text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
klan ya na, wap presiden republik indonesiapresiden republik indonesia, menimbang :a. bahwa minyak bumi dan hasil hasilnya merupakan bahan yang sangat panting buat rakyat dan negara, bahwa karena itu menganggap perlu mewajibkan semua perusahaan minyak indonesia ikut serta memenuhi kebutuhan dalam negeri akan minyak bumi dan hasil hasilnya mengingat undang undang dasar: undang undang prp tahun tentang pertambangan minyak dan gas bumi, keputusan presiden tanggal agustus surat keputusan menteri perindustrian dasar pertambangan tanggal mei perkataan tentang peraturan lapangan tugas pekerjaan susunan dan pimpinan departemen perindustrian dasar pertambangan,kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri. . man tao nya ny) snn kpo presiden republik indonesiah rata penghasilan minyak mentah dari masing masing perusahaan minyak. i kewajiban menurut peraturan pemerintah pengganti. man ya na, wat presiden republik indonesia hal hal pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri perindustrian dasar pertambangan. peraturan pemerintah pengganti undang undang. pada tanggal me. umum pemakaian minyak bumi dan hasil hasilnya dinegara kita merupakan soal penting,k eu rangi berlakunya peraturan peraturan deviden yang ada. ii. demi cukup jelas. tambahan lembaran negara tahun nomor |
yan na, sen presiden republik indonesia peraturan pemerintah pengganti undang undang nomorpresiden republik indonesia, menimbang bahwa berhubung dengan sangat mendesaknya masalah sukarelawan asing yang ingin turut serta berjuang membebaskan irian barat dari kolonialisme belanda, maka perlu segera dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang untuk mengatur masalah tersebut. mengingat tri komando rakyat tanggal desember undang undang dasar. mendengar musyawarah kabinet kerja. tanggal mei memutuskan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang penerimaan dan penggunaan warganegara asing yang dengan sukarela turut serta dalam per juang pembebasan irian barat. babi. pkn wat presiden republik indonesia babi ketentuan ketentuan umum. sukarelawan asing adalah seorang warga negara dari sesuatu negara asing, berjenis kelaminri peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. bab syarat syarat penerimaan. syarat syarat bagi penerimaan sukarelawan asing adalah sebagai berikut menjadi warga negara sesuatu negara asing yang diakui oleh pemerintah republik indonesia, berumur dari sampai dengan tahun,, wajib menunjukkan: surat pernyataan kesukarelaan dan keikhlasan dengan bentuk formulir yang disediakan untuk itu, surat keterangan berkelakuan baik tidak mempunyai perkara pidana yang akan atau sedang diperiksa atau diadili, cc. surat. akan wat presiden republik indonesia surat izin orang tua wali yang disahkan oleh kepala pemerintah setempat bagi mereka yang berusia dibawah tahun, surat izin dari suami isteri yang disahkan oleh kepala pemerintahan setempat bagi mereka yang sudah kawin, surat izin dari kepala sekolah bagi mereka yang masih bersekolah, surat izin dari kepala kantor atau majikan bagi mereka yang sudah bekerja: surat izin dari pemerintah negara yang bersangkutan: surat surat jain yang membuktikan, bahwa syarat syarat yang diperlukan untuk lalu lintas perorangan antar negara pada umumnya, antara negara asing yang bersangkutan dengan republik indonesia khususnya, telah dipenuhi. bab iii tata cara penerimaan. il) para anggota sukarelawan asing pada taraf pertama diteliti mengenai syarat syaratnya menurut peraturan pemerintah pengganti undang undang ini oleh kepala perwakilan republik indonesia dinegara tempat asal sukarelawan asing itu atas nama menteri luar negeri untuk dapat diterima dan untuk penyelesaian urusan lalu lintas warga negara antar negara. mereka tidak diberangkatkan wilayah republik indonesia sebelum selesai diteliti dan dipenuhi syarat syaratnya seperti disebut dalam bab iii . mulan pin ata na, wap kpo presiden republik indonesia presiden panglima tertinggi angkatan perang republik indonesia, setelah mendengar pendapat dan pertimbangan dewan pertahanan nasional, menyatakan menerima warga negara asing sebagai sukarelawan asing. persiapan dan penggunaan sukarelawan asing untuk perjuangan pembebasan irian barat. penyaluran kembali senegara asal sukarelawan asing. pendidikan dan latihan untuk sukarelawan asing meliputi pendidikan latihan kemiliteran dasar dan lan juta, baik yang bersifat perorangan, kesatuan maupun gabungan, serta latihan latihan khusus, yang akan diatur lebih lanjut oleh wakil menteri pertama koordinator pertahanan keamanan. bab v. wat pak presiden republik indonesia bab penggunaan. sukarelawan asing dapat dipergunakan dalam perjuangan pembebasan irian barat dibidang angkatan bersenjata serta bagian bagiannya atau dibidang lain yang ditetapkan oleh pemerintah republik indonesia secara khusus, baik secara perorangan maupun secara kelompok kelompok dan pasukan pasukan khusus tersendiri. (l) penggunaan sukarelawan asing berlangsung untuk jangka waktu yang tertentu. sukarelawan asing dalam taraf pertama dipergunakan untuk waktu satu tahun, tidak termasuk masa pendidikan latihan pertama. berdasarkan kepentingan keamanan negara republik indonesia dan dengan persetujuan yang bersangkutan, maka jangka waktu satu tahun tersebutsukarelawan itu berkelakuan kurang baik, bab vi. yel lain tao na, kpo presiden republik indonesia bab vi. kedudukan hukum. kedudukan sukarelawan asing sebagai warga negara asing tidak hilang karena melakukan tugas sebagai sukarelawan didalam perjuangan pembebasan irian barat. setelah selesai melakukan tugas itu para sukarelawan asing dikembalikan senegaranya atas tanggungan pemerintah republik indonesia.akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan oleh menteri pertama koordinator pertahanan keamanan. (l) atas pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan sukarelawan asing selama mereka berada diwilayahberada dibawah jurisdiksi peradilan militer. ketentuan diatas tidak mengurangi berlakunya peraturan peraturan negara yang berlaku terhadap tiap penduduk negara republik indonesia. bab vii. men na, snn kpo presiden republik indonesia bab vii perawatan, pemeliharaan dan penghargaan. perawatan, penghasilan, perlengkapan dan urusan kesejahteraan lainnya dari sukarelawan asigugur didalam menjalankan tugasnya, maka segala biaya untuk pengiriman dan pemakaman jenazahnyamendapat luka atau menjadi penderita cacat karena tugasnya kepadanya diberikan perawatan dan tunjangan cacat yang akan diatur lebih lanjut oleh wakil menteri pertama koordinator bidang pertahanan keamananoleh pemerintah republik indonesia. bab viii. man naz n47 snn presiden republik indonesia bab viiiumum. perjuangan bangsa indonesia yang adil untuk membebaskan propinsipula untuk ikut serta menghapuskan kolonialisme belanda dari muka bumi indonesia. dewasa ini sejumlah sukarelawan asing telah tiba ditanah air kita dan kini mereka sedang berlatih dan berjuang bahu membahu dengan putera puteri indonesia. jumlah sukarelawan asing semakin bertambah banyak. mengingat bahwa sekarang belum ada peraturan peraturan yang dapat menampung segala persoalan yang bertalian dengan masalah sukarelawan asing, padahal makin menghebatnya perjuangan pembebasan irian barat justru memperbesar kemungkinan timbulnya berbagai soal tadi, maka jelaslah bahwa terdapat keharusan untuk membuat peraturan peraturan yang dimaksudkan tadi didalam waktu yang sesingkat singkatnya. oleh karena itu tidak ada jalan lain dari pada menuangkan peraturan peraturan tersebut diusun menurut sistematik penerimaan pendidikan penggunaan sebagaimana lazim dianut didalam prosedur personil. kemudian menyusul ketentuan ketentuan hukumnya, dan akhirnya dimuat akibat akibat administratifnya seperti perawatan, pemeliharaan, jaminan sosial, penghargaan, dan lain lainnya. . man na, wat kpo presiden republik indonesia demi dengan "tanpa mengharapkan suatu apapun juga dari pemerintah republik indonesia" juga dimaksudkan "menjadi warganegara republik indonesia". s d cukup jelas. dan ketentuan mengenai pembayaran dalam mata uang asing akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan. pemberian suratdengan sendirinya dapat diberikan secara anumerta, dan menurut perundang undangan negara republik indonesia. cukup jelas. diketahui sekretaris negara, ttd mohd. ichsansahan. presiden republik indonesia, menimbang :a. bahwa suatu perjanjian karya" seperti yang dimaksudkan oleh undang undang prp tahun perlu disahkan dengan undang undang untuk dapat mulai berlaku, bahwa berlandaskan manifesto politik demi kenaikan produksiyek proyek yang tercantum dalam dasar pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama sebagaimana ditetapkan dalam rencana peparnas yang garis garis besarnya telah disahkan oleh ketetapan m.p.r.s. tertanggal desember bahwa hasil hasil proyek harus dipergunakan untuk pembayaran rangkaian proyek aj, bahwa karena penyelesaian perjanjian karya" antara perusahaan negara dengan perusahaan minyak asing dalam keadaan sangat mendesak dan genting, maka peraturan ini ditetapkan dengan bentuk peraturan pemerintah pengganti undang undang, mengingat . malang na, snn kpo presiden republik indonesia mengingat dan undang undang dasar, undang undang prp tahun undang undang prp tahun ketetapan ketetapan m.p.r.s. dan tertanggal november dan tertanggal desember dengan sepengetahuan pimpinan dewan perwakilan rakyat gotong royong, memutuskan: menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang pengesahan perjanjian karya" antara perusahaan negara pertamina dan pan america indonesia oil co. untuk diri sendiri dan atas nama pan american international oil corporation. satu satunyaperaturan pemerintah pengganti undang undang ini disahkan sesuai dengan ketentuan dalam undang undang prp tahun peraturan pemerintah pengganti undang undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan, agar . kl |
klan ya na, wap kpo presiden republik indonesia peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tentang pokok pokok perumahan presiden republik indonesia, menimbang :.a. bahwa untuk mencukupi kebutuhan pokok akan perumahan perlu diadakan pembangunan perumahan secara meluas. mengingat undang undang dasar, undang undang dasar: dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara ii mars tanggal desember mendengar menteri pertama, wakil menteri pertama bidang kesejahteraan rakyat dan menteri sosial, memutuskan dengan mencabut undang undang drt. tahun lembaran negara tahun dan undang undang prp tahun lembaran negara tahun serta membatalkan segala peraturan perumahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang pokok pokok perumahan. . man pak presiden republik indonesia il) setiap warga negara dan badan badan swasta dapat dengan bebas membangun perumahan dan menetapkan penggunaannya baik untuk dipakai sendiri ataupun disewakan. perwakilan negara asing dan warga negara asing dapat membangun perumahan untuk keperluannya sesuai dengan petunjuk petunjuk pemerintah. pemakaian atau penggunaan perumahan adalah sah apabila memperoleh persetujuan pemilik. hubungan sewa menyewa yang mengandung perlindungan bagi pemilik dan penyewa serta pedoman harga sewa yang layak diatur dengan peraturan pemerintah. il) urusan perumahan diatur oleh menteri sosial, kecuali yang termasuk bidang departemen lain. ketentuan ketentuan pidana yang diperlukan dalam melaksanakan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini ditetapkan tersendiri dalam peraturan peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaannya. semua peraturan yang dapat menghambat pembangunan perumahan disesuaikan dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. pelaksanaan . presiden republik indonesia pelaksanaan sertaperaturan pemerintah penggantiperumahentang pokok pokok perumahan. umum. untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, terutama dalam bidang perumahan seperti apa yang dicita citakan oleh majelis permusyawaratan rakyat sementara dalam ketetapanannya ii mars maka sewajarnyalah kalau pemerintah mengikut sertakan rakyat untuk segera mulai mengusahakan terwujudnya kesejahteraan tersebut. kebutuhan pokok akan perumahan yang terasa sangat mendesak pada dewasa ini, yang diantaranya menurut perhitungan dewan perancang nasional pada akhir tahun terdapat sebanyak lebih kurang buah dan setiap tahunnya akan meningkat buah sesuai dengan pertumbuhannya penduduk buku sedang perumahan yang ada pun tidak belum memenuhi syarat syarat perumahan yang kita cita citakan ialahdapat diatasi hanya dengan membagi perumahan yang ada serta menunjuk pemakaiannya yang sangat membutuhkan, melainkan harus diatasi dengan menambah jumlah dan membangun perumahan sebanyak banyaknya. oleh karena itu dengan memperhatikan petunjuk petunjuk yang berwenang pantas dibenarkan kebebasan untuk membangun dan menetapkan penggunaannya kepada rakyat dan badan badan swasta yang ingin membangun perumahan untuk mencukupi kebutuhannya, baik untuk dirinya sendiri, buruh dan pegawainya ataupun untuk orang lain, disamping usaha usaha pemerintah sendiri untuk mencukupi kebutuhan akan perumahan. adapun . pkn wat pak presiden republik indonesia adapun peraturan peraturan perumahan yang kini berlaku, antara lain undang undang drt tahun jo. undang undang prp tahun dan peraturan peraturan daerah lainnya, ternyata tidak kurang mencerminkan usaha terwujudnya maksud tersebut, maka oleh karenanya perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan dewasa ini. akibat peninjauan kembali peraturan peraturan tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri yang antara lain berisi wewenang dan kekuasaan pemerintah daerah dalam urusan perumahan yang telah diserahkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang undang ini (berdasarkan p.p. tahun lembaran negara tahun berlaku s.i.p. selama masa peralihan, dan lain lain. oleh karena itu masalah perumahan ini merupakan hajat hidup rakyat yang sangat mendesak, maka pemerintah mengundangkan peraturan ini dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang undang. demi kekurangan perumahan hanya dapat diatasi dengan menambah jumlah perumahan yang ada serta diberikan kebebasan kepada rakyat untuk membangun dan menetapkan penggunaannya, dengan memperhatikan petunjuk petunjuk yang berwenang. guna lancarnya perumahan yang dipandang memenuhi syarat syarat kesehatan, kesusilaan dan keindahan serta diatur dengan cara cara yang mudah, serta sesuai dengan perencanaan kota desa dan tata laksana pembangunan. yang dimaksudkan dengan perumahan disini ialah semua bagunan yang dipergunakan oleh seseorang, perusahaan, badan badan dan sebagainya untuk tempat tinggal atau untuk keperluan lain. pantas pula kepada perwakilan dan warga negara asing diberikan kesempatan untuk turut pula membangun perumahan guna mencukupi keperluannya sesuai dengan petunjuk ptun pemerintah jangan sampai menimbulkan hak hak teritorial. . pkn wat presiden republik indonesia pemakaian perumahan diatur selanjutnya berdasarkan hubungan biasa dengan persetujuan pemiliknya dalam suatu peraturan pemerintah, sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat ijin perumahan s.i.p.) seperti diatur dalam peraturan peraturan yang terdahulu. urusan perumahan yang ada pada menteri sosial secara berangsur angsur sebagian atau seluruhnya dapat diserahkan kepada kepala daerah, begitu pula urusan urusan perumahan yang telah diserahkan berdasarkan peraturan pemerintah tahun lembaran negara tahun tetap menjadi kekuasaan dan wewenang pemerintah daerah yang bersangkutan, yang pelaksanaan selanjutnya akan disesuaikan dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. akibat yang timbul karena perubahan pengaturan ini diatur dalam peraturan pemerintah yang diundangkan bersama sama dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. cukup jelas. diketahui sekretaris negara, ttd mohd. ichsan. tambahan lembaran negara tahun nomor |
badgawasan atas penggunaan dana dana investasi presiden republik indonesia, menimbang :a. bahwa dianggap perlu untuk segera mengambil tindakan tindakan guna mencegah digunakannya dana dananya investasi yang tersedia pada perusahaan perusahaan umumnya dan badan badan penanaman modal institusional khususnya untuk tujuan tujuan yang tidak diingini, bahwa pada saat negara menghadapi beban beban pembiayaan dibidang pembangunan perlu diusahakan agar dana dana investasi termaksud pada sub diatas diikut sertakan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi usaha usaha pembangunan negara. mengingat instruksi presiden republik indonesia inst. ko. t.o.e tahun tentang memperkuat front ekonomi keputusan presiden republik indonesia tahun tentang susunan baru dan grouping kabinet kerja, ordonansi kertas perbendaharaan jo. peraturan pemerintah tahun undang undang dasar. memutuskan menetapkan . man kun presiden republik indonesia menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang penggunaan dan pengawasan atas penggunaan dana dana investasi". dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang ini yang dimaksudkan dengan dana investasi, ialah dana dana yang menurut ketetapan menteri yang bersangkutantermasuk dana dana cadangan pada perusahaan perusahaan badan badan pada umumnya, perusahaan badan, ialah perusahaan badan yang dalam menjalankan fungsi utamanya harus secara teratur mempergunakan dana dana investasinya dalam obyek obyek pembungaan berjangka atau perusahaan badan yang memupuk dana dana cadangan untuk keperluan perluasan atau untuk menutup kerangka yang mungkin diderita atau perusahaan badan lain semacam itu yang ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan. menteri yang bersangkutan, ialah: menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan sepanjang mengenai pengaturan dana investasi yang ada pada perusahaan perusahaan asuransi dan menteri urusan bank sentral sepanjang mengenai pengaturan dana investasi yang ada pada perusahaan perusahaan badan badan lain. . bad pak presiden republik indonesia (l) menteri yang bersangkutan berwenang untuk mengambil segala tindakan dan mengeluarkan peraturan peraturan yang diperlukan mengenai pengawasan atas penggunaan dana dana investasi. dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan semua perusahaan badan yang berusaha bekerja indonesia dapat diwajibkan untuk mempergunakan seluruh atau sebagian dari dana investasinya sebagai deposito pada bank indonesia, dalam kertas perbendaharaan negara, dalam obyek obyek pembungaan lain yang ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan. menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan serta menteri urusan bank sentral bersama sama menetapkan peraturan tentang pengeluaran dan penggunaan kertas perbendaharaan negara, jika perlu dengan menyimpang dari ketentuan ketentuan perundang undangan yang telah ada. pengurus semua perusahaan badan yang berusaha bekerja indonesia wajib memberikan segala keterangan dan angka angka yang diperlukan oleh menteri yang bersangkutan untuk kepentingan pelaksanaan. untuk . yel lain tao nya ny kpo presiden republik indonesia untuk kepentingan penyelidikan akan kebenaran keterangan keterangan dan angka angka yang diberikannya, pengurus semua perusahaan badan yang berusaha bekerja indonesia, atas permintaan menteri yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya wajib memperlihatkan buku buku dan segala surat surat lainnya untuk diperiksa. barangsiapa menguasai dana investasi yang pemiliknya ada luar indonesia wajib mengusahakan kuasa yang diperlukan untuk dapat memenuhi kewajiban kewajiban yang ditetapkan dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. setiap perjanjian yang diadakan oleh perusahaan badan termaksud yang bertentangan denganbatal karena hukum. sementara menunggu keluarnya peraturan peraturan pelaksanaan lebih lanjut menteri yang bersangkutan dapat menetapkan bahwa pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang undang ini perusahaan badan tertentu dilarang mempergunakan dana investasinya tanpa mendapat izin lebih dahulu dari menteri yang bersangkutan. . pin wat pak presiden republik indonesia dengan tidak mengurangi ketentuan yang termaktub dalam atas pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan yang tersebut pada menteri yang bersangkutan dapat mewajibkan perusahaan badan yang bersangkutan untuk menyetorkan jumlah yang sama besarnya dengan jumlah dana investasi yang seharusnya dipergunakan menurut kedalam rekening yang dibuka pada bank indonesia. pelaksanaan ketentuan tersebut pada atas dapat dilakukan dengan penagihan dengan surat paksa yang memberi hak pelaksanaan langsung terhadap barang barang bergerak dan barang barang tidak bergerak milik perusahaan badan yang bersangkutan tanpa putusan hakim. il) surat paksa termaksud pada berkepala kata kata atas nama keadilan" serta memuat nama perusahaan badan yang bersangkutan, alasan alasan yang menjadi dasar penagihan dan perintah untuk membayar. surat paksa tersebut pada mempunyai kekuatan yang sama seperti grosse dari keputusan dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan. surat paksa tersebut pada dikeluarkan oleh menteri yang bersangkutan. . klan ya na, wap! kpi presiden republik indonesia surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku untuk penagihan pajak negara sebagaimana diatur dalam sampai dengan dari undang undang tahun lembaran negara tahun pengurus perusahaan badan yang tidak memenuhi kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dapat dijatuhi hukuman penjara selama lamanya tahun dan atau hukuman denda setinggi tingginya satu juta rupiah. hal hal yang dapat dijatuhi hukuman menurut ini dianggap sebagai kejahatan. hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang ini ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan. peraturan pemerintah pengganti undang undang ini mulai berlaku pada tanggal agustus agar . man naz n47ttd sekretaris negara, mohd. ichsan. lembaran negara tahun nomornggunaan dan pengawasan atas penggunaan dana dana investasi. umum. sebagaimana diinstruksikan oleh presiden panglima besar komando tertinggi operasi ekonomi dalam instruksinya inst. ko. t.o.e. tahun tentang memperkuat front ekonomi maka untuk kepentingan usaha usaha pembangunan negara perlukah sebanyak mungkin daya beli yang ada pada masyarakat disalurkan kepada tujuan tujuan yang produktif. dan pada saat negara menghadapi beban beban pembiayaan untuk keperluan pembangunan, maka penyaluran daya beli yang demikian itu perlu pula disesuaikan dengan kepentingan kepentingan umum yang lebih mendesak. adalah tidak dapat dimungkiri bahwa pada perusahaan perusahaan pada umumnya dan badan badan yang lazim disebut penanaman penanaman modal institusional seperti dana dana pensiun, dana dana sosial, perusahaan perusahaan pertanggungan, bank bank tabungan dan lain sebagainya terdapat akumulasi akumulasi keuangan yang dipupuk dengan tujuan tujuan tertentu. dan sementara dana dana ini belum segera diperlukan untuk memenuhi tujuan pemupukannya, maka dana dana tersebut seharusnya dipergunakan dengan pelbagai cara yang dianggap paling tepat bagi perusahaan atau badan yang bersangkutan. dalam pada itu kenyataan menunjukkan pula bahwa dalam usaha mengejar keuntungan yang sebesar besarnya tidak jarang dana dana ini perbungaan dengan cara yang tidak sesuai dengan maksud pemupukannya, misalnya dipergunakan untuk perkreditan. hal ini tidak saja mengganggu pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam usahanya . wat pak presiden republik indonesia usahanya mengembangkan perkriditan yang sehat sebagaimana digariskan dalam peraturan pemerintah tahun melainkan dapat membahayakan pula kepentingan kepentingan yang seharusnya dilindungi oleh pemupukan dana dana itu misalnya berhubung dengan kesulitan kesulitan dengan pihak debitur, suatu perusahaan pertanggungan pada suatu ketika tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak tertanggung karena dana yang dipupuk untuk keperluan itu tidak tersedia pada waktu diperlukan atau perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya karena dana cadangannya tidak tersedia pada waktu diperlukan. peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang secukupnya kepada menteri menteri seperti dimaksud guna mengatur penggunaan dan pengawasan atas penggunaan dari dana dana semacam itu sedemikian rupa, hingga disatu pihak dana dana itu dapat disalurkan kepada tujuan tujuan yang produktif sesuai dengan keperluan pembangunan negara, tetapi dilain pihak keamanan kepentingan kepentingan yang harus dilindungi dengan pemupukan dana dana itu dapat tetap dijamin dengan sebaik baiknya. demi sub yang dimaksud dana dana yangialah semua bentuk akumulasi keuangan oleh perusahaan badan untuk maksud maksud tertentu yang belum segera dipakai dalam perusahaan badan tersebut, termasuk misalnya jumlah jumlah premi pertanggungan yang tidak atau belum dapat ditransfer keluar negeri, cadangan cadangan premi dan cadangan tuntutan penggantian kerugian pada perusahaan perusahaan pertanggungan, cadangan cadangan pada perusahaan perusahaan yang menurut anggaran dasarnya harus diadakan . cn, bad pak presiden republik indonesia diadakan untuk keperluan perluasan atau penggantian fasilitas fasilitas, untuk pembangunan, untuk pembelian pembayaran kembali obligasi obligasi dan saham, cadangan untuk pensiun pegawai dan cadangan cadangan lainnya semacam itu. sub dengan perusahaan badan yang disebut dalam sub itu dimaksudkan perusahaan badan yang lazim dikenal dengan sebutan badan badan penanaman modal institusional seperti perusahaan perusahaan pertanggungan, dana dana pensiun dana dana sosial, bank bank tabungan dan lain sebagainya dan perusahaan perusahaan lain pada umumnya yang menurut ketentuan ketentuan dalam anggaran dasarnya harus mengenal cadang cadangan. sub oleh karena sesuatu kebijaksanaan yang ditempuh dalam hal pembungaan dana dana investasi ini dapat berpengaruh kepada keadaan moneter negara pada umumnya, maka wewenang untuk mengatur materi peraturan pemerintah pengganti undang undang ini pada dasarnya diberi pada menteri urusan bank sentral sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan moneter pemerintah kecuali yang bertalian dengan perusahaan perusahaan pertanggungan oleh karena perusahaan perusahaan ini pada waktu ini ada dibawah kekuasaan materi urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan. menteri yang bersangkutan berwenang menentukan komposisi penanaman dana dana investasi yang tersedia dari perusahaan badan sedemikian rupa sehingga disatu fihak dapat dicapai penyaluran dana dana kearah yang diinginkan oleh pemerintah . kan wat presiden republik indonesia pemerintah dalam rangka pembangunan ekonomi pada umumnya dan khususnya pembangunan nasional semesta berencana dan dilain fihak tetap menjamin perkembangan usaha usaha perusahaan badan yang bersangkutan yang sehat dengan memperhatikan norma norma dan syarat syarat ekonomi perusahaan yang sehat. sebagai persiapan untuk mencapai maksud ini menteri yang bersangkutan diberi wewenang untuk mendaftarkan perusahaan badan yang akan dikenakan peraturan ini dan lain lain tindakan yang diperlukan. berbagai obyek penanaman tersebut dalam dan ketentuan mengenai kertas perbendaharaan negara tersebut dalam memungkinkan diberikan syarat syarat (jangka waktu, balas jasa dan pengurangan kembali) yang menjamin kontinuitas dan likwiditet perusahaan badan yang bersangkutan dan pemupukan simpanan dan akumulasi modal yang seimbang dan seirama dengan pembangunan negara. tidak diperlukan penjelasan. ketentuan ini dimaksudkan agar dana dana investasi milik perusahaan badan yang kantor pusatnya ada diluar indonesia, tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan ini. mereka yang mengurus dan menguasai dana dana itu atas nama pemiliknya harus berusaha mendapat kuasa secukupnya untuk dapat memenuhi kewajiban kewajiban itu. . presiden republik indonesia ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai perusahaan badan yang terkena oleh peraturan ini mengadakan, perjanjian perjanjian yang dimaksudkan untuk penyelundup peraturan ini. jika dipandang perlu penggunaan dana dana investasi oleh perusahaan badan tertentu yang terkena peraturan ini dapat segera ditertibkan menurut ketentuan ketentuan dalam peraturan ini. agar undang undang ini dapat mencapai maksudnya sepenuhnya, maka disamping ancaman hukumannya terhadap pengurus perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam kepada menteri yang bersangkutan perlu diberi wewenang untuk dalam hal pengurus perusahaan badan yang bersangkutan tidak membantu pelaksanaan peraturan dapat menguasai jumlah jumlah yang bersangkutan untuk dipergunakan menurut ketentuan ketentuan dalam peraturan ini. untuk mempercepat pelaksanaan, maka penagihan jumlah jumlah yang bersangkutan perlu dilaksanakan dengan surat kuasa yang memberikan hak pelaksanaan dengan surat kuasa yang memberi hak pelaksanaan langsung terhadap barang barang milik perusahaan yang bersangkutan tanpa putusan hakim. dengan demikian, jalan yang panjang melalui pengadilan negeri dapat dihindarkan. hal ini tidak berarti bahwa hak hak dari yang bersangkutan akan dirugikan atau diabaikan. menurut prosedur yang ditetapkan dalam hingga undang undang hak hak dari yang bersangkutan cukup terjamin. . klan n4z wat presiden republik indonesia tidak memerlukan penjelasan. sebagai prosedur pelaksanaan penagihan dipilih prosedur sebagaimana ditetapkan dalam sampai dengan undang undang tahun hal ini dilakukan, karena pada suatu pihak prosedur tersebut memungkinan pelaksanaan dengan cepat sedangkan dilain pihak cukup menjamin hak hak dari yang bersangkutan. dengan sendirinya ketentuan ketentuan termaksud disesuaikan dengan bunyi peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. dan tidak memerlukan penjelasan. diketahui sekretaris negara ttd mohd. ichsan.dan pengawasan tentang perdagangan barang barang yang dianggap penting untuk kehidupan perekonomian, dengan maksud untuk mengamankan barang barang tersebut, bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub dianggap perlu: menunjuk barang barang yang dianggap panting sebagai barang barang dalam pengawasan pemerintah, mengadakan penegasan tentang wewenang untuk mengatur hal tersebut pada sub 2a, bahwadan undang undang penimbunan barang barang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan perlu ditinjau kembali, bahwa oleh karena itu perlu segera diatur perdagangan barang barang yang dianggap panting untuk ditunjuk sebagai barang barang dalam pengawasan pemerintah, mengingat . pak presiden republik indonesia mengingat dan undang undang dasar, ketetapan m.p.r.s. dan hdrt tahun sebagaimana telah dirubah dan ditambah,undang undang penimbunan barang barang memutuskan pertama menjabat: undang undang krisis ekspor lembaran negara undang undang barang barang dalam pengawasan lembaran negara undang undang beras lembaran negara tahun undang undang drt tahun lembaran negara tahun dan undang undang penimbunan barang barang lembaran negara tahun sebagaimana telah dirubah dan ditambah. kedua menetapkan: peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang perdagangan barang barang dalam pengawasan. . pkn wat presiden republik indonesia dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dan peraturan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksud dengan: penguasa: pejabat yang berwenang, yang ditunjuk: dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, perdagangan:dalam pengawasan, barang barang dalam pengawasan:yang dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, ditunjuk sebagai barang barang dalam pengawasan pemerintah, persediaan sejumlah barang dalam pengawasan yang dimiliki, dikuasai, disimpan, baik sendiri, maupun untuk atau bersama pihak lain, termasuk juga yang dalam angkutan, peredaran: penyaluran barang dalam pengawasan baik oleh penguasa, maupun dengan perantaraan para pedagang atau pihak lain, pengangkutan: pemindahan pengeluaran barang dalam pengawasan dengan alat pengangkutan apapun juga didalam atau keluar wilayah republik indonesia, pengolahan: usaha untuk merubah bentuk dan atau memperbaiki mutu barang barang dalam pengawasan. dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah dapat ditunjuk barang barang sebagai barang dalam pengawasan. . wat pak presiden republik indonesia dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah dapat ditetapkan, bahwa guna kepentingan peredaran barang barang dalam pengawasan dapat diadakan peraturan peraturan tentang perdagangan barang barang tersebut. dalam peraturan peraturan yang dimaksud pada dapat ditetapkan: bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang barang dalam pengawasan, syarat syarat pemberian izin untuk melakukan perdagangan barang barang dalam pengawasan termaksud sub initersebut, ketentuan ketentuan lain yang diperlukan untuk melaksanakan dengan sebaik baiknya dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah dapat ditetapkan, bahwa perdagangan barang barang dalam pengawasan: dapat dikuasai dan diusahakan oleh penguasa, dapat dikuasai dan diusahakan oleh penguasa bersama sama dengan pengusaha organisasi swasta, dapat dikuasai dan diusahakan oleh pengusaha organisasi swasta. dalam peraturan pemerintah yang dimaksud pada ini dapat juga ditetapkan ketentuan ketentutermaksud pada ini. . tan presiden republik indonesia il) apabila syarat syarat atau ketentuan ketentuan termaksud pada tidak dilaksanakan dengan baik atau dikalahkan dalam pelaksanaannya, maka dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah dapat ditetapkan ketentuan ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pembebanan biaya biaya kepada yang bersangkutan disebabkan kelalaiannya. dalam memenuhi kewajiban yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini, yang menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan, kepadanya dapat diberikan ganti kerugian atau penggantian kerusakan kerusakan dalam hal hal termaksud pada yang diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah ditetapkan pejabat pejabat yang dikatakan untuk melaksanaperaturan pemerintah pengganti undang undang ini serta peraturan peraturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi. dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah yang melaksanakan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dapat pula diadakan ketentuan ketentuan mengenai pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda tertinggi, pidanatambahan dan tindakan tindakan lain untuk menjamin terlaksananya peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. . pa) tao nya ny kpo presiden republik indonesia untuk menampung segala akibat berhubung dengan pencabutan semua peraturan yang mengatur turut mengatur dan atau ada hubungannya dengan perdagangan barang barang dalam pengawasan, maka semua peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan ordonansi ordonansi undang undang yang dicabut dengan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini, masih tetap berlaku selama belum diatur dengan atardagangan barang barang dalam pengawasan tahun peraturan pemerintah pengganti undang undang ini mulai berlaku pada haridiundangkannya agar . klan na,dagangan barang barang dalam pengawasan. penjelasan umum. dengan dikeluarkannya instruksi presiden panglima besar komando tertinggi operasi ekonomi inst. ko. t.o.e. atas landasdalam usaha untuk mewujudkan suatu front ekonomi yang kuat, perlu dalam bidang perdagangan diadakan konsentrasi daripada beberapa macam aktivitas ditangan penguasa, terutama yang langsung menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. dalam hal ini penting sekali adanya penegasan wewenang dalam bidang perdagangan, sesuai dengan maksud diadakannya grouping kabinet kerja dan disamping itu peraturan daripada hal hal yang berhubungan dengan penerbitan dan pengawasan atas perdagangan barang barang yang dianggap esensial dan penting bagi penghidupan dan kehidupan ekonomi, dengan maksud mengamankan barang barang tersebut diatas untuk dapat mewujudkan indonesianisasi dan sosialisasi dilapangan perdagangan. barang barang penting ini perlu ditunjuk sebagai barang barang dalam pengawasan pemerintah sampai sekarang ini masih berlaku beberapa undang undang yang mengatur perdagangan barang ialah undang undang krisis ekspor l.n. yang mengatur pengiriman barang barang keluar negeri dan antar pulau, undang undang barang barang dalam pengawasan l.n. yang mengatur penguasaan barang barang perlengkapan oleh pemerintah, undang . pkn wat presiden republik indonesia undang undang beras l.n. yang mengatur persediaan dan peredaran beras, undang undang drt tahun sebagai perluasan daripada undang undang beras, yang mengatur penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan. undang undang penimbunan barang barang yang mengatur penimbunan barang barang. peraturan peraturan tersebut diatas, yang sebagian besar ditetapkan dalam zaman penjajahan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan iklim dewasa ini, sehingga dianggap perlu untuk menariknya kembali. mengingat tujuan yang diuraikan tadi, maka dengan ditariknya kembali kelima undang undang tersebut diatas, juga sebagai tindakan penyederhanaan dikeluarkan satu persatu induk yang sekaligus mencakup semua materi yang diatur oleh peraturan peraturan lama itu dan dimana ditegaskan wewenang penguasa yang bersangkutan sehingga dapat diharapkan terselenggaranya perdagangan barang barang penting dalam pengawasan pemerintah dengan selancar lancarnya. karena keadaan memaksa dan dalam rangka pelaksanaan instruksi presiden panglima besar komando tertinggi operasi ekonomi, maka peraturan tersebut diatas dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang undang. penjelasan demi untuk menghindarkan kesulitan kesulitan dalam interpretasi istilah istilah yang penting dan yang akan sering dijumpai dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang ini dan peraturan peraturan pelaksanaannya, maka perlu diadakan penjelasan mengenai istilah istilah itu. . cn, pak presiden republik indonesia dan untuk mengamankan barang barang yang dianggap penting untuk kehidupan perekonomian, maka dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah dapat ditunjuk barang barang sebagai barang barang dalam pengawasan. apabila suatu atau golongan barang ditunjuk sebagai barang barang dalam pengawasan dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, maka siapapun dilarang tanpa izin melakukan tindakan tindakan yang berupatermaksud. kemudian dapat diatur pemberian izin untuk melakukan tindakan tindakan perdagangan barang barang dalam pengawasan dengan memenuhi syarat syarat yang ditetapkan. untuk keperluan pembiayaan administrasi pemberian izin melakukan perdagangan barang barang dalam pengawasan termaksud, maka diatur kemungkinan adanya pemungutan retribusi terhadap mereka yang diberikan izin tersebut. besarnya jumlah uang retribusi ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. dalam ini diletakkan dasar kewenangan pemerintah dalam rangka ekonomi terpimpin dengan menetapkan bidang bidang mana yang dilaksanakan oleh penguasa mana yang diusahakan bersama oleh penguasa dengan swasta dan manakah yang dapat diusahakan oleh swasta saja. dalam rangka ekonomi terpimpin, ditetapkan pula adanya kewajiban penguasa untuk memberi bimbingan dan bantuan serta mengadakan koordinasi, walaupun sebetulnya ketentuan seperti yang meliputi bidang hidup perekonomian bangsa sebagai keseluruhan sebaiknya diatur tersendiri. maka dari itu dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang ini diletakkan dasar dasar seperlunya. . wat pak presiden republik indonesia dalam penguasa menghendaki suatu jaminan, bahwa syarat syarat atau ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan, sungguh sungguh ditaati oleh yang bersangkutan, akan tetapi sebaliknya dalam ditetapkan bahwa penguasa akan mengganti kerugian yang diakibatkan karena yang bersangkutan dalam memenuhi syarat syarat dan ketentuan ketentuan tersebut terpaksa menderita kerugian. cukup jelas dan penunjukan dengan memberi kuasa kepada pejabat pejabat untuk pekerjaan pelaksanaan adalah perlu. cukup jelas. peraturan peralihan dalam ini perlu untuk mencegah adanya kekosongan peraturan berhubung dengan dicabutnya peraturan peraturan lama diatas.ndalian harga dan untuk mencegah adanya kenaikan harga yang sewenang wenang perlu ditetapkan peraturan tentang pengendalian harga, yang sesuai dengan keadaan dewasa ini, bahwa undang undang pengendalian harga lembaran negara tahun tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka undang undang tersebut perlu (dicabutntuan m.p.r.s. dan ii mars instruksi presiden panglima besar komando tertinggi operasi. ekonomi ko. t.o.e. tertanggal mei undang undang drt sebagaimana telah ditambah dan dirubah, undang undang pengendalian harga lembaran negara tahun memutuskan pertama . presiden republik indonesia pertama mencabut undang undang pengendalian harga lembaran negara tahun kedua menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang pengendalian harga". dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan, bahwa harga atau penggantian, yang ditunjuk dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, baik menurut jenisnya maupun sebagai barang barang, jasa jasa atau sewa sewa tertentu, untuk seluruh indonesia atau untuk daerah daerah tertentu, tidak boleh melampaui maksimum, yang telah ditetapkan untuknya dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah itu. dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan, bahwa oleh pejabat pejabat yang ditunjuk dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah itu, dapat diberikan pembebasan umum atau khusus dengan atau tanpa syarat dari larangan tersebut dalam ini. dengan peraturan pemerintah untuk kepentingan langsung pengendalian harga dapat diadakan peraturan peraturan, antara lain agar supaya diketahui oleh umum harga harga atau penggantian penggantian, yang diperhitungkan dalam menjalankan suatu perusahaan atau mata pencaharian, untuk . presiden republik indonesia untuk mencegah penahanan barang barang yang diperuntukkan buat dijual, dan penolakan memberikan jasa dan penolakan sewa, sepanjang tindakan tindakan itu dilakukan pada waktu penyelenggaraan suatu perusahaan atau matapencaharian. untuk mencegah perdagangan berantai. dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan peraturan peraturan guna kepentingan penerapan, pelaksanaan, penegakan dan penataan ketentuan ketentuan, yang ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini. peraturan peraturan harga, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang undang lain, tidak berlaku bilamana dan sepanjang pokok pokok peraturannya telah diatur berdasartindak pidana ekonomi. segala peraturan yang ditetapkan berdasarkan undang undang pengendalian harga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam dan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini, dan sepanjang tidak dicabut atau diatur lain. . aa! bad presiden republik indonesiangendalian harga peraturan pemerintah pengganti undang undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundendalian harga. penjelasan umum. untuk mewujudkan front ekonomi yang kuat, sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh presiden panglima besar komando tertinggi operasi ekonomi inst. ko. t.o.e. berlandaskpenting sekali perhatian pemerintah ditujukan kepada pengendalian dan pengawasan harga barang barang esensial yang penting untuk kebutuhan masyarakat. dalam hal ini adalah sewajarnya apabila diadakan penegasan mengenai wewenang untuk mengatur urusan harga barang barang, sesuai dengan maksud diadakannya grouping kabinet kerja baru baru ini. undang undang pengendalian harga l.n. yang ditetapkan dalam jaman penjajahan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan iklim sekarang ini, maka dianggap perlu undang undang tersebut ditarik kembali dan diganti dengan peraturan baru serta menjamin tercapainya maksud untuk melindungi konsumen dan mencegah kenaikan harga barang barang dengan sewenang wenang. karena keadaan memaksa, maka peraturan tersebut dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang undang. penjelasan . wat pak presiden republik indonesia penjelasan demi dalam ini dinyatakan, bahwa tidak saja dilarang menjual dengan harga atau memperoleh penggantian jasa atau sewa yang lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan, akan tetapi meminta atau menawarkan harga jasa sewa yang lebih tinggipun dilarang. maksimum yang ditetapkan itu dapat berlaku untuk suatu jenis barang, jasa atau sewa, akan tetapi dapat pula berlaku untuk masing masing barang, jasa atau sewa itu secara khusus. lagi pula ketentuan maksimum tersebut dapat berlaku untuk seluruh indonesia atau untuk sebagian saja dari wilayah indonesia, segala sesuatu dengan mengingat banyak dan tidaknya barang barang, jasa jasa dan sewa sewa didaerah daerah yang bersangkutan. juga dinyatakan disini, bahwa kepada pemerintah penguasa diberi kemungkinan untuk memberi pembebasan berhubungan dengan keadaan tertentu terhadap larangan melampaui maksimum yang telah ditetapkan. guna kepentingan pengendalian dan pengawasan harga barang barang, jasa jasa dan sewa sewa perlu ditetapkan hal hal lain yang bersangkutan dengan itu, misalnya perlu adanya kartu petunjuk harga, adanya catatan catatan, larangan menahan barang barang dan larangan melakukan perdagangan berantai. dalam ini dibuka kemungkinan bagi penguasa untuk mengadakan peraturan yang dianggap perlu untuk kepentingan penerapan (toepassing) pelaksanaan, penegakan (handhaving) dan penataan ketentuan ketentuan tersebut dalam satu dan dua. . pak presiden republik indonesia ketentuan dalam ini diperlukan untuk mencegah adanya dua macam ketentuan (dualisme) untuk sesuatu barang, jasa atau sewa. karena pengendalian harga itu berhubungan langsung dengan kepentingan ekonomi, maka sudah sewajarnya pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan yang ditetapkan dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi. dengan adanya ketentuan dalam ini dapat dicegah terjadinya suatu kekosongan peraturan dalam pengendalian harga berhubung dengan dicabutnya undang undang pengendalian hargadi, spadan penyelenggaran kehidupan perekonomian pada umumnya: bahwa untuk menghadapi keadaan tersebut, diperlukan langkah langkah yang cepat dan tepat agar sejauh mungkin dapat mengurangi dampak yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian, khususnya upaya upaya dalam memajukan kesejahteraan rakyat: bahwa dalam kondisi sebagai atas, pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang akan mulai berlaku pada tanggal januari secara langsung akan memberi pengaruh yang luas terhadap kehidupan perekonomian nasional dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat: bahwa sehubungan dengan hal atas dan untuk memelihara kondisi yang lebih menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan nasional serta penyelenggaraan kehidupan perekonomian nasional pada umumnya, dipandang perlu menangguhkan saat mulai berlakunya undang undang nomor tahun tersebut. menangguhkan mulai berlakunylama enam bulan dari tanggal januari sampai dengan tanggal junumum yang dinilai penting bagi penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. berdasar pemikiran itu pula, subyn kehidupan masyarakat ataupunmbangunan dan penyelenggaraan pemerintahanggal dalam semester tahun telah memberi pengaruh yang besar dan mulai dirasakan berat pula oleh perekonomian nasionalsulit akan mengurangi kemantapan penciptaan lapangan kerja dan menurunkan kesemp. salah satunya, adalah biaya dari perolehan hak atas tanah dan bangunan. dengan pemikiran tersebut. penangguhan tersebut hanya untuk sementara sampai saat yang lebih memungkinkan bagi pelaksanaan undang undang tersebutbahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak,. r9,. fat presiden republik indonesiakenakan untuk jangka waktu paling lama (dua) tahun dan dilaksanakanpelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah. ketentuan. fat. presiden republik indonesilaksanakan selama dan atauketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diaturdiundangkan. agar. pki fgeser publik indonesia dope dadar dar permadani undangan pn, nya ike mad sapta murti ega sik mooumum anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (serious crimes) yang semakin meningkat dari waktu waktu dan secara signifikangatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut. untuk . fat presiden republik indonesia untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. berdasarkan pertimbangan atas, pemerintah perlu segerail. demi angka cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan hubungan keluarga termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. yang dimaksud dengan aparat yang menangani perlindungan anak misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial. cukup jelas. . pki fat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan penyakit menular adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, duh tubuh, dan luka, misalnya, hiv aids, neisseria gonore, dan sifilis. cukup jelas. pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidanakehijau(an keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi arus d sense (covid lemesej ahteraan masyarakat;h leserta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak; bahwa presiden republik indonesia dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan;, dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan;t945; bahwa mengingat menetapkan free ide republik ine'ones(ll undang undang dasar negara republik indonesia tahun memutuskanrus diseaseruang lingkup untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, disusun anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. untuk pres ide republik indonesia untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) sebagaimana dimaksud pada telah ditetapkan undang undang nomor tahun oi9 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran o2o. untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) sebagaimana dimaksud pada dan (21dalam rangka: penanganan pandemi corona hints disease covid l9l1' danlatau menghadapi a.bab kebijakan keuangan negara bagian kesatu penganggaran dan pembiayaa.menetapkan. presiden republik indonesia menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: melampaui 3o o3o omelakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan atau antarprogramisa anggaran lebih sal)r,g dikelola oleh badan layanan umum; dan atau dana presiden republik indonesia dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara bumn);ol9 covid l; menetapkan sumber sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan atau luar negeri; memberikan pinjaman kepada lembaga penjamin simpanan;memberikan hibah kepada pemerintah daerah; dan atau melakukan penyederhanaan mekanisme dan amplifikasi dokumen bidang keuangan negara.bagian kedua kebijakan bidang keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam (4llatsing), perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. ketentuan. presiden republik indonesia ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoangian ketiga kebijakan bidang perpajaka; perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik pose); perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;free ide rep uts lik indonesia sebesar 22o o (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun pajak o2o dan tahun pajak o2l; dan sebesar oo o;ooh (empat puluh persen);dan huruf ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.;. presiden republik indonesial2lpresiden republik indonesia; penjualan indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan atau. presiden republik indonesia7. pres ide republik indonesia. free ide republik indonesiauntuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi corona virus disease covid diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan ketentuan sebagai berikut: atas pengajuan keberatan wajib pajak yang jatuh tempo pengajuberakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi corona virus disease covid jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama (enam) bulan; atas pres ide republik indonesia t4 atas pengembalian kelebihan pembayaryang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi corona hints disease covid jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama (satu) bulan; atas pelaksanaan hak wajib pajak, yang meliputi: permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam l7bngajuan suratrmohonan, yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi corona hints disease covid jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama (enam) bulan. d.penetapan. presiden republik indonesia penetapan periode waktu keadaan kahar akibat pandemi corona virus disease covid sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf mengacu kepada penetapan pemerintah melalui kepala badan nasional penanggulangan bencanal9l; danlatau menghadapi perekonomian keuangan. yang membahayakan dan atau stabilitas sistem ancaman nasionalbagian presiden republik indonesia bagian keempat pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. program sebagaimana dimaksud padanyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui badan usaha milik negara bumn) yang ditunjuk. penempatan dana dan atau investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan langsung oleh pemerintah danlatau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan atau lembaga lain yang ditunjuk. skema penjaminan sebagaimana dimaksud pada dapat dijalankan oleh langsung oleh pemerintah dan atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk. pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. bagian presiden republik indonesia bagian kelima pelaksanaan kebijakan keuangan negaragian keenam pelaporan. bab iii kebijakan stabilitas sistem keuangan bagian kesatu kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan tengah tengah kondisi terjadinya pandemi corona hints disease covid i9)pres ide republik indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam komite stabilitas sistem keuangan yang selanjutnya disebut ssk, diberikan kewenangan untuk: menyelenggarakan rapat melalui tatap muka atau melalui pemanfaatan teknologi informasi guna merumuskan dan menetapkan langkah langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan; dan menetapkan skema pemberian dukungan olehapabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, pendapat setiap anggota ssk, pengambilan keputusan, dan keputusan ssk disampaikan dalam rapat secara lisan dan direkam, serta keputusan rapat dipakai dan atau ditandatangani kemudian oleh anggota ssk dan mengikat seluruh anggota ssk. ketentuan lebih lanjut mengenai skema pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan pemerintah. bagian kedua kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh bank indonesiaa.memberikan. presiden republik indonesia t9 member atau bank selain bank sistemik; memberikan pinjaman likuiditas khusus kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratyang dijamin oleh pemerintah dan diberikan berdasarkan keputusan ssk;er d 1e); membeli repo surat berharga negara yang dimiliki lembaga penjamin simpanan untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik; mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan; dan memberikan akses pendanaan kepada korporasi swasta dengan cara repo surat utang negara atau surat berharga syariah negara yang dimiliki korporasi swasta melalui perbankan. ketentuan mengenai kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan bank indonesia. sejak. free ide republik indonesia sejak berlakunya peraturan bank indonesia sebagaimana diatur pada (2lr, segala ketentuan peraturan perr.undang undangan yang bertentangan dengan peraturan bank indonesia tersebut dinyatakan tidak berlaku berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang undang iniindonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf otoritas jasa keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank sistemik atau bank selain bank sistemik; dan bank indonesia bersama otoritas jasa keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan bank sistemik atau bank selai1am hal bank sistemik yang telah mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam (l) masih mengalami kesulitan likuiditas, bank sistemik dapat mengajukan permohonan pinjaman likuiditas khusus plk) kepada bank indonesia. terhadap presiden rembuk indonesia terhadap permohonan bank sistemik sebagaimana dimaksud pada bank indonesia berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan meminta penyelam agar aan rapat dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ssk membahas dan memutuskan pemberian pinjaman likuiditas khusus plk) dengan mempertimbangkan: penilaian oleh otoritas jasa keuangan yang berisi paling kurang informasi kondisi keuangan terkini bank sistemik yang bersangkutan; dan rekomendasi bank indonesia dengan memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf ketentuan lebih lanjut mengenai skema dan mekanisme pemberian pinjaman likuiditas khusus plk) diatur bersama antara menteri keuangan dan gubernur bank indonesia.presiden republik indonesia; pengaruh terhadap inflasi; dan jenis surat utang negara dan atau surat berharga syariah negara. bagian ketiga kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh lembaga penjamin simpanpersiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan otoritas jasa keuangan untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank; melakukan tindakan: penjualan repo surat berharga negara yang dimiliki kepada bank indonesia; penerbitan surat utang; pinjaman kepada pihak lain; dan atau pinjaman kepada pemerintah,; c.melakukan. presiden republik indonesia; dan merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan atau peruntukan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan peraturan pemerintah. ketentuan lebih lanjut mengenaisebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain pertukaran data dan informasi terkini dari otoritas jasa keuangan kepada lembaga penjamin simpanan dan atau pemeriksaan bersama otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan terhadap bank dimaksud. persiapan penanganan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada saat bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif dpresiden sepucuk indonesiaketentuan mengenai lembaga penyelenggara program penjaminan, pendanaan, cakupan dan besaran nilai penjaminan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan pemerintah. bagian keempat kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh otoritas jasa keuang; menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan; dan menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan. ketentuan. pres ide republik indonesia ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan dalam rangka melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan otoritas jasa keuangan. bagian kelima kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintahketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri keuanghints disease covid bab pres ide republik indonesia bab ketentuan sanksil. oo.ooo.o00. (satu triliun rupiah). bab ketentuan penutupfree ide rembuk indonesia1; presiden refueuk indonesial999 tentang bank indonesia21; beserta penjelasannya, dan dalamdanresiden republik indonesia beserta penjelasannya, dl7ldee then republik indonesia huruf angka dan'diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun oi6);cement ezu sekretariat negara republik indonesia bidang hukum dan ;undangan ttd ja* jaman presiden sepucukebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi arus d hints disease covid ll,s%o (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. perkembangan pandemi corona hintpres ide rep uts lik indonesiao2oo2oo2oo2o terutama sisi pembiayaan. implikasi pandemi corona hints disease covid l9)hinthintdisesuai presiden republik indonesia sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii|2oo9, kondisi tersebut atas telah memenuhi parameter sebagai;. ii. demi cukup jelas. huruf dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease covid yang antara lain berdampak terhadap:; dan memburuknya free ide republik indonesia memburuknya sistem keuangan, yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah langkah luar biasa (extraordinary bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan,dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan. untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3o o (tiga persen) dari produk domestik bruto pdb). setelah masbesaran defisit secara bertahap kembali menjadi paling tinggi sebesar (tiga persen) dari produk domestik bruto pdb) pada tahun anggaran. huruf dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang undang ini, besaran belanja wajib (mandatory spending yang terdapat dalam berbagai undang undang dapat disesuaikan oleh pemerintah, antara lain: anggaran kesehatan sebesar 5o o (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara luar gaji, yang diatur dalam undang undang nomor tahun oo9 tentang kesehatan; anggaran. presiden republik indonesia anggaran untuk desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar (sepuluh persen) dari dan luar dana transfer daerah, yang diatur dalam undang undang nomor tahun ol4 tentang desa; dan besaran dana alokasi umum terhadap pendapatan dalam negeri bersih sebagaimana diatur dalam. penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending sebagaimana dimaksud dalam ini tidak dilakukan terhadap pengalokasian anggaran pendidikan sebesar oo o (dua puluh persen)terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi corona hints disease covid l9) dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25o o (dua puluh lima persen) dari dana transfer umum dtu) untuk penanganan pandemi corona hints disease covid l9), baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (social safety net dalam bentuk penyediaan logistik beserta mendistribusikannya dan atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan pemerintah. huruf huruf cukup jelas pemerintah memberikan kewenangan kepada pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan barang dan jasa untuk melakukan tindakyang belum tersedia atau tidak cukup tersedia tersebuthuruf presiden republik indonesia huruf angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan "akumulasi dana abadi pendidikan". angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan penyertaan modal negara" adalah penyertaan modal negara yang bersifat fresh mone (dana segar). huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi transfer daerah dan dana desa" antara lain berupa: penyesuaian alokasi dana bagi hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian danfatau penerimaan negara; penyesuaian ide republik indonesia huruf huruf cukup jelas. penyesuaian alokasi dana alokasi umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan menteri keuangan; penambahan pengurangan alokasi dana transfer khusus, pengalihan alokasi antar bidang dak fisik atau penyesuaian penggunaan dana transfer khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan atau penyesuaian pagu anggaran dana desa. yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan dana desa" adalah(cover 1e). hibah kepada pemerintah daerah diberikan dalam rangka penanganan bencana alam, bencana non alam, bencana kemanusiaan dan atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi atas bencana tersebut. cukup jelas. yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (reforming)" termasuk kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan alokasi antarprogram. . pres ide republik indonesia cukup jelas. cukup jelaso2o sebesar pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak o2o: 22o o rp22 oo0pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak oo o rp300. cukup jelas. cukup jelas. free ide republik indonesia cukup jelas. cukup jelas.rdagangan melalui sistem elektronik pose) milik sendiri, misalnya pedagang eceran secara daring (retail online. selain itu,nyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik phase) dalam negeri atau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik phase) luar negeri. model bisnis penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik phase) antara lain marketplace atau penyedia platformlpelantar sebagai wadah tempat pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat memasang penawaran barang danlatau jasa. (a)yang dimaksud dengan "perwakilan" adalah pihak yang ditunjuk oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, danfatau penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik phase) luar negeri, yang antara lain dapat berupa badanmbuk indonesia dalam peraturan presiden dimaksud antara lain memuat: postur anggaran pendapatan dan belanja negara apbn); dan pokok pokok rincian anggaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan komite stabilitas sistem keuangan" adalah komite yangordinasi diselenggarakan berdasarkan permintaan salah satu atau lebih anggota dan dikoordinasikan oleh sekretariat ssk. huruf kewenangan ssk untuk menyelenggarakan rapat koordinasi tidak terbatas pada adanya indikasi permasalahan dari protokol manajemen krisis masing masing anggota ssk yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan. langkah langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan dalam rapat koordinasi dimaksud termasuk dalam hal menetapkan batas waktu mulai dan berakhirnya kondisi ancaman terhadap perekonomian dan atau stabilitas sistem keuangan. huruf presiden republik indonesia, t2 huruf skema pemberian dukungan pemerintah yang ditetapkan oleh ssk merupakan bentuk peran serta dan kehadiran negara dalam rangka mengatasi permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dengan mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) untuk mendukung upaya mewujudkan stabilitas sistem keuangan. transkrip rapat dicetak oleh sekretaris ssk dan dokumen hasil cetakan tersebut disampaikan kepada anggota ssk untuk dilakukan pemakaman danlatau penandatanganan kemudian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengambilan keputusan dalam rapat ssk tersebut. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bank sistemik" adalah bank sistemik menuruti berlaku pula untuk bank selain bank sistemik. huruf cukup jelas. huruf kelompok nasabah penyimpan berdasarkan kepemilikannya antara lain nasabah individu, pemerintah pusat daerah, dan badanllembaga yang dibentuk oleh undang undang untuk melakukan pengelolaan dana masyarakat. . pres ide sepucuk indonesia cukup jelas. cukup jelas cukup jelas huruf perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan berlaku baik untuk lembaga jasa keuangan yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan atau konversi maupun lembaga jasa keuangan yang menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan atau konversi. huruf yang dimaksud dengan "pihak tertentu" adalah emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif menurut undang undang mengenai pasar modal. huruf ketentuan yang dapat diatur oleh otoritas jasa keuangan antara lain mengenai bentuk dan cara interaksi serta partisipasi antar peserta serta bentuk risalah rapat. cukup jelas. res ide republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelasil. tao,hint; bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran corona virus disease covid l9); bahwai4 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang undangantara dan disisipkan (satu) yakni l22 yang berbunyi sebagai berikut: l22 (l(l) dilaksanakan pada bulan desember o2o.oo5375 anna jamlll2 oo9;l945,presiden republik indonesia yang dimaksud dengan pemilihan serentak lanjutan"cukup jelas pemungutan suara serentak pada bulan september o2o tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena.ada bencana nasional pandemi corona virus disease covid pemungutan suara serentak pada bulan desember o2o tambahan lembaran negara republik indonesia nomor |
peraturan menteri ntah pengganti undang undang republik indonesia perpu) nomor tahun tentang perusahaan daerah presi den republik indonesia meni mbang: bahwa perlu diusahakan term aksaranya program umum pemerintah bidang ekonomi sebagai mana digariskan dalam manifesto politik republik indonesia tanggal agustus yang selanjutnya telah perkuat dengan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia i mars dan i1 mars mengenai keharusan diadakannya reorganize yang rill dan luas kepada daerah perlu ditetapkan dasar dasar untuk sendiri kan perusahaan daerah swatantra, cc. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu rangka struktur ekonomi terpimpin, sat dan lain dengan memberkati nat dan undang undang dasar: setujui dp. dalamrapat pleno terbuka ke pada hari sabtu tanggal pebruari ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara i !mps dan mars undang undang tahun jis penetapan penetapan tahun (di sempurnakan), tahun (di sempurnakan), tahun dan tahun kadang, undang tahun lembaran negara tahun tn, undang undang tahun lembaran negara tahun jo. peraturan pemerintah tahun lembar ong royong: memutuskan menit akan: undang undang tent ang perusahaan daerah. bab umum dal undang undang ini yang let apan penetapan presiden tahun (di sempurnakan), tahun (disempurnakan), tahun dan tahun pemerintah daerah, ialah pemerintah daerah seperti yang maksud dal penetapan presiden tahun (di ah: presi undang undang ini yang dak mengurangi ketentuan dal undang undang ini serta peraturan pelaksanaannya, maka terhadap badan hukum yang maksudkan dal undang undang ini berlaku segala macam hukum indonesia yang tidak bertentangan dengan sosial sme indonesia perusahaan daerah dirikan dengan peraturan daerah atas kuasa undang undang ini. perusahaan daerah termaksud pada adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum peroleh dengan berl fat, tujuan dan lapangan usaha.daerah dengan semua akan pemegang saham dapat mem bahkan perusahaan daerah tertentu tangan berkumpul koperasi daerahnya. penyerahan dan pem penai naan dan penyet anggaran perusahaan daerah tertentu. bab xvi pembubaran pembubaran perusahaan daerah dan penunjukan dapadakan dasi bagi menurut peri mangan nilai nominal saham saham pertanggungan j awal dasi oleh like dasi dil lakukan kepada pemerintah daerah yang mendirikan perusahaan daerah dan yang memberi kan pembebasan tanggung j awal tentang pekerjaan yang telah sel esai kannya. dal hal iik dasi, daerah termaksud pada bertanggung j awal atas kerugian yang diderita oleh hak ketiga apabila kerugian itu sebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan dak menggambar kan keadaan perusahaan yang sebenarnya. bab xvi perawi han. sel ama pendirian perusahaan daerah termaksud dal undang undang ini belumdilaksanakan, maka semua perusahaan yang telah ada dan yang modal nya untuk seluruhnya atau sebagi merupakan kekayaan daerah, dan yang telah dak merupakan beban anggaran belanja daerah, tetap melakukan tugas dan kedai bannya dengan kedudukan dan bentuk hukum yang dimilikinya secara sah, dengan ketentuan bahwa dal waktu sel lambat anaknya satu tahun setelah berlakunya undang undang ini, perusahaan perusahaan ter ketentuan penutup. undang undang ini dapat sebut undang undang perusahaan der ah".mberi bahkan pengundangan undang undang ini dengan penempatan dal lembar an negara republik indonesia ditetapkan jakarta, pada tanggal pebruari presiden republik indonesia ttd. sukar diundangkan jakarta, pada tanggal pebruari sekretaris negara, ttd. mohd. chan. penjelasan atas undang: undang tahun tentang perusahaan daerah. pen asan unum dalam rangka pel laksanakan program umum pemerintah dang ekonom sebagai mana digariskan dalam manifesto politik republik indonesia tanggal agustus yang sel anj hanya telah perkuat dengan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara mrs maka dal usaha mengadakan synkhroni sasi dari pada segala kegiatan ekonomi perlu ditinjau dan ditelaah kembali status dan organi sas dari perusahaan daerah dewasa ini. dal rangka pemberian isi otonom yang riil dan luas kepada daerah daerah dengan mengingat kemampuan daerah rasi ng masirikan oleh daerah dewasa ini pada umumnya merupakan perusahaan yang dak mengutamakan mencari keun angan sempat mata mulai akan khususnya dituju akan kepada terwujudnya fungsi sosialnya dari pada perusahaan itu terhadap penduduk daerah. sebagai mana maka uni, maka prinsip desentralisasi dal pemerintahan sebagai mana ditetapkan dal undang undang dasar menghendaki agar daerah swatantra yang bent itu dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendi dengan sebab bai nya. untuk dapat melaksanakan maksud tersebut, maka perlukan adanya sumber sumber keuangan yang memberi at makan kemanfaatan umum maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus maksudkan untuk menambah penghasil daerah samping tujuan utama untuk mempertinggi produksi perusahaan daerah bergerak dalamdengan modal yang untuk seluruhnya adal modal daerah yang bersangkutan. karena itu, maka sebagian dari laba yang peroleh perusahaan daerah harus sediakan bagi dana pembangunan daerah yang bersangkutan. guna seperti ngan pembangunan daerah, maka segala funds and forces dari masyarakat perlu mobilisir, dan berhubung dengan itu, koperasi, swasta harus pula diajak ikut serta dengan aktif dal pendirian perusahaan daerah dan dal bahwa dal menyusun undang undang perusahaan daerah ini berhati kan pokok pokok pikiran seperti berikut. pada dasarnya suatu perusahaan daerah adal perusahaan yang modal nya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang sahkan. hal ini berarti bahwa perusahaan daerah termaksud sepenuhnya kuasai oleh pemerintah daerah. dal rangka pengerahan funds and forces sesuai dengan ketetapan mp. s., maka perlu berikan kemangi nan kut sertanya hak fi hak lain yang progresi dal perusahaan daerah tertentu dengan dak meninggal kan pokok pikiran tersebut diatas, yaitu perusahaan termaksud adal perusahaan daerah yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah der ah. berhubungan dengan itu, maka dalasa. ketentuan ini adalah berlainan dengan perusahaan campuran yang kenal dewasa ini, yaitu perusahaan yang didirikan oleh beberapa undang undang ini, melainkan dapat bentuk oleh hak fi apat keseragaman dalmaksudkan agar supaya manakala daerah mendirikan perusahaan daerah yang ber bentuk badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan dak lagi mempergunakan bentuk hukum yang lain. dal kut dasar daya guna dal perusahaan, dasar "price and accounting system' dengan memperhatikan moti yang berdasarkan sosialisme indonesia, ketenteraman dan kesenangan kerja dal perusahaan supaya dapat terpilih hara sebab bai nya, perkumpulan koperasi dan hak swasta dapat dii kut sertakan dal tembi naan dan penyet anggaran perusahaan daerah: sistim ekonom terpimpin dapat dilaksanakan supaya segala kegiatan ekonom dapat sel penggarapan dal rangka politik negara. guna melaksanakan maksud tersebut diatas, maka sebagai pegangan pertama dal mengatur perusahaan daerah dengan undang undang ini ditetapkan, bahwa yang maksudkan dengan perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang dirikan berdasarkan undang undang ini yang modal nya unt sel buruhnya sebagi merupakan kekayaan daerah yang pisahkan, kecuali jika ditentukan lain oleh atau ber dasar nya berasal dari pem b dal undang undang ini ditetapkan, bahwa perusahaan daerah itu adal suatu badan hukum berdasarkan undang undang ini. kedudukannya sebagai badan hukum peroleh dengan berl kunya peraturan daerah yang mengatur pendiri perusahaan daerah tersebut dengan adanya ketentuan termaksud diatas, maka semua perusahaan daerah yang ada dewasa ini yang anggap perlu untuk masukkan medal struktur baru menurut undang undang ini, harus ditinjau dan diatur kembali pendiri awal reaksi pengawasannya dan sebagainya harus diatur dal pendirian perusahaan tersebut dengan dak boleh menyimpang dari event uan ketentuan pokok yang terkait dal undang undang inikekayaan daerah yang pisahkan dari anggaran belanja daerah tetapi tetap masuk neraca kekayaan der dak perlu terdiri atas saham saham sal kut sertakan warga negara indonesia dan atau badan hukum yang diri kan berdasarkan undang undang indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga negara indonesia dal modal yang perlukan untuk mendirikan perusahaan daerah. berhubung dengan itu dal undang undang ini muat ketentuan bahwa modal perusahaan daerah yang untuk sebagi terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas saham saham yaitu saham sahamprioritet dan saham saham prioritetbawah mainan dan pengawasan kepala daerah, yang oleh undang undang ini beri wewenang untuk mel lakukan hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham prioritas. dal mel lakukan hak, wewenang dan kekuasaan termaksud yang ditetapkan lebih lanjut dalam dan dan dan dan dan dan sesuai dengan ketentuan dal penetapan presiden tahun (di sempurnakan), kepala daerah bantu oleh badan pemerintah harian yang memberi perti mangan kepada kepala daerah baik diminta maupun dak ataupun menugaskannya kepada seorang anggota badan pemerintah harian yang bertanggung j awal kepada kepal merah. nilai nom nal dari saham saham asa hendaknya ditetapkan sedemki agar menarik dan memberi kesempatan uas kepada rakyat banyak untuk memilikinya. oleh karena pendirian perusahaan daerah menyangkut seperti ngan yang lebih luas, yaitu dalam hubungannya dengan pembangunan daerah yang sifatnya kompi center terhadap pembangunan nasional maka sesuai dengan sisi desentralisasi berdasarkan peraturan perundangan yang berl aku, dalusahakan, bahwa segala kegiatan dari perusahaan daerah itu sesuaikan dengan politik ekonom negara, dan dapat cegah dilakukannya oleh daerah usaha usaha yang telah termasuk dal dang usaha yang selenggarakan oleh pemerintah usat. untuk men kelangsungan dan keseragaman dal penguasaan dan pengurusan perusahaan daerah dali melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan daerah serta pertanggungan j awalnya. pengawasan preventif disisi pengawasan represif yang dil lakukan oleh kepala daerah pemegang saham saham prioritas ataupun badan yang ditunjuk kunya tidak mengurangi kewenangan menurut peraturan perundangan yang berlaku dari pada menteri dal negeri dan otonom daerah dan daerah tingkat lebih atas terhadap daerah bawahannya untuk mengadakan penyelia kan dan pemberi penetapan presiden tahun (di sempurnakan) kepala daerah yang mel awal kepada dewan perwakilan rakyat daerah mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan merah. mengi nat akan perkembangan dari pada perusahaan daerah daler ah. menurut sistim desentralisasi dalcaki akan alas nya. sebagai ketentuan peralihan dal undang undang ini ditetapkan bahwa selama pendirian perusahaan daerah termaksud bel dilaksanakan berdasarkan undang undang ini, maka semua perusahaan daerah tetap melakukan tugas kedai bannya, dengan kedudukan dan bentuk hukum yang dimilikinya secara sah. dal waktu sel lambat l akibatnya satu tahun setelah berl kunya undang undang ini semua perusahaan yang telah ada dan yang modal instansi atasan i matik undang undang tahun angkat ke adalah atasannya. dengan instansi atasan pertanggung j jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan maksudkan untuk kuasai dan pertanggung j jawabkan tersendiri. yang maksudkan dengan segala macam hukum indonesia ialah hukum perdata eropa, hukum dagang eropa dan hukum adat sepang ang tidak bertentangan dengan sosialisme indonesia berdasarkan kenyataan bahwa dal hukum hukumtersebut masih terdapat unsur unsur yang tidak sesuai dengan manifesto politik republik indonesia cukup diterangkan dal pen asan umum dalam ini ditegaskan bahwa perusahaan daerah itu adal kesatuan produksi (regional), yaitu kesatuan produksi dalamarti yang luas, yang meliputi perusahaan yang memberi jasa, menyela enggan dang usaha yang selenggarakan oleh pemerintah pusat perusahaan daerah dal menuai kan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar besarnya dengan dak melupakan tujuan perusahaan untuk ikut serta dal pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonom nasional umumnya dalam rangka ekonom terpimpyang adil dan makmur materiil dan spiritual. pada atasnya dali depan masyarakat baik didaerah maupun dibuat negara. urusan urusan yang tadi karena urusan tersebut sudah meliputi kepentingan yang lebih luas dari pada daerah itu sendi ri. berhubung dengan itu dalam ini ditetapkan bahwa perusahaan yang dapat didirikan oleh daerah ial ah: perusahaan perusahaan yang bergerak dal am! apanganyang semua dengan urusan rumah tangganya menurut kemampuan kekuatan masi ng masi daerah. demi pernah uan masyarakat merah. sebagai contoh yang harusnya usahakan oleh perusahaan daerah yang modal nya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah dapat sebut kan perusahaan air numpasarkan pada pokok pikiran bahwa agar dal pengerahan potensi dan tenaga (funds and force) yang progresi dal perusahaan daerah dal bentuk ikut sertanya swasta untuk memiliki saham saham perusahaan daerah jangan sampai meninggal kan azas ekonom terpimpin mana: (a) pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) memegang posisi komando. (b) unit ekonom yang utamakan sesudah perusahaan negara daerah ialah koperasi sebagai mana ditegaskan dalam penjelasan undang undang dasar dan dokumen dokumen resmi dari pada ketetapan ketetapan mp. r (d) dal amanat pembangunan presi den yang telah ditetapkan sebagai gari s gari besar haluan pembangunan oleh ketetapan mp.r lapangan l lapangan perusahaan nasional ini harus seperti dengannya. koperasi bai yang memliki saham perusahaan daerah maupun yang dak dii kut sertakan ataupun dengar dal menentu a merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan: pada kekayaan umum daerah dan dengan demi dapat dipelihara terlepas dari pengaruh anggaran pendapat dan belanja daerah. cukup diterangkan dal pen asan umum cukup jelas. sudah sel ayahnya bahwa kepada pemegang saham beri kan hak engel urakan pendapat suara tentang segala sesuatu yang mengena perusahaan. maka untuk itu antara lain diadakan kesempatan dalam rapat umum pemegang saham dengan pengertian bahwa dal hal hal yang men adi wewenang pemegang sahamprioritet suara pemegang saham (biasa) tidak mempunyai kekuatan menentukan. dan cukup jelas. ketentuan ini maksudkan untuk mengi biarkan bukan senatiki kepala daerah, tidak boleh terdapat suatu hubungan kekal bargain yang seolah olah mungkin meni umbul kan "satu pamliergering" yang merugi kan perusahaan daerah dan nama daerah sendiri. selalu harus angkat supaya oknum oknum yang berkuasa dal perusahaan daerah tidak mempunyai hubungan kel warga atau perairan seperti dimaksud dal ini. izin yang mungkin berikan oleh kepala daerah hendaklah dimufakati terlebih dahulu dengan badan pemerintah hari an. cukup jelas. dalam ini yang maksud dengan istilah mpi nan ialah management agar penetapan batas batas kekuasaan direksi sesuai kan dengan sifat dan corak perusahaan daerah masi ng masing, maka sewajarnya batas kekuasaan tersebut diatas ditetapkan dal peraturan pendirian perusahaan yang bersangkutan. kondor dan dengan ketentuan termaksud dal undang undang prp. tahun tentang dewan perusahaan maka tiap tiap perusahaan daerah bentuk dewan perusahaan daerah yang dal undang undang ini ditetapkan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pereli ah. cukup jelas. sebagai mana lazim berlaku dal setiap ti perusahaan terhadap tugas yang percayakan kepada direksi, yaitu men akan mainan cara mengurus dan menguasai perusahaan diadakan pengawasan (umum apakah benar benar sesuai dengan garis garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh para pem lik pemegang saham biasanya tugas pengawasan demikian serahkan kepada suatu dewan badan bagi perusahaan daerah, pengawasan (umum termaksud diatas dilakukan oleh kepala daerah pemegang saham sahamprioritet ataupun badan yang ditunjuk kunya untuk seluruh perusahaan daerah dal lingkungannya. bilamana pandang perlu berhubung dengan besarnya perusahaan daerah dapat ditunjuk satu badan, yang men akan pengawasan (umum terhadap perusahaan itu. adal ebinum itu. ber hubung dengan kekayaan perusahaan daerah itu adalah untuk seluruhnya dan untuk sebagi merupakan kekayaan daerah, maka perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa. menyela enggan akan kemana aat umum cc. memupuk pendapat eraman serta kesenangan kerja dal perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. perusahaan daerah bergerak dal amler nya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang sahkan. dalberikan penguat aman. bab i1i modal awal perusahaan daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dak terdiri atas saham saham apabila modal perusahaan daerah termaksud sub diatas terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang semua alat guide man dalam bank yang ditunjuk oleh kepala daerah yang bersangkutan berdasarkan petani uk petani menteri keuangan bab saham saham dianggap perlu untuk mengatur tanggung j awal pegawai pekerja perusahaan daerah dal undang undang ini. dalaki bat kan karena pegawai pekerja tersebut melalui kan kewajiban dan tugas yang bebaskan kepadanya. dal hubungan ini terhadap pegawai pekerja perusahaan beban tugas penyu sisi span dal gudang atau tempat penyu manan yang khusus gunakan untuk keperluan itu, adalah bendaharawan, (komet abel) yang wajib memberi kan pertanggungan j awal kepada badan termaksud dal bendahara awan tersebut diatas berkelahi ban memberikan pertanggungan j awal, artinya bertanggung j awal bahwa uang, surat surat berharga dan barang persediaan milik perusahaan yang harus berada dal penyu makanannya (tunggangannya) benar benar ada. pengertian ini mengandung makna bahwa bendahara awan wali akan mengganti kerugian yang terdapat dal buku (books do) dan atau persediaan buku (book voorraad). cukup jelas. unt menyela enggan eh karena itu perusahaan daerah dikaji akan menyusunnya. ketentuan dal ini maksudkan untuk meneliti dan seperti bangka anggaran perusahaan termaksud untuk menetapkan prioritas serta daya guna pelaksanaan proyek yang muat dal anggaran perusahaan itu. untuk men kelancaran jalannya perusahaan, maka antara lain pada ditetapkan bahwa dal mahal perusahaan telah memasuki sesuatu tahun buku tertentu sedangkan atas proyek dal anggaran perusahaan dari tahun buku segel uma bel umbi dak al anggaran perusahaan yang beri kuatnya. yang maksudkan dengan laporan dal ini adalah laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan (bedrijf sering) dan bukan laporan tahunan, neraca dan laba rugi. daerahnya laporan ialah agar pemegang sahamprioritet selalu dapat mengikuti dan menilai jalannya perusahaan. perhitungan tahunan pergunakan sebagai dasar bagi pernr lakukan menurut sistimarti ekonom perusahaan. kesal ahan dal kebijaksanaan yang kemudi ketentunyatakan dal amurbukti kan seperi nya. cadangan dapat bedakan dal cadangan terbuka, yaitu yang besar jum hanya ternyata dengan tegas pada neraca dan cadangan rahasia dan diam yang besar jumlahnya tidak dapat ternyata dari neraca. cadangan rahasia dan cadangan yang dapat bentuk antara lain dengan cara yang beri kut: ke. ke. memuat hutang hutang atau kelas ban kelas ban membayar dengan jumlah yang lebih tinggi dari pada yang sebenarnya dan ke. (hut ang). hanya mpi nan perusahaan yang mengetahui adanya serta besarnya cadangan itu, akan tetapi orang luar dak menge ahli nya. keberatan terhadap pembentukan cadangan rahasia dan antara lain adal sebagai beri kut memberikan sebab untuk expansa yang irasional: b.apabila sekumpulan active dimuat dal buku untuk jumlah yang jauh lebih rendah dari pada yang sebenarnya, maka dapat timbul bahaya bahwa untuk selanjutnya active ini akan hapuskan dari harganya yang rendah itu dan karena itu, maka harga pokok barang yang diproduksi kan akan sangat rendah. hal ini akan menyebabkan "merusak harga" (pria seder). jika hal ini terjadi dan pada waktunya diperlukan active baru, maka besar kemungkinan bahwa jum penghapusan harta yang telah kumpul kan tidak akan mencukupi untuk mendapat kan penggant nya. c.karena active seberat maksudkan dal ini adalah aba yang dihitung secara ekonom perusahaan, setelah dikurangi dengan semua koreksi yang anggap perlu dan cadangan tujuan yang wajar dal perusahaan. cadangan tujuan (beton ngsreserves) adal cadangan yang bentuk dari laba, yang tidak merupakan koreksi dari pada kekayaan (active) atau kedai ban hutang kepada pihak ketiga yang dimuat pada neraca untuk jumah lebih tinggi dari pada yang sebenarnya. seperti ternyata dari namanya maka cadangan tujuan adal cadangan yang nya. cadangan umum maksudkan untuk menampung hal hal dan kejadian yang dak dapat dup semua dana pembangunan maksudkan sebagai kelas ban sumbangan kepada daerah untuk kapel uan pembangunan daerah yang selenggarakan oleh pemerintah daerah melalui anggaran pendapat dan belanja daerah. sosial dan sendi ikan adal untuk seperti maksudkan zakat bagi perusahaan yang modal nya untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang pisahkan. pemerintah daerah mengatur supaya dalaman diikuti petunjuk dari menteri agama. jasa produksi maksudkan untuk memberi kan penghargaan kepada pegawai pekerja karena hasil pekerjaannya yang sangat hargai oleh konsumen hingga karenanya masih peroleh laba. sumbangan dana pensi dan sokongan maksudkan untuk membuat dana guna menampung pembayar an pembayaran kepada pegawai pegawai yang pada waktu berlakunya undang undang ini sudah lanjut usi anya dan tidak dapat masukkan medal pensi yang akan bentuk itu. prem untuk pensiun biasa merupakan bagian dari harga pokok bar dak dapatnya laba, maka untuk menghargai jasa kerja dal perusahaan semacamitu pemerintah daerah dapat memberikan jasa produksi dal perusahaan daerah dak ada pengertian buruh dan maji kan, semuanya adal pegawai pekerja perusahaan. agar dal mengatur kedudukan hukum gaji, pensiun dan sokongan serta penghasil an penghasilan lain terhadap mereka berlaku ket ent uan ketentuan yang seragam perlukan adanya peraturan pokok pegawaia pekerja perusahaan daerah hendak perhatikan penyaluran mereka menurut peraturan perundangan yang berlaku mengenai masalah ini. tugas dan kewajiban melakukan kontrol disini berlainan dengan tugas pengawasan (gunung sebagai mana ditetapkan dal adalaht anggaran pimpinan perusahaan. dalam ini ditentukan, bahwa sesuai dengan sistim desentralisasi dal pemerintahan negara yang kini berl aku, dengan peraturan daerah, daerah tingkat atasan setelah semua akan dengan pemegang saham ini tidak perlu lagi usahakan sebagai perusahaan daerah, antara lain karena macam usahanya produksi nya barangnya, sesuai dengan perkembangan pel laksanakan program pemerintah dal dang beroperasi sewajarnya terletak dal dang penguasaan dan pengurusan koperasi, maka pemerintah daerah dapat mem bmpi nan pengurus pegawai per kumpul koperasi perusahaan swasta, yang betul batu mempunyai bakat leadership, dapat angkat oleh kepala der ah pemegang saham sahamprioritet: nat bahwa perusahaan daerah diri kan dengan peraturan daerah: .seperti ngan hak ketiga cukup terjamin dengan adanya jam nan daerah termaksud pada sisi pengaturan benda, hendaklah t anggaran dasi dilakukan dal batas waktu yang akan ditetapkan dal peraturan pembubaran perusahaan termaksud diatas. dan cukup jelas mengetahui sekretaris negara, mohd. chan. catatan cuti pan: lembaran negara tahun yang telah cetak ulang sumber: tln saham saham perusahaan daerah terdiri atas saham saham prioritas dan saham saham asa. saham saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah. saham saham asa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara indonesia dan atau badan hukum yang besarnya jum nominal dari saham sahamprioritet dan saham saham asa ditetapkan dal peraturan pendiri perusahaan der ah. pembayaran saham saham dengan "good1" dak person ehan. saham saham keluarkan "atas nama". saham saham dapat ndash tanganan dengan ketentuan, bahwa saham saham prioritas hanya dapat ndash tanganan kepada der ah. hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham sahamprioritet dilakukan oleh kepala daerah yang bersangkutan. event uan ketentuan mengenai pendaftaran pengganti an, pem dahan, administrasi dan lain lain yang berhubungan dengan pengen saran saham diatur dal peraturan pendirian perusahaan daerah. setiap saham berhak atas satu suara. bab penguasaan dan cara pengurus. perusahaan daerah dipimpin oleh suatu direksi yang jumah anggota dan susunannya ditetapkan dal peraturan sendi annya. anggota direksi adal warga negara indonesia yang angkat dan perhentian oleh kepala daerah setelah mendengar perti mangan dewan perwakilan rakyat daerah dari daerah yang mendirikan perusahaan daerah bagi perusahaan daerah yang modal nya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang prioritet. pengangkat termaksud pada dil angkat kembali. anggota direksi berhenti karena meninggal dunia, atau dapat berhenti kan oleh kepala daerah yang mengangkatnya, karena: a.permintaannya sendiri berakhirnya masa sebagai anggota direksi termaksud dal c.tindakan yang merugi kan perusahaan daerah: o.tindakan atau kap yang bertentangan dengan seperti ngan daerah maupun seperti prioritet dan jika merupakan suatu pel anggaran dari peraturan hukum dana merupakan pemberhentian dak dengan hor rat. segelberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dal waktu satu bulan setelah anggota direksi yang bersangkutan henti kan untuk sementara waktu anggota direksi yang ber sangkut an. jika dal waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan bel adi batal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat segera menjual aitu harus beritahukan kepada yang bersangkutan. antara anggota direksi seperti ngan perusahaan diizinkan oleh kepala daerah pemegang saham sahamprioritet. jika sesudah pengangkatan mereka masuk peri para yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin kepal daerah pemegang saham saham prioritas. anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pri badi langsung atau tidak langsung pada berkumpul an perusahaan lain yang berusaha dal aml lapangan yang bertujuan mencari prioritet. direksi mewakili perusahaan daerah dal dan diluar pengabdi direksi menentukan lebih laksanakan dal mimpi nan perusahaan der ah. direksi mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan daerah tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan direksi diatur dal peraturan yang ditetapkan oleh direksi. ketentuan mengenal pembatasan kekuasaan direksi diatur dal peraturan pendirian perusahaan daerah. tiap perusahaan daerah tata tertib rapat pemegang saham sahamprioritet dan rapat umum pemegang saham (prioritas dan biasa) diatur dal peraturan pendirian perusahaan daerah. keputusan dalam rapat pemegang saham sahamprioriteit dan rapat umum pemegang saham (prioritas dan biasa) ami dengan kata mufakat. jika kata mufakat termaksud pada tidak tercapai maka pendapat pendapat yang kemukakan dal musyawarah sampai kunya. bab tanggung jawab dan tuntutan ganti rug pegawai semua pegawai perusahaan daerah, termasuk anggota teks dal kedudukan selaku demikian, yang tidak beban tugas penyu m kan kedai ban dan tugas yang bebaskan kepada mereka dengan langsung atau dak langsung telah meni neul kan kerugian bagi perusahaan daerah, dikaji akan mengganti kerugian tersebut event beban tugas penyu m gudang atau tempat penyu manan yang khusus dan semata mata gunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi kan pertanggungan j awaltermaksud pada tidak perlu mengirimkan pertanggungan j awal mengenai cara mengurusnya kepada badan manapun uga sifatnya yang termaksud bil angan tata buku dan administrasi perusahaan daerah disimpan tempat masi ng masipindahkan badan maksudkan pada dalam hal anggapan perlu untuk kepentingan sesuatu pemberi saan. untuk keperluan pemeriksaan bertali dengan penetapan pajpindahkan jawatan akuntan negara. dengan peraturan daerah dapat ditetapkan penyu sesuai tahun buku adalah tahun takwa bab xx. anggaran perusahaan. sel lambat lambat nya tiga bulan segelprioritet setelah mendengar perti anat dal anggaran perusahaan itu segel menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berl aku sepenuhnya. anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dal abangan dewan perusahaan der ah. bab laporan pergi tangan hasi usaha berkala dan segi er ah pemegang saham sahamprioritet menurut cara dan waktu yang ditentukan dal peraturan pendiri perusahaan daerah. bab laporan pergi tangan tahunan. daerah pemegang saham sahamprioritet menurut cara dan waktu yang ditentukan dal peraturan pendirian perusahaan daerah. cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus sebutkan. jika dalam waktu yang ditentukan daldak ajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu anggap telah sahkan. perhitungan tahunan termaksud pada disahkan oleh kepal daerah pemegang saham saham prioritas: pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada direksi terhadap segala sesuatu yang terbuat dal perhitungan tahunan tersebut. bab xiii. penetapan dan penggunaan laba serta pemberi jasa produksi cadangan dan atau rahasia dak boleh adakan. penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu nya untuk sel buruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang sahkan. a.untuk dana pembangunan daerah b.untuk anggaran belanja daerah masi ng masi perusahaan daerah berjumlah dal hal modal sesuatu perusahaan daerah untuk sel buruhnya terdiri dari kekayaan beberapa daerah yang pisahkan, bagian laba bersih termaksud sub dan atas bag menurut perbaiki ngan nilai nominal dari saham saham perusahaan daerah modal nya untuk sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan setelah keluarkan zakat yang pandang perlu a.untuk dana pembangunan daerah ? g dan untuk anggaran belanja daerah untuk pemegang saham bagi menurut perbandingan nila nominal dari saham sahaman masi ng masi perusahaan daerah berjumlah laba yang peroleh daerah baik dari sahamprioritet maupun saham asa dapat pergunakan untuk keperluan routine dan atau keperluan pembangunan der ah. penggunaan aba untuk cadangan unum bilamana telah tercapai tujuannya dapat ali akan kepada penggunaan lain dengan keputusan pemerintah daerah yang mendirikan perusahaan der ah.sebabkan karena perti mer ah. bab kepegayw kedudukan hukum ent uan ketentuan pokok peraturan gaji daerah yang berl aku. direksi mengangkat dan memperhenti kan pegawai pekerja perusahaan daerah menurut peraturan kepegawaian yang setujui oleh kepala daerah pemegang saham sahamprioritet berdasarkan peraturan pokok pegawai perusahaan daerah maksudkan pada bab kontrol dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan yang menurut peraturan perundangan yang berl tanggungan j jawabannya. hasil kontrol sampai kan kepada dewan perwakilan rakyat daerah jawab n tanggungan j awalnya. bab xvi penyerahan kepada daerah dan pem dahan tangan perkumpulan koperasi |
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukabumi, menimbang bahwa perhubungan, komunikasi dan informatika: bahwa perhubungan, komunikasi dan informatikawujudkan keselamatan, ketertiban, kelancaran perhubungan, mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, cc. bahwa perkembangan lingkungan strategis regional dan nasional menuntut penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatikaneghubungan, komunikasi dan informatik, komunikasi dan informatika. perhubungan, komunikasi dan informatika adalah kesatuan sistem yang terintegrasi dan terpadu meliputi perhubungan darat, laut dan udara serta komunikasi dan informatika. perhubungan darat adalah salah satu sistem perhubungan yang meliputi lalu lintas angkutan jalan, kereta api dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan. moda adalah sarana transportasi untuk perpindahan orang, barang dan hewan dari satu tempat tempat lain. jaringan perhubungan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan perhubungprasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupatekabupatekan atau sedang bergerak jalan rel. jalur kereta api adalah daerah yang meliputi daerah manfaat, yang terkpelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan, pelabuhan serta kemanan dan keselamatannyabandar udara umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.berikan untuk mengusahakan jasa kebandandarudaraan. badan hukum indonesia adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta dan koperasi. sistem informasi dan komunikasi perhubungrhubunganfrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e government, atau system elektromagnetik lainnyaegakan hukum adalah penegakan hukum yang menjadi tugas opd. bab asas dan tujuan penyelengaraan perhubungan, komunikasi dan informatika diselenggarakan dengan memperhatikan asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatik, komunikasi dan informatika: asas akuntabel adalah penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika yang dapat dipertanggung jawabkan:, komunikasi dan informatika:, komunikasi dan informatika: asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatik: asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatik: dan asas seimbang adalah penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatikperhubungan, komunikasi dan informatika diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, selamat, tertib, lancar untuk mendorong perekonomian, memajukan kesejahteraan dan menjangkau setiap pelosok daerah: terwujudnya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal: cc. terwujudnya e government yang berkompetensi, terintegrasi dan terstruktur dalam suatu jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan: dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan e government. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi perencanaan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika: penetapan kebijakan operasional kegiatan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika: pembinaan operasional penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika: pengaturan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika: pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika: dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah. bab rencana induk perhubungan, komunikasi dan informatika rencana induk perhubungan, komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk mewujudkan jaringan perhubungan yang menghubungkan semua wilayah dalam skala lokal, regional dan nasional. rencana induk perhubungan, komunikasi dan informatika daerah, terdiri dari rencana induk bidang perhubungan darat, meliputi rencana induk bidang lalu lintas dan angkutan jalan: rencana induk bidang angkutan sungai, danau dan penyebrangan:dan rencana induk bidang perkeretaapian. rencana induk bidang perhubungan laut: cc. rencana induk bidang perhubungan udara, dan rencana induk bidang komunikasi dan informatika dalam e government, meliputi rencana induk sebagaimana dimaksud pada merupakan (satu) kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. rencana induk perhubungan, komunikasi dan informatika daerah, sebagaimana dimaksud pada berpedoman kepada rencana tata ruang wilayah nasional: rencana induk perhubungan nasional: cc. rencana induk pengembangan e government nasional: rencana tata ruang wilayah provinsi: rencana induk perhubungan provinsi: rencana induk pengembangan e government provinsi: dan rencana tata ruang wilayah kabupaten. rencana induk perhubungan, komunikasi dan informatika daerah sebagaimana dimaksud pada memuat arah dan kebijakan peranan perhubungan dalam keseluruhan moda transportasi: b.arah dan kebijakan peranan komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan e government dan pelayanan publik: kondisi umum perhubungan, komunikasi dan informatika daerah: dan rencana pengembangan perhubungan. komunikasi dan informatika daerah. setiap rencana induk sebagaimana dimaksud pada disusun secara berkala setiap (lima) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk perhubungan, komunikasi dan informatika diatur dengan peraturan bupati. bab penyelenggaraan bagian kesatu penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah meliputi penyelenggaraan bidang perhubungan darat: penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan: penyelenggaraan bidang angkutan sungai, danau dan penyebrangan: dan penyelenggaraan bidang perkeretaapian. penyelenggaraan bidang perhubungan laut: cc. penyelenggaraan bidang perhubungan udara:dan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika. bagian kedua penyelenggaraan bidang perhubungan darat paragraf bidang lalu lintas dan angkutan jalan kewenangan penyelenggaraan perhubungan darat daerah bidang lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi penyusunan rencana induk lalu lintas dan angkutan jalan: pembentukan forum lalu lintas dan angkutan jalan: pembinaan keselamatan bidang lalu lintas dan angkutan jalan: penyelenggaraan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum: penyelenggaraan angkutan barang jalan dengan kendaraan umum: penyelenggaraan terminal dan parkir: penyediaan perlengkapan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan: pengujian kendaraan bermotor: i. pembinaan dan perizinan bengkel umum: pembinaan pendidikan mengemudi: manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan: il. penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas: pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan: penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan: pengelolaan rekomendasi dan perizinan bidang lalu lintas dan angkutan jalan: pengelolaan sistem informasi lalu lintas dan angkutan jalan: dan penetapan standar pelayanan minimaljallalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan kewenangan penyelenggaraan perhubungan darat daerah bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan meliputi penyusunan rencana induk lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan: penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyebrangan: cc. penyelenggaraan operasional pelabuhan sungai, danau dan penyebrangan: penyediaan perlengkapan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan: pengujian kapal bermotor dan tidak bermotor: pembinaan keselamatan bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan: pembinaan pendidikan nahkoda dan anak buah kapal: pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan: penegakan hukum lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan: pengelolaan rekomendasi dan perizinan bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan: pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan: dan penetapan standar operasional prosedur bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangan. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyebrangsungai, danau dan penyebrangperkeretaapian kewenangan penyelenggaraan perhubungan darat daerah bidang perkeretaapian meliputi: penyusunan rencana induk perkeretaapian daerah: penetapan dan perizinan jalur keretaapi khusus daerah: penyelenggaraan operasional angkutan perkeretaapian daerah: penyediaan sarana dan prasarana perkeretaapian daerah: penyediaan perlengkapan dan fasilitas pendukung perkeretaapian daerah: pembinaan keselamatan bidang perkeretaapian: pengawasan dan penegakan hukum bidang perkeretaapian daerah: pemberian rekomendasi dan perizinan bidang perkeretaapian: dan penerapan standar pelayanan minimal perkeretaapian. penyelenggaraan perkeretaapiankeretaapian daerah dikenakan pajak dan atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga penyelenggaraan bidang perhubungan laut kewenangan penyelenggaraan perhubungan laut daerah, meliputi: penyusunan rencana induk penyelenggaraan perhubungan laut daerah: penyelenggaraan lalu lintas angkutan laut daerah: cc. penyelenggaraan angkutan laut dan penunjang angkutan laut daerah: penyediaan dan pengujian sarana angkutan laut daerah: penetapan daerah lingkungan kerja kr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan( kp) daerah: pengelolaan pelayanan jasa pelabuhan daerah: pembangunan dan mengoperasionalkan pelabuhan daerah: pengawasan dan penegakan hukum bidang perhubungan laut daerah: pemberian rekomendasi dan perizinan bidang perhubungan laut: dan penerapan standar pelayanan minimal penyelenggaraan perhubungan laut. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan laut daerahlautempat penyelenggaraan bidang perhubungan udara kewenangan penyelenggaraan perhubungan udara daerah, meliputi: penyusunan rencana induk penyelenggaraan perhubungan udara daerah: penyediaan lokasi pembangunan udara daerah: pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan lokasi dan operasional bandar udara umum: pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum: penetapan dan pengelolaan fasilitas penunjang sekitar lokasi bandar udara: penetapan izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara tempat duduk: pengelolaan pelayanan jasa disekitar bandar udara daerah: pemberian rekomendasi dan perizinan bidang perhubungan udara: dan penerapan standar pelayanan minimal penyelenggaraan perhubungan udara. penyelenggaraan perhubungan udarhubungan udaralima penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika kewenangan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika daerah, meliputi penyusunan rencana induk bidang komunikasi dan informatika: pembinaan teknis kepada opd, swasta dan masyarakat bidang komunikasi dan informatika: cc. penyelenggaraan government daerah: pengelolaan data dan informasi serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi tik) daerah: pembangunan infrastruktur, aplikasi perangkat keras dan lunak bidang komunikasi dan informatika: penyelenggaraan pelayanan pos perdesaan: pemberian izin dan rekomendasi bidang komunikasi dan informatika daerahpenertiban bidang komunikasi dan informatika daerah: pengawasan atau pengendalian terhadap penyelenggaraan komunikasi yang cakupan areanyi. pengelolaan sistem informasi bidang komunikasi dan informatika: penerapan standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan informatika. penyelenggaraan komunikasi dan informatikkomunikasi dan informatika daerah dikenakan retribusi dan atau pajak yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab hak dan peran serta masyarakat serta kerjasama pemerintah daerah wajib memberikan perlakuan khusus untuk memperoleh pelayanan dalam angkutan darat, laut dan udara kepada penderita cacat, lanjut usia dan atau: dan cc. fasilitas pelayanan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh bupati. masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerahperhubungan, komunikasi dan informatika daerah: b.perhubungan, komunikasi dan informatika daerah: dan dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatikaperhubunganselamatan penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah. dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan serta pengembangan dan peningkatan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah dapat dikerjasamakan. ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelengaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah diatur dengan peraturan bupati. bab vii dampak lingkungan untuk mencegah terganggunya kelestarian lingkungan, penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah harus memenuhi persyaratan dampak lingkungan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan penanggulangan dampak lingkungan dari penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah. setiap orang atau badan hukum yang terkait dalam penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah wajib mencegah terganggunya kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada bab viii standar pelayanan dan sistem informasi dan komunikasi pemerintah daerah wajib menetapkan standar pelayanan penyelenggaraan perhubungan komunikasi dan informatika daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah sebagaimana dimaksud pada diatur oleh bupati. untuk mendukung keselamatan, ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah, wajib menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasiyang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah diatur oleh bupati. bab pembinaan pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan bidang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan. pembinaan perhubungan, komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada meliputi pembinaan perhubungan bidang perhubungan darat: pembinaan perhubungan bidang perhubungan laut: cc. pembinaan perhubungan bidang perhubungan udara: dan pembinaan bidang komunikasi dan informatika. pembinaan perhubungan, komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada meliputi perencanaan: pengaturan: cc. penyelenggaraan: pengendalian: pengawasan: dan penegakan hukum. pembinaan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh opd yang berwenang bidang perhubungan. lingkup kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh instansi yang membidanginyadiatur dengan peraturan bupati. bab pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah dilaksanakan oleh dinas. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terkoordinasi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika daerah sebagaimana dimaksud pada diatur oleh bupati. bab sanksi administratif setiap orang dan atau badan: peringatan tertulis: penghentian kegiatan: pencabutan izin. ketentuan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada diatur oleh bupati. bab xii penyidikan selain pejabat penyidik kepolisian, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamsesuai lingkup tugas dan wewenangnya bidang perhubungan, komunikasi dan informatikpada berwenang melakukan tindakan penyidikan catatan pelanggaran terhadap pelanggaran tertangkap tangan: melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana: melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana: menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku: memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka: melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat yang digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana: menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana: menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana: memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka: meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana. bab xiii ketentuan pidana setiap orang wajib melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. setiap orang yang melanggar ketentuan yang diaturyang tidak diatur dalam peraturan daerah ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiv ketentuan peralihanubahan status desa menjadi kelurahan lingkungan pemerintahan daerah kabupaten sekadau dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sekadau, menimbang bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan kabupaten sekadau yang semakin pesat, pandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat perlu dibentuk kelurahan dengan melaksanakan perubahan status desa menjadi kelurahan: bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah nomor tahun dan untuk melaksanakan sebagaimana termuat dalam huruf (a) atas perlu dibentuk kelurahan dengan melaksanakan perubahan status desa menjadi kelurahan: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) atas, perlu, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan: peraturan daerah kabupaten sekadau nomor tahun tentang pemerintah, memutuskankepala daerah adalah bupati sekaddibawah serta bertanggung jawab kepada camat. perubahan status desa menjadi kelurahan adalmerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa. perangkat desa adalah sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan kepala dusun. lurah adalah perangkat daerah kabupaten sekadau yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang mempunyai syarat oleh bupatmerintahan kelurahan. badan permusyawaratan desa disingkat bpd adalah badan yang terdiri atas tokoh tokohlanggaran pemerintah desa. bab perubahan status bagian pertama tujuan tujuan pembentukan kelurahan dengan melakukan perubahan status desa menjadi khususnya dikawasan perkotaan. bagian kedua persyaratan perubahan statuspunyai syarat: luas wilayah tidak berubah, jumlah penduduk paling sedikit jiwa atau untuk wilayah jawa dan bali serta paling sedikit jiwa atau untuk diluar wilayah jawa dan bali. meningkatnya volume pelayanan. bagian ketiga mekanisme perubahan status kepala desa, bupati menugaskan tim kabupaten kotahari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama,jnama, luas, batas dan pembagian wilayah kelurahan (l) desa desa diwilayah kabupaten yang telah mempunyai persyaratan sebagaimana dimaksud pada dapat berubah status menjadi kelurahan. dalam pembentukan kelurahan dengan melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan harus disebutkan: nama luas wilayah batas pembagian wilayah. untuk memperlancar jalannya pemerintahan kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.nama luas, batas dan pembagian wilayah kelurahan, ditetapkan sebagai berikut kelurahan peranan aah luas wilayah benaaaaan pembagian wilayah '. lingkungan, . rw,.rt batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan . sebelah selatan berbatasan dengan. sebelah barat berbatasan dengan . sebelah timur berbatasan dengan . dst, (l) peta kelurahan sebagaimana dimaksud adalah peta desa sebelum adanya perubahan status desa menjadi kelurahan. penataan dan penegasan peta batas wilayah kelurahan. bab ketentuan peralihan jl) dalam hal belum ditetapkannya lurah defenitif, maka kepala desa masih tetap menjalankan tugas sampai batas masa jabatannya dengan berpedoman kepada struktur organisasi dan tata kerja kelurahan. dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan maka hal hal yang menyangkut urusan kewenangan, kekayaan desa. dengan telah diberlakukannya peraturan daerah ini, segala bentuk ikatan antara pemerintah desa dengan pihak laindengan berubahnya status desa menjadi kelurahan maka lembaga badan perwakilan desa bpd) dihapus. untuk mendukung kelancaran tugas lurah dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang diatur dengan peraturan daerahfundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wajo menimbang bahwa untuk mengarahkan pembangunan kabupaten wajabupaten wajwajopelayanan kawasan ppk): dan pusat pelayanan lokal ppl). pkl sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu kawasan perkotaan sengkang. sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu kawasan perkotaan siwa kecamatan pitumpanua, kawasan perkotaan kera kecamatan kera dan kawasan perkotaan anabanua kecamatan maniangpajo. ppk sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: kawasan perkotaan paria dan atapange kecamatan majauleng, kawasan perkotaan doping kecamatan perang. ppl sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: giliran kecamatan giliran, menge kecamatan belaka, tanjung dan wewangrewu kecamatan tanasitolo, kota baru kecamatan sabbangparu, merangin kecamatan paman, solo kecamatan bola, jalang dan salo bulo kecamatan sajoanging, dan pendek dan bottom kecamatan takkalallaerahsistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf daerahdalam huruf daerah berupa pelabuhan sungai, sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam huruf daerahatas: jaringan jalan arteri yang merupakan system jaringan jalan nasional yang ada daerah, terdiri atas: tarumpakkae batas kab. luwu sepanjang km, anabanua tarumpakkae sepanjang km, dan kapal (batas kab. sidenreng rappang) anabanua sepanjang km. jaringan jalan kolektor primer yang merupakan system jaringan jalan nasional yang ada daerah, terdiri atas: pampanga ulugalung tampangeng) sepanjang km, ulugalung tampangeng) batas kota sengkang sepanjang km, jalan bosnia sepanjang km, jalan sultan hasanuddin sepanjang km, jalan ap. pettarani sepanjang km, jalan monginsidi sepanjang km, batas kota sengkang ipa ipa sepanjang km, jalan sudirman sepanjang km, jalan andi winning sepanjang km, jalan suparman sepanjang km, jalan budi utomo sepanjang km, jalan ap. pettarani sepanjang km, jalan end. ahmad yani sepanjang km, jalan malingkaan sepanjang km, dan ipa ipa tarumpakkae sepanjang km. cc. jaringan jalan kolektor primer yang merupakan system jaringan jalan provinsi yang ada daerah, terdiri atas: batas kab. soppeng ulugalung sepanjang km, ipa ipa anabanua sepanjang km, dan solo pendek lampu sepanjang km. jaringan jalan kolektor primer dan jaringan jalan lokal yang ada daerah, tercantum dalam lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah. lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf daerah meliputi: trayek angkutan yang meliputi: trayek angkutan barang, trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi akan): trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi akbp): dan trayek angkutan penumpang perdesaan terminal yang meliputi: terminal penumpang tipe kawasan perkotaan sengkang kelurahan cempalagi kecamatan tempe, terminal penumpang tipe kawasan perkotaan sengkang kelurahan teddaopu kecamatan tempe, terminal pembantu terdapat pada setiap ibukota kecamatan, dan terminal barang terdapat kecamatan tempe dan kecamatan pitumpanua. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. lalu lintas dan angkutan jalan, sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sistem jaringan transportasi sungai dan danau dikembangkan sungai siwa kecamatan pitumpanua, sungai jalanan, sungai cenrana, dan danau tempe, kecamatan tempe, kecamatan sabbangparu dan kematian paman. sistem jaringan transportasi penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan dikembangkan untuk yang melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang antara daerah dengan: pusat permukiman kabupaten bone, kabupaten soppeng, dan kabupaten sidenreng rappang, dan pusat permukiman provinsi sulawesi tengah dan provinsi sulawesi tenggara, simpul transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelabuhan bangsawan kecamatan pitumpanua, pelabuhan cenrana kecamatan sajoanging, dan pelabuhan perang kecamatan perang, penyelenggaraan transportasi sungaiperkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam daerah ditetapkan dalam rangka mengembangkan interkoneksi dengan sistem jaringan jalur pulau sulawesi, terdiri atas: jaringan jalur kereta api yangstasiun kereta api direncanakan kawasan bangsawan kecamatan pitumpanua dan kawasan cappabalatue kecamatan sajoanging yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan fasilitas operasi kereta api yangdaerahitu pelabuhan siwa kecamatan pitumpanua, pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan bangsawan kecamatan pitumpanua, pelabuhan cenrana kecamatan sajoanging, pelabuhan doping kecamatan perang, dan pelabuhan tanggal kecamatan kera, dan pelabuhan khusus yanglaut yang terdiri atas: alur pelayaran lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan siwa dengan pelabuhan pengumpan lainnya dan alur pelabuhan yang menghubungkan pelabuhan pengumpan daerahitu alur yang menghubungkan pelabuhan bangsal dengan pelabuhan nasionagiliran, kecamatan majauleng, kecamatan sajoanging, kecamatan takkalalla dan kecamatan bola. jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas: jaringan pipa gas bumi yang melintas dari kampung baru kecamatan giliran desa patula kecamatan paman melintas wilayah kecamatan tanasitolo, kecamatan tempe, dan kecamatan majauleng, kecamatan kera dan kecamatan sajoanging (untuk pengembangan lng), jaringan pipa gas untuk distribusi rumah tangga yang melintas dari desa patula kecamatan paman perkotaan sengkang kecamatan tempe, dan pembangunan span wilayah pesisir teluk bonegas plt) tonrongpatila dengan kapasitas desa patula kecamatan paman:, dandaerah,yang menghubungkan gardu induk gi) kabupaten soppeng dengan daerah, gardu induk gi) sengkang kecamatan tempe rencana pengembangan saluran udara tegangan tinggi suit) kapasitas yang terdiri dari: suit yang menghubungkan sengkang dengan siwa kera, suit yang menghubungkan siwa dengan kota palopo, dan suit yang menghubungkan sengkang dengan kabupaten sidrap. rencana gardu induk gi) siwa kecamatan kesengkang kecamatan tempwaduk, bendung dan bendungan, embung, danau jalanan cenrana sebagai sungai strategis nasional yang meliputi das jalanan, das cenrana, das awo, das pendek, dan das kerja, waduk yaitu waduk kelola kecamatan maniangpajo, bendung dan bendungan, yang meliputi: bendung yaitu bendung dilelang kecamatan sabbangparu, bendung giliran dan bendung benteng kecamatan giliran, bendung alakarajae kecamatan sajoanging, bendung bila kecamatan manang pado, bendung vettel kecamatan paman, bendung biloba kecamatan sajoanging, dan bendungan paselloreng kecamatan giliran, embung, yang meliputi: embung mamminassae kecamatan giliran, embung uraian, embung tempo pannosa, embung pasa pasa, embung labukkang, embung kalidengnge, embung maroanging, embung bottom benteng, embung bonto tante kecamatan majauleng, embung berke kecamatan perang, embung lampu, embung barangmamase, embung olla, embung jompo fallopi, embung sakkoli kecamatan sajoangingg, embung kera, embung tempo belanda kecamatan kera, embung jompo nabawi masala kecamatan pitumpanua, embung malimongeng, embung batang, embung wecudai, embung laguna kecamatan paman, embung manurung, embung rajamawellang, embung aluppalang, embung module, embung pasir putih kecamatan bola, embung soro, embung parigi, embung laceppung embung laceppung ii, embung dori dori, embung jaraknya kecamatan tanasitolo, embung sakkoli embung saloampu kecamatan sabbangparuj, dan embung uka'e, embung lakadaung, embung lamat, embung wallace embung wallace ii, embung messi, embung lapoloaju, embung lamanya kecamatan maniangpajo. danau yaitu danau tempe yang meliputi kecamatan tempe, kecamatan belaka, kecamatan tanasitolo, dan kecamatan sabbanngparu, cekungan air tanah cat) yang meliputi: cekungan air tanah cat) lintas kabupaten, yaitu cat pinrang sidenreng kecamatan maniangpajo, dan cat siwa pampanga kecamatan pitumpanuadaerah, sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: daerah irigasi di) kewenangan pemerintah pusat meliputi: awo seluas ha: kelola kalori seluas ha: dan di. giliran seluas ha. daerah irigasi di) kewenangan pemerintah provinsi meliputi: d.i. dilelang seluas ha, d.i. cenrana seluas ha: dan d.i. belaka seluas ha. daerah irigasi di) kewenangan pemerintah kabupaten terdiri dari meliputi total luas ha. sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi: sungai jalanan dan cenrana sungai bila, sungai giliran, sungai siwa, sungai awo, dan sungai kera, sistem pengamanan pantai sebagaimana yang dimaksud pada dilakukan seluruh pantai rawan abrasi sepanjang pesisir pantai timur daerah: dancc. sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan jalur evakuasi bencana,daerah(test), tempat pemrosesan akhir (tpa) sampah, lokasi tps sebagaimana dimaksud pada daerah ditetapkan kecamatan tempe, kecamatan tanasitolo dan kecamatan pitumpanua yang dikembangkan dengan system transfer depo, lokasi test sebagaimana dimaksud pada daerah ditetapkan kawasan tpa cempalagi kecamatan tempe yang dilengkapi dengan kawasan industri pengolahan sampah, lokasi tpa sebagaimana dimaksud pada daerah ditetapkan kawasan tpa cempalagi kelurahan membagi kecamatan tempe, pengelolaan persamaan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, spam jaringan instalasidaerah, spam bukan jaringan instalasidaerahan mata air kelurahan talotenreng dan sumpabaka kecamatan sabbangparu dan beberapa mata air lainnya dalam wilayah daerah. unit produksi air minum meliputi: instalasi pengolahan air minum ipa) sengkang melayani kecamatan tempe dan kecamatan tanasitolo. ipa kelola melayani kecamatan maniangpajo dan belaka, dan ipa siwa melayani kecamatan pitumpanua dan kecamatan kera. cc. unit distribusi air minum ditetapkan kecamatan tempewahana yang melayani kawasan perkotaan daerah:industri pengolahan gas alam kecamatan giliran, sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri pltu patula kecamatan paman, dan sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan pkl, lp, dan ppkterdiri dari kota sengkang kecamatan tempe, desa pusaka kecamatan sabbangparu, desa hamata kecamatan giliran, desa marapu dan desa angkor kecamatan pitumpanua, dan jalur evakuasi bencana banjir terdiri dari: kelurahan lelo, kelurahan salomenraleng, kelurahan watanglipue, kelurahan sengkang, kelurahan wiringpalennae, dan kelurahan stampa kecamatan tempe, kelurahan tanjung, kelurahan pincengpute, dan desa low kecamatan tanasitolo, kelurahan macro, kelurahan belaka kecamatan belaka, dan desa bali elo, desa tadangpalie, desa lagos, dan desa lampung kecamatan paman jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf dan1:lindung kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi sertakawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagian wilayah kecamatan pitumpanua, kecamatan kera, kecamatan bola, kecamatan takkalalla, kecamatan perang dan kecamatan sajoanging dengan luasan kurang lebih (tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh tigaarealselain kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa dengan kemiringan lereng atas y0. kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ditetapkan kawasdan kawasan rawa toyota kecamatan majauleng, dengan luasan kurang lebih (delapan belas ribu lima ratus empat puluh tigsepanjang pesisir pantaidimaksud pada huruf ditetapkkawasan rawa toyota kecamatan majauleng, dan kawasan bendungan kelola kecamatan maniangpajo, dan kawasan bendung paselloreng kecamatan giliran: kawasan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan wisata alam, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. kawasan cagar alam laut sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan kawasan pantai timur tanjung tanah merah) desa pantai timur kecamatan takkalalla dengan luasan kurang lebih (seratus dua puluh lima) hektar, kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan: kawasan wisata alam, sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan kawasan danau tempe kecamatan tempe, kawasan permandian kelola kecamatan maniangpajo dan awo kecamatan giliran, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan kawasan gua nippon kecamatan tempe, situs gendong' desa lagos kecamatan paman, situs makam raja raja wajo kelurahan maddukelleng kecamatan tempe, kawasan desa toyota kecamatan majauleng, kawasan rumah adat takkan kelurahan takkan kecamatan tempe dan makam sultan kutai akkotengeng kecamatan sajoangingdas jalanan dan danau tempe kecamatan tempe, sebagian kecamatan tanasitolo, sebagian kecamatan belaka, sebagian kecamatan sabbangparu, muara sungai siwa dan sepanjang was cenrana kecamatan bola, kecamatan majauleng, kecamatan paman, kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagian kecamatan tempe, sebagian kecamatan sabbangparu, sebagian kecamatan giliran dan sebagian kecamatan pitumpanudari atas: kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan gas beracun: dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah dan kawasan sempadan mata air. kawasan rawan gas beracun sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan di: kawasan rawan gas beracun kampung baru kecamatan giliran dengan luasan kurang lebih (enam koma tiga) hektar, kawasan rawan gas beracun desa patula kecamatan paman dengan luasan kurang lebih (enam koma dua puluh lima) hektar. kawasan rawan gas beracun pengembangan sumur gas dan minyak bumi blok sengkang (seismik sambo). kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan kawasan cekungan air tanah cat) sebagian kecamatan tempe, sebagian kecamatan giliran, sebagian kecamatan kera, dan sebagian kecamatan maniangpajo, dan kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan kawasan mata air kelurahan talotenreng dan kelurahan sumpabaka kecamatan sabbangparu dan beberapa mata air lainnya dalam wilayah daerahdari atas: kawasan wisata berburu: dan kawasan pengungsian satwa. kawasan wisata berburusinambungan kegiatan berburu dan kelestarian satwa dengan mengutamakan aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa ditetapkan kawasan bendungan kelola desa sogi kecamatan maniangpajo dengan luasan kurang lebih (lima ratus) hektar, kawasan pengungsian satwalestarian satwa ditetapkan sebagian kecamatan maniangpajo, sebagian kecamatan giliran, sebagian kecamatan kera dan sebagian kecamatan majauleditetapkan sebagian kecamatan maniangpajo, sebagian kecamatan kera, sebagian kecamatan sajoanging dan sebagian kecamatan giliran dengan luasan kurang lebih (enam belas ribu empat ratus enam puluh sembilan) hektar, paragraf kawasan peruntukan hutan rakyat kawasan peruntukan hutan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagian kecamatan belaka, sebagian kecamatan sajoanging, sebagian kecamatan pitumpanua, sebagian kecamatan kera, sebagian kecamatan giliran, sebagian kecamatan maniangpajo, sebagian kecamatan sabbangparu, sebagian kecamatan tempe, dan sebagian kecamatan bola dengan luasan kurang lebih (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar. paragraf kawasan peruntukan pertanian kawasan peruntukan pertanian daerahitetapkan seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten wajo kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah buahan ditetapkan sebagian kecamatan pitumpanua, sebagian kecamatan kera, dan sebagian kecamatan tanasitolo dengan luasan kurang lebih (dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam belas) hektar,dari: kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybridagiliransembilan ribu empat puluh enam) hektar, kawasan peruntukan perkebunribu) hektar, kawasan peruntukan perkebundengan luasan kurang lebih (seratus empat puluh dua) hektar, kawasan peruntukan perkebunan kakao dan kapasempat belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektar, kawasan peruntukan perkebunan lada, pala, vanili dan tebudelapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) sektarian kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, jambu mete, dan kapokelapan ribu tiga ratus delapan puluh empat) hektar. kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan sebagian wilayah kecamatan maniangpajo,pamanbelaka dengan luasan kurang lebih (seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh) hektar. untuk peruntukan ternak kecil tersebar (empat belas) kecamatan dalam wilayah kabupaten wajo. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan daerahkurang lebih (seratus delapankawasan pengembangan balai benih ikan, dan pelabuhan pendaratan ikan. kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan pada wilayah perairan teluk bone yang meliputi kawasan pesisir kecamatan bola, kawasan pesisir kecamatan sabbangparu, kawasan pesisir kecamatan tempe, kawasan pesisir kecamatan paman, kawasan pesisir kecamatan takkalalla, kawasan pesisir kecamatan majauleng, kawasan pesisir kecamatan tanasitolo, kawasan pesisir kecamatan belaka, kawasan pesisir kecamatan maniangpajo, kawasan pesisir kecamatan kera, kawasan pesisir kecamatan pitumpanua, kawasan pesisir kecamatan sajoanging dan kawasan pesisir kecamatan perang dengan luasan kurang lebih (empat puluh ribu enam ratus empat puluh tiga) hektarpayau komoditas, dengan luasan kurang lebih (sembilan ribu seratus) hektar, dan kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan sebagian wilayah kecamatan sabbangparu, sebagian wilayah kecamatan paman, sebagain wilayah kecamatan majauleng, sebagian wilayah kecamatan tanasitolo, sebagian wilayah kecamatan belaka, sebagian wilayah kecamatan maniangpajo, sebagian wilayah kecamatan giliran, dan sebagian wilayah kecamatan tempe dengan luasan kurang lebih (sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam) hektar. kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan akan dikembangkansajoanging, sebagian wilayah kecamatan perang, sebagian wilayah kecamatan pitumpanua, sebagian wilayah kecamatan tanasitolo, sebagian wilayah kecamatan sabbangparu, dan sebagian wilayah kecamatan tempe, kawasan pengembangan balai benih ikan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan akan dikembangkan bbi bola kecamatan bola, bbi kelola kecamatan maniangpajo, bbi surat kecamatan tempe, bbi kecamatan takkalalla, dan bbi kecamatan kera, dan pelabuhan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan akan dikembangkan sebagian wilayah kecamatan pitumpanua, dan sebagian wilayah kecamatan sajoanging. paragraf kawasan peruntukan peternakan rencana pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan seluruh wilayah kabupateerbau) kecamatan maniangpajo kecamatan majauleng, kecamatan paman, bola, kecamatan takkalalla, kecamatan perang, kecamatan sajoanging, dan kecamatan belaka pengembangan peternakan ternak kecil (unggas) lakukan seluruh wilayah kabupaten,kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral, dan kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi. kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan wilayah usaha pertambangan rakyat, wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan sebagian wilayah kecamatan tempe, sebagian wilayah kecamatan paman, sebagian wilayah kecamatan sabbangparu, sebagian wilayah kecamatan pitumpanua, sebagian wilayah kecamatan belaka, sebagian wilayah kecamatan tanasitolo, sebagian wilayah kecamatan giliran, sebagian wilayah kecamatan sajoangning, sebagian wilayah kecamatan bola, dan sebagian wilayah kecamatan tanasitolo: dminyakcc.: kawasan industri manufaktur penghasil mesin dan atau alat produksi ditetapkan kecamatan maniangpajo dan kecamatan paman, dan rencana pengembangan kawasan industri pengolahan nikel ditetapkan kecamatan kera, dan kawasan industry batu bata tetapkan kecamatan tanasitolo. kawasan peruntukan energi sedang sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kawasan industri kerajinan tenun dan kain sutera ditetapkan sebagian kecamatan tempe, sebagian kecamatan tanasitolo, sebagian kecamatan sabbangparu, sebagian kecamatan majauleng, sebagian kecamatan perang, dan kecamatan sajoanging,pkl, dan ppksitus gendong kecamatan paman, dan kawasan situs makam raja raja kecamatan majauleng kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: gua nippon kecamatan tempe, taman wisata danau tempe kecamatan tempe, permandian alam kecamatan maniangpajo, dan tanjung tanah merah desa pantai timur kecamatan takkalalla. kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: kawasan bendungan kelola kecamatan maniangpajo, kawasan tepian sungai cenrana kecamatan tempe, kawasan agrowisata sutera simpang desa pakkanna kecamatan tanasitolo: danngkang kecamatan tempe, kawasan perkotaan siwa kecamatan pitumpanua, kawasan perkotaan kera kecamatan kera, kawasan perkotaan anabanua kecamatan maniangpajo, kawasan perkotaan paria kecamatan majauleng, dan kawasan perkotaan doping kecamatan perang, sebagian wilayah kecamatan giliran, dan sebagian wilayah kecamatan kekawasan peruntukan perdagangan, dan kawasan peruntukomando distrik militer wajo kecamatan tempe, kantor komando rayon militer, dan kantor kepolisian resort wajo kelurahan bulupabbulu kecamatan tempe. kantor kepolisian sektor tersebar (empat belas kecamatan) dalam wilayah kabupaten. kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, terdiri atas: kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan kawasan perdagangan sengkang kecamatan tempe, kawasan perdagangan siwa kecamatan pitumpanua, kawasan perdagangan kera kecamatan kera, kawasan perdagangan anabanua kecamatan maniangpajo, dan kawasan perdagangan atapange kecamatan majauleng, dan kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkanncana tata ruang wilayah kabupaten wajo tahunwajo provinsi sulawesi selatan. bupati adalah bupati wajoruang adalah wadah yang meliputi r.awasan peruntukan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu kawasan yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi para korban bencana dengan asumsi lokasi yang direncanakan harus memiliki tingkat keamanan yang lebih terjamin, serta mempunyai akses yang cukup tinggi terjangkau oleh bantuan dari luar daerah ditetapkan kecamatan pitumpanua, kecamatan belaka, kecamatan tana titolo, kecamatan tempe, kecamatan majauleng, dan kecamatan bola. pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selainwajodaya alam dan teknologi tinggi,dalam huruf terdiri atas: kawasan lahan pangan berkelanjutan komoditas tanaman pangan ditetapkan sebagian kecamatan belaka, sebagian kecamatan pitumpanua, sebagian kecamatan kerotolo, sebagian kecamatan takkalalla, dan sebagian kecamatan bola, kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggul, cc.kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan kakao,dan kawasan pengembangan budidaya. ksp dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kawasan penambangan minyak dan gas, dan pusat pembangkit listrik tenaga gas tonrongpatila desa patula kecamatan paman. ksp denganpitumpanua, kecamatan kera, dan kecamatan sajoanging, kawasan danau tempe kecamatan tempe, dan kawasan bendungan kelola kecamatan maniangpajodaya alam dan atau, danstrategis cepat tumbuh perkotaan, ditetapkan kecamatan tempe dan kecamatan tanasitolo, kawasan strategis cepat tumbuh simpul transportasi layanan pelabuhan dan perdagangan ditetapkan kawasan siwa kecamatan pitumpanua, kawasan strategis cepat tumbuh simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan kawasan anabanua kecamatan maniangpajo, kawasan doping kecamatan perang dan kawasan atapange kecamatan majauleng, kawasan strategis pengembangan lahan pertanian ditetapkan kecamatan belaka, kecamatan pitumpanua, kecamatan kera, kecamatan paman, kecamatan giliran, kecamatan maniangpajo, kecamatan sabbangparu, kecamatan sajoanging dan kecamatan majauleng, kawasan strategis pengembangan megapolitan ditetapkan kecamatan pitumpanua, kecamatan kera, kecamatan sajoanging, kecamatan perang dan kecamatan takkalalla. ksk dengan sudut kepentingan sosialpelestarian budaya dan pendidikan syar agama islam sengkang kecamatan tempe, menge kecamatan belaka, kecamatan pitumpanua, kecamatan majauleng, kecamatan bola, doping kecamatan perang, dan kecamatan takkalalla: dan kawasan pengembangan wisata danau tempe kecamatan temp, kawasan pertambangan dan pabrik pengolahan gas alam giliran kecamatan giliran, kawasan pelabuhan khusus lng kera kecamatan kera: dan kawasan pemancar telekomunikasi kelurahan pattirosompe kecamatan tempe. kawasan bendungan pasellorng kecamatan giliran dan kecamatan majauleng dan kecamatan sajoanging dengan luas lahan lebih kurang ksk dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas, kawasan sempadan danau tempe kecamatan tempe, kawasan jalanan cenrana sebagian kecamatan, kawasan bila sebagaian kecamatan, kawasan siwa sebagian kecamatan, kawasan giliran sebagian kecamatan giliran, dan kawasan kera sebagian kecamatan kera, dan kawasan pengolahan tambang gas alam giliran kecamatan giliran. untuk merasionalisasi rtrw daerah dapat disusun dengan rencana tata ruang kawasan strategi kabupaten. rencana tata ruang yang lebih rinciwajo berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten wajodaerahystem pusat pusat kegiatan kawasan perkotaan daerahportasi darat: dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi lautdan jalan kolektor primererminal penumpang tipe dan terminal penumpang tipedan untuk kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangankawasan peruntukan stasiun kereta api meliputi:untuk kawasan sepanjang sisi jalur kereta api dan pelabuhan pengumpul terdiri atassistem jaringan energcc.dandaerahdaerahdanau dan waduk,wajo,jo dan mempunyai fungsi membantu tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang daerdaerahkabupaten wajoangkampadan danau dan atau wadukmpadan danau dan |
peraturan daerah kota pontianak nomor tahun tentang perizinan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pamerankonvensi, perjalanan insentif dan pamerankonvensi, perjalanan insentif dan pameranmasalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama, kegiatan perusahaan yang bersangkutanyang berkaitan dengan kepentingan bersam(l) ruang lingkup usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi perencanaan, konsultasi dan pengorganisasian ruang lingkup sebagaimana dimaksud ini dapat dilakukan bersama denga pihak pemberi tugas. kegiatan sebagaimana dimaksud pada ini adalah sebagai berikut merencanakan dan dapat melaksanakan bidding atau penawaran menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan merencanakan dan dapat menyelenggarakan kegiatan mengkoordinasikan penyelenggaraan transportasi menyiapkan tempat penyelenggaraan 'mengkoordinasikan keperluan akomodasi mengkoordinasikan kegiatan promosi dan publik relation mempersiapkan penyelenggaraan perjalanan sebelum, selama dan pasca konvensi mengurus perizinan penyelenggaraan konvensi dan pameran mengurus kemudahan prosedur bea can cukai serta keimigrasian peserta konvensi bab iii bentuk usaha (l) usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran diselenggarakan oleh badan usaha atau koperasi yang maksud dan tujuannya semata mata berusaha dalam bidang usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran dapat berbentuk badan usaha milik daerah, perseroan terbatas atau koperasi. bab perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuktata cara dan persyaratan mengajukan permohonan izin dimaksud peraturan daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan kepala daerah bab kewajiban jl) pimpinan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib. bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi tugas berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. memenuhi ketentuan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. memperhatikan nilai nilai agama, adat istiadat serta kaedah kaedah dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakatkonvensi, perjalanan insentif dan pameran berhak untuk mengambil tindakan terhadap peserta dalam rangka memberikan selambat lambatnya (dua) bulan berikutna parabola untuk penyiaran acara dalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan yang berlakujasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran menetapdalam hal terjadinya perubahan nama dan lokasi usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameranjasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran,undang undang nomor tahun tentang penyelenggara gps negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme a,singkawang undang undang nomor tahun tentang perubahan nomor tahuretribusi penggantian biaya cetak 'negara nomor kartu tanda penduduk danengan rahmat tuhan yang mahingkawang, peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi menimbang bahwa dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor daerah lembaran negara tahun nomor tambahan tahun tentang retribusi daerah, maka retribusi lembaran republik indonesia negara nomor penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta keputusan presiden nomor tahun tentang tehnik catatan sipil merupakan jenis retribusi jasa umum penyusunan peraturan perundang undangan dan bentuk bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf atas, rancangan undang undang, rancangan peraturan pemerintah dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi dan rancangan keputusan presiden lembaran negara tahun penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta nomor catatan sipil peraturan daerah kota singkawang nomor tahun tentang mengingat undang undang nomor tahun tentang hukum acara penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan pidana lembaran negara republik indonesia tahun catatan sipil lembaran daerah kota singkawang tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor) nomor seri e). undang undang nomor tahun tentang pemerintahan dengan persetujuan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor dewan perwakilan rakyat daerah kotasingkawangdaerah kota singkawang tentang penggantian negara republik indonesia tahun nomor tambahan biaya cetak kartu tanda penduduk dan lembaran negara republik indonesia nomor akta catatan sipil. babi salinan akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh ketentuan umum dinas teknis yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil wilayah kota singkawang. surat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas teknis yang menyerang dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan gerakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil wilayah kota singkawang, sesuatu hal yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. daerah adalah kota singkawang. tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh lembaga'instansi pemerintah daerah adalah pemerintah kota singkawang yang terdiri dari kepala yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil wilayah daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. kota singkawang atas pelaporan yang dilakukan oleh warganegara indonesia atas kepala daerah adalah walikota singkawang. luar negeri. dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dprd adalah badan tan tan nan legislatif daerah kota singkas teknis adalah dinas kantor yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. dan pencatatan sipil wilayah pemerintah kota singkawang.negeri sipil yang diberi tugas tertentu bidang retribusi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya daerah, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.penduduk adalah setiap orang baik warganegara republik indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap didaerah pemerintah kota singkawkartu tanda penduduk selanjutnya disingkat ktp adalah sebagai tanda bukti diri (legitimasi) dari setiap pendudukncetakan ktp dan atau penerbitan akta akta catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang catatan sipil. mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, adopsi, pengakuan atau pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh surat pendaftaran obyek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat sport lembagarinstansi yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sipil wilayah kota singkawang.kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan mara surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat skr adalah surat merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga manda mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. anak, pengangkatan anak dan perubahan nama. surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedudan seterusnya yang diterbitkan oleh lembaga instansi yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil wilayah kota singkawang, karena pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan dengan surat keterangan yang berwajib.tan kan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperolah jasa pelayanan dan pencetakan tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan kerangkanya. kartu tanda penduduk dan atau akta catatan sipil. babi babi objek dan subjek retribusi golongan retribusidan penggantian biaya cetak ktp dan akta digolongkan sebagai retribusi jasa umum. catatan sipil. babi cara mengukur tingkat penggunaan jasa objek retribusi meliputi pelayanan catatan sipil terdiri dari pencatatan akta catatan sipil yaitu pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk dan atau pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, pencatatan pengakuan dan akta catatan sipil yang dikeluarkan dan dicetak. pengesahan anak dan pencatatan pengangkatan anak adopsi) kutipan akta catatan sipil yaitu kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, babi kutipan akta perkawinan, kutipan akta kematian, kutipan akta pengangkatan prinsip dan sasaran dalam penetapan anak adopsi) dan kutipan akta pengakuan dan atau pengesahan anak salinan akta catatan sipil yaitu salinan akta kelahiran, salinan akta kematian, salinan akta perkawinan, salinan akta kematian, salinan akta pengangkatan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya anak adopsi) dan salinan akta pengakuan dan atau pengesahan anak cetak kartu tanda penduduk dan atau akta catatan sipil. surat keterangan dan tanda bukti pelaporan. biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ini adalah biaya persatuan ktp dan akta catatan sipil yang dibayar oleh pemerintah kota singkawang pencetakan kartu tanda penduduk, pencetakan kartu keluarga, pencetakan kepada percetakan eliminating film ktp, pencetakan pendaftaran pengangkatan anak adopsi) warga negara indonesia dan warga negara asing, pencetakan mutasi data akta catatan sipil, pencetakan formulir laporan catatan sipil meliputi laporan kelahiran, laporan bab kematian, laporan perkawinan, laporan perceraian, laporan pengakuan dan atau struktur dan besarnyatarif pengesahan anak, laporan catatan pinggir, pendaftaran kelahiran tambahan massal dan atau terlambat, pengumuman perkawinan dalam daerah, pengumuman perkawinan luar daerah, kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan perceraian, keputusan walikota singkawang tentang persetujuan pencatatan kelahiran istimewa terlambat dan surat keterangan lainnya besarnya tarif adalah sebagai berikut pembuatan kartu tanda penduduk ktp) terhadap warga negara indonesia diluar kantor sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) sebesar rp. (dua ribu rupiah) warga negara asing didalam kantor sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) pembuatan kartu tanda penduduk terhadap warga negara asing sebesar diluar kantor sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah) rp. (dua puluh lima ribu rupiah) disamping biaya tersebut angka (lima) huruf yang bersangkutan akta kelahiran diwajibkan membayar biaya kutipan akta perkawinan sebagai berikut biaya pencatatan dan penerbitan akta kelahiran warga negara indonesia (satu set untuk suami dan isteri) sebesar warga negara indonesia adalah sebagai berikut rp. (lima ribu rupiah) anak kesatu dan kedua sebesar rp. lima ribu rupiah) warga negara asing (satu set untuk suami dan isteri) sebesar anak ketiga dan seterusnya sebesar rp. sepuluh ribu rp. (dua puluh lima ribu rupiah) karya menara asing adalah sebagai berikut bagi pencatatan perkawinan yang melebihi (satu) bulan sejak tanggal anak kesatu dan kedua sebesar rp. dua puluh ribu pengesahan perkawinan menurut agama, dikenakan biaya rupiah), warga negara indonesia anak ketiga dan seterusnya sebesar rp. empat puluh didalam kantor sebesar rp. (empat puluh lima ribu ribu rupiah). rupiah) diluar kantor sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya kutipan akta kelahiran kedua dan seterusnya warga negara asing warga negara indonesia sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) didalam kantor sebesar rp. (seratus ribu rupiah) warga negara asing sebesar rp. (empat puluh ribu rupiah). diluar kantor sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah) biaya salinan akta kelahiran biaya kutipan akta perkawinan kedua dan seterusnya warga negara indonesia sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah) warga negara indonesia sebesar rp. (lima belas ribu rupiah) warga negara asing sebesar rp. (enam puluh ribu rupiah). warga negara asing rp. (lima puluh ribu rupiah). akta kematian biaya salinan akta perkawinan kedua dan seterusnya biaya pencatatan dan penerbitan akta kematian warga negara indonesia sebesar rp. (tiga puluh lima ribu warga negara indonesia sebesar rp. (lima ribu rupiah) rupiah) warga negara asing sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah). warga negara asing sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu biaya kutipan akta kematian kedua dan seterusnya rupiah). warga negara indonesia sebesar rp. (tujuh ribu lima ratus rupiah) akta perceraian warga negara asing sebesar rp. (lima belas ribu rupiah). biaya pencatatan dan penerbitan akta perceraian biaya salinan akta kematian kedua dan seterusnya warga negara indonesia sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) warga negara indonesia sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) warga negara asing sebesar rp. (seratus ribu rupiah). warga negara asing sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah). biaya pencatatan dan penerbitan akta perceraian terlambat akta perkawinan warga negara indonesia sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu biaya pencatatan dan penerbitan akta perkawinan rupiah) warga negara indonesia warga negara asing sebesar rp. (seratus lima puluh ribu didalam kantor sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah) rupiah). biaya kutipan akta perceraian kedua dan seterusnya ganti nama: warga negara indonesia sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu biaya pencatatan perubahan nama kelahiran sebesar rp. (dua puluh rupiah) ribu rupiah). warga negara asing sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah). surat keterangan warga negara indonesia sebesar rp. (empat ribu lima ratus rupiah): biaya salinan akta perceraian warga negara asing sebesar rp. (enam ribu rupiah). warga negara indonesia sebesar rp. (tiga puluh lima ribu rupiah) biaya pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan warganegara indonesia warga negara asing sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang telah terjadi rupiah). diluar negeri rp. (dua puluh ribu rupiah) pelaporan sebagaimana dimaksud angka tersebut atas, yang melebihi akta pengakuan dan pengesahan anak jangka waktu (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali indonesia biaya pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak dikenakan biaya sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah) warga negara indonesia sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah) warga negara asing sebesar rp. (enam puluh ribu rupiah). besarnya retribusi penggantian cetak blank adalah sebagai berikut biaya kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak kedua gan damian oo, warga negara indonesia sebesar rp. (tiga puluh lima ribu kartu keluarga (ana rp. rupiah) pendaftaran adopsi pengangkatan anak warga negara asing sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu warga negara indonesia kananantannannannaaaaaa rp. rupiah). warga negara asing (nana rp. mutasi data akta catatan sipil . rp. biaya salinan akta pengakuan dan pengesahan anak formulir laporan catatan sipil warga negara indonesia sebesar rp. (tiga puluh lima ribu laporan kelahiran .oooooocc rp. rupiah) laporan pengakuan pengesahan anak . rp. warga negara asing sebesar rp. (tujuh puluh lima ribu laporan kematian .o.ooooooooooooco woo rp. rupiah). laporan perkawinan (tiga) lembar . rp. laporan catatan pinggir .o rp. pengangkatan anak laporan perceraian .coo. rp. warga negara indonesia sebesar rp. (tiga puluh ribu rupiah) pendaftaran kelahiran tambahan (masal dan atau warga negara asing sebesar rp. (enam puluh ribu rupiah). terlambat) rp. pengumuman perkawinan dalam daerah . rp. bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu (satu) i. pengumuman perkawinan diluar daerah . rp. bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari pengadilan, yang kutipan akta kelahiran .oooemimaaa rp. telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan kutipan akta perkawinan .o.olivia rp. pengadilan negeri bagi pengangkatan anak melalui notaris, dikenakan kutipan akta perceraian .oo. rp. biaya sebagai berikut kutipan akta kematian .oo rp. warga negara indonesia sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah): keputusan walikota singkawang tentang persetujuan warga negara asing sebesar rp. (seratus ribu rupiah)., pencatatan kelahiran terlambat .' rp. bab vii bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian skr atau dokumen lain masa retribusi dan saat retribusi terutang yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dan skrdkbt sebagaimana dimaksud pada ini, ditetapkan oleh kepala daerah. babi masa retribusi untuk ktp adalah jangka waktu yang lamanya (tiga) tahun. tata cara pemungutan saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya skr atau dokumen lain pemungutan retribusi tidak dapat digolongkan. kan. yang dipersamakan retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang kan. bab viii dipersamakan wilayah pemungutan bab xii sanksi administrasi pena la. retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan cetak kk, ktp dan atau catatan sipil diberibabi setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan surat pendaftaran menggunakan surat tagihan retribusi daerah std). bab xiii tata cara penagihan wajib retribusi mengisi sport. tenpembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. bentuk serta tata cara pengisian dan penyampaian ord sebagaimana retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya (lima belas) hari sejak dimaksud pada ini ditetapkan oleh kepala daerah.. penetapan retribusi bab xiv tata cara penagihan berdasarkan spjikrdkbt, std, surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusikurang dibayar oleh wajib retribusi dapat terutang bertambah, maka dikeluarkan skrdkbt.meneliti, mencari, mengumpulkan dan keterangan mengenai orang pribadi perundang undangan yang berlaku babak cc. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusikepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, dok lai laku, pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada pencatatan, dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap pagi bahan bukti tersebut ini dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pemberian pembebasan dan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud tindak pidana dibidang retribusi daerah antara lain untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat (enam puluh) tahun keatas pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufxvpidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor jawabkan tahun tentang hukum acara pidana penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ini, dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau penyidik pegawai negeri sipil bab xvii lingkungan pemerintah kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan ini, adalmenerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan denda sebanyak banyaknya rp. (lima juta rupiah)indak pidana yang dimaksudkan pada ini adalah pelanggaran. bab xviii penjelasan ketentuanpenutup atas peraturan daerah kota singkawang nomor tahun dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan ketentuan lain yang tentretribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil umum hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai bahwa dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor tahun pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah. tentang retribusi daerah, maka setiap daerah dapat menetapkan peraturan daerah yang disesuaikan dengan materi dan petunjuk yang ada dalam peraturan pemerintah tersebut. guna memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat khususnya yang peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. berkaitan dengan retribusi pelayanan umum yang berwujud dalam suatu peraturan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota singkawang. peraturan daerah ini hanya mengatur pada masalah masalah yang berkaitan dengan hal hal yang menyangkut retribusi, sedangkan hal hal lain diluar retribusi disahkan singkawang diatur dengan peraturan daerah tersendiri. padatanggal juni walikota singkawang demi ttd ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan awang ishak daerah ini, dengan maksud untuk menggunakan pengertian atas istilah diundangkan singkawang istilah tersebut, sehingga dapat dihindarkan kesalah pahaman dalam padatanggal juli menafsirkannya. sekretaris daerah kota singkawang cukup jelas. drs. meet hardy associe, mtm. pembina tk. nip cukup jelas. lembaran daerah kota singkawang tahun nomor seri yang dimaksud surat keterangan lainnya yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga instansi yang berwenang menangani pencatatan sipil diluar akta catatan sipil. subjek retribusi adalah memenuhi persyaratan yang berlaku, berhak memperoleh pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. cukup jelas. cukup jelas. retribusi kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah cukup jelas. digolongkan dalam retribusi jasa umum. cukup jelas. dasar pertimbangan dalam penentuan besarnya tarif berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang retribusi daerah dikenakan adanya prinsip dan sasaran yaitu retribusi jasa umum ditetapkan cukup jelas.cukup jelas. keadilan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tidak dapat digolongkan adalah bahwa seluruh untuk menentukan besarnya tarif retribusi harus mempertimbangkan aspek proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada kemampuan dari masyarakat pemakai jasa dan tidak dibenarkan adanya pihak ketiga yaitu dalam kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang diskriminasi tarif, artinya tarif retribusi tersebut harus ditetapkan tunggal terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penegakkan retribusi. dan berlaku untuk setiap orang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. masa retribusi ktp yaitu sesuai dengan masa berlakunya ktp, terkecuali bagi ktp yang hilang, rusak tetap dikenakan retribusi saat penggantianmasyarakat yaitu masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin dengan menunjukkann al kv) tm)rizinan bidang usaha pariwisata terdapat beberapa yang bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan kepariwisataan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut dipandang perlu meninjaubeberapa bablembaran daerah tahun nomor seri nomor diubah sebagai berikut bab prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi bab prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi perizinan bidang usaha pariwisata berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya bab xvii ketentuan pidana diubah sebagai berikut tindak pidana sebagaimana dimaksud pada iniumum bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan kepariwisataan terdapat beberapayang berdentang dengan peraturan pemerintah tersebut. berkenaan dengan hal tersebut agar peraturan daerah kota pontianak tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi makamerintah kabupaten sambskabupaten sambas. bab tujuan penyertaan modal daerah pada pisambas pada pt. bank kalbar sampai dengan desember sebesar rp. enam milyar sembilan puluh enam juta rupiah). penyertatiga ratus ribu rupiah). jumlah keseluruhan penyertaan modal pemerintah kabupaten sambas pada pt. bank kalbar sebesar rp. tujuh milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). penyertaan modal pemerintah kabupaten sambas pada pt. bank kalbar dilaksanakan oleh bupatiabupaten sambasburhanuddin rasyid diundangkan sambas pada abupaten sambas |
eng walikota bitung provinsi sulawesi utaraota bitung bersama walikota bsulawesi utara nomor tahun tanggal desemberso. bab ketentuan umum dalam peraturan daerahapbd tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah rp. belanja daerah rp. ) surplus defisit) rp. pembiayaan daerah penerimaan rp. pengeluaran rp. )sejumlah rp. investasi jangka pendekpbd tahun anggaran diatur dengan peraturan walikotkriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak lainnya, pelaksanaamahkota bitung, "ik maximiliaan jonas lomba diundangkan bitung pada tanggal desember salinan sesuai denga4 aslinya kop sekretaris daerah kepala bagian hukum setda ale pembina tingkat drs. dalton sisi ratu pendek andalan nip. means mass |
yaagibya tama,dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bitung yang bisa didapat melalui salah satu wadah yaitu penyiaran radiosebagaimana dimaksud dalam hurufketentuan undang undang nomor tahun tentang penyiaran menyebutkan daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat didirikan lembaga penyiaran publik lokal dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik menyebutkuntuk memberikan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf maka pemerintah kota bitung perlu mendirikan lembaga penyiaran publik lokal radio kota bitung, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf perlumenetapkan peraturan daerah tentang pendirian lembaga penyiaran publik lokal radio bitung bahari bers: peraturan daerah tentang pendirian lembaga penyiaran publik lokal radio bitung bahari berseriberdiri sendiri, bukan bagian dari perangkat daerah yang adainformasi dan hiburan untuk kepentingan masyarakat. lembaga penyiaran publik lokal radio bitung bahari berseri, yang selanjutnya disingkat ppl radio bitung bahari berseri adalah lembaga penyiaran publik lokal penyiaran radio bitung bahari berseri yang wilayah layanannya mencakup wilayah daerah. dewan pengawas adalah organ ppl radio bitung bahari berseri yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur ppl, yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan ppl radio bitung bahari berseri dan memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada walikota secara berkala. dewan direksi adalah unsur pimpinan ppl radio bitung bahari berseri yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan ppl radio bitung bahari berserijangkauan satu kota sesuai wilayah layanan siaran. penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensndirian, kedudukan dan fungsi dengan peraturan daerah ini didirikan ppl radio bitung bahari berseri. ppl radio bitung bahari berseri sebagaimana dimaksud dalam adalah ppl yang bersifat independen, netral dan tidak komersial. tempat kedudukan ppl radio bitung bahari berseri sebagaimana dimaksud pada adalah daerah. ppl radio bitung bahari berseribitung bahari berserppl radio bitung bahari berseri, terdiri atas dewan pengawas, dan dewan direksi. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi ppl radio bitung bahari berseri sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota. bagian kedua dewan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap ppl radio bitung bahari berseri dibentuk dewan pengawas yang diangkat dan bertanggungjawab kepada walikota. dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan ppl radio bitung bahari berseri serta memberikan nasehat kepada direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran ppl radio bitung bahari berserbitung bahari berseri, unsur masyarakat dan unsur pemerintah daerah. dewpl radio bitung bahari berserirencana kerja, program dan anggaran ppl radio bitung bahari berseri serta perubahan dpl radio bitung bahari berseri serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada walikota dengan tembusan dewan direksi, mengikuti perkembangan kegiatan ppl radio bitung bahari berseri dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada walikotawalikota terhadap laporan neraca dan rugi laba ppl radio bitung bahari berseri, memberikan pendapat dan saran kepada walikotabitung bahari berseri, memberikan laporan kepada walikota dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi, dan melakukan tugas tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh walikotpl radio bitung bahari berseri, ketentuan peraturan pendirian ppl radio bitung bahari berseri serta ketentuan peraturan perundang undangan, dan cc. pemisahan tugas pengawasan dengan pengurusan ppl radio bitung bahari berseri yang merupakan tugas dan tanggungjawab direksi. ketentuan lebih lanjut mengenaiyang berasal dari pegawai negeri sipil minimal (satu) orang. dewan direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas, meliputibitung bahari berseribitung bahari berseripada huruf didasarkan pada ketentuanbitung bahari berseri yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan paling lambat (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif kepada walikota. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja ppl radio bitung bahari berseri ditetapkan oleh dewan direksi setelah mendapatkan persetujuan dari walikotawalikota. pengangkatan dewan pengawas oleh walikota berdasarkan usulan dari dprd setelah melewati proses uji kelayakan dan uji kepatutan oleh dprd. pemberhentian dewan pengawas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dprdpengawas diatur dengan peraturan walikota. persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalamdengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya, dan bukan anggotapengalaman dalam bidang penyiaran sertalam bidang yang sama, dan bukan anggota partai politik. tata cara pemilihan bakal calon dewan direksi berpedoman pada ketentuan meliputi dewan pengawas mengumumkan secara terbuka penerimaan calon dewan direksi: bakal calon dewan direksi mengajukan lamaran kepada dewan pengawas, dewan pengawas melakukan seleksi berkas administrasi, dewan pengawas mengumumkan hasil seleksi berkas administrasi, dewan pengawas melakukan seleksi akademik melibatkan pihak akademisi, dan dewan pengawas mengumumkan hasil seleksi akademik dan menetapkan (lima) bakal calon dewan direksi. dalam hal bakal calon telah terseleksi sebagaimana dimaksud huruf dewan pengawas menetapkan sekurang kurangnya (dua) orang calon dewan direksi untuk diproses lebih lanjut menjadi dewan direksi. dewan direksi terpilih dilantik dan dikukuhkan oleh walikota berdasarkan permohonan dewan pengawas. penetapan (dua) orang calon dewan direksi sebagaimana dimaksud dilakukan setelah dikaji dan dibahas bersama dengan memperhatikan pemeringkatan hasil seleksi administrasi dan akademik. calon dewan direksi terpilih diangkat melalui keputusan dewan pengawas. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas. anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas. anggota dewansebagaimana dimaksud padaitung bahari berseri dilakukan oleh dewan direksi secara kolektif kolegiwalikota atau pejabat yang ditunjuk, dewan pengawas dan dewan direksi atau pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran ppl radio bitung bahari berseri. bab kekayaan dan pendanaan bagian kesatu kekayaan kekayaan ppl radio bitung bahari berse. besarnya kekayaan ppl radio bitung bahari berserijalankan fungsinya, ppl radio bitung bahari berseanggaran biaya operasional ppl radio bitung bahari berseri setiap tahun ditetapkan oleh walikota dan disetujui oleh dprd atas usul dewan direksi dan diketahui dewan pengawas. bab vii rencana kerja dan anggaran ppl radio bitung bahari berseri wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan jangka menengah kepada walikota. ppl radio bitung bahari berseri wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada walikota. ppl radio bitung bahari berseri wajib menyusun dan menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada walikota berdasarkan rencana kerja tahunan.bitung bahari berseri wajib memberikan laporan keuangan kepada walikotabitung bahari berseppl radio bitung bahari berserppl radio bitung bahari berseribitung bahari bersebitung bahari berseribitung bahari bersebitung bahari berserbitung bahari bersedewan pengawas dan dewan direksi ppl radio bitung bahari berseri harus sudah dibentuk paling lambat (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapanyak tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan halokal dan pemerintah. untuk menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan undang undang nomor tahun tentang penyiaran sebagai landasan hukum pengaturan penyelenggaraan penyiaran indonesia. khusus untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik lokal, pemerintah pun telah mengeluarkan regulasi berupa peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik.untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu mendirikan lembaga penyiaran publik lokal radio bitung bahari berserdirektur utama dan direktur dilakukan pada saat pemilihan dewan direksi oleh dewan pengawsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan diselenggarakan oleh dprd setelah membuka dan menerima pendaftaran calon dewan pengawas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian sick). huruf yang dapat dijadikan tolok ukur kompetensi intelektual yang setara adalah surat keterangan pengalaman kerja bidang penyiaran dan atau sertifikatyang dimaksud dengan keputusan secara kolektifktifyang dimaksud dengan kekayaan daerah adalah seluruh kekayaan daerah yang tertanam pada ppl radio bitung bahari bersepenyesuaian terhadap peraturan perundang undangan bidang kelembagaan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu melakukan perubahan terhadap. beberapa ketentuan dalamiubah sebagai berikut: ketentuan huruf angka angkapariwisata tipekebakaran, dinas perdagangan tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrwilayah darfungsi penunjang pendidikan dan pelatihange tanggal oktober sik relik) bitung, ada dunia lapangan kan jonas lomba cah sali aslinya diundangkan bitung salinan sesuai dengan yks. ngka ian hukum (pada oktober a sekret daerah kota bitung, see mba lida waran, sh, pembina tingkat pa, nip netpemerintahan daerah. untuk mewujudkan pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dengan peraturan pemerintah ini didasarkan pada asas efisien, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas, urusan pemerintahan dan potensi daerah. oleh karena itu pemerintah semakin menyempurnakan penataan perangkat daerah dengan mengeluengan dikeluarkan aturan tersebut, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota dimintakan untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada. per angka cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kota bitung tahun nomor |
pma lembaran daerah kabupaten bone nomor tahun peraturan daerah kabupaten bone nomor tahun ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat disusun oleh: bagian hukum sekretariat daerah kabupaten bone bupati bone provinsi sulawesi selatan peraturan daerah kabupaten boneone, menimbang :a. bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha esa, bahwa penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang harusnilai budaya yang hidup dalam masyarakat, bahwa untuk melindungi hak setiap manusia tersebut, pemerintah daerah perlu menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat dalam melakukan segala aktifitas pada semua aspek kehidupan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bentuk pelayananalan sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk: jalur lalu lintas diperuntukkan untuk kendaraan sebagai sarana angkutan jalan, trotoar dipergunakan untuk pejalan kaki, bahu jalan dipergunakan sebagai ruang pemberhentian dan tempat parkir, sarana angkutan jalan, tempat menaikkan menurunkan barang dan atau penumpang, serta untuk jalur pejalan kaki bagi jalanan yang tidak memiliki trotoar, tempat penyeberangan jalan dipergunakan sebagai jalur penyeberangan bagi pejalan kaki dari sisi jalan kesini jalan sebelahnya dengan menggunakan jembatan penyeberangan atau zebra cross, halte dipergunakan sebagaijalur hijau jalan berfungsi sebagai taman jalan dipinggir jalan, dan perparkiran dipergunakan sebagai sarana untuk menata dan menjaga kendaraan yang berhenti ditepi jalan umum dan tempat khusus yang ditetapkan pemerintah daerah. pengaturan dan penertiban penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dengan cara: memasang rambu rambu lalu lintas dan marka jalan, menetapkan jalan satu arah dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan jalan tertentu yang rawan kemacetan, menetapkan larangan dan jalur khusus untuk angkutan jalan tertentu: dan membangun fasilitas parkir dan menetapkan areal perparkiran, membangun jembatan penyeberangan atau zebra cross serta tempat pemberhentian kendaraan umum atau halte. ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. pengaturan dan penertiban penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam wajib ditaati dan dilaksanakan oleh setiap pengguna jalan. dalam hal belum tersedia fasilitas trotoar dan tempat penyeberangan atau zebra cross sebagaimana dimaksud dalam huruf pejalan kaki berhak memilih tempat yang aman untuk berjalan atau menyeberangi jalan dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. dalam hal belum tersedia sarana halte sebagaimana dimaksud dalam huruf pengemudi dan atau penumpang atau calon penumpang berhak memilih tempat yang aman untuk naik menaikkan atau turun menurunkan penumpang dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan selain untuk peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf hanya dapat dilakukan atas izin tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan jalan, diantaranya: mempergunakan ruang milik jalan selain untuk peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, memasang portal dan penutup jalan pada jalan umum tanpa izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, meletakkan, dan menumpuk bahan bangunan pada ruang jalan melebihi waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam tanpa izin bupati atau instansi yang berwenang, kecuali yang tidak dilarang menurut ketentuan peraturan perundang undangan, membuat kegiatan atau acara, dan memasang baruga atau semacamnya, kecuali atas izin bupati atau instansi yang berwenang dan tidak menggunakan seluruh ruas jalan, mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu rambu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya, berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau jalan dan pagar taman jalan, membuat atau mendirikan terminal bayangan, menaikkan dan atau menurunkan penumpang selain halte, melakukan perbuatan, kegiatan yang dapat mengganggu, merusak jalan, membahayakan diri dan atau pengguna jalan, j . membongkar, memotong, merusak, menambah dan atau membuat tidak berfungsi rambu rambu jalan, dan pagar pengaman jalan, dan membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor jalan umum yang tidak memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali untuk pekerjaan khusus. setiap pengemudi angkutan jalan dan pengendara motor roda (dua) dilarang melakukan perbuatan mengangkut barang dengan menggunakan mobil atau truk tanpa menutup bak yang terbuka, mengangkut dan atau membawamenggunakan bahan bakar minyak, cc. mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan suara keras atau bising yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan mengoperasikan kendaraan umum diluar dari trayek yang ditentukan, kecuali mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. setiap penumpang dan pengemudi angkutan jalan dilarang membuang sampah, dan meludah dalam dan keluar kendaraan. setiap penumpang dan orang dilarang merokok, mengamen dan menjual barang barang dalam kendaraan umum. perparkiran sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh petugas parkir yang tetapkan oleh instansi pemerintah daerah yang berwenang. petugas parkir sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan: berpakaian petugas parkir pada saat bertugas, dan merobek dan memberikan kari parkir kepada pengguna jasa perparkiran. petugas parkir dan atau siapa saja dilarang mengatur jalan ditempat jalanan rusak dengan meminta imbalan dari pengguna jalan tanpa izin dari bupati atau pejabat yang berwenang. bab vdan mengotori jalur hijau, taman, dan tempat umumfasilitas tempat umum, jalur hijau dan atau tamanberjudi, berbuat asusila, meminum minuman beralkohol dan obat terlarang jalur hijau, taman dan atau tempat umum, dan berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun atau menumpuk barang dalam kawasan jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya. bab viii tertib sungai, saluran air, sumber air dan lepas pantai serta pemanfaatan lepas pantai untuk kepentingan masyarakatpemerintah daerah berkewenangan mengatur pemanfaatan lepas pantai dalam zona daerah untuk kepentingan masyarakat daerah. setiap orang atau badan dilarang untuk membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha atas sungai, bantaran sungai, danau, pengairan dan bendungan, melakukan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan limpahan atau genangan air jalan, sehingga dapat merusak jalan, dan mengganggu arus lalu lintas, membuang limbah domestik, industri dan atau limbah rumah sakit, limba jasa penyediaan tinja,lingkungasang menempatkan kabel atau pipa bawah atau melintasi sungai, saluran air, dan sumber air, merusak, mengambil, dan memindahkan penutup got, saluran air serta komponen pelengkap jalan, menutup saluran air dan atau gorong gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan atau gorong gorong tidak berfungsi, menggunakan sumber air dengan cara menggali tanah, dan membuat sumur tanpa izin dari pemerintah setempat, membuat empang, kolam dengan cara menggali tanah, tanpa izin dari bupati atau yang instansi yang berwenang, menangkap ikan sungai, dan perairan lepas pantai dengan menggunakan bahan peledak, beracun atau alat lain yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem, dan setiap orang atau badan dilarang melakukan penambangan pasir sungai atau perairan lepas pantai. larangdaerah. bab tertib bangunan dan penghuni bangunan setiap orang atau badan berhak mendirikan bangunan. pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: wajib mendapatkan izin mendirikan bangunan dari pemerintah atau pemerintah daerah, mendirikan bangunan atas tanah atau lokasi yang tidak bermasalah atau dipermasalahkan, memenuhi syarat kesehatan dan konstruksi bangunan, dan mendirikan sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang undangan. bangunan sebagaimana dimaksud pada dapat dipergunakan untuk: tempat tinggal, tempat usaha usaha tertentu, cc. rumah kost kontrakan, dan bangunan untuk kepentinganselaku pemilik dan atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud dalam melakukan perbuatan, sebagai berikut: memasang pagar pembatas, kecuali bangunan pertokoan dengan ketentuan: pagar hidup yang berbatasan dengan jalan dibuat paling tinggi meter, dan pagar tembok yang berbatasan dengan jalan paling tinggi meter dengan komposisi meter pada bagian atasnya harus tembus pandang, kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. memasang pagar pada sekeliling sumur yang ada disekitar bangunan dengan tinggi minimal (satu) meter dari permukaan tanah, cc. menyediakan tempat sampah dan menempatkannya dihadapan rumah, menanam dan memelihara rumput, pohon tanaman pelindung produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup halaman bangunan, menjaga kebersihan, keindahan, dan menata bangunan dan halaman disekitarnya, menebang dan membuang pohon pohon atau bagian pohon dihalaman yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, memelihara trotoar, saluran (drainase), bahu jalan (bern) yang ada disekitar bangunan, danselaku pemilik dan atau penghuni bangunan sebagaimana dimaksud dalam dilarang melakukan perbuatan, sebagai berikutberwenang, mendirikan bangunan dalam bentuk apapun atas tanah milik atau yang dikuasai negara atau pada tempat tempat lain yang dilarang, kecuali mendapatkan izin tertulis dari pemerintah atau pemerintah daerah atau pejabat lainmelakukan perubahan bangunan sehingga tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan semula tanpa izin dari instansi yang berwenang, membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian melebihi (dua) meter, mendirikan bangunan dan menanam tumbuhan kawasan hantaran udara tegangan tinggi, dan bangunan pinggir jalan raya dengan melewati jarak yang ditetapkan, dan membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan bersifat intimidasi suku, agama, ras, dan golongan. setiap rumah kost kontrakan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memiliki ruang tamu. setiap pemilik bangunan rumah kost kontrakan sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan identitas penghuninya secara lengkap kepada lurah kepala desa melalui penguruspenghuni bangunan berhak menerima kunjungan orang sebagai tamu dirumahnya atau dirumah kosnya. tamu sebagaimana dimaksud pada wajib mentaati ketentuan sebagai berikut bertamu lebih dari (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri dan atau melalui penghuni kepada pemerintah setempat, dan tamu yang berbeda jenis kelamin dengan penghuni hanya diperkenankan bertamu sampai jam wita, kecuali memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. bab tertib tempat usaha dan usaha tertentu setiap orang atau badan berhak mendirikan tempat usaha dan mengelola usaha usaha tertentu dalamnya. pendirian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada dilarang untuk dilaksanakan pada tempat tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diantaranya: mendirikan tempat usaha jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum atau tempat tertentu yang dapat mengganggu, membahayakan, dan merusak ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mendirikan tempat usaha dengan menggunakan fasilitas umum, gedung, tanah milik atau yang tanah dikuasai oleh negara, kecuali atas izin pemerintah atau pemerintah daerah, dan mendirikan tempat usaha pada tempat tempat yang tidak sesuai rencana tata ruang daerah. setiap orang atau badan yang mengelola usaha pasar dengan menggunakan fasilitas pasar sebagai tempat usaha, wajib menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. setiap pengguna tempat usaha sebagaimana dimaksud pada dilarang untuk menambah, memperbaiki dan atau mengubah bangunan toko atau kios tanpa izin dari bupati. dalam mengelola usaha pasar sebagaimana dimaksud dalam dilarang untuk melakukan perbuatan:, dan berjualan barang barang yang terlarang dan atau berjualan hewan yang dilindungi. setiap orang atau badan yang mengelola usaha sebagai pedagang kaki lima wajib mendaftarkan jenis usahanya dan mendapatkan tanda daftar usaha. pedagang kami lima sebagaimana dimaksud pada dilarang berdagang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum serta tempat tempat lain yang dilarang oleh pemerintah daerah, dan berdagang melewati waktu yang ditentukan oleh pemerintah daerah. setiap pedagang kaki lima wajib membayar retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pengelolaan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam dilarang terhadap jenis usaha yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diantaranya: melakukan usaha perdagangan manusia, melakukan usaha perjudian dalam segala bentuk, melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga dan pengasuh (baby sitter), tanpa izin pejabat yang berwenang, usaha pengumpulan, penampungan barang barang bekas yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, melakukan usaha sebagai perantara penjualandengan maksud mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, melakukan perdagangan ternak yang berasal dari dalam atau keluar daerah tanpamenjual dan atau mengedarkan bahan makanan, makanan jadi, dan minuman serta obat obatan yang tidak memenuhi syarat syarat kesehatan serta tidak layak dikonsumsi atau dipergunakan, dan menjual bahan peledak, belum, obat obatan terlarang, dan barang lain yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bab tertib lingkungan setiap orang atau badan berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian, keindahan, kebersihan serta ketertiban dan ketenangan lingkungan. dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada semua orang atau badan dilarang melakukan perbuatan sebagai berikut menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang undanganbendungan. menebang dan memanfaatkan hutan kawasan yang dilindungi dan pohon yang tumbuh dipinggir jalan, dan memanfaatkan hutan mangrove yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi orang atau badan yang mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang berwenang. dalam rangka menjaga keindahan dan kebersih mencoret coret, menulis, melukis, menempel iklan tembok, jembatandijalan, jalur hijau, taman, sungai, drainase dan tempat tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan, menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya yang mengandung sara, dan bersifat intimidasi tanpa izin dari yang berwenang, dandalam rangka menjaga dan memelihara ketertiban dan ketenang: membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan atau membunyikan petasan dan sejenisnya, mengambil danair besar, dan air kecil pada tempat jalur hijau, taman, dan tempat umum, melepas dan atau membiarkan sapi, kerbau, kuda, kambing, dan anjing peliharaannya berkeliaran jalan dan tempat umum, olah raga, dan bermain main jalan, atas atau bawah jembatan, pinggir saluran air, dan tempat tempat lain yang mengganggu dan membahayakakecuali mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. hewan atau binatang peliharaan yang berkeliaran sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dikandangkan dan atau diikatkan pada tempat tertentu oleh pemiliknya atau kuasanya. hewan atau binatang peliharaan yang berkeliaran sebagaimana dimaksud pada wajib diamankan oleh petugas yang berwenang dalam hal mengganggu, membahayakan, dan merusak keindahan. dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penangkapan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada petugas yang berwenang wajib memberitahukan kepada pemilik atau kuasanya untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab xii tertib sosial untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara wajar, maka setiap orang dan atau badan dilarang melakukan perbuatan: beraktifitas sebagai pengemis, meminta bantuan dan atau sumbangan dengan alasan apapuatau ditempat umum lainnya, dan menghimpun atau menyuruh, mengkoordinir dan mengeksploitasi anak dan atau bayi untuk menjadi pengemis, pengamen, pengecap mobil dijalan atau ditempat tertentu, dan meminta bantuan dan atau sumbangan untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannyaberwenang. dalam rangka mencegah dan mengawasi terjadinya sikap mabuk mabukan ditempat umum, maka setiap orang dilarang melakukan perbuatan: mengkonsumsi minuman beralkohol dan atau minuman lain yang memabukkan tempat umum, memfasilitasi atau menghadiri pesta minum minuman beralkohol dan atau minuman lain, atau benda lain yang memabukkan, dan menjual minuman berakhir yang melewati ambang batas dalam segala bentuk, kecuali mendapatkan izin dari bupati atau yang pejabat berwenang, dan menjual, memfasilitasi pengadaan, dan mengkonsumsi, obat obatan terlarang dalam segala jenis dan bentuk. setiap orang dilarang bertingkah laku tidak etis dan atau berbuat asusila jalan, jalur hijau, taman dan tempat tempat umum lainnya. untuk mencegah dan mengawasi terjadinya perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada maka, menyediakan tempat atau memberi kesempatan atau mengizinkan atau dengan cara lain kepada orang untuk dapat melakukan perbuatan seks atau perbuatan maksiat lainnya, menggunakan pakaian yang tidak sopan, mempertontonkan aurat dan bertingkah laku asusila jalan, taman, dan ditempat umum dengan alasan pementasan, menghibur, penyanyi, berpromosi produk, dan kegiatan lain yang sejenis, duduk berduaan dengan lawan jenis yang bukan muridnya ditempat sepi dan gelap atau ditempat lain yang patut dicurigai dapat melakukan perbuatan maksiat, memproduksi, menjual, dan mengedarkan peralatan seks, dan memproduksi, menjual, dan mengedarkan miniatur yang menyerupai kelamin manusia untuk tujuan anak dibawah umur dalam segala aspek kegunaan. dalam rangka menjaga dan memelihara ketentraman, dan kerukunan masyarakat, maka setiap orang atau lembaga dilarang melakukan segala bentuk perjudian, menyediakan tempat untuk terlaksananya perjudian, menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan perjudian, melakukan kegiatan tawuran, dan memprovokasi, membiayai, dan mengkoordinir terjadinya tawuran. setiap orang atau badan organisasi berhak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah dalam bentuk pengerahan massa. pelaksanaan penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud pada wajib diberitahukan kepada kepolisian republik indonesia dan instansi tujuan oleh koordinator atau nama lain paling lama (tiga) hari sebelum pelaksanaan. dalam menyampaikan aspirasi sebagaimana dimaksud pada setiap orang dilarang melakukan sikap, perkataan, dan perbuatan, diantaranya: bersikap dengan tidak sopan, kasar, melecehkan dan sifat sifat lain yang tidak menyenangkan, mengeluarkan perkataan atau pembicaraan yang tidak sopan, tidak etis, dan menyerang pribadi orang, cc. mengambil dan merusak peralatan yang disediakan atau fasilitas umum, dan menghasut atau memprovokasi untuk melakukan perkelahian, kerusuhan dan perbuatan lain yang melawan hukum. dalam rangka menjaga kedisiplinan, kinerja dan citra pns, pegawai honorer serta anak sekolah atau pelajar, maka yang bersangkutan dilarang untuk melakukan: meninggalkan tempat kerja bagi pns dan pegawai honorer pada waktu jam kerja dengan berpakaian dinas berada jalan, tokoh, warung, dan tempat tempat lain selain rumahnya sendiri, kecuali dalam keadaan melaksanakan tugas dinas atau atas izin atasan, dan meninggalkan sekolah bagi anak sekolah atau pelajar pada waktu jam pelajaran dengan berpakaian seragam sekolah berada jalan, tokoh, warung dan tempat tempat lain selain rumahnya sendiri, kecuali untuk kepentingan program pelajaran atau atas izin kepala sekolah atau guru yang berwenang. pemerintah daerah wajib melakukan penertiban dan pembinaan terhadap:dalam hal ini instansi terkait wajibdan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib melakukan penertiban terhadap, dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan menertibkan seluruh aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan kegiatan keagamaan, penyelenggaraan pendidikan, dan hajatan serta kegiatan kegiatan lain yang dianggap penting, pemerintah daerah dapat menutup dan atau menutup sementara tempat tempat hiburan dan atau kegiatan kegiatan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan yang dimaksudbupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada berhak mengeluarkan izin tempat usaha hiburan sepanjang berada dalam kewenangannya dan memenuhi syarat menuruttempat hiburan dilarang menggunakan tanda masuk dalam bentuk karcis atau tiket atau semacamnya sebagai bukti pembayaran, kecuali mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut mengenai tanda masuk sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian luar gedung dengan memanfaatkan ruang jalan,berhak menolak untuk menerbitkan izin terhadap melaksanakan tempat hiburan, dan seluruh bentuk kegiatan lainnya, apabila kegiatan yang dapat dilaksanakan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bukan dalam wilayah kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap orang yang mau masuk dan atau berada dalam tempat hiburan atau keramaian, dilarang membawa senjata tajam dan senjata api dalam segala bentuk, membawa minuman beralkohol, obat obatan terlarang dan atau minuman atau makanan lain yang dapat berbahaya, dan berkelahi, dan melakukan kerusuhan dan perbuatan lain yang melawan hukum. bab xiv tertib ketenagakerjaan setiap orang atau badan berhak untuk bekerja dan mempekerjakan siapa saja yang dipandang memenuhi syarat. setiap perusahaan atau pengusaha swasta yang mempekerjakan orang lain, wajib melakukan mengutamakan perekrutan tenaga kerja kepada penduduk dimana perusahaan tersebut didirikan, kecuali yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan dalam merekrut dan mempekerjakan seseorang, dan memberikan perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. setiap pekerja perusahaan wajib mentaati kebijakan perusahaan dan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga asing tanpa izin dari pemerintah daerah. setiap perusahaan dilarang mempekerjakan anak dibawah umur. bab tertib kesehatan setiap orangatau pengobatan yang bersifat kebatinanmproduksi, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan minuman beralkohol dalam segala bentukatau menyajikan minuman dan atau makanan yang memabukkan atau berbahaya, dan mengedarkan dan menjual makanan, minuman dan obat obatan yang lewat masa berlakunya. bab xvi peran serta masyarakat setiap orang atau badan bertanggungjawab atas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. setiap orang wajib melakukan melaksanakan tugas siskamling berdasarkan pengaturan yang dibuat pemerintah setempat, melaporkan kepada petugas satpol atau pemerintah setempat dalam hal melihat, mengetahui, dan menemukan adanya gejala atau terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan cc. menyerahkan pelaku pelanggaran kepada instansi yang berwenang dalam hal tertangkap tangan, baik oleh seseorang maupun oleh masyarakat. petugas satpol menerima laporan atau pelaku yang tertangkap tangan oleh warga sebagaimana dimaksud pada danpetugas satpol yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan dan pelaku yang tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan hukuman disiplin kepegawaian dan atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap orang atau badan yang melaporkan adanya gejala atau kejadian pelanggaran atau warga masyarakat menangkap pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf, berhak mendapat jaminan perlindungan hukum, lembaga, dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. bab xvii kerja sama dan koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satpol dapat berkoordinasi, bekerjasama atau meminta bantuan dengan instansi skpd terkait, polri dan atau tni. koordinasi, kerja sama atau permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas hubungan fungsional dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. dalam pelaksanaan tugas dan bersamanya sebagaimana dimaksud pada satpol bertindak selaku koordinator operasi lapangan. untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan atau terjadinya bencana alambersama sama dengan skpd,ketentuan peraturan perundang undangan. bab xviiiketentraman masyarakat dalam daerah. pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk sosialisasi produk hukum, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pns, dan bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah. penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat berkoordinasi dan atau melibatkan skpd dan atau instansi terkait. pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam perda dilakukan oleh satpol dan pns yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud padaraman masyarakat. bab xixppn memiliki kewenangan untuk melakukanketentuan dalam undang undang hukum acara pidana. kewenangan ppn untuk melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan dalam bentuk penyitaan sementara kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya, menyita izin trayek dan izin izin lainnya, cc. memasang menempelkan stiker papan pengumuman sebagai pernyataan pelaku pelanggaran, dan atau mengumumkan dcmedia massa. dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan ppn sebagaimana dimaksud dalam ppn membuat dokumen hasil pemeriksaan dan atau berita acara, meliputimelakukan tugasnya, ppn tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. bab penindakan bagian kesatu umum untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran perda dan ataupenindakan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggunjawabnya meliputi penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain atau berdasarkan temuan dari petugas satpol pp. penindakan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap orang atau badan selaku pelaku pelanggaran, dan benda sebagai hasil kegiatan yang dilakukan dengan melanggar perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. dalam hal penindakpenindakan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab xxi sanksi sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat berupa: sanksi administrasi: dan sanksi pidana. selain sanksi sebagaimana dimaksud pada berlaku pula sanksi yang diatur dalam peraturan daerah yang dibentuk tersendiri untuk mengatur kegiatan tertentu. sanksi sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan secara bersamaan dalam satu perbuatan pelanggaran. sanksi sebagaimana dimaksud pada dan tidak terhapuskan oleh persyaratan administrasi yang dibuat dengan cara tidak jujur atau dengan perbuatan persekongkolan jahat sehingga seolah olah tidak terjadi perbuatan pelanggaran. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan dengan tidak melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan kepada orang atau badan yang tidak melakukan kewajiban atau melakukan perbuatan yang dilarang atau kegiatan pada tempat tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. sanksi yang dapat dijatuhkan secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan kepada orang atau badan yang melaksanakan kegiatan pada tempat yang dilarang dengan tidak melengkapi syarat administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga akibat dari perbuatan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri dan atau merusak tatanan pemerintahan dan atau mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. bagian kesatu sanksi administrasi setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam huruf huruf dan huruf dan huruf huruf angka huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf, huruf huruf peraturan daerah ini, dihukum dengan sanksi pelanggaran administrasi. sanksi pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: melengkapi persyaratan adminstrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, pemberhentian atau penutupan sementara, cc. penyegelan, pembatalan atau pencabutan izin, penutupan kegiatan secara permanen, dan pembongkaran. selain sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada setiap pelanggaran administrasi dikenakan pula denda administrasi, dalam hal: melakukan kegiatan sebelum syarat syarat administrasi dilengkapi, dan melanjutkan kegiatan setelah sanksi pemberhentian sementara atau penutupan sementara kegiatan atau penyegelan selesai dilaksanakan. pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada tidak menghapuskan pelanggaran administrasi, kecuali telah melengkapi persyaratan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. dalam hal pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan, dapat dikenakan pemberkatan sanksi, berupa: pemberhentian atau penutupan sementara atau penyegelan terhadap kegiatan yang pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada huruf melanjutkan penyegelan atau dikenakan sanksi pembatalan atau pencabutan izin atau penutupan kegiatan secara permanen atau pembongkaran terhadap kegiatan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam dan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua sanksi pidana setiap orang dan atau badan yang melakukan perbuatanidana denda sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dikenakan kepada orang atau badan yang telah dihukum membayar denda administrasi. bagian ketiga sanksi denda penerapan denda pada setiap perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dan ditentukan berdasarkan jenis dan kualitas akibat dari perbuatan pelanggaran yang terjadi. besarnya denda sebagaimana dimaksud pada menjadi lampiran perda ini dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. denda sebagaimana dimaksud pada adalah penerimaan daerah dan disetorkan kas daerah. bab xxii ketentuan peralihan segala peraturan yang telah ada sebelum ditetapkan peraturan daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini. dalam hal ppn belum ada dalam jajaran satpol pp, maka pelaksanaan tugas ppn dimintakan bantuan kepada polri untuk melaksanakmahdibagian ketiga sanksi setiap orang dan atau badan dapat dikenakan sanksi dalam hal pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur sifat tersangka menyadari kesalahannya, bersedia memperbaiki atau tidak mengulangi kesalahannya, dan akibat perbuatan yang dilakukan akan merugikan dirinya sendiri. sanksi alternatif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial dengan batas waktu atau volume kerja tertentu. ketentuan pelaksanaan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatiteknis daerah kabupaten bone lembaran daerah kabupaten bone tahun nomor sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan daerah kabupaten bone nomorketertiban umum dan ketenteraman masyarakatnekabupaten boneone yang bertugas untuk melakukan penegakan peraturan daerah, penyelenggpol adalah kepala satpol kabupaten bonene. aparat penegakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum serta ketentraman masyarakat yang selanjutnya disebut aparat penegakan perda adalah satuan polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipijabat yang berwenang adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan pemerintah kabupaten bone yang menduduki jabatan sebagai pimpinan skpd atau unit kerja yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan. tim razia gabungan adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten bone dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyaraktentraman masyarakat adalah situasi dan kondisi yang bebas dari gangguan, ketakutan dan kekhawatiran dan ancaman baik fisik maupun psikis. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah segala upaya dalam mewujudkan situasi yang kondusif sebagaitonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan carlingkungansosial adalah lingkungan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai aktifitas dalam segala aspek kehidupan kemasyarakatparkiranndakan adalah upaya penegakan hukum kepada pelaku pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. hari adalah hari kerja. bab ruang lingkup ruang lingkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meliputi: kedudukan dan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menurut kewenangan daerah otonom, tertib pelaksanaan aktifitas dalam segala aspek kehidupan, meliputi: tertib jalan, angkutan jalan, dan perparkiran, tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, tertib sungai, saluran air, sumber air dan lepas pantai, tertib bangunan, tertib tempat usaha dan usaha tertentu, tertib lingkungan, tertib sosial, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib ketenagakerjaan, dan tertib kesehatan. bab iii asas, maksud dan tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berasaskan: ketakwaan dan keimanan kepada tuhan yang maha esa, keadilan, kemanusiaan: kepentingan umum, manfaat, ketertiban dan kepastian hukum, keserasian dan keseimbangan, kelestarian dan keberlanjutan, ekoregion, pencemar membayar, dan kearifan lokal, peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap setiap aktifitas yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. pengaturan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk, dan menciptakan estetika daerah guna mewujudkan bone beradat, bab kedudukan dan kewajiban pemerintah daerah pemerintah daerah berkedudukan sebagai penyelenggara terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. pemerintah daerah selaku penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada berkewajiban untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara adil dan berkepastian hukum: merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman: mendapatkan perlindungan dari: dan melakukan aktifitas atau kegiatan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabatnya baik sebagai pribadi maupun sebagai mahluk sosial dihadapan sesamanya dan tuannya. bagian kedua kewajiban setiap orang dan atau badan berkewajiban untuk: menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya, mencegah terjadinya gangguan dan bahaya yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan melaksanakan, tunduk dan taat terhadapbab tertib jalan, angkutan jalan, dan perparkiran setiap orang berhak menikmati sarana jalan untuk berlalu lintas mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah. sarana jalan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ruang lalu lintas jalan, trotoar, bahujalan, tempat penyeberangan jalan, halte: jalur hijau jalan, dan perparkiran. |
salinan dat berterbentuknya organisasi perangkat daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah serta perubahan pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah menjadi badan layanan umum daerah dan adanya perubahan struktur dan tarif retribusi tempat khusus parkir, maka untuk lebih efektif dan efisiensinya penyelenggaraan tempat khusus parkir perlu mengubah peraturan daerah kabupaten sidenreng rappangubah sebagai berikut diubah, sehingga berbunyiadalah selanjutnya disingkat skpd teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perwakblue yang dibentuk berdasark kuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh olehpenyelenggara parkir adalah pemerintah daerah atau skpd teknis, atau blue atau skpd yang ditetapkan oleh bupatisidenreng rappang. hari adalah hari kalender, yaitu (dua puluh empat) jam. diubah hari. besarnya tarif retribusi tempat khusu parkir ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penyelenggaraan tempat khusus parkir yang dilaksanakan pemerintah daerah, dikelola oleh skpd teknis, blue, dan atau perangkat daerah yang tidak membidangi urusan perwakilan. penunjukan pengelola tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. diubah sehingga berbunyi skpd teknis bertanggung jawab atas penyelenggaraan tempat khusus parkir, dalam haldaerah kabupaten sidenreng rappang nomor tahun tanggal desembrp4. (empat ribu (empat) rupiah) kendaraan roda (enam) tarif sekali maksimum bermotor parkir per hari kendaraan bermotor rp1. rp5. roda (dua) (seribu rupiah) (lima ribu rupiah) kendaraan bermotor rp2. (dua rp5. roda (tiga) ribu rupiah) (lima ribu rupiah) kendaraan bermotor rp3. (tiga rp10. roda (empat) ribu rupiah) (sepuluh ribu rupiah) kendaraan bermotor rp5. (lima rp15. roda (enam) keatas ribu rupiah) (lima belas ribu rupiah) kendaraan bermotor rp0 rp0 pengantar pasien (nol rupiah) (nol rupiah) (maksimum menit) ambulans rujukan rp0 rp0 (nol rupiah) (nol rupiah) tarif retribusi.tarif parkir maksimum per bermotor (dua) jam jam hari pertama berikutnya kendaraan rp1. rp500, rp5. bermotor roda (seribu rupiah) (lima ratus (lima ribu dua) dan (tiga rupiah rupiah kendaraan rp2. rp1. rp10. bermotor roda (dua ribu (seribu (sepuluh ribu (empat) dan rupiah) rupiah) rupiah) (enam) kendaraan rp4. rp2. rp15. bermotor atas (empat ribu (dua ribu (lima belas ribu (enam) rupiah) rupiah) rupiah) kendaraan rp0 rp0 rp0 bermotor (nol rupiah) (nol rupiah) (nol rupiah) pengantar pasien (maksimum menit) ambulans rp0 rp0 rp0 rujukan (nol rupiah) (nol rupiah) (nol rupiah) keterangan kendaraan bermotor pengantar pasien, setelah melampaui batas maksimum (lima) menit. dikenakan tarif sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. bupati sidenreng rappang, rusdi masse |
mamasa gas. peraturan daerah kabupaten mamasa nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil ppn daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mamasa menimbang bahwa keberadaan dan peranan penyidik pegawai negeri sipil daerah agar mampu dan berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf atas, perlu ditetapkanpn daerah dalam menegakkan peraturnyidik pegawai negeri sipil daerah kabupaten mamasa. bab ketentuan umum dalam keputusan ini yang dimaksudkabupaten mamasmamasa, peraturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten mamasa: kabupaten adalah kabupaten mamasa. bab kedudukan, tugas dan wewenang ppn daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah: besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pad, penyitaan barang: pemeriksaan saksi: pemeriksaan tempat kejadian perkara tkp). membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala daerahditugaskan di:aerah dilingkupi kabupaten ditetapkan oleh bupati, mutasi ppn daerah antar kabupaten lingkungan pemerintah propinsi, ditetapkan oleh gubernur,daerah sebagaimana dimaksud dalam lingkungan kabupaten mamasa diusulkan oleh bupati kepada menteri kehakiman dan ham melalui menteri dalam negeri dalam hal ini dengan tembusan kepada gubernur,kehakiman dan ham. bab sumpah!peraturan daerahmamasa ditetapkan oleh bupati mamasa,organisasi bentuk empat persegi panjang, panjang cm, lebar cm: cc. warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau: warna putih memuat. kartu tanda pengenal pas foto penyidik berwarna ukuran pegawai negeri sipil 2x3 warna hijau memuat nomor pagannatannaanannn nil lrninnnannnnnnnnan nama argannakannnanannaa pangkat argannakannnanannaa bupati jabatan banana sekda kabar.hukum keputusan menteri kehakiman dan ham osn nomor dankakannnnnnnnnnaaaaaan ppn pada pnnaannnnnnnnnnnnnaan nama lengkap) berlaku sampai pnnaannnnnnnnnnnnnaan nip. tanggal pnnaannnnnnnnnnnnna:s daerah bagian hukum dan organisasi,dan sekretaris daerah kepala bagian hukum dan organisasi sekretariat daerah:pala bagian hukum:sekretaris daerah:, surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh atasan ppn daerah. bab viii,kabupaten mama( kka, menimbang bahwa tumbuh kembangnyaperlu mendapat perlindungan untuk pengembangan diri yang bersifat holistik integratif pemerintah daerah bertanggung', mengingat undang undang dasar negara lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomolembaran daerah kabupaten sikka tahun nomora dan prinsip tujuan umum paud adalah terselenggaranya layanan paud menuju terwujudnya sumber daya anak daerah yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia sesuai dengan tahap perkembangan dan usianylembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan paud hi. pemerintah daerah dalam menyelenggarakan paud mengacu pada prinsipstrategi, sasaran dan arah kebijakan strategi paudanak berkebutuhan khusus, kader masyarakat seperti posyandu, bkb, paud, dan kader masyarakat sejenis, penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan skpd terkait: lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor,tif, gugus tugas, cc.gembangkan pelayanan paud hi. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor pengembanggembangan pelayanan paud hi,, pendidikan karakter, dan cc. pra kekasaranpaud dengan mengoptimalkan daya dukung yang ada masyarakat. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diberikan fasilitas layanan meliputi: layanan posyandu, layanan bkb, dan layanan paud. layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf dalam bentuk,cc. advokasi, dan pelatihan. bentuk layanan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi layanan penyuluhan dan layanan perlindungpemuda dan olahragafasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf secara teknis dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf secara teknis dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor bagian kedua penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif penyelenggaraan paud meliputi, kurikulum paud:, kepemudaan dan olahraga. layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi, : lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor ,lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomorcc.embaran daerah kabupaten sikka tahun nomor,,nyelenggaraan paud sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh: pendidik paud, kader posyandu, kader bkb, dan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan. penyelenggara paud wajib menyusun program kerjalembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor program kerja sebagaimana dimaksud pada meliputi: memilah mana kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (parenting):.gembangkan layanan paud hi. pengembangan layanan pauduntuk lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor transport tutor menyediakan lahan paud hi, membangun gedung, cc. menyediakan sarana bermain, dan media pendukung. penyebarluasan infomasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam bentuk sosialisasi: dan menyediakan media informasipaud hi, dan cc. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan paud hi. desa kelurahan yang belum memiliki paud hauddan menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan paud hi. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor keanggotaan gugus tugasgugus tugas membentuk sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa kelurahanata kerja gugus tugas, sekretariat gugus tugas dan sub gugus tugas diatur dengan peraturan bupati. bab vii pembiayaan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan paud hian bagi: lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor transport pendidikaud jawab langsung dibidang paud hi. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor bab ketentuan peralihan penyelenggara paud yang telah menyelenggarakan pendidikan paud tetapi belum terintegrasi, wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini,ti daerah kabupaten sikka, na) enya yumum. kualitas sumber daya manusia telah menjadi indikator utama dalam mengukur serta menggambarkan kemajuan suatu bangsa. atas dasaran yang utamkualitve sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kematangan sosial tahap berikutnya layanan stimulasi holistik mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua. pengembangan anak usia dini holistik integratif paud hi) direncanakan secara sistematis dan diterapkan secara sistemik dalam pelayanan pengrkualitas dan berdaya saing masa depan. ii. demiajar melalui bermain adalah anak bawah usia tahun berada pada masa bermain.. anak mendapatkan pengetahuan. huruf yang dimaksud dengan berorientasi pada perkembangan anak adalah pendidik harus maberorientasi pada kebutuhan anak adalah pendidik harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor kebutuhan anak, termasuk anak anak yang mempunyai kebutuhan khusus. huruf yang dimaksud dengan berpusat pada anak adalah pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak. huruf yang dimaksud dengan pembelajaran aktif adalah pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri. huruf yang dimaksud dengan berorientasi pada pengembangan nilai nilai karakter adalah pemberian rangsangan pendidikan diaraherampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan. huruf yang dimaksud dengan berorientasi pada pengembangan kecakapan hidupra terpadu baik melalui pembelajaran untukdidukung oleh lingkungan yang kondusif adalah lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. lembaran daerah kabupaten sikka tahun nomor penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh, dan anak lain. huruf yang dimaksud dengan berorientasi pada pembelajaran yang demokratis adalah pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik, dan antara anak dengan anak lain. huruf yang dimaksud dengan pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber adalah penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada lingkungan paud bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. termasuk narasumber adalah orang orang dengan profesi tertentu yang dilibatkan sesuai dengan tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, dan petugas kota cimahi, menimbang bahwa pemerintah daerah kota telah melakukan penyertaan modal berupa aset kepada perusahaan daerah jati mandiri berdasarksebagaimana telah diubah beberapapada perusahaan daerah jati mandiri,pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan penarikan aset untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah kota cimahdiubah sebagai berikut: ketentuan huruf huruf huruf dan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikutdihapus, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, dengan dihapusnya aset sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, maka perusahaan daerah jati mandiri mengembalikan aset kepada pemerintah daerah dan segera ditindaklanjuti dengan berita acara serah terima asetbetapayang berkelanjutan, bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi, seimbang, dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta memperoleh hasil yang optimal, harus disinergikan dengan program pembangunan daerah:anggung jawab sosial perusahadaerah. perusahaan dan tujuan bagian kesatu asmaksud dan tujuan pengaturan mengenai telp dimaksudkan untuktelp agar sesuai dengan program pembangunan daerah, dan memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program telp daerah. telp bertujuan mengarahkan penyelenggaraan program telp yang dilaksanakan oleh perusahaan, mensinergikan pelaksanaan program telp dengan pembangunan daerah, cc. mewujudkan kepedulian pelaku usaha dengan masyarakat disekitar lokasi, danruang lingkup ruang lingkup telp berupa bantuan pembiayaan penyelenggaraan meliputi kesejahteraan sosial, dan pemulihan dan atau peningkatan fungsi lingkungan hidupketentuan lebih lanjut mengenai kawasan langsung dan tidak langsung menerima dampak sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan bagian kesatu penyelenggaraan telp penyelenggaraan telp wajib sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat. penyelenggaraan telp sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada masyarakat wilayah kerja perusahaan dan atau masyarakat sekitar atau luar wilayah kerja perusahaperencanaan program telp program telp berasal dari (satu) perusahaan dan atau gabungan beberapa perusahaan atas dasar kesepakatan bersama. program telpdalam forum telpforum telpprogram pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan telp meliputi bidang: pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial,keagamaan,adat dan budaya, perekonomian rakyat, lingkungan, infrastuktur,dan bidang lain dan atau program lain yang mempunyai dampak luas. program telp sebagaimana dimaksud pada diselaraskan dalam program perencanaan pembangunan daerah. bagian ketiga pelaksanaan dan mekanisme telp paragraf pelaksanaan setiap perusahaan yang berada daerah wajib melaksanakan telp, kecuali umkm. perusahaan sebagaimana dimaksud pada berstatus pusat, cabang atau kantor perwakilan yang berkedudukan daerah.paragraf mekanisme mekanisme pelaksanaan telp terdiri atas: perusahaan menyusun program telp yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan, program telpcc. program telp sebagaimanatelp merumuskan dan mengoordinasikan program telp perusahaan dengan program pemerintah daerah, forum telp menandatangani program telp yang telah disepakati, perusahaan melaksanakan program telp sesuai kesepakatan, dan bab pembentukan, tugas dan wewenang serta pendanaan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kecamatan dan tingkat desa kelurahan. forum telp sebagaimana dimaksud pada il) bertugas membantu bupati dalam penyelenggaraan telp daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum telp sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua tugas dan wewenang forum tel:lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja forum telp diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga pendanaan pendanaan operasional kegiatan forum telhak dan kewajiban perusahaan mempunyai hak, antara lain: membahas kegiatan yang akan diusulkan menjadi kegiatan telp,dan berkoordinasi dan mendapatkan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam telp dengan pemerintah daerah melalui forum telp perusahaan mempunyai kewajiban, antara lain: ikut sebagai peserta dalam kegiatan musyawarah pembangunan tingkat pemerintahan daerah, menetapkan pelaksanaan telp, bagi perusahaan yang belum memperoleh keuntungan atau laba, wajib menetapkan pelaksanaan telp berdasarkan kewajaran dan kesepakatan, menyusun program kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang akan dilaksanakan dan menjadi telp perusahaan, berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan telp yang sudah disepakati, melaporkan hasil pelaksanaan telp kepada pemerintah daerah melalui forum telp,dan melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam kerangka keberhasilan telp yang akan dilaksanakan, hak masyarakat, antara lain menjadi peserta kegiatan telp, mengusulkan kegiatan telp yang akan dilaksanakan oleh perusahaan terlibat secara aktif dalam pembahasan kegiatan dan lokasi rencana kegiatan tjislp yang akan dilaksanakan, mengetahui kegiatan telp yang akan dilakukan, dan memantau pelaksanaan telp bersama sama dengan forum telp. kewajiban masyarakat, antara lain mengawasi kegiatan telp yang dilaksanakan oleh perusahaan, dan memberikan dukungan terhadap kegiatan telp pemerintah daerah mempunyai hak, antara lain: mengetahui kegiatan telp yang akan dilakukan oleh perusahaan, menerima laporan kegiatan telp yang dilakukan oleh perusahaan, dan cc. mengawasi pelaksanaan telp, pemerintah daerah mempunyai kewajiban, antara lain: memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam melaksanakan telp secara terpadu melalui instansi terkait, melakukan koordinasi rencana dan program telp. bab vii pembiayaani pelaporan dan evaluasi bagian kesatu pelaporanlaporan sebagaimana dimaksud pada dipublikasikan melalui media massa. ketentuan lebih lanjut mengenai format pelaksanaan dan evaluasi telp sebagaimana dimaksud padabagian kedua evaluasi forum telp membuat laporan evaluasi pelaksanaan telp seluruh perusahaan kepada bupati dan dewan perwakilan rakyat daerahketentuan lebih lanjut mengenai format laporan penggunaan dana dan atau laporan penerima program telp sebagaimana dimaksud dalam dan format laporan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. bab penghargaan tambahan lembaran daerah kabupaten ketapang nomordengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa barat, menimbang bahwa retribusi pelayanan laboratorium kebumian telah ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun seri. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan laboratorium kebumian kepada masyarakat, dengan penambahan jenis dan parameter pengujian serta tarif retribusi perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan perlu mengadakanium kebumian,dalam keadaan tertentu, kepala balai dapat bekerjasama dengan pengelola laboratorium lain yang sejenis dan terakreditasi dalam melakukan pengujian. dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada menimbulkan pembayaran jasa pengujian kepada laboratorium lain, kepala balai membatalkan skr atas sampel yang akan dan atau sedang diuji. tata cara pembatalan skrcara mengukur besaran retribusi pengujian, didasarkan pada jenis, parameter dan jumlah sampel pengujian. cara mengukur besaran retribusi sertifikasi produk, didasarkan pada jenis produk. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut seri. prinsip penetapan struktur dan besaran tarif retribusi pengujianbahan baku pengujian, biaya pemeliharaan peralatan, cc. biaya jasa pengujian. prinsip penetapan struktur dan besaran tarif retribusi sertifikasi produkpengujian laboratorium: biaya jasa tenaga ahli, biaya sertifikat. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut pengujian yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dinas, tidak dikenakan retribusi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut seriyang tak terpisahkan dari peraturan daerah iniumum jenis dan karakteristik bahan galian tambang maupun air sangat tergantung pada sifat fisika dan,dan sertifikasidan sertifikasiseri. pelayanan pengujian laboratorium kebumian, dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pelayanan laboratorium kebumian. dalam rangka peningkatan pengujian dan sertifikasi produk laboratorium kebumian, diperlukan penambahan jenis dan parameter pengujian, sehingga perlu diadakan perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi pelayanan laboratorium kebumian. ii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka seri. parameter pengujian sifat fisika dan kimia tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. cukup jelas. angka standar pengujian dan sertifikasi produk yang menjadi acuan adalah standar nasional maupun internasional sni, ast, standard methods). angka yang dimaksud laporan adalah bentuk laporan hasil pengujian yang dimaksud sertifikasi adalah bentuk sertifikat produk. angka seri.. cukup jelas. angka jenis pengujian meliputi pengujian air baku,, dilakukan untuk mendapatkan informasi sifat fisik dan komposisi kimia air limbah. pengujian sifat kimia bahan galian, dilakukan untuk mendapatkan informasi komposisi kimia bahan galian. seri. pengujian sifat fisik bahan galian,pengujian batubara, dilakukan untuk mendapatkan informasi komposisi proksimal, ultimate, nilai kalor, dan sifat fisik batubara. sertifikasi produk, dilakukan untuk mengukur kesesuaian produk terhadap standar produk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. cukup jelas. angka. seri. biaya pemeliharaan peralatan, terdiri dari biaya penyusutan alat dan kalibrasi. biaya jasa pengujian, terdiri dari biaya jasa personil, kesehatan personil dan pendapatan daerah. cukup jelas. angka sampel yang masuk dan diperuntukkan bagi kepentingan penelitian dinas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, tidak dikenakan retribusi. angka cukup jelas. angka seriperubahan atas peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun tentang retro busi pelayanan laboratorium kebumian struktur dan besaran tarif retribusi pengujian air baku besarnya parameter uji tarif rp) tds: jumlah zat padat terlarut tss jumlah zat padat tersuspensi derajat keasaman do: oksigen terlarut bod kebutuhan oksigen biologis seri. cod kebutuhan oksigen kimiawi po4 p fosfat no8 n nitrat sebagai no2 n nitrit sebagai nh3 n amoniak sebagai so4 sulfat sianida , klorida fluorida klorin bebas , vi) kromat vi) belerang sebagai h2s minyak dan lemak deterjen sebagai mas senyawa fenol sebagai fenol nilai permanganat seri. seri. heptachlor dan heptachlor oxide methoxychlor pengujian air limbah besarnya parameter uji tarif rp) tds: jumlah zat padat terlarut tss: jumlah zat padat tersuspensi ph: derajat keasaman bod: kebutuhan oksigen biologis icon: kebutuhan oksigen kimiawi no3 n nitrat sebagai no2 n nitrit sebagai seri. |nh3 n: amoniak sebagai (f: fluorida fenol seri. pengujian kimia bahan galian besarnya barium oksida fe203: oksida besi ii) total: besi total seri. kation pengujian fisik bahan galian pengujian petrografi mineral besarnya ema berat jenis kuat tekan uniaxial seri. shear box kuat geser trivial pengujian mekanika tanah besarnya parameter uji tarif rp) bobot isi analisa anak batas cair batas plastis kuat tekan kuat geser trivial trivial pengujian batu bara besarnya parameter uji tarif rp) preparasi analisis proksimal seri. |b. kadar abu |e. zat terbang |d. karbon padat le. oksigen |f karbon dioksida bentuk sulfur sulfat sulfur |b. pirit subur le. organik subur kor pengujianfisik: sifat kekerasan |b. indeks muai bebas le berat jenis |d. tipe kokas le. porositas |t. bulk density olah loortifikasi produk zeolit besarnya parameter tarif rp) pengujian kualitas produk zeolit: sampel produk random dari pabrik sampel rp. sampel produk random dari pasar sampel rp. pengujian kualitas air baku untuk kepentingan npa rp. , sampel gubernur jawa barat, ttd ahmad heryawan seri. seri.:mi berikut: diantara butir dan butir disisipkan (dua) butir, yakni butir 10a dan 10b sehingga berbunyi sebagai berikut seri. 10a. retribusi pengujian adalah pungutan atas jasa pelayanan pengujian laboratorium kebumian. 10b. retribusi sertifikasi produk adalah pungutan atas jasa pelayanan sertifikasi produk laboratorium kebumian. setelah butir ditambahkan (lima) butir, yakni butir 23a, 23b, 23c, 23d dan 23e yang berbunyi sebagai berikut 23a. pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri dari penetapan, penentuan satu lebih karakteristik dari suatu produk, bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 23b. air limbah adalah produk samping dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. 23c. sertifikasi produk adalah sertifikasi produk pertambangan dan energi. 23d. sertifikasi produk pertambangan dan energi adalah penilaian kesesuaian kualitas produk pertambangan dan energi terhadap standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai jaminan produk bagi konsumen. seri. 23e. sertifikat produk pertambangan dan energi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh laboratorium kebumianketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut sesuai dengan kewenangannya, dinas dapat melakukan pengujian kualitas serta sertifikasi produk untuk komoditas air, bahan galian tambang dan energi meliputi bahan baku, limbah dan produk pertambangan dan energi. hasil dari pengujian dan sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam laporan hasil pengujian dan sertifikat produk pertambangan dan energi. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut jenis pelayanan meliputi pelayanan pengujian sifat fisika dan kimia serta sertifikasi produk pertambangan dan energi. seri. dinas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada memanfaatkan sarana dan prasarana laboratorium pada balai. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut dalam melaksanakan pengujian dan sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada digunakan standaris hasil pengujian laboratorium dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengujian, yang ditandatangani oleh kepala balai. hasil sertifikasi produk dituangkan dalam bentuk sertifikat produk pertambangan dan energi yang ditandatangani oleh kepala dinas. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut |
tuang adalah jenis ilusi retribusi kabupaten kota, insan bahwa untuk pelaksanaan pemungutan retribusi ian pngaaraga yu sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diatur lebih mesra pee lanjut dengan peraturan daerah, lawan telah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud jawa wakasampbank samp(tebadan lingkungan hidup adalah badan lingkungan hidupersamaan kebersihan adalah penguatan yang harus dibayar kepada pemerintah daerah olehadalah meliputi pengambilan, pengangkatan dan pembuangan serta penyediajektiga subjek retribusidg,penetapan tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihangian keduaasrama: industri rp. bulan non industri rp. bulankeliling dipasar pasar rp. hari untuk setiap kali memanfaatkan toilet atau water closet (wc) pada tempat yang dibangun oleh pemerintah dipungut retribusi dengan ketentuan sebagai berikut buang hajat kecil rp. orang penggunaan buang hajat besar mandi rp. orang pengguna'!retribusi yang terutang pada bulan berjalan dilunasi selambat lambatnya tanggal (lima) bulan berikutnya, pembayaran retribusi bagi pedagang keliling sebagaimana dimaksud dalam angka dilakukan setiap hari, khusus untuk pembayaran retribusi atas pemanfaatan toilet dan atau water closet (wc) sebagaimana dimaksud dalam angka dilakukan setiap kali buang haja! retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada didahului dengan surat teguran(l)ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.bupati berdasarkan peraturan perundang undangan. dediundangkan kandang pada tanggal mater sekretaris kabupaten gorontalo utaraumum dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten. kota berada digaris depan untuk melindungi, memberikan kenyamanan kepada rakyat, disisi lain dapat menjaga kelestarian lingkungan agar tercipta keamanan lingkungan dan kebersihan lingkungan setempat. salah satu tugas pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah membantu dan melayani masyarakat dalam hal pelayanan persamaan guna menjaga kebersihan lingkungan. untuk melakukan pelayanan persamaan kebersihan,. oleh karena itu,layanan persamaan kebersihan adalah jenis retribusiersamaan kebersihan. dketanmidengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lamandau, menimbang bahw, berkesinambungan perlu mencipta, bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta terjadinya fungsi lingkungan hidup perlu adanya hubungan strategis antara pemerintah daerah dengan perusahaan dan masyarakat, bahwa perusahaan selain menjalankan usahanya juga punya tanggung jawab sosial dan lingkungan dilingkungan dimana perusahan itu melakutanggungjawab sosial dan lingkungan perusaha yang mempunymempenada didapoleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program an telp. masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara republik indonesia yang tinggal diwilayah kerja perusahaan dan atau dalam wilayah adminstrasi kabupaten lamandau. bab maksud, tujuan dan manfaat maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah: sebagai payung hukum sehingga memberikan kepastian hukumsebagai pedoman sekaligus mekanisme penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga memberikan manfaat yang berdampak langsung bagi kemajuan perekonomian masyarakat dimana daerah perusahaan tersebut melakukan usahanya, menciptakan iklim berusaha yang berwawasan sosial dan berasal lingkungan sehingga terciptanya hubungan yang serasi, seimbang sehingga sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sebagai telp kabupaten lamandau. tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah: adanya batasan yang jelas tentang penyelenggaraan telp beserta pihak pihak lain yang menjadi pelakunya, sehingga terwujudnya efektivitas, sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan perusahaan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih baik dalam perekonomian dan sekaligus berpengaruh terhadap pembangunan lainnya yang ada kabupaten lamandau, adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan telp sehingga pelaksanaannya dapat berhasil dan berdayaguna bagi kepentingan masyarakat diwilayah kerja perusahaan tersebut, terarah dan terprogramnya pemberian telp, dan untuk melindungi perusahaan agar terhindar dari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak berwenangmanfaat telp adalah: bagi perusahaan sekitar perusahaan telp sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatsfrastruktur publik yang memadai, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan bagi pemerintah daerahiii azas, pedoman dan ruang lingkup bagian kesatu asas pelaksanaan telp berdasarkan az:: bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan kebudayaan, cc. peningkatan taraf kesejahterapemberdayaan, pengembangan dan peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak lanamelalui forum pelaksana telp dengan tembusan kepada bupati agar memperoleh pembagian dari program telp. forum pelaksana telp sebagaimana dimaksud pada menindak lanjuti usulan pemerintah kecamatan melalui koordinasi dengan perusahaan. bab pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan setiap badan penanaman modal asing pma) dan penanaman modal dalam negeri (mdn) yang usahaatu badan hukum yaitu firma fa) dan perseroan komanditer cv) berkewajiban melaksanakan telp dalam menjalankan usahanya. perusahaan sebagaimana dimaksud berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah kabupaten lamandau. perusahaan berbadan usaha sebagaimana dimaksud yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan telp. perusahaan berbadan usaha yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada tidak diwajibkan melaksanakan telp. telp sebagaimana dimaksuddalam melaksanakan telp, perusahaan berwenangelp meliputi: bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan program lingkungan pada masyarakat lingkungannyaenjabaran program sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati bab forum pelaksana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksanaan telp yang bertujuan agar program program 'pembentukan forum pelaksanaan telp sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada pemerintah daerah. forum pelaksana telp yang sudah adadan penyelarasan yang dianggap perlu. kelembagaan dan ataupelaksana telp dapat meminta kepada perusahaan laporan tim pengawas pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan tim pengawas telp dibentuk dari unsur skpd dan lembaga swadaya masyarakat lsm) susunan keanggotaan tim pengawas telp terdiri dari: ketua (satu) orang, sekretaris (satu) orang, bendahara (satu) orang, dan anggota (dua belas) orang. tim pengawas telp sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati. tim pengawas telp memiliki fungsi: melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan telp kepada perusahaan yang menjalankan usahanya kabupaten lamandau dan kepada lingkungan masyarakat yang menjadi sasaran telp, mengawasi dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial untuk mengaktualisasikan telp dan lingkungannya, mengusulkan kepada bupati untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan teltim pengawas telp memiliki tugas sebagai berikut: mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun program dan kegiatan telp, melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan telp, dan melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan ttsp kepada pemerintah daerah. sekretariat pengawas telp berkedudukan ibu kota kabupaten pada skpd. tempat dan kedudukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. dalam hal pengambilan keputusan tim pengawas telp dilakukan secara musyawarah mufakat. apabila secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diambil keputusan maka dilakukan secara pemilihan suara terbanyak. dalam hal melaksanakan tugasnya tim pengawas telp diberikan biaya operasional pertahun. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada termasuk sekretariat tim pengawas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan ketua tim pengawas telp. biaya operasional pertahun dibebankan kepada apbd yang disediakan pada setiap tahun anggaran dan atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. bab viii penghargaan kepada perusahaan yang telah terbukti bersungguh sungguh melaksanakan telp, pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan. bentuk penghargaan, tata cara penilaisengketa telp diupayakan diselesaitercapai para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian luar atau melalui pengadilan. bab sanksi adminstrasiyang ditentukannys rekomendasi dari tim pengawas telp ran dengan aslinya kepala avy kum, "np ny, to760131 matan penjelasan ataspenjelasan umum sebagai upay dan berkesinambungan sangat diperlu kabupaten lamandau. untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta terjadinya fungsi lingkungan hidup tersebut perlu adanya dukungan dan partisipasi dari perusahaan yang ada seluruh kabupaten lamandau baik itu yang berupa pma, mdn dan lainnya, sehingga nantinya apa yang menjadi tanggunggungjawab sosialnya dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan olehabupaten lamandau tahun nomor |
bupati bangli peraturan daerah kabupaten bangli nomor? tahun tentang pajak hiburankeramaian sebagaimana telah dirpajak keramaikeramaian lembaran daerah kabupaten daerah tingkat bangli nomor tahun seripajak keramaian lembaran daerah kabupaten datipo. made gianyar). diundangkan bangli pada tanggal semiibuibu. pngjama (dua puluh empat100y4 (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang diketemukan25y6 (dua puluh lima persen) dari jl. pajak yang dihitung, ditambah sanksi administratif berupa bunga 2y6belas) bulanrakyat:, dan pertandingan olahraga. tidak termasuk sebagai objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada adalah penyelenggaraan hiburan oleh pemerintah, dan penyelenggaraan hiburan oleh orang pribadi atau badngditetapkan sebagai berikut tontonan film sebesar (sepuluh persen), pagelaran kesenian rakyat tradisional, tari dan musik sebesar (sepuluh persen), peragaan busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar (tiga puluh lima persen), diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar (lima puluh persen), pameran sebesar (sepuluh persen), sirkus, akrobat dan sulap sebesar (dua puluh persen) permainan milyar, golf dan bowling sebesar (sepuluh persen), pacuan kuda kendaraan bermotorhiburan dalam wilayah kabupaten bangli. |
tekandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karangasempelaksanaan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten diwujudkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten, sebagai matra ruang dari rencana pembangunan jangka panjang daerah: bahwayang masa berlakunya sampai dengan tahun sudah tidak sesuai lagi dengtata ruang wilayah kabupaten karangasemkarangasem. kepala daerah adalah bupati karangasem. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten karangasearangasem yang selanjutnya disebut rtrw kabupaten karangasem adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten karangasepariwisata, dan atau lingkungtempat suci adalah kawasan disekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura.mata air, campuran, lolos, pantai dan lautfungsi pantaipagar bangunan terhadap pantai adalah jarak antara pagar kepemilikan dengan garis pasang tertinggi yang merupakan ruang terbuka (public space) tepi pantai untuk kepentingan umum diantaranya pedestrian, penambatan perahu, upacara keagamaan dan kegiatan keamanan pantai. garis sempadan pantai adalah jarak yang diukur dari titik pasang air tertinggi terhadap bangunan. garis sempadan pagar adalah jarak yang diukur dari titik pasang air tertinggi terhadap pagar tembok pembatas., dan mencegah terjadinya bahaya banjir.tanian lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan secara intensif dengan sistem irigasi subak sehingga perlu dilindungi, terutama perlindungan terhadap sumber sumber airnya. kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman pangan lainnya. kawasan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara luastambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan. kawasan pertanah, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan atau lingkungan. kawasan strategis kabupaten adalah kawasan strategis kabupaten karangase. bagian kedua asas rtrw kabupaten berasaskan tri hita karana: sad meraih: keterpaduan: keserasian, keselarasan,: kepastian hukum dan keadilan: dan akuntabilitas. bab tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kabupaten tujuan penataan ruang kabupaten karangasem adalah terwujudnya wilayah karangasem yang sejahtera melalui pengembangan agribisnis dan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang yang menerapkan aspek mitigasi bencana. kebijakan penataan ruang kabupaten, terdiri atas: pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi bencana, cc.,,pangan berkelanjutan:, penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: meningkatkan fungsi dan pelayanan jalan yang menghubungkan wilayah utara dan wilayah selatan karangasem: mempertegas dan menetapkan pusat pusat permukiman yang memenuhi kriteria sebagai pusat pelayanan kawasan ppk) dan pusat pelayanan lingkungan ppl) dengan memperhatikan fungsi utamanya: meningkatkan keterkaitan antar kota, baik secara fungsional dengan pengembangan fungsi pelayanan kota yang terintegrasi satu sama lain maupun secara spasial dengan meningkatkan aksesibilitasnya terutama melalui pengembangan prasarana perhubungan: mengembangkan sistem transportasi laut yang terpadu untuk mendukung rencana pengembangan pelabuhan named dengan memperhatikan keberadaan pelabuhan padangan: mengembangkan pelabuhan pariwisata tanah amp untuk mendukung pengembangan pariwisata kabupaten: 'mengharmonisasikan pemanfaatan ruang pelabuhan named dan sekitarnya untuk mencegah kerusakan ekosistem perairan laut sekitarnya yang unik dan khas, mengharmonisasikan pemanfaatan ruang labuhan amuk dan sekitarnya sebagai pelabuhan bahan bakar untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran minyak, limbah cair lainnya dan b3. mengembangkan kegiatan yang disesuaikan dengan potensi yang ada untuk meningkatkan perekonomian desa, pengembangan ppl dengan memperhatikan karakter desa desa sekitar yang cenderung menyatu dengan desa pusatnya: j . melestarikan ruang terbuka hijau kawasan perbatasan antar desa dengan konsep karang benang: meningkatkan pelayanan listrik terutama pada daerah daerah yang baru berkembang: mengembangkan sumber sumber energi terbarukan bagi cadangan pasokan listrik seperti energi tenaga surya, pembakaran sampah, energi air, dan uap: dan menyiapkan ruang untuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga uap kecamatan kubu. strategi pengembangan kawasan budidaya dengan pendekatan budaya lokal serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas mengembangkan kawasan budidaya yang diarahkan untuk mengakomodasikan kegiatan produksi (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan), permukiman, kegiatan pertambangan, pariwisata, industri, serta hankam: mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk mencegah konflik antar kegiatan sektor, cc. mengembangkan permukiman eksisting untuk menghindari pola perkembangan linier, serta diarahkan mengikuti pola klaster: mengembangkan kawasan permukiman baru diarahkan semua kecamatan, disesuaikan dengan daya dukung lahan masing masing kecamatan, khusus untuk permukiman sekitar wilayah pegunungan dan perbukitan (wilayah dengan kemiringan lebih dari hanya untuk pengembangan permukiman eksisting dan pertumbuhan alami, dengan batas ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu memanfaatkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing masing: mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan dengan kriteria kawasan lindung: menerapkan konsep karang benang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, terutama yang melalui jalur pariwisata dengan tujuan menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan: menerapkan mitigasi bencana untuk mendeliniasi kawasan rawan bencana alam dalam rangka menentukan arahan pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut, dan i. mengembangkan permukiman untuk menghindari alih fungsi lahan sawah. pengembangan kawasan budidaya didukung dengan kajian lingkungan hidup strategis lhs). strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas mengintegrasikan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kekuatan sektor pariwisata untuk mempercepat peningkatan produktivitas sektor pertanian baik yang bersifat teknis, kelembagaan, dan sosial ekonomi, memprioritaskan peningkatan pendidikan penduduk untuk mengurangi angka buta huruf dan mengurangi angka putus sekolah, cc. meningkatkan derajat kesehatan penduduk dengan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan maupun tenaga medis dan paramedis, dan meningkatkan kesadaran penduduk mengenai lingkungan hidup dengan jalan memberikan motivasi dan pembinaan mengenai lingkungan hidup. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: mengembangkan wilayah utara yang mempunyai keunggulan komparatif terkait dengan ketersediaan potensi mineral bukan logam dan batuan, potensi untuk pengembangan kegiatan pertanian lahan kering, kepariwisataan yang cukup spesifik, adanya rencana pengembangan pelabuhan named dan rencana pengembangan listrik tenaga uap dikembangkan sebagai pendorong pemerataan pembangunan: mengembangkan wilayah selatan dan timur yang mempunyai keunggulan komparatif terutama dari kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata dan kegiatan perkotaan, dikembangkan sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pengembangan industri kepariwisataan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor kepariwisataan secara keseluruhan kabupaten karangasem: cc. mengembangkan wilayah barat yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, terkait dengan ketersediaan air, potensi pertanian yang telah berkembang, kepariwisataan yang telah berkembang dan aksesibilitasnya yang relatif dekat dengan pusat wilayah pengembangan bali timur wpb), dikembangkan sebagai pusat pendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten karangasem secara keseluruhan, memantapkan kawasan kawasan pariwisata yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi bali: memantapkan kawasan suci beralih sebagai salah satu kawasan strategis yang skala pelayanannya tidak hanya untuk kabupaten karangasem dan provinsi bali pada umumnya namun juga untuk wilayah nasional, dan mengembangkan kawasan strategis kabupaten karangasem harus dapat melestarikan budaya masyarakat yang telah berkembang dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. strategiberkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas mengembangkan sektor pertanian yang menitikberatkan pada upaya menyediakan keanekaragaman jenis bahan pangan untuk memantapkan ketahanan pangan wilayah dan mendukung pengembangan industri pengolahan hasil pertanian: mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah diarahkan pada wilayah wilayah yang memiliki potensi kesesuaian lahan serta dukungan prasarana irigasi melalui intensifikasi dan pembatasan secara ketat alih fungsi lahan basah: cc. mengarahkan kawasan pertanian lahan kering pada wilayah wilayah yang memiliki potensi kesesuaian lahan sesuai zonasi agroekologi, dan mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah dalam rangka melestarikan budaya bali yang identik dengan budaya agraris. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas mewujudkan kesinambungan pemanfaatan ruang antara kawasan pesisir dan daratan: mengembangkan wilayah pesisir sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir: cc. mengendalikan pembangunan wilayah pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem alamiah pesisir: meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka menjaga dan melestarikan ekosistem wilayah pesisir, dan mengembalikan kondisi rona lingkungan wilayah pesisir yang rusak agar fungsi biologisnya dapat berjalan secara optimal. strategi penerapan kearifan lokal dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas menentukan arahan pengaturan pada masing masing zona pemanfaatan ruang, menentukan ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, cc. mengembangkan sistem perizinan dalam pemanfaatan ruang, mengembangkan sistem insentif dan disinsentif yang merupakan acuan untuk pengembangan perangkat atau upaya memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, mengarahkan sanksi yang merupakan acuan dalam tindakan penertiban atas pelanggaran terhadap penataan ruang: menyelaraskan tata ruang dengan sistem dan kelembagaan masyarakat setempat sehingga rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat diimplementasikan sesuai dengan ruang (desa), waktu (kala), dan keadaan setempat (patra), memberdayakan lembaga lembaga kemasyarakatan yang menunjang keanehan bali dan kesejahteraan masyarakat karangasem, dan pengembangan struktur tata ruang yang menampilkan identitas budaya bal cc. melestarikan kawasan lindung dan mengembangkan kawasrencana struktur ruang wilayah kabupatenpkl: ppk: dan ppl pkl sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu kawasan perkotaan amlapura kecamatan karangasem ppk sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kawasan perkotaan menang kecamatan rendang, kawasan perkotaan semen telaga tawang kecamatan semen: kawasan perkotaan selat kecamatan. selat.) kawasan perkotaan ulasan kecamatan manggis: kawasan perkotaan berantem kecamatan berantem:, kawasan perkotaan abang kecamatan abang: 9g. kawasan perkotaan cilik kecamatan abang kawasan perkotaan kubu kecamatan kubu, ii. kawasan perkotaan ban kecamatan kubu, j . kawasan perkotaan gianyar kecamatan kubu, dan kawasan perkotaan seraya kecamatan karangasem. ppl sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas ppl rendang kecamatan rendang: ppl duncan kecamatan selat, ppl duda kecamatan selat, ppl taliban lokasi kecamatan semen: ppl sangkar gunung kecamatan semen: ppl manggis kecamatan manggis: ppl mengkudu kecamatan manggis: ppl antica kecamatan manggis: i. ppl tibetan kecamatan berantem: ppl lista kecamatan abang, ppl data kecamatan abang, dan i. ppl tulamben kecamatan kubu,angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas serta angkutan barang: dan jaringyang ada kabupaten terdiri atas ruas jalan kusama angantelu dengan panjang km, angantelu padangan dengan panjang km: ruas jalan amlapura named: dan ruas jalan named gianyar. jaringan jalan arteri sekunder yang ada kabupaten terdiri atas: pemuatan ban gianyar: pertama bunganya babi pimpin cilik tulamben jalan lingkar dalam inner ring road): bumbu bunganya babi pimpin cilik tulamben jalan lingkar luar outer ring road): dan pertigaan manggis patung pasangkan. cc. jaringan jalan kolektor primer yang ada kabupaten, terdiri atas ruas jalan bon dalem ds. tembok batas kota amlapura dengan panjang km: untung senopati amlapura) dengan panjang km, batas kota amlapura angantelu dengan panjang km, dan jalan sudirman yani amlapura) dengan panjang km: jaringan jalan kolektor sekunder yang ada kabupaten, terdiri atas ruas jalan paksebali selat, ruas jalan selat pasar agung: ruas jalan angantelu andakasaj ruas jalan padangan silayukti: dan ruas jalan lista lempung: jaringan jalan lokal yaitu seluruh jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat permukiman dalam wilayah kabupaten karangasemlurahan sebagai kecamatan karangasem: terminal penumpang tipe terdapat kecamatan rendang: terminal penumpang tipe terdapat kelurahan karangasem kecamatan karangasem: terminal penumpang tipe terdapat desa purwakerthi kecamatan abang, terminal penumpang tipe terdapat desa ban kecamatan kubu, dan terminal barang (agrobisnis) terdapat desa peringati kecamatan selat. jaringan pelayanan lalulintas dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas trayek angkutan barang, terdiri atas yeh male amlapura: padangan amlapura: rendang selat berantem amlapura: named amlapura, dan gianyar kubu abang amlapura. trayek angkutan penumpang, terdiri atas amlapura ujung: amlapura bunganya: amlapura seraya named': amlapura bumbu anak, amlapura trying tali lempung: amlapura cilik data: amlapura bubutan, amlapura manggis padangan: amlapura semen: amlapura berantem patung, amlapura selat beralih: amlapura gianyar, amlapura budakeling beralih: amlapura tanah amp antica, amlapura kubu singaraja gilimanuk: amlapura padangan klungkung batu bulan, amlapura klungkung ujung banyuasin: dan amlapura kubu penarikan. jaringan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas lintas penyeberangan, terdiri atas: padangan lembar, dan named ampunan. pelabuhan penyeberangan, terdiri atas pelabuhan padangan kecamatan manggis, dan pelabuhan named kecamatan ab: pelabuhan wisata tanah amp .di kecamatan manggis: dan pelabuhan depo bahan bakar manggis labuhan amuk) kecamatan manggis. alur pelayaran kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: alur pelayanan internasional pelabuhan wisata tanah amp kecamatan manggis, dan alur pelayaran regional melalui pelabuhan manggis labuhan amuk) kecamatan manggisterdiri atas: pembangunan bandar udara baru: dan pembangunan heliport atau tempat pendaratan helikopter pembangunan bandar udara baru sebagaimana dimaksud pada huruf atas, berupa penetapan bandara umum dan bandara khusus berdasarkan hasil kajian. pembangunan heliport atau tempat pendaratan helikopter sebagaimana dimaksud pada huruf atas, diarahkan seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan potensi dan kebutuhprasarana energi: dan cc. depo bahan bakar minyak, terdapat kecamatan kubu, dan pembangkit listrik tenaga air plta) telaga waja, terdapat kecamatan rendangyaitu gardu induk manggis yang terdapat kecamatan manggis dan gardu induk amlapura yang terdapat kecamatan karangasem: dan jaringan saluran udara tegangan tinggi suit), yaitu menghubungkan gardu induk manggis gardu induk amlapura pltu kubu. depo bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu depo bahan bakar minyak labuhan amuk kecamatan manggisberupa sentral telepon tomat sto) yang terdiri atas sto manggis, sto amlapura, sto kubu dan sto yang dikembangkan untuk melayani kawasan perkotaan setingkat ppkyang diatur dalam cell planning site nametelekomunikasi pada umumnya sertadikembangkan secara mereplikasi dalam bentuk pengembangan jaringan internet yang diarahkan untuk melayani kawasan perkotaan setingkat pusat pelayanan kawasanws) cekungan air tanah cat) jaringan irigasi prasarana air baku untuk air bersih prasarana air bersih kelompok pengguna sistem pengendali banjir sistem pengendali erosi dan longsor sistem pengamanan abrasi pantai karangasem sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah bali penida yang merupakan strategis nasional dengan das sesuai peraturan daerah ini. cat yang berada pada kabupaten karangasem sebagaimana yang dimaksud pada huruf adalah cat amlapura. jaringan irigasi yang berada pada kabupaten karangasem sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: lokasi yang lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran peraturan daerah ini. pengembangan prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu dengan memanfaatkan sumber mata air telaga waja untuk didistribusikan kecamatan rendang, kecamatan selat, kecamatan semen, kecamatan manggis, kecamatan berantem, kecamatan karangasem, kecamatan abang dan kecamatan kubu. pengembangan prasarana,ecamatan kubu, desa data kecamatan abang dan desa seraya, seraya barat dan seraya timur kecamatan karangasem, dan cc. pengembangan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan domestik pariwisata pada kawasan kawasan rawan kekeringan, didukung dengan studi kelayakan. sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pada alur sungai dan pantai, diselenggarakan melalui: sistem drainase dan pengendalian banjir: sistem penanganan erosi dan longsor, dan sistem pengamanan abrasi pantai. pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup::gembangan sistem penanganan erosi dan longsor pada daerah rawan bencana yang terdapat desa sangkar gunung, duda timur, tibetan, dan bubutan sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup dan pengendalian susunan batuan lepas ( rose rock check dam) dan dam pengendalian sistem bangunan permanen (check dam). pengembangan sistem pengamanan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup pengembangan vegetasi pantai berupa pohon waru, kampung, ketapang, pandan berduri, bakau, mangrove atau vegetasi lainnya yang mampu menahan gelombang pasang sepanjang kawasan pantai: pembangunan dan pemeliharaan secara berkesinambungan bangunan pengamanan pantai sepanjang kawas: jalur evakuasi bencana: tempat pemprosesan akhir tpa) yang digunakan untuk melayani kabupaten karangasem adalah tpa singgasana dan tpa regional yang dikembangkan kabupaten bangli: dan tempat pembuangan sementara tps) dialokasikanyaitu pengembangan sistem penyediaan air minum spam) dengan sistem perpipaan, meliputi: kecamatan rendang, kecamatan selat, kecamatan berantem, kecamatan semen, kecamatan manggis dan sebagian kecamatan karangasem kawasan perkotaan amlapura, desa bumbu, pertama, tumbu, bukit, dan tegalinggah) dan sebagian kecamatan abang desa abang, babi, lista, pimpin, kesiapan, nawakerti, tri buana, tiyingtali, kerta mandala, cilik, mayasari, purwakerthi, data dan bubutan)jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: jalur evakuasi bencana gunung berapi yang melintasi kawasan perkotaan amlapura, kawasan pariwisata tulamben, serta kawasan strategis terpadu ban, dan jalur evakuasi bencana tsunami kawasan pariwisata candidata, kawasan pariwisata ujung, dan kawasan pariwisata tulamben.seluas kurang lebih9g. kawasan lindung lainnya. sebaran kawasan linyang ditetapkan adalah seluas terdiri atas: kawasan hutan yang berada dalam kawasan hutan gunung abang agung rtk dengan luas, kawasan hutan yang berada dalam: kawasan hutan yang berada dalam kawasan hutan bubutan rtk dengan luas kurang lebih kecamatan abang, kawasan hutan yang berada dalam kawasan hutan bukit gudang rtk dengan luas kurang lebih kecamatan karangasem, kawasan hutan yang berada dalam kawasan hutan bukit tawon rtk dengan luas kurang lebih kecamatan berantem, dan kawasan hutan yang berada dalam kawasan hutan kondangdia rtk dengan luas kurang lebih kecamatan abterdapat di: kecamatan manggis meliputi:: kecamatan rendang meliputi: wilayah desa pemuatan, desa beralih, daerah aliran tukad jinak, daerah aliran tukad telaga waja, kecamatan semen meliputi:: kecamatan selat meliputi: wilayah desa sebuah bagian utara, kecamatan berantem meliputi: wilayah desa pungutan bagian utara, desa budakeling bagian utara: kecamatan karangasem meliputi: perbukitan wilayah desa bumbu, desa bukit bagian utara, desa seraya timur bagian utara: 9g. kecamatan abang meliputi:, dan kecamatan kubu meliputi wilayah kecamatan kubu bagian sela: cc. kawasan sekitar mata air, kawasan suci dan tempat suci, dan kawasan kearifan lokal lainnya. kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup seluruh pantai yang ada kecamatan manggis, kecamatan karangasem, kecamatan abang dan kecamatan kubu dengan ketentuan: daratan sepanjang tepian laut kabupaten dengan jarak paling sedikit (seratus): kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup sungai sungai yang tersebar seluruh wilayah kabupaten karangasem. kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup seluruh mata air yang tersebar seluruh wilayah kabupaten karangasem. kawasan suci dan tempat suci sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan: kawasan tempat suci kawasan tempat suci disekitar pura sad kahyangan dengan radius sekurang kurangnya apeneleng agung setara dengan (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura ditetapkan untuk radius kesucian pura beralihkawasan tempat suci diitetapkan untuk radius pura dang kahyangan yang ada kabupaten karangasem adalah sebagai berikut pura pajinengan kecamatan rendang: pura tunggul besi kecamatan rendang, pura luhur bukit teguh sangkar gunung kecamatan semen, pura bukit pujangga kecamatan semen, pura puncak sari taliban kecamatan siemens: pura taman sari badge kecamatan selat::bandemj pura taman sari budakeling kecamatan berantem: pura laga kecamatan abang, pura maka lista kecamatan abang: pura bukit mangun kecamatan kubu. kawasan tempat suci disekitar pura kahyangan tiga dengan radius sekurang kurangnya apenimpug atau apenyengker, dengan ketentuan minimal (lima) meter untuk kawasan permukiman dan (dua puluh lima) meter diluar permukiman serta diatur dengan bersama desa adat atau pengumpan setempat, berpedoman pada bersama padi pusat tahun kawasan suci campuran, kawasan pantai, kawasan suci gunung, mata air, dan kawasan lain yang disucikan oleh masyarakat. kawasan kearifan lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sempadan jurang dan kawasan ruang terbuka hijau dengan ketentuan sempadan jurang kawasan sempadan jurang terdiri dari jurang yang tersebar seluruh wilayah kabupaten dengan kriteria: kemiringan lereng lebih besar dari kedalaman paling rendah dan daerah datar bagian atas paling rendah kawasan ruang terbuka hijau terdiri dari: jalur hijau kabupaten karangasem yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten karangasem: ruang terbuka ruas bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi kabupaten karangasem: dan ruang yang berfungsi sebagai hutan lindung, hutan kota, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, pelajaran, dan ruang terbuka permukiman. ruang terbuka sepanjang perbatasan wilayah kabupaten dengan lebar meter dari garis batas wilayah perbatasan, terdapat perbatasan antara kabupaten karangasem dengan kabupaten buleleng bagian barat dari kecamatan kubu dengan batas wilayah meliputi: desa gianyar barat, perbatasan antaradengan batas wilayah meliputi: desa pemuatan, rendang, tongan dan pesanan: cc. perbatasan antara: dan perbatasan antara kabupaten klungkung dengan kecamatan rendang adalah wilayah desa pesanan dan perbatasan antara kabupaten klungkung dan kecamatan manggis adalah desa gelang dan antica kelo kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil terdiri dari kawasan taman wisata alam laut dan pulau pulau kecil kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kawasan taman wisata alam laut tulamben terdapat kecamatan kubu: kawasan taman wisata alam laut candidata kecamatan manggis, dan cc. kawasan taman wisata alam laut padangan kecamatan manggis. pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud padaselang seluas ha., kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan pura anda kasa desa gelang kecamatan manggis: kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan pura silayukti desa padangan kecamatan manggis: kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan pura candi dasa desa bumbu kecamatan karangasem:desa tumbu:tanah longsor: kawasan rawan badai angin, kawasan rawan banjir: kawasan rawan kekeringan:dan kawasan rawan kebakaran hutan. kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat desa desasebagaimana dimaksud pada huruf terdapat desa desa yang tersebar kecamatan abang dan kecamatan karangasem. kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud pada hurufpunyai keunikan bentang alam berupa kaldera seperti kaldera gunung agung:lainnya,:: kawasan rawan bahaya gas beracun terdapat sekitar gunung agung,, dan sempadan mata air. sebaran kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf penyebarannya gunung agung dan gunung seraya. sebaran sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada huruf terletak seluruh lokasncakup: kawasan perlindungan plasma nutfah, dan terumbu karang. sebaran kawasan perlindungan plasma nutfah yaitu kerbau penganan sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat desa penganan. kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada huruf seluas ha, dengan sebaran meliputi: kawasan gianyar seluas meliputi perairan pantai desa gianyar barat, desa gianyar tengah, desa gianyar kecamatan kubu, kawasan kubu seluas meliputi perairan pantai desa sukadana, desa baturinggit dan desa kubu kecamatan kubu, cc. kawasan tulamben seluas meliputi perairan pantai desa tulamben kecamatan kubu, kawasan named seluas meliputi perairan pantai desa data, desa mayasari dan desa purwakerthi kecamatan abang kawasan bubutan seluas meliputi perairan pantai desa bubutan kecamatan abang kawasan seraya seluas meliputi perairan pantai desa seraya timur, desa seraya, desa seraya barat kecamatan karangasem: kawasan ujung seluas meliputi perairan pantai desa tumbu dan desa karangasem kecamatan karangasem: kawasan pantai pasir putih seluas meliputi perairan pantai desa sebagai, desa pertama, dan desa bumbu kecamatan manggis: kawasan candidata seluas meliputi perairan pantai desa bumbu, desa mengkudu, dan desa ulasan kecamatan manggis, kawasan padangan seluas meliputi perairan pantai desa padangan, desa antica kelok dan desa antica kecamatan manggissebaran. kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada terdapat kecamatan kubu pada kawasan hutan produksi gunung abang agung rtkarahkandhortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf dialokasikan tersebar seluruh wilayah kecamatan. kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar seluruh kecamatan kabupaten karangasem dengan luas ha. kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kawas dan desa tiyingtali kecamatan abang: dan peternakan skala kecil tersebar sesuai potensi dilapangan. kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada diarahkan sebagai pertanian organik untuk mencapai kebijakan lahsebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud pada huruf dipusatkan tempat pendaratan ikan tpi) namedkawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari penseluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan yang ada wilayah kecamatan kubu diluar kawasan pariwisata dan perkebunan, seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan kecamatan berantem diluar kawasan strategis agropolitan tibetan, seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan kecamatan abang diluar kawasan pariwisata dan perkebunan, dan seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan yang ada kecamatan rendang dan selat berdasarkan hasil kajian. penambangan skala kecil (pertambangan rakyat), dapat kembangkan seluruh kecamatan sebagaimana dimaksud padaadalah kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri. kawasan peruntukan industri sebagaimana maksud pada antara lain industri pertemuan berupa kain songket dan pendekindustri agro kacang mete) kecamatan kubu, industri anyaman terdapat kecamatan manggis, kecamatan karangasem, dan kecamatan selat: sentra industri pengolahan hasil hasil pertanian kawasan agropolitan tibetan, kecamatan berantem:)adalah daya tarik wisata dtw) terdiri atas: dtw budaya, dan dtw alam. dtw budaya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas,dtw alam sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas dtw bukit jambul desa pesanan kecamatan rendang, dtw: dtw tulamben desa tulamben kecamatan kubu, dtw patung desa duda timur kecamatan selat: dtw agro kebun salak desa tibetan kecamatan berantem: dtw ish desa semen kecamatan semen:sebagaimana dimaksud pada tersebar seluruh kecamatan kabupaten karangasem dengan ketentuan pengembangan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana dibatasi untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui ekstensifikasi secara terbatas dan intensifikasi efisiensi pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal terbatas, dan pengembangan kawasan terbangun luar kawasan perkotaan dibatasi untuk memperlambat membatasi alih fungsi kawasan pertanian tanaman pyang menunjang fungsi pertahanan dan keamanan terdiri atas komando distrik militer kodim) karangasem berada ibukota kabupaten karangasem komando rayon militer koramil) yang berada masing masing kecamatan wilayah kabupaten karangasem kepolisian resort karangasem berada ibukota kabupaten karangasem kepolisian sektor polsek) yang berada masing masing kecamatan wilayah kabupaten karangasemaran kawasterdiri atas: kawasan strategis pelabuhan meliputi pelabuhan padangan, pelabuhan pariwisata tanah amp, pelabuhan named, pelabuhan depo minyak labuhan amuk yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis pariwisata meliputi candidata, ujung, tulamben yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi: kawasan pariwisata candidata mencakup (sepuluh) desa kelurahan, yaitu:: kawasan pariwisata ujung mencakup (lima) desa kelurahan, yaitu: kelurahan karangasem, desa tumbu, seraya barat, seraya dan seraya timur dengan panjang pantai kilometer kedalaman maksimum meter dihitung dari garis pantai darat dengan luas ha, dan kawasan pariwisata tulamben mencakup (sembilan) desa kelurahan yaitu: cc.yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, kawasan seluruh kawasan hutan lindung, gunung dan perbukitan wilayah, kawasan seluruh kawasan pesisir pantaidaerah aliran sungai potensial lintas: dan ii. kawasan seluruh perbatasan antaratelaga waja kecamatan selat dan kecamatan semen, kawasan strategis patung kecamatan selat.dan, dsebagaimana dimaksud pada huruf adalah desa desa tradisional meliputi desa pakaian ishesa pakaian beralidilakukan melalui penetap: ketentuan perizinan: ketentuan insentif dan disinsentif, dan atau arahan sanksi. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah guna menjamin tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh bupatdisusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. ketentuan umum peraturan zonasi, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan: ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdesaan: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan transportasi darat: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan transportasi laut, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan transportasi udara, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan energi: 9g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan telekomunikasi: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan prasarana sumber daya air, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar jaringan prasarana penyehatan lingkungan: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidayaperkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengembangan kegiatan perkotaan, dengan arahan kegiatan pengembangan kawasan terbangun untuk kegiatan perkotaan adalah pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik, seperti: kemiringan lahan, ketersediaan air bersih, bebas banjir, dan genangan: pengembangan berdasarkan dengan falsafah tri hita karana atau disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat setempat dalam menjaga identitas kota, pengembangan unit unit kegiatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman yang memadai, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi pkl dalam rangka memantapkan peran kawasan perkotaan amlapura sebagai pkl maka diperlukan penyusunan rencana tata ruang kota dan melintasi batas kawasan perkotaan amlapura, penyusunan rencana induk sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan amlapura sebagai pkl dan kawasan pariwisata: cc) membentuk sistem transportasi kota yang lancar: mendorong peran serta swasta dan pengembangan ekonomi dan investasi prasarana, mengembangkan rth dengan luas minimal dari luas perkotaan, mengembangkan kerjasama antar kota untuk jaringan prasarana seperti air bersih, jaringan jalan, drainase, dan lain lain, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi yang mendukung kegiatan kota, dan peningkatan kegiatan wisata kota (city tourism) dengan mengembangkan rute wisata kota dengan salah satu obyek wisatanya adalah puri karangasem. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi (perdagangan dan jasa) berskala regional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur penunjang yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninyarendah sampai menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya arah horizontal dikendalikan:ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan berfungsi ppk sebagaimana dimaksud dalam mencakup: pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kecamatan dan beberap: pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan tinggi didukung dengan fasilitas dan infrastruktur pendidikan dialokasikan kecamatan manggis, karangasem, abang, dan kubu: cc) penyediaan ruang terbuka hijau kota minimal (lima puluh persen) dari luas kawasan perkotaan: membatasi alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis, danmengembangkan dan memantapkan sistem pengelolaan perkotaan dengan menyusun rencana tata ruang kawasan perkotaan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur pengelola perkotaan dalam perencanaan, pembangunan, pengendalian, dan pengawasan, melaksanakan sosialisasi dan informasi rencana pengembangan perkotaan kepada masyarakat, dan mengadakan rancangan pembangunan sarana dan prasarana kota yang terpadu dengan kawasan perdesaan. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan arahan kegiatan pembatasan pengembangan kawasan terbangun pada atau berbatasan dengan kawasan lindung, pengendalian pemanfaatan ruang dan dampak lingkungan akibat pembangunan yang pesat pusat pusat permukiman perkotaan dan perdesaan, memprediksi kebutuhan sarana dan prasina perkotaan seperti: air bersih, drainase, listrik, pengelolaan limbah dan yang lainnya dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan: dan memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi,kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengembangan kegiatan perdesaan, dengan arahan kegiatan meningkatkan sarana dan prasarana pedesaan guna meningkatkan atau mengembangkan perekonomian perdesaan terutama desa desa pusat pelayanan lingkungan ppl): meningkatkan infrastruktur kawasan perdesaan untuk memperlancar perekonomian perdesaan terutama antar ppl dengan wilayah pelayanannya, dan melanjutkan dan mengintensifkan program kemampuan masyarakat miskin dan tertinggal. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan arahan kegiatan sebagai berikut: mempertahankan konsepsi tri hita karana sebagai jiwa pengembangan permukiman yang berdensitas budaya lokal dengan konservasi dinamik sesuai dengan perkembangan kemajuan dan teknologi: mempertahankan ruang terbuka (karang benang) sebagai batas antar desa unit permukiman sebagai salah satu usaha mempertahankan identitas des: dan melengkapi dan mengembangkan aturan aturan desa (wig wig desa) guna menjaga identitas dan dinamika pembangunanarahkan untuk minimal memenuhi ketentuan jaringan jalan berdasarkan sistemnya, dimana untuk arahannya adalah sebagai berikutdan peraturan yang berlaku, pemanfaatan ruas ruas jalan utama sebagai tempat parkir (on street parking)jinkan pada ruas jalan yang dilalui: dan pemanfaatan ruas jalan selain untuk prasarana transportasi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas tidak diijinkan. untuk pengembangan jaringan jalan kawasan pusat pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan yang rawan kebakaran agar memperhatikan kemudahan jalur angkutan pemadam kebakaran, dengan ketentuan jalan arteri primer: mobil kapasitas liter: dan atau jalan dengan badan jalan meter: mobil kapasitas liter (kolektor primer, lokal sekunder dan jalan lingkungan). pengembangan sistem jaringan jalan untuk mendukung kelancaran pemerataan pelayanan air bersih dengan meningkatkan pelayanan jaringan jalan lingkungan pada kawasan kawasan yang rawan air bersihmeliputi peningkatan pelayanan pelabuhan padangan dengan penambahan dermaga. peningkatan dan pemeliharaan labuhan amuk sebagai pelabuhan bahan bakar kabupaten karangasem. untuk mendukung rencana pengembangan pelabuhan pariwisata tanah amp diperlukan rencana rencana pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan pariwisata termasuk terminal penumpang dan parkir, pengisian bahan bakar, pengisian air minum bagi keperluan kapal pesiar (cruise), rencana pembangunan akomodasi pariwisata dan pengembangan marina spot, rencana sebagai mana tersebut pada huruf dan mengacu pada rencana induk yang sudah ada dengan pengelolaannya merupakan satu kesatuan yang diatur dengan peraturan bupati: untuk mendukung rencana pengembangan pelabuhan named diperlukan beberapa arahan yaitu pengembangan pelabuhan named harus disinergikan dengan kegiatan penyeberangan yang juga selama ini berlangsung pelabuhan padangan, penanganan secara khusus terutama dalam kegiatan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan untuk melindungi kegiatan wisata bahari memeluk) sekitar area pengembangan pelabuhan named, rencana pengembangan pelabuhan named harus sinergis dengan kegiatan perikanan berupa tpi dan pangkalan jukung nelayan, dan pengembangan pelabuhan named harus terpadu dengan rencana pengembangan kawasan pariwisata tulamben secara keseluruhan. dilarang membuang limbah media lingkungan hidup seluruh wilayah perairan kabupaten. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi. untuk kepentingan keselamatan penerbangan, prosedur pendaratan dan lepasdibatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jenis transportasi udara yang dapat dikembangkan kabupaten karangasem sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. pembangunan landasan pacu diarahkan sesuai dengan kebutuhan. pembangunan heliport atau tempat pendaratan lepas landas helikopter dapat dibangun untuk mendukung kegiatan evakuasi wilayah rawan bencana. struktur dan ketinggian maksimum bangun bangunan pada radius daerah penerbangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. untuk kenyamanan masyarakat dan menjaga kesakralan tempat suci serta kekhususan pelaksanaan upacara keagamaan, maka secara umum penerbangan pesawat minimal feet. ketinggian bangunan dan benda tumbuh yang memanfaatkan ruang udara atas permukaan tanah dibatasi maksimal kecuali bangunan khusus yang memerlukan ketinggian lebih dari seperti tower pemancar penerima, menara pengawas pengatur, penerbangan, bangunan bangunan untuk pertahanan, keamanan, bangunan suci, mercusuar, dan monumemeliputidusun banjar. pengelolaan prasarana terutama pembangunan suit saluran udara tegangan tinggi) harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan studi penelitian sebelumnya. pembangunan pltu kecamatan kubu harus didahului kajian teknis. pengembangan putih telagawaja dan potensi pengembangan putih lainnya kabupaten karangasem didahului dengan kajian teknis: pengembangan sumber energi listrik alternatif lainnya kabupaten karangasem peningkatan koordinasi sistem jaringan dalam pemanfaatan ruang daratan, ruang udara dan perairan. mensosialisasikan gerakan hemat energimeliputi pembangunan jaringan telekomunikasi. lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan pemancar telekomunikasi harus mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. pengembangan jaringan bawah tanah perlu segera didukung melalui suatu studi kajian teknis. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitarsistem jaringan air bersih: dan ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan airmeliputi secara umum untuk rencana sistem jaringan air bersih diperlukan suatu rencana induk, pelaksanaan program penanggulangan ketersediaan air bersih jangka pendek diarahkan untuk pengembangan sistem perpipaan dikoordinasikan dengan sistem jaringan lainnya yang memanfaatkan ruang bawah tanah: pengembangan pipa induk mengikuti sistem jaringan jalan utama untuk memudahkan pengawasan: pengembangan sistem truk tangki perlu didukung penyediaan tangki umum untuk masyarakat, dan pengembangan sumber air bersih yang memanfaatkan air bawah tanah dalam skala besar terutama pada kawasan pesisir perlu dikoordinasikan melalui kajian teknis. cc. pelaksanaan program jangka menengah dengan pengembangan sistem transfer air perlu didukung oleh rencana induk dan kajian teknis: pelaksanaan program jangka panjang untuk memenuhi kualitas air bersih dengan standar air minimum dilaksanakan melalui beberapa tahap, dengan prioritas adalah pada kawasan perkotaan amlapura hingga seluruh kabupaten karangasem: dan peningkatan koordinasi baik antara sektor antar kecamatan dalam pemanfaatan air baku untuk air bersih. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pelestarian sistem jaringan irigasi dengan membatasi alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis: peningkatan sistem jaringan irigasi non teknis seluruh kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi sistem jaringan irigasi teknis: cc. untuk pengembangan daerah irigasi baru pada daerah kritis air dilakukan dengan transfer air dari daerah yang surplus air disamping mengembangkan irigasi air tanah: peningkatan koordinasi baik, dan pemeliharaan dan peningkatan prasarana pengairan pada lahan lahan sawah yang telah beralih fungsi. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar lokasi pengelolaan limbah:: dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar lokasi pengelolaan persamaan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar lokasi pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada huruf mencakuppembangunan unit pengolahan limbah berada luar radius kawasan tempat suci:, sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup: lokasi pengolahan limbah diarahkan luar kawasan permukiman, pembangunan unit pengolahan limbah memperhatikan prinsip prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, cc. pengelola limbah memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku: dan pengelolaan limbah wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar lokasi pengelolaan persamaan, sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup: lokasi tpa tidak berada pada radius kesucian pura: lokasi tpa mendapat persetujuan masyarakat setempat: tpa skala kabupaten menggunakan metode lahan urug terkendali controlled landfill) dan sanitasi lantik, tpa: pelarangan membuang sampah luar tempat yang telah ditentukan: pelarangan membuang sampah sebelum pilah: dan pelarangan pembakaran sampah pada volume tertentukawasan bawahannya, cc., dan 9g. kegiatan yang diizinkan, meliputi kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hutan lindung: kegiatan pengembangan sumber resapan air, cagar alam dan suaka margasatwa, kegiatan penataan dan pembangun. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputibangunan penunjang prasarana bagi hutan lindung dan kegiatan pariwisata (wanawisata). kegiatan yang dilarang pada kawasan hutan lindungmbangunan penata das daerah aliran sungai)pendirian bangunan penunjang prasarana bagi hutan konservasi dan kegiatan pariwisata (wanawisata). kegiatan yang dilarang pada kawasan konservasi dam resapan airketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci dan tempat suci, dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kearifan lokal lainnya. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi wajib dikembangkan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi: pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu kawasan sempadan pantai sebagai ruang publik yang berfungsi sosial dan keagamaan: cc. pembatasan pendirian bangunan hanya: pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan: untuk pantai bertebing digunakan sempadan jurang: dan untuk bangunan pantai bertebing wajib menggunakan kajian teknis dari tenaga ahli yang bersertifikat atau dikeluarkan oleh dinas teknis terkaitkawasan sempadan sungai ditetapkan meliputi meter kiri kanan sungai tidak bertanggal dan meter kiri kanan sungai bertanggal, untuk sungai sungai diluar kawasan permukiman, untuk sungai sungai dalam kawasan permukiman sekurang kurangnya meter kiri kanan sungai tidak bertanggal dan meter kiri kanan sungai bertanggal: cc. pengembangan sempadan sungai yang bersifat mengalir sepanjang tahun (perennial streams) didukung ketersediaan jalan inspeksi sungai sepanjang kiri dan kanan sungai: pengembangan sempadan sungai pada sungai lainnya yang bersifat mengalir hanya pada musim hujan (intermiten stream) dan mengalir hanya pada saat hujan (ephemeris streams) yang berada luar kawasan permukiman harus pula dilengkapi jalan inspeksi sungai sepanjang kiri dan kanan sungai, pada sungai sungai yang berada kawasan permukiman dan masih memungkinkan perlu dikembangkan ruang antara sungai dan kawasan terbangun untuk mencegah pembangunan yang membelakangi sungai: pemanfaatan untuk budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan, 9g. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman: pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum: pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan: j . pelarangan membuang sampah, limbah padat, cair dan atau limbah pengamanan terhadap jalur jalur sungai yang dimanfaatkan sebagai daya tarik dan atraksi wisata, menyediakan taman pelajaran minimal (sepuluh persen) dari lebar sempadan, dan ketentuan pelarangan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi radius kawasan sekitar mata air adalah meter dari tepi mata airnataan dan pengembangan sempadan mata air, dan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi sempadan:. kegiatan yang dilarang pada kawasan sempadanuci sebagaimana dimaksud dalam huruf d,mencakup: kawasan suci sebagai kawasan konservasi: pelarangan semua jenis kegiatan dan atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai nilai kesucian. ketentuan umum peraturan zonasi tempat suci sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu berdasarkan konsep tri wana yang dipetakan kedalam:: dan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan tempat suci, untuk bangunan perumahan penduduk yang telah ada bangunan bangunan lainnya yang telah mendapat ijin bangunan yang berada dalam kawasan radius kesucian pura akan ditata sehingga tidak mengganggu kesucian pura), dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tempat suci kabupaten diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati karangasem setelah mendapat kajian dari aspek keagamaan, budaya, sosial dan teknis dari lembaga yang terkait seperti padi dan muda. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kearifan lokal lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: ketentuan umum peraturan zonasi sempadan jurang dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rth. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang dengan ketentuan: pencegahan kegiatan budidaya yang dilakukan tepi jurang dengan lebar sekurang kurangnya kali kedalaman jurang, pengendalian kegiatan budidaya yang berada dalam kawasan sempadan jurang, dan sempadan jurang dapat kurang dari ketentuan atas apabila dinyatakan stabil setelah melalui kajian teknis dari tenaga ahli bersertifikasi atau dikeluarkan oleh dinas teknis terkait. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rth dengan ketentuan: kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, embung dan mata air, kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi rthpenerapan konsep karang benang pada jalur hijau yang melalui jalur pariwisata dengan tujuan menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi kegiatan pengembangan hutan lindung: kegiatan jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan: kegiatan jasa pariwisata, kegiatrtambangan mineral bukan logam dan batuan. pelarangan pemanfaatan jalur hijau yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah terutama pada wilayah disekitar daerah kegiatan pertanian dan pengembangan pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan usaha tani, untuk ketentuan kawasan jalur hijau kabupaten, adalah sebagai berikut:, pengaturan ruang terbuka sepanjang perbatasan wilayah adalah minimum meter dari garis batas wilayah, dan. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecilpada huruf mencakup, sebagaimana dimaksud dalam: dan atau pendidikan, peruntukan zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: perlindungan habitat dan populasi ikan: pariwisata dan rekreasi:pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang: pelarangan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, pelarangan dilakukannya kegiatan yang dapat merusak kelestarian keanekaragaman biota dan ekosistem yang ada, diadakan pengawasan yang ketat terhadap rekreasi wisata laut dengan memberikan rambu rambu, pemanfaatan ruang perairan laut sesuai keunggulan potensi yang dimiliki masing masing kawasan perairan serta pembangunan dan kegiatan lainnya yang memerlukan pemanfaatan ruang perairan laut untuk menghindari benturan kepentingan antar sektor yang memanfaatkan perairan laut, pengembangan fasilitas pariwisata tengah laut dalam radius mil, seperti restauran terapung, spa dan lain sebagainya secara lokasi teknis harus memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan: pembagian zona pemanfaatan ruang kawasan pesisir berdasarkan daya dukung dan batas batas optimum yang layak dikembangkan untuk kegiatan yang sesuai: pengembangan kawasan pesisir dan laut dengan menjaga kelestarian ekosistem alamiah pesisir, penetapan sempadan pantai untuk menjaga kelestarian fungsi pantai dan menjamin tersedianya ruang ruang umum wilayah pantai, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang mengalami kerusakan dengan prinsip penanganan yang terpadu antar stakeholders, mitigasi bencana untuk wilayah pesisir, pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan wilayah pesisir, dan dalam pengelolaan dan pemanfaatan pulau pulau kecil lebih lanjut diatur dalam rencana rinci tata ruang kawasan dan peraturan zonasmencakuprawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakupbadai anginkekeringan:dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kebakaran hutncakup: pelaranglongsor pada daerah daerah aman sekitar kawasan rawan bencana longsor yang selanjutnya diatur dalam rencana rinci tata ruang. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan badai angin sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup: pembatasan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan badai angidai angin pada daerah daerah aman sekitar kawasan rawan badai anginbanjir sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup: penetapan batas kawasan rawan banjir,, pelarangan pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk permukimanjir pada daerah daerah aman seperti perbukitan dan dataran tinggi sekitar kawasan rawan bencana banjirkebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup: pemanfaatan kawasanpenduduk yang terkena dampak bencana,kebakaran hutan pada daerah daerah aman yang selanjutnya diatur dalam rencana rinci tata ruang. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi, sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakuprawan bencana alam geologi:: penetapan kawasan cagar alam geologi: mengendalikan kegiatan penambangan kawasan batu gamping dan bentang alam karst, cc., pelarangan kegiatan penambangan padamencakup: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi: penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi pada zona iii (terlarang) dan zona (bahaya) sebagai kawasan lindung: pemanfaatan ruang pada jalur lintasan lava dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, pengalokasian ruang dan jalur evakuasi bencana gunung berapi pada daerah daerah aman luar jalur lintasan lava, zona terlarang dan zona bahaya yang selanjutnya diatur dalam rencana rinci tata ruangmpa bum, dan pengalokasian ruang dan jalur evakuasi bencana gempa bumi pada daerah daerah aman seperti ruang terbuka dan lapangan sekitar kawasan rawan bencana gempa bugerakan tanahdan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait lokasi kawasan rawan gerakan tanah. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang terletak zona patahan aktifsosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait mengenai lokasi kawasan rawan gerakan tanah, dan memasang sistem peringatan dini pada setiap zona rawan bencana alam daerah patahan aktif. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami: pengembangan sistem peringatan dini: pengembangan pada zona penyangga berupa ruang terbuka disepanjang garis pantai, pengembangan jaringan prasarana yang mendukung upaya evakuasi masyarakat: perlindungan terumbu karanghutan bakau mangrove, pengembangan jalur rute evakuasi menuju ketempat yang lebih tinggi minimal meter diatas permukaan laut, dan pengembangan bangunan sebagai tempat evakuasi pada ketinggian minimal. pengalokasian ruang dan jalur evakuasi bencana tsunami pada daerah daerah aman seperti perbukitan sekitar kawasan rawan bencana tsunaabrasi berupa pelarangan melakukan pengambilan batu, pasir, dan karang laut. 9g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bahaya gas beracun: pengembangan sistem peringatan dini, dan pembatasan dan pengaturan pusat permukiman dan kegiatan manusia kawasan yang pernah dan atau berpotensi mengalami bahaya gas beracun. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan intrusi air laut: prioritas perlindungan kawasan terintrusi air laut dengan meningkatkan intensitas tutupan vegetasi: perluasan ketersediaan ruang terbuka hijau: dan pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air asin denganmencakup: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah dengan ketentuizin pemakaian air tanah atauperpanjangan izin pemakaian air tanah atau perpanjangandan menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air, dengan ketentuan: pelarangan kegiatan budidaya terbangun dalam kawasan sekitar mata air dalam radius (dua ratus) meter, pelarangan melakukan pengeboran air bawah tanah pada radius (dua ratus) meter sekitar mata air, dan pemanfaatan diprioritaskan untuk kegiatan penanaman pohon. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya, sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah: perlindungan kawasan pelestarian jenis plasma nutfah tertentukawasan lindung atau budidaya. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan terumbu karang:, pengembangan wisata bahari: dan penanaman dan pengembangan terumbu karangindustri kecil dan menengah, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan: dan 9g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman:: dan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi hutan produksi. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi kegiatan pengembangan hutan lindung: dan. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi kegiatan budidaya peternakan, dan kegiatan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi. kegiatan yang dilarang pada kawasan hutan produksincakup: penegasan melintasi zonasi pada rdr kawasan berupa kawasan hutan yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan luas minimum ha, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan: dan tanaman pangan:: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan, dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kegiatan peruntukan perikanyang diizinkan, meliputi: pengembangan pembangunan sumber air, kegiatan pembangunan dan penataan sempadan sungai, embung dan mata air, kegiatan pengembangan budidaya pertanian seperti budidaya sawah irigasi teknis, irigasi non teknis, sawah tadah hujan, dan perikanan: mengoptimalkan produktivitas lahan sawah yang beririgasi teknis melalui intensifikasi pertanian: mengembangkan sistem pergiliran tanaman pada lahan sawah dengan pola padi dan palawija sebagai alternatif yang tepat guna untuk mempertahankan kualitas tanah: pembinaan dan peningkatan produksi komoditas andalan unggulan daerah, kegiatan pendirian bangunan penunjang usaha pertanian lahan basah sawah irigasi teknis: pengembangan pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan usahatani melalui peningkatan skala usaha dalam bentuk bentuk corporate farming berbasis subak, dan penetapan luas dan sebaran kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan minimal (sembilan puluh persen) dari luas kawasan pertanian yang ada saat peraturan daerah ini ditetapkan. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi:dan kegiatan pengembangan budidaya tanaman tahunan perkebunan dan kebun campuran ladang. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi: kegiatan pengembangan budidaya peternakan, dan kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energy. kegiatan yang dilarang pada kawasan pertanian lahan pangan adalah: pengadaan tanah untuk perumahan: merubah status tanah atau keadaan tanah, mengalihfungsikan lahan: dan semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian kecuali yang diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat dan kegiatan yang diatur dalam rencana rinci tata ruang kawas dan perikanan: pengembangan kegiatan pertanian hortikultura dengan kriteria a). lahan kering dengan lereng dimanfaatkan untuk tanaman semusim: b). lahan dengan lereng untuk wanatani, yaitu campuran antara tanaman musiman dan tanaman tahunan, dan c). lereng hanya diusahakan untuk tanaman permanen seperti tanaman keras, padang rumput dan kehutanan. pengembangan produksi komoditas andalan unggulan daerah, peningkatan produktivitas tanaman lahan kering: dan pengembangan industri ikutan kawasan lahan kering dengan tetap mengacu perlindungan setempat dan aturan teknis sektoral. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi kegiatan pengembangan cagar alam, suaka margasatwa, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat, kegiatan pembangunan kantor pemerintah (kabupaten, kecamatan, kelurahan), dan kantor publik lainnya, kegiatan pembangunan tps, kegiatanruang terbuka hijau seperti taman pemakaman, rekreasi taman (taman pasif), taman kota, hutan kota dan rth lainnya. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi kegiatan pengembangan budidaya peternakan, kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energi: kegiatan pembangunan fasilitas lingkungan seperti ipar plt, tpa dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya,: dan kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau seperti lapangan golf dan driving range diarahkan pada lahan kering non produktif kecamatan kubu, kecamatan abang, dan kecamatan karangasem. kegiatan yang dilarang pada kawasan pertanian hortikultura:: pengembangan kegiatan agrowisata pada kawasan yang potensialsecara optimal dengan tetap memperhatikan asas kelestarian sumberdaya lahan, dan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi perkebunan. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi kegiatan pengembangan hutan lindung:,terbangun dengan fungsi yang menunjang dan terkait dengan kegiatan perkebunan seperti: balai penelitian, kantor lapangan dan bangunan lain yang sejenis dengan luas terbangun maksimum persen dari luas kepemilikan: kegiatan budidaya peternakan: kegiatan budidaya. kegiatan yang dilarang pada kawasan tanaman tahunan perkebun dan kebun campuran ladang:lahan kering dan sesuai untuk makanan ternak, untuk kawasan peternakan yang dikembangkan kawasan ban tetap harus dengan sistem kandang: untuk kegiatan peternakan yang diusahakan secara individual sekitar permukiman penduduk dengan sistem kandang, sedangkan untuk peternakan bebas dapat diusahakan pula pada ladang luar kawasan permukiman: penyediaan suplai bahan makanan ternak dengan pemanfaatan lahan kritis untuk pengembangan rumput, leguminosa, semak dan jenis pohon yang sesuai untuk makanan ternak, pengendalian limbah ternak agar tidak mencemari lingkungan dan aliran sungai, dan kegiatan pengembangan budidaya pertanian antara lain, kegiatan pengembangan budidaya pertanian seperti budidaya sawah irigasi teknis dan sawah irigasi desa, kegiatan pembangunan kantor pemerintahan (kabupaten, kecamatan, kelurahan) dan kantor publik lainnya, dan kegiatan pembangunan tps. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi:ternak: pengembangan budidaya perikanan darat terutama melalui budidaya sawah, kolam air tenang, kolam air deras dan saluran irigasi, meningkatkan sarana dan prasarana perikanan yang ramah lingkungan: pengembangan kegiatan perikanan laut memanfaatkan batas wilayah perairan laut kabupaten karangasem sejauh dari wilayah laut provinsi atau sejauh mil, pengembangan kegiatan perikanan tradisonal penunjang pariwisata, dan kegiatan pengembangan budidaya pertanian seperti budidaya, suaka margasatwa, kegiatan pengembangan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan rakyat, kegiatan pengembangan budidaya pertanian seperti budidaya sawah irigasi teknis, sawah irigasi desa dan sawah tadah hujan, kegiatan pembangunan kantor pemerintahan (kabupaten, kecamatan dan kelurahan desa) dan kantor publik lainnya: dan kegiatan pembangunan tpsrikan: dan kegiatan penangkapan ikan tidak boleh berlangsung pada areal kawasan konservasi terumbu karang yang terletak pesisir pantai untuk mencegah kerusakan terumbu karang yang ada ketentuan umum peraturan zonasi dtw budaya dan ketentuan umum peraturan zonasi dtw alam. ketentuan umum peraturan zonasi dtw budaya meliputi: mengembangkan kegiatan wisata budaya dan spiritual, pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal yang mendukung kegiatan wisata budaya dan spiritual dengan tetap mengacu pada bersama padi dan bersama setempat, dan tetap diberlakukan ketentuan dan aturan menyangkut perlindungan terhadap benda dan lingkungan cagar budaya bagi dtw pura beralih, dtw taman ujung, dtw puri agung karangasem, dan dtw tirta gangga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ketentuan umum peraturan zonasi dtw alam meliputi: pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat, pada dtw dapat dikembangkan fasilitas akomodasi pariwisata non bintang, fasilitas pariwisata yang berupa hamparan, dan pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti fasilitas makan dan minum, warung kios cinderamata dengan koefisien dasar bangunan setinggi tingginya dari luas kepemilikan, cc. tidak diperkenankan membangun fasilitas yang memerlukan areal lebih dari ha, menerapkan pola dan arsitektur bangunan dengan ciri khas arsitektur bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata, dalam mendirikan bangunan bangunan fasilitas penunjang pariwisata dilarang memanfaatkan lahan persawahan beririgasi teknis untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan pertanian sawah produktif, dilarang membangun akomodasi wisata pada lahan dengan kemiringan diatas pengembangan dtw harus selaras, serasi dan diarahkan untuk tetap melestarikan kehidupan sosial budaya masyarakat dan keindahan panorama alam, dan pengembangan dtw harus didukung rencana tata ruang berupa rencana rinci tata ruang. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan yang diizinkan, meliputi kegiatan industri antara lain: industri makanan dan minuman, industri riset dan pengembangan, industri elektronik, industri bahan kimia tekstil, jenis industri lainnya (kertas, sepatu, tas, dll): dan kegiatan industri ikutan pada lahan kering, ikutan pertanian, ikutan perikanan dan ikutan peternakan. kegiatan yang diizinkan terbatas, meliputi kegiatan pengembangan jasa antara lainpenjualan bahan bakar spbu, spe g), jasa umum lainnya, warung, toko, pertokoan, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, supermarket, mall, plaza, dan kantor publik lainnya, sarana pendukung industri lainnya, dan ruang terbuka hijau seperti rekreasi taman (taman pasif), hutan kota, taman kota. kegiatan yang diizinkan bersyarat, meliputi: kegiatan pembangunan transmisi, relay, distribusi listrik, telekomunikasi dan energi: pembangunan fasilitas lingkungan seperti ipar plt, tps dan fasilitas pengelolaan lingkungan lainnya, dan pembangunan industri tekstil dan produk tekstil (tpt) dan industri elektroplating. kegiatan yang dilarang pada kawasan peruntukan industri adalah semua pemanfaatan ruang non industri kecuali yang dikategorikan diizinkan terbatas dan bersyarat tersebut atas. dilarang melakukan kegiatan usaha yang dapat mencemari lingkungan bagi kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah: penambangan skala besar:besar dapat menggunakan alat berat: aktifitas:. penambangan skala kecil (penambangan rakyat).kecil dilarang menggunakan alat berat: aktifitas pertambangan dilarang melakukan aktifitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan skala kecil (penambangan rakyat) luar kawasan sebagaimana ditetapkan dalamgiatan yang diizinkan, meliputi: pengembangan kawasan terbangun untuk permukiman adalah pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik kawasan permukiman: kegiatan pembangunan pengembangan sumber resapan air, kegiatan pembangunan penataan sempadan sungai: kegiatan pembangunan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan, pembangunan tps, dan pengembangan dan pembangunan ruang terbuka hijau seperti rekreasi taman (taman pasif), taman kota, rth lainnya. kegiatan yang diizinkan terbatas,meliputi: pembatasan kawasan permukiman pada areal dengan kelerengan kegiatan pembangunan penataan sekitar embung dan mata air, kegiatan jasa sepertiumum lainnya, kegiatan perdagangan seperti warung toko, pertokoan, pasar tradisional, pasar lingkungan, penyaluran grosir, supermarket) dan kantor publik lainnya,, kegiatan jasa penjualan bahan bakar spbu, spe g): kegiatan pembangunan fasilitas lingkungan seperti ipar plt dan tpa, kegiatan pembangunan industri non politik dan berskala kecil. kegiatan pembangunan rumah tinggal dengan persyaratan memenuhi ketentuan teknis perlindungan setempat serta mendapat persetujuan teknis instansi terkait, dan kegiatan yang dilarang pada kawasan permukimariwisata candidata, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pariwisata ujung: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pariwisata tulamben, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis semen, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis telaga waja: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis patung: 9g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis agropolitan tibetan: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis terpadu ban: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis desa desa tradisional, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis gunung agung, dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis suci beralih. kegiatan pengembangan yang dilakukan dalam ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada meliputi: kawasan pariwisata candidata, dengan ketentuan: areal ini ditetapkan dengan kedalamseminimal mungkin tidak memanfaatkan areal persawahan, pembangunan fasilitaspariwisata ujung, dengan ketentuanpembatasan pembangunan pada daerah dengan kemiringan atau pada areal perbukit, dan radius jarak pengembangan akomodasi pariwisata fasilitas penunjang pariwisata terhadap dtw taman ujung diatur dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi. kawasan pariwisata tulamben, dengan ketentuan:dan menyediakan sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan perundang undangan. pembatasan pembangunan pada daerah dengan kemiringan atau pada areal perbukitan: fasilitas penunjang kepariwisataan yang boleh dibangun adalah akomodasi wisata dengan klasifikasi bintang: ., menyiapkan jalan jalan akses menuju pantai untuk kepentingan sosial dan keagamaan sesuai dengan kebutuhan riil lapangan: kawasan peruntukan pariwisata sebagai pusat kegiatan wisata bahari adalah taman laut tulamben dan pantai memeluktelaga waja, dengan ketentuan: kawasan strategis telaga waja mencakup sebagian wilayah desa duncan kecamatan selat, sebagian wilayah desa sangkar gunung dan sebagian wilayah desa tangkap kecamatan semen dengan kedalaman maksimum dari tepi tukad telaga waja arah sisi timur, dan sempadan sungai: menyiapkan jalan jalan akses umum menuju sungpatung, dengan ketentuan: kawasan strategis patung mencakup sebagian desa duda timur kecamatan selat dan sebagian desa manggis kecamatan manggispembatasan pembangunan pada daerah dengan kemiringan daerah rawan bencana longsor dan pada areal perbukitan,agropolitan tibetan, dengan ketentuan: penempatan kawasan agrowisata tibetan mencakup sebagian desa tibetan dan sebagian desa kacang kecamatan berantem, sebagian desa gis dan sebagian desa penganan kecamatan manggis yang memiliki potensi unggulan dalam bidang pertanian dan perkebunan: dapat dikembangkan sentra sentra produksi perkebunan salak, dapat dikembangkan sentra sentra pengolahan hasil perkebunan salak:kebunsarana pendukung pariwisata dan akomodasi dalam skala kecil dengan pola pengembangan pariwisata kerakyatan, dan .terpadu ban, dengan ketentuan: penetapan kawasan terpadu ban meliputi sebagian desa pemuatan kecamatan rendang, sebagian desa ban, sebagian desa sukadana, sebagian desa gianyar, sebagian desa gianyar tengah, sebagian desa gianyar barat kecamatan kubu, dapat dikembangkan sentra sentra produksi pertanian lahan kering, perkebunan, kehutanan dan peternakan: pelabuhan khusus bahan mineral bukan logam dan batuan dikembangkan luar kawasan pariwisata melalui kajian teknis: dikembangkan kawasan penyangga antara kawasan zona pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan kawasan pariwisata tulamben, kawasan sentra sentra produksi pertanian dan kawasan pengembangan pltukegiatan kepariwisataan yang mendukung agrowisatdesa desa tradisional, dengan ketentuan: dapat dikembangkan kegiatan pariwisata budaya pada desa desa tradisional secara terpadu dan tetap memperhatikan adat budaya setempat, pelestarian desa desa tradisional didukung oleh pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang mengatur arahan tata bangunan dan lingkungan sekitar desa desa tradisional. kawasan suci beralih, dengan ketentuan: pengembangan kegiatan terbangun dan non terbangun kawasan suci beralih harus mengikuti ketentuan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan bersama kesucian pura padi pusat tahun pola ruang tradisional yang telah berkembang harus dipertahankan dan dilestarikan: pengembangan pura beralih sebagai obyek wisata budaya harus memperhatikan kesesuaiannya dengan budaya lokal yang berkembang: dan rencana rinci tata ruang sesuai dengan rencana detail kawasan strategis beralih. bagian ketiga ketentuan perijinan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah ipr. setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang wilayah kabupaten karangasem wajib dilengkapi dengan ipr. ipr dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan atau setelah dikoordinasikan, dikaji oleh board kabupaten karangasem. ipr menjadi dasar pengurusan izin izin selanjutnya. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan ipr dan perizinan lainnya diatur dengan peraturan bupati. setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan ipr, dilarang menerbitkan ijin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. bagian keempat ketentuan insentif dan disinsentif insentif dan atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan oleh pemerintah daerah: kemudahan prosedur perizinan:mbatasan administrasi pertanahan, pengenaan kompensasi, dan pencabutan izin::lembagaan penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh board kabupaten karangasem. pembentukan boardkegiatan: penutupan usaha, pembatalan izin, pencabutan izin: pembongkaran bangun bangunan dan atau pemulihan fungsi ruang. bab ketentuan penyidikan selain pejabat penyidik kepolisian negara ri, penyelidikan atas pelanggaran perdakabupaten karangasem. ppn lingkungan daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini. dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidikta ruata ruang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. bab xiisetiap pejabat pemerintii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua rencana tata ruang dan ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah diharuskan untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan daerah ini dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundangnyatakan tetap berlaku. permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses sebelum berlakunya peraturan daerah ini, berlaku ketentuan peraturan daerah sebelumnya. peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten karangasem tahun dilengkapi dengan dokumen buku rencana dan album peta dengan skala merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. rtrw kabupaten karangasem dapat ditinjau atau disempurnakan kembali (satu) kali dalam (lima) tahun sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penataan ruangarangasem nomor tahun tentang rdr kawasan pariwisata ujung peraturan daerah kabupaten karangasem nomor tahun tentang rdr kawasan pariwisata candidataperaturan daerah kabupaten karangasem nomor tahun tentang perubahan atas perda nomor tahun tentang rdr kawasan pariwisata candidatkarangasem, ttd wayan grebeg diundangkan amlapura pada tanggal desember piumum bahwa perkembangan pembangunan kabupaten karangasemlaksanaan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup wilayah kabupaten karangasem, yang perencanaannya dituangkan kedalam rencana tata ruang wilayah kabupaten rtrw) dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan daerah. materi rtrw, pertama agar mampu mewujudkan satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis atau dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan, kedua tetap mengarah kepada upaya upaya pelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah tri hita karana yang berintikan unsur unsur nil. penerapan unsur unsur dari falsafah tri hita karana dalam materi rtrw masing masing dapat dijelaskan sebagai berikut unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan tuhan, dicerminkan oleh adanya upaya untuk mengamankan tempat tempat suci dan kawasan kawasan suci yang diyakini memiliki nilai nilai kesucian, sebagai tempat bagi manusia menghubungkan diri dengan tuhan, yang selanjutnya dalam rtrw ini akan ditetapkan sebagai kawasan kawasan yang harus dilindungi keberadaannya baik yang berada dalam kawasan lindung maupun yang berada dalam kawasan budidaya. unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia dicerminkan oleh adanya upaya penataan dan pengelolaan kawasan permukiman sebagai tempat wadah manusia untuk melakukan komunikasi dan interaksi antar sesama secara aman, damai, dan berkembangnya sumberdaya manusia. unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dicerminkan oleh adanya upaya penataan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan dan kemakmuran penduduk secara berkelanjutan. ruang rtrw karangasemi, demikian juga suatu kegiatan tertenturtrw) karangasemrencana tata ruang wilayah kabupaten karangasem telah disusun pada tahun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten karangasem., kemudian diadakan revisi pada tahun selama melaksanakan peraturan daerah tersebut telah terjadi berbagai perkembangan kebijakan baru yang belum diakomodasi yang salah satunya adalah tahun dan perda nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah provinsi bali yang direvisi menjadi perda sehingga dipandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan. pelaksanaan pembangunan kabupaten karangasem selama ini diarahkan pada pemecahan masalah pokok yang dihadapi melalui penciptaan keterpaduan pembangunan nasional dan pembangunan antar regional. berkaitan dengan hal hal tersebut diatas, maka rtrw merupakan matra ruang rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menegah daerah klungkung yang memuat upaya pemecahan masalah masalah pokok yang berkaitan dengan ruang. didalam persiapan menghadapi program pembangunan nasional baik yang jangka panjang maupun jangka menengah, diharapkan rtrw dapat mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan pembangunan nasional daerah. selain itu rtrw dapat memberikan arahan dan pengendalian pembangunan dalam perubahan perubahan tata ruang akibat pembangunan yang mengarah pada industrialisasi, jasa dan perdagangan yang diharapkan akan mempercepat laju pertumbuhan daerah dengan tetap memperhatikan konsep pertumbuhan, pemerataan dan keseimbangan lingkungan. rencana adalah hasil kegiatan formal untuk mengatur perkembangan dan perubahan masyarakat melalui penerapan ilmu dan teknologi guna memecahkan masalah dan atau mencapai tujuan tertentu. kemudian pemahaman tentang tata ruang mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna acara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan. dengan demikian rtrw dapat dirumuskan sebagai hasil dari proses perencanaan tata guna lahan, air, udara dan sumber daya lain kabupaten karangasem. mengingat sampai saat ini peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang lautan dan ruang udara belum ada, maka pengaturan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dalam peraturan daerah ini dititik beratkan pada ruang daratan. sehubungan dengan hal hal tersebut diatas, maka rtrw didasarkan pada (dua) pendekatan pokok yaitu fungsional konvensional berdasarkan pendekatan fungsional, rtrw merupakan penjabaran spasial rencana jangka panjang pembangunan daerah kabupaten karangasem. alat koordinasi pembangunan pada tingkat kabupaten dengan tujuan menghindari benturan kepentingan antar sektor. cc. acuan penyusunan rencana spasial jenjang bawahannya. berdasarkan pendekatan konvensional, rtrw merupakan upaya untuk menjabarkan strategi nasional pengembangan pola tata ruang dan rencana tata ruang wilayah provinsi bali didalam ruang wilayah kabupaten karangasem, yang merupakan sumbangan peran daerah terhadap pembangunan nasional sekaligus memadukan pembangunan daerah kabupaten. meningkatmaupun yang secara historis menguntungkan, agar terjadinya kegiatan pembangunan mampu memacu tumbuh dan berkembangnya wilayah lainnya. cc. mengurangi kesenjangan pertumbuhan wilayah dengan cara meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah, dengan memacu pertumbuhan daerah stagnan untuk menyiasati perkembangan dan pertumbuhannya. meningkatkan interaksi antar pusat pusat pelayanan yang ada meningkatkan interaksi positif antar pusat pelayanan dengan daerah belakangnya. mendorong serta mengembangkan pusat pusat permukiman yang pertumbuhannya lamban, untuk dapat merangsang pertumbuhan wilayah bersangkutan dan wilayah disekitarnya terutama pada kota kota orde tiga dan empat, dengan tujuan untuk mengurangi urbanisasi yang tinggi pada kota kota orde satu dan orde dua. mengembangkan pusat pusat permukiman orde terendah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi. mengoptimalkan daya guna wilayah (development possibility)tapkan secara kaku. mencapai tujuan pembangunan. kecepatan perkembangan kegiatan manusia sebagai akibat keberhasilan pembangunan, belum segera dapat tertampung dalam wujud tata ruang yang serasi dan optimal. hal ini disebabkan oleh karena sifat kaitan fungsional antara ruang yang tak dapat terwujud secepat perkembangan masing masing kegiatan manusia. oleh karena itu perlu dibuat terlebih dahulu rancangan tata ruang, yang dapat menampung segenap kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tahun. sesuai dengan hal hal tersebut ditentang rtrw. il. penjelasan demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tri hita karana' dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia:enamsesama berdasarkan saling pengabdian 'paras parts sarjananya salumlum sebayantaka', hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan kasih sayang. hubungan ini merupakan hubungan timbal balik yang disebut cakra yadnya. dalam bhagawagitha disebutkan hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial yang menjamin setiap orang dapat menjalankan swadharma nya masing masing.ryang dimaksud mitigasi bencana adalah sistem deteksi dini bencana (early warning system) karangasem. yang dimaksud dengan 'kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten'ruang udara termasuk ruang dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang. yang dimaksud dengan 'strategi penataan ruang wilayah kabupaten' adalah langkah langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang dilandasi oleh falsafah tri hita karana, wawasan nasional dan ketahanan nasional dalam wilayah kabupaten karangasem dengan maksud bahwa upaya penataan ruang wilayah kabupaten karangasem agar selalu diarahkan untuk tetap mencap, dimana perwujudan falsafah tri hita karana ini meliputi tingkat kehidupan mikro (keluarga), meso desa pakaian), dan makro (daerah). cukup jelas. huruf strategi penataan kawasan budidaya dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah, dan keselarasan serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud klaster adalah pengelompokan kegiatan berdasarkan fungsi dan struktur ruang membentuk pola yang kompak. huruf cukup jelas huruf strategi penataan kawasan lindung dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. huruf cukup jelas huruf huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud kajian lingkungan hidup strategis lhs) adalah suatu proses sistematis dan komprehensif untuk mengevaluasi dampak lingkungan, pertimbangan sosial ekonomi, serta prospek keberlanjutan dari usulan kebijakan, rencana, atau program pembangunan. lhs merupakan suatu pendekatan untuk memperbaiki tata kelola lingkungan hidup pada tingkat pengambilan keputusan yang bersifat strategis, perencanaan dan pemrograman pembangunanadalah suatu rencana kerangka tata ruang wilayah yang dibangun oleh konstelasi pusat pusat kegiatan atau pusat pusat pelayanan yang satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan transportasi. rencana struktur ruang disusun sebagai perwujudan kebijakan dan strategi penataan ruang. rencana struktur ruang kabupaten terikat pada keharusan untuk mengikuti struktur ruang wilayah yang berada pada hirarki atasnya. prinsip dasar rencana struktur ruang kabupaten rencana struktur ruang kabupaten tidak boleh bertentangan dengan strategi penataan ruang yang telah ditetapkan sebelumnya, rencana struktur ruang kabupaten harus duduk atas rencana struktur ruang provinsi hal hal yang sudah ditetapkan dalam rencana struktur ruang provinsi dan rtrw yang harus dicantumkan dalam rencana struktur ruang kabupaten sistem perkotaan pkn, pkw, pks, dan pkl jaringan jalan arteri primer, kolektor primer kolektor primer jalan lintas nasional, dan jalan strategis nasional: transportasi laut pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional, bandara penyebaran primer, sekunder dan tersier, prasarana lainnya (air baku, energi dan listrik, telekomunikasi, irigasi). pkl ditetapkan oleh pemerintah provinsi melalui peraturan daerah tentang rtrw bali yang salah satunya terdiri dari kawasan perkotaan amlapura. kewenangan kabupaten dalam rencana struktur ruang adalah menetapkan ppk dan ppl pusat pelayanan kawasan ppk), dalam skala kecamatan atau beberapa desa kelurahan yang dihubungkan oleh jalan kolektor primer pusat pelayanan lingkungan ppl), dalam skala desa kelurahan atau beberapa kampung yang dihubungkan oleh jalan lokal primer: penentuan pusat pusat ppk dan ppl dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik menggunakan kilogram maupun secara intuitif rencana struktur ruang kabupaten disajikan dalam satu lembar peta yang menggambarkan wilayah perencanaan secara utuh. pusat pusat pelayanan dalam kabupaten dihubungkan oleh jaringan jalan secara hirarkis sesuai dengan hirarki fungsi jalan. jaringan prasarana lainnya direncanakan dengan mengikuti hirarki fungsi jalan dan hirarki pusat pusat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tatanan kepelabuhanan adalah suatu sistem kepelabuhanantransportasi, serta keterpaduan dengan sektor lainnya huruf pelabuhan wisata tanah amp .di kecamatan manggis merupakan pelabuhan khusus internasional dengan fungsi pelayanan pariwisata huruf pelabuhan manggis labuhan amuk) kecamatan manggis merupakan pelabuhan khusus nasional dengan fungsi pelayanan pengangkutan bahan bakar. huruf tatanan kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan secara'ruang udara untuk penerbangan'ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop!),rencana pola ruang adalah suatu ketentuan peruntukan pemanfaatan ruang wilayah yang disusun sesuai dengan strategi penataan ruang. secara umum rencana pola ruang disusun berdasarkan optimasi kebutuhan ruang untuk kegiatan usaha dan hunian satu sisi dengan ketersediaan ruang dan kendala yang ada sisi lain. rencana pola ruang harus sudah memikirkan pengendalian, mitigasi bencana, dan bahkan pembatasan perkembangan fisik kegiatan tertentu, seperti halnya perkembangan permukiman perkotaan secara horizontal. kriteria rencana pola ruang antara lain: rencana pola ruang kabupaten sepenuhnya harus duduk atas rencana pola ruang provinsi. rencana pola ruang kabupaten bersifat merinci rencana pola ruang provinsi yang ada wilayah kabupaten bersangkutan. rencana pola ruang kabupaten kota harus disusun secara futuristik atau berbasis prediksi kebutuhan ruang masa datang tidak hanya sekedar meng endorse pola penggunaan lahan yang ada sekarang. sasaran rencana pola ruang kabupaten kota pada dasarnya lebih pada mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya, sedangkan pengaturan pemanfaatan ruang lindung hanya mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. rencana pola ruang kabupaten yang berbatasan langsung dengan suatu kota otonom harus memperhatikan limpahan perkembangan fisik kota wilayah kabupaten. rencana pola ruang sudah harus mengindikasikan peruntukan ruang mana yang harus dilindungi, dibatasi dan atau didorong perkembangannsatu wilayah kabupaten kota, atau kawasan lindung dalam wilayah suatu kabupatentapan kawasan lindung menjadi titik tolak bagi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten karangasempola ruang kawasan lindung secara umum terdiri darlindung geologi, dan kawasan lindung lainnya cukup jelas.pun bawahannya. tujuan perlindunganawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya yang dimaksud adalah kawasan yang memberikan perlindungan pada skala lokal kawasan sekitar atau skala kota dan berfungsi sebagai kawasan resapan air, pencegahan banjir, erosi dan untuk melindungi ekosistem pada kawasan tersebut. kawasan perlindungan setempat yang dimaksud adalah kawasan lindung pada kawasan kawasan tertentu yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap potensi dan sumberdaya yang berada kawasan tersebut. pantai yang ada daerah karangasemsempadan pantpantai kawasan perdesaan.cukup jelasangka yang dimaksud kawasan suci campuran adalah kawasan pertemuan aliran dua buah sungai bali arahan pengelolaan kawasan suci campuran disetarakan dengan kawasan sempadan sungai. angkaangka yang dimaksud kawasan suci gunung adalah mencakup seluruh kawasan dengan kemiringan sekurang kurangnya derajat dilihat dari kaki lereng gunung menuju puncak gunung. angkaarahan pengelolaan kawasan suci mata iar disetarakan dengan kawasan sempadan mata air. angkayang dimaksud kawasan suci lainnya adalah kawasan kawasan selain kawasan suci yang telah disebutkan diatass6, kedalaman minimal dan daerah datar bagian atas minimal kriteria penetapan sempadan jurang yang dimaksud dapat digambarkan seperti berikut panjang 11m . kelerengan tinggi huruf yang dimaksuduang terbuka hijau kota rthk), antara lain kawasan pertanian, kawasan perlindungan setempat, taman kota, lapangan olah raga, alun alun kota, taman taman lingkungan, taman pelajaran jalan, dan taman pekarangan, hutan kota, dan jalur hijau sepanjang jaringan jalan. rencana penetapan rthk adalah rthk minimal dari luas kota untuk kawasan perkotaan yang berfungsi pkl, dengan proporsi rthk publik dan rthk private. rthk minimal dari luas kota untuk kawasan perkotaan yang berfungsi ppk, dengan proporsi rthk publik dan rthk private. cukup jelas.baran lokasi kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil, meliputi: kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil perairan candidata, padangan dan bubutan kabupaten karangasem: kawasan konservasi maritim tulamben kabupaten karangasem. terumbu karang adalah yang dihasilkan oleh organisme karang, alga berkapur dan organisme organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat. terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat dalamnya merupakan salah satu kekayaan alammaupun tidak langsung. ditinjau dari aspek konservasi, terumbu karang mempunyai fungsi dalam hal pemeliharaan proses proses ekologis dan sistem penyangga kehidupan wilayah pesisir, laut dan pulau pulau kecil, habitat berbagai jenis biota sehingga berfungsi sebagai pengawetan keanekaragaman dan plasma nutfah. keberadaan terumbu karang merupakan benteng alamiah yang melindungi pantai dari bahaya erosi dan abrasi karena mampu meredam energi gelombang sebelum mencapai pantai. ekosistem terumbu karang juga merupakan 'pabrik alam' bagi terbentuknya pasir putih. ditinjau dari aspek produksi, keberadaan ekosistem terumbu karang memberi manfaat yang besar bagi pemenuhan kebutuhan pangan, bahan baku industri dan menopang mata pencaharian masyarakat pesisir melalui kegiatan perikanan. ekosistem terumbu karang merupakan habitat berbagai biota laut bernilai ekonomis penting. peranan terumbu karang dalam menunjang perikanan setidak tidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu penangkapan ikan secara langsung dalam ekosistem terumbu karang, penangkapan ikan sekitar terumbu karang dan penangkapan ikan laut lepas yang produktivitasnya didukung oleh keberadaan ekosistem terumbu karang. sementara itu ditinjau dari aspek rekreasi dan pariwisata, ekosistem terumbu karang memberi kontribusi yang signifikan bagi kemajuan pembangunan pariwisata khususnya pariwisata bahari. luas ekosistem terumbu karang secara masif kabupaten karangasem adalah ha. ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat. dampak dari kenaikan suhu permukaan laut akan sangat berdampak terhadap ekologi dan perekonomian wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. dampak tersebut terutama melalui dua hal yaitu rusaknya ekosistem pesisir terutama terumbu karang. peristiwa pemutihan karang yang berlanjut dengan kematian karang secara luas dan terparah tercatat pada tahun khususnya daerah samudera hindia. spl naik diatas batas toleransi dalam jangka waktu yang lama (lebih dari bulan) daripada yang pernah dicatat sebelumnya korea al., peristiwa pemutihan karang secara masal terjadi pula daerah bali namun tingkat keparahannya berbeda beda antara bali utara dan bali selatan. terumbu karang bali utara seperti pulau menjangan dan sepanjang pesisir kabupaten buleleng dan karangasem mengalami kerusakan yang lebih parah. pemutihan karang juga terjadi kawasan nusa penida tetapi tidak separah bali utara karena kondisi oseanografi nusa penida lebih dinamis dan tingkat gangguan karang oleh faktor lainnya lebih rendah. memperhatikan data anomali suhu global rata rata permukaan dalam seratus tahun cenderung lebih tinggi dan kejadiannya semakin sering, maka ancaman nino terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang akan semakin mengkhawatirkan. dengan demikian upaya perlindungan terhadap terumbu karang menjadi hal penting bagi bali secara umum dan karangasem secara khusus. cukup jeltujuan perlindungan kawasan inidan keragaman bentukan geologiebijakan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah: pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata, perlindungan bangunan cagar budaya dan perlunya pengembangan arahan peraturan zonasi kawasanrawan bencana gunung berapi gunung agung: kawasan rawan bencana terlarang): merupakan kawasan yang berpotensi tertanda awan panas, lontaran batu pijar, hujan abu dan aliran lava, sedangkan khusus didalam kawah ancaman berupa gas beracun, sedangkan bahaya yang bersifat aliran pada kawasan tersebut mencakup seluruh lereng utara sampai pantai laut bali, lereng selatan dan tenggara hingga berjarak dari puncak, sedangkan lontaran batu pijar terbatas pada radius dari kawah pada sekeliling lerengnya: luas kawasan rawan bencana ini adalah ha. kawasan rawan bencana bahaya) adalah kawasan yang berpotensi tertanda aliran lahar dan hujan abu lebat serta perluasan aliran awan panas dan lontaran batu pijar (bila letusannya membesar): aliran lava dari letusan agung terjadi dibagian selatan dan timurnya mengikuti pola aliran sungai, pola aliran sungai yang besar terjadi pada sungai karobelahan, aliran lava juga terjadi pada aliran lainnya yang berhulu kaki gunung agung: kawasan ini meliputi areal ha. huruf kawasan rawan bencanabencanauntuk pulau bali sumber gempa yang mempengaruhi kawasan bali dan sekitarnya yang dibagi (dua) yaitu zone subduksi selatan bali dan patahan busur belakang utara bali yaitu dengan adanya zona sesar naik busur belakang flores. kebijakan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana gempa bumi penetapan kawasan rawan bencana gempa bumi pengendalian pemanfaatan kawasan dengan membangun fasilitas pemantau untuk mendapatkan informasi akurat mengenai kondisi permukaan bumi dan memasang peringatan dini pada setiap zona rawan bencana gempa bumi. melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang bermukim kawasan tersebut. penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa. huruf kawasan gerakan tanah adalah kawasan yang sering terjadi gerakan tanah pada kawasan perbukitan terjal huruf cukup jelas. hurufterutama bagian selatan kawasan pesisir kabupaten karangasem yang memanjang dari arah pesisir barat sampai pesisir timurawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alamuasan kawasan pertanian hortikultura kabupaten karangasem tidak dialokasikan secara khusus. lahan yang dimanfaatkan adalah lahan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan sistem tumpang sari terutama hortikultura sayuran, sedangkan untuk tanaman hortikultura buah buahan dapat memanfaatkan lahan tanaman pangan lahan keringpeningkatan kesejahteraan masyarakat. jenis kawasan strategis antara laincukup jelasda administratif akanie kabupaten buleleng. tar laut bali bia. kabupaten bangli yan loh can kecamatan kubik nr, lng ka) ko) pan tan sik uya rendang manan see abang renata fara lam: kecamatan tana at. nyeri aa) wars kecmunta yaa kancah pan ana selat lombok (pa tudes krekmatah senen sat kecamatan tmn teng van (es) maa kabupaten klungkung selat badung peta rencana struktur tata ruang tissa kabupaten karangasem keterangan: provinsi bali batas administrasi sistem perkotaan kabupaten pelabuhan jaringan jalan rencana tata ruang wilayah kabupaten (rtrw) n batas kabupaten pusat kegiatan loka( pkl) (d) pelabuhan penyeberangan padangan teks arteri primer meses batas kecamatan pusat pelayanan kawasan ppi) pelabuhan penyeberangan named mea nat tipe tab uun rgs lokal dynaneters lampiran il:ala yai tra kabupaten bangli kecamatan kubu lk, kecamatan rendang kecamatan abang nu! wajan si: lapak sal sonata ana aman pemmomir pa, mpa, ub) ala flat yan apn bela san ane ppa leh ta) f j ha. aaa dyna ada sni sem. memintakan lan pet pesan lah kabupaten klungkung peta rencana sistem jaringan transportasi kabupaten karangasem keterangan provinsi bali palu saat ana memori rencana tata ruang wilayah kabupaten (rtrw) satu pai aan tan penteaner laa event tahun lam lampiran xx x) a3! apn pan kabupaten bangli kecamatan kubu ih pan na: catatan rendang kecamatan abang lan ibx 2g) itn pia pagu yak all) 1s) kec bebas lol aan ame ma spn pian kecam: ima sci' klan kabupaten klungkung peta sistem jaringan prasarana kabupaten karangasem keterangan provinsi bali png sena ika lina data nan tahun nn pose rina mana peta mma macam amen sangan daan: mnnastown hantu jaringan telekomunikasi prana han moneydaerah aliran sungai (das) bali penida kabupaten karangasem nama das nama das nama das selalu dalam bubutan tamansari among bangsa bumbung wates pipit negara tudung tanggung ngeliat singgah seraya karanganyar baturiti yeh bung beling puan yeh selokan santer segan mantri timbul masam nguling bumbung canggah sampe bringin named ringan pilihan memeluk pedih rembang aya sangga maka angkuh bulu dadak dasa samu kelok bahari buku buatan pale batukeseni karangan susu kusamai mengering batang batumanak tanah amp sayung this atas gili bio cacing song buah labuan peninggian item betul lebah selagi belong unda penghadangan tubudalam jinakdaerah irigasi kabupaten karangasem d.i. babi d.i. saren d.i. tampilan d.i. babi d.i. selat d.i. katowarah d.i. abiansangiang d.i. selubung d.i. kebon agung d.i. alas tunggal d.i. sengkalan d.i. kebun d.i. angan telu d.i. susunan karangasem d.i. kuwu d.i. arca d.i. tangkap d.i. lebah d.i. aman bodoh d.i. ebola jauh desa d.i. lebah d.i. bakung d.i. tegal kauh d.i. liligundi d.i. bale tunduk d.i. telunwayah d.i. singgasana d.i. bang bang biang d.i. timah d.i. liang d.i. bedug d.i. tempati d.i. lumajang d.i. bantalan d.i. umacentra d.i. ma. tsuka d.i. bantalan d.i. umay d.i. ma. tsuka ii! d.i. cau jadi d.i. umebiyu d.i. ma. tirta gangga d.i. cau jadi d.i. medusa d.i. ma. tirta gangga iii d.i. data d.i. umekaleran d.i. ma. tirta gangga d.i. desa bumbu d.i. umesanghyang d.i. mascot d.i. lembah api d.i. yangtaluh d.i. gis d.i. embusan d.i. yeh masin d.i. pancoran d.i. ish d.i. yeh sayang d.i. pakpak d.i. jabakuta d.i. babi iii d.i. lingkungan d.i. kayu putih d.i. babi d.i. sayatan d.i. kencang d.i. babi d.i. see d.i. kana d.i. babi vii d.i. seraya d.i. kumala d.i. babi viii d.i. desa d.i. yangon d.i. andong d.i. sebagai d.i. ma. tirta gangga d.i. babakan d.i. sebagai d.i. magetelu d.i. bringin d.i. sebagai iii d.i. naga sungsang d.i. basangalas d.i. sebagai d.i. tongan d.i. belong d.i. sudi d.i. padang aji d.i. ban d.i. susunan d.i. pangan d.i. buas d.i. tanah bita d.i. pasawahan d.i. budekeling d.i. tegakan d.i. penahan d.i. bukit d.i. telaga d.i. operasi d.i. tangah d.i. lista d.i. pesanan d.i. panggangan d.i. tubuh d.i. pasangkan d.i. cau jadi iii d.i. tinggal d.i. push d.i. celebica d.i. umekaang d.i. rendang d.i. delodsema d.i. umi bangunan d.i. sangkar gunung d.i. tempelan d.i. walang d.i. yeh poh(|. eli snn 95l xx @||z sali. tea ena ek: cia dita mali lea her we) (ai tea snn nan sen ann nan inai ben aan ran can ra" ann sena" nan sa naya dea anna amal nn, #ili ii ilahi, joe jl|| par kli (ak. (@) wan asal: s |ssl:t sola: sa. ta" an sal tx. asi ea" koja s5tiz mis rao nah, mai tah prota pereira serba era tea daa pe. nat tag era mea ane kue nan "ata nas s . . "ai ann pen ta) io) gan ata ana gw, lag ina ar) naa dna &d| #diisi ago ina kek aau jga pta sit lip man aan cepat and ngel sii ae ta ia ii: gor ten kun yan sks hari mega han angan tea dah maa sha naa aa. te, ket has ji, lampiran vlindung kabupaten karangasem kawasan lindung sebaran kawasan hutan total seluruh kawasan yang memantapkan sebagai lindung kawasan lindung adalah dengan rincian luas dan lokasi dari tiap kawasan hutan lindung yang memantapkan adalah sebagai berikut kawasan hutan gunung abang agung rtk dengan luas kurang lebihbutankit gudang rtk dengan luas kurang lebih kecamatan karangasem. radius kawasan penyangga hutan tersebut sampai kaki bukit gudang dari batas luar kawasan hutan, kawasan hutan bukit tawon rtk dengan luas kurang lebih kecamatan berantem. radius kawasan penyangga dari hutan tersebut sepanjang dari batas luar kawasan hutan, dan kawasan hutan kondangdia. kawasan resapan air kawasan konservasi dan resapan air kabupaten karangasem adalah kawasan yang memiliki kemiringan keatas dan atau memiliki ketinggian lebih dari diatas permukaan laut dan berada luar kawasan hutan lindung. luas kawasan konservasi dan resapan air ini adalah ha. tujuan perlindungan kawasan ini terutama untuk memberikan perlindungan terhadap air, tanah, dan tipe ekosistemnya. adapun penyebaran kawasan konservasi dan resapan ini adalah: manggis kawasan lindung sebaran rendang wilayah desa pemuatan, desa beralih, daerah aliran tukad jinak, daerah aliran tukad telaga waja semen selat wilayah desa sebuah bagian utara berantem: wilayah desa pungutan bagian utara, desa budekeling bagian utara. karangasem perbukitan wilayah desa bumbu, desa bukit bagian utara, desa seraya timur bagian utara abang. kubu wilayah kecamatan kubu bagian selatan kawasan sekitar mata terdapat mata air tersebar masing masing air kecamatan kabupaten karangasem kawasan sempadan tersebar masing masing kecamatan kabupaten sungai karangasem kawasan sempadan sempadan pantai tersebar seluruh pantai yang ada pantai kecamatan manggis, kecamatan karangasem, kecamatan abang dan kecamatan kubu kawasan sempadan sebaran kawasan sempadan jurang terdapat seluruh jurang wilayah kecamatan kabupaten karangasem kawasan radius pura sad kahyangan meliputi pura beralih kesucian purapura dang kahyangan meliputi pura pajinengan kecamatan rendang, pura tunggul besi kecamatan rendang: pura luhur bukit teguh sangkar gunung kecamatan semen, pura bukit pujangga kecamatan semen: pura puncak sari taliban kecamatan semen, pura taman sari badge kecamatan selat,,rantem: pura taman sari budakeling kecamatan kawasan lindung sebaran berantem: pura laga kecamatan abang: pura maka lista kecamatan abang: pura bukit mangun kecamatan kubu. pura kahyangan tiga dan lain lain tersebar masing masing kecamatan kawasan suci campuran (pertemuan dua sungai atau lebih) tempat melaksanakan upacara agama hindu yang tersebar kabupaten karangasem pantai tempat melaksanakan upacara agama hindu yang tersebar kabupaten karangasem mata air tempat melaksanakan upacara agama hindu yangtersebar kabupaten karangasem ruang terbuka hijau jalur hijau tersebar seluruh wilayah kabupaten karangasem ruang terbuka kabupaten karangasem dengan kabupaten buleleng sepanjang bagian barat dari kecamatan kubu dengan batas perbatasan wilayah meliputi desa gianyar barat. wilayah kabupatensebagian besar kawasan perbatasan antara kabupaten bangli dengan kecamatan kubu merupakan kawasan hutan lindung gunung agung sehingga dengan sendirinya merupakan kawasan ruang terbuka sedangkan untuk perbatasan antara kabupaten bangli dan kecamatan rendang pengembangan sempadan perbatasan wilayah kabupaten adalah sekitar desa pemuatan, rendang, tongan dan pesanan.. untuk kawasan perbatasan antara kabupaten klungkung dengan kecamatan rendang adalah wilayah desa pesanan, kemudian untuk perbatasan kawasan perbatasan antara kabupaten klungkung dan kecamatan semen sudah termasuk pada kawasan sempadan sungai yaitu tukad unda. sedangkan untuk perbatasan antara kabupaten klungkung dan kecamatan manggis adalah desa gelang dan antica kelok. ruang ruang bebas sepanjang jalur instalasi listrik tegangan terbuka ruas tinggi sebarannya adalah dari kecamatan manggis bebas sepanjang hingga kota amlapura jalur instalasi listrik tegangan tinggi kawasan suaka kawasan taman wisata alam laut terdiri atas alam, pelestarian kawasan taman wisata alam laut tulamben alam dan cagar terdapat kecamatan kubu: budaya kawasan taman wisata alam laut candidata kecamatan manggis, dan kawasan taman wisata alam laut padangan kecamatan manggis. pulau pulau kecilkawasan lindung sebaran selangseluast,0ha. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan,: kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan pura angkasa desa gelang kecamatan manggis, m.kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan pura silayukti desa padangan kecamatan manggis, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan pura candi dasa desa bumbu kecamatan karangasem: oo.kelurahan karangasem,kawasan rawan kawasan rawan tanah longsor terdapat desa desa bencana alamterdapat desa desa yang tersebar kecamatan abang dan kecamatan karangasem. kawasan rawan banjirkawasan lindung kawasan cagar alam geologi terdiri atas poros| cc. kawasan yang mempunyai keunikan bentang alam berupa kaldera seperti kaldera gunung agung,kawasan lindung sebaran lainnya. kawasan rawan bencana alam geologi:,, kawasan rawan bahaya gas beracun terdapat sekitar gunung agung:terdiri atas kawasan imbuhan air tanah, dan sempadan mata air. sebaran kawasan imbuhan air penyebarannya gunung agung dan gunung seraya. sebaran sempadan mata air terletak seluruh lokasi mata air. tambahan lembaran daerah kabupaten karangasem nomor. lampiran vbudidaya kabupaten karangasem kawasan budidaya sebaran kawasan hutan produksi kawasan hutan produksi terbatas terdapat terbatas kecamatan kubu pada kawasan hutan produksi gunung abang agung rtk dengan luasan kurang lebih ha. luar luas tersebut atas, pengembangan hutan produksi dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan lahan kritis kecamatan rendang, karangasem, abang, berantem, selat, dan kubu selama memenuhi persyaratan teknis yang berlaku. kawasan peruntukan kawasan peruntukan hutan rakyat diarahkan hutan rakyatkawasan pertanian kawasan pertanian tanaman pangan meliputi: tanaman pangan kawasankawaskawasan pertanian hortikultura dialokasikan hortikultura tersebar seluruh wilayah kabupaten karangasem. kawasan peruntukan tersebar seluruh kecamatan kabupaten perkebunan karangasem berdasarkan kesesuaian lahan untuk perkebunan seluas kurang lebih ha. kawasan peruntukan kawasan peternakan terdapat kawasan peternak, desa bukit kecamatan karangasem, dan desa tiyingtali kecamatan abang: dan skala kecil tersebar sesuai potensi dilapangan. kawasan peruntukan kawasan peruntukan perikanan tangkap perikananccdipusatkan tempat pendaratan ikan tpi) named. kawasan pertambangan kawasan pertkecamatan kubu yaitu seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan desa gianyar, desa ban, desa sukadana, desa baturinggit, desa dukuh, dan desa tulamben diluar kawasan pariwisata dan perkebunan. kecamatan berantem yaitu seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan desa berantem, desa kacang, desa buana giri, dan desa pungutan. kecamatan abang yaitu seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan yang ada desa babi, desa pimpin, desa mayasari, desa data, dan desa kesiapan. kecamatan rendang dan selat, yaitu seluruh potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan yang sebarannya ditetapkan berdasarkan hasil kajian. kawasan pertambangan skala kecil (pertambangan rakyat), dapat kembangkan seluruh kecamatan sesuai potensi dan atau hasil kajian. kawasan peruntukan peruntukan sentra industri pertemuan berupa perindustrian kain songket dan pendek tersebar desa desaperuntukan sentra industri agro (kacang mete) kecamatan kubu, peruntukan sentra industri anyaman terdapat kecamatan manggis, kecamatan karangasem, dan kecamatan selat: i. peruntukan sentra industri pengolahan hasil hasil pertanian salak) kawasan agropolitan tibetan, kecamatan berantem: peruntukanperuntukan: oo. peruntukanperuntukkawasan peruntukan peruntukan dtw budaya terdiri atas pariwisata:peruntukan dtw alam terdiri atas dtw bukit jambul desa pesanan kecamatan rendang: ldt, diw tulamben desa tulamben kecamatan kubu: dtw patung desa duda timur kecamatan selat: ga. dtw agro kebun salak desa tibetan kecamatan berantem:, dtw ish desa semen kecamatan semen: ss.eruntukan dtw buatan dan minat khusus sebaran peruntukan dtw buatan dan minat khusus diarahkan pada lahan lahan kering (tegalan) berdasarkan kajian teknis, social dan budaya setempat. kawasan peruntukan kawasan permukiman perdesaan permukiman kawasan permukiman perdesaan dialokasikan menyebar seluruh wilayah kabupaten karangasem sesuai dengan perkembangan eksistingkawasan permukiman perkotaan kawasan permukiman perkotaan dialokasikan sesuai dengan rencana rinci rdr kawasan perkotaan dan atau berdasarkan rekomendasi boardnya sena eng laut bali kabupaten bangli tema desa pelipatan pie desa data key oma? alert kecamatan abang desa beralih was kecamatan rendang awakens, des lista desa bubutan desa sebuah desa pimpin dakara buana! yoga mereka sih hentai kecamatan selatan sajibabi dea trying fo) desa amerta bejana bukit dosa na. san kecamatan karangasem gagal adi dadi kim sei nowrap ips pahatan a01 taksi buang dagbutatngf duda selat lombok sidem kas sbn hat kecamatan sided desa gis penganan laliga manggis pita tangki bia atl ulasan esa ia naya talib: desa gegelahg semua ehi desa eka bugis desa kerta fauna? bos p1, maa gili batutiga tni oka ani haa aon kabupaten klungkung selat badung peta kawasan strategis kabupaten karangasem keterangan provinsi bali kawasan pariwisata sur keterangan boom beda pelensaan sena wala kawasan strategis telagawga kawasan desa tradisional batas administrasi jalan kawasan strategis patung kawasan suci beralih des ananta ppa sean tamat ban met cam batas kecamatan kawasan agropolitan sikatanstrategis kabupaten karangasem kawasan strategis sebaran kawasan strategis kawasan strategis dari sudut kepentingan provinsi kabupaten pertumbuhan ekonomi: karangasem kawasan strategis pelabuhan meliputi pelabuhan padangan desa padangan, pelabuhan pariwisata tanah amp desa ulasan, pelabuhan named desa purwakherti, dan pelabuhan depo minyak labuhan amuk desa antica. kawasan pariwisata kawasan pariwisata candidata meliputiujung meliputi kelurahan karangasem, desa tumbu, desa seraya barat, desa seraya dan desa seraya timurtulamben meliputi desa bubutan, purwakarta, cilik, mayasari, data, tulamben, dukuh, kubu, dan baturinggit,. kawasan strategis dari sudut kepentingan social budaya:kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup: kawasan seluruh kawasan hutan lindung, gunung dan perbukitan wilayah provinsi kawasan strategis sebaranseluruh kawasan pesisir pantai provinsicc. kawasan daerah aliran sungai potensial lintaskhususnya wilayah kabupaten karangasem, dan kawasan seluruh perbatasan antarawasan strategis dari sudut kepentingan kabupaten karangasem ekonomi terdiri atascc: dan kawasan strategis sebaradalah desa desa tradisional meliputi: desa pakaian ish,an desa pakaian beralihindikasi program dan kegiatan pembangunan kabupaten karangasem tahunslealolelsi mekanisme "a) menetapkan legalisasi produk rtrw plat tpa bagian hukum he pemanfaatan tata rtrw kab. bappeda ruang karangasem dprd sebagai perda dn sosialisasi perda rtrw ann bagian hukum bappeda penyempurnaan peningkatan kualitas sdm rsa kantor polisi kinerja tim tim pengendali pamong praja pengendalian pemanfaatan ruang loo pemanfaatan penegakan supremasi ara |. kantor polisi ruang hukum terhadap pelanggaran pamong praja tata ruang pol ben kena evaluasi menyusun peninjauan atau tana |. bappeda pelaksanaan evaluasi terhadap rencana penataan ruang tata ruang menyusun penyusunan revisi rdr ina ara |. bappeda ketentuan kecamatan, trk, rtl penataan ruang dan ketentuan penataan yang lebih detail ruang lainnya @terinci rencana struktur |a) pengembangan pemantapan fungsi pkl, yan |. bappeda hh tata ruang sistem kota kota ppk, ppl pemantapan fungsi pkl ara |. bappeda ppk, ppl eri lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun ke) 5tahun pertama 15tahunberikutnya ?|s aspek program kegiatan instansi terkait ken) penambahan fasilitas pkl, bappeda ppk, ppl kena pengembangan pengembangan pusat bappeda pusat kegiatan pemerintahan perkotaan pemantapan fungsi rumah bappeda hh sakit umum daerah dinas pen kesehatan lolos pemantapan fungsi kawasan bappeda hh pariwisata dinas pariwisata pengembangan terminal bappeda tipe dan dinas h h berhubungan pengembangan pelabuhan bappeda dinas perhubungan arahan pemanfaatan kawasan lindung lol kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya hutan lindung penetapan studi identifikasi kawasan vol dinas batas kawasan lindung kehutanan lindung zonasi perkebunan kawasan bpn lindung) bappeda menentukan dan membuat lt: ben. ian dinas batas fisik hutan lindung dan kehutanan kawasan sekitarnya perkebunan bpn men bappedao|s|s eksis rir |bibir penentuan kegiatan dinas pembangunan yang dapat kehutanan berlangsung dalam kawasan perkebunan lindung bpn loh bappeda oo pemantauan inventarisasi kekayaan hutan vol dinas hh kondisi kawasan lindung kehutanan hutan perkebunan bpn bappeda oo identifikasi kondisi kawasan vol dinas hutan lindung kehutanan perkebunan lol ole bappeda oo penertiban terhadap kegiatan tan. han. bappeda budidaya yang merusak pemda fungsi kawasan lindung dinas kehutanan perkebunan kab. karangasem pengendalian pengendalian secara ketat bappeda ing pemanfaatan penggunaan tanah dinas kawasan kawasan lindung kehutanan lindung perkebunan pencegahan kegiatan bappeda kegiatan budidaya dalam dinas pemanfaatan kawasan hutan kehutanan lindung, perkebunan lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun ke) angs tahun pertama 15tahunberikutnya (se (sz aspek program kegiatan instansi terkait |i83 |(s lok i8| penertiban terhadap kegiatan tan. han. bappeda budidaya yang merusak dinas fungsi hutan lindung kehutanan perkebunan bnn hennnnn pen eni evaluasi secara ketat pmi mpm bappeda terhadap rkl dan rpl bagi dinas pembangunan kawasan kehutanan lindung perkebunan pemberdayaan sosialisasi hukum hukum vol bappeda nun (empowering) formal dam program program dinas masyarakat reboisasi (social forestry dan kehutanan sekitar hutan gerhana) perkebunan dan lembaga adat kawasan pemantapan mempertahankan fungsi bappeda nkb ini konservasi dan fungsi kawasan konservasi dan fungsi dinas resapan air konservasi dan resapan air pada kehutanan resapan air pengembangan kegiatan perkebunan kab. karangasem pengendalian penertibanterhadap kegiatan |. bappeda .n kegiatan budidaya yang merusak dinas kawasan fungsi konservasi kehutanan konservasi dan perkebunan resapan air kab. karangasem rehabilitasi pengembangan tanaman lana aan dinas ini lahan kritis pts kehutanan perkebunan kab. karangasem ter lokasi kecamatan o waktu pelaksanaan (tahun ke) tahun pertama 15tahunberikutnya ke) k2) ka) kai kas aspek program kegiatan instansi terkait ke) kop) ito) jalaljaala sempadan penetapanbatas menetapkan batas sana, bappeda pantai sempadan pantai sempadan per segmen bappedalda pantai dalam rencana detail dinas tata ruang rehabilitasi pemberlakuan status guo anna bappeda nn. pantai bagi bangunan yang telah bappedalda ada kawasan sempadan dinas pantai mengembalikan fungsi |. bappeda .n lindung pantai bappedalda dinas zonasi penentuan zona v|. bappeda . pemanfaatan perlindungan (konservasi) bappedalda ruang kawasan dan zona budidaya, dinas sempadan pantai dinas perikanan dan kelautan |d) pengawasan pencegahankegiatan bappeda nn. dan budidaya yang dapat bappedalda pengendalian mengganggu kelestarian dinas kegiatan fungsi pantai budidaya sempadan pantai e.) pen ann ann pan men pena penyediaan lahan untuk |. bappeda taman pelajaran pada bappedalda masing masing sempadan dinas pantai masyarakat pendataan kepemilikanlahan |. bappeda dan batas batas kepemilikan bpn masyarakat lokasi kecamatan ' ' ) | waktu pelaksanaan(tahun) angs tahun pertama 15tahunberkutnya aspek program kegiatan instansi terkait ke) |(s kep te) kto) kej sel sempadan penetapanbatas menetapkan batas dinas . sungai sempadan sempadan sungai dalam bappeda sungai rencana detail tata ruang pengawasan mencegah kegiatan budidaya pemda nn. dan penertiban yang dapat dinas kegiatan mengganggu merusak masyarakat budidaya kualitas air sungai. sekitar das mencegah pembangunan |. pemda ing sekitar das yang melebihi dinas batas ketentuan yang berlaku dinas masyarakat penyediaan lahan untuk vol bappeda nn. taman pelajaran pada dinas masing masing sempadan masyarakat suga nan solo sekitar mata air pengawasan mencegah kegiatan budidaya dinas nn. dan penertiban yang dapat mengganggu bappeda kegiatan fungsi kawasan sekitar mata budidaya air kawasan sekitar mata air lo, menetapkan batas dinas sempadan sungai dalam kehutanan rencana detail tata ruang perkebunan dan perkebunan pemda bappeda eri lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun ke) tahun pertama 15tahun berikutnya aspek program kegiatan instansi terkait |oa |(s olalalelsi$ isis alla rehabilitasi rehabilitasi vegetasi anna dinas lil elit iki kawasan sekitar disekitar mata air kehutanan mata air perkebunan dan perkebunan lol men masyarakat sempadan pengawasan mencegah kegiatan budidaya dinas .n jurang dan penertiban yang melebihi ketentuan kehutanan kegiatan batas sempadan jurang perkebunan budidaya dinas men bappeda bnn senna pen pena kawasan perlindungan setempat ruang terbuka hijau jalur hijau pengawasan dan vivi yna nanga bappeda nn. penertiban menetapkan batasan fisik dinas kegiatan jalur hijau budidaya kawasan jalur hijau ann pen dea mencegah kegiatan budidaya bappeda .n yang memanfaatkan jalur dinas hijau ann pan dengan pen penertibanterhadap kegiatan |. bappeda budidaya disekitar jalur hijau dinas ann denny penuaan penanganan daerah jalur lan tana bappeda ilililim. hijau dalam bentuk bentuk dinas corporate farming" dinas pertanian berbasis subak: tanaman pangan nun penerapan konsep karang ara |. bappeda benang dinas dengna mean lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun ke) ngan messi esa teens inn pena denny (tahun pertama 15tahunberikutnya aspek program kegiatan instansi terkait ke) kep te) kto) kej sel ruang pengawasan pengaturan ruang terbuka bappeda nn. terbuka dan penertiban sepanjang perbatasan dinas sepanjang kegiatan wilayah minimum meter perbatasan budidaya dari garis batas wilayah. wilayah ruang pengaturan mencegah kegiatan budidaya bappeda ne. terbuka ruang yang memanfaatkan jalur dinas ruang bebas terbuka ruas instalasi tegangan tinggi sepanjang bebas jalur instalasi sepanjang jalur listrik instalasi listrik tegangan tegangan tinggi. tinggi kawasan rawan identifikasi inventarisasi kawasan rawan bappeda bencana kawasan rawan bencana blh bencana m. pengawasan mencegah kegiatan budidaya dinas nan dan pada kawasan rawan kehutanan pengendalian bencana perkebunan kegiatan bappeda budidaya pengembangan manajemen |. bmg nan informasi atau deteksi dini bappeda bencana sebagai upaya dinas pencegahan bencana. penegasan batas garis |. bappeda ne. sempadan pantai untuk dinas pantai pantai rawan bencana dinas rehabilitasi lahan menanggulangi dan bappeda dan konservasi mengembalikan fungsi pantai dinas tanah akibat abrasi pantai lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun ke) tahun pertama 15tahunberikutnya aspek program kegiatan instansi terkait ke) |(o ($$ kep te) kto) kej sel memadukan penanganan tana bappeda lil elit iki dan rehabilitasi pantai rawan dinas abrasi kawasan pelestarian alam suaka alam dan pelestarian melindungi kelestarian hutan mpm bappeda ini perairan lainnya kawasan suaka mangrove dan terumbu dinas pariwisata alam karang kebudayaan dinas perikanan o kelautan pengawasan pengamanan terhadap |. bappeda nn. dan kegiatan konstruksi, dinas pariwisata pengendalian pemungutan biota dan dinas perikanan kegiatan aktivitas yang bersifat kelautan budidaya ekstraktif lainnya. arahan pemanfaatan kawasan budidaya nba pertanian lahan pemantapan memetakan lahan sawah dinas pertanian basah lahan sawah yang beririgasi teknis tanaman yang beririgasi pangan teknis bappeda evaluasi tingkat kesuburan ara dinas pertanian lahan tanaman pangan bappeda oo evaluasi kesesuaian lahan dinas pertanian tanaman pangan men bappeda ann pen senna pen pena il. lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun ke) tahun pertama tahun berikutnya anne kog iss les serba spe program kegiatan instansi terkait |(s (lau kandar alla mencegah dan membatasi aha dinas pertanian alih fungsi lahan sawah tanaman menjadi kegiatan budidaya pangan lainnya bappeda dinas loo pelestarian lahan sawah aha dinas pertani nn. terasering tanaman pangan bappeda peningkatan intensifikasi pertanian mpm dinas pertanian produktivitas tanaman pertanian pangan mengembangkan sistem vol dinas pertanian pergiliran tanaman dengan tanaman pola padi dan pangan palawija bappeda pembinaan dan peningkatan dinas perti ng! produksi komoditas tanaman andalan unggulandaerah pangan o | loo peningkatan produktivitas dinas pertanian lahan sawah tanaman pangan pengembangan pengembangan 'corporate dinas pertanian kegiatan farming tanaman pertanian pangan bappeda pengembangan kawasan dinas perti agropolitan tanaman pangan bappeda|a| sisi alla pengembangan kegiatan dinas pertanian agroindustri tanaman pangan dinas perkebunan pemeliharaan pemeliharaan dan dinas pertanian tt. dan peningkatan peningkatan jaringan irigasi tanaman prasarana pangan pengairan dinas perkebunan dinas pena kena lahan kering pengembangan pengembangan kegiatan dinas pertanian sektor pertanian pada lahan lahan yang tanaman lahan kering memiliki potensi kesesuaian pangan lahan pertanian tanaman pertanian lahan kering secara optimal, pemanfaatan lahan basah dinas pertanian pada bulan bulan kering: tanaman pangan pengembangan kegiatan dinas pertanian pertanian lahan kering sesuai tanaman kriteria lahan pangan peningkatan pengembangan produksi dinas pertani thn produktivitas komoditas andalan unggulan tanaman daerah loh pangan oo peningkatan produktivitas dinas pertanian tanaman lahan kering tanaman pangan perkebunan pengembangan pengembangan agroindustri dinas .n sektor dan penyiapan sarana perkebunan dan perkebunan prasarana pendukung kehutanan ann pen benkandar alla pengembangan kegiatan rsa |. dinas agrowisata pada kawasan perkebunan dan yang potensial kehutanan bappeda lol pengembangan luas areal anna dinas pada lahan lahan yang perkebunan dan memiliki potensi kesesuaian kehutanan lahan peningkatan pengembangan produksi |. dinas . produktivitas komoditas andalan unggulan perkebunan daerah diversifikasi pemanfaatan dinas ini komoditas perkebunan perkebunan bappeda bnn peningkatan produktivitas dinas perkebunan perkebunan pengendalian meminimalkan alih fungsi tan |. dinas nn. alih fungsi lahan lahan perkebunan terutama perkebunan pada tingkat sangat sesuai bappeda dinas hutan rakyat peningkatan pengembangan produksi nanang dinas ini produktivitas komoditas andalan unggulan perkebunan daerah kehutanan peningkatan produktivitas dinas hutan rakyat perkebunan kehutanan perikanan pengembangan meningkatkan produksi dinas .n kegiatan perikanan perikanan perikanan poo kelautan ill loo loo meningkatkan sarana dan dinas ing prasarana perikanan perikanan kelautka) kan) |a| sisi alla pengembangan budidaya dinas lil elit iki perikanan laut dan darat perikanan kelautan pengembangan kegiatan dinas ini perikanan tradisonal perikanan penunjang pariwisata kelautan o ann pen bappeda pengembangan kegiatan dinas ini perikanan skala perikanan menengahhbesar oo kelautan pembangunan& menyusun usulan dinas ing pembinaan pengembangan tata ruang perikanan perikanan kelautan perikanan kelautan bappeda pengawasan perlindungan terhadap akan dinas ini dan terumbu karang perikanan pengendalian kelautan yang dapat dinas pariwisata merusak kelestarian biota laut pen man peternakan pengembangan meningkatkan produksi hasil dinas .n kegiatan ternak peternakan peternakan pen menyediakan suplai bahan ara |. dinas nn. makanan ternak peternakan pengawasan pengendalian limbah ternak dinas .n dan agar tidak mencemari peternakan pengendalian lingkungan dan aliran sungai. ann pariwisata pengembangan peningkatan promosi dinas pariwisata pariwisata pariwisata ann pena lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun ke) 5tahun pertama 15tahunberikutnya ka) aspek program kegiatan instansi terkait koj jalaljaala pemantapan memantapkan pengelolaan bappeda nn. kawasan kawasan pariwisata ujung dinas pariwisata pariwisata memantapkan pengelolaan bappeda ing kawasan pariwisata dinas pariwisata candidata memantapkan pengelolaan bappeda nn. kawasan pariwisata dinas pariwisata numb )o| pemantapandan peningkatan kualitas dengan dinas pariwisata pengembangan penyediaan sarana dan bappeda obyek obyek prasarana penunjang wisata pengembangan obyek obyek dinas pariwisata wisata potensial lo. bappeda loo pengembangan dtw dinas pariwisata bappeda penataan lingkungan dtw yan nan , nanang dinas pariwisata bappeda pengendalian evaluasi kebutuhan dinas pariwisata pembangunan akomodasi pariwisata bappeda saranapariwisata mengarahkan perijinan| vivi bappeda . pemanfaatan ruang dinas kawasan wisata dinas pariwisata pertambangan pengembangan inventarisasi potensi geologi v|l bappeda nn. pertambangan mineral blh mengembangkan usaha |. bappeda nn. pertambangan rakyat terpadu blh lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun ke) tahun pertama tahun berikutnya (js (s3 rara aspek program kegiatan instansi terkait (oa slealolelsi sla|s|lasi3 pengendalian mengelola mengendalikan |. bappeda nn. kegiatan air bawah tanah. blh pertambangan pengawasan kegiatan |. bappeda . eksploitasi bahan tambang blh mineral non logam dan batuan evaluasi studi kelayakan |. bappeda nn. pengembangan kegiatan blh pertambangan pengawasan secara ketat |. bappeda nn. terhadap kegiatan blh penggalian tambang mineral non logam dan batuan pengeboran air bawah tanah: reklamasilahan lahanbekas |. bappeda nn. galian blh industri pengembangan peningkatan kualitas dan |. diperindah nn. kegiatan industri kuantitas hasil produksi bappeda eci dan peningkatan iklim usaha v|. dinas ing kerajinan rumah yang kondusif perindustrian tangga dan perdagangan pembinaan industri kecil dan dinas ing kerajinan rumah tangga perindustrian dan perdagangan peningkatan kualitas |. dinas nn. sumberdaya manusia perindustrian dan loo perdagang|(s kan) #i|i3| sisi alla membangun pusat |. dinas nn. perdagangan barang seni perindustrian dan kerajinan dan perdagangan bappeda penyiapan sarana dan dinas nn. prasarana penunjang perindustrian dan perdagangan bappeda oo pengembangan sentra ara |. dinas nn. industri kecil perindustrian dan perdagangan bappeda studi industri pengolahan lana aan dinas ini pertanian penunjang perindustrian pariwisata dan perdagangan bappeda oo pengendalian mengarahkan setiap |. dinas ing kegiatan industri pengusaha dalam perindustrian melaksanakan kegiatan agar dan sesuai dengan kawasan perdagangan yang telah ditentukan bappeda pembentukan sistem aha |. dinas nn. informasi dalam perindustrian mengarahkan investasi dan menurut lokasi, jenis dan perdagangan klasifikasi industri yang bappeda konsisten dengan rencana kawasan budidaya industri, lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun ke) tahun pertama tahun berikutnya sisa tomat aspek program kegiatan instansi terkait olelolesi$ sis isis alla pengelolaan pembuangan aha |. dinas . limbah kegiatan industri perindustrian sesuai baku mutu, dan perdagangan pen blh permukiman pengendalian membatasi pertumbuhan |. bappeda n. n permukiman kawasan permukiman pada dinas yang berbatasan batas kawasan lindung kehutanan dengan batas perkebunan kawasan lindung f , menyusun daftar terlarang |. bappeda nn. untuk pengembangan bpn kawasan perumahan dan permukiman menyusun peraturan daerah |. bappeda n. n khusus permukiman bpn pengembangan identifikasi pola pola viva bappeda .u dan permukiman perkotaan dan pembangunan perdesaan senna pena dea pena pen perumahan menyusun pola tata bappeda permukiman bangunan perumahan dan permukiman kota dan desa menyediakan lahan yang |. bappeda ing sesuai dengan kriteria bpn kesesuaian lahan permukiman pen pen pen penuaan dana pen pen pengembangan fasilitas |. bappeda nan pendukung permukiman wilayah pesisir pengembangan inventarisasi data dan| dinas kelautan thn dan laut wilayah pesisir potensi sumber daya laut perikanan men bappeda lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun) tahun pertama 15tahunberikutnya aspek program kegiatan instansi terkait ka) a|s s|9sis alalalaa|a mencegah dan menertibkan dinas kelautan nnn kegiatan eksploitasi hasil laut perikanan yang tidak ramah lingkungan blh rehabilitasi menanggulangi v|. dinas kelautan nkb ini sumber daya laut mengembalikan kerusakan perikanan dan pantai sumber daya laut, dan pantai bappeda blh mencegah kegiatan budidaya dinas kelautan wilayah pesisir dan perikanan daratan yang berdampak blh negatif terhadap air laut ann pen pen pengaturan penyusunan rencana dinas kelautan (h serta wilayah pesisir dan laut perikanan pengelolaan bappeda kawasan pesisir dan laut secara terpadu pengembangan penataan kawasan pesisir bappeda nn. kegiatan yang berpotensi sebagai dinas pariwisata pariwisata kegiatan perikanan dinas perikanan tradisional penunjang dan kelautan kegiatan pariwisata pengembangan kegiatan |. bappeda ini perikanan dinas perikanan dan kelautan dinas pariwisata dinas perhubungan loe rencana sistem prasarana wilayah sistem prasarana transportasi ' ' lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun) 5tahun pertama 15tahunberikutnya aspek program kegiatan instansi terkait a|s s|9sis rir |bibir sistem pengembangan pengembangan jalan arteri dinas nn. transportasi transportasi primer jalan gilimanuk perhubungan darat darat padangan, antica bappeda amlapura, amlapura kubutambahan ninnin dengan ben ben peningkatan jalan jalan lokal |. bappeda nn. dinas perhubungan yoo nan pengembangan pengembangan terminal bappeda . sarana tipe sebagai dan dinas transportasi terminal tipe amlapura perhubungan menyiapkan rencana lokasi, dinas nan pembangunan perhubungan pengembangan pengelolaan bappeda pemeliharaan fisik tempat dinas parkir dan jembatan ninnin dengan ben ben sistem pengembangan pengembangan fasilitas dinas ne. transportasi fasilitas pelabuhan padangan, perhubungan laut transportasi laut named, amuk, tanah amp bappeda pengembangan akses dan dinas nan fasilitas angkutan perhubungan penumpang khusus barang bappeda dan penumpang sistem pengembangan pengembangan helipad v|. dinas ini transportasi fasilitas perhubungan udara transportasi bappeda uda oo tolol pengembangan pesawat dinas nan ukuran kecil diarahkan untuk perhubungan mendukung kegiatan wisata bappeda udara(ecotourism) jan bnn dan han penenang pena lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun ke) tahun pertama tahun berikutnya (s3 team aspek program kegiatan instansi terkait ka) gs? alalalala|a sistem peningkatan peningkatan kapasitas van nan |. pt. telkom prasarana pelayanan sentral sto) telekomunikasi telekomunikasi peningkatan kapasitas lan has |. pt. telkom . jaringan pelayanan telepon bappeda untuk kota kota kecamatan dan desa desa potensial lo. pengembangan sarana dan |. pt. telkom prasina telekomunikasi pada bappeda daerah daerah yang terisolir nnkcann tea bean bank. ten.aan dengan kena dna snn dea. en. pengembangan pelayanan ina ara |. pt. telkom nn. pusat jaringan terpadu bappeda sampai dengan tingkat desa kelurahan studi kelayakan pt. telkom nn. pengembangan untuk daerah bappeda lo. tertinggal danterisolir lol studi rencana penyebaran pt. telkom nan menara pemancar penerima bappeda polo pengawasan, pembinaan lan tana pt. telkom . dan pengendalian bappeda pembangunan menara telekomunikasi lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun ke) tahun pertama tahun berikutnya |s8|s rara aspek program kegiatan 'o) ke) instansi terkait ko) pan kas) (ep) ka) #i|i3| sisi alla sistem pengembangan peningkatan daya listrik pipa pin tn. prasarana tenaga listrik dinas listrik studi kelayakan |. pln nn. .n pengembangan pembangkit baru (air, matahari, uap, dll) pembangunan peningkatan jaringan listrik |. pln nn. listrik pedesaan sampai tingkat lingkungan sistem prasarana pengairan air bersih peningkatan memperluas pelayanan vivi vit |. dam nn. bil pelayanan jaringan air bersih sampai bappeda jaringan tingkat lingkungan distribusi air masyarakat bersih secara swakelola meningkatkan dan mpm |. dam nn. .n memulihkan ketersediaan air penanggulangan kebocoran anna |. dam nn. .n distribusi air bersih meningkatkan efisiensi tan |. dam nn. pengelolaan air bersih kaa nama kamar ili bappeda melestarikan sumber daya dinas guna keberlanjutan ketersediaan air lokasi kecamatan waktu pelaksanaan (tahun ke) tahun pertama tahun berikutnya (sg |(s |s|s aspek program kegiatan instansi terkait 2lelelelals alalalaa|a studi dan peningkatan yan nan , van nan |. dam . sumber air baku bappeda dinas studi tentang kinerja instansi tan dam nan pengelola air bersih bappeda dinas studi tentang potensi air lana aan |. dam nn. tanah dalam bappeda dinas studi tentang cara atau anna |. dam ing sistem pemantauan dan bappeda pengendalian pemakaian air dinas tanah dalam irigasi peningkatan peningkatan sistem jaringan anna dinas nn. efektifitas irigasi non teknis seluruh efisiensi untuk kawasan pertanian lahan produksi basah (sawah) menjadi pangan sistem jaringan irigasi teknis lo.kai ko) (as) kai gs? alajlalala|a peningkatan koordinasi baik dinas nn. prasarana pengelolaan lingkungan sampah pengembangan pemilahan teknologi viva dinas lil ini sistem pengelolaan dan pengolahan kebersihan dan pengelolaan sampah pertamanan sampah pengembangan sistem rsa |. dinas ing terpusat, pada daerah kebersihan dan perkotaan tingkat kepadatan pertamanan tinggin) kep te) kto) kej sel 333i pengembangan sistem rsa |. dinas tn. individual atau pengelolaan kebersihan dan setempat pada daerah pertamanan terpencil tingkat kepadatan rendah. penerapan program tegas dinas . pengelolaan sampah terpadu kebersihan dan pertamanan doo bappeda oo air limbah pengembangan identifikasi jenis limbah waka ana kakak hem babi pengolahan pengembangan teknologi| tas blh ima pengelolaan dan pengolahan air limbah pengembangan sarana dan lan tana |. blh .t prasarana pengolahan air limbah polusi udara pengendalian pemantauan kualitas udara ina |. blh nn. polusi udara pen pengaturan ketentuan |. blh nn. cerobong pabrikl salaf ajal pemasangan alat pemantau sana, |. blh nn. okualitasudra sumber hasil rencana |
pemerintah kabupaten wajo peraturan daerah kabupaten wajo nomor tahun retribusi pelayanan persamaan kebersihan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wajoersamaan kebersihan, ditetapkan sebagai salah satu jenis retribusipembuangan sampah langsung tpa setiap sebesar, rp. , besarnya tarif retribusi kebersihan untuk pemakaian lapangan merdeka sebesar rp. ,. hari.diberikanbulan sebagaimana tercantum pada point dan masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya (satu) hari sebagaimana tercantum pada point danagihanpelayanan persamaan kebersihanorang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan non organik, logam,yang dimaksudadalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya. dalan hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara laikelas i .u. rp. , bulan kelas il . uu00 rp. , bulan kelas ml . . u00 rp. , bulan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah perdagangan restoran . rp, ,. bulan hotel, wisma, penginapan, rp. ,. bulan gedung pertemuan rp. ,. bulan rumah toko, rumah makan dan warung rp. ,. bulan rumah kost . rp, ,. bulan pedagang kaki lima rp. ,. bulan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri dan perkantoran kantor, rumah sakit dan klinik rp. ,. bulan spbu pompa bensin rp. ,. bulan sekolah, puskesmas, balai pengobatan dan tempat praktek . rp. ,. bulan pabrik dan industri kecil rp. ,. bulan pergudangan : . rp. , bulan besarnya tarif retribusi sampah spesifik tebangan pohon dan bongkahan bangunan puing) setiap sebesar, rp. , pelayanan kepelabuhanan pada obyek dan tarif retribusi masih ada beberapa objek yang sangat potensi untuk dipungut dan dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah, namun dalam perda tersebut belum terakomodir, sehingga perda kabupaten wajobebarapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten wajo nomor tahun tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan lembaran daerah kabupaten wajo tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan diubah sehingga selengkapnya berbunyi1 sepeda rp. sekali masuk golongan sepeda motor dibawah dan gerobak dorong rp. sekali masuk golongan iii sepeda motor besar dan kendaraan roda (tiga) rp.sampai dengan. golongan viikendaraan yang masuk menggunakan jasa dermaga golongan sepeda rp. sekali masuk golongan sepeda motor dibawah 500cc dan gerobak dorong rp7. sekali masuk golongan iii sepeda motor besar cc) dan kendaraan roda (tiga) golongan vii:umpang yang masuk dermaga dewasa orang sekali masuk anak anak orang sekali masuk tarif retribusi pelayanan tempat tambat sandar kapal, perahu kantin pada dermaga sama papan drama tambat sandar rp. gt,tag:rlombaan desa dan kelurahandalam rangka untuk memberikan motivasi dan meningkatkan peran serta masyarakat guna mempercepat dan memperluas pelaksanaan pembangunan serta lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas kepala desa lurah, maka perlu diadakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kelurahan melalui kegiatan perlombaan desa dan kelurahan, bahwa untuk melaksanakan perlombaan desa dan kelurahan kabupaten purbalingga, maka perlu disusun pedoman perlombaan desa dan kelurahan kabupaten purbalingga tahunpedoman perlombaan desa dan kelurahperlombaan desa dan kelurahan kabupaten purbalingga tahun dengan peraturan bupati ini ditetapkan pedoman perlombaan desa dan kelurahan kabupaten purbalingga tahun pedoman perlombaan desa dan kelurahan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan kabupaten purbalingga tahun uraian lebih lanjut mengenai pedoman perlombaan desa dan kelurah cap ttd susanto rio marhaendrianto diundangkan purbalingga pada tanggal pebrpebruari pedoman perlombaan desa dan kelurahan kabupaten purbalingga tahun pendahuluan sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sebagai sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan otonomi daerah. karena penyelenggaraan pemerintahan desa kelurahan mempunyai makna untuk memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan, menumbuhkan prakarsa, kreatifitas serta meningkatkan perserta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan akan berpengaruh secara signifikan dalam penyelenggaraan otonomi daerahselanjutnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan program program yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dan dalam rangka menerapkan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan perlu dilakukan usaha yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya pemberdayaan masyarakat dalam bentuk perlombaan desa dan kelurahan. ii. dasar peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penyelenggaraan perlombaan desa kelurahan, surat menteri dalam negeri nomor: pmd tanggal januari tentang penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan tahun surat gubernur jawa tengah nomor tanggal januari tentang perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi jawa tengah tahun iii. maksud dan tujuan maksud maksud diadakan perlombaan desa dan kelurahan adalah untuk mendorong dan memotivasi kegiatan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan dengan semangat swadaya gotong royong masyarakat desa dan kelurahan. untuk mengetahui perkembangan pembangunan atas usaha masyarakat desa dan kelurahan yang bersangkutan dalam kurun waktu satu tahun dalam wujud peningkatan kualitas kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban. tujuan tujuan diadakannya perlombaan desa dan kelurahan adalah untuk mendorong usaha pengembangan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri secara gotong royong dan swadaya. untuk memacu masyarakat, agar lebih mengenal masalah dan mengetahui bagaimana cara pemecahannya. untuk meneliti dan menilai keberhasilan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dan kelurahan, keberhasilan usaha usaha masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan selama satu tahun dalamiv. sasaran sasaran evaluasi adalah keberhasilan pembangunan selama pada data dari realita pembangunan sejak bulan januari sampai dengan desember dengan pembanding hasil hasil pembangunan yang dicapai tahun materi evaluasi pemberdayaan masyarakat materi pokok pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, ketentraman dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, dan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pkk). materi pendukung sarana dan prasarana fisik desa, inisiatif dan kreatifitas daerah dalam mempercepat kebudayaan masyarakat dan pemerintah desa kelurahan, tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat desa dan kelurahan terhadap peraturan perundang undangan, kinerja camat, kepala desa dan lurah beserta perangkatnya dalam mempercepat kebudayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan. metode evaluasi pengumpulan data, dilakukan dengan melihat data yang ada pada profil desa dan kelurahan untuk tahun dengan pembanding tahun membagikan daftar pertanyaan kepada desa kelurahan untuk diisi datanya berdasarkan hasil hasil pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu (dua) tahun terakhir yaitu tahun dan tahun yang datanya harus sama dengan data yang ada pada profil desa. pengolahan data. untuk materi pokok berupa (delapan) indikator pengolahan datanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi program software perlombaan desa dan kelurahan sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor tahun sedangkan untuk materi pendukung pengolahan datanya dilakukan secara manual dengan memberikan score pada setiap unsur yang dinilai. peninjauan lapangan. dilakukan untuk mencocokkan kebenaran data antara hasil pengisian daftar pertanyaan dan profil desa kelurahan dengan kondisi riil dilapangan. mekanisme evaluasi mekanisme evaluasi pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan kabupaten purbalinggaberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari seleksi tingkat kecamatan, dengan mekanisme sebagai berikut tingkat kecamatan perlombaan desa dan kelurahan ditingkat kecamatan bentuk dan mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada kecamatan. berdasarkan hasil evaluasi perlombaan desa kelurahan tingkat kecamatan bagi desa kelurahan yang memperoleh score tertinggi dilaporkan kepada bupati purbalingga c g. kepala badan pemberdayaan masyarakat dan desa selaku ketua tim perlombaan desa kelurahan kabupaten purbalingga. laporan disertai profil desa kelurahan serta jawaban daftar pertanyaan dan data pendukung yang bersifat menjelaskan jawaban daftar pertanyaan. tingkat kabupaten pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten purbalingga mekanismenya diatur sebagai berikut verifikasi data verifikasi dan pengolahan data dilakukan oleh tim evaluasi pemberdayaan masyarakat desa kelurahan yang berdasarkan penilaian dari camat kabupaten purbalingga dan memperoleh score tertinggi. penetapan nominasi desa dan kelurahan berdasarkan hasil verifikasi data akan ditetapkan (tiga) desa dan (satu) kelurahan yang memiliki nilai tertinggi sebagai nominasi untuk dilakukan evaluasi lapangan. identifikasi data lapangan identifikasi lapangan dilakukan oleh tim perlombaan desa dan kelurahan terhadap (tiga) desa dan (satu) kelurahan yang ditetapkan sebagai nominasi untuk mencocokkan antara hasil pengolahan data dengan kondisi lapangan. penetapan juara berdasarkan hasil identifikasi data lapangan dilakukan pengolahan data untuk menetapkan desa dan kelurahan yang berprestasi dalam pelaksanaan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. jadwal waktu evaluasi agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada maka jadwal waktunya diatur sebagai berikut tingkat kecamatan bulan pebruari s d maret tingkat kabupaten minggu iii maret laporan dari kecamatan minggu maret verifikasi dan pengolahan data minggu april2014 penetapan nominasi minggu april identifikasi data lapangan minggu iii april penetapan desa kelurahan tingkat provinsi jawa tengah minggu april pendaftaran tingkat provinsi jawa tengah minggu mei persiapan perlombaan desa dan kelurahan provinsi jawa tengah. minggu mei2014 pelaksanaan evaluasi perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi jawa tengah. vi. kepanitiaan guna terselenggaranya pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan tahun tingkat kabupaten purbalingga dengan baik maka dibentuk tim evaluasi perlombaan desa dan kelurahan yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah skpd) terkait, yang terdiri dari badan perencanaan pembangunan daerah. badan pemberdayaan masyarakat dan desa. badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. badan lingkungan hidup. dinas pendidikan. dinas kesehatan. dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan. kantor satuan polisi pamong praja. bagian tata pemerintahan setda. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga pkk). vii. kelengkapan administratif lomba desa dan kelurahan tingkat kecamatan keputusan camat tentang tim pembina dan tim evaluasi perlombaan desa dan kelurahan. keputusan camat tentang penetapan desa dan kelurahan pemenang perlombaan desa dan atau kelurahan. berita acara pelaksanaan evaluasi perlombaan desa dan atau kelurahan. daftar isian kuesioner. profil data potensi dan tingkat perkembangan desa kelurahan tahun dan tahun lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten. keputusan bupati tentang tim pembina dan tim evaluasi perlombaan desa dan kelurahan. keputusan bupati tentang penetapan desa dan kelurahan pemenang perlombaan desa dan kelurahan. berita acara pelaksanaan evaluasi perlombaan desa dan kelurahan. profil data potensi dan tingkat perkembangan desa kelurahan tahun dan tahun viii. penghargaan kepada desa yang berhasil meraih juara dan iii serta kelurahan yang berhasil meraih juara akan diberi penghargaan berupa piagam dan berupa sarana dan prasarana sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. khusus untuk desa dan kelurahan yang berprestasi memperoleh juara berhak mengikuti perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi jawa tengah. adapun hadiah berupa uang pembinaan masing masing sebesar untuk desa yang berprestasi dalam perlombaan desa peringkat empat juta lima ratus ribu rupiah). peringkat tiga juta lima ratus ribu rupiah peringkat iii tiga juta rupiah). sedang untuk perlombaan kelurahan hanya diambil peringkat empat juta lima ratus ribu rupiah). hadiah berupa uang dalam pemanfaatannya agar digunakan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya untuk pemberian bantuan modal usaha. khusus untuk desa yang memperoleh peringkat tingkat kabupaten purbalingga, dipersiapkan untuk mengikuti pelaksanaan perlombaan desa tingkat provinsi jawa tengah, yang selanjutnya apabila meraih peringkat tingkat provinsi jawa tengah dipersiapkan untuk mengikuti pelaksanaan perlombaan desa lomba desa tingkat nasional. penutup kegiatan perlombaan desa kelurahan tingkat kabupaten purbalingga pada hakekatnya merupakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat desa kelurahan bersama sama pemerintah yang menekankan pada hasil pencapaian pembangunan. selanjutnya agar dapat memperoleh hasil yang optimal maka pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan disemua tahapan hendaknya dilakukan secara profesional, independen dan dihindarkan adanya acara seremonial yang berlebihan. bupati purbalingga, cap ttd susanto rio marhaendrianto |
bupati sinjai salinansebagai tindak lanjutmelakukanberapa ketentuan dalamrita daerah kabupaten sinjai tahune penyelenggara. indikator kinerja utama yang selanjutnya disingkat ikuorganisasi. iku pemerintah daerahpemerintah daerah. iku skpd adalah ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif dan ataukualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaiantentuan dan diubah, sehingga dan berbunyi penetapan iku pemerintah daerah mengacu pada rpm sebagaimana tertuangnetapan iku skpd mengacu pada iku pemerintah daerah dan rencana strategis skpd tahun yang telah direvisi. jika pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (outputdan lampiran diubah, sesuai dengan aslinya kepakan hukum dan ham han mais nb) lan paman, ip., idalam rangka percepatan penanganan corona virus disease covid kabupaten probolinggo,robolinggoringkasan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah dan lampiran penjabaran anggaran pendapatan dan belanjaiantara ketentuan dan disisipkan (satu) yakni diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan. |
bupati klaten provinsi jawa tengah peraturan bupati klaten nomor tahun tentang pedoman teknis penerimaan peserta didik baru tahun ajaran bupati klaten, menimbang bahwa penerimaan peserta didik pada pendidikan anak usia dini dan sekolah yang dilakukan dengan cara yang baik akan mampupada pendidikan anak usia dini dan sekolah, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan pedoman teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajtahun ajaranyang selanjutnya disingkat discos p3appaud dan sekolah, yang dilakukan dengan sistem daring (online) dan luring (offline)riset dan teknologijatlulus dari satuan pendidikan. surat keterangan lulus yang selanjutnya disebut skl adalah surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh satuan pendidiknerimaan peserta didik baru dengan sistem daring (online) diberlakukan untuk smp negeri. jalur zonasi adalah jalur dalam penerimaan peserta didik barang berdomisili dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. jalur daerah dan siswa disabilitas. jalur perpindahan tugas orang tua adalah jalur yang dapat ditujukan untuk anak guru dan calon pendaftar dari luarkabupaten yang bersangkutan, disebabkan orang tuanya pindah domisili karena tugas kedinasan, dibuktikan dengan adanya surat penugasan dari atasan yang bersangkutan, serta anak dari tenaga kesehatan yang bekerja untuk penanganan corona virus disease (covid dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas kesehatan. jalur prestasi adalah jalur yang memperhitungkan nilai ujian sekolah sertkartu keluarga yang untuk selanjutnya disingkat adalah identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, data terpadu kesejahteraan sosial yang untuk, online adalah suatu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai kegiatan, offline adalah suatu kegiatan tanpa menggunakan fasilitas jaringan internet. maksud dan tujuan penerimaan peserta didik pada paud, dan smp adalah untukrinsip prinsip prinsip ppdb objektivitas, artinya penerimaan peserta didik harus memenuhi ketentudaerah asal, agama dan golongan. berkeadilan, artinya tidak memihak kepada kepentingan dari kelompok apapun. bagian kedua persyaratan calon peserta didik baru pada paudcc. sebagai berikut: (tujuh) tahun, atau paling rendah (enam) tahun pada tanggal juli tahun berjalan,,dan ataubakatistimewadan ataukesiapanpsikis. calon peserta didik yang memiliki kecerdasandan ataubakatistimewa dan atau kesiapanbagi tamatan sd mi sebelum tahun menggunakan nilai ijazah tahun yang bersangkutan, dan bagi tamatan sd mi yang lulus tahun pelajaran menggunakan nilai skl yang diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan. persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam 4dan sdibuktikanpada huruf harus dibuktikan dengan: ijazah, atau skl dari satuan pendidikan sebelumnya. bagian ketiga jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru ppdb dilaksanakan untuk paud, dan smp. ppdb untuk dan smp sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melaluipendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru sd. jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: jalur zonasi (seratus persen) dari daya tampung sekolah, jalur zonasi smp paling sedikit (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. jalur zonasi smp sebagaimana dimaksud pada dengan memenuhi persyaratan: dengan ketentuan sebagai berikut: hubungan dengan kepala keluarga sebagai anak, bagi luar kabupaten klaten yang merupakan lulusan wilayah kabupaten klaten dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas pendidikan kabupaten klaten, yatim piatu dibuktikan dengan surat keterangan dari desa. akta kelahiran, skl ijazah program paket pas foto jalur zonasi smpditetapkan. dalam hal terjadi persamaan jarak pendaftar,maka jalur zonasi smp sebagaimana dimaksud pada huruf b,diseleksi berdasarkan usiatertua calon siswa. jumlah nilai pada skl, dengan mempertimbangkan prestasi dibidang akademis, olahraga, kesenian, keterampilan baik pribadi maupun kelompok, atau skala prioritas pilihan, dan waktu pendaftaran ppdb. jalur afirmditujukan bagi calon peserta didik: berdomisili dalam zonasi sekolah yang bersangkutan berasal dari keluarga ekonomi tidak kampudapat berupa program keluarga harapan kartu indonesia pintar kartu keluarga sejahtera surat keterangan dtk dari discos p3apps, penyandang disabilitas dibuktikan dengan surat keterangan dari discos p3apps memuat kategori dan kriteria disabilitas yang dapat diterima sekolah umum. cc. yatim piatu yang belum terdaftar dalam dtk dibuktikan dengan surat keterangan dari discos3 apps. surat keterangan dari discos3 apps sebagaimana dimaksud pada huruf dikeluarkan berdasarkan surat keterangan dari desa. jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada dengan memenuhi persyaratan: kk, akta kelahiran, skl ijazah program paket pas foto dalam hal terjadi persamaan jarak pendaftar,maka jalur afirmaserpindahan tugas orang tua wali sebagaimana dimaksud dalam huruf paling banyak yo0 (lima persen)dari daya tampung sekolah ditujukan bagi calon peserta didik domisili luar zonasi sekolah yang bersangkutan, orang tua pindah tugas dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah lembaga kantor atau perusahaan yang memperkerjakan dan surat keterangan dinas pendidikan, orang tua yang sedang bekerja menangani pasien corona virus disease covid anak guru yang mendaftar tempat orang tuanya bertugas. jalur perpindahan tugas orang tua wali sebagaimana dimaksud pada dengan memenuhi persyaratan kk, akta kelahiran, skl ijazah program paket pas foto orang tua yang sedang bekerja menangani corona virus disease covid dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas kesehatan. jalur perpindahan tugas orang tua walditujukan bagi calon peserta didikan memiliki prestasi akademik maupun non akademik. jalur prestasisebagaimana dimaksud pada dengan memenuhi persyaratan kk, akta kelahiran, skl jasa program paket pas foto surat keterangan prestasi tiga mata pelajaran indonesia, matematika dan ipa), surat keterangan penghargaan hasil lomba bidang akademik maupun non akademik berupa piagam sertifikat penghargaan pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan atau tingkat kabupaten yang diterbitkan paling singkat (enam) bulan dan paling lama (tiga) tahun dari tanggal pendaftaran, nilai piagam sebagaimana dimaksud pada huruf dikonversi dengan nilai skl dengan ketentuan piagam yang dapat dinilai hanya (satu) piagam yang mempunyai nilai tertinggi. dalam hal terjadi persamaan nilai, maka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada diseleksi berdasarkan usia tertua calon siswa, waktu pendaftaran ppdb. bab iii pelaksanaan pendaftaran ppdb tahun dilaksanakan dengan sistem online dan offline dengan ketentuan ppdb sekolah negeri dilaksanakan oleh dinas pendidikan, ppdb sekolah swasta dilaksanakan oleh yayasan penyelenggara. ppdb dengan sistem online (jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi) bagi smp negeri dengan ketentuan calon peserta didikdapat memilih (dua) sekolah untuk (satu) jalur pendaftaran ppdb dalam (satu) wilayah zonasi, selain melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi, bagi pendaftar yang masih tercantum dalam pilihan (satu) dan atau (dua) smp, tidak dapat mencabut berkas untuk mendaftar sekolah lain, dan apabila mencabut berkas tidak dapat mendaftar lagi secara online, pendaftar yang tidak masuk dalam peringkat disekolah pilihan (satu) dan atau (dua) dapat mendaftar lagi smp lain yang berbeda dengan (dua) pilihan sekolah selama masih dalam waktu pendaftaran dengan memindahkan berkas smp yang dituju secara online. tata cara ppdb dengan sistem online dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: calon peserta didik yang tidak bisa melakukan pendaftaran online dari rumah dapat mendaftar sekolah tujuan dengan menerapkan protokol kesehatan social distancing, calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia sekolah bagi yang tidak bisa online dari rumah, entri data pendaftar sekolah dilakukan oleh operator sekolah berdasarkan formulir pendaftaran, entri data online dari rumah dilakukan oleh calon peserta didik yang bersangkutan berdasarkan formulir pendaftaran,, jurnal harian dan pengumuman hasil ppdb online dapat diakses lewat internet atau dapat dilihat langsung pada pengumuman sekolah yang bersangkutan. bab biaya pendaftaran biaya pendaftaran penerimaan peserta didik dan smp mulai penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang menggunakan dana bantuan operasional sekolah. bab daya tampung sekolah menetapkan daya tampung sebelum pelaksanaan kegiatan ppdb sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut jenjang paling banyak (empat) rombongan belajar dengan jumlah siswa paling banyak (dua puluh delapan) siswa setiap rombongan belajar, dan jenjang smp paling banyak (sembilan) rombongan belajar dengan jumlah siswa paling banyak (tiga puluh dua) siswa setiap rombongan belajar. bab pengumuman hasil seleksi penerimaan calon peserta didik siswa baru diumumkan secara terbuka. satuan pendidikan wajibsebagaimana dimaksud pada ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. bab vii daftar ulang setiap calon peserta didik siswapeserta didik siswa yang dinyatakan diterima harus diumumkan ditempat media yang strategis. pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. pelaksanaan daftar ulang dilakukan dengan membawa dan menunjukkan persyaratan yang ditentukan,dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. bagi calon peserta didik siswa yang dinyatakan diterima wajib menunjukkandiganti calon peserta didik calon siswa lain yang ada pada ransesuai jadwal yang ditentukan sekolah. bab viii perpindahan peserta didik persyaratan perpindahan peserta didik siswa pindah luar daerah maupun dalam daerahadalah sebagai berikut surat keterangan pindah dari sekolah asal dan rekomendasi dari dinas pendidikan, biodata siswa secara lengkap. persyaratan perpindahan peserta didik siswa pindah dari luar daerah kabupaten klaten adalah sebagai berikut: surat keterangan pindah dari sekolah asal, surat persetujuan dari sekolah tujuan yang menyatakan sekolah bersedia untuk menerima pindah tersebut, cc. mencantumkan nomor induk siswa nasional apabila sudah ada, melampirkan fotokopi akte kelahiran, surat tanda bukti mutasi siswa disertai kode validasi dapodik dari dinas pendidikan kabupaten kota asal, surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten kota asal. proses mutasi siswa dinas pendidikan, dilaksanakan bidang pembinaan dan bidang pembinaan smp. bab laporan pada akhir penerimaan peserta didik siswa, setiap kepala sekolah wajib melaporksiswa paud sd dikirim kepada koordinator wilayah pendidikan kecamatan yang selanjutnya dibuat rangkuman dan segera dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan. laporan penerimaan peserta didik siswa smp, segera dikirim kepada kepala dinas pendidikan. laporan dikirim kepada kepala dinas pendidikan c.g. bidang pembinaan dan bidang pembinaan smp paling lambattanggal juli bab ketentuan lain lain sekolah membentuk dan menetapkan kepanitiaan ppdb, antara lain terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi seksi. sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wilayah zonasi paling sedikit (lima puluh persen) dari total keseluruhan peserta didik yang diterima. bagi sekolah wilayah luar zonasi di wilayah perbatasan dapat diterima untuk memenuhi daya tampung. calon peserta didik dari luar zonasi dapat diterima maksimal sesuai kebutuhan untuk memenuhi kuota. setelah penerimaan peserta didik, sekolah mengikutsertakan komite sekolah untuk menyusun program tahunan sekolah madrasah dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah2022inibahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi satpol pp, ppp, dan bpbdsatuan polisi pamong praj, polisi pamong praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan sebagi dan keputusan bupati: kepala satpol adalah kepala satpol kabupaten purbalinggatpol pp, terdiri dari kepala satuan, subbagian tata usaha, cc. seksi pembinaan ketentraman dan ketertiban: seksi penyidikan dan verifikasi: seksi pengendalian operasi: seksi perlindungan masyarakat, 9g. kelompok jabatan fungsional. bab iii tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kepala satpol kepala satpolan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala satpol: penyusuncc. pelaksanambinaan pelaksanaankoordinasi dan fasilitasievaluasi dan pelaporan tugas tugasmbinaan ketentraman dan ketertiban yang meliputi penyiapan bahan bahan pembinaan, pemeliharaan, ketentaraan dan ketertiban umum. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pembinaan ketentraman dan ketertiban menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan bahan penyusunan program kerja pembinaan, pemeliharaan, ketentraman dan ketertiban umum: pengumpulan bahan bahan koordinasi penyusunan program kerja pembinaan, pemeliharaan, ketentraman dan ketertiban umupembinaan, pemeliharaan, ketentraman dan ketertiban umum, pengurusan dokumen bahan bahan koordinasi dibidang penyusunan program kerja pembinaan, pemeliharaan, ketentraman dan ketertiban umum: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian keempat kepala seksi penyidikan dan verifikasi kepala seksi penyidikan dan verifikyidikan dan verifikasiyidikan dan verifikumpulan bahan bahan koordinasilaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian kelima kepala seksi pengendalian dan operasi kepala seksi pengendalian dan opergendalian dan operasi dalam rangkagendalian dan opermpulan bahan bahan koordinasiyusunan program pencegahan dan operasi, pengembangan sistem informasi, memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada bnn kabupaten purbalingga yang meliputisanakan kesekretariatan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian keenam kepala seksi perlindungan masyarakat kepala seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas kepala satuan polisi pamong praja dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas tugas dibidang perlindungan masyarakatrlindungan masyarakat mempunyai fungsi penyiapan bahbagian ketujuh rincian tugas paling lambat tiga) bulan setelah berlakunya peraturan bupati ini, kepala satpol wajib menyusun uraian rincian tugas satpol pp. uraian rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kepala satpolsatoiubahnya susunan organisasi dan nomenklatur pada dinas perhubungan, maka dipandang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi pada dinas perhubungan, bahwa uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada huruf (a),hubungan kabupaten ogan komering ulu timur melaksanakan pengembangan teknologi bidang perhubuperhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten ogan komering ulu timur: kepala dinas adalah kepala dinas perhubunganperhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas desentralisasi bidang perhubungan dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi kabupaten. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala dinas perhubungan mempunyai fungsi: penetapan visi, misi dan rencana strategis dinas, perumus kebijakan teknis bidang perhubungan, pengontrol semua aspek kegiatan pada dinas perhubungan yang meliputi kegiatan tata usaha, urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian prasarana dan keselamatan pengguna jalan serta pengembangan tranportasi dan penerangan lampu jalan, pengontrol dan bertanggung jawab atas pemberian perizinan bidang perhubungan: pengontrol dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pungutan retribusi lingkungan dinas perhubungan, mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran tugas bidang perhubungan, pemarah naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya: pembuat telaah dan nota dinas dalam bidang tugasnya: pelaksana penilaian sasaran kerja pegawai skp) dan dp3 bawahan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati. bagian kedua sekretaris sekretaris dinas mempunyai tugas pokoknas perhubungan kabupaten ogan komering ulu timur. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretaris dinas mempunyai fungsi: mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas perhubungan kabupatenan dokumentasi, cc. pelaksanaanlaksanaan pengelolaan barang milik kekayaan daerahnaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya. kepala dan anggaran: melaksanakan urusan keuangan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas perhubungan kabupaten, melaksanakan pembinaan terhadap staf sub bagian perencanaan dan keusanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatausahaan, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi, melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana, melaksanakan pengelolaan barang milik kekayaan daerah: melaksanakan penyusunan peraturan perundang undtiga bidang lalu lintas dan angkutan kepala bidang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyaipelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. kepala seksi lalu lintaskabupaten, menetapkan lintas angkutan dan persetujuan pengoperasian angkutan dalam daerah kabupaten dan atau jaringan jalur kereta api kabupaten, menetapkan rencana induk perkeretaapian, jaringan jalur kereta api dan jaringan pelayanan perkeretaapian kabupaten: melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan jalan kabupaten: melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten: melaksanakan pelayanan mobil derek kendaran bermotor: memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten: melaksanakan pengaturan parkir dan lalu lintas dalam wilayah kabupaten, melaksanakan kegiatan pemanduan dan pengaturan rute perjalanan pemerintah daerah, instansi, tamu pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat, melaksanakan kegiatan pengaturan, penempatan alat bantu kerja, penempatan personil, dan pemanduan atas permintaan instansi atau kebutuhan masyarakat:nerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam (satu) kabupaten, melaksanakanerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam (satu) daerah kabupaten: menetapkan wilayah operasi dan menerbitkan izin penyelenggaran taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam daerah kabupaten: menerbitkan izin usaha penyelenggaraan angkutan sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia dan badan usaha, menerbitk: melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya: il.ujian sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor: melaksanakan pelaksanaan kebijakan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor: melaksanakan penyiapan bahan pelaporan kebijakan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor: menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotorkepala bidang prasaranapengembangan transportasi dan penerangan lampu jalan seta lampu penerangan informasi pelayanan publik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang prasarana dan keselamatan mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang prasarana, keselamatan, pengembangan transportasi dan penerangan lampu jalan: dan penerangan lampu jalan, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi dan penerangan lampu jalanan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, kepala seksi prasarana mempunyai tugas menyim. bidang prasarana, melaksanakan dan menyiapkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir umum dan parkir khusus bidang prasarana, melaksanakan pengelolaan retribusi parkir: melaksanakan penertiban izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri teks) bidang prasarana, melaksanakan penertiban izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter bidang prasarana, penertiban izin pembangunan, izin pengoperasian, izin usaha, dan izin operasional prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam (satu) dalam wilayah kabupaten bidang prasarana, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten bidang prasarana, melaksanakan kegiatan pengadaan, perawatan pemeliharaan dan pengawasan teknis perlengkapan jalan, merancang program penerangan jalan umum, lampu lampu ornamen, jembatan, fasilitas umum, rumah dinas jabatan pimpinan daerah dan kantor kantor vertikal seta lampu penerangan informasi pelayanan publik: memproses usulan penerangan jalan umum, jembatan, lampu lampu ornamen, fasilitas umum dari instansi lain, dan masyarakat, menyusun kegiatan pengadaan, pembangunan, pemeliharaan penerangan jalan umum, jembatan, lampu lampu ornamen, fasilitas umum, rumah dinas jabatan pimpinan daerah dan kantor kantor vertikal serta lampu penerangan informasi pelayanan publik dan atau komersil: mengerjakan pengawasan, mengevaluasi kegiatan kegiatan termasuk hemat energi listrik seksi penerangan jalan umumoo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. kepaladalam wilayah kabupaten bidang keselamatan: melaksanakan pengawasan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana dalam wilayah kabupaten bidang keselamatan, melaksanakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bidang keselamatan, memeriksa keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan bidang keselamatan: melaksanakan penegakan hukum oleh ppn bidang lalu lintas dan angkutan jalanembangan mempunyai fungsi: mengerjakan studi, koordinasi dengan seksi dan bidang yang terkait sesuai dengan lingkup tugasnya serta antar dinas kabupaten ogan komering ulu timur: melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang pemajuan moda bidang pengembangantata cara perhitungan standar satuan harga barang dan jasa, perlu dilakukan perubahan terhadap. beberapa ketentuan dalam. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:jadi ssh ,02x1, diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: perhitungan harga satuan dasar untuk bidang pertanian sebagai berikut: harga alat mesin pertanian, ongkos angkut dari kota asal kota tujuan (jika produk tidak ditemukan dikota asal). ssh ongkos angkut dari kota asal pajak koefisien (5y6). harga satuan benih palawija: harga yang dihasilkan dengan analisis penambahan, ongkos angkut dari dinas lokasi, koefisien kenaikan harga, keuntungan tambahan, ssh koefisien kenaikan harga keuntungan tambahan harga satuan bibit dan benih hortikultura: harga yang dihasilkan dengan analisis harga dasar, pajak, ongkos angkut dari dinas lokasi, ditambah koefisien kenaikan harga, keuntungan tambahan. ssh pajak keuntungan tambahan overhead yo. jika produk bibit dan benih hortikultura tidak ditemukan dikota asal ssh ongkos angkut dari kota asal (15y6) pajak koefisien harga satuan pestisida: harga yang dihasilkan dengan analisis penambahan,(5y60) overhead dan keuntungan pajak harga satuan pupukoverhead dan keuntungan y6) pajak (10y60pati kubu raya, hennrawan diundangkan sungai rape pada tanggal. pj. sekretaris kabupaten kubu raya yusra# nizam berita daerah kab paten kubu rayal^serta:jabat negara adalah bupati wakil bupati. bupati wakil bupati adalah bupatipegawaikepalapada unit kerja skpd yang melaksanakan tugas meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran spp), menyiapkan surat perintah membayar spm) dan membuat laporan keuangperairan dana yang diterbitkan oleh bud berdasarkan spm. bab bab azas dan prinsip pembayaran pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dilakukan secara tertib, efektif, efisien. bab iii maksud dan tujuandalam rangka menjaga tingkat kesejahteraan. bab ruang lingkup tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada yang dananya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). pns cons dan bupati wakil bupati sebagaimana dimaksud pada termasuk pns cons yang dipekerjakan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya; pns cons dan pejabat negara yang diberhentikan sementara; pns cons yang sedang menjalani cuti kecuali sedang menjalani cuti luar tanggungan negara; pns cons yang sedang menjalani tugas belajar. penerima gaji terusan dari pns cons dan bupati wakil bupati yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas. penerima gaji dari pns cons dan bupati wakil bupati yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas. pns cons dan bupati wakil bupati yang diperbantukan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya tidak dibayarkan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas. bab komponen perhitungan besaran dan kurun waktu pembayaranbupati wakil bupati serta pimpinan dan anggota dprd meliputi gaji pokok; tunjangan keluarga; dan tunjangan jabatan. penghasilan.pns cons meliputi gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan jabatan atau tunjangan umum; tunjangan fungsional; dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerjaph) yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, kecuali pajak penghasilan ph) atas komponen tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tunjangan kinerja dibebankan kepada masing masing penerima sesuai peraturan perundang undangan. terhadap perhitungan besaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinrofesi bagi guru, tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru pj' non sertifikasi atau tunjangan dan insentif lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang undangan. tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada dan dibayarkan sebesar penghasilan (satu) bulan pada (dua) bulan sebelum hari rapada dan diberikan sebesar penghasilan pada bulan juni danulan berikutnya. terhadap komponen tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf yang dibayarkan hanya tambahan penghasilan statis dan tambahan penghasilan dinamis individu, yaitu sebesar penghasilan yang diterima (satu) bulan pada (dua) bulan sebelum hari raya untuk tunjangan hari raya dan sebesar penghasilan yang diterima bulan juni untuk gaji ketiga belas. bab bab mekanisme penerbitan daftar nominatif besaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas daftar nominatif tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pns cons dan bupati wakil bupati untuk komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan umum dan tunjangan fungsional diterbitkan oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui aplikasi sim gaji pns yang berkerja sama dengan pt. aspen (persero). daftar nominatif tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pns cons untuk komponen tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tunjangan kinerja diterbitkan oleh masing masing satuan kerja perangkat daerah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah pengelola aplikasi biner a administrator e k:ner a. daftar nominatif tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota dprd diterbitkan oleh instansi sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah. daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada dan digunakan sebagai dasar pengajuan surat perintah membayar spm) oleh pengguna anggaran kuasa penggunajmtanah, bangunan dan alat alat beratpemakaian tanah, bangunan diwilayah pengairan dan alat alat beratpemakaian tanah dan bangunan diwilayah pengairan ban ios ara esosssuaaa bangunan tidak permanen lainnya perpanjangan untuk pembakaran batu merah, genteng dan penyimpanannya sampai dengan tahun lebih dari tahun untuk penjemuran dan penimbangan dan janseantemmantnma ate sarana pertunjukan untuk pertanian melihat letak dan keadaan tanah baik tahun tanah biasa tahun pemakaian alat alat berat tahun tarif jenis keterangan pembuatan rp) . i mesin gila , hari tarif biaya pemakaian tonase ton alat berat tidak mesin gila mgb , hari commas jaya operasional tonase ton waktu pemakaian alat mesin gila 6p mg , hari berat dalam setiap tonase ton harinya selama mesin gila mg , hari (9delapan) jam, yaitu mulai dari tonase ton pukul wib tandem mgb mgb , hari sampai dengan tonase ton pukul wib istirahat kompresor jack xas , hari kelima rana selama (satu) jam hammer excavator 100e6 , hari well loader , hari truk mini trailer , kali angkut bupati probolinggoserta terjadinya pergeseran antar objek dalam jenis yang samaberapa ketentuan dalam apbd kabupaten klaten tahun anggaran yang semula berjumlah (dua trilyun tujuh ratus milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah rp. (delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi berjumlah (dua trilyun tujuh ratus sembilan milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ribu seratus tujuh puluh enamdefisit) pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan semula rp. bertambah (berkurang) jumlah setelah perubahan rp. pengeluaran pembiayaan semula rp. bertambah (berkurang) jumlah setelah perubahan rp. jumlah pembiayaan netto rp. sisa lebih pembiayaan anggaran rp. ketentuan dimengesahkan salinan sesuai dengan aslinya sekret apa aer ditetapkan klaten asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada tanggal juni u.b kepala bagian hukum bupati klaten, sri rahayu, sh, hum pembina tingkat nip.ubu raya provinsi kalimantan barat peraturan bupati kubu raya nomor 2s$ tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kubu raya, menimbang: bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara yakni tercapainya kesejahteraan sosial khususnya orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa, diperlukan langkah langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematik,sejahteraan sosialmengadakan usaha pemen dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa. orang terlantar adalah setiap orang yang karena keluarganya tidak dapat melakukan kewajibannya dan atau sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnyatermasuk lingkungan pasar, pertokoan dan pusat pusat keramaian lainnya. gelandangan adalahsetiaporang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat dengan odg adalah setiapmanusia. usaha preventif adalah usaha usaha secara terorganisir dengan maksud menurunkan angka jumlah orang terlantar, anak jalanan, orang dengan gangguan jiwa, gelandangan dan pengemis serta mencegah meluasnya masyarakat. usaha kuratmukiman baru melalui transmigrasi maupunusah. pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ket, dan atau telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi balai rehabilitasi sosial adalah lembaga unit yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odgyang selanjutnya disingkat dengan lks adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggardinas sosial adalah dinas sosial kabupaten kubu raya. dinas kesehatan adalah dinas kesehatanperaturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg. penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan odg bertujuan untuk: mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg: meningkatkan kualitas manajemen penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg jj: dan terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat daerah. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi: kriteria orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg, penanganan orang terlantar, cc. penanganan anak jalanan, penanganan gelandangan dan pengemis, penanganan odg, pekerja sosial, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan pembiayaan. bab kriteria orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa bagian kesatu orang terlantar orang terlantar meliputi: anak balita terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar. anak balita terlantar sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan anak balita yang memiliki kriteria: terlantar tanpa asuhan yang layak, berasal dari keluarga yang sangat miskin miskin, kehilangan hak asuh dari orang. anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan anak yang memiliki kriteria: berasal dari keluarga fakir miskin, dikalahkan oleh orang tuanya, dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan lanjut usia yang memiliki kriteria: tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan, dan terlantar secara psikis dan sosial. bagian kedua anak jalanan anak jalanan merupakan anak dengan kriteria: menghabiskan sebagian besar waktunya dijalankan maupun tempat umum, atau mencari nafkah dan atau berkeliaran dijalankan maupun ditempat umum. bagian ketiga gelandangan gelandangan merupakan orang orang dengan kriteria: tanpa kartu tanda penduduk, tanpa tempat tinggal yang pasti tetap: cc. tanpa penghasilan yang tetap: dan tanpa rencana hari depan anak anaknya maupun dirinya. bagian keempat pengemis pengemis merupakan orangramai strategis: dan memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. bagian kelima orang dengan gangguan jiwa odg merupakan orang orang dengan kriteria:dan orang yang dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. bab iii penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa bagian kesatu umum penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg dilakukan melalui: usaha preventif, usaha kuratif: usaha rehabilitation dan usaha reintegrasi sosial. penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas sosial. bagian kedua orang terlantar paragraf usaha preventif usaha preventif dalam penanganan orang terlantar dilakukan melalui kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat daerah. kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: penyuluhan dan edukasi masyarakat: bimbingan sosial: pendampingan dan pelatihan keluarga: pemberian informasi melalui media cetak, dan atau pemberian informasi melalui media elektronik. paragraf usaha kuratif usaha kuratif dalam penanganan orang terlantar dilakukan melalui: penertiban secara berkala, b.evakuasi orang terlantar dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan menuju rumah sakit umum daerah, puskesmas, atau unit unit pelayanan kesehatan yang berada daerah, evakuasi orang terlantar menuju lks daerah, pelayanan sosial oleh lks yang berada daerah, dan atau layanan jenazah bagi orang terlantar yang ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh dinas sosial, bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja atau skpd instansi terkait lainnya. evakuasi orang terlantar dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh satuan polisi pamong praja bekerja sama dengan skpd atau instansi lembaga terkait lainnya. evakuasi orang terlantar menuju lks sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh dinas sosial bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja atau skpd instansi terkait lainnya. pelayanan sosial lks sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh dinas sosial dan atau instansi lembaga yang ditunjuk. layanan jenazah bagi orang terlantar yang ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh dinas sosial bekerja sama dengan dinas kesehatan dan atau instansi lembaga terkait lainnya. paragraf usaha rehabilitasi usaha rehabilitasi dalam penanganan orang terlantar antara lain: penilaian dan identifikasi data diri orang terlantar yang terjaring penertiban berkala, pengembalian kepada lingkungan keluarga bagi orang terlantar yang masih memiliki keluarga, dan atau pelayanan sosial bagi orang terlantar yang tidak teridentifikasi latar belakang keluarganya. usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui lks daerah dan atau panti sosial. penilaian dan identifikasi data diri orang terlantar yang terjaring penertiban berkala sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh dinas sosial bekerja sama dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. pengembalian orang terlantar kepada lingkungan keluarga bagi orang terlantar yang masih memiliki keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh dinas sosial. pelayanan sosial bagi orang terlantar yang tidak teridentifikasi latar belakang keluarganya sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh dinas sosial. paragraf usaha reintegrasi sosial dinas sosial melakukan usaha reintegrasi sosial bagi orang terlantar dengan mengembalikan orang terlantar kepada lingkungan keluarga dan atau lingkungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penanganan usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada dapat bekerja sama dengan pihak terkait yang berwenang. bagian ketiga anak jalanan paragraf usaha preventif (l) usaha preventif dalam penanganan bagi anak jalanan melalui: kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat:anak jalanan. kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara sosialisasi dan atau penyuluhanak jalanananak jalanan melalui kegiatan antara lain: penertiban anak jalanan secara berkala, b.evakuasi bagi anak jalanan yang terjaring razia lks daerah, dan atau cc. pelayanan sosial bagi anak jalanan lks. tindakan penertiban dan evakuasi anak jalanan yang terjaring razia lks daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja dan atau instansi terkait lainnya. paragraf usaha rehabilitasi dinas sosial melakukan usaha rehabilitasi bagi anak jalanan melalui kegiatan antara lain: penilaian dan identifikasi minat bakat kepada anak jalanananak jalanan tidak kembali turun lingkungan jalanan. penilaian dan identifikasi minat bakat kepada anak jalananapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh dinas sosial. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pendampingan anak jalanan agar tidak kembali turun lingkungan jalanan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat bekerja sama dengan instansi terkait. penanganan usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui balai rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf usaha reintegrasi sosial dinas sosial melakukan usaha reintegrasi sosial bagi anak jalanan dengan cara: mengembalikan anak jalanan kepada lingkungan keluarga dan atau lingkungan masyarakat, dan menyalurkan anak jalanan usaha mikro, kecil dan menengah. untuk mendukung usaha reintegrasi sosial dengan mengembalikan anak jalanananak jalanan dan keluarganya. penyaluran anak jalanandunia industri. bagian keempat gelandangan dan pengemis paragraf usaha preventif dinas sosial melakukan usaha preventif bagi gelandangan dan pengemis melalui: kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat,. kampanye ketahanan keluargagelandangan dan pengemis dengan cara antara lain: penertiban gelandangan dan pengemis secara berkala: evakuasi bagi gelandangan dan pengemis yang terjaring razia lks daerah, dan atau pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis pada lks. tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja. evakuasi gelandangan dan pengemis yang terjaring razia lks daerah sebagaimana dimaksud pada huruf bekerja sama dengan satuan polisi pamong praja. paragraf usaha rehabilitasi (l) dinas sosial melakukan usaha rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis dengan cara antara lain: penilaian dan identifikasi minat bakat kepada gelandangan dan pengemisgelandangan dan pengemis tidak kembali turun lingkungan jalanan penilaian dan identifikasi minat bakat bagi gelandangan dan pengemisilakukan oleh dinas sosial. paragraf reintegrasi sosial dinas sosial melakukan usaha reintegrasi sosial bagi gelandangan dan pengemis dengan cara: mengembalikan gelandangan dan pengemis kepada lingkungan keluarga dan atau lingkungan masyarakat, dan menyalurkan gelandangan dan pengemis usaha mikro kecil menengah. untuk mendukung usaha reintegrasi sosial dengan mengembalikan gelandangan dan pengemisorang terlantar dan keluarganya. penyaluran gelandangan dan pengemisatau dunia industri. bagian kelima orang dengan gangguan jiwa paragraf usaha preventif (l) dinas sosial melakukan usaha preventif bagi odg melalui usaha kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat. kampanye ketahanan keluarga kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sosialisasi atau penyuluhan melaodg dengan cara antara lain: penertiban odg secara berkala, pelayanan kesehatan kepada odg kategori ringan, dan atau penilaian dan pelayanan kesehatan odg kategori berat puskesmas setempat sebelum dilakukan proses pertujukan rumah sakit umum daerah dan atau rumah sakit jiwa yang melayani penanganan kesehatan jiwa bagi odg berat. satuan polisi pamong praja bekerja sama dengan instansi terkait lainnya melakukan penertiban odg secara berkala sebagaimana dimaksud pada huruf setelah berkoordinasi dengan dinas sosial. pelayanan kesehatan odg kategori ringan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara integratif puskesmas setempat. pelayanan kesehatan odg kategori berat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara koordinatif antara dinas sosial, dinas kesehatan dan puskesmas. pertujukan odg kategori berat dilakukan oleh dinas sosial. paragraf usaha rehabilitasi dinas sosial melakukan usaha rehabilitasi bagi odg dengan merujuk odg kategori berat rumah sakit jiwa dan mengembalikan lingkungan keluarga. penanganan usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada dapat juga dilakukan melalui balai rehabilitasi sosial. penanganan usaha rehabilitasi bagi odg dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf reintegrasi sosial dinas sosial melakukan usaha reintegrasi sosial bagi odg dengan mengembalikan odg kepada lingkungan keluarga dan atau lingkungan masyarakat. penanganan usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada bekerja sama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani usaha reintegrasi sosial bagi odg. pengembalian odg kepada lingkungan keluarga dan atau lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dengan cara: sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat tinggal penyandang odg, pendekatan kepada keluarga penyandang odg, dan atau pembentukan kader kesehatan jiwa sebagai pendamping penyandang odg. bab pekerja sosial penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg dapat juga dilakukan oleh pekerja sosial. penanganan oleh(l) peran serta masyarakat dalam upaya penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan atau organisasi. peran serta masyarakat berupa pelaporan kepada skpd yang terkait dan atau pemberian sumbangan berupa uang atau barang yang dapat disalurkan melalui dinas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah dapat mendorong sektor swasta untuk bekerja sama dengan dinas sosial dalam penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk partisipasi, terlibat dan berperan secara aktif maupun pasif dalam kegiatan yang dilakukan dinas sosial dan atauanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg. masyarakat dapat menghubungi dan melaporkan kepada skpd terkait dan atau kepolisian setempat apabila menemukan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg. dinas sosial wajib menerima dan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada untuk memberikan penanganan kepada orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg. dinas sosial setelah menerima orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg melakukan tindakan antara lain: mengidentifikasi dan teregistrasi orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg, menentukan jenis bantuan bagi orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg, membuat laporan kejadian, dan melakukan penanganan yang diperlukan. apabila orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg berasal dari luar daerah dan dimungkinkan dilakukan tindakan pemulangan kabupaten kota asal, maka dinas sosial dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota asal orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg dalam rangka pemulangan tersebut. dalam hal orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg tidak memiliki keluarga dan atau tempat untuk pemulangan kabupaten kota asal, maka dapat ditempatkan dalam panti sosial. biaya pemulangan kabupaten kota asal orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg ditanggung oleh pemerintah daerah, keluarga atau pemerintah kabupaten kota asal orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg. bab pembinaan dan pengawasan bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilakukan oleh dinas sosial. bab vii pembiayaan sumber pembiayaan yang diperlukan dalam penanganan orang terlantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis dan odg diperoleh melaluatas tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan atau sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pengumpulan dan penggunaan sumber pembiay" pada tanggal jun bupati kubu raya, muda make diundangkan sungai raya pada tanggal juw . sekte daerah kabupaten kubu raya yusrawanizam berita daerah kabupaten kubu raya tahun nomor . . |
nan bupati purbalingga peraturan bupati purbalingga nomor tahun tentang pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan negeri purbalingga dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purbalingga menimbang bahwa sekolah menengah kejuruan negeri purbalingga merupakan satuan pendidikan yang secara khusus didirikan oleh pemerintah kabupaten purbalingga untuk memberikan layanan pendidikan menengah kejuruan bagi lulusan sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah dari keluarga tidak mampudan penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan negerigelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan negeri purbalinggurbalingga.gelolaan pendidikan bagian kesatu tujuan dan dasar pengelolaan pengelolaan pendidikan sekolah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. pengelolaan pendidikan asrama dilakukan oleh pemerintah daerah, dan yayasan penyelenggara pendidikan asrama. pengelolaan pendidikan sekolah ditujukan untuk menjamin a.akses masyarakat tidak mampu yang memenuhi persyaratan, atas pendidikan yang layak, b.mutu dan daya saing pendidikan serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. pengelolaan pendidikan asrama ditujukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup peserta didik selama mengikuti pendidikan, pemenuhan kebutuhan pakaian dan peralatan sekolah siswa selama mengikuti pendidikan, mutu dan daya saing lulusan yang mempunyai karakter atau kepribadian yang mulia, d.mutu dan daya saing lulusan yang mempunyai kompetensi dalam berkomunikasi lisan dalam bahasa asing tertentu, mutu dan daya saing lulusan yang mempunyai kompetensi dalam berorganisasi dan bermasyarakat, mutu dan daya saing lulusan yang mempunyai kompetensi kecakapan hidup tertentu, keterserapan lulusan dalam memasuki dunia kerja perwira usaha atau melanjutkan pendidikan. pengelolaan pendidikan sekolah didasarkan pada kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah dibidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. pengelolaan pendidikan sekolah dipimpin oleh kepala sekolah dan dibantu oleh guru dan karyawan. pengelolaan pendidikan asrama didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. pengelolaan pendidikan asrama dilakukan oleh yayasan penyelenggara yang didirikan untuk mengelola pendidikan asrama smk negeri purbalingga. bagian kedua pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah kepala dinas bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan smk negeri purbalingga dan merumuskan serta menetapkan kebijakan kabupaten dibidang pendidikan sesuai kewenangannya. kebijakan kabupaten dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah dibidang pendidikan, dan sesuai dengan peraturan perundangan. kebijakan kabupaten didibidang pendidikan, peraturan bupati dibidang pendidikan. kebijakan daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan merupakan pedoman bagi semua jajaran pengelola smk negeri purbalingga, satuan atau program yang terkait, peserta didik, orang tua wali peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pihak lain yang terkait. pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan smk negeri purbalingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai kebijakan daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan kepala dinas mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggara dan satuan pendidikan sesuai kebijakan daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan smk negeri purbalingga yang harus dicapai. target tingkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada dipenuhi melalui pendidikan formal dan pendidikan asrama. dalam memenuhi target tingkat partisipasi sebagaimana dimaksud pada kepala dinas pendidikan mengutamakan tingkat kemiskinan dan potensi peserta didik. kepala dinas menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan smk negeri purbalingga yang meliputi antar kecamatan, jumlah smp yang ada masing masing kecamatan. kepala dinas menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik yang orang tua walinya tidak mampu membiayai pendidikan memperoleh akses mengikuti pendidikan smk negeri purbalingga. kepala dinas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan smk negeri purbalingga sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. kepala dinas melakukan dan atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan smk negeri purbalingga dengan berpedoman pada kebijakan nasional, kebijakan provinsi jawa tengah, kebijakan daerah dan standar nasional pendidikan. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada kepala dinas berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud kepala dinas memfasilitasi akreditasi satuan pendidikan program keahlikepala dinas mengakui, memfasilitasi, membina dan melindungi program kabupaten yang dikembangkan smk negeri purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala dinas memfasilitasi kekhususan pendidikan yang diselenggarakan smk negeri purbalingga. kepala dinas melakukan pembinaan berkelanjutan kepada lulusan smk negeri purbalingga dalam rangka memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi tercapainya pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas memfasilitasi secara teratur dan berjenjang melalui peningkatan kompetensi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan atau olahraga kecakapan hidup, komunikasi dalam berbahasa asing, bimbingan karier, organisasi. kepala dinas menetapkan kebijakan teknis tata kelola pendidikan smk negeri purbalingga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku guna menjamin efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada merupakan pedoman bagi semua jajaran smk negeri purbalingga, penyelenggara pendidikan asrama, cc. pengelola pendidikan asrampendidikan smk negeri purbalingga. dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan smk negeri purbalingga, kepala dinasmk negeri purbalingga sebagaimana dimaksud pada merupakan sub sistem dari sistem informasi pendidikan nasional dan sistem informasi pemerintah kabupaten. sistem informasi pendidikan smk negeri purbalingga sebagaimana dimaksud pada dan memberikan akses informasi administrasi akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan, peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta akses manajemen bagi penyelenggara pengelola. kepala smk negeri purbalingga wajib bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan sekolah serta merumuskan dan menetapkan kebijakabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dituangkan oleh smk negeri purbalingga dalam bentuk rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan dan belanja tahunan, peraturan sekolah. kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan mengikat bagi semua warga smk negeri purbalingga, lembaga representasi pemangku kepentingan smk negeri purbalinggsmk negeri purbalingga. bab iii penyelenggaraan pendidikan penyelenggaraan pendidikan smk negeri purbalingga meliputi pendidikan sekolah pendidikan asramadisekolah smk negeri purbalingga berfungsibidang studi keahlian yang akan dikembangkan smk negeri purbalingga meliputi teknologi dan rekayasa, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi. program studi yang dapat dikembangkan smk negeri purbalingga meliputi teknik mesin, kesehatan, teknik otomotif: teknik komputer dan informatika. kompetensi keahlian yang dapat dikembangkan meliputi teknik fabrikasi logam, teknik las: perawatan kesehatan, teknik alat berat, multimedia, animasi. kompetensi keahlian utama smk negeri purbalingga adalah teknik fabrikasi logam teknik las perawatan kesehatan re engineering kompetensi keahlian diluar kompetensi keahlian utama dapat dilakukan setelah melalui kajian yang mendalam dan mendapat persetujuan kepala dinas. smk negeri purbalinggaerimaan peserta didik smk negeri purbalingga dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. peserta didik lulusan smp atau kabupaten purbalingga yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat diterima sebagai calon siswa smk negeri purbalingga. penerimaan peserta didik smk negeri purbalingga berasal dari seluruh wilayah kecamatan kabupaten purbalingga. jumlah calon peserta didik dari setiap kecamatan ditentukan berdasarkan kuota yang ditentukan oleh bupati. jumlah calon peserta didik dari setiap kecamatan yang lolos seleksi tingkat kabupaten sebanyak dari kuota kecamatan. seleksi calon peserta didik tingkat kecamataecamatan dilakukan oleh tim seleksi kecamatan yang terdiri dari unsur kepala smp m ts, upt dinas pendidikan kecamatan dan camat. seleksi calon peserta didik tingkat kecamatan dilakukan melalui seleksi administratif dan visits. seleksi administratif didasarkan atas bukti fisik dokumen, meliputi ketidak mampuan orang tua dalam membiayai pendidikan, hasil ujian nasional, piagam penghargaan akademik, piagam penghargaan non akademik, dan komitmen siswa orang tua untuk meneruskan pendidikan. visits dilakukan oleh tim dengan melakukan kunjungan langsung tempat tinggal calon peserta didik orang tua siswa untuk mengetahui tingkat ketidak mampuan orang tua siswa dalam membiayai pendidikan. camat membuat rekomendasi daftar calon peserta didik yang lolos tingkat kecamatan untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten. seleksi calon peserta didik tingkat kabupateabupaten dilakukan oleh tim seleksi kabupaten yang meliputi unsur sekolah, dinas pendidikan, dewan pendidikan, dan bupati. tim seleksi kabupaten meliputi tim seleksi tahap dan tim seleksi tahap ii. tim seleksi tahap melakukan seleksi berdasarkan bukti fisik dokumen sedangkan tim seleksi tahap berdasarkan hasil seleksi tahap dan wawancara dengan calon peserta didik. tim seleksi tahap terdiri dari unsur sekolah dan unsur dinas pendidikan, dan potensi akademik non akademik calon peserta didik. tim seleksi tahap terdiri dari pimpinan sekolah, pimpinan dinas pendidikan, dan dewan pendidikan, potensi akademik non akademik, hasil wawancara dan keterwakilan wilayah calon peserta didik. hasil seleksi tahap diumumkan masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari bupati. petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru smk negeri purbalinggmaret bupati purbalingga cap ttd heru sudjatmokpkepegawaian perusahaan umum daerah pasarpasar kabupaten ogan komering ulu timur, maka perlu atur lebih lanjut tentang kepegawaian perusahaan umum daerah pasakomering ulu timur nomor tahun tentang perusahan umum daerah pasar kabupaten ogan komering ulu timur lembaran daerah kabupaten ogan komering ulu timur tahun nomor menu tusukan menetapkan peraturan bupati ogan komering ulu timur tentang kepegawaian perusahaan umum daerah pasar kabupaten ogan komering ulu timur tata cara penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai diatur lebih lanjut oleh direksi. bagian kedua daftar urut kepangkatan daftar urut kepangkatan dibuat setiap (satu) tahun sekali pada akhir tahun, daftar urut kepangkatan dimaksud digunakan sebagai bahan pertimbangan objektif dalam pembinaan karir pegawai: daftar urut kepangkatan sebagaimana dimaksud pada disampaikan pada badan pengawas. tata cara penyusunan dan pelaksanaan daftar urut kepangkatan pegawai diatur lebih lanjut oleh direksi berdasarkan persetujuan badan pengawas. bab viii pengangkatan dalam jabatan pegawai perusahaan umum daerah pasar dapat diangkat dalam jabatan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut telah menjadi pegawai perusahaan umum daerah pasar sekurang kurangnya telah (empat) tahun: memiliki pangkat minimal (satu) tingkat bawah pangkat terendah yang dipersyaratkan untuk jabatan tertentu, syarat lain yang diatur oleh direksi. tata cara dan persyaratan pengangkatan dalam jabatan diatur lebih lanjut oleh direksi. bab pemberhentian pegawai perusahaan umum daerah pasaranan pidana yang dilakukan. pegawai perusahaan umum daerah pasasesuai peraturan direksi, pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan atau, merugikan keuangan perusahaan umum daerah pasar. direksi memberhentikanbab pensiun pegawai dan dana pensiun bagian kesatu pensiun pegawai batas usia pensiun pegawai perusahaan umum daerah pasar adalah (lima puluh delapan) tahun. bagian kedua dana pensiun direksi dan pegawai perusahaan umum daerah pasaumum daerah pasarpasar. bab pembinaan pembinaan umum dan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah pasar dilakukan oleh badan pengawas. bab xii ketentuan peralihan pegawai perusahaan umum daerah pasar yang pada saat berlakunya peraturan bupati ini berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah atau pegawai negeri sipil pusat, dapat ditunjuk sebagai pegawai yang diperbantukan kepada perusahaan umum daerah pasar atau pindahan menjadi pegawai, bagi pegawai honor perusahaan umum daerah pasar yang belum masuk batas usia pensiun dan telah bekerja minimal (dua) tahun sebelum peraturan bupati ini ditetapkan yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kepada bupati guna mendapat persetujuan diangkat menajdi pegawai tetap perusahaan umum daerah pasar: bagi pegawai perusahaan umum daerah pasar yang telah diangkat sebelum ditetapkan peraturan bupati ini, yang telah berusia lebih dari (lima puluh delapan) tahun dapat diangkat pegawai perusahaan untuk paling lama (empat) tahun: hal hal yang belum diatur mengenai kepegawaian dan tunjangan lainnya akan diatur oleh keputusan direksi. bab xiii ketentuan penutup pada saat ditetapkannya peraturan bupati ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan bupatiring ulu timur, h.m. khalid diundangkan martapura pada tanggal aprilkabupaten adalah kabupaten ogan komering ulu timur:apat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat rupswewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. direktur utama adalah organ bumi yang bertanggung jawab untuk mengatur keseluruhan bumi:, pegawai perusahaan daerah pasar adalah pegawai yang diangkat oleh direksi berdasarkan persetujuan bupati, pengangkatan adalah pengangkatan pegawai perusahaan daerah pasar dilakukan setelah calon pegawai lulus seleksi administrasi, pemberhentian adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan hilang statusnya sebagai pegawai, kepangkatan adalah pembinaan karier pegawai berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja: cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu, pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan: penggajian adalah penghasilan yang sah diberikan oleh perusahaan daerah pasar kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan keputusan direksi: masa percobaan adalah calon pegawai yang dinyatakan lulus seleksi dan bekerja lingkungan perusahan umum daerah pasar minimal (enam) bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas berdasarkan keputusan direksi, daftar urut kepangkatan adalah salah satu bahan obyektif untuk melaksanakan pembinaan karir pegawai berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja, oleh karena itu daftar urut kepangkatan perlu dibuat dan dipelihara secara terus menerus, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaanegawai, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh pejabat penilai, yang dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan: pejabat penilai adalah pejabat yang status dan kedudukannya yang berhak melakukan penilaian terhadap pegawai lingkungan perusahaan umum daerah pasar. bab pengangkatan direksi mengangkatpengangkatan pegawai perusahaan umum daerah pasartelah berusia sekurang kurangnya (delapan belas) tahun dan maksimal (tiga puluh lima) tahun pada saat mengajukan lamaran, memiliki latar belakang pendidikan: keahlian atau keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan umum daerah pasar, dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh direksi, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian republik indonesia: bersedia bekerja penuh pada perusahaan umum daerah pasar. pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi, pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan minimal (enam) bulan dengan ketentuan telah memenuhi penilaian terhadap dedikasi, loyalitas, kecakapan, kerja sama, kerajinan, prestasi kerjamenjadi pegawai diberikan pangkat dan golongan ruanggawai muda dan golongan ruang berijazah sarjana muda diploma iii diberikan pangkat pegawai muda dan golongan ruang berijazah strata s1) diberikan pangkat staf muda dan golongan ruang berijazah strata s2) diberikan pangkat staf muda dan golongan ruang direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan perusahaan umum daerah pasar, syarat syarat pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direksidalam perusahaan umum daerah pasar. bab iii kepangkatan pegawai diangkat dalam pangkat tertentucc.gawai pelaksana golongan ruang pegawai dan sekurang kurangnya telah (empat) tahun dalam pangkat terakhir:: kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pegawai yang: menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, memperoleh surat tanda tamat atau ijazah: telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. tata carasetiap tahun, kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direksi. masa kerja pegawai terhitung sejak pengangkatan pertama sebagai pegawai perusahaan umum daerah pasar. bab penghasilan dan penghargaan pegawai pegawai perusahaan umum daerah pasarbagian kesatu gaji pokok pegawai diberikan gaji pokok menurut pangkat dan golongan ruang, besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direksi sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan umum daerah pasar: kepada calon pegawai diberikan gaji sebesar (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada penetapan gaji pokok sebagaimana dimaksud dalambagian kedua tunjangan dan penghasilan lainnya selain gaji pokok kepada pegawai perusahaan umum daerah pasar diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya. tunjangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga: tunjangan pengobatan, tunjangan sandang pangan. tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan. tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diberikan kepada suami istri dan (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan. tunjangan pengobatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diberikan kepada suami istri dan (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan. tunjangan sandang pangan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diberikan kepada pegawai tetap perusahaan umum daerah pasar. tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada anak yang berumur (dua puluh satu) tahun belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata nyata menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan. besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh direksi sesuai kemampuan keuangan perusahaan umum daerah pasar. penetapan tunjangan sebagaimana dimaksud padadisamping tunjangan tunjangan sebagaimana tersebut pada dapat juga diberikan tunjangan tunjangan sebagai berikut: tunjangan perumahan penggantian sewa rumah: tunjangan perusahaan, tunjangan pelaksanaan, tunjangan keahlian, tunjangan representasi. tunjangan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan yang ditetapkan oleh direksi dan disesuaikan kemampuan perusahaan umum daerah pasar yang diatur tersendiri dengan keputusan direktur:umum daerah pasar:cuti pegawai memperoleh hak cuti meliputi: cuti tahunan selama (dua belas) hari: cuti besar selama (tiga) bulan: cuti sakit (dua) hari: cuti bersalin (tiga) bulan, cuti alasan penting (dua) bulan. pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada diberikan penghasilan penuh, pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh direksi dengan mempedomani peraturan perundang undangan yang berlakurepublik indonesia: mengutamakan kepentingan negara, pemerintah, perusahaan umum daerah pasar atas kepentingan pribadi dan golongan, menjunjung tinggi kehormatan atau martabat perusahaan umum daerah pasar: menyimpan rahasia perusahaan umum daerah pasar atau rahasia jabatan sebaik baiknya: melakukan tugas kedinasan dengan sebaik baiknya dan penuh pengabdian kesadaran dan tanggung jawab: bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan berdedikasi untuk perusahaan umum daerah pasar: menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik: memelihara barang barang milik perusahaan umum daerah pasar, memelihara, meningkatkan keutuhan dan kerja sama dalam lingkungan perusahaan umum daerah pasar, memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada pedagang dan masy: il. mematuhi mentaati peraturan kepegawaian, membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya: menjadi dan memberi contohlakukan kegiatan yang merugikan kepentingan perusahaan umum daerah pasar dan atau negara:rusahaan umum daerah pasar: mencemarkan nama baik perusahaan umum daerah pasarari direksi. bab hukuman disiplin pegawai perusahaan umum daerah pasar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan hukuman disiplin: hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada meliputi: hukuman disiplin ringan, terdiri dari: teguran lisan, teguran tertulis: pernyataan tidak puas secara tertulis. hukuman disiplin sedang terdiri dari: penundaan kenaikan pangkat untuk (enam) bulan: penundaan kenaikan pangkat untuk (satu) tahun. hukuman disiplin berat terdiri dari: penurunan pangkat untuk paling lama (satu) tahuperusahaan umum daerah pasar: pemberhentian dengan tidak hormat sebagai perusahaan umum daerah pasar atas persetujuan bupati. pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan direksi. bab vii penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan bagian kesatu penilaian pelaksanaan pekerjaan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dilakukan setiap (satu) tahun sekali oleh pejabat penilai, bagi calon pegawai pelaksanaan pekerjaan pegawai dilakukan dalam waktu sekurang kurangnya (enam) bulan terhitung mulai pengangkatan. hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai tertulis pada daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, kriteria penilaian pelaksanaan pekerjaan terdiri dari unsur unsur: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinenim bang bahwa untuk sinkronisasi pelaksanaan dan pelaporspm; bahwa untuk melaksanakanmenyatakan tam bahan penghasilan tidak diberikan kepada pns yan menjalani tugas belajar; bahwa untuk melaksanakan peraturan bupati sam sir nom tahun tentang perubahan atasrubahan anggaran mengingat . mengingat undang u undang nom tahun tentang penyelenggaraan negara yan bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotismetahun tentang keuangan negara lem baran negara republik indonesia tahun tam bahan lem baran negara republik indonesia nom undang u undang tahun tentang perbendaharaan negara lem baran negara publik indonesia tahun tam bahan lem baran negara republik indonesia undang u undang tahun tentang peri tangan keuangan antara pem perintah pusat dan pem perintah daerahnom tahun tentang pajak daerah dan retribusinom tahun tentang kewenangan pem perintah dan kew kenangan provinsi sebagai daerah otonomkedudukan keuangan bupati dan akil bupatibadan layanan. peraturan pem perintah tahun tentang dana peri tanganstandar akuntansi pem perintahkan lem baran negara republik indonesia tahu tam bahan lem baran negara republik indonesia peraturan pem perintah tahun tentang pinjamhibahrangkattahun tentang hak keuangan dan inisiatif pim pinang sir tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah lem baran daerah kabupaten sam sir tahu seri peraturan daerah kabupaten sam sir tahun tentang pem bentukan perangkat daerah kabupaten sam sir lem baran daerah. daerah kabupaten sam sir tahun nom seri peraturan daerah kabupaten sam sir tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sam sir tahun anggaran lem baran daerah kabupaten sam sir tahun seri peraturan presiden tahun tentang pengadaan arang jasa pem perintah lem baran negara republik indonesia tahunalam negeri nom tahun tentang perubahan kedua atas peraturan menteri alam negeri nom tahun tentang pado pengelolaan keuangan daerah berita negara republik indonesia tahun peraturan menteri pamannya; peraturan menteri alam negeri nom tahun tentang pado penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggarnom seriberita daerah kabupaten sam sir tahun seri nom peraturan bupati sam sir tahun tentang perubahmemutuskan memutuskan: menetapkan peraturan bupati samosirbeberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut: ketentuan hitam bah (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan anggaran belanja daerah setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yan lengkap dan sah mengenai hak yan diperoleh oleh pihak yan menagih. pengeluaran kas yanitem pakan dalam lem baran daerah, kecuali belanja yan bersifat mengikat dan belanja yan bersifat wajib. jum lah belanja yan dianggarkan dalam apbd merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. pem bayaran atas beban apbd dapat dilakukan berdasarkan spd. penerbitan spd dilakukan atas perm intan skpd dengan mengacu pada anggaran kas setiap kegiatan. kesalahan atas pengeluaran belanja yan terjadi pada tahun berjalan dikoreksi pada akun belanja yan bersangkutan, sedangkan kesalahan yan terjadi pada tahun tahun sebelum nya akan dikoreksi pada pendapatan lain lain. aji pegas negeri sipil daerah dibebankan pada apbd aan potongan dan pajak yan dipungutnya rekening kas negara pada bank pem perintah atau bank lain yan ditetapkan menteri keuangan sebagai bank persepsi atau os. pos giro dalam jan waktu sesuai peraturan perundang undangan. pelaksanaan pengeluaran atas beban apb dilakukan berdasarkan spm yan diterbitkan oleh pa kpa, yan pem bayaranny yan dilakukan tanpa melalui rsud, skpd wajib mengajukan surat perm intan pengesahan pendapatan dan belanja sp3b), untuk selanjutnya diterbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja (sp2b) oleh ppid selaku bud. ntu kelancaran pelaksanaan tugas skpd, kepada pa k masa dapat diberikan yan dikelola oleh bendahara pengeluaran. jum lah pada setiap skpd ditetapkan dengan keputusan bupati. bendahara pengeluaran melaksanakan pem bayaran dari yan dikelolanya setelah: peneliti kelengkapan perintah pem bayaran yan diterbitkan oleh pa kpa; menguji kebenaran perhitungan tagihan yan tercantum dalam perintah pem bayaran; menguji ketersediaan dana yan bersangkutan. bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pa kpa apabila persyaratan sebagai ana dim maksud atas tidak dipenuhi. bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pem bayaran yan dilaksanakan. bupati dapat berikan izin pem bukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran lingkungan skpd. bendahara pengeluaran buka rekening giro pada pt. ank sum ut. setiap bendahara pengeluaran wajib untuk menyerahkan nom rekening girona kepada ppid. setelah setelah tahun anggaran berakhir, kepala skpd selaku dilarang menerbitkan spm yan beban tahun anggaran berkenaan. pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jik untu pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam apbd. pengeluaran sebagai ana dim maksud pada angka dapat dilakukan jik dalam keadaan darurat, yan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan apbd dan atau diam pakan dalam laporan realisasi anggaran. pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hem at, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksana. ketentuan angka angka b), d), e), g), h), dan diubah, dihapusaji dan tam bahan penghasilan, dibayarkan dengan tata cara: pem bayaran belanja tidak langsung seperti aji dan tunjangan dilaksanakan setiap bulan; pengajuan spp dan spm gaji dan tunjangan diam pakan kepada bud paling lam bat setiap akhir bulan sebelum nya; pengajuan oknum seperti kenaikan gaji, kenaikan pangkat, perubahan tanggungan, aji berkala diam pakan kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah cq. bidang perbendaharaan paling lam bat tanggal setiap bulan; pns lingkungan pem perintah kabupaten sam sir berhak mendapat tam bahan penghasilan berdasarkan beban kerja; tata tata cara pem bayaran tam bahan penghasilan berdasarkan beban eiga bagi pns diatur tersendiri dalam peraturan bupati sam sir tentang tam bahan penghasilan berdasarkan beban eiga lingkungan pem perintah kabupaten sam sir. dihapus; tam bahan penghasilan berdasarkan beban eiga bagi pns yan pindah daerah lain dihentikan pem bayarannya terhitung sejak bulan ditetapkannya pindah tugas oleh pejabat berwenang; tam bahan penghasilan berdasarkan beban eiga bagi pns yan meninggal dunia dihentikan pem bayarannya terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat keterangan meninggal dunia oleh pejabat yan berwenang; tam bahan penghasilan berdasarkan beban eiga bagi pns (noa jabatan) yan pindah tugas antar unit eiga lingkungan pem perintah kabupaten sam sir: jika surat pernyataan melaksanakan tugas spot) dari tanggal s.d aka tam bahan penghasilan dibayarkan pada skpd yan dituju; jika surat pernyataan melaksanakan tugas spot) diatas tanggal aka tam bahan penghasilan dibayarkan pada skpd asal. bagi pns yan menduduki jabatan: jika surat keterangan menduduki jabatan dari tanggal aka tam bahan penghasilan dibayarkan pada skpd yan dituju; jika surat keterangan menduduki jabatan atas tanggal aka tam bahan penghasilan dibayarkan pada skpd asal. ketentuan angka angka angka dihapus, angka (a) dihapus, angka dihapus, angka dihapus, dan hitam bah (satu) angkabelanja.. ntuk, skpd terkait wajib verifikasi dan engah asi pelaksanaan kegiatan penerima bantuan. skpd terkait sebagai ana dim maksud pada adalah: dinas kebudayaan, pem uda dan olahraga, yan menangani: (a) ubah kepada koni; (b) ubah kepada pram uka arab sam sir; (c) ubah kepada pram uka saka ira kartika sam sir (d) hibah kepada pssi; (e) ubah kepada for; (f) dihapus; (g) ubah kepada organisasi paskibra indonesia ppi); (h) ubah kepada panitia pesta udara pts abang sam sir; (i) ubah kepada panitia festival kesenian dan budaya nabiah porno) se indonesia; (j) ubah kepada yayasan ona sapi hitam iang lagunya; (k) ubah kepada panitia pesta budaya diraja senang; (l) ubah kepada panitia pem bangunan rum parsaktian dan ess raja tam tua; (m) ubah kepada sanggar angel elkanean. dinas sosial (a) bantuan sosial kepada organisasi yayasan sosial panti asuhan; (b) bantuan sosial agi lanjut sia yan menderita sakit menahun; (c) bantuan sosial bagi penyandang disabilitas berat. dinas dinas pertanian: (a) ubah kepada kolom pok kontak tani nelayan andalan kena), pangururan, kecam atan pangururan; (b) ubah kepada serikat tani kabupaten sam sir seks) dinas pariwisata: (a) dihapus; (b) ubah kepada pusat inform asi geopark kaldera toba kabupaten sam sir dan lim geosite; dinas ketahanan pangan: (a) ubah kepada punah kerukunan tani indonesia hati). dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat desa: (a) ubah kepada harm anita persatuan dwp) kab. sam sir; (b) ubah kepada gabungan organisasi anita (c) belanja bagi hasil pajak kepada desa; (d) belanja bagi asil retribusi kepada desa; (e) belanja bantuan keuangan kepada pem perintah desa; (f) ubah kepada badan saha unik desa bum des) air num desa isolat kecam atan cianjur ulam ula; (g) organisasi karang taruna kabupaten sam sir; dinas pendidikan: (a) hibah kepada pusat kegiatan belajar masyarakat (pkb city kelurahan untuk shading, kecam atan sim indo; (b) ubah kepada tam bacaan masyarakat (tbm) lam timur kelurahan siogungogung (c) ubah kepada punah pendidikan anak usia ini (him padi) kabupaten sam sir; (d) ubah kepada paud; (e) bantuan sosial pendidikan. dinas kesehatan: (a) ubah kepada palang merah indonesia pmi) kab. sam sir dihapus dihapus kantor kesatuan angsa dan politik: (a) bantuan keuangan kepada partai politik. (b) hibah kepada knpi; (c) hibah kepada ikatan pem uda iya (ipk); (d) hibah kepada pem uda pancasila pp); (e) ubah kepada pem uka gam citra kam tim kabupaten sam sir; (i) ubah kepada bnk kab. sam sir; (g) ubah kepada forum pem batuan kebangsaan. (h) ubah kepada forum kom animasi beragam (kub) kabupaten sam sir. sekretariat daerah melalui bagian sosial: (a) ubah kepada kopi; (b) ubah kepada anita katolik republik indonesia kri); (c) ubah kepada forum kom animasi kristen dan katolik sam sir fk3s); (d) ubah kepada panitia paskah kabupaten sam sir; (e) ubah kepada panitia natal ikut ene kabupaten sam sir; (i) ubah kepada lem bagi pengen tangan pescara daerah (ppd) kabupaten sam sir; (g) ubah kepada lem bagi pem binaan dan pengen tangan pesparani katolik daerah (lp3kd); (h) ubah kepada lem bagi pengen tangan tilas adil qur'an lpt) kabupaten sam sir; (i) dihapus; (j) ubah kepada panitia pem bangunan asam putri suster paling; (k) ubah kepada vikariat episkopal st. thom rasul sam sir; (l) dihapus; (m) ubah kepada pelayanan penggemar balapan pdl se kabupaten sam sir; (n) ubah kepada panitia tahun pem bangunan kom units kpi se kabupaten sam sir; (o) hibah (o) hibah kepada mui; (p) ubah kepada yayasan nurul sintang, kecam atan harian; (q) ubah kepada panitia pem bangunan organisasi beragam aan kegiatan beragam aan; (r) bantuan sosial kegiatan beragam aan dan kegiatan sosial lainnya; (s) renovasi kom lek kantor paroki dan ula santo michael pangururan, kecam atan pangururan; (t) ubah kepada pelayanan tahun parasirohaon kbp listrik vii sam sir tahun (u) hibah kepada panitia rehab gedung swasta st. michael pangururan; (v) bantuan sosial korban bencana. sekretariat daerah melalui bagian tata pem perintahkan: (a) lokasi; (b) seed asi; (c) ubah kepada ktm (d) ubah kepada yayasan pem prakarsa pem bentukan kabupaten sam sir. dinas kom animasi dan inform atika: (a) ubah kepada organisasi profesi; badan perencanaan pem bangunan daerah: (a) ubah kepada lem bagi teknopark kabupaten sam sir; ntu belanja tidak terduga, diverifikasi oleh skpd. ntuk tahap pem bayaran bantuan, doku yan harus dilengkapi adalah: (a) naskah peran jian ubah daerah (untuk hibah); (b) bupati sam sir tentang penerima bantuan; (c) proposal berikut rab; (d) pakta integritas; (e) surat pernyataan penerima aan dana; (f) kepanitiaan; (g) fotokopi ktp ketua, sekretaris, dan bendahara; (h) fotokopi (h) fotokopi rekening bank; (i) tani yan ditandatangani pengurus; (j) surat keterangan dom isil dari lurah kepala desa stem pat; (k) ntuk belanja tidak terduga, harus terlebih dahulu ada bupati sam sir tentang penggunaan belanja tidak terduga. ketentuan angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketatausahaan apbd pem bayaran suatu kegiatan pada belanja barang jasa, dan belanja modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yan berlaku: pem bayaran belanja langsung yan terkait dengan proses pengadaan barang jasa agar pado ani peraturan perundang undangan tentang pengadaan arang jasa pem perintah beserta perubahannya; pengadaan langsung arang pekerjaan konstruksi jasa lainnya adalah metode pem pilihan untuk mendapatkan penyedia arang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yan bernilai paling banyak rp200. (dua ratus rupiah). pengadaan langsung jasa konsultansi adalah metode pem pilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yan bernilai paling banyak rpl (seratus rupiah) pengadaan baran g pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilai atas rp200. (dua ratus rupiah) dan pengadaan konsultansi dengan nilai atas rp200. ratus rupiah) wajib dilaksanakan secara e rendering elalubulp; pengadaan barang jasa secara e^purchasing yan bernilai atas rp200. (dua ratus rupiah) wajib dilaksanakan melalui ulp; spm ls kontraktual yan pem buatan berita acara serah term t) berita acara penyelesaian pekerjaan app) term masuk app pem bayaran per term setiap trio ulan dibayarkan paling lam bat bulan pertama trio ulan berikutnya berikutnya, selanjutnya untuk trio ulan pat akan diatur dalam surat edaran bupati sam sir tentang langkah langkah mengakhiri tahun anggaran belanja sewa gedung kantor rum agar pado ani surat peran jian sew new antara pengguna anggaran dengan pem milik gedung rum ah; pelaksanaan belanja barang dan jasa agar perhatikan prinsip efisiensi dan ekonom is; belanja jasa konsultansi yan terkait dengan pengadaan arang jasa agar pado ani peraturan presiden republik indonesia nom tahun tentang pengadaan arang jasa pem perintah beserta perubahannya; kew ajian kepada pihak ketiga atas pekerjaan tahun anggaran dianggarkan kem bali pada kegiatan dan belanja berkenaan setelah melakukan perubahan peraturan bupati sam sir tentang penjabaran apbd ta. sebagai dasar pem bayaran. peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. bdalam rangka penerimaan peserta didik baru yang objektif, akuntabel, transparan dan non diskriminatif kabupaten probolinggo, perlurobolinggo. memutuskandidikan adalah dinas pendidikan kabupaten probolinggo. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas (satu) dan kelas (tujuh) smp,aj, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementeriandalam satu rombongan belajar adalah jumlah peserta didik yang terdaftar dalam rombongan belajasas, maksud dan tujuan bagian kesatu pelaksanaan ppdb berdasarkan non diskriminatif: objektif, cc. transparan, akuntabel,maksud maksud ppdb pada satuan pendidikan tk, dan smp daerah adalah sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan ppdb bagian ketiga tujuan tujuan pengaturan ppdb pada satuan pendidikan tk, dan smp daerah adalahmenyelenggarakan pendidikan layanan khusus,di syarat usia sebagaimana dimaksud dalam dan huruf ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam huruf d zonasi, afirmasi perpindahan tugas orang tua wali,sebagaimana dimaksud padabagi satuan pendidikan penyelenggara sistem kredit semester dapat membuka jalur prestasi maksimal (lima puluh persenbupati. jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada termasuk kuota bagi anak berkebutuhan khusus abkdan atau desbupati, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. penetapan wilayah zonasi oleh bupat. pemerintah daerahhasil rapor, hasil perlombaan dan atau penghargaan dipendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, |
ceriapenanggulangan bencana daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purbalinggaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka. memutuskanurbalinggaenuhan sarana dan prasarana.urbalingga yang dijabat secara rangkap (ex officio) oleh sekretaris daerahadan penanggulangan bencana daerah kabupaten purbalingga. unsur pengarah penanggulangan bencana daerah selanjutnya disebut unsur pengarah adalah unsur pengarah badan penanggulangan bencana daerah kabupaten purbalingga yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesionpelaksana bpbd, terdiri dari kepala pelaksana, sub bagian tata usahsatuan tugas, kelompok jabatan fungsional. bab iii tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kepala pelaksana bpbd kepala pelaksana bpbalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruk. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala pelaksana bpbd menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan teknismengkoordinasikan pelaksanangendalian melaksanakmbinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta ketatausahaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana, pemegang komando pada saat tanggap darurat, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati. bagian kedua kepala sub bagian tata usaha kepala subbagian tata usahanyelenggarakan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusgkoordinasikan danlaksanakan dan menyelenggarakan kegiatyelenggarakan dan menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat, melakukan pemantauan pelaksanaan dan penegakan penataan tata ruanghubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkaitmantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentangtugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian keempat kepala seksi kedaruratan dan logistik kepala seksi kedaruratan dan logistik mempunyai tugas pokok melaku. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi kedaruratan dan logistik menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kedaruratan penanganan bencana (termasuk didalamnya kebakaranmengkoordinasikan danmegang komandongendalian tugas tugaslaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian kelima kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi menyelenggarakan fungsi, cc. pembinaan dan pelaksanamengkoordinasikan danmantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentanglaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. bagian keenam satuan tugas satuan tugas sebagaimana dimaksud huruf adalah sekelompok pegawai yang ditugaskan oleh pimpinan skpd untuk mewakili unit kerjanya dalam pelaksanaan kaji cepat dan penyelamatan saat darurat bencana sesuai dengan beban tugas dan fungsi kewenangan masing masing. satuan tugas sebagaimana dimaksud pada secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kalau bpbd, secara administratif bertanggung jawab kepada kepala skpd masing masing. satuan tugas sebagaimana dimaksud pada dan terdiri dari pusat pengendalian operasi pusdalop): tim reaksi cepat trc)elapan unsur pengarah penanggulangan bencana unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud angka terdiri dari unsur pemerintah yaitu tni, polri, dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi, dinas kesehatan dan dinas pekerjaan umum dan unsur masyarakat profesional masing masing mewakili dari pakar dibidang kebencanaan, lsm yang bergerak dibidang penanggulangan bencana, tokoh masyarakat dan pmi. keanggotaan unsur pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh dprd kabupaten purbalingga. unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bpbd kabupaten purbalingg. bagian kesembilan uraian rincian tugas paling lambat (tiga) bulan setelah berlakunya peraturan bupati ini, kalau bpbd wajib menyusun uraian rincian tugas. uraian rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kalau bpbd dan disahkanalausalinan moe bupati sukabumi provinsi jawa barat peraturan bupati sukabumi nomor tahun tentang pakta integritasnegarapakta integritas antara eselon dan jabatan lampiran iii peraguppnr bppt buka umi fungsional dengan atasan langsung nomor rupa tanggal maret 20ttd tentang pakta #atpatasan langsung nama jabatan), pembuat pernyataan, materai nama lengkap) (nama lengkap) nip. nip. format dokumen pakta integritas antara kepala desa dan bpd lampiran peraturan bupati sukabumi dengan camat nomor tahun tanggal maret tentang pakta #atppiamamicamat . nama kecamatan), pembuat pernyataan, bupati sukabumi ttd marwan amami lampiran peraturan bupati sukabumi nomor tahun tanggal maret tentang pakta integritas materai format dokumen pakta integritas antara perangkat desa lengkap nama lengkap dengan kepala desanbupati sukabumi ttd marwan amamikepala desa . nama desa), pembuat pernyataan, perangkat desa) materai nama lengkap) (nama lengkapsukabumi tentang pakta integritasukabumi. inspektorat adalah inspektorat kabupaten sukabumi. bagian akuntabilitasukabupemenang lelang. perbuatan tercela adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan menurut aturan yang berlaku masyarakat. maksud ditetapkannya peraturan bupati ini, adalah sebagai acuan dasar dalam melaksanakan pakta integritas lingkungan pemerintah daerah, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotismedan mewujudkan pemerintah daerah dan masyarakat yang maju, mandiri, bertanggung jawab, bermartabat dan religius nya dan sesama pegawai lingkungan kerjany, penandatanganan pakta integritas oleh administrator (setara eselon iii) non kepala perangkat daerah disaksikan diketahui kepala perangkat daerah, cc.,lpsdm,rjbpsdmdan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkobalain lain aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten sukabumipakta integritas sesuai ketentuan dalamakta integritasnya paypagian hukum dan ham sadesryaman, sh, anak. nip. format dokumen pakta integritas antara kepala dengan bupati lampiran peraturan bupati sukabumi nomor tahun ngak tanggal maret tentang pakta integritasbupati sukabumi, pembuat pernyataan, materai nama) (nama lengkap) nip. format dokumen pakta integritas antara eselon iii dengan kepala lampiran peraturan bupati sukabumi nomor tahun tanggal maret 20ttd tentang aktor opak,kepala . nama pd), pembuat pernyataan, materai nama lengkap) (nama lengkap) nip. nip. |
bupati kepulauan sangihe provinsi sulawesi utara peraturan bupati kepulauan sangihe nomor tahun al7 till,,. t'.anggaranyangbersumberdari dana alokasi khusus reguler, dana alokasi khusus afirmasi, dana alokasi khusus penugasan dan dana alokasi khusus non fisik telah ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepulauan sangihe; bahwa berdasarkan surat kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten kepulauan sangihe nomor 645l20l ls3l2 ol7 tanggal april ol7 perihal permohonan perubahan mata anggaran dak pembangunan pasar tahun anggaran a17, surat kepala dinas pendidikan kabupaten kepulauan sangihe nomor0 pdip i412| tanggal04 mei2ol perihal usulan pergeseran anggaran dak2olr,darurat kepala dinas kependudukandan pencatatan sipil kabupaten kepulauan sangihe nomor ts tanggal mei 2ol7 perihal revisi dana alokasi khusus dak) non fisik, maka perlu disesuaikan dalam peraturan pati ini; bahwa program, kegiatan dan belanja yang akan d.ot7,al7; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf lrarct!) undang undang nomor tahun tentangazoo9ol687a); menetapkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun2o' ol_2o l6tentang anggaran pendapatan2ot6tentang penjabaran anggaran pendapatandan belanja daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun anggaran ol72016tr mu'i72atbagai berikut dinas pendidikan semula dak), kod'e rekening .0i' .o1'o1. yaitu pada jenis belanja modal,obyek belanja modal asettetap lainnya_ pengadaan buku, rincianobyek belanja modal aset tetap lainnya pengadaan buku ilmu pengetahuan umum encyclopedia, kamus, buku referensi kode rekening sub rincianobyek pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah dasar dengan jumlah anggaran sebesar rp. menjadi:( dak), kode rekening( ),yaitu pada jenis belanja barangan jasa,obyek belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat pihak, rincian obyek belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat kode rekening .2g. sub rincian obyek pengadaan buku perpustakaan dengan jumlah anggaran sebesar rp. o0. , daripada jenis belanja modal' obyek belanja modal aset tetap lainnya pengadaan buku' rincian obyek belanja modal aset tetap lainnya pengadaan buku ilmu pengetahuan umum encyclopedia' kamus' buku referensi kode rekening sub rincian obyek pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah dasar dengan jumlah anggaran sebesar rp' oo' dinas perindustrian dan perdagangan semulao2) dengan jumlah anggaran sebesar rp. , , yaitu pada sub rincian obyek biaya perencanaan pasar kuma dengan jumlah anggaran sebesar rp. dan rincian obyek belanja jasa konsultansi pengawasan, kode rekening .2i. sub rincian obyek biaya pengawasan pasar kumagedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung pertokoan koperasi pasar kode rekening dengan jumlah anggaran sebesar rp. , , yaitukuma dengan jumlah anggaran sebesar rp. menjadi:dengan jumlah anggaran sebesar rp. , , yaitu pada sub rincian obyek biaya perencanaan pasar bungalawang dengan jumlah anggaran sebesar rp. dan rincian obyek belanda jasa konsultansi pengawasan, kode rekening sub rincian obyek biaya pengawasan pasar bungalawangredundan bangunan_ pengadaan bangunan gedung pertokoan koperasi pasar kode rekening .4e. dengan jumlah anggaran sebesar rp. , , yaitu padabungalawang dengan jumlah anggaran sebesar rp. dinas kependudukan dan pencatatan sipil semua dianggarkan pada program penataan administrasi menjadi: kependudukan, kegiatan pelatihan tenaga pengelola siak' kode rekening{ )yaitupada jenis belanja barang dan jasalatihan tenaga pengelola siak' kode rekening p.a6. yaitu pada jenis belanja barang dan jasa dengan jumlah anggaran sebesar rp. , , berkurang sebesar rp' ' '' kode rekening q.a6. .o6' )yaitupada jenis belanja barang dan jasa dengan jumlah anggaran sebesar rp. , . semula menjadi semula menjadi: semula, kode rekening yaitu pada jenis belanja barang dan jasa dengan jumlah anggaran sebesar rp. , , bertambah sebesar rp' dianggarkan pada program penataan administrasi kependudukan, kegiatan pengolahan dalam pen1susunan laporan informasi kependudukan, kode rekening dengan jumlah anggaran sebesar rp. , yaitupada jenis belanja pegawai kode rekening dengan jumlah anggaran sebesar rp. dan jenis belanja barang dan jasa kode rekeningngolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukansebesar rp. , dan jenis belanja barangan jasa kode rekening dengan jumlah anggaran sebesar f<p. , , bertambah( )yaitu pada jenis belanja barang dan jasa kode rekening dengan jumlah anggaran q'a6' yaitu pada jenis belanja barang dan jasa kode rekening menjadi: dengan jumlah anggaran sebesar rp' , , berkurang sebesar rp. , . semula dianggarkan pada program penataan administrasip<p. , . menjadi dianggarkan pada program penataan administrasi semulao, .a6. yaitu pada jenis belanja barang dan jasa kode rekening dengan jumlah anggaran sebesar rp. , 'tambah sebesar rp. o00, . menjadi semula' , ' menjadi:, ol7asih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan il.;[w,&tsr? bupati kupu sangihe, james zar wahana diundangkan tahuna pada tanggal, ss,lp* ffi.l, sekretaris daerah kabupaten kepulauan sangihe, berita daerah edwin rowing kabupaten kepulauan sangihe tahun 2oi7 nomor ti[ larrrpiran peraturan bupati nomor tanggal kepulauan sangihe {d. *hhrm hfi17 jrr" si? pemerintah kabupaten kepulauan sangihe ringkasan penjabaran pergeseran apbd tahun anggaran nomor urut uraian jumlah bertambah (berkurang sebelum pergeseran sesudah pergeseran rpl o , .oo 4l, ,7l2, .oo ,9s2, ,ooo.oo t3, ,55o, .oo t5, 1b, l,o27, o2o, .oo 99l, ,61o, .oo 4l, .oo ,ooo.oo s20, 2to, ,55o, .oo ,42r, .oo l,o27, .oo ,o2o, .oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0_00 o.ool o.ool o.oo 00i ool .oo :::l nomor urut uraian jumlah bertambah (berkurang sebelum pergi.peran sesuai{ bergeser atr rpl o o belanja langsing belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal ,9a4, .oo 2t8, .oo .oo .oo 2t7,6l7,t92, .oo o.oo o.oo ,ooo.oo ,5oo,oo0.0o) o.oo surplus err o94.oo1 ,o94.oo1 o.oo o.oongeluaran.{in pembiayaan't daerah penyertaan modal investasi) pemerintah daerah pembayaran utang kepada pihak ketiga o94.oo ,o94. ,o00.oq ,ooo.oo 2s4,62s,ooo.o0 ,o94.oo ,o94. ,ooo.oo ,oo0,ooo. ,o00. o.oo o.oo o.oo .oo o.oo o.oo o.oo o.oo .oo pembiayaan ngf ,o94.o0 .oo o.oo o.oo sisa lebih pembiayaan anggaran tahi'n ber etr aan o.oo o.oo o.oo o.oo bupati kepulauan sangihe james itr zar wahana'inas adalah unsur pelaksana teknis pada dinas kesehatdua sekretariatdan pelaporan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan evaluasi dan pelaporan dlaksanamimpin pelaksanaagar pelaksanaan tugas berjalan tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, memimpin pelaksanamimpin pelaksanamimpin . memimpin pelaksanaan dan mengk, kepegawaian dan sarana, pembagian tugas urusan keuangan dan aset pada dinas, pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset pada dinas,pengelolaan aset barperencanaan, evaluasi dan pelaporannyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas kesehatan, pembagian tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas kesehatan, pengawasan . pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas merencanakanendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan profil dinasevaluasi rencana kerja, laporan bulanan, penyiapan bahan penyusunan ppd, penyiapan bahan penyusunan kpj, penyiapan bahan penyusunan lakikegiatantiga bidang pelayanan kesehatan bidang pelayananlayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan rujukrencanaan operasional urusan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan rujukan, pengelolaan urusan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan rujukan, mengkoordinasikan urusan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan rujukan, pembagian pelaksanaan tugas urusan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan rujukan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional drencanakanprimetradisionallayanan kesehatanprimer dan kesehatan tradisional. dalam melaksanakan tugas pokokfungsi: perencanaan kegiatan urusan pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional: pembagian pelaksanaan tugas urusan pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pengawasan urusan pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelaporan urusan pelayanan kesehatan primer dan kesehatrincian tugas sebagai berikut merencanakan . merencanakan kegiatan seksi pelayanan kesehatan primer d dan kesehatan tradisional, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradiprimer, kesehatan tradisional dan mutu pelayanan kesehatanprimer dan kesehatan tradisionalmengenai program pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional dan mutu pelayanan kesehatan primerj . mengevaluasi . mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi pelayanan kesehatan primer drujukan seksi pelayanan kesehatan rujukurusan pelayanan kesehatan rujukan, pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan rujukan, pembagian pelaksanaan tugas urusan pelayanan kesehatan rujukan, pengawasan urusan pelayanan kesehatan rujukan, pelaporan urusrujukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut merencanakanrujukanupt dinaslayanan kesehatan rujukkrencanakannaan dan pengembangan pencegahan dan pengendalian penyakit menularveilans dan imunisurusan pencegahan dan pengendalian penyakit menular: pelaksanaan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pembagian pelaksanaan tugas urusan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengawasan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelaporan urusanmenular padagendalian penyakit menular yang meliputi pencegahan dan pengendalianrveilans dan imunisasi seksi surveilans dan imunisarveilansurusan surveilans dan imunisasi, pelaksanaan urusan surveilans dan imunisasi, pembagian pelaksanaan tugas urusan surveilans dan imunisasi, pengawasan urusan surveilans dan imunisasi, pelaporan urusanrveilans dan imunisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikutgiatan kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam upaya peningkatan dan fasilitasi bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadapurusan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, pelaksanaan urusantidak menular dan kesehatan jiwa, pengawasan urusan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, pelaporan urusan.sumber daya kesehatan bidang sumber daya.krencanakanmimpin penyelenggaramemimpin . memimpin penyelenggarbidang sumber daybidang sumber dayfarmasian dan alat kesehatan seksi kefarmasian dan alatfarmasian dan alat kesehatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kefarmasian dan alat kesehatan mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan urusan kefarmasian dan alat kesehatan pelaksanaan urusan kefarmasian dan alat kesehatan pembagian pelaksanaan tugas urusan kefarmasian dan alat kesehatan, pengawasan urusan kefarmasian dan alat kesehatan, pelaporan urusan kefarmasian dan dan alat kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut serta untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, mengendalikan pelaksanaan kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam pengelola dan fasilitasifarmasian dan alatfarmasianayaan dan jaminan kesehatan seksi pembiayaan dan jaminanayaan dan jaminan kesehatan. dalam . dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pembiayaan dan jaminan kesehatan mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan urusan pembiayaan dan jaminan kesehatan, pelaksanaan urusan pembiayaan dan jaminan kesehatan, pembagian pelaksanaan tugas urusan pembiayaan dan jaminan kesehatan, pengawasan urusan pembiayaan dan jaminan kesehatan, pelaporan urusaniayaan dan jaminan kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut merencanakan kegiatan seksi pembiayaan dan jaminanayaan dan jaminan kesehatan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi pembiayaan danuntuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat daerah, mengendalikan pelaksanaan kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam pengelolaan pembiayaan dan jami. mengendalikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasimbiayaan dan jaminanmbiayaan danmber daya manusia kesehatan seksi sumber daya manusiaurusan sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan urusan sumber daya manusia kesehatan, pembagian pelaksanaan tugas urusan sumber daya manusia kesehatan, pengawasan urusan sumber daya manusia kesehatan, pelaporan urusanmber daya manusia kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut merencanakan.sebagai upaya untuk meningkatkan penyediaan, pendayagunaan dan kualitas sumber daya manusia dibidang kesehatan, mengendalikan penyusunan bahanmengendalikankerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam urusansehatan masyarakat bidang kesehatan masyarakarencanakan.mimpin penyelenggarapembinaan, bimbingankesehatan masyarakkeluarga dan gizi. dalam melaksanakan tugas pokokurusan kesehatan keluarga dan gizi, pelaksanaan urusan kesehatan keluarga dan gizi, pembagian . pembagian pelaksanaan tugas urusan kesehatan keluarga dan gizi, pengawasan urusan kesehatan keluarga dan gizi, pelaporan urusangizi mempunyai rincian tugas sebagai berikut merencanakan kegiatan seksi kesehatan keluarga dan, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi kesehatan keluarga dansehatan keluarga dan gizi yangkeluarga dan gizidalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan mendukung terciptanya peningkatan derajat kesehatan masyarakaurusan pelayanan kesehatan keluarga dan gizisehatan keluarga dan gizsehatan keluarga dankesehatan keluarga danmberdayaan masyarakat seksi promosi dan pemberdayaan masyarakatromosi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi: perencanaan kegiatan urusan promosi dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan urusan promosi dan pemberdayaan masyarakat, pembagian pelaksanaan tugas urusan promosi dan pemberdayaan masyarakat, pengawasan urusan promosi dan pemberdayaan masyarakat, pelaporan urusandan pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikutpromosi dan pemberdayaan masyarakaturusan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ukm), pengembangan desa siaga, kegiatan yang mendukung terciptanya lingkungan yang ber perilaku hidup bersih dan sehat pubs) berbagai tatanan, pengembangan media promosi dan keluarga sehpromosi dan pemberdayapromosi dan pemberdayaan masyarakaromosi dan pemberdayaan masyarakatdan pemberdayaan masyarakatlingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. dalamfungsi: perencanaan kegiatan urusan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pelaksanaan urusan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pembagian pelaksanaan tugas urusan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pengawasan . pengawasan urusan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pelaporan urusan kesehatan lingkungan, kesehatan kerjrincian tugas sebagai berikut merencanakan kegiatan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga berdasarkan rencana operasional bidang kesehatan masyarakatraga, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan seksi kesehatan lingkungan, kesehatansehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahragalingkungan, kesehatan kerja dan olahraga yang meliputi penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, pengawasan makanan dan minuman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakatprogram. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lingkungan seksi kesehatan lingkungan, kesehatanupt laboratorium kesehatan daerah upt laboratorium kesehatan daerahlaboratorium kesehatan daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut merencanakan . merencanakan kegiatan uptlaboratorium kesehatan daerah, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkunganlaboratorium kesehatan daerah,. sub bagian tata usaha upt laboratorium kesehatan daerahmengklaboratorium kesehatan daerah, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan sub bagian tata usahamemeriksa hasil kerja bawahanlingkup upt laboratorium kesehatan daerahlingkup upt laboratorium kesehatan daerahpelaksanaan kegiatan lingkungan sub bagian tata usahapt pusat kesehatan masyarakat upt pusat kesehatan masyarakatlaksanakan tugas pokok sebagaimana maksud pada kepala upt.kmaksud pada kepala upt pusat kesehatan masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut merencanakan kegiatanpusat kesehatan masyarakat, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan. mengendalikan penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratoriumpt pusat kesehatan masyarakatt pusat kesehatan masyarakatptpt pusat kesehatan masyarakat, mengkoordinasikpusat kesehatan masyarakat, membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan sub bagian tata usahaptkegiatan pengelolaan keuangan lingkup uptptlain lain rincian tugas, fungsi dan tata kerja rumah sakit umumjadlayanan administrasi kependudukan secara daring terintegrasi kecamatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati landak, menimbang bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan secara daring terintegrasi, bahwa sistem pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan dengan cara yang lebih cepat, tepat, responsif dan bertanggungjawab kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara dardministrasi kependudukan secara daring terintegrasi kecamatan. mengingat undang undang dasaadoman standar operasional prosedur administrasi pemerintah dilingkunglayanan administrasi kependudukan secara daring terintegrasi kecamatan. babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan kabupaten adalah kabupaten landak. bupati adalah bupati landak. dinas kependudukan dan pencatatan sipil atausecarapelayanan adminduk daring terintegrasi kecamatan yang selanjutnya disingkat pelanduk adalah salah satu pelayanan stelsel aktif dinas untuk membantu masyarakat mengakses pelayanan adminduk daring kecamatan dalam wilayah kabupatenfleksibilitas jam kerja, prestasi kerja, dan cc. penilaian kinerja. fleksibilitas jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf terkait dengan waktu masuk dan pulang kantor yang dihitung antara lain berdasarkan: jumlah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan pencatatan waktu komputer: dan surat perintah tugas dari pimpinan. prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung secara kumulatif berdasarkan jumlah hasil pekerjaan yang dilakukan. penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung dari kinerja pegawai. bab monitoring, evaluasi dan pelaporan pasai bupati melalui kepala dinas melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan adminduk daring lingkungan pemerintah kabupaten landak. kepala dinas melaporkan kepada bupati atas pelayanan adminduk daring lingkungan pemerintah kabupaten landak. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya. pelaporan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan pelayanan adminduk daring terintegrasi kabupaten landak. bab pendanaan pendanaan operasional pelayanan adminduk daring lingkungan kabupaten landak, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten landak. bab xii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, perekaman ktp kecamatan tetap dilaksanakan sampai pada pergantian petugas perekaman ktp selanjutcap karolina margaret natasha diundangkan ngarang pada tanggal, darianuarti, pembina tk. (iv b) niharian nip. adalah penduduk masyarakat, dirubah yang aktif adalah pemerintah melalui petugas aparat dalam pelayanan dokumen kependudukcamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat. bab penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan secara daring terintegrasi kecamatan penyelenggara adminduk daring terintegrasi kecamatan adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten landak. bab iii pelayanan administrasi kependudukan secara daring terintegrasi kecamatan pelayanan adminduk daring terintegrasi kecamatanlayanan kepada penduduk secara daring, alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektronik: cc. pendokumentasian dokumen elektronik, pemeriksaan keaslian dokumen elektronik, monitoring dan evaluasi pelayanan dokumen elektronik: dan pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan:tte, kecamatandesa kelurahan. pelayanan adminduk daring terintegrasi kecamatan: penerbitan kartu tanda penduduk elektronik, penerbitan kartu identitas anak: penerbitan surat keterangan kependudukan:::: perkawinan, perceraian, dan pengaku: surat bukti pencatatan perkawinan luar wilayah negara kesatuan republik indonesia:: surat keterangan pembatalan perceraian: surat keterangan kematian warga negara indonesia: dan k.dukcapillandak.online. pelayanan adminduk daring sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam hal penduduk menggunakan pelayanan manual karena tidak dapat menggunakan fasilitas pelayanan adminduk daring. pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. petugas dinas terintegrasipelayanan adminduk daring terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: penduduk dibantu petugas operator dinas kecamatandibantu petugas operator dinasnduduk bersama petugas memeriksa kembali formulir dan persyaratan serta mengirimkannya kepada dinas untuk diproses sampai pada penandatanganan secara elektronik pejabat yang berwenang, penduduk dan petugasnas setelah ditandatangani secara elektronik, dokumen dikirim kepada bagi siak kecamatan dalam bentuk pdf dan print out dan diserahkan kepada masyarakat, penduduk melalui petugasnduduk menerima hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan sesuai dengan pengajuannya melalui petugassdukcapilsdukcapil melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang dikirimkan oleh pejabat administrator, kepala disdukcapil membubuhkan tte pada dokumen elektronik, dalam hal kepala disdukcapil:sdukcapil dengan menggunakan kertas khusus. dokumen untuk meningkatkan akses penduduk kepada pelayanan adminduk daring, pemerintah kabupaten landak membangun tempat pelayanan adminduk daring tingkat kecamatan. tempat pelayanan adminduk daring sebagaimana dimaksud pada menyediakan perangkat komputer, alat penginderaan, printer, dan terkoneksi dengan jaringan komunikasi data. tempat pelayanan adminduk daring sebagaimana dimaksud pada (l), bertempat setiap kantor kecamatan wilayah kabupaten landak. bupati melalui dinas melaksanakan pembinaan merasionalisasi tempat pelayanan adminduk daring. petugas yang melaksanakan pelayanan adminduk daring sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. petugas sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas pelayanan adminduk kecamatan sesuai dengan standar operasional prosedur sop). sop sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii pendokumentasian pelayanan administrasi kependudukan daring terintegrasi kecamatan dokumen pengajuan pelayanan adminduk daring oleh pendudukhuruf wajib didokumentasikan, dipelihara dan diamankan sesuai dengan kewenangan oleh dinas. pendokumentasian, pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui sistem arsip adminduk daring. sistem arsip adminduk daring sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berbasis nomor induk kependudukan. bab viii sarana prasarana untuk melaksanakan pelayanan adminduk daring, dinas menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada meliputi: perangkat keras, perangkat lunak: jaringan komunikasi data: sumber daya manusia: pengamanan: dan pengembangan dan pemeliharaan. perangkat keras sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi data center, data recovery center, dan perangkat pembaca data. perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sistem pendukung layanan siak. (s5) jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf c,meliputi pengadaan dan pemeliharaan jaringan komunikasi data. sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi operator, tenaga ahli dan pengelola sistem sertifikasi elektronik. pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi keamanan data, keamanan sistem dan keamanan dokumen. pengembangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat memenuhi perkembangan kebutuhan pelayanan adminduk daring. bab mekanisme kerja untuk melaksanakan pelayanan adminduk daring, kepala dinas, melakukan perubahan mekanisme kerja lingkup dinas kependudukan dan pencatatan sipil. perubahan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada (l), meliputi: |
apa sdtenaga kerja dan transmigrasirian ketenagakerjaantenaga kerja dan transmigrasi kabupaten buton selatan. kepala dinas adalah kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten buton selatan. sekretaris dinas adalah sekretaris dinas tenaga kerja dan transmigrasienagakerjaan dan transmigrasi diwadahi dalam bentuk dinas. nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam adalah dinas tenaga kerja dan transmigrasitenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan kebijakan daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi, mengoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang tenaga kerja dan transmigrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang tenaga kerja dan transmigrasi, pelaksanaan pengadministrasian dinas, mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan bidang tenaga kerja dan transmigrasitenaga kerja dan transmigrasi, dipimpin oleh kepala bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang berada bawah dansebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang penempatanpenyusunmberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, pelaksanakepala bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja,pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. kepalahubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan kebijakan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, cc. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja,lima bidang transmigrasi bidang transmigrasi dipimpin oleh kepala bidang transmigrasi yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. kepala bidang transmigrasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan pengembangan kawasan transmigrasi, pembinaan transmigrasi dan usaha ekonomi, prasarana dan penempatan transmigrasi sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas berjalan dengan baik. kepala bidang transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana maksud pada menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan bidang transmigrasi, pelaksanaan kebijakan bidang transmigrasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang transmigrasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi transmigrasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang transmigrasiobi urusan diundangkan batang pada tanggal januari aris daerah kabupaten buton selatan, pan neo) budiman o'gssusunan organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten buton selatan kelompok jabatan fungsional aan tele sub koordinator sub bagian iii dan kelompok umum dan fungsional pes bidang bidang bidang penempatan tenaga kerja hubungan industrial dan dan perluasan kesempatan jaminan sosial tenaga transmigrasi kerja kerjplain dx jali code urusan yoola tarif jasa pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah pratama taptetapkannya peraturan bupati pesisir selatan nomorunit pelaksana teknis dinas kesehatan rumah sakit umum daerah pratama tapan, bahwa untuk beroperasionalnya rumah sakit umum daerah pratama tapan, perlu adanya penetapan penggunaan pola tarif jasa pelayanan kesehatan, cc. bahwa sambil menunggu ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan peraturan daerah tentang pola tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah pratama tapan perlu dibentuk peraturan bupati tentang pola tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah pratama tappesisir selatan tentang pola tarif jasa pelayanan kesehatan rumah sakit pratama tapas dan terapi, pemeriksaan penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis, tindakan elektromedik dan radio terapi, rawat observasi pasien igd, pemakaian barang farmasi, dan asuhan keperawatans dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, upaya rehabilitasi medis, tindakan elektromedik, konsultasi pelayanan gizi,s dan terapi, tindakan paramedis, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medis, tindakan elektromedik dan radioterapi, konsultasi gizi, pelayanan ambulansegori kelas perawatan disesuaikan dengan tarif pelayanan tindakan yang diberikan. besarnehabilitasi medik jenis pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pelayanan yang dilakukan pada instalasi fisioterapi. pelayanan rehabilitasi medis,ujukan pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas rujukan medik, dan rujukan kasus. rujukan kasus sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: rujukan intern dalam yaitu rujukan semua jenis pelayanan antar spesialis atau bagian yang ada didalam lingkungan rumah sakit sendiri, dan rumah sakit) pemerintah non kementrian kesehatan, tarif pelayanan perawatan rujukan meliputi rujukan intern dalam antar bagian dikenakan tariff sesuai yang tercantum lampiran pada tanggal kunjungan yang sama, tidak termasuk tariff tindakan medis dan pemeriksaan penunjang, penunjang diagnostik, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan farmasi ataupun pelayanan ambulanspelayanan pasien gawat darurat. pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada termasuk jasa farmasimasaran jenazah pelayanan pemasaran jenazah sebagaimana dimaksud dalam perawatan jenazah perawatan jenazah dengan formalin penyimpanan sementara konservasi jenazah konservasi jenazah khusus aids, flu burung, dan penyakit menular berbahaya lainnya):, terencana (elektif), dan segera tindakan medik dan terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi tindakan medik tindakan medik dengan elektro medik, radioterapidan terapi non narkoba ditetapkan dengan keputusan direktur rsud pratama tapanrana dalam penetapan struktur dan besarnya tarif prinsip dan sasaran dalam penetapanstruktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dimaksudemungutan retribusi bagian kesatu instansi pemungutan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah pratama tapan dilakukan oleh rumah sakit umum daerah pratama tapan. bagian kedua tata cara pelaksanaan pemungutan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dilakukan oleh bendahara pembantu penerima rumah sakit umum daerah pratama tapan. pemungutan dilakukan berdasarkan karcis dan nota perhitungan retribusi yang diterbitkan oleh badan pendapatan. bagian ketiga tempat pembayaran, tata cara pembayaran, penyetoran dan pengembalian jasa pelayanan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dilakukan loket pembayaran rumah sakit umum daerah pratama tapan. setiap pembayaran harus disertai dengan bukti pembayaran yang sah berupa karcis dan atau nota perhitungan. pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sudah termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan. bendahara pembantu penerima loket pembayaran menyetorkan hasil penguatan retribusi pelayanan kesehatan termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan bendahara penerima rumah sakit umum daerah pratama tapan setiap hari. hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan disetorkan oleh bendahara penerima rumah sakit umum daerah pratama tapan kas daerah secara bruto. jasa pelayanan setelah disetorkan kas daerah dikembalikan rumah sakit umum daerah pratama tapan dan pembagiannya diatur dengan peraturan bupati. pengembalian jasa pelayanan yang dimaksud pada dapat diajukan setiap bulanoperasional rsud dilaksanakan oleh rsud pratama tapan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bab viii ketentuan lain lain ketentuan tarif pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan tarif pemanfaatan sarana dan prasarana rsud lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat luasbupati pesisir selatan dto hendrajoni diundangkan mainan pada tanggalrangkat daerah54f tahun tentang pengadaan barang jasa), peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor tahun tentang rumah sakit kelas pratama peraturan menteri kementerian kesehatan nomor tahun tentang pola tarif nasional rumah sakit, peraturan bupati pesisir selatan tahun tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural dinas kesehatan, peraturan daerah kabupaten pesisir selatan tentang retribusi jasa umum, peraturan bupati pesisir selatan. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pola tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah pratama tapan kabupaten pesisirbupati adalah bupati pesisirunit pelaksana teknis dinas kesehatan adalah rumah sakit umum daerah pratama tapan kabupaten pesisir selatan. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional kesehatan, rumah sakit umum daerah pratama tapan yang selanjutnya disingkat rsud pratama tapan adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan rumah sakit umum daerah pratama tapan. direktur adalah direktur rsud pratama tapan, pejabat adalah pegawai yang diberi tugas untuk menyusun tarif pelayanan kesehatan kabupaten pesisir selatan, pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnostik,,untuk menempati tempat tidur ruang perawatan, tindakan keperawatan adalah tindakan medis yang didelegasikan kepada tenaga perawat, pelayanan farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan atau kesehatan dari apotik rumah sakit, maupun luar rumah sakit yang sudah kerja sama, pelayanan mobil, pembakaran limbah medis adalah segala kegiatan yang menyangkut limbah medis untuk diolah ditempat pengolahan limbah sehingga tidak mengganggu pencemaran lingkungan, rujukan adalah rujukan pasien rujukan informasi medis yang dilakukan antar bagian pelayanan medis dalam rumah sakit maupun dengan pelayanan kesehatan lainnya. rujukan medikrujukan kasus yaitu upaya tindak lanjutbarang farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang diperlukan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medis dan terapi serta tindakan medis lainnya medis dan tenaga non medis dan terapi serta tindakan medis,rumah sakit,,rsud pratama tapan kabupaten pesisir selatanpola tarif pelayanan kesehatan pada rsud pratama tapan, tujuan pola tarif pelayanan kesehatan adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan pada pelayanan kesehatan rsud pratama tapan rawat jalan, instalasi gawat daruratambulans, dan tindakan medik dan terapi. pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tingkat lanjutan. pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada huruf pelayanan yang dilakukan jam oleh instalasi gawat darurat, rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pelayanan kelas iiidan radio diagnostik. pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: dari dokter umum dokter spesialis, dan dari dokter spesialis dokter spesialis lainnya. pelayanan tindakan medis dan terapi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas operatif, dan non operatif. tindakan medis terapi operatif sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi operatif elektif (terencana), dan operatif cito. tindakan medis terapi non operatif sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi medis, medis dengan elektromedik, danrawat jalan pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pemeriksaan rawat jalan dokter umum, pemeriksaan rawat jalan dokter spesialis, farmasi, tindakan medis dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, pemakaian barang farmasi, dan konsultasi gizi dan konsultasi kb. pemeriksaan rawat jalan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi poliklinik anak, poliklinik bedah, poliklinik penyakit dalam, poliklinik mata, poliklinik telinga hidung dan tenggorokan, dan poliklinik kebidanan dan kandungan. tindakan medisgizi dan konsultasi diperhitungkan sesuai dengan jenis pelayanan tindakan yang diberikan. |
salinan bupati kediri peraturan bupati kediri nomor tahunbupati kediri, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalamagar pencairan bantuan sosial dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan pertanggungjawaban perlu diatur prosedur dan tata cara pencariannya: bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan peraturan bupatidoman penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah skpd) kabupaten kedirikabupaten kediri tahun anggaran memutuskan nag menetapkanmasyarakat miskin kabupaten kediri yang tidak tercantum dalam keputusan bupati nomor tentang penetapan masyarakat miskin sasaran program jaminan kesehatan masyarakat had jamkesmas kabupaten kediri tahun dapat diberikan bantuan sosial pelayanan kesehatan yang dibiayai dari dana apbd melalui kode rekening bantuan sosial. masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam adalah masyarakat yang dinyatakan masuk kategori miskin berdasarkan hasil verifikasi oleh tim desa. verifikasi yang dilaksanakan tim desa sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada indikator pendataan kemiskinan dengan indikator baru pib) dengan nilai skor yang diketahui oleh kepala desa dan kepala puskesmas serta rekomendasi oleh dinas kesehatan. pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang ditanggung apbd meliputi untuk pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap rumah sakit umum daerah pare dan atau rumah sakit yang sudah mengadakan kerjasama dengan rumah sakit umum daerah pare untuk kasus tertentu yang tidak dapat ditangani rumah sakit umum daerah pare sesuai standar pelayanan jamkesmas tidak termasuk hero dialiri. pelayanan rawat jalan puskesmas dan rawat inap puskesmas rawat inap serta pertolongan persalinan yang dilayani oleh bidan desa. penanggulangan balita gizi buruk dan ibu hamil kurang energi kalori kek yang membutuhkan penanganan secara khusus. biaya transportasi rujukan dari puskesmas rsud pare dan dari rsud pare rumah sakit rujukan serta biaya pemulangan pasien jenasah dari rumah sakit rumah penderita. biaya obat obatan dan alat kesehatan khusus yang bersifat life saving. bantuan penunjang kesehatan bantuan pembelian alat bantu penunjang kesehatan bantuan keuangan kepada keluarga miskin yang mempunyai masalah kesehatan. prosedur dan tata cara penggantian biaya pelayanan dan bantuan penunjang kesehatan yang dimaksud dalam sebagai berikut pop injil dnjuajo win span did up6 uap gns usia syok (s) dad prod pnsydw pub wlb6gas uoyniru ixp$ ubw uny ud66u usd unit buah voy disney lipids ylwn udp owoisos mdi udiigwdpi gesa udippd jin prod pnsyow gas uoynfnu yyp ylwn fs) (azas udi usg unjuk joins udyiohoyip arjun up5pun 6uopunisg dini9y bus tongas uup ididasjoa adidas udmialpjsw buah bunny spg wgs dub jop blog today dds ubi deg lag jon$ upynlp6us upjpyasay sig nopp upp jasa dpw young upp upn inyssiod upyjodopus ujar (z) uop 10ad prod pnsypuup bupwid6pages duomo led pagoda (p) kubik angka uonlnyssisd uoyjiod pus jun young bppoday uupyub aus ubp udysnidusw udeunsy spg ig) uop li) opp upuoyowled dylospp tgl upisilu foydidasdw upp penjudi duo yyowusd ubi0sopir buana sog infobox young poder jobs udy nni6usw upj ssel sulit upypyasay buplunusg punjung hyun ig) ud) say studi dbibdey yao djadi splusons prey hpj djp pss dpi9 upp sdlissysnj ubu abjad ios udon pup apjss anu inds deny indy sjo tup6ubpupjip ggzkv udnjubg upidusssy upload jad dadi ududisau uddwususyj dido dss big spusaysng' ynlunyip bud dyn ihu young '210j any uop wlopiip bup big upp upjoyasay ubur apa din dya spip up6usp bon sp3 type young body upibyasey abjad ujud6 upuoyowyad upon ib6usu upjoyasay sig udp jasa upon say ubur appmag jun tanggal bupati kediri, ttd sutrisno diundangkan kediri padatanggal han sekretaris daerah, disalin sesuai dengan aslinya a.n. sekretaris daerah ttd 205isten tata praja djoko soeharto yan berita daerah kabupaten kediri tahun nomor sat pain kala |
rela bupati garut provinsi jawa barat peraturan bupati garut nomor tahunberdasarkan keputusan bupati garut nomor kep. 0rg tentang penetapan unit pelaksana teknis dinas puskesmas dtp dan non dtp serta, utd puskesmas pasundan ditetapkan sebagai unit kerja lingkungan dinas kesehatan kabupaten garut yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue), jawab kepada kepala utd puskesmas. paragraf tugas dan fungsi kepala sub.dan utd: cc. menyusun informasi kegiatan sistem informasi puskesmas, yang, meliputi melaksanakan kegiatan rumah tangga, antara lain: melaksanakan pengurusan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan utd,,erima, menyimpan,, dan kartu persediaan barang. membuat kartu inventaris barang kib), membuat kartu inventaris ruangan .:utd puskesmas. bagian keempat ukm esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat paragraf penanggungjawabdipimpin oleh seorang penanggungjawab. penanggungjawab sebagaimana dimaksud kelompok dan masyarakat. penanggungkepala utd. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada penanggung, cc. penyelenggaraan pelayanan kia kb yang bersifat ukm,, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.keperawatan kesehatan masyarakat membawakan (enamromosi kesehatan dan uks, pelaksana pelayanan kesehatan lingkungan, cc.,ukan pengobatan ringan, pertolongan dan rujukan, melaksanakan pelatihan dokter kecil,memberikan penyuluhan dalam gedung, mencakup:. memberikan penyuluhan luar gedung, mencakup:. mengelola media informasi kesehatan puskesmas, il. melakukan pemeliharaan alat,promosi kesehatan dan uks, dan oo., melaksanakan kegiatan penyehatan air bersih, melakukan pengawasan depot isi ulang air minum, melaksanakan kegiatan penyehatan pembuangan sampah,, melaksanakan penyehatan makanan dan minuman,, melakukan pengawasan pemisahan sampah puskesmas dan jejaringnya, il.kesehatan lingkungan,,,, dan perkembangan anak, melaksanakan pelayanan kepada semua pasangan usia subur (pus),sanakan pengobatan bagi ibu untuk jenis penyakit ringan, melakukan kunjungan rumah untuk perawatan kesehatan masyarakat (puskesmas):, melaksanakan pembinaan dukun bayi, melaksanakan audit maternal dan perinatal amp), melaksanakan pembinaan klinik bersalin dan bidan praktek mandiri wilayah kerja, melakukan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (pws kia): il. melaksanakan pengawasan mutu pelayanan bersalin dan ki, dan, melakukan pemantauan status gizi, cc. menginventarisasi jumlah dan sarana posyandu, melakukan pemetaan keluarga sadar gizi kadar) dan penggunaan asi eksklusif, melakukan penyuluhan upaya perbaikan gizi keluarga (upsk),, melaksanakan pemantauan status gizi, il.pori), oo.k(semantik) desa endemis, melaksanakan pertemuan berkala juru pemantau jentik (semantik), melaksanakan rekapitulasi laporan juru pemantau jentik (semantik), melakukan pencegahan kecacatan pada penderita kusta, j . melakukan peran aktif dalam penyelidikan kejadian luar biasa klb) peningkatan kasus, melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait, il.,, melakukan pengendalian infeksi keluarga, melaksanakan konseling keperawatan, melakukan dokumentasi keperawatan,ktor terkait. bagian kelima ukm pengembangan paragraf penanggungjawab ukm pengembangan:,kesehatan jiwa, pelaksana pelayanan kesehatan gigi masyarakat, cc.melakukan deteksi dini kasus kejiwaan, memberi pertolongan pertama kejiwaan,jiwa, dan j . sebagai bahan penyusunan rencana asuhan keperawatan gigi, cc. memberikan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah, melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut: menerima konsultasi dari masyarakat, mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer,dinas kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas kesehatan kabupaten gararucc. memanfaatkan tanaman obat keluarga toga, melakukan pendataan sasaran kelompok olah raga, cc.i kelompok sasaran, melakukan penanganan cedera olahraga akut secara sederhan, yang mencakup: perencanaan pelaksanaan skrining kesehatan indera, perencanaan pelaksanaan operasi katarak dan rujukan bagi penderita katarak. melaksanakan kegiatan kesehatan inderindera:, melaksanakan kegiatan pengobatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,lansia: dan il., cc. melaksanakan pembinaan kesehatan kerja, melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja,, dan laboratorium paragraf penanggungjawab ukp, kefarmasian, dan laboratorium ukp, kefarmasian, dan laboratorium,, cc. penyelenggaraan pelayanan kia kb yang bersifat ukp dan persalinan, penyelenggaraan pelayanan gawat darurat, penyelenggaraan pelayanan gizi klinik,emeriksaan umum, pelaksana pelayanan kesehatan gigi dan mulut, cc., melaksanakan pelayanan unit layanan rawat jalan, melakukan pencatatan medis,,, memberikan rujukan layanan rujukan,, melaksanakan kegiatan pemeriksaan pembinaan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui,ktor terkait. paragraf pelaksana pelayanan gawat darurat:),membuat visum repertumawat darurat, dan j ., melaksanakan pelayanan dan konsultasi gizi,, melaksanakan tanggung klinicc. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis, menganalisis data dan hasil pemeriksaan pasien, membuat visum repertum, melaksanakan tugas jaginap pond, dan, melaksanakan pelayanan kefarmasian, berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait, cc. memberikan penjelasan tentang obat sesuai kaidah, melaksanakan tanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis pada ruangan apotek dan gudang obat, merencanakan pengadaan obat dan pendistribusian obat, menerima, mengeluarkan dan menyimpan obat puskesmas, pustu dan poskesdes: melakukan pengecekan obat puskesmas, pustu dan poskesdes,cc. merencanakan kebutuhan alat dan bahan laboratorium, mengupayakan hasil, alat dan bahan sesuai standar, melaksanakan rujukan, melaksanakan pemeriksaan laboratorium luar gedung bila diperlukan, melaksanakan tanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis pada ruangan laboratorium,, yang meliputi: puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa: dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan penanggung,cc. menggerakkan, mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat tingkat desa kelurahan,:cc. melaksanakan kegiatan puskesmas keliling sesuai dengan perencanaan, bayi dan balita, wanita usia subur (wus) jawab kepada kepala utd puskesmaerah pada dinasjaring fasilitas pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainkesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana yang selanjutnya disebut kia kb adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, melahirkan, napas, bayi, balita dan anak pra sekolah serta pelayanan keluarga berencanautd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penuh,puskesmas pasundan:pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh bupati. kepala utd puskesmas pasundan pasundan utd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penuhpasundan dengan status ppk blue penuhkepala utd puskesmas kepala utd puskesmas dengan status ppk blue penuhjawab ukm dan ukp penanggungjawab ukm atau ukp ditunjuk,atau, cc., dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai utd puskesmas pasundanutd puskesmas pasundan dengan status ppk blue, bupati menetapkan standar pelayanan minimal utd puskesmas pasundanutd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penuh dapat memungut biaya pelayanan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuutd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penuhatau lembaga profesi. peraturan bupati mengenai tarif layanan utd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penuhutd puskesmas pasundan dengan status ppk blueutd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penuh dilakukan oleh bupati melalui kepala dinas. pembinaan keuangan utd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penuh dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah ppid) kabupaten garut. bagian kedua pengawasan pengawasan operasional utd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penuhpasundanutd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penuh menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal utd puskesmas pasundanutd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penupuskesmas pasundan dengan status ppk blue penuhpendidikrinsip tata kelola berkedudukan kabupaten garut.tugas pokok dan fungsi serta kewenanganvisi, misi, nilai dan tujuan visi utd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penuh adalah menjadikan utd puskesmas pasundan sebagai puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara optimal dan handal guna tercapainya masyarakat yang sehat, bermartabat, nyaman dan sejahtera misi utd puskesmas pasundan adalah: mengatasi masalah kesehatan masyarakat wilayah kerja utd puskesmas pasundan dengan mengoptimalkan sumber daya yang berkualitas, menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang terstandarisasi, cc. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal secara berkelanjutan sesuai kompetensi yang dibutuhkan, mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan yang prima sesuai kebutuhan masyarakat, dan mendorong kemandirian masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehatutd puskesmas pasundanutd puskesmas pasundanutd puskesmas pasundan, mengandung pengertian bahwa setiap, dalam mengemban visi dan misi utd puskesmas pasundanutd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penuh sebagaimana dimaksud dalam maka ditetapkan tujuan utd puskesmas pasundan, cc. struktur organisasi bagian kesatu umum struktur organisasi utd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penuh, terdiri dari: kepala utd puskesmas, kepala subbagian tata usaha, penanggungjawab ukm esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, membawakan:enanggungjawab ukm pengembangan, membawakan: pelaksana pelayanan kesehatan jiwa,. penanggungjawab ukp, kefarmasian dan laboratorium, membawakan: pelaksana pelayanan pemeriksaan umum, diagnosa. penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, membawakan. satuan pengawas internal, dan kelompok jabatan fungsional. bagan organisasi utd puskesmas pasundan dengan status ppk blue penelaksana, melakukan analisis terhadap capaian indikator yang telah ditetapkan, menindaklanjuti hasil analisis terhadap capaian indikator yang telah ditetapkan, dalam bentuk upaya upaya perbaikan,,il. |
provinsi jawa barat peraturan bupati purwakarta nomor tahun tentang besaran uang saku bagi atlet, pelatih dan official pon xix dan peparnas tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purwakarta, menimbang bahwa untuk meningkatkan motivasi dan sebagai wujud dukungan bagi atlet, pelatih, dan official pon xix dan peparnas tahun jawa barat, perlu memberikan uang saku kepada atlet, pelatih, dan official kontingen asal kabupaten purwakarta pada kegiatan penyelenggaraan pon xix dan peparnasuang saku bagi atlet, pelatih dan official pon xix dan peparnas tahun dalam rangka pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih dan official kontingen kabupaten purwakarta pada kegiatan penyelenggaraan pon xix dan peparnas tahun jawa barat, maka kepada atlet, pelatih dan official tersebut diberikan uang saku. besaran uang saku sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (per orang) pelatih rp. (dua juta rupiah) atlet rp. (dua juta rupiah) official rp. (dua juta rupiah) pemberian uang sakuagar supaja gerakan olahraga dapat dipercepat dan dipuaskan sampai pelosok pelosok daerah diseluruh indonesia, perlu diberikan ketentuan ketentuan jang lebih lengkap mengenai tugas, wewenang, kedudukan dan organisasi daripada komando gerakan olahraga, memperhatikan peraturan tentang pemusatan kegiatan usaha olahraga dalam pimpinan dewan asian games indonesia tanggal april mengingat surat keputusan kami tanggal tahun dan tahun alat undang undang dasar, memutuskan: menetapkan pertama terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini mengangkat sdr. malai, menteri penerangan sebagai pemimpin komando gerakan olahraga, dr. azis saleh, menteri pertanian sebagai deputy pemimpin komando gerakan olahraga, prof. dr. prison, menteri pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan sebagai deputy pemimpin komando gerakan olahraga, major jendral suprajogi, menteri produksi sebagai pembantu umum pemimpin komando gerakan olahraga, sdr. singkong, kepala jawatan pendidikan jasmani sebagai sekretaris komando gerakan olahraga, pemimpin komando gerakan olahraga bertanggung jawab langsung kepada presiden panglima tertinggi, kedua memberi wewenang penuh kepada komando gerakan olahraga untuk mengatur, mengawasi, memimpin dan atau menyelenggarakan segala ketentuan dalam keputusan presiden tahun beserta peraturan pelaksanaannya, jaitu peraturan dewan asian games indonesia setelah disesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam keputusan ini, do. ay sehat presiden republik indonesia memberi kuasa penuh kepada pemimpin komando gerakan olahraga untuk mengadakan peraturan peraturan dan tata tertib komando jang dianggap perlu untuk melancarkan usaha usahanya, ketiga ditiap tiap daerah swatantra tingkat dibentuk komando gerakan olahraga, jang susunan,organisasi,tugas dan lapangan pekerdjaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh pemimpin komando gerakan olahraga, pemimpin komando gerakan olahraga daerah bertanggung jawab langsung kepada pemimpin komando gerakan olahraga, dengan ditetapkannya keputusan ini komite olimpiade indonesia daerah dan betina badan persiapan team indonesia daerah) dilebur didalam komando gerakan olahraga daerah, keempat komite olimpiade indonesia pusat tetap berdiri terus tetapi dengan kedudukan dan tugas jang lain, jaitu sebagai badan pembantu komando gerakan olahraga khusus untuk mengurus soal soal olimpiade dan pesta pesta olahraga international jang serupa itu dan soal soal lainnya jang ditugaskan oleh komando gerakan olahraga, susunan,organisasi,keanggotaan dan kewenangan kewenangan komite olimpiade indonesia akan diatur lebih lanjut oleh komando gerakan olahraga, kelima segala keperluan untuk komando gerakan olahraga dibiayai dari anggaran belanda dewan asian games indonesia pos pimpinan, keenam surbengkulubengkuluselatan palembang (2x) bupati kepala daerah bengkulu bengkulu (2x). ditetapkan djakarta pada tanggal januari presiden republik indonesia, sukarno |
55m aan era presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia da, marun tentang susunan dan organisasi biro pusat statistik. esa presiden republik indonesia menyumbang bahwa susunan dan organisasi biro pusat statistik jang seka pf: rang tidak sesuai lagi dengan meluasnya tugas jang dibebankan kepadanya sebagai badan jang mengusahakan pelbagai mata statistik jang berguna bagi pemerintah dan masyarakat umumnya untuk melaksanakan pembangunan nasional semesta berencana dan tidak sesuai lagi dengan organisasi dan tata kerdja baru aparatur pemerintahan negara setelah diadakan grouping ka biner kerdja penguat undang undang tahun tentang statistik lembaran negara tahun dan undang undang tahun tentang sensus lembaran negara tahun peraturan peraturan presiden dan tahun (disempurnakan) lembaran negara tahun dan keputusan presiden republik indonesia tahun undang undang prp tahun keputusan presiden republik indonesia tahun nk memutuskan: menetapkan susunan dan organisasi biro pusat statistik sebagai berikut babi susunan pusar. untuk menunaikan tugasnya seperti tersebut dalam undang undang tahun tentang statistik, biro pusat statistik dibagi dalam beberapa biro yakni biro research dan analisa) bb. biro statistik routine) cc. biro iii sensus) biro tata usaha) tiap tiap bagian dibagi dalam bagian bagian menurut bidang bidang objek jang mendjadi sasaran kegiatannya. tiap tiap bagian masih dibagi lagi dalam seksi seksi untuk mengerjakan statistik tertentu jang termasuk bidang bagian itu. aoa men sega ran aaa ket. .seesankbannnkng garam pga bts? www aan measure3 nominasi presiden republik indonesia das jumlah biro, bagian dan seksi ditentukan dengan surat keputusan presidium kabinet kerdja menurut keperluannya atas pertimbangan praktis dari kepala biro pusat statistik. bab tiap tiap daerah tingkat dan daerah tingkat dibentuk kantor tabang dari biro pusat statistik dengan nama kantor sensus dan statistik daerah dan jang menjalankan kegiatan kegiatan statistik daerah. tiap tiap daerah administratif bara mrsedulangg diangkat seorang atau lebih pegawai jang merupakan pegawai kantor sensus dan statistik daerah tingkat jang bersangkutan pegawai tersebut ditempatkan dibawah pengawasan kepala kecamatan: kepala kantor sensus dan statistik dimaksudkan pada alat ini bertanggung jawab setara teknis dan administratif kepada kepala biro pusat statistik, dengan ketentuan lebih lanjut bahwa untuk menjalankan tugasnya dibidang statistik kepala kantor sensus dan statistik menghubungi instansi instansi dan masyarakat didaerah kerjanya atas nama kepala daerah jang bersangkutan. dalam menghadapi usaha statistik jang mengangkut seluruh wilayah indonesia mengenai bagian terbesar dari masyarakat, misalnya sensus dan survey lainnya jang luas, maka diadakan kerdja sama jang serat eratnya dengan fihak pamongpradja. kerdja sama tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan keputusan presidium kabinet kerdja setelah mendengar menteri dalam negeri. iti pimnpinark. pusat biro pusat statistik dipimpin oleh seorang kepala biro pusat statistik jang bertanggung jawab atas seluruh tata usahacc. tiap biro dipimpin oleh seorang kepala biro. tiap bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian. tipa seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. daerah kantor sensus dan statistik daerah tingkat dipimpin oleh seo rang kepala kantor sensus dan statistik daerah tingkat kantor sensus dan statistik daerah tingkat dipimpin a leh seo rang kepala kantor sensus dan statistik daerah tingkat ii. ce. tiap tipe kecamatan ditempatkan sekurang kurangnya seorang pegawai statistik jang langsung dibawah pimpinan kepala kantor sensus dan statistik daerah tingkat ii. pen lia wan nana sep han poin ben ben sin lang tae lamar presiden republik indonesia setiap kali dianggap perlu kepala biro pusat statistik dapat menu sultan kepada presidium kabinet kerdja supaja dibentuk panitia interdepar mental dengan tugas memberikan saran saran tentang pelaksanaan sesuatu usaha statistik. it. tugas biro pusat statistik. tugas kewajiban biro pusat statistik diatur dengan surat keputusan presidium kabinet kerdja. bab perbelanjaan biro pusat statistik. men perbelanjaan biro pusat statistik dibebankan pada anggaran belanda bagian lembaga lembaga negara tertinggi. bab vi. ketentuan lain lain. kantor sensus dan statistik daerah tingkat dan kantor sensus dan statistik daerah tingkat jang dibentuk berhubung dengan adanja sensus penduduk: tahun menurut undang undang tahun tentang sensus dan jang berstatus sebagai bagian dari kantor pamong praja dengan administrasi dan urusan teknis jang terpisah seluruh nja untuk mengurus pelaksanaan sensus, dijadikan kantor tabang dari biro pusat statistik termaksud pada alat diatas. segala sesuatu jang perlu diatur berhubung dengan peralihan ternak sud pada alat' ini didasarkan atas permufakatan dan kupu utusan bersama antara menteri dalam negeri dan kepala biro pusat statistik. hal hal jang belum diatur dalam keputusan pre side ini diatur dengan keputusan presidium kabinet kerdja dan sepanjang diperlukan, setelah mendengar menteri dalam negeri terlebih dahulu. pasal at: keputusan presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya. agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan penguin ad. presiden rep indonesia dr. mena susi bb nb: remeh manage |
daan keputusan presiden republik indonesia tahun kami, presiden republik indonesia memperhatikan nota dinas menteri koordinator pemeriksa keuangan agung tanggal pebruari ana menimbang ta. bala pada badan pemeriksa keuangan perlu see, diangkat seorang pejabat negara jang dil: tugas sebagai sekretaris badan "aa bahwa sdr. dr. selo soemardjan go1ls f vi p. g.p.n, pd, kepala biro iii sekretariat garis guru besar luar biasa pada universitas! indo kesia research associate pada lembaga ekonomi dan kemasyarakatan nasional dari mini dipandang were mui syarat syarat untuk diangkat dalam jabatan sekretaris badan pemeriksa keuangan bahwa disamping jabatan sebagai sekretaris badan pemeriksa keuangan tersebut, sdr, dr, solo semar dan tetap merangkap djabatarnja sebagai pd, kepa. biro iii sekretariat negara guru besar'luar asa pada universitas indonesia research associate pada lembaga ekonomi dan kemasyarakatan nasional: dari mini, men mengingat alat undang undang dasar tee keputusan presiden no, tatum dan keputus presiden joo n talam mai tati memutuskan ata elang terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini, mengangkat ena sebagai sakretrttt badan pemeriksa keuangan dalam pangkat f vii p.g. ian dengan jabatan, bahwa samping haber tersebut diatas 'jang tan berkepentingan tetap merangkap kepala biro iii sekretariat. ne gara guru besar luar biasa pada universitas indonesia research associe pada lembaga ekonomi dan kemasyarakatan nasional dari mini, '. nur salinan #osnnenonenosang000 pagu hina ann ska kera end bea panti kan kon tia rani, bara haha manusia maa salinan surat keputusan ini disampaikan untuk diketuai presidium kabinet dwikoray pemeriksa keuangan para menteri koordinator kompartemen, sekretariat negara, "ra kant perlu sega kantor. urusan pegawai: wakartasetit.: kantor pusat perbendaharaan, di jakarta, direktorat perjalanan negeri diakartaniar ban peng puas tiang anda tendang era petikan surat keputusan ini diberikan tonda jang berkenan, kai kesah bai tangan untuk diketahui dan dipergimaken seperlunya, itu dena aren gera jabatan mes pae kening dengan kenangan pantas set ariana gerakan setara shpetards badan hat mesenenap diehatanmja sebagai pd, kera. lage rah keniitetepkancdta nakartaur lake anda taat tebar appa kpa aro san lagrtugar cegah tiap 'nine undang besar see dk, akan tata sakitan note tahan pes mana! haa sukar |. segi dena ian na, tatum dan kekutu" pasukan co. iman tahan im, untan tas per mad sat begini aan ind, tingkat ana bea ada feri apel sabwabarts pekan ttg naa uga pangkat pati patas lega esa pasta, tia aan tata serta ingatan komen tesatamnja tersebut diatas yang manten ingin karta per sankei saban benda biro sekretariat nan oma penari latn biasa pada undyeralrag indonesia buneeggi aan mada lembaga tien dan wensiaraanan nasional duri nita salinan aterokaba perhatian |
lan kun seh ,.sampai dengan dan lampiran keputusan presiden ini. . mulan yesbasic agreement asean industrial implementation",basic agreement asean industrial implementation"jenewa, sis, pada tanggal oktober konferensi perserikatan bangsa bangsa mengenai juta dan hasil hasil produk juta, telah menerima baik international agreement juta and juta products, bahwa pemerintah republik indonesia memandang perlu untuk mengesahkan internationalilakukan oleh presidencts, mengesahkan international agreement juta and juta products, yang telah diterima baik oleh konferensi perserikatan bangsa bangsa mengenai juta and juta products, jenewa, sis, pada tanggal oktoi, departemen keuangan dan departemen perdagangan sebagaimana dimaksud dalam bab bab dan bab keputusan presiden nomor tahun tentang susunan organisasi departemenmengubah ketentuan bab tentang kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi departemen dalam negeri pada dantugas pokok departemen dalam negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan bidang sosial politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan daerah, pembangunan desa, dan agraria. sekretaris jenderal terdiri dari biro perencanaan, biro kepegawaian, biro keuangan: biro perlengkapan: biro organisasi, biro hukum: biro hubungan masyarakat, biro umum: direktorat jenderal sosial politik terdiri dari: sekretariat direktorat jenderal: direktorat pembinaan umum: direktorat pembinaan kesatuan bangsa, direktorat pembinaan ketenteraman dan pertahanan sipil: direktorat pembinaan masyarakat, direktorat pengamanan. setan sy) ny) wat presiden republik indo kesia: direktorat pembinaan pemerintahan daerah: direktorat pembinaan umum pemerintahan, direktorat pembinaan pemerintahan desa, direktorat keuangan daerah: direktorat pembinaan pendapatan daerah:. direktorat jenderal pembangunan daerah terdiri dari sekretariat direktorat jenderal: direktorat pembinaan program pembangunan daerah: direktorat pembinaan pengembangan wilayah, direktorat pembinaan pembangunan perkotaan, direktorat tata pembangunan dan lingkungan hidup. direktorat jenderal pembangunan desa terdiri dari sekretariat direktorat jenderal: direktorat pengembangan desa, direktorat pembinaan ketahanan masyarakat desa, direktorat pendayagunaan sumber dana pembangunan desa, direktorat tata pemukiman dan prasarana desa, direktorat pembinaan kesejahteraan keluarga: pusat penelitian dan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah: pusat penelitian dan pengembangan pertanahan: badan pendidikan dan latihan terdiri dari sekretariat badan, pusat pembinaan program pendidikan dan latihan, pusat pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan:, inspektur anggaran: inspektur pajak, gen yan nya a3: presiden republik indo kesia inspektur bea dan cukai, inspektur umum. pusat terdiri dari pusat penelitian dan pengembangan keuangan: pusat pembukuan keuangan negara, pusat penyusunan dan analisa pendapatan dan belanja negara. mengubah ketentuan bab tentang kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi departemen perdagangan padabadan pengembangan ekor nasional terdiri dari sekretariat badan, pusat informasi dan analisa pasar, pusat pengembangan pemasaran hasil pertanian: pusat pengembangan pemasaran industri: pusat pengembangan pemasaran hasil kerajiwes ann sy) yan nya x1y wap a3:penanganan pasca panen hasil pertanian presiden republik indonesia, menimbang a.bahwa keberhasilan produksi sektor pertanian perlu diimbangi dengan peningkatan penanganan pasca panen agar tingkat kehilangan atau kerusakan hasil pertanian dapat ditekan menjadi seminimal mungkin: b.bahwa pasca panen hasil pertanian merupakan tahap lanjutan proses produksi pertanian dan merupakan bidang kegiatan petani usaha tani, yang belum ditangani secara mantap dengan menggunakan teknologi pertanian yang lebih tepat: c.bahwa penanganan pasca panen hasil pertanian semakin luas jangkauannya yang meliputi keterpaduan kegiatan berbagai departemen badan instansi pemerintah: d.bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut pada huruf huruf dan huruf cc, perlu mengatur peningkatan penanganan pasca panen dalam keputusan presideningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian. bab ketentuan umum dalam keputusan presiden ini yang dimaksud dengan: pasca panen hasil pertanian adalah suatu tahapan kegiatan yang dimulai sejak pemungutan hasil pertanian, yang meliputi hasil tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan sampai siap untuk dipasarkan, hasil utama pertanian adalah hasil pertanian yang merupakan bahan utama untuk tujuan usaha pertanian dan diperoleh baik melalui maupun tidak melalui proses pengolahan, hasil samping pertanian adalah hasil pertanian yang merupakan bahan ikutan baik yang dihasilkan dari proses pengolahan untuk memperoleh hasil utama maupun yang diperoleh tanpa melalui proses pengolahan: limbah adalah bahan yang merupakan buangan proses perlakuan dan pengolahan untuk memperoleh hasil utama dan hasil samping, hasil tanaman pangan adalah hasil utama, hasil samping, dan limbah dari tanaman pangan untuk konsumsi manusia, ternak, dan keperluan industri serta keperluan perdagangan: hasil perkebunan adalah hasil utama, hasil samping, dan limbah dari tanaman perkebunan untuk keperluan konsumsi manusia, ternak, dan keperluan industri serta keperluan perdagangan: hasil peternakan adalah hasil utama, hasil samping, dan limbah dari ternak hewan untuk keperluan konsumsi manusia, ternak, dan keperluan industri serta keperluan perdagangan: gea ny) wat presiden republik indo kesia hasil perikanan adalah hasil utama, hasil samping dan limbah dari jenis ikan, tumbuh tumbuhan, dan binatang perairan yang akan ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir, untuk keperluan konsumsi manusia, ternak, dan keperluan industri serta keperluan perdagangan: sertifikat mutu hasil pertanian adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi badan yang berwenang dan menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan dipergunakan dalam negeri maupun diekspor telah memenuhi standar dan persyaratan kesehatan: sertifikat kelayakan unit pengolahan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh menteri pertanian yang menerangkan bahwa unit pengolahan hasil pertanian telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar pertanian: penanganan pasca panen adalah tindakan yang dilakukan atau disiapkan pada tahap pasca panen agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen dan atau diolah lebih lanjut oleh industri. bab ruang lingkup dan tujuan penanganan pasca panen hasil pertanian meliputi semua kegiatan perlakuan dan pengolahan langsung terhadap hasil pertanian yang karena sifatnya harus segera ditangani untuk meningkatkan mutu hasil pertanian agar mempunyai daya simpan dan daya guna. penanganan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam meliputi pula kegiatan pemanenan hasil, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, pengurangan, standardisasi mutu, dan transportasi tingkat produksi. penanganan pasca panen hasil pertanian bertujuan untuk menekan tingkat kehilangan dan atau tingkat kerusakan hasil panen pertanian dengan meningkatkan daya simpan dan daya guna hasil pertanian agar dapat menunjang usaha penyediaan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, penyediaan bahan baku industri dalam negeri, peningkatan pendapatan petani, peningkatan penerimaan devisa negara, dan perluasan kesempatan kerja serta melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. bab iii peningkatan penanganan dalam usaha peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian, perlu ditingkatkan peranan para petani, peternak, nelayan baik secara perorangan maupun secara berkelompok, dan usaha koperasi. peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian dilaksanakan melalui kegiatan kegiatan sebagai berikut penelitian, pengujian, dan penerapan teknologi pasca panen, pengadaan dan pendayagunaan sarana pasca panen yang memadai setan sy) yan nya x1y wat presiden republik indo kesia pendidikan, latihan, dan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan pasca panen kepada petani, peternak, nelayan, dan lembaga lembaga yang berkaitan dengan penanganan pasca panen, standardisasi dan pengawasan mutu hasil pertanian. bab tugas dan kewenangan peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian merupakan tanggung jawab bersama dan dilaksanakan dengan kerja sama yang sebaik baiknya antara menteri pertanian dengan menteri ataudalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menteri pertanian berkewajiban dengan berkonsultasi dengan menteri dan pimpinan lembaga lain yang bersangkutan, menyusun dan mengembangkan program peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian, menyelenggarakan penelitian, pengujian, dan penerapan teknologi pasca panen: cc. menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan, dan latihan yang diperlukan dalam rangka peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian: menentukan jenis, mutu, alat, dan sarana pasca panen: menetapkan dan menerapkan standar pertanian indonesia: menetapkan sertifikat mutu dan sertifikat kelayakan unit pengolahan hasil pertanian sesuai dengan standar pertanian indonesia: rekomendasi produk hasil pertanian untuk industri. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam menteri muda urusan peningkatan produksi pangan, menteri muda urusan peningkatan produksi tanaman keras, dan menteri muda urusan peningkatan produksi peternakan dan perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan, kebijaksanaan dan program peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian. untuk melaksanakan peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian, menteri pertanian membentuk forum koordinasi yang beranggotakan pejabat dari departemen dan lembaga yang bersangkutan guna merumuskan program dan kegiatan pasca panen. setan sy) yan ny) wat presiden republik indo kesia pelaksanaan keputusan presiden ini diatur lebih lanjut oleh menteri pertanian setelah mendengar pertimbangan menteri dan presiden republik indonesia, menimbang bahwa jakartayang telah ditandatanganita,sebagaimana dimaksud dalamdan departemen kehutanan seluruhnya menjadi, kun dna presiden republik indo kesia inspektorat jenderal, direktorat jenderal industri mesin, logam dasar dan elektronika:bungan masyarakat, biro hukum dan organisasi: biro kerjasama luar negeri: biro umum. inspektorat jenderal terdiri dari sekretariat inspektorat jenderal, inspektur jenderal, inspektur keuangan dan perlengkapan: inspektur umum: inspektur pembangunan. direktorat jenderal industri mesin, logam dasar, dan elektronika terdiri dari sekretariat direktorat jenderal: direktorat bina program: direktorat industri mesin dan mesin listrik: direktorat industri logam dasar: presiden republik indo kesia direktorat industri, direktorat industri agro kimia: direktorat industri kimia organik, direktorat industri kimia anorganik.tekstil, direktorat industri kimia, direktorat industri alat listrik dan logam:sandang dan kulit, direktorat industri kimia dan bahan bangunan: direktorat industri kerajinan umum, direktorat industri logam. setan sy) yan nya x1y snn. presiden republik indo kesia: pusat penelitian dan pengembangan perekayasaan industri, pusat pengembangan iklim industri:: pusat standardisasi industri: pusat pengolahan dan analisis data. instansi vertikal terdiri dari kantor wilayah departemen perindustrianenteri: sekretariat jenderal, inspektorat jenderal direktorat jenderal pengusahaan hutan, direktorat jenderal reboisasi dan rehabilitasi lahan, presiden republik indo kesia direktorat jenderal perlindungan hutan dan pelestarian alam: direktorat jenderal inventarisasi dan tata guna hutan: badan penelitian dan pengembangan kehutanan:kum dan organisasi: biro hubungan luar negeriumum: inspektur pembangunan. direktorat jenderal pengusahaan hutan terdiri dari: sekretariat direktorat jenderal: direktorat rencana pengusahaan hutan,:mea nya kun dna presiden republik indo kesia direktorat hutan tanaman industri: direktorat konservasi tanah,,: pusat terdiri dari pusat pendidikan dan latihan pegawai:." myen gaspresiden republik indonesia, menimbang bahwa kerjasama bidang kebudayaan antar negara yang saling menguntungkan akan dapat mempererat hubungan persahabatan dan meningkatkan saling pengertian antara rakyat kedua negara: bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut, jakarta pada tanggal septyang telah ditandatanganimulan "aa wap presiden republik indo kesia bahasa indonesia, jerman danyang, bahwa menghadapi tahap akhir rangkaian perundingan tersebut, indonesia perlu untuk secara lebih aktif ikut serta dicc.undingan multilateral putaran uruguaysusunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan presiden ini. kedua deli bertugastahap akhir perundingan perundingan perdagangan multilateral putaran uruguay, memutuskan posisi dan strategi terpadu dan terkoordinasi dalam semua bidang permasalahan tersebut b: mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas tugas tersebut. naif aa) nya presiden republik indo kesia ketiga untukdengan kebutuhan untuk mempersatukan kepada sekretaris deli. keempat dalam pelaksanalima dan departemen lembaga pemerintah non departemen peserta deli yang bersangkutan. ketujuhina peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewrumah potong hewanrumah potong hewanrumah potong hew, pada tanggal ya atn bupati kuningan, te) bmn brcramy aan cabang hamid sugandi "ninatahun nomor r seri penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tahun tentang retribusi rumah potong hewrumah potong hewwwii lampiran peraturan daerah kabupaten kuningan nomor tarpurr tanggal tentang retribusi rumah potong hewan struktur dan besarnya tarif retribusi sapi kerbau pemakaian rumah potong hewan. rp. ekor pemakaian kandang penampungan. rp. ekor pemeriksaan kesehatan hewan (antemortem). rp. ekor pemeriksaan daging (postmortem) . rp. ekor domba pemakaian rumah potong hewan. rp. , ekor pemakaian kandang penampungan . rp. ekor pemeriksaan kesehatan hewan (antemortem). rp. ekor pemeriksaan daging (postmortem). rp. ekor unggas pemeriksaan daging (postmortem). rp. ekor dapat bupati kuningan, kada nag 2s) kana hamid sugandilingkungan pemerintah daerah yang melakukan yang menyelenggarakan rumah potong hewan rph). rumah potong hewan rph) adalah suatu rumah atau bangunan tempat melakukan kegiatan penyimpangan, pemeriksaan dan penyembelihan hewan serta pemeriksaan dan penyimpanan dagrumah potong hewan rph)ambing, domba dan unggas, yang disediakan untuk makanan manusia. memotong ialah menyembelih hewan dan semuadimaksudsuatu mata pencaharipetugas pemeriksa adalah petugas pemeriksa yang dilatih dokter hewan yang ditunjuk oleh dinarumah potong hewan untuk melindungi konsumen daging daerah diselenggarakan rumah potong hewan sesuai dengan kebutuhan. penyelenggaraan rumah potong hewan rph) sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau swasta. untuk masing masing rph sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini mempunyai radius daerah pelayanan sampai dengan (lima) kilometer. untuk penyelenggaraan rph sampai dengan radius (tiga) kilometer dari pasar daerah, dilakukan oleh pemerintah daerah. setiap orang yang akan memasarkan daging daerah, terlebih dahulu wajib melakukan penyembelihan hewan rph sebagaimana maksud peraturan daerah ini. setiap orang yang akan memasarkan daging, baik daging hasil pemotongan dari rph pemerintah daerah maupun swasta terlebih dahulu wajib melakukan pemeriksaan kepada petugas pemeriksa. bab iii rph swasta bagian pertama ketentuan ijin setiap orang yang akan menyelenggarakan rph swasta daerah, wajib memiliki ijin dari bupati. untuk mendapatkan ijin dimaksud ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada bupati. tata cara permohonan bentuk ukuran, dan isi surat ijin dimaksud dan ditetapkan oleh bupati. ijin dimaksud berlaku selama rph yang bersangkutan operasional. penyelenggaran rph swasta dimaksud harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlakuobjek retribusi adalah setiapnikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewanb golongan retribusi retribusi rumah potong hewan termasuk dalamviii struktur dan besarnya tarif dan saat terjadinya retribusi teru tang tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan pada rumah potong hewan. setiap orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan rph, wajib membayar retribusi. jenis pelayanan dimaksud pada terdiri atas sapi kerbaudombaunggasstruktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewanungutrumah potong hewan, dilaksanakan oleh dinas atau pihak lain yang melaksanakan kerjasama dengan dinassetiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud |
bupati mojokerto peraturan bupati mojokerto nomor tahun bupati mojokerto, menimbang bahwa untuk peningkatan kesejahteraan dan kinerja pegawai, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasiljuncto peraturan daerah kabupaten mojokerto nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah; bahwa terdapat aparatur yang karena pekerjaannya dianggap memenuhi syarat untuk diberikan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan bupati; bahwa diperlukan pedoman penetapan besaran tambahan penghasilan yang bertujuan untuk memberikan kepastian besaran tambahan penghasilan yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memenuhi syarojokerto |
snn ana, temabagian kedua maksud dan tujuan paragraf maksudkabupaten kuningan. paragraf tujuan penyelenggaraan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah kabupaten kuningann dapat dipertanggungjawabkan: mewujudkan pembangunan berkelanjutan: mengantisipasi isu lingkungan globalndaerah,: penetapan wilayah ekoregion::disusun berdasarkan: apple provinsi: inventarisasi tingkat ekoregion.sebagaimana dimaksud dalam disusun oleh bupati sesuai kewenangannya. apple daerah sebagaimana dimaksud dalam memuat rencana tentang kerangka hukum pengelolaan lingkungan hidup, evaluasi ekonomi sumberdaya alam, cc.: pengelolaan sumberdaya air tanah dan hidrogeologi, pengelolaan sumberdaya hutan, perkebunan dan pertanian, pengelolaan keanekaragaman hi: pengelolaan sumberdaya pertambangan mineral, rumusan strategi pengelolaan kualitas air, rumusan strategi pengelolaan kualitas udara, rumusan strategi pengelolaan sampah, il.: rumusan strategi kemampuan laboratorium dalam menunjang program pemantauan lingkungan, dan oo. pengembangan sistem informasi lingkunganpat ditinjau kembali paling lambat (lima) tahun (satu) kali dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada gubernur: peran, dan tanggung jawab masing masing. pemerintah daerah melaksanakan pengendalian dampak lingkungan, meliputi pengendalian pencemaran air: pengendalian pencemaran udara, cc. pengelolaan limbah b3:atau kerusakan lingkungan akibat bencanabadan.bupati menetapkan kelas air dan baku mutu air lintas kabupaten kota, yang didasarkan pada hasil pengkajian, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bupati dapat menetapkansesuai ketentuan peraturan perundang undangansesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bupati dapat menetapkanmenteri dan atau gubernur: dan atau tambahan parameter luar parameter dari baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menteri, dengan persetujuan menteri. bupatiengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian pencemaran udara ambien, dan pencegahan pencemaran udara, penanggulangan pencemaran udara, dan cc. pemulihan mutu udara.kabupaten sebagaimana dimaksud pada: baku mutu lingkungan hidup:kedalam penyusunan dmengambilrencana pemulihan dampak lingkungan hidupbupati::uruf sertakan masyarakatdilakupenilai amdal yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati. komisi penilaiankhir dari komisi penilaian atau penilaian akhir dari komisi penilaiankhir dari komisi penilaianbadanbadan ataunpelaku usaha dan atau kegiatan dengan kriteria wajib amdal atau ukl upl wajib memiliki izin lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang unda oleh menteri, gubernur, atau bupatimenjadi kewenangan daerah, terdiri atas izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah sumber air: izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, izin lingkungan yang berkaitan dengan penyimpanan sementara limbah b3: dan atau izin lingkungan yang berkaitan dengan pengumpulan limbah b3. daya tampung beban pencemaran air:pat menerbitk upaya pencegahan pencemaran, minimhuruf dapat menggunakan dokumen amdal atau ukl upl apabila dalam dokumen tersebut telah memb: cc. sumber dan karakteristik air limbah,, hasil pemantauan kualitas sumber air: dan memanfaatkan air limbah tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar cm jam: pengajuan permohonan izin,: dan::: il. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah: metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan, jenis, lokasi titik, waktu dan parameter pemantauan, oo.meliputidi:,dandalam huruf berupa rencana pengelolaan limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi keterangan tentang lokasi (nama tempat letak,luas,titik koordinat): keterangan jenis jenis limbah yang akan dikelola:negarahidup: flowersheet lengkap proses pengelolaan limbah b3:instansitata cara permohonan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. badan.apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka kepala badanbadanadanbadan: dan hal hal yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan lingkungan dan atau dan register sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.badan atau pejabat lingkungan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut denganjawab izin lingkungan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala badanbadan, pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup:,dan sistem penghargaan kinerja di,sistem ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan identifikasi bahaya:isiko sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan: identifikasi pilihan pengelolaan risiko: pemilihan tindakan untuk pengelolaan:dan penataan hukum lingkunganan daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkunganpada: b.pencanangan sumber daya alam: perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam:di: upaya perlindungan lapisan ozon:melaluibahan berbahaya dan beracun (b3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (lb3) bagian kesatu umum pengelolaan sertasertalimbahdan pengelolaan lingkungan hiduppembinaan dan pengawasan paragraf pembinaan bupati berwenang melaksanakan pembinaan pengelolaan serta limbah b3. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sekurang kurangnya meliputi pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah b3:melalui badan yang menanganibab vv:wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah: menetapkan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategispp. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup daerah. bab pengawasan bagian kesatu pemerintah daerah bupatipelaksanaan pengelolaan limbah b3: pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah b3:terhadap penilaian amdal daerah: pengawasan terhadap pengelolaan ukl upl bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal dalam rangka uji petik: pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi ukl upl yang dilakukan oleh daerah: pengawasan pengendalian pencemaran air, pengawasan pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair,,kegiatan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan oleh kabupaten kota: m.: dankirakan dapat berdampak skala daerahngelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan. bupatidibagian kedua pejabat pengawas lingkungan hidup: telah lulus diklat fungsional pengawas lingkungan hidup, memahami permasalahan lingkungan hidup daerah, dan memenuhi persyaratan lain,ditempat pengawasan, dan melaporkan hasil pengawas:: ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.pemantauan pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan bupatipengawasdiatur dengan peraturan bupati. bab xii pembinaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup bagian kesatu umum pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dgian kedua pembinaan kegiatan pembinaan meliputi a.sosialisasi, b.pendidikan lingkungan hidup. paragraf sosialisasi sosialisasi informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui kegiatan: publikasi sistem informasi, penyuluhan, dan konsultasi. kepala badan menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan publikasi informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf yang mencakup a.rencana kebutuhan publikasi sistem informasi lingkungan hidup, b.rencana kebutuhan penyuluhan: c.enyuluhan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan kepada kelompok masyarakat, pelaku usaha dan atau kegiatan daerah. penyuluhan sebagaimana dimaksud pada hurufdaerah daerah dalam bidang lingkungan hidup. badan memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf atas permintaan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dan masyarakat umum. paragrafbaratadalah badan pengelolaan lingkungan hidup daerah kabupaten kuningan. kepala badan adalah kepala baddaya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung berkehidupan bagian ketigamenyediakan laboratorium untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup sesuai kebutuhan daerahnya. dalam melaksanakan penyediaan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud bupati dan penataan hukum lingkungan, kepala badan dapat mencabut penunjukan dan melaporkannya kementerian lingkungan hidup. bab xi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kuningan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. bab xiv peran serta masyarakat bagian kesatu dunia usaha perserta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan adalah sebagai : danperserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan adalah sebagai berikut: memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup daerah, menjadi pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah: menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup:dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitasegakan hukum lingkungan bagian kesatu, teguran tertulis: paksaan pemerintahan, pembekuan izin lingkungan: dan:: rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha dan atau kegiatan::ksaan pemerintahepala badan dan atau pejabat yang ditunjukdaerahegakan hukum lingkunganlarangan: membuang limbah media lingkungan hidup tanpa memenuhi baku mutu lingkungan hidup: membuang limbah media lingkungan hidup tanpa izin:amdal atau ukl upl:lima penyidikan pejabat ppnslh diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusiaslh bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada secara teknis operasional mengacu pada pedoman penyidikan tindak pidana lingkungan hidupgian keenambadan. bab xvixx baka ng. soeria hamid sugandi diundangkan kuningan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten kuningan, ( ( setda a o$ep setiawan unse lembaran daerah kabupaten kuningan tahun nomor7 serie noref peraturan daerah kabupaten kuningan, provinsi jawa barat: manusia, mahluk hidup,zat,zat,energi,kimia, dan atau lingkungan hidup penjelasan atasumum kabupaten kuningan sebagai salah satu kabupaten dalam provinsi jawa barat memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yang didalamnya memiki permasalahan lingkungan hidup yang cukup kompleks. permasalahan yang terjadi kabupaten kuningan meliputi degradasi sumberdaya alam, permasalahan pencemaran dan bencana alamkabupaten kuningan dalam melakukan program penataan lingkungan yang efektif, masih banyak masyarakat yang belum memilpemerintah kabupaten kuningan cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud denganadalah upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas untuk menjamin kualitas agar sesuai dengan baku muusakan lingkungan hidupfaktor penyebab dan atau lahan yang diakibatkan oleh suatu: eksploitasi sumber:kimia,menurun bermukim di badan hukum maupun tidak ber nan ataupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan, yang berkedudukan indonesidana amanahari kerja adalah hari yang ditetapkan pemerintah daerah. |
bupati minahasa utara peraturan bupati minahasa utara nomor tahun2014dibutuhkan fasilitas penunjang berupa sarana perumahan yang layak; bahwa perlu diberikan tunjangan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten minahasa utara; bahwa pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf hams memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku; bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor nomor tahun yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun yangtzl rep ub'ik 'nd0kesia tahun nomor ^,nepmhnr mnt3 dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daeol?pril0m0r tahun tentang3qa republik indonesia nomor p'otok tin om0r 2o tah tentang9 kedua^an proto kor dan keuangan pimpinan dan anggota d^wan takson. rakyat daerah( lembaran negara epub k indo tahun nomor tambahan lembaran negara nomor tahu2^iah kdi ubah dengan peraturan pemerintah nomor2 nomor lem karan negara epub,ik ,indonesia tahun nomor ubl negara re>publik ^ones peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar far2n00, pn?eriniaaha lembaran negara regu sfa tahun nomor tambahan lembaran negara nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang p^ngelo^r ^w. negara republik ,ndo ^uo nomor tambahan lembaran negara nomor peraturan pemerintah nomor tahun ten sng pembacaan urusan pemerintahan antara pemerintah, pen^n&tw^nh proves, dan pemerintahan daerah kabupaten kot7( lembaran negara republik indonesia tahun nomor t^mbs lembaran negara nomor "tambahan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pedoman ?2n tl2!nn perata,, wan perwakilan rak va* daerah tentang mrt',bi)e wan pen wakilan ^kuaturan menteri dalam negeri nomor' tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah n!n!rap terakhir', yang selanjutnya disebut sekretariat adalah.(^%bab iii besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd tunjangan perumahan bagi pimpinan dan: ketua dprd sebesar rp. (enam juta rupiah) wakil ketua dprd sebesar rp. (limata lima ratus ribu rupiah) anggota dprd sebesar rp. (lima juta rupiah)minahasa utara tahun anggaran^f^ diundangkan pada tanggal airmadidi januari2014padatanggal airmadidi januari2014 bahasa utara singel berita daerah kabupaten minahasa utara tahun nomor.^. |
bupati mojokerto provinsi jawatimur salinjasa umum dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mojokerto, menimbang mengingat bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan optimalisasi pendapatan asli daerah dibidang kesehatan, kependudukan, parkir dan pasar, perlu menyesuaikan besarnya tarif retribusi jasa umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf maka perlu menetapkan perubahan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa umum dengan peraturan daerahjawa timur peraturan bupati mojokertosalinan peraturan bupati mojokertomenimbang mengingat bupati mojokertuntuk setiapprosespemerintahan umum, merancang penyiap: melakurancang penyiapan bahan penyusunan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati kepada camat, merancang penyiapan bahan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan perangkat kecamatan, melakukan pengumpulitugas lain yang berikan kepala bagian administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. kepala sub bagian otonomi daerah dan kerjasama tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian otonomi daerah dan kerjasama daerah dan kerjasamarumuskan perencanaan program dukanberkaitan dengan pelaksanaan kerja sama, merancang penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama, melakukan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penetapan batas wilayah kabupaten, merancang penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama, melakukan pengumpulan dan penyiapkepala sub bagian perangkat wilayah tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian perangkat wilayahngkat kewilayahannyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasilngusulkan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan kecamatan, melakukan penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah, melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian penataan daerah dalam wilayah kabupaten, merancang dan menyampaikan data dan informasi penataan daerah kabupaten provinsi dan pemerintah, merancang dan) dprd, melakukan evaluasi pelaksanaan tugas dan paragraf kepala bagian hukum tugas pokok dan fungsi kepala bagian hukum adalah membantu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melakukan perumusan, penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang peraturan perundang undangan produk hukum daerah, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukumhukum, mempunyai uraian tugas: merumuskan perencanaan program dan kegiatan bagian hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, merancang penyiapan petunjuk teknis bidang peraturan perundang undangan daerah, bantuan hukum dan dokumentasi hukum: melaksanakan mengkoordinasikan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendaliandan pengarahan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis untuk, sekretariat dprd, dpelaksanapemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagai dasar pengambilan kebijakan, il. memberikan saran dan pertimbangan kepada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyatpemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tugas dan fungsinya. dalam melaksanakan tugasnya, kepala bagian hukum membawakan kepala sub bagian perundang undangan tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian perundang undangan adalah,penemuan, pengkajian, perumusan dan penyusunarancang penyiapan bahan persiapan pembahasan rancangan peraturan daerah dan atau peraturan bupati dengan dewan perwakilan rakyat daerah, melaku(produk hukum daerah), melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan produk hukum daerah sertaperaturan bupati yang telah undangan, melakuhukum baik secaraoleh kepala bagian hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya. kepala sub bagian bantuan hukum tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian bantuanbantuan hukum. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud kepala sub bagian bantuan hukum, mempunyai uraian tugas: menyrancang penyiapan bahan rumusan petunjuk teknis kegiatan bantuan hukum danuhukum sebagai dasar pengambilan kebijakantugas lain yang berikan oleh kepala bagian hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kepala sub bagian dokumentasi dan informasi hukum tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian dokumentasi dan informasidokumentasi dan informasi hukum. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud kepala sub bagian dokumentasi dan informasi hukum, melakukan inventarisasiukan pengelolaan bahan bahan koleksi serta memelihara daftar buku perpustakaan hukum,, melakukan pelayanan masyarakat, aparat pemerintah dan satuan kerja perangkat daerah yang membutuhkan peraturan perundang undatasan sebagai dasar pengambilan kebijakan, il.ngerjakan tugas tugas lain yang berikan oleh kepala bagian hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. paragraf kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan tugas pokok dan fungsi kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat adalah membantu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menyusun penyelenggaraan kebijakan bidang administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan,administrasi kesejahteraan rakyat, mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan kegiatan bagian administrasiemotivasi pegawai serta mengembangkan kemampuan berprestasi pegawai bagian administrasi kesejahteraan rakyat dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan mengembangkan karier pegawai, merumuskan kebijakan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemerintahan daerah bidang administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada asisten perekonomian dan kesejahteraan rakyat dalam rangka pengambilan keputusan strategi kebijakan pemerintahan daerah, merumuskan penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, setiap selesai melaksanakan tugas penugas, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten maluku barat daya, staf ahli bupati adalah staf ahli bupati maluku barat daya, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kegiatan bagian kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, sesuai ketentuan yang berlaku,kesejahteraan rakyat membawakan kepala sub bagian administrasi kesejahteraan rakyat tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian administrasi kesejahteraan rakyatsejahteraan rakyat. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian administrasi kesejahteraan rakyat, mempunyai tugas: menyusun perencanaan kegiatan sub bagian administrasi kesejahteraan rakyadministrasi kesejahteraan rakyatsejahteraan rakyat, merancang bahan dalam rangka pembinaan dan mengkoordinasikan sub bagian administrasi kesejahteraan rakyat, melaksanakan pengkajian kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat,administrasi kesejahteraan rakyatsejahteraan rakyat, memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bagian adminstrasi kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan kegiatan administrasi kesejahteraan rakyat dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan daerah, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian administrasi kesejahteraan rakyatadministrasi kemasyarakatan tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian administrasi kemasyarakatanmasyarakatan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian administrasi kemasyarakatan, mempunyai tugas: menyusun perencanaan kegiatan sub bagian administrasi kemasyarakatanmenyiapkan bahan perumusan kebijakan sub bagian administrasi kemasyarakatanmasyarakatan, melakukan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan dan mengkoordinasikan sub bagian administrasi kemasyarakatan, melaksanakan pengkajian kebijakan pemerintah daerah bidang kemasyarakatan, melakukan kemasyarakatanmasyarakatan, memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat berkaitan dengan kegiatan administrasi kemasyarakatanadministrasi kemasyarakatanpembinaan dan penanganan masalah sosial tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian pembinaan dan penanganan masalah sosialpenanganan masalah sosial. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian pembinaan dan penanganan masalah sosial, mempunyai tugas: menyusun perencanaan kegiatan sub bagian pembinaan dan penanganan masalah sosial berdasarkan program kerja bagian administrasi kesejahteraanpembinaan dan penanganan masalah sosial, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas serta mengkoordinasikan pembinaan dan penanganan masalah sosial, melakukan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan mengkoordinasikan sub bagian pembinaan dan penanganan masalah sosial, melaksanakan pengkajian kebijakan pemerintah daerah bidang penanganan masalah sosial, melakukan inventarisasi permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang penanganan masalah sosial dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, merancangpembinaan dan penanganan masalah sosialukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pembinaan dan penanganan masalah sosial: memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan penanganan masalah sosialpembinaan dan penanganan masalah sosial secara berkala maupun sewaktu waktu kepada kepala bagian administrasi kesejahteraan rakyat, il. mengerjbagian ketiga asisten perekonomian dan sumber daya alam tugas pokok dan fungsi asisten perekonomian dan dan sumber daya alam adalah membantu sekretaris daerah menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan penyiapan kebijakan pemerintah daerah bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud asisten administrasi perekonomian dan sumber daya alam, mempunyai uraian tugas: menyelenggarakan kebijakan pemerintah daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, menyelenggarakan mengkoordinasikan dan pelaksanaan tugas tugas administrasi perekonomian dan sumber daya alam, menyelenggarakan penyusunan rencana kerja lingkup asisten perekonomian dan sumber daya alam, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pendistribusian dan memberi petunjuk kepada para kepala bagian, dalam rangka pelaksanaan tugas lingkup perekonomian dan sumber alam, menetapkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas tugas lingkup asisten administrasi perekonomian dan sumber daya alasatuan kerja lingkup asisten administrasi perekonomian dan sumber daya alam,, menyelenggarakan koordinasi kegiatan bagian bagian yang ada dalam lingkup tugas asisten administrasi perekonomian dan sumber daya alam,sumber daya alam dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan daerah,administrasi perekonomian dan sumber daya alam serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris daerah, il.rekonomian dan sumber daya alam membawakan paragraf kepala bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam tugas pokok dan fungsi kepala bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam adalah membantu asisten administrasi perekonomian dan sumber daya alam menyusun penyelenggaraan kebijakan bidang administrasi perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan taman hutan rakyat dan pemanfaatan energi terbarukan yang menjadi kewenangan kabupaten serta penyelenggaraan tata usaha bagian. untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam, mempunyai uraian tugasbidang tugasnya, merumuskan penyusunan kebijakan bidang koperasi, umkm, perindustrian, perdagangpemantauan dan evaluasi pelaksanaanrumuskan kegiatan koordinasi tugas satuan kerja perangkat daerah bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, melaksanakan pembinaan dan memotivasi pegawai serta peningkatan produktivitas kerja dan mengembangkan karier pegawai, mengembangkan kemampuan berprestasi pegawai bagian perekonomian dan sumber daya alam, memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada asisten administrasi perekonomian dan sumber daya alam yang berkaitan dengan koperasi, umkm, perindustrian, perdagangan, pendapatan, dan badan usaha milik daerah dalam rangka pengambilan keputusan atau strategi kebijakan pemerintah daerah, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan bagian perekonomian dan sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas tugas lain yang administrasi perekonomian dan sumber daya alam membawakan kepala sub bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam adalah membantu kepala bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam menyiapkan penyelenggaraan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang administrasi perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan sub bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alamlakukan pengelolaan, pengumpulan datamberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi bidang perekonomian, dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. kepala sub bagian pengelolaan tahuna tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian pengelolaan tahuna adalah membantu kepala bagian administrasi perekonomian dan sumber alamtaman hutan rakyat. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian pengelolaan tahuna, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan sub bagian pengelolaan tahunangelolaan taman hutan rakyat, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan urusan pengelolaan taman hutan rakyat dengan instansi terkait: melaksanakan penyusunan data potensi bidang pengelolaan taman hutan rakyat, melakukan pengumpulan dan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan taman hutan rakyat dan menyiapkan bahan kajian pemecahan masalah, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan taman hutan rakyat. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi urusan pengelolaan taman hutan rakyatketentuan yang berlaku, kepala sub bagian pemanfaatan energi tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian pemanfaatan energi adalah membantu kepala bagian administrasi perekonomian dan sumber alam merancang penyiapan bahan perumusan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemanfaatan energi terbarukan yang menjadi kewenangan kabupaten. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian pemanfaatan energi, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan sub bagian pemanfaatan energimanfaatan energi, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan urusan pemanfaatan energi dengan instansi terkait, melaksanakan penyusunan data potensi bidang pemanfaatan energi, melakukan pengumpulan dan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemanfaatan energi dan menyiapkan bahan kajian pemecahan masalah, merancang dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan energi, menyusun laporan pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi urusan pemanfaatan energiparagraf kepala bagian pengadaan barang dan jasa tugas pokok dan fungsi kepala bagian pengadaan barang dan jasa adalah membantu asisten administrasi perekonomian dan sumber daya alam melaksana:,kerja sama, sub bagian perangkat wilayah, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala bagian pengadaan barang dan jasa, mempunyai uraian tugas, melaksanakan perumusan kebijakan, program pengendalian, monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa, melaksanakan koordinasi penyusunan petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa, merumuskan program, merumuskan ketatausahaan kepegawaian bagian pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya urusan rumah tangga, admin,pokja pengadaan barang dan jasa), j . melaksanakan program penghimpunan penyusunan strategi pengadaan barang dan jasa pemerintah, melaksanakan koordinasi inventarisasi paket paket kegiatan yang ada dalam lingkup pemerintah kabupaten maluku barat daya yang akan dilelang dan diseleksi, melakukan evaluasi dan pengkajian berbagai permasalahan atau kendala yang dihadapi serta mencari solusi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah,, melaksanakandan jasa, oo. mengkoordinir pengembangan sumber daya manusia procurement center pokja pengadaan barang jasa, melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi terhadap seluruh perangkat bagian pengadaan barang dan jasa, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu waktu kepada asisten administrasi perekonomian dan sumber daya alam, melaksanakan tugas lain yang dipengadaan barang dan jasa membawakan kepala sub bagian pelaksanaan dan perencanaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian pelaksanaan dan perencanaan kebutuhan pbj adalah membantu kepala bagian pengadaan barang dan jasa melakukan penyiapan rumusan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembinalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan sub bagian pelaksanaan dan perencanaan kebutuhpelaksanaan dan perencanaan pengadaan barang dan jasa, melaksanakan fungsi pelayanan administrasi perencanaan kebutuh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, menyusun standar operasional prosedur sop) bagian pengadaan barang dan jasa, melaksanakan fasilitasi mengkoordinasikan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dengan seluruh skpd se kabupaten maluku barat daya, merancang dandan jasa secara elektronik dan manual, menyusun rencana dan mengusulkan pembentukan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa pokja pbj) kepada kepala bagian, melaksanakan permintaan dan penerimaan data dan dokumen paket kegiatan yang akan dimenangkan dari seluruh skpd se kabupaten maluku bart daya, j . mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang dan jasa bersama ppk: menyusun dan merumuskan rencana umum pengadaan rup) dan daftar pengumuman lelang melalui lpse, il. melaksanakan pemilahan dan pendistribusian kegiatan kepada pokja pengadaan barang dan jasa, melaksanakan fasilitasi mengkoordinasikan tenaga aanswizjer yang diusulkan pokja pengadaan barang dan jasa, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pokja pbj, oo. memberikan saran dan bahan perimbangan kepada kepala bagian pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi bidang pengadaan barang dan jasa dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan pemerintah daerah, mengerjpembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian pembinaan dan advokasi pbj adalahmbinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan sub bagian pembinaan dan advokasitugas dibidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, melaksanakan fungsi pelayanan administrasi pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, merancang dan menyiapkan semua rancangan produk hukum pada bagian pengadaan barang dan jasa, melakukan penyiapan bahan untuk penyusunan ribu dan ribu bagian pengadaan barang dan jasa, merancang dan menyiapkan bahan pertimbangan hukum untuk pengangkatan anggota kelompok kerja pokja) pengadaan barang dan jasa, melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan kajian terkait pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, merancang dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa, melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, melakukan inventarisasi paket paket yang akan dilelang dan diseleksi dalam rangka pembinaan dan advokasi pbj, merancang dan menyiapkan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh pokja bagian pengadaan barang dan jasa, il. merancang dan menyiapkan serta mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung bagian pengadaan barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa, melakukan koordinasi kegiatan advokasi hukum dan kehumasan terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, merancang dan menyiapkan bahan untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, oo.lpse dan pengelolaan data informasi pengadaan barang dan jasa tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian lpse dan pengelolaan data informasi pbj adalah membantu kepala bagian pengadaan barang dan jasalpse dan pengelolaan data informasilpse dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan sub bagian lpse dan pengelolaan informasi pengelolaan data dan informasi pbjlpse dan pengelolaan data informasi pengadaan barang dan jasa, merancang dan menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijaklakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan urusan layanan pengadaan secara elektronik dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa dengan instansi terkait: melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, melakukan pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan lpse atau portal pengadaan nasional, melakukan penjaminan keamanan dan kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa, melakukan seleksi secara teknis usulan pokja, pejabat pengadaan dan admin agency yang diusulkan olah skpd, melakukan klarifikasi terhadap hasil kerja pokja pengadaan barang dan jasa: merancang penyelenggaraan kegiatan teknis dan pemeliharaan perangkat elektronik yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa, melakukan koordinasi pelaksanaan pendidikan teknis formal aparatur pengadaan barang dan jasa, il. melakukan pengambilandalam pengadaan barang dan jasa, menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi urusnyiapkan bahan untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian lpse dan pengelolaan data informasi pengadaan barang dan jasa, oo. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian pengadaan barang dan jasaparagraf kepala bagian pengelolaan perbatasan negara tugas pokok dan fungsi kepala bagian pengelolaan batas negara adalah membantu asisten administrasi perekonomian dan sumber daya alam dalam merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, dan mengkoordinasikan kebijakan umum dan teknis pengelolaan kawasan perbatasan. untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala bagian pengelolaan perbatasan negara, mempunyai uraian tugas merumuskan perencanaan program dan kegiatan bagian pengelolaan perbatasan negara sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merumuskan program pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan perbatasan negara, melaksanakan penyelenggaraan koordinasi penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perbatasan negara, merumuskan kebijakan umum dan teknis operasionaloordinasi dan konsultansi dengan dinas instansi lembaga terkait baik pusat maupun daerah dalam pelaksanaan tugas bidang pengelolaan perbatasan negara dan kawasan perbatasan, melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugasmbinaan pengelolaan urusan kesekretariatan ketatausahaan bagian pengelolaan perbatasan negara, melaksanakan inventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan denganetatausahaan kepegawaian bagian pengelolaan perbatasan negara, merumuskan program monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan dan perlengkapan serta kepegawaian bagian pengelolaan perbatasan negara, melaksanakan tugas lain yang berikan oleh asisten administrasi perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam melaksanakan tugasnya, kepala bagian pengelolaan perbatasan negara membawakan kepala sub bagian pengelolaan batas negara dan kerjasama tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian pengelolaan batas negara dan kerjasamaengelolaan batas negara dan kerjasama. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian pengelolaan batas negara, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan sub bagian pengelolaan perbatasan negarabatas negara dan kerjasama, merancang dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pengelolaan batas negara dan kerjasama, melakukan mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan pengelolaan batas negara dan kerjasama wilayah kabupaten, melaksanakan penyusunan dan perumusan rencana aksi lintas batas negara dan kerjasama wilayah kabupaten, melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan lintas batas negara dan kerjasama wilayah kabupaten, melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara sesuai dengan skala prioritas kabupaten, melaksanakan kerjasama pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan kabupaten, melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan batas negara, lintas batas negara, dan kerjasamapotensi kawasan tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian pengelolaan potensiotensi kawasan perbatasan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian pengelolaan potensi kawasan, mempunyai uraian tugas: menyusun perencanaan kegiatan sub bagian pengelolaan potensipotensi kawasan perbatasan sesuai dengan peraturan perundang undangan, melakukan penyelenggaraan fungsi pelayanan administrasi pengelolaan potensi kawasan perbatasan, merancang dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum operasional pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan wilayah kabupaten, menyusun dan merumuskan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan kabupaten, melakukan inventarisasi potensi sumber daya danmelakukan penyelenggaraan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan, penataan ruang dan pengelolaan potensi kawasan perbatasdan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan dan penataan ruang kawasan perbatasan kabupateil.infrastruktur kawasan tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian pengelolaan infrastrukturinfrastruktur kawasan. bagian hukum, membawakan sub bagian perundang undangan, sub bagian bantuan hukum, sub bagian dokumentasi hukum dan informasi hukum. bagian administrasi kesejahteraan rakyat, membawakan sub bagian administrasi kesejahteraan rakyat, sub bagian administrasi kemasyarakatan, sub bagian pembinaan dan penanganan masalah sosial. asisten administrasi perekonomian dan sumber daya alam, membawakan bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam, membawakan sub bagian administrasi perekonomian dan sumber daya alam, sub bagian pengelolaan tahuna, sub bagian pemanfaatan energi, bagian pengadaan barang dan jasa, membawakan sub bagian pelaksanaan dan perencanaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa, sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, sub bagian lpse dan pengelolaan data informasi pengadaan barang dan jasa, bagian pengelolaan batas negara, membawakan sub bagian pengelolaan batas negara dan kerjasama, sub bagian pengelolaan potensi kawasan, sub bagian pengelolaan infrastruktur kawasan, asisten administrasi umum, membawakan: dan pelayanan publik, sub bagian kepegawaian, bagian humas dan protokoler, membawakan sub bagian protokoler, sub bagian humas, sub bagian dokumentasi, publikasi dan pemberitaan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian pengelolaan infrastruktur kawasan, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan sub bagian pengelolaan infrastrukturiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dan anggaran sub bagian pengelolaan infrastruktur kawasan, melakukan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan urusan pengelolaan infrastruktur kawasan dengan instansi terkait, melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, melakukan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahinfrastruktur kawasaerikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian pengelolaan perbatasan negara tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu ambil dalam bidang tugasnya.bagian keempat asisten administrasi umum tugas pokok dan fungsi asisten administrasi umum mempunyai fungsi membantu sekretaris daerah melakukan penyusunan kebijakan anggaran dan ahumas dan protokol. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud,, menyelenggarakan tugas tugas bidang administrasi umum, yang meliputi urusan kerumahtanggaan, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata kerja serta humas dan protokol, melaksanakan mengoordinasikpengorganisasiankoordinasinyelenggarakan pembinaan, motivasi pegawai dan mengembangkanetapkan kegiatan pemantauan dan ,,, menyelenggarakan koordinasi penyusunan program anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan bagian bagian yang ada dalam lingkup asisten administrasi umum, il. menyelenggarakan koordinasimberikan saran dan bahan pertimbangan kepada sekretaris daerahksanakan tugas lain, yang berikan oleh sekretaris daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. dalam melaksanakan tugasnya, asisten administrasi umum membawakan: paragraf kepala bagian organisasi tugas pokok dan fungsi kepala bagian organisasi adalah membantu asisten administrasi umum merumuskan penyelenggaraan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan pelayanan publik sertabagian organisasi, mempunyai uraian tugas merumuskan perencanaan program dan kegiatan bagipenjabaran perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan bidang kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan tugas, melaksanakan penyelenggaraan bimbingan pelaksanayang adaembinaanlaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasirumuskan danadminstrasi umum sebagai dasar pengambilan kebijakan serta menyampaikan saran dan pertimbangorganisasi membawakan: kepala sub bagian kelembagaan dan analisa jabatan tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian kelembagaan dan analisa jabatan adalaha jabatan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian kelembagaan dan analisa jabatan, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan sub bagian kelembagaan dan analisa jabatan berdasarkan program kerja bagian organisasiancang kegiatan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk arahan baik secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta melakukan evaluasi prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku,,, merancang dansatuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, merancang dan menyiapkan konsep peraturan bupati tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural serta melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional pada organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, melakukan penyiapan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sertalainny. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu waktu kepada kepala bagian organisasikepala sub bagian penatalaksanaan dan pelayanan publik tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian penatalaksanaan dan pelayanan publiknatalaksanaan dan pelayanan publik. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian penatalaksanaan dan pelayanan public, mempunyai uraian tugas menyusun program perencanaan kegiatan sub bagian penatalaksanaan dan pelayanan publik,, melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah klip) bupati dan sekretariat daerah, melakukan perumusan dan penyusunan rencana strategis renstra) sekretariat daerah, standar operasional prosedur sop), standar pelayanan minimal spm), indeks kepuasan masyarakat ikm), dan penetapan kinerja,:, melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi penggunaan stempel satuan kerja perangkat daerah sertaoleh kepala bagian organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kepala sub bagian kepegawaian sekretariat daerah tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian kepegawaian sekretariat daerahadministrasipegawaian sekretariat daerah, mempunyai uraian tugas: menyusun perencanaan kegiatan sub bagian kepegawaian sekretariat daerahftar urut kepangkatan duk), laporan mekanismeukan penyelenggaraan pembinaan, penerapan dan pelaporan disiplin pegawai lingkungan sekretariat daerahparagraf kepala bagian humas dan protokoler tugas pokok dan fungsi kepala bagian humas dan protokoler adalah membantu asisten administrasi umum merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang protokoler, hubungan masyarakat serta dokumentasi dan publikasi. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala bagian humas dan protokoler, mempunyai uraian tugas merumuskan perencanaan program dan kegiatan bagian humas dan protokoler sebagai pedoman pelaksanaan tugas melaksanakan koordinasi kegiatan bidang informasi, kehumasan dan protokol yang meliputi pengumpulan informasi, pemberitaan dan pembinaan radio siaran publik lokal serta keprotokolan, melaksanakan pembinaan, dan pengendalian kegiatan pengumpulan bahan pedoman dan petunjuk teknis serta program bidang informasi dan kehumasan sesuai dengan renstra pemerintah daerah, melaksanakan koordinasi kebijakan bidang informasi dan kehumasan, melaksanakan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan publikasi hasil kegiatan pemerintah dan masyarakat melaksanakan pertanggungjawaban pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah daerah bidang informasi, kehumasan dan keprotokolan, merumuskan dan menjalin komunikasi dengan seluruh satuan kerja lingkungan pemerintah kabupaten agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi pemerintah secara keseluruhan,perundangan yang berlaku, merumuskan penyelenggaraan pembinaan dalam rangka perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengembangan serta pengendalian evaluasi dalam rangka kegiatan pengumpulan informasi, pemberitaan dan pembinaan radio siaran serta kegiatan keprotokolan, merumuskan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan urusan ketatausahaan bagian humas dan protokol, melaksanakan penyiapan, pengolahan dan menyimpan data elektronik serta mengoperasikan komputer teknologi informasi it), il.humas dan protokoler membawakan: kepala sub bagian protokoler tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian protokoler adalah membantu kepala bagian humas dan protokoler melakukan penyiapan dan penyelenggaraan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bidang protokoler. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian protokoler, mempunyai uraian tugas menyusun perencanaan kegiatan sub bagian protokolerrancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi tentang protokol, melak, melakukan fasilitasi penerimaan tamu bupati, wakil bupati, sekretaris daerah dan unsur pimpinan lainnya, bagian umum membawakan sub bagian tata usaha, sub bagian kerumahtanggaan, sub bagian keuangan dan aset, bab iii tugas pokok, fungsi dan uraian tugas bagian kesatu sekretaris daerah tugas pokok dan fungsi sekretaris daerah adalah membantu bupati menyelenggarakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, sekretaris daerah, mempunyai uraian tugas: menetapkan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan program satuan kerja perangkat daerah, sesuai dengan kebijakan bupati serta pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, menyelenggarakan, mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan kepada para asisten, menetapkan, dangarahkan penyebaran peraturan, prosedur atau pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan bupati, menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian, pembangunan dan administrasi umum, melakukan penyusunuuangannyahumas tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian humas adalah membantu kepala bagian humas dan protokolerhumashumas, mempunyai uraian tugas: menyusun perencanaan kegiatan sub bagian humasnyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi tentang kehumasan, melakukan penyelenggaraan fasilitasi aspirasi masyarakat yang tujukan kepada pemerintah kabupaten maluku barat dadokumentasi, publikasi dan pemberitaan tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian dokumentasi, publikasi dan pemberitaan adalah membantu kepala bagian humas dan protokoler melakukan perencanaan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyusunan kebijakan dinas daerah dan lembaga teknis daerah bidang pelayanan dan pengelolaan dokumentasi, publikasi dan pemberitaan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, kepala sub bagian dokumentasi, publikasi dan pemberitaan, mempunyai uraian tugas: menyusun perencanaan kegiatan sub bagian dokumentasi, publikasi dan pemberitaan berdasarkan program kerja bagian humas dan protokolerketahui oleh pihak pihak yang memerlukan informasi serta masyarakatlingkungan pemerintah daerah, menyusun dan menyajikan berita tentang kegiatan pemerintah daerah, melakukan penyelenggarngerjakan tugas tugas yang diberikan oleh kepala bagian humas dan protokoler sesuai dengan ketentuan yang berlaku. paragraf kepala bagian umum tugas pokok dan fungsi kepala bagian umum adalah membantu asisten administrasi umum melaksanakan pengelolaan, penyusunan kebijakan pemerintah daerah, mengoordinasikan dan pembinaan administrasi satuan kerja perangkat daerah yang meliputi bidang tata usaha, rumah tangga, kepala bagian umum, mempunyai uraian tugas: menyusun perencanaan program dan kegiatan bagian umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan pengelolaan penyusunan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran sekretariat daerah dan bagian umum, melaksanakan pengelolaan urusan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan dan aset sekretariat daerah,, merumuskan pengelolaan urusan perbekalan sekretariat daerah dan pelayanan tamu negara, melaksanakan pendistribusian tugasotivasi pegawai serta pengembangan kemampuan berprestasi pegawai bagian umum dalam rangka peningkatan produktivitas pegawai dan pengembangan karier pegawai, melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada asisten administrasi umum, yang berkaitan dengan kegiatan bagian umum, dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan daerah, merumuskan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu waktu kepada asisten administrasi umumumum membawakan kepala sub bagian tata usaha tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian tata usaha adalah membantu kepala bagian umum melakukan penyelenggaraan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan tata usaha. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud kepala sub bagian tata usaha, mempunyai uraian tugas: menyusun perencanaan kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan program kerja bagian umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merang dan menyiapkan rencana, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran sub bagian tata usaha,, mengatur pengunaan stempel jabatan dan stempel dinas, melakukan penyelenggaraan pembinaan kearsipan sekretariat daerah,, melakukan pembinaan pegawai bagian umum dan perlengkapan, melakukan pengiriman, penerimaan berita, teluk, sandi dan membina serta memelihara alat alat informasi lainnya, merancang pengaturanil. mengerjakan tugas tugas lain yang berikan oleh kepala bagian umum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kepala sub bagian kerumahtanggaan tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian kerumahtanggaan adalah membantu kepala bagian umum melakukan pengelolamah jabatan, serta memelihara kebersihan kantor dan pekarangan lingkungan kantor. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud kepala sub bagian kerumahtanggaan, mempunyai uraian tugas: menyusun perencanaan kegiatan sub bagian kerumahtanggaanrumahtanggaan, melakukan pemeliharaan rumah jabatan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah, melakukan pemeliharaan bagunan, gedung dan sarana prahara kantor bupati, merancang dan menyiapkan administrasi pemeliharaan rumah jabatan bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah sebagai bahan pertanggungjawaban, melakukan penyiapan bahan penyusunan dan penganalisasian kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah dan rumah tangga pimpinan, melakukan pengurusan, melakukan penyelenggaraan penyediaan tempat keperluan rapat dan pertemuan dinas lainnya, melakukan pengelolaan penyiapan kebutuhan para tamu pimpinanrancang dan melaksanakda, il. mengerjakan tugas tugas lain yang berikan oleh kepala bagian umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kepala sub bagian keuangan dan aset sekretariat daerah tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian keuangan dan aset sekretariat daerah adalah membantu kepala bagian umum melakukan penyelenggaraan urusan pengelolaansekretariat daerah, mempunyai uraian tugas: menyusun perencanaan kegiatan sub bagian keuangan dan aset sekretariat daerahuangan dan aset serta menyusun rencana dan program kerja dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan aset sekretariat daerah, melakukan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan dan asset sekretariat daerah, merancang dan menyiapkan bahan administrasi, penyusunan perencanaan, pengorganisasian, mengkoordinasikan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi operasional perjalanan dinas kdh wkd dan pegawai sekretariat daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola keuangan dan asset, urusan gaji, tunjangan kdh wkd, dan gaji, tunjangan pns dan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan, serta pelaporan dan akuntansi sekretariat daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku: melaksanakan analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pelaporan keuangan, ketatausahaan keuangan sekretariat daerahrancang dan melaksanakan penyiapan spm dan penyiapan laporan keuangan sekretariat daerah sertalakukan pengadministrasian, pencatatan, pengawasan, mengamankan, pemeliharaan aset sekretariat daerah, pemeliharaan operasional kendaraan dinas, serta dan mengatur penggunaan kendaraan dan angkutan dinas berdasarkan pengusulan, mengkoordinasikan pengunaan kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran tugas atas persetujuan dari pemegang kekuasaan, pengelola, pengguna barang aset milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, melakukan pengelolaan kegiatan pembantuan dan meneliti serta memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang asset sekretariat daerah, pemeliharaan perawatan, pertimbangan pemanfaatan dan pemindahtanganan, serta mengatur pelaksanaan pengunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang asset sekretariat daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, melakukan penyelenggaraan pengaturan jaringan komunikasi, internet facsimilelakukan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, mengevaluasi pelaporan keuangan dan aset yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengurus dan penyimpan barang dilingkupi sekretariat daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dan melaksanakan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya, il. melaksanakan pengawasan, pembinaan, mengarahkan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf pada sub bagian keuangan dan asset sekretariat daerah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlakungerjakan tugas tugas lain yang berikan oleh kepala bagian umum sesuai ketentuan yang berlakumasyarakatan, pembangunan dan sumber daya manusia,,merintahan hukum dan politik, memberikan saran dan pertimbangan bidang pemerintahan, hukum dan politik:,, pembangunan dan sumber daya manusia, memberikan saran dan pertimbangan bidang kemasyarakatan, pembangunan dan sumber daya manusia, membuat laporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas lain yang berikan bupati sesuai tugas dan bidangnya. dalam,lingkup pemerintahil.melaksanakan tugas tugas lain, yang berikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris daerah membawakan bagian kedua asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tugas pokok dan fungsi asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat adalah membantu sekretaris daerah menyelenggarakankesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, mempunyai uraian tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kebijakan pemerintah serta pelaksanaan tugas tugas administrasi daerah bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kesejahteraan rakyat,,gagal, juni rupa maluku barat daya barnabas nathaniel ordo diundangkan thakur pada tanggal, juni sekretaris daerah kabupaten maluku barat daya,netapkan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan penyusunan rencana kerja lingkup administrasi pemerintahan dan administrasi kesejahteraan rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menyelenggarakan dan menetapkan petunjuk kepada para kepala bagian lingkup administrasi pemerintahan dan administrasi kesejahteraan rakyat, dalam rangka pelaksanaan tugas, menetapkan, membina dan memotivasi pegawai serta penerbangan kinerja pegawai lingkup administrasi pemerintahan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan mengembangkan karier pegawai, menyelenggarakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tugas tugas serta mengkoordinasikan rencana anggaran lingkup asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan program kerja, menetapkan, mengoreksi dan menyempurnakan konsep konsep naskah dinas lingkup asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan analisis dan mempelajari konsep konsep produk hukum daerah,, j . merumuskan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, penyelenggaraan pemerintahan, dan huku, il.: melaksanakan tugas tugas lainmerintahan dan kesejahteraan rakyat membawakan paragraf kepala bagian administrasi pemerintahan tugas pokok dan fungsi kepala bagian administrasi pemerintahan adalah membantu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat melaksanakan kepala bagian administrasi pemerintahan, mempunyai uraian tugas merumuskan penyusunan perencanaan program dan kegiatan bagian administrasi pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melaksanakan pendistribusian, dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala sub bagian dilingkupi bagian administrasi pemerintahan sesuai bidang tugasnya, melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengendalian, mengevaluasi, menilai dan memotivasi serta memelihara kemampuan berprestasi pegawai bagian administrasi pemerintahan, dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan mengembangkan karier pegawai,,, melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan bidang pemerintahan,,,,,, il. memberikan saran dan bahan pertimbangan sekaligus laporan kepada asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yang, melaksanakan tugas tugas lain yang berikan oleh asisten administrasipemerintahan membawakan kepala sub bagian pemerintahan umum tugas pokok dan fungsi kepala sub bagian pemerintahan umum, kepala sub bagian pemerintahan umum, mempunyai uraian tugas: |
maan akre jahit| bupati aceh timur provinsi acehbupati aceh timur telah melakukan pembahasan dan menyetujui rancangan gapada tanggal november sampai dengan novemberceh timurlpa tahun berkenaan pendapatanpendapatan dana penyesuaian dan otonomi khusus rp. belanjaceh timur, lampiran ringkasan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten aceh timur menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi, lampiran iii ringkasan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten aceh timurcadangan, dan lampiran xiii daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. bupati aceh timur menetapkkemhan.. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahurencana tata ruang kawasan perbatasan negara kalimantan, perlu menetapkan peraturan menteri pertahanan tentang. bab ketentuan umumperbatasan negara kalimantan yang selanjutnya disebut kawasan perbatasan negara adalah kawasan strategis nasional yang berada bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah indonesia kalimantan dengan negara malaysia, dalam hal batas wilayah negara darat kawasan perbatasan berada kecamatan. sabuk pengamanan perbatasan adalah konsepsi pengembangan wilayah kawasan perbatasan negara yang berfungsi untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara perbatasan darat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara sepanjang kawasan perbatasan negara kalimantan yang selanjutnya disebut daerah prioritas pertahanan adalah suatu kawasan dalam kawasan perbatasan negara sejauh (empat) kilometer dari garis perbatasan kegiatan pertahanan dan keamanan negara, dan merupakan sentral sabuk pengamanan perbatasan yang a1. meter. jip berada dalam daerah prioritas pertahanan. jip dapat terhubung dengan jalur administrasi dan jalan nasional. jalur administrasi sebagaimana dimaksud pada merupakan jalur yang dibuat dalam rangka menghubungkan pos pantas dengan kampung terdekat. jalan nasional sebagaimana dimaksud pada merupakan jalan yang dibuat oleh kementerian terkait untuk kepentingan masyarakat. bagian kedua pengelolaan pengelolaan jip dilaksanakan oleh kemhan. pengelolaan jip sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan instansi terkait dan atau pemerintah daerah. sepanjang jip dibangun pos pantas dengan jarak antar pospamtas kurang lebih (sepuluh) kilometer atau disesuaikan dengan kebutuhan. pos pantas yang sudah ada dan berada luar jip akan direlokasi. bagian ketiga pemanfaatan jip dimanfaatkan sebagai: jalur penghubung antar pos pantas, dan jalur kegiatan inspeksi dan patroli bagi satuan tugas pengamanan perbatasan. kegiatan inspeksi dan patroli bagi satuan tugas pengamanan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk pengamanan perbatasan meliputi: mengontrol patok batas negara, pengamanan dan pengawasan pelintas batas: dan cc. mencegah dan menindak pelaku kejahatan. jip dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aktifitas perekonomian masyarakat dan kegiatan lain oleh masyarakat, sepanjang tidak mengganggu fungsi sebagai jip dalam rangka pengamanan perbatasan. bab pembiayaan pembiayaan pembangunan daerah prioritas pertahanan dibiayaiada dalam kawasan perbatasan negara. pos pengamanan perbatasan yang selanjutnya disebut pospamtas adalah tempat aktivitas satuan tentara nasional indonesia sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan menjalankan tugas pengamanan perbatasan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, wilayah perbatasan darat dan laut, yang terletak sepanjang perbatasan sisi dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia. jalur inspeksi dan patroli perbatasan yang selanjutnya disingkat jip adalah jalur yang dibangun sejajar dengan garis batas negara kurang lebih sejauh (lima puluh) meter dari garis batas negara yang digunakan untuk inspeksi dan patroli pengamanan perbatasan darmenetapkan daerah prioritas pertahanan, dan menetapkan jip. bab daerah prioritas pertahanan bagian kesatu umum daerah prioritas pertahanan ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam: penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana pertahanan daerah prioritas pertahanan, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana pertahanan daerah prioritas pertahanan, cc. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah prioritas pertahanan, pengelolaan daerah prioritas pertahanan, dan perwujudan pengamanan dan pemberdayaan kawasan perbatasan negara daerah prioritas pertahanan. penetapan daerah prioritas pertahanan bertujuan untuk mewujudkan:, dan pengamanan dan pemberdayaan kawasan perbatasan negara. bagian kedua cakupan daerah prioritas pertahanan mencakup suatu kawasan dalam kawasan perbatasan negara sejauh (empat) kilometer dari garis perbatasan negara. daerah prioritas pertahanan sebagaimana dimaksud pada digambarkan dalam peta skala (satu berbanding lima puluh ribubijakan dan strategi paragraf kebijakan kebijakan untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: peningkatan upaya perundingan penyelesaian perbatasan negara dengan negara malaysia, dan peningkatan upaya penegakan kedaulatan negara kawasan perbatasan negara. kebijakan untuk mewujudkan pengamanan dan pemberdayaan kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: peningkatan upaya pengawasan batas negara melalui kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan negara,,, dan peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat kawasan perbatasan negara. paragraf strategi strategi untuk kebijakan peningkatan upaya perundingan penyelesaian perbatasan negara dengan negara malaysia sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menetapkan tim perunding tapal batas negara secara permanen panitia tetap, dan mengefektifkan kepanitiaan perundingan tapal batas negara. strategi untuk kebijakan peningkatan upaya penegakan kedaulatan negara kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menyelesaikan kesepakatan batas negara yang bermasalah dengan negara malaysia, melakukan penegasan tapal batas negara, dan cc. melakukan pemeliharaan tapal batas negara. strategi untuk kebijakan peningkatan upaya pengawasan garis batas negara melalui kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: melaksanakan kegiatan inspeksi dan patroli perbatasan dengan jadwal yang ketat, mengoperasikan pesawat terbang tanpa awak untuk memantau patok tugu perbatasan negara, dan cc. memasang chips pada atau sekitar patok tugu perbatasan negara. strategi untuk kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jip, membangun dan memelihara pos pantas dengan jarak rentang antar pos kurang lebih (sepuluh kilo meter): melaksanakan pembangunan jalan administrasi yang menghubungkan kampung dengan pos pantas terdekat, melaksanakan pembangunan helipad, dan melaksanakan pembangunan landasan pesawat terbang tanpa awak. strategi untuk kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: membantu kementerian lembaga dan atau pemerintah daerah membangun jalan, dan membantu kementerian lembaga dan atau pemerintah daerah membangun sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jaringan komunikasi, sumber daya air, perumahan, pertanian, dan perkebunan. strategi untuk kebijakan peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat kawasan perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: melaksanakan pendidikan bela negara kepada masyarakat kawasan perbatasan negara, melaksanakan bakti kesehatan kepada masyarakat kawasan perbatasan negara, cc. melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat kawasan perbatasan negara, melaksanakan sosialisasi perbatasan darat kepada masyarakat kawasan perbatasan negara, memfungsikan lahan sekitar perbatasan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, melaksanakan pembukaan lahan untuk pertanian dan atau perkebunan masyarakat kawasan perbatasan negara, dan menyiapkan membantu tenaga pendidik, tenaga medis, dan penyuluh pertanian serta perkebunan untuk keperluan masyarakat kawasan perbatasan negara. bagian keempat pengelolaan pengelolaan daerah prioritas pertahanan digunakan untuk: kepentingan pertahanan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. pengelolaan daerah prioritas pertahanan untuk kepentingan pertahanan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu untuk kepentingan nasionalpada dilaksanakan tanpa mengesampingkan kepentingan lingkungan hidup. dalam hal terjadi konflik kepentingan pada pengelolaan daerah prioritas pertahanan sebagaimana dimaksud pada dan harus mengutamakan kepentingan pertahanan. pengelolaan daerah prioritas pertahanan untuk kepentingan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh menteri dan atau panglima tentara nasional indonesia sesuai dengan kewenangannyadalam huruf dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kementerian lembaga lain sesuai dengan kewenangannya. bagian kelima pemanfaatan daerah prioritas pertahanan dimanfaatkan oleh tentara nasional indonesia untuk memperkuat pertahanan dan menjaga kedaulatan kawasan perbatasan negara. dalam pemanfaatan daerah prioritas pertahanan, tentara nasional indonesia dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan untuk menjaga kepentingan pertahanan kawasan perbatasan negara. pemanfaatan daerah prioritas pertahanan sebagaimana dimaksud pada harus mendukung dan menjaga fungsi pertahanan daerah prioritas pertahanan. pemanfaatan daerah prioritas pertahanan selain untuk kepentingan pertahanan, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemanfaatan daerah prioritas pertahanan dilaksanakan berdasarkan pedoman, standar, dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh menteri. bagian keenam pengendalian pengendalian pemanfaatan daerah prioritas pertahanan dilaksanakan melalui: pemantauan, pengawasan, dan cc. penertiban. kementerian lembaga lain dapat memanfaatkan daerah prioritas pertahanan, sepanjang tidak menggangu kepentingan pertahanan. pengendalian pemanfaatan daerah prioritas pertahanan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh menteri dan panglima tentara nasional indonesia sesuai dengan kewenangannya. pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan melalui pengelolaan sistem informasi dan komunikasi. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui supervisi dan pelaporan. penertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam penertiban sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pemulihan fungsi ruang sesuai dengan daerah prioritas pertahanan. bab iii jalur inspeksi dan patroli perbatasan bagian kesatu cakupan jip sebagaimana dimaksud dalam huruf dibangun sepanjang kawasan perbatasan darat dengan lebar (tujuh) meter dan badan jalan (empat) |
salinan ems sia bab sanksi dalam hal:bupati menunda penyaluran dana des rekomendasi penundapenundaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada kepala kantor jdih kabupaten banyumaspencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah. bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda. dalam hal penundaan penyaluran dana desa sebagai akibatjdih kabupaten banyum yang ditetapkan oleh menteri yang berwenang bupati banyumas, ttd achmad husein jdih kabupaten banyumpenjabaran anggaran pendapatan dan belanja jdih kabupaten banyumas daerjdih kabupaten banyumasjdih kabupaten banyumas bab penetapan rincian dana desa rincian dana desa setiap desa kabupaten banyutujuh puluh dua keseratus) dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap desa. alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung sebesar (tigtetapkan oleh instansi yang berwenang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat danoleh menteri yang berwenang menyelenggarakan urusan keuangan negara. alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung sebesar (dua puluh lima keseratus) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografisyah, dan (dua lima keseratus) untuk tingkat kesulitan geografisjdih kabupaten banyumas penghitungan besaran dana desa djdih kabupaten banyumasjdih kabupaten banyumasbanyumas. persetujuan bupati banyumasdih kabupaten banyumasberkoordinasi dengan kepala desa. jdih kabupaten banyumas |
bea menteri pertanian republik indonesia peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor: tahudengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri pertanian republik indonesia, menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian melalui implementasi program dan kegiatan utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis, penerapan teknologi pertanian, kemudahan akses pembiayaan dan peningkatan ekspor produk pertanian sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan petani dan menopang pembangunan nasional, diperlukan upaya supervisi dan pendampingan untuk memastikan program dan kegiatan utama daerah berjalan sesuai dengan perencanaan, bahwa agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan utama dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu upaya terobosan pelaksanaan program dan kegiatgembangan umkm sektor pertanian. peningkatan investasi sektor pertanian. peningkatan fasilitasi pembiayaan pertanian kur, asuransi pertanian). pengembangan sumberdaya manusia pertanian terutama petani milenial berorientasi ekspor. pengawalan pendampingan dalam upaya pencapaian target pembangunan pertanian provinsi (kostrawil), kabupaten kota (kostrad), dan kecamatan (kostratani). strategi strategi dasar kegiatan ini difokuskan dalam mengawal: meningkatkan penerapan good agriculture practice gap), meminimalisir alih fungsi lahan, optimasi lahan, ketersediaan air tersedianya sarana dan prasarana, diseminasi teknologi dan penyuluhan. memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada produsen yang berpotensi ekspor. memberikan fasilitasi dan kemudahan untuk produsen hingga usaha mikro, kecil dan menengah umkm) agar mampu meningkatkan nilai tambah dan berkoordinasi intensif dengan stakeholder lain dalam masalah industri, perdagangan dan perhubungan. memberikan pembinaan dan pendampingan kepada generasi muda dalam menggelorakan usaha bidang pertanian. memberikan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani dan kelompok ekonomi petani dalam memperoleh kur. meningkatkan akses dan kualitas pangan dalam rangka pengentasan rawan pangan dan stunting. mengidentifikasi potensi investasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lain terkait peningkatan investasi sektor pertanian. memberikan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan unit usaha pertanian agar meningkatkan serapan tenaga kerja. strategi operasionalyaitu: pusat tim pusat membuat panduan dan melaksanakan supervisi dan pendampingan program dan kegiatan utama kementerian pertanian tahun dengan tugas sebagai berikut: menyusun petunjuk teknis, menginventarisasi, verifikasi proposal dan penyetujuan usulan daerah, memfasilitasi, menghitung dan menyusun anggaran, koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh stakeholder terkait, sosialisasi dan bimbingan teknis, dan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. provinsi tim provinsi melaksanakan pembinaan bersama dengan penanggung jawab supervisi dan pendampingan program dan kegiatan utama kementerian pertanian dengan tugas: menyusun petunjuk pelaksanaan, melakukan rekapitulasi data hasil identifikasi dan verifikasi dari kabupaten kota, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan bersama tim pusat, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. kabupaten kota tim kabupaten kota bersama dengan penanggung jawab supervisi dan pendampingan kabupaten kota bertugas: menyusun petunjuk teknis, mengidentifikasi, verifikasi dan mengusulkan cpc untuk setiap kegiatan utama kementan, mengawasi pelaksanaan hingga level kecamatan, mengkoordinir, sosialisasi dan bimbingan teknis hingga level kecamatan, dan memonitor, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan setiap kecamatan. indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan kegiatan supervisi dan pendampingan lapangan perlu ditetapkan indikator kinerja yang harus dipenuhi, meliputi: meningkatnya produksi minimal sebesar per tahun. meningkatnya nilai ekor pertanian pada tahun menurunnya losses hasil pertanian hingga sampai dengan tahun meningkatnya umkm pertanian menjadi umkm pada tahun meningkatnya minat generasi muda menjadi petani milenial sejumlah pemuda per tahun. terselenggaranya penyaluran kur pertanian hingga rp. triliun rupiah per tahun. penurunan daerah rawan pangan menjadi hingga tahun prevalensi stunting menjadi tahun meningkatnya nilai investasi sektor pertanian rp200 triliun sampai dengan tahun meningkatnya serapan tenaga kerja sektor pertanian sebesar juta orang sampai dengan tahun berfungsinya balai penyuluh pertanian mendukung aktivitas kostratani dan agriculture war room awr) dan program program kementan hingga tahun iii. program dan kegiatan utama program peningkatan produksi komoditas utama peningkatan produksi terutama dilakukan pada daerah basis sentra produksi atau lokasi kawasan pertanian nasional sesuai dengan kementan tahun tentang lokasi kawasan pertanian nasional. rata rata peningkatan pertumbuhan produksi ditargetkan sebesar per tahun selama periode untuk (empat) sub sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. penurunan losses dan efisiensi tanaman padi dari menjadi melalui pemanfaatan teknologi pasca panen. rincian target produksi untuk tiap tiap provinsi dan kabupaten kota oleh eselon dikoordinasikan internal masing masing unit kerja pendayagunaan anggaran dalam mendukung upaya pencapaian target produksirata rata pertumbuhan produksi nasional periode per sub sektor adalah sebagai berikut: sub sektor tanaman pangan rata rata puan peningkatan uraian satuan aan juta ton gkg baal does| a577| beras" beras juta ton jagung kedelai dana ton sub sektor hortikultura rata rata uraian satuan pertumbuhan per tahun cabai button besar cabai station rawit bawang ita ton merah sub sektor perkebunan rata rata uraian satuan pertumbuhan per tahun ribu kopi ton ribu kakao ton ribu kelapa ton jambu ribu mete ton ribu lada ton ribu pala ton ribu cengkeh ton ribu vanili ton ribu karet ton sub sektor peternakan rata rata uraian satuan pertumbuhan per tahun sapi juta ekor daging juta ton perang ian sapi ribu ton kerbau masing ibu ton kambing so! pesaing buton es.as tags domba ala sal bui ribu ton es! adi matan ribu ton lokal ano eee ras ribbon aside5 pedaging itik ribu mee pengaya kur pertanian kehadiran kur pertanian ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas petani serta pelaku usaha pertanian lainnya kepada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan pasar para pelaku usaha sektor pertanian. sumber dana kur berasal dari sektor perbankan nasional yang menjalankan program kur. rata rata penyerapan kur pertanian ditargetkan sebesar triliun per tahun selama periode yang dialokasikan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. eselon terkait mengkoordinasikan internal unit kerjanya dalam penyusunan strategi pencapaian target penyerapan kur. sosialisasi dan pendampingan kur dilakukan oleh kementerian pertanian beserta unsur perbankan kepada petani atau kelompok tani sasaran. rincian target penyerapan kur pertanian per sub sektor periode adalah sebagai berikut: target kur pertanian uraian satuan peranan pantun wool ac teman ten hortikultura triliun perkebunan rentan peternakan triliun a.o1 peningkatan ekspor meningkatkan ekspor pertanian ditargetkan sebanyak (tiga) kali lipat pada tahun terobosan peningkatan ekspor dilakukan melalui pola kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait. cc. memperluas hubungan kerjasama dengan negara mitra dagang secara bilateral dan multilateral. mendorong pertumbuhan eksportir baru dan menambah ragam komoditas ekspor, khususnya dalam bentuk barang jadi. meningkatkan frekuensi pengiriman sesuai dengan jumlah sertifikat yang diterbitkaningkatan eksporpeningkatan ekspor pertanian per sub sektor periode adalah sebagai berikut: sub sektor tanaman pangan uraian satuan beras soo00 maan ribu ton iau ubi jalar ribu ton orang ribu ton sub sektor hortikultura uraian satuan aa) manggis ton mangga ton ton durian ton krisan ton pramana ton kunyit jahe ton kapulaga ton wortel ton kubis ton kentang ton sub sektor perkebunan uraian satuan karet ton kelapa sawit ton awi kopi ton kelapa ton kakao ton teh ton lada ton jambu mete ton cengkeh ton sub sektor peternakan uraian satuan w j ternak hidup obat hewan produk hewan ton pangan produk ! hewan non ton pangan benih dan bibit ton penguatan data pembangunan pertanian agriculture war room awr) dalam rangka memperkuat dan meningkatkan kesatuan gerak dalam pelaksanaan pembangunan pertanian berbasis digital termasuk untuk memperoleh data yang valid secara real time, maka dikembangkan sistem informasi pembangunan pertanian yang dilaksanakan melalui agriculture war room. awr). pembangunan ruangan pusat komando pembangunan pertanian tingkat pusat terkoneksi dengan agriculture operation room aor) yang tersebar seluruh indonesia, dari tingkat provinsi hingga kecamatan. data dan informasi dalam awr antara lain data ekspor impor, data daerah rentan rawan pangan, kalender tanam, data sarira pertanian, data isikhnas dan data terkait lainnya. alur informasi dan instruksi awr bersumber dari petani oktan, pengusaha, dan masyarakat, yang selanjutnya diolah oleh bpp kecamatan, bpt provinsi atau upt provinsi, dan eselon terkait. tim supervisi dan pendampingan diharapkan dapat melakukan penguatan terhadap mekanisme alur data dan informasi serta pendukung terhadap kelancaran arus data dan informasi dari tingkat kecamatan hingga pusat. komando strategis pembangunan pertanian kontra tani) dibentuk sebagai gerakan pelaksanaan pembangunan pertanian nasional untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program dan kegiatan utama pembangunan pertanian pusat daerah. kostratani berkedudukan kecamatan, kostrad berkedudukan kabupaten kota, kostrawil berkedudukan provinsi, dan kontrabas berkedudukan kantor pusat kementerian pertanian. cc. pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dilakukan dengan mengoptimalkan tugas dan peran balai penyuluhan pertanian bpp) dalam mewujudkan kedaulatan pangan mengoptimalkan peran bpp sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. mengoptimalkan sdm profesional yang ada bpp penyuluh pertanian, mantri tani, pengendali organisme pengganggu tanaman, medik veteriner, paramedis veteriner, operator it, oktan gapoktan kub, dan lainnya. optimalisasi bpp dilakukan melalui pengadaan sarira, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sdm, dan peningkatan penyelenggaraan. pengadaan sarira berupa komputer, jaringan internet, toolkit penyuluh dan lainnya. penguatan kelembagaan ditujukan pada pos penyuluh desa, kelembagaan ekonomi petani, oktan gapoktan dan korporasi. peningkatan kapasitas sdm ditujukan pada petugas pendukung, penyuluh petugas fungsional lain, petani, dan pengusaha agribisnis. peningkatan penyelenggaraan ditujukan pada penguatan data informasi, layanan agribisnis, penguatan brigade, dan lainnya. target kontra tani sebanyak unit, sebanyak unit, dan sebanyak unit. pengentasan rentan rawan pangan dan penurunan prevalensi stunting identifikasi daerah rentan rawan pangan berbasis kecamatan, dalam daerah rentan rawan pangan kronis dan daerah rentan rawan pangan transien. daerah rentan rawan pangan kronis: provinsi, kabupaten kota dan kecamatan. daerah rentan rawan pangan transien adalah daerah pasca bencana. intervensi kegiatan daerah rawan pangan dilakukan melalui pertanian keluarga (family farming). kegiatan yang dilakukan adalah pemanfaatan lahan dan pekarangan, templat, kebun bibit, dan pertanian masuk sekolah. subyek family farming adalah keluarga petani dan kelompok pemudagentasan rawan pangan dan penurunan prevalensi stuntingusaha mikro, kecil dan menengah umkm) penguatan usaha mikro, kecil dan menengah umkm) berbasis pertanian menjadi salah satu target yang akan dijadikan sebagai materi supervisi dan pendampingan. identifikasi pelaku umkm berbasis pertanian yang potensial untuk dikembangkan. koordinasi dengan dinas koperasi dan ukm provinsi dan kabupaten kota dalam sinergitas pembinaan provinsi dan kab kota. melakukan langkah akselerasi dan percepatan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah umkm)usaha mikro kecil dan menengah umkm) emosi elo tanaman pangan bea mana investasi pertanian identifikasi daerah potensi pengembangan investasi sektor pertanian. koordinasi dengan bkpm dalam mempermudah investor masuk sektor pertanian provinsi dan kab kota. cc. melakukan langkah akselerasi dan percepatan investasi sektor pertanian. kegiatan yang dilakukan diantaranya bekerjasama dengan investor dalam memfasilitasi daerah dalam penyiapan lahan dan sarana produksi komoditas pertanian. melakukan kegiatan temu bisnis temu usaha temu investor dalam rangka meningkatkan investasirtanian. memutuskan: menetapkan peraturan menteri pertanian tentang pedoman umum supervisi dan pendampingan program dan kegiatan utama kementerian pertanian tahun anggarandalamrepublik indonesia end syahrul yasin limpo target investasi sektor pertanian program utama satuan at investasi pertanian triliun m me tanaman pangan triliun w w trio hortikultura triliun perkebunan triliun peternakan bobo yan penyerapan tenaga kerja identifikasi potensi usaha pertanian yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. menerapkan pola padat karya dalam pelaksanaan program dan kegiatan utama kementerian pertanian. mengidentifikasi peluang penyerapan tenaga kerja sektor pertanian wilayah kerja. memfasilitasi tenaga kerja sektor pertanian dalam bentuk unit bisnis. target penyerapan tenaga kerja no| program utama satuan penyerapan tenaga juta tab ss, 4a12| a7, kerja juta) orang juta tanaman pangan orang juta hortikultura 3a4| orang uta perkebunan orang uta peternakan orang pengusaha pertanian milenial identifikasi pelaku usaha muda berbasis pertanian yang potensial untuk dikembangkan. koordinasi dengan dinas koperasi dan ukm serta dinas yang menangani generasi muda provinsi dan kabupaten kota dalam mensinergikan pembinaan. melakukan langkah akselerasi dan percepatan penguatan usaha pelaku usaha mudapengusaha pertanian milenial orang) program utama pertanian voodoo| soooool milenial tanaman pangan hortikultura perkebunan peternakan ketahanan pangan aj ama) sdm sono litbang iv. organisasi pelaksana organisasi pelaksana supervisi dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan utama kementerian pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengorganisasian komando strategi pembangunan pertanian kontrakan). adapun struktur kelembagaan kontrakan diuraikan sebagai berikut: tim pembina pusat kontrakan berkedudukan kantor pusat kementerian pertanian. susunan tim pembina pusat terdiri dari: ketua menteri pertanian wakil ketua sekretaris jenderal ketua harian kepala badan penyuluhan dan pengembangan sdm pertanian sekretaris sekretaris badan penyuluhan dan pengembangan sdm pertanian anggota pejabat pimpinan tinggi madya lingkup kementerian pertanian. pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup kementerian pertanian. sekretaris ditjen badan lingkup kementerian pertanian, kepala pusat data dan informasi pertanian. tim pusat mempunyai tugas yaitu: menyusun rencana kerja pembinaan, pengawalan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan utama kementerian pertanian, melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan utama kementerian pertanian, menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan kegiatan utama kementerian pertanian, sebagai bahan penentuan kebijakan. tim provinsi kostrawil berkedudukan ibukota provinsi. susunan tim provinsi terdiri dari: ketua gubernur ketua harian kepala dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian provinsi sekretaris kepala balai pengkajian teknologi pertanian anggota kepala dinas peternakan perkebunan pangan kepala utd atau bidang teknis pertanian. kepala dinas instansi terkait yang mendukung program pembangunan pertanian. koordinator penyuluh tingkat provinsi dan petugas lain terkait tim provinsi mempunyai tugas yaitutarget produksi pangan, kebutuhan sarana prasarana, paket teknologi, penyelenggaraan dan pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanianll. kompilasi data calon petani dan calon lokasi kegiatan pembangunan pertanian. pengalokasian anggaran pendampingan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian. pembinaan, pengendalian dan pemantauan, evaluasi serta pengawalan dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian kementerian pertanian tahun melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan pertanian. mengarahkan program dan kegiatan dari tim kabupaten kota dan tim pelaksana tingkat kecamatan agar lebih efektif, efisien dan terkendalipusat. sekretariat tim supervisi dan pendampingan program dan kegiatan utama kementerian pertanian tingkat provinsi, secara officio berada balai pengkajian teknologi pertanian provinsi. tugas dari sekretariat yaitu: memberikan rekomendasi untuk mendukung program pembangunan pertanian. menyelenggarakan adminstrasi kesekretariatan. mengumpulkan data potensi pertanian dalam rangka perencanaan program pembangunan pertanian. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi. mengkompilasi, mengolah dan menyajikan laporan dari tim pelaksana kabupaten kota tentang pelaksanaan program pembangunan pertanian. merasionalisasi agricultural operation room aor). menyiapkan rencana dan pelaksanaan supervisi, pemantauan dan evaluasi tingkat provinsi. susunan keanggotaan sekretariat tim pelaksana provinsi terdiri dari unsur instansi terkait yang ditetapkan oleh ketua tim pelaksana provinsi. tim kabupaten kota (kostrad) susunan tim kabupaten kota terdiri dari: ketua bupati atau walikota ketua harian kepala dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian sekretaris kepala bidang yang menangani penyuluhan atau kepala bidang lain yang ditunjuk oleh ketua harian anggota kepala dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian, kepala unit pelaksana teknis daerah utd) atau bidang teknis pertanian: petugas lain terkait kabupaten kota tim pelaksana tingkat kabupaten kota mempunyai tugas yaitukota, meliputi:sentra produksi pangan berbasis kawasan kabupaten kota berdasarkan luas areal, luas tanam, luas panen, luas lahan padang penggembalaan dan populasi ternak dan rantai nilai usaha agribisnis lainnya. penetapan masing masing target produksi, kebutuhan sarana dan prasarana, target ekspor, kur, pengembangan umkm, pengembangan petani milenial, paket teknologi dan pendanaan. pengalokasian kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian. pelaksanaan penyuluhan pertanian, pengawalan dan pendampingan penerapan teknologi, pembinaan penyusunan rdk dkk, penguatan umkm sector pertanian, akselerasi ekspor dan investasi komoditas unggulan, pengembangan petani milenial, dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dan stunting. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi terpadu program dan kegiatan pembangunan pertanian. menyusun, menyajikan dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada tim pembina tingkat provinsi. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara time dan real time sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan melalui agricultural operation room aor) tim kecamatan (kontra tani) susunan tim kecamatan terdiri dari: ketua camat ketua harian kepala bpp koordinator penyuluh pertanian petugas teknis lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana kabupaten kota anggota kepala desa atau lurah penyuluh pertanian petugas teknis pertanian tingkat kecamatan lainnya petugas lain yang terkait tingkat kecamatan tim pelaksana kecamatan mempunyai tugas yaitu: melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian kecamatan secara line, pengembangan petani milenial, pengembangan umkm, penanganan daerah rawan pangan dan stunting dan lainnya. penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani kep) korporasi petani. pengusulan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian. fasilitas pengembangan kemitraan petani atau kelompok tani dan pelaku usaha. pendampingan, pengawalan dan penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan pertanian, rdk dkk, pengembangan petani milenial, pengembangan umkm, penanganan daerah rentan rawan pangan dan stunting dll. membentuk, mengawal dan mendampingi brigade sub sektor sesuai spesifik lokasi. melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian. melakukan identifikasi permasalahan dan upaya pemecahan masalahkabupaten kota. melaporkan pelaksanaan kegiatan secara time dan real time sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. supervisi dan pendampingan program dan kegiatan utama kementerian pertanian tim supervisi dan pendampingan program dan kegiatan utama kementerian pertanian ditetapkan berdasarkan surat keputusan menteri pertanian nomor pts ot. m tanggal januari tentang perubahan atas keputusan menteri pertanian nomor pts ot. m. tim supervisi dan pendampingan tersebut terdiri dari: tim supervisi dan pendampingan tingkat provinsi tugas tim supervisi dan pendampingan tingkat provinsi sebagai berikut: merancang langkah langkah operasional kegiatan supervisi dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan utama kementerian pertanian tingkat provinsi dalam rangka percepatan pembangunan pertanian lingkup provinsi bersama dengan tim supervisi dan pendampingan kabupaten kota, mengkoordinasikan validasi calon petani dan calon lokasi program dan kegiatan utama kementerian pertanian daerah yang diusulkan organisasi perangkat daerah opd) lingkup pertanian kabupaten kota,provinsi, menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan program kegiatan utama kementerian pertanian. tim supervisi dan pendampingan tingkat kabupaten kota tugas tim supervisi dan pendampingan tingkat kabupaten kota sebagai berikut: merancang langkah langkah operasional kegiatan supervisi dan pendampingan lingkup kabupaten kota dalam rangka percepatan pembangunan pertanian, mengkoordinasikan usulan calon petani dan calon lokasi program dan kegiatan utama kementerian pertanian lingkup kabupaten kota, selanjutnya divalidasi oleh tim supervisi dan pendampingan provinsi: cc.kabupaten kota, menyusun laporan secara periodik kepada tim supervisi dan pendampingan provinsi setiap bulan atas pelaksanaan program dan kegiatan utama kementerian pertanian lingkup kabupaten kota. dalam melaksanakan supervisi dan pendampingan, tim supervisi dan pendampingan tingkat provinsi berkoordinasi dengan kelembagaan kostrawil, sedangkan tim supervisi dan pendampingan tingkat kabupaten kota berkoordinasi dengan kostrad. vi. pemantauan, pelaporan dan evaluasi pemantauan aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh tim supervisi dan pendampingan provinsi dan kabupaten kota mencakup indikator sebagai berikut: luas panen luas areal populasi dan produksi komoditas pertanian utama level kecamatan, kabupaten kota dan provinsi. upaya mendorong peningkatan ekspor komoditas (jumlah pertemuan koordinasi dengan eksportir wilayah, jumlah promosi ekspor komoditas pertanian luar negeri, jumlah penerapan gap gap yang diterapkan petani peternak). jenis dan jumlah teknologi pasca panen yang digunakan dalam rangka menurunkan losses kecamatan kostratani). jumlah umkm pertanian yang ditumbuhkan pada level kecamatan kostratani). jumlah petani milenial yang aktif berusahatani level kecamatan kostratani). jumlah realisasi kur pertanian rp) dari perbankan lembaga keuangan level kecamatan kostratani). jumlah kegiatan pertanian yang mendukung penurunan daerah rawan pangan level kecamatan kostratani). jumlah kegiatan pertanian yang mendukung penurunan prevalensi stunting level kecamatan kostratani). jumlah wirausaha dan nilai investasi sektor pertanian level kabupaten kota. jumlah penyerapan tenaga kerja dari aktivitas pertanian yang masuk program dan kegiatan utama kementerian pertanian level kecamatan kostratani). jumlah kegiatan yang dilakukan oleh bpp dalam membantu kostratani. pelaporan pelaporan oleh tim supervisi dan pendampingan provinsi dan kabupaten kota dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan kostratani), kabupaten kota kostrad), provinsi kostrawil) dan kontrakan pusat). dalam melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan utama, tim supervisi dan pendampingan provinsi dan kabupaten kota menggunakan sistem pelaporan elektronik yang terdapat kostratani. dalam hal sistem pelaporan elektronik kostratani belum tersedia, tim supervisi dan pendampingan provinsi dan kabupaten kota melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan utama secara manual pusat data dan sistem informasi pertanian pusdatin), kementerian pertanian. pelaporan oleh tim supervisi dan pendampingan provinsi dan kabupaten kota dilakukan secara periodik (mingguan) dan tingkat pusat akan dikompilasi oleh pusdatin, kementerian pertanian. evaluasi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan utama kementerian pertanian yang dilaporkan oleh tim supervisi dan pendampingan provinsi dan kabupaten kota dilakukan oleh kontrakan pusat). evaluasi dilakukan secara periodik (bulanan). hasil evaluasi yang dilakukan oleh kontrakan setiap bulan dilaporkan kepada menteri pertanian sebagai bahan untuk melakukan langkah perbaikan dan solusi pemecahan masalah. vii. penutup gerakan mengintegrasikan dan mensinergikan program dan kegiatan utama pembangunan pertanian pusat dengan daerah melalui gerakan peningkatan produksi komoditas utama, peningkatan ekspor, pengembangan umkm, pengembangan petani milenial, peningkatan kur sektor pertanian, peningkatan investasi dan pengentasan daerah rentan rawan pangan dan stunting dalam satu kesatuan gerakan komando strategi pembanguan pertanian kontrakan) merupakan terobosan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat indonesia serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani. acuan lebih rinci dari pelaksanaan program dan kegiatan utama pembangunan pertanian, tertuang pada pedoman teknis yang disusun oleh masing masing unit kerja eselon sesuai tupoksinya. koordinasi dan konsolidasi sangat diperlukan terutama pelaksanaan tingkat lapangan sehingga peran tim supervisi dan pendampingan secara intensif merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan secara komprehensif. menteri pertanian republik indonesia f#ls syahrul yasintimpoppenas, kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan, gubernur seluruh indonesia, bupati walikota seluruh indonesia. lampiran peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor tahun tanggalndahuluan latar belakang sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan strategis karena bukan hanya menjadi penyedia bahan pangan bagi juta jiwa lebih penduduk indonesia, tetapi juga mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak dan memiliki kontribusi besar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan. berdasarkan data badan pusat statistik, pertumbuhan penduduk sebesar per tahun, sehingga pada tahun diperkirakan jumlah penduduk indonesia mencapai juta jiwa. oleh karena itu sektor pertanian perlu melakukan akselerasi untuk memenuhi pangan penduduk indonesia sekaligus pemenuhan kecukupan gizi penduduk secara seimbang. sesuai dengan arahan presiden dalam rapat kabinet terbatas, sektor pertanian perlu didorong untuk memperkuat ekonomi nasional, yaitu petani harus keluar dari kebiasan berusahatani pada sisi farm menuju off farm sehingga petani mendapatkan nilai tambah melalui pengolahan produk pertanian. untuk itu petani memerlukan skema pembiayaan dan pendampingan yang intensif untuk masuk pada sisi off farm setelah proses produksi dilakukan. pendampingan mencakup pengelolaan keuangan, aspek pasca panen hingga pemasaran. pemerintah berkomitmen untuk mendorong petani menjadi penggerak usaha mikro kecil dan menengah umkm) sektor pertanian untuk berkolaborasi membentuk kelompok kelompok usaha bersama atau korporasi, sehingga meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian target pembangunan sektor pertanian antara lain: alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian, rusaknya infrastruktur jaringan irigasi, semakin berkurangnya dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi pertanian, masih tingginya susut hasil (losses): belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi syarat enam tepat, lemahnya permodalan petani, dan harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada saat panen raya. walaupun masih dijumpai berbagai permasalahan, kementerian pertanian telah menetapkan program dan kegiatan utama tahun antara lain: pengembangan komando strategi pembangunan pertanian tingkat kecamatan, fasilitasi pembiayaan, infrastruktur, dan asinan, peningkatan produksi tanaman pangan melalui pengembangan kawasan berbasis korporasi padi, jagung, kedelai, aneka kacang, umbi dan serealia, pengembangan kawasan hortikultura sayuran, tanaman obat, buah buahan, dan florikultura) berdaya saing, gerakan nasional peningkatan produktivitas, produksi, dan daya saing komoditas perkebunan, peningkatan populasi dan produktivitas serta mutu genetik ternak potong dan unggas, akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan perbanyakan produksi benih bibit hasil penelitian dan pengembangan, pengentasan daerah rentan rawan pangan melalui family farming, pertanian masuk sekolah pms), distribusi dan pengendalian harga pangan pokok serta diversifikasi pangan, dan penguatan layanan perkarantinaan dan akselerasi ekspor melalui program gerakan tiga kali lipat ekspor gra eks). program dan kegiatan utama kementerian pertanian yang sudah ditetapkan ini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengembangan pertanian terintegrasi seluruh provinsi, menunjang pengembangan usaha mikro kecil dan menengah umkm), menjamin kecukupan pemenuhan pangan juta jiwa penduduk, dan berorientasi ekspor. maksud dan tujuan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan tirta petugas pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan terkait upaya pencapaian target pembangunan pertanian, yaitu: (a) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan, (b) peningkatan ekspor pertanian, (c) penurunan losses, (d) peningkatan nilai tambah produk pertanian, (e) peningkatan generasi muda pertanian, (f) fasilitasi pembiayaan pertanian, (g) pengentasan daerah rentan rawan pangan dan stunting, (h) investasi pertanian, (i) peningkatan serapan tenaga kerja sektor pertanian, serta (j) pengawalan pengendalian melalui kostratani. pedoman ini bertujuan untuk: mengembangkan sistem supervisi dan pendampingan yang yang efektif dalam pelaksanaan pencapaian target program dan kegiatan utama kementerian pertanian. meningkatkan akselerasi dan sinergitas antara pusat, provinsi, kabupaten kota dan kecamatan dalam melaksanakan pelaksanaan program dan kegiatan utama kementerian pertanian. cc. memberikan akses supervisi dan pendampingan secara menyeluruh dengan stakeholder yang terlibat lapangan untuk memastikan program dan kegiatan utama kementerian pertanian berjalan dengan baik. sasaran sasaran pengguna pedoman ini adalah: anggota tim supervisi dan pendampingan program dan kegiatan utama kementerian pertanian yang ditunjuk sebagai penanggung jawab provinsi dan kabupaten kota. pejabat dan petugas teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan pertanian pusat, provinsi, kabupaten kota dan kecamatan. pengertian dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya alam dengan bantuan tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energitelah dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan berupa komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. komoditas pertanian adalah komoditasmikro kecil dan menengah pertanian umkm pertanian) adalah usaha sektor pertanian yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara, baik dari sisi lapangan kerja yang diciptakan maupun dari jenis sisi jumlahedit usaha rakyat kur) adalah program prioritas pemerintah dalam mendukung umkm berupa kebijakan pemberian kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu perseorangan, badan usaha, dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. agricultural war room awr) merupakan sistem pemantauan berbasis teknologi informasi yang ditempatkan pada ruang khusus berfungsi untuk memonitor jalannya pembangunan pertanian daerah, yaitu dengan mengoptimalkan peran penyuluh. dan petugas lapang lainnya kecamatan sebagai ujung tombak dan garda terdepan pembangunan pertanian. kontra tani adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan, yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran balai penyuluh pertanian bpp) dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. kontra daerah adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kabupaten kota dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. kontra wilayah adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat provinsi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. kontrakan adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat pusat dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. pertanian keluarga family farming) adalah kegiatan pertanian, dan perikanan berbasis sumberdaya lokal yang dikelola secara bersama oleh keluarga petani untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan keluarga petani yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang, mengentaskan daerah rentan rawan pangan, menguatkan daerah tahan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. pertanian masuk sekolah adalah kegiatan budi daya pertanian yang dilaksanakan oleh siswa dan guru lingkungan sekolah secara berkelanjutan bawah tanggung jawab dinas ketahanan pangan provinsi. daerah rentan rawan pangan adalah gambaran suatu daerah terhadap ketahanan pangan yang diukur dari indikator aspek ketersediaan pangan, akses pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. investasi pertanian adalah penanaman uang atau modal pada sektor pertanian. tenaga kerja pertanian adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa sektor pertanian baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. pengusaha pertanian milenial adalah entrepreneur muda yang berusaha sektor pertanian. losses pertanian adalah kehilangan hasil pada tahapan penanganan pascapanen produk pertanian. il. ruang lingkup, strategi dan indikator kinerja ruang lingkup kegiatan ruang lingkup kegiatan kegiatan supervisi dan pendampingan program dan kegiatan utama kementerian pertanian yaitu peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pertanian. peningkatan ekspor komoditas pertanian. penyediaan sarana penurunan losses khususnya padi. pengembangan hilirisasi komoditas pertanian. |
lara berita negara republik indonesia kemenyan. penyiapan komponen pendukung. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor tahun tentang penyiapan komponen pendukunyiapan komponen pendukiapan komponen pendukung. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang secara langsungmenteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan. penyiapan komponen pendukung dilaksanakan melalui tahapan kegiatan: pendataan, pemilahan, cc. pemilihan, dan verifikasi.. pendataan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengpendataan warga negara sebagaimana dimaksud dalam dari unsur warga lain untuk individu yang akan didata harus memenuhi persyaratan paling sedikit1945, berusia paling rendah tahun dan paling tinggi tahun, dan sehat jasmani dan rohani. kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan untuk mendapatkan tabel data komponen pendukung serta standar dan kriteria kebutuhan komponen pendukung, menentukan sumber data yang diperlukan, dan melaksanakan wawancara, observasi, studi dokumen, dan atau surve. pemilahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah swasta. pemilahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi bidang potensi pertahanan. kegiatan pemilahan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: menyiapkan data hasil pendataan komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam mengelompokkan datadan menentukan data hasil pemilahan komponen pendukung. pemilihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah swasta. pemilihan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakkegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: menyiapkan data hasil pemilahan komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam menentukan pilihan data yangcc. mencatat data hasil pemilihan dalam tabel data komponen pendukung, tabel data komponen pendukung dibubuhi tanda tangan pimpinan atau pejabat yang berwenang pada kementerian lembaga pemerintah daerah swasta, dan tabel data komponen pendukung diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan untuk diverifikasi.ukan oleh menteri melalui direktorat jenderal yang memiliki tugas dan fungsi bidang potensi pertahanan bersama dengan kementerian lembaga. kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: menyiapkan tabel data komponen pendukung yang telah disampaikan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah swasta, berkoordinasi dengan kementerian lembaga pemerintah daerah untuk memperolehberkoordinasi dengan kementerian lembaga pemerintah daerah untuk membentuk tim verifikasi: menetapkan tim verifikasi oleh menteri, tim verifikasi melaksanakan pencocokan dan penelitian langsung atau tidak langsung terhadap data komponen pendukung untuk mengetahui kebenaran data komponen pendukung, tim verifikasi membuat laporan hasil verifikasi dan menyampaikan kepada menteri, dan menentukan data komponen pendukung dari laporan hasil verifikasi untuk ditetapkan oleh menteri sebagai komponen pendukung. tabel data komponen pendukung dan data komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dimuat dalam sistem informasi sumber dayaungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola dinas kepemudaan dan olahraga, telah dilaksanakan evaluasi berkaitan dengan biaya pemakaian sarana dan prasarana olahragadipandang sudah tidak sesuai denganyang dipungut atas pemakaian tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh dinas kepemudaan dan olahraga. peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id bab tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh dinas kepemudaan dan olahraga objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola dinas kepemudaan dan olahraga terdiri atas: lapangan stadion kridanggo, lintasan atletik stadion kridanggo, gedung olahraga gor) pelajar hati beriman, dan lapangan tennis indoor kridanggo. struktur tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan berdasarkan kriteria jenis kegiatan dan satuan waktu kegiatan. kriteria jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: jenis penyelenggara kegiatan olahraga, jenis kegiatan olahraga, dan jenis kegiatan non olahraga komersial dan non komersial. satuan waktu kegiatan sebagaimana dimaksud pada meliputi satuan jam dan satuan hari. besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan strukturwali kota melakukan pembinaan dalam pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahragakepemudaan dan olahragapendidikan, pemuda,besaran tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola dinas kepemudaan dan olahraga lapangan stadion kridanggo tarif satuan kegiatan pertandingan persahabatan per (dua) jam pagi hari mulai pukul wib s.d. sepakbola pukul wib sore hari mulai pukul wib s.d. pukul wib pemakaian lapangan untuk pertandingan persahabatan hanya pada hari sabtu dan minggu (satu) kota kabupaten kegiatanpertandingan liga '' ' perhari kegiatan pertandingan liga2 '' perhari | pes daerah peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id lintasan atletik stadion kridanggo fenenelndisskasiss dan dan ben pemerintah daerah kegiatan olahraga non pemerintah daerah perhari yang terdaftar pada dinas kepemudaan dan olahraga kegiatan latihan atletikindividu perhari |( kegiatan perlombaan atletikregional perhari kegiatan perlombaan atletik nasional perhari kegiatan perlombaan atletikinternasional perhari lapangan tenis indoor stadion kridanggo kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh per hari kegiatan non olahraga komersial ' ' '' ) | perhari kegiatan non olahraga tidak komersial ' ' perhari berlapangan wib s.d. pukul wib daerah peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id gedung olahraga (gor) pelajar hati beriman tarif satuan jenis kegiatan (rupiah) waktu keterangan kegiatan olahraga non pemerintah daerah perhari kegiatan non olahraga komersial perhari kegiatan non olahraga tidak komersial perhari kegiatan latihan olahraga per jam penggunaan lapangan mulai pukul wib s.d pukul wib per jam penggunaan lapangan mulai pukul wib s.d pukul wib kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah wali kota salatiga, ttd yulianto peraturan wali kota salatiga nomor tahunjumlah rp) bertambah (berkurang) urusan pemerintah daerah anggaran setelah rp) (ae) perubahan koperasi, usaha kecil dan menengah dinas koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan kebudayaan dinas pariwisata dan kebudayaan urusan pemerintahan pilihan pertanian dinas pertanian, pangan, kelautan dan perikanan perindustrian dinas perindustrian dan tenaga kerja unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah sekretariat daerahunsur kewilayahan administrasi pemerintahan kecamatan) kecamatan grabag kecamatan ngombol kecamatan purwodadi kecamatan bagel kecamatan kaligesing kecamatan purworejo kecamatan banyuurip kecamatan bayan kecamatan kutoarjo kecamatan butuh kecamatan pituruh kecamatan kemiri kecamatan bruno kecamatan gebang kecamatan loan kecamatan bener belanja daerahkg.belanja modal kesehatan dinas kesehatan belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja hibah belanja modal rumah sakit umum daerah belanja operasipegawai belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa belanja hibah belanja hibah belanja modal perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan belanja operasibelanja pegawai belanja barang dan jasa belanja hibah belanja bantuan sosial belanja modalmodal badan penanggulangan bencana daerah belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal sosial dinsosdukkbpppa belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja bantuan sosial urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar tenaga kerja dinas perindustrian dan tenaga kerja belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dinsosdukkbpppa belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa printed simple perubahandinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahann. printed shieldbarang dan jasa belanja modal perhubungan dinas perhubungan belanja operasioperasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja hibah belanja modal koperasi, usaha kecil dan menengah dinas koperasi, usaha kecil, menengah dan perdagangan belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja hibah penanaman modalkepemudaan dan olah ragaprinted simple perubahan belanja operasdinas pertanian, pangan, kelautan dan perikanan belanja operasi belanja barang dan jasa belanja hibah printed small urusan pemerintah daerah anggaran setelah ke nana belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modalbelanja modal dinas koperasi, usaha kecil, menengah dan perdaganganbarang dan jasa printed shield perubahanadan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja bunga belanja modal belanja tidak terduga belanja transfer belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal nn. printed small perubahan www " :w:,n:i tu belanja operasi belanja pegawaprinted small perubahan belanja pegawaioperasi belanja pegawai belanja barang dan jasa printed smalldefisit adalah selisih lebih kurang antara pendapatan daerah dan belanja selama satu periode pelaporpegawai belanja barang dan jasa kecamatan kemiri belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal kecamatan bruno belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa kecamatan gebang belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal kecamatan loan belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa kecamatan bener belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa unsur pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik kantor kesatuan bangsa dan politik belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja hibah surplus (defisit) ja .jumlah rp) bertambah (berkurang) urusan pemerintah daerah anggaran setelah rp) perubahanmbayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran (siapa) opo |. eee ff: aypfee eeeeee bupati purworejo ttd agus bastianpendapatan laporan operasionallaporan keuang123)transfer dengan realisasi transfer sejumlah rp8562perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan desember yang dituangkan dalaml koreksi pembukuan tahun sebelumnya lain lain saldo anggaran lebih akhir posisi keuangan pada tanggal desember yang dituangkan dalam neracasampai dengan tanggal desember adalah sebagai berikut: pendapatan laporan operasional beban surplus laporan operasional laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan tanggal desember2021 laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan tanggal desember adalah sebagai berikut: ekuitas awal per januari surplus pembiayaan, lampiran rekapitulasi realisasi apbdlampiran xii daerah, daftar rekapitulasi realisasi penambahan lampiran xiii dan pengurangan aset tetap, lampiran xiv daftar rekapitulasi aset tetap, daftar rekapitulasi konstruksi dalam oo. lampiran pengerjaan, lampiran xvi daftar rekapitulasi aset lainnya, lampiran xvii daftar dana cadanganlampiran dalam tahun anggaran berikutnya, dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah, yang terdiri atas: lampiran xx. ikhtisar laporan keuangan neraca) badan usaha milik daerah: dan lampiran xx. ikhtisar laporan keuangan laporan laba rugi) badan usaha milik daerahikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah: dan lampiran xxi laporan kinerja. rincian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggarani sesuai dengan aslinya bagian hukum ditetapkan purworejo asi pada tanggal juli a( setda i bupati purworejo, an ong betcara pemerintah kabupaten purworejo ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi anna tahun anggaran jumlah rp) bertambah (berkurang) urusan pemerintah daerah anggaran setelah rp) do) perubahan pendapatan daerahrakyat, kawasan permukiman dan pertanahanpemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan lingkungan hidup dinas lingkungan hidup perhubungan dinas perhubungan komunikasi dan informatika dinas komunikasi dan informatika printed shield |
bupati lamongan provinsi! jawa timur peraturan bupati lamongan nomor tahun tentang salinan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, bahwa guna melaksanakan ketentuan. negara lingkungan pemerintparkirparkirspeed setiap subjek pajak parkirparkir, data objek pajak parkir, dan nilai objek pajak parkirparkir diberikan nomor pokok wajib pajak parkir. nomor pokok wajib pajak parkir sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk setiap objek pajak parkirparkirparkir dan untuk satu masa pajak surat ketetapan pajak surat tagihan pajak parkir. bab tata cara pembayaran penyetoran, tempat dan bukti pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak parkirparkirparkirparkirparkirparkir yang meliputi pokok pajak dan kenaikan bunga dan atau denda. syarat syarat piutang pajak parkirparkirparkirparkir berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak parkirparkir yaitu: formulir skpd formulir speed atau administrasiram, perluperserousahaan perseroan daerah perseroan) banyumas investama jaya yang selanjutnya disebut perseroan banyumas investama jaya adalah perseroan terbatas banyumas investama jaymodal adalah sejumlah uang dan atau barang yang dipergunakan sebagai pokok untuk menjalankan usaha. penyertaan modal pemerintah daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan uang dan ataurtaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas kepastian hukum, akuntabilitas:rseroan banyumas investama jaya. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah: memenuhi kewajiban pemenuhan modal dasar oleh pemerintah daerah, meningkatkan kemampuan operasional perseroan banyumas investama jaya, meningkatkan pendapatan asli daerah. bab penyertaan modal jl) penyertaan modal pada perseroan banyumas investama jayaperseroan banyumas investama jaya sampai dengan tahun telah terealisasi sebesar rp. (dua milyar rupiah). dengan peraturan daerah ini pemerintah daerah melakukan penyertaan modal dalam perseroan banyumas investama jaya pada tahun sebesar (delapan milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut: sebesar (satu milyar rupiah) pada tahun sebesar (empat milyar rupiah) pada tahun sebesar (tiga milyar rupiah) pada tahun bab iii penganggaran dan realisasi penyertaan modal jl) penyertaan modal pada perseroan banyumas investama jaya ditetapkan dalam apbd tahun anggaran berkenaan. dana penyertaan modal pada perseroan banyumas investama jaya yang telah dianggarkan dalam apbd dapat direalisasikan dicairkan setelah ditetapkannya peraturan daerah inerseroan banyumas investama jayperseroan banyumas investama jayapembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan bumiabbidangi urusanaaa wan hukum (sai nomor registri b pemerintah daerah pada perseroan banyumas investama jaya. berdasarkan peraturan daerah kabupaten banyumas nomor tahun tentang perseroan banyumas investama jaya disebutkan bahwa modal dasar perseroan banyumas investama jaya perseroan) adalah sebesar (sepuluh milyar rupiah). paling sedikit (dua puluh lima persen) dari modal dasar tersebut harus disetor penuh paling lambat pada tahun modal dasar yang belum disetor akan dipenuhi paling lambat (lima) tahun setelah nomor tahun ditetapkperseroan banyumas investama jayaperseroan banyumas investama jayaperseroan banyumas investama jayaman, n17 menimbang bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri, terdiri dari unsur partai politik peserta pemilihan umum dan pemerintah, bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf dan untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, perlu membentuk komisi pemilihan umum dan menetapkan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum dengan keputusan presidenulan yes sat pip. babi komisi pemilihan umum bagian pertama pembentukan, kedudukan, tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, dibentuk komisi pemilihan umum yang selanjutnya disebut kpu. kpu adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri, berkedudukan ibukota negara. kpu bertanggungjawab kepada presiden. para want presiden republik indonesia untuk pertama kali sekretariat umum kpu dibentuk, usul pengangkatan kepala biro, wakil kepala biro, kepala bagian dan bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam diajukan oleh sekretaris umum lembaga pemilihan umum kepada menteri dalam negeri. organisasi tata kerja, dan pejabat pada sekretariat umum lpu,serta keputusan presiden nomor tahun tentang susunan dan tata kerja panitia pemilihan indonesia. baharuddin jusuf habibie mulan yes pip presiden republik indonesia merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima, menelitiumum indonesia ppi) dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai tempat pemungutan sura tps), menetapkan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan umum, menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah pemilihan untuk dpr, dprd dprd ii: mengumpulkan dan mensistematiskan bahan bahan serta data hasil pemilihan umum: memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum, dan tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum. bagian kedua keanggotaan, susunan organisasi dan tata kerja keanggotaan kpu sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari wakil partai politik peserta pemilihan umum masing masing sebanyak (satu) orang dan wakil pemerintah sebanyak (lima) orang. . mulan yes way! presiden republik indonesia keanggotaan kpu wakil dari partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam diusulkan oleh pimpinan pusat partai politik peserta pemilihan umum yang bersangkutan kepada presiden. keanggotaan kpu wakil dari partai politik sebagaimana dimaksud dalam dan wakil dari pemerintah ditetapkan dengan keputusan presiden. hak suara wakil dari pemerintah dan wakil dari partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berimbang. susunan keanggotaan kpu terdiri dari seorang ketua, dua orang wakil ketua, anggota anggota. ketua dan wakil wakil ketua, dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota kpu dalam rapat pleno kpu. masa kerja kpu adalah tahun. . mulan presiden republik indonesia untuk melaksanakan pemilihan umum anggota dpr, dpr dan dprd ii, kpu membentuk panitia pemilihan indonesia. pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja kpu, susunan dan keanggotaan ppi ditetapkan oleh kpu. bagian ketiga peresmian pengangkatan dan pemberhentian peresmian pengangkatan dan pemberhentian ketua, wakil wakil ketua, dan anggota anggota kpu sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh presiden atas susul ketua kpu. ketua, wakil wakil ketua dan anggota anggota kpu sebelum memangku jabatan diambil sumpah janji oleh presiden. bab sekretariat umum komisi pemilihan umum bagian pertama pembentukan tugas dan fungsi pada kpu sebagaimana dimaksud dalam dibentuk sekretariat umum yang merupakan badan pemerintah. . mulan yes sat pip presiden republik indonesia sekretariat umum kpu bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan kpu sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris umum kpu menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi yang meliputi pemberian dukungan staf, anggaran, sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum. sekretariat umum kpu dipimpin oleh seorang sekretaris umum. sekretaris umum dibantu oleh seorang wakil sekretaris umum. tugas sekretaris umum kpu adalah membantu kpu dalam melaksanakan tugasnya, memimpin kegiatan sekretariat umum kpu, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan biro biro: mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua kpu, memberikan pendapat dan saran kepada ketua kpu. sekretaris . sekretaris umum dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada ketua kpu dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada menteri dalam negeri. mulan yaz pip presiden republik indonesia tugas wakil sekretaris umum kpu adalah membantu sekretaris umum kpu dalam melaksanakan tugasnya untuk bidang tugas yang ditentukan, serta mengkoordinasikan biro biro: mewakili sekretaris umum kpu apabila sekretaris umum kpu berhalangan melaksanakan tugasnya, memberikan saran dan pendapat kepada sekretaris umum kpu. wakil sekretaris umum kpu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada sekretaris umum kpu. bagian kedua susunan organisasi sekretariat umum kpu terdiri dari biro biro. biro biro sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bagian bagian. bagian bagian sebagaimana dimaksud pada terdiri dari sub bagian sub bagian. . biro dipimpin oleh seorang kepala biro. mulan yes sat pip presiden republik indonesia bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian. sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian. dalam melaksanakan tugasnya, kepala biro sebagaimana dimaksud dalam dapat dibantu oleh seorang wakil kepala biro. pada sekretariat umum kpu diangkat seorang bendaharawan. (l) biro biro pada sekretariat umum kpu sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari biro perencanaan: biro hukum: biri hubungan masyarakat: biro keuangan, biro umum: biro perlengkapan, biro perhubungan, biro pengamanan, biro pengawasan, biro pengolahan data dan pengendalian informasi. bagian . bagian dan sub bagian pada biro sebagaimana dimaksud pada (l) ditetapkan oleh menteri dalam negeri, setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggungjawab bidang mulan yes way! pip presiden republik indonesia pendayagunaan aparatur negara. pengaturan lebih lanjut tentang tata kerja sekretariat umum kpu sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri dalam negeri. bagian ketiga pengangkatan dan pemberhentian sekretaris umum dan wakil sekretaris umum kpu, diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri dalam negeriatas usul sekretaris umum kpu. kepala sub bagian dan pegawai lainnya, diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris umum kpu atas nama menteri dalam negeri. bagian keempat jabatan eselon pada sekretariat umum komisi pemilihan umum jabatan lingkungan sekretariat umum kpu sebagaimana dimaksud dalam dan adalah jabatan struktural dengan eselon sebagai berikut sekretaris . sekretaris umum adalah jabatan eselon ia: wakil sekretaris umum adalah jabatan eselon ib: mulan yes pip presiden republik indonesia kepala biro adalah jabatan eselon ila, wakil kepala biro adalah jabatan eselon ilb: kepala bagian adalah jabatan eselon illa, kepala sub bagian adalah jabatan eselon va. bab iii ketentuan peralihan umum masa kerja kpu untuk pemilihan umum tahun berlangsung sejak keputusan presiden ini ditetapkan sampai tahun sebelum pemilihan umum tahun usul peresmian pengangkatan keanggotaan kpu untuk pertama kalinya, diajukan oleh menteri dalam negeri kepada presiden berdasarkan keputusan rapat pleno kpu. bahwa narapidana yang namanya tercantumbahwa kepada narapidana sebagaimana tersebut pada hurufnarapidana yang namanya tercantum pada kolom. presiden republik indonesia kedua keputusan presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.negara ri. kepala biro hukum dan administrasi peraturan perundang undangan, bagian simanjuntajaan marobadandengan ditetapkannya keputusan presiden nomor tahun maka dipandang perlu menata kembali organisasi dan tata kerja badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn),memutuskan: menetapkan keputusan presiden tentang badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara (bpm bumn)kerjasama internasional dan promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi penyusunan program promosi dan kerjasama internasional bidang penanaman modal, penyiapan bahan kebijakan penanaman modal dalam menghadapi berbagai fora internasional, pelaksanaan kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang penanaman modal, pelaksanaan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri, pelaksanaan penyebarluasan informasi penanaman modal melalui multimedia: pemanfaatan peluang kerjasama teknik dan ekonomi untuk mendukung pengembangan penanaman modal. bagian ketujuh deputi menteri deputi kepala bidang pengembangan usaha nasional deputi menteri deputi kepala bidang pengembangan usaha nasional adalah unsuran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan sumber dana untuk penanaman modal dan man presiden republik indonesia menyelenggarakan pelayanan teknis dan bisnis kepada masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi menteri deputi kepala bidang pengembangan usaha nasional menyelenggarakan fungsi penyusunan program pemberdayaan pengusaha nasional, pengkajian potensi dan peluang sumber dana dalam rangka pengembangan penanaman modalkedelapan deputi kepala bidang pelayanan dan fasilitas penanaman modal deputi kepala bidang pelayanan dan fasilitaspelayanan dan fasilitas penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal kepada investor dan calon investorpelayanan dan fasilitas penanaman modal menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan bagi penilaian permohonan penanaman modal dalam negeri mdn) dan penanaman modal asing pma): perumusan kebijakan bagi persetujuan penanaman modal dalam negeri mdn) serta perubahannya yang telah diputuskan oleh menteri negara kepala badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn), perumusan kebijakan perizinan usaha dan perizinan lainnya bagi kegiatan penanaman modal yang telah disetujui pemerintah sesuai dengan pelimpahan wewenang menteri yang bersangkutan. pemberian fasilitas bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keseimbangan deputi kepala bidang usaha sektor keuangan dan jasa konstruksi deputi kepala bidang usaha sektor keuangan dan jasa konstrukkeuangan dan jasa konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dalam melaksanakan pembinaan presiden republik indonesia usaha badan usaha milik negara sektor perbankan, jasa keuangan lainnya, serta usaha jasa konstruksi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi kepala bidang usaha sektor keuangan dan jasa konstruksikeuangan dan jasa konstruksi, pembinaan pengembangan usaha badan usaha milik negara bidang usaha sektor keuangan dan jasa konstruksi: evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha badan usaha milik negara bidang usaha sektor keuangan dan jasa konstruksi, pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala. bagian kesepuluh deputi kepala bidang usaha sektor logistik dan pariwisata deputi kepala bidang sektor logistik dan pariwisatalogistik dan pariwisatalogistik dan pariwisata.usaha logistik dan pariwisatalogistik dan pariwisata, pembinaan pengembangan badan usaha milik negara bidang usaha sektor logistik dan pariwisata, evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian badan usaha milik negara bidang usaha logistik dan pariwisata, pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala. bagian kesebelas deputi kepala bidang usaha sektor pertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasi deputi kepala bidang usaha sektor pertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikapertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasipertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasi. presiden republik indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada deputi kepala bidang usaha sektor pertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasi menyelenggarakan fungsi pembinaan pengembanganpembinaan rencana dan programevaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha badan usaha milik negara bidang usaha pertambangan, industri strategis, energi dan telekomunikasi: pelaksanaan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala. bagian keduabelasmpunyai tugas membantu kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha badan usaha milik negara way presiden republik indonesia sektor agro industri, sektor kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalammbinaan pengembangevaluasi laporan pengelolaan dan pengendalilaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala. bagian ketigabelas deputi menteri deputi kepala bidang restrukturisasi dan privatisasi deputi menteri deputi kepala bidang restrukturisasi dan privatisasirestrukturisasi dan privatisasi para want presiden republik indonesiamenteri deputi kepala bidang restrukturisasi dan privatisasi menyelenggarakan fungsiempatbelas staf ahli staf ahli adalah unsur pembantuumn (bpm bumn) bidang keahlian tertentu, yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung. baya presiden republik indonesia staf ahli mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbanganstaf ahli menyelenggarakan fungsi pemikiran dan pengkajian aspek makro ekonomi dalam penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara, pemikiran dan pengkajian aspek investasi mikro dalam penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara, pemikiran dan pengkajian aspek pengembangan usaha dan pendanaan dalam penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara, pemikiran dan pengkajian aspek komunikasi dan media berkaitan dengan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara, pemikiran dan pengkajian bahan bahan bidang penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara dalam hubungan antar lembaga. staf ahl terdiri dari staf ahli bidang pengkajian makro ekonomi, ara braga! presiden republik indonesia staf ahli bidang pengkajian investasi mikro, staf ahli bidang pengembangan usaha dan pendanaan, staf ahli bidang komunikasi dan media, staf ahli bidang hubungan antar lembaga, dalam melaksanakan kegiatan sehari hari staf ahli dikoordinasikan oleh sekretaris menteri negara penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara sekretaris utama badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn). (l) staf ahli bidang pengkajian makro ekonomimakro ekonomipengkajian investasi mikroinvestasi mikro dalam rangka merumuskan kebijakan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara, mulan yes presiden republik indonesia babi ketentuan umum badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn)badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn) dipimpin oleh seorang kepala yang dijabat oleh menteri negara penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara. badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn) mempunyai tugas membantu presiden dalam melaksanakan pembangunan bidang penanaman modal serta menyelenggarakan pembinaan, peningkatan kinerja dan lebih memberdayakan badan usaha milik negara. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn) menyelenggarakan fungsi man wat presiden republik indonesia staf ahli bidang pengembangan usaha dan pendanaanpengembangan usaha dan pendanaankomunikasi dan medikomunikasi dan mediahubungan antar lembaghubungan antar lembaga dalam rangka merumuskan kebijakan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara. bagian kelimabelas pusat pengolahan data dan informasi badan penanaman modal dan pembinaan mulan naz sat presiden republik indonesia badan usaha milik negara bpm bumn) pusat pengolahan data dan informasi badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn) yang selanjutnya disebut sustapusdatin bpm bumn dipimpin oleh kepala pusat yang bertanggung jawab kepada kepala, pusdatin bpm bumn secara administrasi berada bawah koordinasi dan pembinaan sekretaris utama. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pusdatmenyajikan data dan informasi penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara, mengumpulkan dan menyusun laporan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara, pengelolaan administrasi saham badan usaha milik negara yang berbentuk persero. bab iii tata kerja min my sat presiden republik indonesia semua unsur lingkungan badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik bpm bumn)pembinaan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn) sendiri maupun dalam hubungan antar instansi lain untuk kesatuan gerak yang serasi, sesuai dengan tugas dan fungsiny, dalam melaksanakan tugas, kepala menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada presiden. bab kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dan penangkapan jabatan sekretaris utama, deputi kepala dan staf ahli adalah jabatan serendah rendahnya eselon ib: sekretariat utama dan deputi kepala membawahi sebanyak banyaknya (tiga) unit eselon ii. mulan yes way! presiden republik indonesia (l) kepala diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sekretaris utama, deputi kepala dan staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul kepala, pejabat eselon dan jabatan jabatan bawahnya diangkat dan diberhentikan oleh kepala. jabatan deputi kepala badan usaha dan deputi menteri lingkungan menteri negara penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara dirangkap sepanjang mempunyai tugas yang bersesuaian. bab pembiayaan pembiayaan badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. mulan ny sat presiden republik indonesia bab ketentuan penutup rincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi lingkungan badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha musik negara bpm bumn) ditetapkan oleh kepala badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn,):dinyatakan tidak berlaku, pada saat berlakunya keputusan presiden ini, maka keputusan presiden nomor tahun tentang badan pembina badan usaha milik negara bumn) want presiden republik indonesia penetapan kebijakan bidang penanaman modal dan penciptaan iklim usaha sesuai dengan kebijakpenanaman modal dan sistem pelayanannya secara lintas sektoral dan regional serta panggangan potensi sumber daya nasional, pelaksanaan kerjasama internasional bidang penanaman modal dan pendayagunaan bantuan kerjasama teknik luar negeri, pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, pemberdayaan dan pengembangan kemampuan pengusaha nasional serta pendayagunaan dana penanaman modal dalam dan luar negeri, perumusan kebijakan terhadap pelayanan perizinan dan fasilitas, serta pelayanan teknis dan bisnis bidang penanaman modal, pengendalian atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal, pelayanan informasi bidang penanaman modal kepada masyarakat, ii. pembinaan rencana dan program usaha badan usaha milik negara, j . pembinaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara, evaluasi laporan usaha badan usaha milik negara, il. penilaian kesiapan badan usaha milik negara untuk melakukan privatisasi, pelaksanaan privatisasi badan usaha milik negara, penilaian dan pelaksanaan restrukturisasi badan usaha milik negara, pemantauan terhadap efektivitas organisasi dan kinerja sumber daya badan usaha milik negara, p . pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia lingkungan badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn): para want presiden republik indonesia pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengawasan lingkungan badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn):, penyampaian bahan pertimbangan dan saran serta pertimbangan bidang tugas dan tanggung jawab kepada presidendan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn terdiri dari kepala, sekretariat utama: deputi menteri deputi kepala bidang pengawasan dan pengendalian, deputi menteri deputi kepala bidang kebijakan dan perencanaan penanaman modal, deputi kepala bidang kerjasama internasional dan promosi penanaman modal, deputi menteri deputi kepala bidang pengembangan usaha nasional: deputi kepala bidang pelayanan dan fasilitas penanaman modal, deputi kepala bidang usaha sektor keuangan dan jasa konstruksi: deputi kepala bidang usaha sektor logistik dan pariwisata, presiden republik indonesia j . deputi kepala bidang usaha sektor pertambangan, industri strategis, energi, dan telekomunikasi, deputi kepala bidang usaha sektor agro industri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan: il. deputi menteri deputi kepala bidang restrukturisasi dan privatisasi: staf ahli. bagian kedua kepala kepala berkedudukan bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, kepala mempunyai tugas memimpin badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn) sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dan serta membina sumber daya badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn), badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn dipimpin oleh kepala badan yang dijabat oleh menteri negara penanaman modal dan pembinaan bum, sekretariat utama dipimpin oleh seorang sekretaris utama yang para braga! presiden republik indonesia dijabat oleh sekretaris menteri negara penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negarnanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn). dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretarispenanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn):, mengkoordinasikan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn):perlengkapan, dan rumah tangga badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn):, pembinaan pendidikan dan pelatihan pegawai lingkungan badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn): mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tugas badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn). bnn presiden republik indonesia bagian keempat deputi menteri deputi menteri deputi kepala bidang pengawasan dan pengendalian deputi menteri deputi kepala bidang pengawasan danawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pemantauan dan evaluasi atas pelaksanadeputi menteri deputi kepala bidang pengawasan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat persetujuan pemerintah dan perkembangan kegiatan pembinaan badan usaha milik negara, pelayanan administrasi untuk pemecahan masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan fasilitas penanaman modal yang diberikan pemerintah: ara way presiden republik indonesia pelaksanaan pengawasan kegiatan badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara bpm bumn), pemantauan pelaksanaan dan evaluasi perkembangan kegiatan penanaman modal badan usaha milik negara, pelaksanaan analisis hasil hasil pengawasan serta tindak lanjutnya, penyusunan laporan kegiatan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara. bagian kelima deputi menteri deputi kepala bidang kebijakan dan perencanaan penanaman modal deputi menteri deputi kepala bidang kebijakan dan perencanaankebijakan dan perencanaan penanaman modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan penanaman modal, rencana dan program, penciptaan iklim usaha serta penggalangan potensi sumberdaya nasional dan pengembangan wilayah bagi kegiatan penanaman modal. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam deputi menteri deputi kepala bidang kebijakan dan perencanaan penanaman modal menyelenggarakan fungsi min wat presiden republik indonesia perumusan kebijakan penanaman modal dan rencana penanaman modal dalam jangka menengah dan panjang yang disinkrinisasikan dengan program pembangunansektoral, regional, dan internasional, mengkoordinasikan dan penyusunan rencana dan program tahunan badan penanaman modal: pengembangan iklim usaha melalui sistem insentif penanaman modal serta langkah langkah reformasi dan deregulasi bidang penanaman modal: pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya nasional dan identifikasi peluang peluang penanaman modal, pengembangan wilayah untuk kegiatan penanaman modal. bagian keenam deputi kepala bidang kerjasama internasional dan promosi penanaman modal deputi kepala bidang kerjasama internasional dan promosikerjasama internasional dan promosi penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan kerjasama internasional bidang penanaman modal, promosi penanaman modal dan bantuan teknik untuk penanaman modal, serta penyebarluasan informasi penanaman modalguna, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali tugas dan fungsi departemen pertanian dan departemen kehutanan dan perkebunan, mengingat dan undang undang dasar memutuskan: menetapkan keputusan preside. pertama mengalihkan pengelolaan perkebunan dari departemen kehutanan dan perkebunan kepada departemen pertanian. kedua pembinaan pengairan menjadi wewenang dan tanggung jawab departemen pertanian. ketiga mengubah sebutan menteri kehutanan dan perkebunan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden nomor tahun menjadi menteri kehutanan. keempat tugas dan fungsi departemen pertanian dan departemen kehutanan dan perkebunan sebagaimana diatur dalamdisesuaikan dengan keputusan presiden ini. mulannaz ny ny) sehrangka mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tenteram serta lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangunan nasional, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta memperkokoh. mulan sat pip presiden republik indonesiatujuh puluh iga puluh tigamarten rumbia lapas sorong agustinus atom lapas sorong amino baru lapas sorong argent imir lapas sorong drs. albert senat kalsel lapas berpura simon moss, sh. lapas berpura drs. petrus maliki lapas berpura benediktus berapi lapas berpura basilika arinjab lapas berpura lame damar lapas biak robert george wangxin als. roy lapas biak liter atom lapas kalisosok surabaya djoimonim kostum karma lapas biak t.m. said lapas banda aceh muh. tab abdullah lapas medan ibnu hasan lapas banda aceh idris ahmad lapas banda aceh muhammad yacob lapas banda aceh drs. nurdin abdurrahman lapas banda aceh maju ali siagian lapas banda aceh braga! presiden republik indonesia abd. azis badani lapas banda aceh drs. adnan irwansyah lapas banda aceh oesman irsyad lapas medan francisco eceng lapas kalisosok jacob mati al. jack mati lapas kalisosok beny korona lapas kalisosok drs. jacob rumbia lapas cipinang edison paroki, sh. lapas kalisosok ir. martinus kamu lapas kalisosok henrique belur lapas dili pacino das novel raimundo lapas semarang saturnino costa belo lapas semarang finance carvalho lapas semarang addlink fatima lapas dili francisco cargo lapas dili orlando crus rutan baubau alberto costa rutan baubau jose costa rutan baubau felisberto gaib rutan baubau albert balada rutan baubau marcelo costa rutan mariana daniel silva macao rutan mariana nur hid lapas cipinang al. abdurrahman melkianus rumbia lapas pamekasan nasar abdullah lapas medan joao fruits camara lapas cipinang gusti anom stika lapas cipinang yasan hendrayana lapas cipinang abdul fatah chosen lapas cipinang wat presiden republik indonesia anwar muhammad lapas cipinang fernando araujo lapas cipinang kusama lapas cipinang pujoprasetio lapas semarang niko rumpaidus lapas biak agustinus sada lapas biak ngeles proyek lapas biak andreas maryam lapas biak melly lapas biak marinus ronsumbre lapas biak celsius laweyan al. kapela lapas biak adrianus rimhewas lapas biak edison paroki, sh. lapas berpura marinus muabuay lapas wamena margaret warman lapas wamena paulus g.m. muabuay lapas wamena isak samuel winds lapas wamena piter sample lapas wamena onesimus o.i. arabia lapas wamena amos amandel lapas wamena yakobus tanaman lapas wamena toleran manufandu lapas wamena demi tegel al. demi iring lapas wamena presiden republik indonesia ttd. wat presiden republik indonesia abdurrahman wahiddance buram lapas sorong yakomina isi lapas sorong nico sawan lapas sorong karel rumbewas lapas sorong meter atom lapas sorong james manurung lapas sorong jantan masak wabdaron lapas sorong julius kamu lapas sorong julius lapas sorong temp reese lapas sorong musa sosok lapas sorong albert malasmene lapas sorong dominus duit lapas sorong konstan djoko lapas sorong yoabsyatele lapas sorong joni buram lapas sorong marten manurung lapas sorong arnold imir lapas sorong jason imir lapas sorong wat presiden republik indonesia wolterlapon lapas sorong heronimus imir lapas sorong loan imir mataloat lapas sorong were fia lapas sorong hans lakon lapas sorong josephus lakon lapas sorong martinus homer lapas sorong waris won lapas berpura bak weapon lapas berpura arak won lapas berpura marten bay lapas berpura rusticus weapon lapas berpura dioumunda dusta karma lapas biak drs. files yacob samuel dikeluarkan demi hukum. karma presiden republik indonesia ttd. abdurrahman wahid |
min my rat presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang remisi presiden republik indonesia, menimbang bahwa remisinegara indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing, termasuk setiap narapidana, bahwa ketentuan mengenai remisi sebagaimana diatur dalam keputusan presiden nomor tahun tentang pengurangan masa pidana remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat, bahwa sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor tahun tentang syarat dana tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, pengaturan mengenai remisiremisi, mengingat dan undang undang dasar undang undang republik indonesia nomor tahun tentang memasyarakat lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor mulan yes snpmemasyararemisi.:mulan yes wat presiden republik indonesiapembinaan lembaga pemasyarakatan. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud min yaz rat pip presiden republik indonesia dalam pada tahun kedua diberikan remisi (tiga) bulan, pada tahun ketiga diberikan remisi (empat bulan,:presiden republik indonesia besarnya remisi tambahan adalah (satu berdudan (satu pertigmemasyarakat sebagai pemuka penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umupenghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam dan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir. untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam ini, (satu) bulan dihitung sama dengan (tiga puluh) hari. penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam mulan yes way! presiden republik indonesia didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register lembaga pemasyarakatan. dalam hal narapidana dan anak pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya. penghitungan remisi bagi narapidana danidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit (lima) tahun berturut turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalanhukum dan perundang undangan. mulan yaz presiden republik indonesia ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri hukum dan perundang undangan.remisi sebagaimana dimaksud dalam dan juga diberikan kepada dipidana kurang dari (enam) bulan,presiden republik indonesia(l) usul remisi diajukan kepada menteri hukum dan perundang undangan oleh kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tanaman negara, atau kepala cabang rumah tanaman negara melalui kepala kantor departemen hukum dan perundang undangan. keputusan menteri hukum dan perundang undangan tentang remisi bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan proklamasi kemerdekaan republik indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, menteri hukum dan perundang undangan mengkonsultasikannya dengan menteri agama. remisi sebagaimana dimaksud dalam dan dicatat dalam daftar tersendiri. pada saat keputusan presiden ini mulai berlaku, keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengurangan masa pidana remisi) dinyatakan tidak berlaku. mulan kk. ttd alirahman lembaran negara republik indonesia tahun nomo presiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas pemerintahan bidang perkebunan, dipandang perlu untuk mengembalikan tugas dan fungsi pembinaan bidang perkebunan dalam departemen kehutanan dan perkebunan. bahwa untuk lebih meningkatkan pemanfaatan seluruh potensi bidang pengairan bagi pembangunan nasional, dipandang perlu menempatkan tugas dan fungsi pembinaan pengairan dalam departemen permukiman dan pengembangan wilayah, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan atas, dipandang perlu untuk meninjau kembali keputusan presiden nomor tahun dengan keputusan presiden. mengingat dan undang undang dasar memutuskan: . mulan yaz ny presiden republik indonmencabutdengan pencabutan keputusan presiden nomor tahun sebagaimana dimaksud dalam maka: pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan bidang perkebunan menjadi wewenang dan tanggung jawab departemen kehutanan dan perkebunan. pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan bidang pengairan menjadi wewenang dan tanggung jawab departemen permukiman dan pengembangan wilayerbitan surat utang pemerintah dalam rangka pembiayaan kredit program: bahw: bahwa sehubungan dengan itu dan setelah mengadakan konsultasi dengan bank indonesia dan dengan dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dipandang perlu untuk menetapkan penerbitan surat utang pemerintah dalam rangka kredit program dengan keputusan presiden: mengingatrbitan surat utang pemerintah dalam rangka pembiayaan kredit program. dalam rangka kesinambungan pembiayaan kredit program, menteri keuangan berwenang untuk menerbitkan surat utang pemerintah. surat utang pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh menteri keuangan sesuai dengan kebutuhan dari waktu waktu dan wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan bank indonesia dan dewan perwakilan rakyat. dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam menteri keuangan berwenang(sembilan triliun sembilan ratus tujuh puluh miliar rupiah)pemerintah ditetapkan oleh menteri keuangan setelah mendapat persetujuan dari bank indonesia. kewajiban yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat utang pemerintah sebagaimana dimaksud dalam d,untuk memberikan arah kebijakan penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasionalyang susunan keanggotaannyaperindustrian dan perdagangan: menteri negara penanaman modal dan pembinaan bumn: kepala badan perencanaan pembangunan nasional. komite kebijakan sektor keuangan mempunyai tugas merumuskan arah kebijakan bagi upaya penyehatan perbankan, termasuk restrukturisasi dan rekapitalisasi bank, merumuskan arah kebijakan bagi restrukturisasi utang perusahaan yang terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, terutama yang berhubungan dengan penyehatan perbankan, merumuskan kriteria optimalisasi nilai aset melalui restrukturisasi industri dan pelepasan aset secara transparan dan efektif guna mengamankan pengembalian uang negara, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atas. rumusan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dalam keputusan komite kebijakan sektor keuangan. keputusan komite sebagaimana dimaksud dalam berfungsi sebagai pedoman bagi badan penyehatan perbankan nasional dan lembaga lain yang dibentuk atau ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan tugas penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan. komite kebijakan sektor keuangan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun oleh badan penyehatan perbankan nasional. komite kebijakan sektor keuangan memberikan pertimbangan dan persetujumengenai kebijakan moneter, sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan perbankan. komite kebijakan sektor keuangan bertanggung jawab kepada presiden. dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan komite kebijakan sektor keuangan membentuk sekretariat komite yang bertugas menyiapkan masukan dan rekomendasi bagi perumusan arah kebijakan penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan kepada komite kebijakan sektor keuangan. segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas komite kebijakan sektor keuangan dan sekretariat komite dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan presiden nomor tahun tentang komite kebijakan sektor keupresiden republik indonesia, menimbang bahwa markas besar perserikatan bangsa bangsa new york, amerika serikat, pada tanggal juli pemerintah republik indonesia telah menandatangani agreement relating the implementation part the united nations convention the law the sea december sebagai hasil rangkaian konsultasi informaljuli sebagai hasil rangkaian konsultasi informasirticle authentic textsdone new new york, this . day july, one thousand nine hundred and ninety four. annex section costs states parties and institutional arrangements the international seabed authority (hereafter referred "the authority") the organization through which states parties the convention shall, accordance with the regime for the area established part and this agreement,organize and control activities the area,particular with view administering the resources the area. the powers and functions the authority shall those expressly conferred upon the convention. the authority shall have such insidental powers, consistent with the convention, are implicit in, and necessary for, the exercise those powers and functions with respect activities the area. order minimize costs states parties,all organs and subsidiary bodies established under the convention and this agreement shall cost effective. this principle shall also apply the frequency, duration and scheduling meetings. the setting and the functioning the organs subsidiary bodies the authority kun bpa presiden republik indonesia shall based evolutionary approach, taking into account the functional needs the organs and subsidiary bodies concerned order that they may discharge effectively their respective responsibilities various stages the development activities the area. the early functions the authority upon entry into force the convention shall carried out the assembly, the council, the secretariat, the legal and technical commission and the finance committee. the functions the economic planning commission shall performed the legal and technical commission until such time the council decides otherwise until the approval the first plan work for exploitation between the entry into force the convention and the approval the first plan work for exploitation, the authority shall concentrate on, processing applications for approval plans work for exploration accordance with part and this agreement, (b) implementation decisions(hereafter referred "the preparatory commission") relating the registered pioneer investors and their terrifying states, including their rights and obligations, accordance with article paragraph the convention and resolution ii, paragraph (c) monitoring compliance with plans work for exploration approved the form contracts: (de) study the potential impact mineral production from the area the economies developing land based producers those minerals which are likely most seriously affected, with view tomminimizing their difficulties and assisting them their economic adjustment, taking into account the work done this regard the preparatory commission, adoption rules, regulations and procedures necessary for the conduct wat presiden republik indonesia activities the area they progress. notwithstanding the provisions annex ii, article paragraph (b) and (c), the convention, such rules, regulations and procedures shall take into account the terms this agreement, the prolonged delay commercial deep seabed mining and the likely pace activities the area: adoption rules, regulations and procedures incorporating applicable standar for the protection and preservation the marine environment, (hh promotion and encouragement the conduct marine scientific research with respect activities the area and the collection and dissemination the results such research and analysis, when available, with particular emphasis research related the environmental impact activities the area, ( ) acquisition scientific knowledge and monitoring the development marine technologyy)) assessment available data relating protecting and exploration, (k) timely evaporation rules, regulations and procedures for exploitation, including those relating the protection and preservation the marine environment. (a) application for approval plan work for exploration shall considered the council following the receipt recommendation the application from the legal and technical commission. the processing application for approval plan work for exploration shall accordance with the provisions the convention, including annex iii thereof, and this agreement, and subject the following, plan work for exploration submitted behalf state entity, any component such entity, referred resolution ii, paragraph (a) ul) other than registered pioneer investor, which had already undertaken substantial activities the area prior the entry into force the convention, its successor interest, shall considered have met the financial and technical qualifications necessary for approval plan work the sponsoring state states verify that the applicant has expanded amount equivalent least us$ bnn presiden republik indonesia million research and exploration activities and has expanded less than per cent that amount the location, survey and evaluation the area referred the plan work. the plan work otherwise satisfies the requirements the convention and any rules, regulations and procedures adopted pursuant there, shall approved the council the form contract. the provisions section paragraph this annex shall interpreted and applied accordingly, @l) notwithstanding the provisions resolution ii, paragraph (a), registered pioneer investor may request approval plan work for exploration within months the entry into force the convention. the plan work for exploration shall consist documents, reports and other data submitted the preparatory commission both before and after registration and shall accompanied certificate compliance, consisting factual report describing the status fulfillment obligations under the pioneer investor regime, issued the preparatory commission accordance with resolution ii, paragraph (a). such plan work shall the form contract concluded between the authority and the registered pioneer investor accordance with part and this agreement. the fee us$ paid pursuant resolution ii, paragraph (a), shall deemed the fee, relating the exploration phase pursuant section paragraph this annex. section paragraph this annex shall interpreted and allied accordingly, accordance with the principle non discrimination, contract with state entity any component such entity referred subparagraph (a) shall include arrangements which shall similar and less favourable than those agreed with any registered pioneer investor referred subparagraph (a) g1). any the states entities any components, such entities referred subparagraph (a) are granted more favourable arrangements, the council shall make similar and less favourable arrangements with regard the rights and obligations assumed the registered pioneer investors referred subparagraph (a) (d1), provided that such arrangements not affect prejudice the interests the authority, man presiden republik indonesia iv) state sponsoring applications for plan work pursuant the provisions subparagraph (a) may state party state whichnis applying this agreement provisional accordance with article state which isa member the authority provisional basis accordance with paragraph resolution ii, paragraph (c), shall interpreted and applied accordance with subparagraph (a) iv). (b) the approval plan work for exploration shall accordance with article paragraph the convention. application for approval plan work shall accompanied assessment the potential environmental impacts the proposed activities and description programme for oceanography and baseline environmental studies accordance with the rules, relations and procedures adopted the authority. application for approval plan work for exploration, subject paragraph (a) (di), shall processed accordance with the procedures set out section paragraph this annex. plan work for exploration shall approved for period years. upon the expiration plan work for exploration, the contractor shall apply for plan work for exploitation unless the contractor has already done has obtained extension forth plan work for exploration. contractors may apply for such extensions for periods not more than five years each. such extensions shall approved the contractors has made efforts good faith comply with the requirements the plan work but for reasons beyond the contractor's control has been unable complete the necessary preparatory work for proceeding the exploitation stage the prevailing economic circumstance not justify proceeding the exploitation stage. designation reserved area for the authority accordance with annex iii, article the convention shall take place connection with approval application for plan work for exploration and exploitation. notwithstanding the provisions paragraph approved plan work for man presiden republik indonesia exploration which sponsored least one state provisional applying this agreement shall terminate such state ceases apply this agreement provisional and has not become member provisional basis accordance with paragraph has not become state party. upon the entry into force this agreement, states and entities referred article this agreement which have been applying provisional accordance with article and for which not force may continue members the authority provisional basis pending its entry into force such states and entities, accordance with the following subparagraphs, (a) this agreement enters into force before november such states and entities shall entitled continue participate members the authority provisional basis upon notification the repository the agreement such state entity its intention participate member provisional basis. such membership shall terminate either november upon the entry into force this agreement and the convention for such member, whichever earlier. the council may, upon the request the state entity concerned, extend such membership beyond november for further period periods not exceeding total two years provided that the council satisfied that the state entity concerned has been making efforts god faith become party the agreement and the convention, (b) this agreement enters into force after november such states and entities may request the council grant continued membership the authority provisional basis for period periods not extending beyond november the council shall grant such membership with effect from the date the request satisfied that the state entity has been making efforts good faith become party the agreement and the convention, (c) states and entities which are members the authority provisional basis accordance with subparagraph (a) (b) shall apply the terms part and this agreement accordance with their national internal laws, regulations and annual budgetary appropriation and shall have the same rights and obligations other members, including, kun presiden republik indonesia ( ) the obligation contribute the administrative budget the authority accordance with the scale assessed contributions, the right sponsor application for approval plan work for exploration. the case entities whose components are natural judicial persons possessing the nationality more than one state, plan work for exploration shall not approved unless all the state whose natural judicial persons comprise those entities are state parties members provisional basis: (d) nothwithstanding the provisions paragraph approved plan work the form contract for exploration which was sponsored pursuant subparagraph (c) ii) state which was member provisional basis shall terminate such membership ceases and the state entry has not become state party, (e) such member has failed make its assessed contributions otherwise failed comply with its obligations accordance with this paragraph, its membership provisional basis shall terminated. the reference annex iii, article the convention performance which has not been satisfactory shall interpreted mean that the contractor has failed comply with the requirements approved plan work spite written warning warnings from the authority the contractor comply therewith. the authority shall have its own budget. until the end the year following the year during which this agreement enters into force, the administrative expenses the authority shall met through the budget the united nations. thereafter, the administrative expenses the authority shall met assessed contributions its members, including any members provisional basis, accordance with article subparagraph (a), and the convention and this agreement, until the authority has sufficient funds from other sources meet those expenses. the authority shall not exercise the power referred article paragraph the convention borrow funds finance its administrative budget. the authority shall elaborate and adopt, accordance with article paragraph man wat presiden republik indonesia (o) gi), the convention, rules, regulations and procedures based the principles contained sections and this annex, well any additional rules, regulations and procedures necessary facilitate the approval plans work for exploration exploitation, accordance with the following subparagraphs, (a) the council may undertake such evaporation any time seems that all any such rules, regulations procedures are required for the conduct activities the area, when determines that commercial exploitation imminent, the request state whose national intends apply for approval plan work for exploitation, (b) ifa request made state referred subparagraph (a) the council shall, accordance with article paragraph (o), the convention, complete the adoption such rules, regulations and procedures within two years the request: (c) the council has not completed the elabrotion the rules regulations and procedures relating exploitation within the prescribed time and application for approval plan work for exploitation pending, shall none the less consider and provisional approve such plan work based the provisions the convention and any rules, regulations and procedures that the council may have adopted provisional, the basis the arms contained the convention and the terms and principles contained this annex well the principle non discrimination among contractors. the draft rules, regulations and procedures and any recommendations relating the provisions part xi, contained the reports and recommendations the preparatory commission, shall taken into account the authority the adoption rules, regulations and procedures accordance with part and this agreement. the relevant provisions part xi, section the convention shall interpreted and applied accordance with this agreement. masa mn) kun bpa presiden republik indonesia section the enterprise the secretary the authority shall perform the functions the enterprise until begins operate independently the secretariat. the secretary general the authority shall appoint from within the staff the authority interim director general oversee the performance these functions the secretariat. these functions shall, be: (ab) assessment the results the conduct marine scientific research with respect activities the area, with particular emphasis research related the environmental impact activities the area, (c) assessment available data relating protecting and exploration, including the criteria for such activities, (d) assessment technological developments(e) evaluation information and data relating areas reserves for the authority, assessment approaches joint venture operations, collection information the availability trained manpower, (h) study managerial policy options for the administration the enterprise different stages its operations. the enterprise shall conduct its initial deep seabed mining operations through joint ventures. upon the approval plan work for exploitation for entity other than the enterprise, uponreceipt the council application for joint venture operation with the enterprise, the council shall take the issues the functioning the enterprise independently the secretary the authority. bia presiden republik indonesia joint venture operations with the enterprise, the council shall take the issue the functioning the enterprise independently the secretariat the authority. joint venture operations with the enterprise accord with sound commercial principles, the council shall issue active pursuant article paragraph the convention providing for such independent functioning. the obligation states parties fund one mine site the enterprise provided for annex iv, article paragraph the convention shall not apply and states parties shall under obligation finance any the operations any mine site the enterprise under its joint venture arrangements. the obligations applicable contractors shall apply the enterprise, notwithstanding the provisions article paragraph and annex iii, article paragraph the convention, plan work for the enterprise upon its approval shall the form contract concluded between the authority and the enterprise. contractor which has contributed particular area the authority reserved area has the right first refusal enter into joint venture arrangement with the enterprise for exploration and exploitation that area, the enterprise does not submit application for plan work for activities respect such reserved area within years the commencement its functions independent the secretariat the authority within years the date which that area reserved for the authority, whichever the later, the contractor which contributed the area shall entitled apply for plan work for that area provided offers good faith include the enterprise joint venture partner. article paragraph annex and other provisions the convention relating the enterprise shall interpreted and applied accordance with this section. section decision making the general policies the authority shall established the assembly collaboration with the counciia presiden republik indonesia general rule, decision making the organs the authority should consensus. all efforts reach decision consensus have been exhausted, decisions voting the assembly questions procedure shall taken majority members present and voting, and decisions questions substance shall taken two thirds majority members present and voting, provided for article paragraph the convention. decisions the assembly any matter for which the council also has competence any administrative, budhetary financial matter shall based the recommendations the council. the assembly does not accept the recommendation the council may matter, shall return the matter the council for further consideration. the council shall reconsider the matter the light the views expressed the assembly. all efforts reach decision consensus have been exhausted, decisions voting the council questions procedure shall taken majority members present and voting, and decisions question substance, except where the convention provides for decisions consensus the council, shall taken two thirds majority members present and voting provided that such decisions are not opposed majority any one the chambers referred paragraph taking decisions the council shall seek promote the interests all the members the authority. the council may refer the taking decision order facilitate further negotiation whenever appears that all efforts achieving consensus question have not been exhausted. decisions the assembly the council having financial budgetary implications shall based the recommendations the finance committee. the provisions article paragraph (b) and (c), the convention shall not apply. (a) each group states elected under paragraph (a) (c) shall treated chamber for the purposes voting the council. the developing states elected under paragraph (d) and (e) shall treated single chamber for the way presiden republik indonesia purposes voting the council. (b) before selecting the members the council, the assembly shall establish lists countries fulfilling the criteria for membership the groups states paragraph (a) (d). state fulfill the criteria for membership more than one group, may only proposed one group for election the council and shall represent only that group voting the council. each group states paragraph (a) (d) shall represented the council those members nominated that group. each group shall nominate only many conditions the number seats required filled that group. when the number potential candidates each the groups referred paragraph (a) (e) exceeds the number seats available indah those respective groups, general rule, the principle rotation shall apply. states members each those groups shall determine how this principle shall apply those groups. ll. (a) the council shall approve recommendation the legal and technical commission for approval plan work unless two thirds majority its members present and voting. including majority members present and voting each the chambers the council, the council decides disapprove plan work. the council does not take decision recommendation for approval plan work within prescribed period, the recommendation shall deemed have been approved the council the end that period. the prescribed period shall normally days unless the council decides provide for longer period. the commission recommends the disapproval plan work does not make recommendation, the council may nevertheless approve the plan work accordance with its rules procedure for decision making questions substance. (b) the provisions article paragraph (j), the convention shall not apply, where dispute arises relating the disapproval plan work, such dispute shall submitted the dispute settlement procedures set out the convention. decisions voting the legal and technical commission shall majority members present and voting. man presiden republik indonesia part xi, section subsection and the convention shall interpreted and applied accordance with this section. the council shall consist members the authority elected the assembly the following order, (a) four members from among those states parties which, during the last five years for which statistics are available, have either consumed more than per cent value terms total world consumption have had net imports more than per cent value terms total world imports the commodities produced from the categories minerals derived from the are, provided that the four members shall include one state from the eastern european region having the largest economy that region terms gross domestic product and the state, the date entry into force the convention, having the largest economy terms gross domestic product, such state wish represented this group, (b) four members from among the eight states parties which have made the largest investments preparation for and the conduct activities the area, either directly through their nationals, (c) four members from among states parties which, the basis production areas under their jurisdiction, are major net exporter the categories minerals derived from the area, including least two developing states whose exports such minerals have substantial bearing upon their economies, (d) six members from among developing states parties, representing special interests. the special interests represented shall include those states with large populations, states which are land locked geographically disadvantages, island states, states which are mayor importir the categories minerals derived from the area, states which are potential producers such minerals and least developed states, (e) eighteen members elected according the principle ensuring eguiptable geographical distribution seats the council whole, provided that cach geographical region shall have least one member elected under this subparagraph. for this purpose, the geographical regions shall africa, asia, bia presiden republik indonesia eastern europe, latin amerika and the caribbean and western europe and others. the provisions article paragraph the convention shall not apply. section review conference the provisions relating the review conference article paragraphs and the convention shall not apply. notwithstanding the provisional article paragraph the convention, the assembly, the recommendation the council, may undertake any time review the matters referred article paragraph the convention. amendments relating this agreement and part shall subject the procedures contained articles and the convention, provided that the principles, regime and other terms referred article paragraph the convention shall maintained and the rights referred paragraph that article shall not affected. section transfer technology addition the provisions article the convention, transfer technology for the purposes part shall governed the following principles, (a) the enterprise, and developing states wishing obtain deep seabed mining technology, shall seek obtain such technology fair and reasonable commercial terms and conditions the open market, through joint venture arrangements, (b) the enterprise developing states are unable obtain deep seabed mining technology, the authority may request all any the contractors and their respective sponsoring state states cooperate with facilitating the acquisition deep seabed mining technology the enterprise its joint venture, developing state states seeking acquire such technology fair and reasonable commercial terms and conditions, consistent with the effective protection intellectual property rights. states parties undertake cooperate fully kun presiden republik indonesia and effectively with the authority for this purpose and ensure that contractors sponsored them also cooperate fully with the authority, (c) general rule, states parties shall promote international technical and scientific cooperation with regard activities the area either between the parties concerned developing training, technical assistance and scientific cooperation programmes marine science and technology and the protection and preservation the marine environment. the provisions annex iii, article the convention shall not apply. section production policy the production policy the authority shall based the following principles, (a) development the resources the area shall take place accordance with sound commercial principles, (b) the provisions the general agreement tariffs and trade, its relevant codes and successor superseding agreements shall apply with respect activities the area: (c) particular there shall subsidization activities the area except may permitted under the agreements referred subparagraph (b). subsidization for the purpose these principles shall defined terms the agreements referred subparagraph (b): (d) there shall discrimination between minerals derived from the area and from other sources. there shall preferensial access markets for such minerals for imports commodities produced from such minerals, particular, ( ) the use tariff non tariff barriers, and given states parties such minerals commodities produced their state enterprises natural judicial persons which possess their nationality are controlled them their nationals, (e) the plan work for exploitation approved the authority respect each mining area shall indicate anticipated production schedule which shall include the estimated maximum amounts minerals that would produced per kun presiden republik indonesia year under the plan work, (db the following shall apply the settlement disputes concerning the provisions the agreements referred subparagraph (b), ( ) where the states parties concerned are parties such agreements, they shall have course the dispute settlement procedures those agreements: where one more the states parties concerned are not parties such agreements, they shall have course the dispute settlement procedures set about the convention: circumstances where determination made under the agreements referred subparagraph (b) that state party has engaged subsidization which prohibited has resulted adverse effects the interests another state party and appropriate steps have not been taken the relevant state party states parties, state party may request the council take appropriate measures. the principles contained paragraph shall not affect the rights and obligations under any provision the agreements referred paragraph (b), well the relevant free trade and customs union agreements, relations between states parties which are parties such agreements. the acceptance contractor subsidies other than those which may permitted under the agreements referred paragraph (b) shall constitute violation the fundamental terms the contract forming plan work for the carrying out activities the area. any state party which has reason believe that there has been breach the requirements paragraphs (b) (d) may initiate dispute settlement procedures conformity with paragraph (f) state party may any time bring the attention the council activities which its view are inconsistent with the requirements paragraph (b) (d). the authority shall develop rules, regulations and procedures which ensure the implementation the provisions this section, including relevant rules, regulations and procedures governing the approval plans work. the provisional article paragraphs and article paragraph article paragraph (n), and annex iii, article paragraph and article para want presiden republik indonesia the convention shall not apply. section economic assistance the policy the authority assisting developing countries which suffer serius adverse effects their export earnings economies resulting from reduction the price affected mineral the volume exports that mineral, the extent that such reduction caused activities the area, shall based the following principles: (a) the authority shall establish economic assistance fund from portion the funds the authority which exceeds those necessary cover the administrative expenses the authority. the amount set aside for this purpose shall determined the council from time time, upon the recommendation the finance committee. only funds from payments received from contractors, including the enterprise, and voluntary contributions shall used for the establishment the economic assistance fund: (b) developing land based producer states whose economies have been determined seriously affected the production minerals from the deep seabed shall assisted from the economic assistance fund the authority, (c) the authority shall provide assistance from the fund affected developing land based producer states, where appropriate, cooperation with existing global regional development institution which have the infrastructure and expertise carry out such assistance programmes: (d) the extent and period such assistance shall determined case by case basis. doing so, dua consideration shall given the nature and magnitude the problems encountered affected developing land based producer states. article paragraph the convention shall implemented means measures economic assistance referred paragraph article paragraph article paragraph (n), article paragraph (d), article subparagraph (f), and article paragraph (c), the convention shall min wat presiden republik indonesia interpreted accordingly. section financial terms contracts the following principles shall provide the basis for establishing rules regulations and procedures for financial terms contracts, (a) the system payments the authority shall fair both the contractor and the authority and shall provide adequate means determining compliance the contractor with such system, (b) the rate payments under take the system shall within the range those prevailing respect land based mining the same similar minerals order avoid giving deep seabed miners artificial competitive advantage imposing them competitive disadvantage, (c) the system should not complicated and should not impose major administrative costs the authority contractor. consideration should given the adoption royalty system combination royalty and profit sharing system. alternative systems are decided upon, the contractor has the right choose the system applicable its contract. any subsequent change choice between alternative systems, however, shall made agreement between the authority and the contractor, (d) annual fixed fee shall playable from the date commencement commercial production. this fee may credited against other payments due under the system adopted accordance with subparahraph (c). the amount the fee shall established the council, (e) the system patients may revised periodically the light changing circumstances. any change shall applied non discriminatory manner. such change may apply existing contracts only the election the contractor. any subsequent change choice between alternative systems shall made agreement between the authority and the contractor, disputes concerning the interpretation application the rules and regulations based these principles shall subject the dispute settlement min presiden republik indonesia procedures set out the convention. the provisions annex iii, article paragraphs the convention shall not apply. with regard the implementation annex iii, article paragraph the convention, the fee for processing applications for approval plan work limited one phase, either the exploration phase the exploitation phase, shall us$ section the finance committee there hereby established finance committee. the committee shall composed members with appropriate qualifications relevant financial matters. states parties shall nominate candidates the highest standards competence and integrity. two members the finance committee shall nationals the same state party. members the finance committee shall elected the assembly and due account shall taken the need for suitable geographical distribution and the representation special interests. each group states referred section paragraph (a), (b), (c) and (d), this annex shall represented the committee least one member. until the authority has sufficient funds other than assessed contributions meet its administratif expenses, the membership the committee shall include representatives the five largest financial contributors the administrative budget the authority. thereafter, the election one number from each group shall the basis nomination the members the respective group, without prejudice the possibility further members being being elected from each group. members the finance committee shall hold office for term five years. they eligible for re election for further term. the event the death, capacity resignation member the finance committee prior the expiration the term office, the assembly shall elect masa kun presiden republik indonesia for the remainder the term member from the same geographical region group states. members the finance committee shall have financial interest any activity relating matters upon which the committee has the responsibility make recommendations. they shall not disclosure, even after the termination their functions, any confidential information coming their knowledge reason their duties for the authority. decisions the assembly and the council the following issues shall take into account recommendations the finance committee: (a) draft financial rules, regulations and procedures the organs the authority and the financial management and internal financial administration the authority, (b) assessment contributions members the administrative budget the authority accordance with article paragraph (e), the convention, (c) all relevant financial matters, including the proposed annual budget prepared the secretary general the authority accordance with article the convention and the financial aspects the implementation the programmes work the secretariat, (d) the administrative budget, (e) financial obligation states parties arising from the implementation this agreement and part well the administrative and budgetary implications proposals and recommendations involving expenditure from the funds the authority, rules, regulations and procedures the suitable sharing financial and other economic benefits derived from activities the area and the decisions made theron. decisions the finance committee questions procedure shall taken majority members present and voting. decisions questions substance shall taken consensus. the requirement article paragraph (y), the convention establish ara braga! presiden republik indonesia forty eight session agenda item resolution adopted the general assembly without reference main committee l. and add. agreement relating the implementation part the united nations convention the law the sea december the general assembly prompted the desire achieve universal participation the united nations convention the law the sea december (hereafter referred the convention") and promote appropriate representation the institutions established itthe area"), well the resources the area, are the common heritage mankind, calling that the convention its part and related provisions 9hereafter referred part x1") established regime for the area and its resources, taking note the consolidated provisional final report, calling its resolution december the law the sea, recognizing that political and economic changes, including particular growing reliance market principles, have necessitated the re evaluation some aspects the regime for the area and its resources, noting the initiative the secretary general which began promote dialogue aimed achieving universal participation the convention, welcoming the report the secretary general the outcome his informal consultations, including the draft agreement relating the implementation part xi, man presiden republik indonesia subsidiary organ deal with financial matters shall deemed have been fulfilled the establishment the finance committee accordance with this section. man presiden republik indonesia considering that the objective universal participation the convention may best achieved the adoption agreement relating the implementation part xi, recognizing the need provide for the provisional application such agreement from the date entry into force the convention november expresses its appreciation the secretary general for his report the informal consultation, reaffirms the unified character the united nations convention the law the sea december adopts the agreement relating the implementation part the united nations convention the law the sea december (hereafter referred the agreement", the text which annexed the present resolution, affirms that the agreement shall interpreted and applied together with part single instrument, considers that future ratification formal confirmation accession the convention shall represent also consent bound the agreement and that state entity may establish its consent bound the, calls upon states which consent the adoption the agreement refrain from any act which would defeat its object and purpose, expresses its satisfaction the entry into force the convention november decides fund the administrative expenses the international seabed authority accordance with section paragraph the annex the agreement: requests the secretary general transmit immediately certified copies the agreement the states and entities referred article thereof, with view facilitating universal participation the convention and the agreement, and draw attention articles and the agreement, also requests the secretary general immediately open the way presiden republik indonesia agreement for signature accordance with article thereof, urges all states and entities referred article the agreement consent its provisional application from november and establish their consent bound the agreement the earliest possible date, also urges all such states and entities that have not already done take all appropriate steps ratify, formally confirm access the convention the earliest possible date order ensure universal participation the convention, calls upontake into account the terms the agreement when drawing its final report. annex agreement relating the implementation part the united nations con mention the law the sea december the states parties this agreement, recognizing the important contribution the united nations convention the law the sea december (hereafter referee "the convention") the maintenance peace, justice and progress for all peoples the world"the area"), well the resources the area, are the common heritage mankind, mandul the importance the convention for the protection and preservation the marine environment and the growing concern for the global environment, having considered the report the secretary general the united nations the results the informal consultations among states held from outstanding issues relating part and related provisions the convention (hereafter referred tops part x1 ), nothing the political and economic changes, including market oriented approaches, affecting the implementation part xi, presiden republik indonesia wishing facilitate universal participation the convention, considering that agreement relating the implementation part would best meet that objective, have agreed follows, article implementation part the states parties this agreement undertake implement part accordance with this agreement. the annex forms integral part this agreement. article relationship between this agreement and part the provisions this agreement and part shall interpreted and applied together single instrument. the event any consistency between this agreement and part xi, the provisions this agreement shall prevail. articles the convention shall apply this agreement they apply the convention. article signature this agreement shall remain open for signature united nations headquarters the states and entities referred article paragraph (a), (c), (d), (e) and ff), the convention for months from the date its adoption. man presiden republik indonesia article consent bound after the adoption this agreement, any instrument ratification formal confirmation accession the convention shall also represent consent bound this agreement. state entity may establish its consent bound this. state entity referred article may express its consent bound this agreement (a) signature not subject ratification, formal confirmation the procedure set out article (b) signature subject ratification formal confirmation, followed ratification formal confirmation, (c) signature subject the procedure set about article (d) accession. formal confirmation the entities referred article paragraph (f), the convention shall accordance with annex the convention. the instrument ratification, formal confirmation accession shall deposited with the secretary general the united nations. article simplified procedure state entity which has deposited before the date the adoption this agreement instrument ratification formal confirmation accession the convention and which has signed this agreement accordance with article paragraph (c), shall considered have established its consent bound this agreement months after the date its adoption, unless star state entity bia presiden republik indonesia noticies the repository writing before that date that not mailing itself the simplified procedure set out this article. the event such notification, consent bound this agreement shall established accordance with article paragraph (b). article entry into force this agreement shall enter into force days after the date which states have established their consent bound accordance with article and provided that such states include least seven the states referred paragraph (a) resolution the third united nations conference the law the sea (hereafter referred "resolution ii") and that least five those states are developed states. these conditions for entry into force are fulfilled before november this agreement shall enter into force november for each state entity establishing its consent bound this agreement after the requirements set out paragraph have been fulfilled, this agreement shall enter into force the thirteenth day following the date establishment its consent bound. article provisional application november this agreement has not entered into force, shall applied provisional pending its entry into force (a) states which have converted its adoption the general assembly the united nations, except any such state which before november noticies the repository writing either that will not apply this agreement that will consent such application only upon subsequent signature notification writing, man presiden republik indonesia (b) states and entities which sign this agreement, except any such state entity which noticies the repository writing the time signature that will not apply this agreement. (c) states and entities which consent its provisional application notifying the repository writing, (d) states which access this agreement. all such states and entities shall apply this agreement provisional accordance with their national internal laws and regulations, with effect from november the date signature, notification consent accession, later. provisional application shall terminate upon the date entry into force this agreement. any event, provisional application shall ternate november that date the requirement article paragraph consent bound this agreement least seven the states (of which least five must developed states) referred paragraph (a) resolution has not been fulfilled. article states parties for the purposes this agreement, states parties" means states which have converted bound this agreement and for which this agreement force. this agreement applies mutasi mutans the entities referred article paragraph (c), (d), (e) and (f), the convention which become parties this agreement accordance with the conditions relevant each, and that extent states parties" refers those entities. article repository the secretary general the united nations shall the repository this agreementkoordinasi penyelenggaraan konferensi kelautan dunia world ocean conferencediubah sebagai berikut il. ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut susunan keanggotaan panitia nasional woc adalah sebagai berikut ketua menteri kelautan dan perikanan: wakil ketua gubernur sulawesi utara: sekretaris sekretaris menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, wakil sekretaris:, wakil ketua direktur jenderal hukum dan perjanjian internasional, departemen luar negeri, bidang . mulan sat presiden republik indonesia bidang acara dan persidangan ketua direktur jenderal multilateral, departemen luar negeri,:eputi kepala kepolisian negara republik indonesia bidang operasi: wakil ketua asisten operasi panglima tentara nasional indonesia:bidang . mulan yes sat presiden republik indonesia j .:ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikuterence)departemen, lembaga pemerintah non departemen, dan pihak pihak lain yangonstitusi dengan rahmat tuhan yang maha esa, presiden republik indonesia, menimbang :a. bahwa panitia persiapan kemerdekaan indonesia pada tanggal agustus telah menetapkan undang undang dasar sebagai konstitusi negara kesatuan republik indonesia, bahwa penetapan konstitusi tersebut merupakan suatu kesatuan dengan kemerdekaan republik indonesia yang diproklamasikan pada tanggal agustus dan menjadi tonggak sejarah berdirinya negara kesatuan republik indonesia, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan tanggal agustus sebagai hari konstitutitusi. pertama tanggal agustus ditetapkan sebagai hari konstitusi. kedua hari konstitusi bukan merupakan hari libur. ketiga :. open n1 nprotestan negeri tarutung dan ambonalokasi tarutung dan ambon. taken dipimpin oleh ketua taken yang berkedudukan bawah dan bertanggungorganisasi taken terdiri dari unsur pimpinan ketua dan pembantu ketua, senat taken: unsur . min my akademi pendidikan guru agama kristen protestan negeri tarutung diintegrasikan dalam taken tarutung dan akademi pendidikan guru agama kristen protestan negeri ambon diintegrasikan dalam taken ambomeegosiasi perjanjian penjualan dan pembelian liquid natural gas tangguerimaan negara dalam bidang minyak dan gas bumi yang berasal dari liquid natural gas tangguh, dipandang perlu membentuk tim negosiasi perjanjian penjualan dan pembelian liquid natural gas tanggu: keputusan presiden tentang tim negosiasi perjanjian penjualan dan pembelian liquid natural gas tangguh. jl) membentuk tim negosiasi perjanjian penjualan dan pembelian liquid natural gas tangguh, yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut tim negosiasi lng tangguh. tim negosiasi lng tangguh berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. . mulan wat presiden republik indonesia tim negosiasi lng tangguh bertugas melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian penjualan dan pembelian liquidalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tim negosiasi lng tangguh dapat meminta data dan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang dianggap perlu. susunan keanggotaan tim negosiasi lng tangguh terdiri dari ketua, menteri koordinator bidang perekonomian, merangkap anggota sekretaris, sekretaris menteri koordinator bidang merangkap anggota perekonomian anggota sdr. mahendra siregarsdr. mohammad ikhsan, staf khusus menteri koordinator bidang perekonomian, sdr. evita legowo, direktur jenderal minyak dan gas bumi, departemen energi dan sumber daya mineral, sdr. prison, . man nat presiden republik indonesia sdr. prison, kepala badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sdr. umar said, komisaris persero) pertamina, duta besar republik indonesia china. dalam melaksanakan tugasnya, ketua tim negosiasi lng tangguh memperoleh bantuan dari menteri energi dan sumber daya mineral dan menteri negara badan usaha milik negara dalam kedudukan sebagai nara sumber. tim negosiasi lng tangguhtim negosiasi lng tangguh mulai bertugas sejak ditetapkannya keputusan presiden ini sampai dengan bulan februarianggaran belanja kementerian koordinator bidang perekonomian. ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan presiden ini diatur oleh ketua tim negosiasi lng tangguh dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangansehubungan deng perintah dalam untuk uang pembelian peralatan kesehatan pada asa pandemi corona virus disease covid bersua ber ba bun direktorat jenderal pelayanan kesehatan ahun anggaran dan pergeseran anggaran tar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagai ana telah mendapat persetujuan kepala skpd kabupaten pidie nomor: perihal persetujuan terhadap pergeseran anggaran tar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sam dalam perubahan apbd tahun anggaran bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor tentang pengelolaan hibah dari pem perintah pusat kepada pem perintah daerah disebutkan bahwa dalam hal hibahatau bupati w ali kota melakukan perubahan atas peraturan gubernur atau bupati w ali kota mengenai penjabaran apbd perubahan dan beritahukan kepada pim pinang dewan perwakilan rakyat daerah; mengingatatas peraturan bupati nomor ahun tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten pidie tahun anggaran undang undang nomor drt) thibah dari pem perintah usat kerubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tperubahrp( ), lah pendapatan setelah perubahan belanja sem ula rp2. pertama bah (berkurang) ), lah belanja setelah perubahanjum lah pengeluaran setelah perubahan rp______ rabi ul akhir sekretaris daerah kabupaten pidie, *' lampiran peraturan bupati pidie nomor tahun tanggal november kabupaten pidiehalaman: nomor urut uraian daerah lainnya halaman:nomor urut uraian jumlah rp) bertambah ( berkurang) sebelum perubahan setelah perubahanpendidikkabupaten______________________ selamatan kerja jaminan kematian jumlah belanjakesehatan organisasi rumah sakit umum daerah tgk. chik ditiru sigla sub unit organisasi rumah sakit umum daerah tgk. chik ditiru sigla blue)_______________jasa layanan blueirjen pelayanan kesehatahalaman kode rekening uraian apbnp perubahan apbnp bertambah berkurang) penjelasan belanja pegawai belanja pegawai blue belanja pegawai blue rumah sakitblue peralatan dan perlengkapan kantoblue alat kedokteran belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan belanja modal blue gedung dan bangunan surplus (defi bupati ef^ kabupaten pidie penjabaran perubahan apbd tahun anggaran lampiran ii: peraturan bupati pidie nomor tahun tanggal: november___________________________________________________ __________________ _____________________________________ halaman;z185.selamatan kerja jaminan kematian tunjangan reses pimpinan dan anggota dprd halaman kode uraian apbnp perubahan apbnp bertambah penjelasan rekening berkurang) tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dprd jumlah belanja |
bupati pidie provinsi aceh peraturan bupati pidieismillahirrahmanirrahim atas rahmat allah yang maha kuasa bupati pidie, menimbang: bahwa dalam rangka ketatausahaan keuangan daerah sebagai ana ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor ahun, dan peraturan pem perintah nomor tah tentang pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pem perintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. dalam melaksanakan kekuasaan, kepala daerah elim ban aban, serta dengan asan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. berdasarkan hal tersebut atas bayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa berdasarkan perti tangan sebagai ana dim maksud huruf diatas aka perlu menetapkan peraturan bupati pidie tentang mekanisme pelaksanaan pem bayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.nomor(keuangan daerah lembaran kabupaten pidie ahun nomor bahan lem baran kabupaten pidie ahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati pidie maksud dengan: pem perintahkan daerah adalah kepala daerahrusak pem perintahkan daerah. (k> satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah penunjang rusak pem perintahkan pada pem pmelaksanakan tugas pokok dan fungsi skpdan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi skpd. tim anggaran pem pmasa bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat masa bud adalah pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian tugas bud. pejabat ketatausahaan keuangan skpd yangselanjutnya disingkat ppk skpd adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata sahkerja skpd yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari kerjanya. bendahara penerima aan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima enzim pan, menyetorkan, enatausahakan dan pertanggungan akan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan apbd pada skpd. fanggaran kas adalah doku perkiraan aru kas masuk yang bersua ber dari penerima aan dan perkiraan aru kas keluar mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. rekening kas umum daerah adalah rekening tem pat penyair panas uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah enam pung seluruh penerima aan daerah dan bayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkanuat pendapatan dan belanja skpd atau doku yang uat pendapatan, belanja, dan pem biaya skpd yang melaksanakan fungsi bendahara daerah yang digunakan sebagai asar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. urat penyediaan ana yang selanjutnya disingkat spd adalah doku yang menyatakan tersedianya dana melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan spp atas pelaksanaan apbd jaw atas pelaksanaan kegiatan bendahara pengeluaran mengajukan perm intan pem bayaran. spp uang persediaan yang selanjutnya disingkat spp up adalah uang uka kerja dalam jum lah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran biaya kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat area satu kerja perangkat daerah bayaran langsung. spp gspp bahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat spp tu adalah tam bahan uang uka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pem bantu. urat perintah membayar uang persediaan yang selanjutnya disingkat spm up adalah doku yang digunakan diterbitkan*sebagai uang persediaan mendanai kegiatan. urat perintah membayar ganti uang persediaan disingkat spm gpengganti persediaan uang yang telah dibelanjakan. urat perintah membayar bahan uang persediaan yang selanjutnya disingkat spm tarena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan dan up. urat perintah membayar langsung yang selanjutnya disingkat spm ls adalah doku yangepada pihak ketigyang diterbitkan oleh kuasa bud berdasarkan spm atas beban apbd. bagian kedua azas tam mekanisme pem bayaran mekanisme pem isien, dan bertanggung jaw dengan perhatikan azas kepatutan, dan manfaat. secara tertib sebagai ana dim maksud pada adalah bahwa pejabat perangkat daerah atau pengguna ilustrasi yang dapat dipertanggung] akan. taat pada peraturan perundang undangan sebagai ana dim maksud pada adalah bahwa penggunaan keuangan daerah aru berpedoman pada peraturan perundang undangan. efektif sebagai ana dim bandingkan keluaran dengan hasil. efisien sebagai ana dim maksud pada merupakan pencapaian keluaran yang aksi dengan pasukan tertentu atau penggunaan pasukan terendah mencapai keluaran tertentu. bertanggung jaw sebagai ana dim maksud pada merupakan per ajudan kewajiban seseorang pertanggungan akan pelaksanaan dan pelik b ana dim maksud pada adalah tindakan atau atu sikap yang dilakukan dengan ajar dan proporsional. manfaat sebagai ana dim maksud pada adalah bahwa keuangan daerah hitam akan pem menahan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. bab mekanisme pelaksanaan bagian kesatu penyediaan dana kepala skpd selaku pejabat perangkat daerah atau pengguna anggaran menyusun rencana anggaran kas selam (satu) tahun. berdasarkan rencana anggaran kas skpd, kepala sub bidang ketatausahaan daerah melakukan kesesuaian berdasarkan sum ber dana yang tersedia pada kas daerah. masa bud menyiapkan spd berpedoman pada diatas diterbitkan dan ditandatangani oleh ppid selaku bud. pengeluaran kas atas beban apbd dilakukan berdasarkan spd. form spd tercantum dalam lam peran d.vi perm mendagri nomor ahun sebagai ana telah diubah dengan perm mendagri nomor ahun tentang pado pengelolaan keuangan daerah. bagian kedua pem indahbukuaan rekening kas pengeluaran bendahara pengeluaran pem indahbukuan kas dari rekening bendahara pengeluaran skpd aru dengan mekanisme pem indahbukuan baik dilakukan secara tunai maupun non tunai. peraturan terhadap jenis belanja yang dilakukan dengan mekanisme pem indahbukuan (non tunai) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. bagian ketiga tugas dan wewenang bendahara pengeluaran serta penerbitan urat perm intan pem bayaran uang persediaan, ganti uang, tam bah uang persediaan spp up gu tup dan ls) bendahara pengeluaran skpd mengajukan perm intan pem bayaran menggunakan spp up gu tup dan spp berdasarkan urat penyediaan ana (spd) menerima dan enzim pan up, gu tu dan belanja melaksanakan pem bayaran dari up, gu tu dan yang dikelolanya; menolak perintah bayar dari pengguna anggaran ) kuasa pengguna anggaran kpa) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; meneliti kelengkapan doku pem bayaran; buat laporan pertanggungan aban secara adm inisiatif kepada dan laporan pertanggungan aban secara fungsional kepada bud secara periodik; dan ungu dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. doku spp up gu tup, dan spp yang dipersiapkan sebagai berikut: spp uang persediaan spp up); spp up adalah doku yang diajukan oleh bendahara pengeluaran perm intan uang uka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pem bayaran langsung. doku spp terdiri dari:a urat pengantar spp up; ringkasan spp up; rincian spp up; salinan spd; daftar rincian rencana penggunaan dana; urat pernyataan tentang penggunaan uang persediaan up); urat pernyataan tanggungjawab mutlak (spam)atas penggunaan yang ditandatangani oleh pa kpa (sebagai pejabat penantandatangani spm); spp ganti uang persediaan gu) sppdoku spp terdiri: urat pengantar spp gu; ringkasan spp gu; rincian penggunaan up spp gu yang lalu; kwitansi asli term baterai; bukti bukti yang sah dan lengkap; urat pernyataan tentang penggunaan urat pernyataan tanggung jaw mutlak( spam)gu atas pengunaan up, dan sebelum nya(spj) beserta bukti transaksi yang sah dan lengkap atas penggunaan up gu oleh bendahara pengeluaran; ssp b bukti pem potongan pajak; doku lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan atu ran yang berlaku; spp bahan uang persediaan tup); spp tam bahan uang persediaan tupdana up gu yang ada tidak mencukupi serta tidak dapat digunakan melakukan pem bayaran yang sifatnya aru secara langsung. doku spp terdiri dari: urat pengantar spp tu; ringkasan spp tu; rincian rencana penggunaan tu; foto copy urat penyediaan ana (spd) urat pernyata jaw mutlak spam) yangspj) atas penggunaan beserta bukti transaksi yang sah dan lengkap atas penggunaan oleh bendahara pengeluaran; doku lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; khusus perm intan tam bah uang persediaan diberikan kepada skpd dengan tujuan: ntuk penuhi kebutuhan yang sangat mendesak tidak dapat ditunda digunakan paling lam (satu) bulan hari sejak diterbitkan sp2d tup. apabila tidak habis digunakan dalam (satu) bulan hari, sisa dana yang ada pada kas skpd aru disetor kas daerah. anggaran berkenaan. ana tidak membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan dengan beban ls. penerbitan dan pengajuan doku spp up gu tup dan spp bah uang persediaan dan belajar langsung, spp langsung spp ls) belanja langsung spp langsung adalah doku yang diajukan oleh bendahara pengeluaran perm intan pem bayaran langsung atau dasar perjanjian kontrak kerja atau rat perintah kerja lainnya dengan jum lah, penerima peruntukan dan waktu pem bayaran tertentu yang doku annya disiapkan oleh ppt. doku spp belanja langsung ls) pengadaan barang dan (kecuali konsultansi) terdiri dari: urat pengantar spp ls ringkasan spp ls rincian spp ls dan; lam peran spp ls. urat pernyataan pengajuan spp ls yangenantadatangani spm); ti f aktor pembelian. kwitansi asli term baterai yang ditandatangani oleh penyedia barang j asa dan pejabat yang berwenang; berita acara pem bayaran term baterai yang ditandatangani oleh pihak penyedia dan pejabat yang berwenang. berita acara penerima aan dan pem siksaan arang jasa; surat setoran pajak ssp) dalam bentuk billing pajak ppn dan ph) disertai faktur pajak. foto copy urat penyediaan ana (spd); doku belanja langsung ls) pengadaan barang pekerjaan seru si jasa lainnya konsultansi) terdiri dari: surat pengantar spp ls. ringkasan spp ls. rincian spp ls. lam peran spp ls. urat pernyataan pengajuan spp ls untukditandatangai oleh pa kpa (sebagai pejabat yang menandatangani spm); surat pernyataan tanggungjawab mutlak spam) yang ditandatangani oleh pa kpa (sebagai pejabat yang menandatangani spm); kwitansi asli term baterai yang ditandatangani oleh penyedia pihak ketiga dan pejabat yang berwenang. berita acara pem bayaran yang ditandatangani oleh penyedia pihak ketiga dan pejabat yang berwenang. surat perjanjian kerja kontrak tara pengguna aran asa pengguna anggarandengan pihak ketiga serta alam peran rekening bank pihak ketiga. berita acara penyelesaian pekerjaan. berita acara serah term pekerjaan pho) berita acara pem siksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga rekanan serta panitia pem siksaan barang berikut lam peran daftar barang yang diperiksa berita acara serah term barang jasa. urat jam inan bank atau yang dipesan akan yang dikeluarkan oleh bank atau lem bagi keuangan non bank bagi yang dipersyaratkan dalam kontrak dan dilegalisir oleh pa kpa dan ppt. surat pem beritahukan potongan denda ketela batan pekerjaan dari ppt apabila pekerjaan ngalam ketela batan. foto, buku, doku invasi tingkat kem ajuan, penyelesaian pekerjaan; potongan jam sistem (potongan sesuai dengan ketentuanyang berlakuatau rat pem beritahukan jam sistem); khusus pekerjaan konsultansi yang perhitungan harganya mengunakan biaya personal (billing rate), berita acara prestasi kem ajuan pekerjaan dalam piri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultansi sesuai pertahanan waktu pekerjaan dan bukti penyewa aan pem belian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainya berdasarkan rincian dalam rat pena aran; surat angkutan atau konsol apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja; doku lain yang dipersyaratkan kontrak kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersua ber dari penerusan pinjam luar negeri; setoran pajak ssp) dalam bentuk billing pajak ppn dan serta faktur pajak; doku spp ls bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bunga, subsidi, partai politik dan belanja tak terduga kepada pihak ketiga terdiri dari: surat pengantar spp ls; ringkasan spp ls; rincian spp ls; surat pernyataan pengajuan spp ls ditandatanganioleh ppid; urat rekor endash verifikasi dari skpd teknis; urat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima bantuan; kwitansi asli term baterai; foto copy rekening bank penerima; urat penyediaan ana (spd); doku lain yang dipersyaratkan oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku; spp langsung spp ls) belanja gaji: spp gaji adalah doku yang diajukan oleh bendahara pengeluaran perm intan pem bayaran gaji yang doku annya disiapkan oleh pem buat daftar gaji, doku yang digunakan pengajuan spp ls gaji meliputi: doku spp ls gaji induk; pengantar spp gaji; spp gaji induk; rincian spp gaji; urat pernyataan pengajuan sppi pejabat yang menandatangani spm); daftar gaji induk; rekapitulasi gaji per lembar; rekapitulasi gaji per golongan; foto copy urat keputusan (sk) yang telah dilegalisir, bila terdapat perubahan gaji diakibatkan perubahan besaran gaji; kenaikan pangkat; perubahan eselon; urat keputusan kenaikan gaji akibat penyesuaian asa kerja urat keterangan asih sekolah atau kuliah; urat kem asian;kepala daerah serta wakil kepala daerah; pem bayaran gaji susulan; kekurangan gaji; gaji terusan; uang duka tew yang dilengkapi dengan daftar gaji induk gaji susu lan ran gaji uang duka wafat tew as; scans; pns; kenaikan gaji berkala; urat pernyataan pelantikan; urat pernyataan asih menduduki jabatan; urat pernyataan melaksanakan tugas; kelengkapan lam peran doku spp ls gaji pem bayaran gaji dan tunjangan sebagai ana dim maksud diatas digunakan sesuai dengan peruntukannya. daftar mutasi atau pindah sesuai dengan perubahannya aru dihampiri: urat keterangan pem perhentian pem bayaran spp); urat keputusan pindah yang telah dilegalisir; daftar keluarga atau kp4; urat pernyataan melaksanakan tugas (surat pernyataan menduduki jab atan bagi yang mendapatkan tunjangan jabatan); foto copy surat nikah yang telah dilegalisir bagi yang telah kawin; foto copy akte kelahiran yang telah dilegalisir bagi yang punyai anak; bagian keempat mekanisme penyama papan doku spp up gu tu dan oleh bendahara pengeluaran ppk skpd doku spp up gu tup dan yang dipersiapkan,up gu tup danup gu tup dan oleh ppk skpd selaku fungsi verifikasi dinyatakan lengkap dan sah atau dianggap telah penuhi persyaratan dan ketentuan atau sesuai dengan peraturan perundang undangan, aka dalam hal ini ppk skpd mengeluarkan rat perintah bayar (spm), mendapat persetujuan atau penandatanganan oleh penguna anggaran dan masa pengguna anggaran. tugas dan wewenang pejabat ketatausahaan keuangan ppk skpd) atas pem bayaran spp up spp gu spp dan spp ls), belanja langsung dan belanja tidak langsung: melakukan verifikasi kelengkapan doku spp up, spp gu, spp tu, dan spp ls baik langsung maupun tidak langsung, beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; melakukan verifikasi terhadap kebenaran doku secara material (surat bukti mengenai hak pihak penagih); kelengkapan doku yang menjadi persyaratan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang jasa; ketersediaan dana yang bersangkutan; menyiapkan spm apabila spp up, spp gu, spp dan spp dinyatakan lengkap; menerbitkan spm paling lam bat hari kerja sejak spp up, spp gu, spp tu, dan spp baik langsung maupun tidak langsung diterima; menyerahkan rancangan spm kepada pengguna anggaran atu kuasa pengguna anggaran otorisasi; menerbitkan rat penolakan spm jika spp up, spp gu, spp dan spp belanja maupun belanja tidak langsung, tidak lengkap paling lam bat hari kerja sejak spp up, spp gu, spp dan spp diterima; menyerahkan rat penolakan penerbitan spm kepada pengguna aran asa pengguna anggaran. melakukan verifikasi laporan pertanggungan aban bendahara penerima aan dan bendahara pengeluaran; melaksanakan fungsi akuntansi pada skpd;dan menyusun laporan keuangan skpd. doku urat perintah membayar (spm) up gu tu dan spm yang dipersiapkan sebagai berikut: surat perintah bayar uang persediaan spm up). spm adalah doku yang diterbitkan oleh pa kpa penerbitan sp2d beban pengeluaran dpa skpd yang dipergunakan sebagai uang persediaan dan mendanai kegiatan, spm diam pakan badan pengelolaan keuangan kabupaten, terdiri dari: spm up; spp up; surat pernyataan pengajuan spp up; surat pernyataan tanggungjawab mutlak (spam) yang ditandatangani oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran; lembar kontrol; dan surat penyediaan dana spd) surat perintah membayar ganti uang spm gu). spm adalah doku yang diterbitkan oleh pa kpa penerbitan sp2d atas beban pengeluaran dpa skpd yang dananya dipergunakan menganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. spm diam pakan badan pengelolaan keuangan kabupaten, terdiri dari: spm gu; spp gu; urat pernyataan pengajuan spp gu; urat pernyataan tanggungjawab mutlak spam) yang ditandatangani oleh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran; urat pernyataan kelengkapan dan kebenaran doku term baterai yang ditandatangani oleh pa kpaurat pengesahan laporan pertanggungan aban spj) yang ditandatangani oleh pa kpa; rekapitulasi transaksi dan lembar kontrol. ssp pajak billing) surat perintah bayar bahan uang spm tu). spm adalah doku yang diterbitkan oleh pa kpa penerbitan sp2d atas beban pengeluaran dpa skpd karena kebutuhan dananya aru mendapat persetujuan ppid denagn perti bangka kebutuhannya. spm diam pakan badan pengelolaan keuangan kabupaten diterbitkan sp2d, doku tersebut terdiri dari: spm tu; urat pengantar spp tu; ringkasan spp tu; rincian spp tu; surat pernyataan pengajutajawab mutlak spam) yang ditandatangani oleh pa kpa pada saat pengajuan tu; surat pernyataan kelengkapan dan kebenaran doku term baterai surat ini sebagai penganti bukti bukti yang tidak diam pakan kepada adan pengelolaan keuangan kab. pidie asa bud) surat keterangan pengajuan tu; surat pengesahan laporan pertanggungan aban spj); rekapitulasi transaksi spj;dan lembar kontrol. surat perintah membayar (spm ls) kontruksi dan pengadaan barang dan jasa; spm adalah doku yang terbitkan oleh pa kpa penerbitan atas beban pengeluaran dpa skpd. spm beserta lam perannya diam pakan badan pengelolaan keuangan kabupaten diterbitkan sp2d ls. doku tersebut terdiri dari: doku spm pengadaan barang dan dan kontruksi terdiri dari: urat pernyataan pengajuan spm ls; urat pernyataan tanggungjawab mutlak (spam) yang ditandatangani oleh pa kpa pada saat pengajuan spm lsab. pidie kuasa bud); ringkasan urat perjanjian (kontrak) dan urat perintah kerja spk); bukti infak; bukti pem bayaran galian urat setoran pajak ssp) dalam bentuk billing pajak ppn dan ph; foto copy rekening bank penerima lembar kontrol. urat perintah bayar (spm bantuan sosial, bantuan keuangan, hibah, bunga, subsidi, partai politik dan belanja tak terduga pada masyarakat terdiri dari: spm lipped; urat pernyataan pengajuan spp ls; urat rekor endash verifikasi dari skpd teknis urat pernyataan kelengkapan dan kebenaran doku foto copy rekening bank;dan doku lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku. surat perintah membayar (spm ls) gaji. spm gaji adalah doku yang diterbitkan oleh pa kpa penerbitan atas beban pengeluaran dpa skpd.spm gaji sam pakan adan pengelolaan keuangan kabupaten diterbitkan sp2d gaji. doku tersebut terdiri dari: doku spp gaji induk; pengantar spp gaji induk; spp gaji induk; rincian spp gaji induk; urat pernyatatandatangani oleh oleh pa kpa (sebagai pejabat yang menandatangani spm)adan pengelolaan keuangan kab. pidie masa bud);dan doku spp perubahan gaji; perubahan besaran gaji; kenaikan pangkat; perubahan eselon; dan urat keputusan kenaikan gaji penyesuaian asa kerja; doku daftar mutasi, sesuai dengan perubahannya; urat keterangan pem perhentian pem bayaran (spp); urat keputusan pindah; daftar keluarga kp4); doku spm gaji susulan;doku spm kekurangan gaji:bagian kelima tugas dan wewenang masa bud atas pem bayaran uang persediaan, anti uang, tam bahan uang dan belanja langsung ls) maupun belanja tidak langsung spm up spm gu spm tu dan spm ls) masa bud meneliti kelengkapan doku spm yang diterbitmasa bud punyai uraian tugas: meneliti kelengkapan doku yang terbitkan oleh pa kpa. kelengkapan doku spm penerbitan sp2d terdiri dari: spm dan kelengkapannya; menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban apbd yang tercantum dalam perintah pem bayaran; urat pernyataan tanggungjawab mutlak (spam) yang ditandatangani oleh pa kpa; menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan; dan perintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah. menerbitkan sp2d apabila spm dinyatakan lengkap paling lam bat hari kerja sem en; uku kas penerima aan; uku kas pengeluaran; asa bud tidak menerbitkan sp2d yang diajukan pa kpa apabila tidak dilengkapi dengan urat pernyataan tanggung jaw mutlak pa kpa; pengeluaran tersebut tidak alam pui paguberdasarkan hal tersebut asa bud punyai uraian tugas terhadap: spm gu. meneliti kelengkapan spm yang diajukan oleh pa kpa. kelengkapan doku spm yang diajukan oleh pa kpa terdiri dari: spm dan kelengkapannya; urat pernyataan tanggungjawab mutlak (spam) yang ditanda tangani oleh pa kpa; urat pernyataan kebenaran dan kelengkapan doku yang ditandatangani oleh pa kpa, term baterai (menerbitkan sp2d apabila spm dinyatakan lengkap paling lam bat hari kerja sejasa bud tidak menerbitkan sp2d yang diajukan pa kpa apabila: tidak dilengkapi dengan urat pernyataan tanggung jaw mutlak pa kpa; pengeluaran tersebut alam pui pagu.peneliti kelengkapan doku spmmasa bud punyai uraian uraian tugas; spm tu.an mutlak(surat ini sebagai penganti bukti bukti terkait pem bayaran yang tidak sam pakan kepada badan pengelolaan keuangan kab. ide kuasa bud).penata sah aan yang terdiri dari uku kas penerima aan danbarang danjawab mutlak surat ini sebagaringkasan rat perjanjian kontrak dan urat perjanjian kerja spk foto copy jam inan pem peliharaan telah dilegalisir; galian infak; setoran pajak ssp) dalam bentuk billing pajak ppn dan serta faktur pajak;en; ketatausahaan yang terdiri dari buku kas penerima aan dan pengeluaran; mencatat penerima aan pfk atas potongan sp2d yang telah dipotong oleh pihak bankgajigaji:meneliti spm dan kelengkapannya; urat pernyataan pengajuan spmai pejabat yang menandatangani spm) urat pernyataan kelengkapan dan kebenaran doku yang ditandatangani oleh pa kpa (sebagai penganti bukti bukti yang tidak diam pakan kepada adan pengelolaan keuangan kab. pidie bud); menerbitkan sp2d apabila spm dinyatakan lengkap,paling lam bat hari kerja sem enak pengajuan spm dirippid bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah, bunga, subsidi, bantuan parpol dan bantuan tak terduga pada pihak ketiga)meneliti kelengkapan spm yang diajukan oleh pa. kelengkapan doku spm penerbitan sp2d terdiri dari: meneliti spm dan kelengkapannya; urat keterangan pengajuan spm yang ditandatangani oleh pengguna anggaran; urat rekor endash verifikasi dari instansi teknis terkait; urat pernyataan tanggungjawab mutlak dari penerima (spam); menerbitkan sp2d, jikpihak bank dengan daftar advice; menyerahkan tem busan sp2d kepada ppid melalui ppk ppidenerbitan paling lam bat hari kerja sejak spm diterima; menyerahkan urat penolakan penerbitan sp2d kepada ppid dilakukan penyemu puraan anggaran; mencatat sp2d dan nota debut doku ketatausahaan buku kas. bagian keenam penerbitan urat perm intan pem bayaran ganti uang phil tam bahan uang persediaan nihil spp gu nihil tup nihil) bendahara pengeluaran skpd mengajukan spp gu nihil tup nihil berdasarkan rat pertanggungan aban. penerbitan dan pengajuan doku spp gu nihil tup nihilrtanggungan aban ganti uang persediaan nihil t bah uang persediaan nihil. doku spp gu nihil tup nihil, sebagai berikut: urat pengantar spp gu tup nihil; ringkasan spp gu nihil tup nihil; rincian spp gu nihil tup nihil; salinan spp gu nihil tup nihil; salinan spd; kwitansi surat pengesahan laporan pertanggungan aban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana spp gu nihil tup nihil. asli bukti bukti penerima aan pem bayaran oleh pihak iii yang term baterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. spk, berita acara pem siksaan barang dan lam perannya, berita acara penerima aan barang dan lam perannya, nota pesanan dan nota nota lainnya ssp b bukti pem potongan pajak bukti penyetoran atas pengen bagian kas bendahara pengeluaran dari selisih rat pertanggungan aban dengan nilai up tup yang diterima. spp nihil surat pengantar spp tu; ringkasan spp tu; daftar rincian rencana penggunaan dan sam pai dengan jenis belanja; surat pernyataan tentang penggunaan tam bahan uang persediaan tup); urat pernyataan tanggung) awal mutlak yang ditandatangani oleh pa kpa; kwitansi asli term baterai; doku spp gu nihil tup nihilgu nihil tup nihilgu nihil tup nihil oleh ppk skpd selaku fungsi verifikasi dianggap telah penuhi ketentuan, aka ppk skpd mengeluarkan spm nihil nihil diam pakan kepada pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran peroleh persetujuan. persetujuan oleh pengguna anggaran melalui penandatanganan spm gu nihil tup nihil. bagian ketujuh penerbitan urat perintah membayar ganti uang persediaan phil tam bah uang persediaan nihil spm gu nihil tup nihil) spm nihil tup nihil setelah otorisasi dan mem peroleh persetujuan oleh pengguna anggaran, aka diserahkan kepada ppk skpd penerbitan spm up gu tup nihil spmbagian kedelapan penerbitan urat perintah pencairan ana (sp2d) anti uang phil tam bah uang persediaan nihil sp2d nihil tup nihil) ppid dalam melakukan fungsi verifikasi pengendalian atas sumbu nihil tup nihil dalam piri sebagai berikut: doku spm nihil sebagai berikut: urat pengantar spm gu; singkatan spm gu rincian spm gu; salinan spd; urat pernyataan tentang penggunaan ganti uang gu). urat pernyataan tanggung jaw mutlak (spam) ganti uang gu) nihil.(spj) bendahara pengeluaran atas penggunaan dana spm sebelum nya. ssp b bukti pem potongan pajak bukti penyetoran atas pengen bagian dana dan jika terdapat saldo pada kas bendahara. setup: urat pengantar spm tup; ringkasan spm tup; rincian spm tup; salinan spd; urat pernyataan tentang penggunaan tam bah uang persediaan tup); urat pernyataan tanggungjawab mutlak (spam) tup;spj) bendahara pengeluaran atas penggunaan dana spm sebelum nya; ssp b bukti pem potongan pajak; bukti penyetoran atas pengen bagian dana jika terdapat saldo pada kas bendahara. apabila hasil verifikasi sp2d menyatakan bahwa doku tersebut ada kesalahan aka ppk skpd selaku fungsi verifikasi engel balikan kepada bendahara pengeluaran skpd diperbaiki dan dilengkapi; doku spm tup nihil dan lam perannya yang sudah lengkap dan penuhi persyaratan, ppk skp dselakufungsi verifikasi selanjutnya meneruskan kepada masa bud melakukan verifikasi atas ketersediaan dana dan kesesuaian anggaran pada rekening anggaran belanja berdasarkan sum ber tanaman tertuang dalam apb untuk penerbitan sp2d. sp2d yang telah diterbitkan oleh asa bud aka kuasa bud menyerahkan sp2d dim maksud kepada: lembar kepada pengguna anggaran; lembar kepada arsip kuasa bud. masa bud mencatat sp2d dan nota debut (dari bank) pada doku ketatausahaan, yang terdiri dari: uku kas penerima aan; uku kas pengeluaran. pengguna anggaran menyerahkan sp2d dari ketatausahaan, yang terdiri dari: uku kas pengeluaran; uku pem bantu sim panas bank; uku pem bantu pajak; uku pem bantu panjar; uku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyesember sekretaris daerah kabupaten pidie, berita daerah kabupaten\ pidie tahun nomor |
bupati pidie provinsi aceh peraturan bupati pidie nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pembangunan rumah layak huni kabupaten pidie bismillahirrahmanirrahim dengan rahmat allah yang maha kuasa bupati pidie, menimbang bahwa kabupaten pidie masih banyak terdapat masyarakat dibawah garis kemiskinan yang tersebar seluruh desa gampong; bahwa dalam membantu masyarakat yang masih bawah garis kemiskinan, perlu diadakan rehabilitasi pembangunan terhadap rumah yang tidak layak huni; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan rumah layak huni perlu adanya pengaturan pelaksanaannya kabupaten pidiengunan rumah layak huni kabupaten pidieacuan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan;menetapkan peraturan gubernur nomor tahun tentang pembangunan rumah layak huni aceh berita daerah aceh tahun nomor qanun kabupaten pidie nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah peraturan bupati pidie tentang pedoman pelaksanaan pembangunan rumah layak huni kabupaten pidie. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten pidie. bupati adalah bupati pidie. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang selanjutnya disebut prop adalah dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kabupaten pidie. gampong adalah gampong yang berada wilayah kabupaten pidie. rumah adallayak huni yang selanjutnya disingkat rlh adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhanadalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai pekerjaan danadalah kegiatan mendirikan bangunan rumah yang diselenggarakan melalui berbagai tahapan. pembangunan rumah layak huni kabupaten pidie selanjutnya disebut pembangunan rlh adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan terpadu baik intra maupun antar satuan kerja perangkat daerah atau instansi lainnya serta memperhatikan eksistensi pemerintah provinsi dan kabupaten, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. pelaksanaan pembangunan rlh berasaskan kemanfaatan kebersamaan; keterpaduan; keadilan; keberlanjutan; berwawasan lingkungan; keterbukaan; akuntabilitas; kearifan lokal; berdayaguna; dan berhasil guna. petunjuk pelaksanaan pembangunan rlh dimaksudkan sebagai pedoman bagi skpd dan instansi lainnya dalam rencana kerja penyelenggaraan pembangunan rlh kabupaten pidie. petunjuk pelaksanaan pembangunan rlh bertujuan untuk mewujudkan rlh yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serasi, dan selaras dengan lingkungan, dan diselenggarakan secara tertib, efektif, dan efesien. bab pembangunan rumah layak huni bagian kesatu petunjuk teknis pedoman teknis pembangunan rlh meliputi: persyaratan bangunan rlh terdiri dari persyaratan teknis dan administrasi tipe bangunan rlh; dan standar luas tahapan pembangunan rlh terdiri dari tahap persiapan terdiri dari identifikasi calon penerima dan identifikasi lokasi. tahap perencanaan teknis: dan tahap pelaksanaan konstruksi pembiayaan pembangunan rlh terdiri dari: pembiayaan umum; standar harga satuan tertinggi dan komponen biaya pembangunan rincian pedoman teknis pembangunan rlhenjadi acuan bagi dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam pembangunan rlh dan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan bagian kedua pengaturan penyelenggaraan pembinaan pembangunan rlh, diperlukan keterpaduan antara dan pemerintah kabupaten pidie dan stakeholder lainnya, maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan pembangunan rlh. terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam pembangunan rlh, yang melakukan pelanggaran ketentuan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii persyaratan penerima manfaat penerima manfaat untuk menerima rumah layak huni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut fakir; miskin; penyandang disabilitas; dan atau anak yatim, piatu atau yatim piatu penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf telah. penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf berumur dibawah (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal. bab peran masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pembangunan rlh dalam proses perencanaan, pengawasan dan pemanfaatan, rlh. penerima manfaat dari pembangunan rlh tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli terhadap rumah yang diterima oleh penerima manfaat. apabila diketahui telah terjadi transaksi jual beli sebagaimana dimaksud pada akan diberikan sanksi dan dicabut kepemilikannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. apabila pihak yang menerima manfaat pembangunan rlh tidak tepat sasaran maka dalam proses peralihan hak memperoleh penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan. penerima manfaat pembangunan rlh jika tidak tepat sasaran harus membayar ganti rugi kepada pemerintahan kabupaten pidieb pembiayaan pembiayaan pembangunan rlh kabupaten pidiekabupaten kabupaten apbd) dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. bab ketentuan lain lain skpd instansi lainnya yang telah mempunyai peraturan kepala badan sebelum peraturan bupati ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan peraturan bupati ini. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, semua data untuk pembangunan rlh kabupaten pidie yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) pidie dan sumber pendanaan lainnya harus berdasarkan data dari skpd yang membidangi perumahan dan kawasan permukim______2022 kumail akhirbab umum pengertian bangunan rumah rumah layak huni pengadaan pembangunan instansi teknis setempat asas pembangunan bangunan rumah layak huni maksud dan tujuan lingkup materi bab ii. persyaratan bangunan rumah layak huni persyaratan administrasi status hak atas tanah dokumen pembangunan dokumen pendaftaran persyaratan teknis persyaratan tata bangunan dan lingkungan persyaratan utilitas bangunan persyaratan kesehatan dan kenyamanan persyaratan struktur bangunan tipe bangunan rumah layak huni rlh dengan material beton rlh dengan material kayu standar luas bab iii. tahapan pembangunan rumah layak huni persiapan perencanaan teknis pelaksanaan konstruksi bab iv. pembiayaan pembangunan bangunan rumah layak huni umum standar harga satuan tertinggi komponen biaya pembangunan biaya pengawasan bab pembinaan dan pengawasan teknis bab umum pengertian bangunan rumah yang dimaksud dengan bangunan rumah adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada atas dan atau didalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal. rumah layak yang dimaksud dengan, serta kesehatan penghuni. pengadaan yang dimaksud dengan pengadaan rlh adalah kegiatan pengadaan bangunan rlh kabupaten pidie yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu, sifat kegiatan adalah swadaya dikontraskan, sumber dana pelaksanaan konstruksi dapat berasal dari dana apbn, apa provinsi, apbd maupun dana swasta dalam bentuk corporate social responsibility csr). pembangunan yang maksud dengan pembangunan rlh adalah kegiatan mendirikan bangunan rlh yang diselenggarakan melalui tahap penentuan calon penerima, penentuan lokasi, tahap perpisahan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan kontruksi. dalam pelaksanaan kontruksi bila memungkinkan pelaksanaan wajib melibatkan masyarakat setempat sehingga unsur gotong royong yang merupakan budaya kearifan lokal dapat dipelihara. instansi teknis setempat yang dimaksud instansi teknis setempat adalah: dinas pekerjaan umum dinas teknis provinsi yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan bangunan untuk wilayah provinsi. dinas pekerjaan umum dinas teknis kabupaten pidie yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan bangunan untuk wilayah kabupaten pidie. asas pembangunan bangunan rlh meliputi: kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian keselarasan bangunan dengan lingkungannya. hemat, efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan. semaksimal mungkin melibatkan masyarakat setempat memelihara budaya kearifan lokal. maksud dan tujuan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan rlh. tujuan diterbitkannya peraturan bupati ini agar: pembangunan rlh dilaksanakan sesuai fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya serasi, dan selaras dengan lingkungannya. bab penyelenggaraan pembangunan rlh dapat berjalan dengan tertib sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan kabupaten pidie. lingkup materi lingkup materi peraturan bupati ini adalah sebagai berikut: bab umum, memberikan gambaran umum yang meliputi pengertian, asas pembangunan bangunan rlh, maksud dan tujuan serta lingkup materi. bab persyaratan rlh, meliputi ketentuan tentang persyaratan administrasi, persyaratan teknis, tipe bangunan dan standar luas bangunan rumah layak huni. bab iii tahapan pembangunan rumah layak huni, meliputi ketentuan tentang persiapan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan kontruksipersyaratan bangunan rlh persyaratan adm ilustrasi rlh meliputi status hak tanah pembangunan rlh diselenggarakan atas tanah yang sudah jelas status hak nya, mana calon penerima rlh harus memiliki bukti surat sah atas kepemilikan tanah. dokumen pendaftaran meliputi: surat permohonan dari calon penerima rlh. surat pernyataan atas materai secukupnya yang menyatakan: belum pernah menerima bantuan rlh berupa dana maupun barang yang bersumber dari apbn apa apbd, dari penerimaan zakat dan infak masyarakat, maupun swasta corporate social responsibility csr); tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum bagi; satu satunya rumah yang miliki untuk tingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah; dan akan menghuni sendiri bangunan rlh yang diberikan. data identitas penerima rlh (foto copy ktp nasional dan kk). foto copy sertifikat hak atas tanah surat bukti menguasai tanah surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa lurah keuchik. foto rumah rlh. surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan lain yang mendukung dan sah kan oleh pihak kelurahan dan kecamatan. dokumen pembangunan meliputi titik koordinat lokasi rumah calon penerima gps)dokumentasi pekerjaan persyaratan teknis rlh meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan bangunan rlh harus memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dengan kriteria sebagai berikut: seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya; indah namun tidak berlebihan; efisien dalam penggunaan sumber daya baik dalam pemanfaatan maupun dalam pemeliharaannya; mempertimbangkan daerah resapan air; memperhitungkan ruang terbuka hijau dimana untuk bangunan gedung yang mempunyai koefisien dasar bangunan kdb) kurang dari harus mempunyai koefisien dasar hijau kdh) minimum sebesar sementara untuk bangunan rlh, kdb disesuaikan dengan kondisi lahan tempat rumah tersebut dibangun; ketentuan besarnya garis sempadan, baik garis sempadan bangunan maupun garis sempadan pagar harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam rtl peraturan daerah tentang bangunan gedung atau peraturan daerah garis sempadan bangunan untuk lokasi yang bersangkutan; mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat dalam menerapkan perkembangan arsitektur dan rekayasa; mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunan baik dari segi sejarah maupun langgam arsitekturnya. persyaratan utilitas bangunan bangunan rlh harus memiliki utilitas yang baik meliputi ketersediaan air minum, pembuangan air kotor, pembuangan limbah, pembuangan sampah, saluran air hujan, penerangan, dan pencahayaan, penghargaan dan pengkondisian udara. persyaratan kesehatan dan kenyamanan rumah sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan dipengaruhi oleh (tiga) aspek, yaitu: pencahayaan, dimana disetiap ruangan harus mendapatkan distribusi cahaya secara merata dan cukup, sehingga dibutuhkan pengaturan kedudukan lubang cahaya yang baik dalam perencanaan; penghargaan, dimana kenyamanan pada bangunan rumah sangat dipengaruhi oleh lancarnya sirkulasi udara yang masuk dan keluar, sehingga memberikan kesegaran terhadap penghuninya dan terciptanya rumah yang sehat. untuk itu bangunan rlh harus dilengkapi dengan ventilasi udara yang cukup untuk mengalirkan udara secara terus menerus; suhu udara dan kelembaban, dimana untuk menciptakan kesehatan dan kenyamanan dibutuhkan pengaturan suhu udara dan kelembaban dengan cara mengatur sebaik baiknya sistim pencahayaan dan penghargaan. persyaratan struktur bangunan bangunan rlh harus memiliki persyaratan kualitas bangunan yang baik dengan memperhatikan standar mutu dan kualitas bahan yang digunakan, keberadaan dan dimensi struktur yang sesuai dan tersambung dengan baik serta mutu pengerjaan yang baik. pembangunan rlh harus memenuhi minimal komponen kelengkapan bangunan sebagai berikut kom panen bangunan persyaratan pondasi kuat (tahan gempa) kolom, balok pengikat (spoof), ringbalk kuat (tahan gempa) dinding umum pintu, jendela(lengkap dengan dosen dan pengunci) umum lantai umum kamar mandi umum plafon umum kuda kuda kuat (tahan gempa) penutup atap umum saluran pembuang air kotor dan kotoran (sanitasi) umum tipe bangunan rlh meliputi rumah layak huni dengan material beton rumah layak huni dengan material betonbetonrumah layak huni dengan material kayu rumah layak huni dengan material kayukayustandar luas itu standar minimal adalah atau standar ambang dengan angka per orang, namun untuk bangunan rlh luas lantai bangunan memiliki ukuran paling sedikit (tiga puluh enam) meter persegi dengan pembagian fungsi sebagai berikut ruang tidur; ruang serba guna; dan kamar mandi ketinggian langit langit bangunan rlh adalah meter dihitung dari permukaan lantai. bab iii tahapan pembangunan rumah layak huni persiapan penyusunan program dan pembiayaan pembangunan merupakan tahap awal dari proses penyelenggaraan pembangunan rumah layak huni tahapan dari persiapan adalah identifikasi lokasi identifikasi lokasi penerima program dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten pidie melalui skpd terkait. lokasi calon penerima program rumah layak huni disusun pergampong dengan system koning (dikelompokkan setiap dusun) berdasarkan tingkat kebutuhan melalui musyawarah gampong. kegiatan identifikasi lokasi dilaksanakan oleh tim teknis dan instansi yang ditunjuk oleh bupati yang bekerja berdasarkan bupati, hasil akhir dari identifikasi lokasi adalah munculnya lokasi prioritas yang perlu ditangani (system participatory planning dengan musyawarah gampong untuk menentukan pilihan lokasi calon penerima rumah), pola penanganan lokasi penyusunan kebutuhan biaya pembangunan. seleksi calon penerima bantuan seleksi calon penerima bantuan dilaksanakan setiap kecamatan oleh tim teknis dari instansi yang ditunjuk oleh bupati yang bekerja berdasarkan bupati, hasil akhir dari kegiatan adalah munculnya daftar calon penerima yang disahkan oleh bupati, untuk kegiatan seleksi melibatkan masyarakat yang tergabung dalam lkm lembaga keswadayaan masyarakat) gampong. seleksi calon penerima didasarkan pada persyaratan calon penerima rlh, meliputi fakir dan atau miskin,; penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja; dan atau anak yatim, piatu atau yatim piatu, berumur dibawah (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal. persiapan kegiatan setelah identifikasi lokasi, dan daftar calon penerima bantuan ditetapkan tahap persiapan kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah program dan pembiayaan tahunan yang diajukan telah disetujui atau rencana kerja anggaran skpd telah diterima oleh pengguna anggaran. sia ila anggaran, yang pelaksanaannya dilakukan oleh ppt berdasarkan program dan pembiayaan yang telah disusun sebelumnya. ijo perencanaan teknis perencanaan adalah kegiatan merencanakan kebutuhan ruang untuk setiap unsur rumah dan kebutuhanperancangan adalah kegiatan merancang bentuk, ukuran, dan atap, serta kebutuhan anggarannya. perencanaan dan perancangan rumah layak hunisi, tata ruang dan ekologis. persyaratan teknis dalam perencanaan dan perancangan rumah layak huni meliputi tata bangunan dan lingkungan serta keandalan bangunan. persyaratan administrasi dalam perencanaan dan perancangan rumah layak huni meliputi status hak atas tanah dan status kepemilikan bangunan persyaratan tata ruang dan ekologis dalam perencanaan dan perancangan rumah layak huni sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi dalam perencanaan dan perancangan rumah layak huni dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan. perencanaan dan perancangan rumah layak huni dilaksanakan melalui penyusunan pra rencana pengembangan rencana gambar kerja perencanaan dan perancangan rumah layak huni dilakukan untuk menghasilkan dokumen rencana teknis, meliputi gambar rencana arsitektur, struktur dan utilitas. spesifikasi teknis rencana arsitektur, struktur dan utilitas. pelaksanaan konstruksi pelaksanaan konstruksi merupakan tahap pelaksanaan mendirikan bangunan rumah layak huni, baik yang didirikan pada lahan kosong maupun dengan membongkar rumah yang lama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis) yang dipersyaratkan pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi dokumen keluaran akhir yang harus dihasilkan pada pelaksanaan konstruksi, meliputifoto dokumentasi pekerjaan bab pembiayaan pembangunan bangunan rumah layak huni umum pembiayaan pembangunan rumah layak huni dituangkan dalam dpa skpd yang dimasukkan dalam program perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan program kawasan permukiman. dalam penyusunan rencana anggaran biaya rab) tidak menghitung adanya pajak pertambahan nilai ppn), hal ini mengacu pada undang undang nomor tahun tentang perubahan ketiga atas undang undang tahun tentang pajak pertambahan nilai ppn) barang, jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. standar harga satuan tertinggi pembuatan standar harga tertinggi pembangunan rumah layak huni rlh) mengacu pada harga satuan bangunan gedung negara isbn) yang ditetapkan oleh bupati komponen biaya pembangunan anggaran biaya pembangunan rumah layak huni tersedia dalam dokumen pembiayaan yang berupa dpa dokumen pelaksanaan anggaran) satuan kerja perangkat daerah kabupaten pidie atau dokumen pembiayaan lainnya, terdiri atas komponen biaya konstruksi fisik biaya pengawasan biaya konstruksi disesuaikan ketentuan yang berlaku jenis dan jumlah ruang bangunan rumah layak uni: ruang tidur ruang keluarga kamar mandi dapur didalam hasil rancangan dimungkinkan adanya penggabungan beberapa fungsi dalam satu ruang, misalnya ruang keluarga dan ruang dapur biaya pengawasan biaya pengawasan pembangunan rumah layak huni adalah biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan kegiatan konstruksi, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi lelang. biaya pengawasan diatur biaya pengawasan dihitung secara orang bulan dan biaya langsung yang bias diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate bab pembinaan dan pengawasan teknis pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan rumah layak huni dilaksanakan oleh skpd teknis dan instansi yang ditunjuk pembinaan teknis dilaksanakan melalui bimbingan teknis, standar nasional indonesia sni), dan pedoman petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia pengawasan teknis dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh peraturan bupati dengan tujuan agar program pembangunan rumah layak huni dapat berjalan secara tertib, efisien, serasi dan selaras dengan lingkungan petunjuk teknis ini merupakan salah satu dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatanform berita acara musyawarah gampong berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni tahun ., pong.k enam atan. kabupaten pidie provinsi aceh, maka pada hari ini hari dan tanggal . waktu pukul.s . wib tem pat . telah diselenggarakan musyawarah gampong yang dihadiri oleh masyarakat gampong dan tokoh masyarakat organisasi masyarakat gampong sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta terlampir. materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah gampong ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah materi atau topik penetapan daftar penerima bantuan rumah layak huni, penerima bantuan rumah rehab berat dan penerima bantuan rumah rehab ringan; daftar atas (poin disusun berdasarkan peringkat sangat membutuhkan dan seterusnya; daftar penerima rumah tersebut akan menjadi acuan untuk diverifikasi lebih lanjut oleh tim verifikasi yang berwenang. unsur pim pinang rapat dan nara sumber pemimpin rapat . jabatan ditulis sekretaris . jabatan nara sumber . jabatan . jabatan . jabataemutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi keputusan musyawarah gampong yaitu daftar penerima bantuan rumah layak huni dengan nama sebagai berikut nama nik ktp alamat jen kelamin pekerjaan ket (nama gampong). tanggai. bulan. tahun. pem pin musyawarah gampong keuchik gampong . nama jelas menyetujui tuha peut gampong nama jelas kepala dusun .) nama jelas ketua pemuda gampong nama jelas nama jelas form daftar hadir peserta musyawarah gampong nama jabatan gampong alamat lengkap jenis kelamin umur tanda tangan ket dst daftar hadir peserta musyawarah gampong ini disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah gampong disetujui keuchik gampong dibuat kepala dusun nama jelas nama jelas foto depan rumah form lampiran foto kondisi awal rumah foto samping kiri rumah foto samping kanan rumah foto belakang rumah kecamatan. form lampiran data calon penerima bantuan rumah layak huni tahun nama gampong alamat lengkap tempat tinggal kartu keluarga nik kt nama lengkap tempat tgl. lahir jenis kelamin status dalam keluarga pendidikan terakhir kecamatan pekerjaan penghasil rata rata kepala keluarga perbulan status kawin ket tempat lahir dd mm yyyy umur kecamatan nama camat) bupati pidie, roni ahmad |
bupati pidie provinsi aceh peraturan bupati pidie nomor tahun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerahkabupaten pidie dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; bahwa dengan ditetapkannya qanun kabupaten pidie nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah: peraturan bupati pidie tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten pidie bab ketentuan umum daerah adalah kabupaten pidiekabupaten pidie sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerahkabupatenea pada badan pengelolaan keuangan kabupatensah erimaan pada unit kerja skpd. bendahara pengeluargeluaran pada unit kerja skpdcegahlkabupaten]'awalspp ganti uang persediaan tambah uang persediaan nihil yang selanjutnya disingkat spp gu spp tu nihil adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban pengunaan ganti uang persediaan dan tambahatauatautambah uang persediaan nihil yang selanjutnya disingkat spm guuntuk kelengkapan ketatausahaan gu tu yang pelaksanaan dan pertanggungjawaban gu tu nya berakhi barangsurplus anggaran daerah adalah selisihlebihsemuaurat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat skp daerah.an barang jasa. badan pengelolaan keuangan kabupaten yang selanjutnya disingkat bpkdan perannya telahagan akun standar yang selanjutnya disingkat dengansalah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah selama satu periodeidie sebagaimana tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran xxviii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini lampiran sistemlampiran sistem dan prosedur rancangan qanun apbd dan rancangan peraturan bupati apbd lampiran sistem dan prosedur evaluasi, penetapan rancangan qanun apbd dan rancangan peraturan bupati apbd: lampiran xix lampiran xx lampiran xxi lampiran xxii lampiran xxiii: lampiran xxiv: lampiran xxv lampiran xxvi aa. lampiran xxvii sistem dan prosedur dokumen pelaksanaan anggaran ppid sistem dan prosedur dokumen pelaksanaan anggaran skpd sistem dan prosedur anggaran kas sistem dan prosedur rencana umum pengadaan sistem dan prosedur rencana bisnis anggaran blue sistem dam prosedur perubahan apbd sistem dan prosedur ketatausahaan pendapatan sistem dan prosedur penyediaan dana sistem dan prosedur uang persediaan sistem dan prosedur ganti uang persediaan sistem dan prosedur persediaan tambah uang sistem dan prosedur belanja langsung bar a'n dan jasa sistem dan prosedur langsung gaji belanja tidak sistem dan prosedur langsung ppid belanja tidak sistem dan prosedur tambah uang persediaan tu) untuk belanja idak terduga dan bantuan sosial sistem dan prosedur pembentukan dana cadangan sistem dan prosedur ketatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sistem dan prosedur ketatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sistem dan prosedur pelaporan dan pengendalian sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan sistem dan prosedur penyusunan catatan atas laporan keuangan sistem dan prosedur koreksi transaksi apbd bb. lampiran xxviii: sistem dan prosedur evaluasi, penetapan rancangan qanun pertanggungjawaban apbd dan rancangan peraturan bupati pertanggungjawaban apbd bab iii penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlakuberita daerah kabupaten pidikumail awal meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah ta., prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per urusan dan kpk. tanggal. pimpinan dewan perwakilan rakyat kabupaten pidie selaku, pihak kedua ketua (tanda tangan) (nama lengkap) bupati pidie selaku, pihak pertam^bupati pidie,kolom diisi dengan uraian pendapatan d^bupati pidie, pipa peraturan . penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah . kabupaten daftar . . nama pen lam jum lah sigla, bupati .pidie (ta lengkap) bagan alur prosedur bupati gubernur ppid ira apb ira ira ira ira kas bupati1s6format rencana umum pengadaan (rup) nama pengguna anggaran alamat pengguna anggaran nama paket pekerjaan yang akan dilaksanakan formulir yang digunakan paket pekerjaan anggaran rp) metode pelaksanaan penyedia swakelola) lokasi pekerjaan jadwal pelaksanaan penutup. kepala skpd bagan alur prosedurrancangan surat edaran bupati ini harus otorisasi oleh bupati dan diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan agustus tahun anggaran berjalan. berdasarkan surat edaran bupati tersebut: skpd menyusun rka skpd dan dpp skpd untuk menganggarkan program dan kegiatan baru. skpd menyusun rka ppid dan dpp ppid untuk anggaran pendapatan, belanja tidak langsung, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan baru. prosedur pembuatan rka ppid dalam rangka perubahan apbd sama dengan prosedur pembuatan rka ppid prosedur pembuatan rka skpd dalam rangka perubahan apbd sama dengan prosedur pembuatan rka skpd prosedur pembuatan dpp ppid dalam rangka perubahan apbd sama dengan prosedur pembuatan dpa ppid prosedur pembuatan dpp skpd dalam rangka perubahan apbd sama dengan prosedur pembuatan dpa skpd prosedur penyusunan perda apbd perubahan sama dengan prosedur penyusunan perda apbd prosedur penyusunan raperbup penjabaran apbd perubahan sama dengan penyusunan raperbup penjabaran apbd prosedur ketatausahaan dengan bendahara pembantucara pengisian formulir lampiran spd untuk belanja langsungni jum lah sampai dengan jumlah sampai dengan bulan ini. ., tanggal. mengetahui pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran bendahara pengeluaran tanda tangan) nama lengkap) nip.. kolom diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam jika akuntansi tersebut untuk pengeluaran ls. kolom diisi dengan jumlah rupiah yang tertera dalam jika akuntansi tersebut untuk pengeluaran up. kolom diisi dengan jumlah total pengeluaran up. akuntansi, akuntansi,. jum total pengeluaran bupati padi lah bulan i. jum lah sampai dengan bulan lalu ______ _____kolom kolom kolom diisi dengan nomor bkutotal pengeluaran dan rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa spp ls barang dan jasa) pemerintah kabupaten pidie rincian surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (spp ls barang dan jasa) nomor . tahun. rencana penggunaan dana urut kode rekening rincian objek) uraian jumlah rp) jumlahkegiatan pengadaan barang dan jasa kolom uraian diisi dengan nama rincian objek rekening kegiatan pengadaan. 1bupatinomor bku pengeluaran rp) up tu gu jumlah jumlah bulan ini. jum.up gu tu kolom diisi dengan jumlah total pengeluaran dan up gu tu buku pembantu kas pengeluaran pemerintah kabupaten pidie buku pembantu kas pengeluaran skpd pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran bendahara pengeluaran pem bantu bendahara pengeluaran halaman urut tanggal bukti uraian penerimaan pengeluaran saldo rp) rp) rp) jum lah jumlah periode ini jumlah sampai periode lalu jum lah sam pai dengan periode ini sisa kas terbilang {.) mengetahui pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran tanda tangan) nama lengkap) nip. ., tanggal. bendahara pengeluaran tanda tangan) nama lengkap) nip. cara pengisian buku pem bantu kas pengeluarkolom diisi dengan nomor bukti pencatatan penerimaan atau pengeluaran kas kolom diisi dengan uraian penerimaan menerbitkan surat penolakan sp2d, apabila spm dinyatakan tidak lengkap, penerbitan paling lambat hari kerja sejak spm diterima; menyerahkan surat penolakan penerbitan sp2d kepada ppid untuk dilakukan penyempurnaan anggaran; mencatat sp2d dan nota debut dokumen ketatausahaan buku kas penerimaan dan pengeluaran; bendahara pengeluaran ppid, mempunyai uraian tugas membuat spp tu dan dokumen lain yang terdiri dari surat pengantar spp tu, ringkasan spp tu, rincian spp tu; menyerahkan spp tu beserta dokumen lain kepada ppk ppid. pejabat ketatausahaan keuangan ppid (ppk ppid) meneliti spp tu yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ppid; membuat spm paling lambat hari kerja sejak diterimanya spp, dengan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab belanja ppid; menyerahkan spm kepada ppid untuk otorisasi; menerbitkan surat penolakan spm, jika spp tu dinyatakan tidak lengkap; penolakan spm paling lambat hari kerja sejak spp tu diterima; menyerahkan surat penolakan penerbitan spm kepada ppid untuk otorisasi; menyerahkan surat penolakan spm kepada bendahara untuk dilakukan penyempurnaan spp tu. pejabat pengelola keuangan daerah ppid), mempunyai uraian tugas: menyerahkan surat penyediaan dana dan keputusan bupatipembiayaan kepada bendahara pengeluaran skpd; menyerahkan spm kepada kuasa bud; menyerahkan sp2d kepada bendahara pengeluaran skpd prosedur aktivitas fungsi fungsi yang terkait dalam pembentukan dana cadangan bendahara umum daerah, mempunyai uraian tugas menyisihkan dana cadangan, berdasarkan dokumen daftar program kegiatan dan daftar kebutuhan dana cadangan; melakukan verifikasi kecukupan dana cadangan; membuat surat perintah pemindah bukan, jika dana dinyatakan cukup; menyerahkan surat perintah pemindahbukuan kepada ppid; mencatat surat perintah pemindahbukuan dalam dokumen ketatausahaan; menyerahkan surat perintah pemindahbukuan kepada bank. pejabat pengelola keuangan daerah ppid), mempunyai uraian tugas: memilih program kegiatan untuk menghasilkan dokumen daftar program kegiatan dan daftar kebutuhan dana cadangan, berdasarkan qanun atau pertautan daerah tentang dana cadangan; menyerahkan dokumen daftar program kegiatan dan daftar kebutuhan dana cadangan kepada bud; menyetujui surat perintah pemindahbukuan dan menyerahkannya kembali kepada bud. return surat perintah pencairan dana (sp2d) sp2d yang direktur oleh bank ditindaklanjuti oleh kuasa bud untuk proses pencairan kembali. return sp2d yang disebabkan kesalahan nomor rekening bank penerima yang telah dilaporkan oleh pihak bank, ditindaklanjuti oleh kuasa bud dengan memberitahukan kepada pa kpa untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan rekening tersebut dan menyerahkan surat pernyataan kebenaran nomor rekening bank kepada kuasa bud. masa pencairan kembali setelah return paling lama (satu) bulan terhitung sejak tanggal return atau paling lambat akhir januari tahun anggaran berikutnya. formulir rekap pengembalian pendapatan pemerintah kabupaten pidie rekapitulasi pengembalian pendapatan periode. tahun anggaran . skpd nomor sp2d tanggal sp2d keterangan jumlah (rp.) jumlah triwulan ini jumlah sd. triwulan lalu jumlah sd. triwulan ini. posisi kas (h diisi posisi kas satu hari sebelumnya.poran rekor pengendalian operasional kegiatan tingkat skpd laporan rekor pengendalian tingkat skpd pelaksanaan apbd kabupaten pidie tahun anggaran . bulan. skpd. deskripsi penyelenggaraan rekor waktu penyelenggaraan rekor pimpinan rekor peserta rekor dii yang dianggap perlu ii. kinerja pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan lalu nama kegiatan anggaran target fisik (%) realisasi (%) deviasi ket fisik keuangan rata rata iii. permasalahan dan hambatan serta upaya penyelesaiannya (antara lain berisi penjelasan dari kolom (keterangan) terhadap adanya deviasi dari masing masing kegiatan) iv. rencana kerja bulan berjalan penutup berisi kesimpulan rekor dan hal hal lain yang dianggap perlu. kepala skpd nama lenakaol nip. laporan perubahan saldo anggaran lebih laporan perubahan sal diperoleh dari hasil pengolahan data input saldo awal sal hasil pengolahan laporan realisasi anggaran pembiayaan) koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang mempengaruhi sal. bagan alur prosedur pencatatan penggolongan pengikhtisaran pelaporan f input __j processing pengolahan output bukti transaksi transaksi jurnal buku besar buku bantu lap keu pokok formulir yang digunakcatatan atas laporan keuangan . untuk periode yang berakhir sampai dengan desember dan laporan perubahan ekuitas uraian 20x1 20x0 ekuitas awal . . surplus defisit lo. . . . bendahara pengeluaran koreksi penyesuaian tambah kas bendahara penerimaan koreksi penyesuaian tambah kas blue koreksi penyesuaian kurang kas bendahara pengeluaran koreksi penyesuaian kurang kas bendahara penerimaan koreksi penyesuaian kurang kas blue . koreksi penyesuaian kurang kas sekolah kolkoreksi penyesuaian tambah piutang lainnya .persediaan koreksi penyesuaian tambah persediaan koreksi penyesuaian kurang persediaalleksi penyesuaian tambah klasifikasi dari aset'riyusutarikllengkap) nip. bupati pid untuk periode yang berakhir sampai dengan desember dan 20x0 laporan perubahan ekuitas ppid uraian 20x1 20x0 ekuitas awal surplus defisit rk ppidppid koreksi penyesuaian tambah setara kas koreksi penyesuaian k'nirari' setara'kas. kori p ii^ tang tirinyainvestasi non permanen koreksi penyesuaian tambah investasi non permanen koreksi penyesuaian kurang investasi non permanen koreksi penyesuaian penyisihan investasi non permanen koreksi penyesuaian tambah penyisihan investasi non permanen koreksi penyesuaian kurang penyisihan investasi non permanerreksi penyesuaian tambah klasifikasi dari asetnyusutanrekiskpd lengkap) nip. catatan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten pidie catatan atas laporan keuangan pendahuluan babilaporan realisasi anggaran program dan kegiatan skpd bab kebijakan akuntansi kebijakan penyu sunan dan penyajian laporan keuangandimuka kebijakan akuntansi investasi kebijakan akuntansi persediaan kebijakan akuntansi aset tetap daerahbab penjelasan pos pos laporan keuangan penjelasan pos pos laporan realisasi anggaran penjelasan pos pos laporan perubahan saldo anggaran lebih penjelasan pos pos neraca penjelasan pos pos laporan operasional penjelasan pos pos laporan arus kas penjelasan pos pos laporan perubahan ekuitas bab penjelasan atas informasi informasi non keuangan bab vii penutup bagan alur prosedur diisi dengan kode rekening yang salah diisi dengan jumlah belanja yang salah diisi dengan kode rekening yang seharusnya diisi dengan jumlah belanja yang seharusnya diisi dengan tandatangan kepala skpd diisi dengan nama dan nip kepala skpd lampiran peraturan bupati pidie nomor . tanggal pemerintah kabupaten pidie penjabaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran. urusan pemerintahan xx.xx unit organisasi xx.xx.xx kode rekening uraian jumlah rp.) berjam bah berkurang) anggaran setelah perubahan realisasi rp.) sigla,. bupati pidie bupati tanda tangan) nama lengkap) bismillahhirrhmanirrahim atas rahmat allah yang maha kuasa bupati pidie, enim bang: bahwa dapat term poem rotasinya pelaksanaan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor ahun tentang badan layanan umum daerah, perlu diatur kebijakan akuntansi pada badan layanan umum rum sakit tgk. chik ditiru sigla kabupaten pidie; bahwa berdasarkan perti bagan sebagai ana dim maksud pada perlu menetapkan peraturan bupati pidie tentang kebijakan akuntansi pada adan layanan umum rum sakit tgk. chik ditiru siglaarang miliktidur) pengelolaan keuangan daerah kabupaten pidie lembaransebagai ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan peraturan bupati pidie nomor ahun tentang perubahan kedua atas lembaran daerah kabupaten pidie ahun nomor memutuskan: menetapkan:. dalam peraturan bupati ini yang dim maksud dengan daerah adalah kabupaten pidie pem perintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pem perintahkan daerah. pem perintahkan daerah adalah penyelenggaraan san pem perintahkan oleh pem perintah daerah dan dprkrangkat daerah adalah pem bantu kepala daerah dalam penyelengaraan pem perintahkan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dprk, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecam atan dan kelurahan; kepala daerah adalah bupati pidie;. wakil kepala daerah adalah wakil perintahkentitas pelaporan adalah kebijakan akuntansi adan layanan umum sakit umum tgk. chik ditiru sigla kabupaten pidie uat: gam baran kebijakan akuntansi; kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; kebijakan nanti pendapatan; kebijakan instansi beban dan belanja; kebijakan instansi pem biaya; kebijakan instansi kas dan setara kas; kebijakan instansi piutang; kebijakan instansi persediaan; kebijakan instansi investasi; kebijakan instansi aset tetap; kebijakan instansi konstruksi dalam pengerjaan; kebijakan instansi aset lainnya; kebijakan instansi kewajiban; kebijakan instansi koreksi atas kesalahan; kebijakan laporan keuangan konsolidasi. kebijakan akuntansi sebagai ana dim maksud dalam adalah yang tercantum dalam lam peran peraturan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. kebijakan akuntansi sebagai ana dim maksud dalam merupakan asar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, bahan, dan pem biaya serta penyajiannya dalam laporkem ber_____ jum adil awal diundangkan pada tanggal sekretaris daerah, kabupaten pidie, lampiran peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember_____2020 jum adil awal gambaran umum kebijakan akuntansibadan layanan umum daerah (blue) dalam penuhi tujuan penyusunan laporan keuangan serta meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan tar periode. ruang lingkup ntuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh perti tangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) yang meliputi: peranan dan tujuan pelaporan keuangan; entitas pelaporan keuangan; dasar hukum pelaporan keuangan; asam dasar; karakteristik kualitatif laporan keuangan; kendala informasi yang relevan dan andal; prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan; jenis laporan keuangan; definisi laporan keuangan; pengakuan laporan keuangan; pengukuran laporan keuangan; pengungkapan laporan keuangan. fungsi dan tujuan pelaporan keuangan fungsi pelaporan keuangan laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) disusun menyediakan inform asi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh badan layanan umum daerah (blue) selam satu periode pelaporan. laporan keuangan adan layanan umum daerah (blue) terutama digunakan bandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, nilai kondisi keuangan, nilai efektivitas dan efisiensi badan layanan umum daerah (blue) dan bantu menetukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. adan layanan umum daerah (blue) punyai kewajiban atas dan terbaru pada rio tin akuntabilitas. pertanggungjawaban pengelolaan sum ber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada badan layanan umum daerah (blue) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. manajemen. bantu ara pengguna laporan keuangan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan atu badan layanan umum daerah (blue) dalam periode pelaporan sehingga badan layanan daerah (blue) kepentingan masyarakat. transparansi. memberikan informasi keuangan yang terbuka dan kepada masyarakat berdasarkan perti tangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungan aban adan layanan daerah (blue) atas pengelolaan sum ber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. kasim tangan tar generasi (intergenerational equity). bantu para pengguna laporan mengetahui apakah penerima aan adan layanan daerah (blue) pada periode laporan cukup membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan dating diasuh ikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. tujuan pelaporan keuangan pelaporan keuangan adan layanan daerah (blue) menyajikan informasi keuangan yang term manfaat bagi para pengguna laporan dalam nilai akuntabilitas dan buat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: menyediakan inform asi mengenai apakah penerima aan periode berjalan cukup biaya seluruh pengeluaran; menyediakan inform asi mengenai apakah cara peroleh sum asi mengenai jum lah sum ber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan badan layanan daerah (blue) serta hasil hasil yang telah dicapai; menyediakan inform asi mengenai bagai ana badan layanan umum daerah (blue) mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan khasnya; menyediakan inform asi mengenai posisi keuangan dan kondisi adan layanan umum daerah (blue) berkaitan dengan sum ber sum ber penerima annya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, term masuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjam an; menyediakan inform asi mengenai perubahan posisi keuangan adan layanan umum daerah (blue) apakah ngalam kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selam periode pelaporan. ntuk penuhi juan tujuan tersebut, laporan keuangan adan layanan umum daerah (blue) menyediakan inform asi mengenai pendapatan, beban, belanja, pem biaya, aset, kewajiban, ekuitas dan aru kas adan layanan daerah (blue) jenis laporan keuangan laporan keuangan badan layanan daerah (blue) yang pokok terdiri dari: laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih sal) neraca; laporan arus kas; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; catatan atas laporan keuangan. laporan realisasi anggaran badan layanan umum daerah (blue) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sum ber, alokasi, dan pem pakaian sum ber daya ekonomi yang dikelola oleh badan layanan umum daerah (blue) yang genggam bahkan perbandingan tara realisasi dan anggarannya dalam atu periode pelaporan. laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan inform asi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih ahun pelaporan dibandingkan dengan tah sebelum nya. neraca badan layanan daerah (blue) merupakan laporan yang genggam bahkan posisi keuangan adan layanan daerah (blue) asi mengenai sum ber, penggunaan, dan perubahan kas selam satu periode instansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.pem perintah kabupaten pidie kegiatan penyelenggaraan pem perintahkan dalam satu periode pelaporan.dan laporan aru kas, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. catatan atas laporan keuangan juga menyajikan inform asi tentang dasar penyusunan laporan aset dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian penting lainnya. selain laporan keuangan yang pokok tersebut, badan layanan umum daerah (blue) diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang seperti laporan kinerja keuangan blue. entitas pelaporan blue adalah entitas pelaporan karena merupakan satu kerja pelayanan yang ataupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan ara d daerah yang dipisahkan, punyai karakteristik sebagai berikut: pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari apbd; entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang undangan; pim pinang entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk; entitas tersebut buat pertanggungan aban baik langsung kepada entitas tan si en titan pelaporan yang baw apinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran; punyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, tara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjam sesuai dengan ketentuan; berikan jasa layanan kepada masyarakat pihak ketiga; mengelola sum ber daya yang terpisah dari entitas tan si en titan pelaporan yang bawahnya; punyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pem perintah; dan laporan keuangan blu diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal. selaku penerima anggaran belanja pem ptan si en titan pelaporan yang secara organisatoris bawahnya. dasar hukum pelaporan keuangan pelaporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur keuangan daerah, tara lain: undang undang asar republik indonesia khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; undang undang nomor ahun tentang keuangan negara; undang undang nomor ahun tentang perbendaharaan negara; undang undang nomor ahun tentang pem siksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara; undang undang nomor ahun tentang pem perintahkan daerah; undang undang nomor tentang peri tangan keuangan tara pem perintah pusat dan daerah; peraturan pem perintah nomor ahun tentang standar akuntansi pem perintahkan; peraturan pem perintah nomor tentangperaturan menteri dalam negeri nomor ahun tentang badan layanan umum daerah (blue) peraturan daerah nomor ahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah; akun kabupaten pidie nomor ahun tentang pengelolaan arang milik daerah lem baran daerah kabupaten pidie ahun nomor tam bahan lem baran daerah kabupaten pidie nomor asumsi dasar asam asar dalam pelaporan keuangan badan layanan daerah (blue) adalah anggapan yang diterima sebagai pendirian entitas asumsi kem pendirian entitas berarti bahwa unit pem perintahkan daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan punyai kewajiban menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan tar pem perintahkan dalam pelaporan keuangan. salah satu indikasi terpenuhinya asam ini adalah adanya kew kenangan entitas menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jaw penuh. entitas bertanggung jaw atas pengelolaan aset dan sum ber daya luar neraca kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, term masuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sum ber daya dim maksud, utang piutang yang terjadi akibat pem buatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. enam bunga entitas laporan keuangan adan layanan umum daerah (blue) disusun dengan asam bahwa adan layanan daerah (blue) akan berlanjut keberadaannya dan tidak term maksud melakukan likuidasi. berukuran dalam aturan uang laporan keuangan adan layanan daerah (blue) aru menyajikan setiap kegiatan yang diasuh ikan dapat dinilai dengan satu uang. hal ini diperlukan agar ing ran ran norm aktif yang perlu diw wujudkan dalam inform asi akuntansi sehingga dapat penuhi tujuannya. keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat norm aktif yang diperlukan agar laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) dapat penuhi kualitas yang dikehendaki: relevan laporan keuangan adan layanan daerah (blue) dikatakan relevan apabila informasi yang term uat didalam nya dapat pengaruhi keputusan pengguna laporan dengan batunya mengevaluasi peristiwa asa lalu, asa kini, atau asa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan asa lalu. dengan dem iklik, artinya bahwa laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) aru uat informasi yang inginkan pengguna laporan menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya asa lalu; memiliki manfaat prediktif, artinya bahwa laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) aru uat inform asi yang dapat bantu pengguna laporan prediksi asa yang akan datang berdasarkan hasil asa lalu dan kejadian asa kini; tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) aru disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna pem buatan keputusan pengguna laporan; lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan adan layanan umum daerah (blue) aru uat inform asi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup sem informasi akuntansi yang dapat pengaruhi pem buatan keputusan pengguna laporan. inform asi yang melatarbelakangi setiap butir inform asi utama yang term uat dalam laporan keuangan aru diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan inform asi tersebut dapat dicegah. andal inform asi dalam laporan keuangan adan layanan daerah (blue) aru asi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan aka penggunaan inform asi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. informasi yang andal aru penuhi karakteristik: penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan badan layanan daerah (blue) aru uat inform asi yang genggam bahkan dengan transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara ajar dapat diharapkan disajikan. dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan keuangan badan layanan daerah (blue) aru uat inform aru tetap menunjukkan sim bulan yang tidak berbeda jauh. netralitas, artinya bahwa laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) aru uat inform asi yang diarahkan penuhi kebutuhan dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu, tidak boleh ada sah menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sem antara hal tersebut akan merugikan pihak lain. apat dibandingkan informasi yang term uat dalam laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelum nya atau laporan keuangan adan layanan daerah (blue) lain pada badan layanan daerah (blue) menerapkan kebijakan akuntansi yang sam dari tah tahun. perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila badan layanan daerah (blue) yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sam apabila badan layanan umum daerah (blue)aru diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut apat dipahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan aru alam para pengguna laporan. ntuk itu, pengguna laporan diasuh ikan memiliki pengetahuan yang adai atas kegiatan dan lingkungan operasi badan layanan umum daerah (blue) serta adanya kem akan pengguna laporan pelajari informasi yang dim maksud. prinsip akuntansi dan pelaporan keuanganumum daerah (blue)daerah (blue) basis akuntansi basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) adalah basis kas pengakuan pendapatan, belanja dan pem biaya dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual pengakuan pendapatan beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. basis kas laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerima aan pem biaya diakui pada saat kas diterima kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pem biaya diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. badan layanan daerah (blue) tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih kurang) setiap tah anggaran. sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerima aan pendapatan dan pem biaya dengan pengeluaran belanja dan pem biaya. basis akrual berarti bahwa pendapatan akui pada saat hak peroleh pendapatan telah terpenuhi ataupun kas belum diterima rekening kas daerahataupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas blue. basis akrualbadan layanan umum daerah (blue) bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas blue. prinsip harga perolehan aset dicatat sebesar jum lah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari balan peroleh aset tersebut pada saat perolehan. utang dicatat sebesar jum lah kas yang diharapkan akan dibayarkan penuhi kewajiban asa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan badan layanan umum daerah (blue)ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui apbd selam satu tah anggaran akan digunakan membiayai belanja daerah dalam periode tah anggaran dim maksud. prinsip layak tem biaya pendapatan tidak ditekankan dalam akuntansi adan layanan daerah (blue) sebagai ana dipraktekkan dalam akuntansi sektor asta. prinsip substansi mengungguli form alias informasi akuntansi dim maksudkan menyajikan dengan transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, aka transaksi atau peristiwa lain tersebut aru atasnya. apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten berbeda dengan aspek form atasnya, aka hal tersebut arubadan layanan umum daerah (blue) perlu dibagi menjadi periode periode pelaporan sehingga kinerja adan layanan umum daerah (blue) dapat diukur dan posisi sum ber daya yang dimiliki dapat ditentukan. periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. nam periode sem esteban juga diperkenankan. prinsip konsistensi perlakuan akuntansi yang sam aru diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode periode oleh badan layanan daerah (blue) (prinsip konsistensi internal). hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari atu metode akuntansi metode ins menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. pengaruh dan perti tangan atas perubahan penerapan metode ini aru diungkapkan dalam laporan keuangan. prinsip pengungkapan lengkap laporan keuangan adan layanan umum daerah (blue) aruitem pakan pada lem bar uka (on the face) laporan keuangan atau pada catatan atas laporan keuangan. prinsip penyajian ajar laporan keuangan adan layanan daerah (blue) aru menyajikan dengan ajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldofaktor perti tangan sehat bagi penyusun laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) tangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan badan layanan daerah (blue) perti tangan sehat mengandung dem ikan, penggunaan perti tangan sehat tidak perkenalkan, misalnya pem bentukan dana cadangan term bunyi, sengaja menetapkan aset atau aset yang terlama pau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlama pau tinggi, sehingga laporan keuangan badan layanan daerah (blue) tidak netral dan tidak hinginkan tercapainya kondisi ideal dalam wujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan adan layanan umum daerah (blue)wujudkan inform asi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu: aterialitas laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) ataupun idealnya uat segala informasi, nam hanya diharuskan uat informasi yang penuhi kriteria aterialitas. informasi dipandang material apabila kelalaian tercantum kan atau kesalahan dalam mencatat inform asi tersebut dapat pengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas asar inform asi dalam laporan keuangan adan layanan daerah (blue) perti tangan biaya dan manfaat manfaat yang dihasilkan dari inform asi yang dim uat dalam laporan keuangan badan layanan daerah (blue)badan layanan daerah (blue) tidak sem dem ikan, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses perti tangan yang substansial. biaya dim maksud juga tidak haru dipikul oleh pengguna informasi yang enim ati manfaat. kasim tangan tara karakteristik kualitatif kasim tangan tar karakteristik kualitatif diperlukan mencapai atu kasim tangan yang tepat tara berbagai tuju norm aktif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan adan layanan daerah (blue) kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai asu berbeda, terutama tara relevansi dan keandalan. penentuan tingkat kepentingan tara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan adalah perti tangan profesional. definisi unsur laporan keuangan laporan realisasi anggaran unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan lra, belanja, transfer dan pem biaya. asing m asing didefinisikan sebagai berikut: pendapatan lra adalah sem penerima aan kas blue yang enam bah ekuitas dana dalam periode tah anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak badan layanan daerah (blue) dan tidak perlu dibayar kembali oleh adan layanan daerah (blue) belanja daerah adalah sem pengeluaran kas blue yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tah anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pem bayarannya kembali oleh adan layanan daerah (blue) transfer adalah penerima aan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, term masuk dana peri tangan dan dana bagi hasil bali yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas, baik pada tah anggaran yang bersangkutan maupun tah tah anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran badan layanan umum daerah (blue) terutama dim maksudkan penutup defisit atau manfaatkan surplusunsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. asing m asing didefinisikan sebagai berikut: aset adalah sum ber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh adan layanan daerah (blue), baik oleh badan layanan umum daerah (blue) maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satu uang.adan layanan umum daerah (blue) ekuitas adalah kekayaan bersih adan layanan umum daerah (blue) yang merupakan selisih tara aset dan kewajiban badan layanan umum daerah (blue) laporan operasionalblue tgk chik ditiru kegiatan penyelenggaraan pelayanan dalam satu periodeaporan arus kas laporan arus kas merupakangenggam bahkan saldo awal, penerima aan, pengeluaran, dan saldo akhir kas badan layanan umum daerah (blue) selam periode tertentu. unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerima aan dan pengeluaran kas. asing m asing didefinisikan sebagai berikut: penerima aan kas adalah sem aliran kas yang masuk kas blue; pengeluaran kas adalah sem aliran kas yang keluar dari kas blue. laporan perubahan ekuitasmengungkapkan inform asi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. penyajian inform batan yang dihadapi dalam pencapaian target; penyajian ikhtisar pencapaian kinerja selam tah pelaporan;penyediaan informasi tam bahan yang diperlukan penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lem bar uka laporan keuangan. menyediakan inform asi lainnya yang diperlukan penyajian yang wajar, yang tida disajikan dalam lem bar dan pem biaya, pendapatan lo dan beban sebagai ana akan term uat dalam laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) pengakuan diw wujudkan dalam pencatatan jum ini yang perlu dipenuhi oleh atu kejadian atau peristiwa diakui yaitu: terdapat kem ungkap perintah yang bersangkutan; kejadian atau peristiwa tersebut punyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat sistim asi dengan andal. dalam menentukan apakah atu kejadian peristiwa penuhi kriteria pengakuan, perlu perti bangka aspek aterialitasasa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian peristiwa tersebut akan mengalir dari atau badan layanan umum daerah (blue) konsep ini diperlukan menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional adan layanan daerah (blue) pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam aru manfaat ekonomi asa depan dilakukan atas asar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan adan layanan daerah (blue) andalan pengukuran kriteria pengakuan pada nya didasarkan pada nilai uang akibat dari atu peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. nam adakalanya pengakuan didasarkan pada hasil setim asi yang layak. apabila pengukuran berdasarkan biaya dan setim asi yang layak tidak mungkin dilakukan, aka pengakuan transaksi dem ikan cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. penundaan pengakuan atu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan aru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa atau kejadian asa pendatang. pengakuan aset aset diakui jika potensi manfaat ekonomi asa datang diperoleh oleh adan layanan daerah (blue) dan punya nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. sejalan dengan penerapan basis akrual, asset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dim uka diakui ketika hak klaim mendapatkan aru kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap asih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau sistim asi. aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepe gilirannya pada saat penguasaannya berpindah. aset dalam bentuk kas yang diperoleh adan layanan daerah (blue) antara lain bersua ber dari penerima aan layanan, dan setoran lain lain, serta penerima aan pem biaya, seperti hasil pinjam an. proses pem pungutan setiap penerima aan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak. dengan dem ikan, titik pengakuan penerima aan kas oleh pem perintah mendapatkan pengakuan akuntansi elukan pengakuan yang lebih rinci, term masuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sam pai penyebarannya kas daerah. aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonom inya dipandang tidak mungkin diperoleh pem perintah setelah periode akuntansi berjalan. pengakuan kewajiban kewajiban diakuiatau telah dilakukan menyelesaikan kewajiban yang ada sekarangatau pada saat kewajiban timbul. pengakuan pendapatan pendapatan diakui pada saat tim bulunya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sum ber daya ekonomi. pendapatan lra menurut basis kas diakui dalam periode tah anggaran berjalan pada saat kas diterima kas daerah pengakuan beban dan belanja beban diakui pada saat tim bulunya kewajiban, terjadinya konsul asset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi ata potensi jasa. belanja menurut basis kas diakui dalam periode tah anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas blue dan telah dipertanggung jaw akan di sp j kan. pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jum lah belanja yang telah menjadi kewajiban yang sam laporan keuangan badan layanan umum daerah (blue) pengukuran pos pos dalam laporan keuangan adan layanan daerah (blue) menggunakan nilai perolehan historis. aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai ajar dari balan yang diberikan ; investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan; piutang dicatat sebesar nilai nominal; persediaan dicatat sebesar: biaya perolehan apabila diperoleh dengan pem belian biaya standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi ram pasan. investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan term masuk biaya tam bahan lainnya yang terjadi mem peroleh kepe isajar pada saat perolehan. kewajiban dicatat sebesar nilai nom final yaitu jum lah uang yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jum lah kas yang diharapkan akan dibayarkan menyelesaikan kewajiban tersebut. pengukuran pos pos laporan keuangan menggunakan ata uang rupiah. transaksi yang menggunakan ata uang asing haru dikonversikan terlebih dahulu (dengan menggunakan kurs tengah bank sentral) dan dinyatakan dalam ata uang rupiah. pengungkapan laporan keuangan satu entitas pelaporan aru mengungkapkan hal hal yang belum inform asian dalam bagian apapun dari laporan keuangan seperti: domisili dan bentuk hukum atu entitas serta yurisdiksi tem pat entitas beroperasi; penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan ketentuan perundang undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. bupati .pidie pendahuluan tujuan pelaporan keuangan lampiran peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember______ jum adil awal kebijakan akuntansi pelaporan keuangan tujuan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan tujuantar periode, maupun tar entitas. laporan keuangan tujuan adalah laporan keuangan yang ditujukan penuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan term masuk lem bagi legislatif sebagai ana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. ntuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh perti tangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pado serupado ani standar akuntansi pem perintahkan. ruang lingkup kebijakan akuntansi ini berlaku entitas akuntansi pelaporan blue rsud tgk chik ditiru sigla kabupaten pidie dalam menyusun laporan keuangan. entitas pelaporan yaitu blue, sedangkan entitas akuntansi yaitu blue tcd selaku skpd yang wajib mengkonsolidasikan laporan keuangan pada pem perintah kabupaten pidie. basis akuntansi basis instansi yang digunakan dalam laporan keuangan blue yaitu basis akrual. nam un, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, aka lra disusun berdasarkan basis kas kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas atu entitas pelaporan yang term manfaat bagi para pengguna dalam buat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sum ber daya. secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan blue adalah menyajikan inform asi yang berguna dengan bilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sum ber daya yang dikelola, dengan: menyediakan inform asi mengenai posisi sum ber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas blue; komponen laporan keuangan menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sum ber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas blue menyediakan informasi mengenai sum ber, alokasi, dan penggunaan sum ber daya ekonomi; menyediakan inform asi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan; menyediakan inform asi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan penuhi kebutuhan khasnya; menyediakan informasi mengenai potensi blue membiayai penyelenggaraan kegiatan blue; menyediakan inform asi yang berguna mengevaluasi kem puan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. pelaporan keuangan juga menyajikan inform asi bagi pengguna mengenai: indikasi sum ber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan indikasi sum ber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, term masuk batas anggaran yang ditetapkan dalam apbd. ntuk penuhi tujuan ini, laporan keuangan menyediakan inform asi mengenai entitas pelaporan dalam hal: aset; kewajiban; ekuitas; pendapatan lra; belanja; transfer; pem biaya; saldo anggaran lebih; pendapatan beban; dan arus kas. informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan penuhi tujuan pelaporan keuangan, nam dem ikan asih diperlukan inform asi tam bahan, term masuk laporan nonkeuangan, dilaporkan bersama a sam dengan laporan keuangan guna berikan gam baran yang lebih kom prehensil mengenai aktivitas atu entitas pelaporan selam satu periode. kom panen kom panen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran [budgetary report) dan laporan finansial, sehingga seluruh kom patruktur dan laporan realisasi anggaran isiapbd. laporan realisasi anggaran genggam bahkan perbandingan tara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan r u sebagai berikut: pendapatan lra; belanja; transfer; surplus defisit lra; pembiayaan; dan sisa lebih kurang pem biaya anggaran. form laporan realisasi anggaran blue tersaji dalam lampiran ila naratif dengan periode sebelum nya pos pos berikut: saldo anggaran lebih awal; penggunaan saldo anggaran lebih; sisa lebih urang pem biaya anggaran tah berjalan; koreksi kesalahan pem bukan tah sebelum nya; lain lain; dan saldo anggaran lebih akhir. sam ping itu, blue menyajikan rincian lebih lanjut dari r u laporan saldo anggaran lebih blue tersaji dalam lampiran neraca neraca genggam bahkan posisi keuangan blue perintah yang merupakan selisih tara aset dan kewajiban pem perintah pada tanggal laporan. neraca menyajikan secara kom naratif dengan periode sebelum nya denganset tetap kewajiban jangka pendek kewajiban jangka panjang ekuitas form neraca blue tersaji dalam lampiran icform laporan operasional blue tersaji dalam lampiran ild. laporan arus kas laporan arus kas laporan arus kas blue tersaji dalam lampiran iie. laporan perubahan ekuitas. form laporan perubahan ekuitas blue dalam lampiran iif. catatan atas laporan keuangan hal hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tara lain adalah: informasicatatan atas laporan keuangan disajikan secara sistem ataaru asar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; kebijakan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan standar akuntansi pem perintahkan yang ealam laporan keuangan. form catatan atas laporan keuangan blue tersaji dalam lampiran iig. 'ad lampiran iia peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal lfc desember_____ jum adil awal form laporan realisasi anggaran adan layanan umum daerah realis asi realis asi dapatan lah belanja operasi lah belanja modal xxx xxx xxx jum lah belanja xxx xxx xxx surplus defisit xxx xxx xxx pembiayaan penerimaan pembiayaan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran lpa) tlah penerima aan pem biaya xxx xxx xxx lah pengeluaran pem biaya xxx xxx xxx pembiayaan netto xxx xxx xxx sisa lebih pem biaya anggaran lpa) xxx xxx xxx lampiran iib peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember_____ jum adil awal form laporan perubahan saldo anggaran lebihahun sebelum nya xxx xxx lain lain xxx xxx saldo anggaran lebih akhir xxx xxx lampiran iic peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember_____ jum adil awal form neraca blue pemerintah kabupaten pidie badan layanan umum daerah rumah sakit umumgkadim uka lah aset tetap xxx xxx aset lainnya tagihan tuntutan gamortisasi lah aset lainnya xxx xxx jumlah aset xxx xxx kewajiban kewajiban jangka pendek utang saha uka xxx xxx utang belanja xxx xxx utang jan pendek lainnya xxx xxx jan panjang lainnya xxx xxx bupati pidie lampiran iid peraturan bupati pidie nomor c?2j ahun tanggal i^d sem ber_____ jum adil awal form laporan operasional20xo kenaikan penurun (%) dapatan dapatanlah surplus non operasional xxx xxx xxx xxx uraian kenaikan penurun (%)dapatan luar biasa pendapatan luar biasa xxx xxx xxx xxx lah pendapatan luar biasa xxx xxx xxx xxx beban luar biasa beban luar biasa xxx xxx xxx xxx lampiran iie peraturan bupati pidie nomor tahun tanggal desember jum adil awal form arus kjasa irigasi dan jaringan xxx xxx perolehan aset tetap xxx xxx uraian 20x1 20x0erikan pinjam kepada pihak lain xxx xxxlah arus masuk kas xxx xxx arus keluar kas pengeluaran perhitungan fihak ketiga pfk) xxx xxxlampiran iif peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal dekem ber_____ jum adil awal form laporan perubahan ekuitbupati pidie lampiran iig peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal dekem ber_____ jum adil awal form catatan atas laporan keuangan blue pemerintah kabupaten pidie badan layanan umum daerah rumah sakit umum tgk chik ditiru sigla catatan atas laporan keuanginsblue bab penjelasan atas inform asi inform asi nonkeuangan blue bab vii penutup lampiran iii peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember_____ jum adil awal kebijakan akuntansi pendapatan definisi pendapatan pengakuan pendapatan dalam nom ahun dikenal duapendapatan lra adalah sem penerima aan pada kas blue yang enam bah ekuitas dana lancar dalam periode tah anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak blue dan tidak perlu dibayar kembali oleh blue. pendapatan diakui pada saat: tim bulunya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan eam ed\ atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sum ber daya ekonomi baik sudah diterima pem bayaran secara tunai (realized). pengakuan pendapatan dilakukan bersama aan dengan penerima aan kas selamtara penetapan hak pendapatan daerah dan penerima aan kas. ketidakpastian penerima aan kas relative tinggi. doku tim bulunya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas giro. sebagian pendapatan menggunakan sistem self assess ent tidak ada doku penetapan atau dibayarkan secara tunai tanpa penetapan. sistem atau adm ilustrasi piutang (term masuk aging schedule piutang) aru adai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. apabila sistem adm ilustrasi tersebut tidak adai, tidak diperkenankan mengakui hak bersama aan dengan penerima aan kas, karena ada resiko pem tidak mengakui adanya piutang akhir tahun. pendapatan lra diakui pada saat: kas diterima rekening kas blue. pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dim ana dalam penetapan tersebut terdapat jum lah uang yang aru diserahkan kepada blue pendapatan ini diakui pada pendapatan ketika doku penetapan tersebut telah disahkan. sedangkan pendapatan lra diakui ketika pem bayaran telah dilakukan. pengukuran dan akuntansi pendapatan jenis jenis pendapatan blue pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pem bayarannya dilakukan uka oleh wajib pajak penuhi kewajiban selamntuk pendapatan ini aka pengakuan pendapatan dan pengakuan pendapatan lra pada saat pem bayaran telah diterima oleh blue pencatatan pendapatan lra dilaksanakan dengan mengikuti azas bruto yang berartibom penarikan dengan pengeluaran maksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, aka asas bruto dapat dikecualikan. pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan bujukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jum lah fotonya (setelah dibom penar maksud dan tidak dapat sistim asi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, aka asas bruto dapat dikecualikan. pendapatan hibah dalam norm dan berulang atas penerima aan pendapatan yang terjadi baik pada periode terjadinya penerima aan maupun pada periode sebelum nya dibukukan sebagai pengurang pendapatanpenerima aan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang samatah anggaran sebelum nya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode item bukannya koreksi dan pengembalian tersebut. pendapatan blue bersua yajian pengungkapan pendapatan blue yang bersua ber dari layanan berupa balan yang diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pendapatan blue yang bersua ber dari hibahhasil kerjasama dengan pihak lain sebagai ana dim maksud dalam dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama blue. pendapatan blue yang bersua ber dari apbd berupa pendapatan yang berasal dari dpa apbd. lain lain pendapatan blue yang sahpenyajian pendapatan dan pendapatan lra dapat dilihat pada lam peran iib, dan iic. hal hal yang aru diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pendapatan adalah: penerima aan pendapatan tah berkenaan setelah tanggal berakhirnya tah anggaran; penjelasan mengenai pendapatan yang pada tah pelaporan yang bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khu penjelasan sebab sebab tidak tercapainya target penerima aan pendapatan daerah. informasi lainnya yang dianggap perlu. bupati pidie' definisi belanja dan beban pengakuan belanja pengakuan beban lampiran peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal sem ber_____ jum adil awal kebijakan akuntansi belanja dan beban belanja adalah sem pengeluaran dari kas blue yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tah anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali oleh blue rsud tcd sigla. belanja diukur berdasarkan basis kas. belanja merupakan pem bentuk laporan realisasi anggaran lrabeban diukur berdasarkan basis akrual. beban sebagai pem bentuk laporan operasional lo). belanja merupakan sem pengeluaran oleh bendahara umum negara b bendah bayarannya kem bali oleh pem perintah. belanja spm ls) diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas blue khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (spm up gu tu) pengakuannya dilakukan. beban diakui pada saat: tim bulul aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului tim bulunya kewajiban konsul aset non kas dalam kegiatan operasional blueotorisasi. pengakuanbeban pada priode berjalan blue rsud tcd sigla dilakukan bersama aan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat terbit bulunya kewajiban beban pegawai berdasarkan doku yang sah, issa daftar gaji,tetapi pada dekem ber belum dibayar. beban barang dan jasa, diakui pada saat tim bulunya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerima aan barang jasa atau berita acara serah term ditandatangani tetapi pada dekem ber belum dibayar. dalam hal pada akhir tah asih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, aka dicatat sebagai pengurang beban. beban penyusutan dan otorisasi diakui saat akhir periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan otorisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti mem oral yang diterbitkan. beban penyisihan piutang diakui pada saat akhirpada saat bunga tersebut satu tem dibayarkan. ntuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sam pai dengan tanggal pelaporan ataupun saat satu tempo melewati tanggal pelaporan. beban transfer diakui pada saat tim bulunya kewajiban blue dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang aru dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima pengukuran dan akuntansi belanja dan beban klasifikasi belanja klasifikasi beban dim ana setiap pem belian barang dan akan diakui i dicatat sebagai beban jika pem belian barang dan jasa itu dim maksud digunakan atau konsul segera mungkin. metode pendekatan aset dim ana setiap pem belian barang dan akan dia i dicatat sebagai persediaan jika pem belian barang dan jasa itu dim maksud digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya berjaga jaga. belanja diukur jum lah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas blue dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto. beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selam periode pelaporan. pada akhir tah anggaran, uang persediaan yang asih tersisa pada bendahara pengeluaran, akan diem balikan selam bat lam baunya tanggal bulan berikutnya rekening kas blue dengan terlebih dahulu menerbitkan spm nihil sejuk lah uang persediaan yang telah dipertanggungjaw akan dalam bulan tersebut. koreksi atas pengeluaran belanja (penerima apabila diterima pada periode yang berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain lain. belanja blue terdiri atas: belanja operasi; dan belanja modal. belanja operasi mencakup seluruh belanja blueelanja modal mencakup seluruh belanja blue perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (dua belas) bulanklasifikasi ekonomi blue terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban penyusutan aset tetap am otorisasi. belanja operasi pengakuan belanja operasi pengukuran belanja operasi penyajian dan pengungkapan belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran kegiatan sehari hari blue yang . pengakuan belanja operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran berdasarkan doku urat perintah pencairan ana (sp2d). khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi menggunakan doku sp2d atau sp2d nihil. pengukuran belanja operasi dilakukan dengan aziz bruto yaitu sesuai dengan jum lah nom final yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.pegas adalah belanja kom s perintah yang belum berstatus pns, sebagai balan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pem bentukan modal. belanja barang adalah pengeluaran enam pung pem belian barang dan yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dim maksudkan peliharaan, dan belanja perjalanan dinas. belanja barang dan merupakan pengeluaran yang tara lain dilakukan biayamembiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tupoksi satu kerja perangkat daerah, pengadaan inventaris kantor yang tidak penuhi belanja modal syarat nilai kapitalisasi ini yang diterapkan blue dan pengeluaran jasa non fisik seperti pengeluaran biaya pelatihan dan penelitian. belanja pem peliharaan merupakan pengeluaran yang dim maksudkan pertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada dalam kondisi norm tanpa perhatikan besar kecilnya jum lah belanja. belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan biayapem bayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok hutang yang dihitung berdasarkan posisi pinjamproduksi, menjual, mengekspor, atau enzim por barang dan penuhi hajat hidup orang banyak seem ikan sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. merupakan pengeluaran anggaran perolehan asset tetap dan asset lainnya yang beri manfaat lebih dari atu periode akuntansi. belanja modal meliputi belanja modal perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan asset tak berwujud. suatu pengeluaran diakui sebagai belanja modal jika penuhi persyaratan berikut: pengeluaran tersebut mengakibatkan berjam bahaya asset blueperolehan asset tetap tersebut tidak dim maksudkan dijual. definisi beban operasi konsep harga perolehan komponen belanja modal perolehan asset tetap meliputi harga beli asset tetap hitam bah sem biaya lain yang diperlukan sam pai asset tetap tersebut siapdengan dan biaya pengen tangan perangkat lunak dan lain lain biaya yang dapat diatribusikan pada asset tetap tersebut. biaya biaya yang dikeluarkan setelah perolehan asset tetap atau asset lainnya dapat diakui sebagai belanja modal sepanjang penuhi persyaratan berikut: pengeluaran tersebut mengakibatkan berjam bahaya asa manfaat, kapasitas, kualitas atau volume asset yang telah dimiliki;jam pem peliharaan dalam pengeluaran belanja modal pada blue rsud tcd sigla, pem bayaran kepada rekanan dilakukan sebesar atau dengan pem bayaran penuh nam rekanan aru menyerahkan jam inan pem peliharaan, sehingga tidak perlu dicatat sebagai hutang retensi dan tidak perlu dianggarkan pengeluaran pem biaya pem bayaran hutang retensi. beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajibanpengukuran beban operasi penyajian dan pengungkapan beban operasi penyajian pengungkapandisajikan dalam laporan operasional, sedangkan belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran. terlama pir pada lam peran iib dan iic. hal hal yang haru diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan beban adalah: rincian beban per blue dan skpd. penjelasan atas r u beban yang disajikan dalam laporan keuangan lem bar tara lain: rincian belanja blue dan skpd. penjelasan atas r u belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lem bar upati pidie7? lampiran peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal i(o desember_____ jum adil awal definisi pembiayaan pengakuan pembiayaan pengukuran dan akuntansi pembiayaan klasifikasi pembiayaan penyajian pengungkapan kebijakan akuntansi pembinaan pem biaya (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pem perintah, baik penerima aan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar ata akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pem perintah terutama dim maksudkan penutup defisit dan atau manfaatkan surplus anggaran. penerima aan pem biaya tara lain dapat berasal dari pinjam an, dan hasil divestasi. sem antara, pengeluaran pem biaya tara lain digunakan pem bayaran kembali pokok pinjam an, pem berikan pinjam kepada entitas lain. penerima aan pem biaya diakui pada saat diterima pada rekening kas blue. pengeluaran pem biaya diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas blue. pengukuran pem biaya menggunakan biaya yang diukur dengan ata uang asing dikonversi ata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan bank indonesia) pada tanggal transaksi pem biaya. pem biaya diklasifikasi kedalam (dua) bagian, yaitu penerima aan pem biaya dan pengeluaran pem biaya. penerima aan pem biaya penerima aan pem biaya adalah sem penerima aan rekening kas blue tara lain berasal dari penerima aan pinjam an, penerima aan kembali pinjam yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi perm agen lainnya, dan pencairan dana cadangan. pengeluaran pem biaya pengeluaran pem biaya adalah sem pengeluaran rekening kas blue tara lain pem berikan pinjam kepada pihak ketiga, pem bayaran kembali pokok pinjam dalam periode tah anggaran tertentu, dan pem bentukan dana cadangan. penerima aan pem biaya dan pengeluaran pem biaya pem perintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran (terlama pir pada lam peran iic). dalam pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan pem biaya, aru diungkapkan pula hal hal sebagai berikut: penerima aan dan pengeluaran pem biaya tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tah anggaran; penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerima aan pem berikan pinjam an, pem bentukan pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan. informasi lainnya yang dianggap perlu. lampiran peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember_____ jum adil awal kebijakan kas setara kas defenisi aset lancar aset lancar adalah atu aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki dipakai atau dijual dalam waktu (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan. asap paragraf dan aset lancer meliputipengukuran dan kas dan setara kas diukur dicatat sebesar nilai akuntansi kas nom final. nilai nom final artinya disajikan sebesar nilai dan setara kastengah bank sentral pada tanggal neraca asap paragraf dan isap klasifikasi kas kas dan setara kas pada blue mencakup kas yang dan setara kas dikuasai, dikelola dan dibawa tanggungjawab bendahara pengeluaran dan bendahara penerima aan. kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawa tanggung jaw bendahara penerima aan dan pengeluaran blue terdiri dari: saldo rekening bendahara penerima aan dan bendahara pengeluaran, yaitu saldo rekening rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah enam pung penerima aan blue dan bayar seluruh pengeluaran blue. setaralue. kas kas terdiri dari kas bendahara pengeluaran; kas bendahara penerima aan; kas blue kas bendahara pengeluaran adalah uang tunai dan saldo sim panas bank yang dikelola oleblue rangka pelaksanaan apbd pada satuan kerja perangkat daerah (skpd). angka tahun dan isap kas bendahara penerima aan adalah uang tunai dan saldo sim panas bank yang dikelolaoleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima enzim pan, menyetorkan, enatausahakan, dan setara kas pengukuran kas dan setara kas penyajian pengungkapan pertanggungan akan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan apbd pada aturan kerja perangkat daerah (skpd). angka ahun dan isap kas blue adalah uang tunai dan saldo sim panas bank pada satuan kerja perangkat daerah (skpd) unit kerja pada skpd lingkungan pem perintah daerah yang dibentuk berikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barangtara kas terdiri dari sim panasdiukur dan dicatat sebesar nilai nominal. nilai nom fsap paragraf dan isap saldo kas dan setara kas aru disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. mutasi tar pos pos kas dan setara kas tidak inform asian dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajer; kebijakan manajer setara kas; dan inform selainnya yang dianggap penting. bupati definisi piutang pengakuan piutang pengukuran dan akuntansi piutang lampiran vii peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember_____ jum adil awal kebijakan akuntansi piutang piutang adalah jum lah uang yang akan diterima oleh bluesalah satu aset yang cukup penting bagi blue baik dari pandang potensi kem angkatannya maupun dari pandang akuntabilitasnya. sem standar akuntansi enem paenyisihan piutang tak tertatih adalah taksiran nilai piutang yang kem ungkapan tidak dapat diterima pem bayarannya dim asa akan datang dari seseorang korporasi entitas lain. nilai penyisihan piutang tak tertatih tidak bersifat kaum latif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai persen tangan kualitas piutang. penilaian kualitas piutang penyisihan piutang tak tertatih dihitung berdasarkan kualitas piutang, jenis k arak tenilai kualitas piutang. piutang diakui saat tim bul klaim harat ketetapan doku yang sah; atau telah diterbitkan rat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau belum dilunasi sam pai dengan akhir periode pelaporan. piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika tim bul klaim hak menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat: terdapat rat ketetapan doku yang sah yang belum dilunasi; terdapat rat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi piutang secara dicatat sebesar nilai nom fem perhentian pengakuan penilaian pem papus tagih yang berkaitan dengan perdata dan apus buku yang berkaitan dengan akuntansi piutang, merupakan dua hal yang aru diperlakukan secara terpisah. penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajer en, merupakan proses dan keputusan akuntansi pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstraksi enam pilihan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. penghapusbukuan piutang tidak secara atom atas menghapus kegiatan penagihan piutang. penerima aan tunai atas piutang yang telah ihapusbukukan suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kem ungkapan diterima pem bayarannya, karena tim bulunya kesadaran dan rasa tanggung jaw yang berutang. terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata kem ujian hari diterima pem bayaran penugasannya aka penerima aan tersebut dicatat sebagai penerima aan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerima aan pendapatan atau melalui akun penerima aan pem biaya, tergantung dari jenis piutang.tara nilai nom final piutang dengan penyisihan piutang. penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar menentukan besaran tarif penyisihan piutang. penilaian kualitas piutang dilakukan dengan perti bangka tem po um piutang dan persen tangan upaya penagihan yang dilakukan oleh blue kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. asar yang digunakan menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. kualitas piutang dikelola peblue, dilakukan dengan ketentuan: kualitas lancar, tunggakan piutang lebih kecil dari setahun. kualitas kurang lancar, tunggakan lebih besar atau sam dengan satu tah dan lebih kecil dari tiga tahun. penyisihan piutang tertatih penyajian piutang klasifikasi piutang kualitas diragukan, apabila tunggakan lebih besar atau sam dengan tiga tah atau lebih kecil dari lima tahun. kualitas macet, apabila tunggakan lebih besar atau sam dengan lim tahun. penyisihan piutang tidak tertatih blue, ditetapkan tak_ sebesar: (nol persen) dari piutang dengan kualitas lancar;acehasih terdapat saldo piutang, aka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertatih sesuai dengan kualitas bintangnya. piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar dibawa investasi jangka pendek. penyajiannya dapat dilihat pada lampiran iia. piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan tim bulunya piutang dibagi atas: pungutan layanan piutang layanan pasien umum piutang layanan pasien jkn piutang layanan bat kronis jkn piutang layanan alat kesehatan jkn piutang layanan pasien bpjs piutang layanan pasien raharja piutang hasil kerjasama operasional piutang hasil pem angkatan ambulance piutang sewa gedung r uang lahan piutang lainnya perikatan piutang yang tim bul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: pem berikan pinjam an; penjualan; kemitraan; pem berikan fasilitas. tuntutan ganti kerugian daerah piutang yang tim bul dari peristiwa tan ganti kerugian daerah, terdiri atas: piutang yang tim bul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri akan bendahara; pengakuan piutang tuntutan ganti rugi tuntutan perbendaharaan pengukuran piutang tuntutan ganti rugi tuntutan perbendaharaan pengungkapan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pinang lingkup blue sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. piutang yang tim bul akibat tuntutan anti kerugian daerah terhadap bendahara,adan pem periksa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. peristiwa yang enim bulan hak tagih berkaitan dengan tp tgr, aru didukung dengan bukti urat keterangan tanggung jaw mutlak (skt), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas tp tgr dilakukan dengan cara dam seseorang dan bersedia pengganti kerugian tersebut. ataupun yang bersangkutan memilih menggunakan jalu pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat rat ketetapan. pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang diem urakan atas, dilakukan sebagai berikut: disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang satu tem dalam tah berjalan dan yang akan ditagih dalam (dua belas) bulan depan berdasarkan iutang disajikan dan diungkapkan secara mengetahui tingkat kolektibilitasnya; penjelasan atas penyelesaian piutang; jam inan atau sita jam inan jika ada. khusus tan ganti i tu tan perbendaharaan juga aru diungkapkan piutang yang asih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara dam maupun pengadilan. penghapusbukuan piutang arudefinisi beban dibayar dimuka pengakuan pengukuran pengungkapan jenis piutang, nam debitur, nilai piutang, nom dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar perti tangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. beban dibayar dim uka adalah atu transaksi pengeluaran kas bayar atu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga enim bulan hak tagih bagi blue beban dibayar dim uka diakui pada saat kas dikeluarkan nam belum enim bulan kewajiban pengukuran beban dibayar dim uka dilakukan berdasarkan jum lah kas yang dikeluarkan dibayarkan beban dibayar dim bupati pidie definisi persediaan pengakuan persediaan lampiran viii peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember_____ jum adil awal kebijakan akuntansi persediaan persediaan merupakan aset lancer dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dim maksudkan mendukung kegiatan operasional blue, dan barang barang yang dim pasukan dijual diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. persediaan merupakan aset yang ber ujud yang berupa: arang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pem perintah daerah; ahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; arang dalam proses produksi yang dim maksudkan dijual atau diserahkan kepada masyarakat; arang yang disia pan dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pem perintahkan. persediaan diakui: pada saat potensi manfaat ekonomi asa depan diperoleh pem perintah kabupaten pidie dan punyai nilai uang yang dapat diukur dengan andal. pada saat diterima atau hak kepe gilirannyaesuatu perkiraan asset kontruksi dalam pengerjaan, tidak dim masukkan sebagai persediaan si. pendekatan asset digunakan persediaan persediaan yang maksud penggunaannya selam satu periode akuntansi atau maksud berjaga jaga yang sifatnya continues dan butuhkan kontrol yang besar. contohnya antaralain adalah persediaan obat persediaan alat tulis kantor. dalam pendekatan beban digunakan persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi. setiap pem belian persediaanakan langsung dicatat sebagai beban persediaan. pendekatan beban digunakan persediaan persediaan yang maksud penggunaannya waktu yang segera tidak dim maksudkan sepanjang satu periode. contohnya adalah persediaan atu kegiatan. selisih persediaan sering kali terjadi selisih persediaan selisih persediaan dipetik bangka sebagai atu jum lah yang norm al, aka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. jik selisih persediaan dipetik bangka sebagai atu jum lah yang abnormal al, aka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. pengukuran ntuk melakukan pengukuran atas persediaan, aka dan akuntansi pencatatan persediaan menjadi perti tangan dalam persediaan melakukan pengukuran. pencatatan persediaan dilakukan secara periodik (periodic metode)dalam neraca blue tcd sigla, persediaan disajikan sebesar: (a) biaya perolehan apabila diperolehdenganpem belian; (b) biaya standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri; (c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi hibah atau ram pasan; biaya perolehan persediaan meliputi harga pem lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. pengukuran nilai persediaandilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir. harga pem biaya stan atas berdasarkan uku ran ran yang digunakan pada saat sistem pencatatan persediaan penyusunan rencana kerja dan anggaran. persediaan hewan dan tanam yang diem bangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. arga nilai ajar persediaan meliputi nilai asset atau penyelesaian kewajiban tar pihak yang alam dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. metode perpetual. sistem pencatatan persediaan blue bat batan dan ahan habis pakai medis catat dengan metode perpetual yaitu metode pencatatan persediaan dim ana harga pokok penjualan dan persediaan ditetapkan setiap kali terjadi transaksi dalam persediaan. metode periode. sistem pencatatan persediaan blue catat dengan metode periodik atk dan persediaan lainnya diluar obat obatan dan barang habis pakai medis lainnya yaitu metode pencatatan persediaan dim ana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. dengan metode periodic ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi enam bahan, sehingga tidak meng update jum lah persediaan. lah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock name pada akhirperiode kuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan: harga pem belian terakhir jika persediaan dicatat secara periodic berdasarkan hasil inventarisasi. harga pem belian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan asar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali. etodesistem atas fifa first first out) adalah metode pengukuran nilai persediaan dim ana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatatsebagaibarang yang digunakan. metode fifa ini inginkan harga pokok dari barang barang yang pertama kali dibelikan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali. sehingga nilai persediaan akhir dihitung dim mulai dari harga pem belian terakhir. pengungkapan persediaan penyajian klasifikasi persediaan dalam rangka penuhi kecukupan pengungkapan, dalam catatan atas laporan keuangan pem perintah kabupaten pidie diungkapkan mengenai: (a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;a pan dijual atau diserahkan kepada masyarakat, danbarang yang asih dalam proses produksi yang dim maksudkan dijual atau diserah kan kepada ara at; (c) kondisi persediaan; kondisi rusak atau usang. persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari asset lancar. penyajiannya aktiva lancar dibawah piutang (terlama pir pada lam peran iia). persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disia pan panen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti kom panen bekas. dalam hal pem perintah buatan alat alat pertanian. arang konsul si; amunisi; ahan pem peliharaan; suku cadang; persediaan tujuan strategis berjaga jaga; pita cukai dan legs; ahan baku arang dalam proses setengah jadi; anah barang lainnya dijual atau diserahkan kepada masyarakat; hewan dan tanam an, dijual atau diserahkan kepada masyarakat. dalam hal blue enzim pan barang tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau juan berjaga jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang barang dim maksud diakui sebagai persediaan. bupati pidie?investasi jangka pendek definisi investasi jangka pendek investasi adalah asset yang dim maksudkan memperoleh manfaat ekonom seperti bunga, dividend dan royalty, atau manfaat social, sehingga dapat meningkatkan kem apam maksudkan dimiliki selam (dua belas) bulan atau kurang. investasi jangka pendek arus pr kas, artinya blue dapat menjual investasi tersebut apabila tim bul kebutuhan kas; dan berisiko rendah. investasi jangka pendek tara lain deposito berjangka waktu tiga sam pai bulan, dan investasi jangka pendek lainnya. pengakuan investasi suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila penuhi salah satu kriteria: (a) kem ungkapan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau potensial asa yang akan datang atas atu investasi tersebut dapat diperoleh blue; (b) nilai perolehan atau nilai ajar investasi dapat diukur secara adai (reliable). pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, dan akuntansi misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat investasi sebesar biaya perolehan. biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri hitam bah komisi perantara beli, jasa bank dan biaya lainnya yang tim bul dalam rangka perolehan tersebut. apabila investasi dalam bentuk rat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, yajian pengungkapan investasi klasifikasi investasi investasi jangka pendek pengeluaransedangkan pengeluaran mem peroleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pem biaya. hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar,. penyajian investasi neraca blue dapat dilihat pada lampiran iia. hal hal lain yang aru diungkapkan dalam laporan keuangan blue berkaitan dengan investasi blue, tara lain: (a) kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi; (b) jenis jenis investasi, (c) perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek; (d) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; (e) investasi yang dinilai dengan nilai ajar dan alasan penerapannya; (f) perubahan pos investasi. investasi blue hanya diijinkan pada investasi jangka pendek. klasifikasi investasi jangka pendek aru dirinci sesuai dengan penemu papan dan jangka waktu. investasi jangka pendek aru penuhi karakteristik sebagai berikut: (a) apat segera diperjualbelikan dicairkan; (b) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajer kas, artinya pem perintah dapat menjual investasi tersebut apabila tim bul kebutuhan kas; (c) berisiko rendah. investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, tara lain terdiri atas (a) deposito berjangka waktu tiga sam pai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara atom atas (revolving deposits); (b) pembelian urat utang negara sun) pem perintah jangka pendek oleh blue dan pem belian sertifikat bank indonesia definisi set tetap pengakuan set tetap definisi kapitalisasi set tetapaset tetap aset adalah sum ber daya ekonom baik oleh pem perintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satu uang, term masuk sum ber daya non keuangan yang diperlukan penyediaan bagi masyarakat dan sum ber sum ber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. aset tetap adalah asset ber ujud yang punyai asa manfaat lebih dari (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan pem perintah daerah atau dim manfaatkan oleh masyarakat aset tetap diakui pada saat terpenuhi kriteria berikut: (a) mempunyai asa manfaat lebih dari (dua belas) bulan; (b) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (c) tidak dim maksudkan dijual dalam operasi norm entitas; dan (d) diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan. (e) merupakan objek pem peliharaan atau elukan biaya ongkos dipelihara; dan (f) ber ujud (e) nilai rupiah pem belian barang material atau pengeluaran pem belian barang tersebut penuhi batasan ini kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. atasan ini kapitalisasi aset tetap dapat dilihat pada lampiran xa. kapitalisasi adalah penentuan nilai pem bukan terhadap sem pengeluaran peroleh aset tetap hingga siap pakai, meningkatkan kapasitas efisiensi, dan atau perpanjang teknisnya dalam rangka enam enam bahan nilai aset tetap dari hasil pengen tangan, klasifikasi, renovasi, dan restorasi. nilai aturan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan atu aset dapat diakui dan disajikan sebagai aset neraca atau hanya dicatat secara ekstra kom parable. nilai aturan minimum kapitalisasi aset tetap tersebutdikecualikan terhadap pengeluaran tanah, jala irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa pengukuran dan akuntansi set tetap koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. atasan ini kapitalisasi aset tetap dapat dilihat pada lampiran pengeluaran belanja modal yang tidak penuhi kriteria aset tetap seperti tertera dalam lampiran akan diperlakukan sebagai ekstra portabel. ekstrakomptabel, mencakup barang berupa aset tetap yang tidak penuhi kriteria kapitalisasi. ekstrakomptabel dan intrakomptabel itu sebenarnya bukan istilah akuntansi, istilah ini hanya genggam bahkan apakah sesuatu akan disajikan laporan keuangan atau tidak. intra berarti masuk, ekstra berarti tidak masuk, ataupun tetap dibukukan dalam buku manajerial. pem asahan intra ekstra biasanya kita pakai aset tetap, ataupun bisa juga akun akun yang lain seperti piutang dll. ntuk aset tetap pem perintah pusat, saat ini tergantung apakah nilainya penuhi nilai satuan ini kapitalisasi atau tidak (sesuai pmk sedangkan pem perintah daerah mengatur sendiri dalam kebijakan akuntansi asing asing daerah. jik penuhi aka akan masuk sebagai intra, dan sebaliknya. ntuk yang intra, akun dan nilainya akan muncul neraca dan uku inventaris, sedangkan ekstra tidak muncul neraca hanya muncul uku inventaris. ntuk pengangkatannya, intra biasanya dianggarkan belanja modal dan ekstra belanja barang. pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepe gilirannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. aset tetap yang tidak digunakan keperluan operasional pem perintah daerah tidak penuhi definisi aset tetap dan aru disajikan pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercapainyyang dim maksud dengan nilai ajar pada saat perolehan adalah nilai uang yang aru dikeluarkan peroleh aset tetap sejenis dengan kondisi yang sam pada saat ana aset tesebut diperoleh. akuntansi set arang ber ujud yang penuhi kualifikasi diakui tetap sebagai atu aset pada awalnyaajar pada saat aset tersebut diperoleh. biaya perolehan atu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, term masuk bea por danbiaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: (a) biaya persiapan tem pat; (b) biaya pengirim awal (initial delivery) dan biaya sim pan dan bongkar uat (handling cost); (c) biaya pem pasangan (installation cost); (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; belian atau biaya pem belasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka mem peroleh hak, biaya pem tangan, pengukuran, penis bulan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sam maksudkan untuk dim usahakan. biaya perolehan peralatan dan mesin genggam bahkan jum lah pengeluaran yang telah dilakukan mem peroleh peralatan dan mesin tersebut sam pai siap pakai. biaya ini tara lain meliputi harga pem belian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya peroleh dan persiapkan sam pai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. biaya perolehan gedung dan bangunan genggam bahkan seluruh biaya yang dikeluarkan peroleh gedung dan bangunan sam pai siap pakai. biaya ini tara lain meliputi harga pem belian atau biaya konstruksi, term masuk biaya pengurusan imb, notaris, dan pajak. biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan genggam bahkan seluruh biaya yang dikeluarkan peroleh jalan, irigasi, dan jaringan sam pai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. biaya perolehan aset tetap lainnya genggam bahkan seluruh biaya yang dikeluarkan peroleh aset tersebut sam pai siap pakai. biaya adm ilustrasi dan biaya lainnya bukan merupakan atu kom pabawa aset kondisi kerjanya. demikian pula biaya perm ulasan (start up cost) dan pra produksi serupa tidak merupakan bagian biaya atu aset kecuali biaya tersebut perlu bawa aset kondisi kerjanya. biaya perolehan atu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sam penyelesaian pengerjaan atu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tah anggaran, pai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai dibahas lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi kasing m ajar asing asing aset yang bersangkutan. biaya perolehan untuk lah setiap kas atau setara kas yang ditransfer diserahkan. ntuk pertukaran aset tetap yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai ajar yang serupa dim set donasi. aset tetap yang diperoleh dari sum tangan (donasi) aru dicatat sebesar nilai ajar pada saat perolehan. perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pem perintah dan jum lah yang samanah yang dimiliki dikuasai pem perintah tidak diperlakukan secara masa manfaatset bersejarah. aset bersejarah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dalam bentuk unit, misalnya jum lah koleksi yang dimiliki atau jum lah num en. biaya perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi aru dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. biaya tersebut term masuk seluruh biaya yang berlangsung menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. ntuk aset bersejarah yang digunakan perkantoran pem perintah daerah kabupaten pidie diterapkan prinsip prinsip yang sam seperti aset tetap lainnya. perlakuan akuntansi untuk set infrastruktur. aset infrastruktur, punyai karakteristik sebagai berikut: (a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan; (b) sifatnya dan tidak ada alternatif lain penggunaannya; (c) tidak dapat dipindah pindahkan; dan (d) terdapat batasan batasan pelepasannya. aset infrastruktur p perintahkan. contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jem batan, sistem pem buangan, dan jaringan kom animasi. perlakuan akuntansi untuk set militer. peralatan militer, baik yang maupun khusus, penuhi definisi aset tetap dan aru diperlakukan sesuai dengan prinsip prinsip yang ada pada pernyataan ini. asa manfaat adalah periode atu aset diharapkan digunakanasa manfaat aset tetap berbeda usianya menurut asing asing jenis aset tetap. asa manfaat aset tetap diukur dalam satu tahunan. perkiraan asa manfaat setiap aset tetap disajikan dalam lampiran akuntansi set pengeluaran setelah perolehan awal atu aset tetap yang tetap perlakuan perpanjang asa manfaat atau yang kem ungkapan pengeluaran besar beri manfaat ekonomi asa yang akan setelah perolehan awal kebijakan batasan nilai kapitalisasi minimum aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan penambahan masa manfaat akuntansi set tetap pengukuran kembali setelah perolehan penyusutan datang dalam bentuk kapasitas, utu produksi, atau peningkatan standar kinerja, aru hitam bahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. tidak term masuk dalam pengertian perpanjang asa manfaat atau beri faat ekonomi dim asa pendatang dalam peningkatan kapasitas volum peningkatan efisiensi, peningkatan utu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pem peliharaan perbaikan enam bahan yang merupakan pem peliharaan rutin berkala terjadi atau dim maksudkan hanya pertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik norm al, atau hanya sekedar perintah atau tercantik atu aset tetap. pengeluaran setelah perolehan awal atu aset tetap (subsequent expenditures) tersebut aru hitam bahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi). asap paragraf kebijakan batasan nilai kapitalisasi ini aset tetap pengeluaran setelah perolehan adalah sebagai rik pem peliharaan peralatan dan mesin sam atau lebih besar dari rp20. pem peliharaan peralatan dan mesin berupa alat alat erat apitalisasinya sam atau lebih besar dari p70. pem peliharaan gedung dan bangunan sam atau lebih besar dari rp70. pem peliharaan jalan dan irigasi sam atau lebih besar dari p200. pem peliharaan jaringan sam atau lebih besar dari pl00. enam bahan xc. aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi kaum lasi penyusutan. apabila terjadi kondisi yang inginkan penilaian kembali, aka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada asing asing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap.nilai penyusutan asing m metode garis lurus. selain tanset tetap secara berkelompok mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya. menghitung besarnya penyusutan lainya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. akan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. ntuk itu diperlukan cara yang lebih praktis menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil. penghitungan penyusutan aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan pengebom pekan aset aset tersebut kem ujian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. kelompok aset tersebut haru memiliki persim aan atribut misalnya asa manfaat yang sam dengan adanya persim aan atribut dan langkah langkah pengebom pekan aset yang perlu lakukan adalah sebagai berikut: dapatkan seluruh daftar aset tetap; identifikasi aset aset yang dapat dianggap sebagai aset yang aru disebutkan secara berkelok pok dengan kriteria sebagai berikut: aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersama aan dan punyai asa manfaat yang sam manfaat secara teknis atu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kam era sinar dan alat pencetakan film sinar dan lain lain); puter, dan perangkat lunaknya); ataupun pem angkatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kem dahan dan efisiensi biaya adm ilustrasi, berbagai aset dapat dikelola pekan karena kedekatan teknik dan konteks penetapan nilai wajar set tetap pengakuan penyusutan set tetap kaum lasi penyusutan penyajian penyusutan pem angkatannya (misalnya peralatan bedah). dapatkan catatan nilai awal seluruh aset dalam kelompoknya; susun daftar aset per kelompok dan nilai awalnya admenentukan nilai yang dapat disebutkan. akan tetapi, sebagai ana filum pai dalam penyusunan neraca awal, penilaian aset tetap adalah adalah yang cukup pelik karena hal hal sebagai berikut: doku bukti kepe isikan aset tetap tidak jelas, sehingga pengakuan aset sebagai atu kekayaan entitas akuntansi tidak jelas. akte beli, akuntansi pem belian, atau catatan lain yang menunjukkan nilai atu aset tetap pada saat diperoleh tidak ada atau tidak lengkap. hal ini bisa disebabkan aset tidak diperoleh dengan cara membeli, atau doku bukti nilai perolehan rusak atau hilang. terhadap aset tetap yang tergolong dalam adalah (b) belum dilakukan penilaian oleh penilai yang profesional. penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan asing m tuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan ekonomis ana yang lebih pendek (which ever shorter) tara asa manfaat aset dengan asa pinjam an sew kaum kaum lasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan. ntuk perhitungan penyusutan, berdasarkan pendekatan bulanan dengan penyajian penyusutan secara bulanan dan sem esteban dan penyajian terhadap perhitungan penyusutan aset tetap dalam neraca yang ditetapkan oleh kpk. selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanam an, seluruh aset tetap susukan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. besarnya penyusutan setiap tah disajikan dalam neraca dan laporan operasional. penyusunan disajikan dalam neraca dengan akun kaum lasi penyusutan yang pengungkapan penyusutan pemanfaatan set tetap yang seluruh nilainya sudah susukan perubahan setim asi dan konsekuensinyakaum lasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gam baran dari potensi manfaat yang asih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. asap menyatakan bahwa informasi penyusutan yang aru diungkapkan dalam laporan keuangan adalah nilai penyusutan. metode penyusutan yang digunakan. asa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. nilai tercatat bruto dan kaum lasi penyusutan pada awal dan akhir periode. keempat hal atas aru disajikan dalam neraca, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan. ataupun asih dapat dim manfaatkan. jikkaum asa penyusunannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku aset sesungguhnya lebih dari setim asi ada kalanya asa manfaat aset tetap lebih lam dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. setelah perkiraan asa manfaat dilalui dan kaum lasi penyusutan telah sam dengan nilai kebolehannya kadang kadang aset tetap asih dapat digunakan. hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan aka nilai perolehan aset tetap dan kaum lasi penyusunannya tetap dibantu kan dalam neraca. penghentian penggunaan aset tetap disebutkan selam aset tersebut berikan manfaat atau berproduksi. ada kalanya aka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disebutkan bahkan aru dipindahkan kelompok aset lain lain. pem pindahan aset lain lain dapat digunakan dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara perm agen. akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sem antara aset tetap tersebut tidak dipindahkan aset lain lain. jik digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi aka secara atom atas penyusutan tidak perlakuan akuntansi untuk penghentian dan pelepasan asset tetap penyajian pengungkapan set tetap dihitung. akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus ata saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap ngalam penurunan nilai meskipun tidak digunakan aset tetap iklim invasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara perm agen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi asa yang akan datang. aset tetap yang secara perm ag perintah tidak penuhi definisi aset tetap dan dipindahkan pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercapainya. aset tetap disajikan sebagai bagian dari asset. penyajiannya dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan mengungkapkan asing asing jenis aset tetap sebagai berikut: (a) asar penilaian yang digunakan menentukan nilai tercatat (carrying amount); (b) rekonsiliasi jum lah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: enam bahan; pelepasan; kum lasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; mutasi aset tetap lainnya. (c) informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan; metode penyusutan yang digunakan; asa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; nilai tercatat bruto dan kaum lasi penyusutan pada awal dan akhir periode; laporan keuangan juga aru mengungkapkan: (a) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (b) kebijakan akuntansi kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (c) lah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (d) lah kom itm akuisisi aset tetap. jik aset tetap dicatat pada jum lah yang dinilai kembali, hal hal berikut haru diungkapkan: (a) asar peraturan nilai kem bali aset tetap; (b) tanggal efektif penilaian kembali; (c) jik ada, nam penilai independen; (d) akibat setiap petunjuk yang digunakan klasifikasi set tetap renovasi aset tetap menentukan biaya pengganti; dan (e) nilai tercatat setiap jenis aset tetap;; tanah yang dikelola pekan sebagai aset tetap ialah tb) peralatan dan mesin; dan asa manfaatnya lebih dari bulan dan dalam kondisi siap pakai. (c) gedung dan bangunan;d) jalan irigasi, dan jaringan; jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pem perintah daerah serta dimiliki dikuasai oleh pem perintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. (e) aset tetap lainnya; dan(f)satu skpd dapat melakukan perbaikan renovasi aset tetap yang dimiliki dikuasainya. renovasi dapat dilakukan terhadap sem barang milik dalam kelompok aset tetap, nam dem ikan renovasi terhadap akun tanah dan akun aset tetap lainnya jarang item akan. apabila aset tetap yang dimiliki dikuasai atu skpd direnovasi dan penuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, aka renovasi tersebut nya dicatat dengan enam bah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. hal ini sesuai dengan paragraf asap yaitu: pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang asa manfaat atau yang kem ungkapan besar memberi manfaat ekonomi hitam bahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. nam dem ikan, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut penuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik atu satker atau skpd, aka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya. biaya yang dikeluarkan melakukan renovasi nya adalah belanja modal aset terkait. biaya peran atan sehari hari pertahankan atu aset tetap dalam kondisi norm halnya, term masuk dalam nya pengeluaran suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pem p; renovasi aset tetap bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan;skpd yang penuhi syarat kapitalisasi. renovasi sem alam ini akan dicatat sebagai enam bah nilai perolehan aset tetap terkaitdp. renovasi aset tetap aatu satu kerja atau skpd yang penuhi syarat kapitalisasi nam kerja lain dalam satu entitas renovasi aset tetap milik satuan kerja lain; renovasi aset tetap milik utd lain dalam satu skpd renovasi aset tetap milik skpd lain. renovasi sem alam ini,onstruksi dalam pengerjaan. pada akhir tahan kerja skpd pemilik akan mencatat dan enam bahannya sebagai aset renovasi aset tetap akan milik diluar entitas pelaporan aset tetap hilang tetap terkait. apabila sam pai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik atu skpd, luar entitas pelaporan yang penuhi syarat kapitalisasi. lingkup renovasi jenis ini meliputi: renovasi aset tetap milik pem perintah lainnya; dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pem perintah (swasta, bumn d, yayasan, dan lain lain). renovasi sem al sebagai butir atas, yaitu bahwa sudah selesai pengerjaannya nam belum diserahterim akan, aka akan dicatat sebagai kdp. pada akhir kerja skpd pemilik akan mencatat dan enam bahannya sebagai aset tetap terkait. aset tetap hilang aru dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pim pinang entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang ber mmengetahui apakah terdapat kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tan ganti rugi, asih dalam proses an ganti rugi kepada perorangan tertentu, aka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tan ganti rugi. dalam hal tidak terdapat tan ganti rugi, aka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban. bupati pidie lampiran peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember_____ jum adil awal batasan kapitalisasi aset tetap uraian jum lah harga sin et s atu tanah sem harga peternakan alat alat kantor dan tangga alat alat kantor alat alat rum tangga alat studio dan alat kom animasi alat alat kedokteran alat alat laboratorium alat team anan gedung dan bangunan, yang terdiri atas: bangunan gedung bangunan monumen jalan irigasi dan jaringan, terdiri atas: jalan dan jem batan sem harga bangunan air irigasi sem harga instalasi sem harga jaringan sem harga aset tetap lainnya, yang terdiri atas: uku dan perpustakaan sem harga arang bercorak kesenian kebudayaan olahraga sem harga an ternak dan bulan hewan sem harga ternak sem harga bulan pohon sem harga tum bulan anam hias sem harga konstruksi dalam pengerjaan sem harga lampiran iib peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal ifc desember_____ jum adil awal pemerintah kabupaten pidie perkiraan masa manfaat aset tetap nomor uraian masa manfaat (tahun) peralatan dan mesinpertanian alat pemeliharaan tanaman alat penyimpan pertaninomor uraian masa manfaat (tahun) senjata sinarc.l jalan dan jembatan jalan jembatan penerangan jalan dan jembatan bangunan air irigasiistrik lainnya jaringan jaringan air minum jaringan listrik jaringan telepon jaringan gas aset tetap lainnya d.l barang bercorak kebudayaan barang bercorak kebudayaan nomor uraian masa manfaat (tahun) alat olah raga lainnya lampiran peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember_____ jum adil awal pemerintah kabupaten pidie perkiraan penambahan masa manfaat asset tetap uraian jenis persentase renovasi restorasi overhaul dari nilai perolehan diluar penyusutan) enam bahan masa manfaat tahun) alat besar alat besar arat overhaul s.d. s.d s.d alat besar apung overhaul s.d. s.d s.d alat anti overhaul s.d. s.d s.d alat angkutan alat angkutan arat bermotor overhaul s.d. s.d s.d s.d. alat angkutan alat bengkel tak ber mesin renovasi s.d. s.d s.d s.d alat ukur overhaul s.d. s.d s.d s.d alat pertanian alat pengolahan overhaul s.d. s.d s.d alat kantor dan tangga alat kantor overhaul s.d. s.d s.d s.d alat tangga overhaul s.d. s.d s.d s.d alat studio, kom animasi dan pem antar alat studio overhaul s.d. s.d s.d s.d alat komunikasi overhaul s.d. s.d s.d s.d. peralatan pem antar overhaul s.d. s.d s.d s.d. peralatan kom animnuklir overhaul s.d. s.d s.d s.d. alat laboratorium fisika overhaul s.d. s.d s.d s.d. alat proteksi radiasi proteksi lingkungan overhaul s.d. s.d s.d s.d. radiation application non destructive testing laboratory overhaul s.d. s.d s.d s.d. alat laboratorium lingkungan hidup overhaul s.d. s.d s.d s.d. peralatan laboratorium hidrodinam ica overhaul s.d. s.d s.d s.d. alat laboratorium standarisasi kalibrasi instrumen invasi overhaul s.d. uraian sum renovasi s.d. s.d s.d s.d. produksi renovasi s.d. s.d s.d s.d. pengolahan dan pem uraian overhaul s.d. s.d s.d s.d. alat anti eksplorasi alat anti eksplorasi overhaul s.d. s.d s.d s.d. alat anti produksi overhaul s.d. s.d s.d s.d. alat keenam s.d s.d s.d. peralatan proses produksi unit peralatan proses produksi overhaul s.d. s.d s.d s.d. bu ram bu ram lalu lintas arat overhaul s.d. s.d s.d s.d. bu ram lalu lintas udara overhaul s.d. s.d s.d s.d. bu ram pat kerja renovasi s.d. s.d s.d s.d. bangunan gedung tem pat tinggal renovasi s.d. s.d s.d monumen andi tugu peringatan prasasti renovasi s.d. s.d s.d bangunan menara bangunan menara peran bulan renovasi s.d. s.d s.d tugu titik kontrol prasasti tugu tanda batas renovasi s.d. s.d s.d lan dan jem batan jalan renovasi s.d. s.d s.d jem urut renovasi s.d. s.d s.d bangunan pengen tangan rawa dan polder renovasi s.d. s.d s.d bangunan dengan sungai p pantai penanggulangan rencana alam renovasi s.d. s.d s.d bangunan pengen tangan sum ber air dan tanah renovasi s.d. s.d s.d bangunan air bersih a baku renovasi s.d. s.d s.d instalasi air kotor renovasi s.d. s.d s.d instalasi pengelolaan sam pah renovasi s.d. s.d s.d instalasi pengolahan ahan bangunan renovasi s.d. s.d s.d instalasi pem dengalat musik modern b and overhaul s.d. s.d s.d s.d.s.d jaringan irigasi dan jaringan dalam renovasi renovasi overhaul s.d. rupa pidieset asset yang sedang dalam proses pem pem bangunannya butuhkan atu periode waktu tertentu dan belum selesai. perolehan melalui kontrak konstruksi pada nya elukan ujud aru diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika: besar kem ungkapan bahwa manfaat ekonomi asih dalam proses pengerjaan. konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dim maksudkan digunakan operasional pem perintah atau dimapat berikan manfaat sesuai dengan tujuan perolehan; suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan;dan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola prancangan dan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi); (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada nya dan dapat dialokasikan konstruksi tersebut (biaya asuransi, biaya rancangan dkegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi); dan (c) biaya biaya ini dialokasikan dengan menggunakan metode rata rata tertib bang atas dasar proporsi biaya langsung yang diterapkan secara konsisten. (d) biaya lain yang secarauhu bunga dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; kewajiban yang asih aru struksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. biaya perolehan skontraktor. pem bayaran atas kontrak konstruksi pada bayaran yang dilakukan dicatat sebagai enam bah nilai konstruksi dalam pengerjaan. perlakuan akuntansi untuk konstruksi yang dibiayai dari pinjam perlakuan akuntansi atas konstruksi yang dibiayai dari pinjam dalam konstruksi yang dibiayai dari pinjam an, biaya pinjam yang tim bul selam asa konstruksi dikapitalisasi dan enam mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang tim bul sehubungan dengan pinjam yang digunakan membiayai konstruksi. lah biaya pinjam yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jum lah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. apabila pinjam digunakan membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjam periode yang bersangkutan dialokasikan asing m asing konstruksi dengan metode rata rata tertib bang atas total pengeluaran biaya konstruksi. apabila kegiatan pem bangunan konstruksi dihentikan sem antara tidak disebabkan oleh hal hal yang bersifat force majeure aka biaya pinjam yang dibayarkan selam asa pem perhentian sem antara pem bangunan konstruksi dikapitalisasi sebaliknya apabila pem perhentian sem antara disebabkan oleh keadaan force jalur aka biaya pinjamsatu pada waktu yang berbeda beda, aka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjam an. biaya pinjam hanya dikapitalisasi jenis pekerjaan yang asih dalam proses pengerjaan. penghentian konstruksi dalam pengerjaan uang retensi jam inan pemeliharaan dalam beberapa kasus, atu kdp dapat saja dihentikan pem bangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, atau kejadian kejadian lainnya. penghentian kdp dapat berupa penghentian sem antara dan penghentian perm agen. apabila atu kdp dihentikan pem bangunannya sementara waktu, aka kdp tersebut tetap dibantu kan dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara adai dalam catatan atas laporan keuangan. kdp dihentikan pem bangunannya sem antara waktu dengan asa penghentian tara (satu) sam pai dengan (tiga) tahun. apabila pem bangunan kdp direncanakan dihentikan pem bangunannya secara permanen, aka saldo kdp tersebut haru dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara adai dalam catatan atas laporan keuangan. kdp yang dilakukan penghentian secara perm agen dengan perkiraan waktu diatas (tiga) tahun. ntuk uang retensi jam inan pem peliharaan sebagai ana telah disebutkan dalam buletin teknis sap nomor tentang penyajian dan pengungkapan belanja pem perintah yang mengacu pada ketentuan perundang undangan, secara adm inspiratif dapat ditangani dengan cara berikut: pem bayaran dilakukan sebesar (sembilan puluh lim persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang (lima persen) merupakan retensi selam asa pem peliharaan. pem bayaran dilakukan sebesar (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia aran jasa aru menyerahkan jam sebagai ana dinyatakan dalam buletin teknis sap nomor nilai retensi dengan cara pertama diakui sebagai utang retensi. apabila pada akhir tah anggaran asih dalam asa retensi aka pengeluaran haru disediakan dananya pada tah anggaran berikutnya. sedangkan cara kedua, adanya jam inan bank haru diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. sisa bahan pasca konstruksi penyajian pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan maksud selesai dibangun. sisa bahan pasca konstruksi yang asih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. nam dem ikan, pencatatan sebagai persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material. konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. penyajian konstruksi dalam pengerjaan dalam neraca blue lampiran iia. pada akhir periode akuntansi pem perintah kabupaten pidie aru mengungkapkan inform (b) nilai kontrak konstruksi dan sum ber pem biayanya; (c) lah biaya yang telah dikeluarkan; (d) uang uka kerja yang diberikan; (e) retensi. bupati definisi set lainnya klasifikasi pengakuan atb lampiran xii peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember %ozo kebijakan akuntansi aset lainnyablue karena berikan manfaat ekonomis dan potensial [potential service) asa depan. berbagai transaksi terkait aset lainnya peringkat memiliki tingkat aterialitas dan kom pleksitas yang cukup signifikan pengaruhi laporan keuangan blue sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi atu keharusan. sem standar akuntansi enem paaset lainnya apat diklasifikasi sebagai kem citraan dengan pihak ketiga dan aset tidak berwujud. kem citraan dengan pihak ketiga terdiri dari sewa, eigasai pem angkatan, bangun una serah dan bangun serah guna. aset tidak berwujud terdiri dari goodwill, lisensi, franchise hak cipta, paten dan aset tidak ber ujud lainnya. aset tidak berwujud atb) aset tidak ber ujud (atb) adalah aset non m moneter yang tidak punyai ujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh blue goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh blue akibat adanya pem belian kepentingan saham atas nilai buku. goodwill dihitung berdasarkan selisih tara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari ak hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepe isikan kekayaan intelektual atau atas atu pengetahuan teknis atau atu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi blue selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pem angkatan aset tersebut dan batasi pihak lain yang tidak berhak anfaatkannya. royalti nilai manfaat ekonomi yang diterima atas kepe isikan hak cip ta h lainnya pada saat hak dim maksud akan dim manfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain. software software kom puter yang masuk dalam kategori aset tak ber ujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hard are kom puter tertentu. jad software ini adalah yang dapat digunakan kom puter lain. software yang diakui sebagai atb memiliki karakteristik berupa adanya hak intim a eksklusif atas software berkenaan. perlakuan akuntansi software yang diperoleh secara pem belian dapat disia vulkan sebagai berikut: perolehan software yang memiliki ijin penggunaan m asa manfaat lebih dari bulan, aka nilai perolehan software dan biaya lisensinya aru dikapitalisasi sebagai atb. sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan manfaat kurang dari atau sam pai dengan bulan, aka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi. software yang diperoleh hanya dengan bayar ijin penggunaan lisensi dengan asa manfaat lebih dari bulan haru dikapitalisasi sebagai atb. software yang diperoleh hanya dengan bayar ijin penggunaan lisensi kurang dari atau sam pai dengan bulan, tidak perlu dikapitalisasi. software yang tidak memiliki pem batasan ijin peng gunakan dan asa manfaatnya lebih dari bulan aru dikapitalisasi. software yang tidak memiliki pem batasan ijin penggunaan dan asa manfaatnya kurang dari atau sam pai dengan bulan tidak perlu dikapitalisasi. pengeluaran terkait software yang tidak penuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya berikan hak enim ati manfaat ekonomi dari atu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka hasil kajian penelitian yang berikan manfaat jangka panjang hasil kajian pengen tangan yang berikan manfaat jangka panjang adalah atu kajian atau pengen tangan yang berikan manfaat ekonomis pengakuan set lain lain pengukuran dan akuntansi set lainnya sosial dim asa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. aset tak berwujud lainnya aset tak ber ujud lainnya merupakan jenis aset tak ber ujud yang tidak dapat dikelola pekan dalam jenis aset tak ber ujud yang ada. aset tak berwujud dalam pengerjaan terdapat kem ungkapan pengen tangan atu aset tak ber ujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tah anggaran atau pelaksanaan pengen tangannya melewati tanggal pelaporan. dalam hal terjadi seperti ini, aka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengen tangan tersebut sam pai dengan tanggal pelaporan aru diakui sebagai aset tak ber ujud dalam pengerjaan (intangible work progress), dan setelah pekerjaan selesai kem ujian akan direklasifikasi menjadi aset tak ber ujud yang bersangkutan. sesuatu diakui sebagai aset tidak ber ujud jika dan hanya jika: kem ungkapan besar diperkirakan manfaat ekonomi asa datang yang diharapkan atau potensial yang diakibatkan dari atb tersebut akan mengalir kepada entitas blue. biaya perolehan atau nilai akarnya dapat diukur dengan andal.dalam aset lain lain. hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pem n diklasifikasikan dalam aset lain lain. kem citraan dengan pihak ketiga sewa sewa dinilai sebesar nilai nom final dari kontrak berita acara penjualan aset yang bersangkutan. kerjasama pem angkatan ksp) kerjasama pem angkpengukuran atb angin blue kepada pihak ketiga investor bangun aset bgs tersebut. angin serah blue hitam bah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga investor bangun aset tersebut. aset tidak berwujud aset tak ber ujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang aru dibayar entitas blue mem peroleh atu aset tak ber ujud hingga siap digunakan dan punyai manfaat ekonomi yang diharapkan dim asa datang atau potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk dalam entitas blue tersebut. biaya peroleh aset tak ber ujud dengan pembelian terdiri dari: harga beli, term masuk biaya dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: biaya staf yang tim bul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; biaya professional yang tim bul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; biaya pengujian enam aset tersebut dapat berfungsi secara baik. nasi hibah atb, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya atu perusahaan software berikan software kepada atu instansi pem perintah digunakan tanpa adanya balan yang aru diberikan. atb yang diperoleh dari donasi hibah aru dicatat sebesar nilai gilirannya secara hukum seperti adanya akta hibah arisan udara sejarah (intangible heritage assets) pem perintah dapat memiliki atb yang berasal dari arisan sejarah, budaya, atau lingkungan asa lalu. aset ini pada nya dipegang oleh instansi pem perintah dengan maksud tidak sem ata m ata menghasilkan pendapatan, nam ada alasan alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh blue, misalnya karena punyai nilai sejarah dan mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jaw ab. satu entitas aru mengidentifikasi dan mengakui aset arisan ini sebagai atb jika definisi dan kriteria pengakuan atas atb telah terpenuhi. atb yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan disajikan neraca nam aset tersebut aru diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. nam apabila atb bersejarah tersebut didaftarkan mem peroleh hak paten aka hak patennya dicatat neraca sebesar nilai pendaftarannya. pengukuran aset tak ber ujud yang diperoleh secara internal adalah: aset tak berwujud dari kegiatan pengen tangan yang penuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak penuhi kriteria pengakuan. pengeluaran atas tidak ber ujud kem ujian hari. aset tak ber ujud yang dihasilkan dari pengen tangan software kom puter, aka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengen tangan aplikasi. kerjasama pengen tangan atu atb yang pasing asing entitas aru dituangkan dalam atu perjanjian, term masuk hak kepe isikan atas atb yang dihasilkan. entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepe isikan atb yang dihasilkan, sem antara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawab anya atas atb tersebut. atb dari hasil kerjasama peraturan yang berlaku. aset yang penuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak ber ujud, nam biaya kebolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. atb yang diperoleh dari hibah dicatat dengan mendebat atb dan engkredit pendapatan hibah aset lain lain salah satu yang term masuk dalam kategori dalam aset lain lain adalah aset tetap yang dim maksudkan dihentikan dari penggunaan aktif blue direklasifikasi dalam aset lain lain menurut nilai tercatat nilai bukunya. asa manfaat berdasarkan asa manfaat, atb dapat dibedakan menjadi atb dua, yaitu: atb dengan manfaat terbatas (finite life) manfaat atb dalam kelompok ini dapat dibatasi dari atau banyaknya produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis ana yang lebih pendek. atb denganpunyai batas batas periode berikan manfaat kepada entitas. oleh karena itu, atas atb yang punyai manfaat yang tak terbatas, aru dilakukan revi secara berkala melihat kem puan aset tersebut dalam berikan manfaat. pengeluaran kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan atb berikut terhadap software kom puter aru penuhi salah satu nya setelah kriteria ini: perolehan meningkatkan fungsi software meningkatkan efisiensi software. apabila perubahan yang dilakukan tidak penuhi salah satu kriteria atas aka pengeluaran haru dianggap sebagai beban pem pengel balikan kondisi sem ula (misalnya, pengeluaran teknisi software dalam rangka perbaiki dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi. pengeluaran yang meningkatkan asa manfaat dari software pada praktik nya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran perpanjangan ijin penggunaan lisensi dari software atau grade dari versi yang lam dikapitalisasi. amortisasi terhadap aset tak ber ujud dilakukan otorisasi, kecuali dan set tak atas aset tak ber ujud yang memiliki asa manfaat tak berwujud terbatas. amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak ber ujud yang dialokasikan secara sistem atas dan rasional selam asa manfaatnya. amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus straight penurunan nilai atb impairment) line method)is asa depan yang diharapkan. amortisasi dilakukan setiap akhir periode. ntuk perhitungan otorisasi, aset tak ber ujud yang diperoleh pada awal sam pai dengan pertengahan tah buku, dianggap diperoleh pada awal tah buku yang bersangkutan. adapun aset tak ber ujud yang diperoleh setelah pertengahan tah buku sam pai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tah buku berikutnya. amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban otorisasi dan penyesuaian atas akun atb. beban otorbentuk akun lawan kaum lasi otorisasi atb amortisasi untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas otorisasi hanya dapat diterapkan atas atb yang memiliki asa manfaat terbatas dan pada nya ditetapkan dalam jum lah yang sam pada periode, atau dengan atu basis alokasi garis lurus. aset tak ber ujud dengan asa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan asa manfaat terbatas, dll) aru diam otorisasi selam asa manfaat atau asa secara hukum ana yang lebih pendek. nilai sisa dari atb dengan asa manfaat yang terbatas haru diasuh ikan bernilai nihil, amortisasi untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas atb dengan asa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill) tidak boleh diam otorisasi. nilai atb yang tidak diam otorisasi aru ditelaah setiap periode menentukan apakah atb tersebut asih memiliki manfaat ekonomi asa depan. jik tidak lagi memiliki manfaat ekonomi asa depan atau manfaat ekonom inya berkurang dari nilai tercatat aka atb tersebut ngalam penurunan nilai. penurunan nilai atb aru diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. jik terbukti atbtb sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. suatu aset belian aset dan sebelum berakhirnya setim asi asa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan elukan penghapusan segera. suatu entitas disyaratkan menguji aset tak ber ujud dengan asa manfaat tak terbatas penurunan nilai dengan bandingkan jum lah teralihkan dengan jum ujud ngalam penurunan nilai. s uan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dim ula aka hal tersebut perlu diungkapkan secara adai dalam catatan atas laporan keuangan. jik terbukti aset tak ber ujudset tak ber diperoleh dengan maksud digunakan dalam dan pelepasan mendukung kegiatan operasional pem perintah. nam atb dem ikan, pada saatnya atu atb aru dihentikan dari penggunaannya. beberapa keadaan dan alasan penghentian atb tara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya asa manfaat atb sehingga perlu diganti dengan yang baru. secaraasa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. blue dapat melakukan pem indahtanganan bmd yang dalam nya term masuk atb dengan cara: dijual; dipertukarkan; dihibahkan; atau dijadikan penyertaan modal daerah. apabila atu atb tidak dapat digunakan karena ketinggalan jam an, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang akin berke bang, rusak, atau asa kegunaannya telah berakhir, aka atb tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi asa depan, sehingga penggunaannya aru dihentikan. apabila atu atb dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya asa faat tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, aka pencatatan akun atb yang bersangkutan harupenyajian pengungkapan dalam hal penghentian atb merupakan akibat dari pem otorisasi, aka selisih tara harga diungkapkan dalam lk. dalam hal penghentian dilakukan setelah asa manfaat berakhir, tidak ada pengakuan keuntungan atau kerugian. aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. aset tak berwujud disajikan pada lem bar uka neraca sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi kaum lasi otorisasi. form penyajiannya dapat dilihat pada lam peran iia. pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang kurangnya aru diungkapkan hal hal sebagai berikut: besaran dan rincian aset lainnya; aset tidak berwujud; laporan keuangan aru mengungkapkan hal hal sebagai berikut setiap golongan aset tak berwujud, dengan bedakan tara aset tak ber ujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak ber ujud lainnya: asa manfaat atau tingkat otorisasi yang digunakan. apakah asa anaknya terbatas atau tidak terbatas; metode otorisasi yang digunakan, jika aset tak ber ujud tersebut terbatas asa manfaatnya; rincian asing m asing pos atb yang signifikan; nilai tercatat bruto dan kaum lasi otorisasi pada awal dan akhir periode; atb yang ngalam penurunan nilai yang signifikan (impaired);enam bahan aset tak ber ujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah enam bahan yang berasal dari pengen tangan dalam entitas; penghentian dan pelepasan aset tak berwujud; otorisasi yang diakui selam periode berjalan; perubahan lainnya dalam nilai tercatat selam periode berjalan. disamping inform asi inform asi atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan perubahan terhadap: periode otorisasi; metode otorisasi. laporan keuangan juga aru mengungkapkan alasan penentuan atau faktor faktor penting penentuan asa manfaat atu aset tak berwujud; penjelasan, nilai tercatat, dan periode otorisasi yang tersisa dari setiap aset tak ber ujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan; keberadaan atb yang dimiliki bersama kebijakan pelaksanaan kem citraan dengan pihak ketiga (sewa, ksp, bot dan bto); informasi lainnya yang penting. lampiran xiii peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember jum adil awal definisi kewajiban kebijakan pengakuan kewajiban kewajiban diakui jika: besar kem ungkapan bahwa pengeluaran sum ber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan menyelesaikan kewajiban yang ada sam pai saat inipada saat kewajiban timbul. pengukuran dan akuntansi kewajiban kewajiban dapat tim bul dari: (a) transaksi dengan pertukaran exchange transactions (ketika asing asing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima atu nilai sebagai gantinya) pai dengan saat tanggal pelaporan, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu bar surat utang blue aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pem ata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam ata uang rupiah. penjabaran ata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. klasifikasi kewajiban utang jangka pendek utang kepada pihak ketiga account playable) pada saat blue menerima hak atas barang, term masuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, blue aru mengakui kewajiban atas jum lah yang belum dibayarkan barang tersebut bila kontraktor lah yang dicatat haru berdasarkan realisasi fisik kem ajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kem ajuan pekerjaan. lah kewajiban yang disebabkan transaksi tar unit blue aru dipisahkan dengan kewajiban kepada nonblok an. utang bunga accused interest) utang bunga atas utang blue aru dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. unga dim arusekuritas blue yang diterbitkan blue sat dalam bentuk urat tang negara sun) dan yang diterbitkan oleh blue (kota) dalam bentuk dan substansi yang samru dicatat pada laporan keuangan sebesar jum lah yang asih aru disetorkan. utang pfk menurut asap paragraf adalah utang blue kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan atu instansi blue sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti pajak penghasilan ph), pajak pertama bahan nilai ppn), iuran bpjs kesehatan, aspen dan apetarum utang pfk diakui pada saat dilakukan pem potongan oleh blue atau bendahara pengeluaran skpd atas pengeluaran dari kas blue pem bayaran tertentu. nilai yang dibantu kan dalam neracautang pfk merupakan utang jangka pendek yang haru segera dibayar. oleh karena itu terhadap utang tersebut disajikan neraca dengan klasifikasi pos kewajiban jangka pendek. bagian lancar utang jangka panjang nilai yang dibantu kan dalam laporan keuangan bagian lancar utang jangka panjang adalah jum lah yang akan satu tem dalam waktu (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. akun ini diakui pada saat melakukan klasifikasi pinjam jangka panjang yang akan satu ana dim maksud dalam asap paragraf term tentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (playable dem and). nilai yang dibantu kan neraca bagian lancar utang jangka panjang sebesar jum lah yang akan satu tem and, nilai yang dibantu kan neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang aru ditanggung oleh pem pinjam sesuai perjanjianasing m asing jenis utang pem beri pinjam diungkapkan lk. pendapatan diterima dim uka nilai yang dibantu kan dalam neraca akun pendapatan diterima uka sebesar kas yang telah diterima tetapi sam pai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian aran jasa belum diserahkan oleh blue. pendapatan diterima uka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. pendapatan diterima dim uka diakui pada saat terdapat tim aran jasa dari blue pada akhir periode pelaporan keuangan. nilai yang dibantu kan dalam neraca akun ini adalah sebesar bagian aran jasa yang belum diserahkan oleh blue kepada pihak ketiga sam pai dengan tanggal neraca. pendapatan diterima uka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek neraca. rincian pendapatan kewajiban jangka panjang diterima dim uka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuang asukdalam kategori yang ada. term masuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang asih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. pengukuran asing m asing item disesuaikan dengan karakteristik asing asing pos tersebut, misalnya utang pem bayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jum lah gaji yang asih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. utang pem belian cicilan utang cicilan adalah kewajiban yang tim bul karena perolehan aran jasa blue dilakukan dengan bayar secara angsuran. secara hukum transaksi ini ditandai dengan penandatanganan atu akta utang atau hipotek oleh pembeli yang menetapkan secara spesifik syarat syarat pem bayaran atau penyelesaian kewajiban. transaksi pem belian secara angsuran cicilan memiliki varian utama pertama perjanjian dengan menetapkan jum lah cicilan asa depan dengan tingkat bunga tertentu. kedua, perjanjian dengan menetapkan skema pem bayaran secara angsuran per periode dengan besaran jum lah tetap mencakup pokok utang yang belum dibayar. utang jan gka panjang lainnya utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak term masuk pada kelompok utang dalam negeri perbankan, utang dalam negeri obligasi dan utang luar negeri, misalnya utang kem citraan. utang kem citraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kem citraan blue dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun, serah, kelola bsk). bsk merupakan pem angkatan aset blue oleh pihak ketiga investor, dengan cara pihak ketiga investor tersebut mendirikan bangunan saran lain berikut fasilitasnya, kem ujian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada blue dikelola oleh citra sesuai dengan tujuan pem bangunan aset tersebut. penyerahan aset oleh pihak ketiga investor kepada blue disertai dengan pem bayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil. utang kem citraan dengan pihak ketiga tim bul apabila pem citraan. utang kem citraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor bangun aset tersebut. apabila pem bayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kem c citraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada blue yang selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran. utang kem citraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kem citraan bsk sebesar nilai yang belum dibayar. utang kem citraan disajikan dalam neraca dengan klasifikasi pos utang jangka panjang. rincian utang kem citraan asing m asing perjanjian kerja sam diungkapkan dalam lk. utang perbankan utang dalam negeri perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjam dari lem bagi perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca. blue dapat melakukan pinjam jangka panjang dari berbagai sum ber. salah satu sum ber pinjam adalah dari lem bagi perbankan yang berstatus bumn atau bumi. pada blue berdasarkan tah tentang pinjam daerah, blue dapat melakukan pinjam jan panjang yang bersua ber dari lem bagi keuangan bank yang berbadan hukum indonesia dan punyai tem pat kedudukan dalam wilayah negara republik indonesia. terkait dengan pengadaan utang perbankan, terdapat biaya biaya yang aru dikeluarkan, tara lain berupa biaya pengurusan utang (notaris, asuransi), bunga, denda, dan commitment fee. utang perbankan diakui pada saat pinjam dari lem bagi perbankan diterima pada rekening kas ara k daerah. biaya biaya terkait dengan pengurusan pinjam diakui pada saat terutang yaitu pada saat tim bulunya kewajiban berdasarkan kontrak atau kesepakatan. lah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan kom itm aksi jum lah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjam an. penerima pinjam belum tentu menarik seluruh jum lah pendanaan tersebut, sehingga jum lah yang dibantu kan dalam neraca utang dalam negeri perbankan adalah sebesar jum lah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjam dan disetorkan kas pengungkapan kewajiban negara daerah. dalam persen tangan selanjutnya, pem bayaran pokok pinjam akan mengurangi jum lah utang sehingga jum lah yang dibantu kan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. utang perbankan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. rincian utang perbankan diungkapkan talk berdasarkan pemberi pinjam an bul dalam kaitan dengan pem pinjam dana. biaya biaya dim maksud meliputi: (a) unga atas penggunaan dana pinjam an, baik pinjam jangka pendek maupun jangka panjang; (b) amortisasi diskonto atau prem ium yang terkait dengan pinjam an, (c) amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjam seperti biaya konsultan, ahli hukum commitment fee, dan sebagainya (d) perbedaan nilai pada pinjam dengan ata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. biaya pinjam yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi atu aset tertentu (qualifying asset) aru dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut. apabila bunga pinjam dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, aka biaya pinjam tersebut aru dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. apabila biaya pinjam terebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, aka kapitalisasi biaya pinjam ditentukan berdasarkan perti tangan profesional. apabila atu dana dari pinjam yang tidak secara digunakan perolehan aset aka biaya pinjam yang aru dikapitalisasi aset tertentu aru dihitung berdasarkan rata rata tertib bang (weighted average) atas kaum lasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selam periode pelaporan. utang blue aru diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar kedua utang berikan informasi yang lebih baik kepada pem aksinya. ntuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi informasi yang aru disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah: klasifikasi kewajiban menurut jatuh tempo tunggakan kewajiban (a) lah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pem beri pinjam an; (b) jum lah saldo kewajiban berupa utang blue berdasarkan jenis sekuritas utang blue dan satu temponya; (c) bunga pinjam yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; (d) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum satu tempo; (e) perjanjian restrukturisasi utang meliputi: pengurangan pinjam an; modifikasi persyaratan utang; pengurangan tingkat bunga pinjam an; pengunduran satu tempo pinjam an; pengurangan nilai tem pinjam an; dan pengurangan jum lah bunga terutang sam pai dengan periode pelaporan. lah tunggakan pinjam yang disajikan dalam bentuk daftar utang berdasarkan kreditur. (g) biaya pinjam an: perlakuan biaya pinjam an; lah biaya pinjam yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jum lah jum lah tunggakan atas pinjam blue haru disajikan dalam bentuk dafta lah tagihan yang telah satu tempo nam blue tidak bayar jum lah pokok bunganya sesuai jadwal. beberapa jenis utang blue mungkin punyai saat satu tempo sesuai jadi pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan melakukan pem bayaran kepada kreditur. restrukturisasi definisi restrukturisasi utang berdasarkan asap utang akuntansi kewajiban, adalah kesepakatan tara kreditur dan debitur memodifikasi syarat syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jum lah utang, dalam bentuk: pem biaya kem bali yaitu pengganti utang lam term masuk tunggakan dengan utang baru; atau menjadi menjadi alan utang dapat berbentuk perubahan jadi pem bayaran, enam bahan asa tenggang, atau jadi akan kem bali rencana pem bayaran pokok dan bunga yang tem tertinggal. dengan dem ikan, restrukturisasi utang dapat berupa pem bayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pem bayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang, karena adanya keringanan yang diberikan kreditur kepada debitur. keringanan sem alam ini tidaklah diberikan kepada debitur apabila debitur tersebut tidak dalam keadaan kesulitan keuangan. keringanan sem alam ini dapat berasal dari perjanjian tara kreditur dengan debitur, atau dari keputusan pengadilan, serta dari peraturan hukum restrukturisasi utang dapat terjadi sebelum pada, atau sesudah tanggal tempo utang yang tercantum dalam perjanjian. pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan utang baru hasil restrukturisasi neraca diatur dalam asap paragraf dan yaitu: paragraf dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur aru mencatat dam lah pem bayaran kas asa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. inform asi restrukturisasi ini aruaragraf jik jum lah pem bayaran kas asa depan sebagai ana ditetapkan dalam persyaratan baru utang, term masuk pem bayaran bunga maupun pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, aka debitur haru mengurangi nilai tercatat utang jum lah yang sam dengan jum lah pem bayaran kas asa depan sebagai ana yang ditentukan dalam persyaratan baru. hal tersebut arurestrukturisasi diakui pada saat telah disahkannya perjanjian restrukturisasi tara para pihak, yaitu kreditur dan debitur, dan berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian. besarnya utang baru sehubungan dengan restrukturisasi adalah sebesar nilai utang lam hitam bah dikurangi dengan nilai absolut dari faktor enam bah pengurang sebagai ana disebutkan dalam perjanjian restrukturisasi. utang baru yang dihasilkan dari restrukturisasi disajikan neraca dengan klasifikasi pos yang sam dengan utang jangka panjang lam yang digantikannya. restrukturisasi utang tidak dicatat dalam laporan aru kas. berkenaan dengan adanya restrukturisasi, perlu diungkapkan pada talk antara, lain inform asi berikut: persyaratan kredit pada perjanjian utang lam yang direvisi; persyaratan kredit baru pada perjanjian restrukturisasi, misalnya besaran persentase bunga baru, besaran absolut pem potongan bunga terutang, besaran absolut pem potongan pokok utang, lam anya pengunduran jangka waktu pelunasan; hal hal penting yang menyebabkan terjadinya restrukturisasi utang; hal lainnya yang dipandang perlu demi kew ajaran pengungkapan sebagai ana ditentukan dalam asap paragraf dan (e). penghapusan utang adalah pem batasan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya nilai tercapainya. jik penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya dibawa nilai tercatat dilakukan dengan aset kas aka aka debitur haru mengurangi nilai tercatat utang jum lah yang sam dengan jum lah penyelesaian dengan aset kas tersebut dan diungkapkan dalam catatan atas laporan kewajiban kontingensi keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. jik penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya baw nilai tercapainya dilakukan dengan aset jonas aka entitas sebagai debitur aru melakukan penilaian kem bali atas aset jonas dahulu nilai akarnya dan mengurangi nilai tercatat utang jum lah yang sam dengan nilai ajar aset non kas yang diserahkan kem ujaru mengungkapkan jum lah perbedaan yang tim final dikurangi atau hitam bah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diam otorisasi), dengan (b) nilai ajar aset yang dialihkan kreditur definisi kewajiban kontingensi adalah: kewajiban potensial yang tim bul dari peristiwa asa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali blue atau kewajiban kini yang tim bul sebagai akibat peristiwa asa lalu, tetapi tidak diakui karena: tidak terdapat kem ungkapan besar (not probable) blue mengeluarkan sum ber daya yang mengandung manfaat ekonom menyelesaikan kewajibannya; atau jum lah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. pengakuan banyak peristiwa asa lalu yang dapat enim bulan kewajiban kini. ataupun dem ikan, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tan hukum dapat tim enim bulan kewajiban kini. jik dem ikan halnya, blue menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan perti bangka sem bukti yang tersedia, term masuk misalnya pendapat ahli. bukti yang dipetik bangka mencakup, tara lain, bukti tam ungkapan bahwa kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, blue mengungkapkan adanya kewajiban kontingensi. pengungkapan tidak diperlukan jika kem ungkapan aru keluar sum ber daya kecil. kewajiban kontingensi dapat berke bang arah yang tidak diperkirakan sem ula. oleh karena itu, kewajiban kontingensi aru terus m menerus dikaji ulang menentukan apakah tingkat kem ungkapan aru keluar sum ber daya berjam bah besar (probable). apabila kem ungkapan itu terjadi, aka blue akan mengakui kewajiban sistim asi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kem ungkapan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat sistim asian secara andal. pengukuran besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak. ntuk itu diperlukan perti tangan profesional oleh pihak yang berkas paten penyajian dan pengungkapan kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca blue nam dem ikan blue aru mengungkapkan kewajiban kontingensi pada catatan atas laporan keuangan setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca. pengungkapan tersebut dapat meliputi: karakteristik kewajiban kontingensi; setim asi dari dam pak finansial yang diukur; bupati pidie?) definisi koreksi kesalahan klasifikasi kesalahan perlakuan lampiran xiv peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal )<p desember_____2020 jum adil awal kebijakan akuntansi koreksi atasbetulkan kesalahan penyajian dalam atula pela pekan kem bali menjadi (dua) jenis: kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelum nya. kesalahan berulang kesalahan berulang merupakan an ^bupati pidie^laporan keuangan konsolidasi tujuan tujuan kebijakan laporan keuangan konsolidasi ialah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada blue rsud tgk chik ditiru sigla dalam rangka menyajikan laporan keuangan juan (general purpose financial state ent) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dim laporan onsolidasiaan. definisi dan klasifikasi laporan keuangan konsolidasi adalah atu laporan keuangan yang merupakan kom parasit dari laporan keuangan blue menjadi laporan keuangan sebagai blue agar dapat seragam o ulan. penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasi disajikan periode pelaporan yang sam dengan periode pelaporan keuangan entitas akuntansi dan berisi jum lah kom naratif dengan periode sebelum nya. blue enam pakan laporan keuangan konsolidasi kepada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (dead) sigla. laporan keuangan konsolidasi yang disajikan hanya sebatas jenis belanja, tidak sam belanja yang disajikan diantaranya adalah belanja pegawai, belanja arang dan dan belanja modal akun yang digu perintahkan sap). |
peraturan bupati pidie nomor tahun menimbang mengingat bismillahirrahmannirrahim atas rahmat allah yang maha kuasa bupati pidie, bahwa melaksanakan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor ahun akarum sakit umum daerah tgk chik ditiru sigla kabupaten pidiesakit umum daerah tgk chik ditiru siglawilaykedua kalinyabokok pokokbarang milik daerah lembaran daerah kabupaten pidie pengelolaan keuangan daerah. beritaberita daerah kabupaten pidie ahun nomor peraturan bupati pidie ahun tentang kedudukan usulan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja, rum sakit umum teungku chik ditiru sigla kabupaten pidie berita daerah kabupaten pidie ahun nomor nt> menetapkan memutuskan peraturan bupati pidie. dalam peraturan bupati ini, yang dim maksud dengan: kabupaten pidie adalah bagian dari daerah provinsi sebagai atu masyarakat hukum yang diberi kew kenangan mengatur dan pengurus sendiri san pem perintahkan dan kepentingan masyarakat stem pat sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam sistem dan prinsip negara satuan republik indonesia berdasarkan undang u undang asar republik indonesia ahun yang diri pin oleh seorang bupati. pem perintah kabupaten adalah penyelenggaraan san pem perintahkan yang dilaksanakan oleh pem perintah kabupaten dan dewan perwakilan rakyat kabupaten sesuai dengan fungsi dan kew kenangan asing m asing. pem perintah daerah kabupaten adalah yang selanjutnya disebut pem perintah kabupaten pidie adalah penyelenggara pem perintahkan daerah kabupatenzas langsung, umum, bebas, rahasia, perintahkan daerah kabupaten pidie yang anggotanya dipilih melalui pem pilihan umum. badan layanan umum daerah rum sakit umum daerah tgk chik ditiru sigla yang selanjutnya disebut blue rsud tgk chik ditiru sigla adalah adan layanan umum daerah rum sakit umum daerah tgk chik ditiru sigla kabupaten pidie. direktur adalah pemain pin adan layanan umum daerah sakit umum daerah tgk chik ditiru sigla yang berada dibawa dan bertanggung jaw kepada bupati pidie. nya. pola pengelolaan keuangan badan layanan daerah yang selanjutnya disingkat ppk blue adalah poladantanda akuntansi pem perintahk biaya perintahkan yang selanjutnya disingkat asap adalah sap yang diberi judul, nom dan tanggal efektif. sistemkebijakan akuntansi badan layanan daerahblue sebagai pado dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan blue ptar entitas. sistem akuntansi badan layanan umum daerah adalah rangkaian sistem atik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain wujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sam pai dengan pelaporan keuangan lingkungan badan layanan umum daerah dan tetap berpedoman pada sistem akuntansi pem perintah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. rencana bisnis anggaran yang selanjutnya disingkat rba adalah doku rencana anggaran tah badan layanan umum daerah yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran badan layanan umum daerah rum sakit umum daerah tgk chik ditiru sigl biayapem biaya, pendapatan lo asi realisasi pendapatan lra, belanja, transfer, surplus defisit lra, pem biaya, dan sisa lebih kurang pem biaya anggaran, yang asing m asi kenaikan dan penurunan sal taha dalam pendapatan lo beban dan surplus defisit operasional dari atu entitas pelaporan asi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus defisit lora, asal, lo, lpe, neraca dan lak dalam rangka pengungkapan yang aturpem perintahkan pengguna anggaran pengguna barang yang wajib menyelenggarakan instansi dan menyusun laporan keuangan digabungkan pada entitas pelaporan. entitas pelaporan adalah unit. pendapatan lra adalah sem penerima aan rekening kas umum daerah yang enam bah saldo anggaran lebih dalam periode tah anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pem perintah daerah dan tidak perlu dibayar kem bali oleh pem perintah daerah. pendapatan adalah hak pem perintah daerahbelanja adalah sem pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tah anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pem bayarannya kembali oleh pem perintah daerah. bebtah anggaran berikutnya. aset adalah sum ber daya ekonomiatau sistem asa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pem perintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, term masuk sum ber daya non keuangan yang diperlukan penyediaan jasa bagi masyarakat dan sum ber sum ber daya yang dipelihara karena sistem sejarah dan budaya. kewajiban adalah utang yang tim bul dari peristiwa penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sum ber daya ekonomi pem perintah daerah. ekuitas adalah kekayaan bersih pem perintah daerah yang merupakan tara sistem dan kewajiban pem perintah daerah. koreksi adalah atas sebagai pado dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pem perintah daerah. peraturan bupati ini merupakan pado bagi badan layanan umum daerah rum sakit umum daerah tgk chik ditiru sigla kabupaten pidie dalam menerapkan standar akuntansi pem perintahkan. sistem instansi adan layanan umum daerah rum sakit umum daerah tgk chik ditiru sigla kabupaten pidie uat: sistem akuntansi pendapatan; sistem akuntansi beban dan belanja; sistem akuntansi pem biaya; sistemsistem akuntansi aset lainnya; sistem akuntansi kewajiban; sistem akuntansi koreksi atas kesalahan; dan sistem akuntansi laporan konsolidasi. sistem akuntansi badan layanan umum daerah rum sakit umum daerah tgk chik ditiru sigla dalam berlaku bagi badan layanan umum daerah rum sakit umum daerah tgk chik ditiru sigla dan merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pem perintahkan kabupaten pidie. sistem instansi sebagai ana dim maksud dalam adalah yang tercantum dalam lam peran peraturan bupati ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal jan ari ahudekem ber jum adil awal lampiran peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal dekem ber jum adil awal sistem akuntansi pendapatan badan layanan umum daerah rsud tgk chik ditiru sigla umum definisi dalam peraturan pem perintah nomor ahun dikenalsedangkan pendapatan lra adalah sem penerima aan rekening kas blue yang enam bah saldo anggaran lebih dalam periode tah anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak blue, dan tidak perlu dibayar kembali oleh blue. klasifikasi pendapatan blue rsud tgk chik ditiru sigla pendapatan diklasifikasi berdasarkan sum berada, secara garis besar ada lim kelompok pendapatan blue rsud tgk chik ditiru berdasarkan perm mendagri nomor ahun yaitu: layanan hibah); hasil kerja sam dengan pihak lain apbd; lain lain pendapatan blue yang sah. pendapatan blue layanan, hibah, hasil kerja sam dengan pihak lain, dan lain lain pendapatan blue yang sah dikelola langsung membiayai pengeluaran blue sesuai rba, kecuali yang berasal dari hibah terikat dan dilaksanakan melalui rekening kas blue. sedangkan pendapatan yang berasal dari apbd dikelola berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah secara tanpa melalui kas blue. pengen tangan sebagai ana dim maksud dalam lain lain pendapatan blue yang sah dilakukan melalui pem bentukan sah meningkatkan layanan kepada masyarakat. unit sah merupakan bagian dari blue yang bertugas melakukan pengen tangan layanan dan engoptim akan sum ber pendanaan mendukung kegiatan blue lain lain pendapatan blue yang sah sebagai ana dim maksud dalam poin meliputi:sistem akuntansi pendapatan blue pihak pihak terkait pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada blue rsud teungku chik ditiru tara lain pejabat keuangan, bendahara penerima aan blue dan pemimpin blue. pejabat keuangan blue dalam sistem instansi pendapatan dan pendapatan lruku lra dan uku dan neraca; melakukan posting real tran sak si kejadian pendapatan dan pendapatan lra kedalam uku besar asing aan mencatat dan bujukan sem penerima aan pendapatan kedalam buku kas penerima aan; buat rekap penerima aan harian yang bersua ber dari pendapatan; melakukan penyetoran uang yang diterima kas blue setiap hari. pemimpin blue pa kpa menandatangani m mensahkan doku rat ketetapan piutang doku lain yang dipesan akan; menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi blue. doku yang digunakan dalam ketatausahaan pendapatan blue adalah: urat ketetapan klaim jam inan asuransi; urat ketetapan non klaim asuransi; urat tanda setoran sts); urat tanda bukti pem bayaran tdp); bukti penerima aan lainnya yang sah. standar standar ntuk pencatatan pendapatan layanan pengakuan pendapatan layanan perorangan. pada saat jasa diberikan pada pasien perorangan, oleh karena itu, pejabat keuangan blue mengakui adanya pendapatan jasa layanan dengan ejurnal:pada saat menerima pem bayaran dari pasien perorangrn. lra xxx pengakuan pendapatan layanan pasien jam inan. pada saat jasa diberikan pada pasien jam inan, oleh karena itu, pejabat keuangan mengakui adanya pendapatan layanan dengan ejurnal: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx piutang jam inan xxx xxx pendapatan jasa layanan xxx pada saat menerima pem bayaran dari pasien jam inm jam ina. lra xxx hibah pendapatan blue yang bersua ber dari hibah sebagai ana dim maksud dalam perm mendagri nomor ahunsebagai ana dim maksud padacontoh hibah terbentuk uang berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani, fungsi akuntansi blue kem ujian akan mencatat jurnal: tanggal bukti kode rekan uraian debu red xxx xxx xxx piutang pendapatan hibah xxx xxx pendapatan hibah xxx selanjutnya, ketika hibah diterima oleh blue, fungsi akuntansi blue kem ujian akan mencatat jurnal: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kas blue xxx xxx piutang pendapatan hibahibah lra xxx contoh hibah terbentuk barang hibah berbentuk barang fungsi akuntansi blue hanya ejurnal dan neraca saja. sedangkan lra tidak filum al. tanggal bukti kode rekan uraian debu red xxx xxx xxx persediaan aset tetap xxx xxx pendapatan hibah xxx ntuk hibah dalam bentuk barang fungsi akuntansi blue hanya mencatat pendapatan hibah pada laporan operasional saja. barang yang dim maksud disini dalam bentuk persediaan dan aset tetap. standar ntuk pencatatan pendapatan kerja sam dengan pihak lain kerja samblue diperkenankan melakukan kemrja sam cening uraian debut kredit xxx xxx xxx kem ckerjasama pihak ketiga (sewa) lo . berdasarkan nota kredit yang diterima dari bank, fungsi akuntansi blue akan num alhasil kerja sam (sewa)asil kerja sam (sewa) lra xxx pada asa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama kem citraan harus diem balikan kepada blue. berdasarkan berita acara serah terima,aset tetap tanah lapangan olah raga xxx xxx kerjasama biayaasing m asing pihak. bgs dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pem perintah daerah blueguna serah bgs (bot) atas tanah kantor xxx xxx aset tetap tanah lapangan olahablueblue disertai dengan kewajiban pem perintah daerah blue untuk melakukan pem bayaran kepada pihak ketiga investor. pem bayaran oleh pem perintah daerah blue ini dapat jugaserah guna bsg (bto) atas tanah lapangan gedung olahraga xxx xxx aset tetap tanah lapangan olahraga xxx xxx utang jangka panjang lainnya utang kepada pihak ketiga bgs bto xxx kerja sam operasional kerjasama operasional sebagai ana dim maksud pada dilakukan melalui pengelolaan manajer dan proses operasional secara bersama dengan citra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah. kerjasama operasional dapat berupa pengelolaan tem pat parkir blue oleh pihak ketiga. pada saat pihak ketiga melakukan pem bayaran pada awal tah berdasarkan kontrak yang tandatangani aka fungsi akuntansi blue akan mencatat real sebagai berikutparkir diterima dim ukaparkir lra xxx pada akhir ahun akan dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan diterima dim uka oleh fungsi akuntansi blue: dan neraca tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx pendapatan parkir item dim uka xxx xxx pendapatan parkir xxx pendapatan apbd pendapatan blue yang bersua ber dari apbd berupa pendapatan yang berasal dari dpa apbd. pendapatan dari apbd penggunaan berupa pengadaan persediaan, belanja atau beban dan pengadaan aset tetap. pada saat realisasi sp2d dana apbd baik sp2d maupun sp2d gu up aka fungsi akuntansi blue akan pendapatan lra dari apbd mengikuti mekanisme apbd, sedangkan pada saat realisasi sp2d dana apbd baik sp2d maupun sp2d gu up akapersediaan ban aset tetap xxx xxx pendapatan apbdapbd lra xxx prosedur pencatatan lain lain pendapatan blue yang sah lain lain pendapatan blue yang sah sebagai ana dim maksud dalamoleh blue; investasi; dan pengen tangan usaha. contoh pendapatan giro berdasarkan nota kredit bank fungsi akuntansi blue akan ejurnal pendapatan jasa giro sebagai berikut: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kas blue xxx xxx pendapatan giro xxx lra tanggal bukti kode rekening uraian debu red xxx xxx xxx perubahan sal xxx xxx pendapatan giro lra xxx alur ketatausahaan penerima aan blue uraian bendahara penerimaan pejabat keuangan pemimipin blue berdasarkan dokumen sts. dari proses ketatausahaan penerimaan, bendahara penerimaan akan penghasil kan dokumen sbb: bku penerimaan buku pembantu rincian objek penerimaan) buku rekapitulasi penari maan harian sts, dan surat tanda bukti pembayaran bukti lain yang sah bku penerimaan buku pembantu buku rekapitulasi berdasarkan tiga dokumen tadi ditambah dokumen spj penerimaan pembantu benda hara penerimaan membuat spj penerimaan. lampiran spj penerimaan: bku penerimaan buku pembantu rincian objek penerimaan) buku rekapitulasi penari maan harian bukti penerimaan lain sah bendahara penerimaan mence bahkan spj penerimaan kepada pejabat keuangan paling lambat tanggal bulan berikutnya. pejabat keuangan menyerahkan spj penerimaan kepada pemimipin blue paling lambat tanggal bulan berikutnya. spj penerimaan pembantu spj penerimaan tgl bulan berikutnya tgl bulan berikutnya spj penerimaan lampiran peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal desember jumat.il awal sistem akuntansi beban dan belanja blue rsud tgk chik ditiru sigla belanja blue sebagai ana dim maksud dalam peraturan menteri dalam negeri nom tah terdiri atas: belanja operasi; dan belanja modal. belanja operasi sebagai ana dim maksud ana dim makban pada blue menurut asap diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. otorisasi. sistem akuntansi beban dan belanja blue pihak pihak terkait pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja tara lain pejabat keuangan dan bendahara pengeluaran. pejabat keuangan alam sistem ban belanj sak yang sah dan valid uku lra dan bukuarus kas lak), laporan perubahan sisa anggaran lebih asalmencatat dan bujukan sem pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas buat spj atas beban dan belanja. dokumen yang digunakan berikut adalah doku yang digunakan dalam ketatausahaan beban dan belanja pada blue rsud tgk chik ditiru sigla kabupaten pidie: doku yang digunakan dalam ketatausahaan beban: beban pegawai: daftar gaji; sp2d; dokumen yang dipesan akan; beban barang dan jasa: bast; sp2d; dokumen yang dipesan akan; beban bunga: nota debut; sp2d; dokumen yang dipesan akan; beban penyusutan dan amortisasi: bukti memorial; dokumen yang dipesan akan; beban penyisihan piutang: bukti memorial; dokumen yang dipesan akan; beban lain lain: sp2d; dokumen yang dipesan akan; defisit non operasional bukti memorial dokumen yang dipesan akan beban luar biasa bukti memorial doku yang dipesan akan doku yang digunakan dalam ketatausahaan belanja: belanja rasi: belanja pegawai: daftar gaji; sp2d; dokumen yang dipesan akan; belanja arang dan jasa: bast; sp2d; dokumen yang dipesan akan; belanja bunga: nota debut; sp2d; dokumen yang dipesan akan belanja modal: belanja tanah: sertifikat; bast sp2d; dokumen yang dipesan akan; belanja peralatan dan mesin: bast pekerjaan; sp2d; dokumen yang dipesan akan; belanja gedung dan bangunan: bast pekerjaan; sp2d; dokumen yang dipesan akan; belanja jalan, irigasi dan jaringan: bast pekerjaan; sp2d; doku yang dipesan akan belanja aset tetap lainya: bast pekerjaan; sp2d; dokumen yang dipesan akan belanja aset lainnya: bast pekerjaan; sp2d; dokumen yang dipesan akan jurnal standar beban dan belanja pegawai beban dan belanja pegawai yang berasal dari apbdns. berdasarkan sp2d gaji dan tunjangan, aka real standar: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban gaji pokokgaji pokok xxx xxx pendapatan apbd lra xxx beban dan belanja pegawai yang berasal dari blueegawai blue. berdasarkan sp2d aka jurnal standar: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban pelayanan xxx xxx kas blue xxx lra tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx belanja pelayanan xxx xxx perubahan sal xxx beban dan belanja pegawai yang pem bayarannya melalui mekanisme dim ana pem bayaran ditransfer bendahara pengeluaran kem ujian oleh bendahara pengeluaran melakukan pem bayaran asing asing pegawai blue. berdasarkan sp2d ls, aka jurnal standar: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kas bendahara pengeluaran xxx xxx kas blue xxx xxx beban layanan xxx xxx kas bendahara pengeluaran xxx lra tanggal bukti rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx belanja layanan xxx xxx perubahan sal xxx beban dan belanja pegawai (misalnya pembayaran lembur) yang pem bayarannya melalui mekanisme up gu tu dim ana pem bayaran oleh bendahara pengeluaran melakukan pem bayaran asing asing pns, aka real standar: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban uang lembur pns xxx xxx kas bend. pengeluaran xxx lra tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx belanja uang lembur pns xxx xxx perubahan sal xxx ntuk belanja dan beban pegawai yang dana nya bukan berasal dari pendapatan blue atau yang dananya berasal dari transfer ppid seperti gaji pokok pns aka jurnal nya mengunakan mekanisme jurnal standar skpd. beban dan belanja barang dan pem belian barang dan yang pem bayarannya melalui mekanisme ada (dua) pendekatan yang digunakan yaitu: pendekatan beban pendekatan beban akan diakui jika pembelian barang dan dim ana barang dan tersebut akan digunakan dikonsumsi segera. pembelian barang dan berupa atk yang bayaran dan barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan surat berita acara serah terima arang dari rekanan.persediaan atk xxx xxx utang belanja atk xxx kem ujian dilakukan pem bayaran melalui mekanisme sp2dda periode fungaka jurnal standar: jurnal tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx persediaan atk xxx xxx beban atk xxx sedangkan pengadaan melalui dana apbd, pada saat pelunasan utang pengadaan barang dan jasa, standarnya adalah: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx utang belanja atk xxx xxx pendapatan apbd xxx l1ntuk konsolidasi dalam laporan keuangan pemerintah kabupaten pidie, pada akhir tahun pendapatan apbd dan pendapatan apbd lra pada laporan lra dan blue harus eliminasi, sehingga tidak terjadi dobel pencatatan pendapatan. pendekatan aset pendekatan aset akan diakui jika pembelian barang dan arang dan tersebut akan digunakan pilosum dalam jangka waktu lam atau berjaga jaga. pembelian barang dan berupa atk yang ana atk tersebut tidak langsung akan digunakan dikonsumsi segera tapi sifatnya digunakan dalam satu periode atau sifatnya berjaga jaga. serta pem belian tersebut belum dilakukan pem bayaran dan arang dan yang dibeli telah diterima dengan urat berita acara serah terima barang dari rekanan. berdasarkan kejadian tersebut aka real standar: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx persediaan atk xxx xxx utang belanja atk xxx kemudian dilakukan pem bayaran melalui mekanisme sp2d.pabila perhitungan persediaan menggunakan metode perpetual aka pada akhir periode akuntansi tidak perlu dilakukan penyesuaian. selanjutnya apabila perhitungan persediaan menggunakan metode periodik, tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban atk xxx xxx persediaan atk xxx beban penyusutan dan amortisasi beban penyusutan dan otorisasi adalah alokasi yang sistem atas atas nilai aset tetap yang dapat disebutkan (depreciable assets) selam asa faat yang sersan tan ban penyusutan blue jurnal standar: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban penyusutan. xxx xxx akumulasi penyusutan. xxx beban penyisihan piutang beban pen3isi piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pem bayarannya dim asa yang akan datang dari seseorang korporasi entitas lain. standar beban penyisihan piutang: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban penyisihan piutang. xxx xxx penyisihan piutang. xxx beban bunga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor ahun blue dapat melakukan tan pinjam sehubungan dengan kegiatan operasional perikatan pinjam dengan pihak lain. tang pinjam berupa utang pinjam jangka pendek atau tan pinjam jangka panjang. bluebunga utang pinjam an. xxx xxx utang unga kepada blue xxx blueakan melakukan pencatatan dalam standar: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx utang bunga kpd blue xxx xxx kas blue xxx lra tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx belanja unga utang pinjam xxx xxx perubahan sal xxx lampiran iii peraturan bupati pidie nomor tahun tanggal ifc desember jum adil awal sistem akuntansi pembiayaan pada blue rsud tgk chik ditiru sigla pem biaya blue diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun terdiri atas dari penerima aan pem biaya dan pengeluaran pem biaya. pem biayanerima aan pem biaya meliputi: sisa lebih perhitungan anggaran tah anggaran sebelum nya; divestasi; dan penerima aan utang pinjam an. pengeluaran pem biaya meliputi: investasi; dan pem bayaran pokok utang pinjam pihak pihak terkait pihak pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pem biaya lain fungsi akuntansi blue dan pem pin blue. fungsi akuntansi blue(lpe), laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan lk). pemimpin blue dalam sistem tan pem biaya, pem pin blue memiliki tugas menandatangani laporan keuangan blue sebelum diserahkan kepada ppid konsolidasi dan adan pem periksa keuangan audit pencairan dari rekening kas daerah; nota kredit; dokumen lainnya. jurnal standar pada dasarnya transaksi pem biaya dilaksanakan oleh ppid dan blue. berikut adalah jurnal standar pengakuan penerima aan pem biaya maupun pengeluaran pem biaya yang bersua ber dari transaksi kewajiban, sebagai berikut: penerima aan pem biaya badan layanan umum daerah blue) saat menerima pencairan dana pinjaman berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang, baik pinjam dari pem perintah pusat atau lembaga keuangan bank atau non bank, saat menerima nota kredit telah masuknya uang kas blue aka fungsi akuntansias blue xxx xxx kewajiban jangka panjang xxx lra tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx perubahan sal xxx xxx penerima aan pem biaya xxx beban bunga kewajiban badan layanan umum daerah blue)kode kredit tanggal bukti rekening uraian debut xxx beban bunga . xxx xxx xxx xxx utang bunga kepada . xxx badan layanan umum daerah blue)utang bunga kpd . xxx xxx kas blue xxx lra tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx belanja bunga utang pinjam xxx xxx perubahan sal xxx pelunasan kewajiban pada saat badan layanan umum daerah blue) membayar pokok utang pinjam annya kepada pihak kreditur yang telah satu tempo, ntuk pem bayaran kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan sp2d ls.ewajiban jangka panjang kpd . xxx xxx kas blue xxx lra tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx pengeluaran pem biaya xxx xxx perubahan sal xxx klasifikasi utang panjang debit dan bagian lancar utang jangka panjang kredit dengan jurnal:peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal l^d sem ber jum adil awal akuntansi kas dan setara kas pada blue rsud tgk chik ditiru sigla umum definisi kas adalah uang tunai dan saldo sim panas bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pem perintah daerah ang san panas pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko berubah nilai yang signifikan. setara kas pada pem perintah daerah ditujukan untuk penuhi kebutuhan kas jangka pendek atau tujuan lainnya. ntuk p lah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. oleh aren itu, atu investasi disebut setara kas kalau investasi dim maksud mempunyai asa jatuh tempo kurang dari bulan dari tanggal kebolehannya. klasifikasi kas dan setara kas merupakan s a yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada tan pertama aset dalam neraca. hal hal yang aru disajikan dan diungkapkan yang berkaitan dengan kas dan setara kas dalam laporan keuangan adalah rincian jum lah kas dan setara kas, jum lah rupiah dan jum lah valuta asing serta nilai konversinya rupiah. klasifikasi kas pada blue sebagai berikut kas bendahara penerima aan yaitu kas yang disetor kas blue kas bendahara pengeluaran blue terdiri dari; sisa pengisian kas up gu tuuka pasien rsud blue uang titipan blue setara endahara blue. kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya atau disisihkan untuk tujuan tertentu, tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas dan setara kas dalam aset lancar, tetapi disajikan dalam rekening pos lain. bila jangka waktu penggunaannya kurang dari (satu) tah aka dikelola pekan dalam aset lancar, tetapi jika waktu penggunaannya lebih dari (satu) tah aka dikelola pekan dalam aset tidak lancar. enam bahan kas dan setara kas, tara lain, karena penerima aan tunai dari pelayanan; pelunasan piutang; penerima aan dana dari pem perintah donatur; dan penerima aan tunai lainnya. pengurangan kas dan setara kas, tara lain, karena pembelian tunai aset; pelunasan utang; dan pem bayaran pengeluaran lainnya. pihak pihak terkait pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada blue tara lain pejabat keuangan blue, bendahara pengeluaran blue dan pemimpin blue. pejabat keuangan blue dalam sistem tan kas dan setara kas, pejabat keuangan blue fungsi akuntansi blueumum; posting jurnal jurnal transaksi kejadian kas dan setara kas dalam uku besar asing m asing rekening (rincian objek); aan blue dalam sistem tan kas dan setara kasbendahara pengeluaran blue dalam sistem tan dan setara kas, bendahara pengeluarpemimpin blue dalam sistem akuntansi kas dan setara kas laporan keuangan blue. dokumen yang digunakan doku yang digunakan dalam sistem aku tan kas dan setara kas pada blue mengikuti doku terkaitstan terkait kas dan setara pada blue mengikuti transaksi kas dan setara kas berjam bah jam bah tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kas dan setara kas xxx xxx pendapatan lo aset kewajiban ekuitas xxx jurnal standar kas dan setara kas saat berkurang tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx pendapatan aset kewajiban ekuitas xxx xxx kas dan setara kas xxx ntuk contoh jurnal standar penemu papan kas dan start kas pada investasi jangka pendek, kita diilustrasikan penemu papan deposito tiga sam pai dengan belas bulan, aka standarnya adalah: pada saat penemu papan dana pada deposito, aka standarnya: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx deposito xxx xxx kas dan setara kas xxx pada saat penerima aan pendapatan bungapendapatan bunga deposito xxx lra tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx perubahan sal xxx xxx xxx xxx pendapatan bunga deposito lra xxx pada saat pencairandeposito xxx lampiran peraturan bupati pidie nomor tanggal tahun desember jum adil awal sistem akuntansi piutang pada blue rsud tgk chik ditiru sigla definisi piutang menurut sum ber terjadinya dikelola pekan menjadi jenis, yaitu piutang pelayanan dan piutang lain lain. piutang pelayanan adalah piutang yang tim bul karena penyerahan pelayanan (jasa) dalam rangka kegiatan blue rum sakit, seperti piutang kepada pasien raw inap dan raw jalan. piutang lain lain adalah piutang yang tim bul luar kegiatan pelayanan medis, yang jum lainya tidak material, seperti piutang karyawan. jen piutang pada blue rum sakit dikelola pekan menjadi piutang pelayanan, tara lain piutang perorangan piutang jam inan piutang jam inan pem perintah pusat; piutang jam inan pem perintah daerah; piutang jam inan asuransi; piutang jam inan blu rum sakit; dan piutang jam inan lainnya. piutang pelayanan lainnya. piutang lain lain, tara lain piutang pegas ai karya an; piutang sewa; dan piutang lainnya. pihak pihak terkait pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang tara lain pejabat keuangan blue dan bendahara penerima aan. pejabat keuangan dalam sistem tan piutangarus kas, laporan perubahan ekuitas lpe) dan catatan atas laporan keuangan. bendahara penerimaan mencatat dan bujukan sem penerima aan dalam buku kas penerima aan blue. buat spj atas pendapatan. dokumen yang digunakan dokumen yang digunakan dalam mencatat piutang blue adalah: surat eligibility pelayanan sep) pasien jam inan bpjs; akuntansi piutang sem antara pasien nota kredit; sertifikat deposito; dan atau doku yang dipesan akan. standar pada saat diberikan pada pasien perorangan: dan neracajika pasieerorangapabila pasien menyetor langsung kas blue pada bank yang ditunjuk, aka pada saat diterima nota kredit dari bank, jurnal standar: dan neraca ____________________________________ tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kas blue xxx xxx pendapatan pelayanan xxx standar kas dan setara kas saatjam inan: dan neraca tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx piutang jam inan xxx xxx pendapatan pelayanan xxx jik pasien jam inajam inkerjasama real dan neraca tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx piutang pasien kerja sam xxx xxx pendapatan pelayanan xxx jik pasien kerjasamapasien kerjasama xxx jurniutang kerjasama berikut adalah term masuk piutang kerja sam adalah kerjasama pengelolaan pendidikan dan pelatihan; kerjasama pengelolaan tem pat usaha; dan dana lain lain. piutang kerjasama diklat akkerjasama diklat xxx xxx pendapatan kerjasama xxx jik peserta diklatkerjasama xxx reberjasa sam lra xxx piutang lain lain berikut adalah term masuk piutang lain lain adalah piutang bunga deposito; piutang denda; dan lain lain. piutang bunglain lain xxx xxx pendapatan lain lain xxx jikalain laiin lain lra xxx pada saat dilakukan penyisihan piutang: dan neraca tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban penyisihan piutang xxx xxx penyisihan piutang xxx pada saat penghapusan piutang: jurnal dan neraca tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx penyisihan piutang xxx xxx piutang pelayanan xxx pada saat menerima pem bayaran piutang yang telah hapus: jurnallain lain xxx lampiran peraturan bupati pidie nomor tahun tanggal ifr desember jum adil awal sistem akuntansi persediaan pada blue rsud tgk chik ditiru sigla definisi asap nomor peraturan pem perintah nomor tah menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dim maksudkan mendukung kegiatan operasional pem perintah dan barang barang yang dim maksudkan untuk dijualpenuhi salah satu kriteria yang disebutkan dalam asap nomor yaitu: arang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional blue. term obat obatan, kom panen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti kom panen bekas; buatan obat obatan, dan lain lain; arang dalam proses produksi yang dim maksudkan dijual atau diserahkan kepada masyarakat. dalam bagan akun tanda perm mendagri nomor tahun persediaan diklasifikasikan sebagai berikut: persediaan ahan pakai habis persediaan alat tulis kantor persediaan oknum en a ilubaterai dan benda pos lainnya persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih persediaan ahan akar minyak g persediaan isi tabung pem adam kebakaran persediaan isi tabung gas persediaan ahan m material: persediaan ahan baku bangunan persediaan ahan b bit tanam persediaan bibit ternak persediaan ahan bat o batan persediaan ahan kimia persediaan bahan makanan pokokmenyiapkan doku beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan. pejabat keuangan blue dalam sistem tan persediaan, pejabat keuangan bluersediaan antara lain adalah: bukti belanja persediaan doku ini merupakan doku sum ber melakukan real pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan cara pem bayaran berita acara serah terima barang doku ini merupakan doku sum ber melakukan atas pengakuan beban persediaan dengan cara pem bayaran ls. berita acara pemeriksaan persediaan doku ini merupakan doku sum ber melakukan penyesuaian pengakuan beban persediaan setelah dilakukannya stock name. sp2d doku ini merupakan doku sum ber untuk pengakuan belanja persediaan dengan cara pem bayaran ls. jurnal standar pencatatan persediaan dengan metode periodik pencatatan persediaan alat tulis kantor dan sejenisnya pada blue teungku chik ditiru dicatat dengan metode periodik blue melakukan pemmelakukan pengakuan persediaan. pejabat keuangan sebagai fungsi akuntansi blue akan mencatat jurnal: jurnalrubahan sal xxx jikanum pada akhirpencatatan persediaan dengan metode perpetual dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu engkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. metode ini nya digunakan jenis persediaan berkaitan dengan operasional utama blue teungku chik ditiru khusus persediaan obat obatan ahan medis habis pakai dan ahan kebersihan, pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual. ketika blue melakukan pem kode rekening tanggal mo. bukti uraian debut kredit xxx xxx xxx belanja persediaan xxx xxx perubahan sal xxx jikbarang tersebut menjadi asar bagi pejabat keuangan ejurnbarang pencatatan persediaan dari ana apbd ketika blue melakukan pem belian persediaan denagn akan dana apbdndapatan apbd lra xxx jika blue melakukan pembelian persediaan menggunakan dana apbdejurnal: repem bayaran persediaan telah terbit, pejabat keuangan akan menghapus utang belanja dengan ejurnpendapatan apbd lo xxx lra tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx perubahan sal . xxx xxx pendapatan apbd lraarang (perpetualsedangkan metode pencatatan secara periodik tidak melakukan ketika penggunaan persediaan. periodik tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx tak ada jurnal xxx tak ada real pada akh(periodik)sedangkan penyesuaian akhir tahun untuk metode perpetual tidak dika jurnal, dalam pengertian metode pencatatan perpetual tidak perlu penyesuaian pada akhir tahun, itulah yang bedakan dengan pencatatan menggunakan sistem periode. atau neraca (perpetual) tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx tak ada real xxx tak ada real bupati^die,"* lampiran vii peraturan bupati pidie nomor ahun tanggal 10d sem ber jum adil awal sistem akuntansi investasi pada blue rsud tgk chik ditiru sigla investasi merupakan aset yang dim maksudkan mem peroleh manfaat ekonom seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kem puan blue dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh blue manfaatkan surplus anggaran peroleh pendapatan dalam jangka panjang dan manfaatkan ana yang belum digunakan investasi jangka pendek dalam rangka manajer kas. menurut perm mendagri nom ahun menyatakan bahwa blue dapat melakukan investasi sepanjang perhatikan rencana pengeluaran. investasi sebagai ana dim maksud berupa investasi jangka pendek. pihak pihak terkait pihak pihak yang terkait dalam sistem aku tan investasi tara lain pejabat keuangan blue dan pem pin blue. pejabat keuangan blue dalam sistem akuntansi investasi, pejabat keuangan blue melaksanakan fungsi akuntansi blueumum. meminvestasitan blue menandatangani surat pernyataan tanggung jaw blue. dokumen yang digunakan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi investasi pada blue dapat dijabarkan sebagai berikut: investasi jan pendek: investasi dalam saham sertifikat saham nota kredit skpd doku yang persim akan investasi dalam deposito: sertifikat deposito; nota kredit; doku yang dipesan akan; investasi dalam sun: nota kredit sertifikat obligasi doku yang dipesan akan investasi dalam sbi: sertifikat sbi; nota kredit; doku yang dipesan akan; investasi dalam spn: nota kredit sertifikat spn doku yang dipesan akan jurnal standar perolehan investasi perolehan investasi investasi jangka pendek) ketika blue melakukan pem bentukan pem belian investasi jangka pendek dalam rangka manajer kas, fungsi akuntansi blue mencatat jurnal: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx investasi jangka pendek xxx xxx kas blue xxx hasil investasi hasil investasi jan aan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga pem bahasannya akan digabungkan sub bagian pelepasan investasi. tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kas blue xxx xxx pendapatan bunga .bunga . pendek, berdasarkan doku transaksi yang dimiliki blue, fungsi akuntansi blue melakukan pencatatan dengan ejurnal: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx kas blue xxx xxx xxx xxx pendapatan xxx investasi jangka pendek. lra xxx lampiran viii peraturan bupati pidie nomor tahun tanggal dekem ber jum adil awal sistem akuntansi aset tetap blue rsud tgk chik ditiru sigla definisi aset tetap adalah aset ber ujud yang dimiliki digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan sah sehari hari, atau tujuan adm inisiatif, dan diharapkan digunakan selam lebih dari satu periode. nilai residu aset adalah jum lah yang diperkirakan akan diperoleh blue rum sakitdan kondisi yang diharapkan pada akhir manfaatnya. manfaat adalah suatu periode dim ana aset diharapkan akan digunakan oleh blue rum sakit; atau jum lah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut. klasifikasila pekan sebagai aset tetap i, jalan irigasi, dan jaringan jalan irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dikuasai oleh pem p bangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. dalam bagan akun standar perm mendagri nomor tahun kode rekening jenis aset tetap sam dengan pengklasifikasian asap nomor atas. nam dem iktara lain adalah: bendahara barang atau pengurus barang dalam sistem instansi aset tetapaset tetap. pejabat teknis pelaksana teknis kegiatan dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat teknis pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan doku atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. pejabat keuangan dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat keuangan bertugas melakukan proses akuntansi aset tetap yang dim mulai daridoku ini merupakan doku sum ber melakukan pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pem bayaran up. berita acara serah terima barang pekerjaan doku ini merupakan doku sum ber melakukan atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pem bayaran ls. sp2d doku ini merupakan doku sum ber pengakuan belanja modal dengan cara pem bayaran ls. surat permohonan pemimpin blue kepala skpd tentang penghapusan aset tetap dokumen ini merupakan doku sum ber ini merupakan doku sum ber pengakuan penghapusan aset tetap. berita acara pem siksaan kemajuan pekerjaan dokumen ini merupakan doku sum ber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan. jurnal standar dalam transaksi pem belian aset tetap yang menggunakan mekanisme ls, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah term barang dari pihak ketiga dengan blue terkait. berdasarkan bukti transaksi berupa berita acara penerima aan arang atau berita acara serah term pem pin blue buat bukti memorial aset tetap yang kem ujian otorisasi oleh pengguna anggaran. berdasarkan doku en doku tersebut, pemimpin blue akan mengakui adanya enam bahan aset tetap dengan jurnal: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx aset tetap. xxx xxx utang belanja modal xxx selanjutnya dilaksanakan proses ketatausahaan untuk pem bayaran perolehan aset tetap tersebut hingga sp2d terbit. berdasarkan sp2d tersebut pemimpin blue akan buat jurnal sebagai berikut: untuk sp2dkas blue bayaran (bukti belajarnya). berdasarkan bukti tersebut, pejabat keuangan akan num al: ntuk up gu tuup gu tuperolehan aset tetap dengan sistem pem bayaran term pada saat bayar uang uka dengan menerbitkan sp2d tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx uang uka pengadaan gedunggedung xxx xxx perubahan sal xxx pada saat menerima berita kem ajuan fisik proyek aang uka pengadaan xxx xxx utang belanja modal xxx pada saat bayar term pertama dikurangi uang ukapada saat menerima berita kem ajuan fisik proyek mitang belanja modal xxx pada saat bayar term kedua berdasarkan berita acara kem ajuan pekerjaan fisik proyekserah term barang disertai dngan doku tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx bangunan gedung xxx xxx konstruksi dalam pengerjaaninginkan, aka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. ntuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya kebolehanny peliharaan akan dikapitalisasi jika pjam bah ekonomis efisien, atau berjam bah ekonomis, atau berjam bah volume, tau berjam bah kapasitas produksi. nilai pengeluaran belanja atas pem peliharaan aset tetap tersebut harus sam dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. nilai satuan ini kapitalisasi adalah enam bahan nilai aset tetap dari hasil pengen tangan, klasifikasi, renovasi, dan restorasi. nilai satuan ini kapitalisasi ini aru dituangkan dalam kebijakan akuntansi asing m asing entitas pelaporan. sebagai contoh, blue rsud tgk chik ditiru sigla melakukan renovasi aset tetapnya sehingga asa manfaat aset tetap tersebut berjam bah, misalnya ekonom berjam bah dari tah menjadi tahun. biaya renovasi telah melebihi satuan ini kapitalisasi. atas transaksi ini, pejabat keuangan akan ejurnal kapitalisasi sebagai berikut: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx aset tetap indahtanganan, seperti penjualan, maupun pem usaha aset tetap. ntuk penghapusan aset tetap dengan pem usaha, pejabat sunan ppk skpd akan masa pengguna anggaran, pejabat keuangan kem ujian buat jurnal: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx kaum lasi penyusutan. xxx xxx xxx aset lainnya xxx aset tetap. xxx tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx defisit penghapusan aset non lancar xxx xxx aset lainnya xxx sedangkan penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, blue aru menyerahkan aset tetap tersebut kepada ppid, sebab kewenangan menjual aset tetap ada ppid. nam dem ikan, pejabat keuangan blue tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut. penghapusan aset tetap aset yang akan diserahkan ppid kem ujian dijual, yaitu: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kaum lasi penyusutan. xxx aset lainnya xxx aset tetap. xxx tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx ppid xxx xxx aset lainnya xxx setelah menerima pelik bahan aset dari blue, fungsi akuntansi ppid ejurnal: tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx aset lainnya xxx xxx blueejurnal: atau neraca tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx kas kas daerah xxx xxx xxx aset lainnya xxx surplus penjualan aset non lancar xxxatau tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kas kas daerah xxx defisit penjualan aset non lancar xxx aset lainnya xxx lralampiran peraturan bupati pidie nomor ~!v tahun tanggal l^d sem ber jum adil awalotorisasi aset tetap aset tidak ber ujud tara lain adalah: bendahara barang atau pengurus barang blue dalam sistem akuntansi penyusutan dan otorisasi, bendahara baran barang bertugas menyiapkan dan enam pakan doku en doku atas penyusutan dan otorisasi aset peta tidak berwujud. pejabat keuangan blue dalam sistem instansi penyusutan dan otorisasi, pejabat keuangan blue bertugas untuk melakukan proses akuntansi penyusutan yang dim mulai dari hingga penyajiannyanyusutan adalah: bukti memorial doku ini merupakan doku sum ber melakukan penyusutan dan otorisasi aset tetap aset tidak berwujud. jurnal standar beban penyusutan dan otorisasi diurnal setiap akhir periode (bulanan, trio ulasan, sem esteban atau tahunan), dalam hal ini pem perintah kabupaten pidie menggunakan priode tahunan sesuai dengan tah anggaran. setiap penyusutan maupun otorisasi akan diurnal sebagai berikut: standar untuk penyusutan tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban penyusutan . xxx xxx kaum lasi penyusutan xxx standar untuk amortisasi tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban amortisasi . xxx xxx kaum lasi amortisasi xxx beban penyusutan beban otorurutan beban otorisasi merupakan akun nom final yang pada akhir periode aru ditutup sehingga solonya nol setiap awal periode. sedangkan kaum lasi penyusutan dan otorisasi akan dilaporkan dalam neraca. kum lasi penyusutan dan otorisasi merupakan akun nom final sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup akhir tahun. akumulasi penyusutan dan otorotorisasi menjadi pengurang aset tetap aset tidak ber ujud dalam neraca dim ana harga perolehan aset tidak ber ujud yang telah dikurangi dengan kaum lasi penyusunannya dan ortisasinya menjadi nilai buku (book value) aset tidak terwujudnya tersebut. metode penyusutan dan amortisasi metode penyusutan metode penyusutan yang diterapkan penyusutandihitung penurunan nilai asset tetap dengan rum sebagai berikut harga perolehan setim asi nilai sisa beban penyusutan r setim asi asa manfaat metode amortisasi amortisasi adalah alokasi yang sistem atas atas nilai suatu aset tidak ber ujud yang dapat disebutkan selam asa manfaat aset yang bersangkutan. nilai otorisasi asing m asing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tidak ber ujud dalam neraca dan beban otorisasi dalam laporan operasional. metode amortisasi yang diterapkan amortisasi asetmenghitung penurunan nilai asset tak berwujud dengan rum sebagai berikut beban amortisasi harga perolehan setim asi nilai sisa setim asi asa manfaat rupa tj^ ide, lampiran peraturan bupati pidie nomor tahun tanggal \q> desember jum adil awal sistem akuntansi aset lainnya pihak pihak terkait pejabat keuangan blue dalam sistem akuntansi aset lainnya, pejabat keuangan blue melaksanakan fungsi akuntansi pada blueumum. posting jurnal jurnal transaksi kejadian aset lainnya dalam buku besar asing m asing rekening (rincian objek).aset lainnya, pemimpin blue punyai tugasbendahara penerima aan blue dalam sistem akuntansi aset lainnyabendahara pengeluaran blue dalam sistem akuntansi aset lainnya, bendahara pengeluaran blue memiliki tugas menyiapkan dan enam pakan doku endonimdokumen yang digunakan kem citraan dengan pihak ketiga sewa kontrak; perjanjian sewa; dan doku yang persim akan, kerja sam pem angkatan: kontrak; perjanjian kerja sam pem angkatan; dan dokumen yang persim akan bangun una serah bot) kontrak; perjanjian kerja sam bot; dan doku yang dipesan akan. bangun serah una (bto): kontrak perjanjian; perjanjian kerja sam bot dan bast; dan doku yang persim akan. aset lain lain restricted cash peraturan bupati; sp2d; nota kredit; dan doku yang dipesan akan. aset tidak berwujud: lisensi dan franchise surat izin dari pemegang hari; dan dokumen yang persim akan. hak cipta: hari; dan dokumen yang dipesan akan. paten: hari; dan dokumen yang dipesan akan; aset tidak berwujud lainnya: dokumen yang dipesan akan. aset lain lain arang rusak dalam proses penghapusan surat bulan penghapusan; dan dokumen yang dipesan akan. jurnal standarpem perintah daerah diperkenankan melakukan citraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasaman uraian debu red xxx xxx xxx kemhasil dari pem angkatan kekayaan daerah lo . berdasarkan nota kredit yang diterima dari bank, fungsi akuntansi blue akan num al: tanggal bukti kode rekan uraian debu red xxx xxx xxx kas blue xxx xxx hasil dari pem angkatan kekayaan daerah sewa xxx lra tanggal bukti kode rekan uraian debu red xxx perubahan sal xxx xxx hasil dari pem angkatan kekayaan daerah sewa lra xxx pada asa perjanjian kerjasama berakhir, asset kerjasama kem citraan aru dikembalikan kepada pem perintah daerah. berdasarkan berita acara serah terima, fungsi akuntansi blue akan num al: tanggal bukti kode rekening uraian debu red xxx xxx xxx aset tetap tanah lapangan olah raga xxx xxxbiayaansuataumasing asing pihak. bgs dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pem perintah daerahtanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kem citraan dengan pihak ketiga bangun una serah atas tanah kantor xxx xxx aset tetap tanah lapangan olah ataudisertai dengan kewajiban pem perintah daerah untuk melakukan pem bayaran kepada pihak ketiga investor. pem bayaran oleh pem perintah daerah ini dapattanggal bukti kode rekening uraian debu red xxx xxx xxx kem citraan dengan pihak ketiga bangun serah una bgs atas tanah lapangan dan gedung olah raga xxx xxx aset tetap tanah lapangan olah raga xxx xxx utang jan panjang lainnya utang kepada pihak ketiga bgs xxx ujud atb) adalah aset non moneter yang tidak punyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pem p ujud diperoleh, aka fungsi aku tan skpd buat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. tersebut mencatat aset tidak berwujud debit dan kas bendahara pengeluaran up gu tu) atau kas blue kredit (ls) berdasarkan dokumen sum ber yang relevan. standar pengakuan aset tidak berwujud menggunakan dana blue tanggal bukti kode rekening uraian debu red xxx xxx xxx aset tidak berwujud xxx xxx kas bluerubahan sal xxx standar pengakuan aset tidak berwujud menggunakan dana apbd tanggal bukti kode rekening uraian debu red xxx xxx xxx aset tidak berwujud xxx xxx pendapatan apbdndapatan apbd lra xxx alokasi yang sistem atas atas nilai perolehan suatu aset tidak ber ujud yang dapat disebutkan selam asa manfaat aset yang bersangkutan asumsi ada asa manfaatnya) disebut otor asa depan yang diharapkan. jik pola tersebu tidak item secara andal, pem ppencatatan beban amortisasi debit dan akumulasi amortisasi kredit. standar pengakuan amortisasi aset tidak berwujud tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban amortisasi software xxx xxx kaum lasi amortisasi software xxxast tetap yang tidak digunakan aren sedang menunggu proses pem erah dan diklasifikasikan kedalam aset lain lain. pada saat atu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, fungsi tan blue akan buat pengakuan aset lain lain dan penghapusan kaum lasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi. tersebut mencatat aset lain lain dan kaum lasi penyusutan debit serta aset tetap (sesuai rincian objek) kredit berdasarkan doku sum ber yang relevan. standar pengakuan aset lain lain dan neraca tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx aset lain lain traktor rusak xxx xxx kaum lasi penyusutan alat alat besar arat traktor xxx xxx alat alat besar arat traktor xxx lampiran peraturan bupati pidie ~7o ahun nomor tanggal desember jum adil awal sistem. karakteristik kewajiban adalah bahwa blue punyai kewajiban (obligation) asa kini. kewajiban merupakan atu tugas dan tanggungjawab bertindak atau bul dari praktek bisnis yang lazim. kewajiban disajikan neracamenyelesaikan kewajiban (obligation) asa kini dan jum lah yang aru diselesaikan dapat diukur dengan andal. kewajiban asa kini berbeda dengan kom itm asa depan. keputusan manajer blue membeli aset asa depan tidak dengan sendirinya enim bulan kewajiban kini. kewajiban tim bul jika aset telah diterima blue dan belum terjadi pengeluaran sum ber daya ekonomi atau blue telah buat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan ber daya pada pihak lain apabila perusahaan gagal untuk penuhi kewajiban tersebut. penyelesaian kewajiban asa kini dapat dilakukan dengan beberapa cara: pem bayaran kas; penyerahan aset lainnya diluar kas; pem berikbebaskan atau satu tempo dalam waktu (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. semsistem akuntansi kewajiban jangka pendek kewajiban jangka pendek adalah kewajiban blue rum sakit kepada pihak lain yang terjadi karena peristiwa asa lalu dan harus diselesaikan dengan mengorbankan sum ber daya ekonomi dari aset lancar atau dengan enim bulan utang lancar lainnya dim asa datang selam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. jenis kewajiban jangka pendek, tara lain: utang yaitu kewajiban yang tim bul karena pengadaan material, investasi, dan penerima aan pelaksanaan kegiatan blue rum sakit. uang uka pasien yaitu uang yang diterima dari pasien sebagai pem bayaran dim uka beban peran atasnya. pendapatan yang diterima dim uka yaitu penerima aan uang dari pihak ketiga sebagai pem bayaran tertentu tetapi blue rum sakit belum berikan manfaat ekonom tersebut kepada pihak ketiga, misalnya penerima aan sewa dim uka. beban yang asih aru dibayar yaitu beban beban yang sudah satu tempo tetapi belum dibayar term masuk bagian beb yang telah diakui, sam pai tanggal neraca tetapi beban secara keseluruhan belum satu tempo. ana pihak ketiga yang tim bul karena pungutan sebagai wajib pungut pajak atau pungutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. klaim dari pasien yang telah disahkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. utang jangka panjang yang segera satu tempo yaitu bagian dari utang jangka panjang yang telah satu tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi kurang dari satu tahun, misalnya bagian dari pinjam jangka panjang blue rum sakit kepada bank atau pihak lainnya yang segera satu tempo. utang pem belian aset tetap segera satu tempo yaitu bagian utang yang tim bul karena pem belian aset tetap blue rum sakit yang telah satu tempo dalam periode berjalan atau akan dilunasi kurang dari satu tahun. utang kepada kas negara yaitu uang yang aru disetor kas negara per tanggal neraca. pihak pihak terkait pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban jangka pendek:arang jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut: melakukan pem belian pengadaan aran jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan doku lain yang dipesan pembayaran. pejabat keuangan blue dalam sistem tan kewajiban, pejabat keuangan melaksanakan fungsi tanarus kas laktan kew ajian jan pendek yang pem bayarannya menggunakan apbd, ppid terlibat dalam hal pengadaan barang jasa oleh blue transaksi yang dilakukan dengan mekanisme kepada blue; melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara ppid dan blue meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi blue. pemimpin blue dalam sistem akuntansi kewajiban, pemimpin blue menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi blue. dokumen yang digunakan kewajiban jangka pendek doku yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban tara lain: peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi blueurat pernyataan tentang tanggungjawab terhadap laporan keuangan blue. jurnal standar akuntansi kewajiban blue terdiri atas pencatatan atas terjadinya utang dan pem bayaran utang. ketika blue melakukan suatu transaksi pem belian barang dan yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, pejabat keuangan akan mengakui adanya utang. transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan pem belian atk yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan. jik menggunakan pendekatan beban, akabeban atk xxx xxx utang belanja ahan pakai habis xxxpersediaan atk xxx xxx utang belanja bahan pakai habis xxx penerima aan uang uka pasien standar penerima aan uang uka pasien perorangan tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kas blue xxx xxx uang uka pasienuang uka pasienstandar penerima aan uang uka pasien jam inan pem perintah jam kes as). tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kas blue xxx xxx pendapatan diterima dim ukapendapatan diterima dim ukabeban yang asih aru bayar beban yang asih aru bayar merupakan utang jangka pendek pada blue yang terdiri beban listrik beban telpon beban edis beban honor pegawai beban bunga standar nya adalah sebagai rik tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban listrik beban edis beban telpon beban bunga xxx xxx beban yang asih haru bayar xxx pada saat dilakukan pem bayaran jurnalnya adalah kode uraian debut kredit tanggal bukti rekening xxx xxx xxx beban yang asih aru bayar xxx xxx kas blue xxx jurnal lra tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx belanja listrik belanja edis belanja bunga xxx xxx perubahan salup gu, aka yang dibuat oleh fungsi akuntansi blue adalah: jikalo xxx lra tanggal bukti rekening uraian debut kredit xxx belanja atk xxx xxx xxx xxx pendapatan apbd xxx lrals, aka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi blue adalah: jurnaljurnalsistem akuntansi kewajiban jangka panjang akuntansi kewajiban jangka panjang terdiri atas penerima aan utang, pem jan panjang blue terdiri atas fungsi akuntansi blue, dan pemimpin blue. fungsi akuntansi blue dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansimimpin blue dalam sistem tan kewajiban, pem pin blue memiliki tugas menandatangani laporan keuangan blue sebelum dikonsolidasikan dengan laporan keuangan pem perintah daerah dan kem ujian diserahkan kepada bpk untuk audit. dokumen yang digunakan doku yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban jan panjang blue lain: peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi blue; surat perjanjian utang; nota kredit; sp2d ls. debut kredit xxx xxx mgk debut kredit xxx xxx debut kredit xxx xxx debut kredit xxx xxx kewajiban yang telah aran j.rna debut kredit ang xxx xxx debut kredit xxx asia; xxx tanda saat penari: jurnal tanggal xxx lra tanggal xxx saat pemda; jurnal tanggal xxx lra tanggal xxx saat peluang berdasarkan jatuh tempo. jurnal tanggal xxx lra tanggal xxx pembiayaan. taa kode rekening rain xxx kas blue xxx kewajiban panjang kode rekening a^u xxx perubahan sal xxx penerima aan pem biaya bunga kewajiban rar kode rekening xxx beban bunga xxx kas blue kode rekening uraiafeu xxx bunga utang xxx perubahan kewajiban >ar blue untuk pembawa gsi akuntansi blue mencatat kode rekening raja xxx kewajiban jang xxx kas blue kode rekening trans xxx pengeluaran per xxx perubahan saat reklasiikasi kewajibani panjang kredit dengan jurnal: jurnalxii peraturan bupati pidie tahun nomor tanggal lfr desember jum adil awal akuntansi koreksiuntuk pihak pihak terkait pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan blue terdiri atas pejabat keuangan; dan pemimpin blueblue; bukti memorial dokumen lain yang dipesan akan;layanan yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada bpjs karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pihak bpjs. jurnal sem ula jurnaljurnal koreksi jurnalkesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelum ilu stasi: terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jum lah gaji. sem ula asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening bas permendagri nomor tahun atau neraca tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban pegawaipegawai xxx xxx pendapatan apbd lra xxx koreksi: asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening bas permen dari nomor tahun dan neraca tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kas kas daerah xxx xxx kas blue xxxaturan daerah p peraturan kepala daerah pertanggungjaw lah gaji. semula: asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening bas permendagri nomor tahun dan neraca tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban gaji pokok pns xxx xxx pendapatan apbd xxx lra tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx beban gaji pokok pns lra xxx xxx pendapatan apbd lra xxxtanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kas kas daerah xxx xxx ekuitas xxx lra tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx perubahan sal xxx xxx plus defisit xxxilustrasi pengembalian pendapatan blue dari dana bpjs karena kelebihan transfer. jurnal sem ula asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening bas permendagri nomor tahun tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx kas blue xxx xxx pendapatan jam ijam inan lra xxx koreksi asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening bas permen dari nomor tahun dan neraca tangga bukti kode rekening uraian debu red xxx xxx xxx ekuitas xxx xxx kas blue xxx lra tanggal bukti kode rekening uraian debut kredit xxx xxx xxx belanja lain lain lra xxx xxx perubahan sal xxx aan klaim dari asuransi jam inan bpjs dan raharja) yang elukan koreksi sehingga perlu dilakukan pengembalian atau tam bahan klaim susulan kelebihan catat pendapatan penerimaan klaim piutang dari bpjs elukan koreksi sehingga perlu dilakukan pengen bagian atau tam bahan pem bayaran dari bpjs.koreksi: kelebihan transfer dari bpjs pada kayu kelebihan transfer dari bpjs aka pendapatan layanan kelebihan bayar dan perlu segera diem balikan bpjs.lampiran xiii peraturan bupati pidie nomor tahun tanggal desember jum adil awalaupun laporan keuangan blue menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan pem sebagai konsolidator. laporan konsolidasi ini dibuat karena sistem akuntansi pem perintah daerah (asar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah menggabungkan m mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh skpd blue dengan ppid. proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas tahap utama yakni tahap penyusunan kertas kerja(worksheet) konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan pem perintah daerah sebagai entitas pelaporan. laporan keuangan blue ketentuan umum laporan keuangan yang blue dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh pejabat keuangan blue. perintah nomor tahun tentang tanda akuntansi pem perintahkan, menurut perm mendagri nomor tahun laporan keuangan blue juga terdapat laporan keuangan yaitu: laporan realisasi anggaran lra); laporan perubahan saldo anggaran lebih sal) laporan arus kas lak) neraca; laporan operasional lo); laporan perubahan ekuitas (lpe);blue:uangan blue pemimpin blue langkah langkah teknis menyiapkan kertas kerja pejabat keuangan buatan laporan keuangan. kertas kerja berguna perm udah proses pem buatan laporan keuangan yang dihasilkan secara anual. penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berke bang. informasi ini yang aru ada pada form kertas kerja adalah sebagai berikut: kode rekening uraian neraca saldo ns) penyesuaian setelah penyesuaian mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian pejabat keuangan blue melakukan rekapitulasi saldo saldo buku besar menjadi neraca saldo. ngka angka neraca saldo tersebut diletakkan kolom neraca saldo yang terdapat pada kertas kerja. buat penyesuaian pejabat keuangan blue buat penyesuaian.penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom penyesuaian yang terdapat pada kertas kerja. penyesuaian yang diperlukan tara lain digunakan untuk: (a) koreksi kesalahan indahbukuan (b) pencatatan yang belum dilakukan (c) pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tah buat neraca saldo setelah penyesuaian pejabat keuangan blue melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan penyesuaian yang telah dibuat sebelum menyusun laporan keuangan menyusun lra, buatakuntansi blue mengidentifikasi akun akun yang term masuk dalam kom panen laporan realisasi anggaran dan kem ujian disajikan dalam laporan realisasi anggaran . bersama aan dengan pem buatan lra, akuntansi blue juga buat penutup. prinsip penutupan ini adalah buat nilai akun akun lra menjadi berikut ini contoh penutup lra (a) penutup penutup jurnal penganggaran yang dibuat awal tah anggaran apropriasi belanja xxx setim asi perubahan sal xxx setim asi pendapatan xxx (b) penutup realisasi anggaran, ditutup pada akun surplus defisit lra pendapatan lra xxx belanja xxx surplus defisit lra xxx (c) penutup penutup akun surplus defisit lra pada akun setim asi perubahan sal yang terbentuk selam transaksi surplus defisit lra setim asi perubahan sal xxx xxx kemudian, setelah buat real penutupan, akuntansi skpd menyusun neraca saldo setelah penutupan lra. berikut ini adalah form lra pendapatan dan belanja blue rsud tengku chik ditiru sigla adalaha realis realis pendapatan penjumjumlah belanja operasi xxx xxx xxx belanja modal belanja tanah xxx xxx xxx belanja peralatan mesin xxx xxx xxx belanja gedung dan bangunan xxx xxx xxx belanja jalan irigasi dan jarixxx xxx xxx jumlah belanja xxx xxx xxx surplus defisit xxx xxx xxx pe1pembiayaan penerimaan pembiayaan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran lpa) jumlah penerimaan pembiayaan xxx xxx xxx p!jumlah pengeluaran pembiayaan xxx xxx xxx pembiayaan netto xxx xxx xxx sisa lebih pembiayaan anggaran lpa) saat. taat menyusun laporan perubahan saldo anggaran lebih berjalan yang ada lra. berikut ini merupakan format laporan perubahan saldo anggaran lebih blue tengkuyusun lo, penutup dan neraca saldo setelah penutupan berdasarkan neraca saldo setelah penutupan lo, akuntansi blue mengidentifikasi akun akun yang term masuk dalam kom panen laporan operasional kem ujian disajikan dalam laporan operasional. bersama aan dengan pem buatan lo, akuntansi blue buat penutup. prinsip penutupan ini adalah buat nilai akun akun menjadi kemudian, setelah buat real penutupan, akuntansi blue menyusun neraca saldo setelah penutupan lo. berikut ini contoh penutup lo. pendapatan xxx surplus defisit beban berikut ini adalah formkenaikan penurunan (%) pendapatan pendapatan xxx xxx uraian kenaikan penurunan (%)jumiasa xxx xxx xxx xxx jumlah pendapatan luar biasa xxx xxx xxx xxx uraian kenaikan penurunan (%) beban luar biasamenyusun neraca, buat penutup akhir, dan neraca saldo akhir. berdasarkan neraca saldo setelah penutupan lo, akuntansi blue buat neraca. bersama aan dengan pem buatan neraca, akuntansi blue buat penutup akhir penutup akun surplus defisit) akun ekuitas. berikut ini contoh penutup akhir. surplus defisit xxx ekuitas xxx kemudian, setelah buat penutup akhir, akuntansi blue menyusun neraca saldo akhir. neraca saldo akhir ini akan menjadi neraca awal periode akuntansi yang selanjutnya. berikut ini merupakan contoh form neraca blue tgk chik ditiru siglauka jumlah aset lancar xxx xxx aset tetap tanah xxx xxx peralatan mesin xxx xxx gedung danjumlah aset tetap xxx xxx aset lainnya tagihan tan otorisasi jumlah aset lainnya xxx xxx jumlah aset xxx xxx kewajiban kewajiban jangka pendek tang saha tank perhitungan fihak ketiga pfk) xxx xxx utang bunga xxx xxx bagian lancar tank jan panjang xxx xxx pendapatan diterima uka xxx xxx utang belanja xxx xxx tank jan pendek lainnya xxx xxx jumlah kewajiban jangka pendek xxx xxx kewajiban jangka panjang tank dalam negeri sektor perbankanmenyusun laporan perubahan ekuitas selanjutnya, fungsi akuntansi blue buat laporan perubahan ekuitas menggunakan ata ekuitas awal dan nya. laporan perubahan ekuitas ini akan genggam bahkan pergerakan ekuitas blue. berikut ini merupakan contoh form laporan perubahan ekuitastmembuat laporan arus kasasjumjum lah arus keluar kas xxx xxx arus kas bersih dari aktivitas operasi xxx xxx uraian 20x1 20x0jumerikan pinjam kepada pihak lainuraian 20x1 20x0(a) informasiasing m asing pos yang disajikan pada lem bar uka laporan keuangan; (e) informasi yang diharuskan oleh pernyataan tanda akuntansi pem perintahkan yang belum disajikan dalam lem bar uka laporan keuangan; dan (f)berikut ini merupakan contoh form catatan atas laporan keuangancatatan atas laporan keuangan bab pendahuluan maksudtanblue bab penjelasan atas inform asi inform asi nonkeuangan blue bab vii penutup penyusunan laporan keuangan konsolidasi p perintah daerah. neraca saldo dari sem(lpe); perintah daerah adalah sebagai berikut fungsi akuntansi ppid ppid bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan laporan keuangan pem perintah daerah:menyusun neraca saldo gabungan skpd dan ppid. kertas kerja ini adalah alat bantu yang digunakan menyiapkan kolom neraca saldo pem perintah daerah dalam kertas kerja penyusunan laporan keuangan pem perintah daerah. kertas kerja berguna perm udah proses pem buatan laporan keuangan gabungan. kertas kerja berguna perm udah proses pem buatan laporan keuangan gabungan. neraca saldo skpd dan neraca saldo ppid yang dim masukkan kedalam kertas kerja konsolidasi adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan. kode akun nama akun lap. keu skpd lap. keu skpd lap. keu skpd dst lap. keu ppid jurnal eliminasi lap. keu pemdorksheet yaitu dengan cara menggabungkan akun akun pada kode dan dari seluruh skpd dan ppidpenggabungan neraca lebih dulu haru dibuat real eliminasi, barulah kem ujian dibuat neraca gabungan. kertas kerja (worksheet) lra gabungan skpd skpd ppid gabung uraian pendapatan pe1 dipisahkan xxx xxx lain lain pendapatan asli daerah yang sahhbunga xxx xxx subsidi xxx xxx hibah xxx xxx bantuan sosial xxx xxx jumlah belanja operasi belanja modal belanja tanah xxx xxx xxx belanja peralatan mesin xxx xxx xxx belanja gedungbelanja tidak terduga belanja tidak terduga xxx xxx jumlah belanja tidak terduga jumlah belanja xxx xxx xxx xxxxxx xxx transfer bantuan keuangan bantuan keuangan pem perintah daerah lainnya xxx xxx bantuan keuangan lainnya xxx xxx jumlah transfer bantuan keuangan xxx xxx jumlah transfer xxx xxx jumlah belanja dan transfer xxx xxx xxx xxx surplus defisit xxx xxx xxx xxx pembiayaan penerimaan pembiayaan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran lpa) xxx xxx pencairan ana cadangan xxx xxx hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan xxx xxx pinjam dalam negeri pem perintah pusat xxx xxx pinjam dalam negeri pem perintah daerah lainnya xxx xxxlah penerimaan xxx xxx pengeluaran pembiayaan pem bentukan ana cadangan xxx xxx penyertaan modal pem perintah daerah xxx xxxlah pengeluaran xxx xxx pembiayaan netto xxx xxx sisa lebih pembiayaan anggaran xxx xxx kertas kerja (worksheet) gabungan uraian skpd skpd ppid gabungan _____1_____ _____1_____ _____1_____endapatan asli daerah yang sah xxx xxxxxx xxx pxxx xxx pxxx xxxxxx xxx jumlah pendapatan xxx xxx xxx beban beban operasi beban pegawai xxx xxx xxx beban barangbeban lain lain xxx xxx xxx xxx jumlah beban operasi xxx xxx xxx xxx beban transfer beban transfer bagi hasil pajak xxx xxx beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya xxx xxx beban transfer bantuan keuangan pem perintah daerah lainnya xxx xxx beban transfer bantuan keuangan desa xxx xxx beban transfer keuangan lainnya xxx xxx jumlah beban transfer xxx xxx jumlah beban xxx xxx xxx xxx jumlah surplus defisit dari operasi xxxsurplus penyelesaian kewajiban jan panjang xxx xxx surplus dari kegiatan non operasional lainnya xxx xxx xxx xxx xxx jumlah surplus non operasional xxx xxx xxx xxx xxx defisit non operasional defisit penjualan aset non lancar xxx defisit penyelesaian kewajiban jan panjangbiasa xxx xxx jumlah pendapatan luar biasa xxx xxx beban luar biasa beban luar biasa xxx xxx jumlah beban luar biasa xxx xxx pos luar biasa xxx xxx surplus defisit lo xxx xxx xxx xxx kertas kerja (worksheet) neraca gabungan uraian skpd1, .dst ppid elemen asi gabungan aset aset lancar kas kas daerah xxx xxx kas bendahara pengeluaran xxx xxx kas bendahara penerima aan xxx xxx investasi jan pendek xxx xxx piutang pajak xxx xxx xxx piutang retribusi xxx xxx xxx penyisihan piutang xxx) (xxx) xxx beban dibayar uka xxx xxx bagian lancar pinjam kepada perusahaan negara xxx xxx bagian lancar pinjam kepada perusahaan daerah xxx xxx bagian lancar pinjam kepada pem perintah pusat xxx xxx bagian lancar pinjam kepada pem perintah daerah lainnya xxx xxx bagian lancar tagihan penjualan quran xxx xxx xxx bagian lancar tan anti kerugian daerah xxx xxx xxx piutang lainnya xxx xxx xxx persediaan xxx xxx jumlah aset lancar xxx xxx xxx investasi jangka panjang investasi nonpermanen pinjam jan panjang xxx xxx investasi dalam urat utang negara xxx xxx investasi dalam proyek pem bangunan xxx xxx investasi nonzero agen lainnya xxx xxx jumlah investasi nonpermanen xxx xxx investasi permanen penyertaan modal pem perintah daerah xxx xxx investasi perm ag) xxx) jumlah aset tetap xxx xxx xxx dana cadangan ana cadangan xxx xxx jumlah dana cadangan xxx xxx aset lainnya tagihan penjualan angsuran xxx xxx xxx tagihan tan anti xxx xxx xxx kem citraan dengan fihak ketika xxx xxx xxx aset tak berwujud xxx xxx xxx aset lain lain xxx xxx xxx jumlah aset lainnya xxx xxx xxx rekening koran skpd xxx (xxx jumlah aset xxx xxx xxx kewajiban kewajiban jangka pendek tank perhitungan fihak ketiga pfk) xxx xxx xxx utang unga xxx xxx bagian lancar tank jan panjang xxx xxx pendapatan diterima dim uka xxx xxx xxx utang belanja xxx xxx xxx tank pendek lainnya xxx xxx xxx jumlah kewajiban jangka pendek xxx xxx xxx kewajiban jangka panjang tank dalam negeri sektor perbankan xxx xxx utang dalam negeri obligasi xxx xxx prem ium diskonto) obligasisal rekening koran ppid xxx (xxx jumlah kewajiban dan ekuitas xxx xxx xxx jurnal eliminasi elim invasi dibuat eng nol kan rk ppid dan rk skpd yang merupakan akun reciprocal yang bersifat sem antara tingkat pemda (entitas pelaporan). akun ini akan eliminasi dengan jurnal elim invasi pada akhir periode, tujuan penyusunan neraca konsolidasi. namun jurnal eliminasi ini tidak dilakukan pem postingan buku besar asing m asing akun reciprocal tersebut, baik skpd maupun ppid. sehingga rk ppid neraca skpd dan rk skpd neraca ppid tetap hidup. ntuk mengeliminasi akun reciprocal ini dengan ejurnal rk ppid debut dan rk skpd kredit. uraian debit kredit rk ppid xxx rk skpd xxx jurnal penutupan dilakukan titan skpd dan ppid ketika menyusun laporan keuangan asing m asing. sehingga pada saat menggabungkan m mengkonsolidasikan tidak perlu lagi perintah daerah, yaitu: penyusunan laporan realisasi anggaran lra) biaya, yang asing m sal)un berjalan yang ada lra. berikut ini merupakan format laporan perubahan saldo anggaran lebih pemerintah kabupaten pidie. pemerintah kabupaten pidiepenyusunan laporan operasional lo) samenam bil ata akgenggam bahkan pergerakan ekuitas pem perintah daerah. laporan perubahan ekuitas disusun dengan menggunakan data ekuitas awal dan form laporan perubahan ekuitas pem perintah pem perintah kabupaten pidie. pemerintah kabupaten pidie urn. membuat laporan arus kas lak)pem perintah pem lintah kabupaten pidie. pemerintah kabupaten pidiepajak daerah xxx xxx penerima aan retribusi daerah xxx xxx penerima aan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan xxx xxx penerima aan zakat xxx xxx penerima aan lain lain pendapatan asli daerah yang sah xxx xxx penerima aan ana bagi hasil pajak xxx xxx penerima aan ana bagi hasil sum ber daya alam xxx xxx penerima aan ana alokasi umum xxx xxx penerima aan ana alokasi khusus xxx xxx penerima aan ana penyesuaian xxx xxx penerima aan pendapatan bagi hasil pajak xxx xxx penerima aan bagi hasil lainnya xxx xxx penerima aan pendapatan hibah xxx xxx penerima aan ana darurat xxx xxx penerima aan lainnya xxx xxx penerima aan dari pendapatan luar biasa xxx xxx jum lah arus kas masuk xxx xxx arus kas keluar pem bayaran pegawai xxx xxx pem bayaran barang xxx xxx uraian 20x1 20x0 pem bayaran bunga xxx xxx pem bayaran subsidi xxx xxx pem bayaran hibah xxx xxx pem bayaran bantuan sosial xxx xxx pem bayaran tak terduga xxx xxx pem bayaran bagi hasil pajak xxx xxx pem bayaran bagi hasil retribusi xxx xxx pem bayaran bagi hasil pendapatan lainnya xxx xxx pem bayaran kejadian luar biasa xxx xxx jumhasil penjualan penjualan kekayaan daerah yang pisahkan xxx xxx penerima aan penjualan investasi non perm agenpem perintah daerah xxx xxx pengeluaran pembelian investasi non perm agenpem perintah pusat xxx xxx pinjam dalam negeri pem perintah daerah xxx xxx uraian 20x1 20x0 lainnya lah arus kas masuk xxx xxx arus keluar kasrus masuk penerima aan perhitungan fihak ketiga pfk) xxx xxxuraian 20x1 20x0 kenaikan penurunan kas xxx xxx saldo awal kas bud dan kas bendahara pengeluaran xxx xxx saldo akhir kas bud dan kas bendahara pengeluaran xxx xxx saldo akhir kas bendahara penerimaan xxx xxx saldo akhir kas blue xxx xxx saldo akhir kas xxx xxxinformasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi; informasi tentang kebijakanuka laporan keuangan. berikut ini merupakan form catatan laporan keuangan pemerintah kabupaten pidie. pemerintah kabupaten pidie catatan atas laporan keuangan bab pendahuluan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pem perintah daerah landasan hukum penyusunan laporan keuangan pem perintah daerah sistem atika penulisan catatan atas laporan keuangan pem p perintah daerah ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pem perintah daerah perintah daerah basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pem perintah daerah penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam sap pada pem perintah daerah bab penjelasan pos pos laporan keuangan pem perintah daerah rincian dari penjelasan asing m asing pos pos pelaporan keuangan pem perintah daerah pendapatan lra belanja transfer pem biaypem perintah daerah. bab penjelasan atas inform asi inform asi nonkeuangan pem perintah daerah bab vii penutup |
bupati pidie provinsi aceh peraturan bupati pidie nomor tahun tentang rencana pembangunan daerah kabupaten pidie tahun bismillahirramanirrahim atas rahmat allah yang maha kuasa bupati pidie, menimbang bahwa berdasarkan dictum kesatu, dictum kedua, dan dictum ketiga inberakhir pada ahun bupati yang asa jabatannya berakhir pada tahun agar menyusun doku perencanaan pem bangunan menengah daerah tahun yang selanjutnya disebut sebagai rencana pem bangunan daerah kabupaten ahun dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lam bat minggu kedua bulan arearencana pem bangunan daerah kabupaten pidie tahun mengingat undang undang (drt) nomor ahun tentang pem bentukan daerah otonom kabupaten k kabupaten dalam lingkunganrubahan ketiga ataspemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang u undang menjadi undang undang lembaran negara republik indonesia ahun nomor bahan lem baran negara,arm ionisasi peraturan perpajaakun aceh nomor ahun tentang tata rencana pem bangunan jangka menengah aceh lembaran aceh ahun nomor peraturan gubernur nomor ahun tentang rencana pem bangunan aceh rpa) ahun berita daerah aceh ahun nomor akun kabupaten pidie nomor ahun tentang rencana pem bangunan jangka panjang daerah (ipjp) kabupaten pidie ahun akun kabupaten pidie nomor ahun tentang rencana pem bangunan jangka menengah daerah kabupaten pidie ahun lembaran kabupaten pidie ahun nomor akun kabupaten pidie nomor ahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten pidie tahun lembaran daerah kabupaten pidie ahun nomor bahan lem baran daerah nomor );^tahun nomor tam bahan lem baran kabupaten pidie nomor sebagai ana telah diubah dengan akun kabupaten pidie nomor ahun tentang perubahan atasahun nomor bahan lem baran kabupaten pidie nomor menetapkan peraturan bupati pidie tentang rencana pembangunan daerah (rpd) kabupaten pidie tahun sebagai penyelenggara pem perintah kabupaten pidie yang terdiri dari bupati dan satuan kerja perangkat kabupaten (kpk). bupati adalah bupati pidie. penjabat bupati yang selanjutnya disebut penjabat bupati pidie adalah asn yang berasal dari jab atan pim pinang tinggi pratama ditunjuk oleh gubernur aceh sam pai dengan pelantikan bupati dan wakil bupati pidie sesuai denganadan, sekretariat kecam atan, sekretariat maa, mpd, mpu, baitul mal dan lembaga daerah. rencana pem bangunan daerah kabupaten pidie yang selanjutnya disebut rpd kabupaten pidie adalah doku perencanaan pem bangunan kabupaten pidie yang uat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program daerah (empat) tahun terhitung sejak tah sam pai dengan tah memutuskan: bab ketentuan umum rencana strategis satuan kerja perangkat kabupaten renstra kpk) adalah doku perencanaan bagi seluruh kpk lingkungan pem perintah kabupaten pidie. rencana pem bangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pem perintah kabupaten (kpk) adalah doku perencanaan kabupaten pidie run waktu (satu) tahun. kepala badan perencanaan pem bangunan daerah kabupaten pidie yang selanjutnya disebut kepala bappeda kabupaten pidie adalah kepala kpk yang bertanggung jaw terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pem bangunan kabupaten pidie. bab rpd kabupaten pidie rpd kabupaten pidie merupakan penjabaran dari rpm rpd provinsi aceh ipjp kabupaten pidie dan isu strategis aktual. rpd kabupaten pidie uat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pem bangunan daerah, kebijakan dan program aturan kerja perangkat kabupaten (kpk) yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. sistem atika rpd kabupaten pidie sebagai ana dim maksud dalam dan disusun sebagai berikut: bab pendahuluan bab baran kondisi daerah bab iii baran keuangan daerah bab perm ke bangunan dan program perangkat daerah bab viii kinerja penyelenggaraan pem perintahkan daerah bab penutup. sistem atika rpd kabupaten pidieini. rpd kabupaten pidie sebagai ana dim maksud dalam menjadi pado bagi: penjabat bupati pidie menyelenggarakan pem perintahkan dan pem bangunan kabupaten pidie periode tahun pem perintah kabupaten pidie dalam menyusun rencana kerja pem perintah kabupaten (kpk) ahun ahun ahun dan ahun seluruh kpk lingkungan pem perintah kabupaten pidie dalam menyusun rencana strategis kpk ahun seluruh pem angka kepentingan dalam menyelenggarakan pem bangunan kabupaten kabupaten pidie ahun kepala bappeda kabupaten pidie sesuai dengan kew kenangannya melakukan pem pantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan rpd kabupaten pidie yang dituangkan dalam rencana strategis kpk. indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas pem bangunan kabupaten pidie sebagai ana tercantum dalam peraturan ini, merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kem puan keuangan dan penerima aan kabupaten pidie sesuai dengan kebijakan dan program prioritas pem bangunan kabupaten pidie setiap tahunnya. bab iii pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten pidie penjabat bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pem bangunan kabupaten pidie. pengendalian dan evaluasi sebagai ana dim maksud pada meliputi: kebijakan perencanaan pem bangunan kabupaten pidie. pelaksanaan perencanaan pem bangunan kabupaten pidie. bab ketentuan peralihan rpd kabupaten pidie dalam pelaksanaannya bila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam insterakhir pada ahun atau ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. perubahan rpd kabupaten pidie ahun dapat dilakukan apabila: hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidak sesuaikan tara asam perencanaan dengan kondisi yang sebenarnya (existing); hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan tara target dan pencapaian kinerja sam pai dengan tah berjalan; terjadi perubahan yang sangat mendasar; terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari perundang undangan yang lebih tinggi. doku perencanaan pem bangunan kabupaten pidie yang telah disusun dan ditetapkan sebelum peraturan ini ditetapkan, asih berlaku sam pai dengan tah bab ketentuan lain lain peraturan bupati ini berlaku sam pai dengan diundangkannya akun kabupaten pidie tentang rencana pem bangunan jangka menengah (rpm) kabupaten pidie sebagai pelaksanaan visi dan misi bupati dan wakil bupati pidie, atau hasil pem pilihan bupati dan wakil bupati pidipada tanggal sigla area yasan berita daerah kabupaten pidie tahun nomor |
nn, tag bupati pringsewu peraturan bupati pringsewu nomor tahun tentang pembentukan layanan pengadaan barang jasa secara elektronik kabupaten pringsewu dengan rahmat tuhan yang maha esa maan bupati pringsewu, taat menimbang bahwa pengadaan barang jasa pemerintahan dilingkungan pemerintah kabupaten pringsewu dikelola secara terpusat, terintegrasi dan berbantuan elektronik, bahwa pengadaan barang jasa pemerintah dilingkungan pemerintah kabupaten pringsewu dilaksanakan secara elektroniklayanan, tata kerja dan standar prosedur operasional bagian kesatu jenis layanan jenis layanan yang diselenggarakan oleh lpse secara elektronik atau e procurement, konsultasi teknis dukungan teknis terkait penyelenggaraan pengadaan barang jasa secara elektronik atau e procurement, (dn secara elektronik. bagian kedua tata kerja lpse menjalin hubungan kerja dengan pa kpa ppk dan ulp. lpse berkoordinasi dan menjalin kerjasama dengan lopp dan lpse lainnya. (dn lpse dapat bekerjasama dengan pihak lain terkait dengan pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah. hubungan kerja antara lpse dengan pa kpa ppk, antara lain: memberikan dukungan teknis terkait dengan penayangan rencana umum pengadaan barang jasa website lpse, . bterkait dengan proses pengadaan barang jasa secara elektronik, hubungan kerja antara lpse dan ulp antara lain: memberikan dukungan teknis terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektroniklpse dan lopp, antara lain: melaksanakterkait permasalahan dan pengembangan sistem prosedur pengadaan barang jasa secara elektronik. koordinasi dan kerjasama antara lpse dan lpse lainnya, antara lain: melaksanterkait permasalahan dan pengembangan aplikasi sse. kerjasama antara lpselaksanakan kajian, pelatihan, workshop, publikasi dan kerjasama lainnya terkait pengadaan barang jasa secara elektronik. penyelenggaraan kerjasamigagelolaantan pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur, pemeliharaan kinerja dan kapasitas sse, pengarsipan dokumen elektronik (file backup). lpse dapat menyusun standar prosedur operasional lainnya sesuai dengan lingkup kewenangan, tugas dan fungsinya. bab kepegawaian (md pegawai lpse adalah pegawai negeri sipil pns) dan atau non pegawai negeri sipil non pns) yang ditugaskan menjalankan kewenangan, tugas, pokok dan fungsi lpse. pegawai negeri sipil wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki integritas moral disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, lt. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku. pegawai lpse dilarang merangkap menjadi ppk, pengelola keuangan atau pegawai pada pokja ulp. pegawai lpse tidak wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa. penugasan pns atau non pns sebagai pegawai lpse ditetapkan dengan keputusan bupati. pns yang ditugaskan lpse berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan atau disebutkan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. non pns yang ditugaskan lpse berhak menerima gaji pokok dan tunjangan atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pegawai lpse diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlakukewenangan, tugas dan fungsi lpse. bababupaten pringsewu. bab vii ting ewu, a00 jadi diundangkan pringsewu pada tanggal januari pj. sekretaris daerah kabupaten pringsewu, awan berita daerah kabupaten pringsewu tahun nomorkabupaten pringsewu yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas, badan, lembaga teknis, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaknjalankan pengadaan barang jasa pemerintahan kabupaten pringsewihak lain adalah pihak pihak selain pengguna lpse yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan lpse. lpse lainnya adalah lpse diluar lpse kabupaten pringsewu. institusi lain adalah lembaga instansi lain yang secara struktur diluar pemerintah kabupaten pringsewu yang memanfaatkan aplikasi lpse kabupaten pringsewukedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi lpse bagian kesatu kedudukan lpse bupati pringsewu membentuk lpse pemerintah kabupaten pringsewu yang bersifat permanen, melekat pada unit yang sudah ada, yang berkedudukan bidang informasi publik dinas komunikasi dan informatika kabupaten pringsewu. nan lpse pemerintah kabupaten pringsewu sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada bupati dalam hal penyelenggaraan lpse dan bertanggungjawab kepada kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten pringsewu dalam hal pengelolaan dan penggunaan anggaran apbd melalui dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat dinas komunikasi dan informatika kabupaten pringsewu. bagian kedua kewenangan lpse mempunyai kewenangan pengelolaan sistem pengadaan barang jasa secara elektronik yang meliputi: koordinasi administrasi pengadaan barang jasa secara elektronik, pengelolaan sistem pengadaan barang jasa secara elektronik, fasilitasi penyelenggaraan pengadaan barang jasa secara elektronik, fasilitasi pengembangan sistem, prosedur dan kompetensi sdm terkait dengan pengadaan barang jasa secara elektronik. bagian ketiga tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam lpse mempunyai tugas: memfasilitasi pa kpa ppk dalam penayangan pengumuman rencana umum pengadaan, memfasilitasi ulp dalam penayangan pengumuman pengadaan barang jasa dan pelaksanaterkait penyelenggaraan pengadaan barang jasa secara elektronik, mengembangkan sistem dan prosedur terkait dengan pengadaan barang jasa secara elektronik, meningkatnya kompetensi sumber daya manusia terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati. lpse dapat melayani kebutuhan instansi yang terkait pelaksanaan pengadaan barang i'asa secara elektronik. lpse tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan rencana umum pengadaan barang jasa pemerintah, pembuatan dan perhitungan hps, pembuatan draft kontrak, serta penilaian atas hasil pelaksanaan kontrak. lpse tidak bertanggungberita pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, isi berita acara hasil pelelangan seleksi pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman. dan isi sanggahan dan jawaban. bagian keempat fungsi dalamidan jasa secara elektronik, pengelolaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, fasilitasi penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa baik secara elektronik, penyelenggaraan pengembangan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronikll organisasi lpse bagian kesatu organisasi susunan organisasi lpse terdiri dari: kepala, sekretariat: cc.an struktur organisasi lpseerangkat organisasi kepala lpse pemerintah kabupaten pringsewu pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten pringsewu sebagaimana dimaksud dalam huruf secara ex officio dijabat oleh kepala bidang informasi publik dinas komunikasi dan informatika kabupaten pringsewu yang mempunyai tugas memimpin lpse dalam melaksanakan tugas dan fungsi lpse. sekretariat lpse pemerintah kabupaten pringsewu sebagaimana dimaksud dalam huruf secara ex officio dijabat oleh kepala seksi kepala sub bagian pada dinas komunikasi dan informatika kabupaten pringsewu. sekretariat lpse pemerintah kabupaten pringsewu sebagaimana dimaksud pada (l), berpenpendaftaran pengguna sse(l), |
bupati pringsewu peraturan bupati pringsewu nomor2 tahun tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian penjabat kepala pekon kabupaten pringsewu dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pringsewu, menimbang bahwa dengan telah diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang desa, terdapat perubahan perubahan dalam bidang pemerintahan pekon yang perlu segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan pemerintahan pekon dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakupekon yang berakhir masa jabatannya dan kepala pekon yang diberhentikan dari jabatan, bupati menunjuk penjabat kepala pekon yang berasal dartanamat adalah camat dalam kabupaten pringsewu. kepala pekon adalah kepala pekon dalam kabupaten pringsewu. pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah,pemerintah pekon adalah kepala pekon yang dibantu perangkat pekon sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan pekon. pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu. badan himpun pemekaran yang selanjutnya disingkamenteri adalah menteri yang menangani desa. bab tata cara pengangkatan kepala pekon pemilihan kepala pekon dilaksanakan secara serentak kabupaten pringsewupekon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala pekon serentak, bupati menunjuk penjabat kepala pekon. penjabat kepala pekon sebagaimana dimaksud pada berasal dari pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu. kepala pekon berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan. kan:lingkungandari pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten pringsewu sampai terpilihnya kepala pekon yang baru. dalam hal terbentuk pekon persiapan, bupati mengangkat penjabat kepala pekon dari pegawai . negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu. masa jabatan penjabat kepala pekon persiapan sebagaimana dimaksud pada adalah paling lama (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak (dua) kali dalam masa jabatan sama. pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dapat diusulkan oleh camat setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: pegawai negeri sipil yang bertempat tinggal wilayah kabupaten pringsewu: dan memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. penjabat kepala pekon sebagaimana dimaksud dalampekon. penjabat kepala pekon yang berakhir masa jabatannya dikembalikan kepadaemari pj. sekretaris daerah kabupaten pringsewu, aryan ana berita daerah kabupaten pringsewu tahuwalikota adalah waliapbd terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. apbd kota yogyakarta tahun anggaran berjumlah rp. (satu trilyun delapan ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam(satu trilyun tujuh ratus lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima seratus delapan puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu empat ratusiga ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus sebelas(dua puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapanpuluh dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima ribu sembilan ratus empatiga milyar seratus lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empatseratus dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuhlima puluh lima milyar empat ratus enam puluh tiga jutapuluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh) anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar rp. (satu trilyun tujuh ratus sembilan puluh empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) belanja operasi(satu trilyun lima ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enamdelapan belas milyar lima ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empatsembilan milyar lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiahdelapan puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu se(enam belas milyar enam ratus juta dua ratus enamatu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus tujuhsatu milyar lima ratus enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuhyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima rupiah). belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar (empat puluh empat milyar tiga puluh juta empat ratus empat belas ribu sembilan puluh sembilan rupiahempat ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh dua(lima puluh enam milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).nol rupiah). belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada.sembilan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiahempat puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh delapanyogyakarumum apbd merupakan penjabaran rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satuan moneter untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan perwujudan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. apbd menggambarkan kondisi keuangan berupa informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. secara singkat dapat dinyatakan bahwa apbd adalah suatu rencana keuangan yang menyatakan berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa besar serta bagaimana cara memperoleh sumber daya untuk mendanai rencana tersebut. pada dasarnya apbd mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas. apbd juga merupakan salah satu alat ekonomi penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dengan apbd pemerintah daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, terutama dalam rangka mendorong peran yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah. pada situasi tertentu apbd dapat memberikan peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pada situasi lainnya apbd dapat berperan sebagai pengendali aktivitas perekonomian. sebagai suatu kebijakan publik, proses penyusunan apbd merupakan bagian dari proses politik antara pemerintah daerah dengan dprd. penetapan apbd merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daer. dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan dan mendasarkan pada tema pembangunan kota yogyakarta tahun maka prioritas pembangunan kota yogyakarta tahun dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja operasi. struktur apbdasarkanurusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk dalam urusan konsumen yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. urusan pemerintahan konsumen yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan dalam apbd dikategorikan dalam tiga pos yaitu, sedangkandaerah. belanja daerah merupakan pagu tertinggi dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan. pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplyogyakarta nomorma pendapatan trans, a22 ama erat hoon bam bao mamaopemas dommamamopal sao eamamparreouca obbamatrameer amtgensn a.zo)| jpemeuvan lo penerimaanpemsiyaan s21972881707| ama ema pembinaan| nana ooo mia eta ieratesinpembinyaan anggaran baerantahun berkenaan walikota yogyakarta ttd haryadi sudutyang berkaitan dengan pelalawan sar waamternasss| oismonsiseol sissrsmnal oliansssanaozs blah urus pem ean bahan dana perdikan anogsoo0normal mtosomensas) lo) mosraaseses ilonfianansonsotomol onespenatanpemundan aga disorarsosal ussmsoal anacansnpam doa alanfianansommntoma ati2omo) enooool armor alan honansommonom uan raseomo| ns0000o| sesama han fhonannoamonora| tayang rabi beng pengering bol lol (uru mkantahanbianekesemntan wagon saoatormnsaal tegasacnaga| oo) hamparan hinelkesmonommeromol dima "iamnssom) essosrlol 7awesomehlnelhsenoooamo1one| upt pem dendam ismsaiaal asoooof aon aan hlnelhaenoooamonon) upt began statis| sns0000o| hlnelhsenoooamotomil utama umpamanya 0anatomi) sassosof azan hlnelhsenoooamon om) upt mem pass) tesooooo| 25an hlnefhaenoooamonoma oat sn| bansm) genmosel beo hlnelhsenonoonotorel ramansatumum paman dapat mokamassao| amosoooon haamnasaasa long urubapemgantahan dang pemeran umum dan penuaan uang asesantooo| oaaetosason| #aoasrase7 oo) honda0 ilnalissnoionsotomol oneseeeraamumum pmumatandanwmantamukiman sesi2soo| aesaesenao) roses0n nasnarsom hlnslhasnoaoamonomi| mangaka umum epomstaanaol istana hlnafhas21orang201o| peranan kanan some sasar hlist urusan pementasan dang perumahan dan kawasan pembukaan gamaarzasn) soseroonl easton02on ken nan maa lan pamandanktentbanumunsena 20ss0s0| ssagesnsse| barunasam| sra0rotasi hlneliasmonommoromol samapi pamela mess ass hlnelhasnoooamosowo| tnd perancangan ear ama pop sorsismal tansessoof moana hotel (otusawemutamtamatpanesosa nataooo| basposoaasr) a7eng0n| oo) hasanastasn hlnelhgo2012 rumah nan lane dima istana) opo etos bii turn pemeran wayang mdakbekatandenganpenyanandasar wierasita0o| arasraoaara) tass3anne| oo) bisanaanta ala urusan pengamanan ipaneremacakeumn aeooraaool 28not0 alonliasaorasentomol omsosairaoskenedan farmers asanomae| asmara lom jurusan pembantaian bidan pemberdayaan perempuan danperundungan anak sen) dea all dur pementasan ane pangan kasiahoo| santogronal meson| o|. ansa2ron alinjeasan sas omo| dmm panjang ngan soso0| tato) aso0000 atol iurubanpemgantamanbdangpetanahan aneozeasoa) ansor0n| oo) 2span3 all iyuruanpemkantamanbidangumekungan dur inn68ng000| gates0nso2| r27eo00n| hassan alnfemmosommeromol bmmtnganga denrzaroat pado0o #rsosanpan almlemaonoamotoml temtabemtowmtagan mammal opal agam alinfasinoooamonomal pencitraan sanam beberkan abal altar urusan pembantaian dang adminstrasi kependudukan danpenganspi arenaassn) harastaon| oo) anna iihalessmonommenomol bmmkenadudiandan pncawanspi petasan rasa ansoreran ida pengobatan penduduk dan keluarga beengaka aas ega alel musa mengapa dame umum anssntooo hosengsasaa eassomonl oo) rosonoasi alnalensmosommeromol bmmpemngan astesbosoo| tarmsesema) aosnosonl noer alhalessnoooamonom penggandaan ema massal opo rose05 alter urusan pemerintahan dang komunikasi danmeormatka reraagasae) s2561sense| oo) fanmorazma ilhelenezansnnonomo| bmmskomuntan wtomkaden pandan dtarpasara) oop all urusan pemerintahan dang koperasi usaha reel dan menengah easoaeasaa| ananta alinjeanannommonomo| dnm perawatan apes uemakocidan menengah anal altar ukusanpeucam ama nbidangpenamamanmonni hastosonaar) selatan oo) tarra2se aina lesemonomnen penamaan mada pama pad set altar uruanpemeantamanidangkepemudaandanolahkaga hastoorrora| saosesaso| oo) hassan ilhalkaransommonomol bmm penaianpemudndan laga tesimoraa| osessonp asn all (umusaneemcammamawsanesang eoonazoal xenon alan lengan02anonim| dimakamkan mma dan panas tanpa hot all ruang ntahanbian santun sasando| dans00o alan feneaananonomo| dimmkamumkan woman peranan pastor sent lal urusan pemengamamidame kebun reg aasoseraoi kot seo0n edan ana glanleremonoamenomol dimmkeama ndhakabun 22m alaelegenonoamotomil untenglan akan car bada massal oosoooonl aston alanleranoooamonoma| engkau mantap aanssaol onooooof te05srn2 alarfisinoooamonomol amami i5motor somos alaslhonnoooamesowol karaman gedong ef s0sooooof ammem alanloainoooannaomo| kamera kota t5motor sutomo baal urusan pemgantamanbbaneperrukaman wassooias| sammooon| h3notas allebanaomoromol bmmpemaandankpan rammemama sesoooool rasnomaosma bam ama astosnos| seal haa albelemsaniomntomol oms pemtatandankenpan mrassosasal good0o| orzasarm alas urusan pemerintahan bidang relawan dan perawan aaaaaa) opo daan slanlerssansasanomal bmm pemangantngan papa) alel uruanpemantamanbianepnrmsan heengana) tips0n0n| oo) hassan siaeloremonommeromal bmm camat tesis) toessosof senam blr uan pemekaran bae paman aasarsasa| nanas2s0 blanleassansasanomol dmm penamaan ngan ieteretao) esasasol asnaseat aan urusan pembantaian dane perdagangan wts para0aso) wanpsoo0n oo) 5areas3 sibnlosomosommeromol bmmpedangan wioesasnn asamatassa) so5so000| pen sibnlosonoooamot oma) upt enggan remi pep anambas| son dea 2lbnlosonoooamot oma) urteaarsamadan tanaman sebesar oosa sianlosonoooamonomal tmeoktaatp er soo 0p o toni all dus emeantahanbawepermnuknran anasengtn| samnaansoo| smososeso0n| oo) enamnaooseo sion anan common oo| die pemda kapan uha kepada menengah aan sengatan) opo alanlamamomotomil wemtogam 2stsswoto) mioesoro0nl assansacr neo alaelhasaorasentomol onsosaiaoskenedan tarra tapal antar ala semeraimoneran dorensmngna) ssasesaos| oo) esmasasn alonfenimosommeromol sembah ter bamasml 0pop bosnasaom alanleminooommotomil japan memerah gesta aras ternamsar doa alonlesiaonoanotomal papan umum eka satossama also0nl antar alonlesiaonoonotomel papan penonemandan aan kah ekses) esaanssl tata alonlaainoooano1 angan atap sastera) sesko0of tap alonlemaonoanotomal papanya komensal nssoooof toko alone noooamot oma) angan pada otarepa| alnnlesasotoonotomol tndkeesensandan pewenbean same bea asem assam alel sitmemammopo testasonaas| sedarsoon| alnelesemosommatomal semen serasah| sus massa bin obopemanurubanpemerntahan (esa ester io| also ses ooo fe87s stop mamcamaan iassssata| among moms slilenisosommoromol pedpeenasan pegangan basah mrogsasasl senesoonl aon sel amen bars0s oos hanson aa) ses ont ooo s2578 raso: sal taman oftasesorasi| sermon hangaorasi sihalesnsotonnoromol sedakensensandan pesanan samba naga teratasi| series0n ha2sn orasi siteloassoaoamoiomi umi pemauntempetsiama atsatoml soto sll (inmowiampamearman isasrasaa| fasasrnseo size|sas oa0nn ono) badan kesenian dan merga bam sel iinmwmaommemermsancan neoamanes| rona sltalenisosoamenomo| pednprnaan penanaman dekan ntar) ea1pn05 elo jukurpengmmnsanurusanpemernmhan hiisarmors| g2s00n| oo) daerah2r lap merek dana tisnsamagrs| wesssom| matras gllemimosonsaromal ampakompasah manages| soo merasa pan stoo| hansasanson) 1antisense| elo) den20n577n ema tm usa ate ilonfiainosomsaromal temamantaga tosoosoo| ragnsenatal oesosesel alonfoannoooamon om) tera mososnf seasatam daan alonfoannoooame1 oma kat tamatan) ansaof eraaraari dan doa hlonfoonnoooamosoma| tamatan ega santoso) nsson0of esaatao alanfesinonognntomal matan golongan sonia) amis het enam hlonfooinoooamosowol kamen dendam rasa osooooof bona alonfooinoooamonom kta dana aoyama| spoof aro #lonfoonnoooamosoma| tamat ban botani r2so0ooo| donor doa doa alonfoannoooamesoma kanan mona persoon name alonfoonnoooamosonol kamen mata sitaisamo) tesla promo downypormosommeromo) memamrmabsan tersier tassa| ses teras daan alonfoannoooamoroma| kat gan mona asem tom alonfoonnoooamomowol kamen mam stoo eamonaol eamaoatat alonfoonnoooamemoma| taman soamngaan markas) monsoon seroreom alonfoonnoooamemomol kamen aan semasa| roof off sstnoraam alonfoannoooamemoma| kat pem mail s2sesosok senam alonfooinoooamemoma| taman tan amiatomo) teastansef foto ilovfronnoooannoowol kamen endonenan sorssteei aras0o| binramnos doa alonfoonaoooannooma| tamat paman panti sosooooo| san alor foonnoooanntono| kama taman satmseoaa as000oof bap enam #lonfosnaoooonntom kawat mata #enassma) ussasool rasa alonfoannoooannt on) kat alamat nnoooop east alonfoonnoooanngom tata kejaran memo sasa alor foannoooannsoma kat art2tmo| ensoooof sasa alonfoanaoooannn0m sem psatoao) #5spoof sororrmtooononsoooa| awananwamngpaa meal emas tlorroraooooorsovos| kelurahan pendeta apsis000 ensarggo| tlorfrorooonontso0oe| kawasan sorotan tren) es2000oa| ojo sera se) alor(roraooooorsoo7| kelurahan bilangan seaomasso) asasi00o| tlorrotooonontwoooo kamar kotagede canagsona| ojo) asma) alor(rorooooootaooor| kelurahan reowinangan se72012) 3ss050000| mna 2ene12 tlorrorooonontwo0o2| kawanan prensa train sengon| gema) ton ronooomonrtooos| ketuanan puraan assessed| uar23also) ojo oat) boo tomsompememmnamawumum b15501302| 2asas00| oo). aja esa bangsa polio |). alonfintooononoroooo| badan kesamaan bangsadanpamik toanssotse| 22s40ra0o) ojo) walikota yogyakarta ttd haryadi sudun anakan0o0toko alofon|s| tertawa urusan pemerintahan bidang program pengelolaan oelaarl|2o1 hellas belanja operasi belanja barang dan jasa o2labor pengadaan mebel sekolah o2|a2o1 htalslaf belanja operasi belanja barang dan jasa o2|ao1 mtalsle| belanja modal 1lo1101. 1o212. |o2 belanja modal peralatan dan mesin peraga siswa o2| le2 islam belanja operasi belanja barang dan jasa tor2:r00001 belanja hibah sisonsal o2| isle| belanja modal 1lo1101. lo212. |o2 belanja modal peralatan dan mesin lainnya |o2 penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik o2la.o1 isi belanja operasi belanja barang dan jasa penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar o2|ao1 lealsla| belanja operasi belanja barang dan jasa pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa o2|2o1 |siswao2| |e7 islam belanja operasi belanja barang dan jasa tor2:r00001 belanja hibah teo0cbooo) jo212. pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah o2|2o1 leila| belanja operasi belanja barang dan jasa o2|2o1 lebelanja hibah o2|2o1 |es isle| belanja modal 1lo11. lo2 |o2 belanja modal peralatan dan mesin lainnya peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos sekolah dasar o2la.o1 (sos belanja operasi lori o12 selama pegawai h30a5aoo) belanja barang dan jasa belanja hibah o2la.o1 (2o|sle| belanja modal |o2| (oz belanja modal peralatan dan mesin lainnya pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama o2lzo2 lo2| penambahan ruang kelas baru o2|2o2 loz isle| belanja modal |o2 io3 belanja modal gedung dan bangunan pembangunan perpustakaan sekolah o2lao2 loss belanja operasi belanja barang dan jasa o2l2.o2 los isle| belanja modal (os belanja modal gedung dan bangunan o2leo2 los| pembangunan laboratorium o2lao2 los isi belanja operasi .o2 jos joz| belanja barang dan jasa o2lzo2 los isla| belanja modal |o2 loe |o3ao2 |ea islam belanja operasi belanja barang dan jasa jo2 pengadaan alat rumah tangga sekolah o2|ao2 |ee islam belanja operasi belanja barang dan jasa o2|ao2 |2else| belanja modal 1o1101. lo212. |o2 belanja modal peralatan dan mesin penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama o2|ao2 (selular belanja operasi belanja barang dan jasa jos belanja bantuan sosi2|ao2 (ssisjif belanja operasi belanja barang dan jasa orfrot2: belanja hibah asaooool o2|ao2 |ss isle| belanja modal meleenasanaaas feleseje| panas suren) o2|ao2 (selslif belanja operasi belanja barang dan jasa penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama o2|ao2 islam belanja operasi belanja barang dan jasa o2|ao2 (selalua.o2 laos belanja operasi belanja barang dan jasa o2leo2 jar isi belanja operasi belanja barang dan jasa belanja hibah mlelaraomson pelerelel kenngkeamsn sus o2|ao2 |se islam belanja operasi belanja pegawai . belanja barang dan jasa o2|2o2 |se isla| belanja modal oelzasloo| bau anak rehabilitasi sedang berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas paud o2| foalslaf belanja operasi belanja barang dan jasa o2| islam belanja operasi belanja barang dan jasa o2| li7tor2:r00001 belanja hibah as00000000) o2| li7 isle| belanja modal 11o11. 1o212. |o2 belanja modal peralatan dan mesin o2l2o3 hs| pengelolaan dana bop paud o2| hisslaf belanja operasi belanja barang dan jasa tor2:r00001 belanja hibah se1g2000oolo2|aoa hellas belanja operasi belanja barang dan jasa o2|aoa halle| belanja modal 1lo1101. lo212. |o2 belanja modal peralatan dan mesin lainnyao2lama his islam belanja operasi belanja barang dan jasa pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal kesetaraan o2lama (resi belanja operasi belanja barang dan jasa jo2 pengelolaan dana bop sekolah nonformal kesetaraan o2|aoa li7 islam belanja operasi belanja barang dan jasa tor2:r00001 belanja hibah o2|aoa li7 isle| belanja modal dan mesin1labor forlslaf belanja operasi belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah ordo2 or(staf belanja operasi belanja pegawai|o11.penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor laos (slr belanja operasi belanja barang dan jasa penggandaan laos lossneon kaya akan kasi .a8e. lainnya ordo7 los isle| belanja modal |o11. loe |o2 belanja modal peralatan dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah orleoslor| penyediaan jasa surat menyurat laos lor isi|o9 belanja modal gedung dan bangunan urusan pemerintahan bidang oeocofoo| urusan pemerintahan badai keo1 lor rian jumlah( rp) dasar hukum koordinasi, sinkronisasi dan 10o212. |o2 penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula o2la.o1 (saif belanja operasi belanja barang dan jasao2|2o1 los islam belanja operasi belanja barang dan jaslo2 (o4o2| foalslo2|2o2 loz isi| belanja operasi belanja barang dan jasa ita ron2r200001o3| |os(sle| belanja modal (o3 |o2 belanja modal peralatan dan mesior (staf belanja operasi belanja barang dan jasa penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten kota o3lao2 lo2 isiartisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan a02 los islam belanja operasi belanja barang dan jasafoz islam belanja operasi belanja barang dan jasa pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten kota o3laos loss belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi sektoral olahraga fos isi belanja operasi belanja barang dan jasa pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga lama lor (staf belanja operasi belanja barang dan jasa o3lama foz islam belanja operasi ita ron2r200001 belanja hibah tamoganssollaos for (staf belanja operasi belanja barang dan jasa inforamomowoo jolamlal (|| satetensimmsn aso0a laos foz islam belanja operasi belanja hibah . penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi o3laos log belanja operasi belanja barang dan jasa o3laos los sle| belanja modal pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan laos foal pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat laos fos sifat belanja operasi belanja barang dan jasa program pengembangan ra ton21ocootavoooaooo oo) ram pengembangan 2sa000000dalam1 foz islam belanja operasi toto121800001. belanja hibah jumlah belanja total surplus ( defisit) olonftan2ta0000toko onlasofoofel tremartortn o0of tifemoatatan darren |oz| solo.color a pendapatan asli daerah (pad) |o.oo (oo |o2| retribusi daerah loo o.oo (oo lain lain pad yang sah jumlah pendapatan urusan pemerintahan bidang colasoloo| urusan(t0|s| belanja modal |o3 belanja modal gedung dan bangunan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan |o2 sle| belanja modal 11o211. io2jo2| .o1 (false| belanja modal dan mesin pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi belanja operasi belanja barang dan jasa (te| pengadaan obat, vaksin |o2 (te seal belanja operasi belanja barang dan jasa |o2| pengadaan bahan habis pakai sfa belanja operasi belanja barang dan jasa pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan sf1 belanja operas (sealo2(o1 pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil jo2| lor (seal belanja operasi belanja barang dan jasa (o2 pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin |o2 |o2(seal belanja operasi belanja barang dan jasa . pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir |o2 |o3(seal belanja operasi belanja barang dan jasa |o4 pengelolaan pelayanan kesehatan balita los isa belanja operasi belanja barang dan jasa pengelolaan pelayanan (os kesehatan pada usia pendidikan dasar (os sla| belanja operasi belanja barang dan jasa pengelolaan pelayanan 11o211. kesehatan pada sia produktif |o2| los belanja operasi |o2 |oe |o2| belanja barang dan jasa pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut jo2 |o7(seal belanja operasi belanja barang dan jasa pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi jo2 los seal belanja operasi lo2 (os belanja barang dan jasa pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus log seal belanja operasi |o2 |og |o2| belanja barang dan jasa pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat |o2| (t0 s| belanja operasi belanja barang dan jasa |o2| (t0|s| belanja modal (oz belanja modal peralatan dan mesin pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis |o2 (seal belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 (sle| belanja modalorang dengan risiko terinfeksi hiv |o2 mt2(seal belanja operasi belanja barang dan jasa pengelolaan pelayanan (o2| naik npefaan klb) sfa belanja operasi belanja barang dan jasa lefaroarann tebal| patin maa jo2| .o2 jis sfa belanja operasi belanja barang dan jasa efowanoson jabal| keataaga sama) |o2 (te seal belanja operasi belanja barang dan jasa leformemow jean yama (7s lal belanja operasi belanja barang dan jasa lefaroaransn tebal| menimpa (ia s| belanja operasi belanja barang dan jasa lelaroaransn tebal ptnsemim area jo2| (seal belanja operasi belanja barang dan jasa jo2| sfa| belanja operasi belanja barang dan jasa lefmowanoson tebal| biang |o2 |2s seal belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 |2e(seal belanja operasi belanja barang dan jasa leferowemown jala tagawa, aman) less belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 belanja operasi belanja barang dan jasa lefaroaranen jabal semata aman salsa| belanja operasi . belanja barang dan jasa (salakreditasi fasilitas kesehatan kabupaten kota |o2| (3s sf1| belanja operasi .isa belanja operasi belanja barang dan jasa ). |o2| for isa belanja modal |o2 belanja modal peralatan dan mesitloninoz0oossoot teneorlonshah belanja operasi pre belanja barang dan jasa tlozlto2000000010000 to2leowloelslel selama modal m0000) (o2 |o2 belanja modal peralatan dan mesin |o211. |o2 |o3 peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan |o2 |o3(sfa2 tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan |o3 fo2 (s1(or (seal belanja operasi belanja barang dan jasa pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar |o3 (oz (s| belanja operasi b184731071 belanja barang dan jasa pembinaan dan pengawasan |o211. |o3 |o3 sumber daya manusia keseh3 |o3 (sal belanja operasi belanja barang dan jasa |o3 |o3(sle| belanja modal (o3 |o2 belanja modal peralatan dan mesi for (s1 belanja operasia| loz(seala| for isa belanja operasir (sealtozoo0n00010000 jow teca ton iel. selama modal soon o211. (ox io2 belanja modal peralatan dan mesifor isafor (s1 belanja operasi .lositozooonooo1oo00 orlzorloris hah belanja operasi men belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan |o1 foa|o1 |oe |o2| belanja barang dan jasa evaluasi kinerja perangkat daerah |o7(seal belanja operasi belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah |o1 |o1|o4 koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd |o1 oa(s seal belanja operasi belanja barang dan jasa pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan |o1 oe seal belanja operasi |o1 |os belanja barang dan jasa ). koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd |o1| |o7(sffog belanja operasi |o1 (o1 belanja operasi belanja barang dan jasa (oz penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |oz(seal belanja operasi belanja barang dan jasa penggandaan |os(seafa| belanja operasi . |o1 |os belanja barang dan jasa |o1 oe(sle| belanja modal lainnya penyelenggaraan rapat |o211. snn gea asi ken |o1 |og(sfa||oe(sle| belanja modal losnunjang urusan pemerintahan daerah (o1| penyediaan jasa surat menyurat . |o1 |o1 (seal belanja operasi belanja barang dan jasa . |o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |o1 |o2(sfa|.o9 (or (seal belanja operasi belanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |o1 (sja.o9 log(seal belanja operasi lo1 (os belanja barang dan jasa |o2 |o1| |oo| peningkatan pelayanan blue pelayanan dan penunjang pelayanan blue |o1 isa belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa |o1 |o1 (sle| belanja modal |o2 belanja modal peralatan dan mesin lo3 belanja modal gedung dan bangunan lainnysfinzoooo.voor.anoofoo|ooo|ofe pen apa tan daemon w pendapatan asli daerah (pad) ioeltozooonooo1o000 tooloooloolalnfoah maintain yang san sewaasssl jumlah pendapatan urusan pemerintahan bidang joz|voodoo000010nro jooloooloo| urusan 2saasosaes|o2 rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit o2|ao1 los isla| belanja operasi loss |o2| belanja barang dan jasa pengadaan alat o2| kesehatan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan o2|a.o1 hall2| belanja modal |o2 lo2o2lao2 s2flag|oz| lorlatoloo| peningkatan pelayanan blue pelayanan dan penunjang pelayanan blue les for (staf belanja operasi noz000000010018 belanja pegawai sesal belanja barang dan jasa roles lor (sle| belanja modal dan mesintoefitozoanmonon.ooo|oo'o00foo|a| irenonvatan teman iloeltozeooooooteo0oloolowoloolali pendapa asu ena kan sossesatsesl loo |o.oo fool |oa! lain lain pad yang sah jumlah pendapatan ofoofitozoomonotoo22|ooloojon set. tertanam olozlto2000000010022 tozleonltehihlol.o. pengadaan obat vaksin ko00000) alo21to200000001002 toile1 inews belanja operas st00000200) belanja barang dan jasa o2larva7| pengadaan bahan habis pakai o2l2o1 la7islam belanja operasi loz1t020. selama barang dan 2ses22tool pemeliharaan rutin dan berkala |o2 alat kesehatan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan o2l2o1 leolsla| belanja operasi loz1t020. selama barang dan 2to200ooo| penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota oelzoelae| operasional pelayanan rumah |o2 isa| belanja operasi belanja barang dan jasa penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi pengadaan alat perangkat |o211. |o3 sistem informasi kesehatan dan jaringan internet alozlto200000001002 toelzenlos seh belanja modal mo0ooo 11o211. lo2 |o3staf belanja operasi . loz1t020. selama barang dan soo administrasi keuangan perangkat daerah pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan tlozlto2oco00001002 tonleeelosis belanja operas jon (2ce tos isi oz! sahaja barang gan js2 nan koordinasi dan penyusunan 11o211. laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd re200000001002 lonlecelor belanja operas zoo selam200000001002 lonlzcelot belanja operas teoooooool selama barang dan e0o0tool |o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor re200000001002 lonlzceloz (sih belanja operas ppi per man200000001002 lonleceloz (sih belanja operas isaanooo selama barang dan asmanooool penyediaan jasa pelayanan umum kantor re200000001002 lonleceoa sih) belanja operas mebiaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan re200000001002 lonlzcolot belanja operas sooko selama barang dan cascooo penyediaan jasa pemeliharaan, lo2 biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan re200000001002 lonleceloz belanja operas yer men selama barang dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya re200000001002 lonlzcelos is) belanja operas kook |o1 joe belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya re200000001002 lonlzceloes belanja operas ts0botol long2.co (sn joe! belanja barang dan j52 ts00o0o| lor to20.o00.o0ooz2lone olok) dit. peningkatan pelayanan blue s022200000) pelayanan dan penunjang pelayanan blue zte forlap belanja operasi belanja pegawasahaja barang gan js2 dosa2school ato for(sle| belanja modal |o2 belanja modal peralatan dan mesin |o1 (s| io3 belanja modal gedung dan bangunan |o1 loafool monobook2 toof inamonon.ooo|oo'oo0foo ja| irenonwaran teman |o3 lolo.ooloolal1| pendapatan asli daerah (pad) rosso4ocootoooo loolocoloofalnlozl. retribusi daerah sesarezoo |oo |o.oo joo lain lain pad yang sah jumlah pendapatan ofooftos isamowor oooofoofoojon set tertanam urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang program pengelolaan sumber oelosoloo| program perestoaocootoooo torneo1 (ros belanja modal torersool 1lo311. lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi |o2| jza| rehabilitasi tanggul sungai most o40c0010000 ozl2on iii belanja modal tosarsool loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai restoaocootoooo loren isi) belanja operas isasasosal selama barang dan isasasosa1lo311. |o2 operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan |o2 sifat belanja operasi belanja barang dan aset) .ojlos |o3 pengelolaan air limbah terpusat skala kota restoaocootoooo listen is) belanja operas 2school selama barang dan 2resol rehabilitasi peningkatan perluasan |o4 sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota restoaocootoooo listen (si) belanja operas mere belanja barang dan jasa operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik restoaocootoooo often (os belanja operas sosro selama barang dan 2tossede)tox00001. jos (on fro et. belanja modal bag000ol elang modal peralatan dtostozo000zo0o0 toslzor forms belanja operasi h3stool joe belanja barang dan jasa pembangunan sistem drainase perkotaan los tostoxo000zo0o0 toulon los belanja operasi ba2020ol ros tol2 or los toz! belanja barang dan jasa ba202000l los boston000010000 toslzorfos isle belanja modal kasesasooo| los (5s lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi oslo leaf operasi dan pemeliharaan sistem drainase joe fog (staf belanja operasi "oa ros ox000010000 tol2 or loss oz! belanja barang dan jasa those7s2olstoxo00010000 toslzorloris hat belanja operasi ma3s2soal |o8 (o1 fo2 belanja barang dan jasa los boston000010000 toslzorforisle belanja modal zo1 jon s(efe elang modal peralatan dan perencanaan, pembangunan, |o2 pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten kota jos (oz (staf belanja operasi "oa ros ox000010000 total2cor loz oz! belanja barang dan jasa kameo bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten kota los boston000010000 toulon loss hat belanja operasi knnaoool ros ox00000000 tol2 or los oz! belanja barang dan jasa ir7aaoool los boston00001000 toslzorfoalsle belanja modal tra0160000) |zo1 joa|s(epososlzonfos| penataan bangunan dan lingkungan rastogocooroooo tonlzorloslsin belanja operasi seskoal os.to4o000100oo jon los toz| belanja barang yasa ssesrsool rosso4ooootoooo tonlzorfosislel selama modal se700ooo| 1o3 lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi oslo pemeliharaan bangunan dan lingkungan rastogocooroooo ton (zorloals belanja operasi |o9 foa |o2stogocooroooo trolzorlonis belanja operasi team belanja barang yasa mesaaraol (1o| pemeliharaan berkala jalan rosso4ooootoooo ttolzortolstnf belanja operasi dgsaoool oo) belanja barang yasa sesat0ol rosso4ooootoooo ttolzorrols tel selama modal faasnool lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi rastogooo0robot iolzorinh dit pemeliharaan rein jaan cdsarc rosso4ooo0to0oo ttolzorfinisinf belanja operasi merasa12ool belanja barang yasa so0aso12oof rosso4ooootoooo ttolzonfinislel selama modal satasool elang modal peralatan dan color hal pemeliharaan rutin jembatan frgisfa belanja operasi belanja barang yasa ga7o0o0| program pengembangan jasa mlosoloo| program sengasooo|restogocooroooo mzorloas belanja operasi asal belanja barang yasa toss2ool 1lo3( fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi joss faf belanja operasi os.tokoh0to0oo i2ordo trofi belanja barang yasa soo) pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstrukabor fozislaf belanja operasi belanja barang dan jasazo2 lorislaf belanja operasi belanja barang dan jasa penyusunan data dan informasi profil pekerjaan konstruksi lao2 losisla| belanja operasi |ao2 loss |o2| belanja barang dan jasalo311. |o1 pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis (ot isa| belanja modalr formula| belanja operasi belanja barang dan jasa lzonfos| koordinasi dan penyusunan dpa fabor fosil belanja operasi lot i2. loss |o2| belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah lace lor penyediaan gaji dan tunjangan |o1 (or sifatao2 mozilla| belanja operasi belanja barang dan jasa lzaefdiaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor restoaocootoooo lonfecelot is) belanja operas sal selama barang dan toga) |o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor restoaocootoooo lonfeceoz (sh belanja operas mseosaol belanja barang dan jasa lzosfos| penyediaan barang cetakan dan penggandaan restoaocootoooo lonfeceos is) belanja operas sosok selama barang dan tosttosool penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan restoaocootoooo lonfeceos is) belanja operas zon ton2.ce joe) selama barang dan sa0000| penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd |o1 .0e fog(sla belanja operasi long2.oe joe! selama barang dan atseolainnya restoaocootoooo longsor osis belanja modal mess |lolos|s(efe elang modal peralatan dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah orlaoslor| penyediaan jasa surat menyurat most040c0010000 tonfceot (so) belanja operas seo belanja barang dan jasa l02 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik restoaocootoooo lonfeceloz is) belanja operas 2sooko selama barang dan 2s0tool jzosloa| penyediaan jasa pelayanan umum kantor restoaocootoooo lonfeceoa (si) belanja operas sesko2sal selama barang dan sesko2s01 biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan restoaocootoooo lonfeceot belanja operas sasooco) selama barang dan soal0000toaocootoooo lonfecofoz (sh belanja operas a77school selama barang dan a77schlos los) pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya los irostoaco0oroooo torlzcalosis belanja operasi sasoooool tos toto4000010000 tor loss intel belanja barang dan jasa sasoooool pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya |o1 .o9 jos belanja operasi tos toto40000zo000 tor loss intel belanja barang dan jasa toz000000)loaltostoaco0oroooo joz|20s logis belanja operasi tea ioa most0000010000 belanja barang dan jasa merta |o2 (oz (sfa| belanja modal elang modal peralatan dan |o4| |o3 |o.color| ioaltostoaco0oroooo jos loris fil belanja operasi cn20ooo) ioa most0000010000 belanja barang dan jasa cen200000) o3l2o3 loz| perbaikan rumah tidak layak huni |o3 (oz staf belanja operasi ical ost0a00001o000 belanja barang dan jasa kesenmtooo) jumlah belanja total surplus ( defisit) glonfrosoxooor oooofoofoeooje teememnfios2n0moon2co00 oo|ooo|oo tertawa urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang program penyelenggaraan t|os nos2t00.onozoooo re|oo|oo| programpennel t2sts25200|r2l2o1 (os belanja operasitalas1 luas ralat2 lo2 lal belanja operasi belanja barang dan jasalas for laf belanja operasi belanja barang dan jasa tejaosfee| informasi penataan r2l2o3 fo2 isa|o1 pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang balada for laf belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang balada islam belanja operasi belanja barang dan jasa o311. |o4 koordinasi pelaksanaan penataan ruangbalada loa 14. jo1(oz ionlzorlor|(o2 for laf belanja operasi belanja pegawai |o314.o3 js los (s1 belanja operasi lo1 ja.oe foegadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah jorge| pengadaan peralatan dan mesin ken lainnya loss ia| belanja operasi lo1 joe belanja barang dan jasa loe|s i2| belanja modal jo1 |loto314. jo1urusan pemerintahan bidang |to|uoa21000002. oglobo|oo| urusan pem aswosasasa| program pengelolaan izin lokasi pemberian izin lokasi dalam |ro|vo221000002000)o2| |o0| pemberian iin lokasi dalam sasoooo| koordinasi dan sinkronisasi (ox pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha o2fao1 lor (sja belanja operasi belanja barang dan jasa program penyelesaian |ro vos2100.onozooooloelooo|oo| programpenyelesaian matoooalor lor (sja belanja operasijos |o2 kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten kota farogram pengelolaan tanah inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong oezoelon| pelaksanaan inventarisasi tanah kosong los (ot la| belanja operasi los |o1 |oz belanja barang dan jasa program pendayagunaan tanah penggunaan tanah yang lamarannya dalam satu daerah kabupaten kota (o1 koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah t0l201lor for lal belanja operasi belanja barang dan jasa aon for l2| belanja modal belanja modal gedung dan bangunan penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten eor loss belanja operasi |ao1 (osnlar loo laf belanja operasi a01 (oo belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) gloofios2namo2oo00 oofooo|modkode rekening |. uraian jumlah( rp) dasar hukum lolos| |oo|o.0o oo|s| f| .o1 (ot issf1j|o3 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa pemberdayaan perlindungan |o4 masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum o2| .o1 loaslaf belanja operasi belanja barang dan jasa| .o1 (os isa| belanja operasi belanja barang dan jaso2| .o1 (oz isa| belanja operasi belanja barang dan jasa pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umumo2| .o1 loss fa| belanja operasi |o2 |og belanja barang dan jasa penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara (t0 sf1511. (o2 |o2 terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati wali kota o2lao2 (oz islam|o3 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa pembinaan penyidik pegawai negeri sipil ppn) kabupaten kota |o2 |o1 pengembangan kapasitas dan karier ppn |o2 |o1 (sf1o54.fzo2 (or (staf belanja operasi tos its00000001. belanja pegawai heres2neo2 |o4 koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd ao2 foaos(slif1 belanja operasi a17000| belanja barang dan jasa penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran lao2 los isla| belanja operasi lor .o2 jr islam belanja operasi belanja barang dan jasaisa| belanja operasi belanja barang dan jasa . penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan loe loe isa belanja operasi lo1 jz.oe |o2 belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi skpd |og belanja operasi lor a.oe (penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah orlzos lol penyediaan jasa surat menyurat laos for islam4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor laos foa(ox biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan o1fzo9 (or islamsf1 belanja operasi belanja barang dan jasa i2. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya ordo9 fos isijumlah belanja total surplus ( defisit) along osooooooroooofoofooofoolel teemates iiosanaoo.z.ooo gofoofe (pendapatan kan |os| lolo.oolooja| pendapatan asli daerah (pad) los sitosol0000020000 joolooo lola pole| retribusi daerah 20as0000) jumlah pendapatan jonfiosconoooozoooo voodoo|s laoa (o1 pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten kota (ot la| belanja operasi belanja barang dan jasa lokal201 (ot isl2| belanja modal os14. joa |oa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten kota dalam1 lo2 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran (og la| belanja operasi belanja barang dan jasa lokal201 (oz l2| belanja modal |os14. joa (o3 |o2 belanja modal peralatan dan mesin penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten kota loa la| belanja operasi belanja barang dan jasa lokal201 loa l2| belanja modal belanja modal peralatan dan mesin inspeksi peralatan proteksi kebakaran pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran (ot la| belanja operasi belanja barang dan jasa (ot isl2| belanja modal |o4 |o1|os| lokal2.03lo0oal203 (ot isla| belanja operasi belanja barang dan jasa oal203 (ot isl2| belanja modal |o1 |o2afafa lor (sjlos rosooooono2oo0o jon lor |oz| |. keoriwesidan pem seo)5| jo1 (oazo2 los (saj belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan |o5|s| |o1s lo2(sl2| belanja modal |os1. |o2 |o2 belanja modal peralatan dan mesin lossex biayaog lor (sja belanja operasi belanja barang dan jasa |o5| |o1jumlah belanja total surplus ( defisit) joofosmoooo0z2a amano025ooo|oofooo|oo jet tekanan "|os|vasooocoos.ooo logo oo) row sareszaan3|ao2 foz isi belanja operasi belanja barang dan jasa pengendalian operasi dan |o3 |o3 penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten kota a02 los islam belanja operasi belanja barang dan jasa |os(sle| belanja modal 1los( (o3 |o2 belanja modal peralatan dan mesin 11o511. |o3 loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan los islam belanja operasi joe |oz belanja barang dan jasa o3|ao2 los isle| belanja modal 1los11. loe |o2 belanja modal peralatan dan mesin (o3 penanganan pascabencana kabupaten kota o3lao2 (si belanja operasi belanja barang dan jasa o3l2o2 lo7(sle| belanja modal 1los( |oaa02 losislif belanja operasi .o2 los |oz belanja barang dan jasa pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |o3 lo2 respon cepat darurat bencana kabupaten kota o3l2o3 (oz (si belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan logistik |o3 |o4 penyelamatan dan evakuasi korban bencanaao1fa.o1 joa isilos t05. belanja pegawai sasa202000) |o1 |(lo1 barang dan jasaornate lo2 isle| belanja modal dan aan dan mesin tangga laos isi belanja operasi belanja barang dan jasa laos sla| belanja modal dan mesijo1 |o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor laos loa belanja operasi belanja barang dan jasa laos lola| belanja modallaos fo2 islam belanja operasi belanja barang dan jasa neon mesin lannydan bangunan testosooamooozooenjon (amalan tanaman organisasi soo peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi o1| jos islam belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah o1| jos islam belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) lonftosooomoo0z oooofoofooo model tremenawso|o.o|bola| |pewoapatanparan oo | pendapatan asli |o|ras20223201n00 foo0 jaf: daerah (pad) joe joo o.oo (oo |oz retribusi daerah jumlah pendapatan (o|oo |oo|o.o|oo|s| (se lanka urusan pemerintahan program "os oelosojoo| program|o2 pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten kota joe o2| lor (staf belanja operasi 1o2 |o2 belanja barang dan jasjoe o2| foalslaf belanja operasi 1o2 |oa |o2 belanja barang dan jasa toe (t0s207232010000 belanja hibah j2)joe o2| fos islam belanja operasi 1o2 (os (oz belanja barang dancalon pemain permakaman joe dalam1 lor (staf belanja operasi dan jasa toe (ros207352010000 toslzonlozi doo penyediaan sandang mesasooa) joe dalam1 fan jasa doeloe207222010000 enleonlosl dio. penyediaan ale bantu aso0ol joe dalam1 fos islam belanja operasi lo2 belanja barang dan jasa los serta hibah man |o4 |o4 pemberian pelayanan reunifikasi keluarga joe dalam1 foalslaf belanja operasi dan jasa pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial joe dalam1 los sifat belanja operasi los lo2 belanja barang dan jasa los serta hibah per pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas |o4 terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat joe dalam1 los islam belanja operasi |o2 belanja barang dan jasa fasilitasi pembuatan nomor induk jo4 kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak joe dalam1 forislaf belanja operasi lo2 belanja barang dan jasa pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar joe dalam1 fosislaf belanja operasi |o2 belanja barang dan jasa pemberian layanan kedaruratan joe dalam1 hofslaf belanja operasi lo2 belanja barang dan jasa tool10s207232010000 secara hibah hanooooo) pemberian pelayanan penelusuran keluarga alone dalam1 (area belanja operasi lo2 belanja barang dan jasa rujualor hellas belanja operasi |o4| |o24 lo2 pemberian layanan kedaruratan alone dalam2 lo2(saif belanja operasi |o4| lo2 |o2 belanja barang dan jasa pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial joe dalam2 lorislaf belanja operasi |o4 (oz |o2 belanja barang dan jasa pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar joe dalam2 holslaf belanja operasi |o4 |o2mantauan terhadap 1lo61. pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar joe oslo1 fos sifat belanja operasi los (o3 |o2 belanja barang dan jas oslo2 lor (staf belanja operasi dan jasa fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga joe oslo2 los islam belanja operasi los lo3 |o2 belanja barang dan jasa fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat alone oslo2 loa|s belanja operasi los loarogram penanganan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten kota osfnos20735201000 loslzorloni doo penyediaan makanan real joe osl2o1 lor (sja belanja operasi dan jasa loe |o4 penanganan khusus bagi kelompok rentan joe os|ao1 foalslaf belanja operasi loe loa loz belanja barang dan jasa |os pelayanan dukungan psikososial foe osl2o1 los belanja operasiloe dan pelaksanaan kampung siaga bencana loe osl2.o2 lor isi belanja operasi loe |o1 (5s loz belanja barang dan jasa koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana joe os|ao2 loz islam belanja operasi loe fo2 lozjoe o7l2o1 foz isla| belanja operasi |o7| lo2 |( rp) dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah joe orator (staf belanja operasi |o2 belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd joe orator foz islam belanja operasi |o1 lo2 |o2e oblast fos islam belanja operasi |o1 loe |o2 belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah 1lo61. penyediaan gaji dan tunjangan asn alone ordo2 lor isi belanja operasi los i selama pegawai mo22spoof ornate (staf belanja operasi |o1 i2. |o2 belanja barang dan jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor joe ornate loz islam belanja operasi |o1 i2. lo2 |o2 belanja barang dan jasa joe ornate lo2 isle| belanja modal belanja modal peralatan dan mesin penyediaan barang cetakan dan penggandaan joe ornate los islam belanja operasi dan jasa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan loe laos los isi belanja operasi |o1 i2. loe |o2 belanjaornate fos sifat belanja operasi |o1 i2. log |o2 belanja barang dan jasa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat foe orders lor (saif belanja operasi |o1 i2. |o2 belanja barang dan jasa penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik joe laos loz islam belanja operasi |o1 i2. lo2 |o2 belanja barang dan jasa penyediaan jasa pelayanan umum kantor joe laos loalslaf belanja operasi |o1 i laos for (staf belanja operasi |o1 |o2 belanja barang dan jasa urusan pemerintahan program perencanaan penyusunan rencana |o1 penyusunan rencana tenaga kerja makro o2|2o1 lor (staf belanja operasi lo212. |o1 loz belanja barang dan jasz belanja barang dan jasa pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta |o1 pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta o3lao2 lor isi belanja operasi |o1 loz belanja barang dan jasao3lama lor isi belanja operasi |o1 loz belanja barang dan jasa program penempatan pelayanan antarkereta daerah kabupaten kota penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja lalat1 loss belanja operasi dan jasa penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan dalam1 foalslaf belanja operasi dan jasa lalat1 los isi belanja operasi dan jasa oelaasloo| pengelolaan informasi pasar kerja pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online dalam3 fo2 islam belanja operasi lo412. lo2 loz belanja barang dan jasa ekor ios2073520tokoh jerlzosloal dl. job fei bursa kena kuno lolos isi belanja operasi lo412. loz belanja barang dan jasa penerbitan perpanjangan ita yang lokasi kerja dalam (satu) rp) dasar hukum koordinasi dan sinkronisasi lo4l2. |o1 perpanjangan ita yang lokasi kerja dalam (satu) daerah kabupaten kota balas lor (staf belanja operasi jo4| |o2 belanja barang dan jasa program hubungan oslosojoo| programslo1 lor (staf belanja operasi jos |o2 belanja barang dan jasa pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan oslo1 foz islam belanja operasi jos |o2ola.o1 loss belanja operasi jos |o2r (staf belanja operasi j2(saif belanja operasi dan jasslo2 los islam belanja operasi dan jasa pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten kota os|ao2 foalslaf belanja operasi jos loa |o2oslo2 los isi belanja operasi jos ios |o2 belanja barang dan jasa urusan pemerintahan sahosamnsnzovowolosloobosl res ramalan sama)r (staf belanja operasi jo3|mindahan dan penempatan |o4 transmigran yang berasal dari (satu) daerah kabupaten kota falsa| belanja operasi loa loz belanja barang dan jasa o3l2o1 los| pelatihan transmigrasi o3|a01 fos islam belanja operasi los loz belanja barang dan jasa penyesuaian |o7 lingkungan baru transmigran kawasan transmigrasi fo7(staf belanja operasi loz belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) goo oe2072: ooooloofooofoolel tremsu(o|oo| |oo|o.0o|oo s| nu|og o2|2o1 lor (staf belanja operasi |oglo2 partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi o2lao2 lor (slr|og o2|2o2 loz isi|| fo2l2os los belanja operasi belanja barang dan jasa program perlindungan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup|og for (staf belanja operasi |2l082. masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten kota |og lor (staf belanja operasi |og belanja barang dan jaso3lao2 lo2 isi|og foz islam belanja operasi |og belanja barang dan jasg dalam1 lor (staf belanja operasi |og belanja barang dan jas8| (os |o2 data gender dan anak dalam kelembagaan data kewenangan kabupaten kota los ola.log belanja barang dan jasa program pemenuhan hak oolzomawoooo1aero color0 oo) anak (pha) a8 |sl2o1 lor (sja belanja operasi |og los (on foz belanja barang dan jasa koordinasi dan sinkronisasi |o8 |o2 pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten kota |og os|2o1 foz isi belanja operasi |og los (oz |ozg os|2o2 |os isi belanja operasi |og los (o3 |oz belanja barang dan jaso1 or(staf belanja operasi |og belanja barang dan jasa koordinasi dan sinkronisasi (o2 pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten kota |og o7l2o1 foz isla||og o7lao2 (sja belanja operasi |og belanja barang dan jas|og o7lao2 l|og o7lao2 los isla| belanja operasi|og o7l2o3 foz islam belanja operasi orator (staf belanja operasi |og belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan |og orator foafslaf.o1 |oz| belanja barang dan jasa |o8| evaluasi kinerja perangkat daerah o1fao1 o7(sl|og ordo2 or(staf belanja operasi tol2082: belanja pegawai c100552000) pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd los ordo2 belanja operasi belanja barang dan jasa |o4 koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd |og ordo2 foalslaf belanja operasi |og belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd |og ordo2 los islam belanja operasi |og belanja barang dan jasa pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan |og ordo2 los islam belanja operasi |ogg ordo2 lorislaf belanja operasi |og belanja barang dan jasa penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran |og ordo2 los islam belanja operasi |ogg ornate (staf belanja operasi |og belanja barang dan jasa 2log| lo1 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |og ornate loz islam belanja operasi |og belanja barang dan jasa penggandaan |og ornate los islam belanja operasi |og belanja barang dan jasa 2lo8| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan laos jos isi belanja operasi |og lor ja.oe joe |oz belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd laos loo belanja operasi los lo1 a.oe joonyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah |og orlaoslo| penyediaan jasa surat menyurat |og laos lor (staf belanja operasi |og belanja barang dan jasa |o8| |o1 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ormas lo2(saif belanja operasi |og belanja barang dan jasa |o8| |o1 |o4||o8| |o1| pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |og laos los islam belanja operasi |og|og laos fos islam belanja operasi |og lor ja.og jos foz|o212.o2| fos sifat belanja operasi los |oz belanja barang dan jasa sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan |t412.|2o1metaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten kota membentuk rumah data |ta| |o2 kependudukan kampung untuk memperkuat integrasi program kubik sektor lain o2l2.o2 loss |i| belanja operasi los |oz belanja barang dan jasa |o2 penyediaan data dan informasi keluarga o2leo2 misal belanja operasi belanja barang dan jasa pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan o2|ao2 islam belanja operasi belanja barang dan jao1 lor isi belanja operasi belanja barang dan jasa komunikasi, informasi dan edukasi kie) program kubik sesuai kearifan budaya lokal foz islam belanja operasi belanja barang dan jasa promosi dan kie program |o3 |oa kubik melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang o3la.o1 loa belanja operasi belanja barang dan jasa pelaksanaan mekanisme operasional program kubik |o3a.o1 los isi belanja operasi lo3 .o1 jos joz| belanja barang dan jasa pengelolaan operasional dan sarana balai penyuluhan kubik fo7(staf belanja operasi belanja barang dan jasa o3l2o1los| pengendalian program kubik o3| fos sifat belanja operasi fog |oza02 loalsliaos lor (slr belanja operasi belanja barang dan jasa peningkatan kesehatan 2114l2. penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang mkp) fos sifat belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan sarana penunjang pelayanan fos islam belanja operasi joe |oz belanja barang dan jasfos islam belanja operasi jos |oz114l2. pelaksanaan dan pengelolaan program kubik kampung jasa fos isla(1 fos islam belanja operasi belanja barang dan jaslos isi belanja operasi2 lo2 sja belanja operasi belanja barang dan jasa promosi dan sosialisasi lo4| |o4 program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja dalam2 loalslaf belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) oonfzna2 coor onlasofoofel tremarmaan r jumlah penerimaan pembiayaan|joo|20o27225.cooooofooo (off partai dar ran 2look2003273 |oolaltl pendapatan asli daerah (pad) zanstotool '2lokal209327325010000 toolooooola ine! retribusi daerah 2ac1tool jumlah pendapatan jong20o227225o ooo|oofooo ons) tertawa urusan pemerintahan bidang |os|2002212s1o0o0|oo ooo oo) urusan hansaznoteok20932732501000 tosleorlonishah belanja operasi a7saar '2look2003273. belanja barang dan jasa oa7saar)2look209327325010000 (os ons belanja operasi keatacoool '2look2003273. belanja barang dan jasa text20toofo3 fo1 sla| belanja operasi lol belanja barang dan jasa garsoooolos09327325010000 toslesalois hal belanja operasi bessassel belanja barang dan jasa program penanganan |oo|eva2132s010000 os voodoo| rock penangan sasrosaol20932732501000 toxlzorlonis hal belanja operasi total belanja barang dan jasa program pengawasan keamanan fos for sla| belanja operasi ' look2032732500000 belanja barang dan jasa mangoosl2oo327325010000 ioslzon osis belanja operasi transosol ' os20032732500000 belanja barang dan jasa or2ogsl2oo327325010000 tonlzorforishat belanja operasi massal ' os20032732500000 belanja barang dan jasa sasasool koordinasi dan penyusunan 2lonlzosaara2sotoooo joseon loe| keorinasidan eng asas |o9| fo1 (oz isa belanja operasi |o9 belanja barang dan jasa |o9| evaluasi kinerja perangkat daerah osl2oo327325010000 horizon lorislat belanja operasi massa ' os20032732500000 belanja barang dan jasa masa) administrasi keuangan perangkat daerah lace lor penyediaan gaji dan tunjangan |o9| for fo1 isa belanja operasi belanja pegawai koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd |o9| for fos sa| belanja operasi ' look2032732500000 belanja barang dan jasa kaos pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan osl2oo327325010000 isonzo2 fosil hat belanja operasi tooooool 'loss20032732501000 irol2 o2 los topi belanja barang dan jasa looooool koordinasi dan penyusunan (o7 laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd 2lolos00527325010000 jon sal selnya operasi voodoo| ' os20032732500000 belanja barang dan jasa s000000| os) onlaselyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor look20327325010000 tonlzeelot belanja operas |oo12002. selama barang dan sso2eo |o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor look200327325010000 tonlzeelozis belanja operas sesal, belanja barang dan jasa lzosfos| penyediaan barang cetakan dan ken penggandaan look20327325010000 tonlzeeos belanja operas zs0000l |oo12002. selama barang dan asco00o penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan look200327325010000 tonlzeeosis belanja operas mao 2look200327325010000 long2o joe) selama barang dan a00 penyelenggaraan rapat men kanan tasi skpd for food belanja operasi 2look200227325010000 long2oe joe) selama barang dan se7so0ken lainnya elon20327325010000 toner osis leh belanja modal soo loe |o2 belanja modal peralatan dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah log orlaoslor| penyediaan jasa surat menyurat look200227325010000 lonfzeelot belanja operas hoo belanja barang dan jasa |o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik look200327325010000 tonlzeeloz belanja operas sono |oo12002. selama barang dan school lo4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor look200327325010000 tonlzeeloals belanja operas iersasasl |oo12002. selama barang dan sr77asaok20327325010000 tonlzenlot belanja operas tromol |oo12002. selama barang dan tarsocol pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya look200327325010000 tonlzenlosis belanja operas l2|o9| |o1 .o9 joe jmeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya lolos327322010000 jorlzcalosis fil belanja operasi mosoooo| 'goals0232732501000 lor l2cn logis intel belanja barang dan jasa urusan pemerintahan bidang slaonsara2sanaenoaoooa wemwemamaa aman program pengelolaan pemberdayaan pemudi daya ikan kecil lo4l2. (ox pengembangan kapasitas pemudi daya ikan kecil tallo2 for sini belanja operasi mana belanja barang dan jasa anal pelaksanaan fasilitasi |o2 pembentukan dan pengembangan kelembagaan pemudi daya ikan kecil tallo2 fozsini belanja operasi so0school belanja barang dan jasa so0sas0o0l as) oelasatoalzoxozsini belanja operasi sangat2sa,ele2 for sini belanja operasi gemar |o1 (s1 |o2| belanja barang dan jasa|o2 (ox sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi lo2lookfor sini belanja operasi serah belanja barang dan jasa mrmaoojaminan kemurnian dan kelestarian sdg hewan tanaman toffee loris inh belanja operasi massal belanja barang dan jasa merdaszal toffee loris leh belanja modal panasool |o2 |o2 belanja modal peralatan dan mesin program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian oslaozloo) pembangunan prasarana pertanian pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya 20932732s0100o0 tossede loss belanja operasi g000 tos lolos foz! belanja barang dan jasa s0) tossede looislzf belanja modal snanoool |zoe|oa|s(afa20932732s010000 tower loris belanja operasi pemaaseol belanja barang dan jasa remgascol|o4| |o2(sf1 belanja operasi atas7a00| belanja barang dan jasa masi penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner |o4| |o2 pengawasan peredaran hewan dan produk hewan 20932732s0100o0 toluca loa belanja operasi asoonosol belanja barang dan jasa agoonosol to4 penetapan pemenuhan persyaratan teknis 20932732s0100o0 toec loss belanja operasi hostel belanja barang dan jasa 20932732s010000 toluca los isle| belanja modal mosnzsol lo4 |o3 |o2 belanja modal peralatan dan mesin joa| joa pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veterinetoe cell tttt. selama operasi o1ssel). belanja barang yasa omoool program penyuluhan orlosoloo| program orlasnorleorlonisin belanja operasi tosessol belanja barang yasa tseseseol pengembangan kapasitas |o2 kelembagaan petani kecamatan dan desa (o7 foz islam belanja operasi belanja barang dan jasa (o7 loz(sl2| belanja modal lo2 |o2 belanja modal peralatan dan mesin penyediaan dan pemanfaatan |o3 sarana dan prasarana penyuluhan pertanian |os sla| belanja operasi belanja barang yasa tacoool iorlzorfos islam selama modal cool |o3 |o2 belanja modal peralatan dan mesin jumlah belanja total surplus ( defisit)| look2253: oooofooofonlsf trewerawanaraanaoo.or.ooo ogofoofe (pendapatan dekan fan solo.ooloofa pendapatan asli daerah (pad) loo jo.oo joo retribusi daerah jumlah pendapatan joofeanooooo ooo0 oofooo ons tertawa urusan pemerintahan bidang jaanooooooor.ovo oglobo|oo| urusan meme rin sassasase2|o3 pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat (ot laf belanja operasi(oa |o4 pengelolaan ruang terbuka hijau rth) lokal201 loa la| belanja operasi belanja barang dan jasa lokal201 loa l2| belanja modal (oa belanja modal peralatan dan mesin pengelolaan taman keanekaragaman lainnya dalam1 los sja belanja operasi belanja barang dan jasa dalam1 los isla| belanja modal loa (os (oz belanja modaloslo1 lor (sja belanja operasi loe (ot2o1 |o3 (s1 belanja operasi los belanja barang dan jasa koordinasi dan sinkronisasi |oa pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana plh loe fas ia| belanja operasi los |oa |ozlos (ot la| belanja operasi los |o1 |oz belanja barang dan jasa program pengelolaan inlamaoooomorowe|n loo) seram semasa) nlaorr (os la| belanja operasi belanja barang dan jasa peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persamaan lao1 luas belanja operaseor los (sja belanja operasi belanja barang dan jasa eor los (sla| belanja modal |ostno0n000010000 jorleoroa| |. koordinasi lasso| for loakoordinasi dan pelaksanaan 2tnn0n000010000 orlaoejoa| |. koordinasi ani bo000|jo1loe (oz isl2| belanja modal (ox ((oaonoooor oooofoofosofoolef iremeavaan .gen0ooonotcooo oo|voodoohelaranooommovomoeloaeae poem masalo2fao1 lor (sja belanja operasi belanja barang dan jasa pencatatan, ketatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk o2| (oz laf belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 |o4 peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk o2fao1 loa (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa 2rel212000000010000l0slooolool proc rampencata ss0st2520l o3l201lr laf belanja operasi belanja barang dan jasa peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil lo2 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasalos belanja operasi belanja barang dan jasa oslaozloo| sin kenegaraan pencatatan also2 os| terkait pencatatan los (s1 belanja operasi lo3 .o2 joss(oa (oz kerjasama pemanfaatan data kependudukan lokal201dan jasloa (og la| belanja operasi belanja barang dan jasa (og i2| belanja modal |oa |o3 (oz belanja modal peralatan dan mesin jo4 |o4 penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan loa belanja operasi belanja barang dan jasa sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam3 los belanja operasi belanja barang dan jasa kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi loss ia| belanja operasi |oe |oz belanja barang dan jasa penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan lokal203 loss la| belanja operasi loj ja.oe joe belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapatr los (sl2| belanja modal loe (5s io2ijumlah belanja total surplus ( defisit) joofenzmoooooslensmanooo.or.ooo|oo .oofoofe apa tan dark 2jis| lolo.ooloolala| pendapatan asli daerah (pad) loolaoo footer ioz| retribusi daerah assasasooo) joo |o.oo |oo foa| lain lain pad yang sah jumlah pendapatan alon|21sooooooroooofoo|ooo|oo tertawa urusan pemerintahan bidang 2lnslensocooonoroooolooaso oo| urusan peter 20s0n08st31lo2| |o2 penyediaan perlengkapan jalan jalan kabupaten kota o2lao2 (oz islam belanja operasi belanja barang dan jasa |o2| isl2 belanja modal . lo2 |o2 lo2 belanja modal peralatan dan mesin |o2| |o4 rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan o2|a.o2 loa islam belanja operasi belanja bar| .oa (ot isa belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin |o2 penyelenggaraan dan a177. pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten kota |o2| .oa (oz isa belanja operasi aa77a00. belanja barang dan jasa 2s) oelaaslooos (ot sifat belanja operasi belanja barang dan jasa peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor o2|aos fo2(slf belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermolaos loa sifat belanja operasi belanja barang dan jasa sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor laos (os isa| belanja operasi belanja barang dan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor o2|aos (o7(staf belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor o2l2.os loss fa| belanja operasi |o2 jos |o2| belanja barang dan jasa .laos (ot isa| belanja operasi belanja barang dan jasa uji coba dan sosialisasi |o2 |o3 pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota o2late (os sifat belanja operasi belanja barang dan jasa pengawasan dan pengendalian 2l1512. |o2 |oa efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten kota o2|aoe loalslio2| (or islam belanja operasi belanja barang dan jasa 2l4512. |o2 koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalan o2| .o7 (os isla| belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 |o4 pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalan o2| .o7 loa islampemenuhan jo2 |o4 persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotoros loa sifat belanja operasi belanja barang dan jasa |o2| .o8 isl2 belanja modal2laos (or islam belanja operasi belanja barang dan jasa |o2| .o9 (ot isl2| belanja modal dan mesin |o2 |o1loss belanja operasi |o1 jjos isa belanja operasi lo1 (os |o2aos (oz sifatbelanja barang dan jasa |o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor loe (oz sifat belanja operasi belanja barang dan jasa penggandaan |o1 .o6 (os is.oe joe isla| belanja operasi lo1 ja.oe joe belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd oryzae los(staf belanja operasi lor a.oe (sninnya |o12. joe isl2| belanja modal . dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah orleosfor| penyediaan jasa surat menyurat los (ot sif1 |o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor |o1 .o8for islamang fo2(sli belanja operasi belanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya ordo9 fos isi belanja operasi lo1 a.o9 joe belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya eos (oo isa belanja operasi |o1 |o9 |o2| belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) glonfensooomonorcoooofooofooel teemewlon|21622022t0 ooo|oofooo|oo tertawa urusan pemerintahan bidang |re| )oglobo|oo| urusan pemerintahan bidan 2rsos1sasa| program informasi dan las oeloolo0| program informao2| .o1 (os sifat|o2| .o1 isa belanja operasi belanja barang dan jasa |o2|2o1 (os isla| belanja operasi belanja barang dan jasa o2| .o1 (os isl2| belanja modal (o2| (os |o2 belanja modal peralatan dan mesin o2lao1 loe| pelayanan informasi publik o2| .o1 loe isa belanja operasi (os |oz belanja barang dan jasa o2l2o1 oz| layanan hubungan media o2| .o1 (oz isa| belanja operasi belanja barang dan jasa kepentingan |o2|2o1 jos isa belanja operasi (os |oz| belanja barang dan jasa (o2 penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik |o2|2o1 (to|sla| belanja operasi belanja barang dan jasa program aplikasi 2helarezmmaztarmonosboooal taman asam)| .o1 (os sifat belanja operasi belanja barang dan jasa |o3 (og isl2 belanja modal dan mesin pengelolaan e government lingkup pemerintah.o2 (ot isa| belanja operasi belanja barang dan jasa . pengelolaan pusat data pemerintahan daerah .o2 (os isa belanja operasi belanja barang dan jasa |a.o2 (os isla| belanja modal lo3 |o3 lo2 belanja modal peralatan dan mesin lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah .o2 foa isa| belanja operasi belanja barang dan jasa o3| loa|sle| belanja modal lo3 loa |o3| |o7 isa belanja operasi belanja barang dan jasa penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah o3la.o2 los isa| belanja operasi lo3 .o2 (os belanja barang dan jasa pengembangan dan |o3 pengelolaan ekosistem kabupaten kota cerdas dan kota cerdas |o3202 (og isa belanja operasi lo3 ja.o2 joodaerah .o2 (to|sfa| belanja operasi belanja barang dan jasa ja.o2 (to|sle| belanja modal lo3 (sfao1 for|o2 koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd |o1201foe sifat belanja operasi lo1 foe belanja barang dan jasa |o7serasatoooh |o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn f| |o4 koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd |o1|sifato1|ao2 o2 loss fa| belanja operasi |o1 |o2| belanja barang dan jasa s00belanja barang dan jasa eeaszanmao fjeehal rossa) oryzae lo2(sla belanja operasi belanja barang dan jasa agama jobselal gagasan loe (os sifatordo loe sifat belanja operasi lor a.oe joe.oe |o2| belanja barang dan jasa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah jo1los (o1| penyediaan jasa surat menyurat orfzos (or islam belanja operasi belanja barang dan jasa eezszameom fnjeebe| sean laos (oz islam belanja operasi belanja barang dan jasa|2o9 (ot isaoperasional atau lapangan laos (oz isa| belanja operasi belanja barang dan jasa laos loe isa belanja operasi |o1 .o9 |o2| belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya ormas fos(saif belanja operasi lor ja.og belanja barang dan jasa olarsamaztarmorbeloooal wemyememmamwa dang says) program penyelenggaraan |bolano22022101o0o0)o2logo|oo| ocrampnaa heooraaosyelenggaraan statistik sektoral lingkup daerah kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi lo2 (ox pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral o2|ao1 for (staf belanja operasi belanja barang dan jasa lo2 membangun metadata statistik sektoral o2| .o1 (os sifat belanja operasi belanja barang dan jasa urusan pemerintahan bidang alan oolosoloo| urusan peo2 |o3 informasi pemerintahan daerah kabupaten kota berbasis elektronik dan non elektronik o2| .o1 (os sifat belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten kota |o2| .o1 isa belanja operasi belanja barang dan jaslao2 (or islam belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) also21622022 01oooofoofoooloolel teemara|oo| .ts.o.oo.o.oo.o1.oo00|oo jo.oo oo s| |er nya tan men urusan pemerintahan bidang program pengembangan |relansoco0.onorooooloz|ooo|oo| program pengembangan tasnoso2ca(ox mengenai pemberian fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal (ot la| belanja operasio2fao1 lo2(sf1(ot isla| belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 |o2 penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten kota (oz laf belanja operasi belanja barang dan jasa program pelayanan helatanoooonorowo loo fesevapaana maaal201 for la| belanja operasdalam1 lo2 (s1wafat1 los (s1los (oz laflos (oz la|o1 lor (sja belanja operasi los (ox belanja barang dan jasa sao1 lor isla| belanja modal ozo1 seoonoooo1coor jorleor jos| |. kooranes massa fas2 for laf belanja operasi belanja pegawai |o1 |o4 koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd lor (oz foasejak(ozlaos (oz isl2| belanja modal (ox (o2 belanja modal peralatan dan mesinpenyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd loe (oo la| belanja operasi lor ja.oe belanja barang dan jasa pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah #t8000000010000 (orlzorlosi dd. pengadaan mebel sanook for los sla belanja modal (os belanja modal peralatan dan mesin lor loe) pengadaan peralatan dan mesin lainnya loe|s i2| belanja modal loeorlaoslorl penyediaan jasa surat menyurat fog lor (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa ii8|nsooooooor ovoofoofosofoole| irfeasoamoo.o1.ooo oofooo joo (pendapatan daerah solo.ooloofa pendapatan asli daerah (pad) loo jo.oo joo retribusi daerah loo o.oo joo lain lain pad yang sah jumlah pendapatan jon .onotoooofoo alofon|s (bekam urusan pemerintahan bidang |2z|22200000n010000 lolos|oo| urusan pem #sasocanso1| program pengembangan |zzlaaz000000010m0 ozloooloo| program daossna3o|kebudayaan |a2 zona sejarah, bahasa, sastra dan ken permusuhan mellor lor pembinaan dan pengembangan kesejarahan los (ot la| belanja operasi los |o1 |oz belanja barang dan jasa pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra f2o1 lo2 (s1 belanja operasi log belanja barang dan jasa oelzonles| pembinaan dan pengelolaan permusuhan los (oz la| belanja operasi los |o3 |oz belanja barang dan jasa pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tata kelola cagar budaya dan warisan budaya los laa (ot laf belanja operasi los |o1 |oz belanja barang dan jasa l2oa (ot isl2| belanja modal ozon ons before belanja modal peralatan dan mesin |o2 pengembangan cagar budaya dan warisan budaya loa lo2 (s1 belanja operasi los .oa belanja barang dan jasa sarana prasarana keistimewaan urusan kebudayaan pengadaan sarana dan prasarana budaya los loe (ot la| belanja operasi los j2.oe belanja barang dan jasa loe lor (sja|o3 belanja modal gedung dan bangunan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya pembinaan dan pengembangan rintisan desa dan kantong budaya laos (oz la| belanja operasi log |oz belanja barang dan jasa famosos| pembinaan lembaga penggiat los l209 (oz la| belanja operasi los .o9 |o3 belanja barang dan jasa misi kebudayaan dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya ao9 (s1 belanja operasi loa belanja barang dan jasa penghargaan seniman dan budayawan log (os ia| belanja operasi los j2.o9 jos belanja barang dan jasa oslzosloe| festival kebudayaan yogyakarta laos loe (af belanja operasi loa .o9 joe belanja barang dan jasa oslaoslo7| gelar budaya jogja |o7 (s1 belanja operasi los j2.o9 belanja barang dan jasa pembinaan penuh. kepercayaan, adat dan tradisi los laos (oo ia| belanja operasi los (og |oz belanja barang dan jasa pengembangan dan implementasi nilai nilai luhur dalam masyarakat log (to|s belanja operasi los j2.o9 (0s belanja barang dan jasa penyelenggaraan event penggiat seni los laf belanja operasi los |2200n000010000 order|oe| |. leonina gan pen sama fojson jor|belanja barang dan jasa (oz(nyediaan peralatan dan 2l12212.|o2 |oe |oe |oz belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat 2l12212.jrlz.tolok| peningkatan pelayanan blue 2l2212. pelayanan dan penunjang pelayanan blue foto lor (sja belanja operasi belanja pegawai sas000o0) belanja barang dan jasa (ato for l2| belanja modal io2glonfez20.omoootcooo oofooofoofe|22322x0000n.ooo|ozone (oo|s tertawa t urusan pemerintahan bidang alalaasamuosoaononsosloal #rosnrewan lamaran program pembinaan lalanzmosomle sosial mean maan pengelolaan perpustakaan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik lozzonlorisini belanja operasi sse2oh belanja barang dan jasa muse2oo) pengembangan perpustakaan tingkat daerah kabupaten kota lozlzonloelsini belanja operasi too7asaseolzlzonloalsini belanja operasi teooooo) belanja barang dan jasa keo0ooo| |o2 (os pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten kota |o2| fosislaf belanja operasi belanja barang dan jasa eagsoo) peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten kota lozzonloelsini belanja operasi taooooo) loz|zon loesirloz| belanja barang dan jasa kao0ooo| pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten kota lozzonlorisini belanja operasi belanja barang dan jasa o2lolos| pengembangan bahan pustaka |o2| logical belanja operasi loz|zon loalsirloz! belanja barang dan jasa lozlzonloalslz| belanja modal so00ooo) zo1 jos|s(epos belanja modal aset tetap lainnylozlzon torsi belanja operasi s2soo) belanja barang dan jasa s20s000) kebudayaan gemar membaca o2laoeloo)lotseno pemberian penghargaan lo2 gerakan budaya gemar membaca toeleceloslsin belanja operasi papan men belanja barang yasa beo) io4 pengembangan literasi berbasis inklusi sosial |o2 loalsla| belanja operasi belanja barang yasa gas program pelestarian koleksi nlonanaonownl lolos memang paces leorlonisin belanja operasi menkabupaten kota |o1 seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara ios lecelonislal belanja modal mana belanja modal aset tetap lainnya urusan pemerintahan bidang |aal oolosoloo| urusan |za| lo2lo.color| program pengelolaan arsip pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten kota oelzorloz| pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis tozleorlozlsin belanja operasi toko| belanja barang dan jasa a6mm0.tozleceorlstni belanja operasi 2ea20o) belanja barang y(ot dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten kota melalui jika tezleos lonisini belaka operasi belanja barang dan jasa pemberdayaan kapasitas unit |o2 kearsipan dan lembaga kearsipan toz setianya operasi asaszssil belanja barang dan a53 gases |o2| joz(sl2| belanja modal |o2 |o2 (oz belanja modal peralatan dan mesinz2a224000o1ooo0 tes izonfonelah belanja operasi iso)2l241223. lo3 autentisitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip z2222400001ooo0 jos iorlontslah belanja operasi belanja barang dan a53 lana) toslzoaonlsle belanja modal man |o3 |o1 (2a24000o1ooo0 tonizonfonelah belanja operasi tol oo belanja barang dan a53 peer nan koordinasi dan penyusunan lor koordinasi for leisla belanja operasi icon joe joel belanja barang dan asa manage administrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji dan tunjangan z2a224000o1ooo0 tonizoe tonslah setahun operasi sa20sosok belanja pegawai |o1 |o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn (orpelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd toneceosls selama operasi belanja barang yasa lo4 koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd |o1 joalsla| belanja operasi belanja barang yasa koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd ioneoelosisini belanja operasi belanja barang yasa pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan tone goals belanja operasi j2.o2 joss tifosi belanja barang yasa koordinasi dan penyusunan |o1 |o7 laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd toneoeloris ini selama operasi belanja barang yasa penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran ton eoe loss ini belanja operasi |o1 joseoelonis ini belanja operasi taro) belanja barang dan jasa |o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ionleoe lozlstal belanja modal lo2 |o2 belanja modal peralatan dan mesin orlzoslos| penyediaan peralatan rumah tangga toneoelosls belanja operasi pena men belanja barang yasa masa olzosloa| penyediaan bahan logistik kantor (or joalsla| belanja operasi belanja barang yasa to7so2tel olzoslos| penyediaan barang cetakan dan penggandaan tone loss belanja operasi emas belanja barang yasa emas1 eos toe ite belanja modal nan |zoe|os|s(epos belanja modal aset tetap lainnya penyelenggaraan rapat manan asi skpd for logislaf belanja operasi |o1 jog(s |o2| belanja barang dan jasa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah orlzos lol penyediaan jasa surat menyurat for lo1seal belanja operasi belanja barang dan jasa 2l2a1223. |o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (or joz isla belanja operasi belanja barang dan aan lo4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor s2222a000o10000 tonzosloalslil belanja operas test2asal selama barang dan tesezasoc1 (sja belanja operasi belanja barang dan sassorsol jonlzoolosl tol. pemeliharaan mebel ss00000| (zoo belanja operas ss00000) belanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya s2222a000o10000 tonzonloelslil belanja operas 2seo, |oe oz) selama barang dan m2neo pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya s2222a000o1o0o0 tonzooloolslil belanja operas (oo oz) selama barang dan jumlah belanja total surplus ( defisit) fool25 22motor oooofooln|22e0000o0oroooofoofooo joo tertawa|o2 (o2 perencanaan destinasi pariwisata kabupaten kota o2laos lo2(saif belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 (o3 pengembangan destinasi pariwisata kabupaten kota o2| los isla| belanja operasi belanja barang dan jasa pengadaan pemeliharaan rehabilitasi (o4 sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten kota o2| foalslaf belanja operasi belanja barang dan jasa o2| loalsle| belanja modal bangunan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten kota o2| los isi belanja operasi (os |oz belanja barang dan jaso2l2os (o7 (slr belanja operasi belanja barang dan jasa o3lao1 lor isfoz islamfingkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri falsao1 lor isi belanja operasi belanja barang dan jasa peningkatan peran serta masyarakat |o2 dalam pengembangan kemitraan pariwisata oslo1 foz islam belanja operasi belanja barang dan jasa los (o4 sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata oslo1 foafslaf belanja operasi belanja barang dan jasa fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif ola.o1 lossoslo1 los islam belanja operasi los joe f lor (saiorator evaluasi kinerja perangkat daerah o1laot forislaf belanja operasi belanja barang dan jasa laszlo| administrasi keuanganrdo2 penyediaan gaji dan tunjangan asn ordo2 or(staf belanja operasi belanja pegawai |o1 (o3i belanja operasi lo1 .o2 jos |oz| belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan laporan keuangan.lo1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor laos lor (slr belanja operasi belanja barang dan jasa1l2o7 los isle| belanja modallzosfoe|laos foz islam belanja operasi belanja barang dan jasa losses|bangunan jumlah belanja total surplus ( defisit) ojoolszemononsooooloofooo joule) tremavnvaan jumlah penerimaan pengeluaran ninapajesnmangonotoooofoofooofoofef pavpaparan partai pendapatan asli daerah (pad) toolocoloola info remibusibaeran bssesoaso) toofoooloolalnloal lain lain pad yang sah saresesaal jumlah pendapatan jon ssnmano0 oooofoofooo|oo jet tekanan w urusan pemerintahan program perizinan dan pendaftaran perusahaengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan jo2 |o3 berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya pa b2) maupun produsen (p b2) o2l2oe |os isi belanja operasr (staf belanja operasi o3| lor (sle| belanja modal belanja modal |o2 peralatan dan mesin fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan foz islam belanja operasi o3| foz isle| belanja modal belanja modal jo2 |o2embinaan dan |o1 pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan o3lao2 lor isi belanja operasi pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan o3|ao2 foz isi belanja operas3 kebutuhan pokok dan barang penting tingkat agen dan pasar rakyat dalam1 fos islam belanja operasdalam2 lor isi belanja operaosl2o1 lor (sja belanja operasi pengawasan penyuluhan metrologi legal os|2o1 foz isiordo1 lor isi belanja operasi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri tingkat kabupaten kota o7l2o1 foz isla|fao1 for isi belanja operasi |o1 |o4 koordinasi dan dena penyusunan dpa skpd naa orator foafslafadministrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn ordo2 lor isi belanja operasi belanja pegawai loser77ao) administrasi umum perangkat daerah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ornatebarang cetakan dan penggandaan laos loss belanja operasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd ornate los sifatrdo7 los isle| belanja modal belanja modalaos lor (staf belanja operasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik laos loz islam belanja operasi |o1 |o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor laos loalslaflaos fo2 islam belanja operasi pemeliharaan peralatan naan dan mesin lainnya laos los islam belanja operasi peningkatan pelayanan blue pelayanan dan penunjang pelayanan blue plato for (staf belanja operasi belanja pegawai ha00000000) plato for (sle| belanja modal belanja modal peralatan dan mesin jumlah belanja total surplus ( defisit) ofoofssooo.ooroofonfoao one) termsinfranzmoooor.ooo ogofoofe| pendapatan kan solo.ooloofa pendapatan asli daerah (pad) ali log hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan loo o.oo joo lain lain pad yang sah jumlah pendapatan (o|oo| |ofo.oo|oo s| (metar laf belanja operasi belanja barang dan jasaalor lor (sj(oz laf belanja operasi belanja barang dan jas lor belanja operasi belanja barang dan jasa program pemberdayaan dan (rajasnaszoonoroooo jos logo loo) program pemberdayaan 2samosirde rekening uraian jumlah( rp) dasar hukum(ot isla| belanja operasi loe (otlabor lor sifat belanja operasi belanja barang dan jasa lo7 |o3 fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro (os la|o7labor loa (s (ot isla| belanja operasi los (ot |(sordinasi dan penyusunan san21mooooreooo jorleoroe| |. keorinasidan pen torpedo|| belanja operasi belanja barang dan jasa urusan pemerintahan bidang program perencanaan dan landasan217o000two ooo|oo| program perencanaan semasa1aoo|for laf belanja operasi belanja barang dan jaso2| (oz laf belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri (oz la| belanja operasi belanja barang dan jasa o2| (oz l2| belanja modal (o3 belanja modal peralatan dan mesin jo2 (o3 belanja modal gedung dan bangunan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri loa la| belanja operasi belanja barang dan jasa o2| loa l2| belanja modal belanja modal peralatan dan mesin jo2 |oa belanja modal gedung dan bangunan mori aset tetapindustri kabupaten kota melalui sii nas dalam11l21olok| peningkatan pelayanan blue jo1 (ox pelayanan dan penunjang pelayanan blue (ato for laf belanja operasi belanja barang dan jasa lato for l2| belanja modal |o1 |o1 |o2 belanja modal peralatan dan mesin jumlah belanja total surplus ( defisit) gjonfea1217ao001 coornfkonoomonotcooo oo|voodoo tertawa |or| lolo.color| sekretariat daerah program pemerintahan dan lonlasnnonosoonooo joglo most rancangan kammostaat| |or| o2l2o1loo| administrasi tata pemerintahan |o2 (ox penataan administrasi pemerintahan (ot isla| belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo1| |o2 pengelolaan administrasi kewilayahan o2| (oz laf belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo1| |o2 |o3 fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah (oz la| belanja operasi belanja barang dan jasa pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat 4lo114. fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual (ot isla| belanja operasisosial (oz isla| belanja operasimasyarakat o2|2o2 |o3 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa |o1| o2| .03lo0| fasilitasi dan koordinasi hukum 4lo114. fasilitasi penyusunan produk hukum daerah o2|ao3 lor (sja belanja operasi belanja barang dan jasa o2lzo3lo2| fasilitasi bantuan hukum (oz isla| belanja operasi belanja barang dan jasa pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum o2|2o3 |o3 belanja operasi belanja barang dan jasa lor o2l2calon| fasilitasi kerjasama daerah oelzoaor| fasilitasi kerja sama dalam ken negeri o2fasa lor (sja belanja operasi belanja barang dan jasa o2lafal2| fasilitasi kerja sama luar negeraoa (oz laf belanja operasi belanja barang dan jasa oelzoalos| evaluasi pelaksanaan kerja (oz la| belanja operasi belanja barang dan jasa program perekonomian dan won lasaonosomooolos loo postur aaaaaa(ot belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo114. |o3 |o2 pengendalian dan distribusi perekonomian (oz laf belanja operasi belanja barang dan jasa alo1 perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil (oz la| belanja operasil202 (ot isla| belanja operasi belanja barang dan jasa 4l0114. (oz pengendalian dan evaluasi program pembangunan (oz la| belanja operasi belanja barang dan jasa pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan l202 (oz la| belanja operasi(ot la| belanja operasi belanja barang dan jasa 4l0114. (oz pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (oa lo2 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa 4l0114. pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa |2o3 (og iataan kelembagaan dan penatalaksanaan keistimewaan 4l0114. |o4 penataan bentuk kelembagaan asli kota yogyakarta jafar loa(sfa belanja operasi belanja barang dan jasa peningkatan budaya pemerintahan |o2 implementasi budaya pemerintahan kota yogyakarta oal2o2#orooooooo1ooo jorleor lee| |. koorines sesal4lo1|4lo1| |o1 (o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn lor (oz isl4lo1| |o4 koordinasi dan pelaksanaan akuntana02 foa 1|barang milik mn laoroonsooe1oo0onl2o5 daerah pada perangkat daerah bawaan| ketatausahaan barang milik #orooooooo1coor joreosjoe| ketatausahaan tasrazoe| loss la| belanja operasi lo1 (oa |oe |oz belanja barang dan jasa administrasi kepegawaian perangkat daerah 4lo1| |o1 (o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannyai2.los loe (e|oe|leos belanja modal aset tetap lainnya penyelenggaraan rapats io2 belanja modal peralatan dan mesin4l0114.4lo114.4lo1| |o1r ja.o9 belanja barang dan jasa laos foo|s i2| belanja modal 4lo114. (og |4l011401. sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya laos (ats l2| belanja modal 4lo1|t belanja operasi belanja pegawai geasaoool pelaksanaan medical check kepala daerah dan wakil kepala daerah jean los (s1 belanja operasia11 fas inf belanja operasi belanja pegawai sr20000001 fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah 4l0114. penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah for laf belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo1| |o2 penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah fea2 lo2(s belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo1| penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah (a12 fog la| belanja operasi belanja barang dan jasa lan (oz l2| belanja modal |o3 belanja modal gedung dan bangunan mori aset tetap alorlotooo.o.ooo1.ooo jo1l2t3|oo| penataan organisasi 'o | ss6s80oc16| oo 4lo1| pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan (ot belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo114. |o1 (o2 fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana (oz laf belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo114. peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi jera los (sapjasa koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah fea3 los (saj belanja operasi belanja barang dan jasa pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan orfatafor| fasilitasi keprotokolan peta lor sja belanja operasi belanja barang dan jasa orlatalo2| fasilitasi komunikasi pimpinan lata fo2 belanja operasi belanja barang dan jasa jasa os| pendokumentasian tugas ken pimpinan fana fog la| belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) gjonfkotooomoootcooekozoooonotcooo oofooofoo tertawa |o2|for laf belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo214. |o2 |o2 pembahasan rancangan peraturan daerah o2| (oz isla| belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo214. |o2 penyelenggaraan kajian perundang undangan (og lloa la| belanja operasi belanja barang dan jasa o2l2o1los| penyusunan tata tertib dprd (os la| belanja operasi belanja barang dan jasa o2lzo2loo| pembahasan kebijakan anggaran o2lao2 lor pembahasan kua dan pas (or la| belanja operasi belanja barang dan jasa pembahasan perubahan kua #o2ognoooo1onto joefeseo2l pembahasan equal sensus) o2|2o2 lo2(sf1 belanja operasi belanja barang dan jasa o2l2o2lo3| pembahasan apbd (os la| belanja operasi belanja barang dan jasa o2l2o2 lokal pembahasan apbd perubahan loa la| belanja operasi belanja barang dan jasa o2lao2os| pembahasan laporan semester o2|2o2 los belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo2l4. pembahasan: pertanggungjawaban apbd loe ia| belanja operasi lo2 |oe |oz belanja barang dan jasa pengawasan penyelenggaraan pemerintahpemerintahan bidang pemerintahan dan hukum (ot laf belanja operasi belanja barang dan jasa pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur o2| (oz la| belanja operasi belanja barang dan jasa pengawasan urusan |o3 pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat (og la| belanja operasi belanja barang dan jasa pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian fas la| belanja operasi belanja barang dan jasa pengawasan tindak lanjut hasil 4lo2| |o2 pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan o2| loss ia| belanja operasi l02 belanja barang dan jasa oelzosfor| pengawasan penggunaan ken anggaran (o7 la| belanja operasi belanja barang dan jasa pembahasan laporan 4lo2l4. keterangan pertanggungjawaban kepala daerah o2l2o3 loss ia| belanja operasi los |oz belanja barang dan jasa |o2| o2l2.0also| peningkatan kapasitas dprd o2lafal2| pendalaman tugas dprd o22oa (oz isla| belanja operasi belanja barang dan jasa oelzoaos| publikasi dan dokumentasi ken dewan (os la| belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo214. |oa penyediaan kelompok pakar dan tim ahli lo2 laa loa la| belanja operasi belanja barang dan jasa o2lolos| penyediaan tenaga ahli fraksi o2lama los la| belanja operasi belanja barang dan jasa oelzoaos| penyelenggaraan hubungan masyarakat o2fasa los (s1 belanja operasi lo2 jz.oaelzoalor| penyusunan program kerja (oz isla| belanja operasi belanja barang dan jasa penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat alo2| (o2 (oz penyusunan pokok pokok pikiran dprd laos (oz laf belanja operasi belanja barang dan jasa o2l2oslo3| pelaksanaan reses laos (og la| belanja operasi belanja barang dan jasa pelaksanaan dan pengawasan alozlao2o0000norodom ozl20c o0| pelaksanaan bea120000| o2label1| penyusunan kode etik dprd lace (ot laf belanja operasi belanja barang dan jasa o2label2| pengawasan kode etik dprd laos lo2(sf1 belanja operasi belanja barang dan jasa |o2| o2l2.07loo|(ot belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo2l4. (oz penyusunan bahan komunikasi dan publikasi o2| (oz laf belanja operasi belanja barang dan jasa |o2| o2l2oslo| fasilitasi tugas dprd koordinasi dan konsultasi .re jasenoooanorowo ess pelaksanaan tugas dprd shampoo| laos (ot laf belanja operasi belanja barang dan jasa oelzosfez| penyusunan laporan kinerja laos lo2 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah los (og la| belanja operasi belanja barang dan jasa o2laosloal fasilitasi tugas pimpinan dprd laos loafor lo2214. |o1|o2|ae)4lo2l4. i2.laos (os la| belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo214.ce loe ia| belanja operasi lor laos joe belanja barang dan jasa loe loe belanja modal joo|o sos belanja modal aset tetap ken lainnya penyelenggaraan rapat snn koordinasi dan konsultasi skpd loe loo la| belanja operasi lo1 ja.oe belanja barang dan jasa pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lor loe) pengadaan peralatan dan mesin lainnya loe|s i2| belanja modal 4lo214. |4lo2| |o1 i2.laos (ot belanja operasi belanja barang dan jasa penyediaan jasa pemeliharaan, 4l0214. biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan fog lo2 (s1a|o1 i2. |o9 |o3 belanja modal gedung dan bangunan layanan keuangan dan jason kesejahteraan dprd 4lo2| penyelenggaraan administrasi keuangan dprd las (ot laf belanja operasi belanja pegawai 4lo214. (oz penyediaan pakaian dinas dan atribut dprd feat lo2(sfa belanja operasi belanja barang dan jasa less los pelaksanaan medical check las fog iaf belanja operasi belanja barang dan jasa |o2| orl2telor| layanan administrasi dprd penyelenggaraan administrasi keanggotaan dprd late (ot laf belanja operasi belanja barang dan jasa orlarelo2| fasilitasi fraksi dprd late (oz laf belanja operasi belanja barang dan jasa fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi dprd late (oz la| belanja operasi belanja barang dan jasa 4lo2l4. |o4 penyediaan kebutuhan rumah tangga dprd lane foa inf belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit)| ofoofnzmanaoootooooloofoan ole trewauwm5|o2| (ot isa belanja operasi koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya |o2| (oz isa belanja operasi sorsosaoooroooo (olzonlos siti belanja operasi b3school |o5 pelaksanaan musrenbang kabupaten kota sorsosaoooroooo (olzonlos siti belanja operasi penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan jo2| los (seal belanja operasi koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten kota jo2| |o7(seal belanja opera(or (seal belanja operasi penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten kota |o2|orsosaoooroooo (olzosforisiti belanja operasi saras) oo. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah |o2| (os isa belanja operasi magi8eaa|l for (seal belanja operasi .(os isa belanja operasi koordinasi pelaksanaan sinergitas dan |o3 harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia |o3| fos(sfa| belanja opera|jumlah rp) dasar hukum asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian |o3 (oz isajoa isa belanja operasosok0o1co0o jos jos loris belanja operasi kramo3| oa(sfa| belanja operas|o3| (os (sja belanja operas(sjajoedministrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn |o1 (or (seal belanja operasi belanja pegawai bragsesooo) oo) penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn |o1| |o2(seal belanja operasi pelaksanaan |o3 ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd sorsosaoooroooo (or lzo2siti belanja operasi gas) oo penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |o1 .oe (oz isa belanja operasi man531462| penyediaan peralatan rumah tangga |o1 .o6 (oz isa belanja operasi |o5 penyediaan barang cetakan dan penggandaan sorsosaoooroooo |orlzos los iti belanja operasi moon) penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan jo1 (seal belanja operasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd |o1 .o6 (oo isaos@o001o0o0 jor (eor joel belanja modal p263000)|o1 |o1 (sja belanja operasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |o1 .o8 isa belanja operasi |o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor |o1 .o8 jos isa1 (sja belanja operasi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya jo1 los (seal belanja operasi pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sorsosaogoroooo jofzosfosisiti belanja operasi soraoooh penelitian dan sensosooosnsoo lha penamaan sesama|jo2| ft2 sfo2| isa belanja operasi| (to(seal belanja operasi penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan penelitian dan pengembangan pekerjaan umum |o2| fog (sja belanja operasi penelitian dan (o212. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sorsosaoooroooo (o2los disini belanja operasi saras pengembangan inovasi d2 .o4 (osaseto0na.o0. .2n0 offset ola pend tan dasar slo2lson000000010000l00loooloolalil pen dapatanasubarnamgan 22250sea22| joo |o.oo |oo |o1| pajak daerah e2000000010000 joolooo loolalnfozl revisi bauran tereool hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan |oo |o.oo |oo |oa| lain lain pad yang sah |ooo.oo|bola2| pendapatan transfer ala pendapatan transfer pemerintah pusat daerah jumlah pendapatan soelsazooonanorooooaolooofonf hit keuamgm oriresoraa program pengelolaan so) c|o2| for istsezooagoooroooo jeeteorleeis trf setan operasi smooth belanja barang dan jasa koordinasi, penyusunan dan |o2| (os isa belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi, penyusunan dan jo2| foa(seal belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi, penyusunan dan verifikasi dpa skpd jo2| |os(seal belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi, penyusunan dan |o2| (seal belanja operasi |o2 joe |o2|o2| fos seal belanja operasi lo2 (oegulasi serta kebijakan bidang anggaran |o2| fog (sja belanja operasi |o2 fog |o2| belanja barang dan jasa koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah |o2| (ot isa belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 (ot isa belanja tidak terduga belanja tidak terduga |o2| (ot isla| belanja transfer belanja bantuan keuangan penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan spd sozooogo0otonom |o2lzo2 siti belanja operasi ko00tool belanja barang dan jasa |o2 |o4 ketatausahaan pembiayaan daerah |o2| isa| |os(seal belanja operasi 43s21124| |o7(sealcooooootoooo (o2lzo2osisiti belanja operasi rara |o2 fog |o2| (to(seal belanja operasi mat2ooo| belanja barang dan jasa ma12000| koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangpelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah |o2| |o1 (sfa| belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban |o3 belaka san apbd bulanan, triwulanan dan semester |o2| |o3(seal belanja operasi belanja barang dan jasa konsolidasi laporan keuangan |o4 skpd, blue dan laporan keuangan pemerintah daerah |o2| jos isa isa(sfa|jo2| (seal belanja operasi belanja barang dan jasa ). program pengelolaan barang milik daerah pengelolaan barang milik daerah |o3 |o1| penyusunan standar harga (ot isa belanja operasi belanja barang dan jasa penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah |o3 |o3(seal belanja operasi belanja barang dan jasa |o3 |o3(sle| belanja modal dan mesin daerah |o3 |os(seal belanja operasi belanja barang dan jasa |o215. pengamanan barang milik daerah |o3 |o7|o3 |o7(sel belanja modal lo7 lo3 belanja modal gedung dan bangunan |o3l201|os| penilaian barang milik daerah |o3| fos sfa| belanja operasi |o3 fog |o2| belanja barang dan jasa pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah |o3 |og(sfa| belanja operasi ). |o3 |o9 |o2| (ios(seal belanja operasi belanja barang dan jasa hlamosooaata soo ega entitas sanam) kegiatan pengelolaan pendapatan daerah soal201 for (sja belanja operasi|o4| isa belanja operasi belanja barang dan jasa penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah soal2. |o3(seal belanja operasi belanja barang dan jasa aan |oa| |os(seasoal2. los (seal belanja operasi (os belanja barang dan jasa joa| fog (sja belanja operasi |o4 |o2| belanja barang dan jasa momo jebolan beangatasat ama joa| (tosoal2o1fa1| penagihan pajak daerah s02000000010000 tort2orfinjatah selama operas sasasooo) belanja barang dan jasa penyelesaian keberatan pajak daerah |o4| isa belanja operasi belanja barang dan jasa pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah soal201t isa belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd |o1 fozseal belanja operasi |o1 foe |o2| belanja barang dan jasa evaluasi kinerja perangkat daerah |o1 |o7(seal belanja operasi belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah |o1| (ot (sja|o1| (os isa belanja operasi belanja barang dan jasa |o4 koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd |o1 foa 1 |os(seal belanja operasi belanja barang dan jasa pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksz loss belanja operasi |o1 feallos seal belanja operasi |o1 fogbelanja barang dan jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |o1 |o2(sfa| belanja operasi belanja barang dan jasa penggandaan |o1 (os (sj(os loss belanja operasi |o1 |oe |o2| belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat ken |o1 .oe (oo isa belanja operasi |o1 fog |o2| belanja barang dan jasa ). pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lainnya loe isl2|2og |o1| penyediaan jasa surat menyurat |o1 |o1|o2 (sjajo1 for (seal belanja operasi belanja barang dan jasa ).s02000000010000 jon leon loss fil belanja operasi sorsontaa belanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |o1 joss belanja operasi |o1 |oe |o2| belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya s02000000010000 jorlzos loss fil belanja operasi ga7o000ool |o1 fog |o2| belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) |o2 |oo|o.ooloole| penerimaan pembiayaan |o2 sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya jumlah penerimaan pembiayaan |o2 |oo|o.oo|oo|e| pengeluaran pembiayaan |oo |o.oo |oo |e| |o2| penyertaan modal daerah jumlah penerimaan pengeluar|25sox0000raooofoofoo joo tertawa lor lolo.color|ingkatan kapasitas kelembagaan keistimewaan 4lo115. joa( |o1 penyelenggaraan diklat keistimewaan bagi aparatur balas lor (staf belanja operasi belanja barang dan jasa |o3 lolo.color| kepegawaian program kepegawaian s|os|saa.so100001. oelosojoo| program kesana300| pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian asn penyusunan rencana 1o212. kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan asn o2|2o1 foz islam belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan fasilitasi soo|so2sosaooo1ooo oe|aon fo) pengadaan pns dan ppp selom| o2|2o1 los islam belanja operasi belanja barang dan jasa (oa evaluasi pengadaan asn dan pengadaan asn o2| foalslaf belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian o2|ao1 los islam belanja operasi loe |oz belanja barang dan jasa o2l2o1lor| evaluasi pemberhentian asn o2| lorislaf belanja operasi belanja barang dan jasa kepegawaian o2|2o1 hofslaf belanja operasi belanja barang dan jasa o2labor pengelolaan data kepegawaian o2|2o1 (asha belanja operasi belanja barang dan jasa |o2| evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian o2lao1 isi belanja operasi belanja barang dan jasa slot|s: jo2| 02lo0| mutasi dan promosi asn stats000) o2lzo2 lo| pengelolaan mutasi asn o2l2o2 oro2|ao2 foz islam belanja operasi belanja barang dan jasa o2l2o2 los| pengelolaan promosi asn o2|2o2 los islam belanja operasi belanja barang dan jasa oelzasloo| pengembangan kompetensi o2| lor (staf belanja operasi belanja barang dan jasa o2l2o3 lo2| pengelolaan assessment center o2| foz islam belanja operasi belanja barang dan jasa |o2| pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi asn o2| los isla| belanja operasi belanja barang dan jasa |o4 pengelolaan pendidikan lanjutan asn o2| foalslaf belanja operasi belanja barang dan jasa |o2| los koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat o2laos los isi belanja operasi belanja barang dan jasa o2los los| fasilitasi sertifikasi jabatan asn o2lao3 los isi belanja operasi .o3 jos |oz| belanja barang dan jasa evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan asn o2l2os (o7 (slr belanja operasi belanja barang dan jasa sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional asn o2| halsall belanja operasi belanja barang dan jasa o2| islam belanja operasi belanja barang dan jasa fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional o2| htalslaf belanja operasi belanja barang dan jasa |o2| evaluasi pengembangan jabatan fungsional o2laos lis isi belanja operasi belanja barang dan jasa oelzaaloo| o2lama ljasa |o2 (o2 pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur o2|aoa foz islam belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 (o3 evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur o2|aoa los islam belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai o2|aoa loalslaf belanja operasi belanja barang dan jasa oeleosos| panama laka pegawai o2lama los isi belanja operasi belanja barang dan jasa evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur o2|aoa los islam belanja operasi j2.oa joe |oz belanja barang dan jasa so35. tozlzoafor| pembinaan disiplin asn tsaaooo) o2|aoa lor(staf belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin asn o2lama los isi belanja operasi jaa jos |oz belanja barang dan jasa selera pecahan isi aan arr a000 pegawai o2|aoa los islam belanja operasi j2.oa jos foz belanja barang dan jasa so35.0x000010000 tozleoahtol evaluasi disiplin asn toro) o2|aoa hoa.o1valuasi kinerja perangkat daerah o1laot forislaf belanja operasi belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah o1fao2 lor isi belanja operasi belanja pegawai do22arsoool jo1| penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn ordaii belanja operasi lo1 ja.o2 jos js belanja operasi lo1 |lders lossrian jumlah rp) dasar hukum belanja barang dan jasa |o1neon kaya akan kasi lainnya ordo7 los isle| belanja modal j(sialo.color| pendidikan dan pelatihan program pengembangan |os|season000010000o2 ooo|oo| program pengembang itas1ao2r (staf belanja operasi belanja barang dan jasa|o2|foz islams islam belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) joon|sn52n400001coo0nfeatonoooooraooofoofoo joo tertawa |o1 lolo.color| inspektorat daerah program penyelenggaraan elonleotoamnooonoor elo mentan emas) penyelenggaraan pengawasan internal pengawasan kinerja pemerintah daerah lor o2|2o1 lor (staf belanja operasi lor belanja barang dan jasa |o2 |o2 pengawasan keuangan pemerintah daerah ekor o2la.o1 (saif belanja operasi ekor belanja barang dan jasa ekor o2leo1fo3| revi laporan kinerja ekor o2la.o1 loss belanja operasi ekor belanja barang dan jasa lor o2l2oral revi laporan keuangan lor o2| foalslaf belanja operasi lor belanja barang dan jasa monitoring dan evaluasi tindak |o2 |o7 lanjut hasil pemeriksaan bpk dan tindak lanjut hasil pemeriksaan api lor o2| lorislaf belanja operasi lor belanja barang dan jasa penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu lo212. penanganan penyelesaian kerugian negara daerah lor o2l2o2 or(staf belanja operasi lor belanja barang dan jasa tertentu ekor o2lao2 lo2 (slr belanja operasi ekor o3lao1 lor isi belanja operasi ekor belanja barang dan jasa |o3 |o2 perumusan kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan lor foz islam belanja operasi ekor belanja barang dan jasa lot o3l2. |oo| pendampingan dan asistensi |o1 pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah lor lor (stdampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi lor o3|ao2 foz isi belanja operasi lor belanja barang dan jasa koordinasi, monitoring dan |o3 |o3 evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi lor a02 los islam belanja operasi lor belanja barang dan jasa jo4 pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas lor a02 loalsli| belanja operasi lorr orator (staf belanja operasi lor belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan lor orator foz islam belanja operasi lorekor organ loss belanja operasi ekor lo1 |a.o1 jos joz| belanja barang dan jasa daerah lor o1laot forislaf belanja operasi lor belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah lor ordo2 or(staf belanja operasi tor lso1. belanja pegawai |o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn lor ordo2 foz islam belanja operasi lor belanja barang dan jasa pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd ekor ordo2 loss belanja operasi ekor belanja barang dan jasa |o4 koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd lor ordo2 foalslordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd lor ordo2 los islam belanja operasi lor belanja barang dan jasa |o1 pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan ekor ordo2 los isi belanja operasi ekor lo1 .o2 jos |lor ordo2 lorislaf belanja operasi lor belanja barang dan jasa penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran ekor ordo2 loss belanja operasi ekor lo1 ornate (staf belanja operasi lor belanja barang dan jasa |o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor lor ornate loz islam belanja operasi lor belanja barang dan jasa penggandaan lor ornate los islam belanja operasi lor belanja barang dan jasa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan ekor laos los isi belanja operasi ekor lo1 a.oe jos |oz| belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd ekor laos loo belanja operasi ekor lo1 a.oe joo joz| belanja barang dan jasa pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lainnya lor ordo7 los isle| belanja modal dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ekor orleoslor| penyediaan jasa surat menyurat ekor laos lor isi belanja operasi ekyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lor laos loz islam belanja operasi lor belanja barang dan jasa jo4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor lor laos loalslaf belanja operasi l laos for (staf belanja operasi lorr laos foz islam belanja operasi lor belanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya lor laos los islam belanja operasi lorekor ormas loo belanja operasi lor lor ja.og jos foz belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) olonleatanon0001coorhoror hoon0001.ooo|oofowo pendaratan panas |o1| oo|o.oo|oo|a| pendapatan asli daerah (pad) joo |o.oo |oo |oz retribusi daerah jumlah pendapatan joo|ot |oofoao ons tertawa urusan pemerintahan bidang 2lahorososesorwonlnlbole| mesra ps2.o9 |sla| belanja modal bangunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasilor aon lor (staf belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan |o1 |o2 lor aon (oz (sjloss belanja operasi lo1 .o1 joe |oz| belanja barang dan jasa daerah o7(sai|o1 aan lor lao2 lor (sja belanja operasi belanja pegawai |o1 |o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn lalos |saif belanja operasi belanja barang dan jasa |oa koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd jo1 jos belanja operasi ).belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd lor lao2 los isi belanja operasi belanja barang dan jasa s00. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan lao2 los isi belanja operasi lo1 lao2 (|sfi| belanja operasi lo1 .o2 jos |oz belanja barang dan jasa aon laszlisi belanja operasi belanja barang dan jasa |o1 |o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor los (oz (sja belanja operasi belanja barang dan jasa penggandaan orders |saifn joe s| belanja modal ). lainnya penyelenggaraan rapat cina koordinasi dan konsultasi skpd jo1 fog (s1) belanja operasi lo1 ja.oe joo |o2 belanja barang dan jasa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah jo1 o1| penyediaan jasa surat menyurat laos lor(sai|o2 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa umum kantor jo1 foa|lor (saiflo1 ja.o9 joe |o2 belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya jon fog laos (to|sla| belanja modal|o2 (s2o3 lot isiz2 |o1 pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha joz jaa (o1 (jo2 |o2 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa lo2la.oa isla| belanja modal (o2 (oz belanja modal peralatan dan mesin pelaksanaan urusan |o3 pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpah|o2 |o3 (s1 belanja operasi . belanja barang dan jasa .(oz (sja belanja operasi belanja barang dan jasa |o3| |o2 (s| belanja modal (o2 (oz belanja modal peralatan dan mesin bangunan |o2 lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi |o3 (o3 pemberdayaan masyarakat kelurahan l2o2 (ogalat1 (sj (o1 (sa belanja operasi belanja barang dan jasa lola.o2 lor isla| belanja modal (ox (oz belanja modal peralatan dan mesin jumlah belanja total surplus ( defisit) olok|armando.oooofoofooofoole| temsiavaan ejoo|ormoocooo2coor ofo.o tools teelanua (s1 belanja operasi lo1 (ot jlao2 for isa belanja operasi belanja pegawai |o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn o1f2o2 fo2(sf(os isa| belanja operasi belanja barang dan jasa |o4 koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd fao2 fofzo2 fos(sf1s belanja operasi lo1 |a.o2 josso2 (oz isfzo2 (sf1| belanja operasi lo1 |a.o2 joss belanja barang dan jasa aon onlaacgeace (oz sifat belanja operasi belanja barang dan jasa losses| ||. penyediaan barang cetakan dan penggandaan ace (os belanja operasi belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat dan koordinasi dan konsultasi skpd face fog (s1 belanja operasi lo1 fz.oe fog |oz belanja barang dan jasa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah orfeoslor| penyediaan jasa surat menyurat laos for sifatlaos fo2 isa| belanja operasi belanja barang dan jasa lolos| penyediaan jasa pelayanan umum kantor laos joa ifor isa belanja operasi belanja barang dan jasa |o1 pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya fog (s1) belanja operasi lot fz.o9 joe |eningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan o2|ao1 fo2(sf1for iso2|aoa for (sf1.oa ffa.oa fo3 (sf1l2o2 (oz isl2| belanja modal 7lo117. lo2 |o2 belanja modal peralatan dan mesin lo2la.o2 (os isa| belanja operasi belanja barang dan jasa |o3(sla| belanja modal (o3 (ozlor fo2(sf1ala.o2 for (sfi| belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) joofrormoooooo2cooooofooo model iremearlon foto0o0ooz oooofoofooo|oo tertawafor for (staf belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan fao1 foajoe isa belanja operasi |o1 joe |lao2 (or islam belanja operasi belanja pegawai penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn ao2 (oz is|o1| isa belanja operasi. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan lao2 loss belanja operasi lo1 (os |ozenyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran ordo2 los isi belanja operasi lo1 a.o2 joss belanja barang dan jasa orlaaso1zoe (or (staf belanja operasi belanja barang dan jasa |o2sifat belanja operasi|o9 |o2| belanja barang dan jasa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah orleosfor| penyediaan jasa surat menyurat |o1 |2o8 (otorfzos fo2(sla belanja operasi belanja barang dan jasa |o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor.o9 (ot isa belanja operasi belanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |o1 .o9 joe isa|o1 .o9 (og is| belanja modal |o1 |o9.o1 (oz is2o3 (ot sifa|o2 .oa (ot iislam|o2 .oa (o3 isa belanja operasi ..o2 (oz sifat belanja operasi belanja barang dan jasa o3| (oz (sle| belanja modal lo3 |o2 lo2 belanja modal peralatan dan mesin |o3 |o2 belanja modal gedung dan bangunan lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pemberdayaan masyarakat kelurahan .o2 (os iskala.o1 (oz is| (ot isa belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) loofrotsanoo00s.oooofoofosofoole iremsujon frarmoonoooxoo00 onfomofoo| terang lorococoooxoooo tenfor forlslat belanja operasi k0000ol belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan |o1 fo2(sa belanja operasi |o1 fos belanja barang dan jasa evaluasi kinerja perangkat daerah |o1 fo7 (salonlzoelorisinl belanja operasi asacarooool setara pegawai asa0s7ooo0l (oz penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn tonococoooxooo0 info2 lozlslat belanja operasi hoo belanja barang dan jasa pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd |o1 fo3ccocoooxoooo torres lorlslal belanja operasi gesasool(oz penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |o1 fo2 (sa belanja operasi belanja barang dan jasa leles| penyediaan barang cetakan dan penggandaan |o1 fos belanja operasi belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd lonlzoelos isil belanja operasi ta2sool lo1 a.s joo |oz| belanja barang dan jasa penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah orlzosloi| penyediaan jasa surat menyurat tonic00o0040000 lores lorlslal belanja operasi soo) belanja barang dan jasa (oz penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tonocogoooxoooo infos fozlslat belanja operasi men belanja barang dan jasato1000000040000 lorlzoslorisiil belanja operasi tango) belanja barang dan jasajasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |o1 fos (sa belanja operasi |o1 foe belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya |o1 fog (sxeningkatan efektifitas kegiatan |o2 pemerintahan tingkat kecamatan |o2 fo2 (for isforovoocoowooo0 losleoalor sin pama opera basel belanja barang dan jasa pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan jo2 .0a fo2 (sa belanja operasi belanja barang dan jasa pelaksanaan urusan lo2 (o3 pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan jo2 .0a fo3 (sa3 fo2 (sa belanja operasi belanja barang dan jasa |o3 |o2 (s2 belanja modal |o2 belanja modal peralatan dan mesin lo2 |o3 belanja modal gedung dan bangunan |o3 (o2 loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pemberdayaan masyarakat kelurahan |o3 |o3jos fo2 (ss for isa belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) lonfratooooooceooo0|oofooo joel tremenaan jumlah penerimaan pengeluaran popgonta ooo.onosoooo|oo asof|s belandai2| belanja modal lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasijson jee| koordinasi dan pen ramosaa koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd lor lao2 foafog lo2 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasag lor (sjalo1aoa for islam7l0117. |o2 |o2 belanja modal peralatan dan mesin jo3l2o2 (oz5ooo oofooo model teemerconfront oomonoeoooe (oo|ooo|sooko jorleoroa| |. kerana ismajo1 |o2 penyediaan peralatan dani2. il2| belanja modal 7lo117. |o3os (rosfao1 lo2(sf(ot l2| belanja modal 7l0117. |lama lot la3 |o2belanja modal peralatan dan mesin jo3 |o27l0117. (oz loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi |o3joofroraooooonetenfranaoonoooz.ooo0 a00 fosfat pendapatan dara |on lolo.ooloolali| pendapatan asli daerah (pad) toro0o00007. loolocoloolanfoal. . retribusi daerah g0000000) jumlah pendapatan goa analog0o07co00 alof(o7kersnaooo)lo1belanja barang dan jasa penyediaan jasa pemeliharaan, |o1 (o2 biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan laos (slr belanja operasi nan belanja barang dan jasa nannao2lao3 lor isle| belanja modal nan lo212. io1 io3lao2 los slr belanja operasi nan7c000 onlosofoofel trematenfranaoonooo8ooo a00 fosfat pendapatan dara |on lolo.ooloolali| pendapatan asli daerah (pad) toronto00o08ooo0 loolocoloolanfoal. . retribusi daerah soo) jumlah pendapatan goa ananonoonsoooo lagoarn2e2oo) 10o112.lor isia.o1 (saif belanja operasi nan belanja barang dan jasa nlor (st|o3 |o2 |oa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi |o3 pemberdayaan masyarakat kelurahan a02 los islam belanja operasi belanja barang dan jasa |os(sle| belanja modal (o3 |o25000o onfasofoofel tremargoa ananoooon5ooo lagoon|s| tertawa w1o1 |o1 (voodoo0goo0d belanja pegawai soto27tool |o1|o1 |lam belanja operasi71o1 |o1nanj|o1lo2 isi belanja operasi nan belanja barang dan jasa nan o3lao2 lo2(sle| belanja modal nan fo2 |o2 belanja modal peralatan dan mesin |o2 io3 belanja modal gedung dan bangunan |o2 loa belanja modal jalan, jaringan, dan irig|o3 pemberdayaan masyarakat kelurahan a02 los(staf belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) loo ratoooooonsoooofoofooofooel remarmconfront ooa.ono0oo0(oo|vood01a0000 jorleoroa| |. kerana masaoro|jo11 |oe |foo|s i2| belanja modal jo1 |o9 belanja modal gedung dan bangunan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publikl2oa2 (s1 belanja operasi belanja barang dan jasa |o2 (sl2| belanja modal (oz belanja modal peralatan dan mesin jo3 |o2 belanja modal gedung dan bangunan (oz loa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi |o3 |o3 pemberdayaan masyarakat kelurahan (og la| belanja operasi belanja barang dan jasa (og i2| belanja modal (o3lo2 (s1lonfrorooomono0o00 oofooofooconfront moment ooo0 oofooofonton1icon jorleor|oa| |. kerana issjzosfoe|laos foo|s l2| belanja modal |o1 |o9 (oglaffasa lor (sjlafl2o2 (oz is(oz l2| belanja modal.rtonfrowaonaoo.r.oooofoo ogofoofe (pendapatan kan |or| solo.ooloofa pendapatan asli daerah (pad) joolaoo pooja info retribusi daerah s000000l jumlah pendapatan joo rormoooo0.roo00 oofooo onsronognooorzoooo jorleor oe| koordinasi dan pen ssosaoo|o1 |o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn (o2 (oz lar l2o2 (ozaos (ro2oa (oz islao2zoa los (s1jo3 |o2 pembangunan sarana dan prasarana kelurahanbelanja barang dan jasa l2o2 (oz isl2| belanja modal (o3 |o2 (og belanja modal gedung dan bangunan jo3 |o2 foa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi |o3 pemberdayaan masyarakat kelurahan (og(oz lala| belanja operasi belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) lonfrowoonooo1zoooofoofosofoolef iremeavaan eco walikota yogyakartai7|o1| |solisa belanja operasi |o4 koordinasi dan penyusunan dpa skpd |o1 foa isatoroooooo1zoo00 lorlzonosisit belanja operasi ta0ooo). belanja pegawai koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd torooogoo1zo000 lorfzoe tosisini belanja operasi gepeng koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd |o1 (os isa belanja operasi penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran |o1 josot|o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |o1 .oe o2(sf1f belanja operasi ios penyediaan barang cetakan dan penggandaan |o1 .oe (os isa belanja operasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd |o1 .oe (s|1f belanja operasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat |o1 .og (sj1f belanja operasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik torooogoo1zoo00 lorlzosfozisin belanja operasi kasoooool |o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor torooogoo1zoo00 lorfzosfosisiti belanja operasi banderjo1l2o9os| pemeliharaan mebel |o1 .o9 (s1f belanja operasi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |o1 .o9 jos sf1f belanja operasi pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunalong00120000 tor (eos tos belanja modal 2e77sool belanja modal 5l2lo3.o1 o2(sf1f belanja operasisf1f belanja operasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat pelaksanaan urusan (oz i2. pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha |o2 .oa (or (sf1f belanja operasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan |o2 .oa isa belanja operasi pelaksanaan urusan |o3 pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan |o2 .oa (sf1f belanja operasi|o3 o2|sf1000000130000 jos ttl. belanja modal baseressesl |o3 |o2 |o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal (o2 |o3 gedung dan bangunan (o2 lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pemberdayaan masyarakat kelurahan |o3 (s1| belanja operasi |o3| (os sja| belanja modal |o3 |o2 belanja modal|(oturusan pemerintahan bidang az) colasoloo| urusan pemstaf belanja modal belanja modal gedung dan bangunan fog belanja modal jalan, jaringan, dan irigasit isa belanja operasi belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan |o1 .o1 joa(sf1f|o1 joe isa belanja operasi |o1 foz belanja barang dan jasa daerah |o1 (o7(sf1f belanja operasi belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah |o1 (or (sf1f belanja operasi belanja pegawai |o1 |o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn torooonoorxoo0o tonfecelozisin belanja operas koo belanja barang dan jasa pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd |o1 (os sf1f belanja operasi belanja barang dan jasa |oa koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd toroooooorsoo00 tonfecelorisin belanja operas h0000) koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd |o1 (os (s1f belanja operasi s00. belanja barang dan jasa |o1 pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan torooonoorxoo0o tonfeeelosisin belanja operas koo |o1(sf1jos s|1f belanja operasi lo1 (f belanja operasi belanja barang dan jasa |o1 |o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |o1 .oe (s|1f belanja operasi belanja barang dan jasa penggandaan |o1 .oe belanja operasi belanja barang dan jasa penyelenggaraan rapat |o1 maa kore rasi skpd |o1 .oe (s1 belanja operasi ). |o1 .oe |o9 fozloe sl2 belanja modal dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah orlzos lol penyediaan jasa surat menyurat |o1 .og (or (sf1.o8 (s| belanja operasi belanja barang dan jasa |o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor |o1 .og (sbelanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya torooogootzooo0 lorlzosfosisiti belanja operasi bsagool |o1 |oe foz belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya torooogooteooo0 lorlzosfosisiti belanja operasi a00 |o1 |o9 foz belanja barang dan jasa toro00000140000 lorlzosjos|sel belanja modal trsmasal lo9ior (sf12 .oa (or (sf1|o2 .oa (s|1f|o2 .oa j(o2(s|1f belanja operasi belanja barang dan jasa (oz s|a| belanja modal |o2 (oz belanja modal peralatan dan mesin |o3 |o2 |o3 belanja modal gedung dan bangunan (o2 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pemberdayaan masyarakat kelurahan torooogootzooo0 oslo2 siti belanja operasi manearasgootzooo0 loxlzoeorisini belanja operasi s0s7s0o) belanja barang dan jaslon(roonooooor oooofoofooo|oo tertawa |ora.o1 (or islam belanja operasi jon belanja barang dan jasa(oz isa| belanja operasi jot belanja barang dan jasafoa isa| belanja operasi belanja barang dan jasa 'slonlsot00000001. belanja hibah se00000(or sifat|o21| |o3| (oz isa belanja operasi3(staf belanja operasi jon belanja barang dan jasa |o1 belanja hibisa belanja operasi jotos (sfa|for islamenyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran |o21| soal2.o1 (oz isa belanja operasi (os (staf belanja operasi jon belanja barang dan jas(os sifat belanja operasi jon(or isa belanja operasi .os|a.o1 (os sifat belanja operasi jon belanja barang dan jasa jotjoa isalo1 (or sifat belanja operasi jon los (ot .o1 (os sifat belanja operasi jon los (os belanja barang dan jasa alot jos |o3 (os! belanja hibjoel2.o1 isa belanja operasi jon losa.o1 (os sifat belanja operasi jon los (os belanja barang dan jasa pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten kota alo1| jose2.o1 loe isa belanja operasi los (ao1 for islam belanja operasi jon belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan jon fao1 foa isa belanja operasi jotjon lo1 a.o1 joe (sn belanja barang dan jasa administrasi keuangan perangkat daerah jon ao2 for sifat belanja operasi 'alorsotooo0o0o ooo0 belanja pegawai in0g00200) |o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn alo1| jo1 .o2 (oz isa belanja operasi jon belanja barang dan jasa pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd jon fao2 (os islam belanja operasi jon belanja barang dan jasa |o4 koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd jon |ao2 foa sifat belanja operasi jot belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd alo1| jo1 .o2 (os isa belanja operasi s0. jon belanja barang dan jasa |o1 pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan ordo2 isi belanja operasi jon lo1 an ao2 (oz isi belanja operasi jon lor ja.o2 jos(ot sifat belanja operasi jot belanja barang dan jasa |o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor alo1| jo1 .oe (oz isa belanja operasi belanja barang dan jasa jon ornate (oz isla| belanja modal |o1 |o2 |s| (oz belanja modal peralatan dan mesin tangga alo1| jo1 .oe (o3 isa belanja operasi belanja barang dan jasa jon laos (os isla| belanja modal io1 i2. |o3 (5s |o2 belanja modal peralatan dan mesin kantor alo1| jo1 .oe (oa isa belanja operasi belanja barang dan jasa penggandaan alo1| .oe (os isa belanja operasi jon belanja barang dan jasa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan oryzae los isi belanja operasi jon lo1 ja.oe joe belanja barang dan jasa jon loe joe isl2| belanja modal lainnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd oryzae los(staf belanja operasi jon lo1 a.oe (oo belanja barang dan jasa pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 'lonlsotooonooo1o000 torleorlosh too pengadaan mebel bsooooo) alo1| |o1 (os isl2| belanja modal dan mesin penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah jon orleosfor| penyediaan jasa surat menyurat jon los (ot sifat belanja operasi jot belanja barang dan jasa |o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jon laos (oz sifatlayanan umum kantor alo1| .o8 (oa isa belanja operasi (ox biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan jon los for islam belanja operasi jon belanja barang dan jasa alot|a010. jor laos (os| pemeliharaan mebel s95. jon los sifat belanja operasi jon belanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya jon los los islam belanja operasi jon lor a.o9 foe belanja barang dan jasa pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya alot jo1 .o9 (oo isa belanja operasi . lo1 (a09 (os |o2 belanja barang dan jasa jumlah belanja total surplus ( defisit) glonfowoomonorooo0 oofooofooel teemewvaan walikota yogyakarta ttd haryadi sudutsa pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar monsatoso| srssiassnea| oo). alnanassatoan musa emeruwraman sipamapevoroican ingmoosnzsa| 2t056nana1a| oo) #anata5na20 torfroranasocoteesof yo. dinas penataan pemuda laga dis20085781|. 2t0005sawa| ojo moe torioransooootoooolotf program penunjang urusan pemeran daemkabupreukoh saran roasso| morton21somotoovofarf eoi| perencanaan penganggaran dan evakuasi mega perangkat darah geemnoool sesenooo ilorfioi2isomoioovolareoioif pemusnah dokumen perencanaan perangkat dewan s0no0 orftonarmoooorgeeolorfeoifoaf keordmasidam penyuapan dpaskpd orfioransnonotoooolorfeonfor evaluasi ina perangkat darah sengon essnooa tonton21somnotoovofarfeoe| rammstasi keuangan penata degan aga soo) ilorfion2isomoioovolarleoefoif pemeran gardan tunangan asn stoo| orftanataooooroovolorfenefoa| penyediaan aamiistasi pelaksanaan fragmen ojo porfiri21omnozoooofaroe koorinesidan penyusunan laporan tangan art spi san porfiri21somnoioovolareoefon| kooranesidan penyusunan laporan keuangan blakan tatanan pemetaan spb teo lorftanatmooooroovolorfeoefoe penyusunan laporan dan anas promosi revisi anggaran tlorioransnoootoooolorfeos| | aminsasiumum peringkat daman sono| torsion21somotoovofareoefo| pemberian komponen nasi iti penerangan bangunan kana tao tas ilorfioi2isomoioovolarleoeloaf pemda pemttanganerenakapan kantor orftanatmooooroovolorfeoefos penyediaan barang cetakan penggandaan ann lorfiora snonotoooolotfeoe|os . penyediaan bahan bacan peraturan perundangundangan info21nomnooooofaroe of. pemetengeraonapat koriesidan konsultasi skpd ilorfioi2isomoioovolarlzor pengadaan ang darah penunjang insan pemerah megah sian a00 orftonarmoooorgewolorfeorfosf pengadaan perikanan mentalnya erased00| eras2200) lorlioransnonotoooolorfeos| penyediaan asa penunjang urusan pemerahan bawah sea opo hlorftonensomotoovofarfeoefoif pemedandsa surat memuat fire) porfiri21omnoioooolareoefo2| pemesan jsa komunitas sumber daya ban letak soo son orftanatmoooorgevolorfeoefonf penyediaan jasa pelayanan umum kantora hofioisisoanotoooafarf eos pemsihaaan brand becak pramana insan pemeran desah esa soooonnj ojo ajo sensasi dena nis torfronsisommorooonlar( eosfosh pembiaran peran dan mentalnya oto porfiri2isomnoioovolarzosfonf pemsiarserehbiasi gedung kantoran benturan tanya soon hlorftorarsoooorgeeolozl progrmmpengmolanpendidikan onepage024a| ojo orloransnonotooooloe pengetatan endian sebuah dasar t2ss205sga| oot torsion21somnooooofaz |i8| kenabtasi sedangrert sarana peserta ban uas sekda ono apl sang0 ilorfionsisomoioovolazleoiliaf pengaman mebeisekoah apn ooo| 56700pon ojo donor orftanarmooooroowolorleon fee. pengadaan prakkdam peraga aya at) lorfiora soonotoooo|o2 zona penyelengaraan pose star bei pesat bak torsion21omnotoooo|az eaf pengen tindak lan bas setan perdikan dasar soo ilorfioi2isomoioovolazleoies| pembinaan mist etat dan keatas soma orftanataooooroowo jor onsen pengembangan kan penaikan tenaga kependekan pada setan perdikan seen dasar gagaagooseo| ilorftoi2isomotoovolozleoiesf pembmaanketembegaangan managemen sebuah emas ilorfioi2isomoioovolazleoilesf pengeboman dang b05 sebuah dar sas t2e3| sbo air lorftananamoooroowo jarlzoi2o| pendaratan kapasitas pengelasan dana sekolah dear a25 lorloransnonotoooolozfeoz| fengritan pendidikan salah menengah pertama ilorftone1somnotoovofazleoefoaf penambahan ruangktas bani 1300p sraonooo ilorfioi2isomnoioovolazleoefosf pembangunan cetakan seen 25an orftonaraoooorgewolorfeo2poef pembangunantabortonum s1s81| oeo lorfioransnonotoooolozfeoz|aa| renata sedang'bent sarana pasang ban lis salah tee ilorfton21somnotoovofozfeoefes pengadaan rumah angga sebuah o0o| ionfioi2somnoiooonlazeoe aa) pemesan bar person pesona didik seen menengah pertama sara orftonarmoooorgowolorfenefasf pengadaan alarakukdam peran sama 30an lorftora sngnotoooolo2 eo2|as|. penyelengaraan pose star dan bai bakion fioisisoanoiooonfor near penamaan dan tindak bas stan endian sedan menengah perang solo ajo aoa lorftonatmooooroowolorleneaef pembinaan wina tata dan keatntassima pon ana mos ilorfioisionmotoovnlazlsoeiaf pembinaan ketembesaan dan managemen sean sasa orftanatamoooroowolor lane a2| pengertian dan sebuah menengah pertama set lorltoransnonotoooolozfeo2| pengetatan pendidikan anak usia mudi torsion21nomnooovofazosfoaf renabtasi sedang pembangunan sarana pesan gan paud aan ooo| ds2on000 iloifionsisomoioovolazleosfisf pemetenageram prsesbelaar pun orftanatanoooroowolarlaoa pembinaan kelembagaan manajemen paud lorlioransnonotooooloefeosfta| pengetatan dana paud 5011p a00 horton21somotoovolazleoa| kesetiaan pendidikan menoreh sao sea ilorfioi2isomnoioooolozleoafia| pemetenaeran rsestelaar montommaesmunaan menes masooooon ojo orftanataooooroowo jor is. pengembangan pena dan tenaga kepenatan pada setan perdikan novomakescasan hasasoooo| ojo aeo ilorfioi21somotoovolozleoalisf pembmaanketembegaan dan vaniemen sebuah nontomma keseruan saras ilonfioi2isomnoioovolazleoafin| penebusan dana sekolah nomtomalkesearan sss neo aan ojo iss coo meet otosanpemerntahanbedangkesematan ane.rez2n| dedastena2a| tlaeferooonesotoooo| dias kesehatan esters0ss1| 2s2nsasasaa| ramos25ne2 toeftoznooomotoovofar tpl program pejuang urban pemeran darah keuprenketk tes agree| usaaoneners| iloelioznooomoioovolarl eoi| perencana penganggaran dantvakesi kedua perangkat darah tonarsseoj toro lorftozoonoooorgewolorfeoifoif penyuapan dokumen perencanaan perangkat darah laeliszooonsnotoooolorfeonfoal koordmasidanpenyusunan a seed agasenp toe fioznooomnotoovolareoiosf kooranesidan penyusunan laporan cegah knee dan its kenari knee skpd seo iloefioznooomoioovolarleoilorf amstineta pemakan dean soo orftozoonooooroovolorfeo2| kammsraskevangan perangkat degan asa otot laeliszooonenotoooolorfeoefor penyediaan ajian tunangan asn soo oletoefineooooonorcooofon near rastsanaan perlawanan penguranvarkan keuangan skpd essen aaaaaa loz|inzmoaoonorooonfonan2|oaf koorarasidan tekanan akutansisee ozoonoooo1lookfor joe os| koordinasi dan penyusunan laporan kenangan aktor skpd loz|iazooononorooooforlzo2as| pengejaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan sop a00 loe |iazooonongrooooforlza2 koordinasi penyusunan tapan keuangan bulan tvn tana semesta skpd soon) ae) haz0oaoooroooofon|an2|onf penyusunan pemaparan dan anas prognosis raksasa anggaran moz|tozoonoooooooojorlaoe| mamimsrasiumum perangkat daerah ooo loe|iazooononoroooofonlzoeforf pemeran komponen instalasi lang penerangan bangunan kamar son) oe|iazooononorooooforlzoejazf pemewanperattandanperengkapan kantor ae) iaznoanoooroooo |2on|os penyediaan barang cetakan dan penggandaan loe |imzooonongroooofon loe os| penyediaan bahan bacaan peraturan pemandangrundangan loe |iazooononoroooofolzaefas| pemetanggaraan rapat kooranasidan konsumsi skpd oz) iaz0oaoooroooo |20r| pengadaan arang mit daerah penunjang urusan peserta darah ema a23 oztozoonooootoooofonlaorlos pengadaan periatandan memintanya a77 moe|imzooononorooooforlzoe| penyediaan asa menunjang urusan pemerahan darah sensor opo o8. moe|iazooooonoroooofonleoaforf pemedandasa saat menyurat aas00oo| oz) haz0oaoooo1ooo |2on|o2| penyediaan asa komunitas sumber daya adan tatak soo tozoonooootoooofonlaogar| penyediaan asa pelayanan umum kantor loz|iazooononorooooforlzas pemeliharaan barang darah panjang pemerataan daan mejeoroooorooj ef) pekan paman henpediwanda alone anna pesatalentan| area ojo asa jo2|o2o00000010000|on|goals| pemeliharaan peralatan dan memintanya amasoooo| "mas0000| oe|to200000001. |or lolos| pemeliharaan rehabilitasi gedung kantoran bangunantainnya ) | oa79860n0a6| oo ) loe|io200000001. |or|eto| peningkatan pelayanan blue ansososens0a| 13s6542972| o ) moe|iazooononoroooofoletofork panganan dampenunjangpelyanan blue 132os42572| t17eans reagan aga her era teefinesocommorooooforp tot program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan una kemhan masyarakt sameseonan| teases ojo sana oe|iaz00a0001ooo pamediwan fasis pelayanan kesehatan untuk ukw dan ukp kewenangan dewa kabupaten koa 222sasaran| masaanara) ojo ojo moz|tozoonooootoooojoelzonlor rehebitsidan pemstihraan umahsekit opo loe |imzooonon0o0oo|az |ra| ranabiasi dan pemekaran asas kegiatan tanya aaessenp ojo soosi| loe |imzooononooooofaz lan | pengadaan prasarana dan pendukung asias layanan kecamatan ots ae| iaz00an001ooo pengadaan kesehatan nat penunjang madi fasilitas pelayanan kegiatan sss tozoonooootoooofoe config| pengadaan emetharaan kritisi oppo moe|iazooononoroooofozleonftef pengadaan opavatsin sas2nsan| ojo rsas21 oz|iazooononoroooofaz lan far pengadaan batan pakar ae) iaz0000oo1oooooz|2on|ta| pembicaraan prasaranadan pendukung asas pyaar kesan ono loe |iazooonon0o0oo|az |zon|ao| perantaraan berkat mat kesehatan nat penunjang mei atas pelayaran kesehatan loe|to200000001. |o2|eo2| penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota ' ) | )j68694sai1os| ob627sool o ) eee0s11. jo2|o200000001 |o2|2o2|or| pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil cases30oo| | se2s3000| jo2|o2o0000001. |o2|ao2|o2| pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bermain | 1loe|to200000001. |o2|eo2|oa| pengelolaan pelayanan kesehatan bayi barulah os26295000| jo2|to200000001. |o2 |eo2|oa| pengelolaan pelayanan kesehatan balita samsons| oo) sears01e0 loe |imzooononoroooofaz 2o2 as| pengejaan layanan kesatuan pada pendidikan dasar s85 loe |iazooononooooofaz lza2 jos| pengejaan layanan kesatuan pada usia producer az) iaznoaoono1oooooz|2n2|o7| pengadaan layanan kesehatan pada utan ozoonoooo1ooo|oe jor| penistaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi ooo loe |iazooononoroooofaz |zo2 pengadaan layanan kesehatan pendeta datas muka loe |iazooononoroeoofaz lzo2 pengejaan layanan kesatuan orang dengan gangguan berat sao ae) haznoaoooroooaoz|2n2| pengadaan layanan kesehatan orang terduga tuberkulosis ozoonoo001o000foe fiz| pengejaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko gerindra tniv a1fro2movoanotoovojar enews| pemanasan para keset besi merek pada keras kndantkar best ososeooj ojo ajo boeomoncoo lorftozoonooooroowolorlene isf penataan petuanan kesehatan masyarakat rss laz|iszooonenotooooloz 2o2|1e| pengetatan pelayanan kesehatan dan olahraga toe foznonomnotoovofazeoefin| pengemis teman kesehatan undangan ios fioznonomnoioovolazeoefia| pengeboman peran promosi kesehatan sej orftozoooooooroowolorfen22o| penataan sumedang kesehatan agen lar|igeooonenotoooo|o2 eo2|as| pengejaan upaya kesehatan knvagg desas720p toe fo2nonomnoioooo o2fes petuanan kesehatan penyakit menular gtr mendaur eso pto61 iloefioznonomnoioovolazleoefesf pengebisanlamian kesehatan merawat orfozoonooooroewolorfenefas| penyelenggaran kabupaten kota sahat soon toe fioznonoanooooofazeoe aa) personel layanan ramah sakit 3ssrsase77 iloefioznonognoioovolazleoefas| operasional pelayanan puskesmas lorftozoooooooroowo jor lane operasional layanan fasis kesaatanannya sai laz|igzooonsnotoooo|o2 2o2|as| pertanian kreasi sita santan kabupaten kota sen ojo toe fioznonoanooovofaz pemeenggraa sistem informasi serta secara terma oo| saat san iloefioznonomnoioovolazlsosfoif pengebisanitadanitormas kesehatan so) masa otg lorftozoooooooroowolarlenafoa| penodaan mtavpeangat stem commas kesersandanjeemgan mama erasooooa loz|igzooonenotooooloz zoa| penerbitan rumah skit atas asias pelayanan kesehatan ingkar dawan kabupaten se5 sana| asoooooo| joe fo2tondano1hoon afo2 peningkatan tata klo rumah dan sits pelayanan kesehatan tingkat dara karpet kota aasonooo| amooooon iloefioznonomnoioovolozleoafoa| peningkatan mutu layanan eksis kecamatan sempat off setan orftozoonaoooroovolaz| program peningkatan kapasitas sumber dayamanusiakeseaktan aoa lae|iozooonsnotoooolos(2o1| pemberani praktik tenaga kesehatan ialah kabupaten kota toe foznonomnotoovofas foa| pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan sera tidak laju permen pake terasa kesehatan sosaseo) luasan amami sama mai ilo2|io200000001. |objek2ot| perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan | ) wisata2| oo) sosatspobo. lalat1| | osall urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang opo0 dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman ofj amanat eta anon segan eta hee prostowoamotooonjar program penuaan pemerataan darah ksuprenkgtk asiasessl suseno o| ajo inssosasso osftoamonmooongovolonf eon| (perencanaan penganggaran dan era kerja perangkat darah soon ojo les|toko1no001oooolorfeonfor pemesanan dokumen perencanaan perangkat derah aoi iosftostowoamotoovofarfeoifoaf kooranesidan penyusunan dprskpd ios ftosmowoanoioooolareoilosf kooranesidan penyusunan laporan depan knee dansa kenari knee skpd teases) hlosltoenonmooongewolorleoe| kamniasikewangan perangkat dawan von loss o1no001oooolotfeoe|or penyediaan ain tunangan asn agen opo ios ftosmowoanotoovofareoefor| kooranesidan penyusunan apaan kerangan blakan tna tanah semesta skp soo iloshtostowoamoioovolarlzoel rammstasiumum pemakan dean sasa sas losftoemonmooonoovolorfeoeloif penyediaan komponen nster unwpereangan bangunan kamar ilosftosmowoanotoovolarleoeo2) pemesan perttanganerengkapan kantor sao ios ftostowoanoioovolarzoelos| pemesan arang cetakan dan penggandaan ooo too los(oemnmooonoovolorleoeoe| penyediaan tahan bacaan peraturan perundangundangan los (tosoxnon01oooolotfeoe|on| penyelenggaran rapat kordinasidan konstan skpd o00 ios ostowoanotoooo or) pengadaan arang wit darah penunjang urusan pemerah megah olesan ilosftosmowoanoioovolarleorosf pengadaan serangan wesintammya seo off osftoemonmooonoovolorleoe| penyediaan asa penunjang urusan pemeritahan daan sae ojo lesltosto1non0toooolorfeoefor| pengadaan jasa surat mencuat assemoop 2sanook ios osowoanozoooo ofo2 persian isa komunitas, sumber dot ban titik bee oon ilosftostowoanoioovolareosfoaf pemeran jesapelyanan umum kantor seno osftoemonmooonoovolorlzos| femdnaran arang derah penunjang nan pemekaran darah maroon bea prana aga endiwandn ejaan aga pesanan saat ojo a00 naas dan akg los|103n |or fosfor| pemeliharaan peralatan dan memintanya sas0o0oo| sos00000 los|posts000010000onlaoalos| pemeliharaan rehabilitasi gedung kantoran bangunantannya | ot0200000| t02000000|2l program pengelolaan sumber daya air (sda) opo0 ozon| ato dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai ws) dalam (satu) daerah pop pembangunan bangunan perkuatan tebing dop tos t0100001. rehabilitasi tanggul sungai esoresooo) operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai ol|os| program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah los l.o1| pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten kota obo.operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik oel program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dop ozon kadang pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah pop loe |o1| penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan los .o1 pembangunan sistem drainase perkotaan dop los operasi dan pemeliharaan sistem drainase |o8g |o2| perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten kota los .o1 bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten kota dop al. program penataan bangunan dan lingkungannya opor ios frostowoamooooofosj eoi pendengaran persian taremanden unakonsenmadi bawah kebursenkon sasa sesosok|. ssaroooona| ojo ajo bosnsiooo ilehowsinonrowol ordo #entntengwangantrsuran assstamo) sseraroso| saran) hlishosnowoooonoowoofemlas| pencitasangangndantngtngan amrsssoof snrsssoo hohososommsorho | mocmmarawanccamammu tasnsoaf tamara| tesmaamon) hohosorommnorolemil endenggammimankaptemtam atasamsoae| mamartmol semalaman) tefrostoroamorooonfral eoi toh pembiasan eratajaam satoe) tam asrama ios ftostowoanoioooorofeoi fin pemirsa rimba on3anas asanasooa| osfoenonmooongovof fin pemekaran atm empang sr3r00000| opo r0001 ftostowoamotoooo fit program pengembangan asakonetruki ios ftostowomoioooofrn| eoi| emengaraanelthan tenaga tampa tpa ios fiostowoanoioooo|rreoifoaf pettsaneo letnan tenaga terampil kong to5 (oem.onmooon. rrfaonfoe| atas meditasi maga team kontak ios ftostowoanotoooorreoifor| pemimpin dan peningkatan kapital kelembagaan kerak ios ftostowoanoioooo|rrle| emsengaraan item informasi jasa konsumsi cakupan daerah kebupsenikaa osftoanonmooonoovofrnfenefonf penyetoran opersonattayann mtormaslsa konstruk los son0001ooo0| feo2|os| penyusunan data torsi peran koleksi gogo ftosmowoanotoovo program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarmkuruban tarung aeamooooonj toon ilosftostowoanoioovo|nal eoe| pemanasan uang satuan ruang states kesultanan den kadipaten cocoon ojo (oemonmooonoovo fen2fot pemantauan ruang satuan ruang stats sumbu hasta mesnooo ooo0) lesltosatoneno2000o| bias penanaman anta ruang kundra nti mandala santa sarah sas season tos210omo20dolar) program penunjang urusan pemerintahan darah kbupnenyketk sesar ilosfios21oomozoooolarl eoi| perencana penganggaran danvakusi kedua perangkat darah tool soo setosa1onooozgoeolorfeoifoif penyusunan dokumen perencanaan perangkat darah los (os2 1ons0020000|orfeonfoz| koordnasidan penyusunan dokumen rra1 |oe|f.oh.rlelo1 je.oe penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan |o1 |og penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd ol. lor l2o7| pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah obo. lor e.o7|os| pengadaan peralatan dan mesin lainnya dop lolos|kantor lolos)frosnhooamoooonjar fosfor| pembiasan eretan dan mestinya soo mesin2so los |os21onion2oovolorlzosfos pemetharanenabias gedung kantor bangomantamnya hlosliosatonsooeoooo|ia| programpemelenggaraan pemain buang sasak ios fto321000no200oo neon penetapan rencana ruang wilayah tau don rear kang kebupsentas sasana) ilosfios21oomozooooneleoilosf peneapankebetan damrangka pelaksanaan penataan buang aasasoso) ola los osamonooo2 ion essai selatan dan peraturan perundang undangan bidang serta ruang los|dosa ions200o0|i2|eoz| roordmas sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten kota sao iosfios210moz0oooreleoefoaf kooranasidan sinkronisasi penyusunan rata kabupaten kota son ilosfios21oomnozoooorzlzoal koordinsidan srironsasi pemanasan ruang daerah kabupaten los (osa1cbooo2 leo kooramasi dam sinkronisasi pemanfaatan ruang untk investasi dan pembangunan darah eos ilosfhosatoomozooooreleosfoe sitemitomasi penataanpuang eos ilosfios210ognozoooorzlaoa roordnasidan srironsasiengendalan penanaman ruang dede kebupatenkea eransodoj los (os2 leoafot kooramasi dam sinkronisasi pemberian sent dan dissent bidang penataan ruang los nos2 1on00020000| eoa|o2| koordinasi ionisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang soo ilosfhos21nomnozooooreleoaoa kooranesi paksaan pesan uang alor urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman esaarpas7| seram) gan hoafostnmoooteesof ti. dias tetesan umum perumahan dan alasan permukaan tras| saserooa) hortostorooootooooloe tt. program pengembangan perumahan eno iorftosmowoanotoooofaz| eo8| pembinaan pengaman umah susun umum enam rumor kas seo ilorftostowoanoioooolaz joa| penaawahaan pemantauan rumah susun umum dam tau rumah keatas) sage ojo hlorltosnonmooongeeolosl program kmnsanpemhukman sato lorfiostoxn0001o00o|os( peningkatan situs kawasan permukiman mun dengan las bawah depok asn ooo pen enda dalton |oslo|oe| perbaikan rumah tidak anak kui as3613n000| ae56131000 aan nes prosmecoamotoosay setan pamong noise) aamosrases esitosooooooorgesolorp program penumpang urusan pemeritahan darah kruprenkota aresongas| los iosooonsnotoooolor eo1| perencanaan penganggaran dan ras naa perangkat daerah sas ios fiosnooomnotoovofareoioif pemusnah dokumen rencana perangkat deh iloslhosnooomnoioovolarleoifoa| kooranesidan penyusunan dokumen skpd jee ion oo0 los mosoonaooonoovolorlzoifoe| keramas dan penyusunan laporan catatan ine jan esa kesan ket spb lesltosooonsnotooooloreonfor| evaluasi kinerja penata darah toge pel oven ios rosnonoanotoooofarfaoe| rammstasi keuangan penata degan san yes san ilosfhosnoooanoioovolarleoefoif pemeran gaia tunangan asn sesarsooo) ojo c00 los (mosooomoooroovolorfen2fo2| penyediaan aamiistasi pelaksanaan trgeren soon ps0 osmonoanotoooo os, pettsanon ketatausahaan dan pengin kena spb neo ilosfhosnooomnoioovolarleoefoaf kooranesidan pltsnaan akuntansi skpd jee ono los (mosoonaoo01novo borneo2 keramas dan penyusunan laporan kenanga arta skpd los(osooonenotoooolotfeo2|os| . pengetatan penyiapan bahan tanggapan pemerasan ios osnoooanotoooo|areoefor| kooranesidan penyusunan laporan keuangan bulanan tie tan semesta spb ilosfiosnooomnoioovolareoefosf pemusnah papan dan anas regresi resi anggaran goo hlositosooooooorgesolorleoef aamnsras umum tercatat dewa gasal los(osooonenotoooolotfeoe|or penyediaan komponen insta sik penerangan bangunan kantor ilosfhosnonomnotoovolarfeoelo2| pemesan perttanganerengkapan kantor saj iosfiosnonoanoioovolarzoelos| pemesan arang cetakan dan penggandaan soo los(mosoonaoooroovolorfeoeoe|. penyediaan bahan beban peraturan perundangundangan los(osooonsnotoooolotfeos|on| penyelenggaran rapat kordinasidan konstan skpd ios osnonoanotoooofar penyediaan jsa penunjang urusan kemeriahan darah ooo bie ilosfhosnonomnoioovolarleoefoif pememandsa surat memuat spoof off bonobo los (mosooomoooroovo jorfeoefo2| penyediaan jas komunitas sumber tan ios ftosmoooanotoovofareoefoaf pemesan jsa pelayanan umum kantor uss lao2l program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum lo2la.02 .o1 pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaranlo2|ao2|o2 pembinaan penyidik pegawai negeri sipil ppn) kabupaten kota ol. pengembangan kapasitas dan karier ppn dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan opo0|o1 administrasi keuangan perangkat daerah ol. of.l. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd lo1 e.o2 |og|barang cetakan dan penggandaan |o1 |og penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd ol. of. torajaol.jos|rosoooo0002.o0total2lot| pencegahan kebakarandalambaerah kabupaten kota o82ss00000| etessooo| r087as9000| jos|toko00000020000|jalan|o2| pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten kota ' ) | )j9asesesgoeo| oo ) 2ses2500s0) los|kosovo000020000 jalan|og| penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran | sezosooo| los iosaoonanne.roofs jas| penanganan batan eratnya braun kebakaran dalam dawan kabupaten kota soon) donat mosiosaoononnesoooforlzo2| mnsnetsiferaatan tesi kebakaran soon) asanagoop os|hosmonnonn2ooonfoafan2|on| pendataan sarana prasarana eta kebakaran soo saooeof ojo os(tosoonoooo2oooojoalaos| menugasi kajian kebakaran iso00007 taroooool opo los iosaoononnzo0offs for eksis khatan kebakaran mampu panutan dan pengujian penyebab kencan ketaatan tesoooon| 2i20nomor mos|iosaoononnzooooforlzas| pemberdayaan masyarakat alam percepatan kebakaran asssamsaj ojo dosa z5) tesjinsoocommosoeoo| bagan penanggulangan bencana bagan teraman j enssnsna mosiesoooonozooooforf r002am penumpang urusan pemerintahan darah karupatenot serasi1se| 2isaasaoop oo) hasnoaoonn2ooo |20n| perencanaan penganggaran dan taksi kinjaperangtat darah asassaeoh polo los|iasaoononozoooofonlzonjorf pedusunan dokumen perencanaan perangkat dawan aaj hosaoononozoooofolzonjaz| koormaidan penyusunan dokumen based a20 os|hesmonnonnzooonfon2onoff kooriasidan penyusunan der skpd los tosonoooo3o000|or on joe| koordinasi dan penyusunan laporan caps kreta dan antar rekam arena kpd losiosaoononozooooforlzoe| |. rammswai kevanganperangarbaaran mos|hosaoononzooooforleoefof pemetaan kajian tunangan asn hesmonoonn2hoon an2|oa| kooriasidan pelaksanaan akuntan skpd snoop los tosonaooo3o000|or os| koordinasi dan penyusunan laporan kenangan aktor skpd los iosaoonongzo0for 2o2or| koordinasi penyusunan tapan keuangan bulan tanganan semen tan2peralatan rumah tangga opo0 penyediaan barang cetakan dan penggandaan ol. of. lor ja.oe los: penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan lor je.deog penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd lolos| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah opo0 penyediaan jasa surat menyurat oh. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa pelayanan umum kantor opo0 pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah ofdop peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi ol. koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah program penanggulangan bencana dop lo3la.o2| pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana opo0 pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten kota of. .obo. lo3 ja.o2 joe penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan dopprosmononnosooonjasj eselon| penanganan pascabencana keberatan sesaat| asnoooona| ojo sasa los(osoonaooo2novo jalan2 oe| pengembangan kapital tim raka cepat benar kabupaten seed ojo losltosooonenosoooolosfeos petuanan penyelamatan dantvatussi korban bencana keras ios osmonoanosoooofas respon cepat dekat benang kabupaten kota sej ios fiosmonomnosoooolas pemeran tok penyelamatan dan kuasi korban bencana kabupatenfkaa soo inn tloeltos20735201ooo| tt. dinas sesat tenaga kag gan tamsmasi toeftoo201ss2o1oooofar) dod program penunjang urusan pemerintahan darah kupnenkgtk aas ose| ton iloelios201sszoioooolarl eoi| perencana penganggaran banvakasi kedua perangkat darah asdatesoj doeloe2on3320n00eolorleoifoif penyuapan dokumen perencanaan perangkat darah toe foo2013zo1oooolareoifoa| koornesidan penyusunan dokumen asked ioelioo20132oioooolareoiloef kooranasidan penyusunan laporan tepian ner ban isa reaksi knee skpd oso hoeloezoras20ngowolorleoe| kamnirasikewangan pendarat dasar aesssooo| lolos207322010000|ofoe|or penyediaan ajian tunangan asn seen opo toe foo20132010000faroe ramimstasi umum pangkat derah setamrose| 277e57onp iloelioo201ss2o1oooolarleoeloif pemesan kompenentngasi istieneangan bangunan kana seno ofoe2on3g20ngovolonleoeloaf penyediaan peraatandam penangkapan kantor loe(0s202322010000|ot(eoe|os| penyediaan barang cetakan penggandaan soe ioe|ioo201. |are os. persian bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 2ono0 iloelioo20132o1oooolareoelo| pemetenaeran apat koriesidan konsultasi skpd sas ofoe2on3320n00oolorlzoe| penyediaan asa penunjang urusan pemerintahan daerah lolos2o73s2010000lorfeonfor| pengadaan jasa surat menyurat s0nop tesonooa toe foo201.33201000o ogo2 persian isa komunitas, sumber dot ban trik 2on iloelioo20132o1oooolarleoefoaf pemain jesapelyanan umum kantor ofoe2on33201000olorlzos| femdnaran arang derah penunjang angan pemekaran darah sberdayaan sosial jos o2lao3| pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten kota jos peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten kota io4joa| program rehabilitasi sosialeltos207352010000 penyediaan permakaman pee joe penyediaan sandang ol. of. tos ir0s207332 penyediaan alat bantu sisoooool jos pemberian pelayanan reunifikasi keluarga js loa pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar joe pemberian layanan kedaruratan ol. of. jos pemberian pelayanan penelusuran keluarga toe1t0620733201. pemberian layanan rujukan 2am000) lohs pemberian layanan kedaruratan jos pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosipemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar '1loe| |os| program perlindungan dan jaminan sosial . ol. los l.o1| pemeliharaan anak anak terlantar jos pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar jos losses2|ol. oh. fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga jos fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat jos el. program penanganan bencana |oe| |oe perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten kota ol. tomato6207352010000 joel1lon| penyediaan makanan merah o oh jos los joa penanganan khusus bagi kelompok rentan joe |os| pelayanan dukungan psikososial . ol. oho. los la. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten kota jos los ja.o2 lor koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana jos los .o2 (oz koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana 1los| |o7| program pengelolaan taman makam pahlawan ol. of. lo7la.o1| pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten kota jos pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten kota 2hoo urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar opo0 2lo7l poo jurusan pemerintahan bidang tenaga kerja dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi o2l program perencanaan tenaga kerja lo2la.o1| penyusunan rencana tenaga kerja rtk) penyusunan rencana tenaga kerja makro . ol. program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerj3le.o1). kompetensi dalam2| pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta |o3 konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil ol. pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil program penempatan tenaga kerja lolo1| pelayanan antarkereta daerah kabupaten kota penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja ol. penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan perluasan kesempatan kerja lalat3| pengelolaan informasi pasar kerja pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online ol. to71t0620733201. job fair bursa kerja tokoh o00 lolosos.l. of.i2pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja 2loss urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak |oa oli dinas pemberdayaan perempua koordinasi dan penyusunan dpjos evaluasi kinerja perangkat daerah ol. |oa oleo| administrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn jos pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd ol. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd |oa|oapenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor .ol penyediaan barang cetakan dan penggandaan |oa lor ja.oe penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangdeog penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd |os| |o1 j2.os| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah of. o. je.oo|os pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya jos |o1 .o9 |o9| pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya of. o. program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan |oa o2lao1|os)lo3 ja.o1a osel.e |o2|rlindungan khusus anak lo7lack1ook poo urusan pemerintahan bidang pangan dinas pertanian dan pangan obo. fog program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota dop josfog evaluasi kinerja perangkat daerah jos borneo2| administrasi keuangan perangkat daerah |o9| penyediaan gaji dan tunjangan asn ol. of. fog koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd jos lor e.o2koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd |o9| |o1 l2g penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor josfog oleo7| pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dop jos lo1 e.o7 pengadaan peralatan dan mesin lainnya opo0 |o9| |o1 ja.os| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah fog penyediaan jasa surat menyurat jos penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |o9| penyediaan jasa pelayanan umum kantor9| .o9 |os| pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya of. . lot ja.o9 og! pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya fogfog dalam2| pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten kota jos koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten kota lo3 j.jos pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya loklal program penanganan kerawanan pangan loalacfog os. program pengawasan keamanan pangan jos lolahoto urusan pemerintahan bidang pertanahan opo0 dinas pertanahan dan tata ruang kundra niti mandala sarta tata sasana) . program pengelolaan izin lokasi o2lao1|4| program penyelesaian sengketa tanah garapan ol. lalat1os| program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan ol. program pengelolaan tanah kosong lola.o2| inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong los .o2 (ot pelaksanaan inventarisasi tanah kosong program pendayagunaan tanah ol. of. tolak1|aafrosaooanozooonfin program penyelenggaraan keseimemaan yogyakarta urusan pertanahan geo toko aannsooaj ojo ajo saman 2hhoftosatonooozooeofinfeonf pengaotaantanankasutanan antara kadipaten pns dansa foliosa topeng20oo0|in jeon ketatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten helios21noanozoooorrleoilosf pengamen than pertimbangan tenis tan penggunaan yara ksifaren den kada sen ooo eno this2noanozoooo penanganan keberatan dan sengketa peranan tanah suara tanah kadipetendan arah desa sasgnooo| ioi towsampemeamramanatpancuncruncansibup angisoasme| 2n2rambo0| ojo asasswanng) 2lnlerooomesotooo| dimastingkangantidup a82 soal2| pnlemacoomotoooofar tol program penumpang urban pemeran darma kupang dasoooon fnjaminoooamotoovolarl eoi| perencana penganggaran dan vokasi mes perangkat darah sansasoj pnfemoonoooorgesolorfeoifoif senyuman dokumen perencanaan perangkat darah a00 pnjamiaoooanotoovofarfeoifoaf kooranesidan penyusunan dprd fijatinoooanoioovolareoiosf kooranesidan penyusunan laporan depan knee dansa kenari knee skpd eso| 2lnfemoooooorgeeolorleoe| kamnsasikewangan penata dasar seaasaaon| ojo irrlemtooonsnotoooolorfeoe|or penyediaan ain tunangan asn non pijtinoooanotoooofar persian maministasi pasangan toga asn tango fiatinoooanoioooolaroefos pettsanen enaawataan dan pengwioneias dengan ane innfemonoaooonoewolonfenefonf kooramasidam pelaksanaan asuransi skpd jap irrlemtooonsnotoooolotfeoz|os| koordnasidan penyusunan peran keuangan aka buat kps o00 pijtinooomnotoooofaro2osf. pennebsn dan endapan than tenggeran pemeran donor0 ijatinoooanoioovolareoefor| koordnesidan penyusunan laporan keuangan blank tekanan semesta spb pinfemonmoooroowolorfeoefoe penyusunan laporan dan anas promosi revisi anggaran innlemtooonsootoooolorfeos aminsasikepegawaan perangkat daerah sego soon pijminoooanotoooofarosfoaf pengadaan ejaan dina beserta aributkelegkapannya soo 2fnlaminoooamotoovolarlzoel kammstasi umum pemakan dean sasa soon innfemooaooongewolonfeoeloif penyediaan komponen net uawpereangan bergman yaman ojo pnlatinoooanotoovofarleoelo2l pemesan pertanganerenakapan kantor soorderspelayanan umum kantor orders| pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerahprogram pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lo3 ja.o2|opo0 pengelolaan keanekaragaman kabupaten kota of. pengelolaan ruang terbuka hijau rth) obo. pengelolaan taman keanekaragaman lainnya doplos |o1e .o1 koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana plefzono1elolaan persamaan obo. nlar pengelolaan sampah dopdop alel urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil opo0 dinas kependudukan dan pencatatan sipil of. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota obo.ol.borneo2| administrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn ol. of.je.o2 josnar aetanonoanotoooojaresefon| keeranesidan penyerangan keausan blaraninalanan semesta spb aja done inaleneoonoooonoewolonfeoefoe penyusunan pelaporan dan anas promosi revisi anggaran ihzlenzooonsootoooolorfeos| aminsasiumum peringkat daman ega rzlenznonoanotoovofareoe oif pemberian komponen insta titi penerangan bangunan kana hialenanonomoioovolarleoeloaf pemda perttanganperenakapan kantor a57 inaleneoonaoooroowolonfeoefos penyediaan barang cetakan penggandaan inzleizooonsnotoooolotfeoslos penyediaan bahan bacan peraturan perundangundangan rzlenznonoanotoooofaroe pemetengeran rapat koriesidan konotasi skpd lenanoooanoioovolarlzor pengadaan ang darah penunjang insan pemerah megah sean 2hnaleneooaooongewolonfeorfosf pengadaan peraaandanesntamnya jena) do) pralenanonoanotoovofarzosf penetapan penunjang urusan pemenuhan bagan 2hialenanonoanoioovolarleoefoif pememansa surat memuat angan ooo| 25donor inaleneoonaooonoowolonleoefo2| penyediaan jas komunitas sumber dana gan ber ineletzooonnotoooolorfeonfoal penyediaan jasa pelayanan umum kantor alenanooomotoovofarlzosf pemeliharaan arang der penumpang ulasan pemetaan dawan afejroroooenooj peta raman tndimandn ate angapesamnan| sesuai 0o "sma |r2len2ooo0oo1.0ooo|or lolos| pemeliharaan peralatan dan memintanya se075a00| oo) s6075a00 2ller20o0000010000|oe| programpendartaranpenduduk neseagossa| tes6agassi) |r2ler2000000010000 jo2lao1| petayananpendaftaran penduduk oreseagossa| teseagasse) |nagekeo0oo0o01.00oo|o2leotlot| pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan | og6r3sisa| oo s6n35754 |n2len2ooo0oo1.0ooo|o2|eo1|oa| pencatatan ketatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk ) | )tostasessa| oo ) 2leader2000000010000|o2l2on|oa| peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk sesosaso| ses0s2s0) 2ller20o0000010000|og| rampencama s0sts0| seks12s30) |nalenzoooo0o01ooo|slot| pelayanan pencatatan sipil sess3ns30| 2allen2o0oo0oo1.0ooo|osjeorlor| pencatatan ketatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | )9g7s86zos| oo dalam pelayanan pencatatan sipildalam2| penyelenggaraan pencatatan sipil lo3 .o2 sosialisasi terkait pencatatan sipil program pengelolaan informasi administrasi kependudukan lola.o1| pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan lalat3| penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan opo0 fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukanloa .o3 kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi loa |og| penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan aluduk dan keluarga berencana o2| program pengendalian penduduk ). of. ooezonos pendidikan jenjang sd mi dan slip mts, jalur nonformal dan ilo2la.o2| pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten kota isa membentuk rumah data kependudukan kampung untuk memperkuat integrasi program kubik sektor lainol. of| pengendalian program kubik ol. of. lo3lao2|ia15|o6| penyediaan sarana penunjang pelayanan of. .ia15lolo1|also00000000 urusan pemerintahan bidang perhubungan pool . oli dinas perhubungan dop1 ja.o2 |oe:los| administrasi kepegawaian perangkat daerta jesleisoooomnoroooogon sosok| pengadaan pakan dinas sera kabut kelengkapannya jap arooooo) zlislansaoooonoroooofonaos| aaminswaiumum peringkat daerah 373p alislansoonooootooooforlaoelar| penyediaan komponen istri istat penerangan bangunan kamen zlnslensooononroooofanlaoejazf pemedwanperattandanperengkapan kantor alis|ensaoononoroooofar laos pemeran brang cetakan penggandaan jisfansmoaoonoroooo |2on|on penyediaan bahan bacan dan peraturan perundangundangan lis ansoonaoootoooofor loe lon| penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd zlnslensaoononoroooofalzar pengadaan arang dawan penunjang insan penermtah dawan tamara ojo zlnslensaoononoroooofonlearjasf pengadaan pertahan gan mesintainnya ast00p tas a00) jislansaoaoonoroooo (aon pameran asa penunjang urusan pemerintahan darah zlislensaoononoroooofonleoaforf pemeran jasa saat menyurat son off soo v0) lis |ensaoononoroooof ang az| meme kawan asa komunitas sumbar daya adan zjnslansaoaoonoroooofon|2onoff penyediaan asa pelayanan umum kantar ses alislansoonooootooooforlzos| pembicaraan barang mik daerah penjara urusan pemerahan macan thejensoooomorocoofonleososf pemetaan perasan anwesntannya jas ans|ensaoononoroooofar laos pemaimaraanenaniasi gedung kantor dan bangunan tanya alislansacanonorooonjoz| program penelinggaman lantas dan angkutanjan uan set state trrereasao ojo alislansoonooootoooojoel poef penyediaan perlengkapan jelandillankabupatem kota oot o00 zlnslensaoononoroooofaz lzo2joz| pemeduanpetengkapan jaan aan kabupaten kota ooo ageng lis |ensaoononoroooofaz lzo2 jas| anatinus dan pemekaran penangkapan alam opp zjisfansaoanonoroooajoz|2oa| panas tin penganggaran dan pembangunan para a51 (fejesamoseona don daun penathettuntetan taeyahaseetoa gsm sm. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas aa177. a177. parkir kewenangan kabupaten kota lo2ol. of.lo2 .o5 koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor lo2la.e|i2ao7|koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalan lo2laos| audit dan inspeksi keselamatan lla jalan dop i2. lo42hel urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika pool . oli dinas komunikasi, informatika dan persandian dop program penunjang urusan pemerintahanleoifadministrasi keuangan perangkat daerah ol. nge.ra9.s16ol.oves9ae| penyediaan barang cetakan dan penggandaan lor je.oe|os penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan lo1 je.oe|og penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd j2.o8| penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ol. ofje.oo|os pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya .o9 |og| pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya ol. of. program informasi dan komunikasi publik obo. o2lao1| pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten kota dop monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik of. . pengelolaan media komunikasi publik obo. |o2lzo1oleh pelayanan informasi publik b0ga72a0) layanan hubungan media |og| kemitraan dengan pemangku kepentingan ol. of. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik program aplikasi informatika opo0dop lo3la.o2| pengelolaan e government lingkup pemerintah daerah kabupaten kota opo0dop penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah opo0 pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik ol. lo3 |og| penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah lo3 ja.o2 pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten kota cerdas dan kota cerdaseene22025totoovofas eoefio) pengembangan dan pengalihan mba bara terbaik womesidan keruntes pemeran darah sondooo| arazooona| ojo ajo esaonooo alm anp eme hanbidang koperasi usaha menengah esenaeataa) oo) eeenaenna) lerlastammnesotoooo tt. dias perluasan operasi usahakeidan menengah lesnamomotoooofar) program penumpang urusan pemerintahan darah kaupkenkgtk lesi2momoioovolarl eoi| perencanaan penganggaran dan vas kedua perangkat darah soo 2linlaanamaooongeeolonfzoifoif penyuapan dokumen perencanaan perangkat daerah lirlastan7oonotoooolorfeonfoz| koordinasidan penyusunan dokumen rra skp eno pirai2momnotoooofar osf. koornesidan penyusunan laporan depan mer gan asa kelasi kniga skpd soo 2fnlesiamomotoovolarleoe| kammstasitesongan penata serah tool ola eso5 pinlaanamaooonoewolonfeoefoif penyediaan ajgantumangan asn lesi2momnotoovofareoefor| kooranesidan penyuapan apaan kangen blakan tna tanah semesta skp snoop 2falesiamomotoovolarlzoel kammstasiumum penata dean syst tes 2linlaanamaooonoewolonfeoeloif penyediaan komponen insta uawpereangan bergman yaman lirlastanmoonotoooolorfeoeloz| penyediaan prdatandan perlengkapan kantor t55 pirai2 momnotoooofaroefos pemberian arang cetakan dan penggandaan sono00 lasi2ntomnoioovolareoelosf pemesan bahan bacan dan perawan peandanglundangan 2finlaanamtaooonoowolonfeoe jos| penyelenggaran rapat korinesidan konsumsi seed lirlasta 7oonotoooolotfeon| penyediaan jasa penunjang urusan peminatan darah pnlesnamomotoovofarfeoefoi pemedandsa surat memuat 20mno00 invasi2omnoioooolarosfo2 pemesan jsa komunitas sumber daya ban letak seno pinlaanamoooongewolonfeoefonf penyediaan jasa pelayanan umum kantor lirlastanmooootoooolorfeon| femetharan arang darah penunjang urusan pemerahan dawan asas aas 2lulusan217ooootoooologl gampong asandanpemeriksaan koperasi oo kera7ewo| re1g77o40o5| program pendidikan dan latihan pengoperasian of. .|o6| program pemberdayaan dan perlindungan koperasi of. . losl.os| program pengembangan umkm los .o1|ap ttl urusan pemeran bidan penanaman modal araseogan| sossesnan| ojo maoaiaaasan inafensongoootaesof tt. dinas penanaman mada pelayanan terpadu sta pintu sragen sasa innlensooonootoooolonf program penumpang urusan pemerintahan daermnkabuprenkota essen isleneavooamotoovofarf eoi| perencanaan penganggaran dan valas kedua perangkat darah dataset nleneaoooamoioovolarleoioif pemusnah dokumen perencanaan perangkat dewan 2hnalensooooooongesolonfzoifoaf keoramasidam penyuapan dprskod innleisooonenotoooolotfeonfos koordinasidan penyusunan taran pasan kniga ban resesi kreta serena 2hialemeavoomotoovolarleoe| rammstasikevongan penata serah aan mesej nlenenoooanoioovolarleoefoif pemeran gardan tunangan asn asas ooo| ojo innfensoooooooroowolonfene keramas dan pelaksanaan kuman skpd papa inleinaoooanotoooofaro2 os. pennebisn dan endapan bahan tenggeran pembukaan islenenoooanoioovolareoefor| koordnesidan penyusunan laporan keuangan bulanan tie tanah pemetaan spb mane 2hnalensooooooongeeolorleoe kamnsrasumum perangkat bawah says mono ineleisooonsnotoooolotfeoe|or penyediaan komponen instalasi sik penerangan bangunan kamar iisleneaooomnotoovofarleoelo2f pemesan pemttanganerenakapan kantor neo inlenenoooanoioovolarzoelos| pemesan arang cetakan dam penggandaan seo inaleneoonoooonoowolorfeoeloef penyediaan tahan bacaan peraturan perundangundangan innleisooonsnotoooolotfeos|on| penyelenggaran rapat kordinasidan konsultasi skpd leneaoooanotoovofar or) pengadaan arang darah penenang urusan pemerah degan oleo 2hinlenenoooamoioovalarleorosf pengagaaniebet asap off innleneooooooonoewolonfeorfoef penamaan peralatan dan lamanya sans00) innleisoooneootoooolorfeos| penyediaan asa penunjang urusan pemerahan bawah era opo sr10 2finleneavooamotoovofarfeoefoif pemedandsa surat memuat ppn00o hap teoonooo inlenenonoanoioooolaroefo2 pemesan jsa komunitas sumber daya ban letak son inaleneooooooorgewolonfeoefonf penyediaan jasa pelayanan umum kantor raj pisleneavooanotoovofarlzosi pemeliharaan arang der penumpang ulasan pemetaan dawo2. o. penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten kota penyediaan peta potensi dan peluang usahas. program pengendalian pelaksanaan penanaman modal los jaco1||o6 program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal hello1 abang dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah powobahwa untuk mencapai tingkat implementasi rencana tata ruang yang efektif, efisien, dan konsisten kota yogyakarta yang memiliki luasan wilayah relatif kecil dibandingkan dengan kota kota besar lain indonesia, diperlukan suatu rencana tata ruang wilayah sebagai acuan dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yogyakarta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat,, pendidikan, pariwisata dan jasa secara efisien serta berkelanjutan, diperlukan rencana tata ruang yang mendukung penataan dan pengendalian pembangunan kota yogyakarta, bahwa dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang cipta kerja dan berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kota yogyakarta terdapat beberapa materi yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga peraturan daerah dimaksud perlu untuk dicabut danyogyakartnomor tahuncana tata ruang wilayah kota yogyakartaitra koprasarana perkeretaapian yang, dan atau keperluan operasi kereta apair permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. embung adalah bangunan konservasi air berbentuk cekungan sungai atau aliran air berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan atau pasangan batu yang dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluair limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah adalahsungai adalah ruang sungai yangtaman kecamattaman kelurahtaman rukun warga yang selanjutnya disebupemakaman, dan tempat kegiatan yang mendukung berkehidupan dan penghidupan. kawasan perumahan adalah peruntukan ruang yang yang merupakan bagian dari kawasanfasilitas umum dan fasilitas sosialberupa kegiatan pendidikan, kesehatan, dan olahraga. ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air dengan fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan atau darurat. kawasan campurserta perkantoran perdagangan jasa. kawasan transportasitransportasi. kawasan pertahanan dan keamanjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan, seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan,kawasan strategis kota adalah bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan atau teknologi tinggi, dan atau lingkungan hidupketentuan umum peraturan zonasi yang selanjutnya disingkat kupu adalah ketentuan umum yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang danatau utilitas bangunan sebagai dasar ketinggiim koordinasi penataan ruang yang selanjutnya disingkat dprd adalah tim yang bersifat ad hoc yang dibentuk oleh walikota dengan fungsi membantu walikota dalam melaksanakan tugas koordinasi penataan ruang daerahkemantren yang selanjutnya disebut kecamatan adalah kemantren wilayncakup strategi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. ruang lingkup materi dalam peraturan daerah ini terdiri atas: tujuan, kebijakanarahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. bab wilayah perencanaan wilayah perencanaan dalam peraturan daerahmbagian wilayah perencanaan digambarkan dalam peta wilayah perencanabagian kedua kebijakan dan strategi penataan ruang kebijakan dan strategi penataan ruang daerah, meliputi pengembangan: struktur ruang, dan pola ruang. kebijakan pengembangan struktur ruangcc.strategimeliputi: membagi sistem perkotaan dengan mempertimbangkan orientasi sebagai pusat pelayanan kegiatan administrasi, ekonomi, dan atau budaya, membagi wilayah perencanaan sesuai dengan karakter fisik dan kegiatan sebagai dasar tema pengembangan kawasan, cc. meningkatkan tingkat aksesibilitas antar kawasan, terutama yang menghubungkan pusat pusat pelayanan kota, serta integrasi perkembangan kawasan pada wilayah perbatasan, memperkuat citra kawasan pada skala kota sampai skala kampung, terutama pada kampung bersejarah sebagai cikal bakal berkembangnya daerah, mengembangkan konsep klaster pariwisata sesuai dengan citra dan karakter kawasan serta melebur dalam fungsi peruntukan kawasan yang ditetapkan, mengembangkan pusat pertumbuhan baru pada kawasan yang menjadi prioritas pembangunan sekaligus ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi, meliputi kawasan pertumbuhan ekonomi jogja barat dan kawasan pertumbuhan ekonomi jogja selatan, dan mengembangkan konsep pembangunan tod pada kawasan kawasan yang memiliki potensi pengembangan sebagai simpul transportasi. strategi, meliputi: mengembangkan jaringan jalan secara merata seluruh wilayah daerah sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan fungsi kawasan, dan mengembangkan jaringan jalan dengan tetap memprioritaskan pertimbangan aspek daya dukung lingkungan, sosial, serta budaya. strategi, meliputi, mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi dan mendukung penerapan smart city daerah, cc. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, meningkatkan keterpaduan moda dan layanan transportasi antarkota dan atau perkotaan seluruh wilayah daerah, terutama pada kawasan pusat kegiatan dengan mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, mengembangkan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda berdasarkan pengembangan sarana pendidikan berbasis zona kawasan yang terintegrasi dengan jaringan prasarana dan fasilitas serta ramah bagi difabel: mengembangkan sistem perparkiran yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung dengan mempertimbangkan intensitas dan macam kegiatan, besaran ruang persil, serta lebar jalan, dan mengembangkan sistem mitigasi bencana yang tersebar pada unit kampung dengan sistem kanonisasi area evakuasi sebagai bagian dari sistem evakuasi bencana daerah secara terpadu. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi pengembangan: kawasan peruntukan lindung, kawasan peruntukan budi daya, dan kawasan strategis kota. kebijakan pengembangan kawasan peruntukan lindung meliputi: pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup,, cc.fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap cagar budaya, dan pemantapan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnyperuntukperuntukan lindung yang telah menurunlakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung dengan pendekatan berbasis kawasan, mengembangkan jalur hijau sepanjang koridor jalan arteri dan jalan kolektor seluruh wilayah daerah berupa penanaman vegetasi pada median jalan maupun sisi jalan, dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan menyediakan perabot jalan dan penanaman vegetasi. strategi untuk meliputi: mengintegrasikan rth publik dengan lokasi pusat kegiatan daerah, mengintegrasikan fungsi rth publik sebagai fungsi habitat satwa, menyediakan lahan untuk rth berupa taman lingkungan yang tersebar merata pada wilayah dan terus ditingkatkan sampai mencapai ketentuan, mengintegrasikan rth publik dengan keberadaan lapangan olahraga paling sedikit (satu) rth dengan lapangan olahraga pada setiap kelurahan, mengendalikan fungsi lingkungan serta menerapkan konsep fleksibilitas fungsi rth untuk memperoleh manfaat sosial, budaya, ekonomi, dan estetika yang sekaligus dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana, mengembangkan rth publik yang bersifat tematik untuk mendukung kegiatan pariwisata, yang disesuaikan dengan karakter kampung dan atau lingkungan setempat, mengimplementasikan konsep pertanian perkotaan pada sisi jalan dengan tetap memprioritaskan fungsi pergerakan pada jaringan jalan, dan mengembangkan jalur hijau dengan tanaman penutup tanah dan perdu yang dapat berupa tanaman produktif sepanjang jaringan jalan daergendalikan kegiatan dalam area sempadan sungai, melakukan perlindungan sempadan sungai dengan mengikuti ketentuan mengenai jarak sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menetapkan jalur hijau sepanjang sempadan sungai daerah, terutama pada (tiga) sungai utama dengan lebar jalur hijau paling sedikit (tiga) meter dari tepi palung sungai sepanjang alur sungai kedua sisinya, kecuali pada lokasi yang secara eksisting sudah memiliki lebar jalur hijau lebih dari (tiga) meter, mencegah kegiatan budi daya sepanjang sempadan sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai, mengembangkan penyediaan vegetasi sepanjang sempadan sungai untuk menunjang kegiatan wisata dan olahraga, dan memanfaatkan sempadan sungai untuk pendirian bangunan pendukung utilitas. strategi untuk memantapkan fungsi lindung melalui pemeliharaan dan pelestarian terhadap cagar budaya serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya, meliputi: memanfaatkan secara bijaksana cagar budaya untuk kegiatan pariwisata melalui pengendalian pemanfaatan ruang, mengelola kcb dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya, pariwisata dan pendidikan, melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kcb yang berorientasi mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya, merevitalisasi kcb dengan tetap memprioritaskan terpenuhinya hak hak masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan, dan melarang kegiatan budi daya yang bertentangan dengan fungsi cagar budaya serta berpotensi mendegradasi, meliputi: mengembangkan kegiatan pada kawasan lindung yang mempunyai daya adaptasi bencana, menyediakan jalur dan ruang evakuasi yang tersebar merata seluruh wilayah daerah, memberlakukan aturan mendirikan bangunan dengan syarat konstruksi tahan gempa dan standar keamanan bangunan, mengembangkan sistem peringatan dini, terutama pada kawasan rawan bencana banjir lahar dingin, menata sempadan dan bangunan sekitar sungai, mengembangkan sempadan sungai sebagai jalur hijau dan penyangga banjir, menata dan mengendalikan kepadatan bangunan sesuai fungsi ruang melalui pengaturan kdb, klb, garis sempadan bangunan dan kdh sesuai dengan karakter kawasan, dan mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. kebijakan pengembangan kawasan peruntukan budi daya, meliputi:cc. peningkatan kualitas sarana pelayanan umum yang menjangkau seluruh wilayah daerah, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana, meliputi: menetapkan kawasan peruntukan budi daya yang memiliki nilai strategisterpadufungsi perumahan, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta perkantoran secara terpadu yang terintegrasi dengan transportasi perkotaan, mengembangkan kegiatan budi daya dengan fungsi campuran dan konsep super blok, terutama pada kawasan simpul transportasi, danmeliputi: melarang segala bentuk industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan, mengembangkan kegiatan komersial dan pelayanan sepanjang koridor jalan utama daerah, cc. mengembangkan bentuk bentuk kegiatan pada zona pemanfaatan ruang yang mengakomodasi keberadaan sektor informal serta industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, mengoptimalkan pengembangan kawasan sesuai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan orientasi pengembangan secara vertikal dan kompak serta memenuhi ketentuan hunian berimbang bagi perumahan, mengembangkan zona perumahan kepadatan tinggi dan sedang yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan orientasi tingkat intensitas pada masing masing kawasan, meningkatkan kualitas perumahan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana, serta peremajaan dan perbaikan kawasan perumahan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan rumah susun sebagai solusi penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan kualitas perumahan dalam kampung yang didukung dengan penyediaan sarana prasarana perkotaan secara proporsional, melakukan pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional sebagai salah satu sarana pelayanan ekonomi bagi masyarakat, membatasi pembangunan pada kawasan sungai yang melalui wilayah daerah untuk menghindari kepadatan pada kawasan tepi sungai, dan. strategi peningkatan kualitas sarana pelayanan umum yang menjangkau seluruh wilayah daerah, meliputi: meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan olahraga, meningkatkan ketersediaan jumlah dan sebaran sarana pendidikan pada tingkat pra sekolah, dasar, dan menengah secara merata dengan tetap memprioritaskan standar kualitas pelayanan yang mencerminkan citra daerah sebagai kota pendidikan, cc. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada tingkat pendidikan tinggi melalui optimasi pengelolaan sarana prasarana yang sudah ada, meningkatkan kualitas sarana dan pelayanan kesehatan melalui distribusi sarana kesehatan secara berhierarki setiap unit pengembangan, baik berupa pelayanan dasar maupun spesialistik, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana olahraga secara merata wilayah daerah, dan mengembangkan sarana pelayanan transportasi sebagai simpul pengembangan kawasan berorientasi transit. strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, meliputi: mewajibkan masyarakat pengembang untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum pada pengembangan jenis kegiatan skala tertentu dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah, dan menginventarisasi serta menindaklanjuti proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berada pada lahan milik masyarakatkebijakan pengembangan kawasan strategis kota, meliputi:pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai kcb, cc.dan. strategi untukmeliputi: menetapkan kawasan strategis kota yang berdasarkan pada pembentukan citra kota, dan menetapkan kawasan strategis kota dengan (tiga) kepentingan perkembangan, yaitu kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. strategi pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai kcb, meliputi: mencegah pemanfaatan ruang kawasan strategis kota yang ditetapkan sebagai cagar budaya yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, terutama yang termasuk dalam kawasan inti pelestarian, mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis kota yang ditetapkan sebagai cagar budaya, baik yang termasuk kawasan inti maupun kawasan penyanggaota yang ditetapkan sebagai cagar budaya. strategimeliputi: mengembangkan kawasan tod tugu dan tod lempuyangan dengan menerapkan konsep kegiatan campuran (mixed use), pembangunan kawasan secara terpadu dan kompak, serta tetap memperhatikan pengaturan tata bangunan dan intensitas pemanfaatan ruang pada kcb sesuai dengan citra arsitektur kawasan, mengembangkan kawasan tod bilangan dengan menerapkan konsep kegiatan campuran tinggi dan konsep pembangunan kawasan secara terpadu dan kompak dengan tetap mempertahankan citra arsitektur bangunan yang menyiratkan citra budaya dan identitas daerah, cc. mengembangkan kawasan sepanjang jalan arteri sekunder sebagai koridor perdagangan dan jasa yang menyiratkan citra arsitektur khas dalam pembangunan fisik kawasannya, terutama pada koridor koridor penyangga kcb, mengembangkan kawasan sepanjang koridor jalan arteri sekunder dengan orientasi memenuhi kebutuhan sarana tempat usaha yang ditata secara adil bagi semua golongan usaha termasuk pengembangan golongan usaha kecil dan sektor informal, dan mengembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi jogja selatan dan kawasan pertumbuhan ekonomi jogja barat sebagai simpul perdagangan dan jasa skala kota dengan tetap menyiratkan citra arsitektur khas daerah serta mengakomodasi kebutuhan ruang bagi sektor informal. strategi, meliputi: menata kembali koridor sungai melalui pembebasan sempadan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, menata kembali jalur sepanjang sempadan sungai melalui pembangunan jalan inspeksi untuk mengubah orientasi pembangunan sesuai konsep mundur, unggah, made kali m3k), melindungi kawasan sepanjang aliran sungai utama daerah yang berfungsi sebagai sempadan sungai dan atau jalur hijau, mengoptimalkan kawasan sempadan sungai untuk menunjang pengembangan kegiatan wisata sungai dan olahraga skala terbatas, meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sepanjang sungai melalui penegakan hukum, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungaibab rencana struktur ruang wilayah kota bagian kesatu umum rencana struktur ruang wilayah kota daerah,digambarkan dalam peta rencana strukturdengan mempertimbangkan posisi daerah sebagai bagian dari kawasan perkotaan yogyakarta daerah istimewa yogyakarta yang ditetapkan menjadi pusat kegiatan nasional. sistem perkotaan dikembangkan membentuk hierarki tingkat pelayanan daerah, meliputi: ppk, dan spp. lokasi yang ditetapkan sebagai ppk, meliputi: kawasan balaikota kecamatan umbulharjo, sebagai pusat pelayanan kegiatan administrasi, kawasan jalan malioboro kecamatan gondomanan, sebagai pusat pelayanan kegiatan perekonomian, dan kawasan kraton kecamatan kraton, sebagai pusat pelayanan kegiatan budaya. lokasi yang ditetapkan sebagai spp, meliputi pusat pusat perekonomian yang tersebar daerah luar kawasan pusat, meliputi:, terdiri atas: sistem jaringan jalan, dan sistem jaringan kereta apterminal penumpang, dan terminal barang. jalan arteri, meliputi: jalan arteri primer, yaitu sebagian ruas jalan lingkar ring road) selatan kecamatan umbulharjo, jalan arteri sekunder terdiri atas: jalan magelang, jalan kyai mojo, jalan hos cokroaminoto, sebagian ruassebagian ruas jalan gambiran, jalan perintis kemerdekaan, jalan ngeksigondo, dan jalan gedong kuning. jalan kolektor berupa jalan kolektor sekunder, antara lain: jalan mangkubumi, jalan mayor suryotomo, jalan letjen. suprapto, jalan k.h. wahid hasyim, jalan mt. haryono, jalan mayjen. sutomo, jalan kolonel sugiana, jalan menteri suseno, jalan parangtritis, jalan sisingamangaraja, jalan lawan, il. jalan ditekan, jalan mataram, jalan abu bakar ali, jalan kekeringan, jalan bung taro, jalan dr. sutomo, jalan hayam buruk, jalan yos sudarso, jalan dr. wahidin sudiro hosoda, jalan kenari, jalan end. sudirman, jalan urip sukoharjo. jalan lokal berupa jalan lokal sekunder, meliputi: jalan marga mulya, jalan malioboro, jalan marga utama, jalan penguraian, jalan alun alun lor, jalan kauman, jalan nyi ahmad dahlan, jalan ngasem, jalan polowijan, jalan kadipaten, jalan k.h. agus salim, il. jalan ibu russo, jalan cik tiro, jalan simanjuntak, jalan terbang, jalan prof. dr. barito, jalan jetisharjo, jalan subroto, jalan gantikan lor, dan jalan jalan lain yang dikembangkan serta mempunyai karakteristik dan kapasitas sebagai jalan lokal sekunder. jalan lingkungan berupa jalan lingkungan sekunder yaitu jalan lain selain nama nama jalan yang termasuk dalam klasifikasi jalan arteri, kolektor, maupun lokal yang tersebar seluruh wilayah kecamatan daerah, meliputi jalanrminal penumpang yaitu terminal bilangan yang ditetapkan sebagai terminal penumpang tipe terdapat kecamatan umbulharjo. terminal barang yaitu terminal bilangan yang sekaligus berfungsi sebagai terminal penumpang dan didukung oleh akses langsung terhadap jalan arteri kecamatan umbulharjo. rincian nama jalan sesuai dengan rencana pengembangan jaringan jalan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari peraturan daerah inidaerah. jaringan jalur kereta api perkotaan merupakan bagian dari pengembangan jaringan kereta api daerah istimewa yogyakarta,ilayah daerah. ketentuan mengenai rencana induk pengembangan perkeretaapian yang melewati wilayah daerah diatur dengan peraturan tersendiri. stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: stasiun kereta api tugu yang dikembangkan sebagai stasiun penumpang kecamatan gedongtengen, stasiun kereta api lempuyangan yang dikembangkan sebagai stasiun penumpang kecamatan danurejan, dan cc. stasiun penumpang yang tersebar sepanjang jalur pengembangan kereta api perkotaanberupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan konsumen dengan prioritas pelayanan pada kawasan perdagangan dan jasamantrijeron, kecamatan merangsang, kecamatan tampilan, kecamatan wirobrajan, kecamatan pakualaman, il. kecamatan tegalrejo, dan kecamatan umbulharjo. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi: jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan distribusi tenaga listrik yaitu saluran distribusi lainnya seluruh wilayah kecamatan, infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa gardu induk kecamatan wirobrajan, dan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan distribusi tenaga listrik yaitu pembangkit listrik lainnya terutama jaringan energi alternatif dan terbarukan yangyang tersebar wilayah daerahpenyelenggaraan jaringan tetap dikembangkan untuk melayani seluruh wilayah daerah. penyelenggaraan jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler dilakukan melalui penyediaan menara telekomunikasi yang lokasinya ditetapkan berdasarkan sistem zonasi dan tersebar seluruh wilayah daerah. zonasi penetapan lokasi pembangunan menara telekomunikasi, meliputi: zona bebas menara bagi menara macrocell meliputi bangunan dan situs cagar budaya, dan zona menara kamuflase bagi menara macrocell dan microchela yang tersebar seluruh daerah, kecuali pada jenis menara tertentu yang diperbolehkan. ketentuan mengenai pengaturan pengembangan jaringan telekomunikasi yang meliputi perizinan, penataan, pengendalian, pengawasan dan penetapan zonasi diatur dengan peraturan tersendirdalam huruf berupa aliran sungai yang melewati daerah, meliputi: sungai code, sungai gajah wong, dan cc. sungai winong. sistem jaringan sumber daya air kotaberupa air permukaan pada embung yang dikembangkan sekaligus dengan fungsi wisata, penataan lingkungan, konservasi, serta pengendalian banjir, antara lain: embung langensari kecamatan gondokusuman, embung gembira loka kecamatan kotagede, dan embung bilangan kecamatan umbulharjo. prasarana sumber daya air berupa jaringan irigasi teknis yang melewati daerah dengan pelayanan pada wilayah kabupaten lain, meliputi: jaringan irigasi primermantrijeron, kecamatan merangsang, kecamatan tegalrejo, kecamatan umbulharjo, dan kecamatan wirobrajan. jaringan irigasi sekunder yang terdapat di: kecamatan kotagede, dan kecamatan umbulharjo sistem jaringan sumber daya air dikembangkan terintegrasi dengan penyediaan dan pelayanan hidran umum sebagai upaya mitigasi bencana, terutama pada kawasan pusat kegiatan. bagian ketujuh: dan sistem jaringan pejalan kaki. paragraf. kecamatan merangsang, kecamatan mantrijeron, kecamatan tampilan, kecamatan pakualaman, kecamatan tegalrejo, il. kecamatan umbulharjo, dan kecamatan wirobrajan. paragraf sistem pengelolaan air limbah spal sebagaimana dimaksud dalam huruf daerah berupa jaringan spal domestik. jaringan spal domestik dikembangkan untuk melayanispal domestik merupakan bagian dari spal regional kawasan perkotaan yogyakarta yang diolah pada ipar terpusat dengan lokasipengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup proses: pengelolaan awal pada tingkat fasilitas kesehatan, dan jaringan pembuangan. pengelolaan awal pada tingkat fasilitas kesehatan dilakukan oleh masing masing sarana pelayanan kesehat kecamatan mantrijeron, kecamatan merangsang kecamatan tampilanpembuangan limbah dikembangkan mengikuti rencana jaringan persamaan melalui pemberian izin pengelolaan dari perangkat daerah yang berwenang. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan limbah diatur dengan peraturan walikota. paragraf sistem jaringan persamaan kota sistem jaringan persamaan kota sebagaimana dimaksud dalam huruf dikembangkan sesuai sektor pelayanan terdiri atas: tpsst dikembangkan dengan menerapkan prinsip zero waste system yang terdapat kecamatan umbulharjo. sistem jaringan persamaan kota merupakan bagian dari pengembangan sistem jaringan persamaan regional kawasan perkotaan yogyakarta dengan lokasi tempat pemrosesan akhir, antara lain pada: jalan simanjuntak, jalan jendral sudirman, jalan subroto: jalan welter monginsidi, jalan mangkubumi, jalan jenderal sudirman, jalan ahmad lazuli, jalan abu bakar ali, dan jalan jalan lainnya menuju ruang evakuasi yang tersebar seluruh wilayah daerah. ruang evakuasi bencana meliputi area ruang terbuka berupa taman dan lapangan olahraga, parkir, halaman atau pekarangan fasilitas umum dan sosial yang tersebar wilayah daerah, antara lain: kecamatan danurejakecamatan pakualaman, j . kecamatan umbulharjo, kecamatan wirobrajan, dan kecamatan tegalrejo. ketentuan mengenai jalur evakuasi, ruang evakuasi dan sistem mitigasi bencana daerah diatur dengan peraturan tersendiri. paragraf sistem drainase sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier. jaringan primer sebagaimana dimaksud pada huruf berupa saluran yang langsung mengarah pada (tiga) sungai utama daerah, meliputi: sungai code, sungai winong, dan sungai gajahwong. jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: saluran, dan saluran drainase lainnya yang tersebar mengikuti jaringan jalan utama kota. jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada huruf berupa saluran skala lingkungan yang tersebar merata seluruh wilayah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk sistem drainase diatur dengan peraturan walikota. paragraf sistem jaringan pejalan kaki sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam huruf dikembangkan pada: kawasan khusus pedestrian, dan kawasan semi pedestrian. kawasan khusus pedestrian, antara lain kawasan: jalan malioboro, jalan marga mulya, dan jalan marga utama. kawasan semi pedestrian, antara lain pada koridor: jalan urip sukoharjo, jalan sudirman, jalan pramuka, dan jalan dalam kawasan tod. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dan mekanisme pengembangan jalur pedestrian diatur dengan peraturan walikota. bab rencana pola ruang wilayah kota bagian kesatu umum rencana pola ruang wilayah kota daerah,dalam peta rencana polaperlindungan setempat, rth: dan kcbitetapkan seluas kurang lebih (empat belas hektar), meliputi: sempadan sungai winong, sempadan sungai code, dan cc. sempadan sungai gajahwong. sempadan sungai winong tersebar (enam) wilayah kecamatan, meliputisempadan sungai code tersebar (enam) wilayah kecamatan, meliputi: kecamatan merangsang. kecamatan danurejan, kecamatan gondokusuman, kecamatan gondomanan, kecamatan jetis: dan kecamatan pakualaman. sempadan sungai gajahwong tersebar (dua) wilayah kecamatan, meliputi: kecamatan kotagede, dan kecamatan umbulharjo. pengelolaan sempadan sungai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf ruang terbuka hijaudalam huruf dikembangkan dengan: menyediakan lahan pekarangan pada rumah gedung milik masyarakat swasta dan atau milik institusi tertentu paling sedikit seluas (sepuluh persen) dari luas wilayah daerah, dan meningkatkan luasan dan penggunaan rth berupa taman yang terletak pada atap bangunan (roof garden). rth publik sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan seluas kurang lebih (seratus tujuh puluh hektar), meliputi: taman kota ditetapkan seluas kurang lebih (tiga puluh empat hektar), taman kecamatan ditetapkan seluas kurang lebih (tujuh puluh empat hektar), taman kelurahan ditetapkan seluas kurang lebih (dua puluh satu hektar), taman ditetapkan seluas kurang lebih (sembilan hektar), dan pemakaman ditetapkan seluas kurang lebih (tiga puluh satu hektar). taman kotatiga hektar), kecamatan gondomanan ditetapkan seluas kurang lebih (lima hektar), kecamatan kotagede ditetapkan seluas kurang lebih (delapan hektar), kecamatan kraton ditetapkan seluas kurang lebih (dua hektar), dan kecamatan umbulharjo ditetapkan seluas kurang lebih (lima belas hektar). taman kecamatandua hektar), kecamatan gondomanan ditetapkan seluas kurang lebih (tiga hektar), kecamatan jetis ditetapkan seluas kurang lebih (empat hektar), kecamatan kotagede ditetapkan seluas kurang lebih (tiga hektar), kecamatan kraton ditetapkan seluas kurang lebih (satu hektar):lima hektar), kecamatan tampilan ditetapkan seluas kurang lebih (satu hektar), kecamatan pakualaman ditetapkan seluas kurang lebih (satu hektar), kecamatan tegalrejo ditetapkan seluas kurang lebih (lima belas hektar), kecamatan umbulharjo ditetapkan seluas kurang lebih (tiga puluh tujuh hektar), dan il. kecamatan wirobrajan ditetapkan seluas kurang lebih (dua hektar). taman kelurahan tersebar merata seluruh wilayah kelurahan. taman tersebar merata seluruh wilayah dan atau kampung. pemakaman, meliputi: taman makam pahlawan yang tetap diarahkan pada lokasi yang sudah ada saat ini yaitu kecamatan umbulharjo ditetapkan seluas kurang lebih (satu hektar), dan tempat pemakaman umum tpu) yang tersebar pada (sembilan) wilayah kecamatan, meliputi: kecamatan danurejan ditetapkan seluas kurang lebih (satu hektar), kecamatan gondokusuman ditetapkan seluas kurang lebih (lima hektar), kecamatan jetis ditetapkan seluas kurang lebih (satu hektar), kecamatan kotagede ditetapkan seluas kurang lebih (dua hektar),tiga hektar), kecamatan tegalrejo ditetapkan seluas kurang lebih (empat hektar), kecamatan umbulharjo ditetapkan seluas kurang lebih (delapan hektar), dan kecamatan wirobrajan ditetapkan seluas kurang lebih (enam hektar). paragraf kawasan cagar budaya kcb sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan seluas kurang lebih (enam ratus dua puluh enam hektar), meliputi: kcb kotabaru kecamatan gondokusuman. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pengelolaan cagar budaya serta rencana induk kcb diatur dengan peraturan walikotpermukiman, dan kawasan pertahanan dan keamananuang terbuka non hijau, kawasan transportasi, dan kawasan campuran. kawasan perumahan ditetapkan seluas kurang lebih (seribu empat ratus sembilan puluh dua hektar) yang tersebar seluruh kecamatan, meliputi:tiga puluh, meliputi: kawasan pendidikan yang terdapat di:, meliputi: stadion mandala krida kecamatan umbulharjo, gedung olahraga amongrogo kecamatan umbulharjo, dan sarana olah, meliputi:, meliputi:kecamatan gedongtengen, cc.,di:etentuan mengenai uraian tentang jenis, ketentuan, dan tata cara pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan tersendiri. ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan pengaturan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotitetapkan seluas kurang lebih (tujuh hektar), terdapat di: kecamatan danurejan ditetapkan seluas kurang lebih (dua hektar), meliputi detasemen peralatan iv tni ad, kecamatan gondokusuman ditetapkan seluas kurang lebih (dua hektar), meliputi: markas komando satuan brigadir mobil kepolisian daerah daerah istimewa yogyakarta, dan pangkalan tni yogyakarta. kecamatan gondomanan ditetapkan seluas kurang lebih (satu hektar), meliputi: komando resor militer pamungkas, dan kantor kepolisian resor kota besar yogyakarta. kecamatan jetis ditetapkan seluas kurang lebih (dua hektar), meliputi komando distrik militer kecamatan umbulharjo ditetapkan seluas kurang lebih (satu hektar), meliputi pangkalan tni yogyakarta, dan seluruh wilayah kecamatan meliputi: komando rayon militer, dan kantor kepolisian sektor. pemeliharaan dan pengembangan zona pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan bidang pertahanan dan keamanan negara. bab penetapan kawasan strategis kota bagian kesatu umum kawasan strategis kota daerah, meliputi kawasan strategis kota dari sudut kepentingan:kota daerah berorientasi pada pembentukankota digambarkan dalam peta rencana kawasan strategisota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomiyang dikembangkan dengan basis simpul transportasi, kawasan pertumbuhan ekonomi jogja selatan, dan kawasan pertumbuhan ekonomi jogja barat. kawasan yang dikembangkan dengan basis simpul transportasi meliputi: sebagai kawasan prioritas pengembangan dan pembangunan daerah, antara lain: sebagai kawasan prioritas pengembangan dan pembangunan daerah, meliputi:,ijeron. bagian ketiga kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan pada kawasan yang termasuk dalam: kcb kotabaru, kcb kotagede, kcb kraton, dan kcb pakualaman. bagian keempatpada kawasan sepanjang aliran: sungai winong, sungai code, dan sungai gajahwong. kawasan sepanjang aliran sungai winong, meliputi wilayahkawasan sepanjang aliran sungai code, meliputi wilayah: kecamatan danurejan, kecamatan gondokusuman, kecamatan gondomanan, kecamatan jetis: kecamatan merangsang, dan kecamatan pakualaman. kawasan sepanjang aliran sungai gajahwong, meliputi wilayah: kecamatan kotagede, dan kecamatan umbulharjo. bab vii arahan pemanfaatan ruang wilayah kotaarahan pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program utama yang berispenyusunan program utama, terdiri atas: program utama untuk mewujudkan struktur ruang, meliputi: perwujudan sistem perkotarogram utama untuk mewujudkan pola ruang, meliputi: perwujudan kawasan peruntukan lindung, dan perwujudan kawasan peruntukan budi daya. program utama untuk mewujudkan kawasan strategis kota, meliputi: perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan perwujudan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. penentuan lokasi program merupakan penetapan ruang untuk mewujudkan berbagai jenis program, baik program yang terkait dengan struktur ruang, pola ruang, maupun kawasan strategis kota yang direncanakan tersebar daerah. sumber pendanaan program disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki instansi pelaksana, meliputi: anggaran pembangunan belanja negara dengan pelaksana program dari pemerintah pusat,cc.: pemerintah pusat: pemerintah daerah, cc. anggaran badan usaha milik negara badan usaha milik daerah: swasta dalam negeri, swasta asing, masyarakat atau kelompok masyarakat,cc. tahap iii tahun dan tahap tahun rincian tahapan pelaksanaan indikasi program utamwilayah kota bagian kesatu umum arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota, meliputi: kupuupu sebagaimana dimaksud dalam huruf disusuupu berfungsi: sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, menyeragamkan kupupu terdiri atas: kupu untuk struktur ruang wilayah kota, kupu untuk pola ruang wilayah kota, ketentuan pemanfaatan ruang, dan ketentuan khusus. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang wilayah kota kupu untuk struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kupu untuk sistem perkotaan, kupu untuk sistem jaringan transportasi, kupu untuk sistem jaringan energi, kupu untuk sistem jaringan telekomunikasi, kupu untuk sistem jaringan sumber daya air, dan 'kupu untuk infrastruktur perkotaan. kupu untuk sistem perkotaan terdiri atas: kupu untuk ppk, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan menyesuaikan dengan konteks fungsi pelayanan yang ada mencakup fungsi pusat pelayanan administrasi, pusat pelayanan ekonomi, dan pusat pelayanan sosial budaya, intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan konsep pengembangan kawasan, terutama pada kawasan pusat pelayanan kota yang berada kcb, sarana dan prasarana menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal sebagai upaya pengembangan pusat pelayanan kegiatan skala kota atau regional, serta sesuai dengan karakter kawasan yang akan dikembangkpp, meliputi: pengembangan kegiatan pada spp dilakukan untuk melayani bagian wilayah kota sebagai pendukung pusat kota dengan orientasi pada pusat pelayanan kegiatan perekonomian, intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan konsep pengembangan kawasan, sarana dan prasarana menyesuaikan dengan standar pelayanan minimal sebagai pendukung pusat kota sekaligus menjadi pusat skala kawasistem jaringan transportasi terdiri atas: kupu untuk sistem jaringan jalan,, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa penanaman pohonnara telekomunikasi, media informasi iklan reklameminimaljalan, dan penetapan garis sempadan bangunan sisi jalan mengikuti ketentuan tentang ruang pengawasan jalan. kupu untuk terminal penumpang dan barang, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa serta kegiatan bagi keperluan penumpang dan pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan perdagangan dan jasa dan selain yang disebutkan pada angka dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal, kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa, intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan ketentuan pada jenis peruntukan kegiatan terkait, dan penyediaan tempat pemberhentian angkutan menyesuaikan dengan tipe penggunaan lahan dan kondisi jalan. kupu untuk sistem jaringan kereta api,,kupu untuk sistem jaringan energi,istem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, dan penghijauan,minimal berupa pengaman pada pembangkit energi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikanpu untuk sistem jaringan telekomunikasi,pu untuk sistem jaringan sumber daya air,minimal berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air tanah. kupu untuk infrastruktur perkotaan terdiri atas: kupu untuk spam,pamsarana dan prasarana minimal berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air. kupu untuk spal, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa3, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi spal. kupu untuk sistem pengelolaan limbah b3, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan prasarana dan sarana limbah dalam rangka membuang, mengurangi, dan mengolah limbah b3jaringan pengelolaan limbah b3, dan3. kupu untuk sistem jaringan persamaan kota, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengoperasian tps mencakup proses pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan industri terkait pengolahan sampah, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pertanian perkotaan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak tps, industri non polutan, pergudangan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi tps,, dan sarana dan prasarana minimal berupa unit pendukung pengoperasian tps. kupu untuk sistem jaringan evakuasi bencana,. 'kupu untuk sistem drainase, meliputiistem drainase, dan. kupu untuk sistem jaringan pejalan kaki,kegiatan penghijauan, serta perlengkapan fasilitas jalan danpenghuni kawasan khusus pedestrian dan semi pedestrian diberikan kemudahan akses untuk melakukan aktivitas pengangkutan barang, dan jaringan pejalan kaki dikembangkan dengan kewajiban mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang wilayah kota kupu untuk pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kupu untuk kawasan peruntukan lindung, dan kupu untuk kawasan peruntukan budi daya. kupu untuk kawasan peruntukan lindung terdiri atas: kupu untuk kawasan perlindungan setempat, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan sempadan sungai, rth, ruang terbuka non hijau, penyediaan vegetasi untuk menunjang kegiatan wisata dan olahraga, pendirian bangunan pendukung utilitas kota sepertiberupa, intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan: kdb paling besar (dua puluh lima60y6 (enam puluh persen). penyediaan sarana dan prasarana minimal berupajalan inspeksi dan bangunan pengawasan ketinggian air sungai. kupu untuk rth mencakup ketentuan pada taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman rw, dan pemakaman, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi kelestarian hidrologi, pengendalian harian air melalui kolam retensi, pengembangan keanekaragaman hi, fungsi habitat satwa, penciptaan iklim mikro dan reduksi polutan kawasan perkotaan, pariwisata alam pendidikan dan atau olahraga terbatas, pengamanan sumber daya alam buatan dan atau historis, serta mitigasi dan evakuasirth, kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi rth, intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan: kdb paling besar 40x (empat puluh50y6 (lima puluh persen). penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa tempat sampah, toilet umum, serta prasarana pemeliharaan rth. kupu untuk kcb, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pelestarian, penjagaan, pengungsian, dan atau perlindungan dengan orientasi mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya, serta revitalisasi kcbkcb, kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yserta kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setemp, klb paling besar (empat koma dua), dan kdh paling sedikit 10y6 (sepuluh persen). penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa sarana perlindungan kawasan, bangunan, benda, dan situs peninggalan sejarah, dan ketentuan khusus tata bangunan diberlakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. kupu untuk kawasan peruntukan budi daya terdiri atas: kupu untuk kawasan permukiman, meliputi: kupu untuk kawasan perumahan, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan perumahan kepadatan tinggi dan sedang yang proporsional sesuai dengan orientasi tingkat intensitas pada masing masing kawasan, perumahan yang sesuai dengan aturan hunian berimbang, perumahan pada kawasan simpul transportasi, perumahan vertikal pada kawasan perumahan baru padat hunian pusat pusat pelayanan kota, kegiatan industri rumah tangga kecil, sedang dan bukan industri politik, serta kegiatan perbaikan lingkungan, pembangunan sarana prasarana, dan peremajaan perbaikan lingkungan perumahan sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain yang diperbolehkan, seperseperti pembangunan perumahan pada kawasan sungai yang melalui kota dan kegiatan industri besar, serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahua), dan kdh paling sedikit (sepuluh persen). penyediaan sarana dan prasarana minimal berupajaringanjalan, drainase, dilengkapi dengan sumur resapan, tps, sarana pertamanan, dan rth serta sarana lainnya berdasarkan jumlah pendudukdagangan dan jasa, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala kota dan skala lokal, mendukung konsep wisata belanja dan konsep super blok multifungsiberupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa selain kegiatan yang diperbolehkan dan tidak mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasadengan jaringanjalan, drainase yang dilengkapi dengan sumur resapan, tps, parkir, penyimpanan gudang, peribadatan, dan rth, penyediaan ruang untukkantoran, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan perkantoran pada ppk dan spp yang menyatu dengan kegiatan perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum lain yang terintegrasi dengan transportasi perkotaan, pengembangan sepanjang jalan utama kota, pengembangan kawasan multifungsi antara perkantoran, perdagangan dan jasa fasilitas umum pada satu lokasi, serta kegiatan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum pendukung perkantoran sesuai standarperkantordan: klb paling besar (enam koma empat), dan kdh paling sedikit (lima persen). kupu untuk kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, sertafasilitas umum dan fasilitas sosialpenyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pendukung kegiatan pelayanan umum dan sosial, mencakup fungsi pendidikan, kesehatan, dan olahraga. kupu untuk kawasan ruang terbuka non hijau, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk peningkatan kualitas lingkungan seperti penyediaan perabot jalan dan penyediaan tanaman, kegiatan untuk, kegiatan yang mendukung fungsi ruang ekspresi seni budaya masyarakat, kegiatan pembangunan dan pengembangan ruang mitigasi serta evakuasi bencana dan bangunan konservasi air yang terintegrasi dengan rthruang terbuka non hijaukupu untuk kawasan transportasi dan kualitas sarana transportasi, mencakup pengembangan area parkir, jalur pejalan kaki, ruang terbuka non hijau dan rth, serta fasilitas yang mendukung fungsi pelayanan transportasitransportasi fasilitas pendukung kegiatan pelayanan transportasi, termasuk ruang parkir, fasilitas intermedia dan tps, dan ketentuan khusus tata bangunan berupa pengembangan kawasan dengan konsep vertikal dan kompak, terutama pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tod. kupu untuk kawasan campuran, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan dengan konsep multifungsi atau beberapa fungsi peruntukan yang dikembangkan dalam satu kesatuan lahan, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan kawasan campuran selain kegiatan yang diperbolehkan dan tidak mengganggu fungsi kawasan, sertaliputi jaringan jalan, drainase yang dilengkapi dengan sumur resapan, tps, ruang parkir, penyimpanan gudang yang memadai, peribadatan, dan rth, ketentuan khusus tata bangunan berupa: pengembangan kawasan dengan konsep vertikal dan kompak, dan pengembangan sirkulasi sesuai standar pelayanan, baik sirkulasi vertikal maupun horizontal, termasuk lobby bangunankupu untuk kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi: kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemeliharaan aset pertahanan, penyediaan kantor gudang dan sejenisnya terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan, penyediaan rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana sarana, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa hunian seperti bangunan asrama atau barak berkepadatan rendah sampai tinggi dengan pemberlakuan ketentuan sesuai dengan jenis kawasan perumahan yang setara, kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dengan skala kecamatan atau kota dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan serta mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanngikuti rincian kebutuhan sesuai dengan kegiatan yang dikembangkan. paragraf ketentuan pemanfaatan ruang ketentuan pemanfaatan ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu dapat dilakukan pemanfaatan ruang atas dan atau bawah tanah, air, dan atau prasarana atau sarana umum, dengan syarat: tidak mengganggu, cc.ndapatkan rekomendasi teknis bagi pembangunan untuk kepentingan publik, mendapatkan rekomendasi teknis dan persetujuan untuk pembangunan kepentingan privat, dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. pemanfaatan ruang atas permukaan tanah dilakukan dengan memperhatikan keselamatan operasi penerbangan serta aturan ketinggian yang diperbolehkan. pemanfaatan ruang bawah permukaan tanah dilakukan dengan memperhatikan koefisien tapak basement dengan batasan kedalaman tertentu sesuai dengan fungsi yang akan dikembangkan. pemanfaatan ruang bawah dan atau atas air mengikuti arahananfaatan ruang atas prasarana dan atau sarana umum mengikuti arahancc. memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan sesuai fungsi gedung. rekomendasi teknis dan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atas dan atau bawah tanah diberikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tentang pembangunan dan pemanfaatan ruang atas dan atau bawah tanah, air, dan atau prasarana sarana umum diatur dengan peraturan walikotaadi sucipto, mencakup kawasan: sebelah utara rel kereta api, yaitu wilayah kecamatan tegalrejo, kecamatan jetis dan kecamatan gondokusuman, dan sebelah selatan rel kereta api, yaitu wilayah kecamatan danurejan, kecamatan gondokusuman dan kecamatan umbulharjo. kawasan rawan bencana, meliputi: kawasan rawan bencana banjir lahar dingin atau luapan air sungai dan longsor, mencakup wilayah pada kawasan permukiman sepanjang aliran: sungai winong, sungai code, dan sungai gajahwong. kawasan rawan bencana gempa bumi mencakup seluruh wilayah daerah. tata bangunan khusus. ketentuan khusus pada kawasan keselamatan operasional penerbangan, yaitu wajib memenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana, meliputi: ketentuan pada kawasan rawan bencana banjir lahar dingin atau luapan air sungai dan longsor, yaitudaerahdaerahaturan perundang undangan. ketentuan tata bangunan khusus, yaitu penerapan rencana ketinggian bangunan seluruh wilayah daerah pada ruas jalan dengan fungsi paling rendah jalan lokal dan atau ruas jalan dengan lebar paling sedikit (lima meter) mempertimbangkan ketentuan pandangan bebas (sky line) dengan sudut (empat puluh lima derajat) dari ruang milik jalan seberangnya, kecuali pada kawasan kawasan yang diberlakukan pengaturan tersendiri. kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf digambarkan dalampemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam rangka mendorong terciptanya tertib penataan ruang. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif disampaikan perangkat daerah yang berwenang untuk ditetapkan oleh walikota sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penetapan walikota sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari dprd dan diberikan kepada calon pemanfaatan ruang sebelum memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan peraturan walikota. paragraf ketentuan insentif ketentuan insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap obyek pemberian insentif atas pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. insentif diberikan untuk: mendorong perwujudan rencana jaringan prasarana, rencana pola ruang dan rencana strategis kawas, meliputi: pembangunan sesuai dengan arahan pembangunan berbasis citra kota pada kawasan strategis kota, pembangunan pada kawasan prioritas pembangunan daerah, yaitu kawasan pertumbuhan ekonomi jogja selatan dan kawasan pertumbuhan ekonomi jogja barat, cc. penyediaan rth atau fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, dan peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda, termasuk bagi penyandang disabilitas dan usia lanjut. pemberian insentif dapat diberikan oleh: pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain, dan atau pemerintah daerah kepada masyarakat, insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain diberlakukan dengan carprasarana dan sarana, dan publikasi atau promosi daerah. insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat diberlakukan dengan cara: pemberian keringanan pajak berupa pengurangan jumlah setoran pajak, pemberian kompensasi berupa keringanan biaya retribusi perizinan, dukungan dengan pembangunan infrastruktur, dan pemberian penghargaan. mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain diatur melalui kesepakatan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. insentif khusus diberikan untuk mendorong: pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi jogja selatan dan kawasan pertumbuhan ekonomi jogja barat sebagai kawasan prioritas pembangunan daerah, dan pelestarian bangunan bersejarah kcb. insentif untuk mendorong pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi jogja selatan dan kawasan pertumbuhan ekonomi jogja barat, meliputi: pembangunan rth publik sekaligus sebagai taman kota, kemudahan mekanisme perubahan rencana tapak bagi pengembangan yang telah memiliki izin sebelumya, cc. pemberian keringanan pajak dan atau pengurangan retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, sewa ruang, urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, publikasi, dan promosi. insentif untuk mendorong pelestarian bangunan bersejarah kcb,paragraf ketentutrw. pemberitrw. obyek pengenaan disinsentif diberikan pada pembangunan kawasan yang dibatasi perkembangannya. disinsentif diberlakukan dengan cara: penolakan usulan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rtrw: pengawasan dan pengendalian yang ketat pada kawasan terbangun yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rtrw, cc.ngenaan kompensasi terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan tertentu yang diperbolehkan. bagian kelima arahan sanksi arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan acuan untuk memberikan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rtrw, meliputi: pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rtrw, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan, cc. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan rukukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruangdilakudapat dibentuk forum penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganwalikota. bab rencana detail tata ruang untuk kepentingan merasionalisasi rtrw, maka disusun peraturan walikota tentang rencana detail tata ruang sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah ini. bab penegakan dpada kitabketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenakan sanksi pidana. penetapan sanksi pidana diaturdaerahcc, dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerahperizinan. bab xiv ketentuan penutup jangka waktu rtrw adalah (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan kembali (satu) kali pada setiap periode (lima) tahun. dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis tertentu, peninjauan kembali rtrw dapat dilakukan lebih dari (satu) kali dalam (lima) tahun. rtrwdaerah dan atau peraturan walikota yang berkaitan dengan rtrw yang telah ada sebelum adaditetapkan, maka peraturan daerah nomor tahun tentang rencana detail tata ruang kota yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan walikota tentang rencana detail tata ruang kota sebagai tindakdan mengundangkumum ruang wilayah kota yogyakarta dengan keanekaragaman ekosistemnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah provinsi daerah istimewa yogyakarta dan negara republik indonesia. ruang tersebut merupakan sumber daya yang memiliki keterbatasan sebagai wadah kegiatan sehingga penting untuk dapat memanfaatkan secara optimal dengan tetap memprioritaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. selain keberadaan ruang yang terbatas, pemahaman masyarakat yang terus meningkat terhadap pentingnya penataan ruang juga menjadi dasar perlunyarencana tata ruang wilayah rtrw) kota yogyakarta merupakan penjabaran dari tujuan, kebijakan, serta strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi daerah istimewa yogyakarta yang diterjemahkan lebih rinci dalam rencana pengembangan struktur dan pola ruang wilayah kota yogyakarta. rtrw kota yogyakarta disusun dengan menekankan pada konstelasi kota yogyakarta sebagai kawasan perkotaan yang memiliki potensi sebagai pusat kegiatan budaya, pendidikan, pariwisata, dan pelayanan perekonomian serta telah ditetapkan sebagai bagian dari pusat kegiatan nasional pkn). rtrw kota yogyakarta merupakan rencana umum penataan ruang kota yogyakarta yang disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi selama ini sebagai acuan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program program pembangunan kota. untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, maka upaya pembangunan juga harus tesehinggadalam konteks spasial. oleh karena itu, penyusunan rtrw kota yogyakarta ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota yogyakartadasar pertimbangan penyusunan rtrw kota yogyakarta adalah: posisi strategis pertumbuhan ekonomi. yogyakarta. hal ini memungkinkan terjadinya imbalan kegiatan ekonomi (spill over effect) yang terjadi dua wilayah tersebut yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap kota yogyakarta. sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi kota yogyakarta juga diharapkan dapat terus mempertahankan fungsi pusat pertumbuhan provinsi daerah istimewa yogyakarta dengan akses pasar yang luas. potensi pariwisata kota yogyakarta merupakan salah satu tujuan utama pariwisata indonesia sehingga sangat berpotensi menjadi daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. potensi pariwisata yang ada kota yogyakarta melebur pada pengembangan pola ruang atau kawasan pemanfaatan ruang dalamnya. selain itu, potensi pariwisata kota yogyakarta tidak terbatas pada pariwisata alam. kelestarian lingkungan perkembangan kota yang semakin pesat secara langsung berdampak terhadap kelestarian lingkungan, seperti pencemaran dan alih fungsi lahan yang mengakibatkan degradasi lingkungan. ancaman perkembangan kota tersebut perlu diantisipasi secara cermat sehingga dapat meminimalisir potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi. oleh karena itu, kelestarian lingkungan perlu dikelola dengan serius dan dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya terhadap pengendalian keseimbangan alamtata ruang wilayah rtrw) kota yogyakartaadalah nilai nilai dan kinerja yang akan dicapai dalam pembangunan wilayah kota yogyakarta berkaitan dengan kerangka visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan, yang dimaksud dengan pusat kegiatan ekonomi perkotaan adalah bahwa kota yogyakarta sebagai ibukota provberbasis budaya adalah bahwa pengembangan kota yogyakarta mendukung nilai nilai keistimewaan tata ruang, sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat kota yogyakarta berpusat pada budaya kraton ngayogyakarta hadiningrat. yang dimaksud dengan berbasis pendidikan adalah bahwa kota yogyakarta diarahkan sebagai tempat tujuan pendidikan tingkat nasional dan internasional sehingg, keseimbangan antara kecerdasan inteligensi io), kecerdasan emosional (eo) dan kecerdasan spiritual (so), sistem kebijakan pendidikan yang unggul serta sarana prasarana pendidikan yang memadai. yang dimaksud dengan berbasis pariwisata adalah bahwa kota yogyakarta diarahkan sebagai tujuan wisata dengan bentuk pengembangan kegiatan kepariwisataan yang disesuaikan dengan kondisi yang adadalam kehidupan masyarakat. yang dimaksud dengan skala internasional adalah kegiatan (khususnya pariwisata) dikembangkan dengan orientasi hingga pada tinggal internasional yang diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung yang mengakomodasi standar global, namun tetap mempertahankan karakter kearifan lokalinklusif adalah penyediaan sarana prasarana yang bersifat ramah bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. yang dimaksud dengan inovatif adalah pengaplikasian inovasi teknologi dalam setiap jenis layanan maupun kegiatan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya dilakukan dengan pertimbanganyang dimaksud dengan mendukung nilai nilai keistimewaan adalah pengembangan kegiatan yang tetap mempertahankan kearifan lokal serta selaras dengan filosofi keistimewaan tata ruang daerah istimewa yogyakarta. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pembagian wilayah perencanaan sebagai dasar tema pengembangan kawasan, meliputi sebagai berikut: kawasan yaitu kawasan malioboro yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian kecamatan jetis, sebagian kecamatan mantrijeron, sebagian kecamatan merangsang, sebagian kecamatan danurejan, kecamatan gedongtengen, kecamatan tampilan, kecamatan gondomanan, kecamatan kraton, dan kecamatan pakualaman dengan fungsi pelayanan bagi wilayah kawasan maupun kawasan kawasan lain daerah, kawasan yaitu kawasan jalan magelang dengan pusat kegiatan yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian kecamatan tegalrejo dan sebagian kecamatan jetis dengan fungsi pelayanan bagi wilayah daerah bagian utara dan barat, serta sebagian wilayah kabupaten sleman, kawasan iii yaitu kawasan jalan solo yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian kecamatan danurejan, kecamatan gondokusuman, dan sebagian kecamatan umbulharjo dengan fungsi pelayanan bagi wilayah daerah bagian utara dan timur, sebagian wilayah kabupaten sleman dan kabupaten bantul, kawasan yaitu kawasan kotagede yang secara administrasi meliputi wilayah kecamatan kotagede dengan fungsi pelayanan bagi wilayah daerah bagian selatan dan timur, serta sebagian wilayah kabupaten bantul, kawasan yaitu kawasan jogja selatan yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian kecamatan merangsang dan sebagian kecamatan umbulharjo dengan fungsi pelayanan bagi wilayah daerah bagian selatan, serta sebagian wilayah kabupaten bantul, dan kawasan yaitu kawasan jogja barat yang secara administrasi meliputi wilayah sebagian kecamatan tegalrejo, mantrijeron dan sebagian kecamatan merangsang dengan fungsi pelayanan bagi wilayah daerah bagian selatan dan barat, serta sebagian wilayah kabupaten bantul. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan klaster kawasan pusat kegiatan pariwisata adalah (satu) area terpadu yang dikembangkan secara tematik dengan fokus pada pelayanan kegiatan pariwisata, seperti kompleks taman sari, prawirotaman, kotagede, taman pintar, museum dan lainnya. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tod transit oriented developmentcukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengketerpaduan antar moda termasuk integrasi dengan angkutan khusus pariwisata pada kawasan yang memiliki potensi sebagai klaster pariwisapada lokasi yang secara eksisting sudah memiliki lebar jalur hijau lebih dari (tiga) meter maka diarahkan untuk dipertahankan pada lebar eksistak masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya meliputi: terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan cagar budaya, menjadi pelaku pengelolaan dan bermitra dengan pemerintah daerah untuk pelestarian cagar budaya, mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak atas hak pemanfaatan yang legal dalam cagar budaya, dan berperan serta dalam proses pengendalian dan pengawasan pengelolaan cagar budaya. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya adalahgiatan budi daya dengan fungsi campuran harus mengakomodasi kegiatan perumahan. super blok merupakan suatu komplek yang berfungsi banyak, seperti misalnya sebagai hunian, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, pusat pendidikan, dan sebagainya yang menjadi satu kesatuan yang terkait dan saling membutuhkan sehingga pengguna mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan jalan utama meliputi koridor jalan lokal, kolektor dan arteri yang tersebar wilayah kota yogyakarta. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengembangan kompak mengacu pada konsep kota kompak (compact city) yaitu konsep yang menggunakan metode tata guna lahan campuran (mixed use) dimana pada suatu kawasan dikonstruksikan berbagai jenis bangunan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk tanpa penduduk tersebut harus keluar dari kawasan tersebut, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. yang dimaksud denganhuruf cukup jelas. huruf cukup jelasskala tertentu antara lain: perumahan formal dan superblok. huruf cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud denganhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan koridor penyangga kcb mengacu pada kawasan penyangga sesuai dengan ketentuan penetapan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan konsep mundur, unggah, made kali adalah konsep penataan kawasan tepi sungai dimana permukiman di'luncurkan dari bantaran sungai, dikembangkan secara vertikal (unggah) dan menghadap sungai (made)huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufstruktur ruang wilayah daerah bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai pusat kegiatan nasionalsuai kebijakan yang telah ditetapkan, baik pada skala provinsi maupun kota. cukup jelas. yang dimaksud dengan kawasan perkotaan yogyakarta adalahyang dimaksud dengansistem perkotaan dikembangkan untuk menciptakan pusat orientasi bagi penduduk kota, dengan kegiatan utama yang dikembangkan berupa pelayanan administrasi, ekonomi dan atau budaya pada skala yang berjenjang. sistem perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan besaranyang dimaksud dengan kawasan pusat adalah ppk. yang dimaksud dengan sistem jaringan transportasi adalahperkotaan wilayah dalam ruang wilayah kotakotakota dengan kegiatan ekonomi masyarakat. huruf cukup jelas. hurufantar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. penentuan klasifikasi fungsi jalan arteri primer harus memenuhi kriteria,penentuan klasifikasi fungsi jalan arteri sekunder harus memenuhi kriteria,jajaran arteriyang dimaksud dengan alan kolektor sekunder adalah jalan yang berfungsipenentuan klasifikasi fungsi jalan kolektor sekunder harus memenuhi kriteria,yang dimaksud dengan jalan lokal sekunder adalah jalan yang berfungsi, dan besarnya lalu lintas harian rata rata pada umumnya paling rendah pada sistem primer. yang dimaksud dengan jalan lingkungan adalah jalan yang berfungsi, dan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sistem jaringan kereta api adalah sistem yang dilakukan secara terpadu dengan mengimplementasikan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutanenergi adalah sistem yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi daerah dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sistem jaringan telekomunikasi adalah sistem yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan informasi sekaligus mendukung penerapan smart city daerah, salah satunya melalui penyediaan teknologi wireless fidelity (wifi) yang tersebar bangunan bangunan publik, pusat pusat kegiatan, dan lokasi rth baik pada skala kota maupun skala lingkungan. sistem jaringan telekomunikasi dikembangkan berdasarkan pada skala prioritas pelayanan, meliputi: prioritas merupakan subzona yang berfungsi penting dan vital bagi perkembangan ekonomi, meliputi subzona dengan peruntukan kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran serta sarana pelayanan umum berupa rumah sakit dan terminal, prioritas merupakan subzona yang diperuntukan bagi pengembangan kegiatan perumahan, dan prioritas iii merupakan subzona yang berfungsi selain yang telah termasuk dalam prioritas dan prioritas ii. pengembangan jaringan telekomunikasi baik menggunakan jaringan tetap dan bergerakc, jaringan nirkabel dengan teknologi satelit dan spektrum frekuensi radio. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud denganyang dimaksud dengancukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan infrastruktur perkotaan adalah infrastruktur perkotaan yang dikembangkan dengan konsep kucing bersama pada jaringan jaringan yang berpotensi untuk diintegrasikan, baik pada skala kota, regional, maupun nasional. huruf yang dimaksud dengan jaringan perpipaan adalah jaringan yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum, maupun jaringan yang dikelola oleh swasta dan atau masyarakat. huruf yang dimaksud dengan bukan jaringan perpipaan adalah jaringan perpipaan dimiliki oleh perorangan, salah satunya berupa sumur lokasi mandi cuci kakus umum dengan menggunakan alat penjernih secara permanen. yang dimaksud dengan jaringan perpipaan berupa jaringan distribusi adalah jaringan perpipaan dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan yang tersebar merata seluruh wilayah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat:, meliputi:yang dimaksud dengan bukan jaringan perpipaan adalah jaringan perpipaan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah berupa sumur dangkal yang diprioritaskan untuk dikembangkan pada kawasan kawasan padat penduduk cukup jelas. cukup jelas.cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sektor pelayanan , meliputi: sektor gunungketur, sektor kotagede, sektor kranggan, sektor krasak, sektor malioboro: dan sektor ngasem gading. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan prinsip zero waste system adalah pendekatan serta penerapan sistem dan teknologi pengolahan sampah perkotaan secara terpadu dengan sasaran untuk melakukan penanganan sampah perkotaan skala kawasan sehingga dapat mengurangi volume sampah sesedikit mungkin sekaligus terciptanya industri kecil daur ulang yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah setempat, serta pengolahan sedekat mungkin dengan sumber sampah dengan maksud untuk mengurangi beban pengangkutan. cukup jelas. yang dimaksud dengan jaringan evakuasi bencana adalah jaringan yang dikembangkan sebagaimenghadapi ancaman bencana. jalur dan ruang evakuasi bencana diarahkan untuk dikembangkan secara hierarkis dari lingkup kampung hingga lingkup daerah. jalur evakuasi lingkup kampung dapat dikembangkan dengan memanfaatkan jalan lingkungan yang tersebar wilayah kampung. jalur evakuasi lingkup kota dapat dikembangkan dengan memanfaatkan jalan lokal sekunder, kolektor sekunder, dan arteri sekunder pada wilayah daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sistem drainase adalah sistem yang dikembangkan dengan mengkombinasikan sistem drainase konvensional dan penerapan konsep infrastruktur hijau dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan fungsi resapan air serta mengimplementasikan konsep zero run off, yaitu kondisi dimana jumlah air limpasan yang keluar dari sistem drainase mencapai mendekati (nol) persen atau limpasan air hujan yang ditahan dapat dicapai (seratus) persenjalan utama meliputi jaringan jalan arteri dan kolektor yang melewati kota yogyakarta. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan jaringan pejalan kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.cb adalah kawasan yang ditetapkan berdasarkan pada bagian zona inti kcb sesuai dengan surat keputusan gubernur nomor tahun tentang penetapan kawasan cagar budaya dan suratcb kotabaru adalah dengan batas kawasan meliputi: batas utara meliputi jl. end. sudirman, batas selatan meliputi rel kereta api, batas barat meliputi sungai code, dan batas timur meliputi jl. wahidin sudirohusodo. huruf yang dimaksud dengan kcb kotagede adalah kawasan dengan batas meliputi: batas utara meliputi jl. nyi pembaruan utara jl. tegalgendu, batas selatan meliputi selatan jl. tegalgendu gang dekat jarang desa jagalah), batas barat meliputi gang dekat jarang desa jagalah), dan batas timur meliputi jl. kemasan jl. karang jalan alternatif lingkar kotagede. huruf yang dimaksud dengan kcb kraton adalah kawasan dengan batas meliputi: batas utara meliputi jl. jendral sudirman jl. diponegoro, batas selatan meliputi panggung krapyak, batas barat meliputi jl. bantul jl. suryowijayan jl. wahid hasyim jl. bhayangkara jl. pasar kembang jl. tentara rakyat mataram, dan batas timur meliputi jl. parangtritis jl. brigjen katamu jl. suryotomo jl. mataram sungai code. huruf yang dimaksud dengan kcb pakualaman adalah kawasan dengan batas meliputi: batas utara meliputi jl. purwanggan, batas selatan meliputi selatan jl. jayaningprangan, batas barat meliputi jl. harjowinatan, dan batas timur meliputi gang timur pro pakualaman. cukup jelas. yang dimaksud dengan kawasan peruntukan budi daya adalah kawasan yang menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang dalam kawasan tersebut sehingga masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya dalam kawasan tersebut. kawasan peruntukyang dimaksud dengan kawasan perkantoran adalah kawasan yang didominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan perkantoran baik pemerintah ataupun swasta. huruf yang dimaksud dengan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial mencakup sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana olahndidikan adalah kawasan yang ditentukan dengan kriteria perencanaan sebagai berikut:, cc., sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi,an jumlah penduduk minimum penduduk terlayani. kawasan pendidikan dikembangkan tersebar berdasarkan tingkat dan lingkup skala pelayanannya, meliputi: sarana pendidikan tinggi dengan cakupan layanan skala kota hingga nasional, sarana pendidikan menengah atas dengan cakupan layanan skala kota, sarana pendidikan menengah pertama dengan cakupan layanan skala kecamatan, dan sarana pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar dengan cakupan layanan skala kelurahan. huruf yang dimaksud dengan kawasan kesehatan adalah kawasan yang ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut:cc.,kawasan kesehatan dikembangkan berdasarkan lingkup skala pelayanan dengan memperhatikan fungsi, letak, aksesibilitas dan daya dukung lingkungan, meliputi: rumah sakit dengan cakupan layanan skala kota, regional, dan atau nasional, puskesmas dengan cakupan layanan skala kecamatan, cc. puskesmas pembantu dengan cakupan layanan skala kelurahan, dan balai pengobatan dan sarana kesehatan lainnya dengan cakupan layanan skala lingkungan. huruf yang dimaksud dengan kawasan olahraga adalah kawasan yang ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut: sarana olahraga dengan syang dimaksud dengan kawasan ruang terbuka non hijau adalah bagian dari ruang terbuka, baik berupa perkerasan (landscape) maupun ruang terbuka airair dikembangkan dengan konsep terintegrasi dengan dengan sistem jaringan ruang terbuka hijau kota yogyakarta. yang dimaksud dengan kawasan transportasi' adalah kawasan yang ditentukan dengan kriteria perencanaan, sebagai berikut: memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional, memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi,, aksesibilitas yang menghubungkan antar lokasi kegiatan transportasi minimal jalan kolektor, dan memiliki sarana pelayanan kegiatan transportasi minimal skala kota. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kawasan strategis kota adalahhuruf yang dimaksud dengan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain adalah kawasan perkotaan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, serta kawasan perdagangan dan jasa. huruf yang dimaksud dengan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya antara laindan kawasan lainnya yang memiliki nilai penting sebagai sumber ilmu pengetahuan. huruf yang dimaksud dengan kawasan strategis kota. yang dimaksud dengan kawasan strategis kota adalah kawasan yang ditetapkan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi daerah terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan. komponen fisik pembentuk citra kota terdiri: jalur (path) adalah elemen yang paling penting dalam citra kota. path merupakan rute rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum yakni jalan, gang gang utama, jalan transit, lintasan kereta api, saluran, dsb. simpul (node) merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis dimana arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah arah atau aktivitas lain. tepian (edge) adalah elemen linier yang tidak dipakai atau dilihat sebagai path. edge berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linier misalnya pantai, tembok, batasan antara, lintasan kereta api, topografi, dsb. blok lingkungan (district) adalah kawasan kota dalam skala dua dimensi. sebuah kawasan district memiliki ciri khas yang mirip (bentuk, pola, dan wujudnya) dan khas pula dalam batasnya dimana orang merasa harus mengakhiri atau memulainya. teenager (landmark) adalah elemen eksternal dan merupakan bentuk visual yang menonjol dari kota, misalnya gunung atau bukit, gedung tinggi, menara, tanda tinggi, tempat ibadah, pohon tinggi dsb. pembentukan citra kota dilakukan dengan menyiratkan karakter khas pada setiap kawasan, meliputi citra budaya, citra religi, citra sejarah, citra pendidikan, citra pariwisata, citra ekonomi, dan atau citra alami. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kawasan yang dikembangkan dengan basis simpul transportasi adalah kawasan yang menerapkan prinsip: pendekatan perencanagembangan dengan penerapan prinsip prinsip infrastruktur hijau untuk menjaga fungsi resapan air kawasan, perencanaan yang menempatkan sarana lingkungan dengan peruntukan beragam dan campuran, pengembangan yang mampu memicu mendorongperencanaan, pembentukan lingkungan yang lebih memprioritaskan kebutuhan pejalan kaki, danuang terbuka hijilayah manajemen kebakaran terbagi menjadi: sektor mencakup kawasan kotabaru dengan wilayah pelayanan meliputi kecamatan jetis, sebagian kecamatan tegalrejo, dan sebagian kecamatan gedongtengen, sektor ii, mencakup kawasan kyai mojo dengan wilayah pelayanan meliputi sebagian kecamatan gondokusuman dan sebagian kecamatan pakualaman, sektor iii, mencakup kawasan patangpuluhan dengan wilayah pelayanan meliputi kecamatan wirobrajan, kecamatan tampilan, kecamatan gondomanan, kecamatan kraton, kecamatan mantrijeron, sebagian kecamatan tegalrejo, sebagian kecamatan pakualaman, dan sebagian kecamatan merangsang, dan sektor iv, mencakup kawasan balaikota dengan wilayah pelayanan meliputi kecamatan danurejan, kecamatan umbulharjo, kecamatan kotagede, sebagian kecamatan pakualaman, sebagian kecamatan gondokusuman, dan sebagian kecamatan merangsjauan kembali adalahrtrw bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. yang dimaksud dengan perubahan lingkungan strategis tertentu adala(nas rencana tata ruang wilayah kota yogyakarta tahun aris demang, sik peta wilayah perencanaan tee tegalrejo ab. sleman jami? skala: nga proyeksi universal transverse mercato kampemang nan sin provinsi jawa tengah mana tan dimana ht kulon progo men area sea aan aj ane piket keterangan adilan! batas administrasi mem batas administrasi kabupaten kota #hess: "mm batas administrasi kecamatan kec) " " batas administrasi kelurahan jari jal wirobedian jalan arteri primer jalan arteri sekunder jalan kolektor sekunder tea jalan lokal sekunder atomsamngan kostapoi shi7 benar jalur naya antarkota nama kecamatan kec. danurejan (ep) ec. gedongtengen jai kec. gondomanan the (aa gaga pa. bana kec. mantrijeron kab ntu kec. merangsang kec. tampilan kec. pakualaman kec. tegalrejo kec. umbulharjo kec. wirobrajan ita satelit resolusi tellpengolahan data tahun lermendagn tahun tentang batas daerah antara kota yogyakarta dengan permendagri tahun tentang batas daerah antara kota yogyakarta dengan 'o"e| kabupaten sleman aan peran mo420e kota yogyakarta naa, peraturan daerah nomor tahun tentang ify rencana tata ruang wilayah kota yogyakarta tahun po) (tp mna eng rencana eta c. f yi yss ah akulah manu l( y3 ruan ayah kota bing "at seru tana 1nris laut naa pita ali ngga pom ika ati er) man p5. my, tya kab. skala sfuaalnerc pa ) tp) pem (sas kanak budi ttd mercato tas proyeksi universal transverse map pamer nai. yel ann nun lada kan sistem grid grid geografis dan grid utm zona mh? eri yay # mebaaong mob. lai kelor tati ha, datum horizontal datum wgs ana vertikal geoid egm mensnsns dasar ita gea mean mnn "san misi t. datum vertikal pga ari diagram lokasi ppu . . ke'c tan sena provinsi jawa tengah'ooz yama b j alalak ara dam mlm sean man insta int ll. tega ko. hri ok tis lang media pan iga, yai . 5g ata be) jual cha sel ping nn, fee sg men masa aaaa ang aa, aang an, yan ann tot pan baja mar) aka bahan uan lok rw rr skm mer saga dagger samudra indigo lap tx, et) pain sail person ba wi! 2g: jaya sea get te, tan isi ) mak pnb maa bpn @r bl! ban ton mag: tell pama jika kang one tai ali ma y w j di ike) tan ( h koo) telan rr3i pan tali kat) ng, h fe ) tan la. kondianoe 1aei haa via membela i3 dah ana tam pan pai tema gua kasa sen e:| "tt ie . maa hanuman tas akn keterangan "aa y si: kira fan: sun tea ibu kota pemerintahan batas administrasi see ala" e: nana mean iri tikmminag pali ppa am, ten kota lah ibukota provinsi batas administrasi kabupaten "ne neo peramal ini ep) tali daerah " batas administrasi kecamatan e i "la kdc. il. pal aman ibukota daerah tie" moe for, serum s ilg eme 5i s tan ma) atm sip ibukota kecamatan aki (ar anakkale yana not oid ian sap akan a.a dd: ibu san lan wetan, he, ruang ant tpt salak malaka kar aembasapatakingpd sistem jaringan sumber daya air vw ets hbemememmmlasah tai mpn im| pusat pelayanan kota sistem jaringan sumber daya air kota gun put mona ae: tel sistem jaringan irigasi erna tag ang ny, ala sub pusat pelayanan kota jaringan irigasi primer aan ben arah i r.o! pra bee hima (fo k ia si) sistem jaringan transportasi jaringan irigasi sekunder ni: tim part sistem jaringan jalan air permukaan nan maha m2) aaa. ian sita me, j1! jmu "text pas beres jalan arteri primer air permukaan eli kara ppt lang, ag. nih ja: in," nsp ica meses jalan arteri sekunder sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten see jin pernah sai maa inn aan jalan kolektor sekunder kota air lint al: ta, han jeng" ega jaringan prasarana sumber daya air lintas ira pe, (yai eyang ( a. (tt mo) ini jalan lokal sekunder kabupaten kota te) m bodi mkn, t pi) meja. nan melawan fee) tana jas ham .: jan jalan lingkungan sekunder lara cai nin kam ipl infrastruktur perkotaan lali ppi jar taa (ii smg le mc" terminal penumpang tipe minum spam) tes peran jonan pom sea naa ju! . jah dai sana wali lang (pss lah sata terminal barang sistem jaringan penyediaan air minum naa dig lij avi jaringan perpipaan tan naa ai gala. sistem jaringan kereta api jaringan distribusi dgn lontaran, bat man pai jaringan jalur kereta api antarkota meme nani las ( bukan jaringan perpipaan tata ana han tea p eng se jaringan jalur kereta api perkotaan sumur dangkal ant ata anata homme au m biu lada ytt oo): mta naa tote tik kel masa aon stasiun penumpang sistem jaringan pengelolaan air limbah spal) misa. palsu sistem pembuangan air limbah domestik bni sun venus ini pa! sistem jaringan energi sy jaringan sis tin aga han berbahaya dan mata ann gea sistem pengelolaan limbah bahan ber . . ta! ma jaringan infrastruktur minyak dan gas sis kam ing beracun b3) sep bumi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan @ c jaringan yang menyalurkan gas bumi beracun b3) hasi kece toy sari klang pengolahan konsumen sistem drainase ala anri mag sae hy, oma mana. eye jari infrastruktur szt tni nga jaringan ao) tg, t. ketenagalistrikan jaringan primer pal bhi. (aa kan saluran distribusi lainnya jaringan sekunder sah il, kanan o7p ar, dan pil ema yee pembangkit listrik lainnya jaringan tersier kab. bantul tebal, sistem jaringan persamaan gag jom bagas isa . gardu induk sistem atas pemayakaundif anna pon t tempat penampungan sementara tps) . bea pi, ny, pd) sistem jaringan telekomunikasi (k tempat pengolahan sampah terpadu test) dki temu dam lan ad mug dan yag peta ssi sing ang sang jaringan sistem jaringan evakuasi bencana nl nm." pan (ti ttl jaringan tetap jalur evakuasi bencana emend ib. men rak nv snn balm jaringan bergerak ruang evakuasi bencana . mean agak. jaringan bergerak seluler (hm sah sistem jaringan pejalan kaki aan mil jalan kaki an. sistem jaringan pejalan . oli sit fun al. kep) apa (ep) tau dan riw peta: jai ora gatot resolusi tinggi srt) world view perekaman tahun ial big) tahun peta dasar dan peta tematik yang telah terkoneksi dari badan informasi geospasialti) permendagri tahun tentang batas daerah antara kota yogyakarta dengan kabur tau tali |
(dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang diwujudkan melalui berbagai upaya dalam rangkaian pembangunan daerah secara menyeluruh, terpadu dan didukung oleh suatu sistem kesehatan dengan mengacu pada sistem kesehatan nasional, bahwa penyakit menular dapat mengancam kesehatan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kematian serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia, bahwa untuk membentuk budaya kesehatan masyarakat guna pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular daerah perlu dilakukan melalui pembentukan produkgendalian dan pemberantas, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengangendalian dan pemberantasan penyakit menular adalah upaya kesehatan melalui kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit menular,atautim gerak cepat adalah tim yang bertugas membantu upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular pada kejadian luar biasa atau wabahcegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menularkearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat. tujuan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular untuk: mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit menular, menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit menular, cc. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit menular pada individu, keluarga dan masyarakat, memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan melalui, dan membentuk budaya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. bab penetapan dan pengumuman pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis serta persebaran penyakit menular baik yang berpotensi dan atau menyebar dalam waktu singkat, serta menyebutkan wilayah yang dapat menjadi sumber penularan. penetapan kejadian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada merupakan jenis penyakit menular yang ditetapkan pemerintah. kejadian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. pemerintah daerah menetapkan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menularbab iii upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan bagian kesatu umum upaya pencegahan dilakukan untuk: memutus mata rantai penularan, perlindungan spesifik, cc. pengendalian faktor risiko, perbaikan gizi masyarakat, dan upaya lain sesuai dengan ancaman penyakit menular. upaya pencegahan penyakit menular dilakukan secara bersama antara masyarakat, pemerintah daerah dan atau pemerintah. pencegahan penyakit menular yang bersumber dari binatang dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. upaya pengendaliandilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi. penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dilakutingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat. upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. bagian kedua kejadian luar biasa atau wabah dalam hal penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam mengalami peningkatan yang mengarah pada klb dan atau wabah, upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: membentuk tim gerak cepat, mengutamakan pemberdayaan masyarakat, cc. mengembangkan jejaring kerja, koordinasidan meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan. upaya sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi daerah yang terintegrasi secara nasional. bagian ketiga tim gerak cepat pemerintah daerah membentuk tim gerak cepat dalam rangka mendukung upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular pada klb dan atau wabah. tim gerak cepat sebagaimana dimaksud pada beranggotakan paling sedikit dari unsur: pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, dan pelaku usaha. tim gerak cepat sebagaimana dimaksud pada mengikutsertakan instansi pusat yang berwenang bidang keamanan dan ketertiban. dalam hal percepatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular pada klb dan atau wabah sebagaimana dimaksud pada walikota dapat membentuk tim gerak cepat tingkat kemantren, kelurahan atau rukun tetangga rukun warga. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab pemberdayaan masyarakat bagian kesatu pelaku usaha setiap pelaku usaha wajib melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular ditempat kerja yang terdiri atas: membuat kebijakan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, cc.dan diinformasikan kepada seluruh pekerja, penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian penyakit menularetiap pelaku usaha harus bertanggungjawab memberikan dukungan tanggungjawab sosial dan lingkungan wilayah sekitar tempat usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua satuan pendidikan setiap satuan pendidikan harus memiliki kebijakan penanggulangan penyakit menular yang terdiri atas: penyebarluasan informasi pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular satuan pendidikan, penyediaan data untuk analisis penyakit menular lingkungan satuan pendidikan, cc. penyediaan sarana pengendalian risiko dan alat pelindung diri bagi guru, karyawan, dan siswa satuan pendidikan, penempatan petugas penanganan keadaan darurat dan diinformasikan kepada seluruh guru, karyawan, dan siswa satuan pendidikan, dan penyediaan data pelaporan untuk setiap kejadian penyakit menular satuan pendidikan. satuan pendidikan formal harus mendukung kegiatan: bulan imunisasi anak sekolah bias), imunisasi dasar lengkap anak balita sebagai syarat masuk sekolah, cc. pemberian obat pencegahan massal pop), promosi kesehatan, edukasi perilaku hidup bersih dan sehatoordinasi dan jejaring kerja bagian kesatu umum pemerintah daerah membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara instansi pemerintah, pelaku usaha, satuan pendidikan dan masyarakat. koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular. bagian kedua koordinasi koordinasi antar perangkat daerah dan tim sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam bentuk pertemuan baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan, dan atau penyatuan kegiatan yang memiliki kesamaan output. bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam rangka: pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut kebijakan kesehatan berdasarkan analisis surveilans kesehatan, pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon tehadap klb dan atau wabah, pelaksanaan komunikasi risiko penyakit, masalah kesehatan, klb, dan atau wabah, dan atau pelaksanaan berkaitan dengan koordinasi yang ditetapkan oleh walikota. walikota menunjuk koordinator pada kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga jejaring kerja jejaring kerja dilakukan dalam bentuk kerjasama. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling sedikit dengan: perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak bidang kesehatan dan sosial, kelompok masyarakat, badan usaha, dan atau fasilitas kesehatan. pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang mengatur mengenai kerjasama. bab sumber daya dan sistem informasi bagian kesatu tenaga kesehatan pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kesehatan guna upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular. pelatihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan: peningkatan kemampuan manajemen penanggulangan penyakit menular, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular, cc. peningkatan kemampuan dalam tata laksana pemantauan penyakit menular, peningkatan kemampuan tata laksana penanggulangan klb dan atau wabah, dan atau peningkatan dalam komunikasi risiko. bagian kedua sarana dan prasarana pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular. penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berjenjang, pada tahap: pencegahan, pengendalian,dan cc. pemberantasan. penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dengan indikator utama: angka kesakitan, angka kematian, dan atau cc. angka kecacatan. penyediaannyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bagian ketiga sistem informasi pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi terkait upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular. sistem informasi sebagaimana dimaksud pada terintegrasi dengan sistem informasi yang dibangun oleh: pemerintah, dan atau pemerintah daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab vii pendanaan kegiatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang bersumberran serta masyarakat masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular. peran sertarlindungan terhadap penyakit menular. peran serta sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk: membantu dan terlibat dalam perencanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular, melaksanakan dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pada saat ditetapkan klb dan atau wabah, menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat lain dalam hal penerapan kegiatan kebersihan, memberikan pertolongan dan kegiatan sosial dalam bentuk sarana prasarana, sumber daya manusia maupun finansial bagi masyarakat lain yang terkena dampak diterapkannya klb dan atau wabah, menciptakan kebersihan lingkungan dan penerapan kegiatan kemanusiaan yang berbasis pada upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, sosialisasi atau penyuluhan mengenai pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular,dan atau memberikan masukan, informasi kepada pemerintah daerah berkenaan penetapan kebijakan teknis dan atau pelaksanaan perlindungan penyakit menularwidsalah satu unsur kesejahteraan manusia, yang harus diwujudkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. untuk dapat mencapai derajat sehat yang tinggi, diperlