengki, cangkul, alat alat gambar dan kertas transparan, batu dan pasir, dan lain lain: jalan protokol utama adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari (delapan) meter. bab maksud dan tujuan maksud pengelolaan barang daerah adalah untuk memelihara, memanfaatkan dan, memberikan jaminan kepastian hukumdaerah, cc. terwujudnya pengelolaan barang daerah yang tertib, efektif dan efisien. bab iii wewenang, tugas dan fungsibupatidalam rangka pengelolaan barang daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh sekretaris daerah, kepala bagian perlengkapan: kepala unit kerja: pemegang barang bendaharawan, kepala bagian,: pemegang barang bendaharawan barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat surat pertanggungjawaban kepada bupati: pengurus barang bertugas mengurus barang daerah yang berada diluar kewenangan pemegang barang bendaharawan barang. bab perencanaan dan pengadaan kepala bagian perlengkapan dibantu unit kerja terkait menyusun standarisasi sarana atau prasarana perkantoranbupati,disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam apbdoleh bupati.upati menetapkan panitia pengadaan pekerjaan daerah p3d) untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud bupati dapat menetapkan panitia pengadaan pekerjaan unit p3u) untuk pengadaan barang yang bersifat khusus. panitia sebagaimana dimaksud dan ini ditetapkan dengan keputusan bupati. tata cara pengadaan barang, jasa dan laporan realisasi pengadaan ditetapkan oleh bupati sukamarendaharawan barang atau pegawai yang ditetapkan. penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh kepala atau pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada bupati melalui bagian perlengkapan disertai dokumen yang lengkap dan dituangkan dalam berita acara serah terimini ditetapkan dengan keputusan bupati) dari kepala bagian perlengkapan atau kepala unit kerja disertai dengan berita acara serah terima. bab pemeliharaan kepala bagian perlengkapan atau kepala unit kerja mengkoordinir dan bertanggungperlengkapan kepala unit kerja.daerah dprd). kepala bagian perlengkapan atau kepalabupati, dalam hal ini kepala bagian perlengkapan setiap semester(satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan. mekanisme pelaksanaan pemeliharaan barang daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab viiterhadap seluruh barang yang dikuasai daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. pemerintah daerah melaksanakan sensus barang daerah setiap (ima) tahun untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasinya. bagian perlengkapan sebagai pusat inventarisasi dan pusat informasi barang daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus barang. kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh bagian perlengkapan. bagian perlengkapanbagian perlengkapan secara periodik. kepala bagian perlengkapansatuanbarang daerah dapat dihapus dari daftar inventarisasi karena sudah rusak atau tidak dapat dipergunakan atau tidak efisien lagi hilang mati, pelelangan, penjualan ruslan tukar menukar, disumbangkan dihibahkan kepada pihak lain: pemusnahan. penghapusan barang daerah dari daftar inventaris sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk pelaksanaan penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dibentuk panitia penghapusan barang daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua penjualan kendaraan dinas kendaraan dinas baik roda (dua) maupun roda (empat) atau lebih yang dapat dijual terdiri dari kendaraan perorangan dinas: kendaraan dinas operasional. kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dapat dijual apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut kendaraan dinas dimaksud dipergunakanbaik dari segi tehnis maupun unsur ekonomis untuk pemeliharaan dan operasional, tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas daerah, kendaraan dinas dimaksud tidak sedang dalam sengketa: kepada bupati dan wakil bupati, dapat dijual (satu) buah kendaraan dinas setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan sudah mempunyai masa kerja (sepuluh) tahun atau lebih terhitung sejak pegawai yang bersangkutan sebagai calon pegawai negeri sipil cons): kesempatan untuk membeli kendaraan dinas hanya (satu) kali, kecuali dalam tenggang waktu (sepuluh) tahun bagi pegawai pejabat yang bersangkutan. penjualan kendaraan dinas ditetapkan dengan keputusan bupati. hasil penjualan kendaraan dinas merupakan penerimaan daerah dan diserahkan secara bruto kas daerah. pegawai negeri sipil pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan dimaksud. prosedur, tata cara dan pelaksanaan teknis penjualan kendaraan dinas diatur dengan peraturan bupati. kendaraan dinas yang telah dijual, dihapus dari daftar inventaris yang ditetapkan dengan keputusan bupati setelah harga penjualan sewa beli kendaraan dimaksud dilunasi. kendaraan dinas yang tidak dapat dijual adalah kendaraan dinas dimaksud dipergunakan belum berumur (lima) tahun: kendaraan dinas tersebut sedang atau masih dalam sengketa, kendaraan operasional dinas untuk lapangan karena manfaat dan fungsinya seperti mobil ambulance atau mobil pengangkut jenazah orang sakit: mobil pemadam kebakaran, mobil pengangkut sampah, alat besar: pesawat, kendaraan diatas air dan: jenis kendaraan untuk melayani kepentingan umum. pelaksanaan teknis penjualan kendaraan dinas dibentuk panitia penjualan kendaraan dan panitia penghapusan barang daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga penjualan rumah daerah rumah daerah dibedakan dalam (tiga) golongan yaitu rumah daerah golongan rumah daerah golongan ii: rumah daerah golongan iii. golongan rumah daerah sebagaimana dimaksud (satu) ini ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk dapat menempati rumah daerah sebagaimana dimaksud harus memiliki surat izin penghunian sip) dari bupati. rumah daerah dapat dijual belikan dengan ketentuan rumah daerah golongan yang telah diubah status: rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa, rumah daerah yang dibangun diatas tanah,rumah daerah yang tidak dapat dijual adalah rumah daerah golongan dan rumah daerah golongan ii: rumah daerah golongan iii yang belum berumur (sepuluh) tahun: rumah daerah golongan iii yang masih sedang dalam sengketa: rumah plat: rumah daerah yang letaknya berada satu lokasi dengan lingkungan kantor, rumah daerah yang letaknya strategis atau berada dilingkungan jalan protokol. rumah daerah yang letaknya strategis atau berada dijalan protokol sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. yang berhak membeli rumah golongan iii adalah pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten sukamara dengan ketentuan mempunyai masa kerja sekurang kurangnyaatau pemerintah pusat dari pegawai yang bersangkutan, suami atau istri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku: memiliki surat izin penghunian sip) yang sah dari bupati yang secara nyata den terus menerus menempati rumah daerah minimal (sepuluh) tahun.gaji pensiunan dari negara pemerintah,janda duda pegawai negeri sipil atau janda dudadan janda duda pahlawan,apabila penghuni rumah daerah sebagaimana dimaksud huruf dan meninggal dunia, maka hak membeli atau memperoleh rumah daerah dimaksud hapus gugur. harga rumah golongan iii beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh bupati berdasarkan taksiran harga dan penilaian yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan keputusan bupati. taksiran harga rumah daerah golongan iii sebagaimana dimaksud in. harga taksiran sebagaimana dimaksud pada ini dikurangi penyusutan menurut umur bangunan rumah dengan ketentuan (dua persen) setiap tahun untuk permanen: (empat persen) setiap tahun untuk semi permanen, cc. (sepuluh persen) setiap tahun untuk darurat. penyusutan harga sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilakukan setinggi tingginya (delapan puluh persen atau nilai sisa bangunan rumah minimal (dua puluh persen). harga bangunan dan tanahnjualan rumah daerah golongan iii milik daerah termasuk tanahnya ditetapkan dengan keputusan bupati. rumah daerah golongan dan iii dapat disewakan kepada pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah, kecuali rumah daerah golongan ketentuan mengenai sewa rumah daerah sebagaimana dimaksud diatur tersendiri dengan peraturan daerah. hasil penjualan dan penyewaan rumah daerah merupakan penerimaan daerah yang hanya disetor secara bruto kas daerah. pelepasan hak atas tanah atau bangunan yang dijual belikan,rosedur, tata cara dan teknis penjualan rumah daerah ditetapkan dengan peraturan bupat dan atau pelelangan,ini, ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan dprd. perhitungan perkiraanbabyang belum dimanfaatkan dapat dipinjam pakaian atau disewakan kepada pegawai dilingkungan pemerintah daerah. pinjam pakai tidak merubah status hukum kepemilikan barang daerah. pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud ini diatur dengan keputusan bupati. bagian kedua penyewaan barang daerah,. barang daerah yang disewakan tidak merubah status hukum kepemilikan barang daerah. pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud ini ditetapkan dengan keputusan bupati. penetapan jenis dan besarnya uang sewa atau retribusi pemakaian kekayaan daerah diatur dengan peraturan daerah.dengan pihak ketiga. barang daerah yang digunausahakan tidak berubah status hukum. tata cara pelaksanaan penggunausahaan ditetapkan dengan peraturan bupati, kerjasama dengan pihak ketiga dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. barang daerah sebagaimana dimaksud dibuat daftar inventarisini ditetapkan dengan peraturan bupati. bab pengamanan pemerintah daerah wajib mengamankan seluruh barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.apat dilakukan dengan melengkapiperaturan bupati. untuk mengamankan barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang undanganpelaksanaan pengelolaan barang daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab xiii penyelesaian kerugian daerah setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang dikenakan sanksi administrasi atau denda atau ganti rugi dan atau dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan,hitungla.tengmemperhatikan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan tengah nomor tahun tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerahpembiayaan penerimaan rp. pengeluaran rp.(kurang) rp. pengeluhitungan apbd provinsi kalimantan tengkretariat daerah provinsi kalimantan tengah |
tae maan mmm333. s wintangintangintang yang meliputi: desa banding kota dimekarkan menjadi (tiga) desa, yaitu: desa banding kota desa asal induk), desa sungai ana desa pemekaran), dan desa merti guna desa pemekaran): desa teluk kelana dimekarkan menjadi (tiga) desa, yaitu: desa teluk kelana desa asal i induk), desa tanjung kelana desa pemekaran) dan desa anggap jaya desa pemekaran): desa tertuang dimekarkan menjadi (dua) desa, yaitu: desa tertuang desa asal induk), dan desa lalang baruintang menjadi: desa banding kota: desa tertuang: desa minggu batok: desa teluk kelana: desa sungai ana: desa merti guna, desa tanjung kelana: desa anggap jaya: desa lalang baru. bab lil batas wilayah batas wilayah desa sungai ana sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan kelurahan tanjung puri: sebelah timur dengan desa tertuang,: cc. sebelah selatan dengan desa tertuang: sebelah barat dengan desa banding kota. batas wilayah desa merti gunulu: sebelah timur dengan desa banding kota: cc. sebelah selatan dengan desa tertuang dan desa sei. uki kecamatan sungai pembelian: sebelah barat dengan desa sei. uki kecamatan sungai pembelian. batas wilayah desa tanjung kelana: sebelah timur dengan teluk kelana: cc. sebelah selatan dengan desa nanga tempuran kecamatan tempuran: sebelah barat dengan desa menetap baru kecamatan tempuran. batas. batas wilayah desa anggap jayilir: sebelah timur dengan desa sungai uki kecamatan sungai pembelian: sebelah selatan dengan desa nanga tempuran kecamatan tempuran: sebelah barat dengan desa tanjung kelana. batas wilayah desa lalang baru sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini adalah: sebelah utara dengan desa banding kota: sebelah timur dengan desa tertuang dan desa minggu batok: sebelah selatan dengan desa rasi akan kecamatan sungai pembelian: sebelah barat dengan desa merti guna bagian hukum, wa. kala ami grab maa con anderson, sf. pembina niintang kabupaten sintang peta wilayah administrasi desa sungai ana kecamatan sintang hah jaya, tangan, (ui kapuas kiri hulu dang kapuas kanan manga dial ine quad sei ingin pen mat puri sedang dang kota boi asi singkong. nenek ternbislan morti guna terong lalang. baru: kecamatan sfi pembelian aer keterangan pam batas kecamatan aj desa paras desa dusun anton wilayah desa induk " | sungai c wilayah dorsintang kabupaten sintang peta wilayah administrasi desa anggap jaya" kecamatan sintang tanjung ketangan pelari hul kapuas kanan hirsapua kar kasus ladang banding kota sengkang kecamatan sei pembelian nenek timings merti guna keterangan f batas kecamatan ls) desa ( batas dirjen tisu jalan wilayah desa ink cj) sistim wilayah djelas. tambahan lembaran daerah kabupaten sintang nomor |
lembaran daerah kabupaten bogor tanptelah ditetapk. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalamketentuan peraturan perundang undangan dibidang pengelolaan keuangan negara. diantara dan disiapkan baru, yakni sehingga berbunyi sebagai berikut sekretaris dprd menyusun anggaran belanja penunjang operasional pimpinan dprd secara kolektif: belanja penunjang operasional pimpinan dprdbarang bertanggungjawab atas pengelolaan belanja penunjang operasional pimpinan dprd. diantara dan disisipkan baru, yakni sehingga berbunyi sebagai berikut besaran tunjangan komunikasi intensifbupati sesuai kemamputambah baruketentuan . ketentuan dihapus. ketentuan dihapus dibidang perpajakan. diantara dan disisipkan (tiga) baru, yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikutdprddiantara . diantara dan disisipkan (satu) barudan belanja modal. (3a) belanja . |
peraturan daerah provinsi kalimantan tengah nomor tahun tentang pajak kendaraan bermotor dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan tengah, menimbang aa. bahwatelah mengalami perubahan sebanyak (tiga) kali yaitu denganaturan daerdan peraturan daerlu diperbaharuiprovinsi kalimantan tengah tentang pajakjizin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasann pengemudiatau dan pemerintah daerah. pabrikan, importir, dealer atau sub dealer yang semata mata tersedia untuk dipamerkanii dasar pengenaan tarif pajak dan cara perhitungan pajak dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok: nilai jual kendaraan bermotor bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor. dasar pengenaan pajak kendaraan bermotorkendaraan bermotor dimaksud dengan peraturan gubernur. dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada menteri dalam negeri. besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum, (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum: cc. (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat alat berat atau alat alat besarsetiap kendaraan bermotor luar daerah yang beroperasi wilayah kalimantan tengah lebih dari (tiga) bulan terus menerus wajib memutari dan mendaftarkan kendaraan bermotornya wilayah kalimantan tengah. terhadap kendaraan bermotor yang telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dipungut pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundang undangan. babkewajiban pajak yang berakhir sebelum (dua belas) bulan, wajib mengisi speed. saat pajak terutang adalah sejak diterbitkannyapaling lama (empat belas) hari sejak saat kepemilikan untuk kendaraan baru. sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan daftar ulang.. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warncgubernur. bab vii tata cara pembayaran dan penagihan pajak kendaraan bermotor harus dilunasi sekaligus muka untuk masa (dua belas) bulan. pajak kendaraan bermotorgubernur. pembayaran dilakukan kas umumharus ditempelkan pada tanda nomor kendaraan bermotor depan dan belakang, baik untuk kendaraan roda empat atau lebih maupun kendaraan beroda dua atau tiga. bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan penting, serta cara penempelan penting ditetapkan oleh gubernur. bab viii pembagian hasil pajak hasil penerimaan pkbpada huruf pembagiannya diatur sebagai berikut (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi (jumlah pajak) masing masing pemerintah kabupaten kota (tiga puluh persen) dibagi ra skpdkbt bulan. bab keringanan dan pembebasan gubernur dapat memberikan keringanan pengurangan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor. kendaraan bermotoang ditetapkan oleh gubernur. tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor ditetapkanmemberimaksud dan atau tidak memutari dan mendaftarkan kendaraannya sebagaimana dimaksudp3e| |3e ella 2e) kun pemerintah kota jayapura peraturan daerah kota jayapura nomor tahun tentang surat izin usaha perdagangan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota jayapura, menimbang,: wilayah pemerintah daerah kota jayapura, yang belum ada regulator pengendalinya: bahwa dalam rangka untuk pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penertiban usaha perdagangan wilayah pemerintah daerah kota jayapura, maka diperlukan adanya pengaturan pemberian surat izin usaha perdagangan: bahwa untuk maksud tersebut huruf huruf dan huruf diatas, maka perlu menetapkan peraturan daerah kota jayapura tentang surat izin usaha perdagangan. meningkdaerah kota jayapura nomor tahun tentang retribusi perindustrian dan perdagangankepala dinas adalah kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota jayapurpada ditetapkan oleh walikotasanksi administrasi pengusaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam diberikan peringatan tertulis. pengusaha: cc. adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang hak seperti antara lain hak ciptamaka sup kecil, sup menengah dan sup besar yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kota jayapura nomor tahun huruf angka angka dan angka dinyatakan tidak berlaku. semua penerbitan sup kecil, sup menengah dan sup besarsurat izin usaha perdagangan i. umum bahwa sampai dengan saat ini, belum ada peraturan daerah kota jayapura yang mengatur secara khusus tentang pedoman pemberian ijin usaha sektor industri dan perdagangan., yang belum ada regulator pengendalinya.yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalamusahizin usaha perdagangan yang disingkat sp sup)pindahbukan merupakan bagian dari kantor pusyang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian surat izin usaha perdaganganurat ijin usaha perdagangan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, wajib memperoleh sup. sup sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sup kecil: sup menengah: dan sup besar. bab iii kewenangan walikota, mempunyai kewenangan menerbitkan sup: memberikan peringatan tertulis: memberikan pembinaan dan pengawasan: membekukan sup: dan mencabut sup. kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala dinas atas nama walikota. sup diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan pengusaha. sup sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. pengusaha yang melalukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersihgunan tempat usaha, wajib memperoleh sup kecil, (ngusaha yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih, baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan atau neraca perusahaan, wajib memperoleh sup sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perorangan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh sup adalah pengusaha dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut tidak tdipekerjakan anggota keluarga kerabat dekat: modal usaha bawah rp. limangusahangusaha yang telah memperoleh sup dalam jangka waktu (tiga) bulan terhitung tanggal diterbitkan sup,ngusaha, dilarang melakukan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha dalam sup, memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu dari usaha dalam sup: melakukan kegiatan usaha yang masih dalam proses peradilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap: melakukan perdagangan berjangka komoditi: dan melakukan kegiatan usaha yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. bab tata cara dan persyaratan penerbitan surat ijin usaha perdagangan (sup) surat permohonan surat ijin usaha perdagangan diajukan kepada kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota jayapura. surat permohonan sup sebagaimana dimaksud pada harus ditanda tangani diatas meterai yang cukup. penyerahan surat permohonan dilakukan oleh pemilik penanggung jawab perusahaan dengan syarat syarat sebagai berikut perusahaan yang berbadan hukum, perseroan terbatas copy akta pendirian dan perubahan surat, copy pengesahan badan hukum perseroan terbatas oleh mentri hukum dan ham republik indonesia. copy ktp pemilik penanggung jawab perusahaan:. perusahaan perseroan terbuka tbk)m republik indonesia. copy kartu tanda penduduk ktp) pemilik penanggung jawab pesan: photo pemilik penanggung jawab perusahaan ukuran 4x6 sebanyak lembar: dan copy surat izin tempat usaha situ)tp pemilik penanggung jawab perusahaan, neraca perusahaan koperasi): photo pemilik penanggung jawab koperasi ukuran 4x6 sebanyak lembar, dan copy surat izin tempat usaha situ). perusahaan berbentuk persekutuan komanditer) dan firma) copy akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri: copy ktp pemilik penanggung jawab perusahaan, perusahaan perorangan copy ktp pemilik penanggung jawab perusahaan, copy situ: dan photo pemilik penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak lembar. bab perubahan perusahaan pengusaha, paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perusahaan, wajib mengajukan permintaan perubahan sup kepada kepala dinas. pengusaha yang telah memperoleh sup, apabila melakukan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih ditetapkan sebagai berikut sup kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihnyadan tempat usaha tidak wajib mengajukan perubahan sup: sup kecil yang modalnya dan kekayaan bersihkecil menjadi sup menengah: sup kecil yang modal dan kekayaan bersih setelah perubahan menjadi diatasbesar, sup menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersihgunan dan bagunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan sup: sup menegah yang modal dan kekayaan bersih turun menjadi dibawah rp. dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bagunan tempat usaha, wajib menyesuaikan siu nya menjadi sup kecil, sup menegah yang mengadakan perubahan yang modal dan kekayaan bersih menjadi atas rp. lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajibdapat menyesuaikan siu nya menjadi sup menengah: dandua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dapat menyesuaikan siubaru. perubahan perusahaan besar yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dilaporkan secara tertulis kapada kepala dinas yang berwenang menerbitkan sup yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah siu,, dan, wajib melaporkan sup baru. bab retribusi bagian pertama untuk melakukan usaha perdagangan kepada orang pribadi atau badan usaha. obyek retribusi adalah pemberian surat izin usaha perdagangan kepada orang pribadi atau badan usaha untuk melakukan usaha bidang perdagangan industri yang meliputi sup kecil: sup menengah: dan sup besar. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin usaha perdagangan. bagian kedua golongan retribusi retribusi izin usaha perdklasifikasi surat izin usaha perdagangdagangan. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut sup kecil sup menengah sup besar rp. sup sebagaimana dimaksud dalam dikenakan tarif retribusi yang besarnya sebagaimana dimaksud pada, berdasarkan klasifikasi usaha perdagangan. bagian ketujuh wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat surat izin usaha perdagangan,hubuhubuhubuhubungan kabupaten tanjung jabung timur, kepala dinas adalah kepala dinas perhubuhubuhubungan kabupaten tanjung jabung timur. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas dibidang perhubusanaan teknis dibidang perhubungan: pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan: pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup dinas perhubungan: pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas perhubungan. bab susunan organisasi susunan organisasi dinas perhuburogram, bidang perencanaan dan program seksi data, informasi. laporan dan evaluasi: seksi penyusunan rencana, program dan pengendalian. bidang perhubungan darat: seksi manajemen lalu lintas, seksi angkutan, prasarana dan keselamatan. bidang perhubungan laut seksi angkutan laut dan sungai, seksi pelabuhan dan penunjang keselamatan pelayanan. bidang pos dan telekomunikasi seksi pos, seksi telekomunikasihubungan mempunyai kewenangan sebagai berikut: bidang perhubungan darat:gujian kendaraan bermotor, penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana perkeretaapian, angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun atas prakarsa daerah, perencanaan umum dan pembangunan serta pengawasan jaringan jalan kereta api yang dibangun atas prakarsa daerah, penyelenggaraan pemberian surat ijin mengemudi kendaraan bermotor, perencanaan umum dan pembangunan serta pengawasan jaringan jalan kereta api serta penetapan spesifikasi jaringan lintas dan klasifikasi jalur kereta api yang dibangun atas prakarsa daerah: perencanaan dan pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa daerah (non lintas kabupaten), penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat,(rambu rambu) lalu lintas jalan dan sungai non lintas kabupaten serta laut kewenangan kabupaten: penetapan jaringan transportasi jalan kabupaten: penyelenggaraan dan pengelolaan sar daerah,jalan kabupaten, oo. perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten: penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten: gg. penyelenggaraan dan pengawasan jaringan transportasi dan kelas jalan: penyelenggaraan dan pengawasan terminal: ss. pemberian ijin pengunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, penyelenggaraan dan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan:perkeretaapian: pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran, pemberian ijin dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi. bidang perhubungan laut pemberian ijin usaha perhubungan laut dan penunjang angkutan saut ekspedisi muatan kapal laut, depo peti kemas. pergudangan dan bongkar muat), pemberian ijin dan pengawasan usaha reklamasi:, penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan berbahaya lintas laut,9g. penyelenggaraan dan pengawasan dermaga untuk kepentingan sendiri pelabuhan: pemberian ijin dan pengawasan kerja kerugian reklamasi: : penyelenggaraan dan pengawasan jaringan lintas sungai, i. pemberian ijin dan pengawasan penggunaan jaringan lintas sungai: penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan wilayah kabupaten. pos dan telekomunikasi pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa titipan:i lokal, bab selonnering dinas perhubungan eselonnering bagi pejabat pada dinas perhubuunit pelaksana dinas adalah eselon iv.a. bab vii tatakerja dalam melaksanakan tugasnya dinas perhubuhubuhubuhubunghubu!hubungan kabupaten tanjung jabung timur kepala dinas kelompok jabatan fungsional bagian lil subbab subbab umum dan keuangan dan kepegawaian program bidang bidang bidang bidang perencanaan perhubungan perhubungan pos dan dan program darat laut telekomunikasi seksi seksi seksi seksi data, informasi, manajemen lalu angkutan laut pos laporan dan evaluasi lintas dan sungai seksi seksi seksi seksi penyusunan rencana, angkutan, pelabuhan dan telekomunikasi program dan prasarana dan penunjang keselamatan pengendalian keselamatan pelayara, kepala dinas adalah kepala dinas kehutanan dan perkebuhutanan dan perkebuhutanan dan perkebunan kabupaten tanjung jabung timur: bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas kehutanan dan perkebunan merupakan unsur pelaksana tugas dibidang kehutanan dan perkebunsanaan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kehutanan dan perkebunan, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup dinas kehutanan dan perkebunan, pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas kehutanan dan perkebunan. bab susunan organisasi susunan organisasi dinas kehutanan dan perkebunrumusan rencana dan program, seksi identifikasi data statistik dan evaluasi. bidang kehutanan seksi rehabilitasi, konservasi dan perlindungan hutan: seksi usaha kehutanan. bidang perkebunan seksi perlindungan areal dan produksi tanaman kebun, seksi sarana, prasarana, sumber daya dan usaha perkebunan,hutanan dan perkebunan mempunyai kewenangan sebagai berikut: pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan:: penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya sesuai rencana tata ruang kabupaten,: 9g. penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai, pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan hutan, pengesahan rencana tebang tahunan: pemberian ijin dan pengawasan usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan:hasil hutan: pemberian ijin usaha dan pengawasan distribusi sarana produksi kehutanan: pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam, pengaturan penyuluhan kehutanan: penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung: rehabilitasi pesisir pantai diluar kawasan suaka alam, pengaturan dan pengelolaan sarang burung walet, ss. pengaturan dan pengelolaan perubahan: pengaturan dan pengelolaan perseteruan alam: penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan, penyelenggaraan konservasi dan perlindungan hutan, penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan, penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan perkebunan: penyelenggaraan pembentukan dan kewilayahan areal perkebunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten: aa. penyusunan kewilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan non lintas kabupaten: bb. penyelenggaraan produksi pengolahan, pengendalian rute, pemasaran hasil perkebunan: cc. pemberian ijin usaha dan pengawasan distribusi sarana produksi perkebunan (pembenihan, pupuk, pestisida tanaman): dd. pengaturan penyuluhan perkebunan: ee. pemberian ijin usaha dan pengawasan perkebunan: ff. pemberian ijin dan pengawasan industri primer perkebunan: gg. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan: hh.ii. penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada areal perkebunan. bab selonnering dinas kehutanan dan perkebunan eselonnering bagi pejabat pada dinas kehutanan dan perkebunhutanan dan perkebuhutanan dan perkebuhutanan dan perkebuhutanan dan perkebukehutanan perkebunhutanan dan perkebunkepegawaian bidang bidang bidang bina program kehutanan perkebunan seksi seksi seksi perumusan rencana rehabilitasi, konservasi perlindungan areal dan program dan perlindungan produksi tanaman hutan kebun seksi seksi seksi identifikasi data usaha sarana, prasarana, statistik dan kehutanan sumber daya dan evaluasi usaha perkebunaneraturan pemerintah nomor72 tahun tentang desa, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah nomor21 tahun tentang tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan perangkat desa, pka perhentian perang kat desa. beberapa ketentuan dalam lembaran daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun nomor25dan ditambah, sehingga berbunyisebagaiberkut (l) perangkat desa sebagaimana dimaksud terdnidari: unsur staf, yaitu unsur pelayanan yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala kepala urusrang (ulu ulu), urusan list desa dan lamanya. sebutan dan jumlah kepala kepala urusan sebagaimana dimaksud huruf diatursesuaike butuhkan dan kondsisosialbudaya masyarakat setempat. sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a), isi dari pegawai negeri sipil yang memenuhipersyaratan, yaitu (a) berpendidikan paling rendah lulusan smu atau sederajat, (b) mempunyaipengetahuan tentang teknis pemerintahan (c) mempunyaikemampuan bidang admmistrasiperkantoran (d) mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan, (e) memahamisosialbudaya masyarakat setempat: dan bersedia tnggaldidesa yang bersangkutan. (gtanjung jabung 'timur, dengan persetujuan kepala desa dan bpd desa yang bersangkutan. ketentuan diubah, sehingga berbunyisebagaiberkut pasa15 calon perangkat desa unsur staf yaitu kepala urusan diajukan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk mendapatpersetujuan. ketentuan diubah, sehingga pasa17 (1l) berbunyisebagaiberkut (l) masa jabatan perangkat desa adalah paling lama (dua) kali masa jabatan kepala desa terhitung sejaktanggalpelaksanaan pelantikanrangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten tanjung jabung timur, perlu dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanjung jabung timur,nghitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah: golongan .ooo woo annan golongan .ooo woo annan v c golongan .ooo woo annan v d golongan .ooo woo annan jumlah a2| #@#@#@#@#@#@#@#p ejw6zme jumlahpebruari pemerintah kabupaten tanjung jabung timur daftar rekapitulasihasil bantuan| tidak belanja (defisit) pembiayaan pemeliharaan keuangan tersangklampiran peraturan daerah kab. tanjab tim nomor tahun tanggal pebruari pemerintah kabupaten tanjung jabung timur daftar piutang daerah tanggal januari saldo awal penambahan pengurangan saldo akhir jenis piutang jan sep penjelasan rp. rp. rp. rp. a.a s ala too piutang pajak nihil nihil nihil nihil piutang retribusi imb nihil nihil nihil nihil piutang pelayanan rsu nihil nihil nihil nihil jumlah vinil nihil oo nihil yoo nini bupati tanjung jabung timur dto drs. abdullah which lampiran vnihil nihil nihil nihil nihil nihil jumlah nihil nihil vinil oo nihil bupati tanjung jabung timur dto drs. abdullah which lampiran vide03 penjelasan rp. rp). rp). rp. aa b8 aia (nihil nihil oo nino o nilengadakan mengadakan dana cadangan dana cadangan penjelasan dana cadangan januari rp) rp. des mr. jumlah io boo bupati tanjung jabung timur dto drs. abdullah which keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tanjung jabung timur nomor tahun tanggal februari tentang persetujuan perda anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun anggarbani rp. defisit. rp. pembiayaan penerimaan . rp. pengeluaran . rp. surplus .oaa rp. apbd defisit belanja defisit) . rp. pembiayaan surplus) . rp. defisit. rp. lampiran ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah lampiran rincian anggaran pendapatan dan, belanja daerah. lampiran iii rekapitulasi rencana penerimaan daerah. lampiran daftar jumlah pegawai per golongan.vii daftar pinjaman daerah. lampiran viii daftar ringkasan nilai aktiva tetap daerah.februari bupati tanjung jabung timur dto drs.pebruari ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran no| uraian umrah pendapatan pendapatan asli daerah rp. pajak daerah rp. retribusi daerah rp. bagian laba usaha daerah rp. lain lain pendapatan asli daerah rp. dana perimbangan rp. bagi hasil pajak dan bukan pajak rp. dana alokasi umum rp. dana alokasi khusus rp. dana perimbangan dari provinsi rp. lain lain pendapatan yang sah rp. total pendapatan rp. belanja belanja administrasi umum rp. belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik rp. belanja modal rp. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan rp. pengeluaran tidak tersangka rp. total belanja rp. defisit rp. pembiayaan penerimaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu rp. transfer dari dana cadangan rp. penerimaan pinjaman dan obligasi rp. hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan rp. total penerimaan daerah rp. pengeluaran daerah transfer dana cadangan rp. penyertaan modal rp. penyertaan modal pemkab. tanjab timur pada bpd jambi rp. penyertaan modal pemkab. guna pmb. jembatan bt. hari rp. penyertaan modal pemkab. guna pmb. mess pemda jaka rp. penyertaan modal pemkab. guna pmb. fasilitas telekomunil rp. pembayaran utang pokok yang jatuh tempo rp. sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan rp. total pengeluaran daerah rp. surplus rp.pebruari rekapitulasi rencana penerimaan daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun anggaran hal: dinas instansi pengelola jenis pungutan ta. ta. &# sisa lebih anggaran tahun lalu9g. retribusi retribusi legs retribusi pengusahaan burung walet retribusi kebersihan retribusi pasar jumlahjumlah o.0ooretribusi pungutan usaha penangkapan ikan dibawah jumlah ln. b8 #$(oo jumlah dinas kesehatan retribusi pelayanan kesehatan aan jumlah kantor pertanahan retribusi peruntukan penggunaan tanah lol jumlah o,o9g. retribusi parkir ditepi jalan umum aandinas pertanian tanaman pangan retribusi pangkalan hasil bumi doo jumlah ,oo|a jumlah badan pengelolaan keu. daerah pendapatan lain lain jasa giro sisa uud lain lain pendapatan jumlah| o,oo| ii.cc. minyak bumi dan gas bagi hasil perikanan nm. .mum. . dana alokasi umum (dau) dana alokasi umum dana alokasi khusus (dak) dana alokasi khusus dana reboisasit.a jumlah|tanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan kabupaten tanjung jabung timur, kepala dinas adalah kepal bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk lembaga dinas pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan kabupaten tanjung jabung timur. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan merupakan unsur pelaksana tugas dibidang pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternatanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup dinas pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan: pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan bab susunan organisasi susunan organisasi dinas pertanian tanaman pangan, holtikulturabina program dan penyuluhan seksi identifikasi data statistik dan evaluasi dan bimas, seksi perumusan rencana dan program, bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura seksi perlindungan tanaman dan pengembangan lahan, seksi sarana, prasarana dan sumber daya. bidang peternakan seksi perlindungan hewan, kesan dan kesmavet, seksi sarana, prasarana dan sumber dayaholtikultura dan peternatanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan mempunyai kewenangan sebagai berikut: pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan holtikultura, pemberian ijin usaha bidang pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan, luar kewenangan pusat dan propinsi: pengelolaan laboratorium benih: penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan: penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan dalan lingkup pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan penyelenggaraan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam tanaman pangan, holtikultura dan peternakan, 9g. penyelenggaraan penggunaan air irigasi berdasarkan pengaturan propinsi: penetapan pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian holtikultura dan peternakan sesuai rencana tata ruang kabupaten, ii. pemberian ijin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak hewan, penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak hewan: penanggulangan penyakit ternak hewan, i. pemberian ijin dan pengawasan laboratorium kesehatan ternak hewan peternakan, rumah sakit ternak hewan, penetapan dan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah lokal: pemberian ijin usaha distribusi sarana produksi pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan (pupuk, obat obatan, peralatan dan sejenisnya) serta pengawasannya, oo. penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan dan pemberian sertifikat bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal: pengembangan komoditi pertanian tanaman pangan, holtikultura peternakan unggulan daerah: melaksanakan kerja sama antar kabupaten dalam lingkup pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan teknis fungsional, ketrampilan dan diklat kejuruan tingkat dasar, penyelenggaraan, pemberian izin dan pengawasan usaha rumah potong sakit hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu, penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan pembenihan dalam lingkup pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan, penyelenggaraan pelayanan minimal dalam lingkup pertanian holtikultura dan peternakan, penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular lingkup pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan tingkat lokal, menetapkan rencana pengembangan usaha tani menuju agribisnis. bab selonnering eselonnering bagi pejabat padsesuai dengan terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukralihan pemangku jabatan yang adatanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakrtanian tanaman pangan, holtikultura dan peternana program pertanian tanaman peternakan dan penyuluhan pangan dan holtikultura seksi seksi seksi identifikasi data perlindungan tanaman perlindungan hewan statistik dan dan pengembangan kesan dan evaluasi bimas lahan kesmavet seksi seksi seksi perumusan sarana, prasarana sarana, prasarana, rencana dan dan sumber daya dan program sumber daya dengan rahmattuhan yang maha esa rupa tanjung jabung timur menebang bahwa melaksanakan lebih lanjut ketentuan pasa142 peraturan pemerintah nomor tahun tentang desa, maka dipandang peru melakukan perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang badan perwakilan24 tahun tentang badan perwakilan. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur nomor24 tahun tentang badan perwakilan desa lembaran daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun nomor28) diubah sebagaiberkut ketentuan huruf (d) diubah, sehingga huruf (d) berbunyisebagaiberkut (d) badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lam, sehingga berbunyisebagaiberkut (l) badan permusyawaratan desa terbentuk sering dengan pembentukan desa ketentuan diubah, sehingga berbunyisebagaiberkut pasa133 pimpinan bpd terdiri dari (satu) orang ketua, (satu) orang wiki ketua, dan (satu) orang sekretaris. pimpinan bpd sebagaimana dimaksud pada dipilih dansebagaiberkut pasa135 (l) bpd sebagaitentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pasa138 bpd mempunyaikewaj desa. mempertahankan dan memelihara hukum nasional keutuhan negara satuan publik indonesia. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. memprwsespemilmatinlairnlaisosialbudaya dan adatistiidat masyarakat setempat. menjaga norma genetika dalam hubungan kerja lembaga kemasyarakatan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pasa139 bpd mempunyaihak untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa: menyatakan pendapat, mengajukan rancangan peraturan desa: mengajukan pertanyaan, memilih dan dipilih, dan memperoleh tunjangan. ketentuan pasa144 diubah sehingga berbunyisebagaiberkut pasa144 masa jabatan bpd adalah (enam) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk (satu) kalimat jabatan berikutnya. diantara bab xxii dan bab xxii disisipkan (satu) bab, yakni bab xxii sehingga berbunyisebagaiberkut bab xxii ketentuan peralihan pasa148 masa jabatan bpd yang diangkat berdasarkan peraturan perundang undangan sebelum perda ditetapkan, masih tetap berlaku sampai habis masa jabatannya, dan sesudahnya berlaku ketentuan sebagaimana diaturdalam peraturan daerah dalam suatu peraturan daerah: bahwa sesuai denganbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b perl:, kepala dinas adalah kepala dinas catatan sipil dan keluarga berencan. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas catatan sipil dan keluarga berencana merupakan unsur pelaksana tugas dibidang keluarga berencana dan catatan sipicatatan sipil dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijaksanaan teknis dibidang keluarga berencana dan catatan sipil: pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang keluarga berencana dan catatan sipil: pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup dinas catatan sipil dan keluarga berencana, pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas keluarga berencana dan catatan sipil. bab susunan organisasi susunan organisasi dinas catatan sipil dan keluarga berencana terdiri dari:bina program seksi penyusunan program dan anggaran, seksi pencatatan pelaporan dan analisa program, bidang pengendalian keluarga berencana seksi pelayanan, pengayoman dan distribusi kontrasepsi, seksi remaja dan perlindungan hak hak reproduksi: bidang pengendalian keluarga sejahtera seksi pembinaan institusi, pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga, seksi penerangan dan motivasi. bidang catatan sipil: seksi pelayanan dan pencatatan kependudukan, seksi informasi dan pengembangan kependudukan. cabang dinas: unit pelaksana teknis dinas: jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas catatan sipil dan keluarga berencancatatan sipil dan keluarga berencana mempunyai kewenangan sebagai berikut: bidang keluarga berencana penyerangan indikator keluarga sejahtera: penetapan hasil klasifikasi dan profit keluarga sejahtera, cc. penyerangan kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga: penetapan syarat syarat pembentukan uppks: penetapan pengembangan kualitas produk uppks: penetapan pengembangan uppks sebagai lembaga keuangan mikro, penetapan skim kredit bagi kelompok uppks, pengembangan dan pemilikan media advokasi dan kie: penyerangan kriteria pembinaan ketahanan keluarga: penyediaan fasilitas bagi kelompok kb, bkr dan bkl, pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga, penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender: penyelenggara, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga, oo. penetapan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja, penetapan sasaran program kesehatan reproduksi remaja: penetapan prioritas kegiatan program kesehatan reproduksi remaja, penetapan media kie kesehatan reproduksi remaja yang sesuai dengan kondisi sasaran, pengembangan pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja, promosi dan kie kesehatan reproduksi remaja baik bagi remaja maupun keluarga, uu. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi remaja: penetapan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran, ww. penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi: xx. pembinaan penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi: penyerangan kriteria kelayakan pelayanan tempat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi: aa. penetapan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi jalur pemerintah: bb. penetapan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi jalur swasta dan masyarakat: cc. pemantauan mutu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi: dd. pemantauan mutu alat dan obat kontrasepsi: ee. penetapan dan pengembangan isi pesan dan kie keluarga berencana dan kesehatan reproduksi: ff. melaksanakan pembinaan peserta keluarga berencana mandiri: gg. penyediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi: hh. penetapan perkiraan unset need" keluarga berencana, ii. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program keluarga dan kesehatan reproduksi: ji. pengelolaan informasi dan data demografi, keluarga berencana dan keluarga: kk. penyelenggaraan pendataan keluarga: pembinaan lembaga dan institusi: mm. penyerangan kriteria merasionalisasi pencatatan dan pelaporan pelayanan kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. nn. penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan institusi masyarakat, oo. penyelenggaraan administrasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelayanan penggunaan alat dan obat kontrasepsi: pp. penetapan penggunaan data keluarga: gg. pengelolaan pendataan, pemetaan dan penomoran keluarga: rr. pembinaan dan penilaian penyuluh keluarga berencana petugas lapangan keluarga berencana: ss. pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan keluarga berencana kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera, tt. penetapan pelaksanaan mekanisme program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi: uu. penyerangan klasifikasi pertahanan institusi masyarakat pedesaan, vv. penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat pedesaan: ww. penetapan sasaran kerja bagi penyuluhan keluarga berencana petugas lapangan keluarga berencana: xx. penetapan tata kerja penyuluh keluarga berencana: yy. penyelenggaraan diduga sistem informasi kependudukan dan keluarga). ii. bidang catatan sipil penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk, pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang undangan: pemberian nomor induk kependudukan nik): pendaftaran dan penerbitan kartu keluarga kk) dan kartu tanda penduduk ktp), pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan pengesahan anak: pencatatan mutasi dan perubahan data penduduk, pengendalian penduduk dan evaluasi data kependudukan. bab eselonnering dinas catatan sipil dan keluarga berencana eselonnering bagi pejabat pada dinas kabupaten tanjung jabung timur kepala dinas kelompok jabatan fungsional bagian iii iii iii subbab subbab umum dan keuangan dan kepegawaian sarana bidang bidang bidang bidang bina program pengendalian pengendalian catatan keluarga keluarga sipil berencana sejahtera seksi seksi seksi seksi penyusunan pelayanan, pembinaan institusi, pelayanan dan program dan pengayoman distribusi pemberdayaan ekonomi pencatatan anggaran kontrasepsi ketahanan keluarga kependudukan seksi seksi seksi seksi pencatatan remaja dan penerangan informasi dan pelaporan dan perlindungan hak dan motivasi pengembangan analisa program hak reproduksi kependudukan, kepala dinas adalah kepala dinas per. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas permukiman dan prasarana daerah merupakan unsur pelaksana tugas dibidang permukiman dan prasarana daerahmukiman dan prasarana daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan teknis dibidang permukiman dan prasarana daerah: pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang permukiman dan prasarana daerah: pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup dinas permukiman dan prasarana daerah: pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas permukiman dan prasarana daerah. bab susunan organisasi susunan organisasi dinas permukiman dan prasarana daerahperencanaan seksi perencanaan, pengairan, sarana dan prasarana serta permukiman: seksi monitoring dan evaluasi. bidang pengairan seksi pembangunan dan pengembangan daerah rawa, seksi operasi dan pemeliharaan. bidang sarana dan prasarana seksi jalan dan jembatan, seksi pemeliharaan dan peralatan. bidang permukiman seksi perumahan dan penataan bangunan, seksi tata ruang dan pengembangan wilayahmukiman dan prasaranamukiman dan prasarana daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut: permukiman penyelenggaraan dan pengawasan pencanangan areal, pemberian ijin dan pengawasan penggunaan daerah marka jalan dmj), pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman: pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian bangunan bersejarah: pengelolaan fisik gedung dan rumah negara yang diserahkan kepada kabupaten dan atau milik kabupaten, pengaturan dan pengelolaan proses penyerahan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan. pekerjaan umum pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pembangunan fisik sarana dan prasarana, pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan: pengaturan dan pengelolaan drainase: pengaturan dan pengelolaan air minum: pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan kabupaten: penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas kabupaten, 9g. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya sesuai dengan pengaturan propinsi: pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air: pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah rawa, situ dan danau: penyelengaraan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi: penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan drainase serta pengembangannya, penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana bendungan serta pengembangannya, penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan beserta simpul sampulnya serta pengembangannya, penyelenggaraan dan pengawasan serta pengembangan prasarana dan sarana jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa daerah: oo. penetapan status, kelas dan fungsi jalan: pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan non lintas kabupaten yang dibangun atas prakarsa daerah: pengembangan dan aplikasi tekhnologi pengairan: pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat petani pemakai air, penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan kontruksi bangunan sipil dan arsitektur, pemberian izin pembangunan jalan dalam kabupaten, melaksanakan kerja sama antar kabupaten, pemberian izin penggunaan dan eksploitasi jalan kabupaten: pemberian izin dan pengawasan bangunan fisik kabupaten: penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang kabupaten: pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan ruang: zz. penyelenggaraan promosi tata ruang: aa. perizinaserta prasarana dan sarana pekerjaan umum lokal. bab eselonnering dinas permukiman dan prasarana daerah eselonnering bagi pejabat pada dinas permukiman dan prasarana daerahmukiman dan prasaranamukiman dan prasaranamukiman dan prasaranamukiman dan prasaranamukiman dan prasaranarseksi seksi perencanaan, pengairan pembangunan dan jalan dan pemukiman dan sarana prasarana pengembangan daerah jembatan penataan serta pemukiman rawa bangunan seksi seksi seksi seksi monitoring dan operasi dan pemeliharaan dan tata ruang dan evaluasi pemeliharaan peralatan pengembangan wilayahlautan dan perikalautan dan perikalautan dan perikalautan dan perikanan kabupaten tanjung jabung timur. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten kotsanaan teknis dibidang kelautan dan perikanan: pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan, cc. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup dinas kelautan dan perikanan: pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas kelautan dan perikanan. bab susunan organisasi susunan organisasi dinas kelautan dan perikanan terdiri dari kepala dinas, bagian tata usaha sub bagian umur dan kepegawaian, sub bagian program dan keuangan. bidang bina usaha seksi bimbingan dan pelayanan usaha: seksi promosi dan pemasaran hasil. bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan seksi pengembangan kelembagaan: seksi pengembangan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai. bidang pengawasan dan pengendalian seksi pengendalian dan pengawasan sumber daya, seksi perlindungan sumber daya dan non hi. bidang produksi seksi eksploitasi dan jasa kelautan, seksi budi daya dan pembenihanlautan dan perik: penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokal serta suaka perikanan wilayah laut kabupaten: penataan dan pengelolaan perairan darat dan perairan laut,wilayah laut kewenangan kabupaten, pemberian ijin dan pengawasan pemasangan rumpun wilayah laut kewenangan kabupaten, pembangunan dan pengelolaan tempat pelabuhan, pendaratan dan pelelangan ikan, penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan, 9g. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan: pengendalian ijin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil kelautan dan perikanan: pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan mangrove dan terumbu karang dan pulau pulau kecil wilayah laut, kabupaten: pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut wilayah kabupaten,wilayah laut kewenangan kabupaten: pengawasan dan penegakan ketentuan pemanfaatan sumber daya wilayah laut kewenangan kabupaten: penyelenggaraan kerjasama dengan kabupaten lain dalam rangka pengembangan teknologi dan informasi kelautan dan perikanan. bab eselonnering dinas kelautan dan perikanan eselonnering bagi pejabat pada dinas kelautan dan perikanan adalah kepala dinas adalah eselon lautan dan perikalautan dan perikalautan dan perikalautan dan perikalautan dan perikarai:lautan dan perikanan kabupaten tanjung jabung timur kepala dinas kelompok jabatan fungsional bagian ehi subbab subbab umum dan program dan kepegawaian keuangan bidang bidang bidang pemberdayaan pengawasan bidang bina usaha masyarakat dan pengendalian produksi kelembagaan seksi bidang seksi seksi bimbingan dan pemberdayaan pengendalian dan eksploitasi dan pelayanan usaha masyarakat dan pengawasan sumber jasa kelautan kelembagaan daya seksi seksi seksi seksi promosi dan pengembangan sosial perlindungan sumber budi daya dan pemasaran hasil ekonomi masyarakat daya dan pembenihan pesisir pantai nooperasi, perindustrian dan perdagaoperasi, perindustrian dan perdag, kepala dinas adalah kepal. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan merupakan unsur pelaksana tugas dibidang koperasi, perindustrian dan perdagasanaan teknis dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan: pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang koperasi, perindustrian dan perdagangan: pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan: pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan.perindustrian seksi usaha perindustrian: seksi pembinaan dan pengembangan industri. bidang perdagangan seksi penyaluran dan promosi, seksi metrologi. bidang pkm, kemitraan dan investasi seksi pkm: seksi kemitraan dan investasi penanaman modal). bidang koperasi seksi organisasi koperasi: seksi fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam. cabang dinasoperasi, perindustrian dan perdagangan mempunyai kewenangan sebagai berikut: bidang perindustrian dan perdagangan pengawasan barang dan jasa bidang industri dan perdagangan, pengembangan penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya: penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen: penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan masyarakat umum, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral, penyelenggaraan dan pengawasan distribusi bahan bahan pokok: pemberian ijin usaha dan pengawasan industri: 9g. pemberian ijin usaha dan pengawasan perdagangan: pemberian ijin usaha dan pengawasan ijin kawasan industri sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten: memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan untuk pengrajin: memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan industri, pengendalian pencemaran dan limbah industri, penyelenggaraan dan pengawasan tera dan tera isi ulang alat ukuran, takaran, timbangan dan perdagangan http), penyelenggaraan kerjasama antar kabupaten dalam bidang perindustrian dan perdagangan: penyelenggaraan dan pengawasan sistem pergudangan, penerbitan surat keterangan asal ska) barang: mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya: memfasilitasi permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan pemasaran untuk tumbuh serta pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah pkm), bidang koperasi pengesahan akta pendirian koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi: pengawasan penyelenggaraan koperasi dan pengusaha kecil dan menengah: penyelenggaraan penyertaan modal pada koperasi: penyelenggaraan dan pengawasan sistem distribusi bagi koperasi serta pengusaha kecil dan menengah, penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah. bab eselonnering dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan eselonnering bagi pejabat padkoperasi, perindustrian dan perdaga!ogi untuk kesejahteraan masyarakat murnoperasi, perindustrian dan perdagangdan kepegawaian sarana bidang bidang bidang bidang perindustrian perdagangan pkm, kemitraan koperasi dan investasi seksi seksi seksi seksi usaha penyaluran dan pkm organisasi perindustrian promosi koperasi seksi seksi seksi seksi pembinaan dan metrologi kemitraan dan fasilitas pembiayaan pengembangan investasi dan simpan pinjam indikator penanaman modalpertambangan, energi dan lingkungan hidupketentuan pokok pokok pertamba, kepala kantor adalah kepal. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi kantor pertambangan, energi dan lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana tugas pengelolaan pertambangan, energi danpertambangan, energi dan lingkungan hidupkungan hidup. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kantor pertambangan. energi dan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis dibidang pertambangan, energi dan dan lingkungan hidup. bab susunan organisasi susunan organisasi pertambangan, energi dan lingkungan hidup terdiri dari kepala kantor: sub bagian tata usaha, seksi pengusahaan pertambangan umum dan energi, seksi pengendalian lingkungan hidup: seksi rehabilitasi lingkungan hidup: kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi kantor pertambangan, energi dan lingkungan hidup sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan peraturan daerah ini. bab kewenangan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam kantor pertambangan, energi dan lingkungan hidup mempunyai kewenangan sebagai berikut: bidang pertambangan,, pemberian ijin usaha non inti meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak: pemberian ijin usaha inineral dan energi, serta air bawah tanah, pemberian ijin dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum serta pengelolaan air bawah tanah, pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali : penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama dibidang pertambangan, energi dan lingkungan hidup. bidang lingkungan hidup penilaian dan pengawasan mengenai dokumen dampak lingkungan bagi kegiatan kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang berada wilayah kewenangan kabupaten:kungan: pelaksanaan reklamasi lahan kritis bekas : penyelenggaraan pengamanan dan pelestarian sumber daya air: pemberian ijin dan pengawasan terhadap pengelolaan lokasi pemukiman masyarakat,: pengawasan dan pembinaan pembuangan hibah dan hasi! proses industri (padat, cair dan gas): perijinan pembuangan limbah domestik dan non domestik daerah kabupaten. bab selonnering eselonnering bagi pejabat pad3abung timur nomor: tahun tentang organisasi dan tata kerja kantor kantor kepala kantor kelompok jabatan fungsional subbab seksi seksi seksi pengusahaan pengendalian rehabilitasi pertambangan lingkungan lingkungan umum dan energi hidup hidup, kepala kantor adalah kepal. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat merupakan unsur pelaksana tugas dibidang kesatuan bangsa, kesatuan bangsa dan penanganan masalah aktual: dan kesatuan bangsa,9g. penyelenggaraan perlindungan masyarakat: pengelolaan urusan ketatausahaan kantor kesatuan bangsa: pembinaan kesadaran politik, kesatuan dan persatuan, keamanan lingkungan dan penegakan hak asasi manusia ham penyusunan program kegiatan salak penanggulangan bencana daerah: pelaksanaan urusan penatalaksanaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga: i. penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi baik bersifat preventif maupun represif, evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan. bab selonnering kantor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat eselonnering bagi pejabat padorganisasi dan tata kerja kantor kepala kantor kelompok jabatan fungsional subbab uti seksi seksi seksi hubungan antar perlindungan kesatuan bangsa lembaga dan masyarakat dan dan penanganan demokratisasi penanggulangan masalah aktual bencana bupati tanjung jabung timur dto drs. abdullah whichalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten tanjung jabung timur tahun anggaran dan berdasarkan hasilevaluasi dari pemerintah promosi jambi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun maka dipandang perdu diakukan. bahwaa3), peraturan pemerintah139):70)ang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun anggaran beberapa ketentuan didalamtahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan didalam diubah sehingga berbunyisebagaiberkut: anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanjung jabung timur hun anggaran sebagaiberkut pendapatan belanja defisit pembiayaan penerimaan pengeluaran diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyisebagaiberkut pasa13 peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur nomor3 tahun tentang perubahan atasmerupakan bagian yang tidak terpisahkan denganhun anggaranrupa tanjung jabung timur abdullah which diundangkan muara sabak pada tanggal maret sekret ris era bupati, bahwa untuk maksudbeberapa ketentuan peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi sekretariat daerah ubah sebagai berikut: ketentuan bab huruf angka hapus, ketentuan bab huruf angka ubah sehingga keseluruhan bab huruf angka berbunyi bagian umum sub bagian tata usaha, kearsipan setda dan keuangan, sub bagian protokol dan perjalanan dinas: sub bagian rumah tangga. ketentuan bab huruf angka ubah sehingga keseluruhan bab huruf angka berbunyi:pemeliharaan asetmehukum dan per bagian bagian bagian bagian bagian perlengkapan pemerintahan undang undangan ekonomi dan bina sosial informasi organisasi umum aset daerah pembangunan mental spritual komunikasi tatalaksana sub bagian sub bagian pemerintahan sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian tata usaha dan sub bagian umum otonomi hukum produksi daerah agama dan data, informasi kelembagaan kearsipan setda pengadaan daerah kesejahteraan &media massa dan keuangan sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian pembangunan sub bagian program kerja sub bagian komunikasi dan sub bagian protokol pendataan dan pendapatan dan perundang dan sarana pemuda dan penerangan tatalaksana dan perjalanan inventarisasi kekayaan desa undangan perekonomian olah raga masyarakat dinas aset daerah sub bagian sub bagian sub bagian tata pemdes sub bagian sub bagian sub bagian sandi dan sub bagian sub bagian pemeliharaan administrasi dokumentasi pengendalian pendidikan dan telekomunikasi perpustakaan rumah tangga aset daerah desa sosialisasi pembangunan kebudayaan daerah bupati tanjung jabung timur dto drs. abdullah which |
tau in2 peraturan daerah rupa tanjung jabung timur ,.,?, nomor tahun tentang jadberdasarkan undang undang nomor54 tahun dipandang perdu untuk menetapkan hari jadi kabupaten tanjung jabung timur, bahwa penetapan hari jadi kabupaten tanjung jabung timursebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, edu ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten tanjung posisi sebagai daerah otonom, (lembaran negara tahun nomor3952) memperhatikan ssb bapak gubenur kdh ik. jambi nomor: pem tangga1l16 oktober1999 tentang tindak lanjut pemekaran kabupaten tanjung jabung. ssb bupati kdh tingkat tanjung jabung nomor pem tanggal oktober tentang pertemuan dalam rangka mengantar pejabat bupati kdh tingkat tanjung jabung timur pada hari kami tanggal oktober pukul wib, bertempat kantor camat muara sabak. aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam rapat pembahasan rancangan peraturan kabupaten tanjung jabung timur tentang han jadi kabupaten tanjung jabung timur antara pihak legislatif dengan eksekutif pada hari kamis tanggal oktober bertempat gedung dprdhari jadi kabupaten tanjung jabung timur.:timur, hari jadiadalah hariadhi kabupaten tanjung jabung timuran ditetapkan bupati dengan persetujuan dprd kabupaten tanjung jabung timur. bab penetapan hari jadi hari jadi kabupaten tanjung jabung timur adalah tanggal dua puluh satu bulan okto ber hun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan. penetapan hariadhi kabupaten tanjung jabung timur sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ni, denganpertimbangan bahwa pada tanggal21 oktober adalah merupakan hari pengantar tugas penjabat bupati tanjung jabung timur oleh gubenur jambi dan penyerahan kewenangan oleh bupati tanjung jabung kepada penjabat bupati tanjung jabung tim ur. bahwa sejalan dengan itu, peringatan dan perayaan manjadi kabupaten tanjung jabung timurditetapkan pada tanggal21 oktobersetiap tahunnya bab bentuk keg ikatan (l) peringatan hariadhi kabupaten tanjung jabung mur dilaksanakan dalam sidang paripurna istimewa dprd setiap tahunnya. perayaan hari jadi kabupaten dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakatsecara sederhana, meriah dan merakyat. dalam pelaksanaanperayaan hariadhi kabupaten sebagaimana dimaksud pada diatas, pemerintah daerah membentuk panitia peringatan dan perayaan hariadhi kabupaten. bab ketentuan penutup hal hal lamimulaiberaku sejaktanggalditetap. pada tanggal: oktober2001. bupati tanjung jabung timur drs. abdullah hic diundangkan muara sabak. pada tanggal okto ber2001. sekreta |
tes peraturan daerah bupati tanjung jabung timur na, nomor tahun tentang retribusi sar sir ata periodretro usi pasar grosiratau pertoko, sir atau perti an. babi ketentuan umumrnya retrbusipembusimelakukan trijumlah metric site rubidang retrbusi: pasarrosrdan atau pertokoan adalah pasargrosrberbagaijens barang, termasuk tempat pelelangan ikan, teman, hasium dan fasilitas pasar pertokoan yang dio tra akan disediakan oleh pemerintah: tempat pelelangan adalah tempat penjualan pembeli melakukan transaksi jual belisecara lelang: kos adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lamanya diperswasta: retribusi pasar gross dan atau pertokoan yang selanjutnya disebut retrbusiadalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar pasir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan kan, teman,hasi bumi dan fasilitas pasarpertokoan yang dikontraskan yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah pd) pasarbus untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasarpertokoan: surat pendaftaran objek rebus daerah yang selanjutnya dapat diangkat sport adalah surat yang digunakan oleh wajib retro , surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap skr, skrdkbt, skrip atau terhadap pemotongan atau pemungutan olah pihak ketiga yang diajukan oleh wajib trb daerah,fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, teman, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrak akan. objek retrbusiadalah pelayanan penyediaan fasilitas pasaran atau pertokoan oleh pemerintah daerah yang meliputi: pasar grosrberbagaijenisbarang: tempatpelelangan ikan, teman, hasi bumi pertokoan: supermarket,emikian atau diode lola oleh pihakswasta dan pasar. subjek retribusi adalah orang prbadiatau badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau pertokoan. bab golongan retribusi trib usi pasar grosirdan atau pertokoan digolongkan sebagairetrbusijasa usaha. bab1v cara meng ukur ting katpengg unhan jasa sa16 tingkat pengunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan silitaspasardan atauf retro secara efisien dan bervrientasipada harga pasar. bab struktur dan besarnya tarif struktur tariff retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios lisan jangka waktu pemakaian. besarnya tariff ditetapkan berdasarkan tariff yang bedak wilayah daerah tersebut. dalam hal tariff pasar yang berlaku sulit ditentukanrff yang puti unsurbiaya persatuan penyediaanjasa: unsurkeuntungan yang dikehendakipersatuanmanya yang berkaitan langsung dengan penyediaanjasa: biaya tidallangsung yang meliputi biaya adminstrasiumum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaanjasa: biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lamanya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pmjamannilaipnjaman jangka pendek. keuntungan sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan dalam persentase tertentu dan total biaya sebagaimana dimaksud pada dan darimodal. struktural besama tariff ditetapkan sebagaiberkut: merona sar kelas1. bulan pasar kelassar las iiirp. peron gam nitotet rp. seematet tam ntar pelelangan kan hari meter bab vii wilayah pem ung utan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat fasilitas pasaran atau pertoko pendaftaran pasa112 wajib retribusi sport sportnpembayaran retrbusiyang terutang harus dilunasi seka m yang dipersamakan skrdkbt dan sidcara pena ihan |
peraturan daerah rupa tanjung jabung timur aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasa www www nomor tahun tentang retribusi pepaya nan persamaan kebersihantrib usi pelayanan persamaan kebersih.elayanan persamaan kebersihankenjumlah retro usi terut m yang pera ku. t'aan berasal dari kegiatan orang peribadi atau badan yang terdiri dari bahan organbewahaya:manya:, retribusi jasa umum adalah retrbusiatasdinkmatioleh orang prbadiorang prbadipendaftaran objek rebus daerah yang selanjutnya dapat diaperaturan perundang undangan retnbusidaerah:busidaerah:kabupaten. objek retro usi puti: pengembalian dan pengangkutan sampah sari ske tpa, atau: pengumpulan dan pengangkutan sampah tps, penyediaan tpa: pengolahan dan ataupemusnahan sampah di' pa. dikecualikan dariobjekretrbusiadalah pelayanan kebersihanjalan umum: pelayanan kebershantaman ruangan tempatumum. subjek retrbusiadalah orang prbadiatau badan yang dapatdikenakan retribusi1v cara meng ukur ting katpengg unhan jasa sa16 tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan wilayah dan atau luas arealtempatsampah. jenssampah sebagaimana dimaksud pada (l) adalah sampah organkdan non organikuntuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakatdan aspekkeadian. biaya sebagaimana dimaksud pada antara labesarnya tarif retribusi terhadap pelayanan persamaan adalah sebagaiberkut: untuk jenis pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau pengolahan pemusnahan sampah perumahan tempattnggald wilayah potocoldan ekonomi ditata akan: golongan wilayah powtoco yekonomikelas sebesar rp. , setiap kepala keluarga. golongan wilayah ekonomikelas ise besar rp. , setiap kepala keluarga. golongan wilayah ekonomika las sebesar rp. , setiap kepala keluarga. golongan wilayah ekonomikelas sebesar rp. , setiap kepala keluarga. untuk pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau pengolahan pemusnahan sampah: pertokoan, apotik, bengkelditetapkan sebesar rp. , bulan. restoran, bioskop, penjahit'konveksi, salon, hotel ditetapkan sebesar rp. bulan. industriditetapkan sebesar: luas0 rp. , bulan luas5. rp. , bulan tuas rp. , bulan luas25. keatas rp. , bulan usaha agen biro perjalanan rp. , bulan bab vii wilayah pem ung utan retribusi yang terutang dipungutdiwilayah daerah tempatpelayantpendaftaran pasa112 wajib retribusi sport ordmretrbusiyang terutang harusdiara pena handalam jangka waktu (tujuh) hari |
lama nila peraturan daerah rupa tin tanjung jabung timur as, nomor tahun tentang retribusi sil hutan dengan rahmattuhan yang maha esa rupa tanjung jabung timur, menebang bahwa beizin pemanfaatan hutan dan izin pemungutan hasi hutan dalam wilayah kabupaten, merupakan kewenangan kabupaten: bahwa berdasarkan: bahwa pemberian izin pemanfaatan hutan dan zmn pemungutan hasil hutan dalam wilayah kabupaten tanjung jabung timur dapat dikenakan retribusi perlman tertentu. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan peru membentuk peraturan daerah tentang trib usiretribusi hasil hutanpejabatadalah pejabatyang diberitugastertentu dibidang retrobus perlman 'adalah pungutan retribusi atas pengambilan hasil hutan berdasarkan zin pemanfaatan hutan dan zin pemungutan hasi hutan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang prbadiatau badan. pemanfaatan hutan ph) adalah yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan bakadan pemasaran hasil hutan. lin usaha hutan tanaman hi) adalah zinlin pemungutan hasil hutan pphh) adalah yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasi hutan bak kayu maupun bukan kayu yang didasarkan atasazaspengusahakeberadaan hutan, sepertirotan, getah getaran, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, bahan tikar, sarang burung paket. wajib rebunbusidaerah.apat disebut penyidik, untuk men hasil hutan dipungut retribusi daerah atas hasil hutan yang diproduksi mela luipemberan zin kepada orang prbadiataubadan. objek retribusi adalah pemungutan hasil hutan yang berasal dari pemanfaatan hutan dan pemungutan hasi hutan, meliputi: hasil bukan kayu maritim pemanfaatan hutan iph) hasil hutan kayu tanaman dar hak pengusahaan hutan tanaman industri phi) dan lin usaha hutan tanaman h1). hasi hutan kayu dan bukan kayu dari lin pemungutan sil hutan pphh). subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemanfaatan hutan dan atau zin pemungutan hasi hutan. bab golongan retribusi sa15 trib usi sil hutan digolongkan sebagairetrbusiperiziman tertentu. bab prinsip penetapan tarif dan peng kanannya sa16 (l) penetapan tarif retribusi hasil hutan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan kegiatan rehab ilina hutan dan lahan. hasi rebus yang dipungut, dari total hasi pemungutan didistrib usman penggunaannya bak langsung atau tidak langsung untuk kegiatan rehabilitasi hutan panahan. bab struktur dan besarnya tarif retribusi struktur tarif trib usi sil hutan digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan yang deduksi, dibedakan antara hasi hutan kayu dan hasi hutan bukan yu. retribusi hasil hutan kayu dibedakan antara hasil hutan kayu alam dan hasil hutan kayu tanamphi) dan lin usaha hutan tanaman hi) dengan kayu tanaman yang berasaldarihutan hak, lahan perkebunan dan kebun rakyat. tarif retribusi kayu alam yang berasal dari lin pemungutan hasil hutan pphh), sebagaiberkut: kayu bulatdiameter30 ataulebih sebesar rp. per m3. kayu bulattanaman yang bersaudari hak pengusahaan hutan tanaman ind istri phi) dan usaha hutan tanaman ihi) sebagaiberkut:bus kayu tanaman jenis akasia dan sengon yang berasal dari lin pemungutan hasil hutan pphh) pada hutan hak dan kebun rakyat, sebagai berikutkayu tanaman jenis karet yang berasal dari lin pemungutan hasi hutan pphh) pada lahan perkebunan dan kebun rakyat, sebagaiberkut: kayu bulatdiameter30 ataulebih sebesar rp. per m3. kayu bulat o usi hasil hutan bukan kayu ditetapkan sebesar6lalui keputusan bupati berdasarkan harga pasarsetempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh instansiyang berwenang. pasa110 pelaksanaan pembayaran retribusi tidak meniadakan kewajiban pemegang untuk membayarkewajban lainnya sesuaiperaturan perundang undangan yang berlaku. bab wilayah pem ung utan trib usi dipungut diwilayah tempatpengambian hasi hutan. bab vii tata cara pemungutan pasa112 (l) pembayaran retribusi hasil hutan dimaksud pada dan berdasarkan pada volume atau tonase hasidan berdasarkan hasi peninjauan langsung oleh tim dan ditetapkan dengan keputusan bupatia kehutanan yang ditunjuk untuk itu. retribusi hasil hutan disetor langsung oleh pemegang izin kas daerah kabupaten tanjung jabung timur, dengan tindakan bukti setor disampaikan kepada kantor kehutanan dan dinas pendapatan daerah kabupaten tanjung bung timur. retribusi hasil hutan wajib dilunasi sebelum hasil hutan diangkut dari tempat pengambilan hasi hutan. bab vii sanksi administrasi dan ketentuan pidana pasa113 susah yang diterbitkan harus dike hui bupatiizi huta susah). pasa114(sepuluh) kalijumlah retribusi huta ng. tndakpidana dimaksud pada (l) adalah pelanggaran. bab penyidikan pasa115retrbusindakpidana retrbusidaerah,:,busibut dalam haltindakpidana retrbusidaerahseseorang yang berkaitan dengantindakpidana retrbusidaerah:, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksidalam haltindakpidana retrbusidaerah: ji. menghentikan penyidikan dalam haltindakpidana retrbusidaerah:list negara republik indonesia, sesuaidengan ketentuan yang diaturdalam undang undang nomor8 tahun tentang hukum acara pidana: babi ketentuan umum pasa1167 peraturan daerah maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa www www www nomor tahun tentang retribusi izin industri pembuatan kapalkayupembinaan terhadap usaha yang bergerak bidang industri pembuatan kapal kayu khususnya dalam menetapkan kla silika kapasitas kapal kayu, maka pengoperasiannya perdu diberikan zin terlebih dahulu. bahwa untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah perdu maka untuk pemeran izin tersebutdapatdi kenakan biaya. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan diatas, peru menetapkan peraturan daerah tentang retribusi ind istri pembuatan kapal kayu dalam kabupaten tanjung bung timur. mengingat undang undang nomor8 tahun tentang hukum acara pidana3734): undang undang nomor9 tahun tentang usaha keci (lembaran negara tahun tambahan lembaran negara nomor3611): undang undang nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun nomor3699): undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun nomor66tahun nomor182 nomor" tambahan lembaran negara nomor3903): peraturan pemerintah nomor tahun tentang kewenangan pengaturan, pembinaan dan pembangunan industri jembatan negara tahun nomor23 tambahan lembaran negara nomor33830): peraturan pemerintah nomor tahun tentang lin usaha industri lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor3596) lembaga lembaga 'etbab xvi penyidikan (l) pejabat pegawai negeri spi tertentu lingkungan pemerintah daerah diberikan wewenang khusus sebagai, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktiterse butseseorang berkaitan dengan tindakpidana retro usi daerah:, memanggiorang untuk didengarketerangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau sanksi, ji. menghentikan penyidikan, melakukan tindakan lan yang perdu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang trb vii ketentuan penutup hal hal yang belum atur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai 'etnis pelaksanaannya diaturdengan keputusan bupati. peraturan daerah mulai bedakmemutuskan: menetapkan peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur tentang retribusi yin industri pembuatan kapal kayu.kantor perindustrian dan perdagangan adalah kantor perindustrian dan perdagangan kabupaten tanjung jabung timur. dimas pendapatan daerah adalah emas pendapatan daerah kabupaten tanjung bung timur. kepala kantor adalah kepala kantor perindustrian dan perdagangan kabupaten tanjung jabung timur. kas daerah adalah kas daerah kabupaten tanjung jabung timur. badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persewaan terbatas, persewaan komoditi, perseroan lamanya, badan usaha untuatu bentuk badan usaha lamanya. industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya temasuk kegiatan. pengendalian adalah kegiatan pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan bewperasnya industri pembuatan kapal kayu oleh perorangan atau badan hukumrintahan kewajiban berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. pendhingga pelanggaran yang terjadidapatteratasi. bab objek dan subjek retribusi (l) dengan nama retribusi industri pembuatan kapal kayu pungut biaya retribusi sebagai pembayaran atas pemeran lin industri pembuatan kapal kayu. subjek retrbusiadalah perorangan badan hukum yang melaksanakan kegiatan ind istri pembuatan kapal yu. bab golongan retribusi retribusi kin industri pembuatan kapal kayu golongkan sebagai retribusi perlman tertentu. bab tata cara pemberian (l) setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan industri pembuatan kapal kayu daftar kabupaten tanjung jabung timur wajib terlebih dahulu melaporkan dan mendapatkan lin dari bupati. untuk mendapatkan lin sebagaimana dimaksud mi, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada bupati kepala kantor perindustrian dan perdagangan. bab tata cara pem ung utan dan penyet ran (l) setiap orang badan hukum yang akan melakukan industri pembuatan kapal dipungutbiaya retribusiatas lin yang diberikan. hasil pemungutan sebagaimana dimaksud (l) setoran setiap bulan kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima pada dinas pendapatan daerah setiap akhirbulan. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif (l) pressbiaya penyelenggaraan pemberian izin. biaya penyelenggaraan pemberian zin sebagaimana dimaksud pada meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha kapal, baya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian. bab rif retribusi (l) kegiatan setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan industri pembuatan kapal kayu harusmendapatkan lin dan wajib membayar retribusi. retrbusisebagaimana dimaksud ditetapkan sebagaiberkut ditetapkan sebesar dariharga nilai jual per dwt ditetapkan sebesar kapasitas kapal kayu dwt rp. kapasitas kapal dwt rp. ., kapasitas kapal kayu dwt rp. kapasitas kapal kayu bobot4 dwt rp. kapasitas kapal kayubobot5 dwt rp. kapasitas kapal kayu bobot6 dwt rp. kapasitas kapal kayu dwt rp. kapasitas kapal dwt rp. kapasitas kapal kayu dwt rp. kapasitas kapal kayu dwt rp. bab vii wilayah pem ung utan retribusi yang terutang dipungut dinilai yah kabupaten tanjung jabung timur. bab vii sanksi adm inisiasi dalam hal wajib retribusi tidak membayartepat pada waktunya kurang membayar dikenakan sanksiadmintsstra berupa bunga sebesar2 (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayaran ditagih dengan menggunakan sid. bab tata cara pembayaran (l) pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasil ihanbertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditaruh, melalui badan urusanyang diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan yang jelas. dalam halwajtrib usim yang dipersamakan skrdkbt dan skrdilb diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapatdipenuhikarena keadaan diluarkekuasaannya.dalebih dahulu hutang retrib keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran trib alamat wajib retro usi, masa retribusi: besarnya kelebihan pembayaran, alasan yang disngkatdanjelas. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retrbusimanya sebagaimana dimaksud dalam pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukan dan bukti pemuda bukan juga bedak sebagaibuktipembayaraniberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. tata cara pengurangan, keamanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh bupati. bab xiv kadaluwarsa pena han (l) hak untukri wajib retribusi baharus ditinjau kembal |
ng, peraturan daerah rupa tin tanjung jabung timur ee ! nomor tahun tentang pembentukan perusahaan daerah sabak holding company dengan rahmattuhan yang maha esa rupa tanjung jabung timur menebang bahwa daerah dapat memiiki badan usaha milk daerah sesuaidengan undang undang nomor22 tahun tentang pemerintahan daerah. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dianggap peru membentuk perusahaan daerah yangsahaan daerah (lembaran negara tahun nomor10, tambahan lembaran negara nomor2387republik indonesia nomor251): keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang 'ekmbentukan perusahaan daerah sabak holding company. babrusahaan daerah adalah perusahaan daerah milik pemerintah daerah kabupaten tanjung jabung imursebagai badan usaha milk daerah bumi). badan pengawasadalah badan pengawas perusahaan daerah. dire usia dalah direksi perusahaan daerah. pimpinan cabang adalah pimpinan cabang perusahaan daerah. direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap bak perusahaan daerah atau perusahaan dapat mengganti dire ksi. bab badan pengawas bagian pertama pengangkatan (l) badan pengawasdiangkatoleh bupati. badan pengawassebagamana dimaksud pada (l) berasaldariorang yang profesionalsesuaidak terkait hubungan keluarga dengan bupati atau dengan badan pengawas lamapengalaman dalam bidang keahlian metal5 (ima tahun)ja ketua merangkap anggota. seorang diantara anggota badan pengawas diangkat sebagai sekretaris badan pengawas. badan pengawasdiangkatpalng banyak2 (dua) kalimat jabatan. masa jabatan badan pengawasdietapkan selama (tiga) tahun. pengangkatan badan pengawasan kedua kalidiakukan apabila mampumengawasi perusahaan daerah sesuaimempunyaitugassebagaiberkut mengawasi ksi. memberikan pendapat dan saran kepada bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh direksi. memberikan pendapat dan saran kepada bupatiterhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi. memberikan pendapatan saranatas laporan kinerja perusahaan daerah. badan pengawasmempunyaiwewenang sebagaiberkut memberikan peringatan kepada direksi yang tidak melakukan tugas sesuaidengan program kerja yang telah die tujuh. memeriksa direksiyang diduga merugikan perusahaan. mengesahkanrencana kerja dan anggaran perusahaan daerah. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan, dan program kerja direksi hun berjalan. bagian ketiga peng hasilan badan pengawaspengahsilan dire terutama. sekretaris badan pengawas menerima honorarium sebesar35 (tiga puluh lima keseratus) daripenghaslan dire terutama. anggota badan pengawas menerima honorarium sebesar (tiga puluh keseratus) daripenghaslan dire terutama. selam honorarium, kepada badan pengawassetiap tahun dberkanjasa produksi. bagian keempat pem perhentian badan pengawasdapatdberhentikan dengan alasan ataspermintaan sendi. meninggaldunia. karena kesehatan sehingga tidak dapatmelaksanakan tugasnya. tdak melaksanakan tugaskan wewenangnya. tmiibatdalam tindakan yang merugikan perusahaan daerah. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan negeriyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. apabila badan pengawasdiduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 831 huruf c,an melakukan perbuatan dalam huruf,d dan keputusan bupati tentang pemberhentian sementara sebagai badan pengawasbagi badan pengawasan melakukan perbuatan dalam huruf bagian kelima sekretariat (l) untukmembantu tugas badan pengawasdibbentuk sekretariat yang terdiri dari (dua)as5, peraturan daerah perusahaan daerah dapat mendirikan badan usaha, bak berbentuk perseroan terbatasmaupun bentuk usaha lain. pembentukan dan pendirian badan usaha tersebut (l) dapat dia bukan sendiri oleh perusahaan daerah dan atau bekerja sama dengan orang lam ataubadanusaha lam. ketentuan dan hal hal lam mengenai pembentukan badan usaha dimaksud diaturdalam akta pendirian anak perusahaan daerah tersebut.830 (tiga puluh persen) darimodaldasaranak perusahaan tersebut. pendirian anak perusahaan daerah dimaksud atas kesepakatan badan pengawasan direksiyang die tujuioleh bupati. pendiribadan usaha anak perusahaan daerah tersebut adalah direksi atas nama perusahaan daerah. apabila direksi menjadisalah seorang direktur anak perusahaan daerah, maka harus melepaskanjabatannya pada perusahaan daerah. (l)anak perusahaan daerah. bab vii pembagi ian laba bersih (l) laba bersih perusahaan daerah, setelah dikurangi pajak dan kewajiban lam sepertizakat, ditetapkan pembagian sebagaiberkut dana rute daerah sebesar (dua puluh lima persen) dana pembangunan daerah sebesar (tiga puluh persen) dana cadangan umum sebesar (lima belaspersen) dana cadangan tujuan resiko sebesar (sepuluh persen) dana kesejahteraan sebesar (tujuh setengah persen) jasa produksisebesar (tujuh setengah persen) dana lainnya sebesar (lima persen) dana rute dan pembangunan daerah tersebutpada (l) disetor kas pemerintah daerah. penggunaan dana kesejahteraan, dana lainnya dansa produksi tersebut pada (l) huruf e,f dan diatur oleh direksi setelah mendapat persetujuan badan pengawas. bab pembubaran, perubahan status dan merger perusahaan daerah (l) pembubaran, perubahan status dan mergerdaerah kabupaten tanjung bung timur. semua kekayaan perusahaan daerah setelah diadakan likuidasi kelola pemerintah daerah. pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidator dilakukan oleh bupati atas nama pemerintah daerah yang menyangkut tanggungjawab yang telah diselesaikan olehnya. dalam halliguidasii ketentuan penutup (l) hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupatisepanjang mengenaipelaksanaannya. peraturan daerah mimulaibedaku pada tanggalgawaiadalah pegawai perusahaan daerah. bab pembentukan, kedudukan, tujuan dan usaha (l) dengan peraturan daerah ini dibentuk perusahaan daerah sabak holding company, yang disingkat sabak holding company atau shc, yang untuk selanjutnya disebut perusahaan daerah. perusahaan daerah berkedudukan ibukota kabupaten. perusahaan daerah memiki kantor cabang tempat tempat lam sesuai dengan kebutuhan. (l) perusahaan daerah berada bawah danbertanggungjawab kepada bupati. pertanggungjawaban operasional perusahaan daerah dilakukan oleh badan pengawas. (l) perusahaan daerah bermaksud meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah. tujuan perusahaan daerah adalah untuk menggali potensi kekayaan daerah dalam rangka menambah dan meningkatkan pendapatasli daerah. (l) perusahaan daerah, dalam rangka mencapaimaksud dan tujuan tersebut pada bergerakdalam lapangan usaha usaha antara lam perdagangan umum dan jasa. perindustrian. angkutan transportasi niaga. properti perumahan real estate). ekspordan import. perbankan. pertambangan, energia sumber daya mini spbu station pompa bahan bakar umum) dan sbg station pompa bahan bakar gas), perikanan, perternakan, perkebunan, dan kehutanan. pertanian, perkebunan dan kehutanan. general supplier. dan usaha usaha lan yang layak dan menguntungkbadam usaha, koperasi, pengusaha swasta, bak dalam maupun luar negeri. bab dal perusahaan daerah (l) modal dasar perusahaan daerah yang berbentuk saham saham sebesar rp. lima milyar rupiah). untuk pertama kali pemerintah daerah telah memisahkan kekayaannya untuk modal perusahaan daerah sejumlah rp. satu milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiriatas sebesar rp. satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk uang tunai. sebesar rp. dua ratus lima juta rupiah) dalam bentuk asset yang telah dimiliki perusahaan daerah. (l) penambahan modal selanjutnya apabila melebihi jumlah modal dasar, sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan persetujuan badan pengawas. perusahaan daerah nitida mengadakan cadangan diam dan ataucadangan rahasia. semua alat likuidasi disimpan bank pembangunan daerah atau bank pemerintah atau bank swasta yang die tujuioleh badan pengawas. bab peng urus perusahaan daerah (l) pengurus perusahaan daerah terdiriatas direksi. badan pengawas. anggota badan pengawas tidak dapat merangkapbupati atas persetujuan dprd diutamakan dari swasta atas usul badan pengawas. dalam halcalon dieksisebagaimana dimaksud pada bukan bersauberkut diutamakan mempunyai pendidikan sekurang kurangnya sarjana si). mempunyai pengalaman kerja mammal (lk. membuatkan menyajikan proposaltentang visi, medan strategi perusahaan.manya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun samping termasuk menantu par. pengangkatan anggota direksisebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. lulus profit test yang dia bukan pengujian dprd. jumlah anggota direksipalng banyak (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama. selamahkan dengan keputusan bupati. seorang dapat mendudukijabatan direksi paling lama (dua) kalimatditetapkan selama (tiga) tahun. pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada (l) ditugas dan wewenang direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyaitugassebagaiberkut memompa dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah. menyampaikan rencana kerja (tig. membina pegawai pengurusan mengelola kekayaan perusahaan daerah. menyelenggarakan admmistra umum dan keuangan. mewakili perusahaan daerahbakdalam dandiuar pengadilan. menyampaikan laporan berkala mengenaiseluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba rugikepada badan pengawas. dire ksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyaiwewenang sebagaiberkut: pengangkatan memberhentikan pegawai mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi. menandatanganiikatan hukum denganpihaklam. dire ksimemerukan persetujuan dari badan pengawasdalam bak. memindah tanganan atau menghpotekkan atau mengadakan benda bergerak dan atautidak bergerak ikk perusahaan daerah. penyertaan modaldalam perusahaan lam. membentuk atau mendirikan anak perusahaan daerah. bagian ketiga tahun buku, lap ran keuangan dan tahunan tahun buku perusahaanm dari neraca dan perhitungan laba rugata hutan, setelah diabdikan oleh akuntan publikpenghasilan dan hak hak direksi (l) penghasilan dreksiterdiridari gaji tunjangan. besarnya gaji direksi ditetapkan oleh bupatiatasusul badan pengawas. jenis dan besama tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan badan pengawas. bagian kelima uti bag direksi dreksimempevleh hakcutisebagaiberkut cutitahunan selama (dua belas) harikerja. cuti besar'cuti panjang, selam (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan. cutibersalin selama (tiga) bulan bagi direksi. cutialasan penting. cutisakit. pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan dia kanakan setelah mendapat persetujuan bupatiatau pejabatyang ditunjuk. pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada huruf dan dia kanakan setelah mendapat persetujuan badan pengawas. direksi selama melaksanakan cutimendapat penghasilan penuh dari perusahaan daerah. bagian keenam pemberhentian direksi direksidiberhentikan dengan alasan ataspermintaan sendi. meninggal dunia. karena kesehatan sehingga tidak dapatmelaksankan tugasnya. tdak melaksanakan tugassesuaidengan program kerja yang telah die tujuh. tmiibatdalam tindakan yang merugikan perusahaan daerah(l) apabila direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam,d dan surat keputusan bupati tentang pemberhentian sementara sebagai direksi bagi dire ksi yang melakukan perbuatan dalam huruf. direksiyang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan diberhentikan dengan hormat. direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf d,e dan fdberhentkan tidak dengan hormat. direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf selamsesuaimasa jabatannya. direksi yang dbementikan sebagaimana dimaksud dalam huruf selamma ditetapkan secara pwporsionalsesuaimasa jabatannya. direksi yang berhenti karena habismasa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuaidengan kemampuan perusahaan daerah. (l) paling lama (tiga) bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir, badan pengawassudah mengajukan calon direksikepada bupati. bupati mengangkat pelaksanaan tugas pl) apabila direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. pengangkatan pelaksanaan tugas ditetapkan dengan surat keputusan bupati untuk masa jabatan paling lama (tiga) bulan. |
peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur '''''@'@'@''@p info aaa nomor tahun tentang retribusi pang kanan hasil bumi dengan rahmattuhan yang maha esa bupati tanjung jabung timur menebang bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penerbitan penjualan hasi hal bumi serta dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan terhadap upaya pengambangan budidaya pertanian, rta mengupayakan peluang pemasaran yang lebih berbagi komoditi pertanian maupun dalam rangka pengembangan agrobisnis dan agroindustri kabupaten tanjung jabung timur, dipandang edu untuk melengkapi prasarana dan sarana pendukung bagiarus transportasi hasi bumi anatara lam dengan membangun menyediakan tempat pemangkasan hasi bumi: bahwa untuk maksud sebagaian huruf a diatas, peru menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pangkalan sil bumipelaksanaan undang nomor8 tahun tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun nomor6, tambahan lembaran negara nomorkeputusan presiden nomor44pelaksanaan pengadaan barang jasa instansi pemerintah (lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor3931): keputusan menteri kehakiman nomor. pw. tahun tentang wewenang penyidik pegawai negeri spi,p'daearah. keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman 'ng jalan hasil bumidimas pendapatan daerah kabupaten tanjung bung timur. kepala dinas pertanian adalah kepala dinas pertanian kabupaten tanjung jabung timur. retrbusiadalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap hasi bumi pangkalan adalah pungutan yang diakukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat melakukan bongkarmuathasi bumi. hasil bumiadalah semua jenis komoditi pertanian. kas daerahadalah kas daerah kabupaten tanjung jabung timur. bab nama, objek dan subjek retribusi (l) dengan nama retribusi pangkalan hasil bumi dipungut retribusi sebagai pembayaran setiap pemanfaatan pangkalan sil bumi. kegiatan bongkarmuathasil bumidilokasipangkalan hasi bumerang ditetapkan pemerintah daerah. subjek retribusi adala orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan pangkalan hasi bumi bab golongan retribusi trib usi pangkalan sil bumidigolongkan sebagai retribusi jasa usaha. bab pengaturan pang kanan tarif retribusi dan biaya operasi nal bagian pertama pengaturan rangkaian hasil bumi (l) setiap kegiatan bongkarmuathasil bumidalam kabupaten tanjung jabung timur harus dilakukan pada tempat lokasi yang ditetapkan sebagai pangkalan hasi bumioleh pemerintah daerah. tempatlokasi pangkalan hasil bumi dimaksud (l) ditetapkan dengan keputusan bupati tanjung jabung timur. dalam pangkalan, pemerintah daerah menyediakan infomasi harga, alat timbangan dan pemeriksaan pembuatan mutu. bagian kedua rif retribusi pang kata setiap pemanfaatan pangkalan hasil bumi sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah dikenakan pungutan retribusi pangkalan. (l) besarnya retribusi pangkalan dimaksud pada peraturan daerah adalah karet0, dariharga jual. kelapa sawit dariharga jual. kelapa dariharga jual. kopra dariharga jual. bebas14 dariharga jual. palawija dariharga jual. hortikultura dariharga jual. komoditilain lain dariharga pasar. setiap pembayaranretrbusidberkan kawin tanda bukti trib usi. hasil pungutan retro usidisetorke kas daerah selambat lambatnya jam. tata cara pemungutan retro usi pangkalan diaturdengan keputusan bupati. bagian ketiga biaya operasi nal dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pangkalan dan pemungutan retro isinya disediakan biaya operasional yang bersumberdaripungutan retribusi pangkalan yang diaturdengan keputusan bupati. bab ketentuan pidana (l) barang siapa melanggarselurmuh atau sebagian dariketentuan yang diaturdalam peraturan daerah dikenakan sanksi pidana kurungan selama lamanya (enam) bulan dan atau denda setinggi tingginya rp. (lima puluh rbu rupiah). tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah tindak pidana pelanggaran. bab ketentuan penyidik selamalam peraturan daerah mi, dapat dilakukan jugajabat sebagaimana dimaksud dalam berwenang menerima laporan atau pengaduan dar seseorang dan memeriksa tanda pengenaldintersangka: melakukan penyitaan benda atau surat, mengambisidikjaridan memotret seorang tersangka: memanggil seseorang untuk didengarkan diperiksa sebagai tersangka atau aksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan pertama perkara, mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatair memberika bukan halte sebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya: mengadakan tindakan lam menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. bab ketentuan lain lain kepala dinas, stasi dan unit kerja yang terkait langsung dengan pelaksanaan peraturan daerah diberikan uang insentif yang besama sesuaiwww www nomor tahun tentang izin pemanfaatan hutan (ipdu mengatur penyelengaraan perlman pemanfaatan hutan dalam wilayah kabupaten tanjung jabung timur: bahwa untuk bertanya penyelengaraan perlman pemanfaatan hutan wilayah kabupaten tanjung jabung timur, pandang perlu untuk menetapkan keputusan bupati tanjung jabung timur tentang lin pemanfaatanala dinas kehutanan dan perkebunan melakukan pembuatan, pengendalian dan pengawasan teknisatas pelaksanaan iph. hasiph hapuskarena masa berlaku zin telah berakhir diserahkan kembalikepada pemerintah sebelum masa berlakunya zin berakhir7 dengan ditetapkannya keputusan bupatiini, maka (l) hak pengusahaan hutan yang telah terbitin hak pengusahaan hutan mengacu kepada peraturan daerah ini. bab ketentuan penutup pasa118putusan bupati. pasa119 peraturan daerahtentang uin pemanfaatan hutan (ph)tanah yang tidak dibebani hakmilkk. tanah hgu adalah tanah negara yang telah dbebanihakatastanah berupa hak guna usaha. hutan produksiadalah kawasan hutan yang mempunyaifungsipokok memproduksi hasillin pemanfaatan hutan ph) adalahserta pemasaran hasil hutan. sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dmulaidaripemiihan bit, pembuatan tanaman, sampaipada pemanenan atau penerbangannya. bang pilih tanam indonesia pid adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter40 pada hutan rawa, pada hutan produksi, pada hutan produksitebatasdan kegiatan pemujaan hutan. bang habis permudaan buatan thb) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebanganhabisdenganpemudaan buatan. bang pilih dan tanam jalur ip) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter miniluan usaha pemanfaatan hutan uphzin tersebutdberkannggaldidalam atau disekitarhutan dan yang memiliknggalbersama serta faktorikatan komunitas klaimnya. bab tata ara pemberian (l) lin pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat iph meliputi pemanfaatan hasi hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. iphak chaplain. ip hutan. permohonan dapat diajukan oleh koperasi, pengusaha kecilan menengah serta bumn, bumi dan bum yang berbentuk perseroan batas. permohonan sebagaimana dimaksud dalam (l) diengkapidengan: usulan proyek project proposal) yang dilengkapipeta lokasi arealkerja skala yang disahkan oleh kepala dimas kehutanan dan perkebunan berdasarkan peta kesatuan pengelolaan hutan pro uksi php). dalam hal peta php belum ditetapkan maka mengacu kepada peta riro kabupaten. dokumen yang menunjang legalitasdan bonafiditasperusahaan. arealhutan yang dapatdmohon adalah kawasan hutan dim dengan luasan maksimal hektar untuk iph kayu dan maksimal ktaruntuk iph bukan untuk setiap pemohon izin.kayu dan untuk iph bukan kayu untuk setiap pemohon izin dan setiap perusahaan maksimalmemiiki2 (dua) dalam propinsi jambi permohonan diajukan oleh pemohon kepada bupati dengan tembusan kepada kepala dinas kehutanan dan perkebunan dan bpn. permohonan sebagaimana dimaksud dalam (l) poses setelah kelengkapan permohonan sebagaimana tersebut dalam dipenuhi oleh pemohon. permohonan yang kurang atau tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan surat penolakannya oleh bupati. dalam hal permohonan, memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasa13, bupatimemberkan persetujuan pencadanganarealdan meminta akan pemohon untuk melakukan kegiatan survei potensi dan analisis mengenai dampak lingkungan ammad). pelaksanaan survei potensi surveipotensidan hal ada kepada bupati melalui kepala dinas kehutanan dan perkebunan. berdasarkan telaah laporan hasi suveipotens. (l) dalam hal bupatimenye tujuilaporan hasil surveipotensidan hasil amdal, maka kepala dinas kehutanan dan perkebunan menetapkan peta dan luas areal kerja working area) dan bahan penetapan target abangan bpt. bupatimeneritkan surat perintah pembayaran iuran pemanfaatan hutan iph). tarif ipl bupati menolak laporan hasi survei potensi dan hasil amdal maka bupatimenerbitkan surat penolakan permohonan. (l) bupati menerbitkan pemanfaatan hutan dalam bentuk keputusan iph kayu dan iph bukan yu. kayu diberikan untukjangka waktu (dua puluh) tahun. bukan kayu diberikan untukjangka waktu (lma) tahun. bab pelaksanaan (l) pemegang kayu diwajibkan membuat rencana kerja yang terdiridari: rencana kera (dua puluh) tahun rkd): rencana kerja (lima) tahun rkl) rencana kerja tahunan rki). pemegang bukan kayu diwajibkan membuat rencana kerja yang terdiridari: rencana kerja (lima) tahun rkl) rencana kerja tahunan rki)(dua puluh) tahun rkd) dan rencana kerja (lima) hun rku) disahkan oleh bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari kepala dinas kehutanan dan perkebunan. rencana kerja tahunan rki) disahkan oleh kepala dinas kehutanan dan perkebunan. (l) ratih kayu memuat antara lam volume maksimal dan batas diameter mammal yang boleh ditebang, yaitu sebagaiberkut: untuk sistem silvikultur bang pilih tanam indonesia tpt) pada areal hutan produksi: mnmalberdiameter50 pada areal hutan poduksiterbatas: mnimalberdiameter60 pada areal hutan produksi rawa mnimalberdiameter40 cm: untuk sistem sivikultur tebang pilih dan tanam jalur pw) batas diameter minmaladalah cm. rkt iph bukan kayu memuat antara lam volume maksimal dan atau tonase mimimalyang boleh dimanfaatkan. pohon pohon yang teretakdisempadan meterkiri dan kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepijurang dan pohon yang diindungitidak boleh ditebang. jarmganjalan diatursebagaiberkut jalan induk (mam rad) lebarmaksimal112 (dua belas) meterdengan panjang sesuaikeperuan atasdasarkajian teknis jalan cabang (branch wad) lebar maksimal (delapan) meter dengan panjang sesuaikeperuan atasdasarkajian teknis: disamping jalan utama ganjalan cabang dapat dbuatjalurtebang bayang selebar maksimal (sepuluh) meter kini dan kanan jalan utama dan jalan cabang. (l) kegiatanpengayaan dan rehabilitasi idola bukan sebagaiberkut: lokasi serta luas pengayaan dan rehabilitasi didasarkan pada inventarisasi tegakan tunggal digambarkan dalam bentuk peta dengan skala pengayaan diakukan pada lokasi bekas tebangan yang pemujaannya kurang rehabilitasi dilakukan pada bekas tempat penimbunan kayu pn), jalan saraf, tanah kosong panahan tidak aktif lainnya. kegiatan pemeliharaan diakukan sebagaiberkut: pemeliharaan dilakukan pada tanaman baru hasi kegiatan pengayaan dan rehabilitasi secara terusmenerusdanbisa dibuktikan keberhasilannya penjaringan diakukan pada tegakan tinggal dan tanaman baru dalam jangka waktu tahun, tahun dan tahun sesudah arealditebang. kegiatanpengamanan dilakukan sebagaiberkut: pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh pemegang iph sebagai penanggung jawab pemegang wajib memikisarana pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan berupa satuan pengamanan hutan satpamhui serta peralatan pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan. kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitarhutan dilakukan sebagaiberkut: pemegang diwajibkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan antara lan berupa pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sosialdan budaya pemegang diwajibkan bekerjasama dengan masyarakat setempatung utan dan tata usaha hasil hutan pasa110 terhadap hasi hutan kayu yang bersaudari iph kayu dikenakan pungutan provisi sumber daya hutan pdh) dan dana reboisasi dr) terhadap hasi hutan bukan kayu yang berasal dari iph bukan kayu dikenakan pungutan pro visi sumber daya hutan pdh) dan retribusi daerah, susah diterbitkan oleh bupatiretribusi daerah ditetapkan melalui peraturan daerah. pasa112 dokumen dan tata usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasi hutan yang bersaudari iph berpedomanpada peraturan perundangan yang bedak. bab sanksi pasa113 apabila pemegang iph dalam waktu (sembilan puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata maka ldan perkebuasa114 pelanggaran atas pelaksanaan iph diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi serta sanksiadmmistra tif berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. bab pembinaan dan pengawasan pasa115dan penyalahgunaan narkotika akhir akhir ini dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa indonesia dalam melaksanakan pembangunan bahwa konvensi tunggal narkotika beserta protokol yang ubah konvensi tunggal narkotika merupakan usaha bersama antara negara negara untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkotika bahwa republik indonesia telah menandatangani konvensi tunggal narkotika single convention narcotic drugs, dengan mengajukan persyaratan dan telah menandatangani pulabahwa konvensi tersebut beserta protokol yang mengubahnya perlu disahkan dengan undang undangunggal narkotika beserta protokol yang mengubahnya. mengesahkan konvensi tunggal narkotika single convention narcotic drugs, dengan persyaratan (reservation) terhadap dman nyiumum konvensi tunggal narkotika single convention narcotic drugs, merupakan hasil dari united nations conference for the adoption single convention narcotic drugs yang diselenggarakan new york dari tanggal januari sampai dengan tanggal maret dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal maret konvensi tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu konvensi international yang pada umumnya dapat diterima oleh negara negara dunia ini dan dapat mengganti peraturan peraturan pengawasan international atas narkotika yang bercerai berai dalam (delapan) buah perjanjian international menyempurnakan cara cara pengawasan narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, cc. menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuan tersebut dapat dicapai. setelah konvensi tersebut diatas berjalan selama (sebelas) tahun maka dirasa perlu untuk mengadakan perubahan terhadap konvensi tersebut. pada tanggal maret sampai dengan tanggal maret jenewa telah diselenggarakan suatu konperensi united nations conference consider amendments the single convention narcotic drugs, yang menghasilkdan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal maret republik indonesia telah menandatangani konvensi tersebut atas pada tanggal juli dengan mengajukan persyaratan (reservation) terhadap tentang keharusan penyelesaian sengketa pada mahkamah internasional dan mengajukan pernyataan (declaration) terhadap tentang negara negara mana yang dapat menjadi peserta konvensi, dan terhadap yang mengatur tentang aplikasi territorial. demikian pula republik indonesia telah menandatangani protokol yang mengubah konvensi tunggal narkotika pada tanggal maret mengingat perkembangan dalam bidang politik dalam negeri indonesia, maka pernyataan declaration) atas dan tersebut atas perlu ditarik kembali. negara kita kini sedang membina masyarakat adil dan makmur. untuk melaksanakan hal itu, diperlukan segenap tenaga dan fikiran dari tiap warga negara indonesia. tujuan itu akan segera dapat tercapai apabila rakyat dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohaniah, bebas dari pengaruh jelek dari narkotika, obat perangsang, obat penenang dan minuman keras. man gea war presiden republik indonesia oleh sebab itu terutama pemakaian narkotika perlu diawasi dengan ketat dan perlu diadakan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dan samping itu para pecandu narkotika (addicts) yang ada negara kita perlu diberi perawatan dan pengobatan untuk kemudian direhabilitasi dalam masyarakat. usaha usaha perawatan dan pengobatan para pecandu narkotika dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau badan swasta yang telah mendapat izin dari menteri kesehatan. dengan ikut sertanya indonesia dalam konvensi tunggal narkotika serta protokol yang mengubahnya, dan mengalahkannya sebagai undang undang, maka kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika dapat dilakukan lebih terjamin dan mantap. disamping itu juga ketentuan ketentuan dalam konvensi tunggal tersebut beserta protokol yang mengubahnya pada umumnya tidak bertentangan dengan kepentingan kepentingan indonesia dan dengan demikian dapat diterima dan dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun perundang undangan nasional dalam bidang narkotika. demi indonesia mengajukan persyaratan terhadap berdasarkan prinsip untuk tidak menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan perselisihan internasional dimana indonesia tersangkut kepada mahkamah internasional, terutama apabila perselisihan perselisihan demikian mempunyai segi politidengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa telah ditanda tangani oleh wakil republik indonesia pada tanggal maret london, moscow dan washington dc, bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf atas perlu disahkan dengan undang undang, mengingatpokok tenaga atom lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor dengan. mamengenai pencegahan penyebaran senjata senjata nuklir. mengesahkan perjanjian mengenai pencegahan penyebaran senjata senjata nuklir treaty tire non proliferation nuclear weapons"umum pembukaan undang undang dasar menggariskan antara lain agar pemerintah republik indonesianegara perhimpunan bangsa bangsa asia tenggara asean). mulan ya wat presiden republik indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan umum bangsa indonesia, meningkatkan perdamaian dunia melalui kerjasama dengan semua negara dan badan badan internasional, indonesia memandang perlu ikut serta didalam kerjasama internasional yang bertujuan mencegah penyebaran lebih lanjut senjata senjata nuklir, dan dengan harapan agar indonesia dalam rangka kerjasama itu dapat lebih lancar mendapatkan manfaat dari penggunaan tenaga nuklir untuk maksud maksud damai. tenaga nuklir adalah tenaga yang berasal dari inti atom yang dapat menghasilkan tenaga luar biasa besarnya. perkembangan teknologi pada abad ke telah memungkinkan umat manusia memanfaatkan tenaga nuklir tersebut baik untuk maksud maksud damai maupun untuk menghancurkan umat manusia. pemboman atas hiroshima dan nagasaki dengan bom atom telah membuktikan betapa kuat dan dahsyatnya tenaga itu. bertambah menyebarnya pemilikan senjata senjata nuklir akan sangat membahayakan perdamaian dunia, karena berarti bertambah besarnya kemungkinan pecahnya perang nuklir. negara negara menyadari bahwa pada tingkat sekarang ini, bila timbul perang nuklir maka tidak satu pun negara yang akan dapat mengelakkan diri dari kehancuran. disadari pula bahwa pemilikan senjata nuklir oleh suatu negara tidak selalu berarti meningkatnya keamanan nasionalnya, melainkan justru dapat mengundang kecurigaan dari negara negara lain dan dengan demikian menimbulkan ketegangan ketegangan antar negara. mengingat hal hal tersebut atas, maka atas usaha perserikatan bangsa bangsa telah dicapai. perjanjian ini telah mulai berlaku sejak tanggal maret dan sampai waktu ini lebih kurang (seratus sebelas) negara telah meratifikasinya, termasuk (tiga) negara utama pemilik senjata senjata nuklir amerika serikat, inggris, dan uni soviet. indonesia sendiri telah menandatangani perjanjian ini delapan tahun yang lalu maret dan pada waktu penandatanganan menyatakan bahwa meratifikasinya akan dilaksanakan pada waktu yang tepat. perjanjian ini bertujuan, membatasi pemilikan senjata nuklir dengan berusaha menghentikan penyebarannya kepada negara negara yang sama sekali belum memiliki senjata nuklir tersebut, khususnya negara yang potensial mampu memilikinya tetapi karena berbagai hal belum memilikinya. negara. open ya nat presiden republik indonesia negara non nuklir yang menjadi peserta pada perjanjian ini akan menerima peraturan pengamanan pengawasan (safeguard) badan tenaga atom internasional iaea) dan untuk ini antara negara peserta dan badan tersebut akan dibuat persetujuan mengenai pengamanan pengawasan itu. perjanjian ini membuka kemungkinan bagi semua negara peserta perjanjian untuk mendapatkan bantuan peralatan bahan bahan nuklir, informasi teknik dan ilmiah guna pengembangan teknik tenaga nuklir untuk maksud maksud damai serta menikmati manfaat manfaat dari hasil percobaan nuklir dan dengan biaya yang rendah. ketentuan ini memberi kemungkinan yang besar bagi negara negara peserta perjanjian untuk dapat memanfaatkan tenaga nuklir untuk maksud maksud damai. setiap negara peserta dengan iktikad baik akan merundingkan tindakan tindakan efektif yang bertalian dengan penghentian perlombaan senjata senjata nuklir menuju suatu perlucutan senjata nuklir, yang pada gilirannya sampai pada perjanjian tentang perlucutan senjata secara lengkap dan menyeluruh bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif. setiap negara peserta perjanjian dapat mengusulkan amandemen kepada pemerintah negara negara penyimpan, yang selanjutnya akan menyampaikannya kepada semua negara peserta. bilamana sepertiga atau lebih negara peserta menghendaki maka akan diselenggarakan konperensi guna membahas usul amandemen tersebut. perjanjian mengakui hak kedaulatan suatu negara untuk mengundurkan diri dari perjanjian, bilamana timbul kejadian luar biasa yang membahayakan kepentingan nasional negara tersebut. demi cukup jelas.palangkaraya, bahwa berhubung dengan sub perlu mengadakan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi banjarmasint. membentuk pengadilan tinggi palangkaraya yang berkedudukan palangkaraytengah. wilayah hukum pengadilan tinggi banjarmasin dikurangi dengan wilayah hukum semua pengadilan negeri dalam propinsi kalimantan tengah. perkara perkara yang berasal dari pengadilan negeri dalam propinsi kalimantan tengah, yang pada saat mulai berlakunya undang undang ini belum diputus oleh pengadilan tinggi banjarmasin, tetap didaftar, diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi banjarmasin, sampai saat diresmikannya pengadilan tinggi palangkarayaubanjarmasinpalangkaraya. dengan demikian, perlu diatur kembali wilayah hukum pengadilan tinggi banjarmasin sebagaimana dimaksud dalaml. demi cukup jelas pengadilan tinggi palangkaraya pada saat disahkannya undang undang ini meliputi (ima) buah pengadilan negeri yaitu pengadilan negeri palangkaraya, pengadilan negeri sampit, pengadilan negeri pangkalan bun, pengadilan negeri kuala kapuas, pengadilan negeri muaratewe, dan pengadilan negeri bunton. cukup jelas cukup jelas. |
mas undang undang republik indonesia nomor tahun tentdemi pembangunan bidang hukum sebagaimana termaktubperlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari wawasan nusantara,sunga yangundang undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita cita hukum nasional,beserta semua peraturan pelaksanaannya, ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan lain, dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka dan angka sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana. menetapkan undang undang tentang hukum acara pidana. bab ketentuan umum yang dimaksud dalam undang undang ini, pemeriksaan banding (b)berurutan. huruf ketentuan ini memberikan kepastian dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang dibawakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf cukup jelas. ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, meskipun demikian dilakukan dengan penuh ketelitian. cukup jelas. yang dimaksud dengan "perkara pelanggaran tertentu" adalah mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintasjalan atau dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kajalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain,isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu rambu.cukup jelas. berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, maka pemeriksaan menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, terdakwa boleh mewakilkan sidang. cukup jelas. sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi. cukup jelas. cukup jelas. tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada tuhan yang maha esa. oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terulangnya persidangan. yang dimaksud dengan "petugas keamanan dalam ini" ialah pejabat kepolisian negara republik indonesia dan tanpa mengurangi wewenangnya dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan petunjuk ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyimpanan surat putusan pengadilan meliputi seluruh berkas mengenai perkara yang bersangkutan. cukup jelas. cukup jelas. salinan surat putusan dapat diberikan dengan cuma cuma pelaksanaan ini tidak boleh sedemikian rupa sifatnya sehingga akan merupakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang undang hukum pidana. cukup jelas. tiap jangka waktu yang ditentukan dalam undang undang ini, selalu dihitung hari berikutnya setelah hari pengumuman, perintah atau penetapan dikeluarkanmaksud pemberian batas waktu empat belas hari ialah agar perkara banding tersebut tidak bertumpuk pengadilan negeri dan segera diteruskan pengadilan tinggi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan, pengadilan tinggi yang menentukan ditahan atau tidaknya.cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh pengadilan nege" perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapcukup jelas. cukup jelas. jangka waktu tiga bulan dalam ini dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat. perpanjangan waktu sebagaimana tersebut pada ini tetap dijaga agar pelaksanaan lelang itu tidak tertunda. cukup jelas. karena terdakwa dalam hal yang dimaksud dalam ini bersama sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. informasi yang dimaksud dalam ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan pengadilan.kitab undang undang hukum acara pidana ini disingkat k.u.h a.p." cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada dan karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam bagian ketiga penggeledahan... setiap kali memasuki pun. (b) ruang mana sedang berlangsung sidang majelis permusyawaratan rakyat dewan perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat daerah, tempat mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan,n.bagian keempat penyita. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum,., apabila perkara sudah ada di.bagian kelima pemeriksaan surat penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan.dalam dan ini,dalampenyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam dan turuyang bersangkutan. bab tersangka dan terdakwa. untuk mempersiapkan pembelaan tersangknggakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, terdakwwakan kepadanya.. dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang undang ini. .. tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang undang ini. tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.ersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan. dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik". tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. terdakwa berhak untuk didi!i sidang pengadilan yang terbuka untuk umumtersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.. tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam dan selanjutnya. bab vii bantuan hukum penasihat hukum berhacara yang ditentukan dalam undang undang ini.. jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang. penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada dapat mendengar isi pembicaraan. atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya. penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada dan dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses. bab viii berita acara berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentangpelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini..bab sumpah atau janjibab wewenang pengadilan untuk mengadili bagian kesatu praperadil.kim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadiliasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang undang untuk memberi bantuan hukuhidup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.,,.t tu. bagian kedua pengadilan negeri pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing masing berwenang mengadili perkara pidana itu. terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, mahkamah agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada untuk mengadili perkara yang dimaksud. apabila seorang melakukan tindak pidana luar negeri yang dapat diadili menurut hukum republik indonesia, maka pengadilan negeri jakarta pusat yang berwenang menghadirinya. bagian ketiga pengadilan tinggi pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.. bab koneksitasdalamtim sebagaimana dimaksud dalam dibentuk dengan surat keputusan bersama menteri pertahanan dan keamanan dan menteri kehakiman.atau jaksa tinggi dan editor militer atau editor militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut padadalam jikmaka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada jaksa agung dan oleh editor militer atau editor militer tinggi kepada editor jenderal angkatan bersenjata republik indonesia. jikmakamiliter atau editor militer tinggiitu titik berat kerugian yangperadilan militer, maka pendapat sebagaimana dimaksud dalam dijadikan dasar bagi editor jenderal angkatan bersenjata republik indonesia untuk mengusulkan kepada menteri pertahanan dan keamanan, agar dengan persetujuan menteri kehakiman dikeluarkan keputusan menteri pertahanan dan keamanantersebut pada dijadikan dasar bagi perwira menyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah militer atau mahkamah militer tinggi. apabila perkara diajukan kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam makadalam berlaku juga bagi editor militer atau editor militer tinggill) terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan editor militer atau editor militer tinggi, mereka masing masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada jaksa agung dan kepada editor jenderal angkatan bersenjata republik indonesia. jaksa agung dan editor jenderal angkatan bersenjata republik indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara jaksa agung dan editor jenderal angkatan bersenjata republik indonesia, pendapat jaksa agung yang menentukan. dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atautigalingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada majelis hakim terdiri dari, hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler. ketentuan tersebut pada dan berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding. (b) menteri kehakiman dan menteri pertahanan dan keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam dan dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam dan bab xii ganti kerugian dan rehabilitasi bagian kesatu ganti kerugi.. (b).gian kedua rehabilitasi sermintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam bab xiii penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. permintaan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat diajukan selambat lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalamtelah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap. apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, makamaka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang undang ini tidak diatur lain. bab xiv penyidikan bagian kesatu penyelidi'patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada huruflaporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut. dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik, wajib menunjukkan tanda mengenalnya. dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada huruf bagian keduaan penyidikan yang diperlukan. untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada huruf memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada huruf dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada huruf dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada huruf melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada huruf dalam hal tindak pidana telah selesai dididik oleh penyidik tersebut pada huruf segera menyerahkan hasil pendidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada huruf(b)setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan situ belum selesai. pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud atas selesai. penyeorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. nyidik itu datang tempat kediamannya. dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadany sebagaimana dimaksud dalamdengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa tidak akan dapat hadirketerangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalan bentuk apapun. dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara satelit telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannyanjalanahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji muka penyidik bahwa akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta.mereka, catatan mengenai. akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, harus mulai diperiksa oleh penyidik.waktu tiga(b) penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalamm. keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang undang ini. satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hariersebut atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat. dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang undang ini. dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda mengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perluterlebih dahulu menunjukkan tanda mengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tantangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan.atau jumlah menurut jenis masing masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita catatan sebagaimana dimaksud dalam yang ditulis atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuatjika perlu menyiksanya. penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam undang undang ini. dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli. dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat dalam tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpannyimpan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya. semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam inipermintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan dalam hal sangat diperlukan mana untuk keperluan pembuktian bedah tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. dalam hal keluargadua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini. dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang ini. semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua bab xiv ditanggung oleh negara. bab penuntutan' melimpahkan perkara pengadilan yang berwenang mengadil,penuntut umumpenuntut umum melimpahkan perkara pengadilan negeri dengan permintaan agar.penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penunjukannya. pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan menyamai kan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik. bab xvi pemeriksaan sidang pengadilan bagian kesatu panggilan dan dakwaan pemberitahuan untuk datang sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan tempat kediaman terakhir. apabila terdakwayang berdarah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara. penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. (b)gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwapenuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, haribagian kedua memutus sengketa mengenai wewenang mengadili setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang menghadirinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya. surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik. dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam maka mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima, tidak dipenuhinya tenggang waktu tersebut atas mengakibatkan batalnya perlawanan, perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera, dalam waktu tujuh hari pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan. pengadilan tinggi dalam waktu paling lama empat belas hari setelah menerima perlawanan tersebut dapat menguatkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan. dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyilangkan perkara tersebut. jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. (b) tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan kepada penuntut umum. sengketa tentang wewenang mengadili terjadi: jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama, jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama. pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara dua pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya. mahkamah agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain, antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan, antara dua pengadilan tinggi atau lebih. bagian ketiga acara pemeriksaan biasa dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara ita(b)hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika dalam tahanan, dihadapkan dalam keadaan bebas. jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidangjika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. (b) jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya. panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam dan dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.(b)perkara tertentueri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota, penuntut umum atau panitera. hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umumterdakwa atau dengan penasihat hukum. jika dipenuhi ketentuan dan mereka yang mengundurkan diri harus diganti dan apabila tidak dipenuhi atau tidak diganti sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain. hakimdakwa. hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah sam. setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, yang pertama tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi hakimkenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah berkeluarga sedarah atau semena dan sampai derajat beberapa dengan terdakwa, atau apakah suami atau isterijikdalam dan maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, makabab ruang lingkup berlakunya undang undang undang undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. bab iii dasar peradilan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. bab penyidik dan penuntut umum bagian kesatu penyelidik dan penyidik penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara republik indonesia.penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf karena kewajibannya mempunyai wewenang jika keterangan saksi sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. penuntut umum dan terdakwa. hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya. hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. penuntut umum, terdakwa. hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya. hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksdakwa maupun kepada saksi. setelah saksi memberi keterangan, tetap hadir sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. izin itu tidak diberikan jika penuntut umumasuami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama sama sebagai terdakwa. dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan bawah sumpah. tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah..keterangan tanpa sumpah ialah: anak yang umurnya belum cukup lima belassetelah saksi memberi keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya panggil masuk oleh hakim hakim karena jabatannya dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain. hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu minta terdakwa luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu tidak hadir. apabila keterangan saksi sidang disangka palsu, hakimsidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum'atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. dalam hal yang demikian, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kapada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang undang ini. jika perlu hakim ketua sidang. jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jikjika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa indonesia, hakimdalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu. jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang .mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.dalam hakim memerintahkan agartersebut pada penelitian ulang sebagaimana tersebut pada dan dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir, tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. jika acara tersebut pada telah selesai, hakim ketua sidangsidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya. sesudah itu hakimdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.(db) dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelisajelis, maka berlaku ketentuan sebagai berikut putusan diambil dengan suara terbanyak,dakwanegeripenuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. bagian keempat pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan bias keterangan saksi, keterangan ahli, cc. surat, petunjuk, keterangan terdakwatentuan sebagaimana dimaksud dalam(b)pengadilan. surat sebagaimana tersebut pada hurufselama pemeriksaan sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan.maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. dalam hal sebagaimana dimaksud dalam dan terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan. perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan. laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dihampiri surat pelepasan, disampaikan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan selambat lambatnya dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam.dalam hal putusan pemidanaan atau bebas kecuali jika menurut ketentuan undang undang barang bukti itu.. dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaituini, hak . dalam huruf dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang ini.dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut. dalam hal penasihat hukum berhalangan, menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus. surat putusan bukan pemidanaan memuatsurat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.tidak akan diberikan salinan pertamanya atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan salinan petikan putusandakwa dan ahli kecuali jika hakimatas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepadasidang dan panitera kecualibagian kelima acara pemeriksaan singkat yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan. dalam acara ini berlaku ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan bawah ini penuntut umum dengan segera setelah terdakwa sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang dibawakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan, pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan, dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan sidang pengadilan dengan cara biasa, guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari, putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang, hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut, isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa. jika dari pemeriksaan sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebutmenyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan: pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya seluruh wilayah indonesia, khususnya daerah hukum masing masing mana diangkat sesuai dengan ketentuan undang undang. bagian kedua penyidik pembantu penyidiklam ini. syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada diatur dengan peraturan pemerintah. bagian keenam acara pemeriksaan cepat paragraf acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan i kecuali yang ditentukan dalam paragraf bagian ini. dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tigadalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pengadilan mengadili dengan hakim tunggal. pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat harus menghadap sidang pengadilan. dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim pengadilan. perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga. hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. dalam buku register diserta apa yang dibawakan kepadanya. saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu. putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut tempat ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini. paragraf acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang undangan lalu lintas jalan. untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam hurufterdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya sidang. jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. dalam hal putusan diucapkan luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register(b) dalam waktu tujuhtelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu. jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding. pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. ketentuan dalam tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini. bagian ketujuh pelbagai ketentuan hakimsiapa pengadilandalamtiada, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnynya. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam makna tersebut atas berlaku bagi penuntut umum. bila dipandang perlu penjelasan tentang hukum yang berlaku. siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas ataujika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain. dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud dalam hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya. semua surat putusan pengadilan disimpan dalam arsip pengadilan yang mengadili perkara itu pada tingkat pertama tidak dibolehkan dipindahkan kecuali undang undang menentukan lain. panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara. dalam daftar itu dicatat nama dan identitas terdakwa, tindak pidana yang dibawakan, tanggal penerimaan perkara, tanggal terdakwa mulai ditahan apabila ada didalam tahanan, tanggal dan isi putusan secara singkat, tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi, dan lain hal yang erat hubungannya dengan proses perkara.ri permintaan tersebut. semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir. petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya. dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat salah satu tempat sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika luar negeri melalui perwakilan republik indonesia tempat mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut. jangka atau tenggang waktu menurut undang undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.sidang pengadilan dilangsungkan gedung pengadilan dalam ruang sidang. dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan.pakaian sidang dan atribut masingmasing. ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ditata menurut ketentuan sebagai berikut tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari empat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung, tempat panitera terletak belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang, tempat penuntut umum terletak sisi kanan depan tempat hakim, tempat terdakwa dan penasehat hukum terletak sebelah kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa sebelah kanan tempat penasihat hukum, tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak depan tempat hakim, tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak belakang kursi pemeriksaan, tempat pengunjung terletak belakang tempat saksi yang telah didengar, bendera nasional ditempatkan sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara tempatkan pada dinding bagian atas belakang meja hakim, tempat lain yang dianggap perlu. apabila sidang pengadilan dilangsungkan luar gedung pengadilan, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan tersebut atas. (b) dalam hal ketentuan tidak mungkin dipenuhi maka sekurang kurangnya bendera nasional harus ada.maksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintah. pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan menteri kehakiman. sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah ada, duduk tempatnya masing masing dalam ruang sidang. pada saat hakimluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat. bab xvii upaya hukum biasa bagian kesatu pemeriksaan tingkat banding permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam dapat diajukan pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikatakan untuk itu atau penuntut umum,tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta temuserta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. (b) dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan bandingintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. dalam hal sebagaimana dimaksud dalam makabanding belum diputus oleh pengadilan tinggitelah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat penyebutannya. selambat lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan,panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi. selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut pengadilan negeritersebut pengadilan tinggi, maka kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya tujuh hari setelah berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggigi. selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi. pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tingginegerinegerinegeri. wewenang untuk menentukan penahanan beralih pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding. dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggijika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umumatur dalam dan (l), dan berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam, dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama. jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama kemudian telah menjadi hakim pada pengadilan tinggi, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama. isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam' salinan surat putusan pengadilan tinggi. ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi. dalam hal terdakwa bertempat tinggal luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya. (b) dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal luar negeri, maka isi surat putusan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan republik indonesia, mana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil dua kali berturut turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu. bagian kedua pemeriksaan untuk kasas.diberitahukan kepada terdakwa. permintaan tersebut,ohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. dalam hal sebagaimana dimaksud dalam atau maka panitera, mencatat dan membuat akta.jadi dikirimkan. apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasusnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telsatuempat belas hari setelkan memori kasusnya. alasan yang tersebut pada dan adalah sebagaimana dimaksud dalam (l) undang undang ini. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. (b) ketentuan sebagaimana diatur dalam berlaku juga untuk ini. tembustersebut pada panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.tambahan sebagaimana dimaksud dalam atas diserahkan pada panitera pengadilan. selambat lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada mahkamah agung. setelah panitera, pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam dan wajib segera mengirim berkas perkara kepada mahkamah agung. setelah panitera mahkamah agung menerima berkas perkara tersebut seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu penunjuk. buku register perkara tersebut padadalam hal ketua mahkamah agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh wakil ketua mahkamah agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan ketua mahkamah agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan. (b)negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkanpenyidik pembantu membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum. bagian ketiga penuntut umumpenuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang undang. bab penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat bagian kesatu penangkapantemuannya. ketentuan sebagaimana diatur dalam pasa berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi. hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam berlaku juga antara hakim dan.atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama, yang telah mengadili perkara yang sama. jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian teldalam tingkat kasasi. ketentuan sebagaimana diatur dalam dan berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi. apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana tersebut pada maka dalam tingkat kasasitiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang diantaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatan.dimaksud dalam dan guna menentukanpemeriksaan sebagaimana tersebut pada dilakukanlain dari pada mahkamah agung,rserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir. jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada mahkamah agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umumdalam untuk mending' permohonan kasasi. dalam 'waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalamdalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan mahkamah agung wajib memeriksa perkara tersebut.245, 246,..ketentuan sebagaimana diatur dalam dan berlaku juga bagi putusan kasasi mahkamah'etentuan sebagaimana tersebut pada sampai dengan berlaku bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. bab xviii upaya hukum luar biasa bagian kesatu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukumjaksa agung kepada mahkamah agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. ketua pengadilan yang bersangkutan segera. meneruskan permintaan itu kepada mahkamah agung. salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh mahkamah agung disampaikan kepada jaksa agungdalam hal ini. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. bagian kedua peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetaptelah memutus perkaranya dalam tingkat pertama permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangkakan surat permintaan peninjauan kembali (b) ketua pengadil, disertai suatu catatan penjelasan. ketua pengadilan seteltersebut pada pemohon dan jaksajaksa, pemohon dan paniteratua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dihampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada mahkamah agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa. (b) dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dihampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan., apabila mahkamah agung membenarkan alasan pemohon, mah kaltujuh hari setelsatu kali saja. ketentuan sebagaimana tersebut pada sampai dengan berlaku bagi acara permintaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. bab xix pelaksanaan putusan pengadilanjika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasatu bulan.jaksa mengatakan benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan kas negara untuk dan atas nama jaksa. jangka waktu sebagaimana tersebut pada dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan. dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata. apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada mereka bersama sama secara berimbang. dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka. bab pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. hakim sebagaimana dimaksud dalam yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun. jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan. register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada 278tapserta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya. pengamatan sebagaimana dimaksud dalama tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala. bab xxi ketentuan peralih. bab xxii ketentuan penutup undang undang ini disebut kitab undang undang hukum acara pidanahukum acara pidana penjelasan umum." atau h.i.r.unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi landraad dan hukum acara pidana bagi raad van justice. adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa eropa jaman hindia belanda.ealam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam r.i.b., sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya. oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan muka, maka het heroine inlandsche element"ndifikatif dan unifikasi berdasarkan pancasila dan undang undang dasar undang undang dasar menjelaskan dengan tegas, bahwa negara indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat),selanjutnya sebagaimana tercantummaka wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara yang dalam bidang hukum menyatakan bahwa seluruh kepulauan nusantara inibagian kedua penahan.u.h.a.ii. penjelasan demi cukup jelas. ruang lingkup undang undang ini mengikuti asas asas yang dianut oleh hukum pidana indonesia. yang dimaksud dengan "peradilan umum" termasuk pengkhususannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan alinea terakhir undang undang nomor tahun cukup jelas. cukup jelas huruf angka 1s d cukup jelas angka yang dimaksud dengan ")huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. huruf as d cukup jelas. huruf lihat huruf lihat penjelasan huruf angka yang dimaksud dengan "penyidik dalam ini" adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing masing. cukup jelas. cukup jelas. dalam keadaan yang mendesak dan perlu, untuk tugas tertentu demi kepentingan penyelidikan, atas perintah tertulis menteri kehakiman pejabat imigrasi dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku. yang dimaksud dengan "pejabat kepolisian negara republik indonesia" termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara republik indonesia. cukup jelas. pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau mana terdapat hambatan perhubungan daerah terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran. cukup jelas. cukup jelas. huruf as dh. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "tindakan lainhuruf cukup jelas. cukup jelas yang dengan "atas perintah penyidik" termasuk juga penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan perintah yang dimaksud berupa suatu surat perintah yang dibuat secara tersendiri, dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan. cukup jelas. yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi butiratu betul melakukan tindak pidana. surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian negara republik indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan didaerah hukumnyatersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. selama belum ada rumah tahanan negara tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan kantor kepolisian negara, kantor kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain. dan tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "kepentingan pemeriksaan" iialah keadaan tersangka atau terdakwa yang tidak memungkinkan untuk diperiksa karena alasan fisik atau mental. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. walaupun berkas perkara belum dilimpahkan pengadilan negeri keberatan terhadap sah atau tidaknya penahanan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang diperpanjang berdasarkan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi untuk terhadap perpanjangan penahan dalam tingkat pemeriksaan kasasi sebagaimana tersebut pada dan tidak dapat diajukan keberatan karena mahkamah agung merupakan peradilan tingkat terakhir dan yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan cukup jelas. yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan" ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan. cukup jelas. penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah harus ada surat izin ketua pengadilan negeri guna menjamin hak asasi seorang atas rumah kediamannya. jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik. cukup jelas. yang dimaksud dengan "dua orang saksi" adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. yang dimaksud dengan "ketua lingkungan" adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat. cukup jelas. "keadaan yang sangat perlu dan mendesak" ialah bilamana ditempat sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. penggeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita. dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "surat" termasuk surat kawat, surat teks dan lain sejenisnya yang mengandung suatu berita. cukup jelas. cukup jelas. selamagedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita. cukup jelas. yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan. pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara setelah diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak. dan benda untuk pembuktian yang menurut sifatnya lekas rusak dapat jual lelang dan uang hasil pelelangan dipakai sebagai ganti untuk diajukan sidang pengadilan sedangkan sebagian kecil dari benda itu disisihkan untuk dijadikan barang bukti. yang dimaksud dengan "benda yang dirampas untuk negara" ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. selama pemeriksaan berlangsung, dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak. dalam hal penyidik atau penuntut umum berpendapat, benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya. dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan. cukup jelas.akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.huruf dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. dengan demikian akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.jenis penahanan dapat berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah,masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (b). penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk meng alihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang temuannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.huruf untuk mengindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili sidang pengadilan atas suatu tindakan yang dibawakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa indonesia. supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan. dari rasa takut. oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya dibanggakan atau dibawakan. oleh karena itu mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa. cukup jelas. cukup jelas. menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam huruf maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum tempat itpenjelmaan dari asas "praduga tak bersalah". cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.. apabila terbukti ada penyalahgunaan dalam ini diberikan ketentuan dan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksudcukup jelas. cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "keadaan daerah tidak mengizinkan" ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam. kitab undang undang hukum pidana kita menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan diluar negeri dapat diadili menurut kitab undang undang hukum pidana republik indonesia. dengan maksud agar jalannya peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk pengadilan negeri jakarta pusat yang berwenang menghadirinycukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelastermasuk kerugian pihak korban. tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal acara pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam huruf diminta, atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada huruf sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada huruf penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana wajib melaporkan hal. itu kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf hal ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan. laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam huruf disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum. cukup jelas. dalam hal pemberitahuan oleh penyidik sebagaimana tersebut pada huruf dilakukan melalui penyidik tersebut pada huruf cukup jelas. cukup jelas. pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan surat panggilan yang sah, artinya, surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. cukup jelas. cukup jelas. untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan saksi yang dapat menguntungkan tersangka antara lain adalah saksi charge. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara harus memberi alasan yang kuat. apabila penyidikan luar daerah hukum itu dilakukan oleh penyidik semula, maka wajib didampingi oleh penyidik dari daerah hukum mana penyidikan itu dilakukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. atas penahanan tersangka oleh penyidik maka tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya dapat menyatakan keberatannya terhadap penahanan tersebut kepada penyidik, maupun kepada instansi yang bersangkutan, dengan disertai alasannya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas ini untuk menghindari tindakan sewenang wenang yang dilakukan terhadap seorang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ini untuk mencegah kekeliruan dengan benda lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan untuk penyitaan benda tersebut telah dilakukan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pejabat penyimpan umum antara lain adalah pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, notarisketerangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan kedokteran kehakiman disebut keterangan. cukup jelas. cukup jelas.. cukup jelas. yang dimaksud dengan "meneliti" adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. cukup jelas cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf alasan baru tersebut diperoleh penuntut umum dari penyidik yang berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau, petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain'apabila tindak pidana tersebut dilakukan dilakukan: oleh lebih dari seorang yang bekerja, akancukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "surat pelimpahan perkara" adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "orang lain ialah keluarga atau penasihat hukum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelash,dalam hal kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara yang dimaksud dari kejaksaan negeri semula, membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan pengadilan negeri yang tercantum dalam surat ketetapan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "hakim yang ditunjuk" ialah majelis hakim atau hakim tunggal. pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. jaminan yang diatur dalam atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan terbuka tidak dipenuhi. untuk menjaga supaya jiwa anak yang masih bawah umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lebih. lebih dalam perkara kejahatan berat, maka hakim dapat menentukan bahwa anak bawah umur tujuh belas tahun, kecuali yang telah atau pernah kawin, tidak dibolehkan mengikuti sidang. yang dimaksud dengan "keadaan bebas" adalah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan. cukup jelas. cukup jelas. kehadiran terdakwa sidang merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan haknya, jadi terdakwa harus hadir sidang pengadilan. cukup jelas. dalam hal terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa. cukup jelas. cukup jelas. untuk menjamin pelindungnya hak terdakwa guna memberikan pembelaannya, maka penuntut umum memberikan penjelasan atas dakwaan tetapi penjelasan ini hanya dapat dilaksanakan pada permulaan sidang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.cukup jelas. cukup jelas, keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. hakim berwenang untuk memperingatkan baik kepada penuntut umum maupun kepada penasihat hukum, apabila pertanyaan yang diajukan itu tidak ada kaitannya dengan perkara. cukup jelas. jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat. ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas semua tingkat pemeriksaan. dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih lebih dalam pemeriksaan sidang pengadilan. tekanan. itu, misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas. untuk melancarkan jalannya pemeriksaan saksi, maka ada kalanya hakim ketua sidangluar dari ruang sidang selama masih didengar keterangannya. ada kalanya terdakwa atau penuntut umum berkeberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam misalnya diperlukan kehadiran saksi tersebut, agar supaya dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.jikmaka seperti yang ditentukan oleh ini,lima belasychopaat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana makacukup jelas.sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saterdakwa tidak dapat menulis, panitera mencatat pembelaannya. sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.cukup jelas.keterangan dan,huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat, termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk ituperbuatan yang dibawakan kepadanya tidak terbuktihukum acara pidana ini. cukup jelas. jika terdakwa tetap dikenakan penahanan atas dasar alasan lain yang sah, maka alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. cukup jelas. cukup jelas. hurufhuruf cukup jelas. cukup jelas. penetapan mengenai penyerahan barang tersebut misalnybelum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan pengadilan dalam keadaan utuh. cukup jelas. ini diambil dari asas yang termaktub dalam undang undang nomor tahun oleh karena ketentuan mengenai "pemeriksaan" sudah diatur terlebih dahulu, maka dalam ini hanya diatur mengenai segi "memutus perkara". setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. inidengan pemberitahuan ini dimaksudkan supaya terdakwa mengetahui haknya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan sini" ialah.terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. ketentuan ini untuk memberi kepastian bagi terdakwa agar tidak berlarut larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut, dalam rangka akan menggunakan upaya hukumdipakaicukup jelas cukup jelas. cukup jelas. tindak pidana "penghinaan ringan" ikut digolongkan sini dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan sekalipun ancaman, pidana penjara paling lama empat bulan. yang dimaksud dengan "atas kuasa" dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai "atas kuasa" tersebut. cukup jelas. cukup jelas. huruf pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang sidang pengadilan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan. huruf sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan hari itu juga. huruf oleh karena penyelesaiannya yang cepat maka perkara yang diadili menurut acara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara |
open naprilsatu triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan sembilan puluh enam keseratus rupiah). pengeluaran . yen presiden republik indonesia pengeluaran negara dalam tahun anggaran adalah sebesar (satu trilyun sembilan ratus tujuh puluh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu lima puluh satu keseratus rupiah). sisa lebih perhitungan anggaran negara tahun adalah sebesar rp, (enam milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan belas empat karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negarlaju pembangunan yang telah tercapai, bahwa sistem perpajakan, khususnya yang tertuang dalam ketentuan ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku selama ini belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan pengusaha kena pajak dalam meningkatkan pendapatan negara yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan pembiayaan negara dan kelangsungan pembangunan yang berdasarkan pada asas asas pembangunan nasional, bahwa sistem pajak penjualan yang berlaku dewasa ini sudah tidak sesuai lagi sebagai sarana yang dapat menunjang kebutuhan tersebut atas: bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur kembali sistem pajak penjualan dengan sistem pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dengan undang undang, mengingat junctorepublik indonesia, undang undang . man ya n: undang undang nomor tahun tentang penetapan undang undang darurat nomor tahun tentang pemungutan pajak penjualsebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah. babi ketentuan umumcc. barang kena pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang undang ini, penyerahan barang kena pajak. open snn presiden republik indonesia (l) pengusaha kena pajak wajib melaporkan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam dan kepada direktorat jenderal pajak dalam jangka waktu (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa. keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada surat pemberitahuan masa ditetapkan oleh menteri keuangan. surat pemberitahuan masa dianggap tidak dimasukkan jika pengusaha kena pajak tidak melaksanakan, atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam dan (l) atas permohonan tertulis pengusaha kena pajak, kelebihan pembayaran pajak yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam mengembalikannya dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan. kelebihan pembayaran pajak atas barang yang diekspor dikembalikan dalam waktu satu bulan. bab ketentuan lain lain hal hal yang menyangkut pengertian, tata cara pemungutan dan sanksi administrasi dan sanksi pidanabab vii ketentuan peralihan (l) dengan berlakunya undang undang ini: semua penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan impor barang kena pajak yang telah dilakukan sebelum undang undang ini berlaku, tetap berhutang pajak menurut undang undang pajak penjualan selama . man can nat presiden republik indonesia selama peraturan pelaksanaan undang undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan undang undang ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih berlaku. ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan. bab viii ketentuan penutup hal halpajak pertambahan nilai undang undangembangunan nasional yang berlandaskan garis garis besar haluan negara, yang telah dan akan terus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang undang dasar telah mengakibatkan tidak saja keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat indonesia, tetapi juga menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi segala bidang kehidupan masyarakat. untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut atas diperlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri. oleh karena itu sudah waktunya diletakkan suatu landasan yang dapat lebih menjamin tersedianya dana itu dari sumber sumber dalam negeri sebagai pencerminan kegotongroyongan nasional dalam usaha melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber luar negeri, sehingga bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap yang makin lama makin kecil peranannya. samping itu diperlukan usaha yang sungguh sungguh untuk mengerahkan dana dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor, sehingga pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan nasional. sistem perpajakan yang berlaku dewasa ini, khususnya pajak penjualan tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. dalam rangka itulah dengan dilandasi pertimbangan yang seksama tentang kemampuan rakyat, rasa keadilan dan kebutuhan pembangunan serta untuk mendorong dan meningkatkan daya saing komoditi ekspor non minyak pasaran luar negeri, dengan dukungan kondisi dan kemampuan aparat perpajakan yang terus berkembang,ini diberlakukan untuk menggantikan pajak penjualan yang sekarang berlaku. dengan . tan nya x1y way presiden republik indonesia dengan mengingat pada sistemnya, undang undang ini dapat disebut undang undang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah untuk memperlihatkan bahwa dua macam pajak yang diatur sini merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri. pajak penjualan atas barang mewah dipungut satu kali pada sumbernya yaitu pada tingkat pabrikan, atau pada waktu impor. pajak pertambahan nilai dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenalannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya, maka beban pajak ini pada akhirnya tidaklah lebih berat. pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktorpelayanan jasa kepada par, dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. tarif yang berlaku atas penyerahan barang dan jasa kena pajak dibuat lebih sederhana dengan menerapkan tarif seragam, artinya, satu macam tarif untuk semua jenis barang kena pajak. dengan demikian pelaksanaannya menjadi lebih mudah, tidak memerlukan daftar penggolongan barang dengan tarif yang berbeda. atas barang mewah, selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pajak penjualan sebagai suatu upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak yang sekaligus pula merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat. sebaliknya atas semua barang yang merupakan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan hasil agraria lainnya yang tidak diproses, bukan merupakan sasaran pengenaan pajak. selanjutnya atas ekspor barang dikenakan pajak dengan tarif (nol persen)atau dengan kata lain, dibebaskan dari pajak, bahkan pajak pertambahan nilai yang telah termasuk dalam harga barang yang diekspor, dapat dikembalikan. pembebasan dan pengembalian pajak yang telah dibayar atas barang yang diekspor ini adalah sesuai dengan prinsip pengenaan pajak atas konsumsi (pemakaian umum) barang dan jasa dalam negeri atau dalam daerah pabean. karenanya atas barang yang tidak dikonsumsi dalam negeri diekspor), tidak dikenakan pajak. dasar pertimbangan lain adalah agar dalam harga barang yang diekspor itu tidak termasuk beban pajak sehingga dengan demikian membantu menekan harga pokok barang ekspor dan meningkatkan daya asingnya pasaran internasional. sebaliknya atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. semua . tan nya ny) wat presiden republik indonesia semua orang atau badan yang menghasilkan, mengimpor, memperdagangkan barang atau memberikan jasa dapat dikenakan pajak. namun demikian undang undang memberikan pengaturan untuk mengenakan pajak atas penyerahan barang oleh pengusaha yang menjadi agen atau penyalur dan atau pedagang eceran serta jasa jasa tertentu bila berdasarkan pertimbangan kepentingan pembangunan nasional kesiapan pelaksanaannya telah dicapai. pengusaha kecil yang menghasilkan dan menjual barang atau memberikan jasa dibebaskan dari pengenaan pajak. jadi hanya pengusaha yang menghasilkan (pabrikan)dan memperdagangkan barang yang tergolong besar saja yang dikenakan pajak. dengan demikian dalam undang undang ini telah diatur secara tegas dan jelas tentang pengusaha, barang, jasa dan penyerahan barang atau penyerahan jasa yang dikenakan pajak.berhutang pajak. faktur pajak ini merupakan ciri khas dari pajak pertambahan nilai, karena faktur pajak ini merupakan bukti pungutan yang bagi pengusaha yang dipungut dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak yang berhutang. kebijaksanaan khusus mengenai pajak yang dapat dikreditkan diberlakukan terhadap pengusaha yang disamping menyerahkan barang kepada pengusaha kena pajak juga menyerahkan barang kepada orang atau badan lainnya yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, serta terhadap pengusaha yang dikenakan pajak dengan pedoman norma penghitungan pajak masukan atas penyerahan barang. dengan demikian efek berganda dari pungutan pajak dapat dihilangkan karena pengusaha hanya diharuskan membayar selisih antara pajak yang harus dipungut dan jumlah pajak yang telah dibakarnya. efek berganda hanya terjadi pada pajak penjualan atas barang mewah dan hal ini dilakukan secara sadar untuk menegakkan prinsip keadilan dalam pembebanan pajak. samping itu undang undang ini mengandung unsur mendidik dan membina kesadaran serta tanggungjawab pengusaha dengan memberikan kepercayaan untuk memungut dan menyetorkan sendiri pajak yang berhutang kepada negara. dalam rangka ini pulalah hendaknya dilihat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seperti pemeriksaan, ketetapan pajak, ketetapan pajak tambahan, sanksi administrasi dan pidana, serta perlindungan terhadap hak hak pengusaha dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan banding kepada badan peradilan pajak yang dewasa ini disebut majelis pertimbangan pajak yang diatur dalam undang undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. dalam . yen snn presiden republik indonesia dalam kaitan inilah undang undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan deng, karena undang undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan memuat ketentuan tentang prosedur atau tata cara pelaksanaan dan sanksi perpajakan sebagai pelengkap ketentuan ketentuan material yang dimuat. ii. demi huruf wilayah republik indonesia yang tidak termasuk daerah pabean adalah pelabuhan bebas, bonded area, dan daerah lain yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. huruf barang yang dimaksud sini adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak yang berwujud sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang undang hukum perdata. huruf barang yang kena pajakarang kena pajak. huruf yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang, kena pajak atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang: selain dengan cara dimaksud pada huruf diatas, penyerahan barang juga dapat terjadi melalui perjanjian sewa beli dan leasing. penyerahan barang dianggap telah terjadi pada saat barang dipindahkan penguasaannya dari penjual atau lesser kepada pembeli atau lesser, meskipun pembayaran dalam bentuk angsuran sewa beli dilakukan secara bertahap: pengalihan . men wat presiden republik indonesia pengalihan barang dalam keadaan bergerak yaitu perpindahan barang karena suatu pesanan atau permintaan untuk menghasilkan barang dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dimaksud dengan pedagang perantara ialah orang,, persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan disamakan dengan pemakaian sendiri, oleh karena itu dianggap sebagai penyerahan barang yang dikenakan pajak, cukup jelas, yang dimaksud dengan perusahaan atau bagian bagiannya adalah aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual. huruf semua kegiatan pelayanan dan pekerjaan jasa, antara lain jasa angkutan, borongan, persewaan barang bergerak, persewaan tidak bergerak, hiburan. biro perjalanan, perhotelan, jasa notaris, pengacara, akuntan, konsultan, kantor administrasi, dan komisioner, termasuk dalam pengertian jasa. huruf jasa kena pajak diartikan sebagai jasa yang dikenakan pajak berdasarkan huruf dan huruf huruf lihat penjelasan huruf dan huruf huruf kegiatan memasukkan barang dari pelabuhan bebas atau bonded area daerah pabean termasuk pula dalam pengertian impor. huruf. tan n4z wat presiden republik indonesia huruf kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean pelabuhan bebas atau bonded area termasuk pula dalam pengertian ekspor. huruf dalam pengertian perdagangan termasuk kegiatan tukar menukar barang. huruf pengusaha dapat berbentuk usaha perorangan atau,orang atau badan tersebut melakukan kegiatan menghasilkan barang seperti dimaksud dalam huruf penguasanya disebut pabrikan atau produsen, usaha jasa. penguasanya disebut pengusaha jasa, usaha perdagangan. penguasanya disebut pedagang: impor. penguasanya disebut importir. untuk menjaga kemungkinan penafsiran yang sangat luas, maka pengertian pengusaha dibatasi pada orang atau badan yang melakukan kegiatan tersebut atas dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. bila unsur ini tidak dipenuhi maka orang atau badan dimaksud tidak merupakan pengusaha. huruf pengertian "dikenakan pajak berdasarkan undang undang ini" adalah dikenakan pajak berdasarkan dan pada dasarnya semua pengusaha kena pajak dikenakan pajak akan tetapi undang undang ini memberikan pengecualian terhadap pengusaha kena pajak yang tergolong sebagai pengusaha kecil meskipun melakukan penyerahan barang kena pajak. pembebasan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan pengusaha kecil, dan menggoreng, baik dicampur dengan bahan lain atau tidak, mencampur :. tan n4z sat presiden republik indonesia: memasukkan minuman atau benda cair dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu, menambang: mengambil hasil sumber kekayaan alam dari permukaan atau dari dalam tanah, baik darat maupun dilaut, dankegiatan tersebut. ketentuan ini mengatur pula kegiatan tertentu yang hasilnya tidak dikenakan pajak menurut undang undang ini seperti tersebut pada angka sampai dengan angka )yang dapat dijelaskan sebagai berikut: angka i)dan angka )adalah kegiatan bidang usaha yang bersifat agraris (pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan)yang hasilnya diperoleh melalui proses pertumbuhan dan populasi (bukan pabrikasi) serta banyak dipengaruhi oleh faktor alam, angka 3adalah kegiatan melalui proses mengeringkan dan mengalami makanan dari barang yang hasilkan bidang usaha tersebut pada angka dan dengan cara sederhana, misalnya mengeringkan atau mengalami ikan menjadi ikan asin, angka )adalah kegiatan membungkus atau mengepak barang sebagai kegiatan pelayanan lebih lanjut dari suatu kegiatan penjualan barang yang dilakukan oleh pedagang besar atau pengecer, yang berbeda dengan pengertian mengemas, angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf semua biaya seperti biaya pemasangan, asuransi, biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, biaya pengiriman, komisi, biaya garansi, bunga, dan biaya lain sepanjang berkaitan dengan penyerahan barang, merupakan unsur harga jual yang dikenakan pajak. yang dapat . men nya ny) mula presiden republik indonesiaadat kebiasaan pedagang yang baik, dapat dikurangkan dari harga jual asalkan tercantum dalam faktur pajak. tidak termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, komisi, premi, atau balas jasa lainnya yang diberikan dalam rangka penjualan barang, barang yang dikembalikan karena rusak, perbedaan mutu, jenis atau tipe, dan barang yang hilang dalam perjalanan. huruf cukup jelas. huruf nilai impor yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah harga patokan impor hpi)pengertian pembeli dalam undang undang ini lebih luas dari pengertian pembeli pada umumnya, karena dalamnya termasuk orang atau badan yang menerima atau dianggap menerima penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pembeli. penerima jasa atau importir wajib membayar pajak pertambahan nilai dan menerima bukti pungutan pajak pada saat menerima penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak. pajak yang dibayar inilah yang dinamakan pajak masukan. men nya x1y nat presiden republik indonesia pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing, pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerakyang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,atur dalam kitab undang undang hukum dagang: penyerahan barang kena pajak untuk jaminan hutang piutang, pemindahtanganan sebagian atau seluruh perusahaan. jasa adalah semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia untuk dipakai:kegiatan melaksanakan pemberian jasa kena pajak yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya termasuk jasa kena pajak yang dilakukan untuk kepentingan sendiri, impor adalah semua kegiatan memasukkan barang dalam daerah pabean, ekspor adalah semua kegiatan mengeluarkan barang luar daerah pabean,atau melakukan usaha jasa, pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf yang dikenakan pajak berdasarkan undang undang ini. tidak termasuk dalam pengertian pengusaha kena pajak adalah pengusaha kecil yang batasan dan ukurannya ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan, menghasilkan . tan wat presiden republik indonesia huruf ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi pengusaha kena pajak bahwa pajak berhutang atas seluruh penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan selama satu bulan taklim. namun demikian, menteri keuangan diberi wewenang untuk menentukan masa pajak lain dari satu bulan taklim guna memudahkan instansi lain membantu pemungutan pajak, misalnya dalam hal impor. pengaruh hubungan istimewa seperti yangruf yang dimaksud dengan pemilikan dalam ini, menyangkut bidang permodalan, sedangkan penguasaan berhubungan dengan bidang manajemen, termasuk hubungan kekeluargaan antara para pihak yang bersangkutan. kata langsung sini diartikan bahwa seluruh atau sebagian modal atau manajemen dari dua perusahaan atau lebih yang terlibat dalam penyerahan barang (penjual dan pembeli) dimiliki dan dilaksanakan oleh pengusaha yang sama atau bawah penguasaan pengusaha yang sama. kata tidak langsung diartikan bila pemilikan dan penguasaan itu diperoleh karena adanya hubungan keluarga antara pengusaha dengan pemilik modal atau pelaksana manajemen dari perusahaan perusahaan tersebut, misalnya bila seluruh atau sebagian modal atau manajemen berada tangan isteri, anak, atau keluarga lainnya dari pengusaha, huruf penyertaan modal sebesar (dua puluh lima persen)dihitung dari modal saham atau modal ditempatkan atau modal disetor. bila salah satu hasil hitungan itu menunjukkan penyertaan modal berjumlah yo(dua puluh lima persen)atau lebih, maka dianggap telah ada hubungan istimewa. cukup jelas, . tan nya x1y wat presiden republik indonesia orang atau badan yang mengekspor barang dan atau yang menyerahkan barang daerah pabean kepada pengusaha kena pajak tidak wajib melaporkan usahanya. akan tetapi bila berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya untuk dapat mengkreditkan atau meminta kembali pajak masukan, orang atau badan tersebut dapat memilih atau meminta untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh direktur jenderal pajak tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terulangnya pajak, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi aparatur perpajakan, sebab saat pajak berhutang ditentukan oleh adanya obyek yang dikenakan pajak. bila pengusaha kena pajak tidak melaporkan usahanya, maka dianggap telah melanggar kewajibannya dengan iktikad tidak baik dan melalaikan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. karena itu sudah sewajarnya atas pelanggaran tersebut selain harus menyetor pajak yang berhutang, pengusaha kena pajak juga dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar yo(dua persen)dari seluruh dasar pengenaan pajak yang timbul sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. huruf penyerahan barang yang berhutang pajak harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut barang yang diserahkan adalah barang kena pajak: tindakan penyerahan adalah penyerahan kena pajak, penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, penyerahan dilakukan dalam daerah pabean republik indonesia, termasuk penyerahan untuk ekspor, meskipun atas ekspor dikenakan tarif oy6 (nol persen), penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagai pengusaha kena pajak, artinya dalam rangka kegiatannya sehari hari sebagai pengusaha kena pajak. penyerahan barang yang dilakukan tidak dalam rangka menjalankan perusahaan atau pekerjaannya, misalnya pengodean aktiva yang tidak dimaksudkan untuk dijual, tidak berhutang pajak. golongan . tan rpr presiden republik indonesia golongan pengusaha kena pajak yang berhutang pajak adalah sebagai berikut pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak. golongan pengusaha ini disebut pabrikan atau produsen. atas penyerahan barang kena pajak hasil produksi pabrikan itu kepada pihak mana pun berhutang pajak, pengusaha yang mengimpor barang kena pajak. atas penyerahan barang kena pajak oleh importir kepada pihak mana pun berhutang pajak, pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan dan atau dengan importir. penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir kepada pihak mana pun berhutang pajak, agen dan penyalur utama dari pabrikan dan importir. ditetapkannya agen dan penyalur utama dari pabrikan dan importir sebagai pengusaha kena pajak berdasarkan pertimbangan adanya hubungan khusus diantara mereka yang berpengaruh atas sistem perdagangan dan pemasaran barang. pabrikan atau importir adalah pihak yang menyuruh, atau meminta atau memberikan hak kepada penyalur atau agen utama untuk memasarkan barang hasil produksinya atau barang yang diimpornya berdasarkan jenis barang dan atau wilayah pemasaran tertentu menurut perjanjian yang disetujui bersama. atas penyerahan barang kena pajak oleh agen atau penyalur utama kepada pihak mana pun berhutang pajak, pengusaha yang menjadi pemegang atau pemegang hak menggunakan paten dan merek dagang dari barang kena pajak. ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak, oleh karena pengusaha tersebut telah mempunyai hak dan kekuasaan untuk menghasilkan, memasarkan atau menyuruh orang lain melakukan kegiatan itu menurut perjanjian yang disetujui bersama. atas penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha tersebut kepada pihak manapun berhutang pajak, huruf pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak hanya berhutang pajak atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan kepada pabrikan atau pengusaha kena pajak lainnya, huruf c. lan nya x1y sat presiden republik indonesia huruf pajak juga dipungut pada saat impor barang. pemungutan dilakukan olehdan maka siapa pun yang memasukkan barang kena pajak ke: huruf pada dasarnya semua jasa dapat dikenakan pajak. meskipun demikian jasa bidang pendidikan, sosial, agama, dan kesehatan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dan tidak semata mata mencari laba tidak dimaksudkan untuk dikenakan pajak dalam rangka melindungi kepentingan umum. huruf berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang untuk memperluas pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak oleh pedagang besar, agen atau penyalur, dan pedagang eceran besar umpamanya super market, huruf cukup jelas. pajak penjualan atas barang mewah dikenakan samping pajak pertambahan nilai, artinya penyerahan atau impor barang mewah dikenakan pajak pertambahan nilai dan sebagai tambahannya juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. pajak penjualan atas barang mewah tidak dikenakan terhadap semua penyerahan barang mewah melainkan hanya atas penyerahan yang dilakukan oleh pabrikan atau produsen barang mewah, siapa pun yang mengimpor barang mewah tanpa memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan terus menerus atau dilakukan hanya sekali sekali saja. . tan nya x1y wat presiden republik indonesia pengertian umum dari pajak masukan hanya berlaku pada pajak pertambahan nilai,berhutang. dengan demikian prinsip pemungutannya hanya satu kali saja, yaitu pada waktu penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang mewah, atau impor barang mewah, penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan pajak. terselenggaranya pencatatan semua jumlah harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak serta segala hal ihwal yang berhubungan dengannya, merupakan pencerminan tertuanya pembukuan sehingga dasar pengenaan pajak dapat ditentukan dengan mudah dan benar. hal hal yang diwajibkan untuk dicatat ditentukan pada ini, antara lain jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai penggantian, jumlah harga jual dari bukan barang kena pajak (hasil agraria, perikanan, kehutanan, dan sebagainya), jumlah nilai ekspor, jumlah harga jual yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. yang harus dicatat oleh pengusaha yang berdasarkan undang undang tentang pajak penghasilan dikenakan pajak dengan pedoman norma penghitungan, hanyalah nilai peredaran bruto setiap bulan yang menjadi dasar pengenaan pajak. secara umum tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku adalah (sepuluh persen). pada saat berlakunya undang undang ini pengenaan pajak masih pada tingkat penyerahan barang oleh pabrikan atau importir, sehingga tarif efektif yang menjadi beban konsumen tidak akan mencapai yo(sepuluh persen)dari harga eceran, sebab pertambahan nilai yang terjadi dalam sektor perdagangan belum dikenakan pajak ini. . lan nya ny) wat presiden republik indonesia pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dalam negeri, maka barang yang diekspor atau dikonsumsi diluar negeri tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. oleh karenanya barang yang diekspor dikenakan tarif yo(nol persen). dengan tarif yo(nol persen)ini pajak masukan yang telah dibayar eksportir pada waktu perolehan barang yang diekspor tersebut dapat diminta mengembalikannya. dengan demikian dalam harga barang yang diekspor tersebut tidak ada lagi unsur pajak pertambahan nilaiuntuk mengubah tarif pajak menjadi serendah rendahnya yo(lima persen)dan setinggi tingginya yo(lima belas persen). perubahan tarif ini tidak boleh meninggalkan prinsip tarif tunggal, artinya harus diberlakukan tarif yang sama untuk semua penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. tarif pajak penjualan atas barang mewah terdiri dari dua macam, yaitu (sepuluh persen)dan yo(dua puluh persen). pajak penjualan tersebut dikenakan sebagai tambahan dari pajak pertambahan nilai, dan bukan sebagai pengganti dari pajak tersebut. oleh karena itu pajak penjualan atas barang mewah dipungut bersama sama dengan pajak pertambahan nilai. perbedaan tarif yo(sepuluh persen)dan yo(dua puluh persen) diberlakukan berdasarkan kenyataan adanya perbedaan pada tingkat kemewahan dari barang barang yang bersangkutan. lihat penjelasan berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana pembangunan, pemerataan beban pajak, dan pengendalian pola konsumsi mewah, pemerintah diberi wewenang untuk mengubah tarif pajak menjadi setinggi tingginya yo(tiga puluh lima persen). pemerintah diberi wewenang untuk menetapkan kelompok barang barang tertentu yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif yo(sepuluh bersenjata yo(dua puluh persen). . tan nya x1y sat presiden republik indonesia macam dan jenis barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah yang mengelompokkannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan ketentuan pada akan diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan. cara menghitung pajak yang berhutang adalah dengan mengalihkan jumlah harga jual, penggantian atau nilai impor dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam pajak yang berhutang ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak.selisih yang dimaksud dalam ini adalah hak pengusaha kena pajak yang dapat dikompensasikan atau diminta kembali. pengusaha kena pajak dalam satu masa pajak dapat melakukan (dua)macam penyerahan, yaitu penyerahan kena pajak dan penyerahan tidak kena pajak. dalam hal demikian, pajak masukan yang dapat dikreditkan hanya pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan kena pajak, yang harus dapat diketahui dengan pasti dari catatan dalam pembukuan pengusaha kena pajak. dalam hal pencatatan pajak masukan dalam pembukuan pengusaha kena. pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada pengusaha kena pajak. . tan nya x1y wat presiden republik indonesia bagi pengusaha kena pajak dimaksud dalam ini, cara pengeditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, ditentukan dengan suatu pedoman penghitungan kredit pajak masukan yang ditetapkan oleh menteri keuangan. pedoman ini selain diperlukan karena golongan pengusaha kena pajak ini hanya diwajibkan membuat catatan peredaran bruto sebagaimana dimaksud dalam juga dimaksudkan untuk membantu golongan pengusaha kena pajak tersebut agar dapat mengkreditkan pajak masukannya meskipun golongan pengusaha kena pajak ini tidak mempunyai bukti pungutan pajak masukan. pajak masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran akan tetapi khusus untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ini, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. huruf pajak masukan hanya dapat dikreditkan oleh pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan menurut ketentuan dalam huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cara menghitung pajak penjualan atas barang mewah yang berhbeberapa kali, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan satu kali saja pada tingkat pabrikan atau pada waktu impor. karenanya pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar, tidak dapat dikreditkan dengan pajak pertambahan nilai pada waktu penyerahan berikutnya. pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan, dapat diminta kembali apabila barang mewah itu diekspor. selanjutnya lihat penjelasan . open n1 mula presiden republik indonesia pemungutan pajak pertambahan nilai menganut prinsip dasar akrual, artinya pajak berhutang pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atauberbeda dengan ketentuan sebagaimana diatur pada makpajak berhutang pada saat penerimaan pembayaran tersebut. ketentuan ini memberikan penegasan mengenai tempat pajak berhutang yang akan menentukan pula wilayah pemungutan pajak. bila pengusaha kena pajak berhutang pajak pada lebih dari satu tempat, sedangkan administrasi penjualan dan keuangan dipusatkan pada satu tempat, maka untuk memudahkan pengusaha kena pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakan, pengusaha kena pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memilih tempat pajak berhutang. direktur jenderal pajak setelah melakukan penelitian seperlunya memberikan keputusan atas permohonan ini. apabila permohonan tersebut ditolak, berlaku ketentuan seperti diatur pada cukup jelas. pembuatan faktur pajak bersifat wajib bagi setiap pengusaha kena pajak, karena faktur pajak ada bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengeditan pajak pertambahan nilai. lihat penjelasan . men nya ny) wat presiden republik indonesiapembuatan(langganan tetap) dimaksudkan untuk meringankan beban administrasi pengusaha tersebut. pembuatan satu faktur pajak tersebut baru boleh dilakukan atas izin direktur jenderal pajak. pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukannya kepada bukan pengusaha kena pajak. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan ini dimaksudkan untuk menyeragamkan bentuk, ukuran, pengadaan, dan tata cara penyampaian faktur pajak pengusaha kena pajak yang wajib membuat faktur pajak, tetapi tidak melaksanakannya atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dianggap telah melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa denda administrasi.bila pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak melanggar ketentuan maka pengusaha tersebut dikenakan sanksi administrasi dan diwajibkan pula menyetorkan jumlah pajak yang telah dibuat faktur pajaknya itu kas negara. . man ya wat presiden republik indonesia, menangkap atau memelihara ikan,, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual atau pemberi jasa atau nilai impor yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang berhutang,, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang undang ini, potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak, dan harga barang yang dikembalikan:,atau badan yang menerima penyerahan barang kena pajak, penerima jasa adalah orang atau badan yang menerima penyerahan jasa kena pajak: faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau direktorat jenderal bea dan cukai pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak, uu. pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu pembelian barang kena pajak, penerimaan jasa kena pajak, atau impor barang kena pajak, pajak keluaran . wat presiden republik indonesia laporan penghitungan pajak harus disampaikan selambat lambatnya (dua puluh)hari setelah akhir masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa sebagaimana diatur dalam undang undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. dalam hal hari kedua puluh adalah hari libur, maka laporan harus dimasukkan paling lambat pada hari kerja berikutnya. catatan dan dokumen yang berkenaan dengan impor, penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak, misalnya faktur pajak, daftar rekapitulasi faktur pajak, dokumen ekspor, dan lain lain yang harus dicantumkan atau dilampirkan pada surat pemberitahuan masa ditetapkan oleh menteri keuangan. laporan ini bersifat wajib. dalam hal ketentuan dan dilanggar, maka laporan dianggap tidak dimasukkan dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. samping ketentuan tersebut atas, oleh menteri keuangan ditetapkan jangka waktu lain, misalnya pengembalian pajak atas perolehan barang modal. permohonan pengembalian pajak yang diajukan oleh pengusaha kena pajak yang mengekspor barang kena pajak (eksportir)harus dilengkapi dengan bukti bukti dokumen ekspor yang bersangkutan. hal hal yang menyangkut ketentuan mengenai pengertian tata cara pemungutan dan sanksi, misalnya wewenang melakukan pemeriksaan, penetapan, penagihan, pembayaran, keberatan, banding, dan sanksi baik administrasi maupun pidana, diaturketentuan . lan sat presiden republik indonesia ketentuan lain mengenai sanksiiatur dalam dan huruf cukup jelas. huruf semua peraturan pelaksanaan yang ada, yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan undang undang pajak penjualan yang tidak bertentangan dengan isi dan maksud undang undang ini, masih tetap berlaku selama belum dicabut dan diganti dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan undang undang ini. ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam masa peralihan sebagai akibat berlakunyaan tidak diberlakukannya lagi undang undang pajak penjualan terhadap obyek pengenaan yang sama, seperti: kontrak jangka panjang atau kontrak yang masa berlakunya meliputi dua masa undang undang seperti tersebut atas, sisa harga jual atau penggantian yang belum dibayar, persediaan barang yang belum ada pajak masukannya. dalam hal ini menteri keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan yang lain dari ketentuan tersebut pada untuk mengurangi ketidakadilan dalam pembebanan pajak dan memperlancar pelaksanaan undang undang ini. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor yen mula presiden republik indonesia pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak: masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan taklim, kecuali ditetapkan lain oleh menteri keuangan.sebagaimana dimaksud dalam di anggap ada apabila: dua atau lebih pengusaha, langsung atau tidak langsung berada bawah pemilikan atau penguasaan pengusaha yang sama, atau pengusaha yang satu menyertakan modal sebesar (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha yang lain, atau hubungan antara pengusaha yang menyertakan modalnya sebesarkan terakhir. bab pengukuhan pengusaha kena pajak pengusaha yang berdasarkan ketentuan huruf dan dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya kepada direktorat jenderal pajak tempat pengusaha itu bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak dalam jangka waktu yang ditentukan dengan peraturan pemerintah. orang atau badan yang mengekspor barang dan atau menyerahkan barang kena pajak daerah pabean kepada pengusaha kena pajak, dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tempat orang atau badan itu bertempat tinggal atau berkedudukan. direktur jenderal pajak mengeluarkan surat keputusan pengukuhan. pengusaha kena pajak yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam wajib menyetor pajak yang berhutang dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar (dua persen) dari dasar pengenaan pajak. bab iii. open ya snn presiden republik indonesia bab iii obyek pajak dan kewajiban pencatatan pajak pertambahan nilai dikenakan atas: penyerahan barang: menghasilkan barang kena pajak tersebut: mengimpor barang kena pajak tersebut: mempunyai hubungan istimewa dengan pengusaha yang dimaksud pada huruf angka dan angka bertindak sebagai penyalur utama atau agen utama dari pengusaha yang dimaksud pada huruf angka dan angka menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek dagang dari barang kena pajak tersebut: penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, cc. impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak. dengan peraturan pemerintah pajak pertambahan nilai dapat diberlakukan terhadap semua penyerahan barang kena pajak yang diberlakukan daerah pabean oleh pedagang besar atau pedagang eceran dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, diatur penyerahan jenis jenis jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai.barang mewah daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, impor barang mewah. pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.atau jasa kena pajak dalam pembukuan perusahaan. pada. wat presiden republik indonesia pada catatan dalam pembukuan itu harus dicantumkan secara terpisah dan jelas, jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang berhutang pajak, yang tidak berhutang pajak, yang dikenakan tarif (nol persen), dan yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah barang dan jasa, wajib membuat catatan nilai peredaran bruto secara teratur, yang menjadi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai itu. bab tarif pajak dan cara menghitung pajak (d0) tarif pajak pertambahan nilai berjumlah (sepuluh persen), atas ekspor barang dikenakan pajak dengan tarif (nol persen), dengan peraturan pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam dapat diubah menjadi serendah rendahnya (lima persen) dan setinggi tingginya (lima belas per sen). tarif pajak penjualan atas barang mewah adalah (sepuluh persen) dan 20y6 (dua puluh persen). atas ekspor barang mewah dikenakan pajak dengan tarif (nol persen). dengan peraturan pemerintah tarif pajak sebagaimana ditentukan pada dapat diubah menjadi setinggi tingginya (tiga puluh lima persen). dengan peraturan pemerintah ditetapkan kelompok barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud dalam macam dan jenis barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah menurut diatur oleh menteri keuangan. pajak pertambahan nilaimasukan . memang sy) nya x1y wat presiden republik indonesia pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa yang sama. apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak. apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak berhutang dalam masa pajak berikutnya, atau dapat dikembalikan. apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak samping melakukan penyerahan kena pajak juga melakukan penyerahan tidak kena pajak, sepanjang bagian penyerahan kena pajak itu dapat diketahui dengan pasti dari catatan dalam pembukuan, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan hanya sebesar pajak masukan yang telah dibayar pada waktu perolehan atau pengimporan barang kena pajak yang diserahkan kepada pengusaha kena pajak, atau yang dipakai untuk menghasilkan barang kena pajak. dalam hal bagian penyerahan kena pajak maupun bagian penyerahan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat diketahui dengan pasti, menteri keuangan dapat menetapkan suatu pedoman penghitungan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk bagian penyerahan kena pajak, dapat mengkreditkan pajak masukan yang telah dibayar terhadap pajak keluaran yang harus dipungut, dengan mempergunakan pedoman penghitungan kredit pajak masukan yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. pajak masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur dalam bagi pengeluaran untuk: pembelian barang atau jasa sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, pembelian barang dan pengeluaran biaya lain yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses menghasilkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, pembelian dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, stasion wagon, van dan kombi. . men rat presiden republik indonesia (l) pajak penjualan atas barang mewahmewah, tidak dapat di dikreditkan dengan pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pengusaha kena pajak yang mengekspor barang mewah dapat meminta kembali pajak yang dibayar pada waktu perolehan barang mewah yang diekspor itu. bab saat dan tempat pajak berhutang dan laporan penghitungan pajak (l) pajak yang berhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau pada saat impor barang kena pajak. dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. maka pajak yang berhutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran. (l) pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, berhutang pajak tempat tinggal atau kedudukan mereka dan atau tempat usaha dilakukan. atas permohonan tertulis dari pengusaha kena pajak yang mempunyai lebih dari satu tempat usaha, direktur jenderal pajak dapat menetapkan salah satu tempat usaha sebagai tempat pajak berhutang. dalam hal impor, pajak berhutang tempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui direktorat jenderal bea dan cukai. setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran. menyimpang . men rat presiden republik indonesia menyimpang dari dan pengusaha kena pajak dapat diizinkan oleh direktur jenderal pajak untuk setelah akhir bulan taklim yang bersangkutan. pengusaha yang berdasarkan huruf dikenakan pajak, hanya membuat faktur pajak matamata untuk penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak. s5) direktorat jenderal bea dan cukai membuat faktur pajak untuk setiap pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam dalam faktur pajak harus dicantumkan catatan tentang penyerahan yang dikenakan pajak menurut undang undang ini yang meliputi nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pengusahadan jumlah harga jual atau penggantian, pajak pertambahan nilai yang dipungut, pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut: tanggal penyerahan. bentuk ukuran, pengadaan serta tata cara penyampaian faktur pajak diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan. pengusaha kena pajak yang tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam dan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar (dua persen) dari dasar pengenaan pajak. jl) orang atau badan yang tidak dikukuhkan menjad. . |
main ndengan rahmat tuhan yang maha desa presiden republik indonesia, menimbang bahwa berdasarkanbahwa masih diperlukan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan undang undang pajak pertambahan nilai baik bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama para pengusaha yang terkena pajak tersebut, maupun aparatur perpajakan agar supaya dapat dicapai maksud dan tujuan pembaharuan peraturan perundang undangan perpajakan sebaik baiknya. it. man wan presiden republik indonesia peraturan yang termaktub dalamditetapkan menjadi undang undang yang berbunyi sebagai berikutketentu, dan pengaruh tersebut atas, adalah wajar apabila pelaksanaan sebaik baiknya dari undang undang ituterutama para pengusaha yang terkena pajak tersebut, harus benar benar siap dalam melaksanakan undang undang itumulai berlaku tanggal julitersebut mulai berlaku tanggal juli dengan . tan sat presiden republik indonesia dengan demikian, penangguhan waktu mulaimulai berlakunya undang undang pajak pertambahan nilai terpaksa ditetapkan dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar yang sekarang dengan undang undang ini ditetapkan menjadi undang undang. demi walaupun dalam ini ditetapdisini juga ditekankan. bahwa undang undang tersebut dapat dilaksanakan sebelum tanggal januari: bahwakemerdekaan warganegara republik indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing masing dijamin oleh undang undang dasar bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf memerlukan upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan pancasila dan undang undang dasar cc. bahwa organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warganegara republik indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat pancasila berdasarkan undang undang dasar dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional, bahwa mengingat pentingnya peranan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penahan dan pengamalan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian pancasila, maka organisasi kemasyarakatan perlu menjadikan pancasila sebagai satu satunya asas, bahwa berhubung dengan hal hal tersebut atas, maka dalam rangka meningkatan peranan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturannya dalam undang undang,:sas dan tuju organisasi kemasyarakatan menetapkan tujuan masing masing sesuai dengan sifat kekhususannya daun rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan undang undang dasar dalam wadah negara kesatuan republik indonesia. organisasi kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam dalam anggaran dasarnya. keberadaannya terbatas dalam wilayah kabupaten kotamadya yang bersangkutan. pembekuan dan pembubaran dapat 'dilakukan setelah mendengar keterangan dari pengurus atau pengurus pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan setelah memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari mahkamah agung untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat propinsi dan tingkat kabupaten kotamadya setelah memperoleh pertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari semua segi, bersifat mendidik, dalam rangka pembinaan yang positif, dan dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembubaran merupakan upaya terakhir. yang dimaksud dengan "ialah segala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, serta undang undang dasar cukup jelas.atas tetap berlangsung sampai adanya peraturan perundang undangan nasional tentang badan hukum. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor bab iii fungsi, hak, dan kewajiban organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya, wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi: wadah perserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional,keanggotaan dan kepengurusan setiap warganegara republik indonesia dapat menjadi anggotanya. bab keuangan keuangan organisasi kemasyarakatan dapat diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, usaha lain yang sah. bab pembinaan pemerintah melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah. bab vii pembekuan dan pembubaran pemerintah dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat: menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah: memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.maka pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan. pemerintah dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan ketentuan dan ata. tata cara pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintah. bab viii ketentuan peralihan dengan berlakunya undang undang ini.tuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan segala bidang. dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut atas, maka pembangunan merupakan pengamalan pancasila. dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat warganegara republik indonesia. kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa indonesia terhadap pancasila. masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat indonesia. dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional. dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan organisasi kemasyarakatan, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat warganegara republik indonesia arah makin mantannyatumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional: terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat warganegara republik indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran undang undang dasar oleh karena pembangunan merupakan pengamalan pancasila, dan tujuan serta subyeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat warganegara republik indonesia yang ber pancasila, maka adalah wajar bilamana organisasi kemasyarakatan juga menjadikan pancasila sebagai satu satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat pancasila. dalam negara republik indonesia yang berlandaskan pancasila, maka agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sangat terhormat. penetapan pancasila sebagai satu satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan tidaklah berarti pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin di pancasilakan, antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuannya dan mengabaikannya dalam program masing masing sesuai dengan sifat kekhususannya, dan dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa harus semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. undang undang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan kegiatan dalam hubungan manusia dengan tuannya. dengan organisasi kemasyarakatan yang berasaskan pancasila, yang mampu meningkatkan keikutsertaan secara aktif manusia dan seluruh masyarakat indonesia dalam pembangunan nasional, maka perwujudan tujuan nasional dapat dipercepat. demi salah satu ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah sesuka relawan dalam pembentukan dan keanggotaannya. anggota masyarakat warganegara republik indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegardapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam ini, yaituatau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat warganegara republik indonesia yang keanggotaannya terdiri dari warganegara republik indonesia dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan ketentuan undang undang ini. organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh pemerintah seperti praja muda karana pramuka), korps pegawai republik indonesia kopi), dan lain sebagainya, serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara republik indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti koperasi, perseroan terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ini. sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, organisasi atau perhimpunan tersebut juga berkewajiban untuk menjadikan pancasila sebagai satu satunya azas dan mengamalkannya dalam setiap kegiatan. dalam ini pengertian asas meliputi juga kata "dasar", "landasan", "pedoman pokok", dan kata kata lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan asas. yang dimaksud dengan pancasila" ialah yang rujukannya tercantum dalam pembukaan undang undang dasar pancasila sebagai satu satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan harus dipegang teguh oleh setiap organisasi kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan dan dalam melaksanakan program masing masing. setiap organisasi kemasyarakatan menetapkan tujuan masing masing, yang sesuai dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan ketentuan undang undang ini. berdasarkan tujuan tersebut atas organisasi kemasyarakatan dapat menetapkan program kegiatan yang dikehendaki. yang penting adalah, bahwa tujuan dan program yang dikehendaki dan ditetapkannya itu harus tetap berada dalam rangka mencapai tujuan nasional. yang dimaksud dengan "tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan undang undang dasar ialah "cukup jelas. huruf oleh karena organisasi kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat kekhususannya masing masing, maka sudah semestinya apabila organisasi kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya. huruf organisasi kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempaan kepemimpinan dan peningkatan keterampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan segala bidang. huruf pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. oleh karena itu organisasi kemasyarakatan sebagai wadah perserta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, organisasi kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa. yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk organisasi kemasyarakatan pemuda dalam wadah yang sekarang bernama komite nasional pemuda indonesia knpi), untuk organisasi kemasyarakatan tani dalam wadah yang sekarang bernama himpunan kerukunan tani indonesia hati), dan lain sebagainya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ini diperlukan dalam rangka membimbing, mengayomi, dan mendorong organisasi kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat undang undang ini. dan lembaga yang berwenang untuk membekukan pengurus atau pengurus pusat dan membubarkan organisasi kemasyarakatan adalah pemerintah. yang dimaksud dengan pemerintah" dalam ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat yaitu gubernur kepala daerah tingkat dan pemerintah daerah tingkat yaitu bupati walikotamadya kepala daerah tingkat ii. wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada: pemerintah pusat bagi organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya bersifat nasional, gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah propinsi yang bersangkutan: bupati walikotamadya bagi organisasi kemasyarakatan yang ruang lingkup |
man ny) snn. presiden republik indo kesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang protokollam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor iii kedudukan protokol, bahwa dalam usaha mencapai pengaturan protokol yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai sosial dan budaya bangsa, dipandang perlu untuk mengatur protokol secara menyeluruh: cc. bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, pengaturan protokol juga diperlukan bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat: bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur protokol sebagaimana tersebut atas dengan undang undang: mengingat dan undang undang dasar ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor iiirotokol bab ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksud denganmemang ny) wat presiden republik indo kesiaundang undang ini mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan yang diberlakukan hanya dalam acara kenegaraan atau acara resmi bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu. bab penghormatan pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu mendapat penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya. bab iii tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatanmendapat tempat sesuai dengan ketentuan tata tempat. tata tempat sebagaimana dimaksud dalam yang diadakan ibukota negara republik indonesia ditentukan dengan urutan sebagai berikut presiden: wakil presiden, ketua lembaga tertinggi tinggi negara:: pimpinan lembaga pemerintah non departemen dan pejabat pemerintah tertentu. tata tempat sebagaimana dimaksud dalam yang diadakan luar ibukota negara republik indonesia diatur dengan berpedoman kepada urutan sebagaimana dimaksud dalam mean nya x1y snn. presiden republik indo kesia tata tempat dalam acara resmi, baik yang diselenggarakan ibukota negara republik indonesia maupun luar ibukota negara republik indonesia, berpedoman kepada urutan sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan apabila dihadiri presiden dan atau wakil presiden, pejabat yang menjadi tuan rumahyang menjadi tuan rumah mendampingi pejabat negara dan atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya. tata tempat bagi tokoh masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan lebih lanjut mengenai urutan sebagaimana dalam diatur dengan peraturan pemerintah. acara kenegaraan dan acara resmi diselenggarakan dengan berpedoman kepada tata upacara. tata upacara sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah.ilaksanakan dengan berpedoman kepada tata penghormatan. tata penghormatan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan pemerintah. bab ketentuan lain protokol dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan oleh lembaga tertinggi negara dan atau lembaga tinggi negara diatur oleh lembaga masing masing dengan berpedoman kepada undang undang ini. pengaturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu daerah diatursetyaotokol umumberbunyi hak keuangan administratif dan kedudukan protokol dari pimpinan anggota lembaga tertinggi negara dan atau lembaga tinggi negara diatur dengan undang undang". dari ketetapan majelis tersebut, pengaturannya sejauh ini baru terbatas padsedangkan hal hal yang menyangkut kedudukan dan segi segi protokol belum diatur dengan undang undang. oleh karenanya undang undang ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor iiiimpr tersebut, khususnya yang menyangkut protokol bagi pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara dan atau lembaga tinggi negara yang selanjutnya disebut lembaga tertinggi tinggi negara. dengan demikian undang undang ini sekaligus memenuhi pengaturan protokol bagi pimpinan anggota lembaga tertinggi tinggi negardengan undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan,dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, begitu pula undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah sejauh yang berhubungan dengan protokol bagi dewan perwakilan rakyat daerah. undang undang ini mengatur tentang baik penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu acara yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan maupun pemberian penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukan dan martabat jabatannya. tata penghormatan ini meliputi juga tata penghormatan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, pataka, dan jenazah. penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam keadaan tertentu meliputi juga pemberian perlindungan, ketertiban, dan keamanan dalam menjalankan tugas. dengan demikian jangkauan daripada undang undang ini juga bersifat pengakuan tentang status dan kedudukan protokol seseorang sesuai dengan jabatannya dalam negara, pemerintahan, dan kedudukannya dalam masyarakat. selain hal tersebut, protokol juga tidak hanya diperlukan bagi pimpinan dan anggota lembaga tertinggi tinggi negara saja. dalam praktek selama ini pejabat pejabat negara lain yang bukan pimpinan atau anggota lembaga tertinggi tinggi negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam kenyataannya juga terkait dengan keprotokolan. oleh karena itu pengaturan protokol dalam undang undang ini bersifat menyeluruh karena tidak hanya berlaku bagi pimpinan dan anggota lembaga tertinggi tinggi negara tetapi juga meliputi protokol bagi pejabat negara lainnya, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu. dari segi inilah undang undang ini disebut undang undang tentang protokol, mengingat lingkup jangkauan isinya tidak terbatas pada pengaturan tentang kedudukan protokol, melainkan pengaturan yang sifatnya lebih mendalam dan lebih luas. setan sy) yan ny) wat presiden republik indo kesia sedangkan mengenai tindakan kepolisian terhadap pejabat negara diatur dalam undang undang tersendiri, antara lainundang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah. dalam kerangka pengertian ini yang dimaksud dengan pejabat negara adalah sebagaimana tersebut dalam undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian, yaitu: bupati kepala daerah walikotamadya kepala daerah: dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan, serta sebagaimana tersebut dalam undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah, antara lain wakil kepala daerah. tanpa mengurangi penghargaan terhadap tokoh tokoh masyarakat pada umumnya, dapat kita sebut antara tokoh tokoh masyarakat itu ialah ketua umum partai politik dan golongan karyarlu dijelaskan bahwa ketentuan protokol bagi kepala perwakilan negara asing negara republik indonesia akan diperlakukan berdasarkan asas resiprositas sesuai dengan kebiasaan internasional. hal lain yang perlu diperhatikan ialah adanya kenyataan tentang eratnya keterkaitan antara protokol dan acara acara yang bersangkutan, yaitu acara kenegaraan ataupun acara resmi. keprotokolan dalam acara kenegaraan atau acara resmi tersebut harus tetap memperhatikan nilai sosial dan budaya bangsa indonesia sendiri yang berkembang, tanpa mengabaikan kebiasaan kebiasaan yang berlaku dikalangan internasional. i. demi cukup jelas dalam undang undang ini acara kenegaraan antara lain berupa hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara republik indonesia tanggal agustus dan acara resmi antara lain berupa peresmian proyek proyek pembangunan. undang undang ini juga tidak mengatur seluruh tokoh masyarakat melainkan hanya tokoh masyarakat tertentu. pengertian tokoh masyarakat tertentu dalam ini meliputi pemilik tanda kehormatan berupa bintang tertentu, ketua umum partai politik dan golongan karya, pemuka agama dan lain lain yang ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah. memang sy) yan nya x1y wat presiden republik indo kesia dalam ini yang dimaksud dengan penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya adalah sikap dan perlakuan yang bersifat protokol yang harus diberikan kepada seseorang dalam acara kenegaraan atau acara resmi sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. dengan adanya sikap dan perlakuan yang bersifat protokol, maka diharapkan pejabat negara atau pejabat pemerintah dapat melaksanakan tugasnya secara lebih berhasilguna dan berdayaguna. ketentuan tersebut tidak boleh menimbulkan sikap mewah dan berlebihan yang memberatkan beban pemerintah. yang dimaksud dengan tata tempat dalam initempat bagi pejabat lainnya yang tidak termasuk dalam ini ditentukan berdasarkan senioritas jabatan atau pangkat. bagi bekas presiden dan bekas wakil presiden pengaturan tata tempatnya didasarkan pada rasa kepatutan mengingat jabatan yang semula dipangkunya. apabila dalam acara kenegaraan atau acara resmi pejabat didampingi isteri suami, maka tempat isteri suami disesuaikan dengan tempat pejabat yang bersangkutan. namun begitu hal ini tetap perlu dilakukan dengan memperhatikan segi segi yang berkaitan dengan pedoman umum ataupun kebiasaan yang berlaku bidang pengaturan acara. dalam hal pejabat berhalangan hadir dalam acara acara tersebut, penyesuaian tempat diperlukan bagi pejabat yang mewakilinya. cukup jelas yang dimaksud dengan tuan rumah dalam ini adalah gubernur kepala daerah tingkat atau bupati walikotamadya kepala daerah tingkat ii. pengaturan tata tempat bagi tokoh masyarakat tertentu meliputi juga pengaturan tata tempat bagi isteri suami atau yang mewakili tokoh masyarakat tersebut dalam acara kenegaraan atau acara resmi. yang dimaksud denganmeliputi antara lain tata bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, pakaian upacara, untuk tercapainya keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan perkhidmatan upacara. ny) wat presiden republik indo kesia cukup jelas yang dimaksud dengmeliputi antara lain tata cara memberi hormat dan penyediaan kelengkapan sarana yang diperlukan untuk tercapainya kelancaran upacara. cukup jelas ketentuan ini memberikan kewenangan kepada lembaga tertinggi tinggi negara untuk mengatur protokol acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan oleh lembaga masing masing, dan dalam pelaksanaannya berkonsultasi dengan pemerintah. tokoh masyarakat tertentu dalam ini selain yang dimaksud dalam penjelasan termasuk juga pemuka adatakademi ilmu pengetahuan indonesia dengan rachmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang bahwa tuhan yang maha esa menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk kepentingan umat manusia dan dalam pengelolaannya perlu diupayakan pembangunan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin serta kelestarian lingkungan, bahwa pembangunan, pengembangan, danindonesia, khususnya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan ketahanannya, bahwa dalam penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu tetap menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keutuhan kepribadian manusia dan bangsa indonesia serta kelestarian lingkungan hidupnya dalam keterpaduan pelaksanaan sesuai dengan nilai nilai luhur bangsa berdasarkan pancasila, bahwa dalam rangka usaha tersebut, peningkatan peranan ilmuwan indonesia terkemuka sangat diperlukan guna, turut memecahkan masalah bangsa indonesia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa untuk kepentingan tersebut, diperlukan suatu wadah bagi ilmuwan indonesia terkemuka yang bersifat mandiri, yang mampusehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan undang undang tentang akademi ilmu pengetahuan indonekademi ilmu pengetahuan indonesia. bab ketentuan umum dalam undang undang ini yang dimaksud dengan: akademi adalah wadah ilmuwan terkemuka. ilmuwan adalah orang yang menggali, menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi demi mencari kebenaran serta meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat manuk menurut pendekatan dan metode ilmiah dalam menerangkan gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan tertentu. teknologi adalah proses atau produk suatu upaya penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup umat manusia. aipi adalah singkatan dari akademi ilmu pengetahuan indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini. cukup jelas yang dimaksud dengan pemerintah dalam ini adalah presiden, menteri, pimpinan lembaga yang dipandang perlu, termasuk lembaga pendidikan atau lembaga lain, yang meliputi pula lembaga penelitian dan pengembangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah. yang dimaksud dengan masyarakat dalam ini adalah lembaga pendidikan atau lembaga lain yang melakukan kegiatan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang meliputi juga lembaga penelitian dan pengembangan, yang diselenggarakan oleh masyarakat. pendapat, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah dan masyarakat diajukan aipi atas prakarsa sendiri dan atau permintaan, sesuai dengan kebutuhan atau sifat permasalahannya. pendapat, saran, dan pertimbangan serta karya lain aipi pada umumnya bersifat terbuka untuk masyarakat luas. mandiri dalam ini berarti bahwa dalam memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, aipi memutuskan berarti bahwa aipi tidak memiliki susunan organisasi yang berjenjang. aipi bukan merupakan badan pemerintah, berarti secara organisasi aipi bukan merupakan bagian dari badan tersebut dan bukan pula merupakan lembaga negara yang setingkat dengan itu. aipi bukan merupakan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi ekonomi. aipi juga bukan merupakan suatu organisasi yang mencari keuntungan. cukup jelas cukup jelas butir cukup jelas butir cukup jelas butir penilaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mencakup baik pengkajian terhadap kemajuannya maupun berbagai kemungkinan penerapannya dalam pembangunan nasional. butir cukup jelas butir cukup jelas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga aipi, selain mengatur hal yang telah ditetapkan dalam ini, juga memuat antara lain pengaturan tentang cara pemilihan ketua dan wakil ketua, pembentukan komisi bidang ilmu pengetahuan, penyelenggaraan sidang dan rapat, penyusunan anggaran, dan lain lain yang berkaitan dengan aipi. perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga aipi disahkan dengan keputusan presiden. cukup jelas cukup jelas ketentuan dalam ini memberikan penegasan bahwa keanggotaan aipi tidak didasarkan atas permintaan. bagi ilmuwan yang diangkat menjadi anggota aipi, keanggotaan tersebut merupakan suatu pengakuan kehormatan tertinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi indonesia, karena ilmuwan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki integritas tinggi serta menunjukkan pengabdian yang nyata kepada negara dan bangsakegiatan gerakan yang bertentangan dengan pancasila dan undang undang dasar dalam undang undang ini adalah kegiatan gerakan apa pun dan kapan pun yang secara nyata nyata bertentangan dengan pancasila dan undang undang dasar s pki merupakan bahaya laten dan akan tetap merupakan bahaya bagi pancasila dan undang undang dasar masa mendatang. yang dimaksud dengan tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang dalam undang undang ini adalah sebagaimana yang diatur dalamrepublik indonesia,jaran komunisme marxisme feminisme serta undang undang nomor tahun tentang referendum penjelasan umum yang berbunyi yang dimaksud dengan organisasi terlarang ialah organisasi yang tegas tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang undangan, ketentuan ketentuan tersebut atas tidak berlaku bagi mereka yang telah mendapat amnesti, abolisi, atau grasi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. cukup jelas sebagaimana dimaksud dalam penjelasan. oleh karena itu, sepanjang persyaratan sebagaimana diatur dalam dipenuhi, keanggotaan aipi dapat berlangsung terus. yang dimaksud dengan anggota biasa adalah anggota yang diangkat atas usul anggota aipi dengan hak suara. anggota biasa yang telah mencapai batas usia tertentu tetapi secara fisik dan mental masih memenuhi persyaratan, dengan sendirinya statusnya beralih menjadi anggota kehormatan. anggota kehormatan tidak mempunyai hak suara. untuk efektivitas peran dan fungsi ipi, keanggotaan ipi perlu ditinjau secara berkala yang akan ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga aipi. peninjauan ini dihubungkan dengan faktor usia anggota aipi dan faktor lain. ilmuwan terkemuka negara lain dapat ditetapkan sebagai mitra berdasarkan jasanya yang luar biasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi indonesia dan atau terhadap pembangunan nasional. prosedur pemilihan anggota biasa dan anggota kehormatan serta penetapan mitra ipi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga aipi. pengesahan oleh presiden sebagaimana dimaksud dalam ini ditetapkan dengan keputusan presiden. cukup jelas usul keanggotaan aipi untuk pertama kali diajukan oleh lipi). butir cukup jelas butir cukup jelas butir cukup jelas butir antara syarat lain yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga aipi termasuk berhalangan tetap yang disebabkan oleh keadaan kesehatan mental. butir cukup jelas komisi bidang ilmu pengetahuan dibentuk sebagai kelengkapan organisasi aipi. jumlah komisi dapat terdiri atas satu atau lebih cabang ilmu pengetahuan. komisi bidang ilmu pengetahuan memprakarsai terbentuknya akademi untuk mewadahi ilmuwan dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu, apabila perkembangan ilmu pengetahuan menghendakinya, misalnya akademi dalam bidang ilmu rekayasa, akademi dalam bidang ilmu kedokteran, akademi dalam bidang ilmu sosial, akademi dalam bidang ilmu pengetahuan dasar, dan akademi dalam bidang kebudayaan. akademi ini tetap bernaung bawah aipi. pembentukan akademi tersebut ditetapkan dengan keputusan presiden. untuk dapat mewujudkan peran dan fungsi aipi secara optimal, memerlukan dana operasional secara tetap. aipi memperoleh dana bantuan pemerintah antara lain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. bantuan pemerintah tersebut dapat pula berasal dari sumber lain, dan atau luar negeri untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi indonesia. bantuan luar negeri tersebut disalurkan melalui pemerintah. samping itu, aipi dapat mengusahakan dana dengan memberikan jasa ilmiah kepada masyarakat. perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah ditetapkan dengan keputusan presiden. aipi dapat pula memperoleh sumbangan masyarakat yang tidak mengikat dari dalam dan luar negeri, yang penerimaan dan pengeluarannya dipertanggungjawabkan setiap tahun kepada sidang paripurna aipi. cukup jelas cukup jelas bab asas dan tujuan akademi ilmu pengetahuan indonesia, selanjutnya dalam undang undang ini disingkat aipi, merupakan satu satunya wadah ilmuwan indonesia terkemuka.kanbab iii sifat dan kedudukan aipi bersifat mandiri dan nonstruktural sertaan pusat. bab peran dan fungsibermelakukan upaya lain yang bersifat mendasar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. bab organisasi dan keanggotaan susunan organisasi, peran, fungsi, tata kerja aipi serta tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian anggota aipi, dan tata cara perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kelengkapan lainnya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga aipi. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga aipi disusun oleh anggota aipi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ipi disahkan dengan keputusan presiden. keanggotaan aipi didasarkan atas pilihuntuk dapat dipilih menjadi anggota aipi perlu dipenuhi syarat umum sebagai berikutpunselain syarat umum sebagaimana dimaksud dalam calon anggota aipi perlu pula memenuhi syarat khusus sebagai berikut: ahli dan mempunyai kemampuan serta berprestasi salah satu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, diajukan dan didukung paling sedikit oleh (satu perempat) jumlah anggota aipi, disetujui paling sedikit oleh (dua pertiga) jumlah anggota aipi, syarat lain yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga aipi. keanggotaan aipi dapat berlaku seumur hidup. keanggotaan aipi terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan. anggota aipi diangkat dan diberhentikan oleh sidang paripurna aipi dan disahkan oleh presiden. pengangkatan anggota aipi dilakukan setelah dipenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam untuk pertama kali anggota aipi diangkat oleh presiden berdasarkan usul yang diajukan oleh menteri yang bertanggung jawab bidang riset dan teknologi, menteri yang bertanggung jawab bidang pendidikan dan kebudayaan, dan pimpinan lembaga yang bertanggung jawab bidang pengembangan ilmu pengetahuan. anggota aipiyang jenisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga aipi, syarat lain yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga aipi, tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud dalam bab komisi bidang ilmu pengetahuan dalam dibentuk komisi bidang ilmu pengetahuan yang jumlahnya dapat ditetapkan sesuai dengan tahap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi indonesia. bab vii keuangan untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, aipi memperoleh dana darinerimaan dan pengeluaran dana aipi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dipertanggungjawabkan setiap tahun kepada sidang paripurna aipi. bab vimbentukan majelis,akademi ilmu pengetahuan indonesia umum bahwa tuhan yang maha esa menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan hidup bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa indonesia perlu dilaksanakan secara terencana dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan nasional. pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan masyarakat indonesia seluruhnya. sejalan dengan hakikat pembangunan tersebut, bangsa indonesia berusaha untuk melaksanakan pembangunan segala bidang kehidupan demi terwujudnya cita cita nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang undang dasar sehubungan dengan hal tersebut atas, agar dapat memasuki proses lepas landas untuk memacu pembangunan segala bidang dengan kekuatan sendiri, diperlukan adanya peran serta setiap warga negara, khususnya para ilmuwan indonesia terkemuka guna memberikan sumbangan pemikiran mengenai penguasaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemecahan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. meskipun indonesia kaya akan sumber daya, jika tanpa didukung oleh penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, tidak akan dapat dicapai hasil yang maksimal. untuk itu para ilmuwan indonesia terkemuka dari berbagai disiplin ilmu yang ada perlu dihimpun dalam satu wadah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penelaahan ilmiah bagi terselenggaranya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh bangsa dan negara indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak meninggalkan nilai moral dan martabat kemanusiaan. selain itu, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap menjunjung tinggi keutuhan kepribadian manusia, etika, peningkatan kualitas manusia, dan dinamika masyarakat, serta harus tetap memperhatikan kebutuhan dan keseimbangan ekologi. hal tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu dilandasi oleh iman dan takwa kepada tuhan yang maha esa serta norma dan etika pandangan hidup bangsa indonesia. penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pembangunan dan kemajuan bangsa indonesia harus tetap menjamin umumnya kepribadian manusia dan masyarakat indonesia yang berdasarkan pancasila, yakni keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan tuannya, manusia dengan masyarakatnya, dan manusia dengan alam dan lingkungan hidupnya dalam mengejar kehidupan lahir dan batin serta kehidupan dunia dan akhirat.arahkan pada peningkatan kesejahteraan lahir dan batin untuk membentuk kualitas fisik dan mental spiritual dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sesuai dengan pancasila. melaluiharapkan mampu mengangkat derajat, martabat, dan harkat bangsa indonesia ditengah tengah pergaulan antar bangsa. penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendayagunaan sumber daya bagi pembangunan nasional hendaklah berwawasan lingkungan dan dengan memperhatikan kelestariannya bagi kepentingan generasi selanjutnya. ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan juga mampu mengatasi kerusakan serta turunnya daya dukung lingkungan dan dapat memberikan nilai tambah dari pengolahan sumber daya itu dalam rangka lebih meningkatkan kesejahteraan bangsa dan memantapkan terjaminnya pembangunan nasional yang berkelanjutan. penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. dan teknologi diharapkan mampu menjalin interaksi dengan sistem pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh undang undang dasar tanpa itu semua penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. untuk keperluan tersebut, dalam tahun telah tercetus ide perlunya pembentukan wadah atau organisasi para ilmuwan terkemuka yang disebut akademi ilmu pengetahuan indonesia aipi) yang bertujuan memberikan pemikiran yang bersifat ilmiah dan konseptual terhadap penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. demikian pula, aipi diharapkan menjadi mitra dalam pembangunan, yang mampu menyusun arah penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan pembangunan dalam mengisi kemerdekaan. ide pembentukan ipi tersebut selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan pimpinan majelis permusyawaratan rakyat sementara nomor kemudian diikuti dengan diterbitkannya keputusan presiden nomor tahun yang menetapkan bahwa tugas pokok lembaga ilmu pengetahuan indonesia antara lain mempersiapkan pembentukan akademi ilmu pengetahuan indonesia academy sciences) berdasarkan undang undang negara. dalam kerangka inilah disusun undang undang tentang akademi ilmu pengetahuan indonesia. pi, sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan nonstruktural, memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah dan masyarakat, baik atas prakarsa sendiri dan atau atas permintaan. dengan demikian, aipi tidak melakukan kegiatan yang bersifat teknik operasional. sesuai dengan peran dan fungsi atas, maka pengangkatan anggota aipi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam undang undang ini. sejalan dengan penjelasan atas, maka undang undang nomor tahun tentang majelis ilmu pengetahuan indonesia tidak berlaku lagi. demi butir yang dimaksud dengan akademi dalam undang undang ini adalah wadah ilmuwan terkemuka, bukan akademi dalam pengertian salah satu bentuk perguruan tinggi. ilmuwan terkemuka adalah ilmuwan yang mempunyai integritas tinggi, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam kehidupan pribadinya. butir cukup jelas butir cukup jelas butir cukup jelas butir cukup jelas cukup jelas |
men wat presiden republik indo kesia media komunikasi massa pandang, bahwa perfilman yang merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung peranan film tersebut atas memerlukan sarana hukum dan upaya yang lebih memadai bagi pembinaan dan pengembangan perfilman indonesia, bahwa filmordonnantie staatsbladudah tidak lagi memenuhi tuntutan perkembangan keadaan dan kebutuhan bagi pembinaan dan pengembangan perfilman indonesia, bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut atas, dipandang perlu mengatur perfilman dalam undang undang, mengingat dan undang undang dasar man,open wat presiden republik indo kesia film yang dapat diedarkan hanya film yang telah dinyatakan lulus sensor oleh lembaga sensor film. kegiatan pengedaran film dilakukan dengan memperhatikan nilai nilai keagamaan dan sosial budaya yang hidup kalangan masyarakat daerah yang bersangkutan. pengaturan mengenai pengedaran film sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. bagian ketujuh pertunjukan dan penayangan film usaha pertunjukan film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pertunjukan film yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam usaha penayangan film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan penayangan film yang memiliki izin usaha perfilman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pertunjukan film hanya dapat dilakukan dalam gedung atau tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukan film. pertunjukan film, selain tempat sebagaimana dimaksud dalam dan bukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud man wat presiden republik indo kesia dalam hanya dapat dilakukan untuk tujuan tertentu. penayangan film dilakukan melalui stasiun pemancar penyiaran atau perangkat elektronik lainnya yang khusus ditujukan untuk menjangkau khalayak pemirsa. ketentuan mengenai pertunjukan dan penayangan film sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. pertunjukan film sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan penggolongan usia penonton yang telah ditetapkan bagi film yang bersangkutan. penayangan film sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikan ketentuan penggolongan usia penonton yang penayangannya disesuaikan dengan waktu yang tepat. pertunjukan dan penayangan reklame film selain memperhatikan ketentuan harus memperhatikan kesesuaiannya dengan isi film yang direklamekan. pemerintah dapat menarik suatu film apabila dalam peredaran dan atau pertunjukan dan atau penayangannya ternyata menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketenteraman, atau' keselarasan hidup masyarakat. men wat presiden republik indo kesia produser atau pemilik film yang terkena tindakan sebagaimana dimaksud dalam dapat melakukan pembelaan melalui saluran hukum. film sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan untuk masyarakat apabila: telah lulus sensor, tidak dipungut bayaran. bab sensor film,men nya x1y wat presiden republik indo kesia sensor oleh lembaga sensor film. (b)b persertaserta dalam berkreasi, berkarya, dan berusaha bidang perfilman. perserta warga negara dan atau kelompok masyarakat dapat man ya ny) mula presiden republik indo kesia. ba13 vii pembinaan perfilman pemeran lah melakukan pembinaan dan pembimbingan yang diperlukan dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan perfilman. pemerintah melakukan pembinaan terhadap perfilman indonesia untuk: a.mewujudkan iklim usaha yang mampu meningkatkan kemampuan produksi dan mutu perfilman, menghindarkan persaingan yang tidak sehat dan mencegah timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada satu tangan atau satu kelompok yang merugikan usaha dan perkembangan perfilman pada umumnya, melindungi pertumbuhan dan perkembangan perfilman indonesia dalam arti yang seluas luasnya, menjaga agar perkembangan perfilman indonesia dapat tetap berjalan sesuai dengan arah penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam meninggalkan sumber daya masyarakat perfilman yang profesional melalui pendidikan, sarana, dan prasarana perfilman sehingga tercipta suasana yang mendorong meningkatnya kreativitas yang mampu melahirkan karya film yang bermutu. yen wap presiden republik indo kesia dalam rangka pembinaan perfilman, sebagaimana dimaksud dalamdanketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan keanggotaan badan sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkanrfilman kepada pemerintah daerah. ketentuan mengenaiman ratrfilfilman sebagaimana diatur dalam undang undang infilman, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana bidang perfilmfilman, memeriksa orang untuk didengar keterangannya sebagai saksirfilmfilman, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas man wap presiden republik indo kesia penyidikan tindak pidana bidang perfilman. pelaksanaan lebih lanjut dari kewenangan sebagaimana dimaksud dalam dilaku barang siapa melakukan usaha perfilman tanpa izin (usaha perfilman) sebagaimana dimaksud dalam man ya wap presiden republik indo kesialame film yang tidak memiliki tanda lulus sensor. atas perintah pengadilan, film sebagaimana dimaksud dalam huruf dan disita untuk dimusnahkan, sedangkan film sebagaimana dimaksud dalam huruf dan reklame film sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat disita untuk negara. film dan reklame film yang disita untuk negara dapat disimpopen wat presiden republik indo kesia dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam dan terhadap perusahaan badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan ketentuan dalam dan jo. undang undang ini dan peraturan pelaksanaannya, dikenakan sanksi denda dan atau sanksi administratif. ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif, aksegala peraturan pelaksanaan bidang perfilman yang dikeluarkan berdasarkanerta badan atau lembaga yang telah ada,man pan wat presiden republik indo kesiandang undang dasar, dengan tetap berpedoman pada asas usaha bersama dan kekeluargaan. open wat presiden republik indo kesia bab xii ketentuan penutup pada saat berlakunya undang undang inan pan "aa ny) wapfilman umum dalam garis garis besar haluan negara ditegaskanna.wat presiden republik indo kesiamasalah ini menjadi semakin penting, terutama apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa peraturan perundang undangan yang digunakan sebagai landasan pembinaan dan pengembangan perfilman indonesia sudah tidak memadai karenaka, berdasarkan hal tersebut, disusunlah undang undang tentang perfilma menegaskan secara jelas bahwa pancasila dan undang undang dasaral sebagaimana diarahkan oleh bhn dan aspek ekonomi dalam usaha perfilman yang dalam pengembangannya harus tetap sesuai dengan jiwa undang undang dasarlan wat dub sai presiden republik indo kesia berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai kepentingan, melalui berbagai perizinan sehingga tercapai hasil yang optimal sejalan dengan dasar, arah, dan tujuan penyelenggaraan perfilman. termasuk dalam pembinaan dan pengembangan ini adalah upaya menciptakanmengingat dampak yang dapat diakibatkan oleh film, maka tindak pidana bidang perfilman diberi sanksi yang cukup berat. dengan latar belakang pemikiran tadman way presiden republik indo kesia demi angka yang termasuk film sebagai media komunikasi massa pandang dengar (audio visual) dalam undang undang ini ialah yang dibuat dengan bahan baku pita seluloid melalui proses kimiawi, yang lazim disebut film, yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video melalui proses elektronik, yang lazim disebut rekaman video, yang dibuat dengan bahan baku lainnya atau melalui proses lainnya sebagai hasil perkembangan teknologi, dikelompokkan sebagai media komunikasi massa pandang dengar. angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas arah dalam ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan agar perfilman indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara man wat presiden republik indo kesia optimal sesuai dengan fungsinya.engan arah itu pula, sebaliknyfilm sebagai produk seni dan budaya mempunyai peranan yang penting bagi pengembangan budaya bangsa, untuk itu, perlu terus dipelihara, dibina, dan dikembangkan sehingga mampu menjadi salah satu sarana penunjang pembangunan nasional. undang undang ini mengakui adanya fungsi fungsi film tersebut sebagai kenyataan dan keperluan. lihat pula penjelasan umum. oleh karena itu, fungsi fungsi tersebut dikembangkan secara seimbang. yang dimaksud dengan film berita adalah rekaman kejadian peristiwa aktual yang dibuat dalam bentuk film dan ditayangkan melalui media elektronik. pengaturan lebih lanjut mengenai film berita diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. man ya ny) wat presiden republik indo kesia cukup jelas sesuai dengan ketentuan dalam undang undang tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, film merupakan salah satu jenis karya rekam yang salinan rekamannya (topinya) wajib diserahkan kepada instansi lembaga penyimpan yang ditunjuk dalam undang undang tersebut. cukup jelas cukup jelas pada hakikatnya, usaha perfilman dilakukan oleh badan hukum, yaitu perseroan terbatas atau koperasi atau bentuk lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk usaha usaha perfilman berskala kecil seperti usaha pertunjukan film secara berkeliling dan usaha penjualan dan atau penyewaan rekaman dalam bahan pita video atau piringan video, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. yen ya ny) rat presiden republik indo kesia izin usaha perfilman dimaksud adalah izin yang dikeluarkan oleholeh karena banyaknya unsur yang terlibat dalam kegiatan perfilman dan eratnya keterkaitan antara satu dengan yang lain, majalah apabila kegiatan masyarakat perfilman itu berlandaskan kode etik yang harus ditaati bersama. hal ini penting karena terkaitnya aspek usaha dan aspek keahlian saling melengkapi dan tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh ketentuan yang bersifat formal. masyarakat perfilman adalah himpunan sekelompok warga negara indonesia berdasarkan kesamaan profesi dan atau kegiatan bidang perfilman. kode etik adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh masyarakat perfilman secara tertulis sebagai landasan dan ukuran tingkah laku yang harus dipatuhi oleh insan perfilman dalam menjalankan profesinya masing masing. men n1 wat presiden republik indo kesia yang dimaksud dengan kemampuan nasional adalah sumber daya, baik manusia, potensi, maupun fasilitas yang tersedia indonesia. sumber daya manusia, antara lain, terdiri dari produser, karyawan film, dan artis film. potensi dan fasilitas, antara lain, dapat berupa kekayaan dan keindahan alam, jasa teknik, dan hasil budaya bangsa. ketentuan ini dimaksudkan agar perusahaan perfilman menghargai, ikut memiliki, serta ikut memelihara dan mencintai kemampuan nasional yang tersedia. sekalipun ketentuan ini tidak memberikan kesempatan kepada warga negara asing, tidak tertutup kemungkinan adanya kerjasama bidang pembuatan film atau kegiatan lainnya, yang pada dasarnya tidak dalam arti membentuk perusahaan patungan. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan kebebasan berkarya adalah kebebasan untuk menghasilkan karya berdasarkan kemampuan imajinasi, daya cipta, rasa, ataupun karsa, baik dalam bentuk, makna, ataupun caranya. dengan kebebasan berkarya, diharapkan mampu mengembangkan kreativitas perfilman dalam rangka open wat presiden republik indo kesiab iii fungsi dan lingkupbudaya bangsa, hiburan, dan ekonomi. lingkup undang undang ini meliputi seluruh film, kecuali film berita yang ditayangkan melalui media elektronik. film merupakan karya cipta seni dan budayfilm terikat kewajiban serah simpan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. open wap presiden republik indo kesia pengembangan budaya bangsa. yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah mengacu pada akibat yang ditimbulkan oleh hasil karya tersebut dalam kaitannya dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam dan yang dimaksud dengan nilai nilai keagamaan adalah nilai nilai universal yang terdapat dalam setiap agama. pencantuman nilai nilai keagamaan itu tidak dimaksudkan untuk menghambat kreativitas dalam berkarya sebagaimana dimaksud dalam yang dimaksud dengan pembuatan film meliputi kegiatan membuat film sebagaimana dimaksud dalam angka baik dalam bentuk film cerita maupun film pencerita. film untuk tujuan khusus adalah film yang dibuat oleh instansi pemerintah, lembaga, atau organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, seperti film film penyuluhan pertanian, kesehatan, atau film yang dibuat oleh kelompok orang atau perseorangan, misalnya, film film acara perkawinan dan ulang tahun. pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi open ya wat presiden republik indo kesia indonesia, baik sebagian maupun seluruhnya dapat dilakukan atas dasar izin dari menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan perfilman. dalam pembuatan film dimaksud, diusahakan sedapat mungkin untuk mengikutsertakan tenaga tenaga indonesia tempat lokasi. cukup jelas yang dimaksud dengan reklame film adalah sarana publikasi dan promosi film, baik yang berbentuk iklan, poster, stillphoto, slide, klise, trailer, banner, pamflet, brosur, ballyhoo, folder, plakat maupun sarana publikasi dan promosi lainnya. pembuatan reklame film dilakukan oleh perusahaan pembuatan film atau perusahaan lain yang bergerak bidang reklame film. mengingat beberapa jenis dan bentuk reklame film pada kenyataannya dibuat oleh perseorangan berdasarkan keahlian, pembuatan reklame film dapat pula dilakukan oleh usaha usaha berskala kecil ataupun perseorangan. pembuatan reklame film wajib memperhatikan kesesuaian isi film yang direklamekan, dimaksudkan agar masyarakat benar benar dapat menikmati film yang isinya sesuai dengan reklame film yang bersangkutan. artis film adalah tenaga profesi yang mendapatkan penghasilan dari mulan pkn ya ny) wat presiden republik indo kesia kegiatan yang berhubungan dengan pemeranan tokoh tokoh dalam cerita film. karyawan film adalah tenaga profesi yang mendapatkan penghasilan karena melakukan karya kreatif dan artistik dalam pembuatan film dan reklame film. hubungan hukum antara artis dan karyawan film dengan perusahaan pembuatan film dilakukan berdasarkan perjanjian kerja antara mereka. ketentuan ini memberikan penegasan mengenai perlunya jaminan dan perlindungan hukum, seperti jaminan sosial dan asuransi bagi artis dan karyawan berkenaan dengan hal hal yang bertalian dengan segi segi profesi ataupun peran yang dimainkannya. dengan demikian, setiap perjanjian kerja antara artis atau karyawan dan perusahaan pembuatan film harus memuat tentang jaminan sosial tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. adapun bentuk perlindungan hukum lainnya, misalnya, apabila seorang artis merasa bahwa peran dalam suatu adegan bukanlah karya yang dimainkannya dan hal tersebut dinilainya merugikan dirinya secara profesi atau moral, maka artis yang bersangkutan dapat melakukan tuntutan berdasarkan perjanjian kerja yang dimilikinya. pada dasarnya, usaha jasa teknik dilakukan oleh perusahaan jasa teknik, namun perusahaan pembuatan film dapat pula melakukan usaha jasa teknik untuk film produksinya sendiri. open wat presiden republik indo kesia huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan laboratorium pengolahan film adalah tempat memproses pita seluloid yang telah berisi rekaman gambar (exposed) sehingga menjadi film negatif induk. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan pencetakan film adalah perbanyakan dari film negatif induk menjadi sejumlah salinan rekaman (copy) positif. penggandaan film adalah perbanyakan pita video atau piringan video dan atau hasil penemuan teknologi lainnya. huruf pencantuman sarana lainnya sini dimaksudkan untuk menampung perkembangan usaha jasa teknik pada masa yang man wat presiden republik indo kesia akan datang sesuai dengan perkembangan teknologi. ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran ekspor film yang sudah lulus sensor, baik oleh perusahaan ekspor maupun oleh perusahaan yang menjualnya atau perusahaan yang berusaha bidang pengedaran film. samping memenuhi ketentuan perizinan bidang perfilman, perusahaan tersebut tetap harus memenuhi ketentuan perizinan untuk ekspor. berbeda dengan usaha ekspor film, usaha impor film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan impor yang memiliki izin usaha perfilman. hal ini disebabkan karena impor hanya dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam cukup jelas dengan mengimpor film yang bermutu baik dan selaras dengan arah dan tujuan perfilman diharapkan dapat merangsang pertumbuhan produksi dan peningkatan mutu film indonesia. man way presiden republik indo kesia dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan tempat kedudukan lembaga sensor film adalah ibukota negara republik indonesia. cukup jelas yang dimaksud dengan film untuk tujuan khusus adalah film untuk tujuan tertentu seperti film pendidikan, film instruksi, film untuk keperluan seminar, atau festival yang tidak bersifat komersial. cukup jelas ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran pengedaran film secara langsung oleh perusahaan pembuatan film untuk produksinya sendiri. yang dimaksud dengan pengedaran meliputi kegiatan penyebarluasan film dan reklame film kepada konsumen. film yang dimaksud meliputi film dan reklame film, baik hasil man can way presiden republik indo kesia produksi perusahaan pembuatan film dalam negeri maupun film impor. ketentuan ini dimaksudkan agar film yang diedarkan tidak menimbulkan dampak negatif yang terkait dengan nilai nilai keagamaan dan nilai nilai sosial budaya masyarakat daerah yang bersangkutan. cukup jelas pertunjukan film adalah pemutaran film dalam bentuk pita seluloid yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung atau tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukan film. penayangan film adalah pemutaran film dalam bentuk pita seluloid, pita video, dan piringan video wat presiden republik indo kesia gedung yang dibangun untuk pertunjukan film lazim disebut gedung bioskop. yang dimaksud dengan tempat adalah ruang yang bukan gedung, yang diperuntukkan bagi pertunjukan film. ketentuan ini lebih bersifat kelonggaran yang diberikan bagi keperluan tertentu seperti: kegiatan sosial masyarakat, acara keluarga, acara perkawinan, dan kegiatan lainnya untuk penerangan penyuluhan dan hiburan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan badan organisasi lainnya dengan tidak memungut bayaran, pertunjukan film secara berkeliling dengan memungut bayaran. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pengaturan penayangan film sesuai dengan penggolongan usia penonton dilakukan sesuai dengan waktu yang tepat dan diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. gen ny) n13 ny) wat presiden republik indo kesia cukup jelas maksud ketentuan ini adalah untuk memungkinkan pemerintah dapat menarik suatu film dari peredaran, pertunjukan, dan atau penayangan terhadap film yang telah lulus sensor apabila film yang bersangkutan ternyata menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman, atau keselarasan hidup masyarakat. ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada produser atau pemilik film yang merasa dirugikan untuk membela haknya dengan mengajukan gugatan terhadap pemerintah melalui peradilan. untuk dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan bagi masyarakat indonesia, diperlukan izin dari departemen yang membidangi pembinaan perfilman. apabila pertunjukan dan atau penayangan luar lingkungan perwakilan asing, diperlukan izin keramaian dan pertunjukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. man wat presiden republik indo kesia film dan reklame film yang wajib disensor dalam ketentuan ini termasuk yang akan ditayangkan oleh stasiun penyiaran televisi. pengertian reklame film mencakup film iklan yang memublikasikan mempromosikan barang dan jasa kepada khalayak. tujuan sensor film adalahcukup jelas penyensoran terhadap film dan reklame film, baik produksi nasional (termasuk yang akan diekspor) maupun film impor diperlakukan dengan pedoman dan kriteria penyensoran yang sama. tanda lulus sensor, baik untuk film produksi nasional maupun film impor, diberikan dengan cara dan bentuk yang sama yang akan diatur oleh lembaga sensor film. penggolongan usia penonton bagi suatu film dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif dalam rangka pembinaan keluarga. man n13 ny) ayy presiden republik indo kesia bab usaha perfilman bagian pertama umum usaha perfilman dilaksanakan atasusaha perfilman meliputi: pembuatan film, jasa teknik film, cc. ekspor film, impor film, pengedaran film, pertunjukan dan atau penayangan film. usaha perfilman indonesia hanya dapat dilakukan oleh warga negara indonesia dalam bentuk badan usaha yang berstatus badan hukum indonesia yang bergerak bidang usaha perfilman. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki izin usaha perfilman. izin usaha perfilman berlaku selama badan usaha yang bersangkutan masih melakukan kegiatan bidang perfilman. ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk memperoleh izin usaha perfilman diatur lebih lanjut dengan peraturan open wat presiden republik indo kesia film impor yang ditolak diumumkan kantor lembaga sensor film. film nasional yang ditolak tidak diumumkan. sebelum film itu ditolak, lembaga sensor film memberikan kesempatan untuk memperbaiki film tersebut dan kemudian dapat diajukan kembali untuk disensor. pengajuan keberatan atau pembelaan terhadap film atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor hanya berlaku bagi perusahaan pembuatan film nasional. kata sebuah dalam ketentuan ini diartikan bahwa lembaga sensor merupakan lembaga tunggal (satu satunya) yang sifatnya nasional.lembaga sensor film yang dibentuk oleh pemerintah bersifat nonstruktural. susunan keanggotaannya terdiri dari wakil pemerintah dan wakil masyarakat. men ny) wat presiden republik indo kesia cukup jelas wujud perserta masyarakat dalam pengembangan mutu dan kemampuan profesi insan perfilman, misalnya dalam pembentukan lembaga pendidikan dan kritik film. bentuk peningkatan apresiasi masyarakat, misalnya festival film dan pekan film. yang dimaksud dengan pembinaanperfilman. pembimbingan diberikan melalui berbagai kebijaksanaan dan upaya yang mendorong pengembangan dan kemajuan perfilman indonesia, seperti meningkatkan manfaat keberadaan organisasi profesi perfilman, lembaga pendidikan, pengarsipan film, festival film, kineklub, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film. tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan iklim dan suasana yang menguntungkan segi pertumbuhan dan pengembangan bidang usaha perfilman ini pada dasarnya berada pada pemerintah. melalui pembinaan, pemerintah mencegah timbulnya persaingan yang tidak sehat, tidak jujur, atau curang dalam usaha perfilman man ya ny) wat presiden republik indo kesia sehingga perfilman indonesia dapat berkembang sesuai dengan arah pembinaannya. dalam pelaksanaannya, kegiatan pembinaan usaha perfilman dilakukan oleh pemerintah secara seimbang, terpadu, dan terarah untuk mewujudkan arah dan tujuan pembinaan perfilman. pembentukan badan yang dimaksud dalam undang undang ini sebagai penjabaran perlunya interaksi positif antara masyarakat perfilman, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. badan ini bersifat nonstruktural dan berfungsi sebagai pemberi pertimbangan yang berkenaan dengan masalah masalah perfilman kepadasebagian urusan pemerintahan yang dapat diserahkan adalah terutama bidang pembinaan dan perizinan untuk usaha perfilman tertentu, misalnya izin usaha perfilman bidang pertunjukan dan atau penayangan. apabila terjadi suatu film dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban, ketenteraman, atau keselarasan man wap presiden republik indo kesia kehidupan masyarakat daerah tertentu, pemerintah daerah dapat melarang film tersebut diedarkan, dipertunjukkan, dan atau ditayangkan seluruh atau sebagian wilayah administratifnya setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari instansi yang terkaitperlakuan terhadap film dan reklame film yang disita untuk negara cukup jelas, sedangkan film dan reklame film yang tidak disita untuk negara hanya dapat diedarkan, dipertunjukkan, dan atau ditayangkan setelah lulus sensor sertagertian ini termasuk segala izin yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan pelaksanaan tersebut. men ny) presiden republik indo kesia cukup jelas cukup jelas man wap presiden republik indo kesia pemerintah. usaha perfilman sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan memperhatikan kode etik yang disusun dan ditetapkan oleh masyarakat perfilman sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan penyelenggaraan perfilman. dalam melakukan kegiatan, perusahaan perfilman wajib menggunakan kemampuan nasional yang telah tersedia. dalam rangka pengembangan perfilman indonesia, perusahaan perfilman dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan perfilman asing atas dasar izin. kerjasama sebagaimana dimaksud dalam adalah kerjasama dalam pembuatan film, termasuk penyediaan jasa tertentu bidang teknik film, ataupun penggunaan artis dan karyawan film asing. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam. dan termasuk syarat dan tata cara memperoleh izin kerjasama, diatur dengan peraturan pemerintah. open wap presiden republik indo kesia bagian kedua pembuatan film pembuatan film didasarkan atas kebebasan berkarya yang bertanggung jawab.usaha pembuatan film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pembuatan film yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pembuatan film untuk tujuan khusus dikecualikan dari ketentuan dalam pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi indonesia dapat dilakukan atas dasar izin. ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan film sebagaimana dimaksud dalam dan serta syaratpembuatan reklame film dapat dilakukan, baik oleh perusahaan pembuatan film atau perusahaan lain yang bergerak bidang reklame film maupun oleh perseorangan. man ayy wat presiden republik indo kesia pembuatan reklame film dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam serta memperhatikan kesesuaiannya dengan isi film yang direklamekan. dalam pembuatan film, artis dan karyawan film berhak mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan dan peran yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang dibuatnya dengan perusahaan pembuatan film. bagian ketiga jasa teknik film usaha jasa teknik film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan jasa teknik film dan perusahaan pembuatan film yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam usaha jasa teknik film meliputi: studio pengambilan gambar,mapan sy) nya x1y wap presiden republik indo kesia sarana pencetakan penggandaan film, sarana lainnya yang mendukung pembuatan film. bagian keempat ekspor film usaha ekspor film dapat dilakukan oleh perusahaan ekspor film atau perusahaan pembuatan film atau perusahaan pengedabagian kelima impor film usaha impor film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan impoimpor film merupakan pelengkap untuk memenuhi keperluan pertunjukan dan penayangan film dalam negeri yang jumlahnya harus seimbang dengan peningkatan produksi film indonesia. film impor isinya harus bermutu baik dan selaras dengan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman serta memperhatikan nilai nilai keagamaan dan norma norma yang berlaku man ya ny) wat presiden republik indo kesia indonesia. impor film dilakukan melalui kantor pabean tempat kedudukan lembaga sensor film. film yang dimasukkan indonesia oleh perwakilan diplomatik atau badan badan internasional yang diakui pemerintah hanya diperuntukkan bagi kepentingan perwakilan yang bersangkutan dan tidak dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan kepada umum, kecuali atas dasar izin. film yang dimasukkan indonesia untuk tujuan khusus hanya dapat dilakukan berdasarkan izin. ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan film, syarat, dan tata cara untuk memperoleh izin pertunjukan dan atau penayangan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan pemerintah. bagian keenam pengedaran film usaha pengedaran film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pengedar film dan perusahaan pembuatan film yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam |
pan way p dan keadilan sosial, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi dan komunikasi yang memudahkan lalulintas manusia dari satu negara negara lain telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku tindak pidana untuk meloloskan diri dari tuntutan, dakwaan, dan pelaksanaan hukuman dari negara tempat tindak pidana dilakukan, oleh karena itu untuk mencegah hal tersebut diperlukan kerjasama antar negara, bahwa kerjasama antara republik indonesia dan australia telah berkembang dengan baik dan untuk lebih memperkuat serta meningkatkan daya guna dan hasil guna kerjasama tersebut, khususnya bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan, maka pada tanggal april telah ditandatangani perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan australia, man wat presiden republik indonesia bahwa. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a,b,c dan dipandang perlu mengesahkan perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan australia dengan undang undang, mengingat dan undang undang dasaekstradisi antara indonesia dan australia mengesahkan perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan australia yang telah ditandatangani pada tanggal aprilak terpisahkan dari undang undang mi. man wat presiden republik indonesia memberikan. memberikan sumpah palsu, membujukterhadap hukum mengenai pemalsuan atau terhadap hukum mengenai penggunaan apa yang dipalsukan, kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau mengenai pendapatan negara lainnya. pencurian, penggelapan,, setiap kejahatan lainnya yang berhubungan dengan penipuan, pencurian dengan pemberkatan, pencurian dengan pengrusakan rumah, setiap kejahatan yangterhadap hukum mengenai kepailitan dan keadaan pailit, kejahatan terhadap hukum mengenai perusahaan perusahaanmen nya x1y wat presiden republik indonesia pembajakan, perbuatan yang melawan hukum terhadap kekuasaan nakhoda kapal laut atau kapten pilot pesawat udara, merampas secara melawan hukum, atauyang melawan hukum dari salah satu perbuatan yang ditentukan: kejahatan terhadap hukum mengenai obat obat berbahaya atau narkotika, membantu, ikut sertaekstradisi dapat juga diberikan berdasarkan kebijaksanaan negara yang diminta atas perbuatan atau keadaan lain yang merupakan suatu kejahatan jika kejahatan itu, menurut hukum kedua negara pihak, adalah salah satu kejahatan yang ekstradisinya dapat diberikan. menurut ini dalam menentukan apakah suatu kejahatan adalah kejahatan terhadap hukum kedua negara pihak (a) tidak akan menjadi masalah apakah hukum negara pihak menempatkan perbuatan atau keadaan yang merupakan kejahatan tersebut dalam golongan kejahatan yang sama atau menamakan kejahatan tersebut dengan istilah yang sama, (b) keseluruhan perbuatan atau keadaan yang diungkapkan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya akan dipertimbangkan dan tidak akan menjadi masalah apakah menurut hukum negara negara pihak unsur unsur utama dari kejahatan itu berbeda. men ny) wap presiden republik indonesia ekstradisi. ekstradisi dapat diberikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini tanpa mengindahkan waktu dilakukannya kejahatan yang bertalian dengan permintaan ekstradisi itu, dengan syarat bahwa jika kejahatan itu dilakukan sebelum perjanjian ini berlaku, perbuatan tersebut pada saat itu merupakan kejahatan terhadap hukum kedua negara pihak. klausul wilayah menurut perjanjian ini wilayah negara pihak adalah (a) wilayah berdasarkan kedaulatan negara pihak dan laut yang berbatasan dengannya dimana negara pihak melaksanakan kedaulatannya sesuai dengan konvensi hukum laut perserikatan bangsa bangsa (b) laut yang berbatasan lainnya dan landas kontinen dimana negara pihak melaksanakan hak hak berdaulat atau hak hak lainnya menurut konvensi hukum laut perserikatan bangsa bangsa tetapi hanya dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak hak berdaulat dan hal hak lainnya tersebut: (c) kapal dan pesawat udara milik atau terdaftar negara pihak jika kapal tersebut berada laut bebas atau jika pesawat udara tersebut sedang dalam penerbangan pada saat perbuatan atau keadaan yang merupakan kejahatan yang dimintakan ekstradisinya, dilakukan. menurut perjanjian ini, suatu pesawat udara dianggap sedang dalam penerbangan setiap waktu sejak semua pintu luar ditutup setelah embarkasi sampai saat semua pintu dimaksud dibuka untuk disembarkasi. kejahatan politik seseorang tidak akan diekstradisikan jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya itu merupakan kejahatan politik, atau yang karena keadaan dimana kejahatan yang diduga telah dilakukan atau telah dilakukan itu, merupakan kejahatan yang bersifat politik. nya ny) nat presiden republik indonesia jika. jika timbul persoalan apakah suatu perkara merupakan kejahatan politik atau kejahatan yang bersifat politik, maka keputusan pejabat yang berwenang dari negara yang diminta akan bersifat menentukan. menurut perjanjian ini, menghilangkan atau mencoba untuk menghilangkan nyawa kepala negara atau kepala pemerintahan atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik atau kejahatan yang bersifat politik. ekstradisi warganegara masing masing negara pihak berhak menolak untuk mengekstradisi warganegaranya. jika negara yang diminta tidak mengekstradisi wargadari negara yang diminta untuk penuntutan. untuk maksud ini berkas perkara, informasi dan bukti bukti mengenai kejahatan itu harus diserahkan oleh negara peminta kepada negara yang diminta. dengan tidak mengurangi ketentuan ini, negara yang diminta tidak diwajibkan untuk menyerahkan perkara itu kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan jika pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yurisdiksi. jika pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yurisdiksi, negara yang diminta harus mengekstradisi orang yang dimaksud. non bis idemngadilan yang berwenang, atau telah menjalani hukuman negara yang diminta atau negara ketiga sehubungan dengan perbuatan atau keadaan yang merupakan kejahatan yang dapat dimintakan ekstradisinya. man nat presiden republik indonesia . azas kekhususan il. menurut ini seseorang yang diekstradisikan berdasarkan perjanjian ini tidak akan (a) ditahan atau diadili, atau dibatasi kebebasan pribadinya dengan cara lain, wilayah negara peminta atas kejahatan yang dilakukan sebelum ekstradisinya selain dari kejahatan yang ekstradisinya diberikan atau kejahatan lain yang disebutkan dalam dengan persetujuan negara yang diminta agar orang tersebut ditahan, diadili atau dibatasi kebebasan pribadinya: atau (b) ditahan negara peminta dengan maksud untuk mengekstradinya negara ketiga atas kejahatan yang dilakukan sebelum penyerahannya, kecuali jika negara yang diminta menyetujuinya penahanannya yang demikian itu. permintaan persetujuan dari negara yang diminta berdasarkan ini harus dilengkapi dengan salinan semua pernyataan orang yang diekstradisikan itu mengenai kejahatan yang dimaksud dan dengan dokumen sebagaimana disebutkan dalam sub (a), (e), dan (f) dari mengenai kejahatan yang dimaksud. ini tidak berlaku jika orang tersebut telah mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan negara peminta dan tidak menggunakan kesempatan itu dalam jangka waktu hari setelah pembebasannya atas kejahatan yang menyebabkan orang itu diekstradisikan atau jika orang itu telah kembali lagi wilayah negara peminta setelah meninggalkannya. pengecualian atas tradisi ekstradisi tidak diberikan dalam salah satu dari hal hal sebagai berikut (a) dimana orang yang dicari telah dibebaskan dari tuntutan atau hukuman karena kadaluarsa atau sebab sebab yang sah lainnya sesuai dengan hukum dari salah satu negara pihak sehubungan dengan perbuatan atau keadaan yang merupakan kejahatan yang dimintakan ekstradinya, melanin snn presiden republik indonesia (b) dimana. (b) dimana perbuatan atau keadaan yang merupakan kejahatan yang dimintakan ekstradisinya adalah jenis kejahatan yang berdasarkan hukum negara yang diminta, dianggap sebagai kejahatan yang hanya bertentangan dengan hukum militer, (c) dimana orang yang dimintakan tradisinya layak untuk diadili oleh pengadilan atau mahkamah yang khusus dibentuk untuk mengadili perkaranya atau yang hanya sewaktu waktu, atau berdasarkan keadaan khusus diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut atau yang ekstradisinya dimintakan agar yang bersangkutan menjalani hukuman yangdijatuhkan oleh pengadilan atau mahkamah semacam itu, (d) dimana negara yang diminta mempunyai alasan yang mendasar untuk menduga bahwa permintaan ekstradisi telah dibuat dengan maksud untuk menuntut atau menghukum seseorang berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan atau pandangan politiknya, atau (e) dimana negara yang diminta mempunyai alasan yang mendasar untuk menduga bawa seseorang yang dimintakan ekstradisinya akan menjadi korban penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. ekstradisi dapat ditolak dalam salah satu dari hal hal sebagai berikut (a) dimana suatu penyidikan sedang dalam pelaksanaan atau penuntutan masih sedang dipertimbangkan negara yang diminta sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dimintakan ekstradisinya, (b) dimana negara yang diminta, dengan memperhatikan sifat dari kejahatan dan kepentingan negara peminta, mempertimbangkan dengan melihat keadaan perkara tersebut, termasuk umur, kesehatan atau keadaan pribadi lainnya dari orang yang dimintakan ekstradisinya, ekstradisi orang tersebut adalah tidak adil, bersifat menindas atau tidak sesuai dengan pertimbangan kemanusiaan, (c) dalam hal seseorang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sehubungan dengan suatu kejahatan, dengan hukuman penjara atau bentuk lain hukuman kehilangan kebebasan yang dijatuhkan negara peminta dimana hukuman yang masih dijalaninya kurang dari (enam) bulan, dengan memperhitungkan berat ringannya kejahatan tersebut: nya x1y rat presiden republik indonesia (d) jika. (d) jika pejabat yang berwenang negara yang diminta demi kepentingan umum telah memutuskan untuk membebaskan dari penuntutan orang yang dimintakan ekstradisinya, atau (e) dimana menurut hukum negara yang diminta kejahatan yang dimintakan ekstradisinya itu dianggap telah dilakukan baik seluruhnya atau sebagian negara tersebut. penahanan sementara dalam keadaan mendesak negara pihak dapat menggunakan saluran international criminal police organization untuk melakukan penahanan sementara atas seseorang yang dicari, sementara menunggu disampaikannya permintaan ekstradisi melalui saluran diplomatik. permintaan tersebut harus memuat uraian tentang orang yang dicari, pernyataan yang menyatakan bahwa permintaan ekstradisi akan disampaikan melalui saluran diplomatik, pernyataan mengenai adanya salah satu dokumen yang disebutkan dalam yang memberikan wewenang untuk menahan orang tersebut, pernyataan mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan atau yang telah dijatuhkan atas kejahatan itu, jika diminta oleh negara yang diminta, pernyataan singkat mengenai perbuatan atau keadaan yang diduga merupakan kejahatan. setelah menerima permintaan tersebut negara yang diminta wajib mengambil tindakan tindakan yang diperlukan untuk menjamin penahanan orang yang dicari dan negara peminta secepatnya akan diberitahu mengenai hasil permintaan tersebut. seseorang yang ditahan berdasarkan permintaan tersebut dapat dibebaskan sesudah lewat waktu hari terhitung sejak tanggal penahanannya jika permintaan ekstradisinya yang dilengkapi dengan dokumen yang ditentukan oleh belum diterima. ini tidak akan menghalangi dilaksanakannya tata cara untuk mengekstradisi orang yang dicari itu jika permintaan diterima sesudah itu. melanin nya x1y snn presiden republik indonesia . tata cara ekstradisi dan dokumen yang diperlukan permintaan ekstradisi harus dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui saluran diplomatik. semua dokumen yang diserahkan untuk mendukung permintaan ekstradisi tersebut harus disahkan sesuai dengan ketentuan permintaan ekstradisi harus dilengkapi dengan (a) jika seseorang dakwa melakukan suatu kejahatan surat perintah penahanan, atau salinan surat perintah penahanan atasdibawakan terhadap orang itu yang berhubungan dengan setiap kejahatan, (b) jika seseorang telah dinyatakan bersalah secara absentia dokumen pengadilan atau dokumen lain, atau salinannya, yang memberikan wewenang untuk menahanberhubungan dengan setiap kejahatan yang dibawakan terhadap orang tersebut: (c) jika seseorang telah dipersalahkan atas kejahatan dengan cara lain selain absentia dokumen dokumen yang merupakan bukti mengenai pernyataan bersalahnya dan hukuman yang akan dijatuhkan, fakta bahwa hukuman tersebut dapat segera dilaksanakan, dan sejauh mana hukuman itu belum dilaksanakan, (d) jika seseorang telah dipersalahkan atas kejahatan dengan cara lain selain absentia tetapi tidak dijatuhkan sesuatu hukuman dokumen dokumen yang merupakan bukti mengenai pernyataan bersalah itu dan pernyataan yang menguatkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menjatuhkan hukuman, (e) dalam semua perkara naskah mengenai ketentuan undang undang yang relevan, jika ada, atau dengan pernyataan mengenai hukum yang relevan tentang kejahatan tersebut termasuk ketentuan hukum yang membatasi tata cara pemeriksaan, apabila dimungkinkan, dan dalam perkara manapun, pasaran uap) nat presiden republik indonesia pernyataan tentang ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan atas kejahatan itu: dan (h) dalam. (f) dalam semua perkara uraian yang cermat mungkin mengenai orang yang dicari beserta informasi lain yang dapat membantu membuktikan identitas dan kewarganegaraannya. sejauh yang diijinkan oleh hukum negara yang diminta, ekstradisi dapat dilaksanakan terhadap seseorang berdasarkan ketentuan ketentuan dari perjanjian ini meskipun persyaratan dan ini belum dipenuhi asalkan orang yang dicari tadi menyetujui perintah yang dibuat untuk mengekstradisinya. dokumen dokumen yang diserahkan dalam mendukung permintaan ekstradisi tersebut harus dilengkapi dengan terjemahannya dalam bahasa negara yang diminta. informasi tambahan jika negara yang diminta mempertimbangkan bahwa informasi yang dibutuhkan dalam mendukung permintaan ekstradisi berdasarkan perjanjian ini belum cukup untuk memungkinkan ekstradisi dilaksanakan maka negara tersebut dapat meminta informasi tambahan yang diperlukan dalam waktu sebagaimana yang ditetapkan. jika orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut sedang ditahan dan informasi tambahan yang diperlukan berdasarkan perjanjian ini belum cukup atau belum diterima dalam waktu yang telah ditetapkan, maka orang tersebut dapat dilepaskan dari tahanan. pelepasan orang tersebut tidak akan menghalangi negara peminta untuk membuat permohonan baru untuk mengekstradisi orang tersebut. dimana orang tersebut dilepaskan dari tahanan menurut ini, maka negara yang diminta wajib memberitahu negara peminta mengenai pembebasan tersebut sesegera mungkin. pengesahan dokumen dokumen yang diperlukan untuk mendukung permintaan ekstradisi tersebut dalam setiap tata cara ekstradisi negara yang diminta harus diakui, jika telah disahkan. na3 ny) nya x1y mula presiden republik indonesia menurut. menurut perjanjian ini suatu dokumen yang sah adalah jika (a) dokumen tersebut ditandatangani atau disahkan oleh hakim, magistrat, atau pejabat yang berwenang lainnya atau dari negara peminta,: dan (b) dokumen tersebut dibubuhi cap resmi dari negara peminta atau dari menteri, atau departemen atau kementerian dan negara peminta. penyerahan negara yang diminta segera sesudah suatu keputusan mengenai permintaan ekstradisi dibuat, wajib menyampaikan keputusan tersebut kepada negara peminta melalui saluran diplomatik. jika permintaan disetujui, negara peminta wajib diberitahu mengenai tempat dan tanggal penyerahan. menurut ini negara peminta wajib memindahkan orang tersebut dari negara yang diminta dalam jangka waktu yang layak sebagaimana ditetapkan oleh negara yang diminta dan jika orang tersebut belum dipindahkan dalam jangka waktu tersebut, negara yang diminta dapat menolak ekstradisi untuk kejahatan yang sama tersebut. jika keadaan diluar kekuasaannya tidak memungkinkan negara pihak untuk menyerahkan atau memindahkan orang tersebut untuk diekstradisi, maka negara pihak tersebut wajib memberitahukan kepada negara pihak lainnya. kedua negara akan memutuskan bersama tanggal lain untuk penyerahan tersebut dan ketentuan dan ini diberlakukan. penundaan penyerahan negara yang diminta dapat menunda penyerahan seseorang supaya dapat menuntutnya, atau supaya orang itu dapat menjalani hukuman untuk kejahatan lain open mulapasaran ya wap presiden republik indonesia selain dari kejahatan yang berupa perbuatan atau keadaan yang dimintakan ekstradisinya, dan jika negara yang diminta itu menunda penyerahan, maka negara tersewajib memberitahukan hal itu kepada negara peminta. . penyerahan barang bila ekstradisi orang tersebut dikabulkan, negara yang diminta, sepanjang ketentuan hukumnya mengijinkan dan sesuai dengan hak hak pihak ketiga, wajib menyita dan menyerahkan barang, atas permintaan dari negara peminta, (a) yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian kejahatan itu: atau (b) yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan tersebut. barang yang disebut dalam ini dapat diserahkan sekalipun ekstradisi yang telah disetujui tidak dapat dilaksanakan karena kematian orang yang diminta penyerahannya atau karena melarikan diri. jika barang tersebut dapat disita atau dirampas dalam wilayah negara yang diminta maka negara tersebut dapat, dalam hubungannya dengan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, menahannya untuk sementara atau menyerahkannya dengan syarat bahwa barang itu akan dikembalikan. setiap hak yang mungkin diperoleh negara yang diminta atau pihak ketiga atas barang tersebut wajib dijamin. jika hak hak itu ada, barang tersebut wajib dikembalikan tanpa biaya kepada negara yang diminta secepat mungkin sesudah pemeriksaan pengadilan selesai jika negara itu memintanya. permintaan berganda bila permintaan permintaan diterima dari dua negara atau lebih untuk mengekstradisikan orang yang sama baik untuk kejahatan yang sama, maupun untuk kejahatan yang berbeda, negara yang diminta wajib menentukan kepada negara mana orang itu harus diekstradisikan dan harus memberitahu negara peminta mengenai keputusannya. dalam menentukan kepada negara mana seseorang akan diekstradisi, negara yang diminta wajib memperhatikan semua keadaan yang berkaitan dan, terutama, mulan pin ya ny) wat presiden republik indonesia mengenai (a) jika. (a) jika permintaan permintaan tersebut mengenai kejahatan kejahatan yang berada, berat ringannya kejahatan itu secara relatif', (b) waktu dan tempat masing masing kejahatan itu dilakukan, (c) masing masing tanggal permintaan tersebut, (d) kewarganegaraan dari orang tersebut, (e) tempat biasanya orang tersebut berdiam: dan (kemungkinan ekstradisi yang berikutnya negara lain. transit il. dimana seseorang harus diekstradisi untuk suatu kejahatan oleh negara ketiga negara pihak melalui wilayah negara pihak lainnya, maka negara pihak yang disebutkan pertama wajib meminta negara pihak lain untuk memberikan ijin transit bagi orang tersebut untuk melalui wilayahnya. setelah menerima permintaan tersebut, negara yang diminta wajib memenuhinya kecuali jika ada alasan yang dapat diterima untuk menolak. ijin transit orang tersebut menurut hukum negara yang diminta, harus mencakup ijin penahanan orang tersebut selama transit. dimana seseorang ditahan menurut ini, maka negara pihak yang dalam wilayahnya orang tersebut ditahan dapat memerintahkan agar orang itu dilepaskan jika pengangkutan orang bersangkutan belum diteruskan dalam waktu yang layak. negara pihak kemana orang itu harus diekstradisikan wajib membayar kembali kepada negara pihak lain utuk setiap biaya yang dikeluarkan oleh negara pihak lain itu sehubungan dengan transit tersebut. man wat presiden republik indonesia . biaya biaya il. negara yang diminta harus membuat pengaturan yang diperlukan dan memenuhi biaya dari setiap proses permintaan ekstradisi yang timbul dan dengan cara lain wajib mewakili kepentingan negara peminta. negara yang diminta wajib menanggung biaya biaya yang dikeluarkan wilayahnya dalam penahanan orang yang dimintakan esktradisinya tersebut, dan biaya hidup orang tersebut dalam tahanan sampai diserahkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh negara peminta. negara peminta wajib menanggung biaya biaya yang dikeluarkan untuk membawa orang tersebut dari wilayah negara yang diminta. amandemen perjanjian ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis antara negara negara pihak. mulai berlakunya dan berakhirnya perjanjian il. perjanjian ini mulai berlakumereka untuk mulai berlakunya perjanjian ini telah dipenuhi. masing masing negara pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis pada setiap waktu dan berakhir berlakunya pada hari keseratus delapan puluh setelah hari pemberitahuan itu diajukanani perjanjian ini. man wat presiden republik indonesia dibuat. dibuat dalam rangkap dua jakarta pada tanggal dua puluh dua bulan april dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris, semua naskah sama sama sahnya. untuk indonesia, untuk australia, ttd. ttd. ali alatas philip flood man na3 numum pembangunan hukum nasional yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional,tersebutkemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi dan komunikasi memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara negara lainnya. hal ini telah dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana, dalam upaya meloloskan diri dari tuntutan, dakwaan dan pelaksanaan hukuman dari negara tempat seorang melakukan tindak pidana. menyadari kenyataan ini, pemerintah republik indonesia dan australia mengadakan perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani jakarta pada tanggal april open presiden republik indonesia perjanjian. perjanjian ekstradisi antara pemerintah republik indonesia dan australia tersebut bertujuan meningkatkan kerjasama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yaitu, dengan cara mencegah lolosnya pelaku tindak pidana dari tuntutan dakwaan dan pelaksanaan hukuman. lolosnya tersangka, terdakwa, dan terpidana dari tuntutan hukuman, dakwaan dan pemidanaan, dapat melukai perasaan keadilan korban pelaku tindak pidana beserta keluarganya dan masyarakat, negara tempat tindak pidana dilakukan. selain itu, lolosnya pelaku tindak pidana tersebut dapat merugikan secara material. hal ini terutama terjadi pada tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan. dengan perjanjian ekstradisi tersebut diharapkan hubungan dan kerjasama yang lebih baik antara kedua negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan dapat ditingkatkan. perjanjian ekstradisi atau terpidana bagi kedua pihak, terutama dalam hal tindak pidana yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum dalam menanggulangi lolosnya pelaku tindak pidana dari indonesia luar negeri atau sebaliknya, indonesia telah memiliki undang undang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi, antara lainnya ny)bagian bagian terpenting dari perjanjian ini meliputi hal hal sebagai berikut kejahatan yang dapat diekstradisikan. dalam perjanjian ini ditegaskan bahwa kejahatan kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum indonesia ataupun hukum australia dengan hukuman penjara minimal satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat. jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan berjumlah (tiga puluh tiga) jenis kejahatan. dianutnya sistem bahwa tindak pidana yang dapat diekstradisikan haruslah merupakan tindakan yang diklasifikasikan tindak pidana kedua negara merupakan pelaksanaan asas kriminalitas ganda (double originality). kejahatan yang berlatar belakang politik. apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan yang berlatar belakang politik atau bersifat politik, maka pelaku tindak pidana tidak akan diekstradisikan. menghilangkan atau mencoba menghilangkan nyawa kepala negara atau kepala pemerintahan dan keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik karena itu pelakunya dapat diekstradisikan. negara berhak menolak menyerahkan warganegaranya. masing masing negara pihak dalam perjanjian berhak menolak untuk mengekstradisikan warganegaranya. dalam perjanjian ekstradisi ini negara yang diminta untuk melakukan ekstradisi berhak untuk mempertimbangkan apakah akan menyerahkan atau tidak. jika negara yang diminta tidak mengekstradisikan warga negara yang diminta. man presiden republik indonesia pelaku. pelaku tindak pidana yang telah diadili dan diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan. apabila seseorang telah diadili dan diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan oleh pengadilan yang berwenang atau telah menjalani hukuman negara yang diminta atau negara ketiga sehubungan dengan kejahatan yang dimintakan ekstradisinya, maka ekstradisi atas orang itu tidak akan dikenakan. tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. perjanjian ini juga mengatur bahwa ekstradisi tidak akan diberikan terhadap kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kecuali jika negara peminta itu menjamin bahwa hukuman mati tersebut tidak akan dijatuhkan, atau dalam hal hukuman mati telah dijatuhkan, hukuman mati tersebut tidak akan dilaksanakan. tata cara ekstradisi. ekstradisi akan ditempuh dengan cara negara peminta mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara yang diminta. permintaan harus tertulis dan disampaikan melalui saluran diplomatik disertai dokumen dokumen otentik yang diperlukan. apabila permintaan atas orang yang sama datang dari dua negara atau lebih maka negara yang diminta harus menentukan kepada negara mana ekstradisi itu akan dilakukan. berlakunya perjanjian. perjanjian akan mulai berlaku (tiga puluh)untuk mulai berlakunya perjanjian ini telah dipenuhi. masing masing negara pihak dapat mengakhiri berlakunya perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya yang akan berlaku efektif (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan tersebut diberikan. man mula presiden republik indonesia il. . ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor rat presiden republik indonesia perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan australia republik indonesia dan australia, berhasrat untuk mengadakan kerjasama yang lebih efektif antara kedua negara dalam memberantas kejahatan dan terutama, mengatur dan meningkatkan hubungan antara mereka dalam masalah ekstradisi. telah menyetujui hal hal sebagai berikut kewajiban untuk mengekstradisi masing masing negara pihak sepakat untuk saling mengekstradisi, menuntut ketentuan perjanjian ini, setiap orang yang dicari untuk penuntutan atau penjatuhan atau pelaksanaan hukuman negara peminta atas suatu kejahatan yang dapat diekstradisi. jika kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah dilakukan luar wilayah negara peminta, ekstradisi harus diberikan, menurut ketentuan perjanjian ini, jika orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warganegara negara peminta. jika orang yang dimintakan ekstradisinya sehubungan dengan kejahatan tersebut bukan warganegara peminta, maka negara yang diminta dapat, atas kebijaksanaannya, memberikan ekstradisi. kejahatan yang dapat diekstradisikan menurut ketentuan perjanjian ini, seseorang dapat diekstradisikan atas perbuatan atau keadaan yang merupakan salah satu dari kejahatan kejahatan yang tersebut bawah ini dengan ketentuan bahwa kejahatan itu dapat dihukum menurut hukum kedua negara pihak dengan hukuman penjara minimal satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat main nat presiden republik indonesia pembunuhan. pembunuhan berencana, pembunuhan, kejahatan yang menyebabkan kematian orang: kejahatan terhadap hukumtindakan bunuh diri, dengan maksud jahat danmaksud membunuh atau menyebabkan luka berat, perkosaan atau penyerangan seks, perbuatan cabul dengan kekerasan, memberi sarana, atau memperjualbelikan wanita atau orang muda dengan maksud amoral, hidup dari hasil pelacuran: setiap kejahatan lain terhadap hukum mengenai pelacuran, digali, penculikan, melarikan wanita, memenjarakan secara tidak sah, perdagangan budak: mencuri, menelantarkan, menawarkan atau menahan anak secara melawan hukum: kejahatan terhadap hukum mengenai penyuapan, |
main mula presiden republik indonesia undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pasar modalterciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang undang dasar bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat, bahwa agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak pihak yang melakukan kegiatan pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan, bahwa sejalan dengan hasil hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonompandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, dipandang perlu membentuk undang undang tentang pasar modal, mengingat :. men nya ny)sar modal. babi ketentuan umum dalam undang undang. man pkn yaa nya x1y wat presiden republik indonesia rencanauntuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. paragraf peraturan bursa efek dan satuan pemeriksa bursa efek wajib menetapkdan hal hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek. tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh bursa efek..man ya nat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas oleh karena efek yang disimpan atau dicatat pada rekening efek bukan merupakan harta kustodian, efek tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh kreditur kustodian. dalam hal kustodian mengalami kepailitan, semua efek yang dititipkan pada kustodian tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada pemegang rekening yang bersangkutan. bentuk perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ini dapat berupa surat yang ditandatangani atau bentuk perintah lainnya sesuai dengan kontrak yang dibuat antara kustodian dan pemegang rekening. oleh karena efek dalam rekening efek dititipkan dan diadministrasikan pada kustodian, sudah sepatutnya pemegang rekening perlu mendapat perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan kustodian, antara lain karena: hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan, keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan, atau cc. kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa dividen, bunga, atau hak hak lain atas harta dalam penitipan. . pengecualian dalam ini diperlukan, antara lain untuk memungkinkan pelaksanaan penerapan sistem perdagangan efek, kliring, penjaminan dan penyelesaian atas transaksi bursa, serta penyimpanan efek, mana lembaga lembaga yang terkait saling memerlukan keterangan mengenai rekening efek. untuk maksud tersebut, bursa efek dan lembaga kliring dan yen nat presiden republik indonesia penjaminan perlu diberisamping itu, dalam rangka penyelenggaraan daftar pemegang efek dan pembagian hak hak yang berkaitan dengan efek, termasuk dividen, biro administrasi efek juga perlu diberikanketentuan ini juga diperlukan agar bapepam dapat melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam undang undang ini. ketentuan dalam ini menegaskan bahwa walaupun pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dapat memperoleh keterangan mengenai rekening efek nasabah kustodian atau pihak terafiliasinya tidak berarti bahwa keterangan tersebut dapat diberikan kepada pihak lain dengan bebas. keterangan mengenai rekening efek dimaksud hanya dapat diberikan kepada pihak lain semata mata dalam pelaksanaan fungsinya. sebagai contoh, biro administrasi efek menerima keterangan mengenai rekening efek nasabah dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian, kemudian biro administrasi efek meneruskannya kepada emiten untuk menentukan pemegang saham yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham. pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh kepala kepolisian republik indonesia, jaksa agung, dan ketua mahkamah agung untuk memperoleh keterangan mengenai rekening efek. . cukup jelas man n13 ny) nw) mula presiden republik indonesiapenyediaan sarana, persyaratan tenaga ahli, cc. persyaratan permodalan, dan tata cara pengajuan permohonan izin. cukup jelas cukup jelas oleh karena efek bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan utang yang sifatnya sepihak dan para pemegangnya tersebar luas, maka untuk mengurus dan mewakili mereka selaku kreditur, perlu dibentuk lembaga perwaliamanatan. agar wali amanat dapat mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang tersebut, ditetapkan bank umum sebagai pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan perwaliamanatan karena mempunyai jaringan kegiatan usaha yang luas. namun, untuk mengantisipasi perkembangan pasar modal, dimungkinkan pihak lain, selain bank umum, untuk melakukan kegiatan sebagai wali amanat berdasarkan peraturan pemerintah. kegiatan usaha sebagai wali amanat merupakan salah satu kegiatan bank umum sebagaimana ditetapkansebagai wali amanat. namun, untuk melakukan kegiatan tersebut, bank umum tetap memerlukan pendaftaran bapepam. . yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pendaftaran wali amanat dalam ini adalah ketentuan mengenai, antara lain: persyaratan tenaga ahli, persyaratan permodalan, dan cc. tata cara pengajuan permohonan pendaftaran. men ny) wat presiden republik indonesiaemiten mana wali amanat mempunyai hubungan afiliasisejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara emiten dan wali amanat, wali amanat telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili pemegang efek bersifat utang, tetapi perwakilan tersebut akan berlaku efektif pada saat efek bersifat utang telah dialokasikan kepada para pemodal. dalam hal ini, wali amanat diberi kuasa berdasarkan undang undang ini untuk mewakili pemegang efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang tersebut, termasuk melakukan penuntutan hak hak pemegang efek bersifat utang,imaksud.wali amanat sebagai kreditur atau debitur dari emitenyang dimaksud dengan "penggunaan jasa wali amanat" dalam ini adalah penggunaan jasa wali amanat oleh emiten dalam penerbitan efek yang bersifat utang jangka panjang, seperti obligasi. . yang dimaksud dengan ketentuan yang harus ditetapkan bapepam dalam ini adalah hal hal yang harus dimuat dalam kontrak perwaliamanatan antara emiten dan wali amanat, antara lain mengenai: man ya ny) wat presiden republik indonesia utang pokok dan bunga serta manfaat lain dari emiten, saat jatuh tempo, cc. jaminan (jika ada), agen pembayaran, dan tugas dan fungsi wali amanat. ketentuan dalam ini memberikan hak kepada pemegang efek bersifat utang untuk menuntut ganti rugi kepada wali amanat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemegang efek bersifat utang dimaksud. larangan sebagaimana dimaksud dalam ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya benturan kepentingan wali amanat selaku wakil pemegang efek bersifat utang dengan kepentingan wali amanat selaku penanggung yang justru wajib memenuhi kewajiban emiten terhadap pemegang efek bersifat utang dalam hal terjadi wanprestasi oleh emiten. yang dimaksud dengan "penyelesaian pembukuan" (book entry settlement) dalam ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek dari rekening efek yang satu dan menambahkan efek dimaksud pada rekening efek yang lain pada kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik. peralihan hak atas efek terjadi pada saat penyerahan efek atau pada waktu efek dimaksud dikurangkan dari rekening efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening efek yang lain. yang dimaksud dengan penyelesaian fisik dalam ini, adalah penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan langsung oleh setiap perantara pedagang efek yang melakukan transaksi, berdasarkan serah terima fisik warkat efek. yang. yang dimaksud dengan cara lain dalam ini antara lain adalah: penyelesaian transaksi bursa secara langsung pada daftar pemegang efek tanpa melalui rekening efek pada kustodian, penyelesaian transaksi bursa secara internasional atau melalui negara lain: nya x1y mula presiden republik indonesia penyelesaian transaksi bursa secara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan masa datang sesuai dengan perkembangan teknologi: dan penyelesaian transaksi bursa lain yang wajib dilaksanakan apabila terdapat peraturan perundang undangan baru. setiap transaksi bursa wajib diselesaikan oleh para pihak yang melakukan transaksi bursa karena merupakan transaksi yang saling terkait dari waktu waktu. transaksi yang terjadi sebelumnya merupakan dasar bagi transaksi berikutnya, sehingga pembatalan transaksi bursa sebelumnya akan mempengaruhi transaksi bursa berikutnya. oleh karena itu, lembaga kliring dan penjaminan wajib menjamin penyelesaian transaksi bursa dengan merealisasikan pemenuhan hak dan kewajiban masing masing anggota bursa efek yang melakukan transaksi bursa. oleh karena kegiatan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian merupakan satu kesatuan kegiatan yang saling berkaitan mulai dari kegiatan transaksi sampai dengan penyelesaian transaksi, ketiga lembaga dimaksud wajib menjamin terlaksananya kegiatan tersebut secara efisien dan aman. untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut, ketiga lembaga dimaksud wajib membuat kontrak tertulis diantara mereka, antara lain memuat penentuan waktu dan tahap tahap penyelesaian transaksi, jumlah dan cara pemenuhan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh anggota bursa efek, dan penentuan biaya transaksi dan penyelesaian transaksi. cukup jelas cukup jelas . main wat presiden republik indonesia ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa para pemegang rekening pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian berdasarkan undang undang ini diakui sebagai pemilik efek atau pihak yang berhak atas efek mana kepentingannya diwakili oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan mencatatkan nama lembaga penyimpanan dan penyelesaian tersebut dalam buku daftar pemegang efek emiten. ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa berdasarkan undang undang ini, pemilik atau pihak yang berhak atas efek yang tercatat pada rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah para pemegang rekening pada bank kustodian atau perusahaan efek, meskipun nama yang tercatat pada rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah nama bank kustodian atau perusahaan efek. bank kustodian atau perusahaan efek dalam hal ini mewakili kepentingan pemegang rekening pada bank kustodian atau perusahaan efek dimaksud. ketentuan ini dimaksudkan bahwa berdasarkan undang undang ini keseluruhan pemilik unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah pihak yang memiliki atau berhak atas efek yang termasuk dalam portofolio reksa dana dimaksud. kepemilikan tersebut diwakili oleh bank kustodian dengan mencatatkan nama bank kustodian tersebut dalam buku daftar pemegang efek emiten. bank kustodian dalam hal ini semata mata bertindak selaku wakil dari keseluruhan pemilik unit penyertaan reksa dana dimaksud. konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ini dapat berupa keterangan tertulis atau bentuk lain yang menerangkan jumlah efek yang tercatat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang mewakili kepentingan pemegang rekening atau bank kustodian yang mewakili kepentingan unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. . ketentuan dalam ini mewajibkan lembaga penyimpanan dan open ya wat presiden republik indonesia penyelesaian, bank kustodian, atau perusahaan efek untuk memberikan tanda bukti pencatatan sebagai konfirmasi kepada pemegang rekening dari lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bank kustodian, atau perusahaan efek dimaksud. dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi efek, efek dalam penitipan kolektif dianggap sepadan. dalam hal ini efek dianggap memiliki sifat yang sama dengan uang, misalnya apabila seseorang hendak mencairkan uang dari rekeningnya pada bank, maka yang bersangkutan tidak dapat menuntut atau mensyaratkan kepada bank agar uang yang dicairkan tersebut adalah fisik uang yang dahulu disetorkan nasabah tersebut kepada bank. dengan demikian, pemegang rekening efek tidak dapat menuntut pemilikan suatu efek berdasarkan nomor, seri, atau ciri ciri tertentu dari efek. pemegang rekening hanya dapat menuntut berdasarkan jumlah, jenis, dan kelas efek. cukup jelas walaupun lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bank kustodian tercatat dalam buku daftar pemegang efek emiten, pemegang rekening pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bank kustodian dapat menginstruksikan lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bank kustodian agar namanya atau pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dicatat dalam buku daftar pemegang efek emiten. lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bank kustodian yang menerima instruksi tersebut wajib melaksanakannya dengan memerintahkan emiten agar mencatatkan nama pihak tersebut atau pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dalam buku daftar pemegang efek emiten. emiten yang menerima instruksi tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ini. . man wat presiden republik indonesia ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa efek yang dimasukkan dalam penitipan kolektif adalah efek yang baik dalam arti bebas dari permasalahan, termasuk dari gugatan pihak mana pun yang menyatakan berhak atas efek dimaksud. hal ini diperlukan agar efek yang masuk dalam penitipan kolektif benar benar efek yang siap untuk diperjualbelikan. efek yang hilang atau musnah dianggap efek yang bermasalah, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam penitipan kolektif. namun, kemungkinan dapat terjadi bahwa efek yang hilang atau musnah tersebut dimiliki oleh pihak dan tidak dialihkan kepada pihak lain serta pihak tersebut dapat membuktikan bahwa efek tersebut adalah milik sendiri. dalam hal ini, emiten dapat menerima pencatatan efek dimaksud dalam penitipan kolektif dan mengambil alih tanggung jawab terhadap pencatatan efek dimaksud dalam penitipan kolektif. efek yang dianggap efek yang tidak bebas untuk ditransaksikan. atas dasar itu, efek tersebut tidak dapat dimasukkan dalam penitipan kolektif berdasarkan ketentuan ini. oleh karena dana dan atau efek dalam rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian merupakan milik dari pemegang rekening, pemegang rekening yang bersangkutan dapat menarik dana dan atau efek tersebut sewaktu waktu berdasarkan ketentuan ini. dengan pemblokiran, pembekuan, atau penjaminan atas rekening efek berarti bahwa dana dan atau efek yang terdapat dalam rekening efek tersebut tidak dapat ditarik atau dimutasikan. atas dasar itu, apabila terdapat permintaan untuk menarik atau memutuskan dana dan atau efek dalam rekening efek dimaksud, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dapat menolak permintaan tersebut. cukup jelas . open mula presiden republik indonesia oleh karena pemegang rekening adalah pihak yang memiliki atau berhak atas rekening efek, sudah dengan sendirinya pihak tersebut mempunyai hak suara atas efek yang tercatat dalam rekening efek yang bersangkutan. untuk itu berdasarkan ketentuan ini ditegaskan bahwa pemegang rekening adalah pihak yang berhak untuk hadir dan memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang efek walaupun efek tersebut tercatat. fungsi lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan bank kustodian dalam hal ini adalah selaku kustodian yang mewakili kepentingan pemegang rekening. ketentuan dalam ini dimaksudkan untuk menjamin agar hak pemegang rekening berupa dividen, bunga, saham bonus, atau hak lain dapat segera diterima oleh pemegang rekening yang bersangkutan. hal ini diperlukan untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul yang diderita oleh pemegang rekening akibat keterlambatan penyerahan hak dimaksud. ketentuan dalam ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemegang rekening sewaktu waktu dapat meminjamkan atau menjadikan efek yang tercatat dalam rekening efek tanpa mengeluarkan efek tersebut dari penitipan kolektif. hal ini diperlukan agar peminjaman atau penjaminan efek itu terlaksana dengan aman dan efisien. peminjaman atau penjaminan efek dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh pemegang rekening kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bank kustodian yang menerangkan jumlah, jenis efek yang dipinjamkan atau dijadikan, pihak yang menerima pinjaman atau penjaminan, dan persyaratan peminjaman atau penjaminan. yang dimaksud dengan "ketentuan mengenai penitipan kolektif dalam ini adalah ketentuan mengenai hal hal yang wajib dimuat dalam anggaran dasar emiten, antara lain: kesepakatan efek, kewajiban untuk menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bank kustodian, hak suara, hak atas dividen, dan hak hak lain yang dimiliki oleh pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif: dan pengalihan kepemilikan dalam penitipan kolektif. ketentuan. men mn) n4z nya ny) wa! a3: presiden republik indonesia . bursa efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi anggota bursa efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat. peraturan yang wajib dibuat oleh bursa efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan bapepam. (l) bursa efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek. pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris bursa efek, dan bapepam tentang masalah masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan efek anggota bursa efek atau bursa efek yang bersangkutan. bursa efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh bapepam. open n1 nat presiden republik indonesia ketentuan mengenai penitipan kolektif diperlukan agar pemegang efek, khususnya pemegang saham, secara jelas mengetahui dan dapat melaksanakan hak haknya atas efek yang tercatat dalam penitipan kolektif. cukup jelas huruf akuntan adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri dan terdaftar bapepam. huruf konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar bapepam. huruf penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar bapepam. huruf notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar bapepam. huruf ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan diperlukannya jasa profesi lain untuk memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal masa mendatang dan terdaftar bapepam.maka kegiatan profesi tersebut pasar modal perlu diawasi dengan kewajibannya mendaftar bapepam. man n4z nat presiden republik indonesia . yang dimaksud dengan persyaratan dan tata cara pendaftaran dalam ini adalah ketentuan mengenai, antara lain: persyaratan sarana dan prasarana, persyaratan kualifikasi pendidikan, cc. persyaratan izin profesi bagi profesi yang memerlukan izin dari instansi yang berwenang, dan tata cara pengajuan permohonan pendaftaran. karena izin profesi merupakan salah satu persyaratan pendaftaran bapepam, maka apabila izin profesi tersebut dicabut, dengan sendirinya pendaftaran bapepam menjadi batal. cukup jelas dalam hal tertentu profesi penunjang pasar modal dapat memberikan lebih dari satu jenis jasa. demikian juga halnya satu jenis jasa dapat diberikan yang sifatnya berulang ulang berdasarkan penugasan secara periodik. selanjutnya pemberian jasa dimaksud dapat diberikan kepada satu pihak atau lebih. dalam hal pencabutan pendaftaran berhubungan dengan pemberian salah satu jenis jasa kepada pihak tertentu atau pemberian jasa pada salah satu periode kepada pihak tertentu, bapepam dapat melakukan pemeriksaan atas jasa lain atau jasa yang diberikan untuk periode lainnya, baik untuk pihak tersebut maupun pihak lainnya. yang dimaksud dengan jasa lain dalam ini adalah jasa yang bukan menjadi penyebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan atas jasa lain dimaksud diperlukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian tentang dampak yang mungkin timbul akibat dari pembatalan tersebut. cukup jelas main ny) nat presiden republik indonesia . kode etik dan standar profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada nasabahnya, dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap profesi penunjang pasar modal untuk menaatinya. namun, dalam hal kode etik dan standar profesi dimaksud bertentangan dengan undang undang ini dan peraturan pelaksanaannya, profesi penunjang pasar modal harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. hal ini penting untuk melindungi kepentingan para pemodal. ketentuan ini dimaksudkan agar pendapat atau penilaian yang diberikan oleh profesi penunjang pasar modal dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa profesi penunjang pasar modal tersebut dan atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar. ketentuan tentang kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam jangka waktu (tiga) hari dimaksudkan agar bapepam dapat mengetahui hal tersebut sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat pemodal. pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada bapepam dalam ini adalah penyampaian informasi secara rahasia tentang adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannyapemberitahuan dimaksud wajib disampaikan kepada bapepam secara tertulis. yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam ini adalahmeskipun pengaturan suatu hal tertentu sudah diatur dalam standar akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tetapi apabila belum mencakup hal hal yang dibutuhkan pasar modal seperti dalam rangka man ya ny) rat presiden republik indonesia memenuhi asas keterbukaan, bapepam dapat menetapkan ketentuan mengenai hal tersebut secara khusus untuk melindungi kepentingan publik. . kegiatan penawaran umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat. untuk itu, kepentingan masyarakat yang akan menanamkan dananya pada efek perlu mendapatkan perlindungan. oleh karena itu, setiap pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui penawaran umum diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada bapepam dan penawaran umum tersebut baru dapat dilakukan setelah pernyataan pendaftaran dimaksud efektif. pengecualian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diperlukan mengingat pembinaan, pengaturan, dan pengawasan efek dimaksud dalam huruf huruf dan huruf ini dilaksanakan oleh instansi lain. khusus untuk penawaran efek yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah indonesia, ketentuan juga tidak berlaku mengingat pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan atau menjamin efek dimaksud memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kewajiban dalam penerbitan efek tersebut. sedangkan pengecualian terhadap efek lain yang ditetapkan oleh bapepam dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penerbitan efek yang oleh karena satu dan lain hal harus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan ini, pemodal mempunyai kesempatan memahami isi prospektus sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasinya. cukup jelas yang dimaksud dengan sendiri sendiri maupun bersama sama dalam ini adalah bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu penjamin pelaksana emisi efek, pemodal dapat menuntut ganti rugi kepada satu atau lebih penjamin pelaksana emisi efek apabila terjadi kerugian yang diderita pemodal akibat kelalaian para penjamin pelaksana emisi efek termaksud. main nya ny) wat presiden republik indonesia cukup jelas . untuk melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik, perusahaan yang bersangkutan wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran. ketentuan ini dimaksudkan agar emiten memperoleh kepastian bahwa dalam hal pernyataan pendaftaran yang disampaikannya kepada bapepam telah lengkap dan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, apabila bapepam tidak melakukan sesuatu, pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efektif dengan sendirinya pada hari ke (keempat puluh lima). cukup jelas dalam hal bapepam meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari emiten atau perusahaan publik, penghitungan waktu untuk efektifnya pernyataan pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya tambahan informasi atau perubahan dimaksud. terdapat kemungkinan bahwa pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada bapepam belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan sehingga efektifnya pernyataan pendaftaran akan melebihi jangka waktu (empat puluh lima) hari. dalam hal ini, bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. pernyataan pendaftaran baru dapat dinyatakan efektif apabila: perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta oleh bapepam telah dipenuhi: dan perubahan dan atau tambahan informasi dimaksud telah memenuhi persyaratan. men snn presiden republik indonesia cukup jelas . bapepam tidak melakukan penilaian atas kualitas efek yang ditawarkan. keputusan untuk melakukan investasi sepenuhnya ada pada pemodal. rencana pencatatan efek bursa efek merupakan salah satu hal penting yang dijadikan dasar pertimbangan keputusan untuk melakukan investasi oleh pemodal. oleh karena itu, apabila janji tersebut tidak dapat dipenuhi, penawaran umum tersebut menjadi batal demi hukum dan emiten serta penjamin emisi efek wajib mengembalikan uang pesanan efek kepada pemesan. yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara penyampaian pernyataan pendaftaran dalam ini adalah ketentuan mengenai, antara lain: persyaratan tentang jenis dokumen yang termasuk dalam pernyataan pendaftaran, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan penawaran umum, dan tata cara penyampaian pernyataan pendaftaran. prospektus merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka penawaran umum. oleh karena itu, informasi yang terkandung dalamnya harus memuat hal hal yang benar benar menggambarkan keadaan emiten yang bersangkutan sehingga keterangan atau informasi dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya.ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya pihak pihak yang ka) na3 nya ny) nat presiden republik indonesia menggunakan keterangan yang tidak benar dengan menyebutkan bahwa bapepam telah memberikan persetujuan, izin, pengesahan, penelitian, atau penilaian atas berbagai segi keunggulan suatu efek dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat agar membeli efek yang ditawarkan. . yang dimaksud dengan "ketentuan mengenai prospektus dalam ini, antara lain mengenai bentuk dan isi prospektus. prospektus tersebut sekurang kurangnya memuat: uraian tentang penawaran umum, tujuan dan penggunaan dana penawaran umum, cc. analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan, risiko usaha: data keuangan, keterangan dari segi hukum, informasi mengenai pemesanan pembelian efek: dan keterangan tentang anggaran dasar. ketentuan dalam ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh keterangan atau informasi yang sebenarnya mengenai emiten yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. yang dimaksud dengan ketentuan tentang persyaratan pengumuman dalam ini, antara lain mengenai: nama emiten, jenis efek yang ditawarkan, jenis industri emiten, nama dan alamat agen penjualan (jika ada), dan nama dan alamat penjamin emisi efek (jika ada). cukup jelas tanggung jawab masing masing profesi penunjang pasar modal terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka pernyataan man mula presiden republik indonesia pendaftaran. oleh karena itu, pemodal hanya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau penilaian yang diberikan profesi penunjang pasar modal. . penjamin pelaksana emisi efek atau profesi penunjang pasar modal tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila penjamin pelaksana emisi efek atau profesi penunjang pasar modal tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapatnya secara profesional, dalam arti pekerjaannya telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip prinsip dan kode etik masing masing profesi, dan pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen. selain itu, penjamin pelaksana emisi efek atau profesi penunjang pasar modal telah melakukan langkah langkah konkret yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam pernyataan pendaftaran. cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan hak memesan efek terlebih dahulu dalam ini adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain. untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh emiten disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama, bapepam dapat mewajibkan emiten man nat presiden republik indonesia untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang saham independen. . yang dimaksud dengandalam ini adalah ketentuan mengenai, antara lain: bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu: dokumen dokumen yang wajib disampaikan dalam pernyataan pendaftaran tersebut: bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu: dan tata cara pelaksanaan penentuan forum dan suara dalam rapat umum pemegang saham untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen. yang dimaksud dengan "penawaran tender dalam ini adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya. yang dimaksud dengan efek bersifat ekuitas dalam penjelasan iningingat penawaran tender melibatkan penawaran untuk membeli efek dari pemegang saham publik yang dapat berakibat berkurangnya jumlah pemegang saham secara signifikan dan ada kemungkinan perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik, pemegang saham publik tersebut perlu memperoleh perlindungan. perlindungan kepada pemegang saham publik tersebut dilakukan terutama agar transaksi penawaran tender dilakukan dengan wajar. kewajaran atas, terutama dalam hal perolehan informasi yang benar tentang rencana penawaran tender yang diusulkan, termasuk penetapan harga, tata cara penjualan efek, serta persyaratan tertentu yang dapat mengakibatkan batalnya penawaran tender dimaksud. main nya ny) rat presiden republik indonesia ketentuan yang dimaksud dalam ini ditujukan untuk melindungi kepentingan pemodal dari praktik yang merugikan pemodal dalam transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, termasuk penyertaan yang melibatkan emiten atau perusahaan publik, dengan mewajibkan emiten atau perusahaan publik dimaksud untuk memenuhi prinsip keterbukaan dan pelaporan yang ditetapkan oleh bapepam. pelaksanaan ketentuan ini dilakukan tanpa mengurangi ketentuan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas. . yang dimaksud dengan laporan dalam ini adalah laporan berkala dan laporan insidental lainnya. oleh karena informasi mengenai emiten atau perusahaan publik mempunyai peranan yang penting bagi pemodal, samping untuk efektivitas pengawasan oleh bapepam, kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi emiten atau perusahaan publik dimaksudkan juga agar informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat. huruf informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan emiten atau perusahaan publik diperlukan oleh pemodal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atas efek. oleh karena itu, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode tertentu kepada bapepam dan laporan tersebut terbuka untuk umum. huruf selain tambahan dari laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf atas, apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan kepada bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat selambat lambatnya pada akhir hari kerja ke (kedua) setelah terjadinya peristiwa yang sifatnya material tersebut. ketentuan dalam ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada bapepam untuk menetapkan persyaratan tertentu mana emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif tidak open nya ny nat presiden republik indonesia bagian. bagian kedua lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian paragraf perizinan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaianlembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian(l). lembaga penyimpanan dan penyelesaian didirikan dengan tujuan sy) nya x1y rat presiden republik indonesia diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan dimaksud, antara lain, berupa penentuan maksimal jumlah pemegang saham dan modal disetor perusahaan publik yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak berarti bahwa perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif tidak wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik. . karena kedudukannya yang penting tersebut, direktur atau komisaris emiten atau perusahaan publik wajib mengungkapkan perubahan kepemilikan efeknya. cukup jelas jangka waktu pelaporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ini dihitung sejak terjadinya transaksi. yang dimaksud dengan "ketentuan dan tata cara penyampaian laporan yang akan diatur oleh bapepam dalam ini, antara lain: bentuk dan isi laporan, pihak yang dapat menandatangani laporan, batas waktu penyampaian laporan: dan tata cara penyampaian laporan. yang dimaksud dengan "informasi dalam ini, antara lain pernyataan pendaftaran termasuk prospektus, permohonan izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan dan pendaftaran profesi, laporan berkala, dan laporan lainnya. man nat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan pengecualian dalam ini, antara lain berupa formula rahasia produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan efek dalam ini adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi bursa efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan efek luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik. . masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek bursa efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. sehubungan dengan itu, ketentuan ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek, antara lain: melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan, atau melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, mana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi efek oleh satu pihak atau beberapa pihak yang bersekongkol sehingga menciptakan harga efek yang semu bursa efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. cukup jelas yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ini, antara lain menyangkut: stabilisasi harga efek dalam rangka penawaran umum sepanjang hal tersebut dicantumkan dalam prospektus, dan penjualan dan pembelian efek oleh perusahaan efek selaku pembentuk pasar untuk rekeningnya sendiri secara terus menerus untuk menjaga likuiditas perdagangan efek. main nat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan orang dalam dalam inicc.atasorang dalam dalam penjelasan huruf adalah informasi material yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum. sebagai contoh penjelasan huruf adalah tuan berhenti sebagai direktur pada tanggal januari. namun demikian tuan masih dianggap sebagai orang dalam sampai dengan tanggal juni pada tahun yang bersangkutan. huruf larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan didasarkan atas pertimbangan bahwa kedudukan orang dalam seharusnya mendahulukan kepentingan emiten, perusahaan publik, atau pemegang saham secara keseluruhan termasuk dalamnya untuk tidak menggunakan informasi orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain. huruf samping larangan tersebut dalam huruf orang dalam dari suatu emiten atau perusahaan publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas efek dari perusahaan lain tersebut, meskipun yang bersangkutan bukan orang dalam dari perusahaan lain tersebut. hal ini karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena kedudukannya pada emiten atau perusahaan publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebut. man ya wat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan "transaksi dalam huruf ini adalah semua bentuk transaksi yang terjadi antara emiten atau perusahaan publik dan perusahaan lain, termasuk transaksi atas efek perusahaan lain tersebut yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. . orang dalam sebagaimana dimaksud dalam dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas efek dari emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan, walaupun orang dalam dimaksud tidak memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain, karena hal ini dapat mendorong pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan efek berdasarkan informasi orang dalam. selain itu, orang dalam dilarang memberikan informasi orang dalam kepada pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan atau penjualan efek. dengan demikian, orang dalam mempunyai kewajiban untuk berhati hati dalam menyebarkan informasi agar informasi tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang menerima informasi tersebut untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. setiap pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam dan artinya, mereka dilarang untuk melakukan transaksi atas efek yang bersangkutan, serta dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas efek tersebut atau memberikan informasi orang dalam tersebut kepada pihak lain yang patut diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan pembelian dan penjualan efek. sebagai contoh perbuatan melawan hukum, antara lain: men nya x1y nat presiden republik indonesia berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri, berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam, dan berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman. sebagai contoh, apabila seseorang yang bukan orang dalam meminta informasi dari emiten atau perusahaan publik dan kemudian memperolehnya dengan mudah tanpa pembatasan, orang tersebut tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam. namun,. namun, apabila pemberian informasi orang dalam disertai dengan persyaratan untuk merahasiakannya atau persyaratan lain yang bersifat pembatasan, terhadap pihak yang memperoleh informasi orang dalam berlaku larangan sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan ini memberi kemungkinan perusahaan efek untuk melakukan transaksi efek semata mata untuk kepentingan nasabahnya karena salah satu kegiatan perusahaan efek adalah sebagai perantara pedagang efek yang wajib melayani nasabahnya dengan sebaik baiknya. dalam melaksanakan transaksi efek dimaksud, perusahaan efek tidak memberikan rekomendasi apa pun kepada nasabahnya tersebut. apabila larangan dalam ini dilanggar, perusahaan efek melanggar ketentuan orang dalam sebagaimana dimaksud dalam dan transaksi efek tertentu yang tidak termasuk dalam transaksi efek sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan peraturan bapepam. sebagai contoh, transaksi efek tertentu sebagaimana dimaksud dalam ini adalah transaksi efek antar orang dalam. sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas terhadap kegiatan pasar modal, bapepam perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. dengan kewenangan ini, bapepam dapat mengumpulkan data, informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan n4z rpr presiden republik indonesia sebagai bukti atas pelanggaran terhadap undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. dalam rangka pemeriksaan, bapepam dapat meminta keterangan dan atau konfirmasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainpun pihak lain apabila dianggap perlu. di. samping itu, bapepam dapat memerintahkan dihentikannya suatu kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, seperti memerintahkan emiten atau perusahaan publik untuk menghentikan pemuatan iklan dalam media massa yang memuat informasi yang menyesatkan. sebaliknya, bapepam dapat memerintahkan dilakukannya suatu kegiatan tertentu apabila dipandang perlu untuk mengurangi kerugian yang timbul dan atau mencegah kerugian lebih lanjut, seperti mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperbaiki iklan yang dimuat dalam media massa. bapepam dapat pula menetapkan syarat dan atau mengizinkan dilakukannya penyelesaian tertentu atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. penyelesaian dimaksud antara lain berupa penyelesaian secara perdata diantara para pihak. data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka pemeriksaan tersebut dapat digunakan oleh bapepam untuk menetapkan sanksi administratif. apabila bapepam menetapkan untuk meneruskan pemeriksaan yang dilakukan tahap penyidikan,hal ini tidak berarti bahwa tindakan penyidikan harus didahului oleh tindakan pemeriksaan. artinya, apabila bapepam berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan dapat mulai dilakukan. yang dimaksud dengan tata cara pemeriksaan dalam ini adalah ketentuan mengenai, antara lain: main wat presiden republik indonesia tata cara penyusunan program pemeriksaan, tata cara pelaksanaan pemeriksaan, dan cc. tata cara pelaporan hasil pemeriksaan. yang dimaksud dengan pegawai bapepam sebagaimana dimaksud dalam ini adalah pegawai negeri sipil lingkungan bapepam. . pelanggaran yang terjadi pasar modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkannya. oleh karena itu, bapepam diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud. tidak semua pelanggaran terhadap undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya bidang pasar modal harus dilanjutkan tahap penyidikan karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau perdagangan efek secara keseluruhan. apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, bapepam dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana. tindakan untuk memulai penyidikan sebagaimana dimaksud dalampenyidikan bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya. penyidik bidang pasar modal adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu open nat presiden republik indonesia lingkungan bapepamtindakan untuk memulai dan menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam hurufketentuan dalam ini menegaskan bahwa untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka bank sehubungan dengan penyidikan, bapepam harus terlebih dahulu memperoleh izin dari menteri. apabila penyidikan tersebut tidak berkaitan dengan keadaan keuangan tersangka bank, bapepam tidak memerlukan izin dari menteri. cukup jelas man n1 mula presiden republik indonesia yang dimaksud dengan aparat penegak hukum lain dalam ini antara lain aparat penegak hukum dari kepolisian republik indonesia, direktorat jenderal imigrasi, departemen kehakiman, dan kejaksaan agung. cukup jelas dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ini, bapepam perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap pihak dimaksud. pihak. pihak yang dimaksud dalam ini adalahbapepam. ketentuan dalam ini berlaku juga bagi sebagaimana dimaksud dalaman mula presiden republik indonesia cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . cukup jelas ini menegaskan bahwa setiap penawaran umum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sesuai dengan ketentuan angka emiten diartikan sebagai pihak yang melakukan penawaran umum sehingga wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada bapepam dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. oleh karena itu, setiap pihak yang bermaksud melakukan penawaran umum wajib memenuhi ketentuan dan apabila dilanggar diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan ini. yang dimaksud dengan pihak dalam ini adalah perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam angka cukup jelas cukup jelas ka) na3 nat presiden republik indonesia menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. lembaga. lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bapepam.lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian adala wajib dimiliki oleh bursa efek. paragraf peraturan lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian lembaga kliring dan penjaminan wajib menetapkan peraturan y (men mn) n4z ny) rat presiden republik indonesia. lembaga. lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib menetapk. penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam dan disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian. peraturan yang wajib ditetapkan oleh lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan bapepam. bab reksa dana bagian kesatu bentuk hukum dan perizinan reksa dana dapat berbentuk: perseroan, atau man mula presiden republik indonesia kontrak investasi kolektif. reksa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat bersifat terbuka atau tertutup. yang dapat menjalankan usaha reksa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari bapepam. reksa. reksa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat dikelola oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. persyaratan dan tata cara perizinan reksa dana sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. pemegang saham reksa dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada reksa dana. dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, reksa dana terbuka wajib membeli saham sahamman nat presiden republik indonesia manajer investasi sebagai pengelola reksa dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali unit penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak. dalam. dalam hal pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali, manajer investasi wajib membeli kembali unit penyertaanbagian kedua pengelolaan pengelolaan reksa dana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. man sy) ny) wat presiden republik indonesia kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan dibuat oleh direksi dengan manajer investasi. kontrak pengelolaan reksa dana terbuka berbentuk kontrak. manajer investasi reksa dana terbuka berbentuk perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bapepam. nilai saham reksa dana terbuka berbentuk perseroan dan nilai unit penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih. reksa dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung. reksa dana dilarang membeli saham atau unit penyertaan reksa dana lainnya. pembatasan investasi reksa dana diatur lebih lanjut oleh bapepam. main ny) nw) wap! presiden republik indonesia semua kekayaan reksa dana wajib disimpan pada bank kustodian. bank kustodian sebagaimana dimaksud dalam dilarang terafiliasi dengan manajer investasi yang mengelola reksa dana. reksa dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya. . kontrak penyimpanan kekayaan reksa dana berbentuk perseroan dibuat oleh direksi reksa dana dengan bank kustodian. kontrak penyimpanan kekayaandalam hal manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. main n4z ny) rat presiden republik indonesia saham reksa dana terbuka berbentuk perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal. pada saat pendirian reksa dana berbentuk perseroan, paling sedikit (satu keseratus) dari modal dasar reksa dana telah ditempatkan dan disetor. pelaksanaan. pelaksanaan pembelian kembali saham reksa dana berbentuk perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham. dana yang digunakan untuk membeli kembali saham reksa dana berbentuk perseroan berasal dari kekayaan reksa dana. (l) reksa dana yang berbentuk perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan. dalam hal reksa dana membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bapepam. bab perusahaan efek, wakil perusahaan efek, dan penasihat investasi bagian kesatu perizinan perusahaan efek man nya x1y rat presiden republik indonesia hubungan antara perusahaan dengefek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari bapepamustodian. mulan nya x1y nat presiden republik indonesia yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari bapepam. perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalamserta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bapepam. pihak.hanya untuk efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan atau dijamin pemerintah indonesia, atau efek lain yang ditetapkan oleh bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan efek. persyaratan dan tata cara perizinan perusahaan efek diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. perusahaan efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. bagian kedua perizinan wakil perusahaan efek yen ya wat presiden republik indonesia yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari bapepam. persyaratan dan tata cara perizinan wakil perusahaan efek diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. . orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai wakil penjamin emisi efek dapat bertindak sebagai wakil perantara pedagang efek. orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi dilarang bekerja pada lebih dari satu perusahaan efek. bagian ketiga perizinan penasihat investasi yang dapat melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari bapepam. persyaratan dan tata cara perizinan penasihat investasi diatur lebih mulan wat presiden republik indonesia lanjut dengan peraturan pemerintah. bagian keempat pedoman perilaku perusahaan efek atau penasihat investasi dilarang: menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah, mengungkapkan. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, cc. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya, merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan perusahaan efek dan penasihat investasi dalam efek tersebut: atau membeli atau memiliki efek untuk rekening perusahaan efek itu sendiri atau untuk rekening pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam penawaran umum dalam hal perusahaan efek tersebut bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan, kecuali pesanan pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya. man sy) nya ny) rat presiden republik indonesia perusahaan efek atau penasihat investasi wajib: mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya, dan membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya. perusahaan efek yang menerima efek dari nasabahnya wajib: menyimpan efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening perusahaan efek, dan menyelenggarakan. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh bapepam. perusahaan efek yang bertindak sebagai perantara pedagang efek dilarang melakukan transaksi atasusahaanusahaan efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut. kean mn) n47 ny) rat presiden republik indonesia penjamin emisi efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi efek sebagaimana dimuat dalam pernyataan pendaftaran. perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek harus mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dengan emiten. . dalam hal perusahaan efek bertindak sebagai manajer investasi dan juga sebagaiuntuk reksa dana, perusahaan efek atau pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari reksa dan. perusahaan efek yang bertindak sebagai manajer investasi atau pihak terafiliasinya dilarang men tae nat presiden republik indonesireksa dana. bab lembaga penunjang pasar modal bagian kesatu kustodian paragraf persetujuan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, atau bank umum yang telah mendapat persetujuan bapepam. persyaratan. persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi bank umum sebagai kustodian diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. paragraf efek yang dititipkan kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening dimaksud. efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. man sy) wat presiden republik indonesia efek yang disimpan atau dicatat pada rekening efek kustodian bukan merupakan bagian dari harta kustodian tersebut.kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. . (l , pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas man nat presiden republik indonesia permintaan pihak pihak yang berperkara,kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing masing. permintaan.bagian kedua open nat presiden republik indonesia biro administrasi efek yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai biro administrasiiro administrasi efek sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. pendaftaran pemilikan efek dalam buku daftar pemegang efek emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek dapat dilakukan oleh biro administrasi efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh emiten dengan biro administrasi efek dimaksud. kontrak. kontrak sebagaimana dimaksud dalam wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban biro administrasi efek dan emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang efek. bagian ketiga wali amanat (l) kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh: mulan ya rat presiden republik indonesia bank umum: dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai wali amanat, bank umum atau pihak lainwali amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. wali amanat dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah. wali amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik dalam maupun luar pengadilan. wali amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara wali amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang efek bersifat utang. penggunaan. penggunaan jasa wali amanat ditentukan dalam peraturan bapepam. emiten dan wali amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bapepam. wali amanat wajib memberikan ganti rugi kepada way pan presiden republik indonesiamenteri adalah menteri keuangan republik indonesiitipan. sy) wat presiden republik indonesia pemegang efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan. wali amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi efek bersifat utang yang sama. babi penyelesaian transaksi bursa dan penitipan kolektif bagian kesatu penyelesaian transaksi bursa penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. lembaga. lembaga kliring dan penjaminan wajib menjamin penyelesaian transaksi bursa. tata cara dan jaminan penyelesaian transaksi bursa sebagaimana dimaksud dalam dan didasarkan pada kontrak antara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. bara way pan presiden republik indonesia untuk menjamin penyelesaian transaksi bursa sebagaimana dimaksud dalam lembaga kliring dan penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa lembaga kliring dan penjaminan. kontrak sebagaimana dimaksud dalam dan penetapan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku setelah mendapat persetujuan bapepam. bagian kedua penitipan kolektif (l) efek dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang bersangkut. apabila efekmaka efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama bank kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari kontrak men wat presiden republik indonesia investasi kolektif tersebut. emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam atau bank kustodian sebagaimana dimaksud dalam sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang efek emiten. lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bank kustodian, atau perusahaan efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek sebagaimana dimaksud dalam dan dalam penitipan kolektif, efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain. (l) kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan efek dalam penitipan kolektif dengan menambah dan mengurangi efek pada masing masing rekening efek. emiten. emiten wajib memutuskan efek dalam penitipan kolektif yang terdaftar menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bank kustodian. men nat presiden republik indonesia emiten wajib menolak pencatatan efek dalam penitipan kolektif apabila efek tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi emiten. emiten wajib menolak pencatatan efek dalam penitipan kolektif apabila efek tersebut. pemegang rekening sewaktu waktu berhak menarik dana dan atau efek dari rekening efeknya pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. lembaga penyimpanan dan penyelesaian dapat menolak penarikan dana dan atau pemutaran efek dari rekening efek sebagaimana dimaksud dalam jika rekening efek dimaksud diblokir, dibekukan, atau dijadikan. pemblokiran rekening efek sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atas perintah tertulis dari bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari kepala kepolisian daerah, kepala kejaksaan tinggi, atau ketua pengadilan tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana. . pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam penitipan kolektif berhak mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang efek. man mp3 yaa wat presiden republik indonesia emiten, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bank kustodian, atau perusahaan efek wajib segera menyerahkan dividen, bunga, saham bonus, atau hak hak lain sehubungan dengan pemilikan efek dalam penitipan kolektif kepada pemegang rekening. efek dalam penitipan kolektif, kecuali efek atas rekening reksa dana, dapat dipinjamkan atau dijadikan. anggaran dasar emiten wajib memuat ketentuan mengenai penitipan kolektif. ketentuan mengenai penitipan kolektif diatur lebih lanjut oleh bapepam. babviii profesi penunjang pasar modal bagian kesatu pendaftaran profesi penunjang pasar modal terdiri dari: akuntan. akuntan, konsultan hukum: man wat presiden republik indonesia penilai: notaris: dan profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. untuk dapat melakukan kegiatan bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modalprofesi penunjang pasar modal ditetapkan dengan peraturan pemerintah. pendaftaran profesi penunjang pasar modal bapepunjang pasar modal bidang pasar modal yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sunjang pasar modal dibatalkan, bapepam dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan pasar modal yang telah diberikan sebelumnya oleh profesi penunjang pasar modal dimaksud untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut. dalam. dalam hal bapepam memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku, bapepam dapat mewajibkan perusahaan yang men mn) mula presiden republik indonesia menggunakan jasa profesi penunjang pasar modal tersebut untuk menunjuk profesi penunjang pasar modal lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud. bagian kedua kewajiban setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing masing sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. dalam melakukan kegiatan usaha bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen. akuntan yang terdaftar pada bapepam yang memeriksa laporan keuangan emiten, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan pihak lain yang melakukan kegiatan bidang pasar modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada bapepam selambat lambatnya dalam waktu (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal hal sebagai berikut: pelanggaran. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam open n1 nat presiden republik indonesia undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya,bagian ketiga standar akuntansi laporan keuangan yang disampaikan kepada bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi bidang pasar modal. babi emiten dan perusahaan publik bagian kesatu pernyataan pendaftaran yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi pihak yang melakukan: penawaran. mapan wat presiden republik indonesia penawaran efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun: penerbitan sertifikat deposito: penerbitan polis asuransi: penawaran efek yang diterbitkan dan dijamin pemerintah indonesia: atau penawaran efek lain yang ditetapkan oleh bapepam. tidak satu pihak pun dapat menjual efek dalam penawaran umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. penjamin pelaksana emisi efek ditunjuk oleh emiten. dalam hal penjamin pelaksana emisi efek lebih dari satu, penjamin pelaksana emisi efek bertanggung jawab, baik sendiri sendiri maupun bersama sama, atas penyelenggaraan penawaran umum. penjamin pelaksana emisi efek dan emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada bapepam. sy) nya x1y nat presiden republik indonesia . setiap perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada bapepam. bagian kedua tata cara penyampaian pernyataan pendaftaran pernyataan pendaftaranbapepdari emiten atau perusahaan publik. dalam hal emiten atau perusahaan publik menyampaikan perubahan atau tambahan informasi, pernyataan pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut. pernyataan pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh bapepam. ptn ka) na3 nya x1y nat presiden republik indonesianyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada badan pengawas pasar modal oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan publik. perseroan dalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam angka ketentuan umum undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatasan mn) nya ny) rat presiden republik indonesia . bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran untuk memastikan bahwa pernyataan pendaftaran memenuhi prinsip keterbukaan. bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu efek. jika dalam pernyataan pendaftaran dinyatakan bahwa efek akan dicatatkan pada bursa efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian pernyataan pendaftaran diatur lebih lanjut oleh bapepam. bagian ketiga prospektus dan pengumuman setiapopen ya wat presiden republik indonesia tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. setiap. setiap pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu efek. ketentuan mengenai prospektus diatur lebih lanjut oleh bapepam. setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material dan atau tidak memuat pernyataan tentang fakta material yang diperlukan agar keterangan yang dimuat dalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. hal hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh bapepam. bat pan presiden republik indonesia .a3 bagian. bagian keempat tanggung jawab atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan jika pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umumsesuai dengan ketentuan undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif penjamin pelaksana emisi efek,ernyataan pendaftaran wajib bertanggung jawab, baik sendiri sendiri maupun bersama sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud. pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah langkah yang cukup untuk memastikan bahwa: pan presiden republik indonesia pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran adalah benar, dan tidak. tidak ada fakta material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam pernyataan pendaftaran yang diperlukan agar pernyataan pendaftaran tersebut tidak menyesatkan. tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat diajukan dalam jangka waktu (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif. setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yangdan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud. pembeli efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi efek dimaksud. pkn way pan presiden republik indonesia .a5 bagian. bagian kelima hak memesan efek terlebih dahulu, benturan kepentingan, penawaran tender, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bapepam dapatbapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila emiten atau perusahaan publik tersebut melakukan transaksi mana kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik tersebut dimaksud.sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh bapepam. setiap pihak yang melakukan penawaran tender man sy) nya x1y snn. presiden republik indonesia untuk membeli efek emiten atau perusahaan publik. . emiten atau perusahaan publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain dan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku. babi pelaporan dan keterbukaan informasibiro administrasi efek, bank kustodian, wali amanat, dan pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari bapepam wajib menyampaikan laporan kepada bapepam. emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala man mula presiden republik indonesia kepada bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat, dan menyampaikan laporan kepada bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat lambatnya pada akhir hari kerja ke (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. emiten. emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bapepam. direktur atau komisarissetiap pihak yang memiliki sekurang kurangnya yo0 (lima keseratus) sahamlaporan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib disampaikan selambat lambatnya (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham emiten atau perusahaan publik tersebut. main n4z n13 ny) nat presiden republik indonesia ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut oleh bapepam. informasi yang wajib disampaikan oleh setiap pihak kepada bapepam berdasarkan ketentuan undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya tersedia untuk umum. pengecualian. pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan oleh bapepam. babi penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung: menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun, turut serta menipu atau mengelabui pihak lain: dan cc. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. kean mn) wat presiden republik indonesia setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek bursa efek. . setiap pihak, baik sendiri sendiri maupun bersama sama dengan pihak lain, dilarang melakukan (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. setiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan: pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan, atau pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan man nya ny) wat presiden republik indonesia tersebut. bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam dan . orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek: emiten atau perusahaan publik dimaksud: atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. orang dalam sebagaimana dimaksud dalam dilarang: mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud, atau memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut dibukanya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. open nat presiden republik indonesia prinsipiniwali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. menteri menetapkan kebijaksanaan umum bidang pasar modal. main nat presiden republik indonesia setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam dan setiap. setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam dan sepanjang informasi tersebut disediakan oleh emiten atau perusahaan publik tanpa pembatasan. perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai emiten atau perusahaan publik dilarang melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik tersebut, kecuali apabila: transaksi tersebut dilakukan bukan atas tunggangannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya, dan perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan. mulan ya nat presiden republik indonesia bapepam dapat menetapkan transaksi efek yang tidak termasuk transaksi efek yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam dan babi pemeriksaan bapepam dapat mengada. dalam. dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bapepam mempunyai wewenang untuk: meminta keterangan dan atau konfirmasi pihak lain apabila dianggap perlu, mewajibkanmemeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milikmaupun milik pihak lain apabila dianggap perlu: dan atauman mula presiden republik indonesiangaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. setiap pegawai bapepam yang diberi tugas atau pihak lain yang ditunjuk oleh bapepam untuk melakukan pemeriksamencapai tujuan bapepam atau jika diharuskan oleh undang undang lainnya. babxiii. babxiii penyidikan (l) dalam hal bapepam berpendapat pelanggaran terhadap undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan bapepamitab undang undang hukum acara pidana. penyidik sebagaimana dimaksud dalam berwenang menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari man nat presiden republik indonesia seseorang tentang adanya tindak pidana bidang pasar modal,asar modal, melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana bidang pasar modal, memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana bidang pasar modalsar modal, melakukan. melakukan pemeriksabidang pasar modalbidang pasar modal, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang pasar modal, dan menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan. dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam bapepam mengajukan permohonan izin kepada menteriman wdalam bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. setiap pejabat pegawai negeri sipil tertentu lingkungan bapepam yang diberi tugas untuk melakukan penyidikuntuk mencapai tujuan bapepam atau jika diharuskan oleh undang undang lainnya. bab xiv. babi sanksi administratif bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggar, persetujuan, atau pendaftaran dari bapepam. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dapamen nat presiden republik indonesia pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftarabak. babak ketentuan pidana setiap pihak yang melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaranpihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izisy) nya x1y wat presiden republik indonesia setiap pihakmanajer investasi dan atau pihak terafiliasinyasetiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan can kun dna presiden republik indonesia bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publikancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku pula bagi pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran dimaksud. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dan adalah pelanggaran. kun presiden republik indonesia tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dan adalah kejahatan. babi ketentuan lain lain setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atasiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. . bapepam dan bank indonesiakustodian dan wali amanat serta kegiatan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh bank umum pasar modal. sy) nya x1y wat presiden republik indonesia babxvii ketentuan peralihan setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai perusahaan publik sebagaimana diatur dalam undang undang ini dan belum menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya undang undang ini wajib memenuhi ketentuan dalam undang undang ini selambat lambatnya (dua) tahun setelah undang undang ini diundangkan. dengan berlakunya undang undang ini, maka:yang baru berdasarkan undang undang ini, semua izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, dan pendaftaran yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang undang ini dinyatakan tetap berlaku, pernyataan. pernyataan pendaftaran dan permohonan izin usaha, persetujuan, dan pendaftaran yang telah diajukan sebelum berlakunya undang undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya undang undang ini, dan kegiatan kliring, penyelesaian transaksi efek, dan penyimpanan efek yang selama ini dilaksanakan oleh satu perusahaan man yaa wat presiden republik indonesia bab ii. bab badan pengawas pasar modal pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh badan pengawas pasar modal yang selanjutnya disebut bapepam. bapepam berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.alam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bapepam berwenang untuk: memberi: izin usaha kepadadan biro administrasi efek, izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil nya x1y snn. presiden republik indonesia berdasarkan izin usaha sebagai lembaga kliring penyimpanan dan penyelesaian tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh bapepam. bab xvisar modal umum pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila dan undang undang dasar pencerminan kehendak ini antara lain dituangkan dalam garis garis besar haluan negara yang menegaskan bahwa sasaran umumbatin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa indonesia yang serba berkeseimbasedangkan bidang ekonomi sasaran pembangunan jangka panjang kedua, antara lain, adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal, dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap. dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara lain berupatatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan bidang pasar modal yang pada saat ini masih didasarkan padaengan lahirnya undang undang tentang pasar modal diharapkan pasar modal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sehingga sasaran pembangunan bidang ekonomi dapat tercapaidalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. ketentuan. tan nya ny) wat presiden republik indonesia ketentuan yang mengatur tentang kegiatan pasar modal yaitutersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam undang undang tersebut tidak mengatur hal hal yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal, yaitu kewajiban pihak pihak dalam suatu penawaran umum untuk memenuhi prinsip keterbukaan, serta terutama ketentuan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum. selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat bidang ekonomi, ditambah lagi dengan globalisasi ekonomi, maka sudah saatnya apabila ketentuan ketentuan tentang kegiatan pasar modal diatur dalam suatu undang undang yang baru, dengan tetap mengacu pada pancasila dan undang undang dasar dalam undang undang ini diatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. oleh karena itu, dalam undang undang ini diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan pihak yang melakukan penawaran umum dan memperdagangkan efeknya pasar sekunder untuk memenuhi prinsip keterbukaan. kegagalan atas kewajiban tersebut mengakibatkan pihak yang melakukan atau yang terkait dengan penawaran umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dan dapat dituntut secara pidana apabila ternyata terkandung unsur penipuan. dalam kaitannya dengan itu, dalam undang undang ini diatur pula kewajiban kewajiban yang melingkupi pihak pihak yang berkaitan dengan penawaran umum seperti penjamin emisi efek, akuntan, konsultan hukum, notaris, penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan undang undang ini. dalam undang undang ini juga diatur tentang adanya sistem perdagangan pasar sekunder agar bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dapat menjalankan fungsi masing masing agar perdagangan dapat dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien. selanjutnya, agar kegiatan pasar modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajaryang ada dalam undang undang ini, maka badan pengawas pasar modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam undang undang ini. kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada kitab undang undang hukum acara pidana. tan sat presiden republik indonesia . demi angka huruf yang dimaksud dalam huruf ini dengan: hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan: suami atau istri, orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat vertikal): kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat vertikal): saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat horizontal), dan suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat horizontal). hubungan keluarga karena keturunan adalah hubungan seseorang dengan: orang tua dan anak (derajat vertikal), kakek dan nenek serta cucu (derajat vertikal): dan saudara dari orang yang bersangkutan (derajat horizontal). huruf yang dimaksud dengan "pegawai dalam huruf ini adalah seseorang yang bekerja pada pihak lain, mana pihak lain tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji secara berkala. huruf sebagai contoh adalah sebagai berikut: tuan menduduki jabatan rangkap sebagai direktur dan komisaris dan atau direktur dan komisaris huruf yang dimaksud dengan "pengendalian dalam huruf ini adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan. sebagai contoman wat presiden republik indonesia tuan a.sebagai contoh,sebagai contoh,huruf sebagai contoh,sebagai contoh,keseratusbadan pengawas pasar modal. sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama adalah sebagai berikut: tuan memiliki (dua puluh keseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh tan sat presiden republik indonesia .y angka . angka cukup jelas angka cukup jelas angka pengertian ini mencakup pula sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek, meskipun sistem dan atau sarana tersebut tidak mencakup sistem dan atau sarana untuk memperdagangkan efek. angka yang dimaksud dengan derivatif dari efek dalam angka ini adalah turunan dari efek, baik efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan waran. yang dimaksud dengan opsi dalam penjelasan angka inyang dimaksud dengan waran dalam penjelasan angka ini angka sebagai contoh, informasi atau fakta material, adalah antara lain informasi mengenai: penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquisition), peleburanusaha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan, pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividend), cc. pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya, perolehan atau kehilangan kontrak penting, produk atau penemuan baru yang berarti, perubahan tahun buku perusahaan, dan perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen, sepanjang informasi tersebutyen ya mula presiden republik indonesia angka . angka penitipan efek sebagaimana dimaksud dalam angka ini termasuk pula penitipan kolektif. yang dimaksud dengan "pemegang rekening" dalam angka ini adalah pihak yang namanya tercatat pada rekening efek berdasarkan kontrak yang dibuat dengan kustodian. pemegang rekening dapat merupakan pemilik atau wakil pemilik efek yang tercatat dalam rekening efek. sebagai contoh, pemilik efek menitipkan efek dalam rekening efek atas namanya pada perusahaan efek. kemudian, perusahaan efek ini menitipkan efek tersebut dalam rekening efek atas nama perusahaan efek dimaksud pada bank kustodian. selanjutnya, bank kustodian menitipkan efek tersebut dalam rekening efek atas nama bank kustodian dimaksud pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. dalam hal ini, bank kustodian tercatat sebagai pemegang rekening pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian selaku wakil substitusi perusahaan efek yang dalam hal ini mewakili pemilik efek. yang dimaksud dengan "rekening efek" dalam penjelasan angka ini adalah catatan yang menunjukkan posisi efek dan dana nasabah pada kustodian. angka yang dimaksud dengan "kliring transaksi bursa" dalam angka ini adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa. yang dimaksud dengan "penjaminan penyelesaian transaksi bursa" dalam angka ini adalah pemberian kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota bursa efek yang timbul dari transaksi bursa. angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka pemberian nasihat kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka ini n4z rat rpr presiden republik indonesia mencakup pemberian nasihat yang dilakukan secara lisan atau tertulis, termasuk melalui penerbitan dalam media massa. angka . angka penawaran umum dalam angka inipenawaran efek wilayah republik indonesia meliputi penawaran efek yang dilakukan oleh emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal indonesia maupun asing, yang dilakukan wilayah republik indonesia melalui pemenuhan prinsip keterbukaan. ketentuan penawaran umum berlaku juga bagi emiten dalam negeri yang melakukan penawaran umum luar negeri kepada warga negara indonesia. hal ini diperlukan dalam rangka melindungi warga negara indonesia yang melakukan investasi dalam efek yang ditawarkan oleh pihak tersebut luar wilayah republik indonesia. penawaran efek kepada lebih dari (seratus) pihak tersebut tidak dikaitkan dengan apakah penawaran tersebut diikuti dengan pembelian efek atau tidak. sedangkan penjualan efek kepada lebih dari (lima puluh) pihak tersebut lebih ditekankan kepada realisasi penjualan efek dimaksud tanpa memperhatikan apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran atau tidak. yang dimaksud dengan "media massa dalam penjelasan angka inijumlah (seratus) pihak dalam penawaran efek dan (lima puluh) pihak dalam penjualan efek sebagaimana dimaksud dalam angka ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasar modal. perubahan tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh bapepam. angka yang dimaksud dengan efek yang dimiliki bersama dalam angka ini adalah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak dan tercatat atas nama kustodian. man wap presiden republik indonesia sebagai. sebagai contoh, efek dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang terdaftar dalam buku daftar pemegang efek emiten atas nama lembaga penyimpanan dan penyelesaian tetap diakui oleh emiten bahwa efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang diwakili oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaitetap diakui oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian bahwa efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang diwakili oleh bank kustodian atau perusahaan efeulan ya rat presiden republik indonesia perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi, dan persetujuan bagi bank kustodian, mewajibkan. mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat: cc. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru, menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran, mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, mewajibkan setiap pihak untuk: menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal: ataulakukan pemeriksaan terhadap: setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada bapepam, atau pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang undang mi, menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam open nat presiden republik indonesia angka . angka pinjam meminjam efek dapat terjadi dalam hal anggota bursa efek tidak memiliki efek yang mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul akibat jual beli efek yang dilakukannya bursa efek. kontrak lain mengenai harga efek mencakup, antara lain opsi terhadap indeks harga saham. angka cukup jelas angka cukup jelas kebijaksanaan umum adalah kebijaksanaan bidang pasar modal yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijaksanaan fiskal, moneter, dan kebijaksanaan ekonomi makro pada umumnya. mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. untuk itu, secara operasional bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan pasar modal. pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. cukup jelas cukup jelas huruf lan wat presiden republik indonesia angka cukup jelas angka cukup jelas angka ). angka cukup jelas huruf cukup jelas huruf calowajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bapepam. persyaratan tersebut meliputi, antara lain: orang perseorangan warga negara indonesia dmemiliki akhlak dan moral yang baik: memiliki keahlian bidang pasar modal: dan tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang undangan pasar modal. tata cara pencalonadalah sebagai berikut: calon anggota direksi atau komisaris diajukan kepada bapepam untuk diteliti sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bapepam, apabila calon anggota direksi atau komisaris dimaksud telah memenuhi persyaratan, bapepam wajib memberikan persetujuannya. apabila berdasarkan hasil penelitian bapepam, calon dimaksud tidak memenuhi persyaratan, bapepam menolak pencalonan tersebut, dan calon anggota direksi atau komisaris yang telah disetujui bapepam diangkat oleh rapat umum pemegang saham. bapepam dapat memberhentikan untuk sementara waktupabila anggota direksi atau komisaris lan sat presiden republik indonesia tersebut, antara lain: kehilangan kewarganegaraan indonesia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dinyatakan pailit, dihukum karena melakukan tindak pidana,. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, atau melakukan pelanggaran yang cukup material atas ketentuan peraturan perundang undangan pasar modal. dalam hal bapepam memberhentikan sementara seluruh anggota direksi, bapepam dapat menunjuk pihak yang berasal, baik dari dalam maupun luar bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai manajemen sementara. selanjutnya, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat anggota direksi atau komisaris yang baru. huruf pernyataan efektif dalam hal ini menunjukkan lengkap atau dipenuhinya seluruh prosedur dan persyaratan atas pernyataan pendaftaran yang diwajibkan dalam undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. pernyataan efektif tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan penawaran umum dan juga bukan berarti bahwa bapepam menyatakan informasi yang diungkapkan emiten atau perusahaan publik tersebut adalah benar atau cukup. emiten atau perusahaan publik yang mengajukan pernyataan pendaftaran bertanggung jawab bahwa seluruh informasi dan pernyataan yang dibuat adalah benar dan tidak menyesatkan. bapepam tidak menjamin kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam pernyataan pendaftaran. sesuai dengan kewenangan yang ada pada huruf ini, bapepam dapat menunda efektifnya pernyataan pendaftaran dalam hal tata cara dan atau persyaratan pernyataan pendaftaran belum dipenuhi. samping itu, bapepam dapat membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran dalam hal diperoleh informasi baru yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. huruf cukup jelas huruf angka apabila suatu pihak yang melakukan kegiatan pasar modal menyampaikan informasi melalui iklan atau promosi yang tidak sesuai dengan undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, untuk tan n4z wat presiden republik indonesia melindungi kepentingan pemodal dan atau pasar modal, bapepam memiliki kewenangan untuk menghentikan iklan atau promosi tersebut dan mewajibkan pihak yang bersangkutan untuk menurunkannya dengan cara memperbaiki iklan atau promosi dimaksud. angka ). angka apabila iklan atau promosi tersebut pada angka atas mengakibatkan kerugian kepada pihak lain termasuk pemodal, bapepam memiliki kewenangan untuk mewajibkan pihak tersebut mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan, antara lain berupa pembayaran ganti rugi. huruf pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan rutin terhadap emiten, perusahaan publik, dan pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari bapepam. pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh bapepam dengan mewajibkan para atau dengan cara lain. huruf penugasan kepada pihak lain oleh bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, misalnya, adalah penugasan bapepam kepada bursa efek untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan efek yang menjadi anggota bursa efek. penugasan tersebut dapat pula diberikan kepada akuntan atau pihak lain untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus tertentu mana jasa akuntan atau pihak lain yang bersangkutan diperlukan. huruf dalam hal bapepam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dan hasil pemeriksaan tersebut dipandang perlu untuk diketahui oleh masyarakat dalam rangka menjaga integritas pasar dan kepatuhan setiap pihak terhadap undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, bapepam dapat mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan kewenangan dalam huruf ini. huruf pembekuan atau pembatalan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau penghentian transaksi bursa atas efek tertentu dapat dilakukan oleh bapepam bilamana terdapat hal hal atau kejadian yang membahayakan kepentingan pemodal atau keadaan yang tidak memungkinkan diselenggarakannya transaksi bursa atas efek tertentu secara wajar, misalnya diketahui bahwa n4z wat presiden republik indonesia emiten tidak mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. huruf k. huruf yang dimaksud dengan "keadaan darurat dalam huruf ini adalah suatu keadaan memaksa luar kemampuan pihak sebagai akibat, antara lain,jika suatu pihak dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan yang bersangkutan tidak menerima sanksi tersebut, maka pihak dimaksud dapat mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi tersebut kepada bapepam. bapepam dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila berdasarkan hasil penelaahan bapepam sanksi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membatalkan atau mengubah keputusan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian. sebaliknya, bapepam dapat menolak permohonan tersebut dengan menguatkan keputusan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian apabila keberatan atas pengenaan sanksi tersebut tidak beralasan. huruf yang dimaksud dengan biaya perizinan dalam huruf ini adalah biaya biaya yang dipungut dalam rangka pemberian izin yang dikeluarkan bapepam kepada pihak pihak yang akan melakukan kegiatan pasar modal, misalnya pemberian izin kewakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, dan penasihat investasi. yang dimaksud dengan biaya persetujuan dalam huruf ini adalah biaya biaya yang dipungut dalam rangka pemberian persetujuan yang dikeluarkan oleh bapepam kepada pihak pihak yang akan melakukan kegiatan pasar modal seperti pemberian persetujuan kepada bank yang akan bertindak sebagai kustodian. tan wat rpr presiden republik indonesia yang dimaksud dengan biaya pendaftaran dalam huruf ini adalah biaya biaya yang dipungut dalam rangka pendaftaran wali amanat dan profesi penunjang pasar modal yang meliputi pendaftaran akuntan, penilai, notaris, dan konsultan hukum. yang. yang dimaksud dengan biaya pemeriksaan dan penelitian dalam huruf ini, antara lain, biaya biaya yang dipungut dalam rangka penelaahan dokumen pernyataan pendaftaran dan pemeriksaan yang melibatkan pihak lain dalam rangka pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh akuntan. yang dimaksud dengan biaya lain dalam huruf ini, antara lain biaya biaya yang dipungut dalam pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pemodal. semua penerimaan dari pungutan biaya biaya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam huruf ini merupakan penerimaan negara dan disetor kas negara. mengingat cakupan tugas bapepam yang cukup luas, termasuk mengantisipasi perkembangan masa datang, kepada bapepam perlu disediakan anggaran yang memadai dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya. huruf yang dimaksud dengan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat dalam huruf ini adalah tindakanundang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, antara lain mencakup: memutuskan cara penyelesaian transaksi dalam hal lembaga kliring dan penjaminan tidak mampu menyelesaikan transaksi tertentu, mengambil tindakan tindakan penting dalam hal terjadi pemalsuan saham seperti pengusulan pencekalan terhadap pihak tertentu kepada direktur jenderal imigrasi, departemen kehakiman melalui jaksa agung, mewajibkan bursa efek untuk mengubah peraturan yang dibuatnya apabila peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan pasar modal yang berlaku, mewajibkan emiten untuk menggunakan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan yang telah diungkapkan dalam prospektus: dan menyetujui dilakukannya perubahan atas penggunaan dana hasil emisi dengan syarat bahwa hal tersebut telah memperoleh putusan rapat umum pemegang saham. lan wat presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf dalam menetapkan instrumen lain sebagai efek dalam huruf ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta kewenangan instansi lain, misalnya bank indonesia. huruf g. huruf yang dimaksud dengan "melakukan hal hal lain dalam huruf ini adalah kewenangan selain yang ditetapkan pada huruf sampai dengan huruf kewenangan lain yang diberikan kepada bapepam, antara lain mengenai: ilpersetujuan atas peraturan yang wajib dibuat oleh bursa efek, termasuk perubahannya sebagaimana dimaksud dalam penetapan jasa lain yang dapat diberikan oleh lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam danyangkegiatan bursa efek pada dasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan efek bagi para anggotanya. mengingat perdagangan dimaksud menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek, perdagangan tersebut harus dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan bursa efek hanya dapat dilaksanakan setelahcc. kepengurusan, permodalan, dan lan n4z wat presiden republik indonesia latar belakang ekonomis pendirian bursa efek. perdagangan efe. bursa efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan efek. dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik, para anggota bursa efek yang sekaligus pemegang saham bursa efek yang bersangkutan dapat melakukan penawaran jual dan beli efek secara teratur, wajar, dan efisien. samping itu, tersedianya sistem dan atau sarana dimaksud memungkinkan bursa efek melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan lebih efektif. dalam menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, bursa efekingkatkan sistem atau sarana perdagangan efek, meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota bursa efek: cc. dan hal hal lain yang berkaitan dengan bursa efek, meningkatkan sistem pelayanan informasi, melakukan kegiatan pengembangan pasar modal melalui kegiatan promosi dan penelitian:efek rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efekdireksi bursa efek wajib melakukan penyesuaian dan meminta persetujuan komisaris bursa efek sebelum diajukan kembali man wat presiden republik indonesiailaksanakan setelah memperoleh persetujuan bapepam. oleh karena tujuan bursa efek adalah untuk menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan efek dan yang dapat melakukan perdagangan efek bursa efek hanya perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek, pemegang saham bursa efek dibatasi hanya pada perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari bapepam sebagai perantara pedagang efek. . bursa efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya. oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh anggota bursa efek, emiten yang efeknya tercatat bursa efek tersebut, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, kustodian atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan bursa efek. kendatipun demikian, dalam hal pembuatan peraturan mengenai kliring dan penyelesaian transaksi bursa, peraturan tersebut perlu dibuat bersama sama dengan lembaga kliring dan penjaminan. yang dimaksud dengan hal hal lain dalam ini adalah kewenangan bursa efek untuk menetapkan aturan tentang pemeriksaan terhadap anggota bursa efek, aturan yang berkaitan dengan mekanisme koordinasi pelaksanaan fungsi bursa efek dengan lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan untuk mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang. kesepakatan efek adalah sifat dari efek yang dapat dipertukarkan dengan efek sejenis yang mempunyai nilai yang sama dan diterbitkan oleh emiten yang sama. dalam rangka menetapkan ketentuan mengenai peralihan efek sebagaimana dimaksud dalam ini, bursa efek wajib memperhatikan kelaziman praktik yang berlaku pasar modal. peralihan efek yang dimaksud dalam hal ini adalah peralihan hak yang melekat pada efek. main n1 nat presiden republik indonesia pendapatan bursa efek pada dasarnya berasal dari pungutan berupa iuran anggota, biaya transaksi, dan biaya pencatatan efek. penggunaan pungutan dimaksud diperkenankan untuk membiayai pelaksanaan fungsinya agar perdagangan efek bursa efek yang dilakukan oleh para anggotanya dapat terlaksana dengan teratur, wajar, dan efisien. .turun dimaksud dapat diturunkan. larangan dalam ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya persaingan yang tidak sehat antara bursa efek. oleh karena itu suatu perusahaan efek dapat menjadi anggota lebih dari satu bursa efek. agar peraturan yang dikeluarkan oleh bursa efek sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, peraturan dimaksud wajib mendapat persetujuan bapepam terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku. pembentukan satuan pemeriksa pada setiap bursa efek dimaksudkan agar pengawasan terhadap anggota bursa efek dan manajemen bursa efek dapat dilakukan secara terus menerus untuk memastikan bahwa setiap anggota bursa efek dan manajemen bursa efek melakukan kegiatannya sesuai dengan undang undang ini, peraturan pelaksanaannya dan atau ketentuan bursa efek. pelaporan dalam ini dimaksudkan agar direksi dan dewan komisaris bursa mulan ya nat presiden republik indonesia rangka pelaksanaan wewenang bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf ii. mengumumkan. ii. mengumumkan hasil pemeriksaan, membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal, menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat: il. memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud: menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal, melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan bidang pasar modal: oo. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang undang ini atau peraturan pelaksanaannya, p . menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam angka dan melakukan hal hal lain yang diberikan berdasarkan undang undang ini. rat presiden republik indonesia efek serta bapepam dapat mengambil tindakan atau langkah langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah masalah yang ditemukan, baik pada anggota bursa efek maupun bursa efek. ketentuan ini dimaksudkan agar bursa efekepam. . kegiatan lembaga kliring dan penjaminan pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. mengingat kegiatan tersebut menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek, lembaga kliring dan penjaminan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu agar penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. demikian pula halnya dengan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang melaksanakan fungsi sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek juga diwajibkan memenuhi persyaratan teknis tertentu. sehubungan dengan itu, kedua lembaga tersebut wajibkegiatan kliring pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk men n13 ny) nw) nat presiden republik indonesia menetapkan hak dan kewajiban para anggota bursa efek atas transaksi yang mereka lakukan sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban masing masing. cukup jelas yang dimaksud dengan "jasa lain dalam ini antaranya adalah jasa yang berhubungan dengan hak pemodal, seperti distribusi dokumen mengenai kuasa dalam pemberian hak suara, distribusi laporan tahunan, pemrosesan hak memesan efek terlebih dahulu, penerimaan efek dalam rangka penawaran tender, serta pemberian jasa penyelesaian terhadap kustodian sentral asing. . dalam menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian,cc. meningkatkan kegiatan penyelesaian transaksi bursa secara pembukuan yang aman, dan mengembangkan sistem keamanan penyimpanan efek,maka direksi lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib melakukan penyesuaian dan meminta persetujuan komisaris lembaga kliring dan penjaminan serta man n1 snn presiden republik indonesia lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebelum diajukan kembaliapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan bapepam. . kegiatan lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sangat erat hubungannya dengan penyelesaian transaksi yang terjadi bursa efek. oleh karena itu, pemilikan saham lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian diutamakan kepada lembaga lembaga yang menggunakan jasa kedua lembaga tersebut, seperti bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, dan bank kustodian. namun, jika kebutuhan dana penyelenggaraan lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dirasakan tidak dapat terpenuhi oleh lembaga lembaga tersebut, dimungkinkan pihak lain turut serta sebagai pemegang saham berdasarkan persetujuan bapepam. kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa merupakan satu kesatuan dengan kegiatan bursa efek. sehubungan dengan itu, dalam rangka menjamin keselarasan antara pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa dengan kegiatan bursa efek, dalam ini ditentukan bahwa mayoritas saham lembaga kliring dan penjaminan dimiliki oleh bursa efek. mayoritas saham adalah pemegang saham yang memiliki lebih dari (lima puluh keseratus) dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan. men nya ny) presiden republik indonesia agar kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa dapat terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien, perlu suatu aturan yang jelas yang dapat melindungi kepentingan para pemakai jasa. untuk itu, kepada lembaga kliring dan penjaminan diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan peraturan yang mengikat dan wajib ditaati oleh para pemakai jasa tersebut. agar kepentingan para pihak yang terkait dengan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian terlindungi, lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib menerbitkan peraturan mengenai hak dan kewajiban pemakai jasa lembaga penyimpanan dan penyelesaian. . sebagai suatu lembaga yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, besarnya biaya atas pemakaian jasa lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesai atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian setelah mempertimbangkan kepentingan pemakai jasa. agar peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut wajib mendapat persetujuan bapepam terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku. hurufnya ny) nat presiden republik indonesia hurufberbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan pasar modal dan pasar uang. reksa dana terbuka adalah reksa dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan, sedangkan reksa dana tertutup adalah reksa dana yang tidak dapat membeli kembali saham saham yang telah dijual kepada pemodal. . cukup jelas agar pengelolaan dana kontrak investasi kolektif dapat dilakukan secara profesional, pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh manajer investasiman presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelassaham reksa dana. perhitungan nilai portofolio dan aktiva bersih per sahamsaham dari reksa dana. huruf bhuruf ketentuan dalam huruf ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan pasar modal yang memungkinkan adanya situasi luar huruf huruf dan huruf yang lazimnya diatur berdasarkan kontrak para pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontak sebagaimana diatur dalam kitab undang undang hukum perdata. oleh karena itu, bila ada hal hal lain luar huruf huruf dan huruf tersebut, perlu persetujuan terlebih dahulu dari bapepam sebelum kontrak berlaku dan mengikat para pihak. yen nat presiden republik indonesia pembelian kembali unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dilakukan oleh manajer investasi dan dibebankan kepada rekening reksa dana. dana yang dipergunakan untuk membeli kembali unit penyertaan yang dilakukan oleh manajer investasi berasal dari kekayaan reksa dana. cukup jelas .unit penyertaan reksa dana. perhitungan nilai portofolio dan aktiva bersih per unit penyertaanmakaunit penyertaan dari reksa dananya x1y nat presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan "hal hal lain dalam huruf ini adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf yang dimaksud dengan "pengelolaan reksa dana adalah pengelolaan dana reksa dana oleh manajer investasi. yang dimaksud dengan : dan larangan investasi dalam bidang bidang tertentu. . yang dimaksud dengan ", dan larangan investasi dalam bidang bidang tertentugelolaan investasi, dan tata cara penyampaian rancangan kontrak pengelolaan investasi. nilai pasar wajar suatu efek adalah harga pasar atau kurs efek itu sendiri apabila efek tersebut secara aktif diperdagangkan bursa efek. namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. dalam hal demikian, kriteria penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yen nat presiden republik indonesia oleh bapepam. yang dimaksud dengan "hari bursa dalam ini adalah hari dimana bursa efek melakukan kegiatan. yang dimaksud dengan nilai aktiva bersih dalam inilarangan dalam ketentuan ini tidak termasuk dalam hal reksa dana membeli obligasi, efek lain yang bersifat utang, dan atau menyimpan dana bank. cukup jelas . hal hal yang berkaitan dengan pembatasan investasi, antara lain mengenai: jumlah investasi dalam satu jenis efek, batasan dalam investasi pada efek luar negeri, dan cc. jenis jenis instrumen yang dilarang dibeli oleh reksa dana. kekayaan reksa dana terdiri dari uang kas dan efek, antara lain sertifikat deposito, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang. kewajiban penyimpanan kekayaan reksa dana pada bank kustodian dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan reksa dana. oleh karena itu, perlu adanya pemisahan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh bank kustodian dan fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi. untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dana reksa dana, kewenangan manajer investasi dan bank kustodian perlu mulan ya snn presiden republik indonesia dibatasi. manajer investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan bank kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan reksa dana. untuk menjamin hal tersebut manajer investasi dilarang terafiliasi dengan bank kustodian. nilai aktiva bersih reksa dana terbuka dihitung dan diumumkan setiap hari bursa. nilai aktiva bersih reksa dana tertutup dihitung dan diumumkan sekurang kurangnya sekali dalam seminggu. direksi reksa dana bertindak mengawasi pelaksanaan pengelolaan reksa dana, termasuk penyimpanan kekayaan reksa dana. oleh karena itu, direksi wajib membuat kontrak penyimpanan kekayaan reksa dana dengan bank kustodian. yang dimaksud dengan "kontrak penyimpanan kekayaan dalam ini, antara lain memuat: pemisahan. pemisahan efek reksa dana dari kustodian, pencatatan mutasi kekayaan reksa dana, larangan penghentian kegiatan kustodian sebelum ditunjuk kustodian pengganti, dan pembuatan dan penyampaian laporan kepada direksi reksa dana, manajer investasi, dan bapepamyimpanan, dan tata cara penyampaian rancangan kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektifopen n1 nat presiden republik indonesia bab iii. bab iii bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian bagian kesatu bursa efek paragraf perizinan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bursaursa efek. dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek. yen wat presiden republik indonesia investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan reksa dana. manajer investasi berdasarkan ini dibebani tanggung jawab atas kerugian reksa dana. nilai saham reksa dana adalah cerminan dari nilai bersih portofolionya. setiap ada perubahan nilai portofolio, maka nilai aktiva bersih per saham berubah pula. pemodal membeli atau menjual saham reksa dana sesuai dengan nilai aktiva bersih per saham. baik pada pertama kali didirikan maupun setelah beroperasi harga saham reksa dana selalu sama dengan nilai aktiva bersih per saham, hanya saja nilai aktiva bersih per saham itu selalu berubah ubah sesuai dengan perkembangan nilai portofolionya. oleh karena itu, saham reksa dana diterbitkan tanpa nilai nominal. . penyetoran modal pada waktu pendirian reksa dana berbentuk perseroan oleh pendiri, hanya dimaksudkan untuk merintis pendirian reksa dana dimaksud. untuk itu, pendiri cukup diwajibkan untuk melakukan pemenuhan modal ditempatkan dan disetor pada waktu reksa dana tersebut didirikan sekurang kurangnya (satu keseratus) dari modal dasar reksa dana. pemenuhan modal selanjutnya sampai dengan modal dasar akan dilakukan melalui penawaran umum karena reksa dana adalah wadah. persetujuan rapat umum pemegang saham tidak diperlukan karena pembelian kembali saham sahamnya yang telah dikeluarkan oleh reksa dana dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat terjadi setiap saat dalam hal pemegang saham reksa dana menjual kembali saham dimaksud. men ny) wat presiden republik indonesia dana yang dimaksud dalam ini, antara lain, adalah kas dan hasil penjualan portofolio reksa dana. dan pada dasarnya semua keuntungan yang diperoleh reksa dana akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham reksa dana. reksa dana tidak mempunyai pinjaman dari pihak ketiga. oleh karena itu, tidak diperlukan dana cadangan untuk melindungi dana pihak ketiga. akan tetapi, untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai investasinya, reksa dana dapat membentuk dana cadangan. untuk melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan efek diperlukan berbagai persyaratan antaranya keahlian dan permodalan yang cukup. . izin usaha sebagai penjamin emisi efek berlaku juga sebagai izin usaha perantara pedagang efek. dengan demikian, perusahaan efek yang telah memiliki izin tersebut, samping dapat bertindak sebagai penjamin emisi efek, juga dapat bertindak sebagai perantara pedagang efek. sedangkan perusahaan efek yang hanya memiliki izin usaha sebagai perantara pedagang efek tidak dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek. pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi atas efek sebagaimana dimaksud dalam ini tidak diwajibkan memperoleh izin usaha dari bapepam. namun, karena kegiatan dimaksud dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari bapepam, dan juga karena ada kemungkinan efek baru yang diperdagangkan dalam kegiatan tersebut belum ada badan man nat presiden republik indonesia pemerintah yang mengatur dan mengawasinya, maka bapepam dapat melaksanakan kewenangannya berdasarkan undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannyakepengurusan, permodalan dan tenaga ahli: dan tata cara pengajuan permohonan izin. yang dimaksud dengan segala kegiatan yang berkaitan dengan efek dalam ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan efek yang meliputi, antara lain kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. yang dimaksud dengan pegawai dalam ini adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan angka huruf yang dimaksud dengan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan efek dalam ini adalah pihak yang ditunjuk oleh perusahaan efek untuk melakukan tugas tertentu meskipun pihak tersebut bukan pegawai perusahaan efek dimaksud. . wakil penjamin emisinjaminan emisi efek. wakil perantara pedagangrdagangan efek. wakil manajer investasi bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan portofolio efekan nat presiden republik indonesia keahlian dan pengalaman, dan tata cara pengajuan permohonan izin. izin untuk bertindak sebagai wakil penjamin emisi efek berlaku juga sebagai izin wakil perantara pedagang efek. oleh karena itu, orang perseorangan yang memiliki izin wakil penjamin emisi efek dapat mewakili perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. sedangkan orang perseorangan yang memiliki izin wakil perantara pedagang efek hanya dapat mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ini bekerja untuk kepentingan perusahaan dan nasabah perusahaan yang diwakilinya. untuk menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi hanya dapat bekerja pada satu perusahaan efek. . kegiatan penasihat investasi adalah memberikan nasihat mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. oleh karena itu, penasihat investasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian dalam bidang analisis efek. termasuk dalam kegiatan penasihat investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat efek. untuk memastikan hal tersebut sebelum melakukan kegiatannya, penasihat investasi diwajibkan terlebih dahuluulan ya nat presiden republik indonesia persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penasihat investasi, antara lain memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil manajer investasi, dan tata cara pengajuan permohonan menjadi penasihat investasi. huruf kegiatan usaha perusahaan efek atau penasihat investasi pada dasarnya dilandasi oleh adanya kepercayaan dari nasabah. oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan efek atau penasihat investasi harus mendahulukan dan menjaga kepentingan nasabahnya sepanjang kepentingan nasabah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib menghindarkan segala tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah yang bersangkutan. sebagai contoh, pegawai pemasaran perusahaan efek dilarang mempengaruhi nasabahnya yang mempunyai dana terbatas untuk diinvestasikan terhadap efek yang mempunyai risiko tinggi. huruf cukup jelas huruf c. huruf sebagai pihak yang memperoleh kepercayaan dari nasabahnya, perusahaan efek atau penasihat investasi wajib secara benar dan sejujurnya mengungkapkan fakta material untuk diketahui oleh nasabah mengenai kemampuan profesi serta keadaan keuangannya. huruf larangan yang dimaksud dalam huruf ini adalah untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan perusahaan efek atau penasihat investasi dengan mewajibkan mereka untuk mengungkapkan segala kepentingan dalam efek yang bersangkutan. dalam hal perusahaan efek atau penasihat investasi mempunyai kepentingan man nat presiden republik indonesia dalam suatu efek bersamaan dengan nasabahnya, mereka wajib memberitahukan hal tersebut kepada nasabahnya sebelum memberikan rekomendasi. kepentingan dalam efek timbul, antara lain apabila: pihakpihak: pihak yang diwajibkan membeli sisa efek yang tidak habis terjual dalam penawaran umum: dan pihak, baik sendiri sendiri maupun bersama sama dengan pihak lain, mengendalikan pihak sebagaimana dimaksud dalam angka angka atau angka penjelasan huruf huruf selain merupakan sarana pengerahan dana masyarakat, penawaran umum dimaksudkan untuk menciptakan likuiditas bagi efek yang bersangkutan. oleh karena itu, penyebaran efek kepada sejumlah besar pemodal merupakan hal yang sangat penting. penguasaan efek yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum oleh sebagian kecil pelaku pasar modal tidak akan mampu menciptakan likuiditas bagi efek yang bersangkutan. lain pihak hal itu dapat menciptakan peluang bagi pihak pihak tersebut untuk memanfaatkan keadaan pasar untuk memperkaya diri sendiri. untuk. untuk mencapai tujuan tersebut, dalam hal terjadi kelebihan permintaan dalam penawaran umum, perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek wajib mendahulukan kepentingan pihak lain yang tidak terafiliasi yang telah memesan efek daripada pesanan penjamin emisi efek sendiri, agen penjualan, dan semua pihak yang terafiliasi. huruf dan huruf karena hubungan antara nasabah dan perusahaan efek atau penasihat investasi didasarkan pada kepercayaan, sudah sepatutnya perusahaan efek atau penasihat investasi mengetahui keinginan, kemampuan, serta latar belakang nasabah. dengan mengetahui hal hal tersebut, perusahaan efek atau penasihat men nya ny) snn presiden republik indonesia investasi dapat menentukan arah dalam pemberian jasanya sesuai dengan keadaan nasabah sehingga dapat dihindarkan keadaan mana perusahaan efek atau penasihat investasi menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan nasabahnya. selain itu, perusahaan efek atau penasihat investasi wajib menyimpan dengan baik segala catatan yang berhubungan dengan pesanan, transaksi, dan kegiatan investasi nasabah. dengan demikian, catatan tersebut sewaktu waktu dapat diketahui oleh nasabah untuk kepentingan pembuktian. huruf efek nasabah yang dikelola oleh perusahaan efek merupakan titipan nasabah, bukan merupakan bagian kekayaan dari perusahaan efek. oleh karena itu, efek nasabah tersebut harus disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening perusahaan efek. karena efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari kekayaan perusahaan efek, dalam hal perusahaan efek yang bersangkutan pailit atau dilikuidasi, efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari harta kepailitan ataupun harta yang dilikuidasi. dengan demikian, semua kreditur atau pihak lain yang mempunyai hak tagih terhadap perusahaan efek tidak mempunyai hak untuk menuntut efek nasabah yang dikelola oleh perusahaan efek. huruf b. huruf samping kewajiban untuk memisahkan efek nasabah dari kekayaan perusahaan efek, perusahaan efek juga wajib menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabahnya agar tidak terjadi pencampuran efek antara nasabahnya. selain itu, perusahaan efek juga menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabah agar terhindar dari kemungkinan hilang, rusak ataupun risiko kemudian. dengan pembukuan secara terpisah tersebut, setiap nasabah perusahaan efek dapat secara mudah mengetahui jumlah efeknya dan menggunakannya untuk kepentingan pembuktian. tan sat presiden republik indonesia larangan sebagaimana dimaksud dalam ini berlaku bagi perusahaan efek yang bertindak selaku perantara pedagang efek dalam hal yang bersangkutan akan membelibeli dari pihak yang tidak terafiliasi dengan persyaratan transaksi efek yang sama atau lebih tinggidimaksud membeli efek dengan persyaratan transaksi efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan yang diajukan oleh pihak yang tidak terafiliasi, perantara pedagang efek dimaksud dapat membeli efek tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun pihak terafiliasinya. larangan yang sama berlaku pula dalam hal perantara pedagang efek dimaksud bermaksud melakukan penjualanjual dari pihak yang tidak terafiliasi dengan persyaratan transaksi efek yang sama atau lebih rendahbermaksud menjual efek dengan persyaratan transaksi efek yang lebih rendah dibandingkan dengan persyaratan yang diajukan oleh pihak yang tidak terafiliasi, maka perantara pedagang efek dimaksud dapat menjual efek tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun pihak terafiliasinya. misalnya, pihak yang tidak terafiliasi dengan perantara pedagang efek mengajukan pesanan belimbeli saham yang sama dengan harga atas rp10. dalam hal ini, perantara pedagang efek tersebut dapat membeli saham dimaksud baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak terafiliasinya. contoh. contoh lain, pihak yang tidak terafiliasi dengan perantara pedagang efek mengajukan pesanan jualnjual saham yang sama dengan harga yang lebih rendah dari rp10. dalam hal ini, perantara pedagang efek dimaksud dapat menjual saham tersebut untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak terafiliasinya. apabila penjamin emisi efek dan emiten telah sepakat untuk melaksanakan penawaran umum berdasarkan jenis kontrak yang ditentukan, pihak tersebut wajib melakukan penawaran umum tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat dan untuk men nat presiden republik indonesia itu harus dicantumkan dalam prospektus. kontrakpada dasarnya emiten dapat menerbitkan efek tanpa menggunakan jasa penjamin emisi efek. dalam hal ini, penetapan harga dilaksanakan oleh emiten yang bersangkutan. penggunaan jasa penjamin emisi efek dimaksudkan untuk membantu emiten memasarkan dan atau menjual efek yang ditawarkan sehingga ada kepastian perolehan dana hasil penjualan efek dimaksud. sedangkan keputusan untuk melakukan investasi terhadap efek yang ditawarkan sepenuhnya berada tangan pemodal. oleh karena itu, penggunaan jasa penjamin emisi efek yang terafiliasi dengan emiten pada dasarnya dapat dipersamakan dengan penawaran efek tanpa menggunakan jasa penjamin emisi efek. namun, penjaminan tersebut harus benar benar memperhatikan adanya kemungkinan benturan kepentingan. dengan demikian, hubungan antara emiten dan penjamin emisi efek tidak menjadi faktor dominan bagi pemodal sepanjang hubungan dimaksud diungkapkan secara jelas dalam prospektus. dengan dibuatnya dalam prospektus adanya hubungan sebagaimana dimaksud dalam ini pemodal dapat mengetahui dan menilai sejauh mana tingkat independensi dari perusahaan efek dimaksud yang bertindak selaku penjamin emisi efek atas efek yang diterbitkan oleh emiten. yang dimaksud dengan "hubungan lain yang bersifat material dalam ini, antara lain meliputi hubungan bisnis yang bersifat material antara emiten dan penjamin emisi efek seperti hubungan utang piutang dan pemberian jasa tertentu. . ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan reksa dana dari pengenaan komisi secara tidak wajar oleh perusahaan efek yang bertindak sekaligus sebagai manajer investasi dan sebagai perantara pedagang efek untuk reksa dana atau oleh perantara pedagang efek yang terafiliasi dengan perusahaan efek yang bersangkutan. mengingat keputusan investasi harus dilakukan semata mata untuk kepentingan men snn presiden republik indonesia pemegang saham reksa dana berbentuk perseroan atau pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, manajer investasi dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam melakukan pembelian atau penjualan efek untuk reksa dana tersebut. komisi yang diperoleh perusahaan efek dalam rangka pemberian jasa sebagai perantara pedagang efek dengan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan imbalan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi sebagaimana dituangkan dalam kontrak pengelolaan investasi bukan merupakan imbalan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini. kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan bank umum sebagaimana dimaksudpenitipan. namun, untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian yang merupakan kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan lembaga lainnya seperti lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, dan reksa dana, maka bank umum tetap memerlukan persetujuan bapepam. lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau perusahaan efek tidak memerlukan izin atau persetujuan secara terpisah untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian karena izin yang telah diberikan sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau perusahaan efek sudah mencakup kegiatan kustodian. yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan dalam ini adalah ketentuan mengenai, antara lain: persyaratan. persyaratan penyediaan sarana, persyaratan tenaga ahli, persyaratan penanggung jawab kegiatan kustodian pada bank umum tersebut: dan tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh persetujuanbidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan obat, psikotropika, narkotika, dan zat adiktif, bahwa psikotropika sangat bermanfaat untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, tetapi penyalahgunaannya dapat menimbulkan masalah kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta masalah sosial lainnya, bahwa makin pesatnya kemajuan bidang transportasi dan informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, maka masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika juga meningkat sehingga perlu kerja sama internasional untuk mengatasinya, bahwa. man wat presiden republik indonesia bahwaserikatbahwa ketentuan konvensi tersebutenggunaan dan peredaran psikotropika), bahwa sesuai dengan pertimbangan pertimbangan atas, dipandang perlu untuk mengesahkan convention psychotropic substances konvensi psikotropikconvention psychotropic substances (konvensi psikotropika . man gean ny) ane presiden republik indonesia man rreservation article paragraph convention psychotropic substances the republic indonesia, while according the convention psychotropic substances does not consider ee the international court justice only with the consent all the parties the disputean npensyaratan terhadap konvensi psikotropika republik indonesia, walaupun melakukan aksesi terhadap konvensi psikotropika tidak berartiopen ya nat presiden republik indonesia kon versi psikotropika mukadimah para pihak, memperhatikan dengan seksama kesehatan dan kesejahteraan umat manusia, memperhatikan dengan seksama kesehatan masyarakat dan masalah masalah sosial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan psikotropika tertentu, bertekad mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap yang menyebabkan penyalahgunaan psikotropika tersebut, menimbang bahwa diperlukan tindakan yang keras untuk membatasi penggunaan psikotropika tersebut untuk tujuan tujuan yang sah, mengakui bahwa penggunaan psikotropika untuk tujuan medis dan ilmu pengetahuan sangat diperlukan dan menyediakannya untuk tujuan semacam itu seharusnya tidak terlalu dibatasi, meyakini bahwa langkah langkah yang efektif memberantas penyalahgunaan psikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan universal, mengakui kewenangan perserikatan bangsa bangsa bidang pengawasan psikotropika serta menginginkan agar badan badan internasional dimaksud hendaknya berada dalam kerangka organisasi itu, mengakui bahwa suatu konvensi internasional diperlukan untuk mencapai tujuan tujuan ini, menyetujui hal sebagai berikut: i. man kan ya ny) wat presiden republik indonesia penggunaan istilah kecuali dinyatakan lain secara tegas atau konteks menghendaki lain, istilah istilah berikut dalam konvensi ini mempunyai pengertian seperti yang tersebut bawah ini. (a) dewan" adalah dewan ekonomi dan sosial perserikatan bangsa bangsa. (b). komisi" adalah komisi narkotika dari dewan ekonomi dan sosial perserikatan bangsa bangsa. (c) badan" adalah badan pengawasan narkotika internasional yang ditetapkan dalam konvensi tunggal narkotika (d) sekretaris jenderal" adalah sekretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa. (e) psikotropika" adalah setiap bahan, alami ataupun sintetis (termasuk sediaan), yang terdapat dalam daftar psikotropika golongan ii, hi, atau iv. (p) sediaan" adalah setiap larutan atau campuran, dalam bentuk apa pun, yang mengandung satu atau lebih bahan psikotropika, atau satu atau lebih bahan psikotropika dalam bentuk sediaan. (g) daftar psikotropika golongan i", daftar psikotropika golongan ii", daftar psikotropika golongan iii", dan daftar psikotropika golongan iv", adalah daftar golongan psikotropika yang saling berkaitan yang dilampirkan pada konvensi ini sebagaimana yang diubah sesuai dengan (h) ekspor"dan impor" dalam masing masing konotasinya adalah pemindahan psikotropika secara fisik dari satu negara negara lain. produksi". main nya x1y snn presiden republik indonesia produksi" adalah segala proses kegiatan dimana psikotropika dapat dihasilkan, dan termasuk penyulingan ataupun transformasi dari bahan psikotropika dalam psikotropika lain. pengertian istilah tersebut juga meliputi produksi sediaan luar sekian yang dibuat menurut resep apotek apotek. peredaran gelap" adalah proses peredaran psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan konvensi ini. (k) wilayah" adalah setiap bagian dari suatu negara yang mengacu pada dinyatakan sebagai kesatuan terpisah untuk maksud konvensi ini. bangunan" adalah bangunan atau bagian dari bangunan, termasuk tanah sekitarnya. ruang lingkup pengawasan psikotropika bila suatu pihak atau organisasi kesehatan dunia mempunyai informasi yang berkaitan dengan psikotropika yang belum berada bawah pengawasan internasional yang menurut pendapatnya dapat ditambahkan dalam salah satu daftar psikotropika golongan dalam konvensi ini, maka pihak atau organisasi tersebut harus memberitahukan sekretaris jenderal dan melengkapinya dengan informasi yang mendukung pemberitahuan tersebut. prosedur tersebut atas harus juga berlaku apabila suatu pihak atau organisasi kesehatan dunia mempunyai informasi yang membenarkan pemindahan suatu psikotropika dari satu daftar daftar lain diantara daftar daftar tersebut, atau penghapusan suatu psikotropika dari daftar daftar itu. sekretaris jenderal harus mengirimkan pemberitahuan beserta setiap informasi yang dianggapnya sesuai kepada para pihak komisi, dan apabila pemberitahuan tersebut dibuat oleh satu pihak, dikirimkan kepada organisasi kesehatan dunia. apabila informasi yang dikirimkan bersama pemberitahuan semacam itu menunjukan bahwa psikotropika tersebut layak untuk dimasukkan dalam daftar psikotropika golongan atau daftar psikotropika golongan sesuai dengan paragraf maka para pihak berdasarkan semua informasi yang tersedia harus meneliti kemungkinan penerapan ketentuan atas psikotropika ini terhadap semua tindakan pengawasan yang dapat diterapkan terhadap psikotropika tersebut dalam daftar psikotropika golongan atau daftar psikotropika golongan sebagaimana layaknya. apabila. men rat presiden republik indonesia apabila organisasi kesehatan dunia berpendapat: (a) bahwa psikotropika tersebut mempunyai potensi yang mengakibatkan: keadaan ketergantungan, rangsangan terhadap sistem saraf pusat atau depresi yang mengakibatkan halusinasi atau gangguan gangguan dalam fungsi otak atau pikiran atau tingkah laku atau persepsi atau suasana hati penyalahgunaan serupa dan akibat buruk yang sama sebagai akibat suatu psikotropika yang tercantum dalam daftar psikotropika golongan ii, ii, dan iv, dan (b)ada cukup bukti bahwa bahan tersebut sedang atau cenderung akan disalahgunakan sehingga menimbulkan suatu masalah kesehatan masyarakat dan masalah sosial yang memerlukan pengawasan internasional, maka organisasi kesehatan dunia akan menyampaikan kepada komisi suatu penilaian dari psikotropika tersebut, termasuk luasnya atau kemungkinan penyalahgunaannya, tingkat keseriusan masalah kesehatan masyarakat dan masalah sosial serta tingkat kegunaan psikotropika tersebut dalam terapi medis, bersama saran saran dan tindakan pengawasan, jika ada, yang sesuai dengan hasil penilaian. dengan memperhatikan pemberitahuan dari organisasi kesehatan dunia yang penilaian penilaiannya akan menentukan mengenai hal hal medis dan ilmu pengetahuan, dan dengan mempertimbangkan faktor faktor ekonomi, sosial, hukum, pemerintahan dan faktor faktor lain yang dianggap sesuai, maka komisi dapat menambahkan bahan tersebut pada daftar psikotropika golongan ii, iii, atau iv. selain itu komisi dapat mengusahakan informasi lebih lanjut dari organisasi kesehatan dunia atau dari sumber sumber lain yang memadai. bila pemberitahuan menurut paragraf menyangkut suatu psikotropika yang telah dicantumkan pada salah satu daftar golongan psikotropika yang ada, maka organisasi kesehatan dunia akan memberitahukan kepada komisi mengenai penemuan penemuan barunya, dan setiap penilaian baru yang mungkin dibuat tentang bahan tersebut sesuai dengan paragraf serta saran saran baru mengenai tindakan tindakan pengawasan yang dianggap memadai mengenai penilaian itu. dengan memperhatikan pemberitahuan dari organisasi kesehatan dunia sebagaimana dimaksudkan paragraf dan mengingat faktor faktor yang disebut dalam paragraf itu, komisi dapat memutuskan untuk memindahkan psikotropika tersebut dari satu daftar daftar lain atau mengharuskannya dari daftar daftar yang ada. setiap. setiap keputusan komisi yang sesuai dengan ini harus diberitahukan oleh melanin nya ny) wat presiden republik indonesia sekretaris jenderal kepada semua negara anggota perserikatan bangsa bangsa, negara negara yang bukan pihak pada konvensi, organisasi kesehatan dunia dan badan. keputusan semacam itu harus sepenuhnya diberlakukan oleh masing masing pihak, hari (seratus delapan puluh hari) setelah dikeluarkannya pemberitahuan itu, kecuali bagi setiap pihak yang dalam masa itu, berkaitan dengan keputusan penambahan suatu bahan dalam suatu daftar, telah menyampaikan kepada sekretaris jenderal pemberitahuan tertulis bahwa pihak tersebut karena keadaan yang luar biasa dimungkinkan memberlakukan ketentuan ketentuan konvensi yang dapat diterapkan terhadap bahan bahan dalam daftar itu. pemberitahuan itu harus disertai alasan alasan bagi tindakan luar biasa itu. namun demikian, sekalipun ada pemberitahuan tersebut masing masing pihak, setidak tidaknya harus menerapkan ketentuan ketentuan pengawasan sebagai berikut: (a) suatu pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan mengenai bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang ditambahkan pada daftar psikotropika golongan akan sejauh mungkin memperhatikan tindakan tindakan pengawasan khusus yang dirinci menurut dan berkenaan dengan bahan itu, harus: memerlukan izin untuk produksi, perdagangan dan distribusi sebagaimana ditetapkan dalam untuk bahan dalam daftar psikotropika golongan ii: memerlukan resep dokter untuk persediaan atau penyaluran sebagaimana ditetapkan dalam bagi bahan yang terdapat dalam daftar psikotropika golongan ii, (h1) mematuhi kewajiban kewajiban yang berkaitan dengan ekspor dan impor sebagaimana yang ditetapkan dalam kecuali menyangkut pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan mengenai bahan yang dipermasalahkan, iv) mematuhi kewajiban kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalambgolongan ii, berkenaan dengan bahan tersebut, harus: memerlukan. memerlukan izin untuk produksi, perdagangan, dan pendistribusian men mula presiden republik indonesia sesuai dengan memerlukan resep dokter untuk persediaan dan penyaluran sesuai dengan (terhadap pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan semacam itu untuk bahan yang dipermasalahkan, iv) mematuhi kewajiban kewajiban dari, (c), dan (d) dandan peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban kewajiban sebelumnya. (cpsikotropika golongan iii, berkenaan dengan bahan tersebut harus: memerlukan izin untuk produksi, perdagangan, dan pendistribusian sesuai memerlukan resep dokter untuk persediaan dan penyaluran sesuai dengan bagi pihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan tentang bahan yang dipermasalahkan, iv) mematuhi kewajiban kewajiban berkenaan dengan larangan dan pembatasan mengenai ekspor dan impor, dan mengatur langkah langkah sesuai dengan untuk pemberantasan kegiatand) pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan serupa itu berkenaan dengan bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang ditambahkan dalam daftar psikotropika golongan yang berkenaan dengan bahan tersebut, harus: ( ) memerlukan izin produksi, perdagangan, dan pendistribusiansesuai dengan mematuhi. mematuhi kewajiban kewajiban yang menyangkut larangan dan main n4z wap presiden republik indonesia pembatasan atas ekspor dan impor, dan mengatur tindakan tindakan sesuai dengan untuk memberantas kegiatan kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban kewajiban sebelumnya. (e) pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan suatu bahan yang dipindahkan suatu daftar yang menetapkan pengawasan dan kewajiban kewajiban yang lebih ketat, harus menerapkan sekurang kurangnya semua ketentuan konvensi ini yang dapat diterapkan pada daftar asal bahan itu dipindahkan. (a) keputusan keputusan yang diambil oleh komisi berdasarkan ini harus ditinjau kembali oleh dewan atas permintaan setiap pihak yang diajukan dalam waktu hari (seratus delapan puluh hari) setelah ceritanya pemberitahuan keputusan tersebut. permintaan untuk peninjauan kembali harus dikirimkan kepada sekretaris jenderal bersama dengan semua informasi yang sesuai sehingga dapat dijadikan dasar bagi peninjauan tersebut. (b) sekretaris jenderal harus menyampaikan salinan salinan permintaan untuk penilaian dan informasi yang sesuai tersebut kepada komisi, organisasi kesehatan dunia, dan semua pihak serta meminta mereka menyampaikan pandangan dalam jangka waktu hari (sembilan puluh hari). semua pandangan yang diterima akan disampaikan kepada dewan untuk pertimbangkan. (c) dewan dapat mengukuhkan, mengubah, atau menarik keputusan komisi. pemberitahuan keputusan dewan akan disampaikankomisi, organisasi kesehatan dunia, dan badan. (d) selama menunggu hasil penilaian, keputusan yang asli dari komisi sesuai paragraf harus tetap berlaku dan tunduk pada paragraf para pihak harus mengusahakan sebaik mungkin langkah langkah pengawasan terhadap bahan yang tidak diatur dalam konvensi ini. akan tetapi, terhadap bahan yang mungkin digunakan dalam produksi bahan psikotropika secara gelap, tindakan tindakan pengawasan yang memadai perlu diterapkan. . mulan pkn nat presiden republik indonesia mengesahkan convention psychotropic substances konvensi psikotropika dengan reservation pensyaratan) terhadap yang bunyi lengkap persyaratan itu dalam bahasa inggris dan terjemahannya dalam bahasa indonesia, serta salinan naskah asli convention psychotropic substances konvensi psikotropika. agar. main nya x1y nat presiden republik indonesia ketentuan khusus tentang pengawasan sediaan kecuali sebagaimana dicantumkan dalam paragraf paragraf berikut dari ini, suatu sediaan yang mengandung suatu bahan psikotropika akan terkena tindakan tindakan pengawasan yang sama seperti tindakan pengawasan pada bahan psikotropika itu sendiri. jika sediaan itu mengandung lebih dari satu bahan psikotropika, maka diberlakukan tindakan seperti yang diterapkan terhadap bahan bahan yang sangat ketat diawasi. apabila suatu sediaan mengandung bahan psikotropika selain daripada yang tercantum dalam daftar psikotropika golongan diracik sedemikian rupa sehingga tidak berisiko atau hanya menimbulkan risiko penyalahgunaan yang tak berati, dan bahan tersebut tidak dapat dimurnikan kembali dengan sarana yang memadai dalam jumlah yang dapat disalahgunakan sehingga sediaan tersebut tidak menimbulkan masalah kesehatan umum dan sosial, maka sediaan tersebut dapat dikecualikan dari tindakan pengawasan tertentu sebagaimana tercantum dalam konvensi ini sesuai dengan paragraf apabila suatu pihak menemukan sesuatu dalam paragraf terdahulu tentang suatu sediaan, maka pihak yang bersangkutan dapat menentukan untuk mengecualikan sediaan tersebut, baik dalam negara maupun salah satu wilayahnya, dari setiap atau keseluruhan tindakan pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini. namun persyaratan dalam dibawah ini harus tetap diberlakukan: (a) (perizinan), sebagaimana diterapkan terhadap proses produksi, (b) (perihal catatan), sebagaimana diterapkan terhadap sediaan sediaan yang dikecualikan, (c) (larangan dan pembatasan ekspor dan impor): (d) (pemeriksaan), sebagaimana diterapkan terhadap proses produksi, (e) (laporan yang harus diberikan oleh para pihak), sebagaimana diterapkan terhadap sediaan sediaan yang dikecualikan: dan (ketentuan pidana), sampai tingkat yang diperlukan untuksuatu. tan wat presiden republik indonesia suatu pihak harus memberitahukan sekretaris jenderal mengenai setiap keputusan semacam itu, nama dan komposisi sediaan yang dikecualikan, dan tindakan pengawasan terhadap sediaan yang dikecualikan. sekretaris jenderal harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak pihak lain, organisasi kesehatan dunia, dan dewan. apabila suatu pihak atau organisasi kesehatan dunia mempunyai keterangan mengenai suatu sediaan yang dikecualikan sesuai dengan paragraf yang menurut pendapatnya mungkin perlu dihentikan dari pengecualian secara keseluruhan ataupun sebagian, maka pihak atau organisasi kesehatan dunia tersebut harus memberitahukan kepada sekretaris jenderal dan harus melengkapinya dengan informasi yang mendukung pemberitahuan tersebut. sekretaris jenderal harus menyampaikan pemberitahuan dan setiap informasi yang dianggapnya sesuai, kepada semua pihak dan komisi. apabila pemberitahuan tersebut dibuat oleh suatu pihak, maka sekretaris jenderal harus menyampaikannya kepada organisasi kesehatan dunia. organisasi kesehatan dunia harus menyampaikan kepada komisi suatu penilaian atas sediaan tersebut yang berkaitan dengan hal hal yang ditetapkan dalam paragraf bersama dengan rekomendasi atas tindakan pengawasan apabila ada, sehingga sediaan tersebut harus dihentikan dari pengecualian. komisi, dengan mempertimbangkan pemberitahuan dari organisasi kesehatan dunia yang penilaiannya akan menentukan bagi masalah masalah medis dan ilmu pengetahuan, dan mengingat faktor faktor ekonomi, sosial, hukum, administrasi dan faktor lainnya yang dianggap sesuai, dapat memutuskan untuk mengakhiri pengecualian atas sediaan tersebut dari suatu atau keseluruhan tindakan pengawasan. setiap keputusan yang diambil oleh komisi sesuai dengan paragraf ini harus diberitahukan oleh sekretaris jenderalorganisasi kesehatan dunia dan kepada badan. semua pihak harus mengambil langkah langkah untuk mengakhiri pengecualian dari tindakan pengawasan atau tindakan yang dipermasalahkan terhitung jangka waktu hari (seratus delapan puluh hari) dari tanggal pemberitahuan sekretaris jenderal. ketentuan khusus yang lain tentang lingkup pengawasan selain psikotropika yang tercantum dalam daftar psikotropika golongan para pihak dapat mengizinkan: bawaan. man wat presiden republik indonesia (a) bawaan sediaan dalam jumlah kecil untuk keperluan pribadi oleh pelaku perjalanan internasional, namun setiap pihak berhak memperoleh keyakinan bahwa sediaan tersebut diperoleh secara sah: (b) penggunaan bahan psikotropika demikian dalam industri untuk produksi nonpsikotropika atau produk produknya, harus tunduk pada penerapan tindakan pengawasan sebagaimana disyaratkan dalam konvensi ini sehingga psikotropika tersebut sampai pada suatu kondisi yang dalam praktiknya tidak dapat disalahgunakan atau dikembalikan bentuk semula. (c) penggunaan psikotropika semacam itu, untuk penangkapan binatang oleh orang secara khusus diberi izin oleh instansi yang berwenang dengan tetap memperhatikan aturan pengawasan sebagaimana disyaratkan oleh konvensi. pembatasan penggunaan bagi keperluan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan setiap pihak harus membatasi penggunaan bahan dalam daftar psikotropika golongan sebagaimana dinyatakan dalam selain yang ditetapkan dalam setiap pihak harus membatasi proses produksi, ekspor, impor, distribusi dan penyediaan, perdagangan, penggunaan dan pemilikan psikotropika dalam daftar psikotropika golongan ii, hi, dan bagi keperluan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan dengan langkah langkah yang dianggap layak. diharapkan agar para pihak tidak mengizinkan pemilikan psikotropika sebagaimana tercantum dalam daftar psikotropika golongan ii, iii, dan iv, kecuali apabila pemilikan tersebut dibenarkan menurut hukum. . man pan nat presiden republik indonesia administrasi khusus untuk tujuan penerapan ketentuan ketentuan dalam konvensi ini, setiap pihak diharapkan menyusun dan menyelenggarakan suatu administrasi khusus yang bermanfaat yang memungkinkan kerja sama secara erat dengan administrasi khusus yang dibentuk menurut ketentuan ketentuan dari konvensi pengawasan narkotika. ketentuan ketentuan khusus tentang psikotropika dalam daftar psikotropika golongan berkenaan dengan psikotropika dalam daftar psikotropika golongan para pihak harus: (a) melarang semua penggunaan, kecuali untuk keperluan pengobatan yang sangat dibatasi dan tujuan ilmu pengetahuan serta pelaksanaannya oleh orang orang yang benar benar telah diberi kewenangan dalam lembaga medis atau lembaga ilmu pengetahuan yang secara langsung berada bawah pengawasan pemerintah mereka atau yang secara khusus disetujui oleh mereka, (b) mensyaratkan agar proses produksi, perdagangan, distribusi dan kepemilikan didasarkan atas izin khusus atau telah mendapat kewenangan sebelumnya, (c) menyelenggarakan pengawasan ketat atas berbagai kegiatan dan tindakan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf (a) dan (b): (d) membatasi jumlah pasokan kepada orang yang diberi kewenangan dalam jumlah tertentu untuk keperluan sesuai dengan peruntukannya, (e) mensyaratkan agar orang orang yang melaksanakan fungsi medis dan ilmu pengetahuan membuat dan menyimpan catatan tentang perolehan bahan tersebut dengan rincian lengkap mengenai penggunaannya dan arsip catatan tersebut disimpan sekurang kurangnya dua tahun setelah penggunaan terakhir bahan tersebut dicatat, dan melarang. melanin nya x1y nat presiden republik indonesia (?) melarang ekspor dan impor kecuali apabila eksportir dan importir tersebut adalah pejabat atau badan yang berwenang dari masing masing negara atau wilayah yang mengekspor atau mengimpor, atau orang atau perusahaan yang secara khusus diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang negara atau wilayah mereka untuk maksud tersebut. persyaratan paragraf untuk izin ekspor dan impor bagi psikotropika dalam daftar psikotropika golongan harus berlaku juga untuk psikotropika yang terdapat dalam daftar psikotropika golongan perizinan para pihak mensyaratkan agar produksi, perdagangan (termasuk ekspor dan impor) dan distribusi psikotropika yang tercatat dalam daftar psikotropika golongan ii, iii, dan berdasarkan izin atau tindakan pengawasan serupa lainnya. para pihak harus: (a) mengawasi semua orang dan perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan atau terlibat dalam produksi, perdagangan (termasuk ekspor dan impor) atau distribusi psikotropika yang disebutkan dalam paragraf (b) mengawasi badan usaha atas bangunan tempat produksi, perdagangan dan distribusi psikotropika tersebut agar dilakukan sesuai dengan izin atau bawah langkah pengawasan serupa lainnya: dan (c) mensyaratkan tindakan pengamanan yang harus diambil terhadap badan usaha dan bangunan beserta tanah sekitarnya untuk mencegah terjadinya pencurian atau pemindahan persediaan. persyaratan dari paragraf dan ini berkaitan dengan izin atau tindakan pengawasan serupa lainnya, tidak perlu diterapkan terhadap orang orang yang diberi kuasa untuk melakukan dan sedang melakukan fungsi fungsi terapi atau ilmu pengetahuan. para pihak harus mensyaratkan agar semua orang yang memperoleh izin sesuai dengan konvensi ini atau mereka yang diberi kuasa sesuai dengan paragraf ini atau subparagraf (b) harus mempunyai kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan secara efektif dan tepat ketentuan perundang undangan dan peraturan sebagaimana diberlakukan sesuai dengan konvensi. . open wat presiden republik indonesia resep dokter para pihak harus mensyaratkan agar psikotropika yang tercantum dalam daftar psikotropika golongan ii, iii, dan diberikan atau dibagikan untuk digunakan oleh orang orang sesuai dengan resep dokter, kecuali bila seseorang secara sah mendapat kewenangan hukum untuk memperoleh, menggunakan, menyalurkan atau memberikan psikotropika semacam itu dalam melaksanakan fungsi pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. para pihak harus mengambil langkah langkah untuk menjamin bahwa resep untuk psikotropika tersebut dalam daftar psikotropika golongan ii, iii, dan dikeluarkan sesuai dengan praktik medis yang benar dan tunduk pada peraturan, terutama mengenai berapa kali pemberian ulang dan lamanya masa berlaku resep tersebut karena hal itu akan melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. meskipun paragraf mengaturnya, bila menurut pendapat para pihak keadaan setempat menghendaki lain karena berdasarkan kondisi seperti itu, termasuk penyimpanan catatan yang mengharuskannya, maka suatu pihak dapat memberi kuasa kepada apoteker atau distributor eceran yang mempunyai izin dan ditunjuk oleh yang berwenang yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat negara atau negara bagiannya, untuk memberikan psikotropika atas kebijaksanaan penggunaannya tanpa resep, untuk tujuan medis bagi seseorang pada kasus kasus yang perlu pengecualian pada daftar psikotropika golongan iii dan dalam jumlah kecil dalam batas batas yang ditetapkan oleh para pihak. tanda peringatan pada kemasan dan periklanan masing masing pihak harus sejauh mungkin mensyaratkan adanya petunjuk penggunaan yang meliputi perhatian dan peringatan yang dicantumkan pada label, dan setidak tidaknya dalam setiap lembar petunjuk yang disertakan dalam kemasan eceran pada psikotropika guna keselamatan pemakai dengan memperhatikan setiap peraturan atau anjuran organisasi kesehatan dunia. masing . men nya x1y wat presiden republik indonesia masing masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan harus melarang periklanan psikotropika semacam itu kepada masyarakat umum. perihal catatan berkenaan dengan psikotropika dalam daftar psikotropika golongan para pihak mengharuskan produsen dan mereka yang diberi kewenangan berdasarkan memperdagangkan dan mendistribusikan psikotropika tersebut untuk menyimpan catatan catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing masing pihak, yang menunjukkan rincian jumlah bahan yang dibuat, bahan dalam persediaan, dan untuk pihak perolehan serta pemusnahan dengan rincian tentang jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya. berkenaan dengan psikotropika yang terdapat dalam daftar psikotropika golongan dan iii, para pihak mensyaratkan agar para produsen, pedagang besar, distributor, serta eksportir dan importir untuk menyimpan catatan catatan, sebagaimana ditentukan masing masing pihak, yang menunjukkan rincian jumlah yang diproduksi dan untuk masing masing perolehan serta pemusnahan, rincian jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya. berkenaan dengan psikotropika dalam daftar psikotropika golongan ii, para pihak mensyaratkan kepada setiap distributor eceran, rumah sakit dan lembaga perawatan serta lembaga ilmu pengetahuan untuk menyimpan catatan catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing masing pihak, yang menunjukkan, untuk setiap perolehan dan pemusnahan menunjukkan rincian jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya. melalui metode yang layak dan dengan memperhatikan praktik praktik profesional dan perdagangan negara masing masing, para pihak harus menjamin agar informasi mengenai perolehan dan pemusnahan psikotropika dalam daftar psikotropika golongan iii oleh setiap distributor eceran, rumah sakit dan lembaga perawatan serta lembaga lembaga ilmu pengetahuan akan selalu tersedia. berkenaan dengan psikotropika dalam daftar psikotropika golongan iv, para pihak mensyaratkan agar setiap produsen, eksportir dan importir untuk menyimpan catatan catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing masing pihak, dan catatan catatan tersebut memperlihatkan jumlah bahan yang diproduksi, diekspor, dan diimpor. para. man nat presiden republik indonesia para pihak harus mensyaratkan agar setiap produsen sediaan yang dikecualikan berdasarkan paragraf menyimpan catatan catatan mengenai jumlah tiap psikotropika yang digunakan dalam produksi suatu sediaan beserta sifatnya, jumlah keseluruhan, dan pemusnahan awal dari psikotropika tersebut. para pihak harus menjamin agar catatan dan informasi yang dimaksud dalam ini yang diperlukan dalam rangka pelaporan berdasarkan harus disimpan paling tidak selama dua tahun. ketentuan ketentuan mengenai perdagangan internasional (a) setiap pihak yang mengizinkan ekspor dan impor psikotropika yang tercantum dalam daftar psikotropika golongan atau harus mensyaratkan perolehan izin ekspor atau impor yang terpisah, pada suatu formulir yang akan ditentukan oleh komisi, yang harus berisikan rincian bahannya. (b) izin semacam itu harus mencantumkan nama generik inn) atau kalau tanpa nama semacam itu, maka ditetapkan nama psikotropika dalam daftar psikotropika golongan tersebut jumlah yang akan diekspor atau diimpor, formulir farmasi, nama dan alamat eksportir atau importir, dan jangka waktu berlakunya izin ekspor atau impor. apabila psikotropika tersebut diekspor atau diimpor dalam bentuk sediaan, maka bila ada nama kediamannya, nama tersebut harus dicantumkan juga. izin ekspor juga harus mencantumkan jumlah dan tanggal izin impor dan nama instansi yang mengeluarkannya. (c) sebelum mengeluarkan suatu izin ekspor para pihak harus mensyaratkan izin impor, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari negara atau wilayah yang bersangkutan dan menyatakan bahwa psikotropika atau bahan yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut telah disetujui, dan izin itu harus dimiliki oleh orang atau perusahaan yang memohon izin ekspor. (d) salinan surat izin ekspor harus menyertai tiap tiap pengiriman, pemerintah yang mengeluarkan izin ekspor tersebut harus mengirimkan salinan kepada pemerintah negara atau wilayah yang mengimpor. (e) setelah. presiden republik indonesia (e) setelah impor dilaksanakan, pemerintah negara atau wilayah pengimpor, harus mengembalikan izin ekspor itu dengan suatu pengesahan yang menyatakan jumlah yang nyata diimpor, kepada pemerintah negara atau wilayah pengekspor. (a) untuk setiap ekspor psikotropika yang tercantum dalam daftar psikotropika golongan iii, para pihak harus mensyaratkan para eksportir agar membuat suatu pernyataan rangkap tiga, pada formulir yang akan ditentukan oleh komisi, yang berisikan informasi sebagai berikut: nama dan alamat eksportir dan importir, (ii) jika nama yang bukan merupakan generik (inn), atau kalau tidak ada nama generik semacam itu, maka digunakan nama yang ditetapkan dalam daftar tersebut: uii) jumlah dan formulir farmasi yang mencantumkan jumlah psikotropika yang diekspor, dan dalam bentuk sediaan bila ada, disebut nama kediamannya, dan (iv) tanggal pengiriman. (b) para eksportir akan menyerahkan kepada pejabat yang berwenang dalam negara atau wilayahnya dua salinan pernyataan ekspor. mereka akan menyertakan salinan ketiga bersama barang kirimannnya. (c) pihak wilayah yang telah mengekspor suatu psikotropika dalam daftar psikotropika golongan iii harus sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari hari (sembilan puluh hari) sesudah tanggal pengiriman, mengirimkan kepada pejabat berwenang negara atau wilayah pengimpor, melalui surat tercatat dan negara eksportir akan menerima kembali satu salinan bukti pengirimannya. (d) para pihak dapat meminta agar setelah diterimanya pengiriman, importir harus mengirimkan salinan yang menyertai pengiriman tersebut, dengan konfirmasi jumlah yang diterima dan tanggal penerimaan, kepada pejabat yang berwenang negara atau wilayah. berkenaan dengan psikotropika dalam daftar psikotropika golongan dan harus diterapkan ketentuan ketentuan tambahan berikut. (a) para pihak harus melaksanakan pengendalian dan pengawasan yang sama pelabuhan pelabuhan dan zone zone bebas seperti yang dilakukan tempat tempat lain dibawakannya, namun demikian mereka dapat menerapkan pengawasan yang lebih ketat. (b) ekspor melalui kantor pos atau bank kepada rekening seseorang selain yang namanya tertera dalam izin ekspor harus dilarang. (c) ekspor. san nya ny) rpr presiden republik indonesia (c) ekspor psikotropika yang tercantum dalam daftar psikotropika golongan gudang berikat harus dilarang. ekspor psikotropika dalam daftar psikotropika golongan gudang berikat dilarang kecuali jika pemerintah negara pengimpor memberikan izin yang tertera dalam dokumen impor, yang diperlihatkan oleh orang atau perusahaan yang member gunakan izin ekspor tersebut, bahwa pemerintahnya telah menyetujui pengimporan itu untuk ditempatkan gudang berikat. dalam kasus semacam ini izin ekspor harus menyatakan bahwa pengirimannya merupakan ekspor untuk tujuan semacam itu. setiap pengeluaran dari gudang berikat harus seizin pihak pihak berwenang yang memiliki yurisdiksi atas gudang berikat tersebut, dan untuk tujuan luar negeri, dalam pengertian konvensi ini, harus diperlakukan sebagai barang ekspor baru. (d) pengiriman yang masuk atau keluar dari wilayah suatu pihak tanpa disertai izin ekspor harus ditahan oleh pejabat yang berwenang. (e) suatu pihak tidak akan mengizinkan psikotropika apapun yang dikirim senegara lain melalui wilayahnya, baik pengiriman tersebut dipindahkan dari alat angkatnya maupun tidak, kecuali jika salinan izin ekspor untuk pengiriman tersebut diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang negara pihak tersebut. pejabat yang berwenang dari setiap negara atau wilayah yang mengizinkan untuk dilalui pengiriman psikotropika tersebut, harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah dikalahkannya pengiriman tersebut tujuan yang tidak tertera dalam salinan izin ekspor yang menyertainya, kecuali jika pemerintah dari negara atau wilayah yang dilaluinya memberikan wewenang untuk pengalihan tersebut. pemerintah negara atau wilayah yang dijadikan tempat transit harus memperlakukan setiap permintaan pengalihan tujuan dengan memperlakukannya sebagai suatu ekspor dari negara atau wilayah transit negara atau wilayah tujuan baru. apabila pengalihan tujuan tersebut disetujui, maka ketentuan paragraf (e) harus diterapkan antara negara atau wilayah transit dan negara atau wilayah asal psikotropika ekspor tersebut. (g) psikotropika dalam transit atau yang disimpan dalam gudang berikat tidak diperbolehkan diproses yang dapat mengubah sifatnya. kemasan psikotropika tersebut tidak boleh diubah tanpa izin dari pejabat yang berwenang. (h) ketentuan ketentuan sub paragraf (e) sampai dengan (g) yang berkaitan dengan perlintasan psikotropika tersebut melalui wilayah suatu negara pihak tidak berlaku apabila pengiriman yang dipermasalahkan dilaksanakan dengan pesawat terbang yang tidak mendarat suatu negara atau wilayah transit. apabila pesawat tersebut mendarat suatu negara atau wilayah, maka ketentuan tersebut akan diberlakukan sejauh keadaan memungkinkan. ketentuan ketentuan paragraf ini, tanpa berprasangka terhadap ketentuan ketentuan setiap persetujuan internasional yang membatasi pengawasan, dapat dilakukan oleh setiap pihak atas psikotropika semacam itu sewaktu transit.1 rat presiden republik indonesia larangan dan pembatasan pembatasan ekspor dan impor suatu pihak dapat memberitahukan semua pihak lainnya melalui sekretaris jenderal bahwa pihaknya melarang impor dalam negara atau wilayahnya satu atau lebih psikotropika yang tercantum dalam daftar psikotropika golongan ii, iii, dan sebagaimana dirinci dalam memberitahukannya. setiap pemberitahuan semacam itu harus merincikan nama psikotropika tersebut sebagaimana ditetapkan dalam daftar psikotropika golongan ii, iii, dan iv. apabila suatu pihak telah diberitahu mengenai larangan sesuai dengan paragraf pihak tersebut harus mengambil langkah langkah untuk menjamin bahwa tidak ada satupun psikotropika yang dirinci dalam pemberitahuan tersebut diekspor negara atau salah satu wilayah pihak yang memberitahukan itu. meskipun ada ketentuan dalam paragraf sebelumnya, suatu pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan paragraf dapat memberikan kuasa melalui izin impor khusus untuk setiap kasus pengimporan sejumlah psikotropika tertentu yang dipermasalahkan atau sediaan yang mengandung bahan semacam itu. pejabat berwenang yang mengeluarkan izin impor dari negara pengimpor tersebut harus mengirimkan dua salinan izin impor khusus dimaksud, dengan mencantumkan nama dan alamat importir dan eksportirnya kepada pejabat yang berwenang negara atau wilayah negara pengekspor untuk kemudian memberikan kuasa kepada eksportir yang melakukan pengiriman. satu salinan dari izin impor khusus yang benar benar disahkan pejabat yang berwenang dari negara atau wilayah pengimpor harus disertakan dalam pengiriman tersebut. . open presiden republik indonesia ketentuan ketentuan khusus mengenai pengangkut psikotropika dalam kotak obat pertolongan pertama kapal laut, pesawat terbang atau sarana angkutan umum lain yang melaksanakan lalu lintas internasional pengangkutan internasional dengan kapal laut, pesawat terbang, atau sarana angkutan umum internasional lainnya, seperti kereta api dan kendaraan bermotor, yang memerlukan psikotropika dalam jumlah yang terbatas sebagaimana tercantum dalam daftar psikotropika golongan ii, iii, dan yang mungkin diperlukan selama perjalanan untuk tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau keadaan darurat selama perjalanan itu tidak dianggap sebagai ekspor, impor, atau perlintasan melalui suatu negara dalam pengertian yang dimaksud konvensi. negara pendaftar sarana angkutan harus mengambil langkah langkah dalam usaha pengamanan yang memadai untuk mencegah penggunaan psikotropika seperti tertera pada paragraf atau pengalihan psikotropika tersebut untuk maksud maksud yang terlarang. komisi harus menyarankan usaha usaha pengamanan semacam itu setelah berkonsultasi dengan organisasi internasional terkait. psikotropika yang dibawa oleh kapal laut, pesawat terbang, atau sarana angkutan umum internasional lainnya seperti kereta api dan kendaraan bermotor, sesuai dengan paragraf harus tunduk pada hukum, peraturan perundangan, perizinan dari negara pendaftar, tanpa praduga terhadap hak instansi setempat yang berwenang untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan, inspeksi, dan langkah langkah pengawasan lain terhadap alat angkutan tersebut. pengaturan psikotropika semacam itu dalam kasus gawat darurat tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran atas ketentuan ketentuan paragraf dari . open wat presiden republik indonesia pemeriksaan para pihak harus memelihara penegakkan suatu sistem pemeriksaan terhadap para produsen, eksportir, importir, pedagang besar, dan distributor eceran psikotropika, serta terhadap lembaga medis maupun ilmu pengetahuan yang menggunakan bahan semacam itu. mereka harus siap untuk sesering mungkin bila dianggap perlu untuk memeriksa bangunan, persediaan dan catatan. laporan yang harus diberikan oleh para pihak para pihak harus memberikan informasi kepada sekretaris jenderal, yang oleh komisi diminta dan dianggap perlu untuk melaksanakan fungsinya, dan khususnya laporan tahunan mengenai pelaksanaan aturan konvensi wilayah mereka, termasuk informasi mengenai: (a) perubahan penting dalam hukum dan peraturan mereka mengenai psikotropika dan (b) perkembangan yang berarti dalam penyalahgunaan peredaran gelap psikotropika wilayahnya. para pihak juga harus memberitahukan sekretaris jenderal, mengenai nama dan alamat pejabat berwenang kalangan pemerintah yang mengacu pada subparagraf (f) dan paragraf sekretaris jenderal harus menyediakan keterangan tersebut bagi para pihak yang memerlukannya. para pihak harus memberikan laporan sesegera mungkin setelah kejadian kepada sekretaris jenderal mengenai setiap kasus peredaran gelap bahan psikotropika, atau penyitaan dari peredaran gelap semacam itu yang dianggap penting karena: (a) terungkapnya kecenderungan baru, (b) jumlah yang dipermasalahkan, (c) terungkapnya. man ya wat presiden republik indonesia (c) terungkapnya sumber perolehan psikotropika tersebut, dan (d) cara yang digunakan oleh para pelintas gelap. salinan laporan tersebut harus disampaikan sesuai dengan subparagraf (b) para pihak harus menyampaikan laporan statistik tahunan kepada badan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh badan sebagai berikut: (a) mengenai setiap psikotropika dalam daftar psikotropika golongan dan ii, tentang jumlah yang diproduksi, diekspor dan diimpor dari masing masing negara atau wilayah, serta persediaan yang dimiliki oleh para produsen, (b) mengenai setiap psikotropika dalam daftar psikotropika golongan iii dan iv, tentang jumlah yang diperlukan serta jumlah keseluruhan yang diekspor dan diimpor, (c) mengenai setiap psikotropika dalam daftar psikotropika golongan dan iii, tentang jumlah yang digunakan dalam produksi sediaan yang dikecualikan, dan (d) mengenai setiap psikotropika selain yang terdapat dalam daftar psikotropika golongan tentang jumlah yang digunakan untuk tujuan tujuan industri sesuai dengan subparagraf (b) jumlah yang diproduksi sesuai dengan subparagraf (a) dan (b) ini tidak termasuk jumlah sediaan yang diproduksi. suatu pihak harus memberikan informasi statistik tambahan kepada badan atas permintaannya, dalam rangka keperluan yang akan datang tentang jumlah setiap psikotropika dalam daftar psikotropika golongan iii dan yang diekspor dan diimpor dari masing masing negara atau wilayah. pihak tersebut dapat meminta badan agar menjaga kerahasiaan, baik tentang permintaan informasi maupun informasi yang diberikan menurut paragraf ini. para pihak harus memberikan informasi seperti tertera pada paragraf dan dengan cara dan waktu sesuai dengan permintaan komisi atau badan. . men wat presiden republik indonesia fungsi komisi komisi dapat mempertimbangkan semua masalah yang berkaitan dengan maksud konvensi ini dan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuannya, serta dapat memberi saran saran yang berkaitan dengan hal tersebut. keputusan komisi yang dicantumkan dalam dan harus diterima oleh mayoritas anggota komisi. laporan badan badan harus mempersiapkan laporan tahunan hasil kerjanya yang memuat analisis informasi statistik yang dapat digunakan dan dalam kasus kasus yang memadai, serta bila ada, uraian tentang penjelasan yang diberikan oleh atau diminta dari pemerintah, beserta setiap hasil pengamatan dan saran yang dikehendaki oleh badan. bila dianggap dianggap perlu, badan dapat membuat laporan tambahan. laporan tersebut harus disampaikan kepada dewan melalui komisi yang dapat berupa tanggapan yang dianggapnya layak. laporan dari badan harus disampaikan kepada para pihak dan kemudian diterbitkan oleh sekretaris jenderal. para pihak akan memberi izin pendistribusian seluas luasnya. . man presiden republik indonesia tindakan tindakan yang diambil oleh badan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan konvensi (a) apabila, atas dasar penelitian informasi yang diberikan oleh suatu pemerintah kepada badan atau atas dasar informasi yang disampaikan oleh organ organisasi perserikatan bangsa bangsa, maka badan mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan konvensi ini secara serius sedang terancam oleh kegagalan suatu negara atau wilayah dalam melaksanakan ketentuan ketentuan konvensi ini. dalam hubungan ini badan tersebut berhak untuk meminta penjelasan dari pemerintah negara atau wilayah yang dipersoalkan. berdasarkan hak yang dimiliki badan untuk meminta perhatian para pihak, maka dewan dan komisi mengenai masalah tersebut dalam subparagraf (c) bawah ini harus memperlakukan permintaan informasi atau penjelasan dari suatu pemerintah itu sebagai masalah yang sifatnya rahasia sesuai dengan subparagraf ini. (b) setelah mengambil tindakan menurut subparagraf (a), bila menganggap puas, badan dapat mengimbau pemerintah yang bersangkutan untuk mengambil langkah langkah pemulihan yang menurut keadaan diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan konvensi ini. (c) apabila badan berpendapat bahwa pemerintah yang bersangkutan gagal memberikan penjelasan yang memuaskan ketika diminta untuk melakukan tindakan pemulihan menurut subparagraf (a), atau gagal mengambil tindakan pemulihan seperti yang telah dimintakan padanya sesuai dengan subparagraf (b), maka badan tersebut dapat meminta perhatian para pihak, dewan, dan komisi atas masalah tersebut. ketika meminta perhatian para pihak, dewan, dan komisi terhadap suatu masalah sesuai dengan paragraf (c), badan, bila menganggap puas bahwa cara itu diperlukan, dapat menganjurkan para pihak agar menghentikan ekspor, dan atau impor psikotropika tertentu, dari atau negara atau wilayah yang bersangkutan, untuk jangka waktu yang ditetapkan atau sampai badan merasa puas dengan situasi negara atau wilayah itu, negara yang bersangkutan dapat membawa masalah itu hadapan dewan. badan. man presiden republik indonesia badan berhak mempublikasikan laporan mengenai setiap masalah yang dihadapi menurut ketentuan ketentuan dari ini dan menyampaikannya kepada dewan yang akan meneruskan para pihak. apabila badan mencantumkan dalam laporan suatu keputusan yang diambil menurut ini atau informasi terkait lainnya, badan juga harus mencantumkan pandangan pandangan dari pemerintah yang bersangkutan bila dikehendakinya. apabila ada keputusan badan yang diumumkan menurut ini tidak diterima secara bulat, maka pandangan pihak minoritas harus disebutkan. setiap negara harus diundang untuk hadir pada pertemuan badan yang akan membahas permasalahan yang menarik secara langsung menurut ini. keputusan badan menurut ini akan diambil setelah2 anggota badan menyetujuinya. ketentuan dari paragraf paragraf atas juga harus diberlakukan apabila badan tersebut mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan konvensi ini dapat terancam akibat suatu keputusan yang diambil oleh suatu pihak menurut paragraf tindakan tindakan terhadap penyalahgunaan psikotropika para pihak harus mengambil tindakan yang dapat diterapkan bagi pencegahan penyalahgunaan psikotropika, identifikasi dini, perawatan, pendidikan, pascaperawatan, rehabilitasi dan sosialisasi mereka yang terlibat, dan harus mengkoordinasikan usaha usaha untuk tujuan itu. para pihak harus sejauh mungkin meningkatkan pelatihan sumberdaya manusia bidang perawatan, pascaperawatan, rehabilitasi dan sosialisasi para hanyalah guna psikotropika. para. man ya pon presiden republik indonesia para pihak harus membantu mereka yang dalam pekerjaannya memerlukan pengertian tentang masalah penyalahgunaan psikotropika dan cara cara pencegahannya, dan juga harus meningkatkan pengertian tersebut kepada masyarakat umum kalau ada bahaya meluasnya penyalahgunaan psikotropika tersebut. tindakan terhadap peredaran gelap dengan memperhatikan sistem perundangan, hukum, dan pemerintahan para pihak harus: (a) mengatur pada tingkat nasional koordinasi tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, dan bagi maksud tersebut mereka dapat menunjuk suatu badan yang sesuai yang bertanggungjawab atas koordinasi semacam itu, (b) saling membantu dalam kampanye pemberantasan peredaran gelap psikotropika, dan secara khusus segera mengirimkan laporan kepada para pihak yang langsung terkait melalui saluran diplomatik atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh para pihak, satu salinan dari setiap laporan kirimkan kepada sekretaris jenderal sesuai dengan yang berkaitan dengan penemuan kasus peredaran gelap atau penyitaan, (c) bekerja sama secara erat antar pihak dan juga dengan para anggota organisasi internasional yang berwenang dengan maksud untuk menyelenggarakan kampanye yang terkoordinasi dalam melawan peredaran gelap: (d) menjamin terselenggaranya kerja sama internasional antar badan yang sesuai dan dilakukan secara cepat dan efisien, serta (e) menjamin bahwa apabila dokumen sah yang dikirimkan antar negara untuk tujuan proses peradilan, maka pengiriman tersebut hendaknya dilaksanakan secara cepat dan efisien kepada badan yang ditunjuk oleh para pihak tanpa mempertanyakan hak suatu pihak untuk memperoleh dokumen hukum melalui saluran diplomatik. . man ya snn presiden republik indonesia ketentuan ketentuan pidana (a) dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing masing, setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah sesuai dengan kewajiban menurut konvensi ini yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dan harus menjamin bahwa tindak kejahatan yang serius harus dikenakan hukuman yang setimpal terutama dengan hukuman kurungan atau hukuman lain yang mencabut kebebasannya. (b) meskipun telah disebutkan dalam subparagraf sebelumnya, apabila penyalahgunaan psikotropika melakukan pelanggaran pelanggaran semacam itu, para pihak dapat menetapkan langkah langkah, baik sebagai langkah alternatif terhadap pemidanaan maupun hukuman atau samping itu, sebagai tambahan, para penyalahguna menjalani langkah langkah pengobatan, pendidikan, pascaperawatan, rehabilitasi dan sosialisasi sesuai dengan paragraf dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan, sistim hukum dan hukum setempat dari suatu pihak maka: (a) apabila suatu rangkaian tindakan pelanggaran terkait dengan paragraf telah dilakukan berbagai negara yang berbeda, masing masing pelanggaran tersebut akan diperlakukan sebagai suatu pelanggaran yang terpisah, keikutsertaan yang disengaja, persekongkolan dan upaya untuk melakukan tindak pelanggaran semacam itu, dan kegiatan persiapan serta kegiatan pendanaan yang berkaitan dengan pelanggaran yang disepelanggaran yang dapat dihukum sesuai dengan paragraf pemidanaan negara asing atas tindakan pelanggaran semacam itu harus dipertimbangkan juga untuk menentukan residivis, dan (iv) tindak pelanggaran yang serius sebagaimana disebutkan terdahulu yang dilakukan baik oleh warga negara setempat atau warga negara asing harus dituntut oleh pihak wilayah mana pelanggaran tersebut dilakukan atau oleh pihak wilayah mana pelanggaran itu ditemukan, dan apakah ekstradisi itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan hukum dari pihak terhadap pihak mana permohonan dibuat dan apakah pelanggaran tersebut telah dituntut dan diadili. (b) pelanggaran. man wat presiden republik indonesia (b) pelanggaran yang dimaksud dalam paragraf dan paragraf .a).(i1) seyogyanya dimasukkan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan dalam perjanjian ekstradisi yang telah atau mungkin akan dapat disepakati kemudian antar pihak dan sebagai antar pihak yang tidak membuat perjanjian ekstradisi timbal balik yang ada, dan dianggap sebagai kejahatan yang dapat ekstradisikan sepanjang ekstradisi tersebut disetujui sesuai dengan hukum dari suatu pihak terhadap pihak mana permohonan dibuat, dan bahwa pihak itu harus berhak untuk menolak melakukan penangkapan atau mengizinkan ekstradisi dalam kasus kasus apabila pejabat yang berwenang menganggap bahwa pelanggaran itu tidak cukup serius. setiap psikotropika atau bahan lainnya, termasuk alat alat yang digunakan atau direncanakan untuk dipakai dalam setiap pelanggaran sesuai dengan paragraf dan harus dapat disita atau dirampas. ketentuan ini harus tunduk pada hukum setempat dari pihak terkait tentang masalah masalah yurisdiksi. ini harus tidak memuat hal hal yang mempengaruhi asas asas pelanggaran, sebagaimana disebutkan terdahulu, tuntutan dan hukuman ditetapkan sesuai dengan hukum setempat suatu pihak. penerapan langkah langkah pengawasan yang lebih ketat daripada yang ditetapkan oleh konvensi satu pihak dapat mengambil tindakan pengawasan yang lebih ketat atau keras daripada yang ditetapkan oleh konvensi ini apabila menurut pendapatnya tindakan tersebut diinginkan atau diperlukan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. .umum cita cita bangsa indonesia sebagaimana tercantum dalamindonesia dan turut mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu ditingkatkan kerja sama internasional dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. berdasarkan prinsip tersebut, kebijaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya, perlu tetap dipelihara dan diamankan dari berbagai gangguan dan ancaman yang merupakan dampak dari era globalisasi. dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancaman tersebut, indonesia berusaha turut serta dalam upaya meningkatkan kerja sama antar negara, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan obat psikotropika, narkotika, dan zat adiktif. psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psiko da prinsipnya psikotropika bermanfaat dan sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan, seperti pada pelayanan penderita gangguan jiwa dan saraf, maupun tujuan ilmu pengetahuan. walaupun demikian, penggunaan psikotropika yang tidak dilakukan oleh dan atau tidak bawah pengawasan tenaga yang diberikan wewenang dapat merugikan kesehatan, dan dapat menimbulkan sindrom ketergantungan yang merugikan perseorangan, keluarga, masyarakat, generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta merusak nilai nilai budaya bangsa. psikotropika. mapan nya ny) presiden republik indonesia biaya yang dikeluarkan oleh bagian organisasi internasional guna pelaksanaan ketentuan konvensi biaya komisi dan badan dalam melaksanakan fungsi masing masing menurut konvensi ini harus ditanggung oleh perserikatan bangsa bangsa dengan cara yang harus diputuskan oleh majelis umum para pihak yang bukan anggota perserikatan bangsa bangsa harus memberikan sumbangan dalam jumlah yang menurut majelis umum dianggap pantas dengan penilaian dari waktu waktu setelah berkonsultasi dengan pemerintah para pihak. prosedur pengakuan, penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi anggota anggota perserikatan bangsa bangsa, negara negara yang bukan anggota perserikatan bangsa bangsa yang merupakan anggota badan khusus perserikatan bangsa bangsa atau badan tenaga atom internasional atau para pihak pada statuta mahkamah internasional, dan setiap negara lainnya yang diundang oleh dewan, dapat menjadi pihak pada konvensi ini: a)dengan menandatanganinya, atau b)dengan meratifikasi setelah penandatangan dan tunduk pada ratifikasi: atau c)dengan mengakses konvensi ini. konvensi harus terbuka untuk penandatanganan sampai januari setelah itu, konvensi harus terbuka untuk aksesi. piagam ratifikasi atau aksesi akan didepositkan pada sekretaris jenderal. . mulan "aa nat presiden republik indonesia mulai berlakunya konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah empat puluh negara yang disebut dalam paragraf menandatangani konvensi ini tanpa ada persyaratan atas ratifikasi atau telah mendepositkan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya. untuk negara lainnya yang menandatangani konvensi tanpa ada persyaratan atas ratifikasi, atau mendepositkan piagam ratifikasi atau piagam aksesi setelah penandatanganan terakhir atau mendepositkan sebagaimana yang disebut dalam paragraf sebelumnya, maka konvensi ini harus mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penandatanganan atau pendepositan piagam ratifikasi atau piagam aksesi. penerapan wilayah konvensi ini harus berlaku untuk seluruh wilayah nonmetropolitan bagi hubungan internasional dimana setiap pihak bertanggung jawab kecuali apabila persetujuan sebelumnya atas wilayah semacam itu dikehendaki oleh peraturan perundangan suatu pihak atau peraturan perundangan wilayah yang bersangkutan, atau dikehendaki oleh adat. dalam hal semacam ini pihak harus berupaya memperoleh persetujuan yang diperlukan dari wilayah dalam waktu yang sesingkat mungkin, dan apabila persetujuan itu diperoleh. pihak tersebut harus memberitahukan sekretaris jenderal. konvensi ini harus berlaku wilayahnya atau wilayah wilayah yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut sejak tanggal penerimaan oleh sekretaris jenderal. dalam hal ini apabila persetujuan sebelumnya dari wilayah nonmetropolitan tidak diminta, pihak yang bersangkutan, pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksesi harus menyatakan wilayah nonmetropolitan atau wilayah wilayah dimana konvensi ini berlaku. . tan ka) presiden republik indonesia wilayah yang dimaksud dalam konvensi setiap pihak dapat memberitahukan kepada sekretaris jenderal bahwa, untuk penerapan konvensi ini wilayahnya dibagi menjadi dua atau lebih, atau dua wilayah atau lebih itu digabungkan menjadi satu. dua atau lebih pihak dapat memberitahukan kepada sekretaris jenderal bahwa sebagai akibat dari pembentukan suatu kesatuan adat antara mereka, para pihak menyepakati sebagai satu wilayah untuk penerapan konvensi ini. setiap pemberitahuan menurut paragraf atau harus diberlakukan pada tanggal januari tahun berikutnya terhitung sejak pemberitahuan tersebut dibuat. pembatalan setelah berakhirnya masa dua tahun dari tanggal mulaiberlakunya konvensi ini, setiap pihak, atas namanya sendiri atau atas nama wilayah dimana pihak itu mempunyai tanggung jawab internasional dan telah menarik persetujuan yang diberikan sesuai dengan dapat secara resmi menarik diri dari konvensi ini melalui pernyataan tertulis yang didepositkan kepada sekretaris jenderal. apabila pembatalan diterima oleh sekretaris jenderal pada atau sebelum hari pertama bulan juli setiap tahun, maka pembatalan itu mulai berlaku pada hari pertama bulan januari tahun berikutnya, tetapi apabila diterima setelah hari pertama bulan juli tahun berjalan maka pembatalan tersebut akan diberlakukan sama dengan pembatalan yang diterima pada atau sebelum hari pertama bulan juli tahun berikutnya. konvensi ini harus berakhir jika pembatalan pembatalan sesuai dengan paragraf dan menyebabkan persyaratan pemberlakuan konvensi sebagaimana tercantum dalam paragraf tidak terpenuhi lagi. . n1 rat presiden republik indonesia amandemen setiap pihak dapat mengusulkan amandemen atas konvensi ini. naskah dari setiap amandemen tersebut dengan alasan alasannya harus disampaikan kepada sekretaris jenderal, yang selanjutnya menyampaikan naskah naskah tersebut kepada para pihak dan dewan. dewan dapat memutuskan: (a) apakah harus mengadakan konperensi sesuai dengan paragraf dari piagam perserikatan bangsa bangsa untuk mempertimbangkan amandemen yang diusulkan: atau (b) menanyakan kepada para pihak apakah mereka menerima usul amandemen tersebut dan juga meminta untuk menyampaikan tanggapan apa saja terhadap usulan tersebut kepada dewan. apabila sebuah usul amandemen yang diedarkan sesuai dengan paragraf (b) tidak ditolak oleh satu pihak pun dalam jangka waktu delapan belas bulan setelah diedarkan, maka usulan amandemen harus diberlakukan. namun, apabila amandemen yang diusulkan tersebut ditolak oleh suatu pihak, dewan dapat memutuskan sesuai dengan tanggapan yang diterima dari para pihak apakah suatu konperensi harus diadakan untuk mempertimbangkan amandemen semacam itu. perbedaan pendapat apabila timbul perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih sehubungan dengan penafsiran atau penerapan konvensi ini, para pihak tersebut harus berkonsultasi bersama sama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut melalui negosiasi, penelitian, penengahan, pertujukan, arbitrasi, bantuan dari badan badan regional, melalui proses hukum, atau cara cara damai lainnya sesuai dengan pilihannya. setiap perbedaan pendapat semacam itu yang tidak dapat terselesaikan melalui cara cara yang ditetapkan berdasarkan permintaan dari salah satu pihak yang berbeda pendapat harus dialihkan kepada mahkamah internasional untuk diputuskan. . presiden republik indonesia pensyaratan tidak ada satu pensyaratan pun yang diperbolehkan, kecuali yang dibuat sesuai dengan paragraf dan ini. setiap negara pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksesi dapat mengajukan pensyaratan terhadap ketentuan ketentuan berikut dalam konvensi ini: (a) paragraf dan (b) dan (c) suatu negara yang berkeinginan untuk menjadi pihak tetapi berkeinginan diberi kewenangan untuk mengajukan pensyaratan lain yang berbeda dengan pensyaratan sesuai dengan paragraf dan dapat memberitahukan maksudnya kepada sekretaris jenderal. kecuali, bila pada akhir bulan dua belas setelah tanggal penyampaian pensyaratan tersebut oleh sekretaris jenderal, pensyaratan tersebut ditolak oleh sepertiga jumlah negara yang menandatangani tanpa pensyaratan ratifikasi, peratifikasian atau aksesi terhadap konvensi sebelum akhir periode tersebut, maka harus dianggap telah diizinkan, tetapi dengan pengertian bahwa negara negara yang telah menolak pensyaratan itu, tidak dibebani kewajiban hukum kepada negara yang mengajukan pensyaratan pada konvensi ini yang dipengaruhi oleh pensyaratan tersebut. suatu negara yang wilayahnya terdapat tanaman yang tumbuh secara liar yang mengandung bahan psikotropika seperti diantara yang tercantum dalam daftar psikotropika golongan dan yang dipergunakan secara tradisional yang digunakan oleh kelompok kecil tertentu yang jelas diakui dalam upacara yang bersifat magis atau agamis, pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau aksesi dapat mengajukan pensyaratan tentang tanaman tersebut sehubungan dengan ketentuan kecuali untuk ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan internasional. suatu negara yang telah mengajukan pensyaratan dapat setiap waktu memberi tahu secara tertulis kepada sekretaris jenderal untuk menarik semua atau sebagian pensyaratan yang diajukannya. . main mula presiden republik indonesia pemberitahuan sekretaris jenderal harus memberitahukan kepada semua negara yang tercantum dalam paragraf (a) penandatanganan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan (b) tanggal berlakunya konvensi ini sesuai dengan (c) pembatalan sesuai dengan dan (d) deklarasi dan pemberitahuan sesuai dengan dan sebagai bukti, yang bertandatangan bawah ini, telah diberi kuasa menandatangani konvensi ini atas nama pemerintah masing masing. dibuat wina, pada hari bulan februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dalam satu salinan bahasa cina, inggris, perancis, rusia dan spanyol, yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. konvensi ini akan didepositkan kepada sekretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa yang akan menyampaikan salinan salinan naskah asli yang telah disahkan kepada seluruh anggota perserikatan bangsa bangsa dan negara negara lain sebagaimana yang disebut dalam paragraf man presiden republik indonesia daftar psikotropika golongan inn nama lain nama kimi( nama generik) det n,n dietiltriptamina mph dimetilheptil) hidroksi tetrahedron dimetil 6h dibenci (b,d) peran dmt n,n dimetiltriptamina (h)lysergide lsd,lsd (#) n,n dietil sergamida (asam d lisergat dietilamida) meskalina trimetoksi gene bilamana paraheksil eksil hidroksi tetrahedron dimetil 6h dibenci (b,d)peran psilosina, dimetilaminoetil) psilotsin hidroksi indol psilosibin dimetilaminoetil) indol il dihidrogen fosfat. stp,dom amino dideteksi metil) penilpropana tetrahedron | hidroksi pentil 6a, kannabinol, 10a tetrahedron semua dimetil isomer6 h dibenci (b,d)perantamin (#) amino fenilpropana deksamfetamina amino l fenilpropana fenmetrazina metil fenil morfolina. fensiklidina fenilsikloheksil piridina. metamfetamina (#) metilamino fenilpropana. metilfenidat asam fenil pipermail) metil ester asetatman wat presiden republik indonesia daftar psikotropika golongan iii inn nama lain nama kimia( nama generik) amobarbital asam etil metilbutil) barbiturat glutetimida etil fenilglu trifida pentobarbital asam etil metilbutil) barbiturat. sekobarbital asam s alil metilbutil) barbiturat. siklobarbital asam sikloheksen l il) etilbarbiturat. garam garam dari bahan bahan tercantumpramona (dietilamida) propiopenon orbital asam dietil barbiturat. sinamat | etnis sikloheksanol karbamat etklorvirol etil kloroviniletil kardinal fenobarbital asam etil fenil barbiturat. meprobamat metil propil propanadiol karbamat. metakualon metil toll (3h) kuinazolimon. metfenobarbital asam etil metil fenil barbiturat. metiprilon dietil metil piridina dion prado dikenal pipermail) metanol ll. spa ( ) dimetilamino l, difeniletananama nama yang tercetak dalam huruf besar yang berada bagian lajur kiri man sy) ny) wat presiden republik indonesia adalah bukan nama internasional inn). dengan satu perkecualian lysergide), nama nama bukan paten atau umum diberikan hanya bila inn belum diusulkan. men nat presiden republik indonesia psikotropika sesuai dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan dinyatakan diatur secara tersendiri, hal ini dimaksudkan untuk menampung perkembangan kesepakatan internasional dan penanganan secara khusus bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang letak geografinya cukup strategis bagi lalu lintas internasional dengan jumlah penduduk yang besar, sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan informasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin luas dan berdimensi internasional sehingga dipandang perlu adanya peningkatan kerja sama internasional.gerakkonvensi tersebut merupakan suatu perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan. materi muatan konvensi pada hakikatnya sudahsikotropika. pengesahan konvensi tersebut dapat lebih menjamin kemungkinan penyelenggaraan kerja sama dengan negara negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha usaha penanggulangan atas penyalahgunaannya. dari aspek kepentingan dalam negeri dengan menjadi pihak pada konvensi tersebut indonesia dapat lebih mengkonsolidasikan upayanya dalam mencegah dan melindungi kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda, terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika. samping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar dasar tindakan indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika dalam negeri. dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan dapat lebih memantapkan. salah satu wujud nyata dari kerja sama internasional adalah ikut sertanya indonesia untuk mengesahkan convention psychotropic substances konvensi psikotropika pokok . men nat presiden republik indonesia pokok pokok pikiran yang mendorong lahirnya konvensi sebagai berikut: perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. perhatian terhadap kesehatan masyarakat dan masalah sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika. tekad untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika. pertimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk membatasi penggunaan psikotropika hanya untuk pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. pengakuan bahwa penggunaan psikotropika untuk pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan sangat diperlukan sehingga ketersediaannya perlu terjamin. keyakinan bahwa tindakan efektif untuk memerangi penyalahgunaan psikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan yang universal. pengakuan adanya kewenangan perserikatan bangsa bangsa dalam melakukan pengawasan psikotropika dan keinginan bahwa badan internasional yang melakukan pengawasan tersebut berada dalam kerangka organisasi perserikatan bangsa bangsa. pengakuan bahwa diperlukan konvensi internasional untuk mencapai tujuan ini. dalam konvensi ini beberapa materi pokok yang diatur, antara lain, sebagai berikut: pengertian dalam konvensi ini yang dimaksud dengangolongan ii, iii dan yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini. psikotropika ini mempunyai manfaat untuk pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, tetapi dapat menimbulkan kecenderungan untuk disalahgunakan sehingga akan dapat mengganggu kesehatan dan menimbulkan masalah sosial lainnya. lingkup pengawasan para pihak diminta aktif melakukan pengawasan terhadap psikotropika yang terdapat dalam daftar psikotropika golongan ii, in, dan iv. selain psikotropika yang tercantum dalam daftar psikotropika golongan ii, iii, dan tersebut agar para pihak juga diminta aktif melaporkan beserta data pendukungnya kepada sekretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa apabila mempunyai informasi berkenaan dengan psikotropika yang belum berada bawah pengawasan internasional, yang menurut pendapatnya perlu dimasukkan dalam daftar psikotropika. demikian pula apabila diperlukan pemindahan dari satu golongan golongan lain ataupun penghapusan dari daftar. penggunaan. open ya nat presiden republik indonesia penggunaan, penandaan, dan periklanan penggunaan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau diberikan oleh tenaga lain yang diberi wewenang. untuk keselamatan pemakai, diperlukan penandaan mengenai petunjuk penggunaan dan peringatan yang dicantumkan pada kemasan psikotropika. periklanan psikotropika bagi masyarakat umum pada prinsipnya dilarang. perdagangan internasional para pihak diminta agar produksi, perdagangan, pemilikan, dan pendistribusian psikotropika yang tertuang pada daftar psikotropika golongan ii, ni, dan didasarkan atas izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. berkenaan dengan psikotropika dalam daftar psikotropika golongan ii, iii, dan iv, para pihak diminta agar produsen dan semua yang diberi wewenang untuk memperdagangkan dan terdistribusi psikotropika, menyelenggarakan pencatatan yang menunjukkan rincian, jumlah yang dibuat, psikotropika yang ada dalam sediaan, nama penyalur, dan penerima. konvensi ini menghendaki agar para pihak melakukan pengaturan yang sebaik baiknya berkenaan dengan ekspor impor psikotropika. para pihak melalui sekretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa, dapat menyatakan bahwa negara tersebut melarang pemasukan dalam negaranya atau salah satu wilayahnya, psikotropika yang tercantum dalam daftar psikotropika golongan ii, ii, dan iv. tindakan untuk pertolongan pertama dan keadaan darurat. psikotropika yang termasuk dalam daftar psikotropika golongan ii, iii, dan iv, yang dibawa melalui pengangkutan internasional untuk tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau untuk keadaan darurat, tidak dianggap sebagai kegiatan ekspor impor atau perlintasan melalui negara. pemeriksaan para pihak akan menegakkan suatu sistem pemeriksaan atas para produsen, eksportir, importir, serta distributor psikotropika, sarana pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang menggunakan psikotropika tersebut. pelaporan kewajiban para pihak melaporkan kepada sekretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa mengenai: penerapan konvensi negaranya, perubahan perubahan penting dalam hukum dan peraturan perundang undangan psikotropika, nama nama pejabat pemerintah dan alamat yang menangani perdagangan internasional psikotropika, kasus lalu lintas gelap atau penyitaan dari lalu lintas gelap yang dianggap penting, ekspor, impor dan produksi. men nya ny) nat presiden republik indonesia pencegahan. pencegahan penyalahgunaan para pihak akan mengambil langkah pencegahan penyalahgunaan psikotropika, identifikasi dini, pengobatan dan rehabilitasi secara terkoordinasi serta akan meningkatkan kemampuan personal melalui pelatihan. peredaran gelap dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasinya, para pihak akan melakukan pencegahan penyalahgunaan dengan: membuat peraturan peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dengan menunjuk kepada suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut: melakukan kampanye pemberantasan peredaran gelap psikotropika, mengadakan kerja sama antar para pihak dan organisasi internasional yang berwenang. penerapan ketentuan tentang pengawasan yang lebih ketat para pihak dapat mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat atau lebih tegas daripada yang ditetapkan dalam konvensi ini, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. indonesia bukan sebagai negara penandatangan konvensi, maka sesuai dengan isi dan convention psychotropic substances konvensi psikotropika cara yang ditempuh untuk menjadi pihak pada konvensi adalah dengan menyampaikan piagam aksesi. apabila indonesia telah menyampaikan piagam aksesi, maka konvensi ini akan mulai berlaku bagi indonesia secara internasional setelah (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya piagam aksesi oleh sekretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa. aspek luar negeri yang hendak dicapai adalah untuk memperlancar kerjasama internasional bidang penanggulangan bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika dengan semua negara dan lembaga internasional, terutama dengan negara negara anggota asean lainnya yang lebih dahulu telah meratifikasi konvensi in. man mula presiden republik indonesiadokumen perusahaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat yang bersendikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, merupakan bagian integral cita cita kemerdekaan dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar bahwa usaha untuk menjamin penyelenggaraan perusahaan secara efektif dan efisien merupakan salah satu dasar kebijaksanaan pembangunan nasional bidang ekonomi, yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan dunia usaha untuk mempergunakan peluang dan berkiprah secara sehat dalam dunia internasional yang penuh persaingan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat, bahwa salah satu faktor yang mengurangi efektifitas dan efisiensi perusahaan adalah ketentuan yang mewajibkan penyimpanan buku, catatan dan neraca selama (tiga puluh) tahun dan penyimpanan surat, surat kawat beserta temuannya selama (sepuluh) tahun sebagaimana diatur antara lain dalam kitab undang undang hukum dagang webbook van koophandel voor indonesie, staatsblad, bahwa ketentuan yang mewajibkan penyimpanan dokumen sebagaimana tersebut dalam huruf dan ketentuan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip yang selama ini berlaku, menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan perusahaan, bahwa. main nya x1y nat presiden republik indonesia bahwa pembuatan dan penyimpanan dokumen, tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum, karena itu kewajiban membuat dan menyimpan dokumen harus tetap dijalankan dengan mengupayakan tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif yang memberatkan, untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai media yang membuat dokumen dan pengurangan jangka waktu penyimpanannya, bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat atas kertas dialihkan dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronikdokumen perusahaanokumen perusahaan. babi ketentuan umum dalam undang undangman ya ny) sat presiden republik indonesia . semua : kitab undang undang hukum dagang webbook van koophandel voor indonesie, staatsblad dan semua peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan dokumen perusahaan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pemindahan, penyerahan dan pemusnahan arsip yang bertentangan dengan undang undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ydokumen perusahaan umum garis garis besar haluan negara menetapkan bahwa pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. pengaruh globalisasi ekonomi dan informasi yang demikian luas karena perkembangan perekonomian dan perdagangan baik nasional maupun internasional yang bergerak cepat mengakibatkan meningkatnya penggunaan dokumen, sehingga mengharuskan dunia usaha memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuannya secara efektif dan efisien khususnya dalam pengelolaan dokumen perusahaan. guna mencapai tujuan tersebut, pembentukan peraturan mengenai dokumen perusahaan yang merupakan bagian dari pembangunan hukum bidang ekonomi perlu segera disusun, dalam upaya memacu laju pertumbuhan perusahaan melalui pengelolaan dokumen perusahaan yang efektif dan efisien. ketentuan sebagaimana tercantum dalam kitab undang undang hukum dagang webbook van koophandel voor indonesie, staatsblad yang mewajibkan setiap orang menjalankan perusahaan menyelenggarakan pencatatan tentang hal hal yang berkaitan dengan perusahaan dan menyimpan dokumen tersebut antar (sepuluh) sampai dengan (tiga puluh) tahun, dewasa ini. nya x1y wat presiden republik indonesia selain. selain ketentuan wajib menyimpan dokumen sebagaimana diatur dalam kitab undang undang hukum dagang webbook van koophandel voor indonesie, staatsblad juga ketentuan undang undang dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip menimbulkan beban yang berat bagi perusahaan karena pelaksanaannya memerlukan ruangan yang luas, tenaga, waktu, perawatan dan biaya yang besar. catatan yang berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan bukti pembukuan serta data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca tahunan, perhitungan rugi laba tahunan, rekening dan jurnal transaksi harian dikurangi masa penyimpanannya dari (tiga puluh) tahun menjadi (sepuluh) tahun. sedangkan data pendukung administrasi keuangan yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan, dan dokumen lainnya, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan nilai guna dokumen yang disusun dalam jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan. sejalan dengan upaya mengurangi jangka waktu penyimpanan, penerapan teknologi maju bidang informatika telah memungkinkan dokumen perusahaan yang dibuat atas kertas atau sarana lainnya dapat dialihkan untuk disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya. pemakaian mikrofilm atau media lain tersebut dapat dipastikan semakin banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan karena lebih ekonomis. untuk menjamin kepastian hukum, maka dokumen perusahaan yang disimpan dalam mikrofilm dan media lain, merupakan salah satu alat bukti yang sah. untuk menyederhanakan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen perusahaan, yang penting artinya bagi efisiensi kegiatan perusahaan seperti diuraikan atas, undang undang ini memberikan wewenang kepada perusahaan untuk melaksanakan penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan dokumen tersebut berdasarkan jadwal retensi baik menurut undang undang ini maupun yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. dengan diberlakukannya ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan, maka pembuatan, penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan dokumen perusahaan dapat dilakukan dengan sederhana, efektif dan efisien dengan tidak mengurangi kepastian hukum dan tetap melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum. man mula presiden republik indonesia ketentuan. ketentuan mengenai pelaksanaan penyimpanan, pemindahan, pemusnahan dan penyerahan dokumen yang diatur dengan undang undang ini tidak dimaksudkan menghilangkan fungsi dokumen bersangkutan sebagai alat bukti atau kepentingan hukum lainnya. oleh karena itu undang undang dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnyamisalnya dan kitab undang undang hukum pidana tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan undang undang ini. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang termasuk "dokumen lainnya" misalnya risalah rapat umum pemegang saham, akta pendirian perusahaan, akta otentik lainnya yang masih mengandung kepentingan hukum tertentu, nomor pokok wajib pajak. yang dimaksud dengan: "neraca tahunan" adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan posisi kekayaan, utang, dan modal pada akhir tahun buku yang merupakan pertanggungjawaban keuangan. "rekening" adalah salah satu bentuk catatan yang dibuat perusahaan untuk menampung transaksi yang sejenis yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dan dapat juga disebut buku besar atau perkiraan. jurnal transaksi harian" adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan adanya transaksi yang dapat berupa buku harian atau catatan harian atau tulisan lainnya. "" adalah tulisan yang menggambarkan neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening dan jurnal transaksi harian. men wat presiden republik indonesia . yang dimaksud dengan: "warkat" adalah dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi, misalnya cek, billet giro, surat perintah membayar, wesel, nota, debut, dan nota kredit. perubahan kekayaan, utang dan modal" adalah bertambah dan atau berkurangnya jumlah dan susunan kekayaan, utang dan modal. cukup jelas yang termasuk: data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan", misalnya surat perintah kerja, surat kontrak atau surat perjanjian. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan", misalnya rekening antar kantor rekening harian, atau rekening mingguan. penggunaan kata "wajib" dalam ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban perusahaan membuat catatan, agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, utang, modal hak dan kewajiban perusahaan, untuk melindungi baik kepentingan perusahaan, kepentingan pemerintah maupun kepentingan pihak ketiga. kewajiban tersebut bersifat kepercayaan, sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan perusahaan" adalah bahwa walaupun setiap perusahaan diwajibkan membuat catatan, tetapi mengenai bentuk dan kedalaman isi catatan yang dibuat, dilakukan sesuai dengan sifat perusahaan. lan sat presiden republik indonesia .y . penggunaan kata "wajib" dalam ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa catatan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam ini, misalnya harus menggunakan huruf latin dan disusun dalam bahasa indonesia. dengan demikian apabila tidak dibuat dengan menggunakan huruf latin dan tidak disusun dalam bahasa indonesia, maka secara hukum, perusahaan tersebut dianggap belum membuat catatan, dan kelalaian tersebut menjadi tanggungjawab perusahaan yang bersangkutan. pada dasarnya catatan harus disusun dalam bahasa indonesia, kecuali baik karena sifat perusahaan maupun untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan, dengan izin menteri keuangan catatan dapat disusun dalam bahasa asing. penggunaan kata "wajib" dalam ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan belum ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk, secara hukum perusahaan dianggap belum membuat neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan. yang dimaksud dengan "pimpinan perusahaan" adalah seseorang yang berdasarkan anggaran dasar memimpin perusahaan yang bersangkutan dan mewakili perusahaan baik dalam maupun luar pengadilan. yang dimaksud dengan "pejabat yang ditunjuk" adalah seseorang yang diberi kewenangan oleh pimpinan perusahaan untuk mengelola dokumen perusahaan. penggunaan kata "wajib" dalam ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pembuatan catatan tidak boleh melebihi waktu (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. kelalaian melakukan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. penggunaan kata "wajib" dalam ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabilalan sat presiden republik indonesia neraca laba rugi, tidak dibuat atas kertas, perusahaan dianggap belum membuat catatan. . yang dimaksud dengan "sarana lainnya" adalah alat bantu untuk memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula tidak dibuat atas kertas, misalnya menggunakan pita magnetik atau disket. penggunaan kata "wajib" dalam ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengenai hal yang harus dilakukan perusahaan, yakni menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ini selama (sepuluh) tahun. dengan demikian apabila sebelum jangka waktu (sepuluh) tahun dokumen yang bersangkutan dimusnahkan, maka risiko karena pemusnahan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. cukup jelas yang dimaksud dengan "nilai guna dokumen" adalah nilai dokumen perusahaan yang didasarkan pada kegunaan dokumen dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. berdasarkan nilai guna dokumen yang bersangkutan, maka jangka waktu penyimpanannya dapat ditetapkan kurang dari (sepuluh) tahun atau lebih dari (sepuluh) tahun. cukup jelas sekalipun suatu dokumen telah melewati masa wajib simpan, tetapi dokumen tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan mengenai dasawarsa suatu tuntutan. yang dimaksud dengan: "mikrofilm" adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. "media lainnya" adalah alat penyimpan, misalnya compact disk read only memory cd rom), dan write once read many worm). lan nya x1y wat presiden republik indonesia manis cukup jelas . suatu dokumen perusahaan mempunyai makna "kepentingan nasional" apabila dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai historis yang digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta kehidupan kebangsaan, misalnya rekening atau bukti iuran untuk pembangunan monumen nasional, mesjid istiqlal. selanjutnya yang menentukan suatu dokumen mempunyai makna kepentingan nasional adalah pimpinan perusahaan. penggunaan kata "wajib" dalam ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pimpinan perusahaan tetap harus menyimpan naskah asli, apabila dokumen tersebut masih mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan atau mengandung kepentingan hukum tertentu. kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pimpinan perusahaan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. yang dimaksud dengan "masih dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan. penggunaan kata "wajib" dalam ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa setiap pengalihan dokumen perusahaan harus legalisasi. apabila pengalihan dokumen perusahaan tidak legalisasi, maka dokumen perusahaan hasil pengalihan tersebut secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. yang dimaksud dengan "legalisasi"berita acara dibuat pada saat terjadi pengalihan dokumen dalam mikrofilm atau media lainnya. pada berita acara pengalihan dilampirkan daftar perbedaan atas dokumen perusahaan yang dialihkan dalam mikrofilm atau media lainnya. main nya x1y wat presiden republik indonesia cukup jelas . yang dimaksud dengan "dianggap perlu", dalam hal tertentu" dan "untuk keperluan tertentu" misalnya untuk keperluan memenuhi permintaan polisi, jaksa, atau hakim dalam pemeriksaan perkara. legalisasi dilakukan dengan cara pembubuhan tanda tangan pada hasil cetak dokumen tersebut dan pernyataan bahwa hasil cetak sesuai dengan aslinya. cukup jelas penentuan tata cara pemindahan dokumen perusahaan diserahkan kepada pimpinan perusahaan, karena yang mengetahui kebutuhan perusahaan adalah pimpinan perusahaan yang bersangkutan. dalam tata cara tersebut dapat pula ditentukan bahwa pemindahan dokumen disertai dengan daftar perbedaan dmindahan, keterangan tentang pelaksanaan pemindahan, dan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang memindahkan dan pejabat yang menerima pemindahan. yang dimaksud dengan: unit pengolahan" adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. unit kearsipan" adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola dokumen perusahaan yang sudah diselesaikan oleh unit pengolahan untuk disimpan dan dipelihara. penggunaan kata "wajib" dalam ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban untuk republik indonesia. apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka terkena ketentuan undang undang nomor tahun pasaran ya nat presiden republik indonesia dokumen.dan didengar. jadwal retensi adalah jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang disusun dalam suatu daftar sesuai dengan jenis dan nila kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman pemusnahan dokumen perusahaan. dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. dokumen lainnyameskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan,. bukti pembukuan terdiri dari warkat warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal. open wat presiden republik indonesia tentang ketentuan ketentuan pokok kearsipan. cukup jelas .dalam penyusunan jadwal retensi dokumen yang akan dimusnahkan, perlu dipertimbangkan dokumen yang karena sifatnya tetap disimpan dan dipelihara. cukup jelas pimpinan perusahaan dapat menetapkan suatu dokumen perusahaan yang dibuat atas kertas tetap disimpan walaupun telah dialihkan dalam mikrofilm atau media lainnya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas open mula presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas . angka cukup jelas angka cukup jelas angka lembaga dalam hal ini meliputi baik lembaga instansi pemerintah (misalnya bank indonesia dan badan urusan logistik) maupun lembaga swasta (misalnya yayasan). apabila suatu lembaga instansi pemerintah selain tugas pokoknya dalam menjalankan fungsi pemerintah melakukan pula kegiatan usaha tersebut berlaku ketentuan undang undang ini, sedangkan untuk kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, tetap berlaku ketentuan peraturan perundang undangan bidang administrasi pemerintahan. yang dimaksud dengan ")", misalnya butir butir butir dan butir kitab undang undang hukum dagang. angka cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor open ya presiden republik indonesia . (l) data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan, dan data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan. bab pembuatan catatan dan penyimpanan dokumen perusahaan setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan kebutuhan perusahaan. catatan sebagaimana dimaksud dalam wajib dibuatdalam hal ada izin dari menteri keuangan, catatan sebagaimana dimaksud dalam dapat disusun dalam bahasa asing.dan laba rugi, wajibdalam hal peraturan perundang undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan bidang menentukan lain, maka catatan sebagaimana dimaksud dalam wajib dibuat paling lambat (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. man nat presiden republik indonesia . catatan sebagaimana dimaksud dalam wajib dibuat atas kertas. catatan yang berbentukatau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam dibuat atas kertas atau dalam sarana lainnya. catatan sebagaimana dimaksud dalam bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disimpan selama (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu penyimpanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dan disusun oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan. kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam dan tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam, atau untuk kepentingan hukum lainnya. man wat presiden republik indonesia bab iii. bab iii pengalihan bentuk dokumen perusahaan dan legalisasi dokumen perusahaan dapat dialihkan dalam mikrofilm atau media lainnya. pengalihan dokumen perusahaan dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional. dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut. setiap pengalihan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam wajib legalisasi. legalisasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dan tahun dilakukannya legalisasi, keterangan bahwa pengalihan dokumen perusahaan yang dibuat atas kertas dalam mikrofilm atau media lainnya telah open snn presiden republik indonesia dilakukan sesuai dengan aslinya, dan cc. tandatangan. tandatangan dan nama jelas pejabat yang bersangkutan. dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan dokumen perusahaan dalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi diatur dengan peraturan pemerintah. bab pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan dokumen perusahaan pemindahan dokumen perusahaan dari unit pengolahan unit kearsipan lingkungan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. dokumen perusahaan tertentu yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional wajib diserahkan kepada arsip nasional republik indonesia berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. penyerahnyerahan, keterangan tentang pelaksanaan penyerahan, dan tanda tangan dan nama jelas pejabat yang menyerahkan dan men nat presiden republik indonesia pejabat yang menerima penyerahan. pada. pada berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud dalam dilampirkan daftar perbedaan dokumen yang akan diserahkan. pemusnahan catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan keputusan pimpinan perusahaan. pemusnahan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi. pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas pemusnahan dokumen perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk, bertanggung jawab atas segala kerugian perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal: pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan sebelum habis jangka waktu wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam atau pemusnahan dokumen perusahaan dilakukan, sedangkan diketahui atau patut diketahui bahwa dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan, karena mempunyai nilai guna baik yang berkaitan dengan kekayaan, hak, dan kewajiban perusahaan maupun kepentingan lainnya. pemusnahan dokumen perusahaan yang telah dialihkan dalam mikrofilm atau media lainnya, dapat segera dilakukan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan perusahaan, berdasarkan ketentuan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan dengan pembuatan berita acara yang sekurang kurangnya memuat: sy) nya x1y wat presiden republik indonesia keterangan tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukannya pemusnahan, keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan, dan cc. tanda. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan. pada berita acara pemusnahan yang dimaksud dalam dilampirkan daftar perbedaan dokumen yang akan dimusnahkan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan diatur dengan peraturan pemerintah. bab ketentuan peralihan buku, surat, catatan dan neracatiga puluh) tahun, dan pada saat berlakunya undang undang ini telah disimpan selama (sepuluh) tahun atau lebih, pemisahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang undang ini. salinan surat dan telegramsepuluh) tahun, dan pada saat berlakunya undang undang ini masa simpanan yang belum mencapai (sepuluh) tahun pemisahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang undang ini. dokumen perusahaan yang pemisahannya telah dimintakan pertimbangan kepada ketua badan pemeriksa keuangan, dan dalam waktu (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya undang undang ini pertimbangan tersebut belum diberikan, pemisahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang undang ini. men nya x1y wat presiden republik indonesia . dokumen perusahaan yang pemisahannya telah dimintakan persetujuan kepada kepala arsip nasional republik indonesiapemisahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang undang ini. dokumen perusahaan yang jadwal potensinya sedang dimintakan persetujuan kepada kepala arsip nasional republik indonesia,jadwal retensi dan pemisahannya ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang undang mi. bab ketentuan penutup ketentuan dalam undang undang ini berlaku juga terhadap: il. kantor perwakilan, kantor cabang, agen perusahaan indonesia atau yang disamakan dengan itu, yang mempunyai kegiatan usaha luar wilayah negara republik indonesia, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku negara setempat: kantor perwakilan, kantor cabang agen perusahaan asing atau yang disamakan dengan itu, yang mempunyai kegiatan usaha wilayah negara republik indonesia, dan badan atau lembaga yang tidak termasuk dalam pengertian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka yang dalam kegiatan dan atau tugasnya memiliki dan menghasilkan dokumen sebagaimana layaknya perusahaan.embibitan ternak yang selanjutnya disingkat utd pembibitan ternak adalah unit pelaksana teknis daerah pembibitan ternakembibitan ternakembibitan ternakembibitan ternak sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas dalam penyelenggaraan pengembangan bibit ternak unggul. utd pembibitan ternakmbibitan ternakyediaan bibit ternak unggul untuk masyarakat kabupaten tasikmalaya. bagian ketiga fungsi dalam melaksanakan tugas, utd pembibitan ternak sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas dinas bidang pengembangan dan produksi pembibitan ternak, pelaksanaan urusan kesekretariatan, cc.bibitan ternak terdiri atas: kepala utd, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi utdembibitan terbibitan ternak dalam pengembangan, produksi dan pemasaran bibit ternakbibitan ternak, melaksanakan penggalian inovasi dan pengembangan bibit ternak, melaksanakan penyediaan ternak unggul bagi petani ternak, melaksanakan produksi bibit ternak unggulan bagi kebutuhan petani ternak, melaksanakan bimbingan teknis kepada petani ternak peserta kemitraan utd pembibitan ternak, melaksanakan kegiatan penerapan teknologi budidaya ternak, melaksanakan kegiatan produksi pakan hijauan dan pakan penguat untuk instalasi pengembangan bibit ternak dan masyarakat petani ternak, melaksanakan kegiatan inseminasi buatan dalam pengembangan bibit ternak, melaksanakan pembinaan personil, pengelolaan kepegawaian dan keuangan lingkungan utd pembibitan ternak, melaksanakan kesekretariatan pada utd pembibitan ternak, melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset utd pembibitan ternak, melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana utd pembibitan ternak, melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan utd pembibitan ternak, melaksanakan penyusunan usulan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana utd pembibitan ternak, melaksanakan kesekretariatan pada utd pembibitan ternak, melaksanakan penjualan dan pemasaran bibit ternak hasil produksi upt pembibitan ternak, g . melaksanakan serta memfasilitasi kegiatan magang dan pelatihan bagi masyarakatmbibitan ternakmbibitan ternakbibitan ternakbibitan ternbibitan ternakgan struktur organisasi utd pembibitan ternakruma bupati tasikmalaya provinsi jawa barat peraturan bupati tasikmalaya nomor tahun tentang pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil berprestasi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tasikmalaya, menimbang bahwa dalam upaya memotivasi pegawai negeri sipil untuk, dipandang perlu dilakukan pemberian penghargaan terhadap pegawai negeri sipil berprestasi lingkungan pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya, bahwa pemberian penghargaan terhadap pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu diatur agar terselenggara dengan tertibberprestasi selanjutnya disebut pns berprestasinyadalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih pns yang akan diberi penghargaan sebagai pns berprestasi. bab tujuan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pns berprestasi yang memenuhi persyaratan, serta telah melalui seleksi dan penilaian oleh tim penilai dengan tujuan sebagai berikut:cc.gawai negeri sipil berprestasi pns berprestasi merupakan pns lingkungan pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya yang menduduki: jabatan administrasi yang terdiri atas: jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana: dan jabatan fungsional. pns berprestasi sebagaimana dimaksud padamiliki masa pengabdian lingkungan pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya paling sedikit (lima) tahun sebagai pns secara terus menerus, menunjukan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan hasil penilaian prestasi kerja pegawai dimana setiap unsur penilaian bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir, kecuali unsur kepemimpinan bagi kategori jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, diusulkan oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan, tingkat kehadiran atau absensi sekurang kurangnya (sembilan puluh per seratus) dalam (satu) tahun, belum pernah mendapatkan penghargaan pns berprestasi dalam (tiga) tahun terakhir. bab bentuk penghargaan penghargaan bagi pns berprestasi dapat diberikan dalam bentuk: piagam penghargaan bupati, penghargaan dalam bentuk barang atau uang, cc. pemberian kenaikan pangkat luar biasa, penghargaan lainnya. penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada sebanyak (tiga) orang pada setiap kategori jabatan. bab tata cara pemberian penghargaan bagi pns berprestasi bagian kesatu pembukaan pendaftaran pemberian penghargaan bagi pns berprestasi dilakukan setiap tahun. pembukaan pendaftaran pemberian penghargaan bagi pns berprestasi melalui surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh sekretaris daerah. bagian kedua pengajuan usulan kepala perangkat daerah mengajukan usulan calon penerima penghargaan pns berprestasi secara tertulis kepada bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian. usulan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan kelengkapan berkas sebagai berikut: fotokopi keputusan pengangkatan calon pns yang telah legalisasi, fotokopi keputusan pengangkatan pns yang telah legalisasi, fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah legalisasi, asli surat keterangan sehat dari dokter pemerintah, asli surat keterangkopi penilaian prestasi kerja pns bernilai baik pada setiap unsur selama (dua) tahun terakhir, yang telah legalisasi oleh atasan langsung, fotokopi daftar rekapitulasi tingkat kehadiran selama (satu) tahun terakhir yang telah legalisasi oleh kepala perangkat daerah, daftar riw hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui kepala perangkat daerah,. bagian ketiga pembentukan tim penilai untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas untuk menentukan pns berprestasi, dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: sekretaris daerah, asisten administrasi, kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan, kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian, pejabat dari perangkat daerah yang terdapat pns berprestasi. timcc.anggota tim sebagaimana dimaksud pada diusulkan menjadi calon penerima penghargaan pns berprestasi harus mengundurkan diri dari tim penilai. bagian keempat penilaian penilaian dilakukan secara bertahap sebagai berikut: seleksi administrasi: presentasi pemaparan makalah dan wawancara, visits kunjungan lapangan. seleksi administrasi seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh tim penilai dengan memverifikasi berkas yang telah diterima. calon penerima penghargaan pns berprestasi yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada wajib mengikuti presentasi pemaparan makalah dan wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf kepada calon penerima penghargaan pns berprestasi yang lulus presentasi pemaparan makalah dan wawancara sebagaimana dimaksud pada tim penilai melakukan visits kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf calon penerima penghargaan pns berprestasi harus memenuhi kriteria penilaian sebagai berikut: kriteria utama: dan kriteria pendukung. kriteria utama sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: masa pengabdian sebagai pns lingkungan pemerintah daerah kabupaten tasikmalaya, tanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan, dan keterampilan kinerja. kriteria pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari:, bagi pns yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas, pendidikan dan pelatihan teknis fungsional minimal (dua puluh) jam pelajaran. bobot dan indikator penilaicalon penerima penghargaan pns berprestasi disusun berdasarkan peringkat nilai dan dituangkan dalam berita acara. berita acara sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati sebagai dasar penetapan penerima penghargaan pns berprestasi. bagian kelima penetapan bupati menetapkan (tiga) orang penerima penghargaan pns berprestasi berdasarkan nilai tertingi dari setiap kategori. penghargaan bagi pns berprestasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian keenam pemberian penghargaan pemberian penghargaan bagi pns berprestasi diserahkan secara langsung oleh bupati pada peringatan hari jadi kabupaten tasikmalaya atau pada hari besar nasional. bab pembiayaan segalaketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pns berprestasi diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi.tanggal e@gender pang bupati malaya, adeisugianto diundangkan singapura pada tanggal november sekrprarhis daerah s kabupaten tasikmalaya, hara setda (mohamad zen ikpemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil berprestasi bobot dan indikator penilaian pegawai negeri sipil berprestasi bobot penilaian indikator penilaian masa reg (dua puluh enam) tahun atas nee (dua puluh satu) (dua puluh aman marterputag (enam belas) (dua puluh) tahun ala (sepuluh) (lima belas) tahun penilaian prestasi kerja sigembilam puluh satu keatas too sokdelapan puluh) (sekian putu (tujuh puluh lima) (tujuh puluh eka satyalancana kaya saya satyalancana karya satya (tiga satyalancana karya satya (dua matan moo satyalancana karya satya (sepuluh) c1. anemia mea pasar piagam presasikeja ta. pemerintah pusat pemerintah provinsi pemerintah kabupaten lea kehadiran (seratus persen) amat kehadiran (sembilan puluh mmemaamaetatan kehadiran (delapan puluh persen) bia kehadiran (tujuh puluh persen) kehidupan bermasyarakat sangatbaik bak ema kegiatan keagamaan ja sangatbaik t bupatntasikmalaya, 9x adf sugianto mal |
peraturan bupati sumedang nomor tahun, sehingga diperlukan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi, bahwa persediaan pupuk bersubsidi sangat terbatas dan merupakan barang dalam pengawasan, maka agar terjamin dan tercipta kelancaran pengadaan, penyaluran serta pemanfaatannya oleh petani harus memenuhi prinsip "enam tepat yaitu tepat jumlah, jenis, mutu, tempat, waktu dan harga sesuai dengguna dan berhasilguna perlu menetapkan peraturan bupatipala cabang dinasatau dalam tahun berjalan. (l) produsen wajib memiliki dan atau menguasai gudang lini iiiabupaten sumedang, dapat melayani distributornya dari gudang lini iiitanaman pangan dan hortikultura kabupaten sumedang yang dicantumkan dalam surat perjanjian kerjasama jual beli spb) kontrak. distributor bersama dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura kabupaten sumedselanjutnya disebut rspb bagian ketiga harga eceran tertinggi het) penyalur lini atau pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidsp rp. perk pupuk npk polska rp. perk pupuk npk pelangi rp. perk pupuk npk kujang rp. perk pupuk organik rp. , perkpembentukan kp3 dan pengawasan bagian kesatu pembentukan kp3 (l) pemerintah kabupaten sumedang membentuk kp3 yang terdiri dari tim teknis dan tim pengawasan yang ditetapkan oleh keputusan bupati dengan susunan keanggotaannya dari unsur skpd terkait sesuai dengan kebutuhan. kp3 sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas yaitu: melaksanakan penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi dan pengawasan penyaluran, pendayagunaan serta pemanfaatan pupuk bersubsidi lapangan khususnya oleh petani kelompok tani kabupaten sumedang sesuai dengan prinsip tepat. bagian kedua pengawasan (l)camat dan kepala desapenyaluran pupuk bersubsidi dari lini petani atau kelompok tani dilakukan oleh kp3 bersamabungan kelompok tani gapoktan)perindustrian dan perdagangan kabupaten sumedang serta kp3.3 kabupaten sumedang yang dilakukan setiap bulankp3bupati, dinas tekniscamat dan dinas teknis terkait tingkat kecamatan. (l) kp3camat kabupaten sumedangumedang nomor tahun tentang penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikananokok pokok pengelolaan keuangan daerah berita daerah kabupaten sumedang tahun nomor memperhatikan hasil rapat koordinasi penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat provinsi jawa barat tahun tanggal desember bandung: surat dari kepala dinas tanaman pangan provinsi jawa barat nomor tanggal desember tahun perihal alokasi pupuk bersubsidi tahun memutuskan: menetapkan peraturan bupati sumedangdinas peternakan dan perikanan adalah dinas peternakan dan perikanan kabupaten sumedang. dinas perindustrian dan perdagangan adalah dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten sumedadan hortikultura kabupaten sumed sp za, npk)resmi yang ditunjuk,(pekebun, peternak,tetapkan dengan keputusankebutuhan pupuk bersubsidi yang selanjutnya disingkat rspb adalah standar teknis serta alokasi kebutuhan pupuk bersubsidkabupaten sumedang, pelangisumedangtetapkan dengan keputusan bupatikabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab jenis dan peruntukan pupuk bersubsidi (l) jenis pupuk bersubsidi terdiri atas urea, superphos, za, npk polska, pelangi dan atau kujang) dan pupuk organik. pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada diproduksi oleh produsen yaitu oleh petrokimia, pupuk kujang dan atau pupuk sriwijaya. (l) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam, serta alokasi pupuk bersubsidi tahun alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada dirinci per kecamatan, per bulan dan per jenisdan kelompok tani, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan keputusan camat dan keputusan kepala desn dkk yang disetujui petugas teknis lapangan atau kepala unit pelaksana teknis daerah utd) setempat. dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dinas kehutanan dan perkebunan, dan dinas peternakan dan perikanabutuhan kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi tingkat wilayahnya. alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah kecamatan desa yang secara ekonomi sulit dijangkau, produsen bersama pemerintah kabupaten agar memperhatikan kelancaran mendistribusikannya dengan harga sesuai het. alokasi pupuk bersubsidi antar wilayah kecamatan desa yang jalur distribusinya secara ekonomi lebih dekat terhadap wilayah kabupaten lain, diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati atas rekomendasi kepala dinas pertanian tanaman pangan dan holtikultura kabupaten sumedang alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada (l) dan kp3 kabupaten sumedang melakukan koordinasi dengan kp3 provinsi. kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah kabupaten sumedang, dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah. relokasi sebagaimana dimaksud pada untuk antar wilayah kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. relokasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan atas dasar rekomendasi kepala dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura kabupaten sumedn, tanggungjawab dan het bagian kesatu penyaluran mulai bulan januari kemasan pupuk bersubsidiilakukan berdasarkan dkk yang disebut rspb dan alokasi masing masing kecamatan dan desayang selanjutnya disebut rspb, keputusan camat dan keputusan kepala desdan desa yang dibantu oleh para petugas yang membidangi pertanian daerah, melakukan pendataan dkk rspbgian kedua tanggungjawabkepada gubernur,skpd yang membidangi perdagangan dan pertanian paling lambat tanggal pebruarihingga peraturan bupati nomor tahun perlu direvikhusus untuk struktur organisasi dan tata kerja sook) badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten karawang diberlakupena broupati untuk mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan guna terlaksananya pengembangan government secara nasional, bahwa untuk melaksanalu merumuskan rencana tindak penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem elektronikunit kerja adalah unit kerja lingkungan pemerintah daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem elektronik yang selanjutnya disebut government, adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. teknologi informasi dan komunikasi,government antara lain:tata kelola tik adalahputi perencanaan, manajemen belanja investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistemmonitoring dan evaluaplikasi umum adalah aplikasi government yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh skpd. aplikasi khusus adalah aplikasi government yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan skpd tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyabab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem elektronik lingkungan pemerintah daerah. peraturan bupati ini bertuju. bab iii visi dan misi visi penyelenggaraan government adalah mewujudkan kabupaten sumedang menuju smart government. misi penyelenggaraan government adalah: memperkuat tata kelola government,kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan government, pemerintah daerah: wajib mengacu pada perencanaan induk pengembangan government pemerintah daerah: wajib didukung oleh standar operasional prosedur, dan. kepala unit kerja wajib melakukan evaluasi penyelenggaraan government setiap skpdkelembagaan unit kerja merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang government. semua skpd wajib menyelenggarakan government sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan unit kerja. bab perencanaan penyusunan rencana induk government melibatkan semua skpd yang dikoordinir oleh unit kerja yang berkoordinasi dengan bappeda. rencana induk government berlaku (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat (dua) tahun sekali. dalam hal penyusunan perencanaan government sebagaimana dimaksud pada setiap skpd wajib: menyusun dan menetapkan rencana governmentgovernment kabupaten sumedang, mencantumkan rencana penyelenggaraan government sebagaimana dimaksud pada huruf dalam rencana kerja skpd dan rencana kerja pemerintah daerah. rencana induk government sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bab vii infrastruktur unit kerjskpd. skpd dapat menyediakan, mengelola, dan memelihara infrastruktur sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kebutuhannya dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan unit kerjanyediaan infrastruktur government sebagaimana dimaksud dalamgovernment sebagaimana dimaksud pada konfigurasinya harus terintegrasi dengan semua peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. bab viii aplikasi, situs, dan data bagian kesatu aplikasi aplikasi governmentinteroperabilitas, dan keamanan sistem informasi. aplikasi governmen: dokumen manual, dan kode sumber. aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh unit kerja. aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada dapat dikembangkan oleh: skpd sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan unit kerja, lebih dari satu skpd yang dilaksanakan oleh unit kerja.alam repository yang dikelola oleh unit kerja. bagian kedua situs unit kerja harus mengembangkan, mengelola dan mensosialisasikan situs resmi kabupaten sumedang. setiap skpdskpdunit kerja. bagian ketiga data setiap skpd wajib menyediakan data dan informasiskpd wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterisunit kerja. struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan teknis struktur dan format data, interoperabilitas dan keamanan informasi yang disediakan oleh unit kerja. bab sumber daya manusia setiap skpdgovernment. sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada adalah pegawai negeri sipil dan pegawai non pns lingkungan pemerintah daerah yang wajib ditingkatkan kompetensinya oleh skpd. bab pembiayaan biaya penyelenggaraan governmentsetiap skpd wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan government. bab ketentuan penutup peraturan bupati ini dilaksanakanolaang mongondow selatan provinsi sulawesi utara nomoriydesa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakbab kedudukan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beradaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna: b.menyusun rencana keikutsertaan dalam gelar teknologi tepat guna: menganalisis kebutuhan sarana prasarana desa: membuat konsep draft kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan: memfasilitasi pemanfaatan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia desa: merencanakan kegiatan bintik pelatihan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, merancang dan membuat konsep pengembangan teknologi tepat gunamelalui pos pelayanan teknologi tepat guna (posyantek): h.membuat dan menyusun bahan konsep kebijakan pembangunan sarana prasarana desa: menyusubagian keempat kepala bidang pemerintahan desa kepala bidang pemerintahan desa mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikanbahan kebijakan penataan desa dan administrasi pemerintahan desa, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada kepala bidang pemerintahan desa mempunyai sungai memverifikasi bahan konsep kebijakan penataan desa: memverifikasi bahan konsep kebijakanadministrasi pemerintahan desa, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa: memimpin pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan: dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan, paragraf kepala sub bidang penataan desa kepala sub bidang penataan desa mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penataan desa: untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada kepala sub bidang penataan desa mempunyai fungsi: menyusun bahan kebijakan teknis bidang penataan desa dan desa adat: melakukan penyelesaian perselisihan sengketa antar desa: menyusun bahan fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan perubahan status desa: koordinasi kerja sama antar desa: memfasilitasi dan menyiapkan bahan kerjasama desa dengan pihak ketiga dan membantu proses penyelesaian perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga: menyusun kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan desa serta sistem informasi pembangunan desa: menyusun kebijakan teknis, pembinaan, evaluasi dan pengawasan pengembangan kawasan pedesaan serta sistem pengembangan desa: menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pembuatan produk hukum desa memfasilitasi pemilihan kepala desa: merencanakan kegiatan penilaian lomba desa: menyusunbahan pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, paragraf kepala sub bidang administrasi pemerintahan desa kepala sub bidang administrasi pemerintahan desa mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penataan administrasi pemerintahan desa, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada kepala sub bidang administrasi pemerintahan desa mempunyai fungsi merencanakan bahan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan administrasi desa: b.menyusun bahan kebijakan teknis dibidang peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan desa: c.menyusun rencana program dan kegiatan pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan dokumentasi aparatur pemerintahan desa: melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan pengelolaan dana desa (dd), alokasi dana desa (add), dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah (bhp), anggaran pendapatan dan belanja desa (apbd): fasilitasi penyusunan pemdes, rides, dan apbd: menyusun kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa: merencanakan bahan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan: evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa: menyusun pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan, dan melaksanakan lain yang diberikan oleh atasan. bagian kelima kepala bidang pemberdayaan perempuan kepala bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas mengevaluasi, menetapkan dan mengkoordinasikan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan perkembangan pengarusutamaan gender, kualitas hidup, perlindungan perempuan sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat serta mempromosikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan fungsi mengkoordinasikan penetapan kebijakan (perda perlu sk se pelaksanaan pug tingkat kabupaten, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pig lintas kecamatan dan desa memverifikasi bahan dan dokumen pendukung kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pug kabupaten: mengevaluasi bahan pembentukan forum koordinasi pug ditingkat daerah kabupaten: memimpin kegiatan pelatihan dan bintik pelembagaan pug pada lembaga pemerintah ditingkat daerah: memimpin kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender, mengevaluasij mempromosikmengkoordinasikan kegiatan pelatihan dan bintik implementasi: mengevaluasi: memverifikasi pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan:mengkoordinasikan penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan: ss. mengkoordinasikan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan: mengkoordinasikanuu. memimpin d(typo): mengkoordinasikan pelatihan bagi sdm pengelola lembaga layanan: mengevaluasi dan pemantauan, analisis, penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (typo): dan xx. mengkoordinasikan layanan penguatan dan pengembangan penyedia layanan perlindungan perempuan berbasis masyarakat tingkat provinsi. paragraf kepala seksi kesetaraan gender bidang ekonomi dan sosial kepala seksi kesetaraan gender bidang ekonomi dan sosial mempunyai tugas menganalisis dan merencanakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi perkembangan gender bidang ekonomi dan sosial: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kesetaraan gender bidang ekonomi dan sosial mempunyai fungsi mengkaji ulang: menyusun kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pug kabupaten: cc. membuat konsep pembentukan forum koordinasi pug ditingkat daerah kabupaten, merancang kegiatan pelatihan dan bintik pelembagaan pug pada lembaga pemerintah ditingkat daerah kabupaten, merancang kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender, menganalisis penyediaan dan pemanfaatan data terpilih berdasarkan jenis kelamin: menyusun bahan dan materi pendukung pelaksanaan koordinasi pengembangan jejaring: merencanakan konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan sosial tingkat kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah, dan menganalisis kelengkapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan tingkat lintas kecamatan dan desa, paragraf kepala seksi kesetaraan gender bidang politik dan hukum kepala seksi kesetaraan gender bidang politik dan hukum mempunyai tugas menganalisis, merencanakan penyusunan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan gender bidang politik dan hukum: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi kesetaraan gender bidang politik dan hukum melaksanakan fungsi merancang kegiatan layanan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum pada organisasi kemasyarakatan: b.membuat konsep kegiatan pelatihan dan bintik implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, dan hukum, pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah: merencanakan kegiatan pendampingan dan bantuan teknis terkait pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum bagi organisasi kemasyarakatan tingkat daerah menyusun pembentukan forum forum pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum lingkungan kabupaten: menganalisis bahan penguatan jejaring layanan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukum. paragraf kepala seksi perlindungan hak perempuan kepala seksi perlindungan hak perempuan mempunyai tugas menganalisis dan merencanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan perlindungan hak perempuan: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maka kepala seksi perlindungan hak perempud.merencanakan pelaksanaan kebijakan bidang tenagakerja perempuan, merancang: menyusun konsep pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan. menyusun konsep draf pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan perempuan: h.merancang. merencanakan pendataan korban secara terpilih: merancang layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan, il..mengembangtypo), dan n.merancang. bagian keenam kepala bidang pemenuhan hak anak kepala bidang perlindungan dan pemenuhan hakdan mempromosikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.nyelenggarakan fungsi memverifikasi konsep kebijakan perda perlu sk se) pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak tingkat kabupaten: mempromosikan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak tingkat daerah kabupaten: mengkoordinasi penetapan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak tingkat daerah kabupaten: memimpinngkoordinasikan pencegahan kekerasan terhadap anak tingkat daerah kabupaten: mempromosikan p2tp2ayediaanmpromosikan kebijakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah mengevaluasim.mempromosikragraf kepala seksi perlindungan anak kepala seksi perlindunganserta mempromosikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perlindungan anak, dalam menyusun rumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak tingkat daerah kabupaten: merancang kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak tingkat daerah kabupaten: cc.daerah kabupaten, masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. bab susundiri dari sekretariat membawakan sub bagian hukum dan kepegawaian: sub bagian program dan pelaporan: dan sub bagian umum dan keuangan. bidang pemberdayaan masyarakat desa: seksi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan kelembagaan, dan seksi sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna. bidang pemerintahan desa: seksi penataan desa: dan seksi administrasi pemerintahan desa. bidang pemberdayaan perempuan seksi kesetaraan gender bidang ekonomi: seksi kesetaraan gender bidang politik: dan seksi perlindungan hak perempuan. bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak seksi perlindungan anak: seksi tumbuh kembang anak: dan seksi pelayanan dan penanganan. kelompok jabatan fungsional. struktursinkronisasi dan koordinasi pelaksanaencanakan koordinasih.merancang rumusancangmbuat konsep koordinasikil. menetukan rumusparagraf kepala seksi tumbuh kembang anak kepala seksi tumbuh kembang anaktumbuh kembang anak, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi tumbuh kembang anak menyelenggarakan fungsi merancang rumusan kebijakan tumbu kembang anak tingkat daerah kabupaten, b.merencanakan koordinasi penetapan kebijakan tumbuh kembang anak tingkat daerah kabupaten: cc. menyusun rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tumbuh kembang anak tingkat daerah kabupaten: membuat konsep layanan tumbuh kembang anaktumbuh kembang anakmerencanakan koordinasi penetapdan merencanakantumbuh kembang anak tingkat daerah kabupaten. paragraf kepala seksi pelayanan dan penanganan anak korban kekerasan kepala seksi pelayanan dan penanganan anak korban kekerasanperkembangan pelayanan dan penanganan anak korban kekerasan: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pelayanan dan penanganan anak korban kekerasan menyelenggarakan fungsi merencanakan rumusan kebijakan pelayanan dan penanganan anan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten, menentukan koordinasi penetapan kebijakan pelayanan dan penanganan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah kabupaten: cc. merencanakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan dan penanganan anak korban kekerasan tingkat daerah kabupaten: d.membuat konsep layanan dan penanganan anak korban kekerasandan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten: menganalisis penetapan kebijakan penyediaan pelayanan dan penanganan bagi anak korban kekerasanbagi anak korban kekerasan tingkat kabupaten: dan hlayanan dan penanganan kasus anak korban kekerasan tingkat daerah kabupaten. bagian ketujuh jabatan fungsionalmberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakmasyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diintegrasikan menjadi. bab villpemberdayaan masyarakatmerender itb bupati bolaang gondok selatan? son dahulu diundangkan bolaang uki pada tanggal sumber lor sekitar s daerah kabupaten mongondow selatan damopolii ondol selatan berita daerah kabupaten bolaang mong tahun nomor ana ke) alin x pan 535i ti mean eeiamana tua ai: less$| 55z mma se$ aan isa n32 mantan aga ml. makan a5 ena gea s5: f53 t8x (|| |.2s #sao ses 8e5 ana 2x5 sea too kelas se| two s30| dalm salak area naa na: na) ana kamen an. ini tam pra tuas |esa (&s6s sx$s tag ema eli3 got) ses a33 s5s bab iii tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakerdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan dicc.dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang sebagaimana dimaksud dalam sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan fungsi: mengoordinasikan kegiatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengoordinasikan penyusunan rencana rpm, rkd, renstra, senja), program, dan anggarnataan organisasi serta tata laksannyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakanak. paragraf kepala sub bagian hukum dan kepegawaian kepala sub bagian hukum dan kepegawaian: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada:perlindungan anak. paragraf kepala sub bagian program dan pelaporan kepala sub bagian program dan pelaporan melaksanakdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud: melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatanusunan dokumen pelaksanaan anggaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan apbd yang ditetapkan: melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan dpaparagraf kepala sub bagian umum dan keuangan kepala sub bagian umum dan keuangan:laksanakan urusan rumah tanggaadministrasi perjalanan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakdan menyusun pelaksanaan kegiatan acara acara pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakbagian ketiga bidang pemberdayaan masyarakat desa kepala bidang pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengkoordinasikanbahan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada kepala bidang pemberdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi memverifikasi bahan konsep kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan kelembagaan, memverifikasi bahan konsep kebijakanpembangunan sarana prasarana desakan pengembangan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan kelembagaan dengan instansi terkait: mengkoordinasikan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa dan pengembangan teknologi tepat guna dengan instansi terkait: memimpin pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan,dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf kepala sub bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan kelembagaan kepala sub bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan kelembagaanmempunyai tugas membantu kepala bidang untuk melaksanakan kegiatanpemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan: untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada kepala sub bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan kelembagaan mempunyai fungsi membuat konsep draft kebijakan pembinaan kepada masyarakat terkai:jenis usaha ekonomi masyarakat, bumdes dan kelembagaan, memfasilitasi pembinaan peningkatan dan pengembangan lembaga ekonomi antar desa, menyusun rencana kegiatanpengembangan usaha ekonomi masyarakat dan bumdes, merencanakan kegiatan bintik pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat dan pengurus bumdes: menyusun petunjuk teknis pengelolaan bumdes, membuat dan menyusun bahan konsep kebijakan pengelolaan bumdes, merencana, merencanakan dan merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat hukum adat, menyusun bahaparagraf kepala sub bidang sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna kepala sub bidang sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna membantu kepala bidang dalam rangka penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pembangunan sarana prasarana desa dan pengembangan teknologi tepat guna: untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada kepala sub bidang sarana prasarana desa dan tepat guna mempunyai fungsirumah potong hewan yang selanjutnyarumah potongrumah potongrumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalatd rumah potong hewrumah potongtiga fungsi dalam melaksanakan tugas, utd rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi: pelaksanaan sebagian tugas dinas bidang pengelolaan rumah potong hewan, pelaksanaan pemotongan hewan sesuai persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syariah agama, cc. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum potong (ante mortem) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (post mortem), pemantauan dan surveillance penyakit hewan dan zoonosis. pelayanan pemotongan hewan ternakrumah potong hewan terdiri atas: kepala utd, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi utdrumah potong hewan, melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan hewan dan daging utd rumah potong hewan, melaksanakan pengendalian pemotongan hewan, melaksanakan fasilitasi kegiatan pemotongan hewan dan penanganan daging utd rumah potong hewan, melaksanakan pendeteksian penyakit hewan utd rumah potong hewan, melaksanakan pengelolaan limbah instalasi rumah potong hewan, melaksanakan pengamanan produk hewan utd rumah potong hewan, melaksanakan pemberian rekomendasi status hewan yang akan dipotong utd rumah potong hewan, melaksanakan kesekretariatan pada utd rumah potong hewan, melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset utd rumah potong hewan, melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana utd rumah potong hewan, il. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja utd rumah potong hewan, melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana utd rumah potong hewan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan utd rumah potong hewan, oo. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan utd rumah potong hewan, melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan penatalaksanaan utd rumah potong hewan, melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian lingkungan utd rumah potong hewan, melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan, melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan utd rumah potong hewan, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait, u.melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas utd rumah potong hewrumah potongrumah potongrumah potongrumah potonggan struktur organisasi utd rumah potong hewanlis bupati tasikmalaya provinsi jawa barat peraturan bupati tasikmalaya nomor tahun tentang pedoman tata hubungan kerja dan pola koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tasikmalaya, menimbang bahwa dalam rangka terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik yang selaras, terpadu dan serasi serta kinerja aparatur pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik, dipandang perlu adanya pengaturan tata hubungan kerja dan pola koordinasi, bahwa dengan ditetapkannya perubahan susunan perangkat daerah berdasarkdipandang perlu adanya penyesuaian atas peraturan bupatisikmalaya tentang pedoman tata hubungan kerja dan pola koordinasis5) koordinasi secara periodik sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala. koordinasi secara insidental sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai dengan kebutuhan. paragraf koordinasi pemerintah daerah dengan dprd koordinasi pemerintah daerah dengpj)aragraf koordinasi perangkat daerah (l) dalam mengkhal perumusan kebijakan yang bersifat umum oleh perangkat daerahleh perangkat daerah, koordinasi dilaksanakan secara langsung oleh perangkat daerah yang bersangkutanparagraf koordinasi dengan instansi vertikal untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi vertikal daerah dan perangkat daerah melalui: forkopimda, dan forum koordinasi pimpinan kecamatan. forkopimda sebagaimana dimaksud dalam huruf diketuai oleh bupati. anggota forkopimda sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pimpinan dprd, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan pengadilan negerisebagaimana dimaksud dalam huruf: pimpinan kepolisian, dan pimpinan kewilayahan tentara nasional indonesia kecamatan. pasai forkopimda dan forum koordinasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam dan dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. bagian kedua rentang kendali sekretariat daerah berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan tugas perangkat daerah. dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada rentang kendali koordinasi sekretariat daerah meliputi: sekretaris daerah membantu bupati dalam: menyususerta melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan asn: asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, meliputi: inspektorat daerah, sekretariat dprd: satuan polisi pamong prajasehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil: dinas pendidikan dan kebudayaan, badan penanggulangan bencana daerah, badan kesatuan bangsa dan politik: dan kecamatan. asisten perekonomian dan pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, meliputi: badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah,koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, dinas pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan, dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, dan dinas pariwisata, pemuda dan olah raga. asisten administrasi umum mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, meliputi: badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dan badan pengelola keuangan dan pendapatet pada tanggal desember sekretaris daerah .s kabupaten tasikmalaya, mok zendoman tata hubungan kerja dan pola koordinasiperangkat daerahperangkat daerah, atau antar perangkat daerahbab maksud dan tujuan peraturan bupati ini ditetapkan dengan maksudperaturan bupati ini bertujuanesiensi dan efektivitas pelayanan publik oleh setiap perangkat daerah:rinsip umum tata hubungan kerja dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menerapkan prinsip umum sebagai berikut: integrasi, koordinasi, sinkronisasi, dan implikasi. integrasi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah penyelenggaraan fungsi fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam perangkat daerah. koordinasi sebagaimana dimaksud pada hurufsinkronisasi sebagaimana dimaksud pada hurufpada (l) hurufperangkat daerah. bab tata hubungan kerja bagian kesatu umum tata hubungan kerja dilakukan dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah. penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan. penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada secara rinci dilaksanakan dengan: saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing masing perangkat daerah: saling memberi manfaat:gian kedua hubungan kerja paragraf umum hubungan kerja dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: hubungan kerja konsultatif, hubungan kerja kolegial: hubungan kerja fungsional: hubungan kerja struktural, dan hubungan kerja koordinatif.sebagai berikut: tni terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersamapadabagian ketiga pelaksanaan hubungan kerja perangkat daerah hubungan kerja perangkat daerah meliputi hubungan kerja yang dilaksanakan oleh: sekretariat daerah, sekretariat dprd, inspektorat daerah, dinas daerah: badan daerah: kecamatan: dan desa. hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut:, hubungan kerja sekretariat daerah dengan kecamatan, hubungan kerja sekretariat dprd dengan dinas daerah dan badan daerah: hubungan kerja sekretariat dprd dengan kecamatan, hubungan kerja dinas dan badan dengan dinas daerah dan badan daerah, hubungan kerja dinas dan badan dengan kecamatan, dan hubungan kerja kecamatan dengan desa. hubungan kerja sekretariat daerah dengan sekretariat dprd sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat kolegial, fungsional, struktural dan koordinatif. hubungan kerja sekretariat daerah dengan dinas daerah dan badan daerahaerah dengan kecamatanprd dengan dinas daerah dan badan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat kolegial, fungsional dan koordinatif. hubungan kerja sekretariat dprd dengan kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. hubungan kerja dinas daerah dan badan daerah dengan dinas daerah dan badan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bersifat kolegial, fungsional dan koordinatif. hubungan kerja dinas daerah dan badan daerah dengan kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional. hubungan kerja kecamatan dengan desa sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bersifat kolegial, fungsional, koordinasi dan struktural: efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat dalam melakukan kerja sama antar daerah. perangkat daerah yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada perlu memperhatikan standar operasional dan prosedur sesuai ketentuan peratur : cepat, transparan, cc. adil: dan tidak memihak. bab pola koordinasi bagian kesatu koordinasi paragraf umum (l) koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: koordinasi pemerintah daerah dengan dprd, koordinasi perangkat daerah, koordinasi dengan instansi vertikal. koordinasi sebagaimana dimaksud padaan, dan atau konsultasi. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan secara: langsung, atau melalui media elektronik. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara: periodik,: dan insidentalbab kedudukan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan dipimpin oleh kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pengembangan dan pembinaan aparaturbadan kepegawaian pendidikan dan pelatihanpimpinan tinggi yang direkomendasikan, oo. melaksanakan kegiatan penilaian potensi aparatur sipil negara guna adanya pemetaan aparatur sipil negara berdasarkan potensi yang dimilikirencanaan dan mutasiadaan dan mutperencanaan dan mutasi: dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang perencanaan dan mutasidata dan informasi, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informrencanakan kerja anggaran dan kebutuhan barang sub bidang data dan informasi, merancang, mengelola dan mengembangkan system informasi kepegawaian daerah simpeg) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, cc. merancang, mengelola dan mengembangkan system absensi (finger print terpusat) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, merancang, mengelola dan mengembangkan system kinerja atau e performance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, merancang, mengelola dan mengembangkan system tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: mengelola sistem administrasi pelayanan kepegawaian sapi) dalam rangka peningkatan pelayanan kepegawaiadministrasi pelayanan kepegawaian sapi), sistem informasi kepegawaian daerah simpeg), sistem absensi (finger print terpusat) dan sistem e kinerja: mengolah data dan informasi kepegawaian sebagai input bahan tata naskah (tanah) baik itu arsip manual maupun elektronik untuk terwujudnya efektifitas pembinaan pengembangan karir pegawai lingkup pemerintah kabupaten bolaang mongondow selatan:data dan informasidata dan informasil. melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tenaga fungsional subbidang data dan informasi, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang data dan informasi. paragraf sub bidang kesejahteraan dan pensiun aparatur sub bidang kesejahteraan dan pensiun aparatur dipimpin oleh seorang kepala subkesejahteraan aparatur dan pensiun, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kesejahteraan aparatur dan pensiun. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang kesejahteraan dan pensiun aparatur mempunyai fungsi merencanakan kerja anggaran dan kebutuhan barang sub bidang kesejahteraan aparatur dan pensiun, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang kesejahteraan aparatur dan pensiun, cc. menyusun rencana, mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pensiun sesuai peraturan perundang undangan dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas tugas, mengolah bahan usulmbuat darat konsep surat keputusngolah bahan usulan pemberian remunerasi dan penghargaan serta tanda jasa kepada pegawai, membuat konsep surat keputusan pemberian remunerasi dan penghargaan serta tanda jasa kepada pegawai, mengolah bahan usulan pemberian cuti pegawai, mengolah dan memfasilitasi bahan usulan pengurusan dokumen kartu aspen, kartu pegawai dan kartu identitas isteri suami,, mengolah dan menyusun serta menyelenggarakan kegiatan ujian dinas penyesuaian ijazah dan kenaikan golongan, membuat daftar hasil ujian dinas dan penyesuaian ijazah, memberikan pertimbangan baik lisan maupun tertulis (telaahan staf) snn kegiatan subbidang kesejahteraan aparatur dan pensiukesejahteraan aparatur dan pensiun: dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang kesejahteraan aparatur dan pensiun. bagian ketiga bidang pengembangan dan pembinaan aparatur bidang pengembangan dan pembinaan aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengembangan dan pembinaan aparatur mempunyaipengembangan dan pembinaan aparatur, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan evaluasi aparatur, serta pengembangan kompetensi aparatur sesuai dengan pedoman yang diatur oleh peraturan perundang undangan dalam upaya pengembangan karir dan peningkat: mengkoordinir pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan aparatur serta pengembangan kompetensi aparatur berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhingkatan kualifikasi dan kompetensi serta kinerja aparatur, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan pembinaan aparaturdidikan dan pelatihan, pembinaan dan evaluasi aparatur dan pengembangan kompetensi aparaturerikan disposisi kepada pejabat pengawas bidang pengembangan dan pembinaan aparatur: melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh kepala badan berdasarakan keputusan kepala badan,pengembangan dan pembinaanpengembangan dan pembinaan aparatur, dan il. membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan aparatur. paragraf sub bidang pendidikan dan pelatihandidikan dan pelatihan, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan,nyusun rencana kerja anggaran, rencana kebutuhan barang sub bidang pendidikan dan pelatihan, menyusun rencana pelaksanaan, mekanisme dan langkah langkah terkoordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, teknis dan fungsional sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam rangka memenuhi kebutuhan kualifikasi, kompetensi serta kinerja lingkup pemerintah kabupaten bolaang mongondow selatan, menyusun data nominatif calon peserta diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, diklat teknis dan fungsional, merencanakan pelaksanaan diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, diklat teknis dan fungsional: membuat draf penetapan calon peserta diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, diklat teknis dan fungsional, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, teknis dan fungsional sesuai norma standar dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar: merencanakan pelaksanaan evaluasi peserta pasca diklat prajabatan, kepemimpinan, teknis dan fungsional, merancang konsep indikator penilaian peserta pasca diklat: melaksanakan evaluasi pasca diklat terkait pelaksaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, teknis dan fungsional sehingga terjadi sinkronisasi dalam implementasinya lingkup pemerintah kabupaten bolaang mongondow menganalisis hasil evaluasi peserta pasca diklat prajabatan, kepemimpinan, teknis dan fungsionaldidikan dan pelatihdidikan dan pelatihstaf subbidang pendidikan dan pelatihan: dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang pendidikan dan pelatihan. paragraf sub bidang pembinaan dan evaluasi aparatur sub bidang pembinaan dan evaluambinaan dan evaluasi aparatur, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluasi aparatur, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang pembinaan dan evaluasi aparatur mempunyai fungsi menyusun rencana kerja anggaran, rencana kebutuhan barang sub bidang pembinaan dan evaluasi aparatur: menyusun bahan kebijakan pembinaan dan evaluasi aparatur, cc. membuat konsep peraturan bupati tentang pembinaan disiplin aparatur, merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring inspeksi mendadak dalam penegakan ketentuan jam kerja, menganalisis hasil monitoring inspeksi mendadak: menganalisis dan menyusun nominatif pns yang belum mengucapkan janji pns, merencanakan dan menyelenggarakan pengambilan sumpah janji pns, merancang konsep kontrak perjanjian kinerja fakta integritas aparatur, merencanakan dan melaksanakan kontrak perjanjian kinerja fakta integritas aparatur, menganalisis hasil pelaksanaan kontrak perjanjian kinerja fakta integritas aparatur: merancang indikator penilaian bahan kebijakan dalam pemberian penghargaan asn teladan berprestasi: menganalisis indikator penilaian calon asn teladan berprestasi: membuat konsep surat keputusan tentang pemberian penghargaan asn teladan berprestasi: melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang kepegawaian: oo. menganalisis permohonan aparatur dalam pengajuan menjadi calon sangat, calon komisioner kpu bawaslu ppk kpps: menganalisis dokumen izin perkawinan perceraian aparatur dan melaksanakan mediasi izin perkawinan perceraian aparatur, membuat surat izin perkawinan perceraian aparatur: menyusun rencana, mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pembinaan aparatur sesuai peraturan perundang undangan dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas tugas, ss. mengumpulkan, mengolah dan menyelesaikan bahan usulan sasaran kerja pegawai dan kontrak kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi aparatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku: mengumpulkan, mengolah dan menyelesaikan bahan usulan penjatuhan sanksi dan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku menyelenggarakan pemilihan dan memfasilitasi pengiriman asn teladan kabupaten bolaang mongondow selatan untuk berkompetisi tingkat propinsi dan tingkat pusat berdasarkan hasil capaian kinerja aparatur sipil negarambinaan dan evaluasi aparatur sesuai dengan peraturan nan berlaku, membimbing dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan evaluambinaan dan evaluasi aparatur, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang pembinaan dan evaluasi aparatur. paragraf sub bidang pengembangan kompetensi aparatur sub bidang pengembangan kompetengembangan kompetensi aparatur, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bidang kesejahteraan dan pensiun aparatur mempunyai fungsi menyusun rencana kerja anggaran, rencana kebutuhan barang sub bidang pengembangan kompetensi aparatur: merancang konsep peraturan bupati tentang tugas dan izin belajar: cc. menyusun analisa kebutuhan tugas belajar: menganalisis permohonan tugas belajar dan izin belajar aparatur, merencanakan seleksi penerimaan calon pegawai tugas belajar, membuat konsep surat keputusan bupati tentang penetapan pegawai tugas belajar dan izin belajar: menyusun analisa kebutuhan diklat dan potensi aparatur: membuat daftar hasil analisa kebutuhan diklat dan potensi aparatur, merencanakan dan melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan membuat konsep surat keputusan tentang penetapan standar kompetensi jabatan aparatur: mengidentifikasi kebutuhan diklat dalam bentuk analisa kebutuhan diklat dan penyusunan jenis sertail.: mengumpulkan, mengolah dan menyusun standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara lingkup kabupaten bolaang mongondow selatan untuk menjamin pembinaan karir aparatur sipil negara,dan juga kualifikasi aparatur sebagai wujud komitmen peningkatan kualitas sdm aparaturgembangan kompetensingembangan kompetensi aparatur, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbidang pengembangan kompetensi aparatur. bagian jabatan fungsional lingkungan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihcc.. bab susunan organisasi badan kepegawaian pendidikan dan pelatihkepegawaian, membawakan sub bidang pengadaan dan mutasi: sub bidang data dan informasi: dan sub bidang kesejahteraan aparatur dan pensiun bidang pengembangan dan pembinaan aparatur, membawakan sub bidang pendidikan dan pelatihan sub bidang pembinaan dan evaluasi aparatur, dan sub bidang pengembangan kompetensi aparatur. kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi badan kepegawaidari peraturan bupatibadan kepegawaian pendidikan dan pelatihbadan kepegawaian pendidikan dan pelatihbadan kepegawaian pendidikan dan pelatih kepegawaian pendidikan dan pelatihan paling lambat (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan bupati ini. setiap unsur lingkungan badan kepegawaian pendidikan dan pelatipendidikan dan pelatihan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupusegala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan kepegawaian pendidikan dan pelatihi ketentuan peralihan pertanggungjawaban program kegiatan tahun anggaran serta tugas dan fungsi badan kepegawaian dan pelatihan, badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan, diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi badan kepegawaian pendidikan dan pelatihkepegawaiancyber doll pora bolaang mongondow sebatang son dahulu diundangkan bolaang uki pada tanggal dkecuter sok sekitar daerah kabupaten bolaang ondol tentang mpn india?1sstruktur organisasi badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kabupaten bolaang mongondow selatan kepala badan kelompok jabatan fungsional sekretaris subbab hukum subbab.umum& kepegawaian keuangan koo. pel bidang pengembangan dan kepegawaian pembinaan aparatur rea sed subsid pengadaan subsid data dan kesejahteraan subsid pendidikan pengembangan dimutasi informasi aparatur dan dan pelatihan ne) kompetensi pensiun aparatur bupati bolaang mongondow selatan) person bow bab tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihpegawaian dan bidang pengembangan dan pembinaan aparatur: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala badan kepegawaian pendidikan dan pelatihdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan fungsi: mengoordinasikan kegiatan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan: mengoordinasikan penyusunan rencana rpm, rkd, renstra, senja), program, dan anggaran badan kepegawaian pendidikan dan pelatihbadan kepegawaian pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan: mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukumngkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukanbadan kepegawaian pendidikan dan pelatihan: melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahuan dalam lingkungan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan: melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan apbd yang ditetapkan, melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan dpa badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan: dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala badan kepegawaian pelatihbadan kepegawaian pendidikan dan pelatihan: mempersiapkan administrasi perjalampersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara acara pada badan kepegawaian pendidikan dan pelatihbagian kedua bidang kepegawaian bidang kepegawaiandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kepegawaiankepegawaian: mengkoordinir pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara, pelaksanaanolaang mongondow selatan, mengkoordinir pelaksanaberdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan kepegawaiangelolaan manajemen kepegawaian daerah, bani mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang kepegawaianrta rangkaian kegiatan pendukung lainnya untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada berikutnya, memberikan disposisi kepada pejabat pengawas bidang kepegawaian: melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh kepala badan berdasarakan keputusan kepala badan:kepegawaigadaan dan mutasi pegawai, data dan informasi kepegawaian sertakepegawaian, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang kepegawaian. paragraf sub bidang pengadaan dan mutasi sub bidang pengadaan dan mutrencanaan dan mutasi, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan dan mutasi:rencanakan kerja anggaran dan kebutuhan barang sub bidang pengadaan dan mutasi: menyusun analisa kebutuhan aparatur sipil negara dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi dan jabatan pegawai lingkup pemerintah kabupaten bolaang mongondow selatan, cc. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan pegawaimenyusun rencana pelaksanaan kegiat: menyusun rencana pelaksanaan kegiatan mutasi jabatan serta seleksi jabatan pimpinan tinggi pratam, melaksanakan kegiatan pengadaan pegawai aparatur sipil negaralaksanakmutasi jabatan dan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratamkegiatan administrasi penetapan nomor induk pegawai nip) calon pegawai negeri sipil sesuai dengan hasil seleksi: membuat surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil cons) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan administrasi pengalihan status calon fang pegawai negeri sipil cons) pegawai negeri sipil pns) sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: membuat surat keputusan pengalihan calon pegawai negeri sipil cons) pegawai negeri sipil pns) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku: melaksanakan administrasi penerbitan surat keputusan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja p3k): melaksanakan proses hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan pelaksanaan pelantikan pejabatasar hewan yang selanjutnya disingkat utd pasar hewan adalah unit pelaksana teknis daerah pasarasarasarasar hewan sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas dalam pengelolaan pasar hewan. utd pasar hewasarpasar hewan ternak. bagian ketiga fungsi utd pasar hewan dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian tugas dinas bidang pengelolaan pasar hewan, pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan pemasaran hewan, pelaksanaan pengawasan lalulintas hewan antar daerah, pelaksanaan urusan administrasi,asar hewan terdiri atas kepala utd, dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi utd pasar hewasarpasar hewan dalam pengelolaan pasar hewan, fasilitasi dan pelayanan pemasaran hewasar hewan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pasar hewan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pelayanan pemasaran hewan, melaksanakan fasilitasi dan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan pasar hewan, melaksanakan pelayanan informasi harga hewan ternak pasar hewan kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan pemasaran hewan, melaksanakan pemantauan, pembinaan dan strategi pasar, melaksanakan inovasi dan pengembangan pemasaran hewan, melaksanakan pengamanan pasar hewasar hewan, melaksanakan kesekretariatan pada utd pasar hewan, il. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja utd pasar hewan, melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana utd pasar hewan, melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan lingkungan utd pasar hewan, oo. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan utd pasar hewan, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan utd pasar hewan, melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan penatalaksanaan utd pasar hewan, melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian lingkungan utd pasarasarasar hewan, melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan utd pasar hewan, melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset utd pasar hewan, melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana utd pasar hewasar hewan: dan aa.asarasarasarasarasargan struktur organisasi utd pasar hewan pada dinas pertanian, pangan dan perikanan kabupaten tasikmalaya kelompok jabatan fungsional bupati tasikmalaya, ttd ade sugiantoanggaran pendapatan dan belanja daerah (l(unsur unsur pengelolaan keuangan daerah tugas unsur unsur pengelola keuangan daerah bab iii sistem dan prosedur penata usahakan keuangan daerah pelaksanaan dan ketatausahaan penerimaan pelaksanaan dan ketatausahaan belanja sistem dan prosedur akuntansi babi pengadaan barang jasa bab pengendaliani1i penerimaan kas kasmbentukan dana pengeluaran pembiayaan cadangan dana cadangan xxx kas kas. kode rekening terkait nilai aset tanggal transaksisatker xxx kas kas daerah xxx catatan penerimaan dana bendahara pengeluaran dicatat oleh ppk skpd dengan mengenal "kas kas merupakan pengakuan terhadap perolehan aset, hutang dan ekuitas yang dilakukan oleh ppie bendahara pengejaran anu (penerimaan p21 sana penerimaan past22 mee sma penerimaan jurnal yang berkaitan dengan pos pos neraca dana yang harus disediakan untuk ter pendek mesum hutang xxx kosmis hutang xxx am jurnal standar jurnal untuk mencatat realisasi pengeluaran perhitungan pihak ketiga genom peipsaai maman penyetoran prp? dame dengan ppn pase ama kadi bendahara pengen jurnal yang berkaitan dengan pos pos neraca man des dan ama tatang agresi ppn) sesprovinsi kota kabupaten laporan keuangan pemerintah provinsi kota kabupaten11"anitiavinsi maupun apbn. unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah ulp) unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah ulp) adalah unit organisasi pemerintah yang bersifat struktural maupuntugas pokok ulp kabupaten adalah menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan mengkoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang jasa pada skpd kabupaten sumedang atau unit kerja setingkat bumi. ulp mempunyai kewenangan antara lainprasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang jasa. iv prosedur pengusulan pelaksanaan proses pengadaan barang jasa skpd mengusulkan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah yang dilakukan secara lelang juta atas) ulp dengan melampirkan daftar usulan dan dokumen perencanaan teknis (rab, gambar, spesifikasi teknis kak tor), untuk pengadaan bawah juta, skpd bisa menyelenggarakan sendiri proses pengadaan dengan menunjuk staf pada skpd bersangkutan yang telah bersertifikat pengadaan untuk menjadi panitia pejabat pengadaan. bagi skpd yang tidak memiliki atau kurang personil bersertifikat, harus mengusulkan calon panitia ulp. tugas pokok dan fungsi para pemangku kepentingan (stake holder pengadaan barang jasa secara umum dapat disampaikan sebagai berikut: tugas pokok pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang jasa.hitungmimpimenandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang jasa dimulai. tugas, wewenang dan tanggunghitung) menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi, iv melaksanalarangan duduk sebagai panitia pejabat pengadaan pejabat pembuat komitmen dan bendaharawan pegawai pada badan pengawas keuangan dan pembangunan bpk ) inspektorat jenderal kementerian inspektorat utama lembaga pemerintah non departemen badan pengawas daerah prov,pada prinsipnya penilaian kualifikasi atas kompeti, untuk jasa perdagangan tjk untuk jasa konstruksi, dan sebagainya, secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak perdagangyang lalu: iv:pt,( skk) yang cukup dan sisa kemampuan paket (skp): iv tatacara pasca huruf dari nomor sampai dengan nomorhuruf angka sampai dengn atas, penetap., apabila sanggahan keberatan penyedia barang jasa terbukaesatu huruf angka sampai iv dengan formulir isian tersebut disertai pernyataan penyedia barang jasa yang ditandatangani atas matabel penilaian kualifikasi jenis pengadaan jasa pengadaan barang fee muat nyang (mana paman yasakomutasi saasitagang (masa paman memintakan (rawit (pensidiiv media mapenunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang jasametode pemilihan penyediaan jasa konsultansi pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus e pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaseleksi langsung adalahtahun anggaran uraian petunjuk teknis pelaksanaan apbd daftar isi lampiran petunjuk teknis apbd tahun hal babi pendahuluan li. latar belakang . maksud dan tujuan .oo babi pejabat dan unsur unsur pengelola keuangan daerah ti pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah . iia koordinator pengelolaan keuangan daerah .o ita pejabat pengelola keuangan daerah . a22 bendahara umum daerah . kuasa bendahara umum daerah .oooooooo nan pejabat pengelola barang milik daerah . pejabat pengguna anggaran pengguna barang . it kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang . jnn iii pejabat pembuat komitmen. pejabat ketatausahaan keuangan skpd . jon bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran . ito tugas dan tanggungjawab bendahara penerimaan dan atau bendahara penerimaan pembantu .o.oo it12 tugas dan tanggungjawab bendahara pengeluaran dan atau bendahara pengeluaran pembantu . jen pengelola kegiatan . penanggungjawab program. penanggungjawab kegiatan .o pejabat pelaksana teknis kegiatan .oo pelaksana administrasi kegiatan . pelaksana teknis kegiatan .o pengawas lapangan . ion bab iii sistem dan prosedur ketatausahaan keuangan daerah ii tata cara ketatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penerimaan . prinsip prinsip ketatausahaan penerimaan. pihak terkait . pengguna anggaran . bendahara penerimaan .ooooooe bendahara penerimaan pembantu . io. bank lain, badan, lembaga keuangan dan atau kantor pos, bank yang ditunjuk . pelaksanaan penerimaan. .ivenyusunan dokumen pengadaan barang jasa pengadaan barang jasa pembohongan jasa lainnya panitia menyiapkan dokumen pemilihan penyedia barang jasa secara jelas dan terinci: administrasi teknis cc. penggunaan barang jasa produksi dalam negeri preferensi harga unsur yang dinilai kriteria formula evaluasi jenis kontrak panitia menyiapkan dokumen pasca prakualifikasi untuk calon penyedia berupa formulir isian yang memuat data administrasi keuangan personil peralatan pengalaman kerja dokumen pemilihan penyedia barang jasa dalam hal pengadaan dilakukan prakualifikasi, dokumen prakualifikasi sekurang kurangnya meliputi pengumuman prakualifikasi yang memuat lingkup pekerjaan persyaratan peserta waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi penanggungjawab prakualifikasi. iv tata cara penilaian yang. instruksi kepada peserta pengadaan barang jasa sekurang kurangnya memuat umum: dan peninjauan lokasi kerja, isi dokumen pemilihan penyedia barang jasa, penyedia barang jasa, dan perubahan isi dokumen pemilihan penyedia barang jasa. persyaratan bahasa yang digunakan dalam dan penandatanganan surat penawaran. prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaannya dan larangannyaterhadap. termasuk tanggungjawab pada pekerjaan yang dishub dikontraskan, sanksi, penyelesaian perselisihan dan lain lainnya sesuai dengiv syarat syarat umum kontrak, dan memuat perubahan penambahan, atau penghapusan ketentuan dalam syarat syarat umum kontrak, dan sifatnya lebih mem,dilapangan site stok), sedangkan untuk barang imporcif)., jenis kapasitas, dan jumlah peralatan utama,fr harga total penawaran dalam angka dan huruf masa berlaku penawaran. lamanya waktu penyelesaian pekerjaan nilai jaminan penawaran dalam angka dan huruf kesanggupan memenuhi persyaratan yang ditentukaniv tangan para pihak atas materai. j . bentuk surat jaminan penawaran. memuat nama dan alamat pengguna barang jasa, penyedia barang jasa dan pihak penjamin, nama paket pekerjaan yang dimenangkan kepada penguna barang jasa sesuai jaminan pelaksanaan, mengacu kepada kitab undang undang hukum perdata khususnya 1831dan dan tandatangan penjamin. nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank jima persen) dari nilai kontrak. jaminan pemeliharaan. besaran jaminan pemeliharaan (lima persen) dari nilai kontrak yang dan hak penjamin, nama paket kontrak, nilai, jaminan uang muka dalam angka dan huruf, kewajiban pihak penjamin untuk mencairkan surat jaminan uang muka dengan segera kepada penguna barang jasa sesuai dengan ketentuan jaminan iv uang muka masa berlaku jaminan uang muka, mengacu kepada kitab undang undang hukum perdata dan dan tandatangan penjamin. untuk pengadaan pascakualifikasi dokumen pascakualifikasi pemasukan dalam dokumen pengadaan barang jasa untuk pengadaan jasa konsultasi dokumen pemilihan dilengkapi dengan kerangka acuan kerja untuk kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari (duabelas) bulan, bila dianggap perlu, dalam dokumen pengadaan dapat dicantumkan ketentuandigunakan. dalam dokumen pengadaan harus dijelaskan metode penyampaian dokumen, penawaran dan jenis kontrak yangyang menyangkut pembayaran kepada sub penyedia barang jasa hubungan langsung dengan sub penyedia barang jasa dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan surat undangan kepada penyedia jasa konsultansi untuk memasukan penawaran teknis dan biaya, dalam surat undangan dicantumkan secara jelas hal hal sebagai berikut nomor dan tanggal surat nama dan alamat seluruh konsultan yang diundang nama atau judul dari paket pengadaan jasa konsultasi sumber dana jumlah lampiran dan nama lampiran surat petugas yang dapat dimintakan informasi tempat dan waktu pengambilan dokumen pengadaan, rapat penjelasan dan pemasukan penawaran permintaan masa berlaku penawaran iv permintaan konfirmasi kesediaan atau menolak mengikuti pengadaan jasa konsultansi kak yang sudah disetujui pengguna barang jasa sebelum mengadakan pengadaan, pengguna barang jasa wajib menyusun dan menyiapkan kerangka acuan kerja kak) dengan tujuan sebagai berikut menjelaskan tujuan lingkup jasa konsultatujuan klarifikasi dan negosiasi dengan calon konsultan terpilih dasar pembuatan kontrak dan acuan evaluasi hasil kerja konsultan. kak sekurang kurangnya memuat lokasi, asal sumber pendanaan nama dan organisasi pengguna barang jasapernah dilaksanakan, dan peraturan perundang undangan yang harus digunakan. tujuan dan ruang lingkup pekerjaan yang memberikan gambarangunakan oleh pengguna barang jasa serta peralat perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultasi kualifikasi dan tenaga ahli kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus disediakan oleh konsultan perkiraan keseluruhan tenaga ahli , khusus untuk pengadaan jasa konsultasi dengan evaluasi pagu anggaran, jumlah tenaga ahli tidak dicantumkan dalam kerangka ajuan kerja. jenis dan jumlah laporan yang disarankan antara lain laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara dan laporan akhir.. iv hal hal lain seperti fasilitas yang digunakan oleh barang jasa untuk membantu kelancaran tugas konsultan, persyaratan kerja sama dengan konsultan lain (apabila diperlukan) dan pedoman hal hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi administrasi kerangka penyusunan penawaran teknis berikut uraian singkat tiap butir dalam kerangka tersebut kerangka dan format penyusunan penawaran biaya berikut hal hal yang dapat atau dapat dibiayai tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya kriteria, batasan nilai dan formula dari penilaian teknis dan atau penilaian biaya jadwal pengadaan untuk tiap tahapan dengan waktu yang memadai konsep kontrak khusus untuk pekerjaan pengadaan barang jasa yang bersifat komplek atau bernilai diatas rp. (lima puluh miliar rupiah), konsep kontrak harus sudah memperoleh pendapat ahli hukum yang profesional. prosedur pemilihan penyedia barang jasa pembohongan jasa lainnya pelelangan umum dengan prakualifikasi pengumuman prakualifikasingumumgambilan dokumen lelang umum penjelasan penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannyaan kontrak pelelangan umum dengan pascakualifikasi pengumuman pelelangan umum pendaftaran untuk mengikuti pelelangan pengambilan dokumen lelang penjelasan penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya pemasukan penawaran pembukaan penawaran evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi penetapan pemenang pengumuman pemenang masa singgah penunjukan pemenang penandatangan kontrak pelelangan terbatas pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih pengumuman pelelangan terbatasjelasan penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya. kontrak pemilihan langsung pengumuman pemilihan langsungpengambilan dokumen pemilihan langsung penjelasan penyusunan berita acara penjelasan dokumen pemilihan langsung dan perubahannya. pemasukan penawaran pembukaan penawaran evaluasi penawaran penetapan pemenang pemberitahuan penetapan pemenang masa singgah penunjukan pemenang penandatangan kontrak penunjukan langsung undangan kepada peserta terpilih pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung. pemasukan penawaran evaluasi penawaran iv negosiasi baik teknis maupun biaya penetapan penunjukan penyedia barang jasa penandatanganan kontrak. pemilihan jasa konsultansi. persiapan pengguna barang jasa menyusun kerangka acuan kerja kak) menunjuk panitia pengadaan pejabat pengadaan panitia pejabat pengadaan menyusun harga perhitungan sendiri hps) dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi meliputi kak syarat administrasi syarat teknis syarat keuangan metode pemilihan penyedia jasa konsultasi metode penyampaian dokumen penawaran metode evaluasi penawaran jenis kontrak yang akan digunakan. prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan seleksi umum meliputi metode evaluasi kualitas, metodedan atau kantor pos .o.ooooann iii pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan .bn pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pembantu . jj.ww pertanggungjawaban penerimaan .o pertanggungjawaban bendahara penerimaan . jpnn pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu . j.uuk. pelaksanaan ketatausahaan belanja . penyusunan dan pengesahan dpa skpd dan dpa ppid . oo. ini dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan dpa l) skpd .hkk. ii dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dpp) skpd ppid .o.iii penyusunan anggaran kas .oo mekanisme penarikan anggaran kas . pergeseran anggaran .ooo aan pembuatan surat penyediaan dana spd) .on pengajuan surat permintaan pembayaran spp) . jon penerbitan surat perintah membayar spm) .oee ken penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d) .o nan niat surat pertanggungjawaban spj) bendahara pengeluaran .e. surat pertanggungjawaban spj) bendahara pengeluaran pembantu . hi s1 sistem dan prosedur akuntansi . co. akuntansi satuan kerja perangkat daerah skpd) .oben akuntansi anggaran skpd . akuntansi pendapatan skpd .oso akuntansi belanja skpd .oo ist akuntansi aset skpd . io. akuntansi selain kas skpd . io. ii akuntansi skpd yang berbentuk blue . iii akuntansi skpd ppid .ooooococoo ine akuntansi anggaran skpd ppid akuntansi pendapatan skpd ppid . akuntansi belanja skpd ppid .cbooo ocean akuntansi pembiayaan skpd ppid . akuntansi aset skpd ppid .o ocean akuntansi hutang skpd ppid .o akuntansi konsolidator skpd ppid . cite akuntansi selain kas skpd ppid .o. akuntansi non anggaran .o laporan keuangan .oo penyusunan laporan keuangan skpd .o penyusunan laporan keuangan ppid . i6 penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah . wan inti babi pengadaan barang jasa iv unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah ulp) . iv kewenangan ulp . iv prosedur pengusulan pelaksanaan proses pengadaan barang jasa . iv tugas pokok pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang jasa . iv tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pejabat pengadaan . iv larangan duduk sebagai panitia pejabat pengadaan . wek prakualifikasi dan pascakualifikasi . joon iv persyaratan kualifikasi penyedia barang jasa. joan iv tata cara pasca kualifikasi . tata cara prakualifikasi . nvs ivsifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak, iv metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul: pengumuman prakualifikasi, metode evaluasi pagu anggaraniv masa singgah prakualifikasi, undangan anggaran, penetapan peringkat teknis, pengumuman pemberitahu(award) penandatanganan kontrak, metode evaluasi biaya terendah,iv, pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan, pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam sampul: penandatanganan kontrak. metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia barang jasa pembohongan jasa lainnya:masukan dalam (satu) sampul tertutup kepada panitia (sampul penutup) dan disampaikan kepada panitia pejabat pengadaan. iv metode dua tahap adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratannya pada pemilihan penyedia jasa konsultansi metode satu sampul metode dua sampul metode dua tahap metode evaluasi penawaran pada pemilihan penyedia barang jasa pembohongan jasa lainnytetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang jasa dengan urutan proses evaluasi da pemilihan penyedia jasa konsultansi metode evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran jasa konsultaiv metode evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa konsultapagu anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasiadalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dansanggahan pemilihan penyedia barang jasa, pengaduan masyarakat, dan pelelangan atau seleksi gagal., rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat, penyalahgunaan oleh panitia pejabat pengadaan dan atau pejabat yang berwenang lainnya, adanya unsur kkn dipada angka maka dapat mengajukan surat sanggahan banding. ivhmelelangan seleksi ulangan penawaran kurang dari (tiga) peserta,: jumlah penyedia jasa konsultasi yang memasukan penawaran:ivlakukan pemasuk langsung. apabila dalam pelelangan ulang jumlah penyedia barang jasasi yang lulus prakualifikasi hanya (dua) maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi pada proses seleksi langsung. apabila dalam seleksi umum terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultasi yang memasukan penawaran hanya (dua) maka dilakukan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung. apabila dalam seleksi umumterbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultaseleksi umum, terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultasikontrak pengadaan barang jasa dibedakan atas: berdasarkan bentuk imbalan:denganiv(turn key)bidang kontruksi atau pembohongan tersebut. propinsi, bupati walikota untuk pengadaan yang dibiayai apbd kabupaten kota. berdasarkan jumlah pengguna barang jasivandatangbank dari nilai kontrak kepada pengguna barang jasa. untuk pekerjaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. untuk pengadaan dengan nilai bawah rp. (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan akundiatas rp. (lima puluh juta rupiah) bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang jasa kpb) dengan jaminan pelaksana. lima puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh pengguna barang jasa setelah memperoleh pendapatan ahli hukum kontrak profesional. pejabat yang menandatangani kontrak adalah pejabat pembuat komitmen yang diangkat oleh pengguna anggaran, apabila sampai tanggal januari instansi masih mengalami kekurangan personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa maka pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran menangani langsung tugas tugas pejabat pembuat komitmen sehingga tidak diperlukan sertifikat keahlian pengadaan barang jasa pemerintah. hak dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrakmetode pemilihan penyediaan barang jasa pemborong jasa lainnya . in metode pemilihan penyedia jasa konsultansi . ina penyusunan dokumen pengadaan barang jasa . aan in prosedur pemilihan penyedia barang jasa pemborong jasa lainnya . iv pemilihan jasa konsultansi .o.ooooeenn nan iva metode penyampaian dokumen penawaran .oa iv metode evaluasi penawaran . iv sanggahan pemilihan penyedia barang jasa, pengaduan masyarakat, dan pelelangan atau seleksi gagal .nokia in pelelangan seleksi ulang .o naa iv kontrak pengadaan barang jasa . iv swakelola. iv bab pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan en. pengendalian . evaluasi dan pelaporan kegiatan . pelaporan kegiatan . serah terima kegiatan .o.ook ivan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakan kepada penyedia barang jasa spesialis. terhadap pelanggmbayaran uang muka dan prestasi pekerjaan uang muka dapat diberikan kepada barang jasa penyedia sebagai:atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penghentian dan pemutusan kontrak penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal hal di:ivenaserah terima pekerjaan setelah pekerjaanyangivji rugi. penyelesaian perselisihani, atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yangdiatas adalah mengikat dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan dipikul oleh para pihak sebagaimana diatur dalam kontrak. swakelola penjelasan umum pengertian secara umum swakelola diartikan sebagai berikut: swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri. pelaksana swakelola swakelola dapat dilaksanakan oleh pengguna barang jasa,, instansi pemerintah lai kelompok masyarakat lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. iv kriteria pekerjaan swakelola pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola memiliki kriteria sebagai berikutsecara umum tahapan pekerjaan swakelola meliputi kegiatan perencanaan pelaksanaan pengawasan lapangan pelaporan. iv swakelola oleh pengguna barang jasa tahapan perencanaan pengguna barang jasa yang akan melaksanakan pekerjaan swakelola sendiri, diwajibkan menyusun perencanaan yang meliputi penyusunan kerangka acuan kerja swakelola kerangka acuan kerja kak) swakelolaserta tahapan tahapan pelaksanaan pekerjaanrencana alokasi waktu yang meliputi tahapan kegiatan dengan kebutuhan bahan, peralatan dan tenaga dalam bentuk jadwal bulanan mingguan hariunjukkan panitia pejabat pengadaan setiap pengguna barang jasa yang akan melaksanakan pekerjaan swakelola wajib menunjuk panitia pejabat pengadaan untuk menyediakan barang bahan alat tenaga ahli yang diperlukan persyaratan dan tugas panitia pejabat pengadaan mengikuti aturan seperti pengadaan barang jasa oleh penyedia barang jasa sebagaimana diatur dalam keputusan presiden nomor tahun dan perubahan perubahannya tahapan pelaksanaan pelaksanaan pengadaan barang jasa apabila dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola diperlukan bahan, barang, peralatan, tenaga ahl.. pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan, dilakukan oleh panitia pejabativ:pengawasan lapangan untuk pekerjaan pekerjaan lapangan, agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana sebagaimana dituangkan dalam kerangka acuan kerja, pengguna barang jasa melakukan pengawasan lapangan. pengguna barang jasa menunjuk panitia tim yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan. pelaporan pelaksanaan swakelola pengawas lapangan membuat laporan kemajuan fisik harian dan mingguan serta menyampaikannya kepada pengguna barang jasa setiap minggu. pengguna barang jasa membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan bulanan berupa kemajuan fisik dan keuangan, serta menyampaikannya kepada bupati. swakelola oleh instansi pemerintah lain tahapan perencanaan iv pengguna barang jasa yang akan melaksanakan pekerjaan dengan swakelola oleh instansi pemerintah lain, terlebih dahulu harus meneliti karakteristik pekerjaan untuk menentukan instansi pemerintah lain sebagai pelaksana. pembentukan panitia pengadaan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran membentuk panitia pengadaan swakelola terdiri dari (tiga) orang. tugas panitia pengadaan swakelola, yaitu menyusun jadwal pengadaan menyusun kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. menyusun rencana kebutuhan biaya pekerjaan berdasarkan perhitungan sendiri yang ditetapkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. melaksanakan pembahasan terhadap proposal rencana kerja instansi pelaksana swakelola. menyampaikan usulan pelaksana swakelola. membuat laporan pelaksanaan proses pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen penyusunan jadwal pengadaan undangan penjelasan pekerjaan harus sudah diterima paling lambat (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat penjelasan. rapat penjelasan pekerjaan dilaksanakan paling cepat (dua) hari setelah undangan diterima instansi. penyampaian proposal rencana kerja operasional instansi pelaksana paling cepat (satu) hari setelah rapat penjelasan pekerjaan, dan paling lambat (tiga) hari setelah rapat penjelasan pekerjaan penandatanganan naskah kerjasama harus sudah dilaksanakan paling lambat (tiga) hari setelah pembahasan proposal. contoh jadwal pengadaan no( tahapan ) mn2 pia dak rapat penjelasan iii penyampaian nun work pembahasan ima penandatanganan dtamasaam iv penyusunan kerangka acuan kerja kak) pengguna barang jasa yang akan melaksanakan pekerjaan swakelola oleh instansi pemerintah lain diwajibkan menyusun kerangka acuan kerja kak) swakelolatahapan pelaksanaan pelaksanaan pengadaan swakelola undangan kepada instansi pelaksana swakelola pengguna barang jasa mengundang instansi pelaksana dalam rapat penjelasan kegiatan pekerjaan yang akan dilimpahkan diswakelolakan pelaksanaannya. undangan sekurang kurangnya memuat nama kegiatan, nama paket kegiatan, sumber dana, pagu anggaran yang diswakelolakan, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan rapat penjelasan kegiatan pekerjaan. cc) undangan dihampiri dengan kerangka acuan kerja kak) swakelola rapat penjelasan kegiatan pekerjaan rapat penjelasan kegiatan pekerjaan swakelola dilakukan ditempat pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan undangan, yang dihadiri oleh pengguna barang jasa, instansi pelaksana swakelola, dan pihak pihak lain yang dianggap perlu. dalam acara rapat penjelasan kegiatan pekerjaan, harus dijelaskan seluruh informasi yang tertuang dalam kerangka acuan kerja kak). seluruh aktifitas rapat penjelasan dicatat dalan notulensi rapat. apabila dipandang perlu untuk lebih memperjelas kegiatan pekerjaan, rapat dapat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. iv hasil hasil rapat penjelasan pekerjaan berupa pertanyaan peserta rapat, penjelasan pengguna barang jasa, serta keterangan keterangan lain termasuk penambahan, pengurangan atau perubahan isi kerangka acuan kerja kak), dan hasil peninjauan lapangan tuangkan dalam berita acara penjelasan pekerjaan app) yang ditandatangani oleh pengguna barang jasa dan instansi pelaksana swakelola. app sebagaimana huruf atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka acuan kerja dan mengikat kedua belah pihak pada saatnya pelaksanaan pekerjaan. ketidakhadiran instansi pelaksana swakelola pada saat rapat, maka rapat harus diulang dalam jangka waktu (tiga) hari setelah rapat pertama, apabila rapat yang kedua gagal dilaksanakan, maka pengguna barang jasa mengundang instansi pelaksana yang lain yang dianggap memiliki kompetensi kewenangan melaksanakan jenis pekerjaan sesuai kak. penyampaian proposal instansi pelaksana yang diundang, wajib menyampaikan proposal rencana kerja operasional kepada panitia pengadaan untuk dibahas bersama. proposal dimaksud berupa tanggapan terhadap kak, antara lain memuat latar belakang, maksud dan tujuan, metodologi, tenaga, penugasan, jadwal pelaksanaan, dan rincian penggunaan biaya. proposal yang disampaikan dihampiri dengan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan. pembahasan proposal rencana kerja operasional panitia pengadaan membahas proposal yang disampaikan instansi pelaksana untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian rencana kerja instansi dengan kak. hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara pembahasan proposal. berdasarkan berita acara, panitia pengadaan menyampaikan surat kepada pejabat pembuat komitmen yang memuat laporan pelaksanaan proses pengadaan dan usulan penetapan instansi pelaksana. pejabat pembuat komitmen menetapkan pelaksana pekerjaan swakelola dan menerbitkan keputusan penunjukkan pelaksana pekerjaan berdasarkan laporan panitia pengadaan. penyusunan naskah kerja sama pengguna barang jasa menyusun naskah perjanjian kerjasama yang memuat aa. naskah perjanjian kerjasama kerangka naskah perjanjian kerjasama terdiri dari iv a.a.a. pembukaan komparasi) pembukaan adalah bagian dari naskah perjanjian kerjasama yang meliputi a.a.a.a. judul naskah perjanjian kerjasama menjelaskan tentang judul dari naskah perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani, sesuai dengan judul kegiatan pekerjaan, a.a.a.b. nomor naskah perjanjian kerjasama a.a.a.b.a. menjelaskan nomor naskah perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani a.a.a.b.b. bilamana naskah perjanjian kerjasama berupa perubahan naskah perjanjian kerjasama maka nomor naskah perjanjian kerjasama harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan. a.a.a.c. tanggal naskah perjanjian kerjasama menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun naskah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh para pihak. a.a.a.d. kalimat pembuka merupakan kalimat pembuka dalam naskah perjanjian kerjasamanaskah perjanjian kerjasama. a.a.a.e. penandatanganan naskah perjanjian kerjasama naskah perjanjian kerjasamanaskah perjanjian kerjasama tidak boleh mendahului tanggal surat penunjukan instansi pelaksana pekerjaan. a.a.a.f. para pihak dalam naskah perjanjian kerjasama menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani naskah perjanjian kerjasama. identitas para pihak meliputi nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para pihak dalam naskah perjanjian kerjasama tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua.atas belanja tidak langsung, belanja langsung. berdasarkan ketentuan,iv para pihak dalam naskah perjanjian kerjasama terdiri dari dua pihak yaitu a.a.a.c.a. pihak pertama adalah pihak pengguna barang jasa, a.a.a.c.b. pihak kedua adalah pihak instansi pelaksana yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, a.a.a.c.c. menjelaskan bahwa pihak pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar bertindak: a.a.a.c.d.a.b. isi naskah perjanjian kerjasama a.a.b.a. pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan ikatan mengenai obyek yang dikerjasamakan sesuai dengan jenis pekerjaannya, a.a.b.b. pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan. besarnya biaya pekerjaan harus ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya, a.a.b.c.maka yang dipakai adalah dokumen urutannya lebih dulu, a.a.b.dkan sejumlah biaya pekerjaan dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam naskah perjanjian kerjasama, atau hal hal lain sebagaimana diatur dalam kerangka acuan kerja, a.a.b.ea.a.b.f. pernyataan mengenai cara dan tempat penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar para pihak, a.a.b.g. pernyataan mengenai keadaan tertentu (keadaan kahar) yang terjadi diluar kehendak para pihak, sehingga iv mengakibatkan kewajiban para pihak tidak dapat dipenuhi, a.a.f.gh. pernyataan bahwa naskah perjanjian kerjasama yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut naskah perjanjian kerjasama, a.a.f.g.i. pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya naskah perjanjian kerjasama. a.a.c. penutup penutup adalah bagian surat perjanjian yang memuat: a.a.c.a.a.a.c.b. tanda tangan para pihak dalam surat perjanjian dengan dibubuhi materai. ab. dokumen lainnya yang merupakan bagian dari naskah perjanjian kerjasama dokumen berikut ini dilampirkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama. kerangka acuan kerja, proposal rencana kerja operasional, dokumen lain yang diangap perlu pengguna barang jasa mengundang instansi pelaksana untuk menandatangani naskah perjanjian kerjasama pengguna barang jasa menerbitkan surat perintah mulai kerja smk) pelaksanaan pekerjaan segera setelah menandatangani naskah perjanjian kerjasama dan menerima surat perintah mulai kerja, instansi pelaksana melakukan langkah langkah sebagai berikut menyusun rencana kerja harian rkh) sekurang kurangnya memuat pengorganisasian pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penjelasan setiap butir aktifitas dan penugasan setiap tenaga ahli maupun tenaga pendukung (siapa dengan kualifikasi keahlian apa melakukan apa lokasi dimana), serta jangka waktu pekerjaan, yang diurai lebih lanjut kedalam jadwal pekerjaan dan alokasi iv anggaran sesuai dengan jadwal. selanjutnya rkh merupakan salah satu syarat pencairan penarikan dana oleh instansi pelaksana apabila dalam pelaksanaan pekerjaan instansi pelaksana memerlukan bahan, barang, peralatan suku cadang, tenaga ahli diluar instans, pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan sebagaimana angka atas, dilakukan oleh panitia pejabat pengadaananitia pengadaan barang jasa berasal dari unsur instansi pelaksana yang ditetapkan oleh pengguna barang jasa hal hal lain yang harus diperhatikan adalah: pengawasan pekerjaaniv pengawasan pekerjaan fisik lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh instansi pelaksana, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan pelaporan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan ditentukan lain dalam naskah perjanjian kerjasama, laporan pertanggungjawaban keuangan dilaporkan oleh instansi pelaksana kepada pengguna barang jasa setiap bulan, termasuk didalamnya dokumen dokumen proses pengadaan barang jasa atau ditentukan lain dalam petunjuk teknis pelaksanaan apbd tahun setelah barang diserahterimakan dari hak ketiga kepada skpd maka dilakukan pencatatan akuntansi aset yang didukung oleh: d.a. bukti memorial transaksi aset tetap dalam register jurnal umum: d.b. bukti memorial transaksi selain kas dalam register jurnal umum. d.c.bukti memorial transaksi aset tetap dibuat berdasarkan bukti transaksi yang terdiri dari: d.d. penerimaan barang, d.e. keputusan penghapusan barang, d.f. keputusan mutasi barang, d.g. pemusnahan barang, d.h. serah terima barang, d.h.i.ba penilaian, d.h.j.ba penyelesaian pekerjaan. swakelola oleh kelompok masyarakat lembaga swadaya masyarakat penyusunan kerangka acuan kerja kak) kelompok masyarakat lembaga swadaya masyarakat yang akan menerima hibah diwajibkan menyusun kerangka acuan kerja kak). ivjelasan pekerjaan pengguna barang jasa mengundang kelompok masyarakat lembaga swadaya masyarakat yang akan menerima hibah untuk menjelaskan mengenai perencanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kerangka acuan kerja bersama sama dengan pengguna barang jasa dilakukan pembahasan untuk lebih mempertajam sasaran pekerjaan aktifitas penjelasan dicatat dalam potensi rapat, dan menjadi dasar perbaikan kak. penerbitan dan penandatanganan surat penunjukkan surat kuasa setelah kak revisi sesuai dengan hasil pembahasan oleh kelompok masyarakat lembaga swadaya masyarakat penerima hibah, disampaikan kepada pengguna barang jasa sebagai dasar penerbitan surat penunjukkan surat kuasa, surat penunjukkan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf atas sekurang kurangnya memuat nama dan alamat kelompok masyarakat lembaga swadaya masyarakat dasar hukum judul pekerjaan jumlah dana sumber dana syarat syarat lain yang dianggap perlu berkaitan dengan mekanisme pencairan dana surat penunjukkan surat kuasa ditandatangani oleh pengguna barang jasa dan kelompok masyarakat lembaga swadaya masyarakat atas materai secukupnya, diketahui oleh pengguna anggaran. pelaksanaan pekerjaan apabila kelompok masyarakat lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan barang, jasa lainnya, peralatan suku cadang, dan tenaga ahli, makaiv (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima hibah telah siap, (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai (tiga puluh persen). ccb pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian sebagai fungsi manajemen, pengendalian merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta prosedur dan ketentuan yang berlaku. pada dasarnya pengendalian merupakan rangkaian kegiatan yang menyeluruh, dalam arti bahwa dalam kegiatan pengendalian dimaksud sudah termasuk unsur pembinaan. berdasarkan objeknya pengendalian terdiri dari pengendalian umum pengendalian umum dilakukan terhadap semua kegiatan bertujuan untuk mengamati dan mengawasi secara terus menerus bagaimana hasil guna dan daya guna keseluruhan kegiatan. mengamati penggunaan sumber dana dan seluruh kegiatan agar sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah digariskan.pembangunan. pengendalian umum dilakukan dengan cara sebagai berikut memproses laporan bulanan triwulanan dari setiap pelaksanaan kegiatan apbd melaksanakan pembinaan terhadap para pa kpa ppk,ppt dan bp bpp secara berkala melaksanakan peninjauan lapangan secara periodik menelaah laporan yang masuk dari pengelola kegiatan dan membandingkan dengan hasil peninjauan lapangan untuk mengetahui apakah seluruh kegiatan dilaksankan sesuai dengan prosedur ketentuan. pengendalian umum dilakukan bupati yang. kepala bappeda selaku pengendali fungsional dalam rangka pencapaian sasaran umum kegiatan. kepala bagian keuangan setda kabupaten sumedang selaku pengendali administrasi keuangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. pengendalian kegiatan pengendalian suatu kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan, pemantauan monitoring dan evaluasi sejak persiapan pelaksanaan kegiatan pada saat kegiatan mulai berjalan dan akhir pelaksanaan kegiatan. pengendalian kegiatan bertujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. tersedianya data pelaksanaan kegiatan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan keputusan bagi pimpinan. pengendalian kegiatan dilaksanakan dengan cara meminta dan memproses laporan pelaksanaan kegiatan dari masing masing skpd mengadakan peninjauan langsung lapangan pelaksanaan pengendalian menurut sasaran meliputi pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan mencakup prosedur dan pelaksanaan pengendalian sasaran fungsional suatu kegiatan. pengendalian penggunaan anggaran teknis ketatausahaan pengelola keuangan. evaluasi dan pelaporan kegiatan evaluasi kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan tahapan sebagai berikut evaluasi suatu kegiatan bisa dilaksanakan oleh atasan langsung. evaluasi program kegiatan yang ada lingkungan skpd dilakukan oleh kepala skpd yang bersangkutan. evaluasi umum,evaluasi program kegiatan oleh kepala skpd atas dasar laporan hasil evaluasi kegiatan dari masing masing pimpinan kegiatan,. hasil evaluasi dari kepala skpd disampaikan kepada bupati cg. bappeda dengan tembusan disampaikan kepada bagian administrasi pembangunan. evaluasi umum tahunan atas dasar laporan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh skpd selanjutnya bappeda mengolah dan menganalisa sampai sejauhmana pencapaian target sasaran fungsional dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan daerah.tahun berikutnya. pelaporan kegiatan..... penghentian sementara sebagai pimpinan kegiatan. cc.. bupati melalui kepala bagian umumefesiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang meliputi tertib prosedur, tertib pengelolaan, tertib ketatausahaberlaku. bupati sumedang, ttd don mulyonoiipengguna barang, pejabat kuasa pengguna anggaran:serta idan wewenang yaituil: kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selakumendagidalam melaksanakan fungsi selaku pembantu pengelola barang milik daerah, asisten administrasi sekretariat daerah kabupaten sumedang melimpahkan kepada kepala bagian umum sekretariat daerah kabupaten sumedang.kpd selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab: 1i, pengguna anggaran pengguna barang menetapkan pembantu bendahara pengeluaran,etapkan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dan tim pemeriksa barang jasa, menandatangani anggaran kas belanja akb), menetapkan pejabat pembuat komitmen: ii kompetensi rentang kendali,pembuat komitmenk):k, cc. pengangkatan ditetapkan dengan keputusan. ppk skpd sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap pertanggungjawaban bendahara pengeluaran skp: meneliti kelengkapan spp yang diajukan oleh bendahara pengeluaran:akuntansi, mempunyai tugas melaksanakan akuntansi skpd:ii. ii.:adalah sebagai berikut bendahara pengeluaran.::itj)) batas maksimal penyimpanan uang tunai dalam brankas sebesar rp. (sepuluh juta rupiah) bendahara pengeluaran pembantubendahara pengeluaran pembantu wajib menyimpan sisa kas yang dikelolanya rekening giro rekening tabungan pada bank yang ditunjuk atas nama bendahara pengeluaran pembantu skpd dengan specimen bendahara pengeluaran pembantu dan kuasa pengguna anggaran, batas maksimal penyimpanan uang tunai dalam brankas sebesar rp. juta. pembukuan yang mempunyai tugas: mencatat pengesahan surat pertanggungjawaban yang diterima dari ppk dalam register pengesahan, ii:gaji mempunyai tugaskepala dinas badan inspektorat rsud kantor satuan polisi pamong praja adalah penanggung jawab program lingkungan skpd yang dipimpinnya,ii penanggungjawab kegiatan penanggungjawab kegiatan terdiri darirsud adalah sekretaris, inspektur pembantu dan kepala bagian bidang, lingkungan kecamatan, kelurahan, kantor dan satuan polisi pamong praja adalah kepala satuan kerja yang bersangkutan, sekaligus selaku penanggung jawab program pada satuan kerjanya,, pejabat pelaksana teknis kegiatan:idbb menyusun rka dan dpa, membuat jadwal kegiatan (time schedule), menyusun anggaran kas kegiatann anggaran pengguna barang dimungkinkan untuk menunjuk pelaksana yang mempunyai kompetensi selaku ppt.jawab pengawas lapangan pengawas lapangan adalah orang yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan ditetapkan oleh kepala skpditibupat,iti ::: iti ....itisertati prinsip prinsip bupati dapat menunjuk bank yang sehat selaku kas daerah yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan. bank (kasn bud memiliki tugas yaitudaerah menerima uang dari wajib pajak wajib retribusi pihak ketiga berdasarkan skpd skr djbut:hal pendapatan daerah pengguna anggaran i1i. bank kas daerah) dalam kegiatan ini, bank yang ditunjuk sebagai kasidaerah) dalam kegiatan ini, bank yang ditunjuk sebagai kas daerah mempunyayaituiti fungsi verifikasi ppid menerima laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan(kas daerah) menyerahkan nota kredit bukti lain yang sah dari penyetoran melalui rekening kas:iti melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan bendahara penerimaan 1t ppid menerima laporan pertanggungjawaban penerimaan dari bendahara penerimaanyaitu:...iti.bendahara penerimaan pembantu menggunakan: ti.laporan pertanggungjawaban atas dihampiriukti penerimaan lainnya yang sah.. buku pembantu pe. mekanisme dan tatacara verifikasi diatur dalam peraturan bupat buku kas umum (penerimaan dan penyetoran) bendahara penerimaan buku pembantu peukti penerimaan lainnya yang sah pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. menyerahkan laporan pertanggungjawaban mengesahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan ppid dalam kegiatan ini, ppid memiliki tugas sebagai berikut menerima laporan pertanggungjawaban penerimaan skpd dari bendahara penerimaan. memverifikasi laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan mengesahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan1t buku pembantu per rincian objek penerimaan bendahara penerimaan pembantu buku rekapitulasi penerimaan harian bendahara penerimaan pembantu register sts bendahara penerimaan pembantu bukti penerimaan lainnya yang sahtimbuat laporan pertanggungjawaban penerimaan bendahara penerimaan pembantu pelaksanaan ketatausahaan belanja penyusunan dan pengesahan dpa skpd dan dpa ppid prinsip prinsip i1i belanja dalam dpa skpd adalah: kelompok belanja tidak langsung yaitu jenis belanja pegawai kelompok belanja langsung yaitu jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal11i tolok ukur kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima pada masa yang akan datang. menyampaikan surat pemberitahuan kepada skpd mengotorisasi rancangan dpa skpd ppida skpd. menyerahkan rancangan dpatiurat penyediaan dana spd),sisa spd yang belum diterbitkan spp, spm, atau sp2d sp2d yang belum dicairkan rancangan dpa l skpd dapat disahkan setelah mendapat persetujuan dari sekretaris daerah i1i pejabat pengelola keuangan daerahretaris daerah menjadi deal skpd memberikan tembusan deal skpd kepada skpd, satuan kerja pengawasan daerah, dan bpk. kepala skpd jika disetujui maka ppid menetapkan dpa l skpd tersebut dan kemudian menyerahkan skpdpenyerahan kepada skpd selambat lambatnya hari kerja sejak disahkan. iti program dan kegiatan....yaitu: mengotorisasi rancangan dpp skpd ppid dan rancangan perubahan anggaran kas..p skpd. menyerahkan rancangan dpplaksanakan verifikasi rancangan dpp skpd ppid bersama kepala skpd. kesesuaian format rancangan dpp skpd ppid dengan format pada surat pemberitahuan..cc. anggaran kas disusun berdasarkan rancangan dpa skpd ppid11i pihak terkait ppid selaku bendahara umum daerah bud) melakukan asistensi rancangan anggaran kas skpd bersama kepala skpd. mengesahkan rancangan anggaran kas menjadi anggaran kas melakukan rekapitulasi anggaran kas dari skpd sebagai dasar penerbitan spd. menyusun anggaran kas pemerintah daerah skpdprinsip prinsip pergeseran dapat dilakukan apabila berupa penarikan anggaran kas pelaksanaan anggaran kas berdasarkan persetujuan ppid selaku bud) menyusun keputusan bud atas persetujuan penarikan anggaran kas kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran pengguna barang mengajukan nota dinas kepada ppid perihal permohonan persetujuan penarikan anggaran kas melaksanakan anggaran kas yang telah dilakukan penarikan berdasarkan keputusan buddan sekretaris daerah ppid memiliki tugas untuk memberikan: memiliki tugas untuk memberikan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek dalam jenis belanja berkenaan memiliki tugas menyusun keputusan sekretaris daerah tentang pergeseran antar obyek dalam jenis belanja berkenaan, langkah kedua, berdasarkan disposisi atas nota dinas sebagaimana dimaksud poin maka ppid menyiapkan keputusan ppid tentang persetujuan atas pergeseran anggaran belanja antar obyek dalam jenis belanja berkenaan berdasarkan nota dinas sebagaimana dimaksud poin maka ppid menyiapkan surat langkah ketiga, berdasarkan keputusan ppid sebagaimana dimaksud poin b), langkah keempat, setelah keputusan sebagaimana dimaksud poin dan poin selesai dan disampaikan kepada kepala skpd selaku pengguna anggaran maka kepala skpd,.bu. belanja barang dan jasa (kecuali jasa telepon, listrik, air, internet, kabel dan perjalanan dinas luar daerahbelanja perjalan dinas dalam daerah surat permintaan pembayaran..gu: belanja barang dan jasa (kecuali jasa telepon, listrik, air, internet, kabel dan belanja modal dengan nilai setinggi tingginya (sepuluh juta rupiah) belanja perjalan dinas dalam daerah surat permintaan pembayaranmeliputi ketentuan ketentuan sebagai berikuturat permintaan pembayaran belanja latihan dan kursus belanja jasa piket kantor belanja pegawai baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung belanja upah pungut belanja telepon, air, listrik, kawat faksimili internet permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga meliputi pengadaan barang dan jasa yang nilainya diatasan pengeluaran pembiaya langkah langkah teknis langkah pengajuan spp beserta dokumen lampiran spp) spp up gu tujsurat pengantar spp up, ringkasan spp up: rincian spp up: draft surat pernyataan pengajuan spm,surat pengantar spp gu, ringkasan spp gu)laporan pertanggungjawaban uang persediaan, draft surat pernyataan pengajuan spm gu: surat pernyataan tanggungjawab belanja dari masing masing kpa. 1ti kelengkapan dokumen spp tu terdiri dari: surat pengantar spp tu, ringkasan spp tu), rincian spp tu, surat persetujuan pengajuan spm dari ppid,, pengajuan spp ls spp ls terdiri atas dua jenis, yaitu: spp ls belanja pegawai terdiri atas: spp ls pembayaran gaji dan tunjangan, spp ls upah pungut: spp ls honorarium, spp ls lembur. spp ls belanja non pegawai yaitu spp ls barang dan jasa yang nilainya diatas rp. (sepuluh juta rupiah).cons, keputusan pns, ititersebut diatas disesuaikan dengan status kepiawaiannya. spp ls upah pungut yang mencakup: surat pengantar spp ls, ringkasan spp ls, rincian spp ls, daftar perhitungan upah pungut, draft surat pernyataan tanggung jawab belanja pa kpa draft surat pernyataan pengajuan spm draft surat pernyataan pengajuan spm daftar pengajuan tpp yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran diketahui pa kpa: d)spp ls lembur yang mencakup: surat pengantar spp ls, ringkasan spp ls, rincian spp ls, dan lampiran lain yang diperlukan draft surat pernyataan pengajuan spm 1ti surat pernyataan tanggung jawab belanja pa kpa daftar pengajuan lembur yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran diketahui pa kpa: spp ls honorarium surat pengantar spp ls, ringkasan spp ls, rincian spp ls,surat pernyataan tanggung jawab belanja pa kpa f)draft surat pernyataan pengajuan spm. berita acara penyelesaian pekerjaan pho, 11.itt menerbitkan surat penolakan spm bila spp yang diajukan oleh bendahara skpd tidak lengkap mencatat dalam register spm a.a. spm up a.b. spp up a.c. a.d. surat pernyataan pengajuan spm up yang ditandatangani oleh pengguna anggaran kelengkapan dokumen spm gu b.a. spm gu b.b spp g b.c. surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran yang telah diteliti oleh bagian keuangan iti b.d. surat pernyataan pengajuan spm gu yang ditandatangani oleh pengguna anggaran b.e. surat pernyataan tanggung jawab belanja dari masing masing kuasa pengguna anggaran kelengkapan dokumen spm tu c.a. spm tu c.b. spp tu cc.c. surat persetujuan pengajuan spm dari ppid c.d. daftar rencana rincian kebutuhan tambahan uang c.e. surat pernyataan pengajuan spm tu yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran kelengkapan dokumen spl ils terdiri kelengkapan dokumen spm ls belanja pegawai gaji dan tunjangan terdiri atas: d.a. spm ls d.b. spp ls kelengkapan dokumen spm ls belanja pegawai tpp terdiri e.a. spm ls e.b. spp ls e.c. e.d. surat pernyataan pengajuan spm ls yang ditandatangani oleh pengguna anggaran e.f. surat pernyataan tanggungjawab belanja dari pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran kelengkapan dokumen spm ls belanja pegawai honorarium terdiri: f.a. spm ls f.b. spp ls f.c. f.d. surat pernyataan pengajuan spm ls yang ditandatangani oleh pengguna anggaran felanja pegawai lembur terdiri g.a. spm ls g.b. spp ls. panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran,anggaran. jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyedia jasa selain jasa konstruksi, jasa pembohongan dan pemasokan barang. iti g.c. g.d. surat pernyataan pengajuan spm ls yang ditandatangani oleh pengguna anggaran garang dan jasa yang nilainya diatas juta terdiri h.a. spm ls h.b. spp ls h.c. surat pernyataan pengajuan spm ls yang ditandatangani oleh pengguna anggaran h.d. surat pernyataan tanggungjawab belanja dari masing masing kuasa pengguna anggaran h.e. surat setoran pajak ssp) disertai faktur pajak (ppn dan ph) yang telah ditandatangani wajib pajak h.f. h.g. surat perjanjian kerjasama kontrak h.h. berita acara penyelesaian pekerjaan (pho, fho, termin) h.i.h.j. berita acara serah terima barang dan jasa pekerjaan h.k.berita acara pembayaran h.l. h.mh.nh.o. photo buku dokumentasi tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan h.p. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku surat pemberitahuan jamsostek) h.g. kelengkapan tersebut diatas disesuaikan dengan kebutuhan pengadaan proses barang dan jasa kelengkapan dokumen spm ls bantuan terdiri: i1i i.a. spm ls i.b. spp ls i.c. proposal i.d. akuntansi i.e. surat pernyataan tanggungjawab belanja dari penerima bantuan i.f. photo copy rekening tabungan i.g. surat pernyataan pengajuan spm ls dari pengguna anggaran kelengkapan dokumen spm ls hibah terdiri: j a. surat pengantar spm ls j b. spp ls j c.akta hibah j.d. akuntansi j e. photo copy rekening giro tabungan j . surat pernyataan tanggungjawab belanja dari penerima hibah j g.surat pernyataan pengajuan spm ls belanja hibahdaerah sp2dpihak terkait dalam hal penerbitan sp2d bud mendisposisi spm yang diterima dari skpd untuk diteruskan kepada kuasa bud. menguji ketersediaan dana pada kegiatan dalam dpa yang ditunjukkan dalam spm tersebut menguji dokumen sebagai dasar pengajuan pembayaran menguji faktur pajak dan ssp mencetak sp2d menandatangani sp2d memberikan sp2d kepada bendahara pengeluaran atau kepada pihak ketiga iti mencatat dalam register sp2d lembar kedua untuk pengguna anggaran lembar ketiga untuk arsip bud lembar keempat untuk pihak ketiga lembar kelima untuk bank yang ditunjuk lembar keenam untuk bud apabila ternyata kuasa bud menyatakan bahwa tidak memenuhi syarat.ti menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen surat pertanggungjawaban (spj) bendahara pengeluaran pembantu.. bku ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh pengguna anggaranph..dimana.register sp2d register untuk mencatat setiap sp2d yang diterima ditutup setiap bulan dengan penjumlahan bulan ini dan penjumlahan kumulatif bulan lalu ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan diketahui pengguna anggaran.. mengecek perhitungan pengenaan pajak mencatat penerimaan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran 11i)), register surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran itipaling lambat. buku panjar buku pajak ppn p buku pengeluaran perincian objek disertai bukti bukti pengeluaran yang sah. buku bank buku kartu kendali. register penutupan kas. lembar surat pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantugarap oleh bendahara pengeluaran pembantu. penutupan bku kegiatan pada setiap akan menyampaikan laporan pertanggung mengetahui.. satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) 1tibukti yang terkait!pekerjaan komplekisain khusus dan atau bernilai diatas rp. (lima puluh miliar rupiahidaerah provinsi untuk mengumumkan rencana pengadaan barang jasa kementerian lembaga komisi bi pemerintah daerah bumn badan usaha milik negara badan usaha milik daerah dan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah. kas bendahara penerimaan xxx pendapatan"kas kasit dan "kas kas daerah kredit. 11iit dan kas kasiti berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ditetapjaampkasamas seloxxxx seswsusus kas'di blue kab. sumedang xxxx selain itu, sus skpd biasanya dikelola oleh suatu entitas tersendiri berupa badan pengelola keuangan daerah bpk(investasi jangka panjang) memposting jurnal jurnal tersebut dalam buku besarnya masing masing neraca saldo laporan realisasi anggaran.daerah kredit. pendapatan xxx kas kas |
plan bupati karawang: bahwa dengan berlakunymaka perlu diatur lebih lanjut uraian tugas jabatan pada rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kabupaten karawangmemutuskan menetapkan peraturan bupati tentang uraian tugas jabsusunan organisasi susunan organisasi rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kabupaten karawangbab iii uraian tugas direktur rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan direktur rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan, mempunyai uraian tugas menetapkan visi dan misi rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kabupaten karawang mengacu pada visi dan misi kabupaten karawang menetapkan rencana strategi bisnis rsb) tahunan berdasarkan hasil analisa eksternal dan internal rumah sakit serta activity driver dari setiap pelayanan. menetapkan rencana bisnis anggaran tahunan dan perubahannya berdasarkan kebutuhan program dan kegiatan, menetapkan rencana kerja tahunan rumah sakit berdasarkan rencana strategis dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menetapkan indikator kinerja rumah sakit sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, menetapkan arah kebijakan umum yang meliputi sdm, sarana prasarana, proses bisnis, internal, serta keuangan, merencanakan, menetapkan target capaian dan mengevaluasi penerimaan dan pendapatan bidang pengelolaan keuangan rumah sakit berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan, merencanakan dan menetapkan pengadaan karyawan melalui prosedur penerimaan pegawai dalam rangka memenuhi formasi pegawai yang dianggap masih kurang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menyusun rencana umum pengadaan barang, meliputi system pengadaan, jadwal pengadaan dan kerangka acuan kerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap tahun berdasarkan realisasi pencapaian kinerja, menyusun laporan keuangan berdasarkan peak dan asap, il. menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan badan layanan umum daerah blue) serta tugas dan fungsi rumah sakit, memantau dan mengawasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik, asuhan keperawatan, dan rujukan kepada pasien melalui rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pelayanan dan merumuskan upaya upaya penanganannya, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menyusun alternatif pemecahan masalah, oo.karyawan dan masyarakat, melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuaihasil pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan rsud serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan. bab uraian tugas wakil direktur medik dan keperawatan wakil direktur medik dan keperawatan, mempunyai uraian tugas menyusun langkah langkah operasional wakil direktur medik dan keperawatan berdasarkan rencana kerja rumah sakit umum daerah karawangreksi dan meneliti olahan data pelayanan agar data yang tersajikan valid dan dapat dipercayair dan mengatur agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan pelayanan keperawatan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun alternatif pemecahan masalah dalam rangka mencapai hasil yang optimal, mengoreksi dan mengevaluasi draf standar pelayanan medik sesuai dengan standar depkes dan kemampuan rumah sakit, mengoreksi dan mengevaluasi draf standartugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerja sama yang baikwakil direktur medik dan keperawatansatu uraian tugas bidang pelayanan medik bidang pelayanan medik, mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan berdasarkan rencana kegiatan rumah sakit umum daerah karawang dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada, menyusun rencana pengembangan pelayanan medik, cc. menyusun draf standar pelayanan medik, menetapkan paket paket pelayanan, mengendalikan pengadaan alat kedokteran setiap unit kerja sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperlancar kegiatan pelayanan, mengkoordinasikan penyusunan standar operasional pelayanan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperlancar kegiatan pelayanan, melakukan supervisi instalasi terkait, membuat jadwal dan rekapitulasi jaga duty manag: j .nerima komplain dan menyelesaikannya sesuai prosedur yang berlaku. paragraf uraian tugas seksi perencanaan pelayanan medik seksi perencanaan pelayanan medik, mempunyai uraian tugas menyusun rencana kerja seksi perencanaan pelayanapelayanan medik, membuat paket paket pelayanan medik, mengumpulkaseksi perencanaan pelayanan medik, mengumpulkan bahan untuk penyusunan standar pelayanan medik spm), membuat standar alat medik setiap unit pelayanan dan standar harga alat medik, melakukan inventarisasi dan dokumentasi alat medik, menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan operasional seksi perencanaan pelayanan medik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, mengatur dan melaksanakan penyediaan sarana pelayanan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan, j . melakukan pengawasan dan pengendalian seksi perencanaan pelayanan medik untuk kelancaran pelaksanaan tugasngendali operasional pelayanan seksi pengendali operasional pelayanan, mempunyai uraian tugas menyusun rencana kerja seksi pengendali operasional pelayanlaksanakan pengawasan, pengendalian mutu dan standar pelayanan medik, melaksanakan pengawasan, pengendalian mutulisasi, dan kapasitas tempat tidur, membuat jadwal dokter jaga, membuatlakukan pengawasan terhadap mobilisasi pasien masuk dan keluar, mengatur dan menempatkan jumlah dan kapasitas tempat tidur pasien sesuai dengan kebutuhan, mengatur secara fleksibilitas tempat tidur pasien sesuai dengan kasus dan gendj ., il. menyampaikan laporan bulanan dan tahunan seksi pengendali operasional pelayadua uraian tugas bidang keperawatan bidang keperawatan, mempunyai uraian tugas menyusun program dan kegiatan bidang keperawatan berdasarkan rencana kerja rumah sakit dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada, menyusun standar asuhan keperawatan berdasarkan standar depkes, cc. menyusun rencana pengembangan bidang keperawatanstandar prosedur operasional spo), bahan, pedoman asuhan keperawatan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, mengendalmengawasi dan mengendalikmengevaluasi: melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, j . melakukdan peningkatan mutu asuhan keperawatan seksi perencanaan dan peningkatan mutu asuhrencanaan dan peningkatan mutu asuhkeperawatan, cc.rawatan, menyusun rencana pendidikan dan pelatihan keperawatan, membuat standar peralatan perawatan dan hargdokumentasikan hasil evaluasi kegiatan asuhan keperawatan sesuai prosedur agar tersimpan dan tertata secara baik, mengevaluasi penampilan kerja dan penerapan sak secara berkala sesuai kode etik keperawatan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan demi perbaikan selanjutnya, j .il. membuat laporan bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugasparagraf uraian tugas seksi pengendalian mutu pelayanan keperawatan seksi pengendalian mutu pelayanngendalian mutu pelayanmbuat jadwal kegiatan supervisi keperawatan, mengaturtiga uraian tugas bidang penunjang medik bidang penunjang medik, mempunyai uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan bidangrencana pengembangan penunjang medik, ccratap, pedoman, dan prosedur untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan, mengatur penyediaan kebutuhan dan pengendalian pada laboratorium patologi klinik dan patologi anatomi, bank darah, instalasi rehabilitasi medik, radiologi dan farmasi sesuai pratap untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas masing masing instalasi penunjang medik berupa pelayanan data internal dan eksternal berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan guna pengambilan kebijasupervisipenunjang medik dan fasilitas medik seksi perencanaan penunjang medik dan fasilitas medik, mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi perencanaan penunjang medik dan fasilitasuat standar barang habis pakai, obat dan alat penunjang medik, serta standar harga, cc. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan rencana pengembangan penunjang medik dan fasilitas penunjang medik,nunjang medikperencanaan kebutuhan obat dan alves, bhp sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diprogramkan sesuai kebutuhan, melakukan evaluasi obat yang akan kadaluarsa per triwulan dan tahunan sesuai dengan sumber data yang ada sehingga terlaksananya monitoring pengeluaran obat yang akan kadaluarparagraf uraian tugas seksi pengendalian pelayan, mempunyai uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengendalian pelayananatur dan mengendalikmelakulaku: melakukan survey kepuasan pelanggan unit penunjang medikb uraian tugas wakil direktur administrasi dan keuangan wakil direktur administrasi dan keuangan, mempunyai uraian tugas menyusun langkah langkah operasional wakil direktur administrasi dan keuangan berdasarkan rencana kerja rumah sakit umum daerah karawang dan rencana bisnis anggaran serta kegiatan tahun sebelumnya, sesuai sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif:arah kebijakan umum bidang sumber daya manusia, perencanaan dan keuangan, melaksanakan pengujian terhadap surat permintaan pembayaran, mengoreksi dan menganalisis draf usulan yang berhubungan dengan produk hukum, mengoreksi dan meneliti olahan data kesekretariatan, perencanaan, keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar data yang tersaji akurat dan valid, mengoreksi dan menganalisa draf usulan penyusunan standar barang, standar harga baik alat medik maupun non medik, serta standar manajemen dan standar keuangan, mengoreksi dan menganalisa draf usulan renstra, rsb, rba, laki, mengkoordinir pelaksanaan tugas dibidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja, melakukan evaluasi pelaksanaan produk hukum dan standar manajemen serta standar keuangan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan serta menyusun bahan alternatif pemecahan masalah dalam rangka mencapai hasil yang optimal, mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan dan keuangan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi pemecahan masalah, m.oo. dan tahunan wakil direktur administrasi dan keuangbagian kesatu uraian tugas bagian sekretariat bagian sekretariat, mempunyai uraian tugas menyusun rencana kerja bagian sekretariat berdasarkan rencana strategis renstra) rumah sakit, menyusun usulan program dan kegiatan bagian sekretariat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, cc. menyusun usulan kebutuhan tenaga bagian sekretariatmenyusun usulan kebutuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan rumah sakit umum daerah karawang, menyusun analisis jabatan pegawai rumah sakit umum daerah karawang, menyusun usulan mutasi pegawai rumah sakit umum daerah karawang, mengendalikan pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian kepada semua unsur yang ada rumah sakit agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar, menyusun usulan pendayagunaan dan pengembangan pegawai rumah sakit umum daerah karawang, menyusun usulan sarana, prasarana dan fasilitasj . menyusun usulan kebutuhan pemeliharaan fasilitas bagian sekretariat, menyusun usulan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dengan cara menganalisis rancangan yang disusun oleh kepala sub bagian lingkungan bagian sekretariat, menyusun rumusan standar prosedur operasional bidang pengelolaan sekretariat, melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sekretariat sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku: melakukan pengawasan penggunaan sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagian sekretariat, oo. melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkungan bagian sekretariatbagian sekretariat sesuai peraturan perundang undangan yang berlakursud karawang, menyusun laporan kegiatan berkala lingkungan bagian sekretariat berdasarkan laporan yang disampaikan oleh para kepala sub bagian lingkungan bagian sekretariat. paragraf uraian tugas sub bagian tata usaha dan kepegawaian sub bagian tata usaha dan kepegawaian, mempunyai uraian tugas menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha dan kepegawaian sesuai dengan rencana strategis renstra) dan rencana bisnis anggaran, menyusun usulan program dan anggaran sub bagian tata usaha dan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, cc. menyusun usulan kebutuhan tenaga sub bagian tata usaha dan kepegawaian, menyiapkan data usulan kebutuhan formasi tenaga kesehatan dan non kesehatan rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kabupaten karawang, menyiapkan data usulan pelaksanaan pengadaan pegawai, menyiapkan data usulan mutasi tenaga kesehatan dan non kesehatan, menyiapkan data usulan kesejahteraan tenaga kesehatan dan non kesehatan, menyusun data usulan tata usaha kepegawaian, menyiapkan data usulan kebutuhan peralatan non medik sub bagian tata usaha dan kepegawaian, menyiapkan data usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kepegawaian sub bagian tata usaha kepegawaian, menyiapkan data data usulan standar prosedur operasional sub bagian tata usaha dan kepegawaian, il. menyiapkan data usulan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana non kesehatan lingkungan sub bagian tata usaha dan kepegawaian, melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian lingkungan sub bagian tata usaha dan kepegawaian dengan cara mengkoordinasikan dan membimbing agar pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaiserta data remunerasi lingkunggiatan sub bagian tata usaha dan kepegawaian. paragraf uraian tugas sub bagian hukum, humas, pemasaran dan promosi kesehatan sub bagian hukum, humas, pemasaran dan promosi kesehatan, mempunyai uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian humas, pemasaran dan prokesbahan pedoman dan prosedur pelayanan humas, pemasaran dan prokes rumah sakit sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan promosi kesehatan baik internal maupun eksternal, melaksanakan kegiatan pemasaran produk pelayanan rumah sakit, menelaah kebijakan dan keputusan pimpinan dari aspek hukum agar pelaksanaan kegiatan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, menghimpun dan mensosialisasikan peraturan dan keputusan keputusan atau kebijakan organisasi agar diketahui oleh pelanggan rumah sakit dan masyarakat umum, melaksan dan mencari solusi pemecahanpelaksanaan kegiatan dengan unit kerja atau lembaga terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan dalam bentuk mou:dan mengkoordinasikan pihak terkait dalam ruang lingkup rumah sakit: membuat laporan harian,rumah tangga dan logistik sub bagian rumah tangga dan logistik, mempunyai uraian tugas menyusun rencana kerja sub bagian rumah tangga dan logistikbahan pedoman, norma dan prosedur kerumahtanggaan dan logistik rumah sakit untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,gaturgontrol dan melaksanakan kegiat dan tahunan sub bagian rumah tangga dan logistikdua uraian tugas bagian keuangan bagian keuangan, mempunyai uraian tugas menyusun langkah langkah operasional bagian keuangan berdasarkan rencana kerja dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada, membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun liscc. mengatur dan menyiapkan bahan, pedoman dan prosedur kerja untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, mengoreksi dan menyempurnakan konsep bahan, pedoman dan prosedur kerja untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas, mengkoordinir penelitian dan pengkajian penerimaan dan pengeluaran sesuai rencana agar terwujud pencapaian penerimaan sesuai target, mengkoordinir pelaksanaan mobilisasi dana, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengkoordinir penyusunan laporan keuangangevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan guna perbai, semester dan tahunan bagian keuangan serta hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada dipergunakan sebagai bahan masukan atasan. paragraf uraian tugas sub bagian mobilisasi dana sub bagian mobilisasi dana, mempunyai uraian tugas: menyusun rencana kegiatan sub bagian mobilisasi danaiapkan dan melaksanakan manajemen piutang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjutibendaharaan sub bagian perbendaharaan, mempunyai uraian tugas menyusun rencana program kerja tahunan sub bagian perbendaharaandan kegiatan perbendaharaan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi, melaksanusun dan mengamankan dokumen dokumen kegiatan pelaksanaan tugas untuk bahan pemeriksakegiatan mingguan, bulanan, semester dan tahunan sub bagian perbendaharaan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya. paragraf uraian tugas sub bagian akuntansi dan verifikasi sub bagian akuntansi dan verifikasi, mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan sub bagian akuntansi dan verifikcc. menyusun bahanlakukan verifikasi dokumen utang piutang untuk barang medik dan non medik, melakucatat dalam buku jurnal penerimaan kas dan mencatat dalam buku besar, menerima hasil laporan verifikasi laporancatat kedalam buku jurnal pengeluaran kas dan mencatat kedalam buku besaketiga uraian tugas bagian perencanaan dan anggaran bagian perencanaan dan anggaran, mempunyai uraian tugas menyusun arah kebijakan umum perencanaan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah kelas non pendidikan kabupaten karawang, menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategi bisnis, cc. menyusun rencana program dan kegiatan rumah sakit, menyusun draf anggaran melalui koordinasi internal dan eksternal, menyusun draf kebijakan umum anggaran dan perubahannyadraf rencana bisnis anggaran tahunan rumah sakit beserta perubahannya, menyusun rencana kerja anggaran perubahan rka p) skpd rsud, menyusun daftar pelaksanaan anggaran (dpa) skpd rsud beserta perubahannydraf panitia pengadaan, mengundang principal, persentasi alat serta menyusun spesifikasi barang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku, il. mengusulkan susunan anggota pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pengadaan barang dan ja, ooencanaan program dan anggaran sub bagian perencanaan program dan anggaran, mempunyai uraian tugas menyusun rencana dan program kegiatan sub bagian perencanaan programkerja tahunan, cc. menyusun rencana kebutuhan barang unit, melaksanakan musrenbang dan mengusulkan rapat kerja tahunankementrian lembaga kaki apbn tp), menyusun anggaran melalui koordinasi internal dan eksternal, mengumpulkan bahan untukgumpulkan bahan untuk penyusunan rencana bisnis anggaran tahunan rumah sakit, menyusun lampiran rencana bisnis anggaran tahunan rumah sakit beserta perubahannya, il. menyusun rencana kerja anggaran rka) skpd rsud beserta perubahannya, , melakukan konsultasi dan koordinasi internal dan eksternal. paragraf uraian tugas sub bagian penyediaan sarana medik dan non medik sub bagian penyediaan sarana medik dan non medik, mempunyai uraian tugas menyusun rencana program dan kegiatan sub bag penyediaan sarana medik dan noumum pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal dan anggaran rutin, melaksanakanlakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan spesifikasi dan standar barang dan jasa, melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pengadaan barang dan jasa, melaku. paragraf uraian tugas sub bagian pelaporan program dan informasi sub bagian pelaporan program dan informasi, mempunyai uraian tugas menyusun rencana kegiatan sub bagian pelaporan program dan informmbuatsional dan bermoral:kelompok jabatan fungsional uraian tugas kelompok jabatan fungsional akan atur lebih lanjut oleh peraturan bupati. bab vii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ini, maka hal hal yang bertentangan dengan peraturan inibalai benih pertanian dan perkebunan yang selanjutnya disingkat utd balai benih pertanian dan perkebunan adalahbalai benih pertanian dan perkebunbalai benih pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas bidang perbenihan padi dan palawija serta bibit hortikultura dan perkebunan. utd balai benih pertanian dan perkebunbalai benih pertanian ddaan benih atau bibit bermutu, pengembangan perbenihan padi dan palawija serta pembibitan hortikultura dan perkebunan. bagian ketiga fungsi dalam menyelenggarakan tugas, utd balai benih pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas dinas bidang pengembangan benih padi dan palawija serta bibit hortikultura dan perkebunan, pelaksanaan urusan kesekretariatan, dan cc.balai benih pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalampertanian dan perkebunbalai benih pertaniankoordinasi, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi utd balai benih pertanian dan perkebunan bidang pengembangan, pengolahan, produksi perbenihan padi dan palawija serta pembibitan hortikultura dbalai benih pertanian dan perkebunan, melaksanakan peningkatan produksi, pemasaran dan objek penelitian dalam bidang perbenihan padi dan palawija serta pembibitan hortikultura dan perkebunan, melaksanakan penerapan teknologi perbenihan padi dan palawija serta hortikultura dan perkebunan, melaksanakan proses dan pengembangan perbenihan padi dan palawija serta pembibitan hortikultura dan perkebunan, melaksanakan pemasaran perbenihan padi dan palawija serta pembibitan hortikultura dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan kesekretariatan pada utd balai benih pertanian dan perkebunan, melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset utd balai benih pertanian dan perkebunan, melaksanakan penyusunusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana utd balai benih pertanian dan perkebunan, j balai benih pertanian dan perkebunanertanian dan perkebunbalai benih pertanian dan perkebunan, melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan lingkungan utd balai benih pertanian dan perkebunan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan utd balai benih pertanian dan perkebunan, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan utd balai benih pertanian dan perkebunan, melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan penatalaksanaan utd balai benih pertanian dan perkebunan, melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian lingkungan utd balai benih pertanianbalai benih pertanian dan perkebunan, melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan utd balai benih pertanian dan perkebunertanian dan perkebunbalai benih pertanianbalai benih pertanian dan perkebunbalai benih pertanianbalai benih pertaniangan struktur organisasi utd balai benih pertanian dan perkebunan pada dinas pertanian, pangan dan perikanan sub bagian tata usaha kelompok bupati tasikmalaya, ttd ade sugianto |
peraturan bupati sumedang nomor tahun tentang ketentuan pokok kepegawaianperusahaan daerah bank perkreditan rakyat sumedang merupakan perusahaan daerah yang mempunyai tugas sebagai penggerak perekonomian daerah serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat menunjang terlaksananya pembangunan kabupaten sumedang,perlu menetapkan ketentuan pokok kepegawtentuan pokok kepegawaiangubernurmbentukan badan usaha milik daerah kabupaten sumedang lembaran daerahnomor tahunsusunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah bank perkreditan rakyat pd. bpr)kepegawaian perusahaan daerah bank perkreditan rakyat sumedang. bab pembinaan karier pegawai bagian kesatu jenjang jabatan sebagai pembinaan karier pegawai serta peningkatan pengetahuan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas serta produktivitas pd. bpr, direksi dengan persetujuan dewan pengawas berwenang untuk menentukan sistem karier pegawai. sistem karier pegawai sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui penentangan jabatan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan. jenjang jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah kantor pusat sebagai berikut direktur utama: direktur, kepala satuan pengawas intern, kepala bagian, kepala sub bagian. jenjang jabatan struktural dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah kantor cabang sebagai berikut kepala cabang, kepala bagian, kepala sub bagian. jenjang jabatan fungsional umum atau jabatan nonstruktural sebagai berikut kepala pos pelayanan, head teller teller: jabatan lain yang dianggap perlu. bagian kedua mutasi dan promosi direksi dengan persetujuan dewan pengawas dapat melakukan mutasi pegawai baik intern kantor pusat, antar kantor pusat dengan cabang dan antar kantor cabang dengan kantor cabang lain. mutasi kantor cabang dilakukan oleh direksi atas usulan kepala cabang. setiap pegawai yang telah mencapai pangkat tertentu dan berprestasi memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi atau diangkat pada posisi jabatan yang lebih tinggi lingkungan perusahaan. ketentuan mengenai mutasi dan promosi diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi. bagian ketiga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan sikap kerja positif, kepada pegawai dan pejabat pd. bpr diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan secara berjenjang. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pendidikan dasar perbankan dan atau pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan berupa pendidikan dan pelatihan perpanjangan bagi pegawai yang diarahkan untuk menduduki suatu jabatan struktural pd. bpr serta pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional atau teknis dan wawasan perbankan. penugasan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ditetapkan oleh direksi dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan kebutuhan perusahaan. bab ujian dinas pegawai golongan dan golongan hanya dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi setelah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dan lulus ujian dinas. syarat syarat kenaikan pangkat ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan direksi. pelaksanaan ujian dinas diselenggarakan oleh direksi bersama dengan dewan pengawas. dikecualikan ujian dinas bagi pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat istimewa, dan pegawai yang pangkatnya lebih rendah dari golongan ruang sesuai ketentuan dalam bab vii hak hak dan penghasilan bagian kesatu gaji dan tunjang. penyusunan skala gaji pegawai pd.. skala gaji sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi dengan persetujuan pemilikdari gaji pokok. daftar skala gaji pokok pegawai pd. bpr dapat mengacu pada skala gaji pokok pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kemampuan pd. bpr yang ditetapkan dengan keputusan direksi. gaji menjadi dasar perhitungan besarnya pesangon pegawai sesuai ketentuan yang berlaku dan diatur dengan peraturan direksi. pegawai yang beristri bersuami diberikan tunjangan istri suami sebesar dari gaji pokok. tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari tahun yang belum mempunyai penghasilan sendiri dan tidak atau belum pernah kawin sebesaranak berapabila istri dan suami berstatus sebagai pegawai bpr, maka tunjangan hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi. (s5) tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada dan diberikan paling banyak untuk (dua) orang anak. pegawai pada setiap tahun setelah tutup buku dapat diberikan jasa produksi apabila bpr memperoleh laba yang pelaksanaannya ditetapkan oleh keputusan direksi setelah mendapat persetujuan pemilik dan dewan pengawas dan laporan keuangannya mendapat pengesahan. pegawai yang memiliki nilai rata rata baik dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan diberikan kenaikan gaji berkala. pegawai yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama (dua) tahun. (l) penghasilan pegawai terdiri atas gaji pokok ditambah tunjangan tunjangan sebagai berikut tunjangan pangan, tunjangan kesehatan, cc. tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kejahatan, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya. pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan pd. bpr klinik dan lain lain yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan direksi atas persetujuan dewan pengawas. tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan yang perhitungannya ditetapkan oleh direksi atas persetujuan dewan pengawastunjangan pegawai diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi atas persetujuan dewan pengawas. (l) pegawai yang menduduki jabatan struktural selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam juga dapat diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan. pegawai dapat memperoleh tunjangan hari raya yang ditetapkan dengan keputusan direksi berdasarkan persetujuan dewan pengawas. selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada dan direksi dapat menetapkan tunjangan lain berdasarkan persetujuan dewan pengawas sesuai dengan kemampuan keuangan pd. bpr. pegawai pd. bpr membayar pajak penghasilan atas beban pd. bpr. bagian kedua cuti (l) pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti menunaikan ibadah haji, cuti karena alasan penting, cuti besar serta cuti luar tanggungan pd. bpuntuk mendapatkan cuti pegawai mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. cuti diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti. (l) pegawai yang telah bekerja sekurang kurangnya (satu) tahun secara terus menerus dapat mengajukan cuti tahunan. lamanya cuti tahunan adalah (dua belas) hari kerja. pengambilan cuti tahunan paling sedikit (tiga) hari kerja. (l) pegawaipemilik. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk waktu paling lama (satu) tahun. s5)pemilikyang ditunjuk oleh pemilikwanita yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama ' , (satu setengah) bulan. untuk mendapatkan(l) untuk persalinan anak yang pertama dan kedua, pegawai wanita berhak atas cuti bersalin untuk persalinan anak yang ketiga dan seterusnya, kepada pegawai wanita diberikan cuti diluar tanggungan pd. bpr. lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada yaitu (satu) bulan sebelum dan (dua) bulan sesudah persalinan. cuti menunaikan ibadah haji, diberikan kepada pegawai yang akan menunaikan ibadah haji dengan lamanya cuti paling lama (empat puluh) hari kalender dan diberikan hanya (satu) kali. pegawai berhak atas cuti karena alasan penting yaitu ibu, bapak, isteri suami atau anak sakit keras atau meninggal dunia, dengan lamanya cuti paling lama (empat belas) hari kerja. melangsungkan perkawinan yang pertama dengan lamanya cuti paling lama (lima) hari kerja. menghitam dan atau menikahkan anak dengan lamanya cuti paling lama (tiga) hari kerja. (l) cuti besar diberikan kepada pegawai yang telah bekerja sekurang kurangnya (lima) tahun secara terus menerus berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya (satu) bulan, pegawai yang akan memasuki masa pensiun, dengan lamanya cuti paling lama (tiga) bulan kalenderya oleh pejabat yang berwenang apabila kepentingan dinas mendesak. (l) pegawaidiluar tanggungan pd. bpr. cuti diluar tanggungan pd. bpr dapat diberikan untuk paling lama (tiga) tahun. jangka waktu cuti diluar tanggungan pd. bprselama menjalankan cuti diluar tanggungan pd. bpr, pegawai yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari pd. bpr. selama menjalankan cuti diluar tanggungan pd. bpr diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. pegawai yang, maka: apabila ada lowongan ditempatkan kembali, apabila penempatan yang dimaksud tidak mungkin maka pegawaikhusus bagi cuti diluar tanggungan pd. bpr untuk persalinan, berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut: permintaan cuti tidak dapat ditolak, pegawai yang menjalankan cuti tidak dibebaskan dari jabatannya,, selama menjalankan cuti tidak menerima penghasilan dari pd. bpr dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja pegawai. prosedur dan persyaratan pengambilan cuti diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi. bagian ketiga bantuan pegawai dapat diberikan bantuan berupa bantuan biaya pernikahan untuk satu kali pernikahan selama menjadi pegawai, bantuan biaya melahirkan untuk kelahiran anak pertama dan kedua, bantuan kecelakaan dan santunan kematian bagi anggota keluarga pegawai yang terdiri dari istri suami dan anak, bantuan bencana alam. besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan dewan pengawas sesuai dengan kemampuan pd. bpr. bagian keempat pinjaman jl) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, pd. bpr dapat memberikan pinjaman kepada pegawai. prosedur dan persyaratan pemberian pinjaman kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi. bagian kelima fasilitas kendaraan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pegawai yang menduduki jabatan tertentu mendapat fasilitas kendaraan dinas. ketentuan mengenai fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi. bagian keenam pengabdian penghargaan direksi memberikan jasa pengabdian penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada pd.pd. bpr. selain memberikan tanda jasa sebagaimana dimaksud padaprogram jaminan pegawai (l) setiap pegawai berhak diikutsertakan dalam program jaminan yang meliputi asuransi kesehatan: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian: jaminan hari tua. premi jaminan untuk program asuransi kesehatan, santunan kematian dan jaminan kecelakaan kerja ditanggung oleh pd. bpr. premi jaminan hari tua ditetapkan sebesar (dua persen) yang dibebankan kepada pegawai. pengenaan besarnya premi program penjaminan yang harus dibayar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap pegawai diikutsertakan dalam program dana pensiun pada lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pd. bpr. pd. bpr mengadakan program dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan pd. bpr yang dipisahkan. dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada bersumber dari turun pensiun dan tunjangan hari tua dari direksi dan pegawai pd. bpr, bagian dari dana kesejahteraan. pengaturan mengenai program pensiun dan tunjangan hari tua diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi berdasarkan persetujuan dewan pengawas. bagian kedelapan biaya perjalanan dinas biaya perjalanan dinas pegawai diatur dengan peraturan direksi atas persetujuan dewan pengawas. bab viii, memegang teguh rahasia pd. bpr dan rahasia jabatan, dan mengangkat sumpah pegawai dan atauuntuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri baik langsung atau tidak langsungmengenai rahasia pd. bpr kepada pihak lain, dan menjadi anggota partai politik. bab hukuman disiplin pegawai pd. bpr dapat dikenakan hukuman disiplin. jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai pd. bpr. bpr diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan pd. yang ditetapkan dengan keputusan direksibab pemberhentian pegawaiataubank perkreditan rakyat sumedang yang selanjutnya disebut pd. bprpd. bpr sumedang. direksi adalah direksi pd. bpr sumedang. pegawai adalah pegawai tetap pd. bpr sumedang. gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai pd. bpr sumedangdan atau berumur sampai dengan tahun dalam rangka menyelesaikan pendidikan disertai dengan keterangan dari lembaga institusi yang berwenangbab uang jasa, pesangon dan pensiun pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan penjumlahan antara usia dan masa kerja seluruhnya telah mencapai tahun berhak atas uang jasa atau pesangon bagi pemberhentian dengan hormat karena adanya kepentingan organisasi. besarnya uang jasa dan pesangon ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan pengawas yang berpedoman pada peraturan perundang undangan. pegawai yang diberhentikan atas permintaan sendiri dan pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak atas uang jasa, pesangon atau pensiun, kecuali pengembalian dana atau premi yang sudah dibayarkan pegawai setiap bulannya bagi peserta dana pensiun dan tunjangan hari tua. jl) pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai usia pensiun, berhak atas pesangon dan tunjangan hari tua. pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia apabila jumlah usia dan masa kerja seluruhnya mencapai tahun atau lebih diberikan pesangon dan tunjangan hari tua. bab xii pengelolaan administrasi kepegawaian semua data kepegawaian harus dikelola dengan baik. dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, setiap pegawai diberikan nomor induk kepegawaian. penetapan nomor induk kepegawaian diatur dengan keputusan direksi. setiap pegawai dibuatkan kartu identitas pegawai. s5) bentuk, ukuran dan cara penggunaan kartu identitas pegawai diatur dalam keputusan direksi. bab xiii kerja lembur kerja lembur dilaksanakan oleh pegawai diluar jam kerja atas perintah atasan atau direksi. pegawai harus melaksanakan perintah kerja lembur jika diperlukan dalam hal penyelesaian pekerjaan pd. bpr. ketentuan kerja lembur diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi atas persetujuan dewan pengawas. bab xiv ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka untuk pengangkatan pegawai pada pd. bpr sumedang dilarang atau tidak boleh ada hubungan suami istri atau hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis samping termasuk menantu dan ipar kecuali bagi pegawai yang diangkatsumedang nomor tahun tentang ketentuan pokok kepegawaian pd. bprbab pengangkatan (l) direksi berdasarkan persetujuan dewan pengawas berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai. direksi berwenang memindahkan, menjatuhkan hukuman disiplin, menaikan pangkat dan menetapkan gaji berkala pegawai sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengangkatan pegawai dilaksanakan sesuai kebutuhan atau formasi jabatan yang telah ditetapkan. jl) pengangkatan pegawai pd. bpr harus memenuhi persyaratan: warga negara indonesia, berkelakuan baik dan belum pernah dihukum yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepolisian, mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan, berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh direksi, berusia serendah rendahnya (dua puluh) tahun dan setinggi tingginya (tiga puluh lima) tahun, dan lulus ujian seleksi. prosedur penerimaan dan pelaksanaan ujian seleksi diatur oleh panitia yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dew: kerjasama, kerajinan: dan f . kejujuran. s5(l) apabila dipandang perlu, direksi dengan persetujuan dewan pengawastenaga kontrak terlebih dahulu harus melalui seleksi tertentu yang kemudian diatur dengan surat perjanjian kontrak kerja yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.setiap pegawai yang sudah diangkat sebagai pegawai diberikan nomor induk kepegawaian nik) dan kartu identitas pegawai kip)p .b kenaikan pangkat dan penilaian pelaksanaan pekerjaan bagian kesatuer yang dapat,atau lebih(l)mhasil penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir, dan telah (tiga) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan hasilangku jabatan kepala bagian ditetapkan serendah rendahnya memiliki pangkat pelaksana golongan ruangkenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan apabila memiliki ijin belajar dari pd. bpr untuk mendapatkan keahlian yang dibutuhkan pd. bpr: dan paling sedikit telah..dua: prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan: kejujuran:bagian ketiga daftar urutanjektif dalam melaksanakan pengembangan karier pegawai. apabila ada formasi jabatan, maka pegawai yang memiliki daftar urut kepangkatan yang lebih tinggi wajib dipertimbangkan: pangkat, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan, dan usia. daftar urut kepangkatan bersifat terbuka dan diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. surat keberatan sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan alasan yang jelas |
papan nella datar bupati karawanglu membentuk peraturan bupati karawang tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada lubupati kepada lurah. bab jenis urusan pemerintahanlurah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yaitu: bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial dan kesejahteraan rakyat, bidang pertanahan dan tata ruang, bidang pekerjaan umum dan kebersihan, bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, bidang industri, perdagangan dan koperasi, bidang kepariwisataan dan budaya, il. bidang lingkungan hidup, bidang tenaga kerja, bidang ketentraman dan ketertiban, oo. kepegawaian, bidang perimbangan keuangan, bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana, bidang hukum, bidang kearsipan, perpustakaankukan pembinaan dan pengawasan kepada lurah, memberikan pedoman teknis pelaksanakelurahan wajib melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan kondisi wilayah kelurahan. kelurahan wajib melaporkan kepada bupati melalui kecamatan setiap pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam bab keuangan biaya pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari bupati kepada lurah dialokasikan dalam apbdbahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan terbitnya peraturan daerah kabupaten bandung nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, makamenjadperangkat daerahketentuan diubah sehingga menjadi sebagai berikut ppid utama sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh kepala dinas komunikasi, informatika dan statistik. diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: semua ketentuan mengenai skpd yang sudah ada sebelum peraturan bupatidung provinsi jawa barat peraturan bupati bandung nomor tahun tentang pedoman penilaian maturity level penerapan manajemen risiko dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bandung, menimbang bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien dalammaturity level penerapan manajemeilaian maturity level penerapan manajemen risikoiii prosedur penilaian maturity level penerapan manajemen risiko prosedur kerja adalah urutan langkah yang ditempuh untuk menjalankan suatu proses guna mencapai tujuan tertentu. prosedur merupakan rangkaian aktivitas dalam suatu proses yang disusun secara sistematis dan terstruktur agar sasaran proses dapat tercapai secara efektif dan efisien. prosedur evaluasi penerapan manajemen risiko disusun untuk memandu pelaksanaan evaluasi manajemen risiko untuk menilai apakah proses manajemen risiko telah berjalan secara sistematis, terstruktur, komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien. muatan prosedur evaluasi penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan tingkat risiko kabupaten bandung. unsur unsur penting yang dimasukkan dalam prosedur evaluasi penerapan manajemen risiko mencakup tujuan prosedur, ruang lingkup aktivitas, risiko yang mungkin terjadi, teknik, dokumentasi, serta rincian prosedur. prosedur evaluasi penerapan manajemen risiko untuk memandu pelaksanaan evaluasi manajemen risiko lingkungan pemerintah kabupaten bandung mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, dan pendistribusian hasil evaluasi. pelaksanaan evaluasi dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, namun karena hasil evaluasi merupakan alat ukur terhadap capaian kinerja manajemen risiko maka evaluasi penerapan manajemen risiko harus dilakukan pada akhir tahun dan sudah selesai sebelum penyusunan laporan tahunan. evaluasi dilakukan dengan menggunakan pedoman ini sebagai panduan dan tetap memperhatikan pedoman manajemen risiko lainnya, yang telah ditetapkan bupati bandung. uraian prosedur evaluasi penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut: tujuan menilai apakah proses manajemen risiko yang dilakukan pemerintah kabupaten bandung telah berjalan dengan efektif, efisien, sistematis, terstruktur, komprehensif, dan terintegrasi. evaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan standard yang telah ditetapkan bupati bandung. cc. seluruh pihak bupati bandung beserta para pejabat memahami tujuan evaluasi penerapan manajemen risiko, mendukung pelaksanaannya, dan memahami secara tepat peran dan tanggung jawab masing masing ruang lingkup penyusunan tim yang akan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko (risk maturity level), penetapan tujuan evaluasi penerapan manajemen risiko (risk maturity level), penetapan kriteria yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko (risk maturity level), penetapan unit yang akan menjadi responden dalam evaluasi penerapan manajemen risiko (risk maturity level), penetapan metode evaluasi penerapan manajemen risiko (risk maturity level), pelaksanaan evaluasi penerapan manajemen risiko (risk maturity level), pengambilan simpulan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko (risk maturity level), pemaparan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko (risk maturity level), penyusunan laporan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko (risk maturity level). risiko terdapat potensi pelaksanaan evaluasi penerapan manajemen risiko tidak berjalan dengan optimal karena: pelaksanaan evaluasi hanya menjadi sebuah formalitas dan tidak memberikan feedback bagi perbaikan manajemen risiko. kurangnya partisipasi dan peran aktif dari unit kerja, cc. pedoman evaluasi penerapan manajemen risiko kurang dipahami. teknik revi dokumen, digunakan untuk parameter yang pembuktiannya berupa dokumen, laporan, formulir dsb. kuesioner, digunakan untuk parameter yang membutuhkan pendapat responden dan informasi yang diperoleh melalui revi dokumen tidak cukup. jenis jenis kuesioner adalah sebagai berikut: pertanyaan tertutup terdiri darigunakan kuesioner dengan pertanyaan atau pernyataan tertutup jika: evaluation dapat mengantisipasi atau meramalkan lebih dahulu jawaban yang akan keluar,ada hal hal yang mudah dikategorisasikan. pertanyaan terbukagunakan kuesioner dengan pertanyaan terbuka,gunakan kuesioner dengan pertanyaan berskalacontoh pertanyaan dengan jawaban berskala: beri pendapat atas pernyataan berikut ini: perilaku pimpinan saat ini telah mencerminkan sosok ideal yang menjadi contoh teladan panutan bagi insan organisasi. sangat tidak setuju tidak setuju netral setuju sangat setujudalam penyebaran kuesioner terlebih dulu harus diilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan dan statistik. cc. wawancara, digunakan sebagai pelengkap teknik pengujian lainnya dan untuk memperdalam simpulan hasil kuesioner jenis jenis wawancara adalah sebagai berikut: wawancara terstruktur wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan tertulis yang lebih dulu dirumuskan disiapkan pewawancara. untuk wawancara yang berstruktur, rumuskan susun sejumlah pertanyaan secara tertulis. tentukan jenis dan jumlah responden yang akan diwawancarai. wawancara tidak berstruktur (bebas) wawancara dilakukan tanpa mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, namun sudah memiliki pokok pokok penting yang akan dibicarakan sesuai dengan tujuan wawancara. pewawancara akan mengajukan pertanyaan yang berkembang dan dianggap perlu dalam situasi wawancara. tentukan topik, permasalahan yang akan dibahas dalam wawancara. observasi, digunakan bila ketiga teknik atas masih perlu diperdalam dengan pengamatan lapangan tentukan tujuan, apa siapa yang akan diobservasi, informasi apa yang perlu dikumpulkan, tempat dan waktu dilakukannya observasi. dapatkan ijin persetujuan dari pihak yang terkait dengan pelaksanaan observasi dokumentasi daftar permintaan dokumen, kertas kerja revi dokumen, cc. kuesioner, tabulasi hasil kuesioner, kertas kerja wawancara, kertas kerja observasi, scorecard evaluasi penerapan manajemen risiko, ringkasan perhitungan nilai maturity level. prosedur persiapan evaluasimelakukan evaluasi membentuk tim evaluasi dengan memperhatikan komposisi pengetahuan dan keahlian sesuai dengan kualifikasi pelaksana dan ruang lingkup evaluasi. jumlah personil yang melakukan evaluasi disesuaikan dengan lingkup evaluasi dan jangka waktu evaluasi. susunan tim minimal terdiri dari penanggung jawab, pengawas, ketua tim dan anggota tim. tim evaluasi menyusun program kerja, time schedule, pembagian tugas sebelum melakukan evaluasi. dokumen dokumen tersebut harus mendapat persetujuan penanggung jawab evaluasi sebelum pelaksanaan evaluasi. sebelum melakukan evaluasi, tim evaluasi harus melakukan pemaparan awal kepada evaluation untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan metodologi evaluasi. selain itu juga harus dicapai kesepakatan dengan evaluation mengenai scorecard yang digunakan. melakukan pemaparan awal kepada manajemen mengenai rencana penugasan evaluasi. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi dapat dirinci dalam flowchart dan rincian berikut penyusunan dan pendistribusian laporan evaluasi hasil akhir evaluasi penerapan manajemen risiko adalah score tingkat kematangan (maturity level) manajemen risiko yang terbagi dalam tingkat, yaitu: risk naive, risk aware, risk defined, risk managed dan risk enabled. namun agar kelemahan dan rekomendasi dapat dijalankan, hasil evaluasi harus dituangkan dalam laporan evaluasi penerapan manajemen risiko. laporan evaluasi ditandatangani penanggung jawab evaluasi dan ditujukan kepada bupati bandung dan dihembuskan kepada komite manajemen risiko pemerintah kabupaten bandung. setelah pemaparan dilakukan, laporan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko disusun dengan berpedoman pada prototipe laporan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko lampiran setelah dilakukan revi secara berjenjang, laporan hasil evaluasi didistribusikan kepada bupati bandung. bab penilaian risk maturity level komponen penilaian kematangan penerapan manajemen risiko dinilai dengan mengevaluasi (empat) komponekepemimpinan tujuan evaluasi komponen kepemimpinan adalah mengukur komitmen pimpinan dan pemahaman pimpinan terhadap manajemen risiko dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerapan manajemen risiko. gambar komponen penilaian. level kematangan penerapan manajemen risiko dari tujuan tersebut dapat ditarik (dua) elemen utama evaluasi kepemimpinan, yaitu komitmen pimpinan dan pemahaman pimpinan terhadap manajemen risiko. komitmen pimpinan komitmen pimpinan dinilai dengan mengevaluasi (tiga) suplemen, yaitu: rapat pimpinan, dukungan sumber daya, dan dukungan perangkat penerapan terkait manajemen risiko. rapat pimpinan terkait manajemen risiko terdiri dari rapat komite manajemen risiko, rapat komite pelaksana, dan rapat pd. dukungan sumber daya terdiri dari dana implementasi dan pengembangan sumber daya manusia. dukungan perangkat penerapan terkait manajemen risiko terdiri dari prinsip, kerangka, strategi dan kebijakan manajemen risiko, organisasi dan prosedur tata kerja, dan dokumentasi manajemen risiko. pemahaman pimpinan terhadap manajemen risiko evaluasi pemahaman pimpinan merupakan elemen penilaian yang digunakan dalam menilai kesadaran risiko pada level pimpinan, yaitu: pemilik risiko, komite manajemen risiko, komite pelaksana, dan seluruh pejabat pd. nilai pemahaman pimpinan diperoleh dari hasil tes tertulis. proses manajemen risiko tujuan evaluasi komponen proses manajemen risiko adalah menilai kualitas seluruh tahapan proses manajemen risiko pada pd. proses manajemen risiko meliputi tujuh tahapan yang terdiri dari. konsultasi. aktivitas mitigasi risiko tujuan evaluasi komponen aktivitas mitigasi risiko adalah menilai tingkat realisasi mitigasi risiko yang dijalankan dan efektivitasnya dalam menurunkan level risiko. hasil penerapan manajemen risiko tujuan evaluasi komponen hasil penerapan manajemen risiko adalah menilai efektivitas manajemen risiko dalam mendukung organisasi mencapai tujuannya. proses penilaian proses penilaian dilakukan dengan mengevaluasi dokumentasi serta melakukan wawancara dan tes tertulis terkait penerapan manajemen risiko selama satu periode menggunakan (empat) komponen penilaiauntuk melakukan penghitungan nilai akhir, langkah langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: menilai setiap bagian terinci pada setiap komponen penilaian manajemen risiko. menentukan nilai tertimbang komponen penilaian manajemen risiko. menghitung nilai akhir dengan menjumlahkan nilai tertimbang seluruh komponen penilaian manajemen risiko. penilaian untuk setiap komponen penilaian manajemen risiko menggunakan pembobotan sebagaimana tabel tabel komponen penilaian penerapan manajemen risiko serta bobotnya aaaffffe ihnmsmm.m . innen'''''''' n'''''''##" ''''''' wm u u u uvuvuv nn. langkah langkah untuk melakukan penghitungan nilai akhir sebagaimana disebutkan atas dapat dijelaskan sebagai berikut: langkah menilai setiap bagian terinci pada setiap komponen untuk menentukan nilai bagian terinci pada setiap komponen yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: menentukan bagian terinci pada setiap komponen, mengevaluasi aspek penilaian untuk setiap bagian terinci, dan menentukan nilai setiap bagian terinci pada komponen dengan menggunakan bagan dan atau rumus sederhana. nilai bagian terinci pada komponen bagian terinci dari komponen kepemimpinan adalah: komitmen nilai rapat komite manajemen risiko rapat komite pelaksana rapat jenis rapat pimpinan meliputi rapat komite manajemen risiko, rapat komite pelaksana, dan rapat unit pemilik risiko pd). rapat pimpinan dapat dilaksanakan khusus untuk manajemen risiko atau menjadi bagian dari agenda rapat lainnya, namun harus dinyatakan dengan jelas pada dokumen pendukung pelaksanaan rapat. penilaian rapat pimpinan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: rapat komite manajemen risiko rapat komite manajemen risiko minimal kali semester dipimpin langsung oleh, pimpinan tertinggi menghasilkan suatu keputusan dihadiri minimal anggota penentuan nilai untuk setiap rapat komite manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan bagan dan atau rumus sederhana sebagai berikut:maturity level) adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam (lima) kategori yaitu risk naive, risk aware, risk defined, risk managed dan risk enabled. apakah rapat nilai nilai tid selera tidal apakah rapat apakah komite rapat selera manajemen risiko tid tid apakah tida rapat tid sumber data: dokumentasi pelaksanaan rapat pimpinan terkait manajemen risiko (nobulan, daftar hadir, dan atau nota dinas surat tugas) selanjutnya dari hasil proses atas, nilai rapat komite manajemen risiko ditentukan dengan cara sebagai berikut: bila rapat hanya dilakukan sekali dalam satu periode maka nilai rapat ini menjadi nilai rapat komite manajemen risiko. bila rapat dilakukan lebih dari sekali dalam satu periode maka nilai rapat komite manajemen risiko adalah nilai rapat yang tertinggi. rapat komite pelaksana rapat komite pelaksana minimal kali semester dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi dihadiri minimal anggota. penentuan nilai untuk setiap rapat ketua manajemen risikoapakah rapat tidak ane komite pelaksana dilaksanakan nilai tidak dik apakah rapat han, dihadiri minimal tidak nilai tidak sumber data: dokumentasi pelaksanaan rapat pimpinan terkait manajemen risiko (notion, daftar hadir, dan atau nota dinas surat tugas) rapat rapat minimal kali semester. dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi. dihadiri oleh perwakilan seluruh unit organisasi bawah pd. penentuan nilai untuk setiap rapatnilai tidak apakah rapat opd nilai tidak dilaksanakan dikurangi apakah rapat dihadiri seluruh nilai unit organisasi tidak bawah kepala opd nilai tidak sumber data: dokumentasi pelaksanaan rapat pimpinan terkait manajemen risiko nobulan, daftar hadir, dan atau nota dinas surat tugas) pelaksanaan rapat manajemen risiko harus didukung dengan dokumen pendukung seperti undangan, nobulan, daftar hadir, nota dinas surat tugas. jenis rapat manajemen risiko rapat komite manajemen risiko rapat komite pelaksana rapat pd) dinyatakan dengan jelas pada dokumen pendukung. penentuan nilai rapat komite pelaksana dan rapat adalah sebagai berikut: nilai rapat adalah nilai rata rata penjumlahan nilai rapat kategori pertama yang tertinggi dan nilai rapat kategori kedua yang tertinggi. rapat kategori pertama membahas profil peta risiko dan rencana mitigasi risiko, sedangkan rapat kategori kedua membahas hasil monitoring risiko, realisasi mitigasi risiko serta rapat membahas penerapan manajemen risiko lainnya. nilai rapat untuk setiap kategori adalah: jika tidak dilakukan rapat untuk kategori tersebut, maka nilai tertinggi adalah nol. jika dalam setiap kategori rapat, rapat hanya dilakukan sekali, maka nilai tertinggi adalah nilai rapat tersebut. jika dalam setiap kategori rapat, rapat dilakukan lebih dari sekali, maka nilai tertinggi adalah nilai rapat paling tinggi antara nilai rapat lainnya dalam kategori yang sama. nilai hasil evaluasi terkait rapat komite manajemen risiko rapat ketua manajemen risiko rapat selanjutnya dimasukkan dalam langkah sebagai b4 b5 b6 tabel pada halaman nilai dana implementasi penerapan manajemen risiko penilaian terkait dana implementasi penerapan manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: implementasi penerapan manajemen risiko seperti rapat terkait manajemen risiko, penyusunan profil risiko, pelaksanaan mitigasi mitigasi risiko, dan monitoring risiko telah dianggarkan dalam rencana kerja dpa program kerja pengawasan tahunan, atau pelaksanaan proses manajemen risiko dan pelaksanaan mitigasi mitigasi risiko tidak terkendala karena ketersediaan dana. penentuan nilai untuk dana implementasi terkait manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: apakah pelaksanaan dikurangi proses dan pelaksanaan penanganan mitigasi apakah dana risiko tidak terkendala dianggarkan dalam dana dpa rencana kerja sumber data: dpa atau ppt (rencana kegiatan dan anggaran implementasi manajemen risiko) nilai hasil evaluasi terkait dana implementasi selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai tabel pada halaman nilai pegawai yang telah mengikuti pelatihan manajemen risiko penilaian terkait pegawai yang telah mengikuti pelatihan manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: sumber daya manusia yang kompeten diwujudkan dengan adanya pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, in house training secara berkelanjutan terkait dengan kompetensi bidang manajemen risiko. sumber daya manusia meliputi seluruh pegawai terutama pemilik risiko, komite mr, dan komite pelaksana. materi pelatihan meliputi konsep risiko, manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. bukti pendukung pelaksanaan pelatihan meliputi sertifikat daftar hadir surat tugas undangan nota dinas, dan lain lain. penentuan nilai terkait pegawai yang mengikuti pelatihan manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan bagan dan atau rumus sederhana sebagai berikut: menghitung persentase pegawai yang mengikuti pelatihan manajemen risiko dengan rumus sebagai berikut: jumlah pegawai pemilik risiko yang telah mengikuti pelatihan persentase pegawai yang mengikuti pelatihan jumlah total pegawai pemilik risiko selanjutnya nilai pegawai yang telah mengikuti pelatihan manajemen risiko disesuaikan dengan mempertimbangkan apakah seluruh pengelola manajemen risiko pada telah mengikuti pelatihan manajemen risiko: nilai persentase pegawai yang mengikuti pelatihan apakah seluruh pengelola mas pemilik risiko, komite mr, komite pelaksana) telah mengikuti pelatihan nilai persentase pegawai yang tidak mengikuti pelatihan sumber data: daftar pegawai dan rekapitulasi pegawai yang pernah mengikuti pelatihan manajemen risiko nilai hasil evaluasi terkait pegawai yang mengikuti pelatihan manajemen risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai b10 tabel pada halaman nilai in house training manajemen risikomateri yang disampaikan meliputi konsep risiko, manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. pelaksanaan in house training harus didukung dengan dokumen seperti nobulan, daftar hadir, dan nota dinas surat tugas. penilaian terkait in house training manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: in house training terkait dengan kompetensi bidang manajemen risiko berupa pelatihan kantor sendiri atau kegiatan lain yang sejenis diselenggarakan secara berkelanjutan minimal satu kali dalam satu periode manajemen risiko. dalam pelaksanaan in house training harus mengupayakan agar pesertanya merupakan perwakilan dari seluruh unit bawah pd. penentuan nilai terkait in house training manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: dikurangi perwakilan unit bawah opd terwakili training tidak dilaksanakan selama periode berjalan panel mao sumber data: dokumentasi internalisasi manajemen risiko oleh seluruh pegawai berupa pelatihan kantor sendiri atau kegiatan lain yang sejenis (nobulan, daftar hadir, dan atau nota dinas surat tugas) nilai hasil evaluasi terkait in house training manajemen risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai b11 tabel pada halaman nilai terkait prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan manajemen risiko penilaian terkait prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan manajemen risiko, dan kebijakan manajemen risiko telah ada. prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan manajemen risiko telah dikembangkan dan ditetapkan dalam bentuk peraturan, keputusan, atau surat edaran. penentuan nilai terkait prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: apakah ada nilai tidak pengembangan dikurangi nilai prinsip, kerangka, strategi dan kah salam bentuk dalam bentuk tidak nilai kala produk hukum eran (seperti peraturan, plh keputusan dan santa surat edaran panel mai sumber data: dokumentasi pengembangan prinsip, kerangka, strategi dan kebijakan manajemen risiko pada unit eselon terkait dalam bentuk produk hukum (seperti peraturan, keputusan, dan surat edaran) nilai hasil evaluasi terkait prinsip, kerangka, strategi, dan kebijakan manajemen risiko selanjutnya dimasukkan dalam langkah sebagai b13 tabel pada halaman nilai organisasi dan prosedur tata kerja manajemen risiko penilaian terkait organisasi dan prosedur tata kerja manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: struktur tata kelola manajemen risiko ditetapkan resmi dalam bentuk surat keputusan atau melekat pada tugas dan fungsi unit tertentu. proses pengambilan keputusan (inisiatif strategi, project, dan atau kebijakan baru manajemen) telah mempertimbangkan risiko. rencana kontingensi (continuity plan) dan atau recovery plan untuk operasional, keselamatan, dan atau informasi dan teknologi telah tersedia. penentuan nilai terkait organisasi dan prosedur tata kerja manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: @apakah nilaitidak apakah struktur ses tn) dikurangi komite dan keanggotaan opd ditetapkan aan secara resmi nilai sk nd tugas nilai tida nilai iga apakah pengambilan apakah nilai tidak apakah keputusan keputusan dikurangi ada (inisiatif tersebut organisasi strategi, project dibuat pada prosedur dan atau nilai dan tata kebijakan baru tida manajemen) nilai tida tida apalah ack nilai tidak kam dikurangi kontingensi conti unity plan nilai tida sumber data: surat keputusan penetapan struktur komite manajemen risiko dan unit pemilik risiko, serta dokumentasi terkait proses pengambilan keputusan dan rencana kontingensi nilai hasil evaluasi terkait organisasi dan prosedur tata kerja manajemen risiko selanjutnya dimasukkan dalam langkah sebagai b14 tabel pada halaman nilai dokumentasi manajemen risiko penilaian terkait dokumentasi manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: formulir yang digunakan seragam sesuai ketentuan peraturan bupati bandung atau hasil pengembangan oleh komite manajemen risiko. basis data risiko (risk register) yang mengakumulasi seluruh risiko yang telah dinilai sejak penilaian pertama (first risk assessment) sampai dengan periode berjalan telah dikembangkan. basis data untuk kejadian negatif masalah yang berdampak tinggi bagi organisasi (loss event database) telah dikembangkan yang informasinya minimal memuat tanggal peristiwa, nama peristiwa, sebab, dampak, lokasi, dan respon yang dilakukan. penentuan nilai dokumentasi manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: apakah nilai tidak dikurangi menggunakan pori yang nilai nilai tida apakah ada nilaitidak apakah ada basis data risk dikurangi dokumentasi assessment nad (akumulatif masa lampau nilai tida apakah nilai tidak nilai nan dikurangi tida keanggotaan apakah ada loss event database nilai nilai tida tida sumber data: dokumen profil dan peta risiko unit pemilik risiko serta dokumen loss event database nilai hasil evaluasi terkait dokumentasi manajemen risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai b15 tabel pada halaman pemahaman nilai pemahaman pemilik risiko, koordinator manajemen risiko, administrator manajemen risiko, dan pegawai internal lainnya nilai pemahaman pemilik risiko, komite manajemen risiko, komite pelaksana, dan pegawai internal lainnya didasarkan atas hasil tes tertulis dengan rentang nilai sebagai berikut: pemahaman nilai hasil test tertulis) nilai pemilik risiko pd) antara s.d. nilai komite manajemen risiko antara s.d. nilai komite pelaksana antara s.d. nilai pegawai internal lainnya antara s.d. apabila dalam satu kategori pemilik risiko komite manajemen risiko komite pelaksana pegawai internal lainnya) pejabat pegawai yang dievaluasi pemahamannya lebih dari satu, maka nilai untuk kategori tersebut adalah nilai rata rata. bab tujuan penilaian maturity level penerapan manajemen risiko penilaian maturity level penerapan manajemen risiko lingkungan pemerintah kabupaten bandung bertujuan untuk: mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para stakeholder bahwa tujuan dan sasaran pemerintah kabupaten bandung tercapai sebagaimana diharapkan, memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko: dan menjaga pemenuhan prinsip prinsip penerapan manajemen risiko. bab iii ruang lingkup penilaian ruang lingkup penilaian maturity level penerapan manajemen risiko adalah penerapan manajemen risiko secara komprehensif menyeluruh meliputidalam hal terdapat pejabat pegawai yang seharusnya dievaluasi nilai pemahamannya namun tidak dapat mengikuti uji pemahaman karena sedang menjalankan tugas luar kota, sakit, cuti, dan sebagainya, dapatkan bukti pendukung alasannya seperti surat tugas atau surat keterangan. apabila terdapat kategori yang tidak dapat diperoleh nilai pemahamannya karena hal tersebut atas, maka bobot untuk kategori tersebut dialihkan seluruh kategori yang lain secara proporsional. nilai hasil evaluasi terkait pemahaman pemilik risiko, koordinator manajemen risiko, administrator manajemen risiko, dan. pegawai internal lainnya selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai b17, b18, b19, dan b20 tabel pada halaman nilai bagian terinci pada komponen proses manajemen risiko bagian terinci dari komponen proses manajemen risiko terdiri dari tujuh elemen penilaian, yaitu: konsultasi. untuk penilaian tiap elemen pada komponen proses manajemen risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: mengevaluasi dokumentasi setiap tahapan proses manajemen risiko untuk menentukan bobot dokumen dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: proses yang telah ditetapkan dan atau ditandatangani secara resmi oleh komite manajemen risiko, komite pelaksana, kepala opo main0 tidak sumber data: dokumen profil dan peta risiko unit pemilik risiko selanjutnya, menentukan nilai setiap bagian terinci dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian pada bagian terinci dan pengurangan nilai dalam hal ditemukan adanya kelemahan atau kesalahan. pengurangan nilai menggunakan (dua) pendekatan yaitu: dengan tidak memperhitungkan jumlah kesalahan pengurangan nilai menggunakan nilai pengurang yang tertera pada masing masing bagan sederhana. dengan memperhitungkan jumlah kesalahan pengurangan nilai dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: nilai persentase pengurang kesalahan maksimal keterangan: bobot persentase kesalahan dihitung dengan cara sebagai berikut: menentukan persentase kesalahan dengan rumus sebagai berikut: dalam setiap aspek penilaian kesalahan jumlah yang dinilai dalam setiap selanjutnya apabila persentase kesalahan lebih dari y6, maka pengurangan nilai adalah maksimal bobot persentase kesalahan apabila persentase kesalahan sampai dengan maka pengurangan nilai adalah setengah dari nilai pengurang maksimal bobot persentase kesalahan nilai penetapan konteks penilaian terkait proses penetapan konteks dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: seluruh sasaran strategis ss) telah masuk dalam lingkup manajemen risiko. komposisi tim mewakili seluruh unit organisasi bawah pd. penetapan profil risiko dilakukan tepat waktu awal periode manajemen risiko. seluruh risiko telah dirumuskan kriterianya, baik untuk kriteria kemungkinan maupun kriteria konsekuensi. kriteria selaras dengan hasil identifikasi risiko dan deskripsi konsekuensi risiko serta telah dirumuskan dengan tepat. selera risiko telah ditetapkan oleh komite manajemen risiko dan menjadi dasar acuan dalam mitigasi risiko pada periode berjalan. penentuan nilai penetapan konteks dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: nilai tidak dikurangi apakah seluruh sasaran strategi ss) upr telah masuk utan dalam lingkup hai pengurang nilai tidak maksimal nilai tidak dikurangi apakah proses komposisi tim telah mewakili perasaan seluruh unit organisasi pesan bawah opd nilai pengurang dijalankan imam tidak maksimal penetapan profil risiko telah nilai tidak dikurangi mao) dilakukan tepat waktu awal periode nilai tidak tidak seluruh risiko telah dirumuskan kriterianya baik nilai tidak dikurangi untuk kriteria kemungkinan maupun kriteria konsekuensi nilai pengurang maksimal tidak pen dan seluruh kriteria risiko telan mai iekkelkurang selaras dengan hasil identifikasi risiko dan deskripsi konsekuensi risiko nilai serta telah dirumuskan tidak dengan tepat nilai tidak dikurangi apakah selera risiko telah ditetapkan oleh komite manajemen risiko tidak nilai keterangan: menggunakan pendekatan pengurangan nilai dengan memperhitungkan jurnlatt kesalahan nilai hasil evaluasi terkait penetapan konteks selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai b22 tabel pada halaman nilai identifikasi risiko penilaian terkait proses identifikasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: mengidentifikasi risiko seluruh sasaran strategi ss) organisasi. pengembangan identifikasi risiko dengan memperhatikan deskripsi sasaran strategi dan diupayakan mencakup seluruh risiko utama yang dihadapi oleh pd. pemeliharaan keberlanjutan risiko periode sebelumnya dalam identifikasi risiko, kecuali terjadi perubahan organisasi, tugas dan fungsi, dan atau sasaran strategi. mengidentifikasi seluruh kategori risiko, kecuali kategori risiko tersebut tidak mungkin terjadi bagi yang bersangkutan (misal kategori risiko financial). apa yang mungkin terjadi, penyebab, konsekuensi, dan kategori risiko dirumuskan dengan tepat. deskripsi konsekuensi memadai (dalam level pd mempengaruhi kinerja pd). penentuan nilai identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: mengidentifikasi risiko seluruh nilai tidak dikurangi sasaran strategi ss) organisasi nilai dalam penetapan konteks nilai pengurang bobot tidak maksimal dokumen pengembangan identifikasi risiko nilai tidak dikurangi dengan memperhatikan deskripsi apakah proses dan diupayakan mencakup identifikasi seluruh risiko uta yang risiko dihadapi oleh opd nilai dijalankan tidak pemeliharaan berkelanjutan risiko periode sebelumnya kecuali nilai tidak dikurangi terjadi perubahan organisasi, tau nilai tugas fungsi, dan atau nilai tidak tidak mengidentifikasi seluruh kategori nilai tidak dikurangi risiko, kecuali kategori risiko tsb tidak mungkin terjadi bagi opd nilai pengurang ybs tidak maksimal risiko, penyebab, konsekuensi, nilai tidak dikurangi dan kategori risiko dirumuskan dengan tepat nilai tidak nilai tidak dikurangi deskripsi konsekuensi memadai (dalam level opd mempengaruhidentifikasi risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai b23 tabel pada halaman nilai analisis risiko penilaian terkait proses analisis risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: analisis risiko dilakukan untuk seluruh risiko yang telah diidentifikasi. penentuan level risiko sesuai dengan matriks analisis risiko. tren risiko telah dirumuskan secara tepat. penentuan nilai analisis risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: semua risiko yang nilai tidak dikurangi diidentifikasi dilakukan analisis ana nilai pengurang mane maksimal dokumen tidak level risiko dngan ditetapkan sesuai nilai tidak dikurangi analisis dengan matriks aka analisis risiko dijalankan nilai pengurang tidak maksimal nilai nilai tidak dikurangi tidak tren risiko telah dirumuskan secara tepatanalisis risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai b24 tabel pada halaman nilai evaluasi risiko penilaian terkait proses evaluasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: evaluasi risiko dilakukan untuk seluruh risiko yang dianalisis. penentuan daftar prioritas risiko dilakukan sesuai kaidah dengan urutan level risiko, level konsekuensi, kategori risiko (fraud, strategik dan kebijakan, operasional, kepatuhan, serta finansial), level kemungkinan, dan kesepakatan bersama. penentuan nilai evaluasi risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: nilai tidak dikurangi semua risiko yang nilai dianalisis dilakukan bobot evaluasi dokumen nilai pengurang tidak maksimal proses evaluasi risiko nilai tidak dikurangi dijalankan prioritas risiko ditetapkan sesuai nilai0 kaidah nilai nilai pengurang tidakevaluasi risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai b25 tabel pada halaman nilai mitigasi risiko penilaian terkait proses mitigasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: rencana mitigasi diurutkan sesuai urutan prioritas dan ditujukan untuk risiko yang berada luar selera risiko. opsi yang dipilih selaras dengan opsi mitigasi yang mungkin, level kemungkinan, level konsekuensi serta selera risiko dan atau kewenangan, dan tanggung jawab pd. rumusan rencana mitigasi sesuai dengan opsi yang dipilih. rencana mitigasi merupakan inisiatif baru atau modifikasi atas pengendalian yang ada. rencana mitigasi secara lengkap merumuskan ukuran kinerja, target kinerja, jadwal, risiko residual yang diharapkan, dan penanggung jawabnya. rumusan ukuran kinerja, target kinerja, jadwal, risiko residual yang diharapkan, dan penanggung jawabnya tepat, antara lain jelas, spesifik, dan berada dalam lingkup time horizon. penentuan nilai mitigasi risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: rencana mitigasi diurut kan nilai tidak dikurangi sesuai urutan prioritas nilai ditujukan untuk risiko yang bobot berada luar selera risiko tidak nilai dokumen opsi yang dipilih selaras de ngan nilai tidak dikurangi opsi mitigasi yang mungkin, level apakah proses kanan kemungkinan, level konsekuensi mitigasi risiko dijalankan serta selera risiko, dan atau kewenangan dan tanggung jawab opd tidak nilai tidak dikurangi rumusan rencana mitigasi sesuai dengan opsi yang dipilih miai0 nilai tidak tidak rencana mitigasi merupakan nilai tidak dikurangi inisiatif baru atau modifikasi atas pengendalian yang ada nilai pengurang tidak maksimal rencana mitigasi secara lengkap merumuskan ukuran kinerja, target kinerja, jadwal, resiko nilai tidak dikurangi residual yang diharapkan, dan penanggungjawabnya nilai pengurang tidak maksimal kurang kinerja, target urusan ukuran kinerja, target nilai tidak dikurangi kinerja, jadwal, resiko residual yang diharapkan, dan penanggungjawabnyarencana mitigasi risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai b26 tabel pada halaman nilai monitoring dan revi penilaian terkait proses monitoring dan revi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penilaian sebagai berikut: seluruh risiko dilakukan monitoring. seluruh rencana mitigasi dilakukan monitoring. penetapan form monitoring mitigasi dilakukan tepat waktu akhir periode manajemen risiko. level risiko residual aktual, level risiko residual yang diharapkan, kesenjangan deviasi, dan trend risiko sudah dirumuskan dengan tepat. merumuskan langkah korektif atas deviasi negatif. penentuan nilai monitoring dan revi dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: nilai tidak dikurangi seluruh risiko dilakukan nilai monitoring nilai bobot tidak dokumen nilai tidak dikurangi apakah proses monitoring seluruh rencana penanganan dilakukan monitoring dan kelaparan nilai risiko dijalankan tidak penetapan form monitoring mie ace elang, penanganan dilakukan tepat nilai waktu akhir periode nilai tidak tidak level risiko residual aktual, level risiko residual yang diharapkan, nilai tidak dikurangi kesenjangan deviasi dan tren risiko sudah dirumuskan dengan nilai pengurang apa tidak maksimal nilai tidak dikurangi seluruh deviasi negatif dirumuskan langkah korektif nilai pengurang7 tabel pada halaman nilai komunikasi dan konsultasi penilaian terkait proses komunikasi dan konsultasi dan kebijakan manajemen risiko, standard operating procedure, organisasi dan tata kerja, dan dokumentasi standar dikomunikasikan internal organisasi. profil risiko dan rencana mitigasi dikomunikasikan pihak terkait, baik ketua manajemen risiko maupun pejabat pegawai bawah pd. laporan mitigasi risiko disampaikan ketua manajemen risiko. penentuan nilai komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: prinsip, kerangka, nilai tidak strategi dan dilarang nan kebijakan mr, sop, 10x organisasi dan tata nilai dakar sena, serta tida nilai tidak dokumentasi dikurangi proses apakah komunikasi profil risiko pr) dan semuanya dan rencana penanganan dikomunikasii ida rp) dikomunikasikan ketua kmr dan nilai utk setiap nilai kelemahan berupa tida tidak dikomunikasikan tid nilai ketua kmr atau iaa nilai tidak pejabat pegawai bawah laporan hate opd atau tidak disampaikan dikomunikasikan ketua ratus nad ann kmr atau tida lai pejabat pegawai bawah opd sehingga8 tabel pada halaman nilai bagian terinci pada komponen aktivitas mitigasi risiko bagian terinci dari komponen aktivitas mitigasi risiko adalah mitigasi risiko yang dijalankan dan keberhasilan menurunkan level risiko. nilai mitigasi risiko yang dijalankan diukur dengan membandingkan antara realisasi mitigasi risiko dengan target kinerja mitigasi risiko. seluruh bukti pelaksanaan mitigasi risiko tersebut harusmitigasi risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas motivasibab pelaksana penilai, ditetapkmbangan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan dan atau petunjuk teknis penilaian maturity level,terdokumentasi. realisasi mitigasi risiko harus memenuhi syarat kumulatif: inovasi baru modifikasi sistem pengendalian yang ada. selaras dengan opsi dan deskripsi apa yang mungkin terjadi, penyebab, dan atau dampaknya. jelas ukuran kinerjanya dan terukur target motivasinya serta sesuai dengan target dan ukuran kinerja. sedangkan nilai keberhasilan menurunkan level risiko (efektivitas penanganan risiko) diukur dengan membandingkan antara risiko residual aktual dengan risiko residual yang diharapkan. risiko residual aktual merupakan hasil analisis risiko pada akhir periode sehingga idealnya konsisten sama dengan level risiko pada proses penilaian periode berikutnya. nilai mitigasi risiko yang dijalankan penentuan nilai mitigasi risiko yang dijalankan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah realisasi mitigasi risiko dengan jumlah rencana mitigasi risiko, dengan rumus sebagai berikut: penanganan risiko yang penentuan nilai realisasi mitigasi risiko dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: penanganan risiko yang dijalankan merupakan inovasi baru modifikasi sistem pengendalian yang ada? atau penanganan risiko yang dijalankan selaras dengan opsi dan apa yang nilai mungkin terjadi, penyebab, dan atau dampak risiko? atau apakah mitigasi jelas ukuran kinerjanya dan terukur risiko yang target penanganannya serta sesuai tidak dijalankan telah dengan target dan ukuran kinerja? didukung dengan dokumentasi anna nilai0 tidak sumber data: dokumen rencana mitigasi risiko dan dokumen terkait pelaksanaan mitigasi risiko yang dijalankan nilai hasil evaluasi terkait mitigasi risiko yang dijalankan selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai b30 tabel pada halaman nilai keberhasilan menurunkan level risiko nilai keberhasilan menurunkan level risiko ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: nilai keberhasilan nilai penanganan risiko keberhasilan menurunkan level risiko risiko yang ditangani nilai keberhasilan mitigasi risiko ditentukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: apakah rumusan level nilai tidak risiko residual aktual dikurangi pada formulir nilai monitoring risiko telah apakah konsisten sama genap man mitigasi risiko level risiko pada formulir tidak yang dijalankan analisis risiko periode dalah bebas berikutnya untuk risiko menurunkan laras rich tidak ase nilai hasil evaluasi terkait keberhasilan menurunkan level risiko selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai b31 tabel pada halaman nilai bagian terinci pada komponen hasil penerapan manajemen risiko bagian terinci dari komponen hasil penerapan manajemen risiko adalah elemen pencapaian kinerja pd. nilai pencapaian kinerja mengacu pada hasil capaian target indikator kinerja utama iku) pada sasaran strategi berdasarkan pengelolaan kinerja sesuai dokumen perencanaan. nilai pencapaian kinerja tersebut akan dilakukan penyesuaian apabila terjadi kejadian negatif yang berdampak tinggi bagi organisasi yang belum dikelola risikonya tidak diidentifikasi risikonya dalam profit risiko pd. penentuan nilai pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan bagan sederhana sebagai berikut: apakah semua nilai tidak kejadian berdampak dikurangi negatif tinggi telah apakah dikelola risikonya dokumen atau telah penilaian kinerja diidentifikasi dalam tidak nilai dalam dokumen profil risiko opd perencanaan telah ditetapkan dan dilaporkan ama apakah seluruh iku dikurangi tidak pada opd telah mencapai target tidak nilai pengurang ada iku status nilai maksimal tidak merah keterangan: nilai pengurang ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:tlairtya maksimal nilai dikurangiilainya lebih dari nilai dikurangi sumber data: dokumen perencanaan dan loss event database pada yang bersangkutan. nilai hasil evaluasi terkait pencapaian kinerja selanjutnya akan dimasukkan dalam langkah sebagai b33 tabel pada halaman langkah menentukan nilai tertimbang komponen penilaian manajemen risiko menentukan nilai tertimbang komponen penilaian manajemen risiko dilakukan setelah diperoleh nilai setiap bagian terinci seperti pada langkah sebelumnya. setelah itu untuk mendapatkan nilai tertimbang komponen penilaian, langkah yang hams dilakukan adalah mengalikan nilai hasil evaluasi setiap bagian terinci dengan bobotnya masing masing sebagaimana terangkum pada tabel tabel perhitungan nilai tertimbang unsur penilaian sleman ema aan iromimeh e opatimomah tee jeovartommeme toga aon ole dapat komitepetarsana dog es gross ole ihepatopo toe ee erie olojouunganumberdaya era crane jpanaimpementasi sok eastman lb. (engembangansom | some bo corbin ca some9 pegawai yang mengikuti b10 c10 704xb10 house ting cite obrlbuunganperangtet penerapan) 20x si2ciscimes cinaonet prinsip, kerangka, strategi dan| 25x b13 c13 254x xb13 oiooameneime r sasa pemakaman g asas komtevengementae bae rana larkomitepetatsana cis 3006se18 pemierisia tee cio0eae amis pegavaimemartamnya man man dan i'p' , proses mangevenaso jga penetapankomeke asa tenunan tisenttasirisio janatsisriiko a y 2anonim imimgesirsiko monitoring danrem hasan ikomuniasidan onusta tok c25ri01028 man man i' mitgasirsikoyangdialantan 70x a07onore20 jkeberhasianmenurunkanteseirako |.3og iso s:' id. |hasil penerapanmanajemen risiko ' | c32 15g6x832 pencapaian kinerja up c33 100xp33 . perhitungan nilai tertimbang tiap tiap komponen penilaian pada tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: untuk mendapatkan nilai tertimbang kepemimpinan c1) dihitung dengan mengalikan bobot dengan total nilai kepemimpinan b1). nilai tertimbang komitmen c2) nilai tertimbang pemahaman c16) dimana dihitung dengan mengalikan bobot (75y60) dengan total nilai komitmen b2). nilai tertimbang rapat pimpinan c3) nilai tertimbang dukungan sumber daya c7) nilai tertimbang dukungan perangkat penerapan c12) sedangkan c16 dihitung dengan mengalikan bobot dengan total nilai pemahaman b16). b16 nilai tertimbang pemilik risiko( c17) nilai tertimbang koordinator (c18) nilai tertimbang administrator (c19 nilai tertimbang pegawai internal lainnya c20) untuk mendapatkan nilai tertimbang proses manajemen risiko c21) dihitungdengan mengalikan. bobot dengan total nilai proses manajemen risiko b21). b16 nilai tertimbang penetapan konteks c22) nilai tertimbang identifikasi risiko c23) nilai tertimbang analisis risiko c24) nilai tertimbang evaluasi risiko c25) nilai tertimbang penanganan risiko c26) nilai tertimbang monitoring dan revi c27) nilai tertimbang komunikasi dan pelaporan untuk mendapatkan nilai tertimbang aktivitas mitigasi risiko c29) dihitung dengan mengalikan bobot dengan total nilai aktivitas mitigasi risiko b29). b29 nilai tertimbang penanganan risiko yang dijalankan c30) nilai tertimbang keberhasilan menurunkan level risiko c31) untuk mendapatkan nilai tertimbang hasil penerapan manajemen risiko c32) dihitung dengan mengalikan bobot dengan total nilai hasil penerapan manajemen risiko b32). langkah iii: menghitung nilai akhir untuk mendapatkan nilai akhir tingkat kematangan penerapan manajemen risiko c34) dihitung dengan menjumlahkan nilai tertimbang tiap tiap komponen penilaian dengan rumus sebagai berikut: c34 nilai tertimbang kepemimpinan c1) nilai tertimbang proses (c21) nilai tertimbang aktivitas mitigasi risiko c29) nilai hasil penerapan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dari nilai akhir yang diperoleh selanjutnya dikonversikan dalam yudisial berupa model kematangan manajemen risiko sesuai denganyang menunjukkan tingkat kematangan organisasi dalam menjalankan proses manajemen risiko yang dibagi dalam (lima) level, yaitu: level risk naive level2 risk aware level risk defined level risk managed level risk enabled model kematangan manajemen risiko yang menunjukkan tingkat kematangan organisasi dalam menjalankan proses manajemen risiko dijelaskan sebagai berikut: risk naive merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi memiliki sistem pengendalian yang masih cukup terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tidak diketahui keterkaitan antara sistem pengendalian yang ada terhadap risiko risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. risk aware merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah memiliki sistem pengendalian yang cukup namun belum seluruhnya dapat dikaitkan dengan risiko risiko yang mempengaruhi kegiatan organisasi sehingga kecil kemungkinan dilakukan pemantauan yang tepat atas keterkaitan risiko dengan sistem pengendalian yang ada dalam organisasi. risk defined merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa organisasi sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko risiko kunci, melakukan revi secara berkala, dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko risiko kunci dalam organisasi. namun upaya pemantauan atas langkah mitigasi risiko yang dijalankan tersebut hanya dilakukan oleh beberapa pihak tertentu dalam organisasi. risk manag. risikonamun hanya pihak yang paling bertanggung jawab secara langsung terhadap risiko yangrisk enabl risiko, serta melakukan pemantauan atas langkah mitigasi risiko risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasidan seluruh pihak dalam organisasitingkat kematangan penerapan manajemen risiko gambarkan dalam tabel sebagai berikut kepemimpinan proses aktivitas hasil penerapan tingkat tan naatingkat kematangan penerapan manajemen risiko bab penutup pedoman penilaian ini dimaksudkan sebagai panduan bagi api inspektorat kabupaten bandung dalam melaksanakan penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko lingkungan pemerintah kabupaten bandung. pedoman penilaian ini akan ditinjau secara periodik agar selalu sesuai dengan perkembangan. bupati bandung, dadang laspril tentang pedoman penilaian maturity level penerapan manajemen risiko pedoman penilaian maturity level penerapan manajemen risiko daftar isi bab pendahuluan bab kebijakan penilaian maturity level penerapan manajemen risiko babi prosedur penilaian maturity level penerapan manajemen risiko babi penilaian maturity level penerapan manajemen risiko komponen penilaian proses penilaian kepemimpinan komitmen pemahaman proses manajemen risiko penetapan konteks identifikasi risiko analisis risiko evaluasi risiko mitigasi risiko monitoring dan revi komunikasi dan konsultasi aktivitas mitigasi risiko mitigasi risiko yang dijalankan keberhasilan menurunkan level risiko hasil penerapan manajemen risiko tingkat kematangan penerapan manajemen risiko bab penutup bab pendahuluan latar belakang dengan terbitnya, terhitung sejak tanggal pebruari setiap perangkat daerah pd) lingkungan pemerintah kabupaten bandungtersebut dilaksanakan oleh seluruh sebagai unit yang memiliki risiko unit pemilik risiko pd). hal ini sejalan dengan strategi penerapan manajemen risiko, yaitu secara terus menerus meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko arah yang lebih baik. seiring dengan berjalannya waktu, perlu dilakukan penilaian sejauh mana perkembangan dan tingkat kemampuan organisasi dalam menerapkan manajemen risiko. penilaian tersebut dilakukan olehpenilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan penerapan manajemen risiko tmr) dalam suatu unit organisasi serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tmr masa mendatang mengingat dalam lampiran keputustahun terdapat target tingkat kematangan penerapan. manajemen risiko: tahun (risk managed) dari skala tahun. (risk managed) dari skala dan tahun (risk enabled). hasil penilaian selanjutnya digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas dari penerapan manajemen risiko. sehubungan dengan hal tersebut, disusunlah pedoman penilaian tingkat kematangan maturity level) penerapan manajemen risiko lingkungan pemerintah kabupaten bandung. pengertian continuity plan adalah rencana yang fokus untuk mempertahankan kelangsungan fungsifinansial pada organisasinilai capaian iku adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan sistem pengelolaan kinerja berbasis dokumen perencanaancovery plan adalah prosedur yang dijalankan berupa langkah langkah untuk penyelamatan dan pemulihan.risiko residual adalah risiko yang tersisa setelah diterapkannya upaya mitigasi mitigasik register adalah daftar yang memuat sejumlah risiko beserta dengan hal hal yang berkaitan denganadalah setiap bab kebijakan penilaian maturity level penerapan manajemen risiko penerapan manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh pihak lingkungan pemerintah kabupaten bandung. pengelolaan risiko yang dilakukan dengan tepat dan optimal akan meningkatkan kepastian organisasi dalam mencapai sasaran serta memberikan keyakinan bahwa organisasi dapat merealisasikan peluang yang ada dengan meminimalisasi potensi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi, sehingga manajemen harus memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan risiko organisasi telah dilakukan dengan tepat dan optimal. evaluation harus memperoleh keyakinan bahwa (empat) sasaran utama manajemen risiko telah terpenuhi yaitu: risiko yang muncul dari strategi dan aktivitas organisasi diidentifikasi dan dibuatkan daftar prioritas risiko. aktivitas mitigasi risiko dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi risiko, dan mengelola risiko, sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh bupati bandung. aktivitas pemantauan berjalan (on going monitoring) dilakukan untuk melakukan penafsiran kembali (assess) atas risiko dan efektivitas pengelolaan risiko secara periodik. bupati bandung menerima laporan periodik hasil proses manajemen risiko guna menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam menyajikan komunikasi secara periodik tentang pengelolaan risiko, dan strategi pengelolaan risiko kepada stakeholders. untuk mengefektifkan pelaksanaan evaluasi penerapan manajemen risiko kabupaten bandung dibutuhkan peran aktif dari semua pihak dalam organisasi. |
bupati malang provinsi jawa timur peraturan bupati malang nomor tahun tentang pedoman pembinaan dan pengawasan kearsipnyelenggaraan kearsipan, maka perlu membentukperkusi20181 perlu pedoman pembinaan pengawasan arsip: peraturan kepala arsip nasional nomor tahun tentang standar fungsi lembaga kearsipan daerah, peraturan kepala arsip nasional nomor nomor tahun tentang pedoman pengawasan kearsipd), dar ananta produk hukum|perkusi120181 perlu pedoman pembinaan pengawasan arsipr ananta produk hukum|perkusi120181 perlu pedoman pembinaan pengawasan arsip.docdaerah adalah badan usaha milik daerah, organisasi kemasyarakatan berskala daerah, organisasi politik berskala daerah dan perusahaan swasta berskaladar ananta produk hukum|perkusi120181 perlu pedoman pembinaan pengawasan arsip.docinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan lingkungan pemerintah daerah. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai: upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lingkungan pemerintah daerah, dan upaya terwujudnya tertib arsip lingkungan pemerintah daerah sesuai kaidah kearsipan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pembinaan dan pengawasan kearsipan lingkungan pemerintah daerah, meliputi: lkd melaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan pada perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, perusahaan dan masyarakat, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar pembinaan dan pengawasan kearsipan, cc. pengawasan kearsipan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh lkd dengan inspektorat daerah, pembinaan dan pengawasan kearsipan dapat mengikutsertakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. bab pembinaan kearsipan pembinaan kearsipan dilaksanakan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada setiap pencipta arsip sesuai dengan peraturan perundang undangan. dar ananta produk hukum|perkusi120181 perlu pedoman pembinaan pengawasan arsip.doc pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari atas:ccterhadap penyediaan pendanaan, sumber daya manusia, sistem dan fasilitas sarana pengelolaan arsip. babdalamelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: layanan dan akses arsip dinamis, dan penyusutan arsip. penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pemindahan arsip inaktif yang mempunyai retensi lebih dari (sepuluh) tahun, dar ananta produk hukum|perkusi120181 perlu pedoman pembinaan pengawasan arsip.doc pemusnahan arsip inaktif yang mempunyai retensi kurang dari (sepuluh) tahun, dan cc. penyerahan arsip statis lkd. sumber daya manusia kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atasterdiri atas: gedung, ruangan, dan cc. peralatan. bab prosedur pengawasan prosedur pengawasan kearsipan, meliputiperencanaan program pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun setiap tahun oleh lkd yang meliputi: jadwal waktu pengawasan, objek pengawasan, prioritas, anggaran, dar ananta produk hukum|perkusi120181 perlu pedoman pembinaan pengawasan arsip.doc jenis dan metode pengawasan, dan langkah kerja. lkd memberitahukan perencanaan program pengawasan kearsipan tahunan sebagaimana dimaksud pada kepada objek pengawasan, pemberitahuan rencana program pengawasan kearsiphuruf sebagai berikut: audit kearsipan dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan daerah, audit kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan menggunakan instrumen audit yang ditetapkan oleh kepala lkd. hasil pelaksanaan audit kearsipan disusun dalam laki. penyusunan laki sebagaimana dimaksud pada huruf dibuat dengan sistematika sebagai berikutditetapkan oleh kepala lkd. penilaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: besaran penilaian, terdir (nol) sampai dengan (lima puluh) berkategori buruk. dar ananta produk hukum iperbubi20181 perlu pedoman pembinaan pengawasan arsip.doc lkd mengumumkan penilaian hasil pengawasan kearsipan dalam website lkd. monitoring hasil pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: monitoring hasil pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh lkd, monitoring sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk memonitor pelaksanaan tindak lanjut laki, laporan hasil monitoring pelaksanaan tindak lanjut laki disampaikan kepada bupati, pimpinan pencipta arsip tingkat daerah selaku objek pengawasan wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dalam laki. bab vii tim pengawas kearsipan pengawasan kearsipan daerah dilaksanakan oleh tim pengawas kearsipan daerah. tim pengawas kearsipan daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. anggota tim pengawas kearsipan daerah sebagaimana dimaksud pada wajib mengikuti bimbingan teknis pengawasan kearsipan. tim pengawas kearsipan daerah sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil dan paling banyak (lima belas) orang. keanggotaan tim pengawas kearsipan daerah sebagaimana dimaksud pada minimal terdiri atas: pengarah, dijabat oleh sekretaris daerah, penanggung jawab, dijabat oleh kepala lkd, dar ananta produk hukum iperbubi20181 perlu pedoman pembinaan pengawasan arsip.doc ketua, dijabat oleh kepala bidang yang menyelenggarakan urusan kearsipan, anggota, terdiri dari pejabat fungsional arsiparis dan pejabat fungsional pada inspektorat daerah. tim pengawas kearsipan daerah sebagaimana dimaksud padaelakukan monitoring hasil pengawasan. tim pengawas kearsipan daerah sebagaimana dimaksud dalam harus memiliki: integritas, jujur, teliti, bertanggung pelaksanaan audit,, dan dar ananta produk hukum iperbubi20181 perlu pedoman pembinaan pengawasan arsip.doc kemampuan menjaga kerahasiaan serta mampu dan berperkusi120181 perlu pedoman pembinaan pengawasan arsip.doc |
. . lalainspektorat kabupaten sumedang tahuninspektoratinspektoratpengawasan penyelenggaraan pemerintahaninspektoratinspektoratinspektoratdaerah rkd)inspektorat kabupaten sumedang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten sumedang dalam bidang pengawasan yangsehubungan dengan hal tersebut, inspektorat wajib menyusun rencana strategis renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. renstra inspektoratinspektoratinspektorat dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut persiapan penyusunan rancangan renstra inspektorat, penyusunan rancangan renstra inspektorat, penyusunan rancangan akhir renstra inspektorat, dan penetapan renstra inspektorat. adapun bagan alir penyusunan renstra inspektorat yang mulai dari penyusunan rancangan renstra inspektoratinspektorat kabupaten sumedang tahun kdh rancangan renstra penyempurnaan rancangan akhir penyesuaian renstra rancangan renstra ia) persiapan renstra dengan disusunnya renstra inspektorat tahun maka inspektoratawasinspektoratinspektorat kabupaten sumedang adalah sebagai berikuinspektoratinspektoratinspektoratinspektorat kabupaten sumedang, mendorong pemikiran kedepan dan menjelaskan arah yang dikehendaki diditingkat bawah dan staf inspektoratinspektorat tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman. memudahkan pejabat staf inspektoratlima) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan serta keterkaitan renstra dengan rpminspektorat, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh inspektorat. tugas, fungsi, dan struktur organisasi inspektorat sumber daya inspektorat kinerja pelayanan inspektorat tantangan dan peluang inspektorat bab iii permasalahan dan isu isu strategis perangkat daerah pada bab ini terdapat (empat) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan inspektoratinspektoratinspektoratinspektorat. bab strategi dan arah kebijakan pada bab ini terdapat (dua) sub bab yang berisi tentang strategi dan arah kebijakan inspektorat. strategi arah kebijakan bab rencana program dan kegiataninspektoratirecoman| skpd ipedom skpd apbd sesuai gambar atas, hubungan dan keterkaitan antara dokumen renstra inspektoratinspektorat akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan inspektoratbagaimana tertuanginspektorat kabupaten sumedang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut bawah ini. tugas inspektorat yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten sumedpokok diatas, inspektorat memilikinspektorat struktur organisasi inspektorat kabupaten sumedang terdiri dari inspektur, sekretariat, membawahinspektorat sebagaimana gambar gambar struktur organisasi inspektorat kabupaten sumedang perencanaan evaluasi dan administrasi pelaporan dan umum inspektur inspektur pembantu pembantu pembantu wilayah wilayah jabatan jabatan jabatan jabatan sumber daya sumber daya manusia sampai dengan tahun jumlah pegawai inspektorat kabupaten sumedang dan jajarannya sebanyak (lima puluh sembilinspektoratinspektorat perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam (lima) tahun mendatang terdapat orang yang akan memasuki masa pensiun. tabel jumlah pegawai inspektorat menurut kelompok umur usia (tahun) unit jul raja s d is a s a sya sya sya samar osa inspektur pembantu jojo lofesjofa|r0 inspektur pembantu laman jojo aji jago|s inspektur pembantu adakan jojo foot inspektur pembantu dan jojo jogja(s|oja| total lo|o |jio|is|inspektorat menurut golongan ker golongan jumlah maa lanjut semen ser spp jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan sebagian besar pegawai inspektorat kabupaten sumedang adalah mereka yorang, tingkat pendidikan sma spk sebanyak orang. dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai inspektoratinspektorat menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel tabel jumlah pegawai inspektorat menurut tingkat pendidikan rr: tingkat pendidikan jumlah doi wilayahtotal jumlah pegawai menurut jabatan berdasarkan struktur organisasi inspektorat kabupaten sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah jabatan struktural dan kekurangan jabatan struktural, sehingga pegawai inspektorat adalah fungsional tertentu auditor berjumlah orang, fungsional p2upd berjumlah orang dan fungsional umum (staf) berjumlah orang. namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga inspektoratinspektorat sesuai dengan tugas dan kewenangannya. data pegawai inspektorat menurut jabatan dapat dilihat pada tabel berikut. tabel jumlah pegawai inspektorat menurut jabatan pelaksana ' jumlah pegawai menurut jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin, pegawai inspektoratinspektorat menurut jenis kelamintal jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan pada tabel dapat dilihat, bahwa pegawai inspektoratinspektorat kabupaten sumedang. tabel jumlah pegawai inspektorat menurut jenis kelamin dan jabatan jenis pro eselon eselon eselon total |6e| sarana dan prasarana inspektorat disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas tugas inspektorat kabupaten sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki inspektoratinspektorat khususnya dalam fungsi teknis. saat ini, kondisi sarana prasarana inspektoratinspektorat s d ta. mona san jenis aset modal barang pusat keterangan paman cemaran boa gemaaraan esonakompreg toe spm kursiputar kursirpat oo) |as analisa mengeja jua jaja meja rapat oo penemu baja pepe paaaome filling kabinet j20|lenses jame |jel: (tanam o| |tammertet oo j2fprimein vemiercaier ' | bel jenis aset modal barang rusak keterangan paamareawa 2st papa (s2 mesin fotokopi ) | pafbamtamen namamu sseengancarkeas daofoameerosee kinerja pelayanan inspektorat periode tahun sesuai dengan peraturan daerah kabupaten sumedang nomor tahun terkait tugas dan fungsi inspektorat, sehubungan dengan hal tersebut, tingkat capaian kinerja inspektorat berdasarkan sasaran target renstra skpd periode sebelumnya adalah sebagai berikut: tabel pencapaian kinerja pelayanan skpd inert target target target renstra skpd tah realisasi capaian tah rasio capaian tah indikator kinerja target renstra ahun realisasi capaian tahun asia capaian tahun sasaran spk target ikk indikator spm) lainnya penurunan man simpangan san efektivitas 97ss 25x 20x sos 25x 20x terhadap apbd meningkatnya sakit skpd akuntabilitas kinerja yang bernilai skpd legends meningkatnya akuntabilitas akuntabilitas keuangan (o) keuangan baik skpd meningkatnya kapabilitas elemen inspektorat sebagai level level kapabilitas api aparat pengawasan level level internal pemerintah keterangan tahun s.d masih menggunakan indikator lama, sehingga tidak dapat dijadikan bahan analisis. ny, , . . . iei keke ahh bet ike letter pie bee tel tama frame teater jon boe barter masak mana ann inn jpnn and dan bnn nan dan kes tabel anggaran dan realisasi pendanaan skpd anggaran pada tahun realisasi anggaran pada tahun persentase realisasi anggaran yo) uraian belanja langsung dan .5y6 belanja tidak langsung program pelayanan asi permai as.o2w program peningkatan sarana dan prasina 1boys oz.28w as.9ow aparatur program peningkatan disiplin aparatur program peningkatan pengambangan parastrasi kepegawaian skpd program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian sa21x 9o.4aw o8. pelaksanaan kebijakan kdh program peningkatan profesionalisme tenaga ss.9eys as.79x pemeriksa dan aparatur pengawasan program penataan dan penyempurnaan 100y6 100y6 100y6 kebijakan sistem dan prosedur pengawasan tantangan dan peluang inspektorat untuk mengetahui bagaimana posisi inspektoratterdapatnya kualitas api yang memadai, disiplin dan tanggung jawab sudah baik, mempunyai sook yang sudah jelas, sudah lengkapnya sop untuk mendukung operasional organisasi inspektorat, komitmen pimpinan sudah baik, dan memiliki kapabilitas api yang baik. kelemahan (weakness) belum memakainya sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan, kuantitas sdm masih belum memadai, dan terbatasnya akses informasi atas data keuangan dan aset daerah. tantangan masih adanya pandangan dari perangkat daerah bahwa inspektorat masih dianggap sebagai pemeriksa bukan konsultan, katalis dan penjamin mutu. peran inspektorat selaku konsultan, katalis dan penjamin mutu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan antara lain: revi dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah, evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakit): cc. pemberian jasa konsultasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa melalui serambi inspektorat sumedang sis), pendampingan penyusunan daftar risiko perangkat daerah, belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang memadai dalam proses pengawasan. inspektorat belum mempunyai akses terhadap sistem informasi keuangan, barang, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan e audit masih sedikitnya organisasi perangkat daerah yang menerapkan spip lingkungannya. kondisi sampai dengan tahun perangkat daerah yang telah mendokumentasikan penerapan spip baru atau sebanyak dari perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten sumedang. masih kurangnya pemahaman para aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset lingkungan pemerintah daerah. berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat terhadap perangkat daerah dan desa masih terdapat temuan yang bersifat administrasi dan kerugian daerah serta adanya indikasi penyimpangan (fraud). adanya perubahan kebijakan dari pemerintah yang berdampak pada ketidakpastian penganggaran. adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan: ketentuan mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, alokasi dana transfer dari pusat daerah, cc. pedoman penyusunan apbd, kebijakan pengawasan. peluang tersedianya peraturan perundang undangan mengenai pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah, ketentuan mengenai pengawasan telah ditetapkan dalam perundangmengenai pedoman kebijakan pengawasan, sudah diperolehnya opini wtp terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah, tingkat kepercayaan dari masyarakat dan perangkat daerah terkait peran penting inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah, tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja inspektorat bidang pengawasan dalam mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain: banyaknya pengaduan masyarakat mengenai permohonan pemeriksaan, pemberitaan media massa mengenai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bab iii permasalahan dan isu isu strategis perangkat daerah perumusan isu isu strategis inspektoratinspektoratinspektorat kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikalinspektoratbagaimana dijelaskan pada bagian kinerja inspektorat dapat diketahui bahwa kinerja inspektoratadalah sebagai berikut: tabel identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi masih belum diterapkannya current audit dan pre audit, masih kurangnya analisis manajemen resiko dan peta resiko lingkungan perangkat daerah pemerintah kabupaten sumedang, masih adanya temuan audit yang terus permasalahan berulang, dalam bidang masih belum optimalnya proses tindak lanjut pengawasan temuan hasil pemeriksaan bpk, wilayah ii, masih rendahnya penerapan spip lingkungan iii, dan perangkat daerah pemerintah kabupaten sumedang, belum optimalnya penerapan audit kinerja lingkungan pemerintah kabupaten sumedang, masih kurangnya pembinaan pengelolaan keuangan desa oleh perangkat daerah yang terkait.daninspektorat kabupaten sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran renstra inspektorat tahun agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam renstra inspektorat tahun sinkron dan terintegrasi dengan rpm kabupaten sumedang tahun adapun dalam misi tersebut, inspektoratinspektoratinspektorat dalam mewujudkan misi rpm kabupaten sumedang tahun misi rpm misi bupati) yang hambatan inspektorat faktor penentu keberhasilan inspektorat dalam mewujudkan misi terkait peran dalam mewujudkan misi rpm rpm inspektorat menata birokrasi masih ada temuan yang peningkatan fungsi konsultansi, katalis dan pemerintah yang berulang quality assurance responsif dan masih rendahnya bertanggung jawab perangkat daerah dalam secara profesional spip dalam pelayanan penerapan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya bidang pengawasan, inspektorat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengawasan, sasaran, urusan dan program tujuan sasaran urusan program program penataan dan peningkatan sistem meningkatnya pnp pengawasan internal dan kinerja pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh terwujudnya yang program penegakan integritas transparan akuntabilitas dan program peningkatan kinerja dan penunjang profesionalisme tenaga akuntabel: reformasi pemeriksa dan aparatur birokrasi pengawasan meningkatnya program penataan dan efektivitas, peningkatan sistem efisiensi dan pengawasan internal dan akuntabilitas pengendalian pelaksanaan kinerja pemda kebijakan kdh telaahan renstra k l dan renstra inspektorainspektorat dengan capaian renstra inspektoratinspektoratngawasan. adapun keterkaitan atau perbandingan sasaran renstra inspektorat kabupaten sumedang dengan renstra inspektorat provinsi jawa barat dan kementerian terkait sebagaimana tabel dibawah ini. tabel hambatan dan faktor penentu keberhasilan inspektorat dalam keterkaitan tujuan dan sasaran rpm prov. jawa barat keterkaitan faktor faktor penentu tujuan dan penghambat keberhasilan tujuan dan inspektorat juan dan sasaran inspektorat rpm kab. sumedang sasaran dengan dai inspektorat dalam alam rpm prov. mewujudkan tujuan jabar mewujudkan misi dan sasaran rpm rpm misi menata birokrasi masih ada peningkatan pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab temuan yang fungsi secara profesional dalam berulang konsultansi, pelayanan masyarakat. katalis dan quality terkait dengan masih assurance tujuan rendahnya tujuan terwujudnya terwujudnya opd dalam akuntabilitas kinerja good governance menerapkan dan reformasi birokrasi dan whole spip government sasaran terkait dengan meningkatnya kinerja sasaran keuangan daerah yang terwujudnya transparan dan inovasi tata akuntabel kelola sasaran pemerintahan meningkatnya yang smart, efektivitas, efesiensi dan bersih dan akuntabilitas kinerja akuntabel pemerintah daerah dalam kajian teknokrat rencana pembangunan jangka menengah rpm) sasaran pembangunan berkelanjutan antara lain pembangunan tata kelola: indeks perilaku anti korupsi, tingkat kepatuhan pelayanan publik dan persentase sakit. ketiga hal tersebut telah menjadi target sasaran inspektorat yang tertuang dalam rpm, dengan kendala belum bertanya pemahaman dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan target tersebut namun hal tersebut bisa diatasi dengan peningkatan fungsi dan peran api sebagai konsultan, katalis dan penjamin, melalui kegiatan kegiatan yang memiliki target outcome perubahan paradigma dan kinerja aparaturinspektoratinspektoratpermasalahan tersebut menjadi acuan untuk menentukan solusi dan isu strategis perangkat daerah, sebagai berikut: tabel permasalahan dan solusi dalam fungsi inspektorat kabupaten sumedang masih belum pengembangan dan diterapkannya current penerapan current permasalahan audit dan pre audit: audit dan pre audit dalam bidang melalui aplikasi pengawasan audit, wilayah ii, masih kurangnya pendampingan ni, dan analisis manajemen penyusunan resiko dan peta resiko manajemen resiko lingkungan perangkat dan peta resiko daerah pemerintah lingkungan perangkat kabupaten sumedang daerah masih adanya temuan audit yang terus koordinasi dan berulang komunikasi hasil masih belum optimalnya temuan audit, proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan bpk, masih rendahnya pendampingan dan penerapan spip pembinaan penerapan lingkungan perangkat spip lingkungan daerah pemerintah perangkat daerah, kabupaten sumedang, belum optimalnya penerapan audit kinerja evaluasi penerapan lingkungan anggaran berbasis pemerintah kabupaten kinerja sumedang, permasalahan belum optimalnya peningkatan peran sis dalam bidang pembinaan dan pengawasan pengawasan atas dalam memberikan wilayah layanan katalis dan yan penyu'anggaran konsultasi, ni, dan pemerintahan perangkat daerah dan desa. kuantitas sdm api peningkatan kapasitas masih rendahnya auditor terkait dalam akuntabilitas kinerja audit berbasis kinerja lingkungan perangkat evaluasi atas daerah, implementasi sakit perangkat daerah dari tabel atas dapat diketahui secara singkat tentang isu strategis dari aspek permasalahan dan solusi dalam bidang pengawasan adalah optimalisasi fungsi inspektorat sebagai konsultan, katalis dan penjamin kualitas lingkungan pemerintah daerah kabupaten sumedang . bab tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran jangka menengah inspektorat kabupaten sumedang untuk merealisasikan pelaksanaan misi rpm kabupaten sumedang tahun inspektorat kabupaten sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun depan, tujuan dari inspektorat adalahadapun keterkaitan tujuan inspektorat dengan visi misi rpm diilustrasikan dalam skema bawah ini. terwujudnya masyarakat sumedang yan visi rpm kes padimewujudkan inspektorat sebagai renstra konsultan, katalis dan penjamin kualitas inspektorat lingkungan pemerintah kabupaten sumedang tabel tujuan dan sasaran jangka menengah inspektorat indikator tujuan dan kondisi target kinerja sasaran pada tahun ke tujuan sasaran sewaan awal keterangan oo. bela pada jul peningkatan kapabilitas internal audit capability model iam) merupakan suatu model universal yang aparatur pengawas internal level membandingkan prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global pemerintah api) level3 level3 level4 level4 level4 untuk meningkatkan efektivitas audit internal. inspektorat kab. sumedangpersentase penerapan setiap opd yang berjumlah opd, dalam rangka penilaian level mayoritas spip mewujudkan spip pada organisasi setiap opd tersebut dilihat dari hasil penilaian self assessment sa) yang terbagi inspektorat perangkat daerah dalam unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan sebagai optimalnya pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern) konsultan, katalis fungsi dan penjamin inspektorat kualitas sebagai lingkungan konsultan, sakit opd yang bernilai pemerintah katalis dan seluruh sakit opd yang dievaluasi kabupaten penjamin formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase nilai evaluasi sakit sumedang kualitas pada setiap opd yang berkategori (b) dengan nilai range dengan interpretasi lingkungan persentase nilai sakit baik, artinya akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat pemerintah bai digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan kategori baik pada gunakan ja, dan naa kabupaten organisasi perangkat organisasi perangkat daerah opd) oleh inspektorat yang akuntabilitas kinerjanya sumedang daerah dengan kategori sangat baik"" dengan jumlah opd yang dievaluasi.2 infrastructure, level integrated, level4 managed, level optimizing tingkat kapabilitas api setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit internal internal audit capability level3 level3 level3 level4 level4 level4 yang bersangkutan. semakin tinggi level kapabilitas api, menunjukkan semakin model iam): manajemen sdm:perangkat daerah yang dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan dijadikan rujukan dalam melaksanakan pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat unit kerja. pembangunan zona integritas pembangunan zona dimulai dari pencanangan unit kerja percontohan sebagai zona integritas, integritas menuju wbk dan pembangunan zona integritas, evaluasi internal oleh tim penilai internal tpi) instansilemuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti persentase tindaklanjut seluruh temuan hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan (tlh) untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan bpk ri dan api yang yang diselesaikan selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah temuan. sedangkan persentase peningkatan adalah temuan penyimpangan terhadap apbd persentase penurunan seluruh temuan hasil pemeriksaan temuan penyimpangan untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan keuangan apbd terhadap apbd hasil pemeriksaan api dengan cara membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan api indikator penunjang tujuan dan sasaran jangka menengah inspektorat: tingkat penyerapan anggaran indeks pembangunan zona indeks pembangunan zi rb merupakan nilai lke utama yang merupakan akumulasi integritas reformasi dari lke unit dan lke pusat. birokrasi tabel indikator sasaran inspektorat dalam tujuan dan sasaran jangka menengah kabupaten sumedang kondisi capaian kinerja program dan kerangka pendanaan sos| persentase tindaklanjut hasil meningkatnya kinerja keuangan daerah yang pemeriksaan yang diselesaikan 80x6 transparan dan akuntabel rekomendasi terwujudnya akuntabilitas kinerja dan meningkatnya efektivitas, efisiensi dan persentase perangkat daerah yang nilai tabel menunjukan adanya indikator tujuan dan sasaran inspektorat yang menjadi tujuan dan sasaran pemerintah kabupaten sumedang, sehingga hal ini menunjukan letak strategis inspektorat dalam pencapaian visi dan misi bupati yang tertuang dalam rpm kabupaten sumedang tahun bab strategi dan arah kebijakan strategi dan arah kebijakan inspektoratinspektorat. dalam mengemban tugas dan kewenangannya, inspektoratinspektoratinspektorattersedianya peraturan perundang masih adanya pandangan dari perangkat daerah faktor eksternal undangan mengenai pengawasan bahwa inspektorat masih dianggap sebagai pemeriksa penyelenggaran pemerintah daerah bukan konsultan, katalis dan penjamin mutu, sudah diperolehnya opini wtp terhadap belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang pelaporan keuangan pemerintah daerah memadai dalam proses pengawasan tingkat kepercayaan dari masyarakat dan |c. masih sedikitnya organisasi perangkat daerah yang opd terkait peran penting inspektorat menerapkan spip lingkungannya faktor internal dalam meningkatkan kinerja masih kurangnya pemahaman para aparatur dalam pembangunan daerah pengelolaan keuangan dan aset lingkungan pemerintah daerah adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang berdampak pada ketidakpastian penganggaran. kekuatan s): alternatif strategi s o): alternatif strategi s t): terdapatnya kualitas api yang memanfaatkan kualitas api yang pelibatan api untuk meningkatkan pemahaman memadai memadai untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset lingkungan disiplin dan tanggungjawab sudah kepercayaan masyarakat terkait peran pemerintah daerah baik penting inspektorat dalam meningkatkan gunakan sook dan sop untuk merubah paradigma nana dari perangkat daerah tentang fungsi inspektorat mempunyai sook yang sudah jelas kinerja pembangunan daerah gunakan sook dan sop untuk penerapan spip sudah lengkapnya sop untuk memanfaatkan komitmen pimpinan yang perangkat daerah lingkungan pemerintah mendukung operasional organisasi baik untuk mempertahankan opini wtp, kabupaten sumedang inspektorat memanfaatkan kapabilitas api dalam komitmen pimpinan sudah baik rangka penguatan peran pembinaan memiliki kapabilitas api yang baik terhadap opd, kelemahan w): alternatif strategi w o): alternatif strategi w t): belum memakainya sarana dan peningkatan kuantitas aparatur peningkatan akses informasi dalam rangka prasarana pendukung tugas fungsional pengawasan yang optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pengawasan bersertifikat: proses pengawasan, kuantitas sdm masih belum peningkatan kuantitas sdm untuk penerapan spip memadai peningkatan sarana pendukung perangkat daerah lingkungan opd terbatasnya akses informasi atas data keuangan dan aset daerah pelaksanaan pengawasan,inspektorat terutama dalam rangka terlaksananya pengawasan secara optimal. dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka inspektorat kabupaten sumedang menetapkan strategi antaranyapelibatan api untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset lingkungan pemerintah daerah, gunakan sook dan sop untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi inspektorat, peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat:peningkatan kuantitas sdm untuk penerapan spip perangkat daerah lingkungan perangkat daerah. arah kebijakan arah kebijakan yang diterapkan oleh inspektorat kabupaten sumedang adalahmelibatkan api untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan dan aset lingkungan pemerintah daerah, menggunakan sook dan sop untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi inspektorat,meningkatkan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat: meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan, meningkatkmeningkatkan kuantitas sdm untuk penerapan spip perangkat daerah lingkungan perangkat daerah. penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah inspektorat kabupaten sumedang dapat dilihat pada tabel dan tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan inspektorat kabupaten sumedang tahun visimewujudkan optimalnya memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk memanfaatkan kualitas aparatur yang memadai untuk inspektorat fungsi meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait peran penting sebagai inspektorat inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah inspektorat dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah konsultan, sebagai katalis dan konsultan, memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik untuk penjamin katalis dan mempertahankan opini wtp mempertahankan opini wtp kualitas penjamin memanfaatkan kapabilitas api dalam rangka penguatan peran memanfaatkan kapabilitas api dalam rangka penguatan peran lingkungan kualitas pembinaan terhadap opd pembinaan terhadap opd pemerintah lingkungan pelibatan api untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan melibatkan api untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan kabupaten pemerintah sumedang kabupaten keuangan dan aset lingkungan pemerintah daerah keuangan dan aset lingkungan pemerintah daerah sumedang menggunakan sook dan sop untuk merubah paradigma dari menggunakan sook dan sop untuk merubah paradigma dari perangkat daerah tentang fungsi inspektorat perangkat daerah tentang fungsi inspektorat menggunakan sook dan sop untuk penerapan spip perangkatmeningkatkan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang bersertifikat: bersertifikat peningkatan kuantitas sdm untuk penerapan spip perangkat meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan daerah lingkungan opd peningkatan kuantitas aparatur fungsional pengawasan yang meningkatkan akses informasi dalam rangka optimalisasi bersertifikat, penggunaan sistem informasi dalam proses pengawasanpeningkatan kuantitas sdm untuk penerapan spip perangkat daerah lingkungan opd tabel perumusan strategi dan arah kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran inspektorat persentase penerapan spip optimalisasi kualitas aparatur yang memadai mengefektifkan mutu pada organisasi perangkat untuk meningkatkan kepercayaan pengawasan secara dalam meningkatkan kinerja pembangunan pengawas internal pemerintah daerah persentase nilai sakit kategori memanfaatkan komitmen pimpinan yang baik perangkat daerah pengawasan berdasarkan tingkat kapabilitas api memanfaatkan kapabilitas api dalam pengawasan berbasis risiko internal audit capability model rangka penguatan peran pembinaan dan proses bisnis mewujudkan tam) terhadap opd malik inspektorat sebagai pelibatan api untuk meningkatkan engoptima kesempatan, konsultan. katalis pemahaman pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas, karier dan penjamin aset lingkungan pemerintah daerah dan kompetensi bagi aparatur kualitas pengawas internal pemerintah lingkungan optimalnya fungsi presentase perangkat daerah peningkatan kuantitas sdm untuk penerapan pemerintah inspektorat sebagai yang melaksanakan spip perangkat daerah lingkungan kabupaten konsultan, katalis dan pembangunan zona integritas perangkat daerah sumedang penjamin kualitas menuju wilayah bebas korupsi lingkungan pemerintah wbk) dan wilayah birokrasi kabupaten sumedang bersih melayani bbm) pemeriksaan (tlh) yang paradigma dari perangkat daerah tentang diselesaikan rekomendasi fungsi inspektorat persentase penurunan temuan optimalisasi sook dan sop untuk penyimpangan terhadap apbd penerapan spip perangkatbersertifikatbab rencana program dan kegiatansebagai institusi yang melaksanakan pelayanan pengawasinspektorat daerah, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas tahun inspektorat daerah kabupaten sumedang pada strategi menetapkan: tujuanindikator tujuan: peningkatan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah api) inspektorat kabupaten sumedang sasaran: optimalnya fungsiindikator sasaran: persentase penerapan spip pada perangkat daerah, persentase nilai sakit kategori baik pada organisasi perangkat daerah, tingkat kapabilitas api internal audit capability model iam), persentase perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wbk dan bbm, persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan tlh) yang diselesaikan rekomendasi, dan persentase penurunan temuan penyimpangan terhadap apbd. program: program pelayanan administrasi perkantoran: penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik. penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan publikasi, dekorasi dan dokumentasijasa tenaga operasional pengamanan, penyediaan jasa kebersihan kantor, dan pengelolaan sistem informasi perangkat daerah. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur: pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas operasional, pengadaan perlengkapan dan peralatankantor gedung kantor, dan rehabilitasi sedang berat gedung kantor. program peningkatan disiplin aparatur: pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan, pengadaan pakaian kerja lapangan, dan pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu. program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur::: pengelolaan data kepegawaian. program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh: pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, pemeriksaan khusus: penanganan kasus pengaduan, pemeriksaan dan penyelesaian ttir, dan pengendalian ttir lingkungan pemda. pemeriksaan dengan tujuan tertentu: audit dengan tujuan tertentu, pemeriksaan bos: dan pemeriksaan cash name. tindak lanjut hasil temuan pengawasan: tindak lanjut, dan inventarisasi hasil temuan pengawasan. revi dokumen perencanaan pembangunan daerah: e.1l. revi rpm: dan revi rkd. revi dokumen perencanaan perangkat daerah: revi renstra, revi senja, revi kua pas: revi rka, rka p: dan revi dpa, dpp. revi dokumen pengelolaan keuangan daerah: g.1l. revi skpd, revi penyerapan anggaran opd, dan revi penyerapan barang dan jasa. revi laki dan dan evaluasi sakit: revi laki, dan evaluasi sakit: monitoring dan evaluasi dana desa, monitoring dan evaluasi tlh bpk, monitoring dan evaluasi spip, il. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, penyelenggaraan sapu bersih pungutan liar saberpungli), pelayanan konsultasi pengawas serambi inspektorat sumedang), oo. profit audit: dan revi dak. program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan: pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, peningkatan kapabilitas api, penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan: penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan,ilaian angka kredit jabatan fungsional, dan rapat koordinasi pengawasan. program penegakan integritas: pencegahan korupsi: a.l. pengendalin pemberantasan korupsi, penilaian internal zona integritas: dan verifikasi lakon dan lokasi. survey penilaian integritas, penanganan benturan kepentingan, penanganan whistle blower system dan penanganan laporan gratifikasi, evaluasi pelayanan publik, dan penilaian mandiri reformasi birokrasi.inspektorat, peningkatan dan pengembangan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. program dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektoratata unit kerja indikator capaian perangkat tujuan sasaran kode program dan kinerja pada awal kondisi akhir periode daerah lokasi kegiatan program dan tahun p'v menanggung kegiatan perencana jawab target target target target target target menuju optimal udaan nya program tingkat insee fungsi pelayanan pemenuhan inspektorat inspektorat kab. padi jasa 100y6 100y0 100y6 100y6 100y6 100y6 kab. klorat inspect administrasi nai sumedang administrasi fo) fo) sumedang sebab obat perkantoran sebagai perkantoran konsul konsul ikan, an, penyediaan jumlah jasa katai katalis komunikasi komunikasi, inspektorat inspektorat kab dan dan sumberdaya sumberdaya jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis kab. sumedang pena penjamin air dan air dan sumedang min listrik listrik kulit kualitas penyediaan jumlah inggu lingkup pelayanan pelayanan inspektorat inspektorat kab ngan gan administrasi administrasi jenis jenis 3jenis jenis se9,2s1,28a sinis congo0,aro sinis sa7gco,sas sinis kab. sumedang peter pemeran sumedang perkantoran perkantoran indah tah kabur kabur di: jumlah sem publikasi publikasi, ini 6ini ini ini ini ini ini inspektorat inspektorat kab. dang dekorasidan dekorasi dan jenis jenis jenis kada jenis jenis jenis jenis sumedang sumedang dokumentasi dokumentasi penyediaan jumlah bahan bahan inspektorat bacaan dan bacaan dan lai lai lai sai sai inspektorat kab. peraturan peraturan jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis kab. sumedang fo) sumedang perundang perundang undangan undangan rapat rapat jumlah rapat rapat koordinasi koordinasi inspektorat inspektorat kab dan dan kab. sumedang konsultasi sumedang luar daerah konsultasi luar daerah penyediaan jumlah jasa inspektorat jasa tenaga tenaga inspektorat kab. operasional operasional orang orang orang orang orang orang orang sumedang sumedang pengamanan pengamanan penyediaan jasa asa orang oran, aparat inspektorat kab. kebersihan orang orang orang orang orang sumedang kantor kantor fo) sumedang pengelolaan jumlah web web web web web web sistem sistem web site site site site site site site inspektorat inspektorat kab informasi informasi dan dan dan dan dan dan dan kab. perangkat perangkat jaringan jaringan jaring jaring jaring jaring jaring sumedang sumedang daerah daerah program tingkat peningkatan ketersediaan inspektorat inspektorat kab sarana dan sarana dan 100y6 100y0 100y6 100y6 100y6 100y6 kab. sumedang prasarana prasarana fo) fo) sumedang aparatur aparatur pembangunan jumlah gedung gedung unit unit unit unit unit unit kantor kantor unit unit pengadaan jumlah unit unit inspektorat kendaraan kendaraan roda roda unit roda roda inspektorat kab. dinas opera dinas opera roda roda ab. sumedang sumedang signal signal unit unit roda roda roda pengadaan jumlah perlengkapan perlengkapan inspektorat pai sai lai sai sai inspektorat kab. dan dan jenis jenis jenis jenis jenis jenis jenis kab. sumedang peralatan peralatan sumedang kantor kantor pemeliharaan jumlah rutin berkala pemeliharaan inspektorat inspektorat kab. gedung rutin berkala unit unit unit unit unit unit unit kab. sumedang gedung sumedang kantor kantor pemeliharaan pep malah mkahatasaa rutin berkata roda, srg pai pari roda s66, mena barat inspektorat kab. kendaraan roda sumedang dinas operasi roda roda roda roda roda sumedang dinas operasi roda onal onal pemeliharaan pemamah rutin berkas rutin berkas perlengkapan inspektorat perlengkapan lai lai lai sai sai inspektorat kab. dan dan jenis jenis jenis denis jenis jenis jenis kab. sumedang peralatan sumedang peralatan kantor kantor gedung gedung kantor kantor ita jumlah rehabilitasi inspektorat inspektorat kab gedung sedang bera unit unit unit unit unit unit unit kab. sumedang gedung sumedang kantor kantor program tingkat inspektorat peningkatan pen inspektorat kab. disiplin disiplin kab. sumedang aparatur aparatur sumedang kegiatan jumlah pengadaan pakaian inspektorat pakaian dinas stel stel inspektorat kab. dinas stel stel stel stel stel sumedang beserta sumedang beserta perlengkapan perlengkapan kap ooo opecnsadaan jumlah stei stei inspektorat inspektorat kab. akalan kerja akalan kerja stel stel stel stel stel ad. sumedang lapangan lapangan sumedang pengadaan jumlah klorat pakaian pakaian stel masa inspektorat kab. khusus hari khusus hari site. stel stel stel stel stel stel ab. sumedang sumedang hari tertentu hari tertentu program cakupan peningkatan peningkatan inspektorat inspektorat kab. kapasitas kapasitas n a kab. sumedang sumber daya sumber daya sumedang aparatur aparatur peningkatan jumlah kapasitas aparatur inspektorat yang kab inspektorat kab. aparatur mengikuti a a orang orang orang orang orang orang ad. sumedang pemerintah nek sumedang daerah peningkatan kapasitas program peningkatan tingkat peng banga papan inspektorat inspektorat kab pelaporan capaian 75y 95h kab sumedang capaian kinerja dan sumedang kinerja dan keuangan keuangan penyusunan jumlah inspektorat inspektorat kab oo1 laporan laporan dokumen doku doku doku doku doku doku kab. sumedang kinerja skpd kinerja skpd men men men men men sumedang kamen panin inspektorat inspektorat kab keuangan keuangan dokumen doku doku doku doku doku doku kab. sumedang skpd skpd men men men men men sumedang prosentase kesesuaian dokumen program perencanaan pena aan inspektorat inspektorat kab 100y6 100y0 100y6 100y6 100y6 100y6 kab. dan terhadap sumedang fo) fo) sumedang penganggaran dokumen skpdjumlah penyusunan dokumen perencanaan perencanaan inspektorat inspektorat kab dan dok doku doku doku doku doku doku kab. penganggaran penganggaran dokumen men men men men men sumedang sumedang skpd skpd program peningkatan tingkat pengelolaan ketepatan inspektorat inspektorat kab administrasi administrasi 100y6 100y0 100y6 100y6 100y6 100y6 kab. sumedang: kepegawaian kepegawaian fo) fo) sumedang skpd skpd pengelolaan jumlah inspektorat inspektorat kab data data dokumen doku doku doku doku doku doku kab. anakan kepegawaian kepegawaian men fo) men fo) men men men sumedang persentase pemenuhan 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 unsur spip persentase sakit perangkat 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 daerah yang pp, dievaluasi program peningkatan sistem jumlah p'v temuan hasil pengawasan inspektorat inspektorat kab internal dan pengawasan kab. telah sumedang, pengendalian fo) fo) sumedang pelaksanaan itindaklanju kebijakan berd kdh berdasarkan aspek pemeriksaan jumlah temuan hasil pengawasan berdasarkan aspek pemeriksaan persentase perangkat daerah dan pemerintah desa yang berkonsultasi pelaksanaan jumlah buah buah buah buah buah buah pengawasan dokumen lhp lhp lhp lhp lhp lhp inspektorat inspektorat kab internal hasil lhp opd opd opd opd opd kab. secara laporan has opd didata sumedang sumedang berkala pemeriksaan lhp lhp lhp lhp lhp lhp desa desa desa desa desa desa jumlah dokumen penanganan kasus pengaduan, pemeriksaan inspektorat pemeriksaan ttir, peter buah buah buah buah buah buah inspektorat kab. khusus siksaan dan dokumen lapor lapor lapor lapor lapor sumedang penyelesaian laporan sumedang ttir, dan pengendalian ttir lingkungan pemda jumlah dokumen audit dengan pemerkosaan sta, inspektorat inspektorat kab. tujuan pemeriksaan dokumen doku doku doku doku doku doku kab. sumedang tertentu bos, men men men men men sumedang pemeriksaan cash name jumlah dokumen lama hasil tindak lanjut inspektorat inspektorat kab dan doku doku doku doku doku doku kab. temuan variasi dokumen men fo) men fo) men men men sumedang sumedang pengawasan temuan hasil pengawasan jumlah revi dokumen dokumen hasil revi inspektorat inspektorat kab perencanaan perencanaan women goku doku doku doku doku doku kab. sumedang pembangunan pembangunan men men men men men sumedang daerah rpm, rkd) jumlah dokumen revi hasil revi dokumen perencanaan inspektorat inspektorat kab perencanaan skpd dokumen doku doku doku doku doku doku kab. sumedang perangkat renstra, men men men men men sumedang daerah senja, kua pas, rka, dpa) jumlah dokumen hasil revi revi skpd, dokumen penyerapan inspektorat inspektorat kab. pengelolaan anggaran dokumen doku doku doku doku doku doku kab. sumedang keuangan skpd dan men men men men men sumedang daerah penyerapan pengadaan barang dan jasa skpd jumlah revi laki dokumen viu hasil revi inspektorat dan dan klip pemda jenis doku doku doku doku doku doku kab inspektorat kab. evaluasi sumedang sakit dan hasil men men men men men sumedang evaluasi sakit skpd jumlah monitoring dokumen inspektorat inspektorat kab dan evaluasi dog doku doku doku doku doku doku kab. monitoring dokumen sumedang dana desa men men fo) men men men sumedang dan evaluasi dana desa jumlah monitoring: laporan hasil inspektorat inspektorat kab. evaluasi monitoring dokumen oknum oku oku oku oku ab. sumedang tlh bpk dan evaluasi men men men men men sumedang tlh bpk anri jumlah monitoring inspektorat o11 dan evaluasi dokumen doku doku doku doku doku doku kab inspektorat kab. hasil money dokumen sumedang spip spip men men men men men sumedang evaluasi perencanaan poin inspektorat inspektorat kab penganggaran kelembagaan doku doku doku doku doku kab. sumedang men men mean men men sumedang responsif pengawasan gender penyelenggara aan sapu jumlah bersih dokumen inspektorat inspektorat kab pungutan sosialisasi dokumen prokum doku doku doku doku doku kab. sumedang liar dan aksi men men men men men sumedang saberpung saber pungli li) pelayanan konsultasi jumlah desa inspektorat pengawas dan skpd kali kali inspektorat kab. serambi yang kali kali kali kali kali sumedang sumedang inspektorat berkonsultasi sumedang) lea inspektorat inspektorat kab profit audit dilakukan pegiat pegiat pegiat pegiat pegiat kab. sumedang profit audit sumedang jumlah inspektorat inspektorat kab revi dak dokumen doku doku doku dok doku kab. hasil revi men men men men sumedang sumedang persentase program pegawai yang peningkatan mengikuti profesional pelatihan inspektorat inspektorat kab tenaga kab. sumedang pemeriksa sumedang dan aparatur persentase pengawasan yam terpenuhi jumlah pengembangan tenaga aparatur inspektorat mengikuti kab inspektorat kab. memeriksa diklat orang orang orang orang orang orang orang ab. sumedang dan aparatur sumedang pengawasan aparatur pengawasan jumlah peningkatan dek inspektorat inspektorat kab kapabilitas peningkatan dokumen doku doku doku doku doku doku kab. sumedang api men men men men men sumedang kapasitas api penguatan jumlah kapasitas penguatan inspektorat inspektorat kab kelembagaan kapasitas dokumen doku doku doku doku doku doku kab. sumedang kelembagaan men men men men men sumedang pengawasan pengawasan program cakupan inspektorat inspektorat kab penegakan zona 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 100y6 kab. sumedang integritas integritas sumedang jumlah pencegahan korupsi (pengendalian gratifikasi, money aksi pencegahan korupsi, verifikasi inspektorat pencegahan inspektorat kab. korupsi pelaporan dokumen doku doku doku doku doku doku kab. sumedang rencana aksi men men men men men sumedang dan memberantas korupsi, penilaian internal zi, verifikasi lakon dan lokasi) jumlah dokumen survey survey inspektorat inspektorat kab penilaian penilaian doku doku doku doku doku kab. sumedang integritas men men men men meni sumedang integritas spi) penanganan benturan jumlah penanganan kepentingan, penanganan benturan kepentingan inspektorat whistle dan fe) doku doku doku doku doku kab inspektorat kab. blower sumedang penanganan men men men men men sumedang system dan whistle penanganan blower laporan system gratifikasi prosentase evaluasi inspektorat evaluasi inspektorat kab. pelayanan pelayanan doku doku doku doku doku kab. sumedang publik publik men men men meni men sumedafungsi penunjang urusan pengawatujuan rpm yang menjadi acuan indikator kinerja utama inspektorat kondisi kinerja kondisi target capaian setiap tahun kinerja indikator pada akhir periode periode rpm wtp nilai sakit kabupaten indeks reformasi birokrasi pada dasarnya inspektorat menjadi pendukung bagi tercapainya indikator tujuan rpm atas dengan indikator kinerja utama inspektorat. selain itu juga, inspektorat lebih memfokuskan diri pada pencapaian tujuan, yaitu. sedangkan sasaran dan indikator sasaran jangka menengah inspektorat ditetapkan menjadi indikator sasaran perangkat daerah sebagai berikut: tabel indikator kinerja utama inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm kondisi kondisi kinerja target capaian kinerja mari tujuan sasaran indikator pada awal hwa penjelasan indikator kinerja periode iod renstra opd yang sudah menerapkan spip persentase seluruh opd penerapan formulasi diatas dimaksudkan untuk mengetahui persentase pada implementasi spip setiap opd yang berjumlah opd, dalam rangka organisasi penilaian level mayoritas tiap opd tersebut dilihat dari hasil perangkat penilaian self assessment sa) yang terbagi dalam unsur lingkungan daerahmewujudkan inspektorat optimalnya formulas kru sakit ofd yang dievaluasi persentase nilai sebagai evaluasi sakit pada setiap opd yang berkategori (b) dengan nilai range inspektorat pan konsultan, sebagai dengan interpretasi baik, artinya akuntabilitas kinerjanya katalis dan konsultan persentase sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk penjamin katalis dan nilai sakit manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. kualitas maa kategori baik organisasi perangkat daerah opd) oleh inspektorat yang akuntabilitas lingkungan kualitas pada kinerjanya dengan kategori sangat baik dengan cara menyimpulkan pemerintah lingkungan organisasi hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam kabupaten kung kat mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pemerintah rangka an: sumedang kabupaten daerah sakit). dasar hukum yang digunakan untuk menilai laporan sakit sumedangks reformasi birokrasi. tingkat iam bertujuan untuk memperkuat atau meningkatkan audit internal kapabilitasmanan audit level. lev lev level level level level level integrated, level managed, level optimizing capability setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas model iam) unit audit internal yang bersangkutan. semakin tinggi level kapabilitas api, menunjukkan semakinpersentase zona integritas merupakan upaya percepatan pelaksanaan reformasi perangkat birokrasi, dengan menetapkan unit kerja percontohan yang akan daerah yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat melaksanakan unit kerja. pembangunan zona integritas dimulai dari pencanangan unit kerja percontohan sebagai zona integritas, pembangunan zona pembangunan n a integritas, evaluasi internal oleh tim penilai internal tpi) instansi zona pemerintah inspektorat jenderal inspektorat kementerian lembaga, integritas inspektorat daerah). tim penilai internal penilaian mandiri (self menuju wbk assessment) lembar kerja evaluasi z1) menuju wbk bbm terhadap dan bbmpersentase seluruh temuan hasil pemeriksaan tindaklanjut untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan bpk ri hasil dan api yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara pemeriksaan membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai (tlh) yang rekomendasi dengan jumlah temuan. sedangkan persentase diselesaikan peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang rekomendasipersentase temuan penyimpangan terhadap apbd penurunan seluruh temuan hasil pemeriksaan temuan untuk mengukur persentase penurunan temuan dari penyimpangan penyimpangan sn) keuangan apbd yang material hasil pemeriksaan api dengan cara terhadap membandingkan jumlah seluruh temuan hasil pemeriksaan api. apbd yang mendukung pada iku rpm yaitu indikator indeks reformasi birokrasi indikator penunjang tujuan dan sasaran jangka menengah inspektorat: nilai sakit inspektorat tingkat penyerapan anggaran jumlah inovasi indeks indeks pembangunan zi rb merupakan nilai lke utama yang pembangunan merupakan akumulasi dari lke unit dan lke pusat. zona integritas ref formasi birokrasi bab viii penutup renstra inspektoratinspektoratinspektorat kabupaten sumedang merupakan penjabaran visi dan misi bupati dan wakil bupati yang merupakan pedoman bagi inspektoratnomenklatur jabatan pelaksana dan jabatan fungsionalserta sebagai landasan bagi pemberian tunjangan dan penyusunan formasi jabatan fungsional pegawai negeri sipil dipandang perlu penetapan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang ada yang diperlukanlaksana dan jabatan fungsionaluraian tugas: melakukan pengawasan penyimpanan dan penggunaan bahan pustaka, melakukan perbaikan bahan pustaka, menyusun prosedur perbaikan bahan pustaka, melakukan percobaan dan menerapkan teknik baru perbaikan bahan pustaka, melakukan pengembangan teknik perbaikan bahan pustaknservatori adalah konservatori. kurator ikhtisar jabatan:serta benda sejarah budaya, artistik, seni, dan benda lain yang mengorganisir pameran musi: meneliti, menaksir dan mengembangkan, mengorganisir serta ilmiah atau yang berarti menurut sejarahurator adalah kurator koleksi museum: pembina ikhtisar jabatan: mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan, adalah pembina karakter: meliputi: pemelihara jalan pemelihara peralatan pemelihara koleksi dan museum pemeriksa ikhtisar jabatan: mencatat, menginventarisir, mengelompok meliputi: pemeriksa pengelolaan lahan pertanian dan air irigasi pemeriksa perempuan dan anak pemeriksa sanitasi pemeriksa keselamatan pelayaran pemeriksa kepariwisataan pemeriksa pelayanan keluarga berencana pemeriksa intelijemenelaah meliputi: menelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa menelaah data sumber daya alam menelaah bahan kajian bencana alam menelaah dampak lingkungan menelaah data sertifikasi mutu benih atau bibit menelaah data sumber benih menelaah pengembangan usaha menelaah perkembangan bumi menelaah sistem akreditasi lembaga inspeksi dan laboratorium mediklu, untuk diproses lebih lanjut meliputi: penata dokumen hasil produksi penata laporan keuangan penata liputanmeliputi: pengawas monitoring dan evaluasi imunisasi puskesmas pengawas perhotelan pengawas kepariwisataan pengawas kependudukan pengawas pelayanan keluarga berencana pengawas perempuan dan anak pengawas kekerasan terhadap perempuan dan anak pengawas pengoperasian alat berat pengawas jalan dan jembatan pengawas irigasi pengawas tata ruang pengawas bangunan dan taman pengawas penanaman modal pengawas harga pangan pengawas keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan pengawas pengelolaan lahan pertanian dan air irigasi pengawas pupuk dan pestisida pengawas mutu bibit ternak pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak kecil dan unggas pengawas lalulintas hewan dan wilayah karantina hewan pengawas penyakit dan pengendali penyakit hewan pengawas higiene, sanitasi usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak besar pengawas usaha operasi produksi dan pemasaran pengawas lalu lintas laut pengawas keselamatan darat jalan pengawas keselamatan pelayaran pengawas angkutan dan terminal pengawas tata bangunan dan perumahan pengelola ikhtisar jabatan: melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan bidang obyek kerj meliputi: pengelola informasi kerjasama pengelola usaha pemotongan unggas dan lalulintas daging pengelola usaha pemasaran dan promosi wisata pengelola usaha kepariwisataan pengelola usaha angkutan pengelola terminal pengelola tenaga kerja indonesia pengelola televisi dan radio pengelola teknologi perbenihan pengelola tata ruang pengelola tanaman pangan dan hortikultura pengelola surat pengelola sumber penghasilan asli daerah pengelola sistem informasi manajemen kepegawaian pengelola keamanan sistem informasi pengelola sistem pelayanan angkutan pengelola sistem informasi administrasi kependudukan pengelola sistem informasi sarana dan prasina jalan pengelola sistem informasi kependudukan pengelola sim penanaman modal dan perizinan terpadu pengelola sertifikasi kompetensi penilai analisis dampak lalu lintas pengelola sarana olah raga pengelola sarana kursus dan pelatihan pengelola sarana dan prasarana rumah tangga dinas pengelola sarana dan prasarana kantor pengelola sarana angkutan pengelola penataan sampah pengelola rumah potong hewan pengelola rujukan kesehatan pengelola rencana sosial dan kesehatan pengelola rehabilitasi sosial pengelola realisasi laporan penerimaan retribusi daerah pengelola pustaka elektronik pengelola promosi dan informasi wisata pengelola program penyuluhan pengelola program kesehatan keluarga pengelola program jaminan pemeliharaan kesehatan pengelola program imunisasi pengelola program gizi pengelola produksi pengelola poliklinik pengelola pola pangan harapan pengelola peternakan pengelola persidangan pengelola perpustakaan pengelola perparkiran pengelola permodalan koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah pengelola perlindungan sosial pengelola perkara pengelola perjalanan dinas pengelola perizinan pengelola perijinan angkutan jalan pengelola gudang pengelola perencanaan dan pengembangan pendapatan pengelola perencanaan dan pelaporan usaha tani pengelola perbendaharaan dan pelayanan pengelola peraturan perundang undangan pengelola perangkat kecamatan pengelola pengairan pengelola penyelenggaraan otonomi daerah pengelola penyelenggaraan diklat pengelola penyaluran dan penempatan kerja penyandang cacat dan lansia pengelola penyakit tidak menular pengelola penilaian kinerja pegawai pengelola pengujian kendaraan pengelola penguatan pengarusutamaan gender pengelola pengkajian dan penelaahan hukum pengelola penggerak peran serta masyarakat bidang kesehatan pengelola pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan pengelola pengendalian pemanfaatan ruang pengelola pengendalian dan operasional pengelola organisme pengganggu tanaman pengelola pengembangan kelembagaan masyarakatjabatan pelaksana pada organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten alor sekretariat daerah bagian administrasi pemerintahan sub bagian otonomi daerah, perangkat daerah, tugas pembantuan dan kerjasama, kecamatan dan kelurahan (a) pengadministrasi pemerintahan (b) pengelola informasi kerjasama (c) pengelola pelaksanaan program kelembagaan dan kerjasama (d) pengelola penyelenggaraan otonomi daerah sub bagian pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan pencatatan sipil (a) penyusun program, anggaran dan pelaporan (b) pengelola monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa (c) pengelola pemberdayaan masyarakat (d) bendahara (e) pengadministrasi keuangan sub bagian ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa, politik, dan penanggulangan bencana (a) pengelola data (b) pengadministrasi sarana dan prasarana (c) pengemudi bagian administrasi kesejahteraan rakyat sub bagian pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga (a) analis kependidikan (b) bendahara (c) pengadministrasi keuangan (d) pengadministrasi sarana dan prasarana (e) pengadministasi perencanaan dan program ()? penyusun program anggaran dan pelaporan pengelola pengembangan karir pengelola pengembangan dan pembinaan usaha pengelola pengawasan pembudidayaan ikan pengelola penganekaragaman pangan pengelola pengamatan penyakit dan imunisasi pengelola pengaduan publik pengelola pengadaan tanah pengelola pendapatan pengelola pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi pengelola penataan sarana dan prasarana pengelola penagihan dan pengawasan pengelola pemetaan investasi pengelola pemeliharaan jaringan irigasi pengelola pemeliharaan jalan pengelola pemelihara konservasi lingkungan dan kawasan konservasi pengelola pembinaan ketahanan keluarga pengelola pembinaan dan pengembangan perekonomian pengelola pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak pengelola pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pengelola pemberdayaan masyarakat pengelola pemberdayaan lembaga sosialpengelola pembangunan dan peningkatan jalan pengelola pembangunan dan pemeliharaan jembatan pengelola pemanfaatan energi dan penyediaan listrik perdesaan pengelola pemanfaatan barang milik daerah pengelola rehabilitasi dan pelayanan sosial pengelola rehabilitasi sosial pengelola pelayanan penunjang diagnostik dan logistik pengelola pelayanan kesehatan pengelola pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan apbd pengelola pelanggaran peraturan daerah pengelola pelaksanaan program kelembagaan dan kerjasama pengelola penggunaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air pengelola pasar pengelola pameran dan peragaan pengelola obat dan alat alat kesehatan pengelola mutu pengelola mutasi penduduk pengelola monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa pengelola metrologi dan perlindungan konsumen pengelola media center dan kemitraan media pengelola layanan pengadaan secara elektronik pengelola layanan pengadaan pengelola layanan operasional pengelola layanan keluarga berencana, bina keluarga remaja dan bina keluarga lanjut usia pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara pengelola lalu lintas ternak dan izin budi daya ternak pengelola laboratorium pengelola keuangan dan pendapatan desa pengelola ketransmigrasian pengelola ketersediaan dan kerawanan pangan pengelola ketahanan pangan pengelola kesejahteraan sosial pengelola kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pengelola kerjasama penanaman modal pengelola keperawatan pengelola kepegawaian pengelola kekayaan desa dan administrasi desa pengelola kegiatan survei dan perencanaan pengelola kegiatan hari besar keagamaan pengelola kefarmasian pengelola kebutuhan bibit tanaman padi, buah buahan dan sayuran pengelola kebijakan kelembagaan koperasi pengelola kebidanan pengelola keamanan pangan segar dan pangan jajanan anak sekolah pengelola keamanan dan ketertiban pengelola kartu pengenal nomor pokok wajib pajak daerah pengelola jasa pangkalan pendaratan ikan pengelola jasa konstruksi pengelola instalasi ternak pengelola informasi produk hukum pengelola informasi lingkungan pengelola sistem informasi kependudukan pengelola informasi kepariwisataan pengelola hubungan kerjasama usaha industri pengelola gaji pengelola formasi dan pengadaan pegawai pengelola fasilitas dan media perlindungan konsumen pengelola ekspor hasil usaha industri dan usaha perdagangan pengelola dokumen perizinan pengelola dokumen mengenai analisis dampak lingkungan pengelola distribusi dan pemasaran pengelola disiplin pegawai pengelola database profesi sumber daya manusia pertanian pengelola data base pengelola data warisan budaya pengelola data upacara adat pengelola data statistik pengelola data seni pertunjukan tradisional pengelola data sengketa pertanahan pengelola data sarana dan prasarana pendidikan pengelola data program peningkatan kompetensi sdm kebudayaan pengelola data pengkajian dan perawatan pengelola data pengendalian masyarakat pengelola data pengembangan investasi pengelola data pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pengelola data pemberdayaan ekonomi keluarga pengelola data pengelola data partisipasi pengelola data pameran dan kemitraan pengelola data mutu pendidikan pengelola data mutu dan supervisi pengelola data layanan informasi dan edukasi publik pengelola data kreatifitas dan inovasi pengelola data komunitas adat pengelola data kelembagaan kursus dan pelatihan pengelola data kekayaan budaya pengelola data keamanan dan ketertiban pengelola data karir pendidik pengelola data dan informasi perpajakan pengelola data dan dokumen perpajakan pengelola data cagar budaya dan koleksi museum pengelola data base surat perintah membayar pengelola data bantuan sosial pengelola data arkeologi pengelola administrasi bukti permulaan dan penyidikan pengelola data administrasi dan verifikasi pengelola data pengelola budidaya pengembangan ternak hewan lainnya pengelola bina kesejahteraan keluarga pengelola bimbingan teknis dan bantuan teknis pengelola bimbingan masyarakat pengelola pbb dan bpt pengelola batas wilayah, rupa bumi dan paten pengelola bantuan sosial dan hibah pengelola bantuan pendidikan pengelola bantuan kebudayaan pengelola bantuan hukum pengelola bahan pustaka pengelola bahan perencanaan pengelola angkutan kendaraan pengelola anggaran pengelola alat dan mesindministrasi sistem informasi penyuluh pertanian pengelola ketertibanadalah mengevaluasi standar minimum angkutan. meliputi: pengolah data monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pengolah data laporan penilaian pengolah data laporan keuangan transfer daerah pengolah makanan pengolah data dan informasi penilaian pengolah data pembayaran jaminan kesehatan pengolah data pelayanan pengolah data pengolah data perencanaan bisnis pengolah data sistem informasi pelaksanaan anggaran pengolah data laporan keuangan pengolah data perbendaharaan pengolah data laporan kas pengolah daftar gaji pengolah data pengelolaan sistem informasi perbendaharaan pengolah data perencanaan penganggaran pengolah data intelijen pengolah data kelembagaan pengolah data kebijakan pembiayaan daerah pengolah data penyidikan dan barang hasil penindakan pengolah data penerimaan dan pengembalian pengolah data pendapatan, pemetaan dan penilaian pengolah data pemeriksaan pajak pengolah bahan rencana penanggulangan bencana pengolah bahan registrasi dan sertifikasi pengolah bahan perencanaan tenaga kerja,,mbang meliputi: pengembang potensi siswa, santri dan mahasiswa pengembang perbuku meliputi: penguji coba pembibitan dan pembenihan tanaman pangan dan hortikultura penguji hiperkes penguji bahan dan bangunan penguji laboratorium tanah, aspal dan betonmeliputi: penilai pelayanan kemetrologian penilai mutu produk meliputi: penyuluh pelestarian nilai budaya dan tradisi penyuluh kesehatan dan pencegahan penyakit penyuluh wisata penyuluh peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak penyuluh obat dan makanan penyuluh perpustakaan penyuluh kearsipan penyuluh koperasi penyuluh bencana penyuluh tenaga kerja penyuluh kawasan transmigrasi penyuluh lingkungan hidup penyuluh usaha mandiri dan ttg tpk penyuluh olah raga menyurvei ikhtisar jabatan: melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan, wawancara, pengumpulan dan menyusun laporan menyurvei. uraian tugas: menyiapkan format dan mengolah data, menyiapkan data menyurvei, melakukan wawancara tentang menyurvei, melakukan pengumpulan data wawancara, melakukan penyusunan laporan menyurvei, yang termasuk dalam jabatan perancang adalah menyurvei penanganan dampak transportasi darat. perancang ikhtisar jabatan:sub bagian sosial, kesehatan dan pariwisata (a) pengelola rencana sosial dan kesehatan (b) pengemudi (c) pengadministrasi umum sub bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan agama (a) analis kehidupan agama (b) pengelola kegiatan hari besar keagamaan (c) pengelola data bagian humas dan dokumentasi sub bagian keprotokolan (a) petugas protokol (b) pranata acara (c) bendahara (d) pengadministrasi keuangan (e) pengadministrasi sarana dan prasarana pengemudi (g) penyusun program anggaran dan pelaporan (h) pengadministasi perencanaan dan program sub bagian pemberitaan dan dokumentasi (a) penyusun bahan informasi dan publikasi (b) pranata fotografi (c) penata peliputan sub bagian perpustakaan dan arsip (a) pengadministrasi perpustakaan (b) pengadministrasi umum bagian administrasi pembangunan sub bagian evaluasi, pelaporan dan pengendalianolah data monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (?) pengolah data sistem informasi pelaksanaan anggaran sub bagian perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan (a) pengadministrasi sarana dan prasarana (b) pengelola data (c) pengelola pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunatasan secara lisan maupun tertulis. yang termasuk dalam jabatan perancang adalah perancang promosi.dan melaporkan pelaksanaan tugas. yang termasuk dalam jabatan pranata meliputi: pranata acara pranata fotografi pranata barang dan jasa pranata taman pranata taman makam pahlawan pranata jamuan pranata pemadam kebakaran pranata perlindungan masyarakat pranata pasukan pengamanan dalam pranata pendidikan dan pelatihan pranata daerah aliran sungai pranata kearsipan pranata reproduksi arsip pranata laboratorium kearsipan pranata restorasi kearsipan pranata koperasi pranata bencanmeliputi: teknisi listrik dan jaringan teknisi survei jaringan prasarana dan pelayanan transportasi jalan teknisi peralatan listrik dan elektronika teknisi peralatan dan mesi meliputi: verifikator keuangan verifikator pajak verifikator anggaran verifikator partai politik pemilu inspekturmeriksaan, mempelajari data obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, mengidentifikasi data obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, memeriksa kelayakaninspektur adalah inspektur sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan. bupati alor, amon djokodaftar nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil lingkungan instansi pemerintah kabupaten alor urusan jabatan kualifikasi pendidikan tugas jabatan pemerintahandalam rangka penyusunan perencanaan sosial administrasi negara pemerintahan kebijakan publik akuntabilitas kinerja rekomendasi kebijakan bidang atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pelaporan akuntabilitas kinerjasosial melakukan kegiatan analisis dan anggaran ekonomi administrasi negara pemerintahan kebijakan penelaahan dalam rangka penyusunan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan anggaran melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang ekonomi analis perencanaan penelaahan dalam rangka penyusunan sosial administrasi negara pemerintahan kebijakan publik aan strategis rekomendasi kebijakan bidang atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan perencanaan strategis melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang ekonomi analis program penelaahan dalam rangka penyusunan sosial administrasi negara pemerintahan kebijakan publik pembangunan rekomendasi kebijakan bidang atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan program pembangunan sta di diploma dua) diploma tiga) bidang pengadministrasi melakukan kegiatan pencatatan dan manajemen perkantoran administrasi perkantoran tata perencanaan dan pendokumentasian bahan bidang perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas programpengelola bahan manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas bahan dan penyusunan laporan perencanaan jabatan bidang perencanaan diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola kegiatan teknik informatika manajemen administrasi perkantoran penyusunan laporan bidang survei dan perencanaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan survei dan perencanaan pengelola perencanaan diploma tiga) bidang akuntansi manajemen ekonomi melakukan kegiatan pengelolaan dan dan pengembangan pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas penyusunan laporan bidang pendapatan jabatan perencanaan dan pengembangan strata satu) diploma empat) bidang ekonomi melakukan kegiatan penyusunan dan penyusun program pembangunan akuntansi manajemen atau bidang lain penelaahan data obyek kerja bidang anggaran dan pelaporan yang relevan dengan tugas jabatan program anggaran dan pelaporan melakukan kegiatan pengelolaan dan sistem diploma tiga) bidang komunikasi penyiaran bahasa penataan bahan liputan serta informasi dan penata liputan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyusunan laporan dibidang dokumentasi peliputan diploma tiga) bidang teknik informatika teknik melakukan kegiatan pengelolaan data pengelola data komputer administrasi perkantoran atau bidang lain yang dan penyusunan laporan untuk relevan dengan tugas jabatan disajikan kepada pimpinan melakukan kegiatan penyusunan dan strata satu) diploma empat) bidang penyusun bahan penelaahan data obyek kerja bidang komunikasi desain komunikasi visual atau bidang lain informasi dan publikasi bahan informasi, kebijakan dan yang relevan dengan tugas jabatan publikasi melakukan kegiatan yang meliputi sarjana s1) diploma bidang ilmu hukum ilmu pengumpulan, pengklasifikasian dan hubungan analis kerjasama administrasi ilmu pemerintahan atau bidang lain yang penelaahan untuk menyimpulkan dan masyarakat relevan dengan tugas jabatan nana menyusun rekomendasi bidang kerjasama strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan analisis dan analis publikasi komunikasi desain komunikasi visualublikasi sta di diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan pencatatan dan pengadministrasi tang komunikasi manajemen perkantoran administrasi pendokumentasian bidang analisis dan perkantoran tata perkantoran atau bidang lain yang pengadministrasi kerjasama pelatihan kemitraan media relevan dengan tugas jabatan citraan media pengelola data diploma tiga) bidang teknik informatika teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan keamanan dan komputer administrasi perkantoran atau bidang lain yang penyusunan laporan bidang data ketertiban relevan dengan tugas jabatan kemanan dan ketertiban diploma tiga) bidang komunikasi manajemen teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola media center tan informatika telekomunikasi atau bidang lain yang relevan penyusunan laporan bidang dan kemitraan media dengan tugas jabatan media center dan kemitraan media diploma tiga) bidang administrasi komunikasi teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola pengaduan tan tile informatika teknik komputer atau bidang lain yang relevan penyusunan laporan bidang publi dengan tugas jabatan pengaduan publik melakukan kegiatan pelayanan petugas teknologi sta di dii diri bidang administrasi perkantoran atau administrasi dan penyusunan laporan informasi komputer bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengelolaan teknologi informasi komputer melakukan kegiatan pengamanan, pranata pasukan sta di diploma dua) diploma tiga) bidang penertiban untuk kenyamanan pengranata pemadam kelak pratama madya utama (bersertifikat) atau bidang lain pencegahan dan penanganan yang kebakaran yang relevan dengan tugas jabatan berkaitan dengan kebakaran melakukan kegiatan pengamanan, pranata perlindungan sta di diploma dua) diploma tiga) bidang penertiban dan perlindungan masyarakat yang relevan dengan tugas jabatan masyarakat analis peraturan melakukan kegiatan analisis dan perundang undangan strata satu) hukum penelaahan dalam rangka penyusunan hukum dan rancangan rekomendasi bidang peraturan peraturan perundang perundang undangan dan rancangan undangan peraturan perundang undangan sta di diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan pencatatan dan pengadministrasi data manajemen perkantoran administrasi perkantoran tata nana pendokumentasian bidang data penyajianmelakukan kegiatan pencatatan dan manajemen perkantoran administrasi perkantoran tata ana peraturan perundang pendokumentasian bidang data perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas undangan peraturan perundang undangan jabatan sta di diploma dua) diploma tiga) bidang pengadministrasi manajemen perkantoran administrasi perkantoran tata melakukan kegiatan pencatatan dan hukum perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas pendokumentasian bidang hukum jabatan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola bantuan diploma tiga) bidang administrasi manajemen tan penyusunan laporan bidang hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bantuan hukum melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola informasi diploma tiga) bidang administrasi manajemen atau penyusunan laporan bidang produk hukum bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan informasi produk hukum melakukan kegiatan pengelolaan pengelola pengkajian diploma tiga) bidang administrasi manajemen atau bahan dan penyusunan laporan dmelakukan kegiatan pengelolaan pengelola peraturan diploma tiga) bidang administrasi manajemen atau bahan dan penyusunan laporan perundang undangan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang peraturan perundang undangan melakukan kegiatan pengelolaan dan diploma tiga) bidang administrasi manajemen atau pengelola perkara penyusunan bahan dan laporan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang perkara melakukan kegiatan penyusunan dan penyusun rancangan inn strata satu) hukum penelaahan data obyek kerja bidang perundang undangan rancangan perundang undangan strata satu) diploma empat) bidang manajemen melakukan kegiatan analisis dan kepegawaian analis diklat ekonomi administrasi psikologi ataudiklat strata satu) diploma empat) bidang manajemen melakukan kegiatan analisis dan analis jabatan ekonomi administrasi psikologkebutuhan sub bagian pekerjaan umum, perhubungan, kerjasama pembangunan dan perbatasan (a) pengelola data (b) pengelola pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan (c) pengadministrasi umum (d) pengemudi bagian layanan pengadaan sub bagian penyelesaian singgah (a) analis perencanaan (b) pranata barang dan jasa (c) pengadministrasi hukum (d) pengadministrasi umum (e) pengadministrasi sarana dan prasarana sub bagian pembinaan dan kompetensi (a) analis kompetensi (b) penyusun program, anggaran dan pelaporan (c) pengelola layanan pengadaan secara elektronik (d) bendahara (e) pengadministrasi keuangan (?) pengadministasi perencanaan dan program sub bagian pelelangan (a) menelaah kebijakan pengadaan barang jasa (b) pengelola data (c) pengelola layanan pengadaan secara elektronik (d) pengemudi bagian administrasi perekonomian sub bagian koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal (a) pengadministrasi umum (b) pengelola kebijakan kelembagaan koperasi (c) pengelola permodalan koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah (d) pengelola kerjasama penanaman modal sub bagian perindustrian dan perdagangan (a) pengelola hubungan kerjasama usaha industri (b) pengelola data (c) bendahara (d) pengadministrasi keuangan (e) pengadministrasi sarana dan prasarana penyusun program, anggaran dan pelaporaninerja administrasi negara publik atau bidang lain yang relevan rekomendasi bidang kinerja sdm dengan tugas jabatan dan organisasiompetensi ekonomi administrasi psikologi atau bidang lain yang rekomendasi kebijakan bidang relevan dengan tugas jabatan kompetensi melakukan kegiatan analisis dan analis penegakan strata satu) diploma empat) bidang manajemen penelaahan dalam rangka penyusunan integritas dan disiplin ekonomi administrasi psikologi atau bidang lain yang rekomendasi bidang penegakan sdm aparatur relevan dengan tugas jabatan integritas dan disiplin sumber daya manusia aparatur melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang manajemen analis pengembangan penelaahan dalam rangka penyusunan ekonomi administrasi psikologi atau bidang lain yang kompetensi rekomendasi bidang pengembangan relevan dengan tugas jabatan kompetensi melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang analis pengembangan penelaahan dalam rangka penyusunan manajemen ekonomi administrasi psikologi atau sdm aparatur rekomendasi bidang pengembangan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan sdm aparatur analis sdm aparatur strata satu) diploma empat) bidang manajemen melakukan kegiatan analisis dan administrasi negaraumber daya manusia aparaturbidang kepegawaian perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas kepegawaian jabatan pengadministrasi sta di d bidang manajemen administrasi melakukan kegiatan pencatatan dan kerjasama perkantoran tata perkantoran atau bidang lain yang relevan pendokumentasian bidang pelatihan dengan tugas jabatan kerjasama pelatihanlatihan pendokumentasian bidang pelatihan yang relevan dengan tugas jabatan pengadministrasi tugas sta di d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan belajar dan administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian bidang tugas ijin belajar yang relevan dengan tugas jabatan belajar dan ijin belajar melakukan kegiatan pengklasifikasian pengelola disiplin diploma tiga) bidang administrasi manajemen dan penelaahan dalam rangka pegawai atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyusunan rekomendasi dibidang disiplin pegawai melakukan kegiatan pengelolaan pengelola formasi dan bidang manajemen administrasi psikologi atau bidang bahan dan penyusunan laporan pengadaan pegawai lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang formasi dan pengadaan aan diploma tiga) bidang manajemen administrasi melakukan kegiatan pengelolaan pengelola kepegawaian negara publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas bahan dan penyusunan laporan jabatan bidang kepegawaian melakukan kegiatan pengelolaan pengelola bidang manajemen administrasi psikologi atau bidang bahan dan penyusunan laporan pengembangan karir lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang pengembangan karir diploma tiga) bidang manajemen administrasi melakukan kegiatan pengelolaan pengelola penilaian psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas bahan dan penyusunan laporan kinerja pegawai kanan jabatan bidang penilaian kinerja pegawai lot diploma tiga) bidang manajemen administrasi melakukan kegiatan pengelolaan mengelola psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas bahan dan penyusunan laporan penyelenggaraan diklat jabatan bidang penyelenggaraan diklat diploma tiga) bidang manajemen administrasi melakukan kegiatan pengelolaan pengelola sistem psikologi teknik informatika manajemen teknik bahan dan penyusunan laporan informasi manajemekepegawaian penyusun bahan strata satu) diploma empat) bidang filsafat melakukan kegiatan penyusunan dan pembinaan minat dan sosiologi agama sosiologi kesejahteraan sosial atau penelaahan bahan rekomendasi bakat bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang pembinaan minat dan bakat strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan penyusunan, penyusun program manajemen ekonomi administrasi psikologi atau pengklasifikasian dan penelaahan data perencanaan diklat bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan obyek kerja bidang program penyusun rencana strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan penyusunan, promosi manajemen ekonomi administrasi psikologi atau pengklasifikasian dan penelaahan data bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan obyek kerja bidang rencana promosi strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan penyusunan, penyusun rencana manajemen ekonomi administrasi psikologi atau pengklasifikasian dan penelaahan data mutasi bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan obyek kerja bidang rencana mutasi melakukan kegiatan penyusunan, penyusun teknis strata satu) diploma empat) bidang pengklasifikasian dan penelaahan data pelatihan fungsional manajemen ekonomi administrasi psikologi atau obyek kerja bidang teknis pelatihan bagi aparatur dan non bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan fungsional bagi aparatur dan non aparatur aparatur strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan pengkajian, perancang promosi manajemen ekonomi administrasi psikologi atau pemeriksaan dan penyusunan konsep bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan perancangan bidang promosi diploma tiga) bidang komunikasi administrasi melakukan kegiatan keprotokolan petugas protokol negara publik manajemen atau bidang lain yang relevan pada instansi pemerintah dengan tugas jabatan melakukan kegiatan perancangan, diploma tiga) bidang administrasi manajemen atau pranata acara penyiapan, penyusunan dan publikasi bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan berbagai acara pemerintahan pranata pendidikan dan diploma tiga) bidang manajemen ekonomi melakukan kegiatan persiapan dan pelatihan administrasi psikologi atau bidang lain yang relevan pelaksanaan program kegiatan dengan tugas jabatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan visi dan misi organisasilaporan keuangan dalam keuangan manajemen akuntansi atau bidang lain yang relevan keuangan rangka penyusunan rekomendasi dengan tugas jabatan tana kebijakan bidang keuangan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang ekonomi penelaahan laporan realisasi anggaran analis laporan realisasi manajemen akuntansi atau bidang lain yang relevan dalam rangka penyusunan anggaran dengan tugas jabatan rekomendasi kebijakan bidang keuangan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang hukum analis pajak retribusi penelaahan dalam rangka penyusunan akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas daerah rekomendasi kebijakan bidang jabatan kebijakan pajak dan retribusi daerah strata satu) diploma empat) bidang ekonomi melakukan kegiatan analisis dan analis penagihan manajemen akuntansipenagihan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang penelaahan penerimaan dan analis penerimaan dan akuntansi manajemen ekonomi pembangunan atau pengembalian dalam rangka pengembaliananalis sistem informasi akuntansi manajemen teknik informatika manajemen penelaahan dalam rangka penyusunan pelaksanaan anggaran teknik informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas rekomendasi bidang sistem jabatan informasi pelaksanaan anggaran melakukan kegiatan penerimaan, diploma tiga) bidang akuntansi manajemen atau bendahara pengeluaran dan pembukuan terkait bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan transaksi keuangan minimal diploma iii bidang akuntansi manajemen penyiapan, pemeriksaan dan juru sitakekayaan negara strata satu) diploma empat) bidang ekonomi melakukan kegiatan penataan bahan penata laporan manajemen akuntansi atau bidang lain yang relevan dan pemeriksaan bidang laporan keuangan dengan tugas jabatan keuangan sta dianggaran pendokumentasian bidang anggaran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatkeuangan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan keuangpenerimaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penerimaan pengelola anggaran bidang akuntansi manajemen administrasianggaran diploma tiga) bidang manajemen administrasi melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola database pemerintahan teknik informatika manajemen teknik penyusunan laporan bidang surat perintah informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas database pengelola database surat membayar jabatan perintah membayar bidang akuntansi manajemen administrasi teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola gaji informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan bidang gajipengelola pelaporan dan administrasi teknik informatika manajemen teknik penyusunan laporan bidang evaluasi pelaksanaanpbd jabatan kegiatan abpd bidang akuntansi manajemen administrasi teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola penagihan tana informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan bidang dan pengawasan yang relevan dengan tugas jabatan penagihan dan pengawasan bidang akuntansi manajemen administrasi teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola pendapatndapatan pengelola bidang akuntansi manajemen administrasi teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan perbendaharaan dan informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan bidang pelayanan yang relevan dengan tugas jabatan perbendaharaan dan pelayanan pengelola perjalanan d bidang akuntansi manajemen administrasi teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan dinasjalanan dinas bidang akuntansi manajemen administrasi teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola perparkirparkiran pengelola realisasi bidang akuntansi manajemen administrasi teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan laporan penerimaan informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan dibidang realisasi retribusi daerah yang relevan dengan tugas jabatan laporan penerimaan retribusi daerah diploma tiga) bidang akuntansi manajemen pengelola sistem melakukan kegiatan pengelolaan dan administrasi teknik informatika manajemen teknik informasi administrasi penyusunan laporan bidang sistem informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas kependudukan informasi administrasi kependudukan jabatan pengelola sumber bidang akuntansi manajemen administrasi teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan pendapatan aslisumber pendapatan asli daerah diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen melakukan kegiatan pengolah daftar gajiftar gaji diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen melakukan kegiatan pengolah data lapor laporan kas pengolah data laporan diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen melakukan kegiatan keuanglaporan keuangdiploma tiga) bidang teknik informatika manajemen melakukan kegiatan pengolah data teknik informatika administrasi perkantoran manajemen pendokumentasian dan pengolahan perbendaharaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang data perbendaharaan melakukan kegiatan pengolah data diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen pendokumentasian dan pengolahan perencanaan teknik informatika administrasi perkantoran manajemen bidang data perencanaan penganggaran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penganggaran melakukan kegiatan pengolah data sistem diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen pendokumentasian dan pengolahan informasi pelaksanaan teknik informatika administrasi perkantoran manajemen bidang data sistem informasi anggaran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pelaksanaan anggaran penyusun laporan strata satu) diploma empat) bidang ekonomi melakukan kegiatan penyusunan dan keuangan manajemen akuntansi atau bidang lain yang relevan penelaahan data obyek kerja bidang dengan tugas jabatan laporan keuangan melakukan kegiatan verifikasi bidang akuntansi manajemen administrasi verifikator anggaran terhadap dokumen usulan atau revisi perkantoran bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan anggaran melakukan kegiatan verifikasi bidang akuntansi manajemen administrasi perkantoran verifikator keuangan terhadap dokumen usulan pencairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan anggaran strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan analisis dan organisasi lembu analis kelembagaan pemerintahan hukum administrasi negara sosial politik penelaahan dalam rangka penyusunan kelembagaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan rekomendasi bidang kelembagaan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang analis kerjasama lintas penelaahan dalam rangka penyusunan pemerintahan hukum administrasi negara sosial politik sektor rekomendasi bidang kerjasama atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan lintas sektorpemerintahan yang relevan dengan tugas jabatan pemerintahan pengelola data diploma tiga) bidang manajemen sosial dan politik melakukan kegiatan pengelolaan dan kelembagaan kursus administrasi sosiologi pemerintahan atau bidang lain penyusunan laporan bidang data dan pelatihan yang relevan dengan tugas jabatan kelembagaan kursus dan pelatihan diploma tiga) bidang manajemen administrasi melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola informasi keri teknik informatika manajemen teknik informatika atau penyusunan laporan bidang kerjasama bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan informasi kerjasama pengelola pelaksanaan diploma tiga) bidang manajemen sosial dan politik melakukan kegiatan pengelolaan dan (g) pengadministrasi perencanaan dan program sub bagian tenaga kerja, transmigrasi dan badan usaha milik negara badan usaha milik daerah (a) pengelola data (b) menelaah perkembangan bumi (c) pengemudi bagian administrasi sumber daya alam sub bagian pertanian, perkebunan, peternakan dan pangan (a) pengadministrasi umum (b) pengelola data (c) menelaah data sumber daya alam sub bagian kelautan dan perikanan (a) pengelola data (b) analis informasi (c) menelaah data sumber daya alam (d) pengadministrasi sarana dan prasarana sub bagian lingkungan hidup dan kehutanan (a) pengelola data (b) bendahara (c) menelaah data sumber daya alam (d) pengadministrasi keuangan bagian administrasi umum sub bagian tata usaha pimpinan (a) ajudan (b) pengadministrasi umum (c) pengadministrasi perbuatan (d) pengemudi vip sub bagian keuangan dan rumah tangga pimpinan (a) bendahara (b) pengadministrasi keuangan (c) penyusun program, anggaran dan pelaporan (d) pengelola sarana dan prasarana rumah tangga dinas (e) pengolah makanan sub bagian rumah tangga (a) pengadministrasi perencanaan dan program (b) pengadministrasi sarana dan prasarana (c) pengelola gaji (d) prabu kebersihan program administrasi sosiologi pemerintahan atau bidang lain penyusunan laporan bidang kelembagaan dan yang relevan dengan tugas jabatan pelaksanaan program kelembagaan kerjasama dan kerjasama pengelola melakukan kegiatan pengelolaan dan diploma tiga) bidang manajemen sosial dan politik pengembangan penyusunan laporan dibidang administrasi sosiologi pemerintahan atau bidang lain kelembagaan pengembangan kelembagaan yang relevan dengan tugas jabatan masyarakat masyarakat pengelola diploma tiga) bidang manajemen sosial dan politik melakukan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi sosiologi pemerintahan atau bidang lain penyusunan laporan bidang otonomi yang relevan dengan tugas jabatan penyelenggaraan otonomi daerah daerah diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen melakukan kegiatan pengolah data kelima teknik informatikpenyusun bahan proses melakukan kegiatan penyusunan dan strata satu) diploma empat) bidang pengembangan penelaahan data obyek kerja bidang pemerintahan hukum administrasi negara sosial politik kelembagaan dan bahan proses pengembangan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan ketenagaan kelembagaan dan ketenagaan strata satu) diploma empat) bidang statistik melakukan kegiatan analisis dan pel analis data dan manajemen teknik informatika sistem informasi penelaahan dalam rangka penyusunan pelaporan informasi ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas rekomendasi bidang data dan jabatan informasi analis informasi strata satu) bidang statistik manajemen teknik melakukan kegiatan analisis dan informatika sistem informasi ekonomi atau bidang lain yang penelaahan dalam rangka penyusunan relevan dengan tugasjabatan rekomendasi bidang informasi pengelola laporan harta bidang akuntansi manajemen administrasi teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan kekayaan informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan bidang laporan penyelenggara negara yang relevan dengan tugas jabatan harta kekayaan penyelenggara negara pengelola monitoring diploma tiga) bidang akuntansi manajemen melakukan kegiatan pengelolaan dan dan evaluasi, administrasi pemerintahan teknik informatika penyusunan laporan bidang penyelenggaraan manajemen teknik informatika atau bidang lain yang monitoring dan evaluasi, pemerintahan desa relevan dengan tugas jabatan penyelenggaraan pemerintahan desa teknik informatika manajemen teknik informatika melakukan kegiatan pengolah datbidang statistik manajemen teknik informatika melakukan kegiatan pengklasifikasian penyusun laporan kbbi'ak sistem informasi ekonomi atau bidang lain yang relevan dan penelaahan data obyek kerja kebijakan dengan tugas jabatan bidang laporan kebijakanbidang pengawasan manajemen ilmu hukum atau bidang lain yang relevan penelaahan untuk menyimpulkan dan pengawasan dengan tugas jabatan menyusun rekomendasi bidang bidang pengawasan pengelola pelanggaran bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan peraturanpelanggaran peraturan daerah bidang akuntansi manajemen administrasi melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola pengendalian, pemerintahan teknik informatika manajemen teknik penyusunan laporan bidang monitoring dan evaluasi informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas pengendalian atau monitoring dan pembangunan jabatan evaluasi pembangunan pengolah data melakukan kegiatan diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen penyidikan dan pendokumentasian dan pengolahan teknik informatika administrasi perkantoran manajemen barang hasil data bidang penyidikan dan barang atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penindakan hasil penindakan strata satu) diploma empat) bidang akuntansi melakukan kegiatan penyusunan penyusun rencana manajemen hukum administrasi pemerintahan atau bahan dan penelaahan data obyek pengawasan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan kerja bidang rencana pengawasan diploma empat) bidang akuntansi ekonomi melakukan kegiatan analisis dan pelengkap pembangunan kebijakan publik hukum manajemen penelaahan dalam rangka penyusunan analis standar harga ekonomi pemerintahan administrasi atau bidang lain yang rekomendasi kebijakan bidang relevan dengan tugas jabatan standard harga melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang arsitekturjabatan taman strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan penelaahan dan menelaah kebijakan akuntansi manajemen administrasi atau bidang lain yang penyusunan konsep hasil telaah pengadaan barang dan relevan dengan tugas jabatan bidang kebijakan pengadaan barang jasa dan jasa pengadministrasi sta di d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan layanan pengadaan administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian bidang secara elektronik yang relevan dengan tugas jabatan layanan pengadaan secara elektroniksarana sarana dan prasarana yang relevan dengan tugas jabatan dan prasarana pengadministrasi sta di d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan tempat pembuangan administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian bidang tempat akhir yang relevan dengan tugas jabatan pembuangan akhir (bidang manajemen administrasi pemerintahan melakukan kegiatan pengelolaan data pengelola data teknik informatika manajemen teknik informatika atau dan penyusunan laporan bidang partisipasi bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan data partisipasikajian dan informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain dan penyusunan laporan bidang perawatan yang relevan dengan tugas jabatan data pengkajian dan perawatan melakukan kegiatan mengkoordinasikan, diploma tiga) bidang manajemen administrasi atau pengelola gudang perencanaan, dan pembuatan laporan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang pergudangan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola kartu bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik penyusunan laporan bidang kartu pengenal nomor pokok informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain pengenal nomor pokok wajib pajak wajib pajak daerah yang relevan dengan tugas jabatan daerah pengelola layanan bidang teknik mesin manajemen administrasi melakukan kegiatan pengelolaan dan pengadaan secara pemerintahan teknik informatika manajemen teknik penyusunan laporan bidang pengelola pemanfaatan bidang teknik mesin manajemen administrasi melakukan kegiatan pengelolaan dan barang milik pemerintahan teknik informatika manajemen teknik penyusunan laporan bidang daerah informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas pemanfaatan barang milik daerah ad sampah teknik informatika atau bidang lain yang relevan dengan bahan dan penyusunan laporan tugas jabatan penataan bidang persamaan pengelola penataan bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan sarana dan informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan bidang prasarana yang relevan dengan tugas jabatan penataan sarana dan prasarana pengelola sarana dan bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan prasarana informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan bidang kantor yang relevan dengan tugas jabatan sarana dan prasarana kantorkursus dan informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan bidang pelatihan yang relevan dengan tugas jabatan sarana kursus dan pelatihansarana olahraga yang relevan dengan tugas jabatan olahraga pengelola sarana diploma tiga) bidang manajemen administrasi melakukan kegiatan pengelolaan dan prasarana rumah pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas penyusunan laporan bidang melakukan kegiatan pemeriksaan dan sta di diploma dua) diploma tiga) bidang pengemudi pelayanan transportasi yang bersifat yang relevan dengan tugas jabatan kedinasan dengan kendaraan dinas. melakukan kegiatan pemeriksaan dan sta di diploma dua) diploma tiga) bidang pengemudi ambulans pelayanan transportasi yang relevan dengan tugas jabatan menggunakan mobil ambulans melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengemudi mobil sta di diploma dua) diploma tiga) bidang pelayanan transportasi untuk pemadam kebakaran yang relevan dengan tugas jabatan tugas pemadaman kebakaran. melakukan kegiatan pemeriksaan dan sta di diploma dua) diploma tiga) bidangmelakukan kegiatan diploma tiga) bidang gizi atau bidang lain yang pengolah makanan pendokumentasian dan pengolahan relevan dengan tugas jabatan bidang makanan penyusun rencana strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan penyusunan dan kebutuhan manajemen ekonomi atau bidang lain yang relevan penelaahan data obyek kerja logistik dengan tugas jabatan bidang rencana kebutuhan logistik melakukan kegiatan penyusunan dan penyusun rencana strata satu) diploma empat) bidang inn penelaahan data obyek kerja dibidang pengadaan sarana dan manajemen ekonomi atau bidang lain yang relevan rencana pengadaan sarana dan prasarana dengan tugas jabatan prasarana penyusun rencana melakukan kegiatan penyusunan dan strata satu) diploma empat) bidang naa hasil telaahan penelaahan data obyek kerja dibidang manajemen ekonomi atau bidang lain yang relevan usul penghapusan rencana hasil telaahan usul dengan tugas jabatan barang penghapusan barang sta di d bidang administrasi perkantoran atau melakukan kegiatan penataan dan petugas penggandaan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penggandaan dokumen sta di diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan penyiapan prabu kebersihan yang relevan dengan tugas jabatan peralatan dan menjaga kebersihan melakukan kegiatan pengelola bahan pranata barang dan bidang manajemen administrasi pemerintahan atau dan penyusunan laporan pengadaan jasa bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan barang atau jasa sta di d bidang yang dibutuhkan atau bidang lain melakukan rencana pemeliharaan dan pranata taman yang relevan dengan tugas jabatan pengolahan lahan pertamanan merancang dan melakukan pelayanan pranata taman makam bidang manajemen administrasi pemerintahan atau terhadap administrasi penyelengaraan pahlawan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan taman makam pahlawan melakukan kegiatan pemasangan, teknisi listrik dan sta di diploma dua) diploma tiga) bidang perbaikan dan pengecekan serta jaringan listrik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pemeliharaan listrik dan jaringan sta di diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan pemasangan, teknisi peralatan dan mesi mesin listrik atau bidang lain yang relevan dengan tugas perbaikan dan pengecekan serta mesin jabatan pemeliharaan peralatan dan mesin teknisi peralatan, sta di diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan pemasangan, listrik dan mesin listrik atau bidang lain yang relevan dengan tugas perbaikan dan pengecekan serta elektronika jabatan pemeliharaan peralatan, listrik dan elektronika melakukan pengecekan jadwal, diploma tiga) bidang administrasi atau bidang lain tata usaha ajudanelakukan kegiatan analisis dan manajemen ekonomi pemerintahan administrasi kebijakan penelaahan dalam rangka penyusunan analis layanan umum aan publik hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas rekomendasi kebijakan bidang jabatan layanan umumrizinan pendokumentasian bahan perizinan yang relevan dengan tugas jabatan sta di dperbuatan pendokumentasian surat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan sta di bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan pengadministrasi administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian bahan program program dan kerjasama yang relevan dengan tugas jabatan dan kerjasamarisalah pendokumentasian bahan risalah yang relevan dengan tugas jabatan pengadministrasi sta di d diploma tiga) bidang manajemen melakukan kegiatan pencatatan dan umum perkantoran administrasi perkantoran tata perkantoran pendokumentasian bahan dan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dokumen umum pengelola data d 3bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan administrasi dan informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan bidang data verifikasi yang relevan dengan tugas jabatan administrasi dan verifikasi bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola surat informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan bidang suratpersidangsidangan bidang teknik informatika manajemen teknik pengolah data melakukan kegiatan penginputan dan informatika administrasi perkantoran manajemen atau pelayanan pengolahan bidang data pelayananmelakukan kegiatan penyiapan prabu bakti perkantoran atau bidang lain yang relevan peralatan dan penyajian kebutuhan dengan tugas jabatan untuk pelaksanaan kegiatan kantor sta di diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan pengaturan pranata jamuan gizi pariwisata tata boga atau bidang lain yang relevan penyajian jamuan dan pemeliharaan dengan tugas jabatan peralatan atau perlengkapan makan sek bidang sekretaris administrasi tata perkantoran atau melakukan kegiatan penyiapan bahan sekretaris bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dan pengaturan jadwal pimpinan tata analis hubungan antar strata satu) diploma empat) bidang kebijakan melakukan kegiatan analisis dan laksana lembaga publik hukum manajemen ekonomi pemerintahjabatan hubungan antar lembaga melakukan kegiatan yang meliputi sarjana s1) diploma bidang manajemen pengumpulan, pengklasifikasian dan analis organisasi dan ekonomi administrasi psikologi atau bidang lain penelaahan untuk menyimpulkan dan tatalaksana yang relevan dengan tugas jabatan naa menyusun rekomendasi bidang tata laksana diploma tiga) bidang kebijakan publik manajemen melakukan kegiatan pengelolaan pengelola dokumen berisi ekonomi pemerintahan administrasi atau bidang lain dokumen dan penyusunan laporan perizinan yang relevan dengan tugas jabatan perizinan diploma tiga) bidang kebijakan publik manajemen melakukan kegiatan pengelolaan pengelola layanan 'onal ekonomi pemerintahan administrasi atau bidang lain bahan dan penyusunan laporan operasional yang relevan dengan tugas jabatan layanan operasional strata satu) diploma empat) bidang akuntansi penyusun norma, melakukan kegiatan penyusunan dan ekonomi pembangunan kebijakan publik hukum standar, prosedur penelaahan bahan norma, standar, manajemen ekonomi pemerintahan administrasi atau dan kriteria prosedur dan kriteria bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan administrasi pengelola sistem melakukan kegiatan pengelolaan dan kependudukan bidang pemerintahan manajemen kebijakan publik atau tan informasi penyusunan laporan bidang dan pencatatan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan sipil kependudukan sistem informasi kependudukan ipi analis bina kehidupan bidang syariah dakwah komunikasi dan melakukan kegiatan analisis dan (e) penyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana (?) pranata jamuan bagian hukum dan ham sub bagian pembinaan hukum dan perundang undangan (a) pengadministrasi umum (b) pengadministrasi sarana prasarana (c) pengadministrasi data peraturan perundang undangan (d) pengelola peraturan perundang undangan (e) analis peraturan perundang undangan dan rancangan peraturan perundang undangan sub bagian bantuan hukum dan ham (a) pengelola bantuan hukum (b) penyusun bahan bantuan hukum (c) pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara (d) pengemudi sub bagian pengkajian dan dokumen hukumadministrasi data penyajian dan publikasi pengelola informasi produk hukum (g) pengelola pengkajian dan penelaahan hukum (h) penyusun bahan penyuluhan hukum bagian organisasi dan tata laksana sub bagian kinerja (a) analis laporan akuntabilitas kinerja (b) pengolah data dan informasi penilaian (c) analis kinerja (d) pengadministrasi perencanaan dan program (e) penyusun program, anggaran dan pelaporan sub bagian kelembagaan (a) analis kelembagaan (b) pengolah data kelembagaan (c) analis jabatan (d) analis kompetensi (e) penyusun bahan proses pengembangan kelembagaan dan ketenagaan sub bagian tatalaksana dan kepegawaian agama penyiaran islam sosial dan politik sosiologi atau bidang penelaahan dalam rangka penyusunan lain yang relevan dengan tugas jabatan rekomendasi kebijakan bidang bina kehidupan agama melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang filsafat analis kehidupan penelaahan dalam rangka penyusunan islam sosial dan politik sosiologi atau bidang lain yang agama rekomendasi kebijakan bidang relevan dengan tugas jabatan kehidupan agama melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang teknik analis pelayanan dan penelaahan dalam rangka penyusunan pertambangan teknik geologi teknik kimia teknik bimbingan usaha panas rekomendasi kebijakan bidang fisika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bumi pelayanan dan bimbingan usaha panas bumi sta di diploma dua) diploma tiga) bidang pemandu kerukunan melakukan kegiatan pembinaan syariah dakwah komunikasi dan penyiaran islam atau umat beragama kerukunan umat beragama bidang lainkegiatan hari informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan kegiatan hari besar keagamaan yang relevan dengan tugas jabatan besar keagamaan strata satu) diploma empat) bidang ilmu melakukan kegiatan penerimaan, penyusun bahan hukum syariah filsafat islam manajemen ilmu pengumpulan, pengklasifikasian dan pembinaan pemerintahan ekonomi sosial dan politik atau bidang lain penelaahan data objek kerja bidang yang relevan dengan tugas jabatan bahan pembinaan menelaah bahan kajian d bidang geologi geodesi atau bidang lain yang melakukan kegiatan penelaahan sumber daya bencana alam relevan dengan tugas jabatan bahan kajian bidang bencana alam mineral menelaah data sumber diploma empat) bidang geologi geodesi atau melakukan kegiatan penelaahan data daya alam bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang data sumber daya alam melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola pemanfaatan diploma tiga) bidang teknik elektro teknik penyusunan laporan bidang energi dan penyediaan elektronika teknik tenaga elektrik atau bidang lain yang pemanfaatan energi dan penyediaan listrik perdesaan relevan dengan tugas jabatan listrik perdesaan melakukan kegiatan penilaian penilai pelayanan strata satu) diploma empat) bidang meteorologi pelayanan dan penyusunan laporan kemetrologian atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penilaian bidang kemetrologian melakukan kegiatan analisis dan analis permasalahan penelaahan dalam rangka penyusunan hukum dan ham strata satu) hukum hukum rekomendasi bidang permasalahan hukum melakukan kegiatan analisis dan analis produk hukum strata satu) hukum penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi bidang produk hukum melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang hukum analis tuntutan ganti penelaahan dalam rangka penyusunan administrasi pemerintahan atau bidang lain yang relevan rugi rekomendasi bidang tuntutan ganti dengan tugas jabatan rugi penyusun bahan strata satu)melakukan kegiatan penyusunan dan penyusun bahan strata satu) hukum penelaahan data obyek kerja penyuluhan hukum bidang bahan penyuluhan hukum melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang hukum sosial penelaahan dalam rangka penyusunan keamanan analis partai politik dan politik politik ketahanan nasional pemerintahan atau rekomendasi kebijakan bidang bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan partai politik melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang hukum sosial analis politik dalam penelaahan dalam rangka penyusunan dan politik politik ketahanan nasional pemerintahan atau negeri rekomendasi kebijakan bidang bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan politik dalam negeri d bidang ketahanan nasional atau bidang lain yang melakukan kegiatan pemeriksaan pemeriksa intelijen relevan dengan tugas jabatan bidang intelijentelijen teknik informatika administrasi perkantoran manajemen pendokumentasian data dibidang atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan intelijen sta di d d bidang yang dibutuhkan atau bidang lain melakukan kegiatan pengamanan dan petugas keamanan yang relevan dengan tugas jabatan penertiban diploma tiga) bidang sosial dan politik melakukan kegiatan verifikasi, verifikator partai politik politik ketahanan nasional pemerintahan atau bidang lain pemeriksaan kelengkapan dan peserta pemilu yang relevan dengan tugas jabatan penyusunan laporan hasil verifikasi melakukan kegiatan yang meliputi sarjana s1) diploma bidang kearsipan atau bidang lain persiapan penyuluhan, pelaksanaan kearsipan penyuluh kearsipan yang relevan dengan tugas jabatan penyuluhan, evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan melakukan kegiatan pengolahan, diploma tiga) bidang kearsipan atau bidang lain yang pranata kearsipan pelayanan dan evaluasi hasil kerja relevan dengan tugas jabatan bidang kearsipan melakukan kegiatan pengolahan pranata laboratorium diploma tiga) bidang kearsipan atau bidang lain yang bahan, pelayanan dan evaluasi hasil kearsipan relevan dengan tugas jabatan kerja bidang laboratorium kearsipan melakukan kegiatan pengolahan, pranata reproduksi diploma tiga) bidang kearsipan atau bidang lain yang nan pelayanan dan evaluasi hasil kerja arsip relevan dengan tugas jabatan bidang reproduksi kearsipan melakukan kegiatan pengolahan, pranata restorasi diploma tiga) bidang kearsipan atau bidang lain yang nan pelayanan, evaluasi bidang restorasi kearsipan relevan dengan tugas jabatan arsip melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang kajian analis kesenian dan penelaahan dalam rangka penyusunan kebudayaan budaya religi dan budaya atau bidang lain yang relevan budaya daerah rekomendasi kebijakan bidang dengan tugas jabatan kesenian dan budaya daerah analis pelestarian cagar strata satu) diploma empat) bidang kajian melakukan kegiatan analisis dan budaya dan budaya religi dan budaya atau bidang lain yang relevan penelaahan dalam rangka penyusunan permusuhan dengan tugas jabatan rekomendasi kebijakan dibidang pelestarian cagar budaya permusuhan melakukan kegiatan analisis dan analis pemberdayaan strata satu) diploma empat) bidang kajian penelaahan dalam rangka penyusunan lembaga kepercayaan budaya religi dan budaya atau bidang lain yang relevan rekomendasi kebijakan bidang tuhan yang maha esa dengan tugas jabatan pemberdayaan lembaga kepercayaan dan tradisi tuhan yang maha esa dan tradisi melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang kajidengan tugas jabatan budaya melakukan kegiatan penyusunan dan strata satu) diploma empat) bidang kajidengan tugas jabatan kebudayaan melakukan kegiatan yang meliputi juru pelestari sta di dii diri bidang ilmu yang relevan dengan tugas penyiapan, pemeriksaan dan cagar budaya jabatan pemeliharaan bidang cagar budaya melakukan kegiatan pengawasan, strata satu) diploma empat) bidang kajiandengan tugas jabatan perbaikan bahan pustaka kurator koleksi strata satu) diploma empat) bidang kajian melakukan kegiatan perawatan, museum budaya religi dan budaya atau bidang lain yang relevan pengawetan dan penelitian terhadap dengan tugas jabatan koleksi museum sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan pemeriksaan dan pemelihara koleksi dan bahasa sastra atau bidang lain yang relevan dengan tugas pemeliharaan bidang koleksi dan museum jabatan museum pengadministrasi sta di d d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan kesenian dan budaya administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian bahan bidang daerah yang relevan dengan tugas jabatan kesenian dan budaya daerah melakukan kegiatan pengelolaan pengelola bantuan bidang kajian budaya religi dan budaya atau bidang lain bahan dan penyusunan laporan kebudayaan yang relevan dengan tugas jabatan bidang bantuan kebudayaarkeologiarkeologi pengelola data cagar bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik melakukan kegiatan pengelolaan data budaya dan koleksi informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain dan penyusunan laporan bidang museum yang relevan dengan tugas jabatan cagar budaya dan koleksi museuminformatika manajemen teknik informatika atau bidang lain dan penyusunan laporan bidang kekayaan budaya yang relevan dengan tugas jabatan kekayaan budaykomunitas adat informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain dan penyusunan laporan bidang aman tareningkatan pemerintahan teknik informatika manajemen teknik program peningkatan dan penyusunan kompetensi sdm informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas laporan bidang kompetensi sdm kebudayaan jabatan kebudayaan melakukan kegiatan pengelolaan yang minimal diploma iii bidang manajemen administrasi ilmu meliputi penyiapan bahan, koordinasi pengelola data seni pemerintahan teknik informatika manajemen teknik aan dan penyusunan laporan bidang pertunjukan tradisional informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas dat ata seni jabatan pertunjukan tradisionalupacara angupacara adatwarisan ang informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain dan penyusunan laporan bidang budaya yang relevan dengan tugas jabatan warisan budaya melakukan kegiatan persiapan penyuluh pelestarian strata satu) diploma empat) bidang kajian penyuluhan pelaksanaan penyuluhan, nilai budaya dan budaya religi dan budaya atau bidang lain yang relevan nana evaluasi dan pelaporan bidang tradisi dengan tugas jabatan pelestarian nilai budaya dan tradisi strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan penyusunan dan penyusun informasi arkeologi arkeologi kajian budaya religi dan budaya atau bidang lain penelaahan informasi bidang arkeologi yang relevan dengan tugas jabatan arkeologikomunitas adat dengan tugas jabatan bidang komunitas adatupacara adat dengan tugas jabatan bidang upacara adat strata satu) diploma empat) bidang perikanan melakukan kegiatan analisis dan kelautan dan beri analis benih atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penelaahan dalam rangka penyusunan perikanan rekomendasi kebijakan bidang benih melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang perikanan analis budidaya penelaahan dalam rangka penyusunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan aan perikanan rekomendasi kebijakan bidang budidaya perikanan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang perikanan analis pembangunan penelaahan dalam rangka penyusunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pelabuhan perikanan rekomendasi kebijakan bidang pembangunan pelabuhan perikanan melakukan kegiatan analisis dan analis pengujian strata satu) diploma empat) bidang penelaahan dalam rangka penyusunan kelaikan kapal perikanan mesin atau bidang lain yang relevan dengan tugas rekomendasi kebijakan bidang perikanan jabatan pengujian kelaikan kapal perikanan pengelola jasa diploma tiga) bidang perikanan atau bidang lain yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pangkalan relevan dengan tugas jabatan penyusunan laporan bidang jasa pena tan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola pengawasan diploma tiga) bidang perikanan atau bidang lain yangmelakukan kegiatan pengelolaan dan diploma tiga) bidang manajemen perikanan atau bidang tan pengembangan dan penyusunan laporan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pembinaan usaha pengembangan dan pembinaan usaha penyusun rencana melakukan kegiatan penyusunan dan bahan teknis strata satu) diploma empat) bidang perikanan penelaahan rencana teknis bidang kesehatan ikan dan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan kesehatan ikan dan lingkungan. lingkungan penyusun rencana strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan penyusunan dan bahan teknis prasarana manajemen perikanan atau bidang lain yang relevan penelaahan rencana bahan teknis dan sarana budidaya dengan tugas jabatan bidang prasarana dan sarana budidaya melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang kepemudaannaa olahraga rekomendasi kebijakan bidang yang relevan dengan tugas jabatan keolahragaan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidangyang relevan dengan tugas jabatan kepemudaan penyuluh olah raga strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan persiapan keolahragaan kepelatihan dan olahraga atau bidang lain penyuluhan pelaksanaan penyuluhan, yang relevan dengan tugas jabatan evaluasi dan pelaporan bidang olahraga strata satu) diploma empat) bidang kesehatan melakukan kegiatan analisis dan kesehatan analis gizigizimelakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang kesehatan analis kesehatan ibu penelaahan dalam rangka penyusunan masyarakat kebijakan kesehatan atau bidang lain yang dan anak rekomendasi kebijakan bidang relevan dengan tugas jabatan kesehatan ibu dan anak strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan analisis dan keselamatan dan kesehatan kerja kesehatkerja strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan analisis dan analis obat dan keselamatan dan kesehatan kerja kesehatan penelaahan dalam rangka penyusunan makanan masyarakat kebijakan kesehatan atau bidang lain yang rekomendasi kebijakan bidang obat relevan dengan tugas jabatan dan makanan analis penanggulangan strata satu) diploma empat) bidang kesehatan melakukan kegiatan analisis dan (a) pengadministrasi umum (b) pengadministrasi kepegawaian (c) pengemudi (d) analis organisasi dan tatalaksana (e) penyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengelola sistem informasi manajemen kepegawaian (g) pengadministrasi sarana dan prasarana (h) bendahara pengadministrasi keuangan (() pengelola data dan informasi perpajakan ii. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah bagian keuangan dan kepegawaian sub bagian kepegawaian (a) pengadministrasi kepegawaian sub bagian keuangan (a) bendahara (b) pengadministrasi keuangan (c) pengaministrasi sarana dan prasarana (d) pengelola gajiagian persidangan, per undang undangan dan pengawasan sub bagian dokumentasi hukum dan per undang undangan (a) analis produk hukum (b) pengadministrasi data peraturan per undang undangan (c) pengadministrasi hukum sub bagian pengawasan (a) analis bidang pengawasan sub bagian persidangan dan risalah (a) pengelola persidangan (b) pengadministrasi risalah bagian umum sub bagian humas dan protokol (a) penyusun bahan informasi dan publikasi (b) petugas protokol (c) pranata acara (d) pranata fotografi krisis kesehatanenanggulangan krisis kesehatanpenyakit menular sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang yang melakukan kegiatan penerimaan, binatu rumah sakit relevan dengan tugas jabatan pemisahan dan pencucian linen kotor inspektur sarana dan strata satu) diploma empat) bidang kesehatan melakukan pemeriksaan terkait prasarana fasilitas masyarakat kebijakan kesehatan atau bidang lain yang kelayakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan relevan dengan tugas jabatan fasilitas pelayanan kesehatan melakukan kegiatan pemeriksaan dan strata satu) diploma empat) bidang kesehatan pemeriksa perempuan penelaahan dalam rangka masyarakat kebijakan kesehatan atau bidang lain yang dan anak penyusunan rekomendasi bidang relevan dengan tugas jabatanmeriksa sanitasi masyarakat kebijakananitasi menelaah sistem melakukan kegiatan penelaahan dan strata satu) diploma empat) bidang analis akreditasi lembaga evaluasi serta penyusunan laporan medis atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan inspeksi dan bidang sistem akreditasi lembaga laboratorium medik inspeksi dan laboratorium medik sta di d d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan pengadministrasi tang administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian bidang gudang gudang farmasi yang relevan dengan tugas jabatan farmasi pengadministrasi sta di diploma tiga) bidang manajemen melakukan kegiatan pencatatan dan rekam medis dan perkantoran administrasi perkantoran tata perkantoran pengadministrasian bidang rekam informasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan medis dan informasi pengawas monitoring strata satu) diploma empat) bidang kesehatan melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi imunisasi masyarakat kebijakan kesehatan atau bidang lain yang dibidang monitoring dan evaluasi puskesmas relevan dengan tugas jabatan imunisasi puskesmas melakukan kegiatan pengelolaan dan diploma tiga) bidang kebidanan atau bidang lain yang pengelola kebidanan penyusunan laporan bidang relevan dengan tugas jabatan kebidanan melakukan kegiatan pengelolaan dan diploma tiga) bidang farmasi atau bidang lain yang pengelola kefarmasian penyusunan laporan dibidang relevan dengan tugas jabatan kefarmasian melakukan kegiatan pengelolaan dan diploma tiga) bidang keperawatan atau bidang lain yang pengelola keperawatan penyusunan laporan bidang relevan dengan tugas jabatan keperawatan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola obat dan alat diploma tiga) bidang administrasi rumah sakit atau penyusunan laporan bidang obat aldiploma tiga) bidang administrasi rumah sakit atau melakukan kegiatan pengelolaan dan kesehatan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyusunan laporan bidang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola pelayanan diploma tiga) bidang administrasi rumah sakit atau penyusunan laporan bidang penunjang diagnostik bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pelayanan penunjang diagnostik dan dan logistik logistikbersumber pemberantasan penyakit bersumber tugas jabatan binatang binatangmenular pemberantasan penyakit menular tugas jabatan langsung langsung diploma tiga) bidang epidemiologi kesehatan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola pengamatan ran masyarakat kebijakan kesehatan atau bidang lain yang penyusunan laporan bidang penyakit dan imunisasi relevan dengan tugas jabatan pengamatan penyakit dan imunisasi melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola penggerak diploma tiga) bidang kesehatan masyarakat tan penyusunan laporan bidang peran serta masyarakat kebijakan kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan penggerak peran serta masyarakat bidang kesehatan tugas jabatan bidang kesehatan diploma tiga) bidang kesehatan masyarakat melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola penyakit kebijakan kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan penyusunan laporan bidang tidak menular tugas jabatan penyakit tidak menular melakukan kegiatan pengelolaan dan bidang manajemen farmasi akuntansi atau bidang lain pengelola poliklinik penyusunan laporan bidang yang relevan dengan tugas jabatan poliklinik diploma tiga) bidang kesehatan masyarakat melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola program gizi kebijakan kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan penyusunan laporan bidang tugas jabatan program giziimunisasi tugas jabatan program imunisasi pengelola program melakukan kegiatan pengelolaan dan diploma tiga) bidang kesehatan masyarakat jaminan penyusunan laporan bidang kebijakan kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan pemeliharaan program jaminan pemeliharaan tugas jabatan kesehatan kesehatankesehatan keluarga tugas jabatan program kesehatan keluarga diploma tiga) bidang kesehatan masyarakat melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola rujukan kesehatan kebijakan kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan penyusunan laporan bidang rujukan kesehatan tugas jabatan kesehpendokumentasian bidang data kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pembayaran jaminan kesehatan penguji hiperkes strata satu) diploma empat) bidang kesehatan melakukan kegiatan pengujian, masyarakat kebijakan kesehatan atau bidang lain yang pemeliharaan data dan penyusunan relevan dengan tugas jabatan laporan bidang hiperkes melakukan kegiatan persiapan penyuluh kesehatan sarjana s1) diploma bidang kesehatan penyuluhan pelaksanaan penyuluhan, dan pencegahan masyarakat kebijakan kesehatan atau bidang lain yang evaluasi dan pelaporan dibidang penyakit relevan dengan tugas jabatan kesehatan dan pencegahan hiv aids, ims dan bahaya nafa strata satu) diploma empat) bidang kesehatan melakukan kegiatan penyuluhan, penyuluh obat dan mak masyarakat kebijakan kesehatan atau bidang lain yang evaluasi dan penyusunan laporan makanan relevan dengan tugas jabatan bidang obat dan makanan melakukan kegiatan pembersihan, petugas pemasaran sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang yang penyimpanan, pengeluaran dan jenazah relevan dengan tugas jabatan sterilisasi jenazah sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang yang melakukan kegiatan penyiapan bahan prabu laboratorium relevan dengan tugas jabatan bidang laboratorium ketenteraman, melakukan kegiatan analisis dan ketertiban analis forum strata satu) diploma empat) bidang sosial dan penelaahan dalam rangka penyusunan umum, dan kewaspadaan dini politik sosiologi kebijakan publik psikologi masyarakat atau rekomendasi kebijakan bidang perlindungan masyarakat bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan forum kewaspadaan dini masyarakat masyarakat strata satu) diploma empat) bidang sosial dan melakukan kegiatan analisis dan analis kebakaran politik sosiologi kebijakan publik psikologi masyarakat atau penelaahmelakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang sosialatau rekomendasi kebijakan bidang bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan kemasyarakatan strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan analisis dan analis pemberdayaan pemerintahan sosial dan politik sosiologi kebijakan publik penelaahan dalam rangka penyusunan masyarakat psikologi masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan rekomendasi kebijakan bidang tugas jabatan pemberdayaan masyarakat melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang kesehatan analis pola konsumsi penelaahan dalam rangka penyusunan masyarakat kebijakan kesehatan atau bidang lain yang pangan masyarakat rekomendasi kebijakan bidang pola relevan dengan tugas jabatan konsumsi pangan masyarakat strata satu) diploma empat) bidang teknik melakukan kegiatan analisis dan analis sar panas bumi teknik geologi psikologi umum psikologi penelaahan bencana dalam rangka analismelakukan kegiatan analisis dan manajemen manajemen teknik informatika sistem penelaahan wawasan kebangsaan analis wawasan informasi teknologi informasi sosial dan politik dalam rangka penyusunan kebangsaan kriminologi ketahanan nasional hubungan internasional rekomendasi kebijakan bidang kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas pertahanan jabatan diploma tiga) bidang administrasi pemerintah melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola keamanan tan sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas penyusunan laporan bidang dan ketertiban jabatan keamanan dan ketertiban melakukan kegiatan pengelolaan dan bidang administrasi pemerintah sosiologi atau bidang pengelola ketertiban penyusunan laporan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan ketertiban pengolah bahan diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen melakukan kegiatan pengolahan rencana teknik informatika administrasi perkantoran manajemen bahan bidang rencana penanggulangan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penanggulangan bencana bencana melakukan kegiatan penyuluhan, diploma empat) bidang sosial sosiologi atau ana penyuluh bencana evaluasi dan pelaporan bidang bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bencana komunikasi dan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang informasi penelaahan dalam rangka penyusunan analis berita komunikasi kebijakan publik pemerintahan sosial dan teknologi rekomendasi kebijakan bidang politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan komputer berita melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang analis konten media penelaahan dalam rangka penyusunan komunikasi jurnalistik sosial dan politik atau bidang lain sosial rekomendasi kebijakan bidang yang relevan dengan tugas jabatan konten media sosial juru informasi dan sta di dii din bidang informatika atau bidang lain yang melakukan kegiatan yang komunikasi relevan dengan tugas jabatan meliputi penyiapan, pemeriksaan dan pemeliharaan informasi dan komunikasi diploma tiga) bidang grafika manajemen teknik melakukan kegiatan penyiapan, operator komputer grafis informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain pemeriksaan dan pengoperasian grafis yang relevan dengan tugas jabatan aplikasi grafis pada komputer diploma tiga) bidang manajemen teknik informatika melakukan kegiatan penyiapan, operator pengembangan inter manajemen teknik informatika telekomunikasi atau bidang pemeriksaan dan pengoperasian sarana iptv lain yang relevan dengan tugas jabatan pengembangan sarana iptek diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen melakukan kegiatan pengoperasian operator radio teknik informatika telekomunikasi atau bidang lain yang peralatan audio atau soundsystem dan relevan dengan tugas jabatan pemeliharaan jaringan komputer radio melakukan kegiatan yang meliputi minimal diploma iii bidang teknik informatika operator transmisi penyiapan, pemeriksaan kelengkapan manajemen teknik informatika telekomunikasi atau bidang sandi dan pengoperasian serta pemeriksaan lain yang relevan dengan tugas jabatan peralatan transisi sandibasedatabase melakukan kegiatan pengelolaan yang minimal diploma iii bidang teknik informatika pengelola keamanan meliputi penyiapan bahan, koordinasi manajemen teknik informatika telekomunikasi sistem informasi dan penyusunan laporan bidang atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan keamanan sistem informasi pengelola dan radio diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen melakukan kegiatan pengelolaan dan teknik informatika telekomunikasi atau bidang lain yang penyusunan laporan bidang dan relevan dengan tugas jabatan radioformatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas pendokumentasian serta penginputan jabatan data melakukan kegiatan analisis dan koperasi, usaha strata satu) diploma empat) bidang manajemen penelaahan dalam rangka penyusunan kecil, dan analis koperasi akuntansi ekonomi pembangunan administrasi atau rekomendasi kebijakan bidang menengah bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan koperasi melakukan kegiatan fasilitasi, strata satu) diploma empat) bidang manajemen fasilitator pengolahan, dan kompilasi data atau akuntansi ekonomi pembangunan administrasi atau keira usahakan bahan untuk dijadikan informasi bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang kewirausahaan melakukan kegiatan fasilitasi, bidang manajemen akuntansi ekonomi tan pengolahan dan kompilasi data atau fasilitator promosi pembangunan administrasi atau bidang lain yang relevan bahan untuk dijadikan informasi dengan tugas jabatan bidang promosi menelaah diploma empat) bidang manajemen akuntansi melakukan kegiatan penelaahan pengembangan usaha ekonomi pembangunan administrasi atau bidang lain yang bahan bidang pengembangan usahagadministrasi izin usah manajemen perkantoran administrasi perkantoran tata pendokumentasian dalam rangka saha perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas penyusunan rekomendasi bidang aandalam rangka sarana perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas penyusunan rekomendasi bidang pengembangan usaha informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan bidang data kreativitas dan inovasi yang relevan dengan tugas jabatan kreativitas dan inovasi bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola kebijakan informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penyusunan laporan kelembagaan kelembagaan koperasi yang relevan dengan tugas jabatan koperasi bidang koperasi pengelola permodalan melakukan kegiatan pengelolaan dan bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik tan koperasi dan usaha penyusunan laporan bidang informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain kecil, mikro dan permodalan koperasi dan usaha kecil, yang relevan dengan tugas jabatan menengah mikro dan menengah d diploma empat) bidang manajemen melakukan kegiatan penyuluhan, penyuluh usaha administrasi pemerintahan teknik informatika manajemen evaluasi dan penyusunan laporan mandiri dan teknologi teknik informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas bidang usaha mandiri dan teknologi epat guna jabatan tepat guna penyusun rencana d bidang manajemen administrasi pemerintahan melakukan kegiatan penyusunan pelayanan usaha ptn teknik informatika manajemen teknik informatika atau bahan rencana bidang pelayanan mikro, kecil, dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan usaha mikro, kecil, dan menengah menengah (e) penata peliputan sub bagian rumah tangga dan perjalanan dinas (a) pengelola perjalan dinas (b) prabu kebersihan (c) pranata jamuan (d) pranata taman sub bagian tata usaha (a) pengadministrasi umum (b) pengelola surat (c) pengemudi (d) ajudan ii. inspektorat daerah sekretariat sub bagian program, evaluasi dan pelaporan (a) pengabendahara (c) pengadministrasi keuanganpembantu wilayah (a) pengelola data pembantu wilayah (a) pengelola data pembantu wilayah iii (a) pengelola data pembantu wilayah (a) pengelola data iv. satuan polisi pamong prajapenyusun rencana bidang manajemen administrasi pemerintahan melakukan kegiatan penyusunan sarana teknik informatika manajemen teknik informatika atau bahan rencana bidang rencana pengembangan usaha bidang lain yang relevan dengan tugaspranata koperasi informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain bahan bidang koperasi yang relevan dengan tugas jabatan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang teknik lingkungan analis adaptasi dampak penelaahan dalam rangka penyusunan lingkungan kesehatan lingkungan atau bidang lain yang hidup perubahan iklim rekomendasi kebijakan bidang relevan dengan tugas jabatan adaptasi dampak perubahan iklim melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang teknik analis konservasi air penelaahan dalam rangka penyusunan lingkungan kesehatan lingkungan atau bidang lain yang dan lingkungan hidup rekomendasi kebijakan bidang relevan dengan tugas jabatan konservasi air dlingkungan penelaahan dalam rangka penyusunan lingkungan kesehatan lingkungan atau bidang lain yang hidup rekomendasi kebijakan bidang relevan dengan tugas jabatpengamanan penelaahan dalam rangka penyusunan lingkungan kesehatan lingkungan atau bidang lain yang lingkungan rekomendasi kebijakan bidang relevan dengan tugas jabatan pengamanan lingkungan analis sistem mutu dan strata satu) diploma empat) bidang teknik melakukan kegiatan analisis dan lingkungan lingkungan kesehatan lingkungsistem mutu dan lingkungan menelaah dampak d 4bidang teknik lingkungan kesehatan lingkungan melakukan kegiatan penelaahan lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bahan bidang dampak lingkungan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola dokumen diploma tiga) bidang teknik lingkungan kesehatan penyusunan laporan bidang mengenai analisis lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas dokumen mengenai analisis mengenai dampak lingkungan jabatangelola informasi lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas penyusunan laporan bidang lingkungan jabatan informasi lingkungan pengelola pemeliharaan melakukan kegiatan pengelolaan dan diploma tiga) bidang teknik lingkungan kesehatan konservasi lingkungan penyusunan laporan bidang lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan kawasan pemeliharaan konservasi lingkungan jabatan konservasi dan kawasan konservasi pengawas keselamatan strata satu) diploma empat) bidang teknik melakukan kegiatan pengawasan dan kesehatan kerja lingkungan kesehatan lingkungan atau bidang lain yang bidang keselamatan dan kesehatan dan perlindungan relevan dengan tugas jabatan kerja dan perlindungan lingkungan lingkungan d bidang manajemen administrasi pemerintahan melakukan kegiatan penyuluhan, penyuluh koperasi teknik informatika manajemen teknik informatika atau evaluasi dan penyusunan laporan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang koperasi strata satu) diploma empat) bidang teknik melakukan kegiatan penyuluhan, penyuluh lingkungan hid lingkungan kesehatan lingkungan atau bidang lain yang evaluasi dan penyusunan laporan hidup relevan dengan tugas jabatan bidang lingkungan hidup melakukan kegiatan analisis dan moneter dan strata satu) diploma empat) bidang analis ketahanan penelaahan ketahanan ekonomi dalam fiskal akuntansi manajemen ekonomi pembangunan atau bidang ekonomi rangka penyusunan rekomendasi nasional lain yang relevan dengan tugas jabatan kebijakan bidang keuangan d bidang akuntansi manajemen ekonomi menelaah perkembangan melakukan penelaahan perkembangan pembangunan administrasi atau bidang lain yang relevan bumi bumi bidang keuangrhitungan manajemen perkantoran administrasi perkantoran tata pendokumentasian nota perhitungan pajak dan retribusi perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas pajak dan retribusi daerah dibidang daerah jabatan keuangan sta di d d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan pengadministrasi pajak administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian pajak bidang yang relevan dengan tugas jabatan keuangan bidang manajemen administrasi pemerintahan melakukan kegiatan pengelolaan data pengelola data dan teknik informatika manajemen teknik informatika atau bidang dan dokumen perpajakan bidang dokumen perpajakan lain yang relevan dengan tugas jabatan keuangan bidang teknik informatika manajemen teknik melakukan kegiatan pengolahan data pengolah data dan informatika administrasi perkantoran manajemen atau dan informasi penilaian bidang informasi penilaian bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan keuangan pengelola data dan bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik melakukan kegiatan pengelolaan data informasi informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain dan informasi perpajakan bidang perpajakan yang relevan dengan tugas jabatankebijakan teknik informatika administrasi perkantoran manajemen kebijakan pembiayaan daerah pembiayaan daerah atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang keuangan pengolah data laporan diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen melakukan kegiatan pengolahan data keuangan transfer teknik informatika administrasi perkantoran manajemen laporan keuangan transfer daerah daerah atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang keuangan bidang teknik informatika manajemen teknik pengolah data laporan melakukan kegiatan pengolahan data informatika administrasi perkantoran manajemen bidang tana penilaian laporan penilaianmonitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan anggaran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan anggaran bidang keuangan bidang teknik informatika manajemen teknik pengolah data melakukan kegiatan pengolahan data informatika administrasi perkantoran manajemen atau nan pemeriksaan pajak pemeriksaan pajak bidang keuangndataan, pemetaan, teknik informatika administrasi perkantoran manajemen pendataan, pemetaan, dan penilaian dan penilaian atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidangpenerimaan dan teknik informatika administrasi perkantoran manajemen bidang data penerimaan dan pengembalian atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengembalian melakukan kegiatan verifikasi bidang akuntansi manajemen administrasi atau bidang verifikator pajak kesesuaian dokumen pajak bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan keuangan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang teknik penelaahan data sertifikasi industri analis data sertifikasi pangan industri atau bidang lain yang relevan dengan tugas pangan dalam rangka penyusunan industri pangan jabatan rekomendasi kebijakan bidang industrilaporan manajemen ekonomi pembangunan atau bidang penelaahan untuk menyimpulkan dan neraca lain yang relevan dengan tugas jabatan menyusun rekomendasi bidang laporan neracaangan pertanian manajemen agribisnis atau bidang lain yang rekomendasi kebijakan bidang relevan dengan tugas jabatan pangan melakukan kegiatan analisis dan analis proses akreditasi strata satu) diploma empat) bidang pertanian dan penelaahan bidang proses akreditasi lembaga sertifikasi perkebunan teknologi dalam tanaman sosiologi lembaga sertifikasi produk, lembaga produk personel, halalpangan organik tugas jabatan halal, lembaga sertifikasi pangan d bidang ekonomi pertanian akuntansi manajemen melakukan kegiatan pengawasan pengawas harga pangan ekonomi pembangunan administrasi atau bidang lain yang ana harga bidang pangan relevan dengan tugas jabatan bidang ekonomi pertanian akuntansi manajemen pengelola ketahanan melakukan kegiatan pengelolaan ekonomi pembangunan administrasi atau bidang lain yang pangan ketahanan pangan relevan dengan tugas jabatan bidang ekonomi pertanian akuntansi manajemen pengelola ketersediaan melakukan kegiatan pengelolaan ekonomi pembangunan administrasi atau bidang lain yang dan kerawanan pangan ketersediaan dan kerawanan pangan relevan dengan tugas jabatan bidang ekonomi pertanian akuntansi manajemen pengelola pola pangan melakukan kegiatan pengelolaan pola ekonomi pembangunan administrasi atau bidang lain yang harapan pangan harapan relevan dengan tugas jabatan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang manajemen penelaahan objek wisata dalam rangka pariwisata analis obyek bidang pariwisata melakukan kegiatan analisis strata satu) diploma empat) bidang manajemen &penelaahan dalam rangka analis paridibidang pariwisata sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan pemanduan dan pemandu wisata manajemen pariwisata pariwisata atau bidang lain yang penjelasan tentang pariwisata kepada pemeriksa diploma empat) bidang manajemen pariwisata melakukan kegiatan pemeriksaan kepariwisataan pariwisata atau bidang lain yang relevan dengan tugas kepariwisataan bidang pariwisata pengawas d bidang manajemen pariwisata pariwisata atau melakukan kegiatan pengawasan kepariwisataan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan kepariwisataan bidang pariwisata d bidang manajemen pariwisata pariwisata atau melakukan kegiatan pengawasan hotel pengawas perhotelan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang pariwisata melakukan kegiatan pengelolaan pengelola informasi bidang manajemen pariwisata pariwisata atau bidang informasi kepariwisataan bidang kepariwisataan lain yang relevan dengan tugas jabatan pariwisata melakukan kegiatan pengelolaan pengelola promosi dan bidang manajemen pariwisata pariwisata atau bidang ana informasi kepariwisataan bidang informasi wisata lain yang relevan dengan tugas jabatan pariwisata melakukan kegiatan pengelolaan pengelola usaha bidang manajemen pariwisata pariwisata atau bidang usaha kepariwisataan bidang kepariwisataan lain yang relevan dengan tugas jabatan pariwisata pengelola usaha melakukan kegiatan pengelolaan bidang manajemen pariwisata pariwisata atau bidang pemasaran dan promosi usaha pemasaran dan promosi wisata lain yang relevan dengan tugas jabatan wisata bidang pariwisata d bidang manajemen pariwisata pariwisata atau melakukan kegiatan penyuluhan penyuluh wisata bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang pariwisata pekerjaan umum analis bangunan strata satu) diploma empat) bidang teknik sipil melakukan kegiatan analisis& dan penataan gedung dan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penelaahan bangunan gedung dan ruang permukiman permukiman dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan dibidang dan penataan ruang melakukan kegiatan analisis &penelaahan jalan jembatan dalam strata satu) diploma empat) bidang teknik sipil analis jalan jembatan rangka penyusunan rekomendasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan kebijakan bidang dan penataan ruang melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang patologi penelaahan pemanfaatan ruang dalam analis pemanfaatan perencanaan wilayah atau bidang lain yang relevan dengan rangka penyusunan rekomendasi ruang tugas jabatan tana kebijakan bidang dan penataan ruang melakukan kegiatan analisis bidang ekonomi sosial administrasi negara &penelaahan dalam rangka analis pembangunan pemerintahan kebijakan publik atau bidang lain yang penyusunan rekomendasi kebijakan relevan dengan tugas jabatan bidang pembangunan melakukan kegiatan analisis &penelaahan pengembangan analis pengembangan d bidang patologi perencanaan wilayah teknik sipil infrastruktur dalam rangka infrastruktur lansekap atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyusunan rekomendasi kebijakan bidang pupr analis pengendalian strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan analisis lahan patologi sipil lansekap sipil atau bidang lain yang relevan &penelaahan pengendalian lahan dengan tugas jabatan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan bidang pupr melakukan kegiatan analisis strata satu) diploma empat) bidang &relevan dengan tugas jabatan bidang pupr melakukan kegiatan pemeriksaan sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang operator alat berat kelengkapan dan pengoperasian alat kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan erat sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan pemeliharaan, pemelihara jalan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan pemeriksaan dan perbaikan jalan sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan pemeliharaan, pemelihara peralatan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan pemeriksaan dan perbaikan peralatan pengadministrasi batas sta di d d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan wilayah administrasi perkantoran tata perkantoran pendokumentasian batas wilayah pengawas bangunan d bidang teknik sipil teknik arsitektur rancang melakukan kegiatan pengawasan dan taman kota lansekap bidang lain yang relevan dengan tugas bangunan dan taman bidang pupr d bidang pengairan atau bidang lain yang relevan melakukan kegiatan pengawasan pengawas irigasi dengan tugas jabatan irigasi bidang pupr pengawas jalan dan d bidang teknik sipil teknik arsitektur atau bidang melakukan kegiatan pengawasan jalan jembatan lain yang relevan dengan tugas jabatan dan jembatan bidang pupr doo pengawas strata satu) diploma empat) bidang teknik melakukan kegiatan pengawasan pengoperasian alat mesin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengoperasian alat berat bidang berat pekerjaan umum dan penataan ruang d bidang teknik patologi perencanaan wilayah atau melakukan kegiatan pengawasan tata pengawas tata ruang bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan ruang bidang pupr pengelola batas melakukan kegiatan pengelolaan batas diploma tiga) bidang geografi geologi geofisika atau wilayah, rupa bumi wilayah, sukabumi dan paten bidang bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dan paten pekerjaan umum dan penataan ruang pengelola jasa bidang manajemen administrasi akuntansi sosiologi melakukan kegiatan pengelolaan jasa konstruksi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan konstruksi bidang pupr pengelola pembangunan melakukan kegiatan pengelolaan diploma tiga) bidang teknik sipil teknik arsitektur atau dan pemeliharaan pembangunan dan pemeliharaan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan nana jembatan jembatan bidang pupr melakukan kegiatan pengelolaan pengelola pembangunan diploma tiga) bidang teknik sipil teknik arsitektur atau pembangunan dan peningkatan jalan dan peningkatan jalan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang puprjalan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pemeliharaan jalan bidang pupr melakukan kegiatan pengelolaan pengelola pemeliharaan diploma tiga) bidang teknik sipil pengairan atau bidang pemeliharaan jaringan irigasi dibidang jaringan irigasi lain yang relevan dengan tugas jabatan pupr diploma tiga) bidang teknik sipil pengairan atau bidang melakukan kegiatan pengelolaan pengelola pengairan lain yang relevan dengan tugas jabatan pengairan bidang pupr(b) penyusun program, anggaran dan pelaporan sub bagian keuangan dan perlengkapan (a) bendahara (b) pengadministrasi keuangan (c) pengelola gajibidang pembinaan masyarakat seksi kewaspadaan dini (a) analis kebakaran seksi bimbingan dan penyuluhan (a) pengelola program penyuluhan (b) penyusun bahan informasi dan publikasi seksi pengendalian bencana kebakaran (a) pengemudi mobil pemadam kebakaran (b) pranata pemadam kebakaran bidang ketertiban umum dan ketentraman seksi operasi dan pengendalian (a) pengolah data penyidikan dan barang hasil penindakan (b) pengelola pengendalian dan operasional seksi ketertiban umum (a) penyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (b) pengelola ketertiban seksi kerjasama (a) pengelola informasi kerjasama (b) analis kerjasama lintas sektor bidang penegakan perda dan perkara seksi penegakan (a) pengelola administrasi bukti permulaan dan penyidikan (b) pengelola pelanggaran peraturan daerah seksi hubungan antar lembaga (a) penyusun norma, standar, prosedur dan kriteria seksi pembinaan pegawai negeri sipil (a) pengelola disiplin pegawai dan pengendalian lain yang relevan dengan tugas jabatan penggunaan dan pengendalian pemanfaatan sumber pemanfaatan sumber daya air daya air bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan kegiatan pengelolaan bidang teknik sipil arsitektur rancang kota patologi naa pengelola tata ruang bahan tata ruang bidang pekerjaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas umum dan penataan ruang pengelola sistem melakukan kegiatan pengelolaan diploma tiga) bidang transportasi atau bidang lain yang informasi sarana dan sistem informasi sarana dan prasarana relevan dengan tugas jabatan prasarana jalan jalan melakukan kegiatan pengujian bahan penguji bahan dan d bidang teknik sipil teknik arsitektur atau bidang ana dan bangunan bidang pekerjaan bangunan lain yang relevan dengan tugas jabatan umum dan penataan ruang melakukan kegiatan pengujian penguji laboratorium strata satu) diploma empat) bidang teknik laboratorium tanah, aspal dan beton tanah, aspal, dan sipil teknik arsitektur atau bidang lain yang relevan dengan bidang pekerjaan umum dan penataan beton tugas jabatan ruang melakukan kegiatan pelayanan, sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang penjaga pintu air pengoperasian, dan pemeriksaan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan bidang pintu air penyusun rencana tata d bidang patologi perencanaan wilayah atau bidang melakukan kegiatan penyusunan ruang lain yang relevan dengan tugas jabatan rencana tata ruang pranata daerah aliran diploma tiga) bidang pengairan atau bidang lain yang melakukan kegiatan pemasangan, sungai relevan dengan tugas jabatan perbaikan, pengecekan, dan pemeliharaan daerah aliran sungai melakukan kegiatan analisis strata satu) diploma empat) bidang psikologi &penelaahan pemberdayaan pemberdayaan analis pemberdayaan kesejahteraan sosial atau bidang lain yang relevan dengan perempuan dan anak dalam rangka perempuan dan perempuan dan anak tugas jabatan penyusunan rekomendasi kebijakan perlindungan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang psikologi penelaahan perlindungan perempuan analis perlindungan kesejahteraan sosial atau bidang lain yang relevan dengan dalam rangka penyusunan perempuan tugas jabatan rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungrkantoran tata pendokumentasian pengangkatan dan pengakuan anak perkantoran pengakuan anak melakukan kegiatan yang meliputi pengawas kekerasan sarjana s1) diploma bidang psikologi kesejahteraan penerimaan dan penelaahan dokumen terhadap perempuan sosial sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas ana serta pengawasan bidang kekerasan dan anak jabatan terhadap perempuan dan anak pengawas perempuan d bidang psikologi kesejahteraan sosial sosiologi atau melakukan kegiatan pengawasan dan anak bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dalam rangka perlindungan melakukan kegiatan pengelolaan pengelola pemberdayaan, diploma tiga) bidang psikologi kesejahteraan pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan perlindungan anak, keluarga perempuan dan anak tugas jabatan berencana dan keluarga sejahterarusutamaan sosial sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan penguatan pengarusutamaan gender gender tugas jabatan penyuluh peningkatan strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan penyuluhan kualitas hidup psikologi kesejahteraan sosial atau bidang lain yang relevan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dengan tugas jabatan perempuan dan anak melakukan kegiatan analisis dan pemberdayaan strata satu) diploma empat) bidang pemerintahan analis desa dan penelaahan dalam rangka penyusunan masyarakat dan manajemen kebijakan publik atau bidang lain yang relevan kelurahan rekomendasi kebijakan bidang desa desa dengan tugas jabatan atau kelurahan melakukan kegiatan analisis strata satu) diploma empat) bidang sosiologi pengembangan ekonomi pedesaan analis pengembangan pedesaan kesehatan masyarakat atau bidang lain yang dalam rangka penyusunan ekonomi pedesaan relevan dengan tugas jabatan nan rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desekonomi keluarga ekonomi keluarga yang relevan dengan tugas jabatan pengelola data pemberimasyarakat dan masyarakat dan yang relevan dengan tugas jabatan kelembagaan kelembagaan pengelola kekayaan diploma tiga) bidang sosiologi pedesaan melakukan kegiatan pengelolaan desa administrasi manajemen administrasi atau bidang lain yang relevan kekayaan desa dan administrasi desa desa dengan tugas jabatan diploma tiga) bidang akuntansi sosiologi pengelola keuangan dan melakukan kegiatan pengelolaan pedesaan manajemen administrasi atau bidang lain yang pendapatan desa keuangan dan pendapatan desa relevan dengan tugas jabatan pengelola diploma tiga) bidang sosiologi pedesaan melakukan kegiatan pengelolaan pemberdayaan manajemen administrasi atau bidang lain yang relevan pemberdayaan masyarakat masyarakat dengan tugas jabatan melakukan kegiatan penerimaan, penyusun bahan strata satu) diploma empat) bidang sosiologi pengumpulan, pengklasifikasian dan pembinaan institusi pedesaan manajemen administrasi atau bidang lain yang penelaahan data objek kerja bidang masyarakat pedesaan relevan dengan tugas jabatan bahan pembinaan institusi masyarakat pedesaan penyusun rencana melakukan kegiatan penyusunan d bidang sosiologi pedesaan manajemen administrasi peningkatan rencana peningkatan peran serta atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan peran serta masyarakat masyarakat penanaman analis iklim usaha dan strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan analisis dan modal kerjasama manajemen ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan penelaahan iklim usaha dan kerjasama tugas jabatankelembagaan manajemen ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan penelaahan kelembagaan usaha dalam usaha tugas jabatanmanajemen ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan penelaahan pasar dalam rangka analis pasar tugas jabatananaman manajemen ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan penelaahan penanaman modal dalam modal tugas jabatan rangka penyusunan rekomendasi kebijakan bidang penanaman modal melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang penelaahan pengembangan pasar analis pengembangan manajemen ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan dalam rangka penyusunan pasargembangan manajemen ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan penelaahan pengembangan potensi potensi daerah tugas jabatan daerah& manajemen ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan penelaahan dalam rangka penyusunan analis perekonomian aan tugas jabatan rekomendasi kebijakan bidang perekonomian sta di d d bidang manajemen perkantoran pengadministrasi akses melakukan kegiatan pencatatan dan administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain permodalan pendokumentasian akses pemodelan yang relevan dengan tugas jabatan pengawas penanaman d bidang ekonomi kesejahteraan sosial sosiologi atau melakukan kegiatan pengawasan modal bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penanaman modalmbangan informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain pengembangan investasi bidang investasi yang relevan dengan tugas jabatan penanaman modal pengelola kerjasama diploma tiga) bidang ekonomi administrasi melakukan kegiatan pengelolaan penanaman perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas kerjasama penanaman modal modal jabatan bidang penanaman modal melakukan kegiatan pengelolaan pengelola pembinaan diploma tiga) bidang ekonomi administrasi pembinaan dan pengembangan dan pengembangan perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas perekonomian dibidang penanaman perekonomian jabatan modal pengelola pemetaan diploma tiga) bidang ekonomi administrasi melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya investasi perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas pemetaan sumber daya investasi pengelola sim diploma tiga) bidang ekonomi administrasi melakukan kegiatan pengelolaan sim penanaman modal perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas penanaman modal dan perizinan dan perizinan terpadu jabatan terpadu bidang penanaman modal diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen melakukan kegiatan pengolahan data pengolah data lgi: teknik informatika administrasi perkantoran manajemen perencanaan bisnis bidang perencanaan bisnis atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penanaman modal melakukan kegiatan penyusunan penyusun rencana d diploma empat) bidang ekonomi sosiologi atau rencana investasi bidang investasi bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penanaman modal melakukan kegiatan yangmeliputi sarjana s1) diploma bidang manajemen hukum pengumpulan, pengklasifikasian dan analis kebijakan administrasi negara psikologi sosial dan politik teknik pendidikan penelaahan untuk menyimpulkan dan penelitian informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain menyusun rekomendasi bidang yang relevan dengan tugas jabatan kebijakan penelitian strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan analisis dan pendidikan manajemen hukum administrasi negara psikolog penelaahan kebutuhan pendidik dan analis kependidikan gi sosialdan politik teknik informatika manajemen teknik tenaga kependidikan dalam rangka informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas penyusunan rekomendasi kebijakan jabatan bidang pendidikan diploma bidang pendidikan manajemen hukum melakukan kegiatan analisis dan analis kursus dan pelatih administrasi negara psikologi sosial dan politik atau bidang penelaahan kursus dan pelatihan pelatihan lain yang relevan dengan tugas jabatan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan bidang pendidikan melakukan kegiatan analisis, d bidang pendidikan manajemen hukum penelaahan pemanfaatan teknologi analis pemanfaatan administrasi negara psikologi sosial dan politik teknik dalam rangka penyusunan teknologi informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain rekomendasi kebijakan bidang yang relevan dengan tugas jabatan pendidikan d bidang pendidikan manajemen hukum melakukan kegiatan pembinaan, administrasi negara psikologi sosial dan politik teknik pengarahan pembimbingan, pembina karakter informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain pendampingan, penelaahan dan yang relevan dengan tugas jabatan penilaian atau evaluasi terhadap siswa sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan pencatatan dan pengadministrasi besi manajemen perkantoran administrasi perkantoran tata pendokumentasian kesiswaan dibidang kesiswaan perkantoran pendidikan melakukan kegiatan yang meliputi sta di dii diri bidang manajemen perkantoran pengadministrasi penerimaan, pencatatan dan administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang kurikulum pendokumentasian bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan kurikulum melakukan kegiatan pencatatan dan pengadministrasi sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang pendokumentasian pendidik dan pendidik dan tenaga manajemen perkantoran administrasi perkantoran tata tenaga kependidikan bidang kependidikan perkantoran pendidikan pengelola bantuan bidang manajemen administrasi negara psikologi melakukan kegiatan pengelolaan pendidikan sosial dan politik teknik informatika manajemen teknik bantuan pendidikan bidang informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas pendidikan pengelola bimbingan bidang manajemen administrasi negara psikologi melakukan kegiatan pengelolaan teknis dan bantuan sosial dan politik teknik informatika manajemen teknik bimbingan teknis dan bantuan teknis teknis informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas bidang pendidikan bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik pengelola data karir karir pendidik bidang pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan pengelola data layanan bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik melakukan kegiatan pengelolaan data informasi dan edukasi informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain layanan informasi dan edukasi publik publik yang relevan dengan tugas jabatan bidang pendidikanan mutu pendidikan bidang pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan pengelola data sarana bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik melakukan kegiatan pengelolaan data dan prasarana informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain sarana dan prasarana pendidikan pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan bidang pendidikan pengelola keamanan diploma tiga) bidang manajemen administrasi melakukan kegiatan pengelolaan pangan segar dan negara psikologi sosial dan politik teknik informatika keamanan pangan segar dan pangan pangan jajanan anak manajemen teknik informatika atau bidang lain yang relevan jajanan anak sekolah dibidang sekolah dengan tugas jabatan pendidikan bidang manajemen administrasi psikologi atau bidang melakukan kegiatan pengelolaan pengelola laboratorium lain yang relevan dengan tugas jabatan laporan laboratorium pengembang perbukuan d bidang akuntansi manajemen administrasi atau melakukan kegiatan pengembangan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan perbukuan pengembang potensi d bidang pendidikan psikologi manajemen sdm atau melakukan kegiatan pengembangan siswa, santri, bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan potensi siswa, santri, dan mahasiswa dan mahasiswa pengolah bahan bidang teknik informatika manajemen teknik melakukan kegiatan pengolahan registrasi dan informatika administrasi perkantoran manajemen atau bahan registrasi dan sertifikasi sertifikasi bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan d bidang akuntansi manajemen ekonomi penyusun bahan melakukan kegiatan penyusunan pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas bimbingan teknis bahan bimbingan teknis jabatan penyusun bahan d bidang manajemen administrasi psikologi atau melakukan kegiatan penyusunan kerjasama pelatihan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bahan kerjasama pelatihan penyusun kurikulum, d bidang manajemen administrasi psikologi atau melakukan kegiatan penyusunan modul dan bahan ajar bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan kurikulum, modul, dan bahan ajar melakukan kegiatan analisis dan pengendalian strata satu) diploma empat) bidang psikologi penelaahan mekanisme operasional analis mekanisme penduduk kesehatan masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan dalam rangka penyusunan operasional keluarga ana dan keluarga tugas jabatan rekomendasi kebijakan bidang berencana berencana, keluarga berencana psikologi kesehatan masyarakat atau bidang lain yang penelaahan pembinaan keluarga bidang pembinaan satuan perlindungan masyarakat seksi data informasi (a) pengelola data seksi pelatihan dan mobilisasi (a) penyusun bahan bimbingan teknis (b) pengadministrasi pelatihan seksi bina potensi (a) pranata perlindungan masyarakat (b) pengelola bimbingan masyarakat dinas pendidikan sekretariat sub bagian umum dan keuangan (a) bendahara (b) pengelola gaji (c) pengadministrasi keuangan (d) pengadministrasi sarana dan prasarana (e) pengadministrasi umum prabu kebersihan (g) pengemudi sub bagian kepegawaian (a) pengadministrasi kepegawaian (b) analis jabatanidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan keterampilan layanan khusus seksi kurikulum dan penilaian paud dan pkl (a) pengadminsitrasi kurikulum (b) pengelola data mutu pendidikan (c) penyusun kurikulum, modul dan bahan ajar seksi kesiswaan paud dan pkl (a) pengadminispaud dan pkl (a) pengadministrasi sarana dan prasarana (b) pengelola data kelembagaan kursus dan pelatihan relevan dengan tugas jabatan berencana dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan bidang pkb melakukan kegiatan yang meliputi sarjana s1) diploma bidang psikologi kesehatan pengumpulan, pengklasifikasian dan analis penyuluh masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas penelaahan untuk menyimpulkan dan keluarga berencana kan jabatan menyusun rekomendasi bidang penyuluh keluarga berencana strata satu) diploma empat) bidang psikologi melakukan kegiatan analisis dan analis sarana program kesehatan masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan penelaahan sarana program keluarga keluarga berencana tugas jabatan berencana dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan dibidang pkb melakukan kegiatan pemeriksaan pemeriksa pelayanan strata satu) diploma empat) bidang pelayanan dalam rangka keluarga kependudukan psikologi kesehatan masyarakat atau penyusunan rekomendasi kebijakan berencana bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dibidang pkb pengadministrasi sta di d d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan kependudukan administrasi perkantoran tata perkantoran pendokumentasian kependudukan pengawas d bidang kependudukan atau bidang lain yang relevan melakukan kegiatan pengawasan kependudukan dengan tugas jabatan kependudukan pengawas pelayanan d bidang kependudukan psikologi kesehatan melakukan kegiatan pengawasan keluarga berencana masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas pelayanan keluarga berencana pengelola advokasi diploma tiga) bidang kependudukan psikologi melakukan kegiatan pengelolaan konseling, pembinaan kesehatan masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan advokasi konseling dan pembinaan keluarga berencana dan tugas jabatan keluarga berencana dan kesehatan kesehatan reproduksi reproduksi pengelola bina bidang psikologi kesehatan masyarakat atau bidang lain melakukan kegiatan pengelolaan bina kesejahteraan keluarga yang relevan dengan tugas jabatan kesejahteraan keluargndalian informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain pengendalian masyarakat masyarakat yang relevan dengan tugas jabatan pengelola layanan melakukan kegiatan pengelolaan dan keluarga berencana, diploma tiga) bidang kependudukan psikologi penyusunan laporan bidang layanan bina keluarga remaja kesehatan masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan keluarga berencana, bina keluarga dan bina keluarga tugas jabatan remaja dan bina keluarga lansia lansia bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik pengelola mutasi melakukan kegiatan pengelolaan informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain penduduk mutasi penduduk yang relevan dengan tugas jabatan pengelola pembinaan bidang kependudukan psikologi kesehatan melakukan kegiatan pengelolaan ketahanan keluarga masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas pembinaan ketahanan keluarga penyusun bahan dataahan data kependudukan danbahan mekanisme operasionalpembinaan penyuluh filsafat sosiologi agama sosiologi kesejahteraan sosial atau bahan pembinaan penyuluh keluarga keluarga berencana bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan berencana penyusunkeluarga berencana lain yang relevan dengan tugas jabatan berencana penyusun pembinaan strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan penyusunan kesehatan keluarga kependudukan psikologi kesehatan masyarakat atau pembinaan kesehatan keluarga berencana bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan berencana penyusun pencatatan melakukan kegiatan penerimaan,peng strata satu) diploma empat) bidang dan pelaporan data kumpulan, pengklasifikasian dan kependudukan psikologi kesehatan masyarakat atau kependudukan dan penelaahan data objek kerja data bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan keluarga berencana kependudukandan keluarga berencana melakukan kegiatan penerimaan, strata satu) diploma empat) bidang penyusun penyuluh pengumpulan, pengklasifikasian dan kependudukan psikologi kesehatan masyarakat atau keluarga berencana penelaahan data objek kerja bidang bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyuluh keluarga berencana penyusun sarana strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan penyusunan program keluarga kependudukan psikologi kesehatan masyarakat atau sarana programrdagangan analis mutu produk perdagangan manajemen adminstrasi perkantoran atau penelaahan mutu produk dalam bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan rangka penyusunan rekomendasibidang lain yang relevan dengan tugas jabatan perdagangan melakukan kegiatan pengawasan pengawas usaha operasi d bidang hukum hubungan internasional ekonomi usaha operasi produksi dan produksi dan pemasaran atau bidang lain yang relevan dengan tugas pemasaran pengelola distribusi dan diploma tiga) bidang ekonomi kesejahteraan social atau melakukan kegiatan pengelolaan pemasaran bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan distribusi dan pemasaran pengelola ekspor hasil melakukan kegiatan pengelolaan diploma tiga) bidang hubungan internasional usaha industri dan ekspor hasil usaha industri dan usaha ekonomi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan usaha perdagangan perdagangan pengelola fasilitasi dan melakukan kegiatan pengelolaan diploma tiga) bidang kesejahteraan sosial ekonomi mediasi perlindungan fasilitasi dan mediasi perlindungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan konsumen konsumen bidang kesejahteraan sosial ekonomi atau bidang lain pengelola mutu melakukan kegiatan pengelolaan pasar yang relevan dengan tugas jabatan melakukan kegiatan pengelolaan pengelola pameran dan bidang ekonomi administrasi sosiologi atau bidang pameran dan peragaan bidang peragaan lain yang relevan dengan tugas jabatan perdagangan bidang ekonomi administrasi sosiologi atau bidang pengelola pasar melakukan kegiatan pengelolaan pasar lain yang relevan dengan tugas jabatan penyusun strata satu) diploma empat) bidang melakukan kegiatan penyusunan perkembangan harga ekonomi administrasi sosiologi atau bidang lain yang perkembangan harga dan pengkajian dan pengkajian pasar relevan dengan tugas jabatan pasar penyusun rencana d bidang ekonomi administrasi sosiologi atau bidang melakukan kegiatan penyusunan jaringan distribusi lain yang relevan dengan tugas jabatan rencana jaringan distribusi melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang manajemen penelaahan perhubungan, analis perhubungan perhubungan transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas telekomunikasi dalam rangka dan telekomunikasi jabatan penyusunan rekomendasi kebijakan dibidang perhubungan melakukan kegiatan persiapan dan sta di d d bidang astronomi meteorologi teknik pengoperasian peralatan untuk kelasi mesin transportasi perkapalan atau bidang lain yang bongkar muat, dan pemeliharaan relevan dengan tugas jabatan kapal sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan perencanaan, nautika pelayaran perkapalan astronomi perawatan perkapalan, efisiensi mualim kapal meteorologi teknik mesin transportasi atau bidang lain yang peralatan dan perlengkapan navigasi relevan dengan tugas jabatan serta pengawasan pelayaran kapal mempunyai wewenang dan tanggung sta di d d bidang nautika pelayaran perkapalan jawab tertinggi kapal sesuai dengan nahkoda astronomi meteorologi teknik mesin transportasi atau ketentuan peraturan perundang bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan undangan operator speedboat sta di d d bidang teknik mesin transportasi atau melakukan kegiatan persiapan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pemeriksaan kelengkapan, dan pengoperasian speedboat pemeriksa keselamatan d bidang pelayaran nautika transportasi atau bidang melakukan kegiatan pemeriksaan pelayaran lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang keselamatan pelayaran sta di d d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan pengadministrasi karcis administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian karcisdatangan dan nautika manajemen administrasi tata perkantoran atau pendokumentasian kedatangan dan pemberangkatan kapal bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pemberangkatan kapal sta di d d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan pengadministrasi lla administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian lla yang relevan dengan tugas jabatan pengadministrasi sta di d d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan pelaporan dan administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian pelaporan dan penyusunan tarif yang relevan dengan tugas jabatan penyusunan tarif perkeretaapian perkeretaapian pengelola angkutan diploma tiga) bidang transportasi perkeretaapian melakukan kegiatan pengelolaan kendaraan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan angkutan kendaraan pengelola pengujian diploma tiga) bidang transportasi atau bidang lainbyang melakukan kegiatan pengelolaan kendaraan relevan dengan tugas jabatan pengujian kendaraan bidang transportasi atau bidang lain yang relevan dengan melakukan kegiatan pengelolaan pengelola perizinan tugas jabatan perizinan pengelola perizinan diploma tiga) bidang transportasi atau bidang lain yang melakukan kegiatan pengelolaan angkutan jalan relevan dengan tugas jabatan perizinan angkutan jalan pengelola sarana diploma tiga) bidang perkeretaapian transportasi atau melakukan kegiatan pengelolaan angkutan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan sarana angkutan pengelola sertifikasi melakukan kegiatan pengelolaan kompetensi penilai diploma tiga) bidang transportasi atau bidang lain yang sertifikasi kompetensi penilai analisis analisis dampak lalu relevan dengan tugas jabatan dampak lalu lintas lintas melakukan kegiatan pengelolaan pengelola sistem minimal diploma iii bidang perkeretaapian transportasi yang meliputi penyiapan bahan, pelayanan angkut atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan koordinasi dan penyusunan laporan bidang sistempelayanan angkutan diploma tiga) bidang transportasi atau bidang lain yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola terminal relevan dengan tugas jabatan penataan terminal pengelola usaha diploma tiga) bidang transportasi atau bidang lain yang melakukan kegiatan pengelolaan angkutan relevan dengan tugas jabatan usaha angkutan mengevaluasi standard diploma tiga) bidang transportasi atau bidang lain yang melakukan kegiatan evaluasi standard pelayanan minimum relevan dengan tugas jabatan pelayanan minimum angkutan angkutan menyurvei penanganan melakukan kegiatan survei strata satu) diploma empat) bidang transportasi dampak transportasi penanganan dampak transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan darat darat bidang transportasi teknisi survei jaringan diploma tiga) bidang pemetaan dan melakukan kegiatan pemasangan, prasarana pertanahan transportasi atau bidang lain yang relevan perbaikan dan pengecekan, serta dan pelayanan dengan tugas jabatan pemeliharaan survei jaringan transportasi jalan prasarana dan pelayanan transportasi jalan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang teknik penelaahan bahan dan barang teknik analis bahan dan perindustrian industri atau bidang lain yang relevan dengan tugas logam dalam rangka penyusunan barang teknik logam ana jabatan rekomendasi kebijakjabatjabatan industri melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang teknik penelaahan pengawasan mutu produk analis pengawasan industri atau bidang lain yang relevan dengan tugas dalam rangka penyusunan mutu produk jabatan rekomendasi kebijakan bidang industri analis pengembangan strata satu) diploma empat) bidang teknik melakukan kegiatan analisis dan kompetensi industri industri atau bidang lain yang relevan dengan tugas penelaahan pengembangan jabatan kompetensi industri dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan bidang industri pengadministrasi sta di d d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan identifikasi dan administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian identifikasi dan evaluasi sentra yang relevan dengan tugas jabatan evaluasi sentra pengolahan produk pengolahan produkdan supervisi mutu dan supervisi bidang industripameran ana informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain pameran dan kemitraan bidang dan kemitraan yang relevan dengan tugas jabatan industri pengelola hubungan melakukan kegiatan pengelolaan bidang manajemen sosiologi administrasi negara atau nan kerjasama usaha hubungan kerja sama usaha bidang bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan industri industri pengelola metrologi dan melakukan kegiatan pengelolaan bidang administrasi pemerintah sosiologi atau bidang perlindungan metrologi dan perlindungan konsumen lain yang relevan dengan tugas jabatan tana konsumen bidang industri diploma tiga) bidang teknik industri atau bidang lain melakukan kegiatan pengelolaan pengelola produksi yang relevan dengan tugas jabatan produksi penilai mutu produk d bidang teknik industri atau bidang lain yang relevan melakukan kegiatan penilaian mutu penyusun rencana d bidang teknik industri atau bidang lain yang relevan melakukan kegiatan penyusunan kerja sama industri dengan tugas jabatan rencana kerja sama industri melakukan kegiatan penelaahan strata satu) diploma empat) bidang teknik petugas standarisasi bahan dan penyusunan laporan industri teknik produksi atau bidang lain yang relevan dan sertifikasi standarisasi dan sertifikasi bidang dengan tugas jabatan industri sta di d d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan pengadministrasi tang perpustakaan administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian bidang perpustakaan yang relevan dengan tugas jabatan perpustakaan melakukan kegiatan pengelolaan pengelola bahan bidang perpustakaan administrasi negara publik atau ana bahan pustaka bidang pustaka bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan perpustakaan diploma tiga) bidang perpustakaan sejarah atau bidang melakukan kegiatan pengelolaan pengelola perpustakaan lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang perpustakaan melakukan kegiatan pengelolaan pengelola pustaka bidang teknik elektro teknik informatika atau bidang pustaka elektronik bidang elektronik lain yang relevan dengan tugas jabatan perpustakaan d bidang teknik industri atau bidang lain yang melakukan kegiatan penyuluhan penyuluh perpustakaan relevan dengan tugas jabatan dibidang perpustakaan d bidang sosial dan politik kriminologi ketahanan melakukan kegiatan analisis, persandian analis persandian nasional hubungan internasional atau bidang lain yang penelaahan dalam rangka penyusunan relevan dengan tugasjabatan rekomendasi kebijakan dibidang memutuskan:inas daerah adalah dinas daerah kabupaten aloperangkat daerah yangalor, unsur pelaksana urusan pemerintahan, unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, unsur penunjang urusan pemerintahanc) pengolah data kelembagaan (d) pengelola data sarana prasarana pendidikan bidang pembinaan pendidikan dasar seksi kurikulum penilaian dan pendidikan dasar (a) pengadminsitrasi kurikulum (b) pengelola data mutu pendidikan seksi kesiswaan pendidikan dasarkepala seksi kelembagaan dan sarira pembinaan pendidikan dasar (a) pengadministrasi sarana dan prasarana (b) pengelola data sarana prasarana pendidikan bidang pembinaan smp seksi kurikulum dan penilaian pembinaan smp (a) pengadminsitrasi kurikulum (b) pengelola data mutu pendidikan seksi kesiswaan pembinaan smpsmp (a) pengadministrasi sarana dan prasarana (b) pengelola data sarana prasarana pendidikan bidang pendidik dan tenaga kependidikan seksi pendidik dan tenaga kependidikan paud dan keterampilan khusussmp (a) pengadministrasi pendidik dan tenaga kependidikan (b) pengelola data karir pendidik utd pendidikan (a) bendahara (b) pengadministrasi keuangan (c) pengadministrasi umum melakukan kegiatan persiapan, diploma tiga) bidang teknik informatika manajemen pemeriksaan operator sandi dan teknik informatika telekomunikasi atau bidang lain yang kelengkapan,pengoperasian, dan telekomunikasi relevan dengan tugas jabatan pemeriksaan peralatan persandian dan telekomunikasi bidang pertanahan manajemen administrasi pengelola data sengketa melakukan kegiatan pengelolaan data pertanahan pemerintahan teknik informatika manajemen teknik pertanahan sengketa pertanahan informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas pengelola pbb dan bidang pertanahan administrasi akuntansi manajemen melakukan kegiatan pengelolaan bpt atau bidang lain yang relevan dengan tugas bidang pbb dan bpt pengelola pengadaan bidang pertanahan administrasi akuntansi melakukan kegiatan pengelolaan tanah manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas pengadaan tanah melakukan kegiatan yang meliputi sarjana s1) diploma bidang budidaya pertanian dan pengumpulan, pengklasifikasian dan analis informasi pasar perkebunan sistem teknik informatika ekonomi pertanian pertanian penelaahan untuk menyimpulkan hasil pertanian pemasaran manajemen teknik informatika atau bidang lain nana menyusun rekomendasi bidang yang relevan dengan tugas jabatan informasi pasar hasil pertanian d bidang pertanian dan perkebunan teknologi dalam melakukan kegiatan analisis dan analis kapasitas tanaman sosiologi pertanian atau bidang lain yang relevan penelaahan kapasitas penyuluh penyuluh dengan tugas jabatan bidang pertanian analis kebijakan sarjana diploma bidang budidaya pertanian dan melakukan kegiatan yang meliputi pemasaran hasil perkebunan sistem teknik informatika ekonomi pertanian pengumpulan, pengklasifikasian dan pertanian pemasaran manajemen teknik informatika ilmu penelaahan untuk menyimpulkan dan kesejahteraan sosial ketahanan nasional kebijakan publik menyusun rekomendasi bidang atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan kebijakan pemasaran hasil pertanian d bidang pertanian dan perkebunan perencanaan melakukan kegiatan analisis dan wilayah dan kota studi pembangunan sosial ekonomi penelaahan lahan pertanian dalam analis lahan pertanian pertanian ekonomi pertanian sosiologi pedesaan agribisnis rangka penyusunan rekomendasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas kebijakan bidang pertanian melakukan kegiatan seperti sarjana diploma bidang budidaya pertanian dan pengumpulan, pengklasifikasian dan analis pengelola data perkebunan bio teknologi pertanian dan perkebunan sistem penelaahan untuk menyimpulkan dan komoditas perkebunan teknik informatika manajemen teknik informatika atau menyusun rekomendasi bidang bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengelola data komoditas perkebunan melakukan kegiatan analisis, strata satu) diploma empat) bidang tanah hama analis potensi budidaya penelaahan potensi budidaya aneka dan penyakit tanaman budidaya pertanian dan aneka kacang dan kacang dan umbi dalam rangka perkebunan ekonomi pertanian atau bidang lain yang relevan umbi penyusunan rekomendasi kebijakan dengan tugas jabatan bidang pertanian melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang tanah hama penelaahan potensi budidaya serealia analis potensi budidaya dan penyakit tanaman budidaya pertanian dan dalam rangka penyusunan serealia perkebunan ekonomi pertanian atau bidang lain yang relevan rekomendasi kebijakan bidang dengan tugas jabatan pertanian pemeriksa pengelolaan strata satu) diploma empat) bidang pertanian atau melakukan kegiatan pemeriksaan lahan pertanian dan air bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pengelolaan lahan pertanian dan air irigasi irigasi bidang pertanian d budidaya pertanian dan perkebunan sistem teknik penata dokumen hasil melakukan kegiatan penataan informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain produksi dokumen hasil produksi yang relevan dengan tugas jabatan menelaah data strata satu) diploma empat) bidang pertanian dan melakukan kegiatan penelaahan data sertifikasi mutu benih perkebunan peternakan atau bidang lain yang relevan dengan sertifikasi mutu benih atau bibit atau bibit tugas jabatan bidang pertanian menelaah data sumber d bidang pertanian dan perkebunan atau bidang lain melakukan kegiatan penelaahan data benih yang relevan dengan tugas jabatan sumber benih bidang pertanian melakukan kegiatan pencatatan dan pengadministrasi sta di d d bidang manajemen perkantoran pendokumentasian sertifikasi sertifikasi perlindungan administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain perlindungan varietas tanaman varietas tanaman yang relevan dengan tugas jabatan bidang pertanian pengawas hygiene, melakukan kegiatan pengawasan sanitasi usaha strata satu) diploma empat) bidang peternakan hygiene, sanitasi usaha peternakan peternakan dan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan dan kesehatan masyarakat veteriner kesehatan masyarakat bidang pertanian veteriner pengawas lalulintas melakukan kegiatan pengawasan lalu strata satu) diploma empat) bidang peternakan hewan dan wilayah lintas hewan dan wilayah karantina atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan karantina hewan hewan bidang peternakandoo ternak bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bibit ternak bidang peternakan pengawas mutu pakan melakukan kegiatan pengawasan mutu strata satu) diploma empat) bidang pertanian atau dan produksi bibit pakan dan produksi bibit ternak besar bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan ternak besar bidang peternakan pengawas mutu pakan melakukan kegiatan pengawasan mutu dan produksi bibit strata satu) diploma empat) bidang pertanian atau pakan dan produksi bibit ternak kecil ternak kecil dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan tana dan unggas bidang peternakan unggas pengawas pengelolaan melakukan kegiatan pengawasan strata satu) diploma empat) bidang pertanian atau lahan pertanian dan air pengelolaan lahan pertanian dan air bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan irigasi irigasi bidang pertanian pengawas penyakit dan strata satu) diploma empat) bidang perikanan melakukan kegiatan pengawasan pengendali penyakit atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyakit dan pengendali penyakit hewan hewan bidang peternakan melakukan kegiatan pengawasan pengawas pupuk dan d bidang pertanian perkebunan manajemen pupuk dan pestisida bidang pestisida administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas pertanian melakukan kegiatan pengelolaan pengelola administrasi bidang kehutanan teknik informatika manajemen administrasi sistem informasi sistem informasi teknik informatika manajemen administrasi atau bidang lain ana penyuluh pertanian bidang penyuluh pertanian yang relevan dengan tugas jabatan pertanian pengelola alat dan bidang pertanian perkebunan teknik informatika melakukan kegiatan pengelolaan alat mesin pertanian manajemen teknik informatika manajemen administrasi dan mesin pertanian bidang pengelola budidaya diploma tiga) bidang peternakan manajemen melakukan kegiatan pengelolaan pengembangan ternak administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas budidaya pengembangan ternak dan dan hewan lainnya jabatan hewan lainnya bidang peternakan bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik melakukan kegiatan pengelolaan pengelola database informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain database kelembagaan petani kelembagaan petani yang relevan dengan tugas jabatan bidang pertanian pengelola instalasi bidang peternakan manajemen administrasi atau bidang melakukan kegiatan pengelolaan ternak lain yang relevan dengan tugas jabatan instalasi ternak bidang peternakan pengelola kebutuhan melakukan kegiatan pengelolaan diploma tiga) bidang pertanian manajemen bibit tanaman padi, kebutuhan bibit tanaman padi, buah administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas buah buahan serta buahan serta sayuran bidang jabatan sayuran pertanian melakukan kegiatan pengelolaan pengelola kesehatan diploma tiga) bidang peternakan manajemen kesehatan hewan dan kesehatan hewan dan kesehatan administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas ana masyarakat veteriner dibidang masyarakat veteriner jabatan peternakan pengelola lalu lintas diploma tiga) bidang pertanian manajemen melakukan kegiatan pengelolaan lalu ternak dan izin budi administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas lintas ternak dan izin budi daya ternak daya ternak jabatan bidang peternakan diploma tiga) bidang pertanian manajemen melakukan kegiatan pengelolaan dan pengelola organisme administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas pengendalian organisme pengganggu pengganggu tanaman nan jabatan tanaman bidang pertanian pengelola diploma tiga) bidang pertanian manajemen melakukan kegiatan pengelolaan penganekaragaman administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas penganekaragaman pangan bidang pangan jabatan pertanian diploma tiga) bidang pertanian manajemen melakukan kegiatan pengelolaan pengelola pengendalian administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas pengendalian dan operasional dan operasional jabatan bidang pertanian pengelola perencanaan diploma tiga) bidang pertanian manajemen melakukan kegiatan pengelolaan dan pelaporan usaha administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas perencanaan dan pelaporan usaha tani tani jabatan bidang pertanian diploma tiga) bidang peternakan atau bidang lain yang melakukan kegiatan pengelolaan pengelola peternakan relevan dengan tugas jabatan peternakan bidang peternakan melakukan kegiatan pengelolaan diploma tiga) bidang pertanian perkebunan pengelola program program penyuluhan dibidang peternakan atau bidang lain yang relevan dengan tugas penyuluhan pertanian, perkebunan, atau jabatan peternakan melakukan kegiatan pengelolaan pengelola rumah diploma tiga) bidang peternakan atau bidang lain yang aan rumah potong hewan bidang potong hewan relevan dengan tugas jabatan peternakan pengelola tanaman melakukan kegiatan pengelolaan diploma tiga) bidang pertanian perkebunan atau bidang pangan dan tanaman pangan dan hortikultura lain yang relevan dengan tugas jabatan hortikultura dibidang pertanian pengelola teknologi diploma tiga) bidang pertanian perkebunan atau bidang melakukan kegiatan pengelolaan perbenihan lain yang relevan dengan tugas jabatan teknologi perbenihan bidang pengelola usaha melakukan kegiatan pengelolaan pemotongan ternak diploma tiga) bidang peternakan atau bidang lain yang usaha pemotongan ternak atau unggas atau unggas dan lalu relevan dengan tugas jabatan dan lalu lintas daging bidang lintas daging peternakan penguji coba pembibitan tana strata satu) diploma empat) bidang pertanian dan melakukan kegiatan uji coba bidang dan perbenihan perkebunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas pembibitan dan perbenihan tanaman tanaman pangan dan jabatan pangan dan hortikultura hortikultura d bidang hama dan penyakit tanaman budidaya melakukan kegiatan penyusunan penyusun teknis usaha budi pertanian dan perkebunan peternakan atau bidang lain yang teknis usaha budidaya bidang budidaya relevan dengan tugas jabatan pertanian sarjana s1) diploma bidang perencanaan wilayah dan melakukan kegiatan yang meliputi perumahan kota teknik lingkungan teknik kelautan dan ilmu pengumpulan, pengklasifikasian dan rakyat dan analis penyusun kelautan studi pembangunan ekonomi pembangunan penelaahan untuk menyimpulkan dan kawasan penyiapan lahan kan kependudukan atau bidanglain yang relevan dengan tugas menyusun rekomendasi bidang pemukiman jabatan penyusun penyiapan lahan melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang patologi penelaahan perencanaan wilayah analis perencanaan arsitektur lansekap atau bidang lain yang relevan dengan perumahan dalam rangka penyusunan wilayah perumahan tugas jabatan rekomendasi kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang analis perumahan d bidang perencanaan wilayah dan kota teknik melakukan kegiatan analisis, lingkungan teknik sipil teknik arsitektur teknik penelaahan dalam rangka penyusunan pengairan studi pembangunan ekonomi pembangunan rekomendasi kebijakan bidang transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas perumahan rakyat dan kawasan jabatan pemukiman juru survei melakukan kegiatan persiapan, sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang yang permukiman pemeriksaan, dan pemeliharaan survey relevan dengan tugas jabatan perumahan permukiman perumahansipil teknik lingkungan atau bidang lain yang relevan bangunan dan perumahan perumahan dengan tugas jabatan strata satu) diploma empat) bidang penyusun rencana perencanaan wilayah dan kota teknik lingkungan teknik melakukan kegiatan penyusunan pemanfaatan kelautan dan kelautan studi pembangunan ekonomi rencana pemanfaatan kawasanas bumi teknik geologi psikologi umum psikologi penelaahan bencana dalam rangka sosial analis bencanadampak sosial dalam analis dampakmelakukan kegiatan seperti strata satu) diploma empat) bidang psikologi penerimaan, pencatatan serta analis kepahlawanan umum psikologi masyarakat manajemen menyiapkan draf rancangan dan dan perintisan sosiologi administrasi kriminologi atau bidang lain yang laporan kegiatan untuk mencapai relevan dengan tugas jabatan tujuan sesuai ketentuanmasalah sosial dalam analis masalahanalis dan umum psikologi masyarakat manajemen penelaahan mitigasi bencana dalam analis mitigasi bencanaumum psikologi masyarakat manajemen analisis,penelaahan pelayanan sosial analis pelayanan sosial sosiologi administrasi kriminologi atau bidang lain yang dalam rangka penyusunan relevan dengan tugas jabatan rekomendasi kebijakan bidang sosial strata satu) diploma empat) bidang psikologi melakukan kegiatan analisis dan analis rehabilitasi umum psikologi masyarakat manajemen sosiologi penelaahan rehabilitasi masalah sosial masalah sosial administrasi kriminologisosial pengadministrasi anak sta di d d bidang manajemen perkantoran melakukan kegiatan pencatatan dan terlantar administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian anak terlantar man tar melakukan kegiatan pencatatan serta sta di d d bidang manajemen perkantoran pengadministrasi data draf rancangan dan laporan kegiatan administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain fakir miskin yang berhubungan dengan data fakir yang relevan dengan tugas jabatan miskin melakukan kegiatan pencatatan serta sta di d d diploma tiga) bidang manajemen pengadministrasi data draf rancangan dan laporan kegiatan perkantoran administrasi perkantoran tata perkantoran jaminan sosial yang berhubungan dengan data atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan jaminan social melakukan kegiatan pencatatan serta pengadministrasi data sta di d d bidang manajemen perkantoran draf rancangan dan laporan kegiatan kepahlawanan, administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain yang berhubungan dengan data perintisan, dan yang relevan dengan tugas jabatan kepahlawanan, perintisan, dan kesetiakawanan sosial kesetiakawanan sosiakomunitas adat perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas yang berhubungan dengan komunitas terpencil jabatan adat terpencipelayanan sosial anak perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas yang berhubungan dengan pelayanan jabatan sosial anak pengadministrasi sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang melakukan kegiatan pencatatan serta (d) pengadministrasi kepegawaian (e) pengadministrasi sarana dan prasarana prabu kebersihan vi. dinas kesehatanpengelola perjalanan dinas (c) bendahara (d) pengadministrasi penerimaan (e) pengadministrasi keuangan (?) pengelola sarana dan prasarana (g) pengadministrasi sarana dan prasarana sub bagian umum dan kepegawaian pengelola pengaduan publik penyusun rencana mutasi pengelola kepegawaian pengadministrasi kepegawaian pengemudi pengadministrasi umum prabu kebersihan bidang kesehatan masyarakat seksi kesehatan keluarga dan gizi (a) analis gizi (b) analis kesehatan ibu dan anak (c) pemeriksa perempuan dan anak (d) pengelola kebidanan (e) pengelola program gizi (?) pengelola program kesehatan keluarga seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat (a) pengelola penggerak peran serta masyarakat bidang kesehatan (b) penyuluh kesehatan dan pencegahan penyakit (c) pemeriksa sanitasi seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga pemberdayaan manajemen perkantoran administrasi perkantoran tata draf rancangan dan laporan kegiatan kelembagaan sosial perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas yang berhubungan dengan jabatan pemberdayaan lembaga sosial melakukan kegiatan pencatatan serta sta di d diploma dua) diploma tiga) bidang pengadministrasi draf rancangan dan laporan kegiatan manajemen perkantoran administrasi perkantoran tata pemberdayaan potensi yang berhubungan dengan perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan pembinaan sosial pemberdayaan potensi dan pembinaan jabatanadministrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian rehabilitasi masalah sosial yang relevan dengan tugas jabatan masalahsosial administrasi perkantoran tata perkantoran atau bidang lain pendokumentasian rehabilitasi penyandang cacat yang relevan dengan tugas jabatan sosial penyandang cacat diploma tiga) bidang akuntansi kesejahteraan pengelola bantuan melakukan kegiatan pengelolaan sosial sosiologi sosial dan politik atau bidang lain yang sosial dan hibah bantuan sosial dan hibah relevan dengan tugas jabatan pengelola bimbingan bidang kesejahteraan sosial sosiologi sosial dan politik melakukan kegiatan pengelolaan masyarakat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bimbingan masyarakat iii bidang manajemen administrasi pemerintahan teknik pengelola data bantuan melakukan kegiatan pengelolaan data informatika manajemen teknik informatika atau bidang lain sosial bantuan sosial yang relevan dengan tugas jabatan pengelola kesejahteraan bidang kesejahteraan sosial sosiologi sosial dan politik melakukan kegiatan pengelolaan doo sosial atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan kesejahteraan sosial pengelola pemberdayaan bidang kesejahteraan sosial sosiologi sosial dan politik melakukan kegiatan pengelolaan lembaga sosial atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan pemberdayaan lembaga sosial pengelola penyaluran melakukan kegiatan pengelolaan dan penempatan kerja iii bidang kesejahteraan sosial sosiologi sosial dan politik penyaluran dan penempatan kerja penyandang cacat dan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan penyandang cacat dan lansia lansia pengelola perlindungan diploma iii bidang kesejahteraan sosial sosiologi sosial dan melakukan kegiatan pengelolaan sosial politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan perlindungan sosial pengelola rehabilitasi diploma iii bidang kesejahteraan sosial sosiologi sosial dan melakukan kegiatan pengelolaan dan pelayanan sosial politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan rehabilitasi dan pelayanan sosial usia pengelola rehabilitasi bidang kesejahteraan sosial sosiologi sosial dan politik melakukan kegiatan pengelolaan sosial atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan rehabilitasi sosial pengelola rencana bidang kesejahteraan sosial sosiologi sosial dan politik melakukan kegiatan pengelolaan sosial dan kesehatan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan rencana sosial dan kesehatan diploma tiga) bidang psikologi umum psikologi melakukan kegiatan inventarisasi dan pranata bencana masyarakat manajemen sosiologi administrasi kriminologi pengklasifikasian data, penelaahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan bidang bencana melakukan kegiatan analisis dan strata satu) diploma empat) bidang statistik penelaahan dalam rangka penyusunan statistik analis statistik matematika atau bidang lain yang relevan dengan tugas rekomendasi kebijakan bidang jabatan statistik |
bupati boyolali provinsi jawa tengah:a. bahwa dalam rangka menjamin keberadaan arsip vital bagi kelangsungan hidup suatu organisasi yaitu pada setiap perangkat daerah atau badan usaha milik daerah lingkungan pemerintah kabupaten boyolalimaka perlu pedomanga.c.ioo. memutuskan:il. bab maksud, tujuan dan sasaran maksud ditetapkannya peraturan bupati ini sebagai acuan bagi instansi lingkungan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan, penyelamatan, perlindungantetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai berikut:daerah, mendorong pengembangan model pengelolaan arsip vital lingkungan pemerintah daerah. sasaran peraturan bupati ini adalah untuk terwujudnya perlindungan, pengamanan, penyelamatan dan pemulihan arsip vital lingkungan pemerintah daerah. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini ini yaitu: arsip vital, sumber daya manusia: cc. sarana dan prasarana, pedoman program arsip vital, prosedur pengelolaan, perlindungandan pengamanan serta pemulihan arsip vital, pelaporan, dan pembiayaan. bab arsip vital kebijakan terkait dengan program arsip vital ditetapkan oleh bupati. penanggung. penanggung jawab program pengelolaan arsip vital yaitu masing masing kepala perangkat daerah dan direktur bumi lingkungan pemerintah daerah. pejabat eselon iii pada masing masing perangkat daerah dan bumi menunjuk petugas pengelola arsip vital. dalam hal perlindungan, pengamanan dan penyelamatan arsip vital yang berada central file pada tingkat eselon iii dan bekerjasama dengan unit kearsipan. program pengelolaan arsip vital lingkungan pemerintah daerah dengan ketentuan central file lingkungan perangkat daerah dan bumi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing masing perangkat daerah dan bumi. bab sumber daya manusia sumber daya manusia kearsipan pengelola arsip vital lingkungan pemerintah daerah yaiturangkat daerah bumi. arsiparis pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada melaporkan setiap ada penambahan ataupun pengurangan berkas arsip vital yang ada unit kerjanya pada unit kearsipan dengan melampirkan daftar arsip yang dikelola. babcentral file, filling cabinet, horisontal cabinet, mini roll o'pack, pocket file, tempat penyimpanan bebas medan magnet, dan kertas label. central file sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan ruang penyimpanan arsip vital. filling cabinet sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan sarana untuk menyimpan arsip, memiliki karateristikhorisontal cabinet sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan sarana untuk menyimpan arsip vital berbentuk peta atau rancang bangun,mini. mini roll o'pack sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan sarana untuk menyimpan berkas perorangan memiliki karakteristik tidak mudah terbakarpocket file sebagaimana dimaksud pada huruftempat penyimpanan bebas medan magnet sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk arsip vital non kertassebagaimana dimaksud pada hurufberkualitas baik sehingga tidak mudah rusak, berwarna terang dan mudah dibaca. bab viipenyelamatan dan pemulihan arsip vital:menyusun daftar arsip vital yang ada perangkat daerah dan bumi lingkungan pemerintah kabupaten boyolali. perlindungandan pengamanan serta pemulihan arsip vital: metode perlindungan arsip vital, meliputi duplikasi, pemencaran dan dengan peralatan khusus (hauntingmeliputi evakuasi arsip vital dankgisssssisappn return bani yaris daerah mena madhuri berita daerah kabupaten boyolali tahun nomori bupati boyolali, seno samudra diundangkan boyolali pada tanggal mei pggi pembina tingkat nip. lampiranpedoman program arsip vital lingkungan pemerintah kabupaten boyolali babi(esensial)(asset), sebagai instansi pembina bidang kearsipan kabupaten boyolali, dinas kearsipan dan perpustakaan memandang perlu untuk menyusun pedoman program arsip vital lingkungan pemerintah kabupaten boyolali. ii. pembentukan tim kerja pengelolaan arsip vitalet dan unit unit lain yang potensial menghasilkan arsip vital. dengan susunan anggota tim kerja pengelolaan arsip vital, sebagai berikut: susunan organisasi tim program arsip vital tingkat kabupaten boyolali keanggotaan penanggung jawab sekretaris daerah kabupaten boyolali ketua asisten administrasi sekretaris daerah kabupaten boyolali. sekretaris kepala dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten boyolali mengendalikan kegiatan pengelolaan arsip vital lingkungan pemerintah kabupaten boyolali, dan mengpenanggung jawab kepala perangkat daerah badan usaha milik daerah kabupaten boyolali ketua sekretaris kepala bagian tata usaha perangkat daerah badan usaha milik daerah sekretaris kepala sub bagian umum kepala sub bagian tata usaha perangkat daerah badan usaha milik daerah:cc.: aa.arsipdan nama dan waktu pendataan.bab identifikasi)analisis hukum dalamadan usaha milik daerah? cc. apakah arsip yang mendukung hak hak hukum individu dan perangkat daerah badan usaha milik daerah seandainya hilang duplikatnya harus dikeluarkan dengan pernyataan bawah sumpah? analisis resiko dalam melakukan analisis resiko,dapat dipandu dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:badan usaha milik daerahbadan usaha milik daerahperangkat daerah badan usaha milik daerah dengan tidak adanya arsip yang dibutuhkan?. pendataan ini adalah: instansi pemerintah kabupaten boyolali kebijakan strategis keputusan dan peraturan pimpinan instansi pemerintah) selama berlaku,antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah. perusahaan bumn bumi swasta), dan dan sebagainya. e.dan dan sebagainya. rumah sakit medical records rekam medis). penyusunan daftar arsip vital dari hasil survey diadan usaha milik daerah, yangmedia jumlah jangka lokasi metode ket. febnama unit kerja asal arsip vitalping dan sebagainya.lokasi simpmetode perlindungan diisi dengan informasi spesifik yang belum tersediapemerintah kabupaten. contoh: penentuan arsip vital satuan kerja perangkat daerah perlindungan arsip aset negara: sertifikat tanah, duplikasi filling cabinet izin mendirikan bangunan, buku pemilik kendaraan bermotor arsip keorganisasian pendirian) duplikasi standar operasional prosedur duplikasi filling cabinet instansi rumah sakit dan standar operasional prosedur tindakan medis hak cipta teknik, sipil, kearsitekturan, teknologi informasi dan transportasi edan pejabat struktural minimal eselon maa rumah sakitunderstanding dan duplikasi filling cabinet: penentuan arsip vital perusahaan (badan usaha milik daerah) jenis arsip vital metode tempat simpan:teknik duplikasi filling cabinetkasus sengketa perkara pengadilan baik yang sudah diputuskan maupun ang masihdalam proses hukum . saham obligasi surat berharga filling cabinet piutang lancer dan neraca rugi laba filling cabinet filling cabinet kebijakan perusahaan filling cabinet risalah rapat direksi filling cabinet memorandum understanding dan duplikasi filling cabinet perjanjian kerjasama yang strategis contoh: penentuan arsip vital perbankan (bumi) jenis arsip vital metode tempat siapaduplikasi filling cabinet teknik,baik yang sudah diputuskan maupun ang masih dalam proses hukum piutanglancer dan neracarugilaba duplikasi filling cabinet, dan perangkat daerah badan usaha milik daerah wajib menyimpan duplikasi dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten boyolalisebagai berikut serta tahan dan kedap air, dan untuk menyimpan arsip pita magnetic tidak diperkenankan menggunakan bahan dansebagai berikutftanda keluar harus disediakan dan diletakkan pada arsip yang dipinjam. bab iii prosedur pengelolaan, perlindungan, pengamanan dan penyelamatan prosedur pengolahankonaktif tekstual. a.n barang tidak bergerak ,: dan perangkat daerah badan usaha milik daerah wajib menyimpan duplikasi arsip nilainya pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang arsip sebagai pusat arsip vital pemerintah daerah. prinsip dasar penyimpanan arsip vital aman, penyimpanan arsip vital harus dapat menjamin keamanannya dari segala faktor perusak arsip, mudah diakses, penyimpanan arsip vital harus dapat menjamin akses secara cepat, tepat, dan aman oleh pihak yang berwenang menerimanya, dan efisien,nya serta tahan api dan kedap air, dan,(barang tidak bergerak amen kekayaan daerah o umum para nomor ane nama rng jum tanggal para tgl urut lah pengguna (pengembalian guna kas naan penyerahan arsip arsip vital yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan administrasi perangkat daerah badan usaha milik daerah diserahkan kepada dinas arsip dan perpustakaan kabupaten boyolaliperangkat daerah badan usaha milik daerah yang menyerahkan dan dinas arsip dan perpustakaan kabupaten boyolali daftar arsip instansi moon alamat .eooiomooocoooooroocooooic telepon .ooo wnenanannnnnn uraian tahun media jumlah keterangan pimpinan perangkat daerah badan usaha milik daerah nama dan nip) berita acara penyerahan arsip nomor #.o.oo niatan pada hari.ini, tanggal w.o. duit leoomewce1rsn caput opaca fat bertandatangan bawah ini nama panam abah aaa akan akh koh bana jabatan maen ran pet nnlunnpn dna dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk . yang selanjutnya disebut pihak nama berikan kabmmennnan pememensnn pen jabatan bean sana esa dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk man man rab mama akaboyolali undangan maupun kaidah kearsipan yang berlaku. yang menyerahkan yang menerima pihak pihak pemusnahan arsipboyolali dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. pemusnahan dilaksanakan dengan dilengkapi daftar arsip musnah dan berita acara pemusnahan arsip. daftar arsip musnah instansi alamat maa een akan telepon uraian tahun media jumlah keterangan pimpinan perangkat daerah badan usaha milik daerah saksi saksi inspektorat dinas arsip dan perpustakaan kabupaten boyolali nama dan nip) (nama dan nip) bagian hukum setda kabupaten boyolali nama dan nip) perlindungan arsip vital faktor faktor perusak arsip vital pada dasarnya ada (dua) kategori yang dapat merusak arsip vital, , gunung berapi, perebusan air laut, tsunami dan lain lain. faktor manusia, baik faktor alam maupun manusia. metode perlindungan tersebut adalah sebagai berikut dan badan usaha milik daerah. langkah pengaplikasian dan pemencaran harus memperhatikan hal hal sebagai. pada masing masing unit pelaksana teknis bagi instansi yang memiliki unit pelaksana teknis. seluruh perangkat daerah dan badan usaha milik daerah wajib menyimpan duplikasi arsip vital dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten boyolali(empat) jam kebakaran, kedap air, danyimpanan arsip adalahada pada pimpinan perangkat daerah badan usaha milik daerah atau yang diberi pendelegasian wewenang, mengakses informasi arsip vital dapat dilakukan dengan cara membaca, meminjam atau menggandakan, dan menempatkan arsip vital pada lokasi yang bebas dari banjir, api dan faktor berbahaya lainnya. penyelamatan arsip vital prinsip penyelamatan apabila terjadi bencana danerangkat daerah. dalam rangka tindakan penyelamatan, pimpinan perangkat daerah badan usaha milik daerah. tingkat kerusakan skala kecil dapat diatasi oleh perangkat daerah badan usaha milik daerah yang bersangkutan, sedangkan kerusakan skala besar luas diatasi bersama antara badan penanggulangan bencana daerah kabupaten boyolali dengan dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten boyolal, yaitu bupati boyolali, yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip vital:, boyolaloyolali, seno samudra telah diteliti bagian hukum setdaboyolali, seno samudra |
sea bupati dompu provinsi nusa tenggara barat peraturan upa dompu nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati dompuhwadompui rene ivy lv. lan ses: a33 sebe ii, sara 2in3 fps te. this nate sg. kas asi oya ha) nm: kraj ket) org) side sda na: men tni tn: da5! se335333 s3533 2e3a932 mar note s$i33, lenan karton anda lks nan sikka ras ts$$ tani nek: 3s, yo) ec. fasi f2353$ sd. aga " g ketan! sas nmr tino garis svg sis haa a33 siti . or rei s5. s9. tera tang, ke) ko) nia ets duta isi pudnunna is3s api sea catat han senat ta) dal dasi ls) naa hari ban shu hai ts) 8x. "0g keras nn: gaia here ea: gila s8, reb sasa as) tt) pn: atas pkp erx mgm s3553$ sega lagi ieee e35 bak a33 erg asap sgm eng sig ita et, aris gaa las) las lola sitaan iga s$3u ki) $?s ssh a5$ s.$$ her taj le) peran nana pes? aras sia ist ks) lag tag e33 pasaman mura $$? mel m2533 ta. ii: kapan tinular sa'i bd, ana tepi ox333 kasi beli tipis ses las ividgss33. ps38 0s33 merias gag art alah de23 f2. mp3 ratna peprashe dasagnhagna gai nar pe, ts$i liga sep sss asia kas) a43 8g. gs50g see ses speaks asia aha read lap pia kak ra, yang ing te) (ea) ee) oya bee (ala tag sas bai s.s si. venes sis s sia tas ongndian, dea 2585s tani ses sps535 br2 pes iss kep is) kal pa n n sp3a asi smk kaif p5. seat era ers era ne: sae sea 9g3 pel sas pae ses ape sse # $ s8e22 nan a.neg berita daerah kabupaten dompu tahun nomor memutuskan: menetapkan perubahan atas peraturan bupati dompu nomor tahun2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, gas dan fungsi serta tata kerja inspektorat kabupaten dompu. pasaberita daerah kabupaten dompu tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan diantara angka dan angka disisipkan angka, yakni angka dan angka 4b, serta dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut inspektorat kabupaten dompudalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam inspektorat kabupaten dompukeuangan melalui audit, revi, evaluasi dan: ya. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi: 4b.ompu dan: pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut inspektorat kabupaten dompu melaksanakan fungsi penunjang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam inspektorat mempunyai susunan organisasi, sebagai berikut: a.unsur pimpinan adalah inspektur pada inspektorat. b.unsur pembantu pimpinan adalah sekretariat adalah sebagai berikut: sub bagian perencanaan: sub bagian kepegawaian dan keuangan: dan sub bagian evaluasi dan pelaporan. unsur pelaksana adalahdan inspektur pembantu wilayah kelompok jabatan fungsional. nanginspektorat daerah sesuaiia s23 sps :e yak. ira and at, ha: (|| peta sig sos fs. fan) esa zn0 5rda jar tda .c nk. hai ea nana tek as9x33 xcm pada da0 sus 530gt pas pero2ak les siseyilsakoe res3 hag amp sta "nn: bani bnn nmr men aan mol 23an sos 3a?r krn bit mt) sedesekelie esa era menekan yn$ yak tax his83s s. emas tow dj. benz dk0 s2cxs$ aoa si. pps toj lela el2 ing tua dls ear ssk iso ana $g33 nan: vas sni aga "ag akan (er nggak na: 283i 353ia mea la. tanpa una ke) ter mma ks) tau kg) jas ega x5: bip 235i meme hak nara tee v2. see $:: pia ku) tn: cg. asa te) 205r tea fs. darat, eni mer: ker sera gita et. sg" mena kas n'| aint ajang ses serang ses iss ia akan bab aa s#se333 digna ka: ig. se33036, t. sek le) han s5, bana, ro) sei haa beta dengan mini hate penang sena tee pesan pena haa cal s5ba mean tya tt: fee tee s5233 so, esl si! petai c$ dibatasi seal sis ha) tin data tan tera dini here: padan ter aan ine fee see flm tas ne: das ts. tak: ess pasi tediri peri en: tiki dbd m3. tag hub pas uang tingi fe. ka) ten an: ip! sis shan mao see sia aan s35383 tax diisi ang ne: ter: en: s5 . d wa aja ton aa let) eeee jua 28er ega haa sant sbo nag |
bupati grobogan provinsi jawa tengah peraturan bupati grobounanggungjawab teknis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diutamakan dari kader teknik yang memiliki sertifikat ketrampilan dari lembaga yang berwenang. tpk dapat diberikan honor kegiatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. bagian kelima masyarakat peran serta masyarakat dalam pengadaan antara lain berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola, dan atau memiliki tempat lokasi dan izin usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayucc. jenis pengadaan, keluaran output (terdiri dari volume, satuan dan kualifikasi teknis tingkat kualitas hasil pekerjaan untuk jenis kegiatan yang harus diuji lapor,dalam spesifikasi teknis dan rab. kasi kaur menyusun dan menetapkan rab pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga pasarkegiatan,spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf untuk jenis pekerjaan konstruksidesa sekitar lainnyaecara, cc. narasumber pada huruf dapat berasal dari masyarakat desa setempat, perangkat daerah, dan atau tenaga profesional, dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf diutamakan berasal dari masyarakat desa setempat:, peralatan dan bahan materialdan bahan materialpelaksanaan swakelola. apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ditemukan ketidak sesuaikpengadaan melalui swakelola pada sebagaimana dimaksud pada pengumuman hasil pengalamannyauji laporan):atau untuka dalam halhanya terdapat (satu) penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan kepada (satu) penyedia lain lebih, dari desa sekitar terdekaengan nilai diatas rp200cc. pengumuman pengadaan paling sedikit memuatdaerah adalah kabupaten grobogan,dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahdengan cara penyedia menyampaikan memasukkan penawaran tertulis berisi dokumen administrasi dan penawaran teknis,kan dari toko dan lainya. bukti pembelian sebagaimana dimaksud padadiuji laboratoriumhusus untuk pekerjaan konstruksi yang pelaksanaan pengalamannya dilakukan seluruhnya melalui penyedia, pembayaran prestasi kerja dapat dilakukan dalam termin setelah pekerjaan selesai (seratus persen) sebagai berikut termin sebesar 95y6 (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak perjanjian, dan termin sebesar 5y6 (lima persen), dibayarkan setelah selesai masa pemeliharaan sebagaimana ditetapkan dalam surat perjanjian dalam hal terdapat kekurangan volume atau spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak, kasi kaur wajib mengembalikan kelebihan pembayaran kas desfasilitasi camberdayaan masyarakat dan desa melibatkan unit kerja pengadaan barang jasalanjut, dilaksanakan oleh bupati melalui api. selain oleh camat, bpd mengawasi pelaksanaan pengadaan desa. hasil pengawasan bpd sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan evaluasi, rapat internal bpd dan disampaikan kepada kepala desa untuk saran perbaikan. pengadaan desadapat berkoordinasi dengan unit kerja pengadaan barang jasa daerah melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa. berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada unit kerja pengadaan barang jasa daerah dapat membantu pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui katalogmendukung proses administrasi pelaksanaan pengadaan, desa dapat menggunakan contoh format sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. bab xvii ketentuan peralihan proses pengadaan yang telah dilaksanakan dan atau sedang dilaksanakan berdasarkan pada peraturan bupati grobogan, tetap sah dilaksanakan sampai dengan selesai. proses pengadaan yang belum dilaksanakan, wajib dilaksanakan berdasarkan padalan, pra brian grobogan, rea ngeri sumardi diundangkan purwodadi pada tanggal april sekte kabupaten robo mohamad suhartono berita daerah kabupaten grobogan tahun nomor. rencana kerja pemerintah desa,mpiran peraturan bupati grobogan nomor tahun tentang tata cara pengadaan barang jasa desa contoh dokumen pengadaan barang desa dokumen persiapan pengadaan secara swakelola. dokumen persiapan pengadaan swakelola non konstruksi. dokumen yang diperlukan meliputi jadwal pelaksanaan kegiatan. rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan dan peralatan. kerangka acuan kerja spesifikasi teknis. rencana anggaran biaya rab). contoh format formatnya adalah sebagai berikut jadwal pelaksanaan kegiatan. kegiatan total| bobot ket wil jeisjefefa jalan iieelitelittit a11 eeitelittit lie elitelittiti elitelettitl kaur . rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan dan peralatan. tenaga kerja. oo pamemeee oo jum harga tenaga daa bahan. dea aan dea dna nan jumlharga bahan. (peralatan. ' o)o| dea dna dea aan jumlharga peralatan. ito telp ank. kaur li. kerangka acuan kerjaformat spesifikasi teknis. kepala urusan kepala seksi desa merek. penyebutan merek dimungkinkan terhadap komponen barang jasa. suku cadang. bagian darisistem yang sudah ada. rencana anggaran biaya. uraian spesifik volume satuan harga total kegiatan asi satuan rp) kaur li. dokumen persiapan pengadaan swakelola untuk pekerjaan konstruksi. dokumen yang diperlukan meliputi gambar rencana kerja. jadwal pelaksanaan kegiatan. spesifikasi teknis. rab dan analisa harga satuan, dan rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan dan peralatan. contoh format formatnya adalah sebagai berikut gambar rencana kerja. skala w.w. serak tel, diketahui disahkan dibimbing difasilitasi pennanananananananan kepala desa. pendamping desa, kasi kaur. jadwal pelaksanaan kegiatan. formatnya sama dengan format jadwal pelaksanaan kegiatan non konstruksi huruf point spesifikasi teknis. formatnya sama dengan format spesifikasi teknis kegiatan non konstruksi huruf point rencana anggaran biaya rab). harga uraian kegiatan spesifik volume satuan satuan total asi rp) a1| catatan diisi untuk masing masing bagian pekerjaan yang telah dibuatkan analisis harga satunya. kaur li. analisa harga satuan. uraian kode satuan kondisi harga jul satuan harga lai tenaga. ' oo | bahan. peralatan. ' oe| po) total kaur li. rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan dan peralatan. formatnya sama dengan format rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan dan peralatan pada kegiatan non konstruksi huruf point ii. dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia. dokumen persiapan pengadaan melalui penyedia meliputi waktu pelaksanaan pekerjaan. gambar rencana kerja apabila diperlukan). kerangka acuan kerja spesifikasi teknis apabila diperlukan). harga perkiraan sendiri hps). surat perjanjian (apabila diperlukan). contoh format formatnyaadalah format waktu pelaksanaan pekerjaan. nama pekerjaan tim pelaksana waktu nilai pekerjaan kegiatan kegiatan pelaksanaan kegiatan pekerjaan kegiatan kaur li. gambar rencana kerja apabila diperlukan). formatnya sama dengan format gambar rencana kerja pada kegiatan swakelola untuk konstruksi romawi huruf point kerangka acuan kerja spesifikasi teknis apabila diperlukan)harga perkiraan sendiri hps). asi satuan loe kaur . surat perjanjian (apabila diperlukan). surat perjanjian paling sedikit memuat tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian, para pihak, ruang lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, hak dan kewajiban para hak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tata cara pembayaran, ketentuan keadaan kahar, dan sanksi. iii. dokumen pengadaan lainya. dokumen pengadaan lainya meliputi: surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pernyataan kebenaran usaha, foreksi kepala urusan, berita acara serah terima pekerjaan dar penyedia kepala seksi kepala urusan, dan berita acara serah terima pekerjaan dari kepala seksi kepala urusan kepada kepala desa. contoh dokumen pengadaan lainya tersebut adalah sebagai berikut surat permintaan penawaran. tim pelaksana kegiatan kecamatan nomor bnanannanaanan nana hampir kepada permintaan penawanan yth. ud ko.ou. perihal barang jasa kegiatan. desa. 22nn55nnnnnnnnnnnnnnnninta penawaran tertulis kepada saudara atas barang jasa sbb nama spesifikasi volume satuan barang jasa ehh tuo praeses loo kami berharap penawaran tertulis saudara dan surat penyataan kebenaran usaha (form terlampir) disampaikan dan sudah dapat kami terima tpk desa.dengan alamat . paling lambat pada hari. tanggal. demikian surat penawaran ini kami buat, atas partisipasi dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. tpk desa. ketua, nama, ttd, stempel. surat penawaran. kop surat nomor bnanannanaanan nana hampir kepada surat penawanan yth. tpk kegiatan perihal n55nnnnnnnnnnnn kennananaanananaanananan desa.enawarkan barang jasa dengan harga sebagai berikut nama spesifik vol satuan harga jul barang kasi satuan harga jasa pete l demikian surat penawaran ini kami buat, disertai dengan surat penyataan kebenaran usaha terlampir. atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. ud toko, oo. nama, ttd, stempel. surat pernyataan kebenaran usaha. surat pernyataan kebenaran usaha yang bertandatangan bawahan nama tempat, tangga lahir alamat adalah benar benar pemilik toko ud. penyedia barang jasa pada desa.yaitu nama toko alamat nomor telephone nppud toko, so. materai nama, ttd, stempel. form penilaian spesifikasi teknis. penilaian spesifikasi teknis pekerjaan kegiatan. enk pada hari ini,. tanggal. (dengan huruf) bulan.(tulis dengan huruf) tahun. (tulis dengan huruf) kami tpk desa. telah melakukan penilaian spesifikasi teknis unutk pekerjaan kegiatan.dengan hasil sbb nama penyedia alamat nama spesifikasi volume satuan sesuai tidak barang jasa suai ooh stesen keterangan demikian penilaian ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. an. tpk desa. ketua, nama, ttd, cap. berita acara negosiasi. berita acara negosiasitpk desa. telah melakukan negosiasi dengan perincian sbb rincian harga penawaran nama toko pemasok econama volume satuan total harga total keterangan barang penawaran harga jasa negosiasi leo patas. loo harga total kesepakatan terbilang tim pelaksana kegiatan ketua, nama) seen (ttd) toko, pemasok sekretaris, nama) .i jjj.( ttd) peanananaananan anggota nama) kakak ttd nama, ttd, stempellaporan pemeriksaan pengadaan oleh tpk. tim pelaksana kegiatan desa. onnenennkn. kecamatan nan nenennnnnnnn nomor kepada lampiran yth. kasi kau . jk. perihal laporan pemeriksaan desa. pengadaan tempat. denganhormat, sehubungan dengan telah dilaksanakannya pekerjaan kegiatan. dengan ini kami sampaikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari.tanggal. bulan. tahun. dengan hasil . )baik tidakbaik). demikian laporan pemeriksaan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. tpk desa. ketua, sekretaris, anggota, nama, ttd, stempel. berita acara serah terima pekerjaan swakelola dari tpkanatekeeeaeeanaeeee nama ketua, untuk atas nama tpk). yang beralamat di.iii. desaj joean. tim pelaksana kegiatan kaur kasi. j. ketua, nama dan tanda tangan) nama dan tanda tangan) berita acara serah terima pekerjaan dari penyediakalnnanaaee( nama penyedia). selaku penyedia pemasok pemilik toko. yang beralamat penamaan desa. iii sesuai bukti transaksi surat perjanjian nomor :. tanggal . tahunpenyedia pemasok kaur kasi. desa. nama ,ttd, stempel) nama dan tanda tangan)ndak tangan dibawah ini nananetaneana( nama kades). kepala sa. see, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. saluran natura kaur kasih. kepala seksi ,. kepala urusan. desa ae. kaa bertindak untuk dan atas pelaksana kegiatan anggaran desa .iiiiiioi.,loco. sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dpa)kaur si.i.ii. desa. kepala desa. nama ,ttd, nama, ttd, stempel) nss kan rei nsresumarni otetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pandulaksanaan kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip prinsip dan tata kelola pengadaan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. bab iii prinsip prinsip dan etika pengadaan prinsip prinsip pengadaan desa adalahdapat berakibat menjadikandari paradapat berakibat terjadinyadandesa dilakukan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumbercaradalamnilai ambang batas yang ditetapkan dalam musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada huruf paling tinggi sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah)berasal dari unsur kewilayahan sesuai bidang tugasjumlahcc. anggota. tugas tpk dalam pengadaan meliputi melaksanakan swakelola: menyusun dokumen lelang, |
ora) sau hahtidak terdugancairan dan penyaluran serta pelaporan belanja tidak terduga, perlu mengubah peraturan bupati kebumen nomor tahun tentangkbeberapa ketentuan dalam peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang belanja tidak terdugasst ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tata cara pencairan dan penyaluran belanja tidak terduga untuk kegiatnyelenggarakan urusan penanggulangan bencana mengajukan rencana kebutuhan belanja tanggap darurat bencanajabat pengelola keuangan daerah dan selaku pengguna anggaran, berdasarkan pengajuan rencana kebutuhan belanja dari skpd yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf bendahara pengeluaran bantuan dan pembiayaan menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran melalui ppk skpd, berdasarkan surat permintaan pembayaran yang lengkap ppk skpd menyiapkan spm untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran, spmyang sah dan lengkapbendahara pengeluaran bantuan dan pembiayaan,ncairkan dana, selanjutnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran skpd yang menyelenggarakan urusancairan dana untuk kegiatan tanggap darurat dilakukan dengan mekanisme tambahan uang. tata cara pencairan dan penyalurandengan tahapan sebagai berikut: skpd yang membidangi perorangan bendahara dan atau badan usaha mengajukan permintaan pengembalian kelebihan penyetoran dengan melampirkan: tanda bukti kelebihan penyetoran rekening kas umum daerah kabupaten kebumen untuk pembayaran kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, best nomor rekening bank dari perorangan, bendahara dan atau badan usaha yang akan menerima pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, kwitansi bermeterai cukup, dan atau dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis penerimaannya. berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam huruf bidang aset dan akuntansi melakukan verifikasi tanda bukti setoran kelebihan penyetoran pendapatan rekening kas umum daerah, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf bendahara pengeluaran bantuan dan pembiayaan pada skpd yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah mengajukan spp lslalui ppk skpd, berdasarkan pengajuan spp ls yang lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf ppk skpd menyiapkan spm langsung untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran, spm langsunglangsungpenerima. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: skpd yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana menyampaikan laporan realisasi tertulis pelaksanaan belanja tidak terduga untuk belanja kebutuhan bencana alam dan bencana sosial paling lambat (satu) bulan setelah diterbitkannya sp2d tambahan uang kepada bupati melalui. dikecualikan belanja tidak terduga untuk kegiatan tanggap darurat bencana, maka laporan realisasi disampaikan paling lambat tanggal desember tahun anggaran berkenaan. maa; bahwa telah mendapatkan persetujuan gubelledai dengan cam scanner menetapk.. dai denganogan dir. pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten ogan ller. bupati adalah bupati ogan ller. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten ogan ilirogan ilir. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten ogan ller. bab kedudukan disdikbud merupakan unsur. disdikbesa.ran susunan organisasi disdikbud terdiri dari: kepala dinas; sekretariat, membawahi: sub bagian kepegawaian dan pembantuan; sub bagian keuangan dan aset. bidang pembinaan sekolah dasar, membawahi: seksi kurikulum pendidikan sekolah dasar; seksi peserta didik dan prestasi. bidang pembinaan sekolah menengah pertama, membawahi: seksi kurikulum pendidikan sekolah menengah pertama; seksi peserta didik dan prestasi. bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, membawahi: seksi pendidikan non formal pendidik dan tenaga kependidikan non formal; seksi pendidikan anak sia dini, pendidik, dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini. bidang guru dan tenaga kependidi. bidang kebudayaan; dan kelompok jabatan fungsional. dai dengan cam scanner bagan susunan organisasi disdikbuurusan wajib pelayanan dasar pendidikan dan urusan wajib bidang pelayanan dasar kebudayaan, dan pengembangan pendidikan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas mempunyai fungsi: pembantu bupati dalam pembinaan dan pengurusan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan kebudayaan; pembantu bupati dalamngorganisir pengembangan pendidikan melalui mekanisme prosedur untuk terbitnya pelaksanaan tugas; pengendali sistem pengembangan mutu pendidikan dan proses belajar mengajar secara inovatif untuk peningkatan mutu pendidikan; pemberi pelayanan teknis perizinan bidang pendidikan sesuai jenisnya untuk menjamin kepastian hukum; pembina pelaksanaan tugas sesuai bidang masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit; terdistribusi tugas sesuai bidang masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit; pengawas pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal secara berkala untuk efektifitas dan efisiensi kegiatan unit; pelaksanaan konsultasi tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; pelapor basil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan evaluasi, untuk kelancaran tugas kedinasan; perumusan pengembangan pendidikan berdasarkan skala prioritas untuk pengembangan sumber daya manusia; perencanaanrumus; penyusunan kebijakan teknis pengembangan pendidikan secara berjenjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit; pengorganisir pengembangan pendidikan melalui mekanisme prosedur kerja untuk terbitnya pelaksanaan tugas unit; pengendalian pelaksanaan sistem pengembangan pendidikan secara terpadu untuk peningkatan mutu pendidikan; dipindai dengan cam scanner pengarah pendidikan; pemberian pelayanan teknis perizinan bidang pendidikan sesuaijenisnya untuk menjamin kepastian hukum; pembinaan pelaksanaan tugas sesuai bidang masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit; mengevaluasi seluruh kegiatan unit secara terpadu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada atasanunit secara berkala sebagai bahan evaluasyang dipimpin oleh seorang sekretaris dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam hal pelayanan teknis, administratif, ketatausahaan bidang perencanaan, program, keuangan, aset, umum dan kepegawaian dan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretaris mempunyai fungsi: penelitian, pemrosesan, pelaksanaan legalisasi surat tanda tamat belajar dan surat surat keputusan kepegawaian, menelaah usul pembantuan pegawai pada instansi luar disdikbud; pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas lingkungan disdikbud; mengpengelolaan dan laporan keuangan lingkungan disdikbud; penyusunan bahan rancangan peraturan perundang undangan dan fasilitasi bantuan hukum bidang dipindai dengan cam scanner pendidikan anak using laksana lingkungan disdikbud; pengelolaan kepegawaian disdikbud8menginal, dan kebudayaan; mengsdikbud; pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkungan disdikbudpegawaian dan pembantuan mempunyai tugas;; membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan dan penempatan mutasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit; menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk teknis petunjuk pelaksanaan untuk terbitnya administrasi kepegawaian;;; memproses kenaikan pangkat guru dan tenaga kependidikan lainnya; memproses cuti guru dan tenaga kependidikan lainnya; dai dengan cam scanner memproses angka kredit guru dan tenaga kependidikan lainnya; mengusulkan pensiun guru dan tenaga kependidikan lainnya; menyusun rencana formasi pengadaan dan penempatan mutasi dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya; mengusulkan pemberian tanda penghargaan dan jasa. dengan ketentuan yang berlaku, mempunyai tugas: menghimpun, menyusun kebijakan teknis ketatausahaan keuangan dan aset sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; anggaran; meneliti kelengkapan pengajuan pencairan anggaran berjasa.rkan petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis proses pencairan; mengeja.akan surat perintah membayar sesuai kebutuhan sebagai dasa.r penerbitan surat perintah pencairan dana;; mengumpulkan data perbendaharaan sesuai kebutuhan sebagai bahan pengendali keuangan memproses usulan pencairan pengguna anggaran sesuai permintaan sebagai bahan penerbitan surat perintah membayar; membuat surat perintah membayar berjasa.rkan basil verifikasi untuk penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d}; melakukan pencairan dana melalui bendaharawan untuk pengisian kas; mengevaluasi penyaluran dana sesuai kebutuhan untuk terbitnya pengguna anggaran; melakukan pengendalian dan pengawasan administrasi keuangan dan aset secara rutin untuk menghindari terjadinya kesalahan; mengelola data permintaan anggaran sesuai aturan sebagai bahan verifikasi; melakukan verifikasi kelengkapan surat perintah permintaan pembayaran berdasarkan dokumen pengguna anggaran untuk penyelesaian rekening belanja; melakukan penelitian surat pertanggungjawaban keuangan dan aset sesuai penggunaannya sebagai bahan penguasa.han; mengumpulkan dan mengelola data keuangan dan aset sesuai jenis dan kebutuhan untuk mengetahui jumlah dan perkembangannya; menyusun rencana keuangan dan aset berdasarkan penggunaan anggaran sebagai bahan laporan perhitungan; melakukan posting anggaran sesuai rekening belanja untuk keakuratan data pengguna anggaran; memberikan layanan informasi pendidikan dan membantu memaksa.naan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris, penghapusan untuk mengetahui kebenaran dan kesesuaian; dan memaksa.akan tugas kedinasan.n lainetiga kepala bidang pembinaan sekolah dasar kepala bidang pembinaan sekolah dasar mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam hallaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepalculik dan prestasi sekolah dasarrestasi sekolah dasar; penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penutup, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan prestasi sekolah dasardasar mempunyai tugas: menetapkan kalender pendidikan sekolah dasar; menetapkan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa baru sekolah dasar; meneliti, memproses legalisasi ijazah sekolah dasar; menyusun laporan seksi untuk kegiatan kurikulum sesuai dengan hasil yang dicapai; menyusun bahan perumusan pelaksanaan kebijakan kurikulum sekolah dasar; menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian sekolah dasar; menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum sekolah dasar; dai dengan cam scannerun kurikulumdik dan prestasi sekolah dasardasar; menyusun bahan pembinaan, minat, bakat, prestasi peserta didik pendidikan sekolah dasardasar; mengembangkan potensi, bakat, minat serta kreativitas siswa melalui kegiatan lomba pendidikan sekolah dasar; mengembangkan alternatif pelayanan pendidikan dasar pedesaan dan wilayah terpencidalam pasa.l kepalrestasi sekolah menengah pertama; pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan prestasi sekolah menerekomendasi izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama; penyusunan bahan pembinaandai dengan cam scanner penyusunapelaporan bidang kurikulum, kelembagaan, dan sarana prasarana sekolah peserta didik dan prestasi sekolah menengah pertamamenengah pertama mempunyai tugas: menetapkan kalender pendidikan sekolah menengah pertama; menetapkan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa baru sekolah menengah pertama; meneliti, memproses legalisasi ijazah sekolah menengah pertama; menyusun laporan seksi untuk kegiatan kurikulum sesuai dengan basil yang dicapai; menyusun bahan perumusan pelaksanaan kebijakan kurikulum sekolah menengah pertama; menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan penilaian sekolah menengah pertama; menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum sekolah menengah pertama;an kurikulum sekolah menengah pertama;culik dan prestasi sekolah menengah pertamamenengah pertama; menyusun bahan pembinaan, minat, bakat, prestasi peserta didik pendidikan sekolah menengah pertamamenengah pertama; mengembangkan potensi, bakat, minat serta kreatifitas siswa melalui kegiatan lomba pendidikan sekolah menengah pertama; mengembangkan alternatif pelayanan pendidikan sekolah menengah pertama pedesaan dan wilayah terpencil; mengembangkan penilaian basil belajar peserta didik.inner bagian kelima bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal mempunyai tugas membantu kepala dinas pendidikan dalam pengembangan pendidikan non formal sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pengembangan pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pembinaan generasi muda pramuka, kesiswaan berdasarkan data dan informasi, penyusun petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal, pembinaan generasi muda pramuka, kesiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan tenaga teknis dan sarana pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan generasi muda pramuka, kesiswaan berdasarkan usul dari unit kerja tersebut; penyusunan rencana penetapan rekomendasi izin lembaga yang melaksanakan program pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi yang melaksanakan kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelaksanaan pembinaan kepada lembaga pendidikan anak usia dini; pemberian rekomendasi usul bantuan kepada kelompok masyarakat dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; pelayanan teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; penetapan jumlah penyelenggaraan program pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan formal; = : ; ; ; ;; ;;; dai dengan cam scanner penetapan jenis penilaian basil belajar pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; penyusunan laporan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; pelaksanaan akreditasi lembaga lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai ketentuan untuk kejelasan status lembaga pendidikan; pelaksanaan pengawasan melekat terhadap bawahan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pi.mainan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pasa.l seksi pendidikan non formal pendidik dan tenaga kependidikan non formal mempunyai tugas: menghimpun kebijakan teknis bidang pengembangan pendidikan non formal sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; menghimpun data siswa pendidikan non formal melalui format untuk mengetahui jumlah dan perkembangannya; menyusun rencana bidang pengembangan pendidikan non formal berdasarkan petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis untuk menjadi program unit; melakukan koordinasi penyelenggaraan pendidikan non formal secara lintas sektoral untuk pembinaan kegiatan belajar mengajar; melakukan dikoordinasikan penuntasan wajib belajar tahun dan pemberantasan buta aksara pada pendidikan formal dan non formal secara terpadu untuk peningkatan mutu pendidikan; melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pendidikan non formal secara rutin untuk mengetahui kegiatannya; mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan non formal secara lin tas sektoral untuk mengetahui kegiatannya; melakukan akreditasi lembaga lembaga pendidikan non formal sesuai ketentuan untuk kejelasan status lembaga pendidikan; merekomendasikan penerbitan izin operasional penyelenggaraan pendidikan non formal secara sektoral tuk legalitas lembaga pendidikan; menyiapkan kebijakan teknis pengembangan pendidikan non formal sesuai jenis kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; melaksanakan program kerja pendidikan kesetaraan non formal paket setara sekolah dasar, paket setara sekolah menengah pertama, paket setara sekolah menengah atas sesuai ketentuan untuk peningkatan sumber daya manusia; menyiapkan kebijakan teknis pendidikan masyarakat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; menyusun rencana kegiatan pengembangan pendidikan masyarakat berdasarkan jumlah jenis untuk menjadi program unit; mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja pendidikan masyarakat melalui pendidikan kekasaran, taman bacaan dai dengan cam scanner masyarakat, lembaga lembaga dan pengarustamaan gender untuk peningkatan sumber daya manusididikan anak sia dini, pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini mempunyai tugas: menyiapkan kebijakan teknis bidang pengembangan pendidikan anak usia dini melalui kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; mengumpul data pendidikan anak usia dini melalui survey dan monitoring untuk mengetahui jumlahnya; mengelola data anak usia dini sesuai jenisnya untuk mengetahui gambaran keadaan perkembangan anak; menyusun rencana kegiatan pengembangan pendidikan anak usia dini berdasarkan jumlah jenis untuk menjadi program unit; melaksanakan pengembangan pendidikan anak usia dini sesuai program untuk peningkatan perkembangan anak; mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dengan unit terkait secara internal maupun kemal untuk suksesnya kegiatan pendidikan anak usia dini; memberikan motivasi pengembangan pendidikan anak usia dini melalui bimbingan teknis untuk peningkatan mutu kependidikan; melaksanakan akreditasi lembaga lembaga pendidikan anak usia dini sesuai ketentuan untuk kejelasan status lembaga pendidikan; menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum pendidikan anak usia dini; menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan anak usia dini; menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini; menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini;annermbantu kepala dinas dalam melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan: penyusunan rencana program bidang pembinaan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan; pelaksanaan programdan peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya;; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan guru, pendidik dan tenaga kependidikan; pelaksanaan administrasi guru dan tenaga kependidikdasar mempunyai tugas: melaksanakan pembinaan peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan sekolah dasar menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi pendidik sekolah dasardasar dan pengawas sekolah dasardasar dan pengawas sekolah dasardasar dan pengawas sekolah dasar; melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pe1laksanakan tugas pada seksi guru dan tenaga kependidikan sekolah dasarsekolah dasardasar; menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar; dai dengan cam scanner; melaksanakan pelaporan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikanmenengah pertama mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi pendidik sekolah menengah serta.ma dan pengawas sekolah menengah pertama.amenengah pertama dan pengawas sekolah menengah serta.maevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada seksi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertamamenengah pertama; menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikmenengah pertama; melaksanakan pelaporan bidangmembantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan. dai dengan cam sc.inner untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kebudayaan mempunyai fungsi: pembantu kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dalam bidang kebudayaan; penyusun rencana dan program kerja bidang kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; kota; penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya jam daerah kabupaten kota; penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten kota; penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten kota; penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pence bolaan cagar budaya peringkat kabupaten kota; penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya luar kabupaten kota; penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten kota; kkedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan gas dan fungsinyadai dengan cam sc.innertatakerja dalam melaksanakan gas dan fungsi kepala dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten ogan llersdikbudiii.a dan kepala bidang merupakan jabatan eselondai dengan cam sc.i pad diundangkan indralaya pada tanggal, {&ta sekretaris daerah berita daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor {ui bupati ogan ilir, dto. panca wijaya akbar diundangkan indralaya pada tanggal, &lui sekretaris daerah kabupaten ogan ilir, dto. musin berita daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor dai dengan cam scanner #ii i' l. . .______ !!i . . i3: ':> dai dengan cam scanner |
&,:kepala dinas adalah kepala dinas komunikasi dan informatikatas kepala dinas, sekretariat: bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, bidang penyelenggaraan government: bidang persandian dan keamanan informasi: bidang pengelolaan komunikasi publikbab tugas dan fungsi bagian kesatudibidang komunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandian: penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dididikomunikasi dan informasi, bidang statistik dan bidang persandi:data informasi publik dan statistik bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan data informasi publik dan statistik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik mempunyai fungsi penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, perumusan kebijakan dibidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian, pengendalian dan pengawasan informasi publik, serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik kabupaten: cc. pelaksanaan kebijakan didan pengelolaan media diseminasi informasi publik, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kebijakan di: pelaksanaan tugas sebagai wali data kabupaten: pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengelolaan data informasi publik dan statistik, pengendalian serta penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media diseminasi publik kabupaten: pemantauan, evaluasi, dan pelaporanyelenggaraan government bidang penyelenggaraan government mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan infrastruktur government. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang penyelenggaraan government mempunyai fungsi penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang penyelenggaraan government: perumuslaksananyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraberian bimbingan teknis dan supervisiantauan, evaluasi, dan pelaporan melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam kabupatesandian dan keamanan informasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang persandian dan keamanan informasi mempunyai fungsi penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang persandian dan keamanan informakomunikasi publik bidang pengelolaan komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan komunikasi publik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengelolaan komunikasi publik mempunyai fungsi penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pengelolaan komunikasi publik: sia penyiapan bahan perumuslaksanaan kebijanyiapomunikasi dan informatikitomunikasi dan informatika lampiranmunikasi dan informatika kepala umum dan fungsional kepegawaian bidang bidang bidang bidang pengelolaan data penyelenggaraan persandian dan keamanan pengelolaan komunikasi fungsional informasi publik dan e government informasi publik statistik inijak kerasadan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten sampang,tahun nomordiubah sebagai berikut: ketentuan huruf huruf huruf dan huruf diubah dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: sumber pendapatan pelayanan rawat jalan rsud pemberi pelayanan pemberi pelayanan tak langsung jasa uraian jenis pela langsung profesi lain remuk. struktural instalasi ame pelayanan kartu konsultasi gizi obat edik fisioterapi sumber pendapatan pelayanan rawat intensif oneway care icu nica rr hd), pemberi pelayanan pemberi pelayanan tak uraian jenis pel langsung langsung perawat pejabat pejabat pay anan yan an profesi pos struktur install lain remuk. ral my|gy' icu nica hd pena diet khusus tugas limpah konsultasi gizi setting ventilator co. pelayanan rekam medik adm (1x) sumber pendapatan pelayanan tindakan medik operatif pasien umum: pemberi pelayanan langsung pemberi pelayanan tak langsung y o uraian jenis jasa . a bagian jenis daayan operator: mmestisom ope pos pejabat pimpinan rotor remuk. struktural instalasi lal wmw|sa simo elektro oo oo tmo kecil ringan tmo ortopedi tmo cito pemberi layanan langsung: pemberi layanan tak langsung tmo kecil ringan tmo khusus |re rata3p pto || sumber pendapatan dari pemeriksaan medik, visite, dan konsultasi medik. jasa pemberi pelayanan uraian jenis pala. langsung: pemberi pelayanan tak langsung pelayanan yan perawat pejabat pejabat dokter terdapat pos remuk, direksi serat instalasi gay my| pemeriksaan dokter spesialis rawat jalan konsultasi antar poli spesialis rawat jalan konsultasi dokter saat tao 20an san ame visite dr. umum visite dr. spesialis g90o klas umum tindakan medik umum tugas limpah orgsyn anak tee nyang pembagian alokasi untuk direksi rsud terdiri dari direktur dan pos pembinaandalam keputusan direktur:. diundangkan sampang pada imnas bupati majene peraturan bupati majejene, menimbang:iii peraturan bupati majeperaturan bupati majeneajene ini. peraturan bupati majen. majene, h.syamsiah muchtar. pangkat pembina utama madya nip berita daerah kabupaten majene tahun nomor |
patbahwa ujian nasional sd, mi, sdb, serta penetapan ujian nasional smp, ts, small, sma, ma, dan smk:isamping ketentuan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan dan masih berlaku, untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penerimaan peserta didik sebagaimana dictum dalam setiap satuan pendidikan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru ppdb) tahun pelajaran dikukuhkan dengan surat keputusan kepala sekolah, panitia sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan tugas penerimaan penerima peserta didik melaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang berasas, kepala dinas pendidikan melaporkan pelaksanaan ppdb kabupaten sampangytujuananazasaklb dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum orang,sdb dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum orang, jumlah peserta didik pada smpjumlah peserta didik pada sma dan smkkhususorang, smp, sma, smk maksimal khusus program akselerasi, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar per kelasper kelas maksimum calon peserta didik baru persyaratan calon peserta didik baruadalah usia s d tahun wajib diterima, telah berusiaatuan pendidikanijazah, shun, sma adalah telah lulus smp m memiliki ijazah stub dan shunsmk adalah telah lulus smp m memiliki ijazah stub dan shun.tk, sd, smp, small sma, pengolahan juli juli juli cadangan permulaan juli juli juli juli tahun bala pelaksanaan juli juli juli juli, sdn sokobanah daya kecamatan sokobanah, pelaksanaan ppdb seminggu lebih awal dari jadwal yang ada. khusus smk seleksi dan pengolahan peserta didik baru dilaksanakan tanggal s d juli dan tahapan kegiatan ppdb yang berikutnya menyesuaikan diatur sendiri oleh kepala sekolah (pengumuman juli daftar ulang tanggal julian tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku,tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung). mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal. sma small seleksi calon peserta didik baru kelas sma, small,.ydan pengawas sd mibupati sampang, annan hasil |
salinyang mengatur izin mempekerjakan tenaga asing ita) maka perlulokasi kerjanya dalam (satu) wilayah kabupaten sumedang. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi penerbitan perpanjangan ita, tata cara pembayaran dan penetapan tempat pembayaran retribusi perpanjangan ita, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, pencabutan ita. bab penerbitanatau kepala dinas yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan. perpanjangan ita sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh bupati melalui dinas yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan, pembayaran retribusi perpanjangan ita melalui bank yang ditunjuk oleh bupati, foto copy kartu izin tinggal terbatas elektronik (e kita), laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja indonesia pendamping, foto copy keputusan rencana penggunaan tenaga kerja asing rata) yang masih berlaku, foto berwarna ukuran sebanyak (tiga) lembar, dan sg. foto copy paspor. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi maka permohonan perpanjangan tolak. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada telah lengkap, bupati melalui kepala dinas yang ditunjuk menerbitkan ita paling lama (empat) hari kerja. ita dapat diperpanjang ita perpanjangan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang kitaumum daerah nomor rekening ac. dengan kode rekening izin mempekerjakan tenaga kerja asing) melalui bank jabar banten bjb) cabangdan dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai tukar usd yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi. bab sesuai dengan jumlah rupiah yang disetorkan pada saat pembayaranvii pencabutan ita dalam hal pemberi kerja mempekerjakan tka tidak sesuai dengan ita, bupati atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan berwenang mencabut ita. bab viii pemanfaatan retribusi perpanjangan itasebesar pengawasan lapangan sebesar 10y6, cc. penegakan hukum sebesar y6, ketatausahaan sebesar yo, biaya dampak negatif dari pemberian perpanjangan ita sebesar 5y6:, pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja indonesia pendamping sebesar pemanfaatan retribusi perpanjangan ita sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk kegiatan. bab pembinaan dan pengawasan dalam rangka pembinaan dan pengawasan bupati membentuk tim pembina dan pengawasan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. struktur keanggotaan tim pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: penanggungjawab, pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota keanggotaan tim pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pada melibatkan unsur kejaksaan negeri, kepolisian resor sumedang dan skpd terkait. tim pembina dan pengawasan membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada bupati melalui kepala dinas yang membidangi ketenagakerjade irawan diundangkan sumedang pada tanggal pebruari sekretaris daerah kabupaten sumedang, cap ttd zaenal alilin berita daerah kabupaten sumedang tahun nomor salinan ses dai dengan aslinya kepala hukum s.h. pembina tk. (iv b) nip. |
mangrisalah legislatif dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan jabatan fungsionalkegiatan risalah legislatif adalah kegiatanbersalah legislatif termasuk dalam rumpun manajemen. bagian kedua kedudukanbersalah legislatif ahli pertama, bersalah legislatif ahli muda, dan bersalah legislatif ahli madya. jenjang pangkatdua unsur dan sub unsur kegiatan unsur kegiatan tugas jabatan fungsionalsunan risalah rapat legislatif, cc., cc, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat legislatif,, pengembangan sistem risalah rapat legislatif,, pengembangan profesi,, dan unsur: keanggotaan dalam organisasi profesi, keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional bersalah legislatif jasa, dan perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan lainnya,bersalah legislatif sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: bersalah legislatif ahli pertama, meliputi: mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara, melakukmemeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara, mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa indonesiasampai dengan halaman,asingdaerahelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi: melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi penyelenggara peserta rapat untuk menjadi risalah rapat resmi, menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi yang meliputi: bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e risalah, menginventarisir dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e risalah, melakukan pembuatan ebuatan e risalahyang meliputi: bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, menelaah kumpulan dokumen softcopy e risalah, menginventarisir dokumen softcopy e risalah, membuat sistem database informasi risalah: bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, danuda, meliputi: merencanakan pembuatan validasi risalah, memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat, melakukan validasi risalah rapat, menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang sudah divalidasi kepada pengguna penyelenggara rapat untuk mendapat pengesahan, membuat klasifikasi validasi risalah rapat berdasarkan: risalah rapat sementara, dan risalah rapat resmi, membuat klasifikasi validasi risalah berdasarkan pokok pembahasan, menyusun laporan pelaksanaan tugas validasi risalah rapat yang meliputi: bulanan, triwulan, semester, tahun.dan sampai kurang dari jam, jam lebih, . bulanan, triwulan, semester, tahunan, .kanadya, meliputi: melaksanakan identifikasi risalah rapat, melaksanakan identifikasi risalah rapat per pokok bahasrencanakan pembuatan analisis himpunan risalah rapat, membuat analisis himpunan risalah rapat, menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan analisis himpunan risalah rapat yang meliputi: bulanan, triwulan, semester, dan tahunan, dan merencanakan pembuatan anotasi himpunan risalah rapat, membuat anotasi himpunan risalah rapat, membuat validasi anotasi himpunan risalah rapat, melakukan pembuatan e risalah: analisis risalah rapat, anotasi himpunan risalah rapat, melakukan memasukkan e risalahkedalam database sistem informasi risalah: analisis risalah rapat, anotasi himpunan risalah rapat, melakukan publikasi dalam jaringan intranet intranet: analisis risalah rapat, anotasi himpunan risalah rapat, .melakukan kegiatan pengkajian sistem, yang meliputi: penyusunan risalah rapat, pembuatan validasi risalah, pembuatan catatan rapat, pembuatan laporan singkat rapat, pembuatan himpunan risalah rapat, pembuatan analisis risalah rapat, dan pembuatan anotasi himpunan risalah rapat, dan melakukan kegiatan pengembangan sistem.bersalah legislatif sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: bersalah legislatif ahli pertama, meliputi: laporan rekapitulasi rapat, laporlaporan pemeriksaan hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara, dokumen risalah rapat sementara berbahasa indonesia, dokumen risalah rapat sementara berbahasa asing, dokumen risalah rapat sementara berbahasa daerah, berita acara penyerahan risalah rapat sementara, dokumen konsep risalah rapat yang sudah diperbaiki, laporan pembuatan himpunan risalah rapat per bulan, laporan pembuatan himpunan risalah rapat per triwulan, laporan pembuatan himpunan risalah rapat per semester, laporan pembuatan himpunan risalah rapat per tahun: kertas kerja pengumpulan dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e risalah, daftar inventaris dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e risalah, laporan pembuatan e risalahrapat sementara, laporan pembuatan e risalah rapat resmi, laporan pembuatan e risalah rapat yang sudah divalidasi, laporan pembuatan e risalah catatan rapat, laporan pembuatan e risalah laporan singkat, laporan pelaksanaan pembuatan e risalahper bulan, laporan pelaksanaan pembuatan e risalahper triwulan, laporan pelaksanaan pembuatan e risalahper semester, laporan pelaksanaan pembuatan e risalahper tahun, laporan hasil telaahan kumpulan dokumen softcopy risalah, daftar inventaris dokumen softcopy e risalah, dokumen kajian sistem database informasi risalah, laporan memasukkan e risalah rapat sementara dalam database sistem informasi risalah: laporan memasukkan e risalah rapat resmi dalam database sistem informasi risalah, laporan memasukkan e risalah rapat yang sudah divalidasi dalam database sistem informasi risalah, laporan memasukkan e risalah catatan rapat dalam database sistem informasi risalah, laporan memasukkan e risalah laporan singkat dalam database sistem informasi risalah: laporan memasukkan e risalah uda, meliputi: laporan rencana pembuatan validasi risalah rapat, kertas kerja pemeriksaan kelengkapan validasi risalah rapat, laporan hasil validasi risalah rapat, berita acara penyerahan risalah rapat yang sudah divalidasi, daftar klasifikasi risalah rapat sementara, daftar klasifikasi risalah rapat resmi, daftar klasifikasi validasi risalah berdasarkan pokok pembahasan, laporan pelaksanaan validasi risalah rapat per bulan, laporan pelaksanaan validasi risalah rapat per triwulan, laporan pelaksanaan validasi risalah rapat per semester, laporan pelaksanaan validasi risalah rapat per tahumemasukkan e risalahrapat sementara dalam database sistem informasi risalah: laporan memasukkan e risalahrapat resmi dalam database sistem informasi risalah, laporan memasukkan e risalahrapat yang sudah divalidasi dalam database sistem informasi risalah, laporan memasukkan e risalahcatatan rapat dalam database sistem informasi risalah, laporan memasukkan e risalahlaporan singkat dalam database sistem informasi risalah: laporan memasukkan e risalahadya, meliputi: laporan hasil identifikasi risalah rapat, laporan hasil identifikasi risalah rapat per pokok bahasarencana pembuatan analisis himpunan risalah rapat, dokumen hasil analisis himpunan risalah rapat, laporan pelaksanaan pembuatan analisis himpunan risalah rapat per bulan, laporan pelaksanaan pembuatan analisis himpunan risalah rapat per triwulan, laporan pelaksanaan pembuatan analisis himpunan risalah rapat per semester, laporan pelaksanaan pembuatan analisis himpunan risalah rapat per tahun, laporan rencana pembuatan anotasi himpunan risalah rapat, buku anotasi himpunan risalah rapat, laporan hasil validasi anotasi himpunan risalah rapat, laporan pembuatan e risalah analisis risalah, laporan pembuatan e risalah anotasi himpunan risalah, laporan memasukkan e risalah analisis risalah dalam database sistem informasi risalah: laporan memasukkan e risalah anotasi himpunan risalah dalam database sistem informasi risalah, kertas kerja publikasi analisis risalah rapat dalam jaringan intranet internet, kertas kerja publikasi anotasi himpunan risalah rapat dalam jaringan intranet internet, dokumen kajian sistem penyusunan risalah rapat, dokumen kajian sistem validasi risalah, dokumen kajian sistem catatan rapat, dokumen kajian sistem laporan singkat, dokumen kajian sistem himpunan risalah rapat, dokumen kajian sistem analisis risalah rapat, dokumen kajian sistem anotasi himpunan risalah rapat, dan dokumen pengembangan sistemyoi) diploma (divbagi yang akan mendudukibersalah legislatif yang memperoleh ijazah sarjana s1) diploma (div) dapat diangkat dalam jabatan fungsional bersalah legislatif, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: tersedia formasi untuk jabatan fungsional bersalah legislatifcc. memiliki pangkat penata muda, golongan ruang iii a. asisten bersalah legislatif yang akan diangkat menjadi bersalah legislatif sebagaimana dimaksud pada diberikan angka kredit dari ijazah sarjana s1) diploma (div), ditambah paling banyakbersalah legislatif sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensibersalah legislatif wajib menyusun skp yang akan dilaksanakan dalam (satu) tahun berjalan. skpbersalah legislbersalah legislatif ahli pertama, (dua puluh lima) untuk untuk bersalah legislatif ahli muda: dan (tiga puluh tujuh koma lima) untuk untuk bersalah legislatif ahli madya. jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagibersalah legislatif, untuk: bersalah legislatifbersalah legislatifbersalah legislatifyang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidangbersalah legislatif. bab xiiersalah legislatif ahli mady:dimaksud dalamsebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud padalam jabatan fungsional bersalah legislatifkebutuhan pns dalam jabatan fungsional bersalah legislatifxvi pemberhentian dari jabatpengangkatan kembali dalam jabatan fungsionalbersalah legislatif, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional bersalah legislatif, cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsionalbersalah legislatif, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional bersalah legislatif, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsionalbersalah legislatif, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional bersalah legislatif, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional bersalah legislatif, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsionalorganisasi profesi jabatan fungsional bersalah legislatif wajib memiliki (satu) organisasi profesi. bersalah legislatif wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional bersalah legislatif. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsionalix ketentuan lain lain untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,bersalah legislatif ditetapkan. bab ketentuan penutupas dferrgar uryatmrincian kegiatan jabatan fungsional keahlian bersalah legislatif dan angka kreditnya rincian kegiatan tugas unsur kegiatan satuan hasil angka pelaksana setiap, kredit kou pendidikan pendidikan sekolah dan doktor s3) ijazah yang semua jenjang mendapat ijazah terakreditasi magister s2) semua jenjang sarjana s1)ersalah legislatif cai ten dan mendapat surat tanda servasenjang tamat pendidikan dan pelatihan lamanya jam semua jenjang https)surat tanda tamat pendidikan pendidikan dan pelatihan prajabatan pns sertifikat semua jenjang dan pelatihan pendidikan dan pelatihan ujian dinas golongan sertifikat semua jenjang iii pendidikan dan pelatihan ujian dinas golongan sertifikat semua jenjang il. penyusunan risalah penyusunan risalah rapat mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat laporan bersalah legislatif ahli rapat sementara sementara pertama melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan laporan bersalah legislatif ahli dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat pertama sementara memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk laporan bersalah legislatif ahli penyusunan risalah rapat sementara pertama imam bareng ana setiap, kredit soo aimemanyang terbenam indonesnteramamtany sementara yang berbahasa indonesia berdasarkan man halaman pertama aaaaaa mnn halaman pertama halaman pertama saman halaman pertama san halaman pertama mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa asingdiatas dokumen bersalah legislatif ahli halaman pertama mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa daerahhalaman pertama menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara berita acara bersalah legislatif ahli maa bai penyusunan risalah rapat melakukan perbaikan risalah rapat sementara dokumen konsep bersalah legislatif ahli terhadap hasil koreksi penyelenggara peserta rapat risalah rapat pertama untuk menjadi risalah rapat unsur kegiatan satuan hasil angka pelaksana setiap, kredit awan menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat yang meliputi: bulanan laporan bersalah legislatif ahli pertama triwulan laporan bersalah legislatif ahli pertama semester laporan bersalah legislatif ahli pertama tahunan laporan bersalah legislatif ahli pertama validasi risalah rapat merencanakan pembuatan validasi risalah rapat program kegiatan bersalah legislatif ahli muda memeriksa kelengkapan validasi risalah rapat bersalah legislatif ahli muda melakukan validasi risalah rapat laporan validasi bersalah legislatif ahli muda menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang sudah berita acara bersalah legislatif ahli muda divalidasi kepada pengguna penyelenggara rapat untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan: la. risalah rapat sementara daftar klasifikasi bersalah legislatif ahli muda lb. jrisalahrapatresmi daftar klasifikasi bersalah legislatif ahli muda membuat klasifikasi sederhana validasi risalah rapat daftar klasifikasi bersalah legislatif ahli muda berdasarkan pokok pembahasan menyusun laporan pelaksanaan tugas validasi risalah rapat yang meliputi: mine pan ajaran rom erat identifikasi risalah rapat melaksanakan identifikasi risalah rapat bersalah legislatif ahli madya melaksanakan identifikasi risalah rapat per pokok bersalah legislatif ahli madya bahasan iii. penyusunan penyusunan catatan rapat menyusun catatan rapat berbahasa indonesia dokumenasingdaerahcatatan rapat yang meliputi: bulanan laporan bersalah legislatif ahli mudapenyusunan laporan singkat menyusun laporan singkat berbahasa indonesiaimam bareng anasingbidaerahlaporan singkat yang meliputi: bia setiap, kredit gan bulanan dokumen bersalah legislatif ahli muda bersalah legislatif ahli madya triwulan dokumen bersalah legislatif ahli muda bersalah legislatif ahli madya semester dokumen bersalah legislatif ahli muda bersalah legislatif ahli madya tahunan dokumen bersalah legislatif ahli muda bersalah legislatif ahli madya penyusunan himpunan risalah merencanakan penyusunan buku himpunan risalah program kegiatan bersalah legislatif ahli rapat dalam satu pokok pembahasan muda bersalah legislatif ahli madya mengelompokkan risalah rapat resmi dalam satu kelompok risalah bersalah legislatif ahli pokok pembahasan resmi muda bersalah legislatif ahli madya menyusun daftar urut risalah rapat resmi dari konsep buku bersalah legislatif ahli kelompok risalah rapat berdasarkan waktu kegiatan himpunan risalah muda bersalah legislatif ahli madya menyusun buku himpunan risalah rapat buku himpunan bersalah legislatif ahli risalah rapat muda bersalah legislatif ahli madya bee himpunan risalah rapat yang meliputi: bulanan laporanunsur kegiatan satuan hasil angka pelaksana setiap kredit bnn asa iv. penyusunan analisis ja. penyusunan analisis himpunan merencanakan pembuatan analisis himpunan risalah program kegiatan bersalah legislatif ahli madya dan anotasi risalah rapat rapat himpunan risalah membuat analisis himpunan risalah rapat bersalah legislatif ahli madya rapat himpunan risalah rapat yang meliputi: mana mana aam peran esa rem nusa penyusunan anotasi himpunan merencanakan pembuatan anotasi himpunan risalah program kegiatan bersalah legislatif ahli madya risalah rapat rapat membuat anotasi himpunan risalah rapat bersalah legislatif ahli madya validasi anotasi himpunan membuat validasi anotasi himpunan risalah rapat anotasi yang sudah bersalah legislatif ahli madya risalah rapat divalidasi pengembangan pembuatan risalah melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang laporan bersalah legislatif ahli sistem risalah akan dijadikan sebagai risalah pertama menginventarisir dokumen softcopy bersalah legislatif ahli pertama pertama pertama risalah rapat yang sudah divalidasi bersalah legislatif ahli pertama pee pertama laporan singkat bersalah legislatif ahli pertama himpunan risalah rapat bersalah legislatif ahli pertamahli madya unsur kegiatan satuan hasil angka pelaksana setiap kredit asswwswan menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan risalah yang meliputi: pertama pertama pertama pertama pembuatan database risalah menelaah kumpulan dokumen softcopy e risalah laporan bersalah legislatif ahli pertama menginventarisir dokumen softcopy e risalah daftar inventaris bersalah legislatif ahli pertama membuat sistem database informasi risalah sistem intranet risalah| bersalah legislatif ahli pertama melakukan pemasukan e risalah dalam database sistem informasi risalahbuku, kredit himpunan risalah rapat dokumen bersalah legislatif ahli pertama bersalah legislatif ahli mudmadya menyusun laporan pelaksanaan tugas pemutakhiran database risalahtahunan laporan bersalah legislatif ahli pertama bersalah legislatif ahli muda publikasi risalah melakukan pengumpulan e risalah yang akan laporan bersalah legislatif ahli dipublikasikan pertama bersalah legislatif ahli muda menginventarisir e risalah yang akan dipublikasikan daftar inventaris bersalah legislatif ahli pertama bersalah legislatif ahli muda menelaah dan meminta persetujuan e risalah yang laporan persetujuan bersalah legislatif ahli akan dipublikasikan pertama bersalah legislatif ahli muda bia setiap, kredit soo melakukan publikasi dalam jaringan intranet internetdokumenhimpunan risalah rapat dokumen bersalah legislatif ahli pertama bersalah legislatif ahli muda menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi risalah dalam jaringan intranet internet kredit gan tahunan laporan bersalah legislatif ahli pertama bersalah legislatif ahli muda pengkajian dan pengembangan melakukan kegiatan pengkajian sistem, yang sistem meliputi: sistem penyusunan risalah rapat bersalah legislatif ahli madya sistem pembuatan validasi risalah bersalah legislatif ahli madya sistem pembuatan catatan rapat bersalah legislatif ahli madya sistem pembuatan laporan singkat bersalah legislatif ahli madya sistem pembuatan himpunan risalah rapat bersalah legislatif ahli madya sistem pembuatan analisis himpunan risalah bersalah legislatif ahli madya rapat sistem pembuatan anotasi himpunan risalah bersalah legislatif ahli madya rapat melakukan kegiatan pengembangan sistem penetapan bersalah legislatif ahli madya pengembangan virisalah. survei evaluasimakalrisalah yang tidak dipublikasikan:dipublikasikan unsur kegiatan satuan hasil angka pelaksana setiap, kredit awtidak dipublikasikan tetapi did'dokumentasi perpustakaan instansi yang bersangkutan. dalam bentuk makalah makalah semua jenjang tulisan ilmiah populer bidang risalahdalam pertemuan bidang risalah menterjemahkan menyadur terjemahan saduran bidang risalah buku dan bahan lainnyailmiah tingkat makalah semua jenjang nasional dalam bentuk makalah yang diakui oleh makalah semua jenjang instansi yang berwenang membuat buku pedoman, membuat buku pedoman terkait bidang risalah pedoman semua jenjang ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait risalah membuat ketentuan teknis terkait bidang risalah jumlah semua jenjang membuat ketentuan pelaksanaan terkait bidang semua jenjang risalah unsur kegiatan satuan hasil angka pelaksana setiap, kredit soo vii. penunjang kegiatan (pengajar atau pelatih pada mengajar melatih bidang risalah setiap jam laporan materi semua jenjang bersalah pendidikan dan pelatihan pelatihan fungsional atau teknis bidang risalahbidang terkait bidang risalah risalah,setiap kali, sebagai: moderator membahas narasumberber aan keanggotaan dalam organisasi menjadi anggota organisasi profesi nasional nan keanggotaan dalam tim penilai menjadi anggota tim penilai kinerja jabatan fungsional bersalah legislatif saman tenan semua jenang memperoleh piagam penghargaan tanda jasa kehormatan satyalancana karya nan atau tanda jasa kehormatan ja.teaser agam saman setiap ijazah semua jenjang unsur kegiatan satuan hasil angka pelaksana setiap, kredit awan pasca sarjana s2) setiap ijazah semua jenjang doktor s3) setiapm a m b tn80ypasca sarjana (s2) jenjang jabatan golongan ruang dan angka kredit persentase ahli pertama ahli muda ahli madya tt7b tt7e nya iv7(unsur penunjang: kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas bersalah legislatif jumlahdoktor (s3) jenjang jabatan golongan ruang dan angka kredit persentase ahli muda ahli madya m20y6angka kredit kumulatif untuk penyesuaian jabatan fungsional bersalah legislatif nya ivoan profesionalisme pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas bidang dukungan teknis penanganan perkara, diperlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten, bahwa untuk pembinaan dan pengembangan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas bidang dukungan teknis penanganan perkara, perlu ditetapkan jabatan fungsional pranata per, mengingat: undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung lembaran negara republik indonesia tahun. memverifikasi kelengkappranata peradilan ahli muda, meliputi: menganalisis data tunggakan perkara, menelaah kesesuaian bukti pada dokumen perkara kasasi peninjauan kembali grasi, menelaah jawaban padastatus tahanan pada dokumen perkara, menelaah konvoi salinan putusan petikan putusan yang telah dikirim, mengidentifikasi data subyek perkara pada aplikasi pengolah data dan aplikasi sistem informasi penanganan perkara, menyusun konsep penetapan penahanan perpanjangan penahanan, menelaah data penetapan hari sidang, menyusun rancangan jadwal penetapan hari sidang, menyusun konsep rol sidang, menyusun konsep memorandum untuk penetapan majelis hakim agung, menyusun konsep memorandum untuk penetapan panitera pengganti, menyusun konsep lembar penetapan majelis hakim agung, menyusun konsep memorandum penggantian majelis hakim agung, mengidentifikasi data penetapan majelis hakim agung pada aplikasi info perkara, mengidentifikasi data penetapan panitera pengganti pada aplikasi info perkara, menganalisa data pemohon permohonan perkara pada advisblaad perkara yang telah register, menganalisa data register permohonan perkara pada advisblaad perkara yang telah register, menganalisa data klasifikasi permohonan perkara pada advisblaad perkara yang telah register, menganalisa data tenggat waktu permohonan perkara pada advisblaad perkara yang telah register, mengidentifikasi data nomor perkara yang telah diputus dan petikan dalam situs web info perkara mahkamah agung, mengidentifikasi data tanggal sidang perkara yang telah diputus dalam situs web info perkara mahkamah agung, mengidentifikasi bersesuaian hasil musyawarah dan ucapan dengan rol sidang (tolak kabul tidak dapat diterima) perkara yang telah diputus untuk input dalam situs web info perkara mahkamah agung (approval): mengidentifikasi data tanggal musyawarah dan ucapan perkara yang telah diputus dalam situs web info perkara mahkamah agung, mengklasifikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam situs web direktori putusan, mengklasifikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam aplikasi info perkara, mengidentifikasi data putusan dalam aplikasi direktori putusan mahkamah agung, menginventarisasi berkas perkara yang telah selesai dan tidak ada perbaikan lagi gedung arsip mahkamah agung, mengidentifikasi permintaan pelacakan putusan dari unit lain, dan mengindentifikasi permintaan pelacakan putusan dari unit lain yang membutuhkan, dan pranata peradilan ahli madya, meliputi: mengidentifikasi bahan materi persidangan, mengidentifikasi bagian inti pada data elektronik perkara dengan memberikan catatan samping (bookmark): menelaah lembar pendapat (advisblaad) majelis hakim agung sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan, menerjemahkan lembar pendapat (advisblaad) dalam bahasa putusan tertimbang grasi, merevisi hasil koreksi bahasa putusan dari panitera pengganti, menyusun draf bahasa putusan kasasi sesuai template putusan kasasi, menyusun draf bahasa putusan peninjauan kembali sesuai template putusan peninjauan kembali, menyusun draf bahasa putusan pengujian peraturan, menyusun konsep template putusan sesuai perkembangan peraturan hukum, menyusun draf penetapan sesuai template putusan yang telah ditentukan, menyusun draf petikan sesuai template putusan yang telah ditentukan, menginventarisasi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (bht) berdasarkan topik perkaranya sebagai bahan yurisprudensi landmark decision bahan rapat pleno kamar, menyusun draf pencabutan perkara sesuai template putusan yang telah ditentukan, mengidentifikasi data elektronik pada direktori putusan sebagai bahan penyusunan draf putusan, menganalisis data elektronik pada direktori putusan sebagai bahan penyusunan draf putusan, menelaah dokumen perkara yang akan dimutasi untuk mendapat koreksi dan para dari panitera pengganti, menelaah dokumen perkara yang akan dimutasi untuk mendapat koreksi dan para dari majelis hakim agung sebagai pembaca, menelaah berkas mutasi perkara yang telah dikoreksi sebelum diteruskan panitera muda kamar, menelaah berkas perkara yang memerlukan penanganan khusus, mengidentifikasi perkara yang imitasi waktu penyelesaian perkaranya telah ditentukan undang undang untuk dapat segera dimutasi, menyusun konsep penetapan musyawarah dan ucapan, menyusun konsep anonimitas putusan untuk diunggah direktori putusan, memverifikasi kesesuaian putusan asli dengan salinan putusan petikan, memverifikasi kesesuaian putusan asli dengan dokumen elektronik putusan petikan yang akan dimutasi, memvalidasi kesesuaimenyusun laporan hasil sidang, menyusun laporan perkara yang telah diputus oleh setiap hakim agung, menyusun laporan putusan yang telah dimutasi oleh panitera pengganti, menyusun laporan bulanan permohonan perkara yang masuk mahkamah agung, menyusun laporan tahunan permohonan perkara yang masuk mahkamah agung, menelaah permohonan konsep pertimbangan grasi, fatwa, telaah teknis yuridis, menyusun konsep pertimbangan grasi, fatwa, telaah teknis yuridis, menelaah permohonan pindah sidang, dan menyusun konsep surat keputusan pindah sidang. pranata peradranata peradilan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai berikut: pranata peradilan ahli pertama, meliputi: dokumen perkara, dokumen elektronik, dokumen perkara, dokumen elektronik, dokumen perkara, dokumen elektronik, dokumen hasil pemindaian penulisan ulang, data hasil telaah: surat permohonan, surat jawaban, surat jawaban, surat penetapan, surat jawaban, relatas pemberitahuan, format relatas, laporan data resi pengiriman, konsep petikan, data register, data register, data elektronik register, data elektronik info perkara, konsep penetapan hari sidang phs): data kebutuhan sidang, laporan pembagian rol sidang, laporan pembagian rol sidang, konsep lembar penetapan, data elektronik, data elektronik info perkara, data elektronik, dokumen perkara, berkas perkara, berkas perkara, data perkara, lembar koreksi, dokumen perkara, dokumen perkara, laporan mutasi laporan, putusan yang telah diidentifikasi, dokumen bundel aj, dokumen bundel data elektronik: dan laporan berkas perkara yang telah diverifikasi, pranata peradilan ahli muda, meliputi: laporan hasil analisis, data bukti, data jawaban, data status tahanan, draf konvoi, data subyek perkara, data tanggal penyelesaian, data phs: rancangan jadwal phs, konsep rol sidang, memorandum penetapan majelis hakim pmh), memorandum, konsep lembar phs, memorandum, data penetapan majelis hakim, data penetapan panitera pengganti, data pemohon, data register, data klasifikasi: data waktu, data perkara, data perkara, data amar, data musyawarah dan ucapan majelis muscat), putusan elektronik, putusan elektronik, data putusan, laporan berkas perkara yang telah lengkap: hasil identifikasi putusan, dan data bahan laporan, pranata peradilan ahli madya, meliputi: materi sidang, laporan catatan samping, hasil telaah advisblaad, konsep bahasa putusan, konsep bahasa putusan, draf putusan, draf putusan, draf putusan, draf template putusan, draf penetapan, draf petikan, laporan inventarisasi putusan bht, draf pencabutan, data elektronik, data elektronik, dokumen mutasi putusan, laporan mutasi putusan, dokumen perkara, dokumen hasil telaah: data perkara, konsep penetapan, konsep anonimitas, putusan yang telah diverifikasi, putusan yang telah diverifikasi, laporan berkas perkara yang telah divalidasi, laporan hasil sidang, laporan perkara, laporan mutasi, laporan bulanan, laporan tahunan, laporan hasil telaah, konsep pertimbangan grasi fatwa telaah teknis yuridis, laporan hasil inventarisasi bahan laporan tahunan, dan konsep surat keputusan ketua mahkamah agung. dalam hal unit kerja tidak terdapat pranata peradilradilradilan yang melaksanakan tugas pranata peradilranata peradilan yang melaksanakan tugas pranata peradilfungsional pranata peradilan diangkat oleh pejabat pembina kepegawairadilradradilan dari calon pns. calon pns sebagaimana dimaksud pada setelah diangkat sebagai pns dan mengikuti serta lulus uji kompetensi, paling lama (satu) tahun diangkat dalam jabatan fungsional pranata peradilranata peradildukungan teknis penanganan perkara yang meliputipenanganan kewenangan mahkamah agung luar fungsi mengadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pejabat fungsional pranata peradilan yang selanjutnya disebut pranata peradilan adalah pns yang diberikandukungan teknis penanganan perkperadilan. pranata peradilan yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pranata peradilradilan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas jabatan fungsional pranata peradilan. bagian ketiga perpindahan dari jabatan lain pengangkatan dalam jabatan fungsional pranata peradil atau bidang ilmu pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan pranata peradilbidang dukungan teknis penanganan perkperadilan ahli pertama dan jabatan fungsional pranata peradilan ahli muda: dan (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional pranata peradilan ahli madya. pengangkatan jabatan fungsional pranata peradilradilranata peradilanganan perkara. bagian keempat pengangkatan melalui penyesuaianlam pelaksanaan tugas bidang dukungan teknis penanganan perkararadildukungan teknis penanganan perkara berdasarkan keputusan pejabat pembina kepegawaian. pengangkatan dalam jabatan fungsional pranata peradildalam jabatan fungsional pranata peradradilan melalui penyesuaianperadilpranata peradilan, atau kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggiejabati hukuman disiplin pnsranata peradilan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugasperadilradilradilradilranata peradilan wajib menyusun skp. skp merupakan target kinerja pranata peradilradilranata peradilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit: (dua belas koma lima) untuk pranata peradilan ahli pertama: (dua puluh lima) untuk pranata peradilan ahli muda: dan (tiga puluh tujuh koma lima) untuk pranata peradilan ahli madya. selain target angka kredit sebagaimana dimaksud pada pranata peradiltiga angka kredit pemeliharaan pranata peradranata peradilan ahli pertama, dan (dua puluh) untuk pranata peradilan ahli muda. pranata peradilranata peradilperadilradilperadilradilradilan. hasil penilaian dan pak pranata peradiljabatan fungsional pranata peradilan. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul penetapan angka kredit pranata peradilan diajukan oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada kesekretariatan kepaniteraan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan kepaniteraan lingkungan kepaniteraan mahkamah agungpratama yang membidangi kepegawaian pada sekretariat mahkamah agung untuk angka kredit pranata peradilan ahli pertama dan pranata peradilan ahli muda lingkungan kepaniteraan mahkamah agung, dan sekretaris mahkamah agung untuk angka kredit pranata peradilan ahli madya lingkungan kepaniteraan mahkamah agungara dan unsur non teknis yang membidangi kesekretariatan kepaniteraan mahkamah agung, unsur kepegawaian kesekretariatan mahkamah agung dan pranata peradilperadilradilananganan perkradilan baik perorangan atau kelompok bidang dukungan teknis penanganan perkara. perkara adalah meliputi perkara tingkat mahkamah agung dan juga termasuk pelaksanaan kewenangan mahkamah agung luar fungsi mengadili. instansi pembina jabatan fungsional pranata peradilan adalah sekretariat mahkamah agukepaniteraan mahkamah agung. sekretaris tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf harus berasal dari unsur kepegawaian pada kesekretariatan mahkamah agung. anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit (dua) orang dari pranata peradilanranata peradilan yang dinilai: memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit pranata peradilan, dan aktif melakukan penilaian angka kredit pranata peradilradilradilan. pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh sekretaris mahkamah agung. tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pranata peradilradilan, untuk: pranata peradilanperadilperadilperadilandukungan teknis penanganan perkararanata peradilradilradilradilperadil: penyusunan karya tulis karya ilmiah bidang dukungan teknis penanganan perkara, penerjemahan penyaluran buku dan karya ilmiah bidang dukungan teknis penanganan perkara, penyusunan pedoman petunjuk teknis bidang dukungan teknis penanganan perkara, dan pelatihan pengembangan kompetensi bidang dukungan teknis penanganan perkperadilan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jabatan fungsional pranata peradilan dengan angka kredit paling sedikit (enam) bagi pranata peradilan ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pranata peradilan ahli madya. pranata peradilan yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang dukungan teknis penanganan perkranata peradilperadilan tidak diberikan kenaikan pangkat jabatan. pranata peradilranata peradilan penetapan kebutuhan pns dalam jabatan fungsional pranata peradilan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut: jumlah berkas perkara yang masuk kepaniteraan mahkamah agung, jumlah berkas putusan yang dimutasi dari kepaniteraan, jumlah hakim agung setiap kamar perkara, jumlah tunggakan perkara yang harus diselesaikan oleh majelis, jenis perkara, dan jumlah permohonan terkait kewenangan mahkamah agung luar fungsi mengadili. pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional pranata peradilan diatur lebih lanjut oleh sekretaris mahkamah agung selaku pimpinan instansi pembina setelah mendapat persetujuan menteri. bab kompetensi bagian kesatu standar kompetensi pns yang menduduki jabatan fungsional pranata peradilan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi pranata peradilradilan diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi pranata peradilradilaanganan perkara. selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada pranata peradilempertahankan keahlian sebagai pranata peradilanradilanperadilradilradilradilradilan. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pranata peradilanganan perkara selama diberhentikan. terhadap pranata peradilranata peradilan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional pranata peradilan. pranata peradilpranata peradilranata peradilranata peradilan, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional pranata peradilan, cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional pranata peradilradilanpenanganan perkara, menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional pranata peradilan, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional pranata peradilan, membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pranata peradilan pada lembaga pelatihan, menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional pranata peradilan, j . menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional pranata peradilan, melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional pranata peradilan, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional pranata peradilan, memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional pranata peradilan, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pranata peradilradilperadilradilan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang dukungan teknis penanganan perkara pada mahkamah agung. pranata peradil bidang kesekretariatan kepaniteraan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pranata peradilan. kedudukan pranata peradilpranata peradilradilan termasuk dalam klasifikasi rumpun hukum dan peradilradilradilan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur oleh instansi pembina. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jabatan fungsional pranata peradilan diatur oleh keputusan sekretaris mahkamah agung dan peraturan kepala badan kepegawaian negara sesuai dengan kewenangan masing masing. bab xiv organisasi profesi jabatan fungsional pranata peradilan wajib memiliki (satu) organisasi profesi. pranata peradilan wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional pranata peradilan. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pranata peradilradilradilradilan setelah mendapat persetujuan dari sekretaris mahkamah agungradilan diatur oleh sekretaris mahkamah agung. hubungan kerja antara instansi pembina dengan organisasi profesi jabatan fungsional pranata peradilradilpranata peradilan diatur oleh instansi pembina sesuai denganranata peradilradilranata peradilperadilan ditetapkan. bab xvi ketentuan penutup, guna les kakak vo, andi rahadian niy maa sah naa srincian kegiatan jabatan fungsional pranata peradilan dan angka kreditnya penanganan penelaahan kelengkapan dokumen melaksanakan penelaahan kelengkapan dokumen perkara administrasi perkara menelaah kelengkapan dokumen fisik permohonan dokumen perkara ahli pertama kasasi grasi menelaah kelengkapan dokumen elektronik permohonan dokumen elektronik ahli pertama kasasi grasi menelaah kelengkapan dokumen fisik permohonan dokumen perkara ahli pertama peninjauan kembali menelaah kelengkapan dokumen elektronik permohonan dokumen elektronik ahli pertama peninjauan kembali menelaah kelengkapan dokumen fisik perkara pengujian dokumen perkara ahli pertama peraturan perundang undangan bawah undang undang dan perkara khusus lainnya menelaah kelengkapan dokumen elektronik perkara dokumen elektronik ahli pertama pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang dan perkara khusus tun lainnya mengevaluasi dokumen perkara yang tidak terbaca untuk dokumen hasil ahli pertama dilakukan pemindaian, penulisan ulang maupun konversi pemindaian penulis jenis dokumen ulang penelaahan kesesuaian isi dokumen perkara melaksanakan penelaahan kesesuaian isi dokumen perkara menelaah kesesuaian posisi para pihak berperkara, surat data hasil telaah ahli pertama kuasa pada dokumen permohonan perkara menganalisis data tunggakan perkara laporan hasil analisis ahli muda menelaah kesesuaian bukti bukti pada dokumen data bukti bukti ahli muda permohonan perkara kasasi peninjauan kembali grasi menelaah jawaban pada perkara pengujian peraturan data jawaban ahli muda perundang undangan bawah undang undang dan perkara khusus tun lainnya menelaah status tahanan pada dokumen perkara ahli muda menelaah konvoi salinan putusan petikan putusan yang draf konvoi ahli muda telah dikirim mengidentifikasi data data subyek perkara pada aplikasi data subyek perkara ahli muda pengolah data dan aplikasi sistem informasi perkara penyusunan konsep perbuatan melaksanakan penyusunan konsep perbuatan perkara menelaah surat permohonan perbaikan salinan putusan, surat permohonan ahli pertama pengaduan menyusun konsep surat jawaban permohonan perbaikan surat jawaban ahli pertama putusan, pengaduan menyusun konsep surat jawaban permohonan lain tentang surat jawaban ahli pertama informasi proses penanganan perkara menyusun konsep penetapan untuk status berkas gugatan surat penetapan ahli pertama tidak dapat diterima niet otvankelitjke verklaard) menyusun konsep surat terkait status berkas permohonan surat jawaban ahli pertama kasasi dan peninjauan kembali yang tidak memenuhi syarat formal menyusun konsep relatas pemberitahuan nomor perkara relatas pemberitahuan ahli pertama menyusun format formulir relatas pemberitahuan nomor format relatas ahli pertama perkara menginventarisasi resi pengiriman berkas putusan laporan data resi ahli pertama pengiriman menyusun konsep surat pengantar petikan konsep petikan ahli pertama registrasi perkara melaksanakan registrasi perkara mengidentifikasi nomor register permohonan perkara ahli pertama mengidentifikasi data lengkap perkara pada buku register data register ahli pertama (nomor, identitas pemohon, dakwaan, tuntutan, putusan pengadilan, surat pengantar) mengidentifikasi data register perkara kedalam aplikasi data elektronik ahli pertama pengolah data perkara register mengidentifikasi data perkara kedalam aplikasi info perkara| data elektronik info ahli pertama perkara menyusun konsep penetapan penahanan perpanjangan konsep penetapan ahli muda penahanan penahanan perpanjang gan penahanan penanganan persiapan sidang melaksanakan persiapan pelaksanaan persidangan persidangan menyusun konsep penetapan hari sidang phs) konsep phs ahli pertama menelaah data penetapan hari sidang phs) data phs ahli muda menyusun rancangan jadwal penetapan hari sidang phs) rancangan jadwal ahli muda phs menginventarisasi data kebutuhan persidangan data kebutuhan ahli pertama sidang mengidentifikasi bahan materi persidangan ahli madya menyusun konsep rol sidang konsep rol sidang ahli muda menyusun laporan pembagian rol sidang kepada majelis laporan pembagian ahli pertama hakim rol sidang menyusun laporan pembagian rol sidang kepada para laporan pembagian ahli pertama panitera pengganti rol sidang menyusun konsep memorandum untuk penetapan majelis memorandum pmh ahli muda hakim pmh) menyusun konsep memorandum untuk penetapan panitera memorandum ahli muda pengganti menyusun konsep lembar penetapan majelis hakim pmh) konsep lembar phs ahli muda menyusun konsep lembar penetapan panitera pengganti konsep lembar ahli pertama dan pranata peradilan penetapan menyusun konsep memorandum penggantian majelis memorandum ahli muda hakim pemberitahuan informasi dan dokumen persidangan melaksanakan persiapan pelaksanaan persidangan mengidentifikasi data penetapan majelis hakim pada data penetapan ahli muda aplikasi info perkara majelis hakim mengidentifikasi data penetapan panitera pengganti pada data penetapan ahli muda aplikasi info perkara panitera pengganti mengidentifikasi bagian inti pada data elektronik perkara laporan catatan ahli madya dengan memberikan catatan samping (bookmark) samping menyusun data pembagian perkara lengkap secara data elektronik ahli pertama elektronik kepada panitera pengganti yang telah tetapkan mengidentifikasi data tanggal distribusi perkara aplikasi data elektronik info ahli pertama info perkara perkara menyusun data pembagian berkas perkara lengkap secara data elektronik ahli pertama elektronik online kepada majelis hakim yang telah ditetapkan mengidentifikasi kelengkapan berkas perkara yang meliputi dokumen perkara ahli pertama bundel bundel advisblaad, penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, identitas perkara dan majelis hakim agung memverifikasi berkas perkara telah lengkap untuk berkas perkara ahli pertama bagikan secara langsung kepada panitera pengganti yang telah ditetapkan memverifikasiberkas perkara yang telah lengkap untuk berkas perkara ahli pertama dibagikan secara langsung kepada majelis hakim yang telah ditetapkan mengidentifikasi data berkas perkara pada buku agenda data perkara ahli pertama ketua majelis iii penanganan hasil penerjemahan dokumen hasil sidang dalam bahasa melaksanakan penerjemahan hasil sidang dalam bahasa putusan sidang putusan menelaah lembar pendapat (advisblaad) majelis hakim hasil telaah ahli madya sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan advisblaad menerjemahkan advisblaad (lembar pendapat) dalam konsep bahasa ahli madya bahasa putusan tertimbang grasi putusan merevisi hasil koreksi bahasa putusan dari panitera konsep bahasa ahli madya pengganti putusan menyusun draf bahasa putusan kasasi sesuai template draf putusan ahli madya putusan kasasi menyusun draf bahasa putusan peninjauan kembali sesuai draf putusan ahli madya template putusan peninjauan kembali menyusun draf bahasa putusan pengujian peraturan draf putusan ahli madya menyusun konsep template putusan sesuai perkembangan draf template putusan ahli madya peraturan hukum menyusun draf penetapan sesuai template putusan yang draf penetapan ahli madya telah ditentukan menyusun draf petikan putusan sesuai template putusan draf petikan ahli madya yang telah ditentukan menginventarisasi putusan putusan yang telah laporan inventarisasi ahli madya berkekuatan hukum tetap bht) berdasarkan topik putusan bht perkaranya sebagai bahan yurisprudensi landmark decision bahan rapat pleno kamar menyusun draf pencabutan perkara sesuai template draf pencabutan ahli madya putusan yang telah ditentukan mengidentifikasi data elektronik pada direktori putusan data elektronik ahli madya sebagai bahan penyusunan draft putusan menganalisis data elektronik pada direktori putusan data elektronik ahli madya sebagai bahan penyusunan draf putusan proses mutasi perkara melaksanakan proses mutasi perkara menelaah dokumen perkara yang akan dimutasi untuk dokumen mutasi ahli madya mendapat koreksi dan para dari panitera pengganti putusan menelaah dokumen perkara yang akan dimutasi untuk laporan mutasi ahli madya mendapat koreksi dan para dari majelis hakim sebagai putusan pembaca mengidentifikasi hasil koreksi dari panitera pengganti dan lembar koreksi ahli pertama majelis hakim memverifikasi berkas perkara yang telah putus untuk dokumen perkara ahli pertama dibagikan kepada panitera pengganti memverifikasi berkas perkara yang telah selesai mutasi dokumen perkara ahli pertama untuk dikembalikan kepada panitera muda perkara menelaah berkas mutasi perkara yang telah dikoreksi dokumen perkara ahli madya sebelum diteruskan panitera muda kamar menelaah berkas perkara yang memerlukan penanganan dokumen hasil telaah ahli madya khusus mengidentifikasi perkara yang imitasi waktu penyelesaian data perkara ahli madya perkaranya telah ditentukan undang undang untuk dapat segera dimutasi menyusun konsep penetapan musyawarah ucapan konsep penetapan ahli madya mengidentifikasi tanggal mutasi perkara dalam aplikasi laporan mutasi ahli pertama pengolah data perkara putusan analisis syarat formal kelengkapan pengajuan permohonan melaksanakan analisa data pada advisblaad kasasi dan pada lembar pendapat majelis (advisblaad) menganalisa data pemohon permohonan perkara pada data pemohon ahli muda advisblaad perkara yang telah register menganalisa data register permohonan perkara pada data register ahli muda advisblaad perkara yang telah register menganalisa data klasifikasi permohonan perkara pada data klasifikasi ahli muda advisblaad perkara yang telah register menganalisa data tenggat waktu permohonan perkara pada data waktu ahli muda advisblaad perkara yang telah register penerapan sistem elektronik untuk perkara yang telah melaksanakan penerapan sistem elektronik untuk perkara yang telah putus putus mengidentifikasi data nomor perkara yang telah diputus data perkara ahli muda dan petikan putusan dalam situs web info perkara mahkamah agung mengidentifikasi data tanggal sidang perkara yang telah data perkara ahli muda diputus dalam situs web info perkara mahkamah agung mengidentifikasi bersesuaian hasil muscat dengan rol data amar ahli muda (tolak kabul tidak dapat diterima) perkara yang telah diputus dalam situs web info perkara mahkamah agung (approval) mengidentifikasi data tanggal musyawarah dan ucapan data muscat ahli muda (muscat) perkara yang telah diputus dalam situs web info perkara mahkamah agung menyusun konsep anonimitas putusan untuk diunggah konsep anonimitas ahli madyasitus webaplikasi info perkara bab iii kategori dan jenjang jabatan fungsional jabatan fungsional pranata peradilan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian. jenjang jabatan fungsional pranata peradperadilan ahli pertama, pranata peradilan ahli muda, dan pranata peradilan ahli madya. pangkat untuk setiap jenjang jabatan fungsional pranata peradilradilan yaitu melaksanakan dukungan teknis penanganan perkara mahkamah agung. bagian kedua unsur dan sub unsur kegiatan unsur kegiatan jabatan fungsional pranata peradilan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas: mengidentifikasi data putusan dalam aplikasi direktori data putusan ahli muda putusan mahkamah agung identifikasi dan identifikasi petikan dan salinan putusan hasil melakukan verifikasi putusan hasil sidang sidang memverifikasi kesesuaian putusan asli dengan salinan putusan yang telah ahli madya putusan petikan diverifikasi memverifikasi kesesuaian putusan asli dengan dokumen putusan yang telah ahli madya elektronik putusan petikan putusan yang akan diverifikasi dimutasi melakukan validasi dengan memberikan otentikasi pada putusan yang telah ahli pertama salinan putusan diidentifikasi menelaah kelengkapan berkas bundel dan salinan dokumen bundel ahli pertama putusan untuk disampaikan kepada pengadilan pengaku menginventarisasi bundel dan putusan asli dokumen bundel ahli pertama mengidentifikasi tanggal pengiriman putusan perkara pada data elektronik ahli pertama aplikasi info perkara memverifikasi kelengkapan berkas perkara, putusan dan laporan berkas ahli pertamerifikasi memvalidasi kesesuaian berkas perkara, putusan dan laporan berkas ahli madyalidasi menginventarisasi berkas perkara yang telah selesai dan laporan berkas ahli muda tidak ada perbaikan lagi gedung arsip mahkamah agung| perkara yang telah lengkap penyusunan laporan pelaporan penanganan perkara menyusun laporan hasil sidang penyelesaian perkara menyusun laporan hasil sidang laporan hasil sidang ahli madya menyusun laporan perkara yang telah diputus oleh setiap laporan perkara ahli madya hakim agung menyusun laporan putusan yang telah dimutasi oleh laporan mutasi ahli madya panitera pengganti pelaporan berkala menyusun laporan berkala menyusun laporan bulanan permohonan perkara yang laporan bulanan ahli madya masuk mahkamah agung menyusun laporan tahunan permohonan perkara yang laporan tahunan ahli madya masuk mahkamah agung analisis masalah hukum lainnya menyusun analisis masalah hukum lainnya mengidentifikasi permintaan pelacakan putusan dari unit hasil identifikasi ahli muda lain putusan mengidentifikasi bahan bahan penyusunan laporan data bahan laporan ahli muda tahunan penanganan kewenangan memberi pertimbangan hukum permohonan melaksanakan kewenangan memberi pertimbangan pendapat hukum kewenangan grasi pendapat hukum lainnya mahkamah agung luar fungsi mengadili menelaah permohonan grasi, fatwa, telaah teknis yuridis laporan hasil telaah ahli madya menyusun konsep pertimbangan grasi, fatwa, telaah teknis konsep pertimbangan ahli madya yuridis grasi fatwa telaah teknis yuridis kewenangan pemindahan sidang penetapan pengadilan melaksanakan kewenangan pemindahan sidang perkara persaingan usaha izin perpanjangan perkara hak kekayaan intelektual penahanan menelaah permohonan pindah sidang laporan telaah ahli madya permohonan pindah sidang menyusun konsep surat keputusan pindah sidang konsep surat ahli madya keputusan ketua mahkamah agukegiatan pengembangan profesi dan penunjang jabatan fungsional pranata peradilan pengembangan perolehan ijazah gelar pendidikan formal sesuai dengan memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas jabatan ijazah gelar semua jenjang profesi pranata bidang tugas jabatan fungsional pranata peradilan fungsional pranata peradilan kenaikan peradilan pangkat pembuatan karya tulis karya ilmiah bidang jabatan membuat karya tulis karya ilmiah hasil fungsional pranata peradilan penelitian pengkajian survei evaluasi bidang dukungan teknis penanganan perkara yang dipublikasikan: dalam buku majalah ilmiah internasional yang jurnal buku semua jenjang terindeksdukungan teknis penanganan perkara yang tidak dipublikasikan: batam bentuk tata semua tendukungan teknis penanganan artikel semua jenjang perkara yang dipublikasikan penerjemahan penyaluran buku dan bahan bahan lain menerjemahkan menyadur buku atau karya ilmiah bidang jabatan fungsional pranata peradilandukungan teknis penanganan perkara yang tidak dipublikasikan: penyusunan standar pedoman petunjuk pelaksanaan membuat buku standar pedoman petunjuk pelaksanaan buku semua jenjang petunjuk teknis bidang jabatan fungsional pranata petunjuk teknis bidang jabatan fungsional pranata peradilan peradilan pengembangan kompetensi bidang jabatan fungsional mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: pranata peradilpengembangan profesi yang melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan laporan semua jenjang ditetapkan oleh instansi pembina bidang jabatan profesi yang ditetapkan oleh instansi pembina bidang jabatan fungsional pranata peradilan fungsional pranata peradilan ii. penunjang tugas pengajar pelatih pembimbing bidang jabatan fungsional mengajar melatih membimbing yang berkaitan dengan bidang sertifikat laporan semua jenjang pranata peradilan pranata peradilan jabatan fungsional pranata peradilan keanggotaan dalam tim penilaiinn ian (tiga puluh) tahun lebih (dua puluh) tahun semua jenjang (sepuluh) tahun semua jenla. doktor ijazah gelar semua jenjang bb. magister ijazah gelar semua jenjang sarjana diploma empat ijazah gelar semua jenjangtugas laporan semua jenjang jabatan fungsional pranata peradilan jabatan fungsional pranata peradilsarjana diploma empat dukungan teknis penanganan perkara yang meliputi: penanganan administrasi perkara,magistedoktoangka kredit kumulatif untuk penyesuaian passing jabatan fungsional pranata peradilan sarjana diploma empat oo doktor sarjana diploma empat doktor sarjana diploma empat dokter a50. sub unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penanganan administrasi perkara, meliputi: penelaahan kelengkapan dokumen, penelaahan kesesuaian isi dokumen perkara, penyusunan konsep perbuatan, dan registrasi perkara, penanganan persidangan, meliputi: persiapan sidang, dan pemberitahuan informasi dan dokumen persidangan, cc. penanganan hasil sidang, meliputi: penerjemahan dokumen hasil sidang dalam bahasa putusan, proses mutasi perkara, analisis syarat formal kelengkapan pengajuan permohonan kasasi dan peninjauan kembali pada lembar pendapat majelis (advisblaad):, penerapan sistem elektronik untuk perkara yang telah putus: dan identifikasi dan identifikasi petikan dan salinan putusan hasil sidang, penyusunan laporan penyelesaian perkara, meliputi: laporan penanganan perkara, laporan berkala, dan analisis masalah hukum lainnya, dan penanganan kewenangan mahkamah agung luar fungsi mengadili, meliputi: kewenangan memberi pertimbangan pendapat hukum, permohonan grasi pendapat hukum lainnya, dan kewenangan pemindahan sidang penetapan pengadilan perkara persaingan usaha izin perpanjangan perkara hakradilan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: pranata peradilan ahli pertama, meliputi: menelaah kelengkapan dokumen fisik permohonan kasasi grasi, menelaah kelengkapan dokumen elektronik permohonan kasasi grasi, menelaah kelengkapan dokumen fisik permohonan peninjauan kembali, menelaah kelengkapan dokumen elektronik permohonan peninjauan kembali, menelaah kelengkapan dokumen fiskelengkapan dokumen elektrongevaluasi dokumen perkara yang tidak terbaca untuk dilakukan pemindaian, penulisan ulang maupun konversi jenis dokumen, menelaah kesesuaian posisi para pihak berperkara pada dokumen permohonan perkara, menelaah surat permohonan perbaikan salinan putusan, menyusun konsep surat jawaban permohonan perbaikan putusan, menyusun konsep surat jawaban permohonan info perkara, menyusun konsep penetapan untuk status berkas gugatan tidak dapat diterima niet otvankelitjke verklaard), menyusun konsep surat terkait status berkas permohonan kasasi dan peninjauan kembali bidang dukungan teknis penanganan perkara yang tidak memenuhi syarat formal, menyusun konsep relatas pemberitahuan nomor perkara, menyusun format formulir relatas pemberitahuan nomor perkara, menginventarisasi resi pengiriman berkas putusan, menyusun konsep surat pengantar petikan, mengidentifikasi nomor register permohonan perkara, mengidentifikasi data lengkap perkara pada buku register (nomor, identitas pemohon, dakwaan, tuntutan, putusan pengadilan, surat pengantar), mengidentifikasi data register perkara kedalam aplikasi pengolah data, mengidentifikasi data perkara kedalam aplikasi info perkara, menyusun konsep penetapan hari sidang, menginventarisasi data kebutuhan persidangan, menyusun laporan pembagian rol sidang kepada majelis hakim agung, menyusun laporan pembagian rol sidang kepada para panitera pengganti, menyusun konsep lembar penetapan panitera pengganti dan pranata peradilan, menyusun data pembagian perkara lengkap secara elektronik kepada panitera pengganti yang telah ditetapkan, mengidentifikasi data tanggal distribusi perkara aplikasi info perkara, menyusun data pembagian berkas perkara lengkap secara elektronik daring kepada majelis hakim agung yang telah ditetapkan, mengidentifikasi kelengkapan berkas perkara yang meliputi bundel bundel advisblaad, penetapan majelis hakim agung, penetapan hari sidang, identitas perkara dan majelis hakim agung, memverifikasi berkas perkara telah lengkap untuk dibagikan secara langsung kepada panitera pengganti yang telah ditetapkan, memverifikasi berkas perkara yang telah lengkap untuk dibagikan secara langsung kepada majelis hakim agung yang telah ditetapkan, mengidentifikasi data berkas perkara pada buku agenda ketua majelis hakim agung, mengidentifikasi hasil koreksi dari panitera pengganti dan majelis hakim agung, memverifikasi berkas perkara yang telah putus untuk dibagikan kepada panitera pengganti, memverifikasi berkas perkara yang telah selesai mutasi untuk dikembalikan kepada panitera muda perkara, mengidentifikasi tanggal mutasi perkara dalam aplikasi pengolah data, melakukan validasi dengan memberikan otentikasi pada salinan putusan, menelaah kelengkapan berkas bundel dan salinan putusan untuk disampaikan kepada pengadilan pengaku, menginventarisasi bundel dan putusan asli, mengidentifikasi tanggal pengiriman putusan perkara pada aplikasi info perkara, dndali frekuensi radioipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang jabatan fungsional pengendali frekuensi radio dan angka kreditnya sebagaimana diatur dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: kep m.panendali frekuensi radio1t,omunikasi dan informatika dengan surat nomor m.kominfo tanggal oktoberendali frekuensi radio dan angka kreditnya bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengendali frekuensi radioendalian frekuensi radio. pengendali frekuensi radio tingkat terampil, adalah pengendali frekuensi radiofrekuensi radio. pengendali frekuensi radio tingkat ahli, adalah pengendali frekuensi radiondalian frekuensi radio. pengendalian frekuensi radio, adalah kegiatan memantau frekuensi radio, memelihara dan memperbaiki perangkat monitor frekuensi radio, dan menyajikan data teknis yang mengacu kepada peraturan perundang undangan nasional dan ketentuan international telecommunication union itu). unit pengendali frekuensi radio, adalah unit kerja direktorat jenderal pos dan telekomunikasi yang melaksanakan tugas pengendalian frekuensi radio. perangkat monitor adalah unit perangkat yang digunakan untuk pengamatan pengukuran parameter teknis frekuensi radio. tim penilai jabatan fungsional pengendali frekuensi radiofrekuensi radio.kedudukan, tugas pokok dan instansi pembina jabatan pengendali frekuensi radio adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun operator dan teknisi alat alat optik dan elektronik. pengendali frekuensi radio berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan pengendalian frekuensi radio pada departemen komunikasi dan informatika: pengendali frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam merupakan jabatan karier. tugas pokok pengendali frekuensi radio, adalah melakukan pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio, serta menjadi saksi ahli pengadilan negeri dan memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi ganguan frekuensi radio. instansi pembina jabatan fungsional pengendali frekuensi radio adalah departemen komunikasi dan informatika. bab iii unsur dan sub unsur kegiatan unsur dan sub unsur kegiatan pengendali frekuensi radio yang dapat dinilai angka kreditnya, adalahfrekuensi radio serta memperoleh surat tanda barat pendidikan dan pelatihan https), cc. pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh sertifikat. pengendalian frekuensi radio, meliputi persiapan alat dan data pendukung kegiatan pengendalian, pemantauan pita frekuensi, pemantauan frekuensi radio, pemantauan untuk penelitian ilmiah: pemantauan frekuensi radio pada peristiwa tertentu: penerimaan dan penyampaian hasil klaim pengaduan gangguan radio, penyelidikan dan penanganan gangguan radio, pengukuran kualitas pancaran radio untuk emisi single career non multiple xing dengan modulasi analog: pengukuran kualitas pancaran radio untuk emisi complex multiplexing kanal banyak dengan modulasi digital kuantisasi: pengukuran kualitas jangkauan pancaran radio: pengukuran karakteristik pemancar radio: pengukuran kualitas pancaran radio siaran dan jaringan, pengukuran kualitas pancaran stasiun televisi dan jaringan, pengukuran parameter teknis dan karakteristik sinyal spektrum untuk tujuan penelitian ilmiah, pengukuran koordinat dan ketinggian lokasi monitor: penyelesaian gangguan radio: perencanaan perangkat monitor, perencanaan observasi pemantauan event tertentu, analisis dan evaluasi hasil observasi pemantauan frekuensi radio, evaluasi kemajuan operasional pengendalian frekuensi radio: pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio, meliputi persiapan pemeliharaan dan perbaikan perangkat: pemeliharaan perawatan sistem monitor frekuensi radio, cc. pemeliharaan perawatan perangkat sistem radio pencari arah dan lokasi: pemeliharaan perawatan perangkat unit sistem perekam, pemeliharaan perawatan perangkat sistem komunikasi radio: pemeliharaan perawatan perangkat ukur dan pendukung perawatan teknis frekuensi radio, gg. pemeriksaan perawatan perangkat catu daya power supply, pemeliharaan perawatan alat bantu monitor frekuensi radio: pemeliharaan perawatan perangkat sistem komputerisasi, pemeliharaan perawatan perangkat sistem transmisi satelit v sat): identifikasi kerusakan kelainan dan gangguan teknik (troubleshooting) pada perangkat monitor frekuensi radio: perbaikan perangkat monitor beserta kelengkapannya dan pengujiannya, perbaikan generator set dan ups: perbaikan alat pendukung penunjang operasional pemantauan frekuensi radio, uji kelaikan: kalibrasi spesifikasi teknik. pelaksanaan tugas tugas lain, meliputi: menjadi saksi ahli pengadilan negeri: memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio. pengembangan profesi, meliputi: pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah bidang pengendalian frekuensi radio: penerjemahan penyaluran buku atau karya ilmiah bidang pengendalian frekuensi radio, cc. penyusunan pedoman petunjuk teknis pengendalian frekuensi radio, pemberian konsultasi pengendalian frekuensi radio yang bersifat konsep. penunjang tugas pengendali frekuensi radio, meliputi: pengajaran dan atau pelatihan bidang pengendalian frekuensi radio: peran serta dalam seminar lokakarya konferensi: keanggotaan dalam organisasi profesi ilmiah bidang pengendalian frekuensi radio, keanggotaan dalam tim penilai jabatan pengendali frekuensi radioendali frekuensi radio tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah: pengendali frekuensi radio pelaksana pemula: pengendali frekuensi radio pelaksana, cc. pengendali frekuensi radio pelaksana lanjutan: pengendali frekuensi radio penyelilaksana pemula: pengatur muda, golongan ruang ii a. pengendali frekuensi radio pelaksana: pengatur muda tingkat golongan ruang ii b: pengatur, golongan ruang c, pengatur tingkat golongan ruang ii d. pengendali frekuensi radio pelaksana lanjutan: penata muda, golongan ruang ill a: penata muda tingkat golongan ruang ill b. pengendali frekuensi radio penyelia: penata, golongan ruang ii1 c: penata tingkat golongan ruang iii d. jenjang jabatan pengendali frekuensi radio tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah: pengendali frekuensi radio pertama: pengendali frekuensi radio muda, cc. pengendali frekuensi radio madyrtama: penata muda, golongan ruang ill a: penata muda tingkat golongan ruang iii b. pengendali frekuensi radio muda: penata, golongan ruang iii c, penata tingkat golongan ruang iii d. pengendali frekuensi radiogendali frekuensi radio sebagaimana dimaksudndali frekuensi radiogan kegiatan pengendali frekuensi radio tingkat terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: pengendali frekuensi radio pelaksana pemula: menyusun rencana kerja dan pembagian tugas: persemester: perbulan: cc) berminggu. menyiapkan peralatan pencari arah (radio direction finder) beserta alat dukung perangkat rdf, menyiapkan peralatan rekam recorder: menerima berkas pengaduan dan permohonan penyelesaian gangguan radio (frequency defence): menyampaikan hasil akhir penanganan gangguan radio kepada klien pemakai berizin: menyiapkan perangkat dan bahan material untuk instalasi perangkat alat kerja bengkel performance test: menghitung jam kerja perangkat sistem, menyimpan piranti hasil rekaman sesuai ketentuan, memeriksa kondisi fisik operasional sesuai ketentuan prosedur, untuk jenis komunikasi radio, memeriksa kondisi fisik sistem operasional dan test fungsi perangkat sesuai peruntukannya:, memeriksa dan mengukur aoc sistem ups: merawat dan memelihara antena penerima dan pendukungnya, memperbaiki dan memelihara generator set: memperbaiki panel control listrik: memperbaiki tower tiang sistem antena penerima. pengendali frekuensi radio pelaksana: menyusun rencana kerja dan pembagian tugas: persemester, perbulan: berminggu mengumpulkan data frekuensi secara langsung, menyiapkan peralatan pencari arah (radio direction finder) beserta alat dukungannya perangkat antena radio pencari arah (rdf): menyiapkan peralatan ukur parameter frekuensi radio, memasang perangkat monitor dan alat dukungan serta melakukan test kondisi perangkat, memasang peralatan ukur parameter teknis frekuensi radio: memasang peralatan rekam recorder, memantau kepadatan pendudukan spektrum (spectrum occupancy) frekuensi band vhf s d ehf, memantau band frekuensi pada alokasi dinas dinas radio berdasarkan permintaan itu: memantau kondisi frekuensi radio tertentu berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu: memantau pendirian radio (radio silent) pada band frekuensi tertentu, rekapitulasi dan mengumpulkan data hasil penanganan gangguan radio: mengukur harmonisasi pemancar radio: mengukur redaman kabel pemancar radio, mengukur koordinat dan ketinggian posisi stasiun lokasi monitor, mengukur jarak antara objek monitor dan lokasi monitor serta antara lokasi tertentu, menyiapkan buku pegangan dan skematik diagram perangkat yang akan diperbaiki dirawat: menyiapkan alat bantu kerja monitor: menyiapkan ruangan kerja bengkel beserta kelengkapannya, menyiapkan suku cadang modul unit perangkat yang akan digunakan: mengumpulkan dan mengolah data informasi kondisi perangkat unit: mengetes kondisi operasional perangkat penerima secara keseluruhan, melakukan inspeksi (check up) pada instalasi antena rdf dan antena komunikasi penghubung (link): memeriksa elemen pendukung sistem operasi alat ukur piranti keras mekanis: mengawasi kinerja perangkat monitoring dalam kegiatan operasi pemantauan, pemeriksaan kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan: memeriksa converter inverter dalam pemeriksaan dan pengukuran sistem ups: memeriksa dan merawat rutin pada generator set: merawat perangkat sistem penentu posisi koordinat: merawat alat cetak printer potter scanner, memelihara sistem komputer data base pemantauan: (a) piranti lunak software. (b) piranti keras hardware. merawat modem router, melaksanakan perbaikan sederhana perangkat monitor: memperbaiki dinamo mengganti brush sepatu sikat slip ring, memperbaiki sistem antena penerima: menjadi saksi ahli pengadilan negeri. cc. pengendali frekuensi radio pelaksana lanjutan: menyusun rencana kerja dan pembagian tugas: persemester, perbulan: berminggu, mengumpulkan data frekuensi secara tidak langsung: memasang perangkat pencari arah radio direction finder) beserta alat dukungan dan melakukan tes kondisi perangkat: memantau kepadatan pendudukan spektrum (spectrum occupancy), memantau frekuensi komunikasi selular dan ranking system berdasarkan permintaan itu: memantau frekuensi radio untuk penyelidikan gangguan radio dan permasalahan komunikasi radio berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu: memantau kualitas jangkauan frekuensi radio berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu: mengukur parameter teknis emisi a3e: mengukur parameter teknis emisi f3e: mengukur parameter teknis emisi emisi lain ala, a2a): mengukur karakteristik daya pancar (power), mengukur parameter teknis sinyal stasiun radio siaran gelombang fm wfm, mengukur karakteristik dan parameter teknis sistem jaringan stasiun radio siaran: mengukur kualitas parameter teknis sinyal audio stasiun televisi, memeriksa dan mengetes kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi monitor frekuensi radio sesuai ketentuan, memeriksa kondisi fisik sistem jaringan penerima radio monitor frekuensi, memeriksa dan mengetes kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi radio pencari arah dan lokasi sesuai ketentuan, mengetes kelayakan operasi sistem radio penghubung (link) antar stasiun pencari arah, membuat laporan hasil maintenance perangkat unit sistem perekam, membuat laporan hasil pemeliharaan sistem perangkat radio komunikasi, mengawasi kinerja perangkat monitor dalam kegiatan operasi pemantauan, melakukan pemeriksaan kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan, memeriksa jaringan dan instalasi daya dalam pengukuran sistem ups, memeriksa dan merawat secara berkala pada generator set, merawat low noise amplifier lna) dan penumpangnya: memelihara sistem komputer aplikasi simulasi program piranti keras hardware: merawat sistem instalasi antena parabolic: membuat laporan hasil perbaikan perangkat monitor frekuensi radio, memperbaiki avr generator set dan ups: membuat laporan hasil perbaikan alat dukung operasi pemantauan frekuensi radio, menjadi saksi ahli pengadilan negeri. pengendali frekuensi radio penyelia: menyusun rencana kerja dan pembagian tugas: persemester: perbulan: berminggu: menentukan peralatan monitor dan alat dukungan, mengidentifikasi pelanggaran teknis penggunaan spektrum frekuensi band vlf s d hf: memantau untuk mengetahui kualitas pancaran dan daerah jangkauan stasiun radio tertentu berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu, memantau kualitas dan kuantitas stasiun radio untuk emisi spesifik berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu: memantau (termasuk pengukuran parameter teknis sinyal) selama peristiwa berlangsung, menyelesaikan gangguan frekuensi radio pada band vlf s d hf: mengukur parameter teknis emisi single side band ssb): mengukur parameter teknis emisi f1b, f7b, f1c: mengukur parameter teknis sinyal stasiun radio siaran gelombang am mw sw, mengukur kualitas parameter teknis sinyal vidio stasiun televisi: mengukur karakteristik dan parameter teknis sistem jaringan stasiun siaran televisi, melakukan inspeksi (check up) pada instalasi sistem integrasi antar penerima dengan aplikasi sistem terkait, melakukan set dan setting rangkaian penerima dengan asesoris sesuai fungsinya: menganalisis dan mengevaluasi hasil test kondisi perangkat penerima lansung: mengukur dan mengetes lapangan penyimpangan kinerja perangkat rdf (round test), menyetel display pada sistem monitor adf sesuai fungsinya,: mengetes kelayakan operasi perangkat sesuai ketentuan: membuat laporan hasil maintenance perangkat catu daya power supply, membuat laporan hasil pemeliharaan alat bantu monitor frekuensi radio, mengidentifikasi modul bagian komponen yang mengalami kerusakan: memperbaiki sistem kerja perangkat hard ware perangkat keras: memperbaiki modul genset: memperbaiki secara keseluruhan over soul genset dan kelengkapannya, membuat laporan hasil perbaikan genset dan kelengkapannya: menguji kinerja alat per semester, membuat laporan hasil kalibrasi spesifikasi teknik perangkat monitor,ringan kegiatan pengendali frekuensi radio tingkat ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut pengendali frekuensi pertama: menyusun rencana kerja dan pembagian tugas: persemester, perbulan: berminggu: menentukan perangkat monitor dan alat dukungan, peralatan antena,lf s d hf: mengidentifikasi pelanggaran teknis pengguna spektrum: memantau system spread spectrum berdasarkan permintaan itu, menyelesaikan gangguan frekuensi radio pada band vhf s d uhf: mengukur parameter teknis emisi data spread spectrum: mengukur daerah jangkauan (coverage area) dari stasiun radio, mengukur karakteristik kedalaman modulasi: mengukur karakteristik deviasi frekuensi: mengukur karakteristik konversi frekuensi: mengukur karakteristik penguatan antena: rekapitulasi hasil hasil observasi monitor frekuensi radio menyeluruh: menganalisis dan mengevaluasi hasil test kondisi perangkat penerima secara langsung: menganalisis dan mengevaluasi hasil test kondisi perangkat penerima dengan aplikasi, membuat laporan hasil pemeliharaan system perangkat radio pencari arah rdf): memeriksa elemen pendukung sistem operasi alat ukur piranti tunak program aplikasi: membuat laporan hasil maintenance alat ukur dan pendukungnya: mengawasi kinerja perangkat monitoring dalam kegiatan operasi memonitor, memelihara sistem komputer aplikasi simulasi program piranti lunak software, membuat laporan hasil pemeliharaan transmisi satelit: memperbaiki sistem kerja perangkat software piranti lunak, melakukan kalibrasi perangkat radio perangkat radio monitor: menjadi saksi ahli pengadilan negeri,uda: menyusun rencana kerja dan pembagian tugas: persemester, perbulan: berminggu:hf s d ehf: memantau emisi ism berdasarkan permintaan itu, meneliti efisiensi dan kinerja perangkat transmisi radio terhadap penggunaan spektrum dalam penelitian untuk penerapan teknologi baru: meneliti standarisasi penetapan metode pemantauan frekuensi radio, meneliti sebab akibat kasus kasus pada penggunaan gangguan yang terjadi dalam komunikasi radio, menyelesaikan gangguan frekuensi radio pada band shf s d ehf: mengukur parameter teknis emisi emisi lain, mengukur daerah pelayanan radio (service area), mengukur spektrum dan parameter teknis sinyal frekuensi radio untuk penelitian: merencanakan tim pelaksana operasi penanganan penyelesaian gangguan radio, merencanakan kebutuhan tenaga operator pemantauan frekuensi radio: merencanakan observasi pemantauan frekuensi radio pada event tertentu pada skala regional: menyusun jadwal perawatan dan menyusun peta kerja rutin, menganalisis dan mengevaluasi hasil tes kondisi perangkat df adf: mengawasi kinerja perangkat monitoring dalam kegiatan operasi monitor: melakukan pemeliharaan perangkat filter lpf bpf hpf rejection filter: merawat jaringan network transmisi satelit:adya: menyusun rencana kerja dan pembagian tugas: persemester: perbulan: berminggu: memantau untuk penyelidikan penelitian teknologi system komunikasi baru berdasarkan permintaan itu: meneliti pendayagunaan spektrum frekuensi radio dalam penerapan teknologi baru: meneliti pemanfaatan frekuensi untuk peningkatan pendapatan dalam penerapan teknologi baru: meneliti peramalan kondisi lapisan atmosfir untuk penggunaan spektrum frekuensi radio pada periode meneliti standarisasi penetapan metode pengukuran parameter frekuensi radio, mengembangkan sistem monitoring: mengukur karakteristik termodulasi: merencanakan tata cara penyelesaian gangguan radio, merencanakan kebutuhan alat bantu dan unit perangkat monitor frekuensi radio, merencanakan observasi pemantauan frekuensi radio pada event tertentu pada skala nasional internasional: merencanakan pengendalian frekuensi radio secara global nasional dengan melalui lokakarya seminar ataupun rapat dinas lainnya: menganalisis dan mengevaluasi hasil hasil penanganan gangguan radio sebagai laporan kinerja operator tim: menganalisis hasil pemeriksaan stasiun radio (check the spot) untuk validasi dan tertib teknik, mengkaji kemajuan operasional stasiun monitor frekuensi radio dari aspek kuantitas, kualitas, hukum dan manfaat makro: menjadi saksi ahli pengadilan negeri. pengendali frekuensi radio sebagaimana dimaksud dan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas pengendali frekuensi radio diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran bagi pengendali frekuensi radio tingkat terampil dan lampiran bagi pengendali frekuensi radio tingkat ahli. apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan pengendali frekuensi radio yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasa! dan pengendali frekuensi radioasai penilaian angka kredit pengendali frekuensi radio yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: pengendali frekuensi radiodan ii. pengendali frekuensi radiopengendali frekuensi radioendalian frekuensi radio, pemeliharaan dan perbaikan perangkat frekuensi radio, pelaksanaan tugas tugas lain: pengembangan profesi pengendali frekuensi radio. unsur penunjang, adalah pendukung kegiatan pengendali frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam angka ringan kegiatan jabatan pengendali frekuensi radioengendali frekuensi radio tingkat terampil. lampiran bagi pengendali frekuensi radio tingkat ahlfrekuensi radio tingkat terampil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran iii dan bagi pengendali frekuensi radio tingkat ahli adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran iv, dengan ketentuan paling kurang (delapan puluh persen) angka kredit: berasal dari unsur utama. paling banyak (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. pengendali frekuensi radio, golongan ruang iv c dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang (dua belas) harus berasal dari unsur pengembangan profesi. pengendali frekuensi radioendali frekuensi radio yang telahdari kegiatan pengendalian frekuensi radio dan atau pengembangan profesiendali frekuensi radio: setiap unsur penilaian dalam dp paling kurang bernilai baik dalam (satu) tahun terakhir. pengendali frekuensi radio yang naik jabatan sebagaimana dimaksudmadya, periyang secara bersama warna membuat karya tulis karya ilmiah bidang pengendalian frekuensi radio, diberikan angka kredit dengan ketentuadalahfrekuensi radio diwajibkan mencatat atau menginventarisasikangendali frekuensi radioendali frekuensi radio dilakukan paling kurangll) pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah: menteri komunikasi dan informatika atau pejabat eselon yang ditunjuk, bagi pengendali frekuensi radio madya., bagi pengendali. frekuensi radio pelaksana pemula sampai dengan pengendali frekuensi radio penyelia, pengendali frekuensi radio pertama dan pengendali frekuensi radio muda:endali frekuensi radio direktorat jenderal pos dan telekomunikasi, bagi menteri komunikasi dan informatika atau pejabat eselon yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut tim penilai direktorat jenderal, tim penilai angka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radio unit kerja bagi pejabat eselon yang membidangi pengendalian frekuensi radio pada unit pelaksana teknis, yang selanjutnya disebut tim penilai unit kerja. tim penilai jabatan pengendali frekuensi radio terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional pengendali frekuensi radiocc.gendali frekuensi radio. syarat untuk menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radio, adalah: jabatan pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan pangkat pengendali frekuensi radio yang dinilai: memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja pengendali frekuensi radio, dan dapat aktif melakukan penilaian. masa jabatan anggota tim penilai adalah (tiga) tahun. s5) apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dipenuhi dari pengendali frekuensi radioan frekuensi radio, pembentukan dan susunan keanggotaan tim penilai direktorat jenderal dan tim penilai unit kerja ditetapkan oleh menteri komunikasi dan informatika. pegawai negeri sipil yang telah menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radioangka kredit jabatan fungsional pengendali frekuensi radioendali frekuensi radio,engendali frekuensi radio. usul penetapan angka kredit diajukan oleh: direktur jenderal pos dan telekomunikasi kepada menteri komunikasi dan informatika atau pejabat eselon yang ditunjuk untuk angka kredit pengendali frekuensi radio madya: pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon iii) pada unit kerja pengendalian frekuensi radio lingkungan direktorat jenderal pos dan telekomunikasiangka kredit pengendali frekuensi radio pelaksana pemula sampai dengan pengendali frekuensi radio penyelia dan pengendali frekuensi radio pertama dan pengendali frekuensi radiogendali frekuensi radiofrekuensi radio yang bersangkutan. bab vii pengangkatan dalam jabatan pengendali frekuensi radio pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengendali frekuensi radio, adalah menteri komunikasi dan informatika atau pejabat lain yang ditunjukterampil harus memenuhi semua syarat: berijazah paling rendah sta sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan: pangkat paling rendah menduduki pangkat pengatur muda, golongan ruang imemuahli harus memenuhi semuamenduduki pangkat penata muda, golongan ruang ilgendalian frekuensi radioendalian frekuensi radio, diberhentikan dari jabatan pengendali frekuensi radio. penetapan jenjang jabatan pengendali frekuensi radiogendali frekuensi radio. kualifikasi pendidikan, kurikulum diklat fungsional pengendali frekuensi radiopengendali frekuensi radio, sebagai berikut: yang telahmenteri komunikasi dan informatika,pengendali frekuensi radiongendalian frekuensi radioengendali frekuensi radio ditetapkan sesuai dengangendali frekuensi radiofrekuensi radiopengendali frekuensi radio tingkat ahli: lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk pengendali frekuensi radio, dan pemberhentian dari jabatan pengendali frekuensi radio pelaksana pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang ii a sampai dengan pengendali frekuensi radio penyelia, pangkat penata, golongan ruang iii c dan pengendali frekuensi radio pertama, pangkat penata muda, golongan ruang il a sampai dengan pengendali frekuensi radiodan atauendali frekuensi radiosepuluh) dari kegiatan tugas pokok. pengendali frekuensi radiodua puluh) dari kegiatan tugas pokok. disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam dan pengendali frekuensi radio dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang 'frekuensi radio, menjalani cuti luar tanggungan negara, atau menjalani tugas belajar lebih dari (enam) bulan. pengendali frekuensi radioengendali frekuensi radiopengendali frekuensi radiofrekuensi radioendali frekuensi radiongendalian frekuensi radio yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional pengendali frekuensi radio. pengendali frekuensi radiopasaipasaigendali frekuensi radio sebagaimana dimaksud dan ditetapkan oleh menteri komunikasi dan informatikbidang pengendalian frekuensi radio berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan passing dalam jabatan pengendali frekuensi radio, dengan ketentuan: untuk pengendali frekuensi radio tingkat terampil harus memenuhi syarat: berijazah paling rendah sta: pangkat paling rendah pengaturuntuk pengendali frekuensi radio tingkat ahli harus memenuhi syarat berijazah paling rendah sarjana diploma ivpengendali frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam adalah: untuk pengendali frekuensi radio tingkat terampil sebagaimana tersebut dalam lampiran untuk pengendali frekuensi radiomini berlaku sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan di : jakarta pada tanggal : mei menteri negara sunan artur negara aan ag) taufik effendi isi isi jal olololololololo)o als|c sta sel slalalslalslalcais ais| |sle(sis3 isize isi elclelciciccicic seal sol|ol ieysisisislas|s|s|s sisi ssi is| sis sisi| selevel2ialejol i2| ola elelelelelelelela 3dislajal lcl $z9 slololslsi inisial auto ejalulole| 1x83 inininlalwiwinlala alat lala aja alone malala tra tra ira s2. st. is|$ kag (w) la) d2ko cl isisisisisisi sis n| bul sl slelalal sisi sis| s|sisi8| islslzia | i sislalaisleisi zisjolelelsialalel isislalslelalsiala) apsis (is divisi sisisisisisi fs) label lalolelolel ie) lec osis han e3p 19398985c (assets s33059 $253t3 pagar "id a|g fei ku) olg bu) kal disisi|s sja l|o jaja kun kran mira sele sirosis sisi|si kikir s)s| lh. gang tai ru) a25 raj pag k7) pad x|s hang $ | sis sis da3 s|s |les jen eta sia sic dim cla ss. mic 2is fi) sis sis ai sss sis 22ls ke) |a2 fn) ?is sie k ) sis alex ol? vis sis tai '|s issue ics si kk: elle seal|s| s|a|el|s|si| saksi|$ s|3lol alsos|s| s|lalat ks: 212i 21x tung tt) bri s|gala ulama vla (o) istlujaljluju|x vol aja ef. uu, ala follow false|x s|s|s ss|s|8sj3 music ololeto ciclelcieisik b|2aja ss|s v|rlslsis s|s|s|. kel ala rofalg sisi s31i seal3 bila tu) ala es) ki) (s8 te) a23 fan) ( ulu sgt br: set sic kel 4s) comic 2e| sasis salsa| sis.ia s|s kz) sa. s01031 s|e sejenis sis sak sia pat sele sasis3ls |s|23is esi isis salsa8 (es teu sla (833p ssi (sp32j3c is3iss s32 sis iss maka) suap isc| sasis (les| 0agslesasjasis sis 28ississjsgissisais |(a|ais "jes|ssissisgissi |s|s|s s2s8a sis ssrgspsartasal sis a hak i lab kel das ac$o0 130x590 song 0cy0 sug sgy2x2 isg99c cn33 g5 6e z0 ras (d59g3 g5x99 (na e835 a55 so33 s$$ 00k dg. sgj aster aag cici p4) kuj g1) (as isis ssisisis|l2| isis isis is|si ulu be) ke) ixl|x ka: c|mlw ku) ke) lolo slsisisli2loss (ls sl|sal3 o1f seal| lala cis iis iisicletaja jala a|hs|isi zla iri clelajolgtix kklaelaea aia lel23| ol|olo jala alalalajajaflajamalalal lelalaja|& c|xlx c|x)x taj juju alata alla jolo otr s|sis s|s|s isis ousts talu |sis| (isi3| sis |s|, sis siz| s|e ss! tu) |212j7 a15 alata jala lele jalalola alla sislalsia$ sisi sis|s|sis if| t lr ful r | ( g sis tej isj (els es|s mm. (alz(s (es iss tesis ku: jelas |( 's|sj|c isis jel2 (eksis iss jas| s0i5 (gifts isis isc isis saiseitis (3s jsj aja sio |e|2l (elo jasisgigals (selagi jas) jas iri ica sis talas cina su|o klx hri dic elia isle (s8isis is. bs3sel | 53ui5 jah asla jax r14 lal3i3 is9la s5si5s5 css says |legis (soul| ssl oldlsis lala tasjaslasjasjat says sei lascia sisi ss9jsalsajss|s3classis isa(s$ is$|ss| |(ss|s9 (sis namesake s3s s3 $ s3)3n5)| sz? wu. (3g far pi: z8. n30 a89 |s2 a 53k sas, mena s|s| s|s|s| si2| male ssl si3|s3| isis iis sle|sle|s|e| (es |melalui $lajsisisisis|s$isi i s|a@ wajah ia) fs) slalom sie kg: ke) rai fisik keluar alla lala sia sis slc else ejejajsiai sai: s|si51s51i (gg s|isis| s|sisi|s sis|(sisilia fire ii isa sel i28 jg3i2 fa3is |l2 sis ac|la sis s3ls ssj is5| says sis iso| dit assis ss|s is$lc |els le2is lego 201c (sus mol. o5c (2x ssl8 seks kerja jea| glee als sia pi xs aa3i jas|s lag less sal sisi he: s0lzg panai sis sales gag 28j release oz| asia edge selasa eden pal san pole agama basics sio sis s39s88 sss ss| oto kota teu g28 iac o033 cx |a3$ 23c5 egg | y a83 dea aan el, ela| sal i.la| oleh cici|a als| isi sala isis| sis| si|s o|lo)l isl|a sia) ala c|si sigi glu) olah| cfa solo si2i? s|al s3i23 lesi s1? alas) sla sial laj ajs)| al2eja sglalela |2la ke) .ice s|x| lulu tsl s3lu (xxl cie ulu alata jaja jala alan raja alfa jala lx xcl|x ira ulu raj ulu ota aja ol | si | ol celta (an ojo|e leslie ss|zi s)| z sisi alel e|e| else| slelglci cic|g sis i5i5i5 ala ala ala ki) ol9j s8) ajo fl iei fri feng f3) he) hi) kal bad anis (8g isis sama alone ei z less ,les sls eksis sis sia #isis isis eg|s|se| (3s ala nn: masjid lesi) sisi32 iss) aims isc s.|2i8(z disisi los|sj sselsiais ss93 sis sj3le isi sela cie sala szisisis sisi siz sis sis sisa s israel sis ala esiselajs segala sela (ca .lo0e5 similis vols .|. ie0| sz. says sas3gls dis ses bek lab ole lela tel (3gg bep ef, a22 sls sla (el fe ala sid sis sia hak elev kas eta (era) ?)a six (aja ala ran (si o|g slz sis zis ke) sis isi gala 31e jala s|s si3| ' ) lis dat ellas sis saj ta) socks sisi bis gs) 8i8 sp33 bagi? date3s isis |xe sis isis eni gala aya sis tah jaga el, mann cie sila s|sjs sita tag dal tegal alle aaaa| isis tah see saut isis bat) kena sis s8? du9 z2. 22le hui sisi di2 le: fe, is) maj) tom kosi la)! cici ele tic ac seng k7) kku isi sig sis sis| sis el o|o o|s ois| o|lo cell elo alm ulin aim elul m7) ole olo sis bad les gis alata ding to) co. (8s is. (5g iss las sar jelas b3) leles (as (es i822 sisi je? (sis jelas j38 kelas 3ig ss? zis23 ss? (no sas sings j29 (class a80 laila lac (8s pisa isis hal (s9 gara dai . igo fan si9 islas isa e3s isles sico i33s3 elang eiga3 iss jesse eis besa cite sees (c35$ kelly sin lada |a5 iku |? san (3s ss3 2si38 isesiss se3sgy ssl isis ss0 sasa vendor 29x gx20 ya eci3 els sela leleh sisi el9o 2jo gi915 @9jc oog sig dea sisi ss. bio fto slowest paleo ios s39s ols salsa 1eso) ki) s20 jenis o0e sis apsis (ad sla lan bol tug a89 j2s iss goal fox cc. su log r3: op, jas |j9x nu) ss. s322 |3s2 jsg (2s iss doo ois pore epic eksis. sagisodissn ela0 naas nata ara who dz0z alex aan elc o0| ku) el. (es) alun ulun iman ol ny, pen png aan ca) s|s sama cle lag raj oa3 cia az) is s39 six o|$ sic 22x rc) ajal ses jz2 sol xyo daa a55. data ica ocu oslo suo suara leo woserta y .reformasi birokrasi, pon panen loh suk eibshangindaan sting menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pedoman umum audit komunikn. n.ooooooooo woo. jan bab pendahuluan inn nnnnnnannnnnn anna latar belakang.oo wol maksud dan tujuan. oom nana sasaran.ooooooooo w #m mna. ruang ling .cbooo wanna. manfaat.ooo woo oo. #w# pengertian umum .ooo. oo. woo makanan. bab dasar dasar audit komunikasi .ooooooo woo kajian mendalam dan menyeluruh. oo. audit komunikasi .oooooooooo woman tujuan audit komunikasi. manfaat audit komunikasi.cbooo woo peran audit komunikasi.ooo bab iii audit komunikasi eni. nan nana konsep audit komunikasi .cbooo wcc dimensi audit komunitas si.oooocooooc prosedur audit komunikasi. teknik metode audit komunikasi .ooooco waudit komunikasi disusun sebagai acuan dalam mengukur sistem komunikasi yang akurat dan andal lingkungan instansi pemerintah sehingga mampudengan dilaksanakannya pedoman umum audit komunikasi diharapkan terwujud sebuah keterbukaan komunikasi instansi pemerintah sehingga sesuai dengan harapan publik. jakarta,io mei . menteri negara pendayagunaan aparatur negara kan pangkas birokrasi, "sek, keane beng,.bab dasar . sr menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesiai,, menentukan publik yang relevan dengan instansi pemerintah: mengetahui. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia,, merupakan pemecahan masalah (problem solving)., cc.,. nan menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia,,saluran, frekuensi, jangka waktu, dan kualitas interaksi,. peran. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia, mengetahui tingkat keberhasilan program komunikasi yang diukur berdasarkan tujuan komunikasi tersebut (untuk awareness, knowledge, image, dan sebagainya),,bab iii audit. bal menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia konsep audit komunikasi konsep umum audit komunikasi adalah sebagai berikut: communication audit ann nan san nan una nagan ton public relations ben dong yen anna take anna mna strategy program pee ana yana pen audit perception audit untuk.umpan balik publik, .peran dan fungsi masing masing anggota instansi pemerintah dalam berbagai kelompok, .rosedur. big menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia cc.iack . menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesiacc. hasil. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia,daft.pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, eeyuluhan kehutanan, perlu menetapkan jabatan fungsional penyuluh kehutmelakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang undangan. kehutanan kehutanrograma penyuluhan kehutkehutanan adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para penyuluh kehutanan berdasarkan program penyuluhan kehutkehutyuluhan kehutanyuluhan kehutorganisasi profesi adalah organisasi profesi penyuluh kehutankehutanan termasuk dalam rumpun ilmu bagian kedua kedudukan penyuluh kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang penyuluhan kehutanan pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. penyuluhenyuluh kehutanan adalah melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutkehutanan adalah kementerian kehutanketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis jabatan fungsional penyuluh kehutanan, menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional penyuluh kehutanan, cc. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional teknis bidang penyuluhan kehutanan, melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan fungsional penyuluh kehutanan, melakukan . melakukan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh kehutanyuluh kehutanan, mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional penyuluh kehutanan, memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh kehutanan, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi penyuluh kehutanan, memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik penyuluh kehutanan, dan il. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional penyuluh kehutankehutanan, terdiri atas: penyuluh kehutanan tingkat terampil, dan penyuluh kehutanan tingkat ahli. jenjang jabatan fungsional penyuluh kehutanan tingkat terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: penyuluh kehutanan pelaksana pemula,fungsional penyuluh kehutanan tingkat ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: penyuluh kehutanan pertama, penyuluh . penyuluh kehutanan muda, penyuluh kehutanan madya, dan penyuluh kehutanan utama. jenjang pangkat, golongan ruang penyuluh kehutanan tingkat terampil sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: penyuluh kehutanan pelaksana pemula, pengatur muda, golongan ruang ii a. penyuluh kehutyuluh kehutyuluh kehutanan tingkat ahli sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: penyuluh kehutanan pertamamuda: penata, golongan ruang iii c, dan penata tingkat golongan ruang iii d. penyuluh kehutuluh kehutanan utama: pembina utama madya, golongan ruang iv d, dan pembina utama, golongan ruang iv e,nyuluh kehutan dan kegiatan unsur jabatan fungsional penyuluh kehut penyuluh kehutanan, danyuluhan kehutpenyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: persiapan penyuluhan kehutanan, meliputi: penyusunan programa penyuluhan kehutanan, penyusunan rencana kerja tahunan perorangan individu,dan penyusunan kebutuhan materi metode informasi penyuluhan kehutanan. pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi: penyusunan materi penyuluhan, penerapan metode penyuluhan berdasarkan sasaran, pengorganisasian. pengorganisasian sasaran penyuluhan, dan pembangunan jejaring kerja kemitraan obyek penyuluhan kehutanan, pengembangan penyuluhan kehutanan, meliputi: pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan, dan pengembangan aspek teknik metodologi materi sarana alat bantu penyuluhan kehutanan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi: pemantauan pelaksanaan penyuluhan kehutanan, pengevaluasian pelaksanaan penyuluhan kehutanan, dan penyusunan pelaporan,yuluhan kehutanan, penerjemahan penyaluran buku dan bahan bahan lain bidang penyuluhan kehutanan, pembuatan buku pedoman ketentuan pelaksanaan ketentuan teknis bidang penyuluhan kehutanan. unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pengajar pelatih bidang penyuluhan kehutanan, peran serta dalam seminar, lokakarya bidang penyuluhan kehutanan, keanggotaan dalam organisasi profesi penyuluh kehutanan, rincian kegiatan dan angka kredit masing masing unsur sebagaimana dimaksud pada untuk penyuluh kehutanan tingkat terampil sebagaimana tercantum dalam lampiran dan untuk penyuluh kehut sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: penyuluh kehutanan pelaksana pemula, meliputi: mengumpulkan data potensi wilayah tingkat desa dan kecamataneri foto, melakukan kunjungan tatap muka anjangsana kepada perorangan melakukan kunjungan kerja anjangkarya kepada perorangan melakukan temu wicara sarasehan dengan kelompok sasaran sebagai peserta, melakukan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran sebagai peserta, sebagai pemain dalam kegiatan seni budaya tradisional dan modern, meliputi: mengumpulkan data potensi wilayah tingkat kecamatan, mengolah data potensi wilayah tingkat desaflipchart, menyusun . menyusun materi penyuluhan dalam bentuk brosur, menyusun materi penyuluhan dalam bentuk leaflet, menyusun materi penyuluhan dalam bentuk seri foto, melakukan kegiatan demonstrasi cara hasil percontohan kepada kelompok sasaran, melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran sebagai fasilitator, sebagai pemain dalam gelar lanjutan, meliputi: menyusun data potensi wilayah tingkat kabupaten, menyusun programa penyuluhan tingkat kecamatan sebagai anggotaflipchart, menyusun materi penyuluhan dalam bentuk poster,kegiatan temu karya kepada kelompok sasaran, melakukan . melakukan kegiatan studi banding widya karya kepada kelompok sasaran, melakukan kegiatan magang kepada kelompok sasaran, sebagai peserta dalam kegiatan temu wicara sarasehan dengan kelompok sasaran, sebagai moderator dalam kegiatan temu wicara sarasehan dengan kelompok sasaran, melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran sebagai peserta, melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk pameran, melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombanyelia, meliputi: menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat desa, mengolah data potensi wilayah tingkat kabupaten, menganalisa data potensi wilayah tingkat desa, menyusun programa penyuluhan tingkat kecamatan sebagai ketua, menyusun programa penyuluhan tingkat kabupaten sebagai anggota, menyusun .mbuat naskah siaran media elektronik (radio, tv) membuat naskah materi penyuluhan dalam bentuk powerpoint, melaksanakan kaji terap teknologi kepada perorangan, melakukan kegiatan anjangkarya kepada perorangan, melakukan kegiatan penyuluhan sekolah lapang, melakukan kegiatan temu usaha dengan kelompok sasaran, melakukan kegiatan demonstrasi cara hasil kepada kelompok sasaran, sebagai penyaji dalam kegiatan sarasehan, melakukan kegiatan kursus tani kepada kelompok sasaran, melakukan kegiatan konsultasi pemecahan masalah kepada kelompok sasaran, melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk ceramah umum:, sebagai sutradaralakukan . melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, melakukan koordinasi dengan lembaga swasta, melakukan koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat, memberikan konsultasi pemecahan masalah dengan lembaga nasional internasional. menyusun laporan bulanan, menyusun laporan semester, dan menyusun laporan tahunan. rincian kegiatan penyuluh kehutanan tingkat ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: penyuluh kehutanan pertama, meliputi: menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat kecamatan, mengumpulkan data potensi wilayah tingkat provinsi, mengolah data potensi wilayah tingkat provinsi, menganalisa data potensi wilayah tingkat kecamatanprovinsi sebagai anggota, menyusun programa penyuluhan lingkupposter, menyusun materi penyuluhan dalam bentuk booklet:. melakukan kegiatan anjangkarya kepada perorangan, melakukan kegiatan magang kepada kelompok sasaran, melakukan kegiatan demonstrasi cara hasil percontohan kepada kelompok sasaran, sebagai fasilitator dalam kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran, sebagai peserta dalam kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran, melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk pamerdiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan sebagai peserta, mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan sebagai peserta, mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan sebagai peserta, mendiskusikan konsep pengembangan metode baru penyuluhan sebagai peserta, melaksanakan evaluasi penyuluhmuda, meliputi: menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat kabupaten, mengumpulkan . mengumpulkan data potensi wilayah tingkat nasional, mengolah data potensi wilayah tingkat nasional, menganalisa data potensi wilayah tingkat kabupaten, menyusun programa penyuluhan tingkat kabupaten sebagai ketua,power point, menyusun materi penyuluhan dalam bentuk website: menyusun materi penyuluhan dalam bentuk skenario kegiatan seni budaya tradisional dan modern, melakukan kaji terap teknologi kepada perorangan, melakukan kegiatan penyuluhan sekolah lapang, melakukan kegiatan temu karya kepada kelompok sasaran, melakukan kegiatan study banding widya karya kepada kelompok sasaran, melakukan temu wicara sarasehan dengan kelompok sasaran sebagai moderator, melakukan temu wicara sarasehan dengan kelompok sasaran sebagai peserta, melakukan kegiatan kursus tani kepada kelompok sasaran, sebagai penyaji dalam kegiatan diskusi kelompok dengan kelompok sasaran, melakukan konsultasi pemecahan masalah, melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk pameran, melaksanakan .: sebagai pemainmberikan koordinasi kepada lembaga pemerintah, memberikan koordinasi masalah kepada lembaga swasta, memberikan konsultasi pemecahan masalah kepada lembaga nasional internasional, menyusun konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan sebagai peserta, menyiapkan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan, menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan, menyiapkan konsep pengembangan metode baru kebijakan, menyiapkan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, menyiapkandiskusikan konsep pengembangan aspek teknik metodologi materi sarana alat bantu penyuluhan kehutanan, mendiskusikan metode teknis pemantauan pengendalian, memilih dan menetapkan metode evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan, mengolah data evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan, menyusun laporan bulanan, menyusun . menyusun laporan semester, dan menyusun laporan tahunan. penyuluh kehutanan madya, meliputi: menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat provinsi, menganalisa data potensi wilayah tingkat provinsi, menyusun programa penyuluhan tingkat provinsi sebagai ketumedia elektronik berupa naskah radio, menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media elektronik berupa naskah televisi, melakukan kaji terap teknologi kepada perorangastreaming tele conference. membangun kemitraan dengan lembaga swasta, membangun kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat, melakukan koordinasi dengan lembaga nasional internasional, mendiskusikan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan sebagai narasumber, mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan sebagai narasumber, mendiskusikan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan sebagai narasumber, mendiskusikan konsep pengembangan metode baru penyuluhan sebagai narasumber, mendiskusikan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi sebagai narasumber, mengolahyusun rancangan pengembangan aspek teknik metodologi materi sarana alat bantu penyuluhan kehutanan, menyusun metode teknis pemantauan pengendalian penyuluhan kehutanan, menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan, menganalisa datautama, meliputi: menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah tingkat nasional, menganalisa data potensi wilayah tingkat nasional, menyusun programa penyuluhan tingkat nasional sebagai ketua, menyusun . menyusun rencana kerja tahunan perorangan individu, menyusun naskah materi penyuluhan dalam bentuk seni budaya tradisional dan moderelektronik, melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara massal dalam bentuk kampanye, melaksanakan penyuluhan kehutanan pada pertemuan secara massal dalam bentuk perlombaan, melaksanakan penyuluhan kehutankehutanan melalui kegiatan seni budaya tradisional dan modern,kemitraan dengan lembaga nasional internasional, menyempurnakan konsep pengembangan kebijakan penyuluhan kehutanan, menyempurnakan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan, menyempurnakan konsep pengembangan prosedur kerja penyuluhan kehutanan, menyempurnakan konsep pengembangan metode baru penyuluhan kehutanan, menyempurnakan . menyempurnakan konsep pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, menyusun rencana desain kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan, menganalisis data informasi dan merumuskan hasil kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan, menyempurnakan konsep pengembangan aspek teknik metodologi materi sarana alat bantu penyuluhan kehutanan, menyempurnakan metode teknis pemantauan pengendalian penyuluhan kehutanan, menganalisa data evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan, merumuskan hasilpelaksana pemula sampai dengan penyuluh kehutanan penyelipertama sampai dengan penyuluh kehutanan utamkehutyang melaksanakan tugas penyuluh kehutankehutkehutanan yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. penyuluh kehutanan, untuk: penyuluh kehutanan dengan pendidikan sekolah menengah kejuruan smkdiplomasarjana strata satukehutanan dengan pendidikan pascasarjana strata dudengan pendidikan pascasarjana strata tigayuluh kehutyuluh kehutanyuluh . penyuluh kehutyuluh kehutyuluh kehutananenyuluh kehutenyuluh kehutenyuluh kehutanan madya, pangkat pembina utama muda angka kredit yang dipersyaratkan paling kurang (enam belas) dari unsur pengembangan profesi. penyuluh kehutanan utama, angka kredit yang dipersyaratkan paling kurang (dua puluh) daridan atau pangkat berikutnya. penyuluh kehutuluhan kehutanan. . penyuluh kehutkehut penyuluh kehutsekretaris daerah provinsi atau pejabat eselon yang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan provinsikabupaten kota bagin!dan yang membidangi penyuluhan kehutanan, selanjutnya disebut tim penilai pusat, tim penilai,yuluhan kehutanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional penyuluhharus berasal dari penyuluh kehutanan. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf apabila lebih dari (empat) harus berjumlah genapserta kemampuan untuk menilai prestasi kerja penyuluh kehutapabila tim penilai provinsiyang membidangi penyuluhan kehutanan untuk tim penilai pusat, sekretaris badan yang membidangi penyuluhan kehutanan untuk tim penilai unit kerja,bagian ketiga pejabat yang mengusulkan angka kredit usul penetapan angka kredit penyuluh kehutanan diajukan oleh: pejabat eselon yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian pada badan yang membidangi penyuluhan kehutanan, sekretaris daerah provinsi,angka kredit, dan kabupaten kota, pejabat paling rendah eselon iii yang membidangi kepegawaian kepada sekretaris badan yang membidangi penyuluhan kehutanan atau pejabat eselon yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian, untuk angka kredit. pejabat eselon iii yang membidangi kepegawaian pada unit kerja provinsi yang membidangi penyuluhan kehutanan kepadakabupaten kota yang membidangi penyuluhan kehutanan kepadapangkat penyuluh kehutkehutanan yang bersangkutan. bab pengangkatan dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanan pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan penyuluh kehutananuluh kehutanan tingkat terampil harus memenuhi syarat: berijazah paling rendah sekolah menengah kejuruan smk) kehutanfungsional penyuluh kehutanan tingkat ahli harus memenuhi syarat: berijazah paling rendah sarjana s1) diploma (d.iv) bidang kehutanan atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh menteri kehutyuluh kehutanyuluh kehutanyuluh kehutanan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidang penyuluhan kehutbidang penyuluhan kehutanan, diberhentikan dari jabatan fungsional penyuluh kehutanan. pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain dalam jabatan fungsional penyuluh kehutanantersedia formasi untuk jabatan penyuluh kehutanan. memiliki pengalaman bidang penyuluhan kehutananbidang penyuluhan kehutehutanan tingkat terampil yang memperoleh ijazah sarjana s1) diploma (d.iv) dapat diangkat menjadi penyuluh kehutyuluh kehutanan ahliehutanan tingkat ahli, telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidang penyuluh kehutanan tingkat ahli, dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. penyuluh kehutanan tingkat terampil yang akan diangkat menjadi penyuluh kehut(d.iv) yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang. bab x. bab uji kompetensi penyuluh kehutanmengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalamdisamping mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam penyuluh kehutanan jenjang madya yang akan naik jabatan jenjang utama harus mempresentasikan karya tulis karya ilmiah. ketentuan karya tulis karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh menteri kehutanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional penyuluh kehutyuluh kehutanenyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada indikator, antara lain: jumlah penduduk pada wilayah kerja yang berbatasan dengan kawasan hutan, potensi kawasan hutan, mata pencaharian penduduk sekitar hutan, jumlah desa daerah penyangga yang berbatasan dengan kawasan hutan, tingkat kerawanan dan ancaman terhadap kelestarian kawasan hutan: dan jumlah kecamatan yang berada dalam atau sekitar kawasan hutan. formasi jabatan fungsional penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: lingkungan kementerian kehutanan: badan penyuluhan dan pengembangan sdm kehutanan untuk penyuluh kehutanan tingkat ahli paling sedikit paling banyak unit pelaksana teknis upt) yang berkaitan dengan penyuluhan kehutananlingkungan pemerintah daerah provinsi untuk penyuluh kehutanan tingkat ahli paling sedikit paling banyak lingkungan pemerintah daerah kabupaten kotaformasi jabatan fungsional penyuluh kehutanan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja bidang penyuluhan kehutanan, golongan ruang il madyuluh kehutkehutkehutananuluh kehutanan setelah memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama (satu) tahun. penyuluh . penyuluh kehutkehutanan jenjang pelaksana pemula, penyuluh kehutanan jenjang pelaksana, penyuluh kehutanan jenjang pelaksana lanjutan, dan penyuluh kehutananpaling tinggi berusia (lima puluh empat) tahun. penyuluh kehutanan jenjang penyelia dan penyuluh kehutanan jenjang muda yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diangkat kembali: paling tinggi berusia (lima puluh delapan) tahun bagi yang telah menduduki jabatannya sebelum ditetapkan peraturan presiden nomor tahun paling tinggi berusia (lima puluh empat) tahun bagi yang telah menduduki jabatannya setelah ditetapkan peraturan presiden nomor tahun penyuluh kehutanan jenjang madya dan penyuluh kehutanan jenjang utama yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diangkat kembali dalam jabatan penyuluh kehutanan paling tinggi berusia (lima puluh delapan) tahunsetelah selesai menjalani cuti luar tanggungan negarauluh kehutanan setelah selesai menjalani tugas belajarangka kredit dari pengembangan profesinyuluh kehutyuluh kehutankehutyuluhan kehutkehutanan pelaksana pemula dengan ketentuan sebagai berikut: berijazah . berijazah sta, pangkat pengatur muda, golongan ruang ii a, memiliki pengalaman bidang penyuluhan kehutanan paling kurang (dua) tahunsebagaimana dimaksud pada setelah diangkat sebagai penyuluh kehutanan paling lambat (satu) tahun harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan fungsional penyuluh egawai negeri sipil yang telah menduduki jabatan fungsional penyuluh kehutanan sebelum berlakunya peraturan menteri ini, tetap menduduki jabatan fungsional penyuluh kehutananenyuluh kehutanlain lain penyuluh kehutanan yang mendapat penghargaan sebagai penyuluh kehutanan teladannasionalprovinsi.kabupaten kota. bab hutanterampil dan angka kreditnya angka | 3800p000 roh memperoleh ijazah gelar pendidikan dan pelatihan .|lamanya antara 960jam ' ) | sertifikat semua jenjang fungsional teknisi (lamanyaantara481 640jam ' ) '| sertifikat semua jenjang bidang penyuluhan kehutanan dan memperoleh surat ema dimana6 lamanya antara81 jam sertifikat semua jenjang atau sertifikat pelatihan prajabatan penyuluhan ipa setiapnaskahinstrumen penyelia mengumpulkan datapotensiwiayah desa taps a83 pelaksana semua ppemmaan apaan paataanapemuta mengolah datapotensiwilayah la. desa kapan pelaksana kecamatan laporan ) | pelaksana lanjutan angka tekabupateh u uo laporan penyedia menganalisa datapotensiwilayah yee menyusun programa penyuluhan ja. kecamatan anggota kabupaten anggota programa pelaksana lanjutan provinsi anggota programa penyelia je. unit kerja anggotpenyusunan kebutuhan materi metode informasi penyuluhan pelaksana lanjutan (pelaksanaan penyusunan materi menyusun matendalambentukmedaceak penyuluhan penyuluhan flipchart kehutanan w w brosur poster . eks booklet foto jj. menyusun materi dalam bentuk mediaelektnik poo ja. radio naskah penyelia b.v a naskah penyelia penerapanmetoge |if perorangan ti penyuluhan kehutanan ja. anjangsana berdasarkan sasaran jo. anjangkarya ea be anemia akademik sekotantapang laporan penyair boftemukarya laporan pelaksana lanjutan studibanding vidyakaya laporan pelaksana lanjutan eel magang laporan pelaksana lanjutan demonstrasi cara hasil teens sarasehan diskusi kelompok . .o. d&c &radio:# m.aaaaaa ja. ceramah japan penyelia efletetronik laporan penyedia pameran laporan pelaksana lanjutan perlombaan pes aan gelarteknotog porn penyedia seni budaya pora ifmadisiona demam ama pengorsansasan kaembagaankeompek sasaran penyuluhan memfasilitasi pembentukankelompok j laporan pelaksana melakukan pendampingan kegiatan kelompok kelembagaan korporasi ' poo penyelia jean ending tata rei agama coat melakukan pendampingan kegiatan korporasi ' ' ) ) | ' ) laporan pelaksana lanjutan kerja kemitraan obyek fa. konsultasi laporan pelaksana lanjutan membangun jejaring dengan lembagaswasta ' ' ) | dasi ama ib. koordinasi laporan penyelia h##tt membangun jejaring dengan lembaga swadaya masyarakat la. konsultasi laporan pelaksana lanjutan aan membangun jejaring dengan lembaganasional konsultasi kapan penyelia (pemantauan penyusunan pelaporan bulanan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan semester laporan pelaksana tahunan laporan pelaksana pemula profesi karya ilmiah bidang pengkajian survei evaluasi bidang penyuluhan kehutanan penyuluhan kehutanan yang dipublikasikan ban membuat karya tulis karya ilmiah hasil penelitianyang dipublikasikan sean pembawa nasional ba membuat karya tulis karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan mannasiragasandenamihiangkammanangangtaae loo) ja. kata bentuk buku o00o semuagenyang batam bentuk marah makanan semua jenjang angka unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit pelaksana kegiatanyuluhan kehutanan dalam membuat artikel bidang penyuluh kehutanan yang semua jenjang penerjemahan menerjemahkan menyadur buku atau karya ilmiah bidang penyaluran buku dan kehutanan yang dipublikasikan bahan bahan lain dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara buku semua jenjang bidang penyuluhan nasional kehutanan ib.b.| dalam bentuk makalah makalah semua jenjang penyusunan ketentuan menyusun ketentuan pelaksanaan ketentuan teknis bidang buku petunjuk semua jenjang pelaksanaan ketentuan (penyuluhan kehutanan teknis bidang penyuluhan kehutanan (penunjang pengajar pelatih mengajar melatih pada diklatbidang penyuluhan kehutanan jam pelajaran semua jenjang kegiatan bidang penyuluhan penyuluh kehutanan kehutanan peran serta dalam mengikuti seminar lokakarya atau simposium sebagai simposium, semua jenjang seminar lokakarya moderator membahas nara sumber semua jenjang (keanggotaan dalam menjadi anggota organisasi profesi organisasi profesi ja. tingkat nasional, sebagai bidang penyuluhan semua jenjang kehutanan kartu anggota semua jenjang |b. tingkat propinsi, sebagai semua jenjang kartu anggota semua jenjang keanggotaan dalam tim menjadi anggota dalam tim penilai angka kredit jabatan dupa semua jenjang penilai angka kredit fungsional penyuluh kehutanan perolehan penghargaan memperoleh penghargaan tanda jasa satya lencana karya satya: tanda jasa (tiga puluh tahun semua jenjang (dua puluh) tahun semua jenjang (sepuluh) tahun semua jenjang angka unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit pelaksana kegiatan ea. (aa. perolehan ijazah lainnya memperoleh ijazah lainnya yang tidak sesuai bidang tugas aanahli dan angka kreditnya angka f nn. hias. mama (pendidikan pendidikan sekolah dan dan aah sama naa pendidikan dan pelatihan |lamanya antara 960jam sertifikat semua jenjang fungsional teknisi |lamanyaantara481 640jam sertifikat semua jenjang bidang penyuluhan kehutanan dan nusa anda follamanya antara91 80jam serikat semua jenjang tamat pendidikan dan pelatihan https) atau lamanya kurang dari jam sertifikat semua jenjang sertifikat pendidikan dan pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat iii sertifikat semua jenjang iii (persiapan penyusunan programa menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah la. |kecamatan setiapnaskahinstrumen pertama kehutanan b.i kabupaten setiapnaskahinstrumen muda provinsi setiapnaskahinstrumen madya ja. nasional setiapnaskahinstrumen utama mengumpulkangaapaerswaayah provinsi laporan pertama e e angka oo mengolah datapotensiwilayah aman ketan nasional laporan muda menganalisa data potensiwilayah ja. kecamatan laporan pertama ' b.| kabupaten laporan muda tpt ama utama menyusun programa penyuluhan jv| kabupaten pertama b.f provinsi e.| nasional unit kerja pertamit(pelaksanaan penyusunan mati menyusun materdalambentukmediaceak penyuluhan penyuluhan kehutanan ja. brosur toe ama kehutanan b.| leader naskah muda booklet naskah utama menyusun materi dalam bentuk media kronik angka www w www radio naskah maaya naskah maaya powerpoint naskah muda menyusun materidalam bentuk senibudya ja. tradisional www apisienario skrip madya blmodea apiskenario skrip madya penerapan metode perorangan te penyuluhan kehutanan ja. anjangsana laporan pertama berdasarkan sasaran (b konsultasi pemecahanmasalah 7j laporan pertama anjangkarya peran pertama kelompok www sekolahlapang laporan bei temukarya porn muda temu usaha www atemuteknoo porn madya demonstasicar hasil taps pertama sarasehan madya muda pertama diskusikeompok muda pertama pertama amal , mlaceamah tat aga angka elektronik streaming tele conference emang oat ei p pameran b e perlombaan . eta nee sutradara madya ea pemain pemain sasaran penyuluhan altentositasipembentutanketompok laporan pertama b.| melakukan pendampingan kegiatan kelompok laporan pertama kelembagaan korporasi la. memfasilitasi pembentukan korporasi ' ' ' | laporan muda b.| melakukan pendampingan kegiatan korporasi ' laporan pertama pembengnanyaanng membangun eng enam tembagapememah tea gap penyuluhan kehutanan konsultasi laporan pertama koordinasi laporan | muda angka # $i (remang yaa membangun jejaring dengan lembagaswasta ) ) | konsultasi laporan pertama b.| koordinasi laporan muda masyarakat ja. konsultasi laporan pertama deep membangun jejaring dengan lembaganasional ' ) ja. konsultasi laporan muda b.( koordinasi laporan madya iv. (pengembangan ja. pengembangan kebijakan mengembangkan kebijakan penyuluhan kehutanan kehutanan penyuluhan kehutanan men aan penyuluhan kehutanan muda sebagai narasumber pertama penyuluhan kehutanan himesantanemamantemasantaman pemanah kehutanan angan perencanaan konsep ketawa penyuluhan kehutanan mendiskusikan konsep pengembangan perencanaan penyuluhan kehutanan muda sebagainarasumber laporan madya pertama menyempurnakan konsep pengembangan naskah rumusan penamaan emumtankermtaman aan kehutanan angka menyiapkan konsep pengembangan prosedur kerja konsep pertama penyuluhan kehutanan ann kerja penyuluhan kehutanan muda eee e pertama menyempurnakan konsep pengembangan prosedur naskah rumusan kerja penyuluhan kehutanan utama menyiapkan konsep pengembangan metode baru konsep kebijakan penyuluhan kehutanan muda mendiskusikan konsep pengembangan metode baru penyuluhan kehutanan pertama menyempurnakan konsep pengembangan metode naskah rumusan utama baru penyuluhan kehutanan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan mendiskusikan konsep pengembangan monitoring pertama penataan patas ppp pertama menyempurnakan konsep pengembangan sistem naskah rumusan utama monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan menyusun kajian kebijakan pengembangan penyuluhan kehutanan yang bersifat penyempurnaan, menyusun rencana desain kajian kebijakan utama pengembangan penyuluhan kehutanan yang konsep bersifat penyempurnaan, menyiapkanuda angka sis cc. mengolahadya menganalisis data informasi dan merumuskan hasil utama kajian kebijakan pengembangan penyuluhan naskah rumusan kehutanan yang bersifat penyempurnaan, pengembangan aspek teknik metodologi bantu penyuluhan kehutanan pemantauan, pemantauan pelaksanaan| menyusun metode teknik pemantauan pengendalian evaluasi, dan pen kanan turun mea pemantauan pengendalian penyuluhan pengavattasan menyusuninstramenevaluasi instrumen maya pelaksanaan penyuluhan kehutanan @imengolandataeratuasi porn muda menganalisa data evaluasi merumuskan hasilevaluasi laporan utama penyusunan pelaporan bulanan semester na laporan utama tahunan laporan madya angka ns. aaa vi. (pengembangan pembuatan karya tulis membuat karya tulis karya ilmiah hasil penelitian profesi karya ilmiah bidang pengkajian survei evaluasi bidang penyuluhan penyuluhan kehutanan kehutanan yang dipublikasikan secara nasional ib. dalam majalahilmiah yang diakuioleh lipi ' ' | ja. |dalambentukbuku buku semuajenjang a dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan buku semua jenjang ae, ore dalam majalah ilmiah yang diakuioleh lipi ' ')') ) ' nask ja. |dalambentukbuku buku semuajenjang dalam bentukmakalah makalah semuajenjang atau ulasan ilmiah bidang penyuluhan membuat artikel bidang penyuluh kehutanandan bidang kehutanan yang dipublikasikan bidang penyuluhan secara nasional kehutanan dalam majalah ilmiah yang diakuioleh lipi ' ')') ) ' naskah semuajenjang bidang kehutanan yang tidak dipublikasikan ena pem pa att semua jenang b.|dalam bentukmakalah makalah semuajenjang angka c.|i penyusunan ketentuan menyusun ketentuan pelaksanaan ketentuan teknis buku petunjuk semua jenjang pelaksanaan ketentuan |bidang penyuluhan kehutanan teknis bidang penyuluhan kehutanan vii. (penunjang pengajar pelatih mengajar melatih pada diklatbidang penyuluhan jam pelajaran semua jenjang kegiatan penyuluh bidang penyuluhan kehutanan kehutanan kehutanan peran serta dalam mengikuti seminar lokakarya atau simposium sebagai: poo simposium, seminar lokakarya bidang penyuluhan peserta kegiatan semua jenjang keanggotaan dalam menjadi anggota organisasi profesi: o ) | organisasi profesi a.| tingkat nasional, sebagai: ' ' | penyuluh kehutanan tingkat propinsi, sebagai poo uu ee ina keanggotaan dalam tim menjadi anggota dalam tim penilai kartu anggota semua jenjang penilai perolehan memperoleh penghargaan tanda jasa satya lencana penghargaan tanda jasa karya satya: perolehan ijazah lainnya memperoleh ijazah lainnya yang tidak sesuai bidang tugasmkpemula pelaksana lanjutan penyelia ii b ii d ii a iii b ii c lanjutan penyelia i d sarjana (s1) diploma bidangnya pom oaro onlaomuda madya utama nye mayuluh kehutanan tingkat terampiln (an a8, nfuudfernfan suratan ng, pertinggi.a lsl a tete tetenilaprofesionalisme pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas bidang persiapan penyusunan risalah legislatif dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan jabatan fungsional asistenrsiapan penyusunan risalah legislatif. pejabat fungsional asisten bersalah legislatif yang selanjutnya disebut asisten bersalah legislatif adalah pns yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan bidang persiapan penyusunan risalah legislatif. kegiatan persiapan penyusunan risalah legislatif adalah kegiatan yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkripbersalah legislatif baik perorangan atau kelompok bidang persiapan penyusunanbersalah legislatif termasuk dalam rumpun manajemen. bagian kedua kedudukan asisten bersalah legislatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis bidang persiapan penyusunanasistenbersalah legislatif merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan. jenjang jabatan fungsional asistenbersalah legislatif terampil, asisten bersalah legislatif mahir, dan asisten bersalah legislatif penyelia. jenjang pangkat asistenbersalah legislatif yaitu melaksanakan kegiatan bidang persiapan penyusunan risalah legislatif, yang meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif. bagian kedua unsur dan sub unsur kegiatan unsur kegiatan tugas jabatan fungsional asistenekaman, cc. pembuatan transkrip, pelaporsiapan penyusunanrekaman, meliputi: persiapan perekaman, pelaksanaan perekaman, dan penyerahan dan penyimpanan perekaman, cc. pembuatan transkrip, meliputi: persiapan transkrip, pelaksanaan transkrip, dan penyerahan dan penyimpanan transkrip. pelaporan, meliputi: pelaporan perekaman, dan pelaporan transkripsi, dan pengembangan profesi, meliputi: pembuatan karya tulis karya ilmiah bidang persiapan penyusunan risalah legislatif, penerjemahan penyaluran buku dan bahan lainnya bidang persiapan penyusunan risalah legislatif, dan penyusunan buku pedoman ketentuan pelaksanaan ketentuan teknis bidang persiapan penyusunan risalah legislatif. unsur penunjang, meliputi: pengajar pelatih pada diklat fungsional teknis bidang persiapan penyusunan risalah legislatif, peran serta dalam seminar lokakarya konferensi bidang persiapan penyusunandan atau manajerial bidang persiapan penyusunan risalah legislatifbersalah legislatif sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: asisten bersalah legislatif terampil, meliputi: melakukan kegiatan penelaahan jadwal rapat dewan per masa sidang, melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis tempat rapat sebelum melakukan kegiatan perekaman rapat, mengumpulkan data dan bahan untuk persiapan rekaman rapat, melakukan kegiatan penyusunan kodifikasi dan pemberian label pada kaset compact disk media rekam, menyusun rencana kerja sesuai dengan jadwal rapat per masa sidang, menyusun rencana kebutuhan media rekam dalam rangka pelaksanaan rapat, melakukan perekaman rapat dengan kasesuara digitaudio visuvoice texkegiatan identifikasi berdasarkan urutan, nama, dan jumlah pembicara rapavalidasi terhadap labeling rekaman, melakukan kegiatan validasi serta klarifikasi urutan dan nama pembicara rapat, mengindentifikasi waktu dan klarifikasi nama pembicara rapat, menyusun serta melengkapi tambahan data dan bahan rapat tertulis,, melakukan alih media rekaman dari alat kerja rumit, melaksanakan kegiatan duplikasi hasil rekaman, melakukan penyimpanan hasil rekaman rapat.melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil. asisten bersalah legislatif mahirdan asisten bersalah legislatif penyelia rapat, mengumpulkan kelengkapan bahan transkrip rapat,, tingkat kesulitan sedang, dan tingkat kesulitan tinggi, melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas transkripsi rapat.bidang risalah. asistenbersalah legislatif sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: asisten bersalah legislatif terampil, meliputi: kertas kerja penelaahan jadwal rapat rapat dewan per masa sidang, kertas kerja pengenalan lokasi dan fasilitas teknis tempat rapat sebelum melakukan kegiatan perekaman rapat, laporan data dan bahan untuk persiapan rekaman rapat, laporan penyusunan kodifikasi label per rapat dan pemberian label pada kaset compact disk media rekam, rencana kerja sesuai jadwal rapat per masa sidang. rencana kebutuhan media rekam dalam rangka pelaksanaan rapat, kaset rekaman hasil rapat dengan waktu pendek sedang panjang, file digital rekaman rapat dengan waktu pendek sedang panjang, file digital audio visual rekaman rapat dengan waktu pendek sedang panjang, file digital dan dokumen transkrip dari alat voice text yang belum terkoneksi dengan waktu pendek sedang panjang. rekapitulasi nama pembicara rapat dengan waktu pendek sedang panjang, kertas kerja validasi terhadap labeling rekaman rapat. kertas kerja validasi serta klarifikasi urutan dan nama pembicara rapat, kertas kerja identifikasi waktu dan klarifikasi nama pembicara rapat, rekapitulasi kelengkapan tambahan data dan bahan rapat tertulis, tanda terima penyerahan hasil rekaman rapat dilengkapi bahan rapat dan data pendukung untuk dilakukan transkrip, dokumen digital alih media rekaman dari alat kerja rumit, dokumen digital duplikasi hasil rekaman rapat, dokumen digital penyimpanan hasil rekaman rapat, kertas kerjaaporan pemeriksaan kelengkapan hasil.mahirpenyeliakertas kerja kegiatan penilaian terhadap transkrip rapat berdasarkan tingkat kesulitan rapat rendah sedang tinggi, laporan hasil koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas transkripsi rapatdan laporan pelaksanaan tugas transkripsiatasbersalah legislatif yang melaksanakan tugas asistenbersalah legislatif yang melaksanakan tugas asisten bersalah legislatif yang beradasiapan penyusunan risalah legislatif. asistensiapan penyusunanasistenbersalah legislatifbersalah legislatif harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi asistenbersalah legislatif wajib menyusun skp yang akan dilaksanakan dalam (satu) tahun berjalan. skp asistenbersalah legislatifbersalah legislatif terampil, (dua belas koma lima) untuk untuk asisten bersalah legislatif mahir, dan (dua puluh lima) untuk untuk asisten bersalah legislatif penyelia. jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi asistenbersalah legislatifbersalah legislatifbersalah legislatif mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi asisten bersalah legislatifbersalah legislatifbuatan transkrip, pelaporan, dan pengembangan profesi. asisten bersalah legislatif yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang persiapan penyusunanbersalah legislatifbersalah legislatif diajukan oleh::d.. tim penilai provinsi bagi.asistensisten bersalah legislatif penyelisisten bersalah legislatif yang dinilai: memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja jabatan fungsional asistenbersalah legislatif. dalam hal tim penilai instansi sebagaimana dimaksud pada huruftim penilai instansi terdekat, atau tim penilai pusat. pembentukan dan susunan anggota tim penilai jabatan fungsional asisten bersalah legislatif ditetapkan olehtim penilai pusatasisten bersalah legislatif dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional asistenjabatan fungsional asisten bersalah legislatiftan memenuhi syarat kinerja, asistenbersalah legislatif diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi asistenasistenpersiapan penyusunanasisten bersalah legislatif penetapan kebutuhan pns dalam jabatan fungsional asistenasistensisten bersalah legislatif yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada hurufbersalah legislatif. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional asistenasistenasistenasisten bersalah legislatif, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional asisten bersalah legislatif, cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional asistenasistenbersalah legislatif, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional asisten bersalah legislatif, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional asistenasisten bersalah legislatif, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional asisten bersalah legislatif, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional asisten bersalah legislatif, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional asistenasisten organisasi profesi jabatan fungsional asisten bersalah legislatif wajib memiliki (satu) organisasi profesi. asisten bersalah legislatif wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional asisten bersalah legislatif. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional asistenketentuan lain lain untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, asistenbersalah legislatif ditetapkan. bab xix ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, pns dengan pendidikan sekolah menengah atas sma), diploma (d i), dan diploma (d ii) yang diangkatarus memiliki ijazah minimal diploma iii (d iii) ekonomi, manajemen, ilmu administrasi, dan sosial untuk paling lama (enam) tahun. asisten bersalah legislatif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diberhentikan dari jabatan fungsional asisten bersalah legislatif. bab ketentuan penutuprincian kegiatan jabatan fungsional asisten bersalah legislatif dan angka kreditnya wmrsswwswwsswsyjaaaaa pendidikan pendidikan sekolah dan diploma iii ijazah yang |.co semua jenjang mendapat ijazah sta sederajat untuk passing) terakreditasi semua jenjang pendidikan dan pelatihan lamanya lebih dari jam semua jenjang fungsional asisten bersalah legislatif dan mendapat surat lamanya jam semua jenjang tanda tamat pendidikan dan lamanya jam semua jenjang pelatihan https) lamanya jam sertifikat semua jenjang lamanya jam semua jenjang le.pendidikan dan pelatihan prajabatan pns surat tanda tamat pendidikan semua jenjang dan pelatihan pendidikan dan pelatihan ujian dinas golongan iii sertifikat semua jenjang ii. perekaman rapat persiapan perekaman rapat melakukan pegiat: lahan jadwal celaan pencarian jawa" tapaltapat hewan kertas kerja ast. bersalah legislatif terampil per masa sidang melekuk: alan lokasi dan fasilitas teknis pengenaan masinis terms tempa kertas kerja ast. bersalah legislatif terampil rapat sebelum melakukan kegiatan perekaman rapat mengumpulkan data dan bahan untuk persiapan rekaman ast. bersalah legislatif terampil melakukan kegiatan penyusunan kodifikasi dan pemberian label pada kaset compact disk media rekam laporan label per rapat| ast. bersalah legislatif terampil kerja jadwal menyusun rencana kerja pesiar dengan jawa' rapat per ast. bersalah legislatif terampil masa sidang kebutuhan dia rekam dal: cnyusum rencana kedudukan media tekan cata aneka rencana kebutuhan ast. bersalah legislatif terampil pelaksanaan rapat angka pelaksana ass wwrsswws pelaksanaan perekaman rapat melakukan perekaman rapat dengan kaset berdasarkan rapat dengan waktu singkat kaset sean hasil ast. bersalah legislatif terampil kaset rekaman hasil rapat dengan waktu sedang rapat ast. bersalah legislatif terampil kaset rekaman hasil rapat dengan waktu lama rapat ast. bersalah legislatif terampil melakukan perekaman rapat dengan alat rekam suara digitigital rekaman ast. bersalah legislatif terampil aparekam audio visual rekaman ast. bersalah legislatif terampilvoice text berdasarkan file digital dan rapat dengan waktu singkatsedanglama dokumen transkrip yang| ast. bersalah legislatif terampil belum terkoneksi melakukan kegiatan identifikasi berdasarkan urutan, nama, dan jumlah pembicara rapat berdasarkan rapat dengan waktu singkat rekapitulasi nama ast. bersalah legislatif terampil pembicara rapat angka ass wmss rapat dengan waktu sedang rekapitulasi nama ast. bersalah legislatif terampil pembicara rapat rekapitulasi nama rapat dengan waktu lama ast. bersalah legislatif terampil pembicara rapat melakukan validasi terhadap labelling rekaman ast. bersalah legislatif terampil melakukan pegiat: lokasi serta klarifikasi tan ast. bersalah legislatif terampil nama pembicara rapat mengidentifikasi waktu dan klarifikasi rapat entitas1 waktu can klarifikasi nama pembicara ast. bersalah legislatif terampil menentukan kualitas hasil rekaman dari alat kerja sederhanamenentukan kualitas hasil rekaman dari alat kerja rumitpenyerahan dan penyimpanan lengkapi tambahan data dan bah: perekaman rapat rapat tertulis eng kapi tambahan gala dan bahan rekapitulasi data ast. bersalah legislatif terampil tanda terima ast. bersalah legislatif terampil angka pelaksana ass wwrsswws melakukan alih media rekaman dari alat kerja rumit ast. bersalah legislatif terampil melaksanakan kegiatan duplikasi hasil rekaman ast. bersalah legislatif terampil melakukan penyimpanan hasil rekaman rapat ast. bersalah legislatif terampil iii. pembuatan kri versi transkrip rapat peri islami pembuatan skrip persiapan transkrip kapa merencanakan kegiatan pembuatan transkrip rapat laporan ast bersalah legislatif mahir ast rapat bersalah legislatif penyelia ast. bersalah legislatif mahir ast. bahan mengidentifikasi kelengkapan bahan transkrip rapa' kertas kerja bersalah legislatif penyelia mengumpulkan kelengkapan bahan transkrip rapat semua jenjang ast. bersalah legislatif penyelia tingkat kesulitan sedang ast. bersalah legislatif penyelia tingkat kesulitan tinggi ast. bersalah legislatif penyelia koordinasi dal: kk: lak: melakukan kegiatan asi garam angka pelaksanaan laporan hasil koordinasi ast. bersalah legislatif penyelia tugas transkripsi rapat pelaksanaan transkrip rapat melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa indonesia dari alat kerja sederhanarss menindonesia dari alat kerja rumitberdasarkan kualitas hasi! rekaman kurang jelas jumlah halaman transkrip rapat sampai dengan semua jenjang angka ass wwrsswwssemua jenjang halaman melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa daerah dari alat kerja sederhanatas jumlah halaman transkrip rapat diatas lembar semua jenjang halaman mendasarkan kuas hasi rekaman kurang jelasangka ass wwrsswwsdaerah dari alat kerja rumit pandaan kualitas hasi rekaman jberpelaksana ass wwrsswws melakukan transkripsi rekaman suara berbahasa asing dari alat kerja sederhana mendasarkan kualitas hasi rekaman jelasberdasarkan kualitas hasil rekaman kurang jelas temelakukan transkripsi rekaman suara berbahasa asing dari alat kerja rumitast. bersalah legislatif mahir ast. lembarpenyerahan dan penyimpanan melakukan pemeriksaan kelengkapan hasil transkrip rapat laporan semua jenjang membuat klasifikasi sederhana untuk penyimpanan daftar klasifikasi ast. bersalah legislatif mahir ast. transkrip rapat bersalah legislatif penyelia melakukan penyimpanan transkrip rapat semua jenjang berita acara semua jenjang risalah sementara iv. pembuatan laporan pelaporan perekaman rapat menyusun laporan pelaksanaan tugas perekaman rapat yang meliputi laporan bulanan semua jenjang laporan triwulan semua jenjang laporan tahunan semua jenjang la. laporan bulanan semua jenjang emorantian peran sman degung avorantamnan peran sena degunglaporan semua jenjang kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan pelaporan transkripsi rapat menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat yang meliputi la. laporan bulanan semua jenjang angka pelaksana ass wwrsswws laporan bulanan semua jenjang menyusun laporan pelaksanaan tugas transkripsi rapat yang dilaksanakan selama (satu) tahun seluruh alat laporan ast. bersalah legislatif penyelia kelengkapan majelis atau alat kelengkapan dewan vi. pengembangan profesi pembuatan karya tulis karya karya tulis ilmiah hasil penelitian pengkajian survei ilmiah bidang persiapan evaluasi bidang persiapan penyusunan risalah penyusunan risalahembaga makalah semua jenjang pengetahuan indonesia lipi) karya tulis ilmiah hasil penelitian pengkajian survei evaluasi bidang persiapan penyusunan risalah yang tidak dipublikasikan: pan pemtarsaa anapenyusunan risalah yang dipublikasikan angka enaraanfran bet buku sma tenang ib. dalam bentuk makalah makalah semua jenjang tulisan ilmiah populer bidang persiapan penyusunan naskah semua jenjang risalah yang disebarluaskan melalui media massa menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan atau makalah semua jenjang ulasan dalam pertemuan bidang persiapan penyusunan risalah menterjemahkan menyadur terjemahan saduran bidang persiapan penyusunan buku dan bahan lainnya risalah bidang persiapan penyusunan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan buku semua jenjang risalah secara nasional dalam bentuk makalah ilmiah tingkat nasional semua jenjang makalah menerjemahkan menyadur bidang persiapan penyusunan risalah pena hadi dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi makalah semua jenjang yang berwenang membuat buku pedoman, membuat buku pedoman terkait bidang persiapan pedoman semua jenjang ketentuan pelaksanaan, atau penyusunan risalah ketentuan teknis terkait risalah membuat ketentuan teknis terkait bidang persiapan jumlah semua jenjang penyusunan risalah membuat ketentuan pelaksanaan terkait bidang jenis semua jenjang persiapan penyusunan risalah vii. penunjang kegiatan pengajar atau pelatih pada mengajar melatih bidang persiapan penyusunan risalah laporan materi semua jenjang bersalah pendidikan dan pelatihan setiap jam pelatihan fungsional atau teknis bidang persiapan penyusunan risalah angka wr. peran serta dalam seminar, mengikuti kegiatan seminar lokakarya konferensi lokakarya, atau konferensi terkait bidang persiapan penyusunan risalah,setiap kali, terkait bidang persiapan sebagai: penyusunan risalah moderator membahas narasumber jeniskeanggotaan dalam organisasi menjadi anggota organisasi profesi nasional profesi keanggotaan dalam tim penilai menjadi anggota tim penilai kinerja jabatan fungsional asisten bersalah legislatif, sebagai: atau tanda jasa kehormatansman angka rss memperoleh gelar kesarjanaan gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang lainnya tugas setiap ijazah diploma iiiasisten bersalah legislatifbersalah legislatif persentase team oman o o | eny sua ii d ill a iii b iii c ini d unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat perekaman pembuatan transkrip pelaporan pengembangan profesi unsur penunjang kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas asistenangka kredit kumulatif untuk penyesuaian jabatan fungsional asisten bersalah legislatifbster' mei menteri negara pra kegunaan aparatur negara k(informasi birokrasi, pad pen ana lagi kanan mangindaan tek.ooooco# bahan.ik indonesia nomor tahun tentang pedoman umum komunikasi organisasi lingkungan instansi pemerintah oo. women bab pendahuluan oo. nennnnananannnnnnnnnnnlannnnnnannannnlnkanaan latar belakang.cbooo oom maksud dan tujuan. lnnaaanana sasaran. woman ruang lingkup.o.o# women manfaat.ooo# nnnnnanaenanlanlanlnnannn pengertian umum. www mann bab dasar dasar komunikasi organisasi kehumasan. gambaran umum. mma komunikasi organisasi: formal dan nonformal. fungsi komunikasi organisasi kehumasan . jenis komunikasi .o omah arus komunikasi .momooonnnannlnnaanaaakkaan jejaring networking) .oo.o www maan iklim komunikasi. metode komunikan si.ooo oom akn media .ooo. wo# wom mna bab iii pengelolaan komunikasi organisasi. gaya komunikasi organisasi. .ooo woo woo proses komunikasi organisasi . w.voodkomunikasi organisasi disusun sebagai acuan dalam pengelolaan komunikasi organisasi lingkungan instansi pemerintah agar tercipta pengelolaan komunikasi organisasi lingkungan instansi pemerintah secara efektif dan efisien. dengan dilaksanakannya pedoman umum komunikasi organisasi diharapkan terciptjakarta,io mei menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, plstka ntar krn indiao08! kegunaan aparatur negara " dan formasi birokrasi, kan san kanan sukomunikasi organisasi lingkungan instansi pemerintah babi erecara khusus. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesiatrategi kebijakan tujuan misi visi ena darat . banana were pen semi tahanan cs4. erna. ten peta atas tan pte pena mug kain bagan tata kelola kehumasan yang baik dalam hubungan tersebut, kementerian pendayagunaan aparatur negara. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia salah satu fungsi yang esensial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi .koordinasi,. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mengelola komunikasi organisasi, serta terwujudnya hubungr. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesiabab das: perubahan budaya kerja,paradigma lama paradigma baru reactive responsible practice bagan paradigma lama dan baru pada saat. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia, itikad baik (goodwill), cc. saling memahami (mutual understanding): saling percaya (mutual confidence), saling menghargai (mutual appreciation),, komunikasi antarpribadi (dengan orang lain): komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa (surat kabar, majalah, radio, dan televisi komunikasi lini atas), komunikasi nonmassa (spanduk, baliho, billboard, dan lainnya komunikasi lini bawah), komunikasi on line: komunikasi berbasis internet: komunikasi verbal: menggunakan bahasa lisan, komunikasi nonverbal: menggunakan isyarat, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah, komunikasi tulisan: menggunakan bahasa tulisan. arus. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia,,,. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia formal: mengikuti rantai otoritas:, membangun kepercayaan, dapat dipercaya, dan dapat menyimpan rahasia, membangun keterbukaan dan transparansi,,: komunikasi organisasi formal, seperti rapat, kalimat, pengarahan, rumor, dan isu: komunikasi. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia, komunikasi massa, seperti surat kabar umum, majalah umum, televisi siaran, radio siaran, media on line.cc.. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia media elektronik: radio, televisi, radio, televisi digital, situs, jaringan sosial (social network) media: facebook, twitter, blog, youtube, slideshare, linked in, dl,, pemberian. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia pemberian pujian kepada pegawai atas prestasi kerjanya, pemberian teguran kepada pegawai atas kelalaian kerjanya, penyelesaian perselisihan antara pegawai mengenai masalahbab iii pengelolaan. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia bab ii. kerja, aturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. gayapembuatan instruksi kerja, penjelasan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan: cc. penyampaian informasi mengenai peraturan peraturan yang berlaku,,cc. penyampaian saran perbaikan,, memperbaiki koordinasi, mencari upaya pemecahan masalah, menjalin. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia"pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, segar mangindaan |
arat pengawasan intern pemerintah. bab ketentuan umum dalam peraturan menteruntuk tingkat kementerian lembaga ditunjuk oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. yang ditelaah dan menelaah untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota. telaahan sejawat dilaksanakan atas penerapan:: sangat baik, baik: cukup baik, dan kurang baik. simpulantingkat kementerian lembagprovinsidan inspektur jenderal kementerian dalam negeri, kabupaten kot walikota, dan inspektur jenderal kementerian dalam negeriii. bab viana republik indonesia, (al lukllujuy| penyusunan tersedianya rencana. apakah penugasan audit telah sesuai| kma dan rencana dan|dan program kerja dengan rencana dalam program kerja9 program kerjalaudit sesuai standar| audit tahunan plat)? audit audit. apakah lha telah didukung dengan| kma dan kertas kerja audit kka)? apakah rencana dan program kerja kma audit telah mencantumkan data tim audit, anggaran, waktu, dan biaya? apakah kka telah dilengkapi dengan|kma kartu penugasan? apakah sebelum melaksanakan audit ikta (rencana), tim audit telah melakukan koordinasi dengan pihak audisi? supervisi supervisi audit telah1. apakah lha yang ditandatangani oleh|kma audit sesuai dengan pimpinan api telah mendapat para standar audit dan tim audit? telah apakah kka yang dibuat oleh anggota didokumentasikan tim audit telah dipakai ditandatangani dengan baik. oleh ketua tim audittpx x :test lsm apakah notulensi supervisi pengendali teknis atas lha yang disusun ketua tim audit telah diarsir dalam kka? apakah notulensi supervisi pengendali mutu atas lha yang telah disusun oleh ketua tim audit dan direvisi oleh pengendali teknis, telah diarsir dalam kka? pelaksanaan pengumpulan dall. apakah lha telah memuat|kma audit pengujian bukti| kesimpulan rekomendasi yang|dan untuk mendukung| didukung dengan bukti bukti dalam penyimpanan kka? temuan hasil audit| apakah kka telah didokumentasikan|kma telah sesuai dengan| secara tertib dan rapi? standar audit apakah dalam kertas kerja audit kma telah memuat revi yang dilakukan secara berjenjang? apakah revi yang dilakukan secara| kma berjenjang telah ditindaklanjuti oleh tim audit? apakah lha telah memuat evaluasi|kma tentang keandalan sistem pengendalian intern audisi?eh tttt sal paman demam pelaporan terwujudnya hai1. apakah lha telah dibuat tepat waktu,|kma hasil audit yang sesuai standar lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan,|dan audit jelas dan meringkas mungkin? apakah lha sudah mencantumkan|kma persyaratan pelaporan sebagaimana dalam standar audit api? apakah lha dibuat dalam bentuk dan|kma isi yang mudah dimengerti oleh audisi dan pihak lain yang terkait? apakah lha telah disampaikan kepada|kma dan audisi dan pihak lain yang terkait| secara tepat waktu? apakah lha telah disusun melalui|kma proses revi berjenjang? apakah lha telah didukung lampiran|kma yang memuat informasi rinci? apakah lha telah memuat|ikta simpulan rekomendasi hasil audit? komponen referensi keterangan kendali sasaran pertanyaan kendali (penjelasan atas yoyo pemantauan kinerja audisi yang1l. apakah lha memuat temuan hasillkma tlh semakin baik audit dan telah dibahas dengan audisi? apakah rekomendasi yang telah| kma dibahas dengan audisi telah ditindaklanjuti? apakah lha telah memuat informasi|kma tentang temuan dan rekomendasi hasil audit sebelumnya? apakah lha telah memuat informasi|kma dan tentang pelaksanaan rekomendasi21 temuan tahun sebelumnya oleh audisi? apakah temuan dan rekomendasi dari kma hasil audit sebelumnya telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh audisi? apakah status temuan telah dilakukan| kma pemutakhiran data yang didukung berita acara pemutakhiran datash tata usaha| ketatausahaan tata usaha dan sdm pelaksanaan audit1l. apakah lha dan kka telah memuat|kma yang tertib dan semi| jejak (tanda) pengarsipan? yang kompeten apakah pengendalian pelaksanaan| kma s.d audit telah dilakukan ketatausahaan| secara tertib? apakah lha dan kka telah diarsiplkma secara tertib dan rapi? apakah telah dilakukan ketatausahaan| kma s.d terhadap rencana objek audit, auditor| yang akan melakukan audit, dan anggaran yang dibutuhkan? sdm apakah terdapat penilaian kinerja kma auditor yang dilakukan atasannya secara berjenjang? apakan penilaian kinerja auditor secara)| kma dan berjenjang dilakukan secara terbuka,| jujur, adil, dan obyektif? apakah penilaian kinerja auditor telah| kma didokumentasikan pada kartu penilaianloyo apakah kartu penilaian kinerja auditor| kma dibuat oleh unit penunjang (tu)? apakah auditor yang melakukan audit| kma telah memiliki kompetensi yang memadai? catatan simpulan atas penilaian pertanyaan atas untuk seluruh komponen kendali mutu adalah sangat baik baik cukup baik kurang baik hasil penilaian diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah jawaban ya dengan total pertanyaan. rekomendasi diberikan atas penilaian masing masing komponen kendali mutu tanpa melihat kriteria penilaian (poin pertanyaan sebagaimana kolom atas dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada pelaksanaan telaahan sejawat. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi aa republik indonesia, y:s m san kejar abubakap surat tempat ., tanggal. yth. lu. nama pimpinan api yang ditelaah) kami telah melakukan telaah terhadap pelaksanaan audit kinerja investigasi ) see. nama organisasi apitahun yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa pele. nama organisasi api yang ditelaah) telah melaksanakan audit kinerja investigasi" ) sesuai dengan standar audit. menurut hasil telaah kami, laporan hasil audit kinerja investigasi ) peeeleeeeeeeeee (nama organisasi api. nama pimpinan api yang ditelaah) untuk . jj. demikian kami sampaikan hasil telaah atas pelaksanaan audit kinerja investigasi ") instansi yang saudara pimpin. atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. pimpinan api menelaah, tembusan: pilih salah satu menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, umsngelolaan alat elektromedikgelolaan alat elektromedik pada sarana kesehatan. pelayanan pengelolaan alat elektromedik adalah kegiatan penunjang pelayanan kesehatan secara profesional terhadap alat kerja elektromedik yang meliputi persiapan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik, dan pelaporan dan evaluasi. alat elektromedik adalah alat kesehatandan politeknik kesehatan. fasilitas pelayanan elektromedik adalah institusi yang menyediakan jasa pelayanan pekerjaan instalasi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi, serta adjustment peralatan elektromedik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. jabatan fungsional teknisi elektropengelolaan alat elektromedik. jabatan fungsional teknisi elektropengelolaan alat elektromedik.tropengelolaan alatteknisi elektromedis. bab rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok jabatan fungsional teknisi elektromedis termasuk dalam rumpun kesehatan. teknisi elektromedis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada fasilitas pelayanan kesehatan instansi pemerintah. teknisi elektromedis sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan karierteknisi elektroteknisi elektromedis, menyusun pedoman formasi jabatan fungsional teknisi elektromedis: cc. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional teknisi elektromedis: melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan fungsional teknisi elektromedis, melakukan sosialisasi jabatan fungsional teknisi elektromedis: menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional teknis jabatan fungsional teknisi elektromedis: menyelenggarakan . menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional teknis jabatan fungsional teknisi elektromedis: mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional teknisi elektromedis: memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional teknisi elektromedis: memfasilitasi pembentukan organisasi profesi teknisi elektromedis: memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik teknisi elektromedis, dan il. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional teknisi elektromedisteknisi elektromedis, terdiri atas: teknisi elektromedis terampil, dan teknisi elektromedis ahli. jenjang jabatan fungsional teknisi elektromedis terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: teknisi elektromedis pelaksana, teknisi elektromedis pelaksana lanjutan, dan teknisi elektromedis penyelia. jenjang jabatan fungsional teknisi elektromedis ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: teknisi elektromedis pertama, teknisi elektromedis muda, dan teknisi elektromedis madya. jenjang pangkat, golongan ruang jabatan fungsional teknisi elektromedis terampil sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: teknisi. teknisi elektromedis pelaksana: pengatur, golongan ruang ii c, dan pengatur tingkat golongan ruang ii d. teknisi elektroteknisi elektromedis ahli sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: teknisi elektromedis pertamamuda: penata, golongan ruang iii c, dan penata tingkat golongan ruang iii d. teknisi elektroteknisi elektro. pendidikan dan pelatihan fungsional bidang pelayanan pengelolaan alat elektromediklayanan pengelolaan alat elektromedikteknisi elektromedis terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: teknisi elektromedis pelaksana, meliputi: mengumpulkan data alat elektromedik. mengumpulkan data alat ukur standarsuku cadang dan bahbebanelektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi, mengumpulkan data alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi, mengumpulkan data alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi, mengumpulkan dataelektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi, mengawasi pelaksanaan instalasi alat elektromedikelektromedikmeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesorissesoris. melaksanakan setting parameter indikatorsederhana. melaksanakan uji fungsi alat elektromedik teknologi sederhanauji fungsi alat ukur standar teknologi sederhana setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar, menyusun laporan kegiatan perbaikaneselamatan listrikinerjaestimasi ketidakpastian pengukurtelaah teknis untuk menentukan kelaiknyusun laporan kegiatan pengujian kalibra. melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alatpengukuran kinerjatelaah teknis untuk menentukan kelaikanyusun laporan kegiatan pengujian kalibrasigolah data kronologisomedik, dan melaksanakan kajian batas keamanan alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar. teknisi elektromedis pelaksana lanjutan, meliputi: menyusun program pemantauan funggolah data alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi, mengolah data alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi, mengolah data alat ukur standar teknologi sederhana, dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi mengolah. menyusun. menyusun instruksigoperasikan alat ukur standar teknologi sederhana, memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesorisksesorissetting parameter indikator. melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar teknologi menengahmenengahsederhana yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik, melaksanakan uji fungsi alat alat elektromedik teknologi menengahmenengah dalam rangkamenengah dalam rangkasederhana yang rusak dalam rangka perbaikan alat ukur standar, melaksanakan uji fungsi alat ukur standar teknologi menengahmenengah dalam rangka. melaksanakan pengukuran keselamatan listrik: melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukurdan inspekpengukuran kinerjaestimasi ketidakpastian pengukuran alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian kalibrasi alat ukur sederhana, mengolah data kronologisukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar, dan menyusun laporan tahunan pemantauan fungsi. teknisi . teknisi elektromedis penyelia, meliputi: menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedikngujian kalibraganalisa data alat elektromedik teknologi sederhanasederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi, menganalisa data alat elektromedik teknologi menengahmenengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi, menganalisa data alat ukur standar teknologi sederhanasederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi, menganalisa . menganalisaukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi, mengawasi pelaksanaan instalasi alat ukur standarpengujian kalibrasi. menyusun lembargoperasikan alat ukur standar teknologi menengah, memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesorisnyusun laporan kegiatan pemantauan fungsilaksanakan analisa solusimenengah yang rusak dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik, melaksanakan uji fungsi alat teknologi tinggianalisa solusi perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka perbaikan alat ukur standar, melaksanakan penggantian komponen modul board) ukur standar teknologi menengah yang rusak dalam rangka perbaikan alat ukur standar, melaksanakan uji fungsi ukur standar teknologi tinggi alattinggi dalam rangka perbaikan alat ukur standar, mengolah data kronologisperalatan elektromedik, menyusun laporan tahunan perbaikan peralatan elektromedik, melaksanakan evaluasi rencana kegiatan tahunan, dan melaksanakan evaluasi hasil pemantauan fungsi. rincian kegiatan jabatan fungsional teknisi elektromedis ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: teknisi elektromedis pertama, meliputi: mengolahprogram pemantauan fung. menyusun program pemantauan fungromedik, mengumpulkan data alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi, mengumpulkansarana dan prasarana alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi, mendata kebutuhan sarana dan prasarana alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi, menyusun revisi. menyusun revisirevisi metode pengujian kalibrasi teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik,elektromedik dan alat ukur standar sebagai anggota, menyusun sopgoperasikan alat ukur standar teknologi tinggi, memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesorisnyusun . menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsilaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistriktinggitinggitinggidalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik, melaksanakan analisa solusipenggantian komponen modul board) alat elektromedik teknologi tinggi yang rusakanalisa solusi perbaikantinggi yang rusakkuran kinerjamenengahmenengahmenengah dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar, mengidentifikasi . mengidentifikasi keadaan eksisting dan kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan alat elektromedik baru dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar, melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologdan menganalisa kondisiromedik. teknisi elektromedis muda, meliputi: menganalisa dan mengevaluasi. menyusun program pemeliharaan alat elektromedik dengangolah data alat elektromedik teknologi tinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi, mengolahuji commissioning alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi, mendata kebutuhan uji commissioning alat ukur standar dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi, menyusunrevisisebagai ketua, menyusun metode pengujian kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar, menyusun lembar kerja pemeliharaecekeliharaan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar, melaksanakan setting parameter indikatoranalisa solusianalisa solusi perbaikaneselamatan listrik. melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukurtinggitinggitinggi dalam rangka pelaksanaan alat ukur standar, menyusun kualifikasi tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan sarana dan prasaranakajian umur pakai (down time)kondisiolah data kronologisumur pakai (down time) alat ukur standaranalisa . menganalisa kondisiketersediaan suku cadang alat ukur standaralat ukur standar, menyusun laporan tahunan perbaikan alat ukur standar, menyusun laporan tahunan pengujian kalibrasi peralatan elektromedik, menyusun laporan tahunan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik, melaksanakan evaluasi tahunan hasil pemeliharaan alat ukur standar, dan melaksanakan evaluasi tahunan hasil perbaikan alat ukur standar. teknisi elektromedis madya, meliputi: menyusun program pengujian kalibra: menganalisa data alat elektromedik teknologi tinggitinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi, menganalisa data alat ukur standar teknologi tinggitinggi dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi, menyusunrevisi. merevisikalibrasi alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar, menyusun metode pengecekan antararbaikrbaikan alat ukur standar dalam rangka menyusun standar pelayanan alat ukur standar, melaksanakan verifikasi pengujian kalibrasteknologi tinggi dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar, mengumpulkan data teknis kebutuhan sarana prasarana sesuai standar kebutuhan alat elektromedik baru dalam rangka melaksanakan kajian pra instalasi pemasangan alat elektromedik, menentukan jenis dan mutu bahan sarana prasarana sesuai kebutuhan masa pakai alat elektromedikteknolog. melaksanakan kajian beban kerja alat elektromediktinggitinggi, dalam rangka melaksanakan kajian teknologi investasi alat ukur standar menganalisa kondisilaksanakan kajian ketersediaan suku cadang dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik, melaksanakan kajian teknis alat elektromedik terhadap teknologi yang digunakan dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik, melaksanakan kajian batas keamanan, melaksanakan . melaksanakan kajian teknis alat ukur standar terhadap teknologi yang digunakan dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar, menyusun laporan tahunan kalibrasi alat ukur standar, melaksanakan evaluasi tahunan hasil pemeliharaan alat elektromedik, melaksanakan evaluasi tahunan hasil perbaikan alat elektromedik, melaksanakan evaluasi tahunan hasil pengujian kalibrasi alat elektromedik, melaksanakan evaluasi tahunan hasil kalibrasi alat ukur standar, melaksanakan evaluasi tahunan hasil kelayakan alat elektromedik, melaksanakan evaluasi tahunan hasil rancang bangun alat elektromedik, dan melaksanakan evaluasi tahunan hasil modifikasi alat elektromedik. teknisi elektromedis pelaksana sampai dengan teknisi elektromedis penyelielektromedis pertama sampai dengan teknisi elektromedis madyteknisi elektroteknisi elektroelektromedis yang melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektroteknisi elektromedis yang melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedikteknisi elektroteknisi elektromedis yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. teknisi elektropengelolaan alat elektromedik, dan pengembangan profesi. unsur . unsur penunjang terdiri dari:teknisi elektromedis dan angka kredit masing masing unsur sebagaimana dimaksud pada untuk teknisi elektroknisi elektromedis, untuk: teknisi elektroteknisi elektroteknisi elektroteknisi elektromedis. teknisi elektroteknisi elektroteknisi elektromediteknisi elektroteknisi elektroteknisi elektro. teknisi elektroelektroteknisi elektromedis yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedelektromedis wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. penilaian . penilaian dan penetapan angka kredit terhadap teknisi elektromedis dilakukan paling kurang (satu) kali dalam setahun. teknisi elektroteknisi elektrogolongan ruang iv provinsi. direktur rumah sakit kepala balai besar kepala balai provinsikepala dinas yang membidangi kesehatan kabupaten kotadirektur rumah sakit kepala balai kabupaten kotabagian kedua . bagian kedua tim penilai jabatan fungsional teknisi elektroteknisi elektroteknisi elektroteknisi elektromedis rumah sakit balai besar balai kantor kesehatan pelabuhan kementerian kesehatan bagiyang selanjutnya disebut tim penilai unit pelaksana teknis pusat. tim penilai jabatan fungsional teknisi elektroteknisi elektroteknisi elektromedis rumah sakit balai besar balai provinsi bagi direktur rumah sakit kepala balai besar kepala balaiteknisi elektroteknisi elektromedis rumah sakit balai kabupaten kota bagi direktur rumah sakit kepala balai kabupaten kota yang selanjutnya tim penilai unit pelayanan teknis daerah kabupaten kota. . tim penilai jabatan fungsional teknisi elektromedis terdiri dari unsur teknis yang membidangi kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektomedik. susunan keanggotaan tim penilai jabatan fungsional teknisi elektroteknisi elektroteknisi elektromedis yang dinilai, memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja teknisi elektroteknisi elektromedis, maka anggota tim penilai jabatan fungsional teknisi elektroelektroteknisi elektrokepala balai besar kepala balai. direktur rumah sakit kepala balaiteknisi elektroteknisi elektroteknisi elektroteknisi elektromedis dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional teknisi elektroteknisi elektromedis diajukan oleh: kepala lokkepala balai besar kepala balai provinsi, kepala puskesmas kabupaten kota, direktur rumah sakit kepala balaipala balai besar kepala balai kepala loka: teknisi .:teknisi elektromedis madya, pangkat pembina, golongan ruang iv a lingkungan rumah sakit balai besar balai provinsi. pejabat provinsipejabat eselon iii yang membidangi kepegawaian kepala puskesmas kepada kepala dinas yang membidangi kesehatan provinsi untuk angka kreditkabupaten kotateknisi elektroteknisi elektromedis yang bersangkutan. bab ixteknisi elektroterampil harus memenuhi syarat: berijazah paling rendah diploma iii (d.iiiahli harus memenuhi syarat: berijazah paling rendah sarjana diploma (d.ivteknisi elektroteknisi elektromedis. pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain dalam jabatan fungsional teknisi elektromedismemiliki pengalaman bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedikteknisi elektroeknisi elektroteknisi elektromedis ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki ijazah paling rendah sarjana diploma (d.iv), tersedia formasi untuk jabatan fungsional teknisi elektromedis ahli: dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. teknisi elektromedis terampil yang akan diangkat menjadi teknisi elektroteknisi elektroteknisi elektromedis. bab formasi jabatan fungsional teknisi elektroteknisi elektromedis dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional teknisi elektroteknisi elektromedis didasarkan pada indikator, antara lain: kelas tipe fasilitas pelayanan kesehatan dan atau fasilitas pelayanan elektromedik, jumlah fasilitas kesehatan dan atau fasilitas pelayanan elektromedik yang dimiliki pemerintah, dan jumlah dan jenis alat elektromedik pada fasilitas kesehatan dan atau fasilitas pelayanan elektromedik. formasi jabatan fungsional teknisi elektrokelas (a) terampil, (dua puluh empat) orang, dan (b) ahli . (b) ahli, (dua belas) orang. rumah sakit kelas (a) terampil, (dua puluh empat) orang, dan (b) ahli, (dua belas) orang. rumah sakit kelas (a) terampil, (dua belas) orang, dan (b) ahli, (enam) orang. rumah sakit kelas (a) terampil, (dua) orang, dan (b) ahli, (satu) orang. lingkungan rumah sakit khusus, meliputi: rumah sakit kelas (a) terampil, (sepuluh) orang, dan (b) ahli, (enam) orang. rumah sakit kelas (a) terampil, (lima) orang, dan (b) ahli, (tiga) orang. rumah sakit kelas (a) terampil, (tiga) orang, dan (b) ahli, (satu) orang. rumah sakit kelas teknisi elektromedis terampil paling banyak (dua) orang lingkungan balai besar: terampil (lima belas) orang, dan ahli (dua puluh) orang. lingkungan balai pengamanan fasilitas kesehatan: terampil (sepuluh) orang, dan ahli (dua puluh) orang. lingkungan loka pengamanan fasilitas kesehatan: terampil (lima) orang, dan ahli (sepuluh) orang. lingkungan balai pengawas obat dan makanan: terampil (empat) orang, dan ahli (dua) orang. lingkungan balai laboratorium kesehatan: terampil, (empat) orang, dan ahli, (dua) orang. lingkungan . lingkungan puskesmas, teknisi elektromedis terampil paling banyak (dua) orang, lingkungan kantor kesehatan pelabuhan, meliputi: kantor kesehatan pelabuhan kelas (a) terampil (enam) orang, dan (b) ahli (tiga) orang, kantor kesehatan pelabuhan kelas ii: (a) terampil (empat) orang, dan (b) ahli (dua) orang, kantor kesehatan pelabuhan kelas iii: (a) terampil (dua) orang, dan (b) ahli (satu) orang, lingkungan balai penelitian dan pengembangan kesehatan: terampil, (empat) orang, dan ahli, (dua) orang. lingkungan politeknik kesehatan: terampil, (dua) orang, dan ahli, (satu) orang. formasi jabatan fungsional teknisi elektropengelolaan alat elektromedik, golongan ruang iii cteknisi . teknisi elektroteknisi elektroteknisi elektromedisteknisi elektroteknisi elektromedis setelah memenuhi angka kredit yang ditentukanpaling tinggi berusia (lima puluh empat) tahun. teknisi teknisi elektromedis. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional teknisi elektroteknisi elektroteknisi elektroteknisi elektrodapat disesuaikan passing dalam jabatan fungsional teknisi elektromedis ahli, dengan ketentuan sebagai berikut: berijazah paling rendah sarjana diploma (d.iv) sarjana sains terapan teknik elektromedik, teknik elektro, teknik nuklir, kesehatan masyarakat teknik komputer, sosial, teknologi industri, teknik fisika, instrumentasi medik, pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang il a, memiliki surat tanda registrasi str) teknisi elektroteknisi elektroasalteknisi elektromedis ahli dan angka kreditnya angka butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan kredit iso pendidikan pendidikan sekolah dan memperoleh doktor s3) semua jenjang lar ijazah slr para poster semua jenjang agama dona semua panjang dibidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik danlamanya antara jam sertifikat semua jenjang atau sertifikat pendidikan dan pelatihan prajabatan pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat iii semua jenjang pelayanan pengelolaan alat persiapan merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik elektromedik dan alat ukur standar menyusun program pemantauan fungsi alat elektromedik dengan teknologi tinggi sebagai ketua dokumen pertama alat ukur stand: menyusun program pemantauan fungsi alat ukur standar dokumen pertama dengan teknologi tinggi sebagai ketua menyusun program pemeliharaan alat elektromedik sebagai ketua menyusun program pemeliharaan alat ukur standar sebagai ketua remote menengah menyusun program perbaikan alat elektromedik sebagai ketua jena menengah gas data peta san danar ena ketua kredit le. fee ww sebagai ketua aan sebagai ketua ffemunterngaaamew tukar standartekmogi ungu te # peemamaninsiati pee dita ukurstandardan ingkatkeamananya eee (tenda kebatinan comparing data temurun perencanaan tanda pelayanan elektoneak pttodepengujan narasi revisi sop instruksi kerja lembar kerja alat elektromedik revisi sop instruksi kerja lembar kerjaalatukur standar bee, loo perbaikan, pengujian kalibrasi untuk alat kerja, peralatan elektromedik dan alat ukur standar pakam ama esa angka butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan kredit soo ooh s nas esa sop perbaikan alat elektromedik dengan teknologi tinggi kembar kerja pemeliharaan alat elektromedik dengan lembar kerja pertama teknologi tinggi lembar kerja perbaikan alat elektromedik dengan teknologi lembar kerja pertama tinggi instruksi kerja lih alat elect dik instruksi kerja pemeliharaan alat elektromedik dengan lembar kerja pertama teknologi tinggi instruksi kerja perbaikan alat elektromedik dengan teknologi lembar kerja pertama tinggi menyusur andar pelayanan ruas d metode pengujian kalibrasi dan inspeksi alat elektromedik lembar kerja pengoperasian alat ukur standar lembar kerja lembar kerja pemantauan fungsi alat ukur standar lembar kerja lembar kerja pemeliharaan alat ukur standar lembar kerja lembar kerja perbaikan alat ukur standar lembar kerja lembar kerja pengujian kalibrasi alat elektromedik lembar kerja lembar kerja pengujian kalibrasi alat ukur standar lembar kerja lembar kerja pengecekan alat ukur standar lembar kerja instruksi kerja pengujian kalibrasi alat elektromedik instruksi kerja pemantauan fungsi alat ukur standar mengoperasikan alat ukur standar dengan teknologi tinggi memeriksa fisik, fungsi dan kelengkapan asesoris alat ukur laporan pertama standar dengan teknologi tinggi menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur unit alat pertama standar dengan teknologi tinggi melaksanakan setting parameter indikator alat elektromedik unit alat muda delektromedik dengan teknologi tinggi melaksanakan pemanasan alat elektromedik dengan unit alat pertama teknologi tinggi melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik unit alat pertama dengan teknologi tinggi menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik unit alat pertama dengan teknologi tinggi melaksanakan setting parameter indikator alat ukur standar unit alat pertama ukur standar dengan teknologi tinggi angka butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan kredit soo soo melaksanakan pemanasan alat ukur standar dengan unit alat pertama teknologi tinggi melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar unit alat pertama dengan teknologi tinggi menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar unit alat pertama dengan teknologi tinggi mencari penyebab kerusakan (troubleshooting) alat unit alat pertama elektromediknit alat pertama elektromedik dengan teknologi tinggi melaksanakan penggantian komponen modul board) alat unit alat pertama elektromedik yang rusak dengan teknologi tinggi melaksanakan verifikasi pengujian kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana unit alat teknologi menengah unit alat mencari penyebab kerusakan (troubleshooting) alat ukur unit alat pertama standarkur unit alat pertama standar dengan teknologi tinggi melaksanakan penggantian komponen modul board) alat unit alat pertama ukur standar yang rusak dengan teknologi tinggi melaksanakan verifikasi pengujian kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana unit alat teknologi menengah unit alat melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik unit alat muda dengan teknologi tinggi melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat pai unit alat muda elektromedik dengan teknologi tinggi melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedikdengan unit alat pertama teknologi tinggi melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat laporan muda elektromedik dengan teknologi tinggi melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat laporan pertama elektromedik dengan teknologi tinggi menyusun laporan kegiatan pengujian kalibrasi alat elektromedik dengan teknologi tinggi laporan muda melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur unit alat pertama standar dengan teknologi tinggi angka butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan kredit ina m5. melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar dengan unit alat muda teknologi tinggi dea dea ben identifikasi keadaan eksisting dan kebutuhan sarana dat per prasarana yang diperlukan alat elektromedik baru ata pertama mengumpulkan data teknis kebutuhan sarana prasarana dat mad sesuai standar kebutuhan alat elektromedik baru ata arya menentukan jenis dan mutu bahan sarana prasarana sesuai bahu kebutuhan masa pakai alat elektromedik anan madya menyusun kualifikasi tenaga teknis yang melaksanakan data sdm muda pekerjaan sarana dan prasarana melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat elektromedik: note menengah a05 melaksanakan kajian beban kerja alat elektromedik terhadap pemilihan teknologi menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat elektromedik note menengah mengevaluasi spesifikasi teknis dan rekomendasi alat elektromedik teknologi sederhana spek teknis teknologi menengah spek teknis melaksanakan kajian beban pelayanan unit kerja dan teknologi alat ukur standar: fetavioe menengah angka butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan kredit soho soo ooh melaksanakan kajian beban kerja alat ukur standar terhadap pemilihan teknologi: remote menengah menginventarisasi spesifikasi teknis sesuai kebutuhan alat ukur standar: remote menengah standar (avion menengah dosa melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat dekwomedk elektromedik ffemotoe menengah elektromedik melaksanakan kajian teknis terhadap teknologi digunakan melaksanakan kajian batas keamanan alat elektromedik menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi alat elektromedik laporan muda dnfemotoe menengah standar dnfemotoe menengah ie: melaksanakan kajian dukungan suku cadang alat ukur standar alias ld: lih alat menganalisa biaya operasional dan pemeliharaan ala dokumen madya ukur standar melaksanakan kajian teknis terhadap teknologi yang dokumen madya digunakan angka butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan kredit nan "ii menyusun laporan pengujian kalibrasi peralatan laporan muda elektromedik hasil kajian terhadap kelayakan menyusun laporan hasil kajian terhadap kelayakan fungsi laporan muda alat elektromedik melaksanakan evaluasi hasil pemeliharaan alat elektromedik melaksanakan evaluasi hasil pemeliharaan alat ukur standar laporan muda melaksanakan: luas hasil perbaikan alat elect: dik melaksanakan sae hasi perbaikan atur standar melaksanakan evaluasi hasil pengujian kalibrasi alat laporan madya elektromedik melaksanakan evaluasi hasil kalibrasi alat ukur standar melaksanakan evaluasi hasil kelayakan alat elektromedik laporan madya melaksanakan evaluasi hasil rancang bangun alat laporan madya elektromedik melaksanakan evaluasi hasil modifikasi alat elektromediklayanan pengelolaan alat survey, dan evaluasi bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedikpengelolaan alat elektromedik(bjtidak dipublikasikan: (bj dalam bentuk makalah makalah semua jenjang membuat tulisan ilmiah populer bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang disebarluaskan melalui media massa. naskah semua jenjang angka butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan kredit menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik naskah semua jenjangpengelolaan alat elektromedik yang pengelolaan alat elektromedik. dipublikasikan dalam bentuk: jajpengelolaan alat elektromedik yang tidak dipublikasikan dalam bentuk: papa aan (pan semua jenang membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedikpengelolaan alat pelaksanaan ketentuan teknis bidang elektromedik pedoman semua jenjang pelayanan pengelolaan alat elektromedik membuat ketentuan pelaksanaan bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik jumlah semua jenjang membuat ketentuan teknis bidang pelayanan pengelolaan alat jenis semua jenjang elektromedik pengembangan teknologi tepat guna mengembangkan teknologi tepat guna bidang pelayanan pengelolaan bidang pelayanan pengelolaan alat alat elektromedik produk teknologi semua jenjang elektromedik angka butir kegiatan satuan hasil pelaksana kegiatan kredit aaa (penunjang tugas perekam medis pengajar pelatih bidang pelayanan ana pengelolaan alat elektromedik mengajar melatih bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik jplsebagai: bidang pelayanan pengelolaan alat aetaromedik b.| membahas moderator narasumber semua jenjang semua engine diminta semua engine keanggotaan dalam tim penilai jabatan menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional teknisi elektromedis, fungsional teknisi elektromedis sebagai: da. jersafwate rea sem nang penamaan semua setang penta put tahan sem nang penta pat taun semua jenjang jiotweputun tahun semua engine peroleh lar lai memperoleh ijazah gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya tea peminatan semuaeyana east semua jenjang semua engine pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya sebagai koordinator pejabat fungsional teknisi elektromedisangka kredit kumulatif untuk penyesuaian passing bagi jabatan fungsional teknisi elektromedis golongan angka kredit dan masa kepangkatan stub ijazah atau yang setingkat ruang kurang tahun tahun tahun tahun tahun lebih tan kan team sapa sana nba aye fencrsrenesa sarana ntb paya fancrarenesa sarana ntb sma uncrsrenea sarana ntpengikatan kerja sama dilakukan oleh menteri atau sekretaris kementerian. pengikatan . pengikatan kerja sama dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman.penyesuaian pagu hibah dalam daftar isian pelaksanaan anggaran,pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk barang, jasa atau surat berharga djvurah.persetujuan tangandewata dromo progam catatan persetujuan: para: lampiran peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor.logo pemberi hibah logo kementerianberapaudah tidakpranata nuklirnomor tahun tentang jabatan fungsional pranata nuklir dan angka kreditnya diubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jabatan fungsional pranata nuklir terdiri dari: pranata nuklir kategori keterampilan, dan pranata nuklir kategori keahlian. jenjang jabatan pranata nuklir kategori keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: pranata nuklir pelaksana terampil, pranata nuklir pelaksana lanjutan mahir, dan pranata nuklir penyelia. jenjang jabatan pranata nuklir kategori keahlian dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: pranata nuklir pertama ahli pertama, pranata nuklir muda ahli muda, pranata nuklir madya ahli madya, dan pranata nuklir utama ahli utama. pangkat, golongan ruang pranata nuklir kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada yaitu: pranata nuklir pelaksana terampil, mahirpenyelia,kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada yaitu: pranata nuklir pertama ahli pertamamuda ahli muda, ahli madya,pranata nuklir utamadiantara dan disisipkan yaitu dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pada awal tahun, sesuai denganpranata nuklir setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur pemanfaatan iptek nuklir, pengelolaan perangkat nuklir, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit, sebagai berikut: pranata nuklir kategori keterampilan paling kurang: (lima) untuk pranata nuklir pelaksana terampil, (dua belas koma lima) untuk pranata nuklir pelaksana lanjutan mahir, dan (dua puluh lima) untuk pranata nuklir penyelia. pranata nuklir kategori keahlian paling kurang: (dua belas koma lima) untuk pranata nuklir pertama ahli pertama, (dua puluh lima) untuk pranata nuklir muda ahli muda, (tiga puluh tujuh koma lima) untuk pranata nuklir muda ahli muda, dan (lima puluh) untuk pranata nuklir utama ahli utama. jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf angka hanya berlaku bagi pranata nuklir penyelia, pangkat penata, golongan ruang iii c. jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf angka hanya berlaku bagi pranata nuklir utama ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang iv 4d. jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada sebagai dasar untuk penilaian skpfungsional pranata nuklir kategori keterampilan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan harus memenuhi syarat sebagai berikut: berijazmemiliki pengalaman bidang kepranatanukliran paling sedikit (dua) tahun, berusia paling tinggi (lima puluh lima) tahunkurangterampilan. pengangkatan pns dari jabatan lain dalam jabatan fungsional pranata nuklir kategori keahlian dapat dipertimbangkan dengan ketentuan. menduduki pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang iii a, memiliki pengalaman bidang kepranatanukliran paling sedikit (dua) tahun, berusia paling tinggi: (lima puluh enam) tahun untuk diangkat menduduki jabatan fungsional pranata nuklir pertama ahli pertama dan pranata nuklir muda ahli muda, (lima puluh delapan) tahun untuk diangkat menduduki jabatan fungsional pranata nuklir madya ahli madya, dan (enam puluh) tahun untuk diangkat menduduki jabatan fungsional pranata nuklir utama ahli utama bagi pns yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi jpt)sedikitahlian. pangkat yang ditetapkan bagi pns sebagaimana dimaksud pada dananketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pranata nuklir: (lima puluh enam) tahun bagi pranata nuklir kategori keterampilan, pranata nuklir pertama ahli pertama dan pranata nuklir muda ahli muda, (lima puluh delapan) tahun bagi pranata nuklir madya ahli madya dan bagi pejabat administrator yang akan menduduki pranata nuklir madya ahli madya, dan (enam puluh) tahun bagi pranata nuklir ahli utama dan bagi pejabat pimpinan tinggi yang akan menduduki pranata nuklir utama ahli utamyang dimaksud pada dan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang diperoleh selama dibebaskan sementara. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional pranata nuklir sebagaimana yang dimaksud dan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pranata nukliketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:namun memiliki ijazah sta diploma diploma kategori keterampilan. pns yang disesuaikan (passing) dalam jabatan fungsional pranata nuklir kategori keterampilan, harus memenuhi syarat sebagai berikut: berijazah sekolah lanjutan tingkat atas diploma diploma iiedikit (delapan) tahun: berusia paling tinggi (lima puluh enam) tahun:angka kredit kumulatif untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional pranata nuklir kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. pns yang disesuaikan (passing) sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu (delapan) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan dalam jabatan fungsional pranata nuklir harus memperoleh ijazah diploma iii (diri). pns yang tidak memperoleh ijazah diploma iii (diri) sebagaimana dimaksud pada diberhentikan dari jabatan pranata nuklir. penyesuaian (passing) dalam jabatan fungsional pranata nuklir kategori keterampilan iniketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pada saat berlakunya peraturan menteri ini pranata nuklirketentuan pelaksanaan peraturan menteri ini diatur lebih lanjut oleh kepala badan tenaga nuklir nasional atau kepala badan kepegawaian negara, sesuai dengan kewenangannya masing masing. mengub, ffernketerampilan angka kredit dan masa kepangkatan gol ruang |ijazah stub yang setingkat tahun tahun tahun tahun tahun lebih salinan sesuai dengan aslinya menteri kementerian para pendayagunaan aparatur negarattd herman suratanpengembang teknologi pembelajaran sebagaimana diatur dalam keputustidak sesuai dengan perkembangan tuntutan kompetensi dan profesimbang teknologiteknologi pembelajaran adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi dan sumber daya yang tepat. tim penilai kinerja jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaranmbang teknologi pembelajpembelajpembelajpembelajaran baik perorangan atau kelompok bidang pengembangan teknologi pembelajaran. asosiasi pengembang teknologi pembelajaran indonesia yang selanjutnya disingkat appi adalah organisasi bagi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajarembang teknologi pembelajaran termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya. bagian kedua kedudukusat dan daerah. pengembang teknologi pembelajardari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi,jenjang pangkat jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajmbang teknologi pembelajmbang teknologi pembelajembang teknologi pembelajaran yaitu. bagian kedua unsur dan sub unsur kegiatan (l) unsur kegiatan tugas jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajmbangan teknologi pembelajarmbangan teknologi pembelajaran, meliputi: analisis dan pengkajian model teknologi pembelajaran, perancangan model teknologi pembelajaran, produksi media pembelajaran, penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, pengendalian model pembelajaran, dan evaluasi penerapan model dan pemanfaatan media pembelajaran, dan cc. pengembangan profesi, meliputi: pembuatan karya tulis karya ilmiahdan penyusunan buku pedoman ketentuan pelaksanaan ketentuan teknis bidang pengembangan teknologi pembelajaranngembangan teknologi pembelajaran, peran serta dalam seminar lokakarya konferensi bidang pengembangan teknologi pembelajartppengembang teknologi pembelajaran sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: pengembang teknologi pembelajaran ahli permenyusun: menyusun rancangan (jabatan materi (jm) flowc, menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media sederhana, menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media audio, menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media video: menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia, menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia interaktif, menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar mandiri (modul), melakukan kegiatan rembuk naskah (script conference) untuk produksi audio, melakukan kegiatan rembuk naskah (script conference) untuk produksi video, melakukan kegiatan rembuk naskah (script conference) untuk produksi multimedia, melakukan kegiatan rembuk naskah (script conference) untuk produksi multimedia interaktif: melakukan kegiatan previa hasil produksi media pembelajaran terhadap media sederhana, melakukan kegiatan previa hasil produksi media pembelajaran terhadap audio, melakukan kegiatan previa hasil produksi media pembelajaran terhadap video, melakukan kegiatan previa hasil produksi media pembelajaran terhadap multimedia, melakukan kegiatan previa hasil produksi media pembelajaran terhadap multimedia interaktif, melakukan kegiatan uji coba prototipe media sederhana, melakukan kegiatan uji coba prototipe audio, melakukan kegiatan uji coba prototipe video, melakukan kegiatan uji coba prototipe multimedia, melakukan kegiatan uji coba prototipe multimedia interaktif, melakukan kegiatan uji coba prototipe bahan belajar mandiri (modul), menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran audio, menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran video, menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia, menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia interaktif, melaksanakan studi kelayakan untuk pemanfaatan media pembelajaran, melaksanakan perintisan untuk pemanfaatan media pembelajaran, melaksanakan orientasi untuk pemanfaatan media pembelajaran, melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan untuk pemanfaatan media pembelajaran, melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran, melakukan fasilitasi untuk pemanfaatan media pembelajaran, melaksanakan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran, mengendalikan memantau sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan media pembelajaran, menyusun desain evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran, menyusun instrumen evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran, dan melakukan evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran, pengembang teknologi pembelajaran ahli mudanggota tim, menyusun rancangan model aplikasi pembelajaran berbasis hypermedia, menyusun standar layanan model aplikasi pembelajaran berbasis hypermedia, menyusun pedoman panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis hypermedia, menyusun petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran berbasis hypermedia, menyusun garis besar isi media gim) hypermedia, menyusun rancangan ((ajaran materi (jm) flowhart storyboard) pengembangan bahan belajar media hypermedia, menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk hypermedia, melakukan kegiatan rembuk naskah (script conference) untuk produksi hypermedia, menyutradarai memimpin menyela produksi media pembelajaran dalam bentuk media sederhana, menyutradarai memimpin menyela produksi media pembelajaran dalam bentuk audio, menyutradarai memimpin menyela produksi media pembelajaran dalam bentuk video, menyutradarai memimpin menyela produksi media pembelajaran dalam bentuk multimedia, menyutradarai memimpin menyela produksi media pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif:, menyutradarai memimpin menyela produksi media pembelajaran dalam bentuk hypermedia, melakukan kegiatan previa hasil produksi media pembelajaran terhadap hypermedia, melakukan kegiatan uji coba prototipe hypermedia, menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran hypermedia, melaksanakan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan hypermedia, melaksanakan perintisan dalam rangka pemanfaatan hypermedia, melaksanakan orientasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia,melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia, melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia, melaksanakan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan hypermedia, mengendalikan memantau sistem model member ajaran terhadap pemanfaatan hypermedia, menyusun desain evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia, menyusun instrumen evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia, dan melakukan evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia, pengembang teknologi pembelajaran ahli madyketua tim, menyusun rancangan model aplikasi pembelajaran berbasis e pembelajaran, menyusun standar layanan model aplikasi pembelajaran berbasis e pembelajaran, menyusun pedoman panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis e pembelajaran, menyusun petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran berbasis e pembelajaran, memimpin pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi tik), melaksanakan studi kelayakan dalam rangka penerapan aplikasi model e pembelajaran, melaksanakan perintisan dalam rangka penerapan aplikasi model e pembelajaran, melaksanakan orientasi dalam rangka penerapan aplikasi model emelakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka penerapan aplikasi model e pembelajaran, melakukan fasilitasi dalam rangka penerapan aplikasi model e pembelajaran, melaksanakan sosialisasi model dalam rangka penerapan aplikasi model e, mengendalikan memantau sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan aplikasi pembelajaran, menyusun desain evaluasi untuk penerapan model e pembelajaran, menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan model e pembelajaran, dan melakukan evaluasi untuk penerapan model pembelajaran. pengembang teknologi pembelajaran ahli umenyusun rancangan model aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks, menyusun standar layanan model aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks, menyusun pedoman panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks, menyusun petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks, melaksanakan studi kelayakan dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks inovasi teknologi pembelajaran, melaksanakan perintisan dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks inovasi teknologi pembelajaran, melaksanakan orientasi dalam rangka penerapan pembelajaran kompleks inovasi teknologipembelajaran kompleks inovasi teknologi pembelajaran,melakukan fasilitasi untuk melakukan kolaborasi implementasi model kompleks, mengendalikan memantau sistem model pembelajaran terhadap penerapan inovasi teknologi pembelajaran, menyusun desain evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks, menyusun desain evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran, menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks, menyusun instrumen evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran, melakukan evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks, melakukan evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran, dan melakukan evaluasi untuk melakukan evaluasi aplikasi e pembelajaran. pengembang teknologi pembelajteknologi pembelajaranahli per, naskah rancangan ((jabatan materi (jm) flow: naskah media pembelajaran dalam bentuk media sederhana, naskah media pembelajaran dalam bentuk media audio, j)) naskah media pembelajaran dalam bentuk media video, naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia, naskah media pembelajaran dalam bentuk media multimedia interaktif, naskah media pembelajaran dalam bentuk bahan belajar mandiri (modul), berita acara rembuk naskah (script conference) untuk produksi audio, berita acara rembuk naskah (script conference) untuk produksi video, berita acara rembuk naskah (script conference) untuk produksi multimedia, berita acara rembuk naskah (script conference) untuk produksi multimedia interaktif, lembar previa hasil produksi media pembelajaran terhadap media sederhana, lembar previa hasil produksi media pembelajaran terhadap audio, lembar previa hasil produksi media pembelajaran terhadap video, lembar previa hasil produksi media pembelajaran terhadap multimedia, lembar previa hasil produksi media pembelajaran terhadap multimedia interaktif, laporan uji coba prototipe media sederhana, laporan uji coba prototipe audio, laporan uji coba prototipe video, laporan uji coba prototipe multimedia, aa) laporan uji coba prototipe multimedia interaktif, bb) laporan uji coba prototipe bahan belajar mandiri (modul): cc) naskah bahan penyerta media pembelajaran audio, dd) naskah bahan penyerta media pembelajaran video, ee) naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia, ff) naskah bahan penyerta media pembelajaran multimedia interaktif, gg) laporan studi kelayakan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran, hh) berita acara perintisan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran, ii) berita acara orientasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran, jj) surat keterangan melakukan kegiatan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran, kk) surat keterangan melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran, berita acara melakukan fasilitasi dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran, mm)laporan sosialisasi model dalam rangka pemanfaatan media pembelajaran, nn) laporan pengendalian pemantauan sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan media pembelajaran, oo) desain evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran, pp) instrumen evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran, dan gg) laporan evaluasi untuk pemanfaatan media pembelajaran. pengembang teknologi pembelajaran ahli mudanggota tim, rancangan model aplikasi pembelajaran berbasis hypermedia, naskah standar layanan model aplikasi pembelajaran berbasis hypermedia, naskah pedoman panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis hypermedia, naskah petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran berbasis hypermedia, naskah garis besar isi media gim) hypermedia, naskah rancangan ((jabatan materi (jm) flowhart storyboard) pengembangan bahan belajar media hypermedia, naskah media pembelajaran dalam bentuk hypermedia, j)) berita acara kegiatan rembuk naskah (script conference) untuk produksi hypermedia, surat keterangan menyutradarai memimpin menyela produksi media pembelajaran dalam bentuk media sederhana, surat keterangan menyutradarai memimpin menyela produksi media pembelajaran dalam bentuk audio, surat keterangan menyutradarai memimpin menyela produksi media pembelajaran dalam bentuk video interaktif, surat keterangan: surat keterangan menyutradarai memimpin menyela produksi media pembelajaran dalam bentuk hypermedia, lembar previa hasil produksi media pembelajaran terhadap hypermedia, laporan uji coba prototipe hypermedia, th) naskah bahan penyerta media pembelajaran hypermedia, laporan studi kelayakan untuk pemanfaatan hypermedia, berita acara perintisan untuk pemanfaatan hypermedia, berita acara orientasi untuk pemanfaatan hypermedia, xx) surat keterangansurat keterangan melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka pemanfaatan hypermedia, berita acara fasilitasi untuk pemanfaatan hypermedia, aa) laporan sosialisasi model untuk pemanfaatan hypermedia, bb) laporan pengendalian pemantauan sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan hypermedia, cc) desain evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia, dd) instrumen evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia, dan ee) laporan evaluasi untuk pemanfaatan hypermedia, pengembang teknologi pembelajaran ahli madyketua tim, rancangan model aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran, naskah standar layanan model aplikasi pembelajaran berbasis e pembelajaran, naskah pedoman panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis e pembelajaran, naskah petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran berbasis e pembelajaran, surat keterangan memimpin pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis tik, laporan studi kelayakan dalam rangka penerapan aplikasi model e pembelajaran, berita acara perintisan dalam rangka penerapan aplikasi model e pembelajaran, berita acara orientasi dalam rangka penerapan aplikasi model e pembelajaran, surat keterangansurat keterangan melakukan kegiatan layanan konsultasi dalam rangka penerapan aplikasi model e pembelajaran, berita acara fasilitasi dalam rangka penerapan aplikasi model e pembelajaran, laporan sosialisasi model dalam rangka penerapan aplike pembelajaran, laporan pengendalian pemantauan sistem model pembelajaran terhadap pemanfaatan aplikasi e pembelajaran, desain evaluasi untuk penerapan model e pembelajaran, instrumen evaluasi untuk penerapan model e pembelajaran, dan laporan evaluasi untuk penerapan model pembelajaran, pengembang teknologi pembelajaran ahli urancangan model aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks, naskah standar layanan model aplikasi pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks, naskah pedoman panduan pengelolaan model pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks, naskah petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran berbasis pembelajaran kompleks, laporan studi kelayakan untuk penerapan pembelajaran kompleks inovasi teknologi pembelajaran, berita acara perintisan untuk penerapan pembelajaran kompleks inovasi teknologi pembelajaran, berita acara orientasi untuk penerapan pembelajaran kompleks inovasi teknologi pembelajaran, surat keterangan melakukan pembimbingan pada pendidik atau tenaga kependidikan untuk penerapan pembelajaran kompleks inovasi teknologi pembelajaran, surat keteranganberita acara fasilitasimelakukan kolaborasi implementpembelajaran kompleks, laporan pengendalian pemantauan sistem model pembelajaran terhadap penerapan inovasi teknologi pembelajaran, desain evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks, desain evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran, instrumen evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks, instrumen evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran, laporan evaluasi untuk penerapan model pembelajaran kompleks, laporan evaluasi untuk penerapan inovasi teknologi pembelajaran, dan laporan evaluasi untuk melakukan evaluasi aplikasi e pembelajaran. dalam halpembelajmbang teknologi pembelajpembelajarpembelajpembelajmbang teknologi pembelajmbangan teknologi pembelajaran. pengembang teknologi pembelajpembelajarpembelajaran ahli pertama dan pengembang teknologi pembelajaranpembelajaranpembelajaranpengembang teknologi pembelajembang teknologi pembelajteknologi pembelajembang teknologi pembelajaran harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi pengembang teknologi pembelajarmbang teknologi pembelajgembang teknologi pembelajaran wajib menyusun skp yang akan dilaksanakan dalam (satu) tahun berjalan. skp pengembang teknologi pembelajmbang teknologi pembelajgembang teknologi pembelajmbang teknologi pembelajmbang teknologi pembelajarembang teknologi pembelajmbang teknologi pembelajaran ahli pertama, (dua puluh lima) untuk pengembang teknologi pembelajaran ahli muda, (tiga puluh tujuh koma lima) untuk pengembang teknologi pembelajaran ahli madya, dan (lima puluh) untuk pengembang teknologi pembelajaran ahli utama. jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi pengembang teknologi pembelajarpengembang teknologi pembelajaran, untuk: pengembang teknologi pembelajaranembang teknologi pembelajmbang teknologi pembelajarmbang teknologi pembelajaran ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pengembang teknologi pembelajarembang teknologi pembelajaran ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi pengembang teknologi pembelajargembang teknologi pembelajmbang teknologi pembelajmbangan teknologi pembelajaran. pengembang teknologi pembelajargembangan teknologi pembelajaran dan pengembangan profesi. pengembang teknologi pembelajaran yang secara bersama sama membuat karya tulis karyaatasmbangan teknologi pembelajaran, pengembang teknologi pembelajkenaikan pangkat jabatan pengembang teknologi pembelajmbang teknologi pembelajaran diajukan oleh: pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada kementerian pendidikan dan kebudayaan, sekretaris daerah provinsi kabupaten kota kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran lingkungansampai dengadministrator yang membidangi kepegawaian instansi pusat luar kementerian pendidikan dan kebudayaan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaipejabat administrator yang membidangi kepegawaian padapejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada.tim penilai unit kerja bagitim penilai instansi bagi teknologi pembelajaran, unsur kepegawaian, dan pengembang teknologi pembelajarpembelajembang teknologi pembelajteknologi pembelajaran yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja pengembang teknologi pembelajpembelajembang teknologi pembelajtim penilai pusat,tim penilai unit kerja untuk tim penilai instansi, sekretaris daerah pada daerahpembelajaranpengembang teknologi pembelajembang teknologi pembelajgembang teknologi pembelajaran diikutsertakan pelatihan. pelatihan yang diberikan bagi pengembang teknologi pembelajembang teknologi pembelajarembang teknologi pembelajarpembelajaran sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. bab xiv kebutuhan pns dalam jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran penetapan kebutuhan pns dalam jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi: jumlah model pembelajaran yang dikembangkan, jenis dan jumlah media pembelajaran yang dikembangkan, dan jumlah jenjang, jalur, dan jenis pendidikan yang dilayani. pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaranembang teknologi pembelajaembang teknologi pembelajaran yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf danteknologi pembelajaran. pengangkatan kembalipengembang teknologi pembelajmbang teknologi pembelajaran, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaranpembelajaran, menyusun pedoman penulisan karya tulis karya ilmiah yang bersifat inovatif bidang pengembangan teknologi pembelajaran, menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajpembelajaran, j . menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, melakukan sosialisasi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajpembelajteknologi pembelajaran, dan melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier pengembang teknologi pembelajarmbang teknologi pembelajarpembelajateknologi pembelajaranorganisasi profesi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran yaitu appi. pengembang teknologi pembelajaran wajib menjadi anggota appi. appi sebagaimana dimaksud pada wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. apappipengembang teknologi pembelajarmbang teknologi pembelajmbang teknologi pembelajarngembang teknologi pembelajaranidak berlaku dan diangkat kembali dalam jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai berdasaretap berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran diatur dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaangka pelaksana tugas "me ae. pendidikan pendidikan sekolah dan mengikat pendidikan sekolah dan memperoleh tanah dar mendapat gelar ijazah |a doktor s3) aah semua jenjang moa magister sop jean semua jenjang fungsional bidang pendidikan pembelajaran serta memperoleh surat tanda tamat teknolog pendidikan pendidikan dan pelatihan https) atau sertifikat. pembelajaran serta memperoleh surat tanda lamanyaantara s d960 jam serikat semua jenjang tamat pendidikan dan lamanyaantara a81s d6a0 jam serikat semua jenjang pelatihan https) atau sertifikat co.l lamanya antara 30s d jam sertifikat semua jenjang prajabatan teknologi kurikulum yang berlaku sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pembelajaran pendidikan untuk multimedia, multimedia interaktif, modul) orf eypermediapembejaan apek saga rar aplikasi pembelajaran laporan a39 ali maya ter model pembelajaran kompleks laporan utama maan (media model aplikasi) sebagai ib. janggotatim laporan vo ahli muda perancangan menyusun rancangan modelfaplikas pembelajaran berbasis" maa mama mania gabungan diterima interaktif, modul rancangan lb. hypermedia rancangan ahli muda ' | pembelajaran kompleks rancangan ari utama angka pelaksana tugas us bae rake sandartayanan aki pertama tbehypermedia naskah standar layanan ahli muda rarlpembelajaran kompleks naskah standar layanan ahli utama hari menyusun pedoman panduan pengelolaan mode pembelajaran pas media naskahpedoman pertama mbhvpermedia naskah pedoman ahli muda rarlpembelajaran kompleks naskah pedoman ahli utama pembelajaran berbasis dangimedia esa tukak juk aki pertama mbhypermeda naskah jumlah juta ahli muda rarlpembelajaran kompleks naskah jumlah jutetat ati utama 5cl menyusun garis berisi media gim pa. jmediapembelajaran naskah gim ari pertama aan gta aan bahan belajar media media pembelajaran naskah rancangan ukt pertama pain aan ita produksi media menyusun naskah media pembelajaran dalam bentuk pembelajaran imediasederhana naskah pertama bola naskah aki pertama bamatimeta naskah ari pertama telmatimediatnterakah naskah pertama ihypermedia naskah ahli muda ' | angka pelaksana tugas one kasasi dan produksi ja.audi$o beritaacara o | (o11 ahli pertama mid berita acara ahi pertama mutimedianterakif berita acara pertama ihypermedia beritaacara ahli muda ' | ben mayan pekat pembelaan dalam bentuk (media sederhana serat keterangan maa mbnjaudio surat keterangan muda bamatimesa sarat keterangan ari muda mutimediaimterakif sarat keterangan ari muda taiypermedia serat keterangan aki muda terhadap: jmediasederhana kembar pria oto ara pertama mbofradio ambar previa pertama |a. (multimedia tembarpreviu ahli pertama multimedia neraka lembar previa ahli pertama melakukan kegimantticobapremmpar media sederhana aperta pertama mbofradio porn pertama damutimea peran pertama celmutimediatmterakah laporan pertama malhypermedia laporan ahli muda menyusun naskah bahan penyerta media pembelajaran: pa.audio naskah bahanpenyera aki pertama mbpvideo easkahbahanpenyeta hit pertama camutimediatmterakaf naskah bahan penyerta are pertama celhypermedia naskah bahari penyerta ahli muda angka pelaksana tugas sp w implementasi (pemanfaatan melaksanakan sudi kelayakan dalam angka mediapembelajaran atau) ta. (pemanfaatan media pembelajaran laporan ots art pertama penerapan model bilpemantaatanhypermedia peran ati muda pembelajaran a penerapan pembelajaran kompleks inovasi teknologi laporan utama d2dilaksanakan perintisan dalam rangka: pemanfaatan media pembelajaran bem atara are petai t(ihidaksanakan orientasi dalam rangka: pemanfaatan media pembelajaran bem acara ost are petani eat data pop kependidikan dalam rangka: |pemanfaatan media pembelajaran serat keterangan are pertama pbpemanfaatanhypermeia surat keterangan ati muda gegana amnesia snnsamga atm pembelajaran melakukan kegiatan layanan konsultasi dalamrangka: ' | pemanfaatan media pembelajaran suratkeerangan are pertama pbpemanfaatanypermedia surat keterangan ahli muda a (penerapan pembelajaran kompleks inovasi teknologi surat keterangan tama certelakukan fasilitasi dalam rangka: pemanfaatan media pembelajaran berita acara oas art pertama pbrpemanfaatanhypermedia serta acara ahli muda a (penerapan pembelajaran kompleks inovasi teknologi bertaacara tama melaksanakan sosialisasi model dalam rangka: pemanfaatan media pembelajaran laporan ost are pertama pemtanmam aga beat anta (penerapan aplikasi modele pembelajaran | ) laporan ahli madya pisantantitans mementimeiietmtinann team animasi pengendalian pemantauan) mengendalikan memantau sistem model pembelajaranterhadap: angka pelaksana tugas se ce penerapan inovasi teknologi pembelajaran laporan utama fantasi menyusun desamevaltasi untuk tajpemantaatan media pembelajaran dea pama tbilpemantaatanhypermedia desain ati muda ra penerapan model pembelajaran kompleks desain utama relpenerapaninovasi teknologi pembelajaran desain utama menyusun instrumen evaluasi untuk tajpemantaatan media pembelajaran team are pertama tbilpemantaatanhypermedia sakramen ati muda telpenerapan model pembelajaran instrumen ati madya ra penerapan model pembelajaran kompas instrumen ati utama relpenerapaninovasiteknologi pembelajaran instrumen ati utama sndakukan evaluasi untuk 'ai pemanfaatan media pembelajaran laporan pertama tb2rpemanfaatanhypermedia laporan ati muda rairpenerapan model pembelajaran kompleks laporan utama brpenerapaninovasi teknologi pembelajaran laporan utama profesi tulis karya ilmiah bidang pengkajian survei evaluasi bidang pengembangan teknologi pengembangan teknologi pembelajaran yang dipublikasikan: nasional bbs yang bersangkutan pengkajian survei evaluasi bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan perpustakaan: na. |b. dalam bentuk majalah majalah semuajenjang fee ilmiah hasil gagasan sendiri bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang dipublikasikan: nasional ewe yang bersangkutan angka pelaksana tugas ena. . membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan jaalambentak buku sem engang balam majalah majalah semua jenjang membuat tulisan ilmiah populer bidang pengembangan naskah semua jenjang teknologi pembelajaran yang disebarluaskan melalui media massa mbangan teknologi buku dan bahan lainnya pembelajaran yang dipublikasikan teknologi pembelajaran nasional webcam bentuk mantan man nge nasa malah semana menerjemahkan menyadur bidang pengembangan teknologi pembelajaran yang tidak dipublikasikan pabatambentuk buku terbentang nan berwenang penyusunan buku menyusun buku pedoman pelaksanaan bidang pengembangan jumlah semua jenjang pedoman ketentuan teknologi pembelajaran pelaksanaan ketentuan menyusun ketentuan pelaksanaan bidang pengembangan jumlah semua jenjang teknis bidang teknologi pembelajaran pengembangan teknologi menyusun ketentuan teknis bidang pengembangan teknologi jenis semua jenjang pembelajaran pembelajaran pelaksanaan studi banding melaksanakan kegiatan studi banding bidang teknologi laporan semua jenjang bidang pengembangan pembelajaran dan pendidikan terbuka jarak jauh teknologi pembelajaran dan pendidikan terbuka jarak jauh (penunjang pengajar pelatih bidang mengajar melatih yang berkaitan dengan bidang pengembangan setiap jam semua jenjang tugas pengembangan teknologi teknologi pembelajaran pengembang pembelajaran teknologi peran serta dalam mengikuti kegiatan seminar lokakarya konferensi bidang pembelajaran seminar lokakarya bidang pengembangan teknologi pembelajaran sebagai: pengembangan teknologi) pemasaran penyaji narasumber semana pembelajaran membahas moderator kai semuajenjang mengikuti berperan sera sebagai delegasi imah sebagai pakem aa organisasi protes angka pelaksana tugas unsur sub unsur butir kegiatan hasil kerja (output) kredit jenjang asp sas keanggotaan dalam tim menjadi anggota tim penilai kinerja jabatan fungsional pengembang semua jenjang penilai teknologi pembelajaran perolehan memperoleh penghargaan tanda jasa satyalancana karyasatya nan penghargaan tandajasa tiga puluh) tahun semua jenjang dua puluh tahun semua jenjang sepuluh tahun semua jenjangpertama ahli muda ahli madya ahli utama ii a n b n c ahli muda ahli madya ahli utama pertama iii b ii c imuda ahli madya ahli utama m e mangka kredit kumulatif untuk penyesuaian passing jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran golongan 1nye al. nya iv b ajang s1 diplomat seo bekergusulan, penetapanbadan kepegawaian negara dan instansi pembina. formasi dan peta jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan jabatan administrasi yang disetarakan. penyetaraan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana (eselon dalam jabatan fungsional dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dikecualikan dari ketentuan mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina. penyetaraan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sebelum dilakukan penataan organisasi. bab ketentuan penutup ketentuan penyetaraan jabatan berlaku sampai denganayusulan penyetaraan jabatan no| nama jabatan pangkat (kualifikasi batas penghasilan kelas jabatan |jenjang kelas penghasilan selisih administrasi (golongan (pendidikan usia (gaji, jabatan fungsional |jabatan jabatan (gaji, penghasilan ruang pensiun| tunjangan (administrasi fungsional| tunjangan (# ) jabatan, dan jabatan, dan tunjangan tunjangan kinerja kinerja jabatan administrasi khusus yang diusulkan nama tugas fungsi uraian output kewenangan otoritas dampak kedudukan jabatan tug dan kriteria bagian kesatu ruang lingkup ruang lingkup penyetaraan jabatan(eselon v). bagian kedua kriteria penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan kriteria: tugas dan fungsi jabatanketerampilan tertentu. selain kriteria sebagaimana dimaksud pada jabatan administrasi yang dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan penyetaraan jabatan harus memperhatikan kriteria sebagai berikut: memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang jasa, ataukriteria sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh instansi pemerintah kepada menteri sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai administrator, pengawas, dan pelaksana (eselon v). dan jabatan pelaksana eselon berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, berijazah paling rendah strata satu) diploma empat) strata dua) atau yang sederajat, jabatan administrasi memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang akan diduduki, memiliki pengalaman atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional, dan masa menduduki jabatan paling kurang (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bup) jabatan administrasi sejak peraturan menteri ini diundangkan. dalam hal kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pejabat administrasi dibutuhkan oleh organisasi, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang. bab iii mekanisme penyetaraan jabatan bagian kesatu tahapan penyetaraan jabatanbirokrasi, cc. pemetaan jabatan fungsional yang dapat duduki pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi dengan menghitung penghasilan dalam jabatan administrasi jabatan fungsional, dan penyelarasan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi. bagian kedua pelaksanaan penyetaraan jabatan paragraf penyetaraan jabatanpelaksana (eselon disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli pertama. dalam hal administrator sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki pangkat golongan ruang bawah pangkat golongan ruang pembina iv a), administrator disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya. dalam hal pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki pangkat golongan ruang bawah pangkat golongan ruang penata iii c), pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli muda, dan memiliki pangkat golongan ruang atas pangkat golongan ruang penata tingkat (iii d), pengawas disetarakan dalam jabatan fungsional jenjang ahli muda. dalam hal administrator, pengawas, dan pelaksana (eselon belum memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan, dapat disetarakan dalam jabatan fungsional sesuai dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam dan administrator, pengawas, dan pelaksana (eselon sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan uji kompetensi oleh instansi pemerintah yang bersangkutan sebelum diangkat dalam jabatan fungsional administrator, pengawas, dan pelaksana (tiga) tahun sejak diangkat. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada bagistrata dua) untuk menduduki jenjang ahli madya,. administrator, pengawas dan pelaksana (eselon yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dapat diberikan satu kali kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatannya. administrator, pengawas dan pelaksana (eselon sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan kenaikan jenjang satu. administrator, pengawas, dan pelaksana (eselon yang mengalami penyetaraan jabatan dan telah menduduki pangkat terakhir paling singkat (empat) tahun dan akan naik pangkat, mendapatkan kenaikan pangkat reguler sesuai dengan jabatan terakhir yang diduduki. administrator, pengawas, danadministrasi yang disetarakan jabatannya dalam jabatan fungsional mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki yaitu disetarakan dengan kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya. pelaksanaan kegiatan pada kelas jabatan fungsional yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setara dengan pelaksanaan kegiatan pada kelas dalam jenjang jabatan yang akan diduduki dkegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud padarincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diatur oleh pimpinan instansi pemerintah. paragraf tata cara pelaksanaan penyetaraan jabatan penyetaraan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: instansi pemerintah menyampaikantermasuk jabatan khusus yang harus diduduki oleh pejabat administrator dengan deskripsinya kepada menternyampaikan persetujuan terhadap usulan penyetaraan jabatan, pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan melantik pejabat fungsional yang disetarakan, dan |
menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi29tahun2010 duniacc., pemerintah provinsi kabupaten kota, unit organisasi eselon pada kementerian lembaga, satuan kerja perangkat daerah,,,penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan: babi ketentuan penutup hal hal yang belum diatureri pendayagunaan aparatur negara sea reformasi birokrasi lt! sonpernyataan penetapan kinerja lampiran ia1 pernyataan penetapan kinerja tingkat kementerian negara lembaga pemerintahprovinsi kabupaten kota. lampiran ia1 pernyataan penetapan kinerja tingkat unit organisasi eselon ikenaannannannnnannnnnnaakan nknkaaaanan jabatan nnnnnanannnnnnnnnnnnlanaasaanaaannaan selanjutnya disebut pihak pertama nama kenaannannannnnannnnnnaakan nknkaaaanan jabatan ann pena ann nan nan ane aaa panaietapan kinerja lampiran ib formulir penetapan kinerja tingkat pemerintah provinsi kabupaten kota provinsi kabupaten kota (a) tahun anggaran (b) sasaran strategis indikator kinerja www jumlah anggaran tahun.: rp.:(c) tempat, . gubernur bupati walikota petunjuk pengisian: headerjumlah anggaran program.o mna mata. jakarta.ii. . menteri pimpinan lembaga, direktur jenderal.. meningkatnya efektifitas pelaksanaan promosi luar negeri"contoh: jumlah kunjungan wisatawan manca negara" jumlah event promosi wilayah amerika dan pasifik"(a) tahun anggaran (b) sasaran strategis indikator kinerja jumah anggaran kegiatan.: . kentananananannasaaan direktur jenderal . jj. direktur woo."i. jumlah provider wisata peserta promosi ii.ibkegiatan dea dea toe jumlah anggaran program. an) gubernur bupati walikota. kepala dinas.iii. petunjuk pengisian: header lampiran(b) sasaran strategis indikator kinerja aan petunjuk pengisian: header (a) diisi nama kementerian lembaga pemerintah provinsi kabupaten kota,:(a) tahun (b) sasaran strategis indikator kinerja aan awanlampiran formulir rencana kinerja tahunan tingkat unit organisasi eselon unit kerja mandiri k l unit eselon ii unit mandiri (a) tahun (b) sasaran strategis indikator kinerja nan nan, header (b) diisi dengan tahun anggaran: kolomii unit mandiri kementerian lembaga dalam kolom diisi dengan angka target dari masing masing indikator kinerja sasaran strategis,gukuran kinerja lampiran ii1sasaran indikator target realisasi strategis kinerja pagu realisasi| leh jumlah anggaran tahun.! rp.) realisasi pagu anggaran tahun rp.(d) petunjuk pengisian: header (a) diisi dengan kode dan nama kementerian negara lembaga, header (b) diisi dengan tahun anggaran,, lampiran formulir pengukuran kinerja tingkat provinsi kabupaten kota provinsi kabupaten kota :(a) tahun anggaran (b) tea mana jumlah anggaran tahun.: rp.( jumlah realisasi anggaran tahun.: rp.: (d) petunjuk pengisian: header (a) diisi dengan nama pemerintah provinsi kabupaten kota, header (b) diisi dengan tahun anggaran,kinerja ole aan jumlah anggaran program tahun.oooooooooi lc) jumlah realisasi anggaran program tahun.! .ohio target(a) tahun anggaran (b) aaa jumlah anggaran kegiatan tahun.o.ooo lc) jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun.! .ooo.(d) petunjuk pengisian: header (a) diisi dengan kode dan nama satuan kerja unit kerja mandiri: header (b) diisi dengan tahun anggaran, kolom diisi dengan sasaran strategis satuan kerja unit mandirisatuan kerja unit mandiriperangkat daerah provinsi kab kota :(a) nama skpd (b) dea men jumlah anggaran kegiatan tahun.ee.oii lc) jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun.! rp. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor: 29cc.nliatanggal mei menteri negara pendayagunaan aparatur negara tan formasi birokrasi, maan spent setan tee mangindaan woo wanooow oom mna bab pendahuluan. ocean latar belakang. maksud dan tujuan .o.ooo woo oom wan sasaran.voodoo woooonnnnaaan ruang cukup.ooo#o#o woo manfaat.ooocooooomnunnnnnlnnln. pengertian umum .oocoooo woman bab sifat sifat krisis.otonom menelan jenis krisis.o ola penyebab krisis.j.o telah langkah langkah penanganan tipis . j. bab iii pengelolaan krisis. mm. inventarisasi potensi krisis .ooo woo komunikasi tipis. .oobneeeenenennnnnnaanannnna pengembangan perencanaan komunikasi krisis .pengelolaan komunikasi krisis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan komunikasi krisis lingkungan instansi pemerintah agar terwujud pengelolaan komunikasi krisis yang handal, optimal, efektif, dan efisien. dengan dilaksanakannya pedoman umum pengelolaan komunikasi krisis diharapkan resiko yang timbul akibat kesalahan dalam pengelolaan komunikasi krisis dapat teratasi sehingga tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah yang baik. jakarta,1o mei . v menteri negara pendayagunaan aparatur negara ata birokrasi, tenis ",. menteri negara pendahagi naan aparatur negara se dan berorasi birokrasi, "t, penurunan reputasi dan kredibilitas, serta ti'ibugam. naa menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.. menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: sistem pola penanganan krisis yang terpadu,,'institusi dan publik sifat. men menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi g,langkah. menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi :. menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,cc.mulihan. nrp bagan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasibab iii pengelolaan . pp ah menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasidiantisipasi krisis yang dapat diantisipasi konflik elit politik demonstrasi protes penyelewengan seksual boikot kerja tuntutan hukum dari masyarakat publik ledakan bom aksi sosial c ass action) ama matriks. menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi matriks (lanjutan) biayanya tak daat anta kia yang pat pantai sama row1 kecil bobot sedangcc.. naa nya tiga! menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi a41instansi pemerintah matriks. menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi matriks (lanjutan) batman 00an falseuntuk. bra menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, nonmedis massa online: charting: teleconference, video conference, email,. nan baganfaktor. p': bag menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasipas krisis dan #ekuit. naanaa dak menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiistem.. tas menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiksirnile, alamat rumah, telepon seluler, dan alamat rumah bagi semua anggota tim komunikasi krisis, pimpinan dalam instansi pemerintah: publik. selain itu, perlu juga dimiliki daftar alamat situs'. telan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiberu, telepon. menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telepon dan facsimile: mesin fotokopi: televisi dan radio: walkie talkie, alat alat tulis (kertas, pensil, pulpen, dan sebagainya): buku daftar telepon, buku perencanaan komunikasi krisis: peta, makanan dan minuman, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan: kamera dan handicap,. aas menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasievaluasi. menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasibab penutup. haji menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, mangindaan |
perubahan rencana kerja strategis tahun kata pengantar perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemain yang baik (goodditetapkan dalam jangka waktu limamencapai hasil tersebut. dengan kata lain, perencanaan strategis kementerian pan dan ini disusun dalam rangka pemenuhan tugaserja tahunan dilakukpelaksanaan reformasi birokrasi dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi menjadi birokrasi bersih, kompetensecara terbuka, profesionalitas pns, pengembangan sistem elektronik pemerintah government!i): penyederhanaan perizinan usaha, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur,akhirnya, rencana strategis kementerian pan dan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam: penyusunan rencana kinerja (performance lari): pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan lingkungan kementerian pan dan rb, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kementerian pan dan rb. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, ttd azwar abubakardaftar isi kn halaman kata pengantar . oo. daftar isi .ooooooooo aan bab pendahuluan. kondisi umum capaian tahun .oooooooo potensi dan permasalahan . ball visi, misi dan tujuan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi .lionel visi dan misi. tujuan dan sasaran strategis kementerian pan. reformasi birokrasi.eeenmoelllll bab iii strategi dan kebijakan.ee.oooooooooo strategi dan kebijakan nasional .women strategi dan kebijakan kementerian. bab pen up.o aan lampiran lampiran matriks target pembangunan tahun lampiran matriks kebutuhan pendanaan pembangunan tahun lampiran iii matriksia co mengamanatkan penyusunan rencana strategis kementerian lembaga sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya, bahwa dengan memperhatikan perubahan struktur organisasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimanadinamika perubahan lingkungan strategis serta kebijakan aktual bidangcc. bahwamemerlukan penyempurnaan disesuaikan dengan perubahan peran, tugas dan fungsi organisasiubahan rencana kerja strategis tahunegara pendayagunaan aparatur negara nomor tahun tentangperubaha tdd azwar abubakar perubahan rencana strategis tahun memata kondisi umum capaian tahun selama kurun waktu telah dilakukan berbagai langkah kebijakan. adapun capaian strategis yang dilakukan sejak pembentukan kabinet indonesia bersatu sampai dengan bulan oktober yaitu penyusunan peraturan perundang undangan penyelesaian undang undang tahun prioritas prolegnas tahun terkait dengan ruu prolegnas tahun terdapat (satu) ruu prolegnas prioritas yang disusun oleh kementerian pan dan rb, yaitu ruu tentang administrasi pemerintahan. naskah ruu tersebut yang telah disempurnakan dengan memperhatikan masukan dari para menteri dan gubernur telah disampaikan kepada bapak presiden. diharapkan pada bulan juli dapat diberikan surat presiden untuk dibahas lebih lanjut dpr ri. disamping itu sedang diselesaikan (enam) ruu (masih dalam proses pendalaman dan harmonisasi), yaitu ruu tentang etika kode etik) penyelenggara negara: ruu tentang sdm aparatur negara kepegawaian negara: ruu tentang tata hubungan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, serta antar pemerintahan daerah: ruu tentang pengendalian penyelenggaraan administrasi pemerintahan ppp): ruu perubahan rencana strategis tahun tentang akuntabilitas kinerja penyelenggara negara: dan ruu tentang badan layanan umum. penyelesaian rpp tentang pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik. naskah rpp telah dipakai oleh menteri negara pan dan dan telah dikirim kepada sekretariat negara. diharapkan pada tahun dapat disahkan sehingga dapat memberikan kejelasan operasional pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik. penyelesaian rpp tentang ppt pegawai tidak tetap) dan tenaga honorer untuk penyempurnaan rpp tersebut telah dilakukan pembahasan dan harmonisasi. diharapkan tahun dapat disahkan.yang menjadi acuan bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi instalasinya masing masing: telah: selain itu juga sudah dibentuk unit pengelola reformasi birokrasi, tim independen dan dan tim quality assurance. peran utama urban adalah melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi dalam basis aktivitas sehari hari, sedangkan peran tim independen adalah memberikan policy advice pada korban, dan tim quality assurance menjadi unit yang melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk k l dan pemerintah daerah tertentu sesuai dengan penugasan dari korban dan tren. perubahan rencana strategis tahun sebagai tindak lanjut road map reformasi birokrasi: dalam perkembangannya sesuai dengan rapat korban tanggal meidalam perkembangannya pmp) sampai dengan tahun telah ditetapkan kementerian lembaga yang menjalani proses reformasi birokrasi, yaitu: kementerian keuangan, ma, bpk, sekretariat kabinet, sekretariat negara, kementerian perekonomian, semen ppn bappenas, bpk, kemenag polhukam, kemenag kesra, kementerian pertahanan, tni, polri, kementerian pan dan rb, kejaksaan agung dan kementerian hukum dan ham: untuk mempercepat pemahaman dan pelaksanaan reformasi birokrasi, sudah dilakukan berbagai langkah konkrit seperti: sosialisasi, pelatihan dan workshop untuk k l pemda dibagi dalam regional: provinsi, kota dan kabupaten. sedangkan untuk melihat sampai sejauhmana pelaksanaan reformasi birokrasi beberapa k l tertentu, atas penugasan korban dan turun dilakukan upaya monitoring dan evaluasi terhadap beberapa kementerian tertentu, seperti kementerian keuangan, ma, sekretariat negara, dan kementerian pan dan rb: penataan sdm aparatur melakukan evaluasi peringkat jabatan dalam rangka reformasi birokrasi terhadap (empat belas) k l yang telah melaksanakan proses reformasi birokrasi: pelaksanaan sosialisasi tahun tentang disiplin pns. untuk tahun direncanakan provinsi yang akan dilakukan sosialisasi disamping instansi pusat, namun demikian sampai bulan april baru dilakukan sosialisasi provinsi. jumlah instansi yang telah melakukan sosialisasi tahun sampai dengan bulan mei berjumlah provinsi yaitu: d.i. aceh, sumatera utarariau, sumatera barat, jawa barat, dki jakarta, d.i. yogyakarta, jawa timur, bali, ntb, kaltim, kalteng, kalsel, gorontalo, sulut, sulbar, dan papua. untuk instansi pusat telah mengikuti sosialisasi pada bulan november kementerian pan dan rb: penetapan (sebelas) peraturan pemerintah yang terkait gaji dan tunjangan pns tni polri nomor sampai dengan nomor dan nomor tahun penyusunan pedoman analisis jabatan peraturan menteri negara pan dan rb, nomor: tahun dan pedoman evaluasi jabatan peraturan menteri negara pan dan rb, nomor tahun peraturan menteri negara pan dan nomor tahun tentang pedoman perhitungan kebutuhan pns yang tepat untuk daerah dan telah dilakukan pembahasan internal dan dilaksanakan pembahasan dengan provinsi dan perwakilan kabupaten kota: penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang undangan bidang sdm aparatur, sebagai berikut penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang formasi pns penyempurnaan nomor tahun tahun pada tahun dan telah dilakukan pembahasan internal dan pembahasan lintas instansi, dalam proses finalisasi. sejalan dengan ini telah disusun data base formasi sdm aparatur: sejalan dengan ini, dilakukanseperti tenaga guru dan tenaga kesehatan sertarancangan peraturan pemerintah tentang pengadaan pns sebagai penyempurnaan nomor tahun nomor tahun yang akan diselesaikan pada tahun dan telah dilakukan pembahasan internal serta pembahasan lintas instansi, dalam proses finalisasi: penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penilaian prestasi kerja (dalam proses harmonisasi kementerian hukum dan ham), yang telah ditargetkan selesai pada tahun penyusunan rancangan peraturan pemerintah perubahan dari peraturan pemerintahan nomor tahun tentang pengangkatan dalam jabatan struktural jo. peraturan pemerintah nomor tahun konsep rpp sudahenilaian pengangkatan dalam jabatan struktural. konsep rancangan perpresola karier pns konsep rancangan perpres sudah ada, selanjutnya akan dilakukan pendalaman materi): penyempurnadalam proses harmonisasi kementerian hukum dan ham): penyusunan rancangan perubahan nomor tahun tentang pensiun janda duda pns: penyempurnaan nomor tahun tentang asuransi sosial pns. hal ini sesuai dengan surat menteri keuangan nomor: mk. tanggal mei yang mengusulkan antara lain perlu adanya perubahan sistem tht pns dari pay you menjadi fully fundednomor tahun tentang gaji pns, tentang gaji tersebut akan diubah menjadi sistim remunerasi penyelenggara negara. penataan kelembagaan telah diterbitkan peraturan presiden nomor tahun tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara sebagai tindak lanjut undang undang nomortu, telah ditetap: berdasarkan (dua) peraturan presiden tersebut telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja seluruh kementerian negara sampai pada unit organisasi eselon iv: bersamaan dengan itu, telah selesai pula dilakukan penyusunan peraturan presiden dan penataan organisasi dan tata kerja badan narkotika nasional, badan kependudukan dan keluarga berencana nasional, kepolisian negara ri, dan kejaksaan republik indonesia, yang merupakan tindak lanjut amanat dari undang undang: telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah. sejalan dengan agenda pemerintah untuk menyempurnakan merevisi nomor tahun tentang pemerintahan daerah, juga telah disusun konsep penyempurnaan pedoman organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan arah revisi nomor tahun tersebut: sedang dilakukan penyusunan peraturan presiden mengenai lembaga pemerintah non kementerian lpnk) sebagai acuan dalam penataan lpnk secara keseluruhan. demikian pula, saat ini sedang dilakukan pengkajian untuk menata kembali lembaga non struktural sebagaimana telah dibahas dengan komisi dpr rsuai hasil maker menteri negara pan dan dengan komisi dpr ri, direncanakan pada tahun akan dilakukan penyusunan ruu mengenai lns. peningkatan kualitas pelayanan publik::tahun penilaian akan dilakukan terhadap pemerintah daerah melalui can citra bakti abdi negara). saat ini sedang disiapkan instrumen penilaiannya: sedang disusun dan dirumuskan perpres tentang mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi dalam pelayanan publik sebagai amanah dari undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik. perpres ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara dan penerima pelayanan publik dalam pemberian ganti rugi serta mewujudkan kepastian dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik: sedang disusun dan dirumuskan petunjuk teknis tentang penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan publik. petunjuk teknis ini sebagai acuan atau panduan bagi penyelenggara dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan: mendorong terbentuknya pelayanan terpadu satu pintu ptsp) tingkat propinsi dan kabupaten kota sebanyak ptsp: telah dilakukan survey indeks kepuasan masyarakat ikm) provinsi kabupaten dan kota: sedang bangun sistem manajemen mutu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pelaksanasampai dengan akhir tahun jumlah instansi pemerintah yang telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan inpres tahun mengalami peningkatan dari tahun tahun. pada tahun hanya sebanyak instansi atau dari instansi yang wajib menyampaikan laporan, menjadi instansi atau dari instansi yang wajib menyampaikan laporan. laporan meliputi dictum dictum inpres nomor tahun yaitu: pelaksanaan pelaporan kpn, penetapan kinerja, peningkatan pelayanan publik, program wilayah bebas korupsidaan barang dan jasa, penerapan kesederhanaan, dukungan kepada aph dalam penindakan korupsi, kajian sistem timbulkan korupsi, dan peningkatan pengawasan: peningkatan pengawasan masyarakat dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat. pengaduan masyarakat dapat berupa informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dan keluhan atau satu bentuk socia control dan sekaligus partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. pada tahun jumlah pengaduan masyarakat yang telah diterima oleh kementerian pan dan sebanyak surat dengan perincian surat berkadar pengawasan sedangkan yang tidak berkadar pengawasan sebanyak surat. terhadap surat pengaduan tersebut kementerian pan dan telah menyalurkan kepada instansi pemerintah yang terkait untuk dilakukan tindak lanjut:80y6 mengalami peningkatan, adalah sebagai berikut: instansi emeawran kementerian naik mire had haid bai pemerintah daerah naik demo naa pemerintah daerah naik real ina kidal hina mendorong penerapan island integrity pada pemerintah provinsi kabupaten kota. dari hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pemerintah provinsi kabupaten k kota diketahui bahwa pemerintah daerah atau telah masuk dalam katagori telah melaksanakan rencana aksi dan memberikan hasil atau manfaat melebihi yang diharapkan, pemerintah daerah atau telah masuk dalam katagori telah melaksanakan rencana aksinya sebagaimana mestinya, pemerintah daerah atau walaupun belum menyusun suatu rencana aksi namun telah melakukan berbagai perbaikan yang konstruktif, pemerintah daerah atau telah menyusun rencana aksi walaupun belum sepenuhnya melaksanakan dan pemerintah daerah atau relatif belum bereaksi positif atas kerjasama tersebupemerintah daerah yang menandatangani kesepakatan bersama pada tahun dan sepanjang tahun (se kalimantan timur, provinsi sulawesi tengah dan provinsi bali), seluruhnya telah menyusun rencana aksi serta telah mulai melaksanakannya walaupun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. hal yang menggembirakan adalah telah terdapat pemerintah daerah (katagori dan atau yang telah berhasil meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik. pada dasarnya capaian strategis kebijakan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi umumnya dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang ditentukan. adapun kendala yang ada adalah penyelesaian ruu, pp, perpres, atau keppres, memerlukan koordinasi lintas sektoral maupun antar daerah dan perlu kehati hatian agar hasil akhir benar benar dapat terimplementasikan dengan baik. disamping itu proses penyelesaiannya butuh waktu karena banyaknya ruu, pp, perpres atau keppres dari instansi lain yang juga menjadi prioritas pembahasan. dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun dilakukan strategi percepatan reformasi birokrasi.pan dreformasi birokrasiadanya perbaikan pada berbagai tataran pelaksanaan tugas pemerintahan baik pusat maupun daerah. namun, samping berbagai kemajuan yang telah dicapai, pemerintah masih dihadapberbagai kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk lebih meningkatkan kinerja birokrasi. berbagai permasalahan tersebut antara lain adalah: (a) penerapan tata pemerintahan yang baik belum menyeluruh diinternaliasikan dan dilaksanakan pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah: (b) sistem dan pelaksanaanperubahan rencana strategis tahun: masih lemahnya penerapan:,::: dan belum diterapkannya manajemen mutu pada sebagian besar unit pelayanan. secara spesifik terkait dengan kebijakankondisi obyektif birokrasi pada kementerian pan dan diuraikan dalam berbagai aspek,organisasi struktur organisasi kementerian pan dan belum secara optimal mampu mendukung upaya perwujudan visi, misi dan strategi pelaksanaan peran yang diharapkan oleh pemerintah. aspek penatalaksanaan meskipun sudah memiliki standar operasional prosedur sop) tetapi sop ini tidak diterapkan secara konsisten. pengembangan e government masih belum diterapkan secara optimal. penerapan e office masih pada taraf korespondensi naskah dinas, yang disebut dengan tata naskah dinas elektronik ende). aspek peraturan perundang undangan belum ada upaya untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan peraturan yang telah dikeluarkan. dalam hal lain, banyak pula peraturan perundang undangan yang diterbitkan bersinggungan dengan peraturan perundang undangan yang diterbitkan oleh kementerian lain, terutama dalam kaitan dengan pemerintah daerah. kementerian pan dan juga memiliki fungsi utama dalam mengatur kebijakan nasional berkaitan dengan pan dan rb. dalam kaitan ini, banyak peraturan perundangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang diinginkan menurut arah perubahan reformasi birokrasi yang menjadi kewenangan kementerian pan dan belum dilakukan perubahannya. aspek sdm perencanaan pegawai belum disusun atas dasar kebutuhan unit kerja yang sesuai dengan beban kerja, kompetensi serta dikaitkan dengan upaya pencapaian target target kinerja organisasi. belum memiliki uraian jabatan dan persyaratan jabatan yang ditetapkan untuk menjadi standar penempatan pegawai yang dilaksanakan secara konsisten. belum memiliki sistim penilaian kinerja yang berbasis pada kinerja pegawai. organisasi telah memiliki sistem informasi kepegawaian yang lengkap namun belum dapat digunakan secara maksimal, dan belum memiliki sdm pengelola sistem informasi yang memadai. selain itu dalam hal pemanfaatan,namun belum digunakan untuk kepentingan kepegawaian yang lebih luas, seperti kinerja, kompetensi, promosi dan pemberian insentifpengawasan belum adanya review dan pengendalian secara sistematis terhadap keselarasan antara usulan anggaran dengan rencana kinerja. sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal, masih sering terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya. kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga mengganggu proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. meskipun sudah memperoleh penilaian wtp dari bpk, namun upaya untuk mempertahankan penilaian tersebut harus secara terus menerus dilakukan melalui upaya upaya pengelolaan keuangan yang baik. aspek akuntabilitas kinerja organisasi belum menetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan atas hasil hasil internal organisindikator kinerja hasil yang telah ditetapkan adalah baru pada indikator hasil dari aspek perencanaan kinerja. aspek pelayanan publik belum memiliki standar pelayanan yang memberikan kepastian kepada pihak stakeholders mengenai kepastian waktu, kualitas dan kepastian hukum berbagai pelayanan yang diberikan kementerian pan dan kepada pihak stakeholders. kemampuan menghasilkan pelayanan yang baik kepada stakeholders sangat tergantung pada kemampuan pihak unit pendukung internal untuk memberikan pelayanan kepada unit unit kerja pelaksana tugas pokok dan fungsi yang menjadi core business kementerian pan dan rb. oleh karena itu, belum adanya standar pelayanan internal menjadi masalah yang menjadi salah satu penyebabnya. aspek pola pikir dan budaya kerja potensi kemampuan kepemimpinan belum secara optimal dapat memberikan solusi atas seluruh permasalahan organisasi dengan tuntas. peran kepemimpinan dalam peran dalam mendorong peningkatan kinerja, baik interpersonal, informasional dan deseciona belum dilakukan secara optimal, sehingga pimpinan organisasi kurang melihat unirganisasi sebagai suatu kesatuan yang utuh, tetapi hanya pada unit unit organisasi yang langsung dibawahnya. budaya kerja dan pola pikir masih berorientasi pada pelaksanaan kegiatan semata, belum sepenuhnya berorientasi pada kualitas, keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya pada output tetapi juga outcomes dengan memperhatikan harapan pengguna, dan belum sepenuhnya menjalankan budaya team work, sehingga sulit dicapai sinergi antar unit kerja untuk menghasilkan outcomes bersama. disamping dihadapkan pada berbagai kondisi obyektif yang bersifat eksternal, kementerian pan dan juga dihadapkan pada kondisi obyektif internal yang memerlukan perhatian sebagaimana diuraikan dalam berbagai aspek, yaitu aspek organisasi pada aspek organisasi, sejumlah kondisi yang dialami kementerian pan dan antara lain: sejumlah unit organisasi lingkungan kementerian pan dan: sejumlah unit organisasi kementerian pan dan::, kementerian pan dankementerian pan dan: kementerian pan dan:kementerian pan dan rb, belum ada mekanisme seleksi yang dibangun dengan baik::perubahan rencana strategis tahun: kementerian pan dan:: sistem penyesuaian ijazah belum menjamin kesesuaian dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi: kementerian pan dandan dasar hukum yang dapat menjamin keberlanjutannya: dalam hal pola karier, hingga saat ini kementerian pan dan:kementerian pan dan:kementerian pan dan adalah sebagai berikut. belum optimalnya implementasi standar operasional prosedur: perubahan rencana strategis tahun belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antardeputi lingkungan kementerian pan dan rb: proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh kementerian pan dan dan lpnk dalam koordinatnya masih bersifat s o, belum terintegrasi dalam satu kebijakan yang koheren: belum optimalnya penerapan government lingkungan kementerian pan dan::kementerian pan dan adalah sebagai berikut: lemahnya mekanisme pelaksanaan keuangan: atasan langsung belum melakukan tinjauan kesesuaian antara sop dengan pelaksanaan tugas kegiatan: belum dibangunnya kebijakan pemberantasan korupsi secara sistemik, diantaranya wilayah bebas korupsi, lakon, zona integritas, d: dan rendahnya pemahaman pegawai mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa:kementerian pan dan adalah sebagai berikut:::kementerian pan dan adalah sebagai berikut: belum disusunnya penetapan standar pelayanan kementerian pan dan rb: belum dilakukannya penyempurnaan perumusan dan pelaksanaan quick wins yang mengacu pada permen pan rb kondisi objektif yang dihadapi oleh kementerian pan dan adalah sebagai berikut::::kementerian pan dankementerian pan dan dalam bekerja: belum adanya sistem keteladanan (role model) yang dibangun: dan reformasi birokrasiperubahan rencana strategis tahun, zona integritas dan wilayah bebas korupsiperubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan atas akan berdampak kepada pelaksanaan peran kementerian pan dan dalam periode berbagai permasalahan atas, baik eksternal maupun internal merupakan tantangan yang harus atasi kementerian pan dan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam renstra kementerian pan danb visi, misi dan tujuan kementerian pan dan reformasi birokrasi pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya pendayagunaan aparatur negara merupakan upaya pembinaan, pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan penyempurnaan, dan pengendaliict meningkatkan kinerja seluruh aparatur secara rencana, email"ha: penataan sistem sdm aparaturaparatur negara pada hakekatnya bertugas bertanggung adalah keseluruhan lembaga dan jawab atas penyelenggaraan pejabat negara serta pemerintahan negara dan pembangunan serta negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan senantiasa mengabdi dan setia sedangkan reformasi birokrasi pada kepada kepentingan, nilai nilai dan hakekatnya merupakan upaya untuk cita cita perjuangan bangsa dan melakukan pembaharuan dan perubahan berd yang mendasar secara bertahap dan negara berdasarkan rahasia dan berkelanjutan terhadap sistem undang undang dasar penyelenggaraan pemerintahan sehingga secara operasional kegiatan penyelenggaraan pembangunan aparatur negaramerupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubah dan reformasi birokrasi iipan birokrasi pada dvisi dan misi visi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dirumuskan sebagai berikut: visi dimaksud bermakna sebagai berikut: aparatur negara yang bersih adalah kondisi dimana seluruh unsur penyelenggara negara baik secara individual maupun institusional berhasil menurunkan tingkat penyimpangan, mengurangi praktek kkn, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga secara perlahan indonesia berada pada posisi yang sejajar dengan negara negara terbersih dunia: aparatur negara yang kompeten adalah kondisi dimana secara individual dan institusional seluruh unsur penyelenggara negara mampu bekerja dengan integritas, profesional, dan akuntabel sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya masing masing. pemaknaan integritas berarti mengutamakan perilaku terpuji, disiplin dan penuh pengabdian. profesional berarti menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas dan sesuai dengan kompetensi (keahlian), sedangkan akuntabel adalah mempertanggungjawabkan tugas dengan baik dari segi proses maupun hasil. aparatur negara yang melayani adalah kondisi dimana secara individual dan institusional seluruh unsur penyelenggara negara mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk kepentingan melayani masyarakat. untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiupaya pencapaian visi tidak mungkin dilakukan oleh kementerian pan dan secara individual, tetapi harus dilaksanakan bersama dengan seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. dalam hal ini, maka misi kementerian pan dan adalah menggerakkan reformasi birokrasi seluruh instansi pemerintah. upaya menggerakkan ini dilakukan melalui berbagai langkah perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi termasuk pelaksanaan konkrit dan pemberian contoh yang dilakukan oleh kementerian pan dan secara internal sebagai best practices penerapan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek pendayagunaan aparatur negara.. terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien: terwujudnya sdm aparatur yang kompeten dan kompetitif: terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani: mewujudkan aparatur yang bersih, bebas kkn, dan akuntabel: mewujudkan aparatur kementerian pan dan yang profesional dan berkinerja tinggi. kelimanya prinsip good governance lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerpelaksanaan berbagai aspek pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu aparatur daerah, antar peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. selanjutnya keseluruhan aspek tersebut harus dilakukan oleh sdm aparatur yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai. dan akhirnya keseluruhan tujuanpan dan reformasi birokrasi yang memadakinerja masing masing tujuan harus menggambarkan tugas, fungsi dan peran kementerian pan dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan indikator kinerja utama kementerian pan dan reformasi birokrasi yang diuraikan sebagai berikut sasaran strategis indikator kinerja utama target terwujudnya jumlah kebijakan pan dan sesuai dengan kebijakan yang diterbitkan dinamika pendayagunaan permasalahan aparatur negara dan reformasi tingkat persepsi masyarakat baik) birokrasi yang terhadap kementerian pan dan sesuai dengan kebutuhan mewujudkan persentase instansi pemerintah organisasi yang telah memenuhi tingkat pemerintahan yang kesesuaian jenis dan sifat tepat fungsi dan organisasi: tepat ukuran persentase penurunan overlapping antar instansi kumulatif) pemerintah: persentase struktur organisasi sesuai dengan fungsinya: terwujudnya persentase instansi pemerintah tatalaksana yang melaksanakan mekanisme pemerintahan yang tata hubungan kerjanya efektif dan efisien dengan baikpemerintah yang administrasi sarana dan prasarananya baik. mewujudkan persentase instansi pemerintah sistem rekrutmen yang telah menerapkan sistem yang terbuka dan rekrutmen terbuka: independen terwujudnya persentase pns yang telah sistem penempatan mencapai standar kinerja yang dan promosi yang telah ditetapkan, kompetitif dan jumlah instansi pemerintah (kumulatif) terbuka yang telah menerapkan kebijakan promosi terbuka dan berbasis kompetensistrategis indikator kinerja utama target mewujudkan skor ikm indeks kepuasan pelayanan publik masyarakat) rata rata nasional yang terus skor integritas nasional menerus meningkat kualitasnya terwujudnya efektivitas tingkat efektivitas pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi reformasi birokrasi terwujudnya sdm persentase penurunan aparatur yang pelanggaran disiplin dan etika (kumulatif) berintegritas dan pns disiplin terwujudnya jumlah yang memperoleh k l dan yang bersih dan predikat wbk pemda bebas kkn meningkatnya persentase yang yang akuntabel akuntabilitasnya baik terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien postur pemerintahan yang efektif dan efisien diharapkan dapatan kebutuhan organisasi sehingga dapat melaksanakandalam diberbagai instansi pemerintah semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan dan sengketa kewenangterjadi.kinerja mewujudkan persentase instansi organisasi pemerintah yang telah pemerintahan memenuhi tingkat yang tepat kesesuaian jenis dan fungsi dan sifat organisasi: tepat ukuran persentase penurunan overlapping antar instansi pemerintah: persentase struktur organisasi sesuai dengan fungsinya: persentase struktur organisasi sesuai dengan analisis kebutuhan dan beban kerja persentase instansi pemerintah yang telah memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan terwujudnya persentase instansi tatalaksana pemerintah yang pemerintahan melaksanakan yang efektif mekanisme tata dan efisien hubungan kerja internal persentase instansi 30y0 pemerintah yang melaksanakan mekanisme tata hubungan kerja eksternal persentase instansi pemerintah yangtelah melaksanakan analisis kebutuhan sarana dan prasarana secara periodindikatorkinerjayo pemerintah yang administrasi sarana dan prasarananya baik. tujuan terwujudnya sdm aparatur yang kompeten dan kompetitifpada intinya adalah menjadi pelayan masyarakat yakni memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatyang,es meta meja kinerja terwujudnya jumlah instansi k l, 76k l, k l, perencanaan pemerintah yang prov, prov, prov, sdm telah melakukan kab kab. kab. aparatur perencanaan sdm dan dan dan secara kota kota kota nasional mewujudkan persentase sistem instansi rekrutmen pemerintah yang terbuka yang telah dan menerapkan independen sistem rekrutmen terbuka persentase penurunan permasalahan pada proses rekrutmen pns terwujudnya jumlah instansi sistem pemerintah penempatan yang telah dan promosi menerapkan yang kebijakan kompetitif promosi terbuka dan terbuka dan berbasis kompetensi persentase instansi pemerintah yang memiliki standar kinerja individu persentase pns yang telah mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan persentase pejabat yang memiliki kesesuaian dengan prasyarat administrasi dan kompetensi jabatoe mela mean kinerja terwujudnya persentase pns 5y6 25y9 50y6 sistem yang telah pengembang mengikuti diklat sdm lebih dari aparatur jam kerjanya berbasis persentase pns kompetensi yang telah jabatan memiliki sertifikasi kompetensi persentase instansi pemerintah yang telah melaksanakan evaluasi kebutuhan diklat terwujudnya persentase sistem instansi remunerasi pemerintah berbasis yang telah jabatan dan menerapkan kinerja kebijakan tunjangan berdasarkan pada kinerja persentase peningkatan penerimaan pensiun tujua sebagaimana ditegaskan dalam undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publibesi mn: sn mual kos kinerja mewujudkan persentase instansi sistem pemerintah yang pemerintahan telah menerapkan yang tik dalam informatif manajemen pelayanannya persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan arms dengan baik: mewujudkan persentase instansi sistem pemerintah yang penanganan telah menerapkan pengaduan kebijakan national masyarakat public complaint yang terbuka handling system dan responsif sistem nasional penanganan pengaduan masyarakat): persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan wrong door, pelayanan nasional terus menerus nasional meningkat skor ease doing kualitasnya business kemudahan berusaha) prosentase pemda yang telah menerapkan os bejat bona bad kinerja jumlah instansi telur pemerintah yang menerapkan pemda, perda k l standar pelayanan ipp) dan publik ipp) emd jumlah k l dan instansi pemerintah prov, pem pem provinsi yang dinilai k l, kot kab dalam rangka pemeringkatan lpnk pelayanan publik terwujudnya persentase instansi efektivitas pemerintah yang pelaksanaan memiliki nilai pmp reformasi baik birokrasi tingkat efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tujuan mewujudkan aparatur yang bersih, bebas kkn, dan akuntabel:sasaran menerus. terwujudnya persentase sdm aparatur penurunan yang pelanggaran berintegritas disiplin dan etika dan disiplin pns: persentase penurunan indikasi kasus kkn yang melibatkan pns: persentase penurunan pelanggaran terhadap ketentuan tentang konflik kepentingan instansi persepsi korupsi) pemerintah persentase k l k l 100y6 yang bersih dan instansi ipd 50x, 1pd k l bebas kkn pemerintah yang ipd memperoleh opini wtp persentase k l k l k l instansi ipd 20y60 ipd pemerintah yang memperoleh predikat wbk persentase penurunan kejadian penyimpangan material terhadap peraturan perundang undangan persentase yo0 k l instansi k l 50y60 ipd k l pemerintah yang 30y6 pengendalian ipd ipd internalnya memadai meningkatnya persentase yang yang akuntabilitasnya baik akuntabelujuan mewujudkan aparatur kementerian pan dan yang profesional dan berkinerja tinggi pelaksanaan tugas pokok kementerian pan d kinerja terwujudnya tingkat kesesuaian organisasi organisasi dengan kementerian kebutuhan pan dan organisasi: yang efektif jumlah unit kerja dan efisien yang menerapkan sop: capaian kinerja. terwujudnya persentase pejabat sdm yang memenuhi kementerian standar kompetensi pan dan jabatan: yang persentase pejabat profesional fungsional yang dan telah mengikuti kompetitif diklat sebanyak dari waktu kerja setahun: persentase penurunan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan etika: persentase pegawai yang memperoleh nilai ski baikhome mon besa kinerja persentase 20y6o secara terbuka. mewujudkan kementerian persentase pan dan penurunan jumlah yang temuan bpk: akuntabel persentase temuan dan bebas bpk yang dari kkn ditindaklanjuti: persentase pegawai yang menyerahkan lakon nilai hasil evaluasi baik baik sangat baik akuntabilitas kinerja terwujudnya nilai pmp pelaksanaan penilaian mandiri reformasi pelaksanaan birokrasi reformasi kementerian birokrasi) pan dan kementerian pan dan tingkat persepsi masyarakat terhadap kementerian pan dan terwujudnya rasio pemenuhan penerapan kebutuhan terhadap sistem yang mampu government mendukung pemerintahan berbasis kementerian teknologi pan dan kementerian panlal bab iii strategi dan kebijakanii: perbaikan tata kelola pemerintahan: agenda iii penegak: vccman setusawat tan anta (tahun rad) pemberantasan korupsi (provinsi provinsi kabupaten kota keuangan kementerian lembaga lkk) (ihas dengan status wajar tanpa pengecualian wtran setusawat tan anta: keuangan pemerintah daerah skpd) (ihas dengan status wajarkebasasgandiaa sat publik pada unit layanan instansi (tahun pusat meningkatnya skor integritas pelayanan see daerah meningkatnya peringkat kemudahan ama tama meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang ditandai oleh hal hal berikut: pemerintahan (tahun (skala s.d instansi pemerintah yang akuntabel kossnntisiskdnss manrgnn:mekanisme prolegnas proliga: ang aktivitas pembenahan per uu an: partisipasi peraturan merancang: undangan manajemen perkara, sarana prasarana, impact: keadilan profesionalisme sdm, pengawasan pening ikatan kinerja dan kepastian panen hatta lembaga bidang hukum hukum serta perspektif ham dlngkatan penghormatan, penindakan tipikor: pencegahan rena langka kkn, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan kkn kelembagaan pelayanan oss), ata jean,kebijakan grand desain, koordinasi: tata kelola pemberdayaan pegawai: budaya kerja pemerintahan yang peningkatan kapasitas dan baik akuntabilitas kinerja: pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik: dan pengarusutamaan gender. prinsip prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakegiatan pembangunan sektoral::indikator setiap sasaran no) nasional kebijakan instansi manga penjagaefektif pemerintah pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi penerapan pakta penerapan pakta pejabat telah integritas bagi integritas bagi pejabat menandatangani dan pejabat eselon ii, dan iii melaksanakan pakta pemerintah integritas kepatuhan mewajibkan pejabat pejabat yang telah penyampaian untuk melaporkan lakon| melaporkan lakon laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon) antikorupsi gratifikasi pelaporan gratifikasi penyelenggaraan penerapan sistem tersedia dan sistem pengendalian internal terlaksananya sistem pengendalian yang efektif pengendalian internal internal yang efektif pemerintah spino) nasional "|. kebijakan instansi mang pong pengembangan penerapan pengadaan sistem procurement dalam menggunakan procurement pengadaan barang dan e procurement nasional jasa tindak lanjut hasil peningkatan tindak lanjut| temuan yang eee pemeriksaan akuntabilitas peningkatan akuntabilitas| opini bpk atas k l wtp pengelolaan pengelolaan anggaran keuangan negara danrapan standar| penerapan standar unit penyelenggara pelayanan pada pelayanan publik untuk pelayanan publik yang unit seluruh unit sudah menerapkan standar penyelenggara penyelenggara pelayanan| pelayanan pelayanan publik publik penerapan menerapkan maklumat unit pelayanan publik maklumat pelayanan untuk unit yang sudah menerapkan pelayanan pada pelayanan publik maklumat pelayanan unit pelayanan publik penerapan penerapan pelayanan pemerintah daerah pelayanan terpadu terpadu satu pintu menerapkan pelayanan satu pintu untuk terpadu satu pintu oss) pelayanan utama dan investasi penerapan penerapan manajemen unit pelayanan publik manajemen pengaduan yang efektif yang menerapkan pengaduan pada unit penyelenggara manajemen pengaduan pelayanan publik yang efektif percepatan menyusun rencana tersusunnya rencana peningkatan percepatan peningkatan peningkatan kualitas kualitas pelayanan kualitas pelayanan publik pelayanan publik pada publik dan melaksanakannya unit penyelenggara sesuai batas waktu yang pelayanan publik ditetapkan oleh menteri terlaksananya rencana yang bertanggung jawab peningkatan kualitas bidang pelayanan pelayanan publik sesuai publik batas waktusona kebijakan instansi pns eaa" pelaksanaan melaksanakan tersedianya sistem evaluasi dan monitoring, evaluasi, dan evaluasi kinerja pelayanan penilaian terhadap penilaian kinerja kepada publik kinerja pelayanan unit penyelenggara unit penyelenggara publik pelayanan publik yang pelayanan publik yang ada mendapat penilaian baik penataan melakukan restrukturisasi| tersusunnya struktur kelembagaan organisasi dan tata kerja kelembagaan (organisasi instansi instansi untuk rightsizing dan tata kerja) yang pemerintah pasarkan visi, misi, proporsionalpenatalaksanaan bisnis dan penyusunan tersusun sesuai dengan instansi sop utama proses bisnis yang lebih pemerintah sederhana pemantapan penerapan manajemen tersedianya sistem kualitas sdm rekrutmen yang manajemen sdm yang berkualitas transparan (transparan dan berbasis tersedianya sistem merit kompetensi)dan penerapan penerapan government| penerapan government government yang konkrit dan terukur sistem kearsipan penerapan manajemen manajemen kearsipan dan dan dokumentasi kearsipan dan dokumentasi sudah berbasis tik dokumentasi berbasis dilaksanakan dengan tik sistem berbasis tsistem akuntabilitas kinerja (renstra, penilaian kinerja, akuntabilitas instansi pemerintah kontrak kinerja, kinerja aparatur pengendalian, dan lain lain) mencakup:koordinasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tingkat nasional, dan forum komunikasi teknis pan dan serta pada tingkat daerah dikembangkan mekanisme koordinasi melalui forum komunikasi pan dan daerahlam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun dilakukan strategi percepatan yang terdiri penataan struktur birokrasi dilakukan melalui rencana aksi evaluasi dan penataan organisasi k l dan pemda: evaluasi dan penataan jabatan struktural eselon iii, dan pada unsur pelaksana dan penunjang (pelaksanaan secara selektif dan bertahap): cc. evaluasi lpnk: evaluasi lns lanjutan: evaluasi upt unit pelaksana teknis) eselon ii. penataan jumlah, dan distribusi pns dilakukan melalui rencana aksi: analisis dan pemetaan jabatan k l dan pemda: kebijakan minus growth (penerimaan cons lebih kecil dari jumlah pns yang pensiun setiap tahun): cc. kebijakan pembatasan dan atau pengurangan belanja pegawai: monitoring dan evaluasi redistribusi relokasi pns: kebijakan pemberian pensiun dini secara sukarela. sistem seleksi cons dan promosi pns secara terbuka dilakukan melalui rencana aksi kebijakan seleksi cons melalui: kerjasama dengan konsorsium ptn perguruan tinggi negeri) untuk seleksi cons:(penentangan dan atau fungsional). cc.. profesionalitas pns dilakukan melalui rencana aksi penetapan standar kompetensi jabatan: mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik: perubahan rencana strategis tahun peningkatan kemampuan pns berbasis kompetensi dengan membangun sistem nasional diklat pns berbasis kompetensi: sertifikasi kompetensi profesi: penegakan etika dan disiplin pegawai negeri: pengukuran kinerja individu: penguatan jabatan fungsional penambahan jumlah jabatan fungsional: penetapan pola karier jabatan fungsional: peningkatan kemampuan jabatan fungsional: dan peningkatan tunjangan jabatan fungsional. pengembangan sistem elektronik pemerintah ( government) dilakukan melalui rencana aksi office: planning, cc. budgeting, procurement, performance. peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui rencana aksi peningkatan pelayanan perizinan: a.l. kejelasan biaya dan persyaratan perizinan. penyederhanaan deregulasi perizinan: penguatan pelayanan terpadu satu pintu: pembatasan waktu pengurusan izin.(melalui implementasi tentang pelayanan publik dengan pembentukan perwakilan komisi ombudsman daerah daerah): pemeringkatan pelayanan publik seluruh k l dan pemda: survei ikm indeks kepuasan masyarakat), pengelolaan pengaduan masyarakat. peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur dilakukan melalui rencana aksi pelaporan harta kekayaan pns: perluasan wajib laporbagai dasar dalam kenaikan pangkat dan promosi jabatan. pelaksanaan proyek awal tahun: (menghindari hibernasi birokrasi) cc. kebijakan pengelolaan keuangan negara: larangan pemindahan keuangan rekening pribadi: penertiban peraturan pembuatan rekening untuk penampungan sementara anggaran yang belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran crow account): whistle blowersystem: penguatan plat, penguatan peranan api dalam pengawasan dan pencegahan korupsi: pelaporan secara komprehensif dan diintegrasikan (beberapa jenis pelaporan yang sekarang ada, dalam kajian untuk diintegrasikan): peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari instansi pemerintah sakit). peningkatan kesejahteraan pegawai negeri dilakukan melalui rencana aksi perbaikan struktur penggajian: pemberian tunjangan berbasis kinerja secara bertahap: remunerasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara substansial (ada keinginan kuat untuk melakukan perubahan): remunerasi berdasarkan kinerja individu. cc. penyempurnaan sistem pensiun: peningkatan jaminan kesehatan bagi aparatur dan pensiunan. efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pns dilakukan melalui rencana aksi kebijakan efisiensi penggunaan fasilitas kedinasan: standarisasi sarana dan prasarana kerja: cc. pendayagunaan fasilitas pemerintah yang ada: efisiensi perjalanan dinas akuntabel dan sejahtera::ora ba. lana rencana strategis kementerian pan dpan dan tahun ini,, program dan kegiatan dan penetapan kinerja tahunanpan dan tahun inidan teknis lainnya yang meliputi:ingkatan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.menteri pendayagunaan aparatur negara cc. formasi birokrasi, sman ina ana rl. saran ke3: bros, azwar abubakar star noiirget pembangunan untuk tahun kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kegiatan organisasi program terdapat dalam indikator kinerja tujuan terkait pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi deputi bidang program terwujudnya pelaksanaan terdapat dalam indikator kinerja sasaran terkait dan reformasi birokrasi reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis, dan komprehensif pelaksanaan perumusan kebijakan meningkatnya efektifitas asep pendayagunaan aparatur negara perumusan kebijakan terukur sesuai dengan kebijakan nasional perumusan dan reformasi birokrasi pan dan jumlah kebijakan pelaksanaan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan dokumen isu pokok program pan dan dalam dokumen dokumen dokumen pan dan dan evaluasi bidang program pan dan monitoring dan evaluasi jumlah pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi kebijakan pedoman pedoman jumlah kebijakan tentang penyempurnaan penilaian kebijakan kebijakan plasma koma bimas maen tepi jumlah sistem aplikasi pmp yang disempurnakan sistem sistem yang disempurnakan (update) koordinasi pelaksanaan kebijakan meningkatnya efektifitas jumlah k l yang melaksanakan kebijakan program k l k l asep pendayagunaan aparatur negara koordinasi kebijakan pan pandai amatknsarsampemuman dom koordinasi dan reformasi birokrasi pusat dan pada pemerintah nasional pelaksanaan pusat kebijakan jumlah k l dan pemda yang mengikuti forum k l, prov k l, prov k l, prov pan dan management jumlah perpres tunjangan kinerja untuk k l perpres k l ame dprmeupaanamana prop jumlah laporan pemantapan pelaksanaan laporan laporan laporan kematian bandana jan paman academy (diadakan bersama lan) kegiatan organisasi @w www beoamsommeriamesammss | wen worst were koordinasi pelaksanaan kebijakan meningkatnya efektifitas jumlah pemda yang melaksanakan kebijakan program prov kab kab asep pendayagunaan aparatur negara koordinasi kebijakan pan koordinasi dan reformasi birokrasi daerah dan pada pemerintah nasional kota pelaksanaan forkompanda kab kota kab kota kab kota pan dan kepada instansi daerah jumlah pemda yang mengikuti workshop reformasi kab kota kab kota prov pan mede maa men jumlah laporan pemantapan pelaksanaan koordinasi laporan laporan laporan kab kota 3079o kab kota 607o kab kota pelaksanaan pemantauan dan meningkatnya efektifitas jumlah laporan money program ndan rb ) laporan laporan asep evaluasi kebijakan pendayagunaan pemantauan dan evaluasi persentase k l (yang disetujui untuk program k l k l k l pemantauan dan birokrasi pusat pada pemerintah pusat pelaksanaan reformasi birokrasi pmp) rbn) program pan jumlah assessor pmp kl 1000rang 100orang (dan pusat jumlah peserta workshop penerapan pmp pusat 100orang 100orang loc jumlah k l yang dinilai untuk pelaksanaan k l lanjutan sana persentase k l yang mengikuti capacity building k l k l man man evaluasi kebijakan pendayagunaan pemantauan dan evaluasi baseline pemetaan kota kota kota pemantauan dan birokrasi daerah pada pemerintah daerah dan dievaluasi dengan pmp kota kota kota program pan jumlah laporan monitoring dan evaluasi laporan laporan laporan dan daerah mann pelaksanaan pmp kab kota kab kota pan dan rb nya pelaksanaan gerakan nasional reformasi kegiatan kegiatan kegiatan duncan yang beam komtenedan melayani joran sega lama ktm pesan dam saga jumlah kebijakan penetapan daerah kebijakan persentase pemda (yang disetujui untuk program prov prov see lele pelaksanaan reformasi birokrasi pmp) kota kota kegiatan organisasi aoa aaa kim sikaikom sos kanan cos kata dalam rangka penerapan pmp kab kota 3079o kab kota 607o kab kota deputi bidang kelembagaan terwujudnya organisasi terdapat dalam indikator kinerja sasaran terkait memaksa dan efektif dan efisien dan evaluasi program kelembagaan kebijakan dan program tata kerjanya perumusan bidang kelembagaan kebijakan yang telah tertata kelembagaannya jumlah kebijakan mengenai kelembagaan perpres mina man jumlah kebijakan mengenai kelembagaan permen pan mma organisasi dan dan organisasi dan dan jumlah kebijakan mengenai monitoring dan evaluasi permen pan ledak ata oran penyamak mamma doo pengembangan kebijakan, terwujudnya kelembagaan persentase kementerian negara dan k l) asep kelembagaan politik, hukum dan proporsional, efektif dan tata kerjanya politik keamanan efisien persentase lpnk bidang polhukam yang k l) hukum telah tertata organisasi dan tata kerjanya jumlah instansi pemerintah bidang polhukam yang k l k l k l fungsi dan tepat ukuran dievaluasi efisiensi organisasinya kegiatandaa kaya pemuatan jumlah instansi pemerintah bidang perekonomian k l k l k l eee tepat fungsi dan tepat ukuran jumlah instansi pemerintah bidang perekonomian k l k l k l kegiatan organisasi ,. "ma m a aaalaporan hasil evaluasi tugas, fungsi dan susunan men. pan bpk dan anri jumlah kebijakan tentang penataan kelembagaan per. men. pan dan anri terbitnya kebijakan tentang penguatan fungsi men. pan supervisi dan pengendalian pnb dalam rangka dan mewujudkan mekanisme dan sistem pengawasan atas pnb pada setiap k l jumlah instansi pemerintah bidang perekonomian k l k l k l see tepat fungsi dan tepat ukuran yang dievaluasi efisiensi organisasinyakesejahteraan rakyat proporsional, efektif dan kerjanya kesejahteraan tertata organisasi dan tata kerjanya persentase pemda yang dievaluasi organisasi evaluasi kelembagaan pemerintah daerah) jumlah instansi pemerintah bidang kesra k l k l k l yang melakukan penataan organisasi berdasarkan tepat fungsi dan tepat ukuran dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya kota kota kota deputi bidang sdm aparatur terwujudnya sdm aparatur terdapat dalam indikator kinerja sasaran terkait akuntabel dan sejahtera pelaksanaan koordinasi dan evaluasi meningkatnya hasil persentase jumlah kebijakan sdm aparatur 607o 807o asep aparatur dan daerah yang diolah daerah) daerah) sistem mmgketaagma mata tentang ptt pegawai tidak tetap) home muniyasactta mntacmi sistem data base sdm aparatur jumlah laporan hasilevaluasi pelaksanaan kebijakan laporan laporan kegiatan organisasi tki aaa nn. . jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan laporan mag ana taman hama rotasi dan promosi pns jumlah k l dan pemda yang mempublikasikan proses k l, prov, k l era dengan website kementerian pan dan kota kota dan promosi bagi aparat penegak hukum jumlah kebijakan sdm aparatur rpp tentang sosialisasi prov) tenaga honorer penyelesaian tenaga honorer) sdm aparatur laporan peraturan tentang mekanisme pengaduan masyarakat permen pan sosialisasi dan deputi pengawasan dan akuntabilitas aparatur) laporan jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan laporan laporan laporan memtotapdan sam sammimsuamasanan mon akan akan nat dilakukan verifikasi persentase tingkat aplikasi data formasi nasional ' | evaluasi pendidikan kedinasan aparatur ' | laporan jumlah laporan hasil koordinasi, verifikasi dan validasi laporan paman pengembangan kebijakan terwujudnya perencanaan persentase instansi yang diberikan sosialisasi asep aparatur aparatur yang efektif dan persentase instansi pemerintah yang 807o sdm aparatur organisasi tepat dan akurat instansi daerah dan instansi pusat) kebijakan pengadaan snya jumlah kebijakan bidang sdm aparatur rpp tentang rpp sosialisasi pns jumlah k l dan pemda yang menyusun perencanaan k l, prov, k l, kebutuhan pegawai dan melakukan penataan pns kab dan kab dan sesuai aturan kota kota jumlah k l dan pemda yang mengirimkan data usulan k l, prov, k l, ama aan rea undang |so mantan kan| jumlah k l dan pemda yang telah melakukan analisis k l, prov, k, kegiatan organisasi : i aaa jabatan dan bebankerja ' ' kaban kaban50 kota| jumlah kebijakan sdm aparatur kebijakan cat kebijakan sosialisasi mana k l secara on line seniman lowongan hemangangiesamitan mika penetapan lowongan jabatan yang dikecualikan dan jumlah sdm tenaga analis jabatan anja) k l orang mia mana jumlah kebijakan sdm aparatur per. men. pan dan per. men. pan bekerjasama dengan bpk jumlah kebijakan sdm aparatur tentang penetapan per. men. pan baniihuptandaammmpkepenkamansemsi yang disiapkan dalam rangka pelaksanaan seleksi jumlah laporan pelaksanaan moratorium pns laporan pemantapan pengembangan sdm karir sdm aparatur yang kepegawaian negara asn) dan pelaksanaannya pelaksanaan pengembangan aparatur fair dan akuntabel jumlah instansi yang dibina terkait dengan instansi instansi sdm aparatur ben saman jumlah instansi pusat dan daerah yang pusat) pusat) mensosialisasikan kebijakan tentang penilaian daerah) daerah) prestasi kerja, penilaian pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, pola dasar karir, dan kebijakan pengembangan lainnya jumlah instansi pemerintah yang menerapkan pusat) instansi instansi tentang penilaian prestasi kerja pns jumlah kebijakan sdm aparatur rpp mengenai rpp sosialisasi terbuka revisi pengukuran kinerja pegawai instansi jumlah kebijakan sdm aparatur rpp mengenai rpp sosialisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diklat) aparatur berbasis sertifikasi keahlian revisi jumlah k l dan pemda yang telah melaksanakan k l, prov k l, prov dan k l dan pemda kota kegiatan organisasi @w . jumlah kebijakan sdm aparatur per. men. pan dan per. men. pan per. men. pan eee (yang baru terbentuk perinstansi yang ditetapkan) jumlah kebijakan sdm aparatur perpres) tentang perpres bee dalam negeri bagi aparatur negara revitalisasi sistem nasional assessment center sistem nac (nac) untuk rekrutmen, pelatihan dan promosi dalam perpres jabatan aparatur negara penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jumlah kebijakan sdm aparatur per. men. pan dan per. men. pan tentang penataan jabatan struktural eselon iii dan bawah dalam jabatan fungsional bersama deputi bidang kelembagaan jumlah kebijakan sdm aparatur per. men. pan dan rancangan dan samin kempot dan payamtadabaan standar kompetensi dan persyaratan jabatan jumlah laporan hasil sosialisasi dan uji coba kebijakan laporan simi kompetensi spamiseam idm teman loan jumlah kebijakan sdm aparatur perpres tentang perpres tiang semi company pai mao tentang sertifikasi kompetensi profesi dan individu persentase pns per instansi pemerintah sesuai 607o jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan pusat) instansi instansi penetapan standarisasi jabatan struktural penetapan standarisasi jabatan fungsional nn sah elo pan dan tentang jabatan widyaiswara jumlah widyaiswara tenaga pengajar instruktur yang orang orang orang laka penamaan nara emg mang nom pengembangan kebijakan penegakan terwujudnya penegakan jumlah instansi yang mensosialisasikan instansi instansi instansi asep yang fair dan akuntabel menjadi anggota parpol, dan peraturan kode etik pns integritas sdm aparatur kegiatan organisasi nan aaa tentang diklat jabatan pns yoo jumlah instansi yang mensosialisasikan instansi instansi instansi fee ser tentang pemberhentian pns jumlah k l dan pemda yang telah melaksanakan k l, prov k l pmmakaba dana kada kota jumlah k l dan pemda yang telah melaksanakan k l, prov k l kota jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan laporan persentase instansi pemerintah yang jumlah mungamatnitkmenngamama. | pelanggaran disiplin dan ketiganya turun jumlah kebijakan sdm aparatur se. men pan dan se. men. pan essen unit usaha kesejahteraan sdm aparatur sdm aparatur yang fair dan aparatur negara kesejahteraan polri jumlah k l dan pemda yang telah melakukan k l, prov k l penanam pns aman karadkam |so kabtantokan| pemetngkman jan samaran sukan kaw iso khatam koma pemeringkatan jabatan sesuai aturan kab, kota kab dan kota jumlah kebijakan tentang sistem asuransi pns rpp rpp kesehatan dana pensiun pns lan dea pensiun dini secara sukarela jumlah kebijakan sdm aparatur tentang perpres perpres sosialisasi mung pengen ease kmesneemsamiray nae jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan pusat kemanan nee dosa pena dosa peringkat jabatan bagi pns daerah persentase instansi yang menyusun informasi pusat tea berdasarkan merit system anggaran untuk sdm yang mengundurkan diri kegiatan organisasi nnn hm) aaa aaa akan kebutuhan organisasi deputi bidang tata laksana terwujudnya terdapat dalam indikator kinerja sasaran terkait penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel pengembangan kebijakan, koordinasi meningkatnya efektifitas asep dan evaluasi tata hubungan pelaksanaan tata hubungan hubungan) dpr) tata hubungan penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan tentang administrasi pemerintahan) regional) pemerintahan jumlah peraturan kebijakan dan ruu dan rpp ruu (bahas dan jumlah laporan koordinasi pelaksanaan tata laporan laporan laporan pengembangan kebijakan, koordinasi meningkatnya efektifitas persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi pusat pusat asep dan evaluasi tata laksana administrasi |pelaksanaan tata laksana pedoman umum penamaan, singkatan, dan akronim daerah daerah pengembangan umum administrasi umum seluruh instansi pemerintah sistem persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi pusat pusat administrasi pedoman umum aspek aspek transformasi kehumasan daerah) 9o( daerah) daerah jumlah peraturan kebijakan pedoman pedoman sosialisasi manajemen sumber daya pemerintah jumlah pedoman umum konseptualisasi kehumasan pedoman sosialisasi jumlah pedoman yang memuat penamaan, pedoman gitadanakemamsemnintami memerah me" kana papan pama naskah dinas jumlah pedoman tentang aspek aspek transformasi pedoman mika man jumlah pedoman umum sistem administrasi pedoman gemammentkammtes mamgaman sasana government resources management system gmamenkematanitameman yam government resources management system) jumlah laporan evaluasi pelaksanaan government naa aaa pengembangan kebijakan, koordinasi meningkatnya efektifitas dan persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi pusat pusat pusat asep dan evaluasi standarisasi sarana dan efisiensi penggunaan sarana standardisasi prasarana aparatur dan prasarana aparatur aparatur sarana dan persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi pusat pusat prasarana perpres mengenai pengadaan dan pemanfaatan daerah daerah kendaraan dinas dan fasilitas dinas dalam rangka efisiensi keuangan negara kegiatan organisasi . m "mm aaa laksana sarana dan prasarana kerja aparatur perpres mengenai pengadaan dan pemanfaatan perpres efisiensi keuangan negara prasarana kerja aparatur pengembangan kebijakan, koordinasi meningkatnya efektifitas persentase instansi pemerintah pusat pemda yang (pusat) (pusat) asep pemerintahan pemerintahan persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi (pusat) (pusat) sistem dispensasi dan konsesi pemerintahan persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi (pusat) (pusat) aaa efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran peraturan menteri pan dan tentang pedoman per. men pan pedoman pedoman dan pemerintahan) persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi (pusat) (pusat) peraturan menteri pan dan tentang pedoman (daerah) (daerah) analisis penataan tata laksana pelayanan publik dan pemerintahan) open part amunisi pencacahan man operasional prosedur administrasi pemerintahan pedoman penataan sistem dan prosedur pedoman sosialisasi pemerintah laksana izin, dispensasi dan konsesi perpres perjalanan dinas aparatur dalam rangka perpres dikemudamakinmepakkanaamangaa |o koordinasi, pemantauan dan evaluasi terwujudnya perencanaan, jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan dokumen dokumen dokumen asep tata laksana pedoman evaluasi penatalaksanaan pemerintah) daerah daerah penatalaksanaan melakukan penataan penatalaksanaan dengan baik kab, kota kab kota kota jumlah peraturan kebijakan ruu tentang badan sosialisasi jumlah k l dan pemda yang melaksanakan k l, prov, k l, kab k l dan pemda (khususnya procurement) jumlah instansi pemerintah k l dan pemda) yang pusat) pusat) kost pedoman evansi kesamaan| aotdmam antar komunikasi (e government) dalam proses bisnis kegiatan organisasi aaa instansi pemerintahanpusat ' poo jumlah laporan inventarisasi pemanfaatan teknologi laporan hasil (se, proses bisnis pemerintah daerah deputi bidang pengawasan terwujudnya terdapat dalam indikator kinerja sasaran terkait dan akuntabilitas aparatur penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi pengembangan kebijakan sistem meningkatnya efektifitas jumlah peraturan kebijakan bidang permen pan permen pan permen pan asep kinerja aparatur akuntabilitas kinerja aparatur jumlah pedoman modul bidang akuntabilitas pedoman pedoman pedoman sistem dan jumlah dokumen laporan bidang pengawasan dokumen dokumen dokumen akuntabilitas jumlah peraturan kebijakan bidang akuntabilitas ruu ruu penyelenggara negara) pengembangan kebijakan, koordinasi meningkatnya kualitas dan jumlah peraturan kebijakan bidang ruu ruu sosialisasi asep dan evaluasi sistem pengawasan implementasi sistem pengawasan ruu tentang pengendalian peraturan pengembangan intern pemerintah pengendalian intern penyelenggaraan administrasi pemerintahan) pelaksanaan sistem pengawasan (standar audit) dan dan dan internal kode etik standar audit) dan kendali mutu kab, kota kab, kota kab kota pengawasan kab, kota kab, kota kab kota persentase instansi pemerintah yang 607o pusat 607o pusat pusat kota kota kab kota persentase api yang telah melakukan pemantauan pusat dan pusat pusat kota kota kab kota lhp api daerah daerah daerah kebijakan pengawasan provinsi provinsi provinsi senjata umum kekmmmor embun doa kebijakan tentang rekrutmen api pusat dan daerah jumlah peraturan kebijakan bidang pengawasan kebijakan kebijakan kegiatan organisasi nan mma aaa kebijakan tentang penguatan peran api pusat eee lol korupsi jumlah peraturan kebijakan bidang se. men. pan konfirmasi kepada plat dalam promosi jabatan pengembangan kebijakan, koordinasi meningkatnya efektifitas persentase instansi pemerintah yang asep dan evaluasi pengawasan masyarakat (pencegahan korupsi dan melaksanakan dan melaporkan inpres pengawasan dan pemberantasan korupsi pengaduan masyarakat percepatan pemberantasan korupsi yang masyarakat dievaluasi sesuai pedoman dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah korupsi integrity yang berhasil terlaksananya penandatanganan pakta integritas k l oleh seluruh k l dan pemda dengan bpk, bpk, kpk prov. (untuk k l), kejaksaan dan polri (untuk pemda) kab kota kab kota serta cso setempat yang bergerak bidang anti korupsi integritas k l maupun pemda terkait persentase lakon yang terkini dari pejabat minimal 807o bea jabatan baru atau selesai menjabat pelaksanaan dan pemantauan penjatuhan sanksi laporan laporan laporan administrasi oleh k l bagi pejabat minimal eselon periodik) dan atau pos pos strategis yang tidak melaporkan lakon terkini jumlah k l dan pemda yang telah menetapkan zona k l k l k l kota kota kota jumlah laporan monitoring dan evaluasi laporan laporan laporan pemberantasan korupsi dalam aspek pencegahan sesuai dengan inpres inpres dan inpres persentase aparatur sipil yang menyampaikan (total) (total) (total) ele lhk asn) periodik dan jumlah kebijakan tentang penjatuhan sanksi kebijakan administrasi oleh k l bagi pejabat minimal eselon dan atau pos pos strategis yang tidak melaporkan lakon terkini ngen mentan kiitnane saga pengawasan per. men. pan dan tentang dan kegiatan organisasi . www monitoring dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas jumlah peraturan kebijakan bidang permen pan pengawasan per. men. pan dan tentang dan pedoman pembangunan zona integritas nina dengan inpres jumlah peraturan kebijakan bidang permen pan pengawasan per. men. pan dan tentang dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lhk asn) peraturan tentang mekanisme pengaduan masyarakat permen pan dalam proses rekrutmen cons (dilaksanakan bersama dan deputi sdm aparatur) jumlah peraturan kebijakan bidang kebijakan pengawasan (kebijakan tentang pengembangan sistem whistle blower jumlah peraturan kebijakan bidang permen pan pengawasan per. men. pan dan tentang dan wilayah bebas korupsi wbk) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi meningkatnya akuntabilitas persentase instansi pusat yang menerapkan sistem 807o asep akuntabilitas kinerja aparatur kinerja instansi pemerintah penentuan instansi pusat yang menerapkan sistem pemantauan pemerintah pusat pusat persentase instansi pusat yang akuntabilitas dan evaluasi penerbitan laporan kinerja pemerintah pusat laporan laporan laporan kinerja persentase instansi yang diberi sosialisasi, 607o pemerintah ikupersentase instansi pemerintah pusat yang k l k l k l mia mada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi meningkatnya akuntabilitas persentase instansi daerah yang menerapkan sistem 607c 807o asep akuntabilitas kinerja aparatur kinerja instansi pemerintah penentuan instansi daerah yang menerapkan item pemantauan pemerintah daerah daerah jumlah instansi daerah yang akuntabilitas prov, kab prov, kab prov, kab |dan evaluasi kegiatan organisasi era aaa persentase instansi yang diberi sosialisasi, kinerja pemerintah persentase laki yang diterima daerah) prov prov prov daerah panah oosit kanto kaka persentase yang diterima daerah) prov prov prov aan apsitaitoa kantor kanan iku kota kota kotamenyerahkan iku deputi bidang pelayanan terwujudnya kualitas terdapat dalam indikator kinerja sasaran terkait publik pelayanan publik prima, cepat pasti, murah, transparan adil, patut dan memuaskan pengembangan kebijakan dan meningkatnya dukungan asep evaluasi program pelayanan publik (program peningkatan perumusan daerah daerah daerah) daerah pelayanan terdiseminasikannya undang undang pelayanan (pusat) publik k l dan pemda lanjutan) terpublikasinya hasil evaluasi penilaian terhadap laporan laporan laporan pelaksanaan pelayanan publik pada penyelenggara terpilih yang sangat strategis publik seluruh k l dan pemda ukumiomumspanmamam dop tentang pelayanan publik penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tentang pelayanan publik jumlah kebijakan bidang pelayanan publik tentang pelayanan publik berbasis tik open government system) persentase instansi pemerintah yang menerapkan | kegiatan organisasi aaw aaa nana system)dan kepuasan pelanggan berdasarkan ikm kota kota kota pelayanan kesejahteraan sosial prosedur pelayanan publik kesejahteraan dampak pemberian penghargaan citra bhakti abdi dinilai tahun dinilai thn negara can) buku kumpulan program dan pengembangan inovasi buku buku buku jumlah pemda yang menyepakati rencana replikasi kab kota kab kota kab kota jumlah laporan pengawasan atas pelaksanaan laporan laporan laporan keterbukaan informasi publik oleh desember) k l dan pemda dalam pelayanan publikpada ptsp pada ptsp pada ptsp pelayanan perekonomian dan prosedur pelayanan persentase kasus perijinan yang diselesaikan dari 807o 807o 807o perekonomian dan bisnis presentase pemda yang menerapkan oss 807o aan tamatan jumlah pemda yang melaksanakan ptsp secara prov, kab kab kab menyeluruh dan efektif dalam pelayanan publik kota kota kota (lainnya) (lainnya) sistem pengaduan pelayanan publik nasional sistem national public service complaint handling mechanism) dan wrong door policy dalam pelayanan publik wrong door policy) na kebijakan wrong door policy) peningkatan koordinasi dan evaluasi terlaksananya jumlah kabupaten kota yang menerapkan kab kota kab kota kab kota asep pelayanan publik bidang penyederhanaan sistem pedoman peningkatan kualitas pelayanan lainnya) lainnya) pelayanan pemerintahan umum, hukum dan dan prosedur pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat pemerintahan keamanan publik bidang jumlah unit pelayanan yang menerapkan unit unit unit umum, pemerintahan umum, pedoman peningkatan kualitas pelayanan lainnya) lainnya) hukum hukum dan keamanan publik berbasis partisipasi masyarakat dan keamanan jumlah kabupaten kota yang melakukan peningkatan kab kota kab kota kab kota kualitas pelayanan berbasis sistem manajemen mutu lainnya) lainnya) internasional kegiatan organisasi serif sae aaa pengaduan masyarakat berbasis pusat pengaduan desember) desember) pelayanan publik nasional jumlah kebijakan bidang pelayanan publik tentang kebijakan national public service complaint handling system yang terintegrasi persentase instansi pemerintah yang disosialisasikan kebijakan national public service complaint handling system) persentase instansi pemerintah yang melaksanakan kebijakan national public service complaint handling system) pengembangan sistem dan meningkatnya perbaikan asep standarisasi pelayanan publik sistem pelayanan dan jumlah unit pelayanan pemda pemerintah unit pemda unit pengembangan penerapan standar yang dinilai kinerja pelayanannya pelayanan pemkot pelayanan dan pelayanan publik berdasarkan usulan instansi pemerintah standardisasi pemerintah pusat dan daerah pelayanan yang berkategori baik sesuai penilaian yang berkategori terbaik sesuai penilaian ama penerapan standar pelayanan pan dan jumlah k l dan pemda sebagai pilot project dalam k l (bpn, k l k l peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan ditjen imigrasi, kab kab standar pelayanan berdasarkan kemenakertrans) kota tentang pelayanan publik prov, kab lainnya) terbitnya peraturan tentang jenis standar pelayanan per. men. pan publik per. men. pan dan tentang jenis wiki jumlah instansi pemerintah yang menerapkan standar ipp ipp seluruh pemda jumlah k l dan pemerintah daerah yang dinilai k l kota kab llamtnatensimgimangetamanpathk anjani program terdapat dalam indikator kinerja tujuan terkait dukungan manajemen lainnya kementerian pan dan sekretariat kementerian terwujudnya peningkatan terdapat dalam indikator kinerja sasaran terkait kinerja manajemen internal tugas kementerian pembinaan dan pelayanan terwujudnya peningkatan persentase dokumen administrasi biro umum tanam kmargatan banget" beranwnyagahokantantpatwaru kegiatan organisasi wu bhw kepegawaian pelayanan perkantoran, persentase penyelesaian pengembangan dilakukan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu keuangan yang diselesaikan tepat waktu persentase sarana dan prasarana yang naa persentase pegawai kementerian pan dan yang fungsional dan kursus lainnya persentase barang milik negara yang teramenmmumatanamaan pencatatan bmn persentase pejabat yang telah melaporkan pemerintah yang dilakukan sesuai aturan sanksi sesuai aturan jumlah unit kerja yang menerapkan sistem penilaian unit kerja unit kerja assessment kompetensi pejabat eselon ii. iii, dan dokumen dokumen dokumen jumlah sdm yang telah mengikuti pendidikan dan orang orang orang education) internal kementerian seleksi jabatan secara terbuka untuk eselon dan kegiatan kegiatan pen naa dan anri jumlah sistem aplikasi rekrutmen online cons yang sistem men aaa aaa yang disiapkan amat kaninanimens kementan do) analis kebijakan internal kementerian jumlah dokumen analisis jabatan anja) dokumen titin semen pan dam. yang dikembangkan kompetensi jabatan persentase pejabat fungsional yang telah mengikuti aktarstamakiedamantutegammaman kegiatan organisasi m),h aaa (pelanggaran disiplin genetika poo toh bentangan bagas pop penghargaan bagi pegawai berprestasi perencanaan, penganggaran, kualitas pelayanan internal yang diselesaikan tepat waktu perencanaan kerjasama lembaga dan pelaporan perencanaan penganggaran, persentase dokumen pemantauan dan evaluasi sistem dan penyusunan persentase dokumen bahan kebijakan yang laporan kebijakan pan, pemantauan dilaksanakan tepat waktu sesuai dokumen perencanaan jumlah kerjasama bilateral maupun kerjasama kerjasama kerjasama maia hitam sta evaluasi organisasi organizational structure laporan laporan tameng kegemaran pan dan nan tama pan dan pan dan jumlah dokumen penyempurnaan renstra dokumen kama pan organisasi pengelolaan dan pembinaan hukum, terwujudnya peningkatan biro hukum hubungan masyarakat dan kualitas pelayanan hukum, diselesaikan tepat waktu dan humas pencitraan lembaga kehumasan dan pencitraan jumlah dialog kebijakan pan yang kali kali kali kebijakan pan yang dilaksanakan dikumpulkan sistem informasi yang dilaksanakan persentase penyiapan sistem procurement persentase pengadaan dengan sistem procurement menginventarisasi dan mengintegrasikan peraturan 807o ndanyundayan pang teman menata persentase proses penyusunan peraturan perundang: kegiatan organisasi gay mmm aaa undangan yang dilaksanakan sesuai prosedur ' ') )e jumlah pedoman penyusunan peraturan kumpulan pedoman eandangummpanyanahenpuraan "era loan terbentuknya aplikasi sistem interkoneksi jdih aplikasi aplikasi jumlah dokumen grand design system informasi dokumen dokumen tam gnermeni kamus makanan sistem dalam government resources management system reformasi birokrasi nasional tingkat persepsi masyarakat terhadap kementerian 607c rasio pemenuhan kebutuhan terhadap sistem tik inspektorat kementerian bt pembinaan dan pengawasan intern terwujudnya peningkatan inspektur dan quality assurance kualitas pengawasan intern target kinerja yang ditetapkan pelaksanaan tugas akuntabilitas kinerja minimal kategori pengelolaan keuangan yang material pengelolaan aset yang materiil ditindaklanjuti ditindaklanjuti staf ahli kementerian terwujudnya dukungan dan pelaksanaan dukungan perumusan terwujudnya dukungan persentase jumlah kampanye budaya kerja melalui 807o staf ahli bidang pan dan jumlah instansi pemerintah yang menjadi 71ip dimpamettengamanem tanya permasalahan bidang sistem manajemen pemerintah kegiatan organisasi @| (kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi darah |oo000000000 persentase laporan dukungan perumusan ann persentase laporan dukungan perumusan kamar temp keyatampam program: terdapat dalam indikator kinerja tujuan terkait kementerian pan dan (sekretariat kementerian terdapat dalam indikator kinerja sasaranterkait pengelolaan sarana dan prasarana terwujudnya peningkatan rasio sarana dan prasarana yang tersedia biro umum kementerian kualitas sarana dan dengan kebutuhan pegawai sesuai standar prasarana internal dalam kualitas pelayanan yang baik rangka pelaksanaan tugas kementeriansekretariat kementerian sekretariat kementerian nan pembinaan dan pelayanan perkantoran, pembinaan dan pelayanan perkantoran, keuangan dan kepegawaian keuangan dan kepegawaian doo pembinaan dan pengelolaan perencanaan, pembinaan dan pengelolaan perencanaan, penganggaran, kerjasama lembaga dan penganggaran, kerjasama lembaga dan pelaporan pelaporan man inspektorat kementerian inspektorat kementerian nan pembinaan dan pengawasan intern dan quality pembinaan dan pengawasan intern dan quality assurance assurance staf ahli staf ahli pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan pan dan pan dan total total sekretariat kementerian sekretariat kementerian nan pengelolaan sarana dan prasarana kementerian pengelolaan sarana dan prasarana kementerian total total reorganisasi reorganisasi tahun deputi bidang kelembagaan deputi bidang kelembagaan toh.olhukam evaluasi kelembagaan polhukam pooerekonomian evaluasi kelembagaan perekonomian pengembangan kebijakan, koordinasidan pengembangan kebijakan, koordinasidan to00o,o00| evaluasi kelembagaan perekonomian ' evaluasi kelembagaan perekonomian!kesra evaluasi kelembagaan kesra ideputibidang sdm aparatur (deputibidangsdmaparatur pengembangan kebijakan perencanaan dan pengembangan kebijakan perencanaan dan pengadaan sdm aparatur pengadaan sdm aparatur non pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan sdm aparatur pengembangan sdm aparatur pengembangan kebijakan penegakan integritas pengembangan kebijakan penegakan integritas sdm aparatur sdm aparatur dh. pengembangan kebijakan kesejahteraan sdm pengembangan kebijakan kesejahteraan sdm aparatur aparatur man deputi bidang tatalaksana (deputibidangtatalaksana .eno eno aau deputi bidang tata laksana deputi bidang program dan reformasi birokrasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi deputi bidang akuntabilitas aparatur deputi bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur reorganisasi reorganisasi tahun pengembangan sistem akuntabilitas kinerja aparatur pengelolaan data kinerja dan pelaporan lkjkoordinasi perencanaan dan evaluasi program sial tan tenn den akuntabilitas kinerja aparatur peputibidangpengawasan ll. lo. lo. pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan intern pemerintah pengembangan kebijakan, koordinasidan a401 evaluasi tlh fungsional pengembangan kebijakan, koordinasi dan pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi koordinasi perencanaan dan evaluasi program pengawasan deputi bidang pelayanan publik (deputibidangpelayananpublik . pengembangan sistem dan standarisasi pengembangan sistem dan standarisasi pelayanan publik . pelayanan publik ho.dibidang perekonomian |publikdibidang perekonomian program kegiatan sebelum program kegiatan setelah rencana alokasi reorganisasi reorganisasi tahunbidang kesejahteraan sosial publik bidang kesejahteraan sosial peningkatan koordinasi dan evaluasipelayanan peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik bidang pemerintahan umum, hukum publik bidang pemerintahan umum, hukum dan dan keamanan keamanan man total |. www aw m,ma,,,mm' . apaan high giz p0. |o000000 total po00000 kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokraspedoman mengenai asep perumusan kebijakan pemerintahan berfungsinya organisasi instansi evaluasi audit organisasi kelembagaan yang efektif instansi pemerintahan pemerintah (tepat fungsi, tepat dan efisien pemerintah yang tepat yang telah ukuran, jenis dan sifat yang fungsi dan tepat memenuhi organisasi, dan mencapai ukuran tingkat kewenangan): target kinerja kesesuaian yang telah jenis dan sifat pedoman penataan asep perumusan kebijakan ditetapkan organisasi: organisasi, kelembagaan persentase persentase jumlah yang k l, 40k l, k l, dibagi pada kegiatan asep penurunan penurunan dievaluasi diaudit prov, prov, prov, bidang polhukam, instansi overlapping organisasinya kab, kab, kab, perekonomian perekonomian pemerintah antarinstansi kota kota kota (untuk k l), sedangkan (untuk yang tugas, pemerintah, daerah) pada bidang kesra fungsi dan kewenangan persentase jumlah instansi k l k l k l dibagi pada kegiatan asep nya tumpang struktur pemerintah yang bidang polhukam, tindih organisasi melakukan penataan perekonomian perekonomian sesuai dengan organisasi berdasarkan (untuk k l masing k l), persentase fungsinya: tepat fungsi dan tepat sedangkan (untuk daerah) pada yang ukuran: bidang kesra melaksanakan persentase formalisasi penataan k l k l k l dibagi pada kegiatan asep mekanisme struktur organisasi, bidang polhukam, tata organisasi perekonomian perekonomian hubungan sesuai dengan (untuk k l masing k l), kerjanya analisis sedangkan (untuk daerah) pada dengan baik kebutuhan dan bidang kesra beban kerja: formulasi ini merupakan bagian dari penataan)yang instansi administrasi pemerintah sarira snya yang telah baik. memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan. terwujudnya persentase ruu tata hubungan ruu 1uu asep tata hubungan tatalaksana yang kewenangan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan melaksanakan pemerintah pusat dan yang efektif dan mekanisme tata daerah efisien hubungan kerja internal ruu administrasi ruu 1uu asep tata hubungan persentase pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan yang asep pengembangan sistem melaksanakan prosedur pemerintahan mekanisme tata tentang izin, draft draft dan asep standardisasi sarana dan hubungan kerja dispensasi, dan konsesi sosialisasi prasarana eksternal persentase pedoman tentang permen permen asep standardisasi sarana dan yang telah kebijakan tatalaksana prasarana melaksanakan sarana dan prasarana analisis kerja aparatur kebutuhan sarira secara kebijakan tentang perpres asep standardisasi sarana dan periodik kendaraan dinas dan prasarana fasilitas dinainstansi asep standardisasi sarana dan yang pemerintah yang diberi prasarana melaksanakan sosialisasi kebijakan tata pengadaan laksana sarira kerja sesuai analisis aparatur kebutuhan sarira persentase jumlah laporan hasil laporan laporan laporan asep standardisasi sarana dan yang implementasi kebijakan prasarana administrasi tatalaksana sarira sarira snya kerja aparatur baik. terwujudnya persentase terwujudnya jumlahinstansi rpp formasi pns asep perencanaan sdm sdm aparatur pns yang perencanaan yang telah aparatur yang menduduki sdm aparatur melakukan instansi yang telah k l, k l, asep perencanaan sdm kompeten dan jabatan sesuai secara nasional perencanaan menyusun perencanaan prov, kab dan aparatur kompetitif dengan sdm sdm kab. dan kota prasyarat kota administrasi dan instansi yang telah k l, k l, asep perencanaan sdm kompetensi melakukan analisis prov, kab dan aparatur jabatan, jabatan dan beban kerja kab dan kota persentase kota pns yang telah memiliki perencanaan sdm dok. asep perencanaan sdm sertifikat aparatur secara nasional aparatur kompetensi: persentase mewujudkan persentase rpp penyempurnaan |1pp asisten deputi koordinasi dan yang telah sistem yang telah evaluasi sistem manajemen menerapkan rekrutmen yang menerapkan sdm aparatur kebijakan terbuka dan sistem promosi independen rekrutmen terbuka: terbukakonsorsium dengan ptn naskah lap. lap. asep perencanaan sdm penurunan dalam penyusunan soal aparatur permasalahan dan pelaksanaan seleksi pada proses cons rekrutmen pns. laporan pelaksanaan lap. lap lap. asep koordinasi dan evaluasi seleksi cons sistem manajemen sdm aparatur laporan pengaduan lap. asep koordinasi dan evaluasi pengadaan cons sistem manajemen sdm aparatur terwujudnya jumlah yang perpres tentang perpres asep pengembangan sdm sistem telah penilaian pengangkatan, aparatur penempatan menerapkan pemindahan, dan dan promosi kebijakan pemberhentian dalam yang kompetitif promosi dan dari jabatan dan terbuka terbuka dan struktural berbasis kompetensi: rpp perubahan 1pp asep pengembangan sdm persentase aparatur instansi pemerintah jumlah instansi instansi instansi asep pengembangan sdm yang memiliki pemerintah yang sudah aparatur standar kinerja memiliki standar individu, kompetensi dan persentase pns persyaratan jabatan yang telah mencapai jumlah instansi yang k l instansi asep pengembangan sdm standar kinerja sudah melaksanakan pemda aparatur yang telah tentang ditetapkan, penilaian prestasi kerja pnsrsentase yang 75x asep pengembangan sdm pejabat yang melakukan evaluasi aparatur memiliki kinerja individu kesesuaian dengan prasyarat administrasi dan kompetensi jabatan, terwujudnya persentase pns persentase pns per 60k asep pengembangan sdm sistem yang telah instansi pemerintah aparatur pengembangan mengikuti diklat semua yang telah sdm aparatur lebih dari memiliki sertifikat berbasis jam kerjanya kompetensi kompetensi jabatan persentase pns rpp penyempurnaan 1pp asep pengembangan sdm yang telah tentang diklat aparatur memiliki jabatan pns (10x jam sertifikasi kerja) kompetensi persentase jumlah instansi instansi asep pengembangan sdm yang telah pemerintah yang telah aparatur melaksanakan melakukan analisis evaluasi kebutuhan diklat kebutuhan diklat. pedoman standardisasi ped. asep pengembangan sdm jabatan struktural aparatur pedoman standardisasi ped asep pengembangan sdm jabatan fungsionalrevisi permen para asep pengembangan sdm tentang jabatan aparatur widyaiswara penguatan kualitas dan orang 200orang 500orang asep pengembangan sdm kuantitas widyaiswara aparatur tenaga pengajar instruktur terwujudnya persentase instansi pemerintah k l, asep kesejahteraan sdm sistem yang telah yang telah melakukan prov, kab kota aparatur remunerasi menerapkan evaluasi jabatan kab dan berbasis kebijakan kota jabatan dan tunjangan kinerja berdasarkan data instansi pemerintah k l, asep kesejahteraan sdm pada kinerja: yang telah menerima prov, kab kota aparatur persentase tunjangan kinerja kabupaten peningkatan dan penerimaan kota pension rpp penyempurnaan 1rpp 1pp asep kesejahteraan sdm tentang gaji aparatur kebijakan tentang draf keb. asep kesejahteraan sdm sistem dan anggaran aparatur untuk sdm yang mengundurkan diri khususnya yang kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan organiskebijakan pelayanan asep perumusan kebijakan pemerintahan yang telah sistem yang telah publik yang berbasis tik pelayanan publik yang terbuka menerapkan pemerintahan menerapkan open government dan melayani kebijakan yang informatif tik dalam system) national manajemen public pelayanannya, complaint persentase persentase yangtelah 20y6 asep perumusan kebijakan handling yang telah melaksanakan open pelayanan publik system, menerapkan government system arms dengan dalam pelayanan publik baik: kebijkebijakan persentase yangtelah 20y6 wrong door, melaksanarms evaluasi pelaksanaan asep pengembangan sistem dengan sistem manajemen administrasi umum baik: sumber daya pemerintahan skor pemerintahan integritas pelayanan mewujudkan persentase kebijakan tentang asep pelayanan pemerintahan publik, skor ikm sistem yang telah national public umum, hukum dan keamanan rata penanganan menerapkan complaint handling pengaduan kebijakan system yang terintegrasi, nasional masyarakat national public persentase yang terbuka complaint yang dan responsif handling memiliki system persentase persentase yangtelah asep pelayanan pemerintahan baik yang telah diberikan sosialisasi umum, hukum dan keamanan menerapkan pelaksanaan national kebijakan public complaint wrong door, handling system yang dievaluasi persentase yang telah asep pelayanan pemerintahan melaksanakan national umum, hukum dan keamanan public complaint handling mechanism jumlah kebijakan asep pelayanan perekonomian tentang wrong door policy persentase yang telah asep pelayanan perekonomian melaksanakan wrong door policy mewujudkan skor ikm rata jumlah kebijakan asep perumusan kebijakan pelayanan rata nasional pelaksanaan pelayanan publik publik yang skor integritas dalam bentuk terus menerus nasional pp, perkenan, perpres, meningkat skor ease doing kualitasnya business jumlah yang diberikan (sisanya) asep perumusan kebijakan persentase sosialisasi bimbingan pelayanan publik pemda yang teknis terkait menerapkan pp perkenan turunan osjumlahinstansi jumlah yang ipp ipp seluruh asep pengembangan dan pemerintah menerapkan standar pemda ldan standardisasi pelayanan yang pelayanan dan pemda pemda menerapkan maklumat pelayanan standar pelayanan kebijakan asep perumusan kebijakan publik pemeringkatan pelayanan publik jumlah k l dan pelayanan publik instansi pemerintah pelaksanaan ldan kota kab asep perumusan kebijakan provinsi yang pemeringkatan prov pelayanan publik dinilai dalam pelayanan rangka publik evaluasi pemeringkatan pelaksanaan pelayanan pelayanan publik publik terwujudnya persentase kebijakan tentang asep perumusan kebijakan efektivitas yang memiliki penguatan pelaksanaan program pan dan pelaksanaan nilai pmp reformasi birokrasi reformasi baik birokrasi tingkat persentase yang 80xk l k l k l asep koordinasi pelaksanaan efektivitas sudah melaksanakan kebijakan program pan dan pelaksanaan reformasi birokrasi pusat reformasi birokrasi persentase yang k l k l k l pusat oleh asep sudah menerapkan prov prov pemantauan dan evaluasi pmp kab kab program pan dan pusat, kota kota sedangkan daerah oleh asep pemantauan dan evaluasi program pan dan daerahmda yang prov prov asep koordinasi pelaksanaan sudah melaksanakan prov kebijakan program pan dan reformasi birokrasi kab kota kab kota daerah kab kota prov prov jumlah yang prov pusat oleh asep mengikuti capacity kab kota kab kota pemantauan dan evaluasi building dalam rangka kab kota program pan dan pusat, penerapan pmp sedangkan daerah oleh asep pemantauan dan evaluasi program pan dan daerah mewujudkan persentase terwujudnya persentase instansi pemerintah asep penegakan integritas aparatur yang yang sdm aparatur penurunan yang jumlah sdm aparatur bersih, bebas mendapat yang pelanggaran pelanggaran konflik kkn, dan opini wtp: berintegritas disiplin dan kepentingannya turun akuntabel persentase dan disiplin etika pns, yang telah persentase instansi pemerintah asep penegakan integritas berstatus penurunan yang jumlah sdm aparatur wbk, indikasi kasus pelanggaran disiplin dan persentase kkn yang ketiganya turun yang melibatkan akuntabel pns: ipk persentase kebijakan tentang asep pengembangan sistem persentase penurunan konfirmasi kepada pengawasan internal penurunan pelanggaran plat dalam promosi pemerintah indikasi kasus terhadap jabatan, kkn yang ketentuan melibatkan tentang konflik menteri tentang pns kepentingan larangan bagi pns untuk asep penegakan integritas menjalankan unit usaha, sdmmen pan rb tentang asep pengawasan masyarakat kewajiban dan pemberantasan korupsi menyampaikan lokasi, menteri tentang asep pengawasan masyarakat pelaporan lokasi dan pemberantasan korupsi sebagai dasar dalam kenaikan pangkat: meningkatnya persentase jumlah evaluasi: asep pengembangan sistem yang yang pengawasan dan akuntabilitas akuntabel akuntabilitasnya kebijakan tentang asep pengembangan sistem baik penyampaian dan pengawasan dan akuntabilitas laki: ruu akan, draft draft asep pengembangan sistem pengawasan dan akuntabilitas penyusunansistem asep pengembangan sistem informasi akuntabilitas, pengawasan dan akuntabilitas kebijakan tentang asep pengembangan sistem penguatan akuntabilitas, pengawasan dan akuntabilitas persentase yang k l, k l, k l, pusat oleh asep menyerahkan laki: 82k 8pk, 60x 6iku, 45klakukan evaluasi 35x pemantauan dan evaluasi kinerja internal,laporan hasil evaluasi lap k l, lap k l, lap k l, pusat oleh asep lap lap lapterwujudnya ipk perkenan tentang asep pengembangan sistem yang bersih dan persentase penguatan peran api pengawasan internal bebas kkn yang dalam pengawasan dan pemerintah memperoleh pencegahan korupsi, opini wtp asep pengawasan masyarakat jumlah yang perkenan tentang dan pemberantasan korupsi memperoleh wilayah bebas korupsi: predikat wbk persentaseo 0yy penurunan ruu etika draft1 draft2 asep tata hubungan kejadian penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan penyimpangan pemerintahan, material terhadap ruu administrasi draft2 draft2 asep tata hubungan peraturan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan perundang undangan. ruu ppp, draft draft asep pengembangan sistem persentase pengawasan internal yang pemerintah pengendalian internalnya kebijakan tentang asep pengembangan sistem memadai. pelaksanaan tindak pengawasan internal lanjut hasil pengawasan, pemerintah kebijakan tentang asep pengembangan sistem sistem pengendalian pengawasan internal internal: pemerintah kebijakan tentang asep pengembangan sistem standar audit: pengawasan internal pemerintah api yang melaporkan k l. k l. k l, asep pengembangan sistem hasil pengawasan: prov, prov, prov, pengawasan internal 33kab, kab, kab, pemerintah kota kota kota api yang telah k l, 40k l, 50k l, asep pengembangan sistem melaksanakan desa: prov, prov, prov, pengawasan internal kab, kab, kab kota pemerintah kota kotayy yang telah k l, k l, k l, asep pengembangan sistem melaksanakan spi sesuai prov, prov, prov, pengawasan internal ketentuan: kab, kab, pemerintah kota kota kab kota persentase model island 40x asep pengawasan masyarakat integrity yang dan pemberantasan korupsi berhasil: pelaksanaan k l, asep pengawasan masyarakat penandatanganan pakta prov, kab kota dan pemberantasan korupsi integritas, kab kota persentase 90y6 asep pengawasan masyarakat penyampaian lakon, dan pemberantasan korupsi penerapan zona k l, k l, k l asep pengawasan masyarakat integritas, prov, kab kota dan pemberantasan korupsi kab, kab kota kota persentase asep pengawasan masyarakat penyampaian lokasi. dan pemberantasan korupsi mewujudkan terwujudnya terwujudnya tingkat laporan hasil evaluasi biro perencanaan aparatur wilayah bebas organisasi kesesuaian organisasi, kementerian korupsi kementerian organisasi pan dan kementerian pan dan dengan laporan hasil evaluasi biro perencanaan yang pan dan rb, yang efektif dan kebutuhan penerapan sop, profesional nilai hasil efisien organisasi, perkenan tentang biro perencanaan dan berkinerja evaluasi jumlah unit instrumen money sop, tinggi akuntabilitas kerja yang kinerja: menerapkan laki biro perencanaan sop, persentase evaluasi akuntabilitas inspektorat aan kinerja kinerja. individu terwujudnya persentase laporan hasil pemetaan biro umum opini bpk: sdm pejabat yang kompetensi pegawai, tingkat kementerian memenuhi persepsi pan dan standar masyarakat yang profesional kompetensi data kompetensi biro umum terhadap citra dan kompetitif jabatan, pegawai, kementerian persentase pan dan rb. pejabat data kompetensi biro umum fungsional yang pegawai yang telah mengikuti dimutakhirkan, diklat sebanyak 10x dari waktu rencana dan program biro umum kerja setahun, peningkatan kompetensi persentase pegawai, penurunan laporan hasil biro umum pegawai yang peningkatan kompetensi melakukan pegawai, pelanggaran disiplin dan laporan hasil biro umum etika, penindakan pelanggaran persentase disiplin dan etika, pegawai yang memperoleh kebijakan tentang biro umum nilai ski baik, instrumen pemberian persentase penghargaan bagi pengisian pegawai berprestasi jabatan secara data pegawai yang biro umum terbuka. memperoleh penghargaanlaporan pengisian biro umum jabatan secara terbuka, penyusunan standar biro umum kinerja pegawai evaluasi kinerja pegawai: biro umum dokumen perencanaan biro umum pegawai dokumen standar biro umum kompetensi jabatan mewujudkan opini bpk: penyusunan pedoman inspektorat kem pan dan persentase revi lk: yang akuntabel penurunan dan bebas dari jumlah temuan revi lk: inspektorat kkn bpk, persentase audit evaluasi inspektorat temuan bpk pengelolaan dan yang pertanggungjawaban ditindaklanjuti, keuangan, persentase pegawai yang pembinaan atas inspektorat menyerahkan pengelolaan dan lakon, pertanggungjawaban nilai hasil keuangan, evaluasi akuntabilitas penyusunan pedoman biro umum kinerja, inventarisasi aset: inventarisasi aset: biro umum laporan hasil tlh: inspektorat tujuan indikator sasaran indikator sub kegiatan output pembagian kegiatan kinerja kinerja eselon gag lal data pegawai yang biro umum melaporkan menyampaikan lakon, bimbingan teknis biro perencana inspektorat akuntabilitas kinerja unit kerja, revi iku: biro perencanaan inspektorat penyusunan jumlah inspektorat evaluasi internal: evaluasi akuntabilitas inspektorat kinerja unit kerja, penyusunan jumlah inspektorat evaluasi kinerja: revi kinerja unit kerja, inspektorat terwujudnya nilai pmp nilai pmp seluruh unit kerja pelaksanaan tingkat reformasi persepsi survey persepsi biro hukum dan humas birokrasi masyarakat masyarakat kementerian terhadap pan dan kementerian jumlah pencitraan biro hukum dan humas pan dan melalui media pembangunan biro hukum dan humas manajemen dokumentwal lal terwujudnya rasio jumlah system yang biro hukum dan humas penerapan pemenuhan terintegrasi dalam data government kebutuhan base management system kementerian sistem kementerian pan dan pan dan teknologi informasi internal kementerian pan dan kementerian pendayagunaan aparatur negara danadioloadiografradiografiradiografadiologi pada sarana kesehatan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil.logi pada sarana kesehatan. pelayanan radiologi adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang radiologi yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosa dan terap dan puskesmas perawatan plus. jabatan fungsional radiografiadiologi. jabatan fungsional radiografiadiologi. tim penilai jabatan fungsional radiografradiografadiografi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. karyradiografi baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah bidang pelayanan radiologiradiografi. bab rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok jabatan fungsional radiografi termasuk dalam rumpun kesehatan. radiografi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pelayanan radiologi pada fasilitas pelayanan kesehatan instansi pemerintah. radiografi sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan karierradiografradiografi, menyusun pedoman formasi jabatan fungsional radiografi, cc. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional radiografi, melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan fungsional radiografi, melakukan sosialisasi jabatan fungsional radiografi, menyusun . menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional teknis jabatan fungsional radiografi, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional teknis jabatan fungsional radiografi, mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional radiografi, memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional radiografi, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi radiografi, memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik radiografi, dan melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional radiografadiografradiografi, terdiri atas: radiografi terampil, dan radiografi ahli. jenjang jabatan fungsional radiografi terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: radiografi pelaksana, radiografi pelaksana lanjutan, dan radiografi penyelia. jenjang jabatan fungsional radiografi ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu: radiografi pertama, radiografi muda, dan radiografi madya. jenjang pangkat, golongan ruang jabatan fungsional radiografi terampil sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: radiografi pelaksana: pengatur, golongan ruang ii c, dan pengatur tingkat golongan ruang ii d. radiografi . radiografiadiografradiografi ahli sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: radiografi pertama: penata muda, golongan ruang iii a, dan penata muda tingkat golongan ruang iii b. radiografi muda: penata, golongan ruang iii c, dan penata tingkat golongan ruang iii d. radiografadiografradiografadiologradiologiadiologi. penerjemahan penyaluran buku dan bahan bahan lainnya bidang pelayanan radiologi, pembuatan buku pedoman ketentuan pelaksanaan ketentuan teknis bidang pelayanan radiologi, dan pengembangan teknologi tepat guna bidang pelayanan radiologi. penunjang tugas radiografi, meliputiadiografi terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: radiografi pelaksana, meliputi: melakukan persiapanbelakang (column vertebralis) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan radiografi torah dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan radiografi tulang iga (os costa) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras, melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan radiografi kepala (skull) rutin dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan radiografi kepala (skull) khususatas (extremely superior)bawah (extremely inferior) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan radiografi gigi religi (dental periapikal), melakukan tindakan pemeriksaan radiografi panoramic (panoramic dental) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan radiografi bno dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan radiografi perut (abdomen) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan radiografi panggul (pelvis) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan radiografi mammografi dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan radiografi jaringan lunak (soft tissue) dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan radiografi bone age dalam rangka pemeriksaan radiografi non kontras: melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi sistem perkencingan (praktis arenariupencernaan (praktis digestive) dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras: melakukan . melakukan persiapan untuk pemeriksaan radiografi sistem saluran empedu (praktis ciliarireproduksi (praktis reproduktif) dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras: melakukan persiapan pemasangan pace maker kateterisasi jantung dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontrasembuluh darah secara digital angiografi subtraction dsa)tcrpgt tubeerpcdanalisa jantung dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras, melakukan persiapan untuk pelayanan radioterapi planning pada pasien dengan komentator bolus keras pesawat ct ct simulator dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras, melakukan persiapan untuk pelayanan radioterapi planning lokalisasi alligator brakhiterapy dengan pesawat ct simulator dalam rangka pemeriksaan radiografi dengan kontras, menyusun . menyusun laporan pemeliharaan asesoris pemeriksaan radiografi, dan menyusun laporan analisa penolakan film radiografi (reject analisis). radiografi pelaksana lanjutan, meliputi: merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam menyusun rencana tahunan sebagai anggota, menyusun jadwal pasien pemeriksaan khusus, mengevaluasi mutu foto rontgen, melakukan tindakan pemeriksaan radiografi pengukuran kepala (cephalometri) dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan radiografi pengukuran panggul (pelvimetr)bone surveytomografi dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan radiografi teknik tinggi (high technique) dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan radiografi teknik pembesaran gambar (makroradiografi) dalam rangka pemeriksaan radiologi non kontras, melakukan teknik pemeriksaan radiografi sistem perkencingan (praktis arenariupencernaan (praktis digestivesaluran empedu (tracts billiardreproduksi (tracts reproduktif) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras, melakukan . melakukan teknik pemeriksaan radiografi pemasangan pace maker kateterisasi jantung dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras: melakukan teknik pemeriksaan radiografi pembuluh darah secara dsa dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras, melakukan teknik pemeriksaan radiografi integrate pyelography apg) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras, melakukanteknikpemeriksaanradiografi retrograde pyelography rpg) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras, melakukan teknik pemeriksaan radiografi t tube dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras: melakukanteknikpemeriksaanradiografi endoskopi retrograde choledocopancreatography erp) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras, melakukan teknik pemeriksaan radiografi pcd dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras: melakukan teknik pemeriksaan radiografi analisa jantung (cor analisa) dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras, melakukan persiapan pemeriksaan scan non kontras: melakukan persiapan pemeriksaan scan dengan kontras: melakukan persiapan pemeriksaan mri non kontras: melakukan persiapan pemeriksaan mri dengan kontras: melakukan persiapan pemeriksaan usg non kontras: melakukan simulasi penyinaran pasien dengan fiksasi masker dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, menghitung dosis monitor unit mu) per satu lapangan radiasi pesawat lina dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, mengingat . mengingat data parameter set penyinaran system pengontrol (control panel) pesawat terapi dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi, menyusun laporan kebutuhan bulanan bahan medik habis pakai bhp), dan menyusun evaluasi kebutuhan bulanan bhp. radiografi penyelia: merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam menyusun rencana tahunan sebagai ketua, melakukan tindakan pemeriksaan ptc dalam rangka pemeriksaan radiologi dengan kontras, melakukan identifikasi foto foto rontgen dalam rangka pemeriksaan radiologimri dengan kontras, melakukan simulasi penyinaran teknik ssd lapangan radiasi plan pararel opposing lateralbox sistem dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan simulasi penyinaran teknik sad lapangan radiasi infocenterdengan alat bantu bolus keras dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan simulasi penyinaran pasien dengan imobilisator vacuum bag bodypg dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan planning pada pasien tanpa mobilisasi khususmobilisasi breastboard billboard pesawat ct simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan . melakukan planning untuk pengambilan data kontur dengan pesawamouth fix head fix (srt) pesawat simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan set penyinaran teknik lapangan radiasi non co planar teknik nonformal mrt dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan tindakan pemeriksaan static bone scan, melakukan tindakan pemeriksaan static thyroid scan, melakukan tindakan pemeriksaan perfusi paru dalam rangka pemeriksaan static dengan meta iodobenzyl guanidine ming), melakukan tindakan pemeriksaan ventilasi paru dalam rangka pemeriksaan static dengan ming, melakukan tindakan pemeriksaan merkel scan dalam rangka pemeriksaan static dengan ming, melakukan tindakan pemeriksaan desa dalam rangka pemeriksaan static dengan ming, melakukan tindakan pemeriksaan mamoscintigrafi dalam rangka pemeriksaan static dengan ming, menyusun laporan tahunan sebagai ketua, menyusun laporan pemeliharaan alat alat prosesi, menyusun evaluasi tahunan sebagai anggota, menyusun evaluasi tahunan sebagai ketua, menyusun evaluasi kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota, dan menyusun evaluasi analisa penolakan film radiografi (reject analysis). rincian kegiatan jabatan fungsional radiografi ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: radiografi pertama, meliputi: mengumpulkan data kebutuhan bhp, menyusun program kerja pelayanan radiologi sebagai anggota, melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan kepala (skull) dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan orbit dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan sela tersisa dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan mastid dalam rangka pemeriksaan scan nononon kontras,non kontras, melakukantindakan pemeriksaan ekstremitas bawah (extremely inferior) dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan toraks dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan perut (abdomen) dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan panggul (pelvis) dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan nasofaring dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan laring dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan mediastinum dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan abdomen atas dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan abdomen bawah dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan abdomen phase dalam rangka pemeriksaan scan non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan kontras kepala (skull) dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras: melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan orbit dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan sela tersisa dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan mastid dalam rangka pemeriksaan scan dengadengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan rahang atas (axillaris) dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan rahang bawah (mandibularis) dalam rangka pemeriksaan scandengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan panggul (pelvis) dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan nasofaring dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan leher dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan thorax dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan abdomen dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan kepala dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan mra otak dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan mrv otak tof dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas bawah dalam rangka pemeriksaan mri non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas atas dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan elbow joint dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan shoulder joint dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan pedis kasus dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan pedis kasus plantar capitis dalam rangka pemeriksaan mri non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan ankle joint dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan vertebralis dalam rangka pemeriksaan mri tindakan pemeriksaan paraaorta dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan appendix dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan thyroid dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan organ trimester dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan organ trimester dan iii dalam rangka pemeriksaan usg non kontras: melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan testis dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan superficial mass dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan guiding dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan trans cranial dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan mammal dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan common bile duct dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan master dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan vena cava inferior dalam rangka pemeriksaan usg non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan liver dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan pankreas dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan speed dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan ginjalalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan trans tal dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan prostat dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg nonon kontras: melakukan tindakan pemeriksaan appendix dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan thyroid dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan organ trimestalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan testis dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan superficial mass dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan guiding dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan trans cranial dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan mammal dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan common bile duct dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan master dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan vena cava inferior dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan liver dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan pankreas dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan speed dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan ginjal dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan transvaginal dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan transrectal dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan prostat dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengadengan kontras, mengikuti ronde pembicaraan kasus onkologi pra radioterapi (tumor meeting) dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan simulasi penyinaran teknik ssd satu lapangan radiasitangensialaranio spinal dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, membuat alat bantu fiksasi kepala berupa masker dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan planning tanpahead frame srs pesawat simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan perencanaan terapi radiasi eksterna menggunakan komputer tps dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan set teknik penyinaran total body radiation tbi) sebagai anggota dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan set penyinaran pada pasien kasus kegawatdaruratan radioterapi dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan verifikasi setup penyinaran dengan foto portal gammagrafi foton grafis dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal, melakukan verifikasi set penyinaran dengan pesawat simulator dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal, melakukan . melakukan penyinaran dengan alat mobilisasi breast board belly boardmaskecampuframe srs)fix mouthfix srt) dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal, melakukan penyinaran dengan alat fiksasi tubuh vacuum bag body fix sort) dalam rangka tindakan pelayanan radioterapi eksternal, membuat foto x ray dengan pesawat c arm dalam proses lokalisasi target alligator, melakukan perencanaan brakhiterapi dengan komputer tps, memasang dan melepas transfer tube pada alligator brachyterapi intra cavite intra kuliner, memasang dan melepas transfer tube pada alligator superficial atau implant (interstitial), memonitor proses treatment delivery dalam penyinaran pasien, membuat daftar tunggu pelayanan radiasi pasien baru ruang pesawat radioterapi, melakukan oa oc bulanan alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai anggota, melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan ruang radioterapi (survey radiasi) sebagai anggota, melakukan tindakan pemeriksaan static dengan ming brainscan dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan static dengan ming knf mini dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan static dengan ming wholebody dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan static dengan ming cysternografi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan static dengan ming lymphoscintigafi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan static dengan ming gastric emitting dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan static dengan ming sentinel node dengan kanonis dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan static dengan ming pharathyroid sestamibi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan static dengan ming phlebography dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan scintigrafi talium radionuklida ventriculografi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan dinamik monogram konvensional dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect gamma camera blackpool dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect gamma camera knf mini dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan pemeriksaan sect gamma camera mamoscintigrafi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect gamma camera merkel scan dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect gamma camera lymphoscintigafi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, menyusun . melakukan tindakan pemeriksaan sect gamma camera wholebody dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, dan menyusun laporan kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota. radiografi muda, meliputi: menyusun rencana tahunan sebagai anggota, menyusun rencana bulanan kebutuhan bhp, rekapitulasi bhp yang diterima dan digunakan, melakukan pengelolaan pelayanan ruangan radiologi, melakukan tindakan pemeriksaan rahang atas (axillaris) dalam rangka pemeriksaan scan non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan rahang bawah (mandibularis) dalam rangka pemeriksaan scan non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan radioterapi planning) dalam rangka pemeriksaan scan non kontras:dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan ekstremitas bawah (extremely inferior) dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan laring dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan mediastinum dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan abdomen atas dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan abdomen bawah dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras: melakukantindakan pemeriksaan abdomen phase dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras: melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan art genus rupture mendicus dalam rangka pemeriksaan mri non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan art genus rupture pcl dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan art genus rupture acl dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan cristal iliaka dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan pelvis dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan orbit dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan tindakan pemeriksaan kepalalat gerak atas (extremely superior) dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan alat gerak bawah (extremely inferior) dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan pedis kasus dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan art genus rupture mendicus dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan art genus rupture pcl dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan art genus rupture acl dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras: melakukan tindakan pemeriksaan cerita iliaknon kontras: melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan thyroidnon kontras, melakukan tindakan pemeriksaan testis dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg noengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan trans tal dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan trans cranial dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan mammal dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg non kontras: melakukan tindakan pemeriksaan vascular karotis dalam rangka pemeriksaan usg non kontras melakukan tindakan pemeriksaan vascular karotis dengan dopplernon kontras, melakukan tindakan pemeriksaan vascular ekstremitas bawah dalam rangka pemeriksaan usg non kontras: melakukan .tindakan pemeriksaan organ trimester dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan persiapan pemeriksaan:, melakukan tindakan pemeriksaan prostat dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan .paraaorta dalam rangka pemeriksaan usgdengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan thyroid dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengadengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan testis dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengadengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan transvaginal dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan transrectal dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan trans cranial dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan mammalkarotis dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan tindakan pemeriksaan vascular karotis dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan vascular ekstremitas atas dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras,,: melakukan tindakan pemeriksaan prostat dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras,organ trimester dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras: melakukan simulasi penyinaran pasien dengan imobilisator traksi dalam rangka persiapan pelayanan radioterapi, membuat rekayasa alat bantu khusus untuk kebutuhan teknik penyinaran dalam rangka persiapan pelayanan radioterapi, melakukan . melakukan planning pada pasien dengan fiksasi maskervacuum bag (body fix) pesawat ct ct simulator dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan planning meggunakantransfer data planning untuk backup copy dalam media film cd dvd lan dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi, melakukan verifikasi set penyinaran dengan perangkat foto portal elektronik epid) dalam rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi eksternal, melakukan penyinaran dengan penggunaan komentator khusus zig) rangka persiapan tindakan pelayanan radioterapi eksternal, melakukan oa oc harian alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai wakil ketua: melakukan oa oc harian alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai anggota, melakukan pengecekan hasil penghitungan (kalkulasi) dosis lapangan penyinaran pra da oc: melakukan tindakan pemeriksaan static dengan ming liver scan dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan static dengan ming dariohepatobiliariygeography dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan sidik perfusi myocardial dengan sestamibi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sidik perfusi myocardial dengan dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sidik infark miokard akut pemeriksaan dalam rangka kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect gamma camera cystenografi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect gamma camera brainscancaptropildiaresis dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect gamma camera monogram erp dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect gamma camera paratiroidwholebody dengan tcthyroid scan dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect gamma camera discography dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect ct thyroid scan dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect ct mamoscintigrafi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan . melakukan tindakan pemeriksaan sect ct merkel scan dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect ct brainscan dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect ct lymphoscintigrafi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan tindakan pemeriksaan sect ct blackpool dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, menyusun laporan tahunan sebagai anggota, menyusun laporan tahunan sebagai ketua, menyusun evaluasi tahunan sebagai anggota, menyusun evaluasi kinerja pelayanan radiologi sebagai anggota, dan mengevaluasi pemeliharaan alat alat prosesi. radiografi madya, meliputi merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi sebagai ketua, menyusun program kerja pelayanan radiologi sebagai ketua, melakukan pemeriksaan cone beam dental dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan pemeriksaan biopsi thorax dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan pemeriksaan biopsi abdomen dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan pemeriksaan densitometri dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan pemeriksaan perfusi dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan pemeriksaan urologi dalam rangka pemeriksaan scan non kontras, melakukan pemeriksaan radioterapi dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan pemeriksaan cone beam dental dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras: melakukan . melakukan pemeriksaan pembuluh darah jantung cardiac) dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan pemeriksaan pembuluh darah otak dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras: melakukan pemeriksaan angiografi ekstremitas atas dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras: melakukan pemeriksaan angiografi ekstremitas bawah dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras: melakukan pemeriksaan angiografi arteri pulmonalis dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan pemeriksaan angiografi aorta abdominalis dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan pemeriksaan angiografi karotis dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan pemeriksaan biopsi thorax dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan pemeriksaan biopsi abdomen dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan pemeriksaan bronkoskopi dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan pemeriksaan perfusi dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan pemeriksaan urologi dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan pemeriksaan myelografi dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan pemeriksaan colonoscopy dalam rangka pemeriksaan scan dengan kontras, melakukan pemeriksaan mastid dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan pemeriksaan cholera dalam rangka pemeriksaan mri non kontras, melakukan pemeriksaan hipophise pada kasus microadenoma dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan . melakukan pemeriksaan hipophise pada kasus macroadenoma dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan pelvis dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan payudara dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan hipophise dynamic dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan lidah dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan angiografi thorax dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan angiografi karotis dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan angiografi abdominal dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan angiografi ekstremitas atas dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras: melakukan pemeriksaan angiografi ekstremitas bawah dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras: melakukan pemeriksaan spec troscopy brain multi vowel dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras: melakukan pemeriksaan spec troscopy brain single vowel dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras: melakukan pemeriksaan spec troscopy payudara multi vowel dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras: melakukan pemeriksaan spec troscopy payudara single vowel dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras: melakukan pemeriksaan liver dynamic dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan (cholangio pancreografi) dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan orthography wrist joint dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan .thography elbow dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan orthography shoulder dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan orthography genus dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan orthography ankle dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan whole body diffusion dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan whole spine dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan arteriografi otak dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan geografi otak tof dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan pedis kasus plantar capitis dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras: melakukan pemeriksaan cholera dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan brain perfusi dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan jantung dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan jantung perfusi dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan jantung coroner dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan jantung stress rest dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras, melakukan pemeriksaan payudara dengan kontras dalam rangka pemeriksaan mri dengan kontras,.gan trimester dan iii dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan pemeriksaan testis dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan pemeriksaan vascular vertebralis dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan pemeriksaan common bile dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg non kontras: melakukan pemeriksaan jantung (echocardiografi) dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan pemeriksaan endobronchial dalam rangka pemeriksaan usg non kontras, melakukan pemeriksaan organ trimester dan iii dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras: melakukan pemeriksaan testis dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan pemeriksaan vascular vertebralis dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan pemeriksaan common bile dengan doppler dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan pemeriksaan jantung (echocardiografi) dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan pemeriksaan endobronchial dalam rangka pemeriksaan usg dengan kontras, melakukan set teknik penyinaran total body radiation tbi) sebagai ketua dalam rangka persiapan pelayanan radioterapi, melakukan verifikasi set penyinaran dengan perangkat cone beam dalam rangka pelayanan radioterapi eksternal, melakukan koreksi set penyinaran berdasarkan analisa hasil verifikasi portal dalam rangka tindakan radioterapi eksternal, melakukan penyinaran dengan blok mlc atau tanpa blok sama sekali dalam rangka tindakan radioterapi eksternal, melakukan . melakukan penyinaran dengan individual blok dalam rangka tindakan radioterapi eksternal, melakukan penyinaran dengan penggunaan blok standar manual dalam rangka tindakan radioterapi eksternal, melakukan penyinaran dengan penggunaan alligator electron dalam rangka tindakan radioterapi eksternal, melakukan penyinaran dengan penggunaan wedge filter dalam rangka tindakan radioterapi eksternal, melakukan penyinaran dengan penggunaan bolus keras dalam rangka tindakan radioterapi eksternal, membuat radiografi alligator brachyterapi dalam proses lokalisasi target dengan pesawat simulator dalam rangka tindakan radioterapi, melakukan oa oc bulanan alat radioterapi bekerjasama dengan mitra terkait sebagai wakil ketua: melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan radioterapi (survey radiasi) sebagai wakil ketua, melakukan pemeriksaan static dengan ming blackpool dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan pemeriksaan bone scan dinamik three phase dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan pemeriksaan sect ct knf mini dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan pemeriksaan sect ct sentinel node dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukanpemeriksaan sect ct diskografi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan pemeriksaan sect ct hepatobiliaris dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan pemeriksaan sect ct paratiroid dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan pemeriksaan sect ct cysternografi dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, melakukan pemeriksaan positron emission computer tomography pet ct) dalam rangka pemeriksaan kedokteran nuklir, menyusun . menyusun laporan tahunan sebagai ketua, menyusun laporan kinerja pelayanan radiologi sebagai ketua, menyusun evaluasi tahunan sebagai ketua, menyusun evaluasi tahunan sebagai ketua, dan menyusun evaluasi kinerja pelayanan radiologi sebagai ketua. radiografi pelaksana sampai dengan radiografi penyelidiografi pertama sampai dengan radiografi madyradiografradiografiradiografi yang melaksanakan kegiatan pelayanan radioloradiografi yang melaksanakan kegiatan pelayanan radiologi. pada awal tahun, setiap radiografadiografi yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. radiografiradiologi, dan pengembangan profesi. unsur penunjang terdiri dari:radiografi dan angka kredit masing masing unsur sebagaimana dimaksud pada untuk radiografiadiografiadiografi, untuk: radiografiadiografiadiografadiografradiografi. . radiografradiografiradiografradiografradiografradiografradiografradiografradiografi yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang pelayanan radiologiadiografiradiografi dilakukan paling kurang (satu) kali dalam setahun. radiografradiografradiografi madya, pangkat pembina, golongan ruang iv a lingkungan kementerian kesehatan. direktur . direktur rumah sakit kementerian kesehatan, bagiyang membidangi kesehatan instansi pusat selain kementerian kesehatan, bagi radiografi madya, pangkat pembina, golongan ruang iv a lingkungan provinsi. direktur rumah sakit provinsikepala dinasyangmembidangikesehatan kabupaten kota, bagidirektur rumah sakit kabupaten kota,bagian kedua . bagian kedua tim penilai jabatan fungsional radiografradiografradiografibinaradiografiradiografiradiografradiografiradiografradiografradiografi terdiri dari unsur teknis yang membidangi radiologi. susunan . susunan keanggotaan tim penilai jabatan fungsional radiografradiografi. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf 4d,radiografi yang dinilai, memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja radiografradiografi, maka anggota tim penilai jabatan fungsional radiografadiografradiografkementerian kesehatan untuk tim penilai unit pelaksana teknis pusat:yangmembidangiradiografradiografradiograftim penilai jabatan fungsional radiografi dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional radiografradiografiperawatan plus kepala fasilitas pelayanan kesehatan lainnya kabupaten kota, direktur rumah sakitradiografradiografi madya, pangkat pembina, golongan ruang iv a lingkunganpejabat eselon iii yang membidangi kepegawaianpejabat paling eselon yang membidangi kepegawaian kepada direktur rumah sakit kabupaten kotaradiografiradiografradiografradiografi terampil harus memenuhi syarat: berijazah paling rendah diploma iii (d.iii) teknik radiodiagnostik dan radioterapi teknik rontgenradiografi ahli harus memenuhi syaraata muda, golongan ruang iradiografradiografi. . pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain dalam jabatan fungsional radiografadiologiradiografradiografi terampil yang memperoleh ijazah sarjana diploma (d.iv) dapat diangkat dalam jabatan fungsional radiografi ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: memilikitersedia formasi untuk jabatan fungsional radiografi ahli, dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. radiografi terampil yang akan diangkat menjadi radiografiradiografiradiografi. bab formasi jabatan fungsional radiografadiografi dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional radiografradiografi didasarkan pada indikator, antara lain: jumlah pasien dan pemeriksaan yang dilakukan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan jumlah . jumlah alat radiodiagnostik dan imaging, radioterapi dan kedokteran nuklir yang dimiliki fasilitas pelayanan kesehatan. formasi jabatan fungsional radiografi sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: lingkungan rumah sakit, meliputi: rumah sakit kelas atau setara: (a) terampil, paling sedikit (tiga puluh) orang dan paling banyak (enam puluh) orang, dan (b) ahli, paling sedikit (dua belas) orang dan paling banyak (dua puluh empat) orang. rumah sakit kelas atau setara: (a) terampil, paling sedikit (dua puluh satu) orang dan paling banyak (empat puluh dua) orang, dan (b) ahli, paling sedikit (lima) orang dan paling banyak (sepuluh) orang. rumah sakit kelas atau setara: (a) terampil, paling sedikit (tujuh) orang dan paling banyak (empat belas) orang, dan (b) ahli, paling sedikit (satu) orang dan paling banyak (dua) orang. rumah sakit kelas atau setarlingkungan puskesmas perawatan plus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnyformasi jabatan fungsional radiografiadiologi, golongan ruang iii cradiografradiografradiografradiografadiografi setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan. pejabat paling tinggi berusia (lima puluh empat) tahun. radiograf. radiografradiografi. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional radiografradiograf. pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional radiografadiografadiologi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan passing dalam jabatan fungsional radiografi ahli, dengan ketentuan sebagai berikupangkat paling rendah penata muda, golongan ruang i a, memiliki surat tanda registrasi str) radiografradiografterampil dan angka kreditnya t ijazah gelar pendidikan dan pelatihan https) atau s | lamanyaantara481 640jam sertifikat oo ) semuajenjang coltamanyaantara30 8jam serat semua jenjang radiologi tahunan, sebagai e w megah meh petahana tanganan mengevatuasimutufotorontgen setiap foto rontgen pelaksana lanjutan melakukan pemeriksaan radiologi nonkontas pttatankam persiapan setaptemarpertapan pos petahana melakukan indakanpemeriksamradegan darkiageinn dental perbaikan setiap rontgen pelaksana pelaksana angka pelaksana melakukan pemeriksaan radiologi dengan kontras: pijakan persiapan w tindakan teknik pemeriksaan radiogram sip itotonaeh .ooo petahana anjuran oteakukan persiapan pemeriksaan mri non kontras setiap tebar persiapan pelaksana lanjutan pemeriksaan dengan kontras angka pelaksana unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit kegiatan ia. melakukan persiapan pemeriksaan setiap lembar persiapan pelaksana lanjutan melakukan tindakan pemeriksaan tulang belakang (column vertebralis) data imaging lembar film melakukan persiapan pemeriksaan usg non kontras data imaging lembar film pelaksana lanjutan simulasi teknik ssd diisi pl: simulasi penyinaran teknik lapangan radiasi plan pararel opposing data pasien penyelia lateral simulasi penyinaran teknik ssd lapangan radiasi box sistem simulasi penyinaran pasien dengan fiksasi masker pelaksana lanjutan simulasi penyinaran teknik sad lapangan radiasi infocenter simulasi penyinaran teknik lapangan radiasi dengan alat bantu bolus data pasien penyelia keras simulasi penyinaran pasien dengan imobilisator vacuum bag bodypg data pasien penyelia menghitung dosis monitor unit mu) per satu lapangan radiasi pesawat lina data pasien pelaksana lanjutan planning pada pasien tanpa mobilisasi khusus pesawat ct data pasien penyelia simulator planning pada pasien dengan mobilisasi breastboard billboard dat pesawat ct ct simulator ata pasien antena ict planning untuk pengambilan data kontur dengan pesawat ct data pasien penyelia simulator planning pada pasien dengan komentator bolus keras pesawat data pasien pelaksana simulator. planning lokalisasi alligator brachyterapi dengan pesawat simulator planning pada pasien dengan fiksasi mouth fix head fix (srt) data pasien penyelia pesawat simulator melakukan set penyinaran teknik lapangan radiasi non co planar teknik nonformal mrt data pasien penyelia melakukan brakhiterapi dengan mengingat data parameter set penyinaran data set pelaksana lanjutan sistem pengontrol (kontrol panel) pesawat terapi afetatio bonescan dara ting pemberi static thyroid scan data imaging lembar film dat meng ftembartim dataimejing lembarfim data iming lembarfim dataimejing lembarfim data being lembarfim kebutuhan bulanan bahan medik habis pakai bhp) pelaksana lanjutan pemeliharaan alat alat prosesi setiap lembar kerja angka pelaksana unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit kegiatan kebutuhan bulanan bahan medik habis pakai bhp) pelaksana lanjutanprofesi bidang pelayanan radiologi evaluassemua jenjang ip. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh lipi ilbuku poo008o semua jenjang b.|b.| dalam bentuk makalah makalah semua jenjang membuat tuli ilmiah ler bid biologi disebarluaskan: uai lisan ilmiah populer bidang pelayanan radiologimenerjemahkan menyadur buku dan bahan bahan lainnya bidang pelayanan bahan bahan lainnya bidang radiologi yang dipublikasikan dalam bentuk: pelayanan radiologi. buku yang diterbitkan ataujalpuwa semuajenjang nara semua senang membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pelayanan radiologi yang dimuat dalam semua jenjang penerbitanjenis semua jenjang angka pelaksana unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit kegiatan pengembangan teknologi tepat guna mengembangkan teknologi tepat guna bidang pelayanan radiologi. produk teknologi semua jenjang bidang pelayanan radiologi penunjang tugas pengajar pelatih bidang pelayanan latih bid biologi radiografi radiologi mengajar melatih bidang pelayanan radiologi semua jenjang keikutsertaan dalam seminar mengikuti seminar lokakarya internasional nasional sebagai: lokakarya bidang pelayanan radiologi pes semata ppp maan keanggotaan dalam organisasi profesi menjadi anggota organisasi profesi, sebagai keanggotaan dalam tim penilai jabatan menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional radiografi, sebagai: fungsional radiografi perolehan penghargaan tanda jasa memperoleh penghargaan tanda jasa satyalancana karya satya: tiga patung tanam semua jenjangop pesanan diploma semua jenjang borahli dan angka kreditnya n e were se. pendidikan ta. (pendidikan sekolah dan memperoleh asah gelar bidangpelayanan radiologi dag pamamaanaa gem v g aa memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan https atau |s | lamanyaantara481 640jam sertifikat loo semuajenjang sertifikat ofkamanyarantara90 b0jam serikat semua jenjang panglima aga ponggok juj j o joo donn hua musuh rencanabwlanan kebutuhan bakar feb pkn par ptengumpulkamdatakebutuhan bhp apa eta itenyusum kebutuhan bmp laporan muda menyusun program kerja pelayanan radiologi sebagai padfkema eta pama otimes pertama dilakukan adakan pemeriksaan scan kontes pama uti oso0e pertama pertama piano "sie aoe enam petang tatangwayan faciatboneh patra pertama kahangbawah mandibula tem tua pertama pertama pertama pertama angka pelaksana unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit kegiatan th koe (perut (abdomen) pata imaging lembar (panggul (petis) data smiling lembar la. nasofaring data kembar porltarine bar untuk tindakan radioterapi planning) data imaging lembar |cone beam dental data ding lembar data timeline lembar data ing kembar abdomen bawah data imaging lembar abdomen phase data ning empat data timeline lembar biopsi abdomen dea kembar data tagging lembar data ing kembar dati kepada (skull) feb orita data iming kembar par matoa tulang tulang wajah (facial bones) data imaging lembar anang atas tmaxtari) o.ooa rahang bawah (mandibularis) data imaging lembar (tulang belakang (column vertebralis) pangkat peras o.o01 pembuatan darah jantung cardiac pembuatan dara ota dora angka pelaksana unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit kegiatan o.$ data imaging lembar cc. angiografi karotis film madya laa. biopsithorac ear ce. biopsi abdomen data kembar bronkoskopi data smiling lembar data timeline kembar data imaging kembar myelografi data imaging lembar jar (kepada ab pmmaotac mar mrv otak tof data ning kembar ekstremitas bawah data smiling kembar jkstremitasatas bio joint shoulder joint nang empat pedis kasus plantar capitis data imaging lembar jart. genus rupture pcl art. genus rupture acl, eristamiaea pat dp. lewis ohh ega novita ampat 1lm nasofaring |'e. that gerak atas (extremely superior) alat gerak bawah (extremely inferior) lewis ampat hipophise dynamic ik. angiografi thorax d1. angiografi karotis angiografi abdominal angiografi ekstremitas atas angiografi ekstremitas bawah agu seeowoscopbraimmutivosi dramaingfemar maa perasa att melakukan tindakan pemeriksaan usg mon kontras eaandangempean gta oposeertama pem tama wwhw m aaa peperaamanae tefewoageman gor esearearoms demand aaa jan paseweresstamtasatsdemeandoper yoo gap pesemereremam daan dosen pemeriksaan usg dengan pantas eu istaukam persiapan setara perataan dope tetapkan tindakan pemeriksaan usg mmm angka pelaksana unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit kegiatan sam mama (oa tarmac dengan doppler (sar patung echocardiogram mengikuti ronde pembicaraan kasus onkologi pra radioterapi (tumor meeting simulasi penyinaran teknik ssd satu lapangan radiasi simulasi penyinaran teknik ssd lapangan radiasi tangensial simulasi penyinaran teknik lapangan radiasi aranio spinal simulasi penyinaran pasien dengan imobilisator traksi membuat alat bantu fiksasi kepala berupa masker membuat rekayasa alat bantu khusus untuk kebutuhan teknik penyinaran planning tanpa kontras media dengan pesawat simulator planning pada pasien dengan fiksasi masker pesawat simulator planning pada pasien dengan fiksasi vacuum bag (body fix pesawat simulator planning pada pasien dengan fiksasi head frame srs pesawat simulator ict planning akan kontras media dengan pesawat simulator data pasien muda minggu gan transfer data planning untuk backup copy dalam media film cd dvd lan film cd dvd perencanaan terapi radiasi eksterna menggunakan komputer tps data tps a e lho . se. iho mtetamukansetuppenyinaran pada pasien kasus pesawat daratan radioterapi) datapasien pertama dilakukan tindakan radioterapi te bakteri uv membuat radiografi alligator brachyterapi dalam proses lokalisasi target dengan pesawat aaa data pasien pertama alligator memasang dan melepas transfer tube pada alligator superficial atau implant interstitial dilakukan guilty assurancedan royalty conway te pisiakukan oa oc harian alatradioterapi bekerjasama denganmitaterkat indukan gac blakan ratradowrap bekemsamadngm mtaterkt indian pengukuran paparan radiasi lingkungan radioterapi gamers w www kredit kegiatan r afeatodengan ama p psorgammaamea a.n mmm mmihnmaiaa mamoscintigrafi data imaging, kembar muda merkel scan data imaging, empat muda brainscan data imaging, kembar muda lymphoscintigrafi data imaging, lembar muda blackpool data imaging lembar muda knf mini data imaging lembar madya sentinel node data imaging, kembar madya diskografi data imaging lembar madya hepatobiliaris data imaging, lembar madya paratiroid data imaging lembar madya sternografi data imaging lembar madya pet ct data imaging lembar madya pelaporan dan evaluasi menyusun laporan tahunan, sebagai: ketua dokumen madya anggota dokumen muda tahunan, sebagai ketua dokumen muda kinerja pelayanan radiologi, sebagai ketua dokumen madya anggota dokumen pertama menyusun evaluasi tahunan, sebagai: ketua madya anggota dokumen muda tahunan, sebagai ketua dokumen madya kinerja pelayanan radiologi, sebagai (ketua madya anggota muda pemeliharaan alat alat prosesi setiap lembar kerjaprofesi bidang pelayanan radiologija. dalam bentuk buku buku semua jenjang lb. dalamja. dalam bentuk buku buku semua jenjang angka pelaksana unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil kredit kegiatan nasa ss s s sssshsaoas h:n"n:'t38. dalam bentuk makalah makalah semua jenjang membuat tulisan ilmiah populer bidang pelayanan radiologi yang disebarluaskan melalui media massa. naskah semua jenjangj1. menerjemahkan menyadur buku dan bahan bahan lainnya bidang pelayanan radiologi yang dipublikasikan bahan bahan lainnya bidang dalam bentuk: pelayanan radiologi. la.papa matan intan semua jenang membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pelayanan radiologi yang dimuat dalam penerbitan semua jenjangsemua jenjang pengembangan teknologi tepat guna mengembangkan teknologi tepat guna bidang pelayanan radiologi. naa bidang pelayanan radiologi produk teknologi semua jenjang penunjang pengajar pelatih bidang pelayanan mengajar melatih bidang pelayanan radiologi semua jenjang radiologi radiografi keikutsertaan dalam seminar mengikuti seminar lokakarya internasional nasional sebagai: pol lokakarya bidang pelayanan radiologi dibidang pelayanan sadoloi| mataram semana pemanas moderator narasumber semua eyang se. sol parama em semua inang h e pengarusutamaan semana fungsional radiografi ama wwe semua jenjang perolehan penghargaan tandajasa memperoleh penghargaan tanda jasa satyalancana karya says a ppotigapatun taman semuajenang efpotdmaputangtaman oo semuajenang semua jenjang pemadatan7bitmap semen pelaksanaan kegiatan penunjang sebagai koordinator pejabat fungsionalradiografi pelaksana pelaksana lanjutan penyelia ii d iii a iii b ii c m dradiografi pertama madya iii a iii b iit c tit d iv b iv cradiografi pertama muda madya ii b it20x6oktor (s3) jenjang jabatan golongan ruang dan angka kredit presentase jabatan fungsional radiografi mpa wangka kredit kumulatif untuk penyesuaian passing bagi jabatan fungsional radiografi ruang stub ijazah atau yang setingkat saya pama smteknisisudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan pelaksanaan tugas bidang teknikteknisi siaran termasuk dalam rumpun penerangan dan seni budaya. bagian kedua kedudukan jabatanteknisisiaran termasuk dalam jabatan fungsional kategori keahlian. jenjang jabatan fungsional teknisiknisi siaran ahli pertama, teknisi siaran ahli muda, teknisi siaran ahli madya. jenjang pangkat jabatan fungsional teknisiteknisiccdan unsur penunjang, meliputiteknisi siaran sesuai jenjang jabatannya sebagai berikut: teknisi siaran ahli pertama, meliputi: menyusun kerangka acuan kerja tor),eriksa dan menguji peralatan, melaksanakan evaluasi teknik produksi, instalasi peralatan teknik produksi, melakukan uji coba hasil setting, melakukan gladi produksi, penyiaran, merevisi mengubah konfigurasi peralatan, .mengawasi pengoperasian peralatan teknik produksi, melakukan modifikasi peralatan, menentukan lokasi layak siaran, merencanakan tata letak peralatan teknik, mengawasi pelaksanaan teknik penyiaran, memperbaiki peralatan, membuat laporan evaluasi teknik penyiaran, membuat desain virtual chromate, membuat desain tune animasi, merencanakan uji kelayakan terhadap sistem media baru: menentukan kesisteman layanan media baru, merencanakan migrasi data analog digital, merencanakan desain grafis media baru, melakukan konfigurasi jaringan media baru, mengevaluasi jaringan dan sistem distribusi untuk layanan media baru, .membuat laporan evaluasi sistem teknologi layanan media baru, dan .melakukan inovasi bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang bersifat tanpa modifikasi, teknisi siaran ahli mudberikan pengarahan teknis, menganalisis pelaksanaan teknik produksi, melaksanakan evaluasi teknik produksi, mengawasi instalasi peralatan teknik produksi, melakukan gladi produksi, penyiaran, merancang software, mengendalikan pelaksanaan teknik penyiaran, membuat laporan pelaksanaan, menganalisis hasil pemantauan teknik penyiaran, menganalisis perkembangan teknologi layanan media baru: merencanakan sistem media baru: mengintegrasikan layanan media baru dan program konten, menyusun sop teknik produksi, menentukan spesifikasi peralatan, dan melakukan inovasi bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang bersifat modifikasi, teknisi siaran ahli madylaksanakan evaluasi teknik produksi, menentukan kelayakan teknik penyiaran, menentukan standar teknis peralatan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang teknik produksi yang bersifat pembaharuan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang teknik produksi yang bersifat penyempurnaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang teknik media baru yang bersifat pembaharuan, menyiapkamelakukan inovasi bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang bersifat original. teknisisiarteknisi siarteknisi siaran sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: teknisi siaran ahli pertama, meliputi: laporan kerangka acuan kerja tor),hasil pemeriksaan dan pengujian peralatan, laporan evaluasi teknik produksi, laporan instalasi peralatan teknik produksi, laporan uji coba hasil setting, laporan gladi produksi penyiaran, laporan revisi konfigurasi peralatan, .laporan pengawasan pengoperasian peralatan teknik produksi, dokumen modifikasi peralatan, laporan penentuan lokasi layak siaran, dokumen tata letak peralatan teknik, laporan pengawasan pelaksanaan teknik penyiaran, laporan perbaikan peralatan, laporan evaluasi teknik penyiaran, dokumen desain virtual chromate, dokumen desain tune animasi, .laporan perencanaan uji kelayakan terhadap sistem media baru: laporan penentuan kesisteman layanan media baru, dokumen perencanaan migrasi data analog digital, dokumen perencanaan desain grafis media baru, laporan konfigurasi jaringan media baru, .laporan evaluasi jaringan dan sistem distribusi untuk layanan media baru, laporan evaluasi sistem teknologi layanan media baru, dan dokumen inovasi bidang teknik produksi penyiaran atau layanan media baru yang bersifat tanpa modifikasi, teknisi siaran ahli muda, meliputi: laporan agenda seting teknik produksi, laporan agenda setting produksi untuk menentukan kelayakan produksi, laporan pengarahan teknis, dokumen analisis pelaksanaan teknik produksi, laporan evaluasi teknik produksi, dokumen instalasi peralatan teknik produksi, laporan gladi produksi penyiaran, dokumen rancangan software, laporan pengendalian pelaksanaan teknik penyiaran, laporan pelaksanaan penyiaran, laporan analisis hasil pemantauan teknik penyiaran, .dokumen analisis perkembangan teknologi layanan media baru: laporan perencanaan sistem media baru, dokumen pengintegrasian layanan media baru dan program konten, dokumen sop teknik produksi, dokumen spesifikasi peralatan, dan .dokumen inovasi bidang teknik produksi penyiaran atau layanan media baru yang bersifat modifikasi. teknisi siaran ahli madya, meliputi:evaluasi teknik produksi, laporan kelayakan teknik penyiaran, dokumen standar teknis peralatan, dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang teknik produksi yang bersifat pembaharuan, dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang teknik produksi yang bersifat penyempurnaan, dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang teknik media baru yang bersifat pembaharuan, dokumedokumen inovasi bidang teknik produksi penyiaran atau layanan media baru yang bersifat original. apabila unit kerja tidak terdapat teknisisiaran yang melaksanakan tugas teknisisiaran yang melaksanakan tugas teknisiteknisi: dan promosi bagian keduateknologiteknisi siaran yang memperoleh ijazah sarjana s1) diploma (div)kteknisiteknisiteknisi siaran harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. kompetensi teknisiteknisiteknisi siaran wajib menyusun skp yang akan dilaksanakan dalam (satu) tahun berjalan. skp teknisiteknisiteknisiteknisi siaran ahli pertama, (dua puluh lima) untuk teknisi siaran ahli muda, dan (tiga puluh tujuh koma lima) untuk teknisi siaran ahli madya. jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi teknisisiaran, untuk: teknisiteknisiteknisiteknisi siaran ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi teknisieknik produksi, penyiaran dan layanan media baru. teknisidalam hal teknisiteknisiteknisi siaran yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang tekniksisampai dengan teknisi siaran ahli muda untuk kenaikan pangkat teknisi siaran ahli madya, pangkat pembina tingkat golongan ruang iv bteknisi siaran ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang i a sampai dengan pranata siaran ahli madya, pangkat pembina tingkat golongan ruang iv bmadya,llteknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, unsur kepegawaian, dan teknisiteknisisiaran yang dinilai, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja teknisiknisi siaruntuk tim penilai unit kerja. tata kerja tim penilai kinerja jabatan fungsional teknisi siaran serta tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional teknisiteknisiteknisikepada teknisiv kebutuhan pns dalam jabatan fungsional teknisi siarterdiri atas setelah mendapat persetujuan dari menteri. bab pemberhentian dari jabatan teknisi siaran ahli pertama sampai dengan teknisi siaraknisiteknisiteknisi siaran, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional teknisi siaran, cc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional teknisi siaran, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja teknisi siaran, menyusun pedoman penulisan karya tulis karya ilmiah yang bersifat inovatif bidang tugas teknisi siaran, menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional teknisi siaran, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional teknisisiaran, j . menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional teknisi siaran, melakukan sosialisasi jabatan fungsional teknisi siaran, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional teknisi siaran, memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional teknisi siaran, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional teknisiteknisiteknisi siaran wajib memiliki (satu) organisasi profesi. teknisi siaran wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional teknisi siaran. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional teknisiteknisisiaran dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi jabatan fungsional teknisi siaran diatur dengan peraturan menteri komunikasi dan informatika. bab xviii ketentuan lain lain untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, teknisiteknisimularincian kegiatan jabatan fungsional teknisi siaran angka pelaksana unsur sub unsur butir kegiatan hasil kerja kredit kegiatan ajar ht:ool arah gelar doktor s3) semua jenjang magister s2)teknisi siaran dan memperoleh surat tanda tamat fungsional teknisi siaran serta pendidikan dan pelatihan https) atau sertifikat memperoleh surat tanda tamat lamanya lebih dari jam semua jenjang tau sertifikat atau sertifikat lamanya antara jaan pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat iii semua jenjang (tugas jabatan pengoperasian peralatan teknik menyusun kerangka acuan kerja tor) laporan kerangka acuan ahli pertama produksi, penyiaran, dan layanan kerja tor) media baru melaksanakan agenda seting teknik produksi laporan agenda seting ahli pertama teknik produksi mengikuti agenda seting produksi dalam rangka menentukan laporan agenda seting ahli pertama kelayakan produksi produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi memeriksa dan menguji peralatan laporan hasil pemeriksaan| ahli pertama dan pengujian peralatan melaksanakan evaluasi teknik produksi laporan evaluasi teknik ahli pertama produksi instalasi peralatan teknik produksi laporan instalasi peralatan| ahli pertama teknik produksi angka pelaksana unsur sub unsur butir kegiatan hasil kerja kredit kegiatan tss melakukan uji coba hasil setting laporan uji coba hasil ahli pertama setting melakukan gladi produksi penyiaran laporan gladi produksi ahli pertama penyiaran merevisi mengubah konfigurasi peralatan laporan revisi konfigurasi ahli pertama peralatan mengawasi pengoperasian peralatan teknik produksi laporan pengawasan ahli pertama pengoperasian peralatan teknik produksi melakukan modifikasi peralatan dokumen modifikasi ahli pertama peralatan menentukan lokasi layak siaran laporan penentuan lokasi ahli pertama layak siaran merencanakan tata letak peralatan teknik dokumen tata letak ahli pertama peralatan teknik mengawasi pelaksanaan teknik penyiaran laporan pengawasan ahli pertama pelaksanaan teknik penyiaran memperbaiki peralatan laporan perbaikan ahli pertama peralatan membuat laporan evaluasi teknik penyiaran laporan evaluasi teknik ahli pertama penyiaran membuat desain virtual chromate dokumen desain ahli pertama virtual chromate membuat desain tune animasi dokumen desain ahli pertama tune animasi merencanakan uji kelayakan terhadap sistem media baru laporan perencanaan uji ahli pertama kelayakan terhadap sistem media baru menentukan kesisteman layanan media baru laporan penentuan ahli pertama kesisteman layanan media baru merencanakan migrasi data analog digital dokumen perencanaan ahli pertama migrasi data analog digital merencanakan desain grafis media baru dokumen perencanaan ahli pertama desain grafis media baru angka pelaksana unsur sub unsur butir kegiatan hasil kerja kredit kegiatan i5 to. eks melakukan konfigurasi jaringan media baru laporan konfigurasi ahli pertama jaringan media baru mengevaluasi jaringan dan sistem distribusi untuk layanan laporan evaluasi jaringan ahli pertama media baru dan sistem distribusi untuk layanan media baru membuat laporan evaluasi sistem teknologi layanan media laporan evaluasi sistem ahli pertama baru teknologi layanan media baru melakukan inovasi bidang teknik produksi penyiaran atau dokumen inovasi bidang| ahli pertama layanan media baru yang bersifat tanpa modifikasi teknik produksi penyiaran atau layanan media baru yang bersifat tanpaududa kelayakan produksi produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi memberikan pengarahan teknis laporan pengarahan teknis| ahli muda menganalisis pelaksanaan teknik produksi dokumen analisis ahli muda pelaksanaan teknik produksi melaksanakan evaluasi teknik produksi laporan evaluasi teknik ahli muda produksi mengawasi instalasi peralatan teknik produksi dokumen instalasi ahli muda peralatan teknik produksi melakukan gladi produksi penyiaran laporan gladi produksi ahli muda penyiaran merancang software dokumen rancangan ahli muda software mengendalikan pelaksanaan teknik penyiaran laporan pengendalian ahli muda pelaksanaan teknik penyiaran membuat laporan pelaksanaan laporan pelaksanaan ahli muda penyiaran angka pelaksana sub unsur butir kegiatan i5 too. menganalisis hasil pemantauan teknik penyiaran laporan analisis hasil ahli muda pemantauan teknik penyiaran menganalisis perkembangan teknologi layanan media baru dokumen analisis ahli muda perkembangan teknologi layanan media baru merencanakan sistem media baru laporan perencanaan ahli muda sistem media baru mengintegrasikan layanan media baru dan program konten dokumen pengintegrasian ahli muda layanan media baru dan program konten menyusun sop teknik produksi dokumen sop teknik ahli muda produksi menentukan spesifikasi peralatan dokumen spesifikasi ahli muda peralatan melakukan inovasi bidang teknik produksi penyiaran atau dokumen inovasi bidang| ahli muda layanan media baru yang bersifat modifikasi teknik produksi penyiaran atau layanan media baru yang bersifatadyadya kelayakan produksi produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi melaksanakan evaluasi teknik produksi laporan evaluasi teknik ahli madya produksi menentukan kelayakan teknik penyiaran laporan kelayakan teknik ahli madya penyiaran menentukan standar teknis peralatan. dokumen standar teknis ahli madya peralatanmbaharuan perumusan kebijakan pengembangan bidang teknik produksi yang bersifat pembaharuan angka pelaksana i5 to. hi)nyempurnaan perumusan kebijakan pengembangan bidang teknik produksi yang bersifat penyempurnambaharuan perumusan kebijakan pengembangan bidang teknik media baru yang bersifat pembaharunyempurnaan perumusan kebijakan pengembangan bidang teknik media baru yang bersifat penyempurnaan melakukan inovasi bidang teknik produksi penyiaran atau dokumen inovasi bidang| ahli madya layanan media baru yang bersifat original teknik produksi penyiaran atau layanan media baru yang bersifat original iii (pengembangan pembuatan karya tulis karya ilmiah membuat karya tulis karya ilmiah hasil penelitian profesi bidang teknik produksi, pengkajian survei evaluasi bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan: angan dog pen secara nasional dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh semua jenjang me. naa yang membuat karya tulis karya ilmiah hasilesaangka pelaksana sub unsur butir kegiatan i5 too. kekik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan: dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan . buku semua jenjang secara nasionalteknikteknikteknik produksi, buk tag dan bahan lainnya bidang teknik penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan semua jenjang produksi, penyiaran dan layanan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan semua jenjang media baru secara nasional majalah dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional w menerjemahkan menyadur bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku semua jenjang semua jenjang berwenang penyusunan ketentuan menyusun ketentuan pelaksanaan bidang teknik produksi, jumlah semua jenjang pelaksanaan ketentuan teknis penyiaran dan layanan media baru angka pelaksana sub unsur butir kegiatan ja, hah ass sess bidang teknik produksi, penyiaran menyusun ketentuan teknis bidang teknik produksi, jenis semua jenjang dan layanan media baru penyiaran dan layanan media baru (penunjang pengajar pelatih bidang teknik mengajar melatih yang berkaitan dengan bidang teknik setiap jam semua jenjang tugas teknisibidang seminar lokakarya bidang teknik teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru sebagai: produksi, penyiaran dan layanan media baru pemasaran (penyakit narasumber semua terjang o| membahas moderator semua jenjang semua jenjang apa maan ibjkeanggotaan dalam tim penilai menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional teknisi tahun semua jenjang siaran perolehan penghargaan tanda jasa memperoleh penghargaan tanda jasa satyalancana karyasatya potash patung tahan semua jenjang penatua putu tahun semua jenjang eputunn tahunil a iii b mi c mibulan be sae n b ni c n1 d iv b (unsur utama pendidikan pendidikan sekolah diklat pengoperasian peralatan teknik produksi, boxjumlah smuda ahli madya ni c i120x, kegiatan teknisiangka kredit kumulatif untuk penyesuaian passing jabatan fungsional teknisi siaran cantahanan pangan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan jabatan fungsional analis ketahanan pangngolah dan menganalisis data informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi, mengolah dan menganalisis data informasi penanganan mitigasi rentan rawanstok gabah dan atau beras penggilingan dan pedagang, mengolah dan menganalisis data informasi kelembagaan distribusi pangan, mengolah dan menganalisis data informasi pola jaringan distribusi pangan, mengolah dan menganalisis data informasi harga dan stok pangan, mengolah dan menganalisis data informasi pasokan dan harga pangan, mengolah dan menganalisis data informasi prognosis neraca pangan, mengolah dan menganalisis data informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategisngolah dan menganalisis data informasi kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan, mengolah dan menganalisis data informasi konsumsi pangan, menganalisis pola konsumsi pangan, menganalisis pola pangan harapan, menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi, menganalisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan, menyusun peta pola konsumsi pangan, mengolah dan menganalisis data informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah, mengolah dan menganalisis data informasi penganekaragaman pangan, mengolah dan menganalisis data informasi keamanan pangan segar, menyusun bahan informasi melakukan analisis dan kajian ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan, melakukan analisis dan kajian kerawanan pangan, melakukan analisis dan kajian penanganan mitigasi rentan rawan pangan, melakukan analisis dan kajian peningkatan akses pangan masyarakat, melakukan penyusunan metodologi analisis wilayah rentan rawan pangan, melakukan analisis dan kajian distribusi pangan: melakukan analisis dan kajian pasokan, stock dan harga pangan, melakukan analisis dan kajian prognosis neraca pangan, melakukan analisis dan kajian struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis, melakukan analisis dan kajian cadangan pangan pemerintah, melakukan analisis dan kajian cadangan pangan masyarakat, melakukan analisis dan kajian konsumsi pangan, melakukan analisis dan kajian potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah, melakukan analisis dan kajian penganekaragaman konsumsi pangan, melakukan analisis dan kajian keamanan pangan segar, menyusun naskah akademik terkait peraturanmenyusun konsep model desain pengembangan bidang ketahanan pangan, menyusun instrumen baru pengembangan bidang ketahanan pangan, menyusun konsep rencana strategis jangka pendek menengah bidang ketahanan pangan, melakukan pengembangan kajian antisipatif dan responsif tentang kebijakan ketahanan pangan, mengevaluasi kebijakan dan atau program ketahanan pangan, melakukan kajian dampak kebijakan program bidang ketahanan pangan, menyusun model indeks ketahanan pangan indonesia: menyusun road map bidang ketahanan pangan, melakukan kajian naskah akademik terkait peraturan bidang ketahanan pangan, mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan bidang ketahanan pangan, menyiapkan policy brief (risalah kebijakan) bidang ketahanan pangan sesuai penugasan pimpinan, menyusun bahan informasi hasil kajian bidang ketahanan pangan untuk dipublikasikan media massa nasional internasional, melakukaniapkatahanan pangan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: analis ketahanan pangan ahli pertama, meliputi: paket data ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan, laporan hasil pengolahan data informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan, paket data wilayah rentan rawan pangan, laporan hasil pengolahan data informasi wilayah rentan rawan pangan, paket data kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi, laporan hasil pengolahan data informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi, paket data penanganan mitigasi rentan rawan pangan, laporan hasil pengolahan data informasi penanganan mitigasi rentan rawan pangan, paket data akses pangan, laporan hasil pengolahan data informasi data akses pangan, paket data stok gabah dan atau beras penggilingan dan pedagang, laporan hasil pengolahan data informasi stok gabah dan atau beras penggilingan dan pedagang, paket data kelembagaan distribusi pangan, laporan hasil pengolahan data informasi kelembagaan distribusi pangan, paket data pola jaringan distribusi pangan, laporan hasil pengolahan data informasi pola jaringan distribusi pangan, paket data harga dan stok pangan, laporan hasil pengolahan data informasi harga dan stok pangan, paket data pasokan dan harga pangan, laporan hasil pengolahan data informasi pasokan dan harga pangan, paket data cadangan pangan pemerintah, paket data tangan pangan masyarakat, laporan hasil pengolahan data informasi cadangan pangan pemerintah, laporan hasil pengolahan data informasi cadangan pangan masyarakat, paket data kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung, laporan hasil pengolahan data informasi kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan, paket data konsumsi pangan, laporan hasil pengolahan data informasi konsumsi pangan, laporan hasillaporan hasil pengolahan data informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah, laporan hasil identifikasi dan inventarisasi data penganekaragaman pangan, laporan hasil pengolahan data informasi penganekaragaman pangan, paket data keamanan pangan segar, laporan hasil pengolahan data informasi keamanan pangan segar, laporan hasil pengolahan data informasi prognosis neraca pangan, laporan hasil pengolahan data informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis,paket data bahan kebijakan bidang ketahanan pangan. analis ketahanan pangan ahli muda, meliputi: laporan hasil analisis data informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan, laporan hasil analisis data informasi wilayah rentan rawan pangan, laporan hasil analisis data informasi kerawanan pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi, laporan hasil analisis data informasi penanganan mitigasi rentan rawan pangan, laporan hasil analisis data informasi akses pangan, laporan hasil analisis data informasi stok gabah dan atau beras penggilingan dan pedagang, laporan hasil analisis data informasi kelembagaan distribusi pangan, laporan hasil analisis data informasi pola jaringan distribusi pangan, laporan hasil analisis data informasi harga dan stok pangan, laporan hasil analisis data informasi pasokan dan harga pangan, laporan hasil analisis data informasi prognosis neraca pangan, laporan hasil analisis data informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis, laporan hasil analisis data informasi cadangan pangan pemerintah, laporan hasil analisis data informasi cadangan pangan masyarakat, laporan hasil analisis data informasi kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur cadangan pangan, laporan hasil analisis data informasi konsumsi pangan, laporan hasil analisis pola konsumsi pangan dan laporan analisis konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman, buku direktori perkembangan konsumsi pangan, laporan analisis situasi konsumsi pangan dan gizi, laporan analisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan, peta pola konsumsi pangan, laporan hasil analisis data informasi potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah, laporan hasil analisis data informasi penganekaragaman pangan, laporan hasil analisis data informasi keamanan pangan segar,laporan hasil analisis bahanlaporan hasil kajian ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan, laporan hasil kajian kerawanan pangan, laporan hasil kajian penanganan mitigasi rentan rawan pangan, laporan hasil kajian peningkatan akses pangan masyarakat, konsep metodologi analisis wilayah rentan rawan pangan, laporan hasil kajian distribusi pangan, laporan hasil kajian pasokan, stok dan harga pangan, laporan hasil kajian prognosis neraca pangan, laporan hasil kajian struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis, laporan hasil kajian cadangan pangan pemerintah, laporan hasil kajian cadangan pangan masyarakat, laporan hasil kajian konsumsi pangan, laporan hasil kajian potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah, laporan hasil kajian penganekaragaman konsumsi pangan, laporan hasil kajian keamanan pangan segar, konsep naskah akademik terkait peraturan bidang ketahanan pangan.konsep model desain pengembangan bidang ketahanan pangan, instrumen baru pengembangan bidang ketahanan pangan, konsep rencana strategis jangka pendek menengah bidang ketahanan pangan, laporan pengembangan kajian antisipatif dan responsif tentang kebijakan ketahanan pangan, laporan evaluasi kebijakan dan atau program ketahanan pangan, laporan hasil kajian dampak kebijakan program bidang ketahanan pangan, model indeks ketahanan pangan indonesia, konsep road map (panduan) bidang ketahanan pangan, konsep naskah akademik terkait peraturan bidang ketahanan pangan, laporan hasil evaluasi dan penyempurnaan peraturan bidang ketahanan pangan, policy brief (risalah kebijakan) bidang ketahanan pangan sesuai penugasan pimpinan, naskah hasil kajian bidang ketahanan pangan untuk dipublikasikan media massa nasional internasional, laporan hasillaporan hasil analisisrekomendasi kebijakan bidang ketahanan pangan, dan laporan hasil bimbingan dan supervisi terhadap pengembangan substansi bidang ketahanan pangan.dalam hal unit kerja tidak terdapat analis ketahanan ptahanan pangketahanan pangan yang melaksanakan tugas satu tingkat diatas panjangnya, memperoleh angka kredit (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, dan analis ketahanan pangan yang melaksanakan tugas satu atau dua tingkat bawah jenjang jabatannya, memperoleh angka kredit yo0tahanan ptahanan panganalis ketahanan panalis ketahanan ptahanan patahanan pketahanan pangan. analis ketahanan pnalis ketahanan pangan dinilai dan ditetapkan dari pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis ketahanan pketahanan ppertama dan analis ketahanan pangan ahli muda,tahanan ptahanan pangan ahli pertama dan jabatan fungsional analis ketahanan pangan ahli muda, (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional analis ketahanan pangan ahli madya, dan (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional analis ketahanan pketahanan ptahanan pangan. analis ketahanan panalis ketahanan paketahanan pketahanan patahanan pangan melalui promosi dilaksanakan dalam hal: pns yang belum menduduki jabatan fungsional analis ketahanan pangan, atau kenaikan jenjang jabatan fungsional analis ketahanan pangan satu tingkat lebih tinggi. melalui promosi harusanalis ketahanan ptahanan ptahanan ptahanan ptahanan ptahanan pnalis ketahanan pangan wajib menyusun skp. skp merupakan target kinerja analis ketahanan pangtahanan pketahanan pangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit: (dua belas koma lima) untuk analis ketahanan pangan ahli pertama, (dua puluh lima) untuk analis ketahanan pangan ahli muda: (tiga puluh tujuh koma lima) untuk analis ketahanan pangan ahli madya, dan (lima puluh) untuk analis ketahanan pangan ahli utama. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi analis ketahanan ptahanan panalis ketahanan ptahanan pangan ahli pertama, (dua puluh) untuk analis ketahanan pangan ahli muda: dan (tiga puluh) untuk analis ketahanan pangan ahli madya. analis ketahanan pketahanan pangan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.ketahanan pangalisis ketahanan panganketahanan ptahanan pnalis ketahanan ptahanan ptahanan pangan. hasil penilaian dan pak analis ketahanan ptahanan pangan. bagian kedua pejabat yang mengusulkan angka kredit usul pak analis ketahanan pangan diajukan oleh: pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi ketahanan papratama yang membidangi jabatan fungsional analisis ketahanan paaling rendah pejabat administrator yang membidangi jabatan fungsional analis ketahanan patahanan pangan dalam pendidikan dan pelatihan. tim penilai analis ketahanan padantahanan pangan, unsur kepegawaian, dan analis ketahanan pketahanan pangtahanan pangka kredit analis ketahanan pangan, dan aktif melakukan penilaian angka kredit analis ketahanan ptahanan ptahanan ptahanan pangananalis ketahanan patahanan pangan, untuk: analis ketahanan pangan dengan pendidikan sarjana s1)pasca sarjantahanan panalis ketahanan paanalis ketahanan patahanan pang. kenaikan jenjang jabatan fungsional analis ketahanan pbagi analis ketahanan pangan yang akan naik jenjang jabatan menjadi analis ketahanan pangan ahli madya dan analis ketahanan pangan ahli utamadalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam analis ketahanan ptahanan pangan, penyusunan karya tulis karya ilmiah bidang analisis ketahanan pangan, cc. penerjemahan penyaluran buku dan karya ilmiah bidang analisis ketahanan pangan, penyusunan pedoman petunjuk teknis bidang analisis ketahanan pangan, pelatihan pengembangan kompetensi bidang analisis ketahanan pangan, atau kegiatan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina bidang analisis ketahanan ptahanan pangan yang akan naik jenjang jabatan ahli madya, dan ahli utama, analis ketahanan pketahanan pangan ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi analis ketahanan pangan ahli madya, dan (dua belas) bagi analis ketahanan pangan ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi analis ketahanan pangan ahli utama. analis ketahanan pangan yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang analisis ketahanan ptahanan pangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. analis ketahanan pnalis ketahanan pangan tidak diberikan kenaikan pangkat jabatan. ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh analis ketahanan ptahanan pangan. tim penilai angka kredit jabatan fungsional analis ketahanan pnalis ketahanan pketahanan pangan dalam melaksanakan tugas jabatanalis ketahanan pangan. hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh analis ketahanan pangan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang jabatan fungsional analis ketahanan pangan. hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh analis ketahanan pbab kebutuhan pns dalam jabatan fungsionaldari indikator, sebagai berikut: kuantitas data ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, tipe unit kerja pelaksana, kondisi ketahanan pangan, dan jumlah cadangan pangan. pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional analis ketahanan patahanan pangan wajib diikutsertakan pelatihan.tahanan ptahanan pangan. selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada analis ketahanan pnalis ketahanan pangan (maintain performance) penyegaran analis ketahanan paketahanan panalis ketahanan ptahanan pangan. analis ketahanan ptahanan pangan. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional analis ketahanan ptahanan ptahanan pangan, atau tidak memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional analis ketahanan pangan. analis ketahanan ptahanan panalis ketahanan ptahanan pangan. pemberhentian dari jabatan fungsional analis ketahanan ptahanan panalis ketahanan pangan diatur oleh kepala badan kepegawaian negara. petunjuk teknis jabatan fungsional analis ketahanan pangan diatur oleh pimpinan instansi pembina. analis ketahanan patahanan pketahanan pangan, menyusun standar kompetensi jabatan fungsional analis ketahanan pangan, cc. menyusun petunjuk teknis jabatan fungsional analis ketahanan pangan, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja analis ketahanan pangan, menyusun pedoman penulisan karya tulis karya ilmiah bidang analis ketahanan pangan, menyusun kurikulum pelatihan jabatan fungsional analis ketahanan pangan, menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional analis ketahanan pangan, membina penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional analis ketahanan pangan, menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional analis ketahanan pangan, j . menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas jabatan fungsional analis ketahanan pangan, melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional analis ketahanan pangan, il. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional analis ketahanan pangan, memfasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis ketahanan pangan, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional analis ketahanan ptahanan ptahanan pketahanan patahanan pketahanan pnalis ketahanan pangan wajib memiliki (satu) organisasi profesi. setiap analis ketahanan pangan wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional analis ketahanan pangan. pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional analis ketahanan ptahanan ptahanan ptahanan ptahanan ptahanan ptahanan pangan dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi jabatan fungsional analis ketahanan pa: analis ketahanan pangan ahli madya yang belum memiliki ijazah pasca sarjana s2)adya yang memiliki ijazah pasca sarjana s2) tidak sesuai dengan kualifikasi yang ditentukanuda yang pada saat diberlakukan peraturan ini sudah memiliki ijazah pasca sarjana s2) dan bidang ilmunya tidak linier sebagaimana tercantum pada tetap dapat digunakan sebagai persyaratan untuk kenaikan jabatan menjadi analis ketahanan pangan ahli madya. analis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada dan tidak dapat diusulkan menduduki jabatan analis ketahanan pangan ahli utama. analis ketahanan pangan ahli muda yang belum memiliki ijazah pasca sarjana s2), tetap dapat diusulkan menduduki jabatan analis ketahanan pangan ahli madya. analis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada harus memiliki ijazah pasca sarjana s2) paling lama (lima) tahun sejak berlakunya peraturan menteri ini. analis ketahanan pangan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, keputusan pemberhentian sementara bagi pejabat fungsional analis ketahanan pangan yang disebabkan karen:tetapkan kembali dalam keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional. analis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila pns yang bersangkutan telah selesai menjalanidisusun oleh analis ketahanan pangan baik perorangan atau kelompok bidang analisis ketahanan pangan.tahanan pangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang analisis ketahanan pangan pada unit organisasi yang membidangi analisis ketahanan pangan pada instansi pemerintah. analis ketahanan ptahanan pangan. kedudukan analis ketahanan pangananalis ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan karier pns. birokrasi nomor tahun tentang jabatan fungsional analis ketahanan pangan. pengangkatan dalam jabatan fungsional analis ketahanan pketahanan paanalis ketahanan panganman dan reparasi birokrasi kepala biro tukar komunikasi dan informasi publik, latin .d setya angbutir kegiatan jabatan fungsional analis ketahanan pangan angka unsur uraian kegiatan hasil kerja output kredit pelaksana tugas analisis ketahanan pangan melakukan identifikasi dan inventarisasi data ketersediaan pangan paket data ahli pertama dan sumberdaya pangan mengolah data informasi ketersediaan pangan ketersediaan pangan, laporan ahli pertama sumberdaya pangan melakukan identifikasi dan inventarisasi data wilayah rentan rawan paket data ahli pertama pangan mengolah data informasi wilayah rentan rawan pangan ahli pertama melakukan identifikasi dan inventarisasi data kerawanan pangan, paket data ahli pertamalaporan ahli pertama pangan, kewaspadaan pangan dan gizi melakukan identifikasi dan inventarisasi penanganan mitigasi rentan paket data ahli pertama rawan pangan mengolah data informasi penanganan mitigasi rentan rawan pangan ahli pertama melakukan identifikasi dan inventarisasi data akses pangan ahli pertama mengolah data informasi data akses pangan ahli pertama melakukan identifikasi dan inventarisasi data stok gabah dan atau paket data ahli pertama beras penggilingan dan pedagang mengolah data informasi stok gabah dan atau beras penggilingan laporan ahli pertama dan pedagang melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan distribusi paket data ahli pertama pangan mengolah data informasi kelembagaan distribusi pangan ahli pertama angka unsur uraian kegiatan hasil kerja output kredit pelaksana tugas melakukan identifikasi dan inventarisasi data pola jaringan distribusi| paket data ahli pertama pangan mengolah data informasi pola jaringan distribusi pangan ahli pertama melakukan identifikasi dan inventarisasi data harga dan stok pangan ahli pertama mengolah data informasi harga dan stok pangan ahli pertama melakukan identifikasi dan inventarisasi data pasokan dan harga paket data ahli pertama pangan mengolah data informasi pasokan dan harga pangan ahli pertama melakukan identifikasi dan inventarisasi data cadangan pangan paket data ahli pertama pemerintah melakukan identifikasi dan inventarisasi data cadangan pangan paket data ahli pertama masyarakat mengolah data informasi cadangan pangan pemerintah ahli pertama mengolah data informasi cadangan pangan masyarakat ahli pertama melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan cadangan paket data ahli pertama pangan dan dan fasilitasi fisik lumbung mengolah data informasi kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi laporan ahli pertama fisik lumbung melakukan identifikasi dan inventarisasi data konsumsi pangan ahli pertama mengolah data informasi konsumsi pangan ahli pertama melakukan identifikasi dan inventarisasi data potensi pangan lokal laporan ahli pertamalaporan ahli pertama pangan spesifik wilayah melakukan identifikasi dan inventarisasi data penganekaragaman laporan ahli pertama pangan mengolah data informasi penganekaragaman pangan ahli pertama melakukan identifikasi dan inventarisasi data keamanan pangan paket data ahli pertama segar mengolah data informasi keamanan pangan segar ahli pertama mengolah data informasi prognosis neraca pangan ahli pertama angka unsur uraian kegiatan hasil kerja output kredit pelaksana tugas mengolah data informasi struktur ongkos usaha tani komoditas laporan ahli pertama pangan strategi mengolah dan menganalisis data informasi ketersediaan pangan dan laporan ahli muda sumberdaya pangan mengolah dan menganalisis data informasi wilayah rentan rawan laporan ahli muda pangan mengolah dan menganalisis data informasi kerawanan pangan, laporan ahli muda penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan dan gizi mengolah dan menganalisis data informasi penanganan mitigasi laporan ahli muda rentan rawan pangan mengolah dan menganalisis data informasi akses pangan ahli muda mengolah dan menganalisis data informasi stok gabah dan atau laporan ahli muda beras penggilingan dan pedagang mengolah dan menganalisis data informasi kelembagaan distribusi laporan ahli muda pangan mengolah dan menganalisis data informasi pola jaringan distribusi laporan ahli muda pangan mengolah dan menganalisis data informasi harga dan stok pangan ahli muda mengolah dan menganalisis data informasi pasokan dan harga laporan ahli muda pangan mengolah dan menganalisis data informasi prognosis neraca pangan ahli muda mengolah dan menganalisis data informasi struktur ongkos usaha laporan ahli muda tani komoditas pangan strategi mengolah dan menganalisis data informasi cadangan pangan laporan ahli muda pemerintah mengolah dan menganalisis data informasi cadangan pangan laporan ahli muda masyarakat mengolah dan menganalisis data informasi kelembagaan cadangan laporan ahli muda pangan dan infrastruktur cadangan pangan, mengolah dan menganalisis data informasi konsumsi pangan ahli muda menganalisis pola konsumsi pangan ahli muda menganalisis pola pangan harapan buku direktori perkembangan buku direktori ahli muda konsumsi pangan) perkembangan konsumsi pangan angka unsur uraian kegiatan hasil kerja output kredit pelaksana tugas menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi ahli muda menganalisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan laporan ahli muda penyusunan peta pola konsumsi pangan peta pola konsumsi ahli muda pangan mengolah dan menganalisis data informasi potensi pangan lokal dan laporan ahli muda potensi olahan pangan spesifik wilayah mengolah dan menganalisis data informasi penganekaragaman laporan ahli muda pangan mengolah dan menganalisis data informasi keamanan pangan segar ahli muda melakukan analisis dan kajian ketersediaan pangan dan sumberdaya laporan ahli madya pangan melakukan analisis dan kajian kerawanan pangan ahli madya melakukan analisis dan kajian penanganan mitigasi rentan rawan laporan ahli madya pangan melakukan analisis dan kajian peningkatan akses pangan masyarakat ahli madya melakukan penyusunan metodologi analisis wilayah rentan rawan konsep ahli madya pangan melakukan analisis dan kajian distribusi pangan ahli madya melakukan analisis dan kajian pasokan, stock dan harga pangan ahli madya melakukan analisis dan kajian prognosis neraca pangan ahli madya melakukan analisis dan kajian struktur ongkos usaha tani komoditas laporan ahli madya pangan strategi melakukan analisis dan kajian cadangan pangan pemerintah ahli madya melakukan analisis dan kajian cadangan pangan masyarakat ahli madya melakukan analisis dan kajian konsumsi pangan ahli madya melakukan analisis dan kajian potensi pangan lokal dan potensi laporan ahli madya olahan pangan spesifik wilayah melakukan analisis dan kajian penganekaragaman konsumsi pangan ahli madya melakukan analisis dan kajian keamanan pangan segar ahli madya angka unsur uraian kegiatan hasil kerja output kredit pelaksana tugas menyusun naskah akademik terkait peraturan bidang ketahanan konsep ahli madya pangan menyusun konsep model desain pengembangan bidang ketahanan konsep model desain ahli utama pangan menyusun instrumen baru pengembangan bidang ketahanan konsep model desain ahli utama pangan menyusun konsep rencana strategis jangka pendek menengah konsep rencana ahli utama bidang ketahanan pangan strategis melakukan pengembangan kajian antisipatif dan responsif tentang laporan ahli utama kebijakan ketahanan pangan mengevaluasi kebijakan dan atau program ketahanan pangan ahli utama melakukan kajian dampak kebijakan program bidang ketahanan laporan ahli utama pangan menyusun model indeks ketahanan pangan indonesia ahli utama menyusun road map bidang ketahanan pangan ahli utama melakukan kajian naskah akademik terkait peraturan bidang konsep ahli utama ketahanan pangan mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan bidang ketahanan laporan ahli utama pangan menyiapkan policy brief bidang ketahanan pangan sesuai policy brief ahli utama penugasan pimpinan melakukan kajian harmonisasi standar kebijakan komitmen laporan ahli utama regional internasional bidang ketahanan pangan melakukan kegiatan bimbingan dan supervisi terhadap laporan ahli muda pengembangan substansi dibidang ketahanan pangan. ahli madya menyusun bahan informasi bidang ketahanan pangan bahan informasi ahli pertama ahli muda ahli madya melakukan penyusunan pedoman panduan petunjuk konsep ahli pertama pelaksanaan petunjuk teknis modul jurnal bidang ketahanan angka unsur uraian kegiatan hasil kerja output kredit pelaksana tugas menyusun bahan kebijakan bidang ketahanan pangan bahan kebijakan ahli pertamakegiatan pengembangan profesi dan penunjang jabatan fungsional analis ketahanan pangan unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka kredit pelaksana kegiatan nawa akk kr. hh$55m pengembangan profesi a.i perolehan ijazah gelar memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas analis ijazah gelar semua jenjang pendidikan formal sesuai ketahanan pangan kenaikan dengan bidang tugas analis pangkat ketahanan panganalisis analisis ketahanan pangan ketahanan pangalisis ketahanan pangantidak dipublikasikan: aman bentuk bakabagian kedua klasifikasi rumpun jabatan jabatan fungsional analis ketahanan panganategoriketahanan pangan ahli pertama, analis ketahanan pangan ahli muda, analis ketahanan pangan ahli madya, dan analis ketahanan pangan ahli utama. jenjang pangkat jabatan fungsional analis ketahanan ptahanan pangan yaitu melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang kegiatan k3. buku dan bahan bahan lain bidang analisis ketahanan pangan yang dibidang analisis ketahanan dipublikasikan akan sem doa ptp koin diedarkan secara nasional profesi dan instansi pembina bidang analisis ketahanan pangan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk baka semtagenjang b ltalambentukmakaah makalah semua jenjang petunjuk pelaksanaan pelaksanaan petunjuk teknis bidang analisis petunjuk teknis bidang ketahanan pangan analisis ketahanan pangan bidang analisis ketahanan |seminar lokakarya konferensi simposium studi sertifikat laporan semua jenjang rang ika ee. (aaa pangan dan memperoleh sertifikat lamanya antara 960jam sertifikat laporan semua jenjang lamanya antara481 @0jam serikat laporan semua jenjang jabatan fungsional analis ketahanan pangan dan memperoleh sertifikat kinerja) gfowment saraf aan unsur sub unsur butir kegiatan satuan hasil angka kredit pelaksana kegiataninstansi profesi yang ditetapkan oleh pembina bidang analisis ketahanan pangan instansi pembina bidang analisis ketahanan pangananalisis ketahanan analisis ketahanan pangan bidang analisis ketahanan pangan panganalis ketahanan pangan tugas analis ketahanan pangan perolehan penghargaan memperoleh penghargaan tanda jasa satya lencana karya satya tae aan maan tenan ena nan maan ana peanalis ketahanan men pra maaanalis ketahanan pangii a ii b ii c mi d iv b tv d yoo |mya tiputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. bagian kedua unsur kegiatan unsur kegiatan tugas jabatan fungsional analis ketahanan pangan yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu analisis ketahanan pangan yang meliputi analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. bagian ketiga uraian kegiatan tugas jabatan uraian kegiatan tugas jabatan fungsional analis ketahanan pangan sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: analis ketahanan pangan ahli pertama, meliputi: melakukan identifikasi dan inventarisasi data ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan, mengolah data informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan, melakukan identifikasi dan inventarisasi data wilayah rentan rawan pangan, mengolah data informasi wilayah rentan rawan pangan, melakukan identifikasi dan inventarisasi data kerawanan pangan,pangan, kewaspadaan pangan dan gizi, melakukan identifikasi dan inventarisasi penanganan mitigasi rentan rawan pangan, mengolah data informasi penanganan mitigasi rentan rawan pangan, melakukan identifikasi dan inventarisasi data akses pangan, mengolah data informasi data akses pangan, melakukan identifikasi dan inventarisasi data stok gabah dan atau beras penggilingan dan pedagang, mengolah data informasi stok gabah dan atau beras penggilingan dan pedagang, melakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan distribusi pangan, mengolah data informasi kelembagaan distribusi pangan, melakukan identifikasi dan inventarisasi data pola jaringan distribusi pangan, mengolah data informasi pola jaringan distribusi pangan, melakukan identifikasi dan inventarisasi data harga dan stok pangan, mengolah data informasi harga dan stok pangan, melakukan identifikasi dan inventarisasi data pasokan dan harga pangan, mengolah data informasi pasokan dan harga pangan, melakukan identifikasi dan inventarisasi data cadangan pangan pemerintah, melakukan identifikasi dan inventarisasi data cadangan pangan masyarakatlakukan identifikasi dan inventarisasi data kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung, mengolah data informasi kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung, melakukan identifikasi dan inventarisasi data konsumsi pangan, mengolah data informasi konsumsi pangan, melakukanpangan spesifik wilayah, melakukan identifikasi dan inventarisasi data penganekaragaman pangan, mengolah data informasi penganekaragaman pangan, melakukan identifikasi dan inventarisasi data keamanan pangan segar, mengolah data informasi keamanan pangan segar, mengolah data informasi prognosis neraca pangan, mengolah data informasi struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategisusun bahan kebijakan bidang ketahanan pangan. analis ketahanan pangan ahli muda, meliputi: mengolah dan menganalisis data informasi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan, mengolah dan menganalisis data informasi wilayah rentan rawan panganrsiparis dan angka kreditnya yang: sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi arsiparis: bahwa sehubungan dengan hai tersebut, dipandang perlu mengatur kembali jabatan fungsional arsiparisrsiparis dan angka kreditny:. (kembaran negara republik indonesia tahun. nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor aaaaakepala arsip nasional republik indonesia dengan surat nomor kp. tanggal desemrsiparis.dan angka kreditnya . . oleh. pegawai. negeri. sipil. dengan .hak.j) dalam berbagai bentuk dan media, seperti kertas, audio visual, lan. komputer elektronik,. dan sebagainy:d0, ukumatautransaksikegiatan. . . . 'arsiparis.. bab rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok jabatan fungsional arsiparis termasuk dalam rumpun arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan. p0. arsiparis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. arsiparis sebagaimana dimaksud pada adalah. jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil. tugas pokok arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. bab iii instansi pembina dan tugas instansi pembina instansi pembina jabatan fungsional arsiparis adalah arsip nasional republik indonesia. arsip nasional republik indonesia sebagaimana dimaksud padaarsiparis: . penyusunan pedoman formasi jabatan arsiparis, penetapan standar kompetensi jabatan arsiparis: pengusulan tunjangan jabatan arsiparis: sosialisasi jabatan arsiparrsiparis: penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional teknis bagi arsiparis dan penetapan sertifikasi, pengembangan sistem informasi jabatan arsiparis: fasilitasi pelaksanaan jabatan arsiparis: fasilitasi pembentukan organisasi profesi arsiparis: fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik arsiparis: dan melakukan monitoring dan evaluasi jabatan arsiparis. ate kan man sana baba naa senen uns unsur dan sub unsur kegiatan dana nama unsur dan sub unsur kegiatan arsiparis yang dapat dinilai angka kreditnya, adalah:bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipngelolaan arsip, terdiri atas: penatalaksanaan kearsipan, pengolahan arsip, . perawatan dan pemeliharaan arsip: pelayanan kearsipan: dan publikasi kearsipan. cc. pembinaan kearsipan, terdiri atas: bimbingan dan supervisi kearsipan, dan akreditasi dan sertifikasi kearsipan. pengembangan profesi arsiparis, terdiri atas: membuat karya tulis karya ilmiah bidang kearsipan: menyusun standar pedoman kearsipan: menemukan teknologi tepat guna bidang kearsipan, uji kompetensi, penerjemahan penyaluran buku dan bahan lainnya bidang kearsipan. penunjang tugas arsiparis, terdiri atas: pengajar pelatih bidang kearsipan: mengikuti bimbingan bidang kearsipan: peran serta dalam. seminarfokakarya bidang kearsipan: keanggotaan dalam organisasi profesi arsiparis: keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional arsiparis. arsiparis pelaksana lanjutan. arsiparis penyelia. . arsiparis muda. cc. arsiparis madya. arsiparis utama. jenjang pangkat arsiparis tingkat terampil sebagaimana .dimaksud dalam sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: arsiparis pelaksana: a4. pengatur, golongan ruang ii c. . . pengatur tingkat golongan ruang il d. arsiparis pelaksana lanjutan: penata muda, golongan ruang ill a. penata muda tingkat golongan ruang i!! b. arsiparis penyelia: . penata, golonganruangl ivc.,. . . penata tingkat golongan ruang iii d. jenjang pangkat arsiparis tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: arsiparis pertama: penata muda, golongan ruang ili a. penata muda tingkat golongan ruang ill b. arsiparis muda: penata, golongan ruang i c. penata tingkat golongan ruang il d. arsiparis madyarsiparis utama: pembina utama madya, golongan ruang iv d. pembina utama, golongan ruang iv e. kena jenjang "pangkat untuk masing masing jabatan arsiparisrsipar. menetapkan. angka. kredit,. sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuaiarsiparis tingkat terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: .@. arsiparis pelaksana, yaitu: mencatat surat naskah, menyeleksisuratnaskah::, dan mengeringkan arsip secara manual), melakukan reaching arsip film, mikrofilm, dan klise negatif fotokrofilm, film, video, negatif photo, rekaman suara sejarah lisan): melakukan alih media arsip kertas mikrofilm, mikrofische, dan cd: melakukan alih media arsip film video atau cd: memberikan layanan arsip konvensional: melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang see. dengar. melalui .media elektronik sebagai pengumpul bahan: mengumpulkan bahan pameran kearsipan: arsiparis pelaksana lanjutan, yaitu: ts mengarahkan'surat naskah: mengendalikan surat dan memantau tindak lanjut surat, melakukan entri data komputer: melakukan monitoring penggunaan aplikasi sistem turn hanan informasi.kearsipan: menyusun rencana pemberkatan arsip aktif:::: menyeleksi arsip foto yang akan dialihmediakan . sejarah lisan) kaset dan cd: melakukan konversi media simpan arsip elektronik:: memberikan layanan alih media. . menyeleksi materi bahan pameran kearsipan, memberikan bimbingan arsiparis yang berkaitan dengan jabatan fungsional arsiparis: arsiparis penyelia, yaitu: melakukan pemantauan pengelolaan arsip::: melakukan transliterasi arsip paleografi huruf asing:: membuat indeks arsip pandang dengar (film, video, gambar statik, rekaman suara):nani membuat denah dan peta lokasi penyimpanan arsip: melakukan kegiatan restorasi perbaikan arsip, . melakukan penilaian terhadap hasil restorasi dan perawatan arsip alih media (quality control. melakukan penerbitan tematik bahan kearsipan, menyusun katalog pameran kearsipan: membuat representasi informasi caption, memberikan panduan pada pameran kearsipan: menyusun materi bimbingan teknis kearsipan: memberi layanan konsultasi penyusunan dan persetujuan sistem pengelolaan arsip: rincian kegiatan arsiparis tingkat ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: arsiparis pertama, yaitu: membuat daftar arsip yang akan disebutkan: membuat inventaris arsip perseorangan, menilai senarai daftar arsip: tan mengedit hasil liputan dalam rangka akuisisi: menyusun rencana penyimpanan arsip, monitoring dan evaluasi terhadap fisik arsip: melakukan penilaian arsip yang telah direstorasi, melakukan laminasi arsip peta, melakukan penilaian arsip yang akan dialihmedia alih format: memberikan layanan konsultasi aplikasi sistem kearsipan: menyusun unjuk citra (display pameran kearsipan), melaksanakan supervisi kearsipan dinamis statis, arsiparis muda, yaitu: menilai arsip yang akan disebutkan::: menilai pedoman layanan informasi pameran kearsipan:: merancang penyelenggaraan pameran kearsipan: . memberikan bimbingan dan konsultasi kearsipan dinamis statis, yaitu: odoa. atau berbahasa daerah: membuat inventaris arsip perseorangan:: an. memberikan layanan advokasi bidang kearsipan, menyusun naskah apresiasi kearsipan: melakukan apresiasi kearsipan:: menilai naskah penerbitan sumber arsip: menyusun materi bimbingan dan konsultasi kearsipan dinamis statis: menyusun evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi kearsipan: memberikan konsultasi penyusunan sistem pengelolaan arsip: memberikan layanan penyusunan jadwal retensi arsip jra) tiap subyek bidang kelompok:melakukan sertifikasi sdm kearsipan: arsiparis utama, yaitu: menilai inventaris arsip: menilai petunjuk pelacakan arsip sumber arsip: melakukan penerbitan tematik bahan kearsipan naskah sumber arsip: menilai kegiatan publikasi arsip pandang dengar melalui media elektronik: menilai hasil supervisi pengawasan kearsipan, menyusun adan atau menyempurnakan materi uji kompetensi parameter penilaian: mengevaluasi pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi kearsipan, dan arsiparis pelaksana sampai dengan arsiparis penyelia yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip, kegiatan pembinaan kearsipan, kegiatan pengembangan profesiini. arsiparis pertama sampai dengan arsiparis utama yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip, kegiatan pembinaan kearsipan, kegiatan pengermibaifgan profesi,ii!rsiparis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana. dimaksud dalam atau maka arsiparis.pasai ditetapkan sebagai berikut arsiparis yang melaksanakan tugas arsipararsiparis yang melaksanakan tugas arsiparitit pengelolaanarsip: pembinaan kearsipan: dan pengembangan profesi kearsipan. unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok arsiparis, sebagaimana dimaksud dalam huruf rincian kegiatan arsiparis dan angka kredit masing masing unsur. sebagaimana dimaksud. pada adalah sebagaimana.tersebut dalam lampiran dan lampiran peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara ini. hattauntuk: arsiparis tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut ,. dalam lampiran ill peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara ini: arsiparis tingkat ahli dengan pendidikan sekolah sarjanacc. arsiparis tingkatarsiparis tingkat ahlilolaan arsip, pembinaan kearsipanarsiparl. arsiparrsiparis madya, pangkat. pembina, .golongan.ruang iv a yang akan naik pangkat menjadi pembina tingkat golongan ruang. iv b sampai dengan pangkat pembina utama muda, golongan ruang iv c, wajib mengumpulkan nan paling kurang (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. arsiparis madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang iv c yang akan naik jabatan pangkat menjadi arsiparis utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang iv d wajib mengumpulkan paling kurang (enam belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. arsiparipaling kurang (delapan belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. arsiparis penyelia, pangkat penata tingkat golongan to. ruang umj, setiap tahun sejak menduduki jabatan pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit sekurang kurangnya (sepuluh) yang berasal dari kegiatan tugas pokok. arsiparisangka kredit paling kurang (dua puluh lima) yang berasal dari kegiatan tugas pokok. pasai arsiparis yang secara bersama sama membuat karya tulis karya ilmiah bidang kearsipm4 b. apabila.terdiri.dari .(tiga) .orang. penulis, maka pembagian angka kreditnya adalahrsiparis wajib mencatat,arsipararsipar.arsip nasional republik indonesia atau pejabat eselon lain yang ditunjuk bagi e lingkungan arsip nasional republik indonesia dan instansi lain. direktur akreditasi dan profesi kearsipan arsip nasional namu, rep publik indonesii d dan arsiparis pertama, pangkat penata muda, golongan . ruang. ill a sampai dengan arsiparis muda, pangkat penata tingkat golongan ruang ill d yang bekerja lingkungan arsip nasional republik indonesia:bagii la sampai dengan arsiparis muda, pangkat penata tingkat golongan ruang ill d lingkungan provinsi.l d lingkungan kabupaten kota.(paling rendah eselon ii)dan arsiparis pertama, pangkat penata muda, golongan ruang ili a sampai dengan arsiparis muda, pangkat penata tingkat golongan ruang ii d lingkungan masing masing. dalam menjalankan kewenangannya pejabat sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh: tim penilai angka kredit jabatan arsiparis tingkat pusat bagi kepala arsip nasional republik indonesia, yang selanjutnya disebut tim penilai pusat. tim penilai angka kredit jabatan arsiparis unit kerja arsip. nasional republik indonesia bagi direktur akreditasi dan profesi kearsipan arsip nasional republik indonesia, yang selanjutnya disebut tim penilai unit kerja. tim penilai angka kredit jabatan arsiparis provinsi, yang selanjutnya disebut tim penilai provinsi. tim penilai angka kredit jabatan arsiparis kabupaten kotayang selanjutnya disebut tim penilai kabupaten kota. tim penilai angka kredit jabatan arsiparis instansi pusat luar arsip nasional republik indonesia bagi. pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan (paling . rendah eselon il), yang selanjutnya disebut tim penilai instansi. tim penilai angka kredit jabatan arsiparis terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional arsiparis. &. seorang. sekretaris. merangkap anggota:inn huruf paling kurang (dua) orang dari pejabat fungsional arsiparis.mampu untuk menilai prestasi kerja arsiparisrsiparrsiparisd0)tim penilai angka kredit jabatan arsiparis adalah (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk seumasajabatan berikutnya. hana asa aga pegawai negeri sipil yang telah menjadi anggota tim penilai angka kredit. jabatan arsiparis dalam (dua) masa jabatan berturut turut, dapat diangkat kembali setelah . .jabatan arsipararsiparisusul penetapan angka kredit diajukan oleh: direktur akreditasi dan profesi kearsipan arsip nasional republik indonesia, kepala badan kantor yang tugas dan fungsinya bidang pengelolaan arsip dan pembinaan dana "" kearsipan provinsi,dankepada kepala arsip nasional republik indonesia, untuk angka kredite. pimpinan unit kerja pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan (paling rendah eselon iii) kepada direktur akreditasi dan profesi kearsipan arsip nasional republik indonesia untuk angka kreditii d ea.one. tingkat golongan ruang ill d lingkungan arsip nasional republik indonesia. . . pimpinan unit.i d lingkungan provinsi. pimpinan uniti d dan arsiparis pertama, pangkat penata muda, golongan ruang il a sampai dengan arsiparis muda, pangkat penata tingkat golongan ruang iii d lingkungan kabupaten kota. la. @. pimpinan.unit. kerja. pelayanan pengelolaan arsip. dan pembinaan kearsipan (paling rendah eselon iii) kepadanama pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan (paling rendah eselon il),. tingkat golongan ruang ill d lingkungan instansi pusat luar arsip nasional republik indonesirsiparb viii pengangkatan dalam jabatan fungsional arsiparis pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan arsiparisrsiparis tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut: berijazah diploma iii bidang kearsipan: atau berijazah diploma iii bidang ilmu lain sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan arsiparis: pangkat paling rendah pengatur, golongan ruang il crsiparis tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut: berijazah sarjana s1) diploma bidang kearsipan: atau berijazah sarjana s1) diploma bidang ilmu lain sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan arsiparis: .c. pangkat paling rendah penata muda, golongan ruang ifa, dan pd.ngangkatan arsiparis sebagaimana dimaksud pada dan adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan arsiparis melalui pengangkatan calon pegawai negeri sipil cons). kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional arsiparis sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan lebih lanjutegawai negeri sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf sebelum diangkat harus mengikuti dan lulus diklat pengangkatan dalam jabatan fungsional arsiparis. . samping syarat sebagaimana dimaksud pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan arsiparis dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional arsiparis dengan ketentuan sebagai berikut: pengangkatan pegawai negeri sipil pusat pengangkatan pegawai negeri sipil daerahkepala daerah masing masing, setelah mendapat persetujuan tertulis dari (nana. . pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain dalam jabatan arsipararsipan paling kurang (dua) tahun: usia paling tinggi (lima puluh) tahun: telah mengikuti dan lulus diklat pengangkatan dalam jabatan fungsional arsiparis yang dipersyaratkanmemuan han arsiparis tingkat terampil yang memperoleh ijazah sarjana s1) diploma dapat diangkat dalam jabatan arsiparis tingkat ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: tersedia formasi untuk jabatan arsiparis tingkat ahli, telah mengikuti dan lulus diklat fungsional arsiparis tingkat ahli: dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ea. ditentukan. arsiparis tingkat terampil yang akan beralih menjadi arsiparisunsur utamaasa, golongan ruang i c dan arsiparis pertama, pangkat penata muda, golongan ruang ill a sampai dengan arsiparisrsiparis penyelia pangkat penata tingkat golongan ruang iw d, dibebaskan sementara dari jabatan apabila dalam waktu satu tahun sejak menduduki jabatan pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah: (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok. arsiparis utama, pangkat pembina utama, golongan ruang ivw e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila dalam waktu satu tahun sejak: menduduki jabatan pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok. selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada dan arsiparis dibebaskan tea. ditugaskan secara penuh luar jabatan arsiparis: haarsiparisrsiparis. arsiparisarsiparis. arsiparbaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diangkat kembali dalam: jabatan fungsional arsiparis apabila berusia setinggi tingginya (lima puluh empat) tahun. pengangkatan kembali dalam jabatan arsiparis sebagaimana dimaksud pada dan pearsiparis yang diperoleh selama pembebasan sementara. arsiparis diberhentikan dari jabatannya apabila: ., dalam jangka waktu. (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam . tidak.dapat mengumpulkan.angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan pangkat setingkat lebih tinggirsiparis.ketentuan peralihan te. keputusan.arsiparis: pegawai negeri sipil dengan pangkat pengatur muda tingkat golongan ruang il b dan telah lulus pendidikan dan pelatihan pengangkatan arsiparis sebelum ditetapkan peraturan menteri . . negara pendayagunaan aparatur negara.ini dapat diangkat dalam jabatan fungsional arsiparis selama lamanya (tiga) . tahun sejak. ditetapkannya. peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara ini dengan pangkat minimal . pengatur, golongan ruang ii c pegawai negeri sipil yang sudah menduduki jabatan arsiparis pelaksana dengan pangkat pengatur muda tingkat golongan ruang 1l b sebelum ditetapkannya peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara ini tetap diberikan jabatan sebagai arsiparis pelaksanarsip nasional republik indonesia dan kepala badan kepegawaian negara. banmikename nyeri negara akut aparatur negara, a2) nana . sok nio effendi stir tan s|s| |s|s|s sis|isisisig lsid l2l2j2ja|3i3 sea rel ielelels jasisiaiaia iss titia hai sisisisisis isis ssler sps, isle sisi (sisi metro ann (gs lela bi, it5 iblis tis elelelele sipil sisisisis sis 8is cisisisisis isisisleisis sis slelalalsial (sepsis|als ane ielalelais|, bam ola fila zlelelala(2a teen jelslsisisisis iejsjejetsia b)lee|sis) is) s|disisi8 ideelelelt adele lee a. el. kg: aix ab. ella jeda lal lelslels kal selalu basa nan ssi bum st. mnn mn: mm: man tg: (leg ela medley desa lea laba oles e5 ena jar pt. s2|$ ses anu mpa hh: kasasi (gskdesa ses besar sss alle loo alan anas silganle jalal: as2a beng rab a2se lag ekar add (paus nan media telah besa ehi mete (te mia nkb skala (xl algiris adit erp ia isu sis tmp $ge maa nnn (ate dal sie per ita url kah jgn poto jaletrha dale maka nila ani adan bet jan legal temple dis) opo aman itttamannnnnn desai dinamo gl) paper benar lal alelala cela lea tel delaalaja saad celaka) fo) bad band bagi band eol lelah ellaleelat metal ppa pre pep iai tas ie5| ialelalgis (aja clean ega nar barang sias elg lina 2002e eag jannah ea) tesleaie jeleleed pablo basah be. slelalalelala| (bbi 2b2 2gb (ega blelalajalalal (alaa| (malala sl2 (sias malala #isles| jalalalalal2isl jelas| (etal zja lja |elang level jelejelalel felelelelelalal jalal| islelele alla lisis ar: cele telaga aly 2ela lele |8ie 2i2| sis brp (rapi bri sis leles l2l? s3. kab alflselal ep2 (ls lala ireland ellis (ella eta? isi isi eis ialah tel irr lisis (si glalgls |see levels isi lelsifl isl elsiaislels| isletela posisi.) elg sis g|s is| sip sie) inl sis tan, aan icsc sic |2le|e alone aang aang naga else lele elsislolelnie si kg) sis ella #eje da ele alla slelelsls level| leleiseleisis les kanan sri per ita dik lgl alga diri lag) (egg jet bes lek mel gene ing (alga apsis sis bie isl alla imelalnlaa (f8 rias less sasis isis las$ (gl (lala jaksa tel (alelelti |eglbelsa (aaa aja (si i insists ielelaisis sl, islas sets (else |2l (sei similis dee sas jani jala elollelee mate manja kale ega eja dies sis salkelge 92l3 lslleple (sll 8f elvelelelel (se ibi lela halal. "bg pagi pan ft daa sisi isis |sasis sisi| isl. sisi g 9is ban sisi sio jelas bee (b8 han less iss (eksis sak tee (ana (ggs s,lbs ale (ea dal ce3 aas ala iia (la musala (oo sdlaiasl fel (al ide |dgr eealmesl (as saat isl isi jaga setia2 massal dia islam lal sus kadadeaant aealilalal but hee asia pama tele san i2i jenis sisi sisi| isis lsi kelas false) (sosial isis isi sisi inisiasi sisi| isis isl malala islalal palatal jala bo. gm) sis nie "aa level sepele zxj li, inisiasi sisi siri isa). sisi aja gay kira kelas hari rilis c|e niei2 lal lalalalslalelelela.| i2| islelejaisisislele bnn addsalaalaid lelah aadgein dna pemadam lega "elelillelee ala tlg tis lis, isis fai pan. 8cis (#5j3 sasi elelelelelalelalel, sialsisialalalalal ala siais nyala sim ia) pajak se83. liga ag: lake (82x cis ele "ap: sisisisis| gen zsisisisisi isis sisi iss53 islaleslale (cit (else3 oli islelelalais isi lean gel a33 @isislelelele elp seed ket keeladlelae raad janan salat lala jaa jaa alalalalalala perairan ato b. akan: hat lss8 ips ben nnnpne bean nee man manan (kz ia aga |ad ata sana nan ann han pog|| iro (fog (ind (tab ina iga esa ega (s8 dau dak pat gua aan jadwal jodi dan basi honanngn aah gale aan bnn ata pan fa. ind isi alelalala jelek laletelar gejala tit too bagi bah ootlololo a10 nin oto10 loro cucu islelalsis (zlalsigis lelalelsis. (ala s|sls (alel ig! chinois bala bis tan: nan han deal 8l. ape ngel (sit disisi tale jelajah jala lel (bse pele bag rela goals isl ela jelefelalalalalg aha melo helelalelela (leaf edsdalel llelala lal aak (aelelelalola jelas lele jaket ela penjelaalafa (eelalejalelalnalelamellalia esai: pela|g ala jalalalals (ala basa iaa deni gla tan dek sig similis ala garis sis pn) didik aktivis ieitjalgig alla dia lele isi si23i3 sisissis isi sis statis sisisicis sis k32 bia aaa jala k | else elev, (elata ssi lis isi. lgi alga lema ann akan ban daan sis sera sejalan 5lsi$ sis sae nada soe maja male # l felegisleleisis sele (alel asas ej. efek keke keke lan isi isl isis ggs isis iss (ss. nie (ale: tar sin ann aan ana itg ipa (za isl leela ist ella din jas jas djaja iris ignea sea kala pla isis tia eja lele genus jalsris jelas (sisi isl ead |jas (nae undang |kelola als jalal. fis isle selera is3is (salas (ala jeong cena rea jie ega del gap ana cessna ela hal were ui: jang bil kat ialah lidah dai (s5 als33 isi sig iss rels| i | sisi sts isis iss isis sie) jelas| aliah oo. (2iza as) is2l3| fallax sak islam malala palatal alas) palatal ala mula sis sis mar lil level leles sinis sisa pan # zz csi @elev @egl lela tags sis3 sis| i8i8i8| (sid b3! sll l deli lela sib ela ibi (si (gi cie ega del ali tali mala (al isis jglsislelel sisi sis isis leh | a iagalalseel (aja #si3 sisa sell (saselsisaisia adal sesali tepi haa pelupa based anak jasa slot (cs (az m3 s38 bse rasa (ss depo beer ka) l|i alz ge) den nan rape undang gps dia man taki2 o & bh. nia e s$ sss uv. g giz hlm ixi px89 a0sx9 dt9 zz5 raj 5lk 2ss lo. (arh al, ll. na. uci og st: 82x 2ug ai isa lalu |(s s$r (# fun) ku) sis ka) lan) it) iko poso lal opini2 dsn8 girl ca. 2z| b3g3 so. (is can em) kah pmn org gen ani iia (aa (cg nsp ima mma kan z50 (is lag f35 naa gow szz $ z sus ana (5s lang 5s: sia sta ang kg, el. $&. tit gps olas .@ pan x t . ta. sik umk ee: pan lead yaz panji ae) kej ah. nb yuk jas ny: sis isl zt0 maan zr0 eze k2) osu t9s tsi wu 53x ann 2j (b jan) do. ls) sta rr| ge sg| o. sia ola riale goals ass oz| sia ssi ata 2ro cat, intra saya so$, sco taj . kxa pp. lao ian sar san et. co has bar) iu) s8e5 peu |
tenan menteri negara pendayagunaanaparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia peraturanpengelolaan laboratorium pada lembaga pendidikan, perlu menetapkan jabatan fungsional pranata laboratorium pendidimenteri pendidikan nasional dengan surat nomor mpn kp tanggal juni pertimbangan kepala badan kepegawaian negara dengan surat nomor v. tanggal agustusllpengabdian kepada masyarakat. laboratorium tipe adalah laboratorium ilmu dasar yang terdapat sekolah pada jenjang pendidikan menengahi, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan siswa. laboratorium tipe adalah laboratorium ilmu dasar yang terdapat perguruan tinggi tingkat persiapan semester il)l, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa. laboratorium tipe iii adalah laboratorium bidang keilmuan terdapat jurusan atau program studiii, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan, dan penelitian mahasiswa dan dosen. laboratorium tipe adalah laboratorium terpadu yang terdapat pusat studi fakultas atau universitasll, dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dan dosen. peralatan laboratorium yang selanjutnya disebut peralatan adalah mesin, perkakas, perlengkapan, dan alat alat kerja lain yang secara khusus dipergunakan untuk pengujian, kalibrasi, danlatau produksi dalam skala terbatas. peralatan kategori adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sulit, risiko penggunaan tinggi, akurasilkecermatan pengukurannya tinggi, serta sistem kerja rumit yang pengoperasiannya memerlukan pelatihan khususltertentu dan bersertifikat. peralatan kategori adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sedang, risiko penggunaan sedang, akurasilkecermatan pengukurannya sedang, serta sistem kerja yang tidak begitu rumit yang pengoperasiannya memerlukan pelatihan khususltertentu. peralatan kategori adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya mudah, risiko penggunaan rendah, akurasilkecermatan pengukurannya rendah, serta sistem kerja sederhana yang pengoperasiannya cukup dengan menggunakan panduan sop, manual). bahan laboratorium yang selanjutnya disebut bahan adalah segala sesuatu yang diolah digunakan untuk pengujian, kalibrasi, danlatau produksi dalam skala terbatas. bahan khusus adalah bahan yang penanganannya memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus. bahan umum adalah bahan yang penanganannya tidak memerlukan perlakuan dan persyaratan khusus. metode keilmuan adalah kerangka berfikir berdasarkan teori keilmuan, fakta, dan verifikasi ilmiahlp. standar kompetensi plp adalah kemampuan minimal yang wajib dimiliki oleh seorang plp dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya untuk mengelola laboratorium. uji kompetensi plp adalah cara untuk mengukur kemampuan plp. menteri adalah menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. bab rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok jabatan fungsional plp termasuk jabatan dalam rumpun pendidikan lainnya. jabatan fungsional plp berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengelolaan laboratorium. jabatan fungsional plplp adalah mengelola laboratorium melalui serangkaian kegiatan perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaanl baik untuklp adalah kementeriaantara lain: penyusunan petunjuk teknis jabatan fungsional plp, penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional plp: penetapanstandar kompetensi jabatan fungsional plp: pengusulan tunjangan jabatan fungsional plp: sosialisasi jabatan fungsional plp serta petunjuk pelaksanaannya: penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis fungsional plp: 9g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional teknis bagi plp dan penetapan sertifikasi, pengembangansistem informasi jabatan fungsional plp: fasilitasi penerapan pelaksanaanjabatan fungsional plp: fasilitasi pembentukan organisasi profesi plp: fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik plp: dan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional plp. tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh menteri pendidikan nasional. bab unsur dan sub unsur kegiatan unsur dan sub unsur kegiatan plplgelar, pendidikan dan pelatihan fungsionallaboratorium, meliputi: perancangan kegiatan laboratorium, pengoperasianperalatan dan penggunaan bahan: pemeliharaan perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja laboratorium: dan pengembangan kegiatan laboratorium. cc. pengembangan profesi plp, meliputi: pembuatan karya tulisstandar dan atau pedoman0d. penunjang tugas plp, meliputi: pengajar pelatih bidang pengelolaanlaboratorium, pemberian bimbingan bidang pengelolaan laboratorium, peran serta dalam seminarllokakaryadi bidang pengelolaan laboratoriumlp: perolehan penghargaanltandajasa, dan perolehan gelar kesarjanaan lainnya. bab jenjang jabatan dan pangkat jabatan fungsional plp terdiri atas tingkat keterampilan dan tingkat keahlian. jenjang jabatan plp tingkat keterampilan dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu: plp pelaksana, plp pelaksana lanjutan: dan plp penyelia. jenjang jabatan plp tingkat keahlian dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu: plp pertama, plp muda, dan plp maya. pangkat dan golongan ruang plp tingkat keterampilan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: plp pelaksana: pengatur, golongan ruang ii c, dan pengatur tingkat golongan ruang ii d. plp pelaksana lanjutan: penata muda, golongan ruang i a: dan penata muda tingkat golongan ruang ili b. plp penyelia: penata, golongan ruang i!l c: dan penata tingkat golongan ruang iii d. pangkat dan golongan ruang plp tingkat keahlian sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: plp pertama: penata muda, golongan ruang ill a, dan penata muda tingkat golongan ruang i b. plp muda: penata, golongan ruang i! c: dan penata tingkat golongan ruang iii d. plplpllp tingkat keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut: plp pelaksana: menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai anggota, menyusun kebutuhan peralatan kategori pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, menyusun kebutuhan bahan umum pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: menyusun sop penggunaan bahan umum pada kegiatan pendidikan, menyiapkan peralatan kategori pada kegiatan pendidikan: menyiapkan bahan umum pada kegiatan pendidikan: menyiapkan peralatan kategori pada kegiatan penelitian, menyiapkan bahan umum pada kegiatan penelitian, menyiapkan peralatan kategori : mengumpulkan dan memverifikasi data kebutuhan bahan pada kegiatan pendidikan:elitian:: menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan dalam rangka pendidikan: menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan dalam rangka penelitian, menyusun laporan penggunaan peralatan dan bahan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, mengelola (material handling) sisa bahan umum:menyusun jadwal pemeliharaanlperawatanbahan umum: membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori membersihkan sarana penunjang:plp pelaksana lanjutanumum pada kegiatan penelitian:pada kegiatan pendidikan, menyiapkan peralatan kategoripada kegiatan penelitian, menyiapkan bahan khusus:: mengendalikan objek kegiat(k3) dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategori dan bahan khusus, melakukan pengawasan dan antisipasi bencana pada penggunaan peralatan kategoribahan umumdan mengevaluasi pemeliharaan perawatan peralatan kategori dan bahan umum. plp penyeliakhusus pada kegiatan pendidikan:dan bahan umur pada kegiatan pendidikan: menyiapkan peralatan kategori,bahankhusus:uat laporan kegiatan praktikum: menyusun jadwal perneliharaanlperawatanbahan khusus: membersihkan, menata, dan menyimpan peralatan kategori mengevaluasi sop pengoperasian peralatan kategori dan penggunaanbahan umum: mengevaluasi sop pernumum, mengevaluasi perneliharaanlperawatan peralatan kategori dan bahan khusus, dan mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium sebagai anggota. rincian kegiatan plp tingkat keahlian sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut: plp pertama: menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai anggota, merancang program perneliharaaniperawatan dan penyimpanan peralatan kategorikebutuhan peralatan kategori pada kegiatan pendidikan: menyusun kebutuhan bahan umum pada kegiatan pendidikan: menyusun kebutuhan peralatan kategori pada kegiatan penelitian: menyusun kebutuhan bahan umum pada kegiatan penelitian: menyusun kebutuhan bahan khusus peralatan kategori menyusun sop untuk pemeriksaanperalatan kategoringanalisisdan mengevaluasi bahan umum:nyusun jadwal perneliharaanlperawatan peralatan kategori menyusun jadwal perneliharaanlperawatanperalatan kategorimeliharaanlperawatkhusus, mengevaluasi pemeliharaaniperawatan peralatan kategori dan bahan khusus, mengevaluasi perneliharaaniperawatan peralatan kategori dan bahan umum:,uda: sop laboratorium menggunakan peralatan dan bahnganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan penelitian: menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: menganalisis dan mengevaluasi bahan khusus: melakukan penilaian pengendalian sistem kerja peralatanumumbahankhusus:, mengevaluasi sop pengoperasian peralatan kategori dan penggunaan bahan umum: mengevaluasi sop perneliharaanlperawatan peralatan kategori dan bahan khusus: mengevaluasi sop perneliharaanlperawatan peralatan kategori dan bahan umum,iperawatan peralatan kategori dan bahan umum: mengevaluasi metode penanganan bahan,:aya: menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium, sebagai ketua: merancang program inovatif pengelolaan laboratorium, merancang subprogram inovatif laboratorium pengelolaan laboratorium: merancang program pemeliharaaniperawatan dan penyimpanan peralatan kategori merancang program perneliharaaniperawatan dan penyimpanan bahan khusus:pada kegiatan pendidikan: menyusun kebutuhan peralatan kategori pada kegiatan penelitian, menyusun kebutuhan peralatan kategoriperalatan kategori menyusun sop untuk pemeliharaanbahan khusus: menyusun sop untuk pemeriksaan peralatan kategori menyusun sop untuk pemeriksaan bahan khusus: menyusun sop untuk kalibrasi tera peralatan kategori menyusun sop untuk uji fungsiluji unjuk kerja peralatan kategori menyusun sop untuk uji fungsiluji unjuk kerja bahan khusus,nyusun sop praktikum yang menggunakan peralatan kategori dlakukan interpretasi dan menyimpulkan data hasil pengujian kalibrasi, atau produk:ngoperasian peralatan kategori dan penggunaan bahan umum, mengevaluasi sop pemeliharaan perawatan peralatan kategori dan bahan khusus: mengevaluasi sop pemprogram tahunan pengelolaan laboratorium: mengevaluasi pemeliharaanliperawatumum, mengembangkanmeningkatkan mutu produk dalam skala laboratorium: dan mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium sebagai ketua. plp pelaksana sampai dengan plp penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan menteri ini. plp pertama sampai dengan plp madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas, diberikanlp yang sesuai dengan jenjang jabatannya, untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam atau maka plp yang melaksanakan kegiatan plpatau lampiran peraturan menteri ini, plp yang melaksanakan kegiatan plngelolaan laboratoriumlp sebagaimana dimaksud dalam huruf rincian kegiatan plpdan lampiran peraturan menteri inlplp dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun. penilaian dan penetapan angka kredit plp yang akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dilakukan paling sedikitpendidikan tinggi kementerian pendidikan nasional bagi plndidikan nasional dan instansi lain:dan penata tingkat golongan ruang ill d sampai dengan plp madya, pangkat pembina, golongan ruang iv a pada perguruan tinggi lingkungan kementerian pendidikan nasional:iii c dan penata tingkat golongan ruang ii!: rektor universitas institut atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik akademi bagi plp pelaksana, pangkat pengatur, golongan ruang i c sampai dengan plp penyelia, pangkat penata tingkat golongan ruang ill i d dan plp pertama, pangkat penata muda, golongan ruang il a dan penata muda tingkat golongan ruang i b lingkungan universitas institut atau sekolah tinggi atau politeknik akademi yang bersangkutan, pejabat eselon pada unit teknis yang bertanggungjawab bidang pembinaan pendidikan daerah!i d dan plp pertama, pangkat penata muda, golongan ruang ilina sampai dengan plp madya, pangkat pembina, golongan ruang iv a lingkungan pemerintah daerah: pejabat eselon yang bertanggungjawab bidangii d dan plp pertama, pangkat penata muda, golongan ruang il lpendidikan nasional. pejabat eselon yang bertanggungjawab bidang pendidikanll dlain lembaga pemerintah non kementerian. dalam menjalankan kewenangannya, pejabat penetap angka kredit sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh tim penilai. tim penilai sebagaimana dimaksud pada adalah: tim penilai direktorat jenderal pendidikan tinggi bagi direktur jenderal pendidikan tinggi dan direktur ketenagaan direktorat jenderal pendidikan tinggi kementerian pendidikan nasional yang selanjutnya disebut tim penilai pusat. tim penilai pejabat eselon bagiyang selanjutnya disebut tim penilai instansi. tim penilai perguruan tinggi bagi rektor universitas institut atau ketua sekolah tinggi atau direktur politeknik akademi yang selanjutnya disebut tim penilai perguruan tinggi. tim penilai pejabat eselon bagi pejabat eselon yang bertanggung jawab bidang pembinaan pendidikan daerah yang selanjutnya disebut tim penilai daerah. tim penilai pejabat eselon bagi pejabat eselon yang bertanggungjawab bidang pembinaanyang selanjutnya disebut tim penilai unit teknis. tim penilai pejabat eselon bagi pejabat eselon yang bertanggungjawab bidang pembinaan pendidikan kementerian lain lembaga pemerintah non kementerian yang selanjutnya disebut tim penilai unit teknis kementerian lain lembaga pemerintah non kementerian. tim penilai jabatan fungsional plp terdiri atas unsur pembina teknis, unsur kepegawaian, dan unsur pejabat fungsional plp. susunan keanggotaan tim penilai, sebagai berikut: seorang ketua merangkap anggota dari unsur pembinalplp yang dinilai, memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja plplplp. apabila tim penilai instansi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit plp dapat dimintakan kepada tim penilai pusat. apabila tim penilai perguruan tinggi atau tim penilai pusat. apabila tim penilai daerah, atau tim penilai daerah terdekat, atau tim penilai pusat. apabila tim penilai unit pelaksana teknis kementerian lain lembaga pemerintah non kementerian belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit plp dapat dimintakan kepada tim penilai instansikementerian pendidikan nasional untuk tim penilai pusat. pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon yang membidangi pembinaan pendidikan pada kementerian tain lembaga pemerintah non kementerian untuk tim penilai instansi dan unit pelaksana teknis kementerian lainflembaga pemerintah non kementerian. rektor universitas institut, ketua sekolah tinggi, direktur politeknik akademi untuk tim penilai perguruan tinggi. pejabat pembina kepegawaian daerah atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon yang membidangi pembinaan pendidikan untuk tim penilai daerah. direktur jenderal peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan untuk tim penilai unit pelaksana teknis. (!lp ditetapkan oleh instansi pembina. usul penetapan angka kredit plp diajukan oleh: rektor universitas institut, ketua sekolah tinggi, direktur politeknik akademi, pejabat eselon yang bertanggungjawab bidang pembinaan pendidikan daerah, pejabat eselon yang bertanggungjawab bidang pembinaan, dan pejabat eselon yang bertanggungjawab bidang pembinaan pendidikan pada kementerian lain lembaga pemerintah non kementerian kepada direktur jenderal pendidikan tinggi bagi plp madya, pembina tingkat golongan ruang iv b dan pembina utama muda, golongan ruang iv c. rektor universitas institut, ketua sekolah tinggi, direktur politeknik akademi lingkungan kementerian pendidikan nasional kepadaill c dan penata tingkat golongan ruang ipendidikan nasional. rektor universitasllnstitut, ketua sekolah tinggi, direktur politeknik akademi pada kementerian lain' lembaga pemerintah non kementerian kepada pejabat eselon atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon yang membina perguruan tinggi1ll c dan penata tingkat golongan ruang i!i d,. kepala laboratorium perguruan tinggi atau pimpinan fakultas jurusan pada universitasllnstitut, sekolah tinggi, politeknik akademi kepada rektor ketua direkturl d, dan plp pertama, pangkat penata muda, golongan ruang ill a dan penata muda tingkat golongan ruang i!i b lingkungannya masing masing. pimpinan unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan kepada pejabat eselon yang membidangi pendidikan daerahii d, dan plp pertama, pangkat penata muda, golongan ruang ill a sampai dengan plp madya pangkat pembina, golongan ruang iv a. pimpinan unit pelaksana tekniskepada pejabat eselon yang membinall a sampai dengan plp maya, pangkat pembina, golongan ruang iv a. pimpinan unit pelaksana teknis pada kementerian lain lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat eselon yang membidangi pembinaan pendidikan padail a sampai dengan plpenjang jabatan pangkat plp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. keputusan pejabat yang mengenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh plp yang bersangkutan. bab viii pengangkatan dalam jabatan fungsional plp pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan plp adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. il) pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan plp tingkat keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut: berijazah diploma iii sesuai! clp tingkat keahlian harus memenuhi syarat sebagai berikut: berijazah s1 diploma sesuai kualifikasi akademik yang yang relevan dengan laboratorium yang bersangkutan:plp. pegawai negeri sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada dan yang tidak lulus dan tidak mengikuti diklat fungsional plp, diberhentikan dari jabatan plplp melalui pengangkatan calon pegawai negeri sipil. kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufranata laboratorium pendidikan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional pranata laboratorium pendidlp sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatur sebagai berikut: untuk laboratorium tipe formasi plp tingkat terampil paling banyak orang, untuk laboratorium tipe ii, formasi plp tingkat terampil paling banyak orang dan plp tingkat ahli paling banyak orang: cc. untuk laboratorium tipe ill, formasi plp tingkat terampil paling banyak orang dan plp tingkat ahli paling banyak orang, untuk laboratorium tipe iv, formasi plp tingkat terampil paling banyak orang dan plp tingkat ahli paling banyak orang. tipe laboratorium pendidikan ditetapkan dengan keputusan menteri pendidikan nasional atas usul tim penyusunan tipe laboratorium. tim penyusunan tipe laboratorium sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri pendidikan nasional dan keanggotaannya terdiri dari unsur kementerian pendidikan nasional dan badan kepegawaian negara pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain dalam jabatan plplolaan laboratorium paling kurang (dua) tahun, usia paling tinggi (lima puluh) tahun, telah mengikuti dan lulus diklat fungsional plp: setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam dp3lp tingkat keterampilan yang memperoleh ijazah s1 diploma dapat diangkat dalam jabatan plp tingkat keahlian apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: tersedia formasi untuk jabatan plp tingkat keahlian, lulus diklat fungsional plp tingkat keahlian: dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. plp tingkat keterampilan yang akan beralih menjadi plp tingkat keahlian1 diploma yang sesuai kualifikasi akademik dan diklat fungsional tingkat keahlian dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang. bab kenaikan jabatan dan pangkat kenaikanjabatan dapat dipertimbangkan apabila: paling singkat (satu) tahun dalam jabatan terakhir: memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggikenaikan jabatan plp pelaksana untuk menjadi plp pelaksana lanjutan dan plp penyelia, serta plp pertama untuk menjadi plp muda dan plp madya ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian instansi masing masing. kenaikan pangkdua) tahun terakhir. kenaikan pangkat plp ditetapkan oleh pejabat yang berwenangenjang jabatanlpangkat plp, adalah sebagai berikut: plp tingkat keterampilan dengan pendidikan diploma iif adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran iii peraturan menteri ini: plp tingkat keahlian dengan pendidikan sarjana s1) atau diploma adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan menteri ini, plp tingkat keahlian dengan pendidikan pasca sarjana s2) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan menteri ini: dan plp tingkat keahlian dengan pendidikan doktor s3) adalahdiklat, pengelolaan laboratorium, dan pengembangan profesi: dan paling banyak (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. plp yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telahlpangkat berikutnya. plplp penyeli dpertama, pangkat penata muda tingkat golongan ruang ii! b yang akan naik jenjang jabatanlpangkat menjadi plp muda, pangkat penata, golongan ruang il cmuda, pangkat penata, golongan ruang ill c yang akan naik pangkat menjadi pangkat penata tingkat golongan ruang ill d dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling sedikit (empat) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi. plp muda, pangkat penata tingkat golongan ruang ill d yang akan naik jenjang jabatanlpangkat menjadi plp madya, pangkat pembina, golongan ruang iw a dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling sedikit (enam) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi. (5y plp ma dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling sedikit (sepuluh) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi. pldari angka kredit: kumulatif yang dii!) plp penyelia, pangkat penata tingkat golongan ruang ill d setiap tahun sejak menduduki jabatanlpangkat wajib mengumpulkan paling sedikit wajib mengumpulkan paling sedikit (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. plp yang secara bersama sama membuat karya tulis ilmiah bidang pengelolaan laboratorium (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu: ataukompetensi plp standar kompetensi plp mencakup: pengoperasian peralatan laboratorium pengelolaan bahan laboratorium penerapan metoda kerja laboratorium uji kompetensi wajib diikuti oleh plp yang akan naik jabatan. standar kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan menteri pendidikan nasional bab pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan cipdlp pelaksana, pangkat pengatur, golongan ruang il c sampai dengan plp penyelia, pangkat penata, golongan ruang ill clp!lplp: menjalani cuti luar tanggungan negara kecuali persalinan keempat dan seterusnya, atau tugas belajar lebih dari (enam) bulan. pllp. plplpusia paling tinggi (lima puluh empat) tahun. pengangkatan kembali dalam jabatan plp sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang waktu penyesuaianlinpassing dapat dilaksanakan paling lambat akhir bulan juni angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam jabatan plp tingkat keterampilan sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran vii peraturan menteri ini. angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam jabatan plp tingkat keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran viii peraturan menteri ini. angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran vii dan lampiran viii peraturan menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaianlinpassing. untuk menjamin keseimbangan perolehan angka kredit bagi pegawai negeri sipil yang disesuaikanxiii ketentuan penutup ketentuan pelaksanaan peraturan menteri ini diatur lebih lanjut dengan keputusan bersama menteri pendidikan nasional dan kepala badan kepegawaian aparatur negara dan reformasi birokrasi, lampiran peraturanterampil dan angka kreditnya angka memperoleh ijazah gelar pendidikan dan pelatihan fungsional bidang ikamanyaantara641 960jam sertifikat oo semuajenjang pengelolaan ebaralanum serah ilamanyaantara48 6alam serikat semua jenjang memperoleh surat tanda lamanyaantaratot tajam serikat semua jenjang besendakengen putih tamanyaantara bt jam ser semua jenjang emanyaamara 300m semuaieniano aaa aaa prajabatan pengelolaan perancangankegiatan menyusun program tahunan pengelolaan laboratorium sebagai anggota program laboratorium laboratorium menyusun kebutuhan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: jag peratankategort rencana kebutuhan pelaksana menyusun ppenogunaanbananpadakegatanpendakan | :: : : , pbalumum spp pelaksana menyusun ppenggunaanbahanpadakegatanpeneta" agama masyarakat: polumum usp pelaksanatarjutan menyusun sop praktikum yang menggunakan peralatan kategori dan bahan umum pada kegiatan pendidikan penggunaanbahan peralatan kategori3 laporan pelaksana lanjutan petaka top wan savana mawar swmwwa be5 rawa umum laporan pelaksana menyiapkan peralatandan bahan padakegiatanpeneltan | peralatan gu u b e rpkategon2 u laporan | pelaksana lanjutan bpkategoni porn 01a pelaksana pee umum laporan pelaksana menyiapkan peralatan dan bahan padakegiatan pengabdian masyarakat o peralatan uw u u @kategori2 laporan | pelaksana lanjutan kategori laporan | pelaksana bahan p umum laporan pelaksana mengumpulkan memverifikasi data kebutuhan bahanpadakegiatan | (bfpeneitan laporan danlogbook pelaksana ipengabdiankepada masyarakt laporandanfogbook pelaksana memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kan penggunaan bahan pda kegiatan penganan pagan pol jakategortbahankhusus tapan pendeta tbfkategontbahanumum tapan | pelaksana lanjutan memberikan penjelasan dan melakukan supervisi pengoperasian peralatan kan anggaran than adakan penata ear jagkategontbahankhusus tapan penyewa bifkategontbahanumum tapan | pelaksana lanjutan lean peranan kenamaan gan ganda kegiatan pengabdian kepada masyarakat: iketegontbahankhusus o tapan penyedia bb. (kategontbananumum laporan pelaksana lanjutan molamulasdakssasci donn konon skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pendidikan: ikatesortbahankhusus laporan | pendeta dbilkategortbahanumum laporan pelaksana lanjutan rol man awam amarssmm toammua sea rawan asssssknsel snn skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan penelitian: ikategortbahankhusus tapan pena ikategoitbahanumum laporan | pelaksana lanjudan bahan pada kegiatan seram bikategortbahanumum tapan pelaksanalanjutan loe engga ksssiasssisssssskasikssatassd dan inn kenonnnnn penelitian: kategori ibahankhusus laporan penyewa (bifketegor'3bahanumum tapan | penyewa jafkategori2bahankhusus laporan | pelaksana |afkategor zbahanumum laporan pelarsanatanjutan kategoriibahankhusus laporan pelaksana (tkategon tbahanumum laporan tato pelaksana pengabdian kepada masyarakat: kategori 3bahankhusus laporan aa7o pena dikategori sbahanumum laporan penyedia jefkategon zbahankhusus laporan pelaksanalanjutan (arjkategor bahan umum laporan peleksanalanutan ikategonbahankhusus laporan 0it pelaksana (tlketegori tbahanumum laporan pelaksana menyusun laporan penggunaan peralatan tambahan dalamrangka: | ja. pendidikan laporandanlogbook pelaksana jblpeneltian | aporandanfogbook pelaksana |pengabdian kepada masyarakat laporandanlogbook pelaksana mengelola (material hand ing) sisabahan menurut kategonyang ditetapkan ) jamu eporandanlogbook penyedia pbrlumm eporandanlogbook pelaksana ata jagkhusus laporan dan boobook pelaksanalanjutan pafumum taporandanogbook pelaksana mengolah limbah yang dihasilkan danprosespenggunaanbahan: | , 555t:: : pblumum laporan dantogbook pelaksanalanjutan memantaukualtasbahan ww peluru laporan danlogbook pelaksana lanjutan tofowam |sawan masam mua bea tanam mengendalikanobjekkegatan laporandanlogbook pelaksana lanjutan peralatan kategori pada kegiatan pendidikan maan ketan ena rem ewandanfrisak pemda peralatan kategori pada kegiatan penelitian (erakankaego 1ada kog engekdan page masyarakat negara beta peralatan kategori pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan pendidikan: jagkategon2bahanumum taporandanlogbook penyelam (bijkategorbahankhusus taporandanlogbook penyedia pada kegiatan penelitian: (kategori2bahanumum aporandanlogbook penyewa (bikateaon tbahankhusus taporandanloobook penyelam (elkategortbahanumum taporandanlogbook pelaksanalanjutan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: se (bilkategor tbahankhusus tapoandantoobook pendeta peralatan dan bahan jakategon2bahankhusus laporan pendeta (bfkategor2bahanumum laporan penyelam te. ikategontbahankhusus laporan pelaksanalarjutan (dkategortbahanumum laporan pelaksanalanjutan menggunakan peralatan dan bahan: jaikategon2bahanumum tapa penyewa o (bfkategortbahankhusus laporan pendeta kepada masyarakat menggunakan peralatan dan bahan: kategori bahan umum laporan penyelia kkacgmitaanenas tara 8ta hamata terbatas dengan menggunakanperalatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: jagkelegor2bahanumum laporan pendeta eoi banana pora menyala bohlam lawan ama mama bea rawan je. ikategoritbahanumum laporan pelaksana lanjutan sleaesesa men mennnnnnnn masyarakat w w pbkategoit laporan pelaksana lanjutan mamak! dngan mengatakan pesan pan pol masyarakat dengan menggunakan peralatan dan bahan: kategori tbahankhusus laporan | pendeta (brlkategoritbahanumum laporan | pelaksana lanjutan masyarakat membuatlaporan kegiatan praktikum laporan | peseta pemeliharaan'perawatan menyusunjadwal pemeliharaan perawatan peralatan tambahan peralatan dan bahan peralatankategorit dawai o| pelaksana ibl baan uu tires t a penyet paman pelaksana membersihkan, menata dan menympanperalatan: jagkategon3 peran pendeta pbilketegoi2 laporan pelaksana lanjutan pafkategoni laporan pelaksana membersihkan sarana penunjang | laporan | pelaksana (da menatadanmenyimpan sarana penunjang laporan pelaksana membersihkan menata dan menyimpanbahan: jajkhusus apaan pelaksana polumum ui apaan pelaksana melakukan katbrasiperalatankategoit o laporan | pelaksana laboratorium bahan umum musa milkssii mind milis umum mengevaluasipedoman penilaian peralatan kategori danbahanumum laporan menyala mengevaluasi pemeliharaan perawalanperalatandanbahan, ketegontbahankhusus tapan | penyewa (bifkategor tbahanumum tapan pelaksana lanjutan pengembangan kegiatan mengembangkan sistem pengelolaan laboratorium sebagai anggota penyelia aajpalambentuk buku yang terbitkan dan diedarkan secaranasionai buku semuapenang (bbalammajalan ilmiah yang diakuioleh o naskah semuajeniang naalaboratorium yang tidak dipublikasikan: dalam bentuk makalah naskah wind bdangpengedsan anmatotunyargdpatitantan sendiri bidang pengelolaan laboratoriumnya dipublikasikan: dalam masalah ilmiah yana diakui oleh lipi naskah semua lencana fermatangpayonbarkinaoumyanisararunkanan "|. sendiri bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan peambentukbuu semuajerang disebarluaskan melalui media massa. bidang pengelolaan laboratorium pada pertemuanilmiah pustaka lainnya bidang dipublikasikan dalam bentuk: pengelolaan laboratorium masentmanyanodekuoen up yah semuajeniang yang tidak dipublikasikandalam bentuk: alba ulo semuaeniana (p marah semuajenjang dimuat dalam penelitian penyusunan standardanlatau menyusun dan atau menyempurnakan standarbidang pengelolaan standar semua jenjang laboratorium menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan pedoman semua jenjang mama laboratorium penemuan teknologitepat menemukan teknologi tepat guna bidang pengelolaanlaboratoriurn semua jenjang boot laboratorium perolehan serikat proses vengfututkom etensisertkasanmendabarsettka sek smuaeriang (3were seat semua jenjang plp pengelolaan laboratorium pemberian bimbingan memberikan bimbingan bidang pengelolaan laboratorium sertifikat surat keterangan semua jenjang laboratorium bosan cawan muram amma ram peran serta dalam mengikuti seminarfokakarya sebaga: seminarfoka karyadibidang fa perasaan setiap kai semualenjang peng oktan pabean moderator membahas narasumber setiap kai |) semuajenjang tal pesta setiap kai semuajenjang mengikuti delegasi imansebagi: oo dewa setiap kah semuajenjang angota setiap kai semuajenjang keanggotaan dalam organisasi menjadi anggota organisasi profesi tngkatintemasionalmasiona sebaga: | anggotaakir setaptahun semuajenjang setara mnggnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnna difidosl doc msi penilai angka kredit jabatan fungsional plp perolehanpenghargaan tanda penghargsantandajasa satyalancana kaya saya |o o jasa potigapuluhtahn serifkatpiagam semuajenang (bfeotduapuluntahun serifkatpiagam semuajenjang ioteeputun tahun serikatpiagam semuajenjang memenangkanlombapengefolaantaboratorium. o juara1tingkatlokal sertfikalpiagam semuajenjang (bijivara17273tingkatnasional semifikavpiggam semuajenjang |eliuaratngkatintemasional serifikatpiagam semuajenjang perolehan gelar kesarjanaan memperoleh jatah lain yang tidak sesuai denganbidangtugasnya | lainnya diploma semua jenjang sarana dipiomalv semua jenjang menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, 1ahli dan angka kreditnya pendidikan pendidikanformaidan doktor( s3) nazar semua jenjang mendapatijazah gelar ) )( pascasarjana azan a80 semua jenjang jasmani( sm diplomat azan semua jenjang pendidikan dan pelatihan fungsional bidang ilamanyaantara6ii 8e0jam sent semua jenjang ipengelotaanlaboratonum serta (lamanyaantara481 jam serikat semua jenjang team pendidiandanpewun lemanyaantara167 48jam | serikat semua jenjang (eltamanyaantara 80jam serat semua jenangsebaga: ' ) | laboratorium |febersooum jafar pam anggota program memo oe me merancang program pemeliharaan perawatan dan penyimpanan peralatan dan peralatan merancangprogrampemenksaandankatbrasiperaatan ptt menyusun program tindaklanjut hasil evaluasi penggunaan peralatan jakateoi3 pram yaa pejowam sawan ammraam smua meter rawan pefkategoit progam pertama menyusun program indaklanjut hasil evaluasipenggunaanbahan w 7m plum progam lo menyusun kebutuhan peralatan dan bahan pada kegiatanpendidikan: peralatan tu kategori rencana kebutuhan madya kategori2 rencana kebutuhan | muda bpkategort rencana kebutuhan | pertama bahan juv tu u umum rencana kebutuhan pertama menyusun kebutuhan peralatan tambahan pada kegiatanpensiian: kategori rencana kebutuhan | maya 2pkategon2 rencana kebutuhan | muda kategori rencana kebutuhan pertama naa pan (ea pa. khusus rencana kebutuhan muda desa kena masyarakat: kateg3 rencana kebutuhan madya kategori2 rencana kebutuhan muda bahankhusus rencana kebutuhan pertama menyusun sop untukpengoperasamperaatan gkategon3 dbolkategon2 uga defkategort sop pertama menyusun sop untuk pemeliharaan peralatan u u mtategond sop yaya kategori os yoo pertama naa umum muda eaapaaah b a rdkategoi2 sop muda aan vi bum sp uda menyusun pumukkatbreseaperaatan pakaegng sps aga kategori1 sop pertama shaman sorunwutngsngasatam log peralatan parah ju khusus yaa bum uss aaa kegiatan pendidikan: (ketegonsbahankhusus sop (bi jkategon3bahanumum sop yaya jekategoi2bahankhusus sop muda (kategori2bahanumum sop uda perfkategortbahankhusus sop pertama menggunakan peralatan dan bahan penggunaanbahan penggunaan bahan pada kegiatan pendidikan: (kategori3bahankhusus tapa aga (bo kategori 3bahanumum apa mua (akategorgbahanumum tapen get pertama penggunaan bara ada kegatnpenaan penggunaan bahan pada kegiatan penelitian: (kategori bbahankhusus tea (kategori3bahanumum laporan muda (kategori2bahanumum pertama kenatanponganan pada man kegiatan pengabdian kepada masyarakat: np pejowam saman masam common mono rawan (kategori 3bahanumum laporan muda w e fkategon2bahanumum laporan | pertama emeakameraa skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan |kategori3bahankhusus laporan madya (kategori3bahan umum laporan | muda kategori zbahankhusus o tapan pertama (ea iketegon zbahanumum oo laporan pertama .omesasssii men kanan skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan penelitian: jacgketegordbahankhusus laporan maga kategori 3bahanumum laporan muda (kategori bahan khusus o laporan pertama fketegon zbahanumum laporan pertama segmen memesan skala terbatas yang menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: kategori3banankhusus tapan (kategori 3bahan umum laporan muda kategori bahan khusus laporan | pertama ikategon zbahanumum o laporan pertama tema adakan pendanaan peralatan pada kegiatan pendidikan: jacgkateson3 leporandanfogbook| maya dbo ikatan tleporandanlogbook pertama kemayoran most sans danny eng peralatan pada kegiatan pendidikan: ikatesoi3 aporandanlogbook| maya mbkategoi2 laporan danlogbook| muda cc. kategori laporan dan log book pertama memverifikasi hasil pengukuran, kalibrasi, dan hasil pengecekan kinerja insan mill memes peralatan pada kegiatan penelitian: kategori3 o u aporandanogbook| madya dbolkategon2 ulaporandanlogbook| pertama karina ape yong mnngnnnni senna. nan: peralatan pada kegiatan penelitian: g (b. kategori2 jiaporandanlogbook| muda cegkategont lieporandanogbook| o) | pertama (mean pede kegiatan pengekdankeada marka peralatan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: kategori laporan dan log book madya pekeeeont epoandanogbosk| pertama eratanpasa kegutanpengabaan kepasamanyamtar peralatan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: kategori eperandantogbook| madya pbkatear2 teporandantogbook| pertama ketan ena kegiatan pendidikan: (kategori sbahankhusus taporandantogbook| madya ketegorbahanumum laporandantogbook| | pertama menguji dan memverifikasiunjuk kerja peralatan pada penggunaan bahan pada maan men men skeleton bbahankhusus taporandantogbook| maya (brkategongbahanumum taporandantogbook| pertama kegalanpangandan kepada manakah kegiatan pengabdian kepada masyarakat: (kategori3bahankhusus ' kaporandanlogbook madya pbfkategondbahanumum eporandantogbook| pertama ikategon bahan khusus laporan dan log book pertama menganalisis dan mengevaluasi data pada kegiatan pengabdian kepada laporan dan log book muda menganalisisdan mengevaluasibahan: faks porandanogbook| muda peluru teporandantogbook| pertama melakukan interpretasidan menyimpulkan data hasil pengujianlkalibrasiatau laporan dan log book madya melakukan pengawasan dan antisipasibencana pada penggunaan bermtndanpatan papat imenggunatangeaatan anna aan menggunakanperalatan dan bahan: ikategongbahankhusus tape a89 mag ikategorgbahanumum a18 oma cefkategor2bahankhusus tapan 0p3 pertama pol over siuman mmarcontm sarumusu avorarncon peta melakukan pengambilan sampel lapangan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat menggunakan perlahan bara pegaampea jkategon ibahankhusus laporan madya (bi (kategori3bahanumum laporan muda fketegon2bahankhusus o laporan | pertama tire mmimlaiaiotis se snn snn snn terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat: jkategon3bahankhusus laporan | naga (bifkategon ibahanumum laporan pertama kategori zbahankhusus laporan | pertama mila men miko kepada masyarakat msorrakat degan menggunakan pekan dan ena oom doo masyarakat dengan menggunakan peralatan dan bahan: kategori bahan khusus laporan madya iulusensteraiumm sem |kategori zbahankhusus laporan | pertama ikategon zbahanumum tapan pertama pemekaran perawatan menyusun jadwalpemelharaan perawatanperalatan: peralatan dan bahan (kategori jadwal pertama perfkategoi2 awi pertama melakukan katbrasiperalatan kategori3 laporan uda kategori2 laporan pertama pengevalussansistemkera melakukan evaluasihasilkatbrasiperalatan laboratorium ja. kategori3 laporan madya (b. kategori2 laporan muda dakategont laporan pertama mengevaluasi kinerjaperalatn fkategoa3 laporan | a02 maa dbfkategoa2 laporan muda degkategoit tapan pertama mengevaluasi metode kera danpenerapan metodekeraperalatan | gation3 porn maga obokategoi2 laporan muda dekategont laporan pertama mengevaluasi penerapan metodekemaperalatan: jkategon3 laporan maya kategori2 laporan 0t6e juga cafkategonh laporan pertama mengevaluasi penggunaan peralatan tg . parfkategon3 fotapoan maya penfkateoi2 sean mengevaluasi sop pengoperasianpersatan danpergsmnaantaan pakategon sbahanthusus 55an tokaegon3bahan bean gaya (afaeenebaanumam uga efegontbahankuss bean pertama meceakas sop pememasanmemeemperaandantaan jelegongbahankhusus w wap aga (ofaogongbahanumum bsa aga cafesorabahanumn efkatoegontbahankhuss aon pertama merperavaspedomanpemmaan perlatandansnan fasonibahankuus w aga (eaogonibahantuas era drama ensevauastprogramtanunampengeloaanaboraoan ooterean aga ti(enbevauasipeme haraanporawalaperaktandanbanan fatboondbanankuus o w wwe aban3namum aegon2barumun drama menfaralsstest valtastpenggunaanperaaandanbaan jafabandbahankhuus o w tojkaegongbahanumum o aga ikategon bahan khusus laporan muda men men pengernbangankegiatan mengernbangkankinerja peralatan aboratonun pageant dbkeegon2 peran ag: w yg, (sun susu summreonmi saruminsu avorawneon pesan kateg3 yoo laporan madya degkategont iu laporan pertama menggunkan erna sen terbatas menggunakan peralatan dan bahan: katesondbahanthusus laporan madya (bi kategori3bananumum laporan madya kategori zbahankhusus laporan muda dac|kategori zbahanumum laporan muda ikategortbanankhusus laporan pertama (to kategontbahanumum laporan | pertama meningkatkan mutu produk dalam skalataboratoium laporan | madya mengembangan sistem pengelolaan laboratorium: ketua naskah sistem may|a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional buku semuajenjang fee kawan dbhangpergelisan asomeumnyangidat deosmaaran | ||) evaluasi bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan: ear (b.( datambentuk makalah naskah semuajenjang tenan bian pergaulan tatum yang dpotiaatan sendiri bidang pengelolaan laboratorium yang dipublikasikan: (ac dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secaranasional | buku semuajenjang dalam majalah ilmiah yang diakui oleh lipi naskah semuajenjang kenadibcaapengtianlabantrun yang dakaptaskat sendiri bidang pengelolaan laboratorium yang tidak dipublikasikan: jajpatambentukbuu datambentuk makalah o makan semuajenjang bahan disebarluaskan melalui media massa. ngan gea peak ata ketan evan bidang pengelolaan laboratorium pada pertemuan ilmiah been assssiam lab ssmnlassssa dns men lean pustaka lainnya bidang dalam bentuk: me majalanimian yang diakuroleh lipi) o malah semuajenjang dan bea pegansanjamasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk: buku semuajenjang nn. membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengelolaan laboratorium yang dimuat tiap lembar semua jenjang dalam penelitian penyusunan standar dan atau menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan standar semua jenjang pedoman pengelolaan laboratorium laboratorium menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang pengelolaan pedoman semua jenjang laboratorium menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis pengelolaan semua jenjang laboratorium penemuan teknologi tepat menemukan teknologi tepat guna bidang pengelolaanlaboratorium semua jenjang guna bidang pengelolaan laboratorium perolehan sertifikat profesi mengikuti uji kompetensilsertifikasidan mendapat sertifikat: nan (penunjang pengajar pelatih bidang mengajarlmelatihpada pendidikanya pelatihan pengelolaanlaboratorium jam pelajaran semua jenjang tugas plp pengelolaanlaboratorium pemberian bimbingan memberikanbimbingan bidang pengelolaan laboratorium sertifikat surat semua jenjang bidang pengelolaan keterangan peran serta dalan mengikuti seminarllokakarya sebagai: seminarlloka karya bidang seweliaaniataaotum pap san nre moderatorlpembahaslnarasumber setiap kali semua jenjang suara sera eng keanggotaan dalam organisasi menjadi anggota organisasi profesi tingkat internasional nasional sebagai: nan profesi pengurus aki setiap tahun semua jenjang anggota aktif setiap tahun semua jenjang keanggotaandalam tim menjadi anggota tim penilai dupa cernua jenjang penilai angka kredit jabatan fungsional plp jasa tigapuluh tahun serifikatipiagam semua jenjang (dua puluh) tahun serikat piagam semua jenjang (sepuluh) tahun sertifikatipiagam semua jenjang des kemenangan ente pegataanaenarum seat atas maan ufeansatama stan emas o p ara, appa maan aan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,terampil dengan pendidikan diploma iii pranata laboratorium pendidikan unsur isian unsur utama lula pendidikan formal pengelolaan laboratoriumao menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,ranata persentase laboratorium pendidikan unsur pertama muda madya ive unsur utama pendidikan pendidikan formal diklat pengelolaanlaboratorium pengembanganprofesi unsur penunjang penunjang kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pranata s20h laboratorium pendidikan jumlah |. menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiunsur persentase muda madya unsur utama pendidikan pendidikan formal diklat pengelolaan laboratorium 280ojumlah lao tao menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasidoktor (s3) jenjang jabatan golongan ruang dan angka kredit jabatan unsur persentase fungsional pranata laboratorium pendidikan muda madyas207o laboratorium pendidikan jumlah menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, mangindaan lampiran vjabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan tingkat terampil angka kredit danmasakepangkatan gou ijazah stub yang setingkat angka kredit dan masa kepangkatan ruang tahun tahun tahun tahun tahun lebih sekolah lanjutan tingkat atas d.i sarjana muda d.i d.iii sekolah lanjutan tingkat atas d.i sarjana muda d.wd.i il iya sekolah lanjutan tingkat atas d.i sarjana muda d.ivd.ii sekolah lanjutan tingkat atas d.l sarjana muda d.ivd.iii sekolah lanjutan tingkat atas sarjana muda dud.ii sekolah lanjutan tingkat atas d.i menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, e.ne. manbindaan lampiran vii!passing jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan tingkat ahli buana tiara magsersg vy s sarjana div doktor s3) sarjana div ama doktor(s3) sarjana div doa doktor (sy tao sarjana div ajo door (sp teo teo menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasibirokrasi, |
peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota binjai, menimbang aa. bahwa peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini baik ditinjau dari dasar hukum maupun tarif retribusi: bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi rumah potong hewan, perlu merubah peraturan daerah dimaksuddaerah kota binjairumah potong hewan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas dan jasa yang disediakan pada rumah potong hewan: bavariasi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.tag..diwajibkan membayar retribusi. bab iii golongan retribusi tag retribusi rumah potong hewanbabiadalah sebagai pengganti biaya administrasi, perawatan rumah potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan. tarif retribusi rumah potong hewan terdiri dari pemotongan hewan, pemeriksaan kesehatan hewan: pemeriksaan daging. besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut pem organ .ooo.m.' pemotongan hewan ekor lembu, kerbau, kuda rp. kambing atau domba rp. babi rp. pemeriksaan kesehatan hewan ekor lembu, kerbau, kuda rp. kambing atau domba rp. babi rp. cc. pemeriksaan daging ekor: lembu, kerbau, kuda rp. kambing atau domba rp. babi rp. hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada harus disetor kas daerah. hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan retribusi sebesar (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan digunakan untuk usaha, dikenakan tambahan retribusi sebesar (lima puluh persen). untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada dan pemilik hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan pemilikan dari kepala kelurahan yang bersangkutan. hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat dibebaskan dari retribusi rumah potong hewan. babikelurahan:: kecuali pemilik telah memiliki kartu potong hewan untuk melaksanakan luar rumah potong hewan. .ungutan retribusi tidak dapat digolongkan. babi wilayah pemungutan wilayah pemungutan retribusi rumah potong hewankanan:mana dimaksud pada adalah"., menghentikan penyidikan:.rumah potong hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. pasai27ngaonten diundangkan binjai padatanggal november sekretaris daerah kota binjai drs. iqbal pulih gan, sh, m.ap lembaran daerah kota binjai tahun nomor |
peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang retribusi pemeriksaan pemotongan unggas dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota binjai, menimbang bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat akan daging unggas maka meningkat pula kegiatan pengadaan daging unggas sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian baik dari segi kesehatan maupun pencemaran lingkungan: bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner pencegahan zoonosis dan pengamanan produksi bahan makanan asal hewani dan lainnya khususnya daging unggas, perlu diadakan pengawasan tempat pemotongan hewan, guna menangkal penyakit hewan ternak unggas dan pengendalian populasi produksi dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah pad), perlu dilakukan pengaturan mengenai retribusi pemeriksaan pemotongan unggas: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf aa dan huruf perlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi pemeriksaan pemotongan unggastn,pts djp depan tentang syarat syarat rumah pemotongan unggas dan usaha pemotongan unggas, keputusan direktur jenderal pertanian nomor tn. pts djp depan tentang pedoman pemberian pencantuman label pada kemasan daging sebagai tanda hasil pemeriksaan: engan persetujuan bersama tuj.pemeriksaan pemotongan unggaspemerintah kota binjai: dinas adalah dinas pertanian kota binjai, pengawasan. pengawasan penyakit hewan adalah kegiatan pemilikan dan pengawasan yang .or atau lebih hewan ternakzoonosis adalah penyakit berjangkit dari hewan kepada manusia dan sebaliknyaante mortem adalah pemeriksaan kesehatan unggas sebelum dipotong. post mortem adalah pemeriksaan kesehatan unggas setelah dipotopemotongan unggas adalah retribusi atas imbalan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah atas pemeriksaan kesehatan unggaeriksaan pemotongan unggas dipungut pembayaran retribusi. objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan unggas secara ante mortem dan post mortem (sebelum dan sesudah dipotong) yang dilaksanakan tempat pemotongan unggas. subjek retribusi adalah pemilik tempat pemotongan unggas yang mendapat jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat veterinergolongan retribusi retribusi tempat pemotongan unggas termasuk golongan retribusi jasa usaha. babpemotongan unggas adalah sebagai pengganti biaya administrasi, dan biaya jasa pemeriksaan kesehatan. besarnya tarif retribusi biaya pemeriksaan kesehatan unggas ante mortem dan post mortem bersampul adalah sebagai berikut kecil sid ekor rp. (sedang s d ekor rp. besar atas rp. hasil retribusi sebagaimana yang dimaksud pada harus disetor kas daerah. babi ketentuan pemeriksaan pasai8 setiap unggassetiap unggastersebut sebagaimana dimaksud dalam ternyata unggas tersebut menderita penyakit yang dapat membahayakan konsumen, petugas ahli menolak unggas tersebut untuk dipototan bab oo. bab babi berupa karcis. hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud disetor tan kas daerah melalui bendahara khusus penerima bkp) pada dinas. bab vii wilayah pemungutan wilayah pemungutan retribusibesartan kepala dinasatas.'.i kadaluarsa penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu (satu..terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini agar pengutipan retribusi dilakukan secara objektif dan transparan. bab xivtiga juta rupiah)t:hh memotretsaksi: .jtempat pemotongan unggas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. i22asai23 peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya:.uri, sh, diundangkan binjai padatanggal november sekretaris daerah kota binjai buah h. iqbal puluh sain, sh, m.ap lembaran daerah kota binjai tahun nomor: |
peraturan daerah kota binjalayanan persamaan kebersihan dan terakhir diubah dengan peraturan daerah kota binjai . nomor tahun: bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari pelayanan persamaan kebersihan, perlu merubah peraturan daerah kota binjai sebagaimana gan dimaksud pada hurufo. poplayanan persamaan kebersihan. tag. penyelenggaraankebersihan dan pertamanan kota binjai. kepala dinas adalah kepala dinas kebersihan dan pertamanankebersihan dan pertamanan kota binjai. pihak ketiga adalah badan hukum dan atau perorangan yang melaksanakan pengelolaan pelayanan persamaan kebersihan atas persetujuan walikota. retribusi pelayanan persamaan kebersihan yang selanjutnya dapatrukun. tetangga rt) dan rukun warga rw) adalah dan kota binjai. pusat kota adalah daerah wajib retribusi yang meliputi kawasan jalan jenderal sudirman, jalan sutomo, jalan wahid hasyim, jalan jenderal .empat teenage.ooo oo. tempat pengelolaan akhir tpa) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah. lu. tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia.:diwajibkan membayar retribusi.adalah setiap pelayanan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat pelayanan persamaan kebersihan. bab lo.oo. danau jgnobjek retribusi. babi prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi png prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan persamaan kebersihan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemanfaatan umum. biaya sebagaimana dimaksud pada antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah tps tpa. babi struktur dan besarnyatarif retribusi pasai8 struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan sesuai klasifikasi golongan pengguna jasa usaha dan kemampuan masyarakat.saat retribusi terutang retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkan skr. atau dokumen lain yang dipersamakan.dalam peraturan daerah ini disetor secara bruto kas daerah melalui bkp pada dinas. pemungutan retribusi dengan cara digolongkan, kerja sama dengan pihak ketiga ditetapkan dengan keputusan walikota. babi wilayah pemungutan wilayah pemungutan retribusi pelayanan persamaan kebersihan adalah wilayah kota binjai. babi.c.ooo women aus babi sanksi administrasi dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya ata.pembayararretribusi yang terutang harus dilunasi sekali gus.!. comak kadaluwyang dimaksud ini. bab xvilayanan persamaan kebersihan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dan tata cara pelaksanaannya akan diatur dalam surat perjanjian antara walikota dengan pihak ketiga pengelolaan pelayanan persamaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ini selanjutnya berada bawah koordinasi dinas kebersihan dan pertamanan kota binjai. .o.ocooooo memelihara kebersihan dijalan jalan umum, tempat tempat umum ditetapkan oleh pemerintah daerah. pengangkutan sampah dari tps atau transfer depo dan tpa ditetapkan oleh pemerintah daerah. bab xvii! ketentuan pidana pasai23.an memotret seseorang yang berkaitan .mmm babakinjai nomor tahun tentang retribusi pelayanan persamaan kebersihan dan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat binjai nomor tahun tentang perubahan pertama peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ninjaasai26injalgulungan, sh, m.ap lembaran daerah kota binjai tahun nomor: lampiran: peraturan daerah kota binjai nomor tahun tanggal oktober tentang ketentuan besarnya tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihan. . klasifikasi golongan retribusi bulan pengguna jasa pusatdata luarpusat kota plaza swalayan . rp. rp. toko swalayan rp. rp. toko kelontong rp. rp. toko kain pakaian rp. rp. toko sepatu rp. rp. toko emas jam rp. rp. toko besi alat bangunan rp. rp. toko mebel perabot rp. rp. toko buku alat tulis rp. rp. toko roti rp. rp. toko mainan anak anak rp. rp. toko obat apotik rp. rp. toko usaha panggung kasti rp. rp. bank dan lembaga keuangan non bank rp. rp. toko tempat penjualan undian rp. rp. toko bengkel servis roda dua rp. rp. toko bengkel servis roda empat bengkel las, bengkel bubut rp. rp. toko penjualan premium minyak campur rp. rp. galon kecil) spbu pertamina rp. rp. sekolah pemerintah rp. rp. sekolah swasta rp. rp. kantor pemerintah. rp. rp. kantor swasta rp. rp. rumah makan restoran rp. rp. warung makan kedai kopi rp. rp. penjual makanan minuman yang menggunakan tempat tertentu rp. rp. bioskop rp. rp. tempat permainan anak anak video game rp. rp. kilang padi : rp. rp. tempat ora tempat usaha yang menghasilkan limun rp. rp. arak rp. rp. roti rp. rp. kecap rp. rp. tahu tempe rp. rp. ff. minyak makan rp. rp. 9g. rp. rp. pengusaha ternak unggas rp. rp. pengusaha ternak non unggas rp. rp. pengusaha walet rp. rp. kios stand luar pasar pemda rp. rp. doorsmeer rp. rp. toko sepeda rp. rp. praktek dokter rp, rp. '| puskesmas rp. rp. rumah sakit pemerintah rp. rp. rumah sakit swasta rp. rp. klinik bersalin rp. rp. tempat hiburan diskotik rp. rp. penginapan wisma rp. rp. hotel rp. rp. tukang besi rp. rp. tukang kaca rp. rp. tukang pangkas rp. rp. salon kecantikan rp. rp. toko beras rp. rp. gudang rp. rp. wartel warnet rp. rp. tempat penyimpanan roda dua rp. rp. tempat penyimpanan roda empat rp. rp. pengusaha pertukangan pengelolaan rp. rp. .|, terminal rp. rp. stasiun kereta api rp. rp. pengusaha billboard rp. rp. rumah tangga tempat tinggal rp. rp. toko penjualan makanan ayam ternak rp. rp. kedai sampah rp. rp. t0. |et. toko penjualan ikan hias rp. rp. dee. toko pupuk rp. rp. pan tukang erna klasifikasi golongan retribusi bulan pengguna jasa pusat kota luarpusat kota oo. aa. tukang jahit rp. rp. pedagang kaki lima ia, sayur sayuran rp. , hari rp. , hari sayur gunung rp. , hari rp. , hari ic. pakaian kelontong rp. , hari rp. , hari durian rp. , hari rp. , hari penjual buah buahan rp. , hari rp. , hari pedagangan rp. , hari rp. , hari pedagang daging rp. , hari rp. , hari tukang sepatu rp. , hari rp. , hari pedagang bekas rp. , bulan rp. , bulan toko elektronik rp. rp. gedung pertemuan rp. sekolah yang memiliki asrama rp. rp. walikota binjai (s ali uri, sh, |
ggantian biaya cetak kartu tanda. penduduk dengan sistem informasi manajemen kependudukan dan akta catatan sipil1. bnn undang undang nomor tahun tentang kewarganegaraan republik indonesia lembaran negara republik'ota binjai nomor. tahun tentang organisasi gang, peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota binjai tahun anggaran dengan an. 2w. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kota binjai dan walikota binjai tan memutuskan: menetapkan peraturan daerahbinjai dan perangkat daerah.gawai negeri sipil yang berdasarkan keputusan walikota menduduki jabatan mempunyai kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya. penduduk . jo. penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat: tinggal wilayah indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan. :. undang undang sebagai wni. penduduk kota binjai adalah setiap orang yang.a.nomor induk kependudukan yang selanjutnya disingkat nik adalah.catatan sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan anak'kk, ktp dan akta catatan sipil yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas pengganti bahan dan proses penerbitan,hak dan kewajiban penduduk bagian pertama hak penduduk setiap penduduk mempunyai hak memperoleh dokumen kependudukan dan mendapat perlindungan atas data pribadinya, mendapat kepastian hukum atas kepemilikan dokumen,. kependudukan dan catatan. sipilnya kepada dinas kependudukan dan catatan sipiltempat terjadinya peristiwa dan kelurahan domisilinya,an bagi yangkanya l.o wom eta naa,catatan sipil yang dimohonkannya. babi! kependudukan bagian pertama pendaftaran penduduk, pencatatan biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk paragrahmma. biodata penduduk untuk wni (berkeluarga):, biodata penduduk untuk orang asing: dan cc.: penting, setelah kembali indonesia dicatat oleh petugas pada dinas kependudukan dan catatan sipilditerbitkan oleh instansi pelaksana: dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik. paragraf3 kartu keluarga nag.aragraf kartu tanda penduduk ktp..da dipungut biaya. ktp untuk wni berlaku selama masa waktu (lima) tahun sesuai tanggal kelahiran, kecuali bila terjadi perubahan data. dala nana. dalam ktp dimuat pas foto.pankan kemudahan dan tidak dipungut biaya.o.oooooooooo pendaftaran wni tinggal sementara daerah tujuan dilakukan oleh:satu) kali. pendaftaran wni tinggal:.b.atas: pengungsi: penduduk korban bencana,i pencatatan sipil bagian pertamakependudukan yang alaminya kepada dinas kependudukan dan . kependudukan. dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh dinas kependudukan. lebih dari (satu) tahun dan perubahan jenis kelamin. dokumen . woo. pen . dokumen kependudukan sebagaimana: dimaksud dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil dan stempel dinas kependudukan dan catatan sipil. untuk. penerbitan kutipan akta atau surat keterangan setiap penduduk l00.kependudukan dan catatan sipilpemerintahan kota binjai. melaporkan untuk mencatatkan dan menerbitkan kutipan akta kelahirannya pada dinas kependudukan dan catatan sipil.kependudukan dan catatan sipilkependudukan dan catatan sipil, dan dapat diberikan apabila: dahbrang tua kandungnya yang didukung dengan keterangan yang kuat benar. paragraf2 . penduduk kuta binjai yang mengalami peristiwa melahirkan luar wilayah pemerintahan kota binjai ln) penduduk kota binjai yang mengalami peristiwa melahirkan luar wilayah pemerintahan kota binjai melaporkannya kepada dinas kependudukan dan catatan sipil untuk pencatatan dan menerbitkan kutipan akta kelahirannya. penduduk.ooo penduduk kota binjai yang mengalami peristiwa melahirkan luar negeri atau diluar wilayah pemerintahan negara kesatuan republik indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang negara setempat untuk memperoleh dokumen akta kelahiranuntuk mendapatkan dokumen akta kelahiran dilakukan pada perwakilan republik indonesia setempat. peristiwa kelahiran dan memperoleh dokumen akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada dan dilaporkan keluarga yang mengalami peristiwa kepada dinas kependudukan dan catatan sipil dan atau kelurahan dan kepala lingkungan domisilinya paling lambat (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali domisilinya kota binjai. memenuhi syarat dan tata cara sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan walikota kependudukan dan catatan sipil4 pencatatan kelahiran atas kapal laut atau pesawate. kota binjai wajib. diatur dalam peraturan walikota. tag bagian ketiga . pencatatan lahir mati pasai lahir mati adalah. peristiwa melahirkan bayi dalam keadaan mati dengan umur.kependudukan dan catatan sipil. persyaratan yang ditentukan kepada dinas kependudukan dan catatan sipilkependudukan dan catatan sipil atau kelurahan domisilinya paling lambat (tiga puluh)1 umum pasai25. kan kependudukan dan catatan sipil kependudukan dan catatan sipilkependudukan dan catatan sipil untuk perekaman dalam database. peristiwa perkawinan non islam yang.: penerbitan akta perkawinannya pada dinas kependudukan dan catatan sipilmenurut peraturan walikotaparagraf2 pencatatan perkawinan yang dilaksanakan wilayah pemerintahan kota binjai'untuk dicatatkan dalam register kepada dinas kependudukan dan catatan sipil. pencatatan untuk penerbitan akta.$$. isteri dan suami.alam peraturan walikota. paragraf . .o emas paragraf pencatatan perkawinan yang dilaksanakan luar wilayah pemerintahan kota binjai masih dalam negara kesatuan republik indonesia penduduk kota binjai yang melangsungkan perkawinan luar wilayah pemerintahan kota binjai dan memiliki akta perkawinan,penduduk kota binjai yang melangsungkan perkawinannya luar wilayah pemerintahan kota binjai dan melampaui batas waktu belum tidak mencatatkan pada instansi pelaksana setempat, dapat melaporkan dan mendapatkannya pada dinas kependudukan dan catatan sipil sesuai persyaratan dan tata cara ketentuan yang berlaku. paragraf pencatatan perkawinan penduduk kota binjai yang dilaksanakan luar negeri penduduk kota binjai yang melaksanakan perkawinannya luar: wilayah negara kesatuan republik indonesia di luar negeri melaporkan dan mendapatkannya pada instansi yang berwenang negara setempat kemudian melaporkan pada perwakilan negara republik indonesia negara tersebut. perwakilan negara republik indonesia sebagaimana dimaksud pada mencatat dan menerbitkan akta perkawinannytempatdan atau kelurahan dan kepala lingkungan tempat tinggalnya paling lambat (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali indonesia. bagian kelima pembatalan perkawinankependudukan dan catatan sipil hanya untuk yang beragama non islam. penerbitan pembatalan perkawinan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada. dapat diterbitkan setelah adanya salinan keputusan pengabdi ian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. pembatalane tukan dinas kependudukan dan catatan sipil mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan dengan mencabut kutipan akta (1 pencatatan perceraian yang peristiwanya wilayah negara kesatuan republik. indonesia. kutipan akta perceraian diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipilkependudukan dan catatan sipil: cara sesuai ketentuan. ((a) pelaporan untuk pencatatan sebagaimana dimaksud pada kepada dinas kependudukan dan catatan sipilkependudukan dan catatan sipil dan kelurahan domisili penduduk yang bersangkutan. penduduk yang bercerai dengan kekuatan hukum:kependudukan dan catatan sipilkependudukan dan catatan sipilribadparagraf pencatatan perceraian yang peristiwanya luar wilayah negara kesatuan republik indonesia pasai31 wni penduduk kota binjai yang mengalami peristiwa perceraian luar wilayah negara kesatuan republik indonesia wajib melaporkannya kepada instansi berwenang negara setempat. dalam . dalam hal negara setempat tidak melaksanakan pencatatan perceraian bagi warga negara asing, penduduk yang bersangkutan melakukan pelaporan kepada perwakilan negara republik indonesia negara tersebut. dokumen perceraian sebagaimana maksud pada wajib dilaporkan kepada perwakilan negara republik indonesia negara tersebut. informasi yang dikirimkan perwakilan negara republik indonesia luar negeri tentang perceraian kepada dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada wajib direkam dalam database penduduk yang bersangkutan. salah satu dari keduanya atau kedua pasangan yang mengalami peristiwa perceraian luar negeri adalah penduduk binjai dan telah mendapatkan dokumen perceraiannya dari instansi berwenang negara setempat atau perwakilan negara republik indonesia negara setempat tidak perlu lagi membuat akta perceraiannya dinas kependudukan dan catatan sipil tetapi wajib melaporkannya kepada dinas kependudukan dan catatan sipil dan kelurahan domisilinya selambat lambatnya (tiga puluh) hari setelah kembali domisilinya. bagian ketujuh.kependudukan dan catatan sipil. hukum tetap. berdasarkan laporan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada dinas kependudukan dan catatan sipil1 umumkependudukan dan catatan sipilkependudukan dan catatan sipilmc, cl. dinas kependudukan dan catatan sipilkependudukan dan catatan sipil yang melebihi waktu dari (tiga puluh) hari dari tanggal kematian, dinas kependudukan dan catatan sipil hanya mengeluarkan 'kependudukan dan catatan sipil dengpencatatan peristiwa kematian luar wilayah pemerintahan kota binjai . penduduk kota binjai yang mengalami peristiwa kematian luar wilayah. pemerintahan kota binjai dilaporkan oleh pihak keluarga atau yang mewakili kepada dinas kependudukan dan catatan sipil dalam waktu (tiga puluh) hari dari tanggal kematiannya. tata cara pencatatan untuk penerbitan, kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan wali kota. paragraf 'pencatatan peristiwa kematian penduduk kota binjai luar negeri penduduk kota binjai yang mengalami peristiwa kematian luar negeri wajib dilaporkan kepada instansi berwenang negara tersebut paling lambat (tujuh) hari dari tanggal kematian dan dicatatkan kepada perwakilan negara republik indonesia negara tersebut. jika negara tersebut tidak melakukan pencatatan kematian bagi warga negara asing maka dilaporkan untuk pendapatannya kepada perwakilan negara republik indonesia negara tersebut. informasi kematian sebagaimana dimaksud pada dan yang disampaikan kepada dinas kependudukan dan catatan sisi untuk direkam dalam database. tn. peristiwa |. inn wang peristiwa kematian yang terjadi luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada kelurahan domisili penduduk: dinas kependudukan dan catatan sipil. laporan sebagaimana dimaksud pada dalam waktu (tiga puluh) hari dari tanggal kematian untuk penerbitan akta kematian. tata cara dan persyaratan penerbitan akta kematian sebagaimana maksud pada diatur dengan peraturan walikota. paragraf . hilang atau kecelakaan yang kuat dugaan mengalami peristiwa kematian.kependudukan dan catatan sipilkependudukan dan catatan sipil dan pengesahan anak paragraf1kependudukan dan catatan sipil: paling lambat .laan, danboiaporkependudukan dan kependudukan dan catatan sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran anak dimaksud. paragraf4. na.luarga negarawan paragraf1 pencatatan perubahan nama (i) perubahan nama seseorang yang diakui hanya berdasarkan penetapan pengadkependudukan dan catatan sipil yang ditunjuk, pemohon berkewajiban memenuhi persyaratan sesuai aturan untuk selanjutnya dinas kependudukan dan catatan sipilpersyaratan dan .tata cara pelaporan, pendapatannya selanjutnya diatur dalam peraturan walikota. paragraf2tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraannya paling lambat (enam puluh).kependudukan dan catatan sipil domisili penduduk yang menerbitkan akta catatan sipil yang bersangkutan. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dinas kependudukan dan catatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil.4 anak yang lahir dari orang tuanya dua keluarga negarawkependudukan dan catatan sipilkependudukan dan catatan sipil untuk pencatatan dalam register dan perekaman dalam database. kependudukan paling lambat (empat belas) hari dari tanggal penetapan kewarganegaraannya. bagian . bagian kesebelas pencatatan peristiwa penting lainnya peristiwa penting lainnya adalah luar peristiwa penting sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. kembali atau kejadian lainnya. pencatatan peristiwa penting: lainnya dilaksanakan dinas kependudukan dan :sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kependudukan dan catatan sipil.i retribusi dokumen kependudukan bagian pertama umum retribusi dokumen kependudukan adalah biaya tertanggung pengganti bahan dan rangkaian proses yang menimbulkan biaya untuk penerbitan dokumen kependudukan untuk atas nama orang pribadi yang dibebankan kepada pohonnya. retribusi . amp montana sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah yang pemrosesannya melalui dinas kependudukan dan catatan sipil, camat dan lurah. setiap penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada dan dikenakan retribusi dokumen kependudukan kecuali ditentukan lain dalam peraturan daerah ini. pengecualian pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi pencatatan untuk penerbitan kutipan akta kelahiran penduduk kota binjai yang lahir binjai dan dilaporkan paling lambat (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran pp. tidak dibebankan biaya atau gratis: dokumen kependudukan bagi penduduk yang dinyatakan dengan keputusan walikota. retribusi dokumen kependudukan dibayar oleh pemohon dokumen secara kontan kepada petugas dinas kependudukan dan catatan sipil saat melaporkan untuk pengurusan dokumennya. bagian kedua pembiayaan penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil tepat waktu biaya retribusi penerbitan masing masing jenis dokumen kependudukan dan catatan sipil yang memohon untuk dicatatkan dan diterbitkan dokumen baru kepada dinas kependudukan dan catatan sipil sesuai batas toleransi waktu melapor masing masing sebagai berikutgg. surat keterangan tempat tinggal surat keterangan lahir mati , gratis surat keterangan kematian ji. surat keterangan peran ikesurat keterangan pembatalan perkawinan pp. kutipan akta pembatalan perceraian kutipan akta kelahiran gratis o, r.: penerbitan ktp.rp. surat keterangan pengangkatan anak surat keterangan pengesahan anak , gratis hari kelahiran) o, kutipan akta kematian kutipan akta perkawinan kutipan akta perceraian w. kutipan akta pengakuan anak ., biaya pencatatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil .o, gratis kutipan akta kematian kutipan akta perkawinan kutipan .o.: dan catatan sipil rp. , b.9g.o, gratis il. kutipan akta pengakuan anak kutipan akta kematian kutipan akta perkawinan kutipan akta perceraian surat keterangan pencatatan sipil peristiwa lainnya: p1 surat keterangan pelengkap penerbitan dokumen. "agian ketiga pembiayaan penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil yang melampaui batas waktu retribusi bagi pemohon penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil yang melaporkannya kepada dinas kependudukan dan catatan sipil telah melampaui toleransi batas waktu yang ditentukan masing masing biaya pencatatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi wni penduduk kota binjai dengan peristiwa kependudukan kota binjai: penerbitan . penerbitan ktp penerbitan surat keterangan pindah , : . surat keterangan pindah datang. surat keterangan pindah luar negeri surat keterangan datang dari luar negeri surat keterangan pencatatan tempat tinggal surat keterangan pencatatan lahir mati surat keterangan pencatatan pengangkatan anak rp. fr. surat keterangan pencatatan pengesahan anak surat keterangan pengganti tanda identitas lainnya surat keterangan pencatatan pembatalan perkawinan (000m. surat keterangan pencatatan pembatalan perceraian surat keterangan pencatatan perubahan nama oo. surat keterangan pencatatan perubahan kewarganegaraan dari indonesia asing . an. (p) surat keterangan pencatatan sipil peristiwa penting lainnyalahir mati. penerbitan surat keterangan pindah datang dalam negeri surat keterangan pindah ke luar negeri surat keterangan datang dari luar negeri surat keterangan tempat tinggal 9g. surat keterangan pencatatan pengangkatan anak. surat keterangan pencatatan pengesahan anak surat keterangan pencatatan lahir mati rp. surat keterangan pencatatan perubahan nama rp. surat keterangan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari asing indonesia kutipan akta kelahiran lebih dari hari s d setahun ditetapkan dengan kepala dinas rp. kutipan akta kelahiran lebih dari satu tahun ditetapkan dengan pengadilansipil peristiwa penting lainnya.. pan: tan surat keterangan pencatatan pembatalan perceraian .0x1. surat keterangan pencatatan pembatalan perkawinan kutipan akta pengakuan anakrubahan nama surat keterangan pencatatan lahir mati ganencatatan pembatalan perceraian surat keterangan pencatatan kematian surat keterangan pencatatan pengangkatan anak surat keterangan pencatatan pengesahan, anak surat keterangan pencatatan pembatalan pergerakan surat keterangan pencatatan pembatalan perkawinan rp200.. kecamatan rp. surat keterangan pencatatan sipil atau peristiwa penting lainnya diterbitkan dinas. kependudukan. dan catatan sipil rp. .o.ooo han paru: ris pra kat h biaya retribusi bagi pemohon penerbitan dokumen kependudukan perpanjangan karena habis masa berlakunya atau penggantian karena tan rusak hilang termasuk penerbitan kutipan dan seterusnya akta pencatatan sipil masing masing sebagai berikut perpanjangan ktp karena habis masa berlakunya pencetakan ulang ktp karena rusak hilang pencetakan ulang ktp akibat perubahan data pencetakan ulang karena rusak hilang penerbitan akibat perubahan data rusak hi lang penerbitan ulang surat keterangan pindah nan dalam negeri karena rusak hilang penerbitan ulang surat keterangan pindah luar negeri karena rusak hilang penerbitan ulang surat keterangan datang dari luar negeri karena rusak hilang . penerbitan ulang surat keterangan tempat tinggal karena rusak hilang penerbitan ulang surat keterangan kelahiran karena rusak hilang t. identitas karena rusak hilang penerbitan dan seterusnya kutipan akta kelahiran penerbitan dan seterusnya kutipan akta kematian penerbitan dan seterusnya kutipan akta perkawinan penerbitan dan seterusnya kutipan akta perceraian penerbitan dan seterusnya surat keterangan pembatalan perkawinan penerbitan dan seterusnya surat keterangan pembatalan perceraian nx. penerbitan dan seterusnya surat keterangan lahir mati penerbitan dan seterusnya surat keterangan pengangkatan anak penerbitan ulang surat keterangan pengesahan anak penerbitan dan seterusnya kutipan akta pengakuan anak penerbitan ulang surat keterangan kenal kematian aa. penerbitan dan seterusnya surat keterangan perubahan nama bb. penerbitan dan seterusnya surat keterangan penetapan perubahan kewarganegaraan cc, penerbitan dan seterusnya kutipan akta surat keterangan pencatatan sipil peristiwa penting lainnya babi loco bab,,, penduduk yang melakukan perubahan kk, atau hari sejak terjadinya perubahan): penduduk yang memperpanjang ktp hari sejak masa. berlakunya"paling banyak rp. (seratus ribu rupiah). bab es. bab vii penyidikan.. tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan "'li. bus bab viii ketentuan pidana nadua juta lima ratus ribulima ratus:denda paling banyak rp10. (sepuluh juta rupiah). s5juta lima ratus ribu rupiah). bab ketentuan lain pejabat pencatatan sipil pada dinas kependudukan dan catatan sipil akan ditentukan kemudian dan diangkat melalui keputusan walikota. petugas registrasi registrar) diusulkan oleh camat pada kecamatan dan oleh lurah pada kelurahan untuk diangkat melalui keputusan walikota. peralihan administrasi kependudukan dari sistem manajemen administrasi kependudukan induk) kepada sistem informasi administrasi kependudukan siak) dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, khusus untuk penerbitan akta kelahiran bagi penduduk yang melampaui batas waktu lebih dari (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya salah satu syaratnya harus dengan penetapan pengadilan diberikan dispensasi sebagai masa peralihan sampai dengan mei ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kependudukan dan catatan sipil dan mulai juni ditetapkan dengan keputusan pengadilggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dengan sistem informasi manajemen kependudukan dan akta h.m. ali sh, diundangkan binjai pada tanggal november sekretaris. daerah kota binjai drs. ional gulungan, sh, m.ap lembaran daerah kota binjai tahun nomor: |
peraturan daerah kota binjai nomor tahun perubahan atas. daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota binjai, menimbang aa. bahwa. untuk pelayanan pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik pandang perlu dilakukan penyesuai"kepada partai politik, bahwa untuk maksud huruf tersebut diatas perlu dilakukan perubahan perda .:.bantuan keuangan kepada partai politik lembaran negara republik indonesia tah nomor.ana. otonom. polo tang: dengan persetujuan bersama. dewan perwakilan rakyat daerah kota binjai walikota binjai memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah.. yang telah ditetapkan pada tanggal juli atas persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kota binjai dengan surat persetujuan nomor dprd li tanggal juni dan diundangkan dalam lembaran daerah kota binjai tahun nomor tanggal juni diubah sebagkota adalah kota binjai. walikota adalah walikota binjai. badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan:. republik indonesia tahun komisi pemilihan umum kota adalah penyelenggara pemilu kota. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut kan . laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik kota disampaikan oleh pimpinan partai politik kota kepada walikota melalui kepala badan paling lambat (empat) bulan setelah kk.. umum kota. bentuk laporan sebagai mana dimaksud pada inipril walikota binjai h.m.ali miri, sh, diundangkan binjai . pada tanggal baris daerah kota binjai drs, lembarandaerah kota binjai tahun nomor: lampiran iii: peraturan daerah kota binjai nomor . tanggal april kop surat partai politik laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran.co.oo.o. nama partai politk npp nomor rekening bank alamat tea jumlah kursi nn: jumlah dana bnn kegiatan administrasi dan atau sekretariat pelaksanaan audit anepansariann bin rana, lo. npan ana aaa kepada yth, bapak walikota binjai binjai bersama ini disampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagai berikut no,am ilang .ooooooeeeserenneneennnnken enam aan aka aman emak bendahara umum bendahara, ketua umum ketua, telah diaudit badan pemeriksa keuangan walikota binjai, tan h mali |
: dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota binjai, menimbang bahwa dalam rangka menindaklanjuti maksud darib. bahwa penyertaan modal dalam bentuk uang dan asset yang dapat dinilai dengan uang bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah: . .&dan usaha mili.otamadya daerah tingkat binjai nomor tahun tentang mendirikan perusahaan daerah air minum daerah tingkat binjai peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang perusahaan daerah pembangunan kota binjai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang perubahan kedua peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang perusahaan daerah pembangunan kota binjai: peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang perusahaan daerah angkutandaerah adalah kota binjai:kas. daerah adalah kas pemerintah kota binjai. modal pemerintah daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) dalam. bentuk uang maupun asset yang dapat dinilai dengan uang: penyertaan modal pemerintah daerah adalah usaha dalam menyertakan modal pemerintah daerah pada suatu badan usaha milik daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan tema pan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, badan usaha adalah instansi yang berada luar organisasi pemerintah hai daerah yang berbadan hukum antara lain badan usaha milik daerah: badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut bumi adalah semua badan usaha milik daerah yang didik kan oleh pemerintah daerah, yang modal seluruhnya, anggaran .o.co.o.i. kt: maksud dan tujuan pasai2 pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada bumi: ng, penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi sebagaimana dimaksud atas bertujuan untuk: meningkatk masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi daerah: untuk mencapai tujuan dimaksud ini, penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip ekonomi perusahaan. bab i!i sumber sumber penyertaan modal pasal3 penyertaan modal pemerintah daerah dalam bumi bersumber dari: a. apbd) sumber lainnya babi penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi dapat dilaksanakan apabila cod telah dianggarkan dalam apbd tahun anggaran berjalan. . penyertaan modal sebagaimana dimaksud ini berjumlah antara rp. lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. dua puluh milyar rupiah) untuk setiap bumi yang memerlukan penyertaan modal. penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi sebagaimana dimaksud dan atas dapat berupa modal dasar (investasi awal) dan penambahan modal (investasi) dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha. bab pembinaan dan pengendalian walikota menunjuk pejabat sesuai dengan bidang tugas untuk melakukan ketatausahaan, monitoring dan evaluasi kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah. walikota berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada walikota dibantu oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan. ketentuan lebih lanjut mengenai.tersebut atas ditetapkan dengan peraturan walikota atau keputusan walikota. babi hasil usaha bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi yang menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor kas daerah. kanan ketentuan mengenai tata. cara penyetoran bagian laba atau hasil usaha sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. babi pengawasan dan pertanggungjawaban dalam melakukan pengawasan penerima penyertaan modal pemerintah mo. daerah walikota dibantu oleh sekretaris daerah. bumi yang menerima penyertaan modal pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada walikota dan dprd berupa ikhtisar realisasi pengguna modal daerah tersebut setiap (enam) bulan. bab vill ketentuan peralihan penyertaan modal pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sebelum peraturan daerah ini diundangkan masih tetap termasuk sebagai penyertaan modal pemerintah daerahyss aainota binjai ser maya uri, sh, diundangkan binjai pada tanggal november sekretaris daerah kota binjai am! palungan, sh, map saran daerah kota binjai tahun nomor al, una kanan |
peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota binjai, menimbang bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pengelolaannya secara optimal: "drt tahun tentang tana pembentukan daerah otonom kota kotaun undang undang nomor tahun tentang perimbangan . keuangan antara pemerintah pusat danubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii: binjai, kabupaten daerah tingkat ii!rajdoman pengadaan barang dan jasa pemerintah: xx, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman teknis pengelolaan barang.g, dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kotabinjai dan walikota binja. nsekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota binjai selaku pengelola barang milik daerah. dinas adalah dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota binjai. bagian umum dan perlengkapan adalah bagian umum dan perlengkapan pada sekretariat daerah kota binjaigelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola ll.. unit kerja. rumah daerah adalah rumah yang dimiliki oleh daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sisi pemerintah daerah yang ditetapkan. perencana:'nsuratan,an. daerah.:rumah .ooo wo.cbooo. adi rumah dinas daerah adalah rumah dinas milik pemerintah daerah yang dibagi dalam (tiga) golongan yaitu rumah dinas daerah golongan rumah dinas daerah golongan dan rumah dinas daerah golongan iii. rumah dinas daerah golongan adalah rumah milik daerahi dirumah tersebut (rumah jabatan)e dimakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan (rumah instansi).rumah daerah golongan ii. babi .: pemerintahan dan pembangunan daerah: terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milk daerah. kan 'dinas: cc. skpd: bagian umum dan perlengkapan. sebagai pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas a.walikot kepada walikotlo. ". menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester lbs) dan laporan barang pengguna tahunan lgbt) yang berada dalam pen suasananya kepada walikota. bagian umum dan perlengkapan sebagai bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada sekretariat daerah. naa penyimpan barang bertugas untukuntuk mengurus barang milk daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap skpd unit kerja. babi perencanaan kebutuhan penganggaran rencana kebutuhan barang milik daerah kbd) dan rencana kebutuhan. pemeliharaan barang milik daerah rkpbmd)' skpd sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada berpedoman kepada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standar kerja.daerah dpmd)bi pengadaan angdan jasa sekretariat daerah dilaksanakan oleh bagian umum dan perlengkapan melalui panitia pengadaan barang dan jasa. panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan wali kota. walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada skpd untuk membentuk panitia pengadaan barang dan jasa. jaw, nan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. peraturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan melalui panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan wali pasai12 hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaporkan oleh kepala skpd kepada walikota melalui dinas. tag setiap tahun anggaran, dinas membuat daftar hasil pengadaan dhp) sebagaimana dimaksud dalam pasaii. pengurus barang atau pejabat pegawai yang ditunjuk melakukan .skpd unit kerja dan selanjutnya dilaporkan kepada walikota melalui dinasanitia sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. .dari.owalikota melalui dinas. tan bab barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dilaporkan pengguna disertai dengan usul. berupa pembekuan dana pemeliharaan :so.bookswalikota.manfaat barang milik daerah. penyewaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengar keputusan walikota. jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. ih.k daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak selain disewakan dapat dipungut retribusi atas. pemanfaatan penggunaan barang tersebut. hasil penerimaan sewa dan retribusijenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan,dan jangka waktu: cc. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemelihara selama jangka waktu peminjaman: persyaratan lain yang dianggap perlu. ia. bagian keempat kerjasama pemanfaatan kerjasama pemanfaatan b..oonggaran pendapatan.. pasai30: ditandatanganisgi.ajian, obyek bangun guna serah dan bangun serah guna, tan(s) izin .oooa:an serah guna. terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya oleh walikota. po. babi pengamanan dan pemeliharaan tan bagian pertama pengamanan pengguna dan atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalan'agn bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. . ingdinas. barang milik daerah dapat:asai37.atau gugatan pengadilan. bagian kedua pemeliharaantaasai39 pengguna dan atau kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang. berada dalam kewenangannya dan melaporkan hasil pemeliharaan barang tersebut kepada dinas secara berkala (enam) bulan)tagaftar anggaran skpdtato,walikota. bab kotangen nata baboain. penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan keputusan kepala dinas atas usul dari dinas.andinas atas nama walikota. pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada: dituangkan dalam berita acara.oo. bagian pertama bentuk bentuk pemindahtanganan dan persetujuan ka. tukar menukar: hibah: dan penyedito., kendaraan dinas operasional. eo. .ico. tan kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat negaraanggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas daerah. kendaraan dinas operasional terdiri dari: kendaraan dinas operasional: kendaraan operasional khusus lapangan. kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf aa yang berumur (lima) tahun atau lebih yang karena rusak daayatdapat dihapus dijual melalui dinaspasai dan pelelang.oooyang belum dilunasi, kendaraan tersebut masih tetap milik pemerintahan.iga penjualan rumah dinasan undangan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan walikota. rumah dinaslil se. rumah dimaksud tidak dal:an undangan yang berlaku. .i.ioo.mwalikota. bagian keempatwalikota. pasai68walikota setelah mendapat persetujuan dprd. .series. po. nana barang mil. dipindahtangankan. nnmengk negara daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya: swasta. tag 71dinasc.dilaksanakan oleh dinas setelah mendapat persetujuan walikota sesuai dengan kewenangannya. tata cara pelaksanaan tukar menukar ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikot daerah, selain tanah dan atau bangunan yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dihibahkan. ookepentingan umum: dan cc. selain tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala skpd kepada walikotadinas setelah mendapat persetujuan walikota. pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf gd, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dinas persetujuan dprd. na, hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diatas rp. (lima milyar rupiahwalikota: peraturan daerah. bab xiii ketatausahaan bagian pertama pembukuan bo.dinas, selambat lambatnya (dua) bulan setelah selesainya inventarisasi. dinas menyampaikan kepada walikota melalui dinas. laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada walikota melalui dinasanwalikota dalam hal ini dilaksanakan oleh bagian umum dan perlengkapan, kepala unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganan undangan bab xiv snsantantaaatan bab xiv pembiayaan pasai81walikota. bab xvi tan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan gantirugibarang penyimpan barang yang lalai melaksanakan kewajiban aakan tuntutan ganti rugi ditetapkan dengan peraturan daerahpun secara perdata. penyelesaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bad woo jan bab xvii sanksi administraperan undangtan ga: hal hal yang belum diatur dalam peraturan. daerah ini, sepanjang mengenaiota binjai. ditetapkan binjai: pada tanggal november walikota binjai aman sh, diundangkan binjai pada tanggal november sekretaris daerah kota binjai tan drs. iqbal gulungan, sh, m.ap lembaran daerah kota binjai tahun nomor. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.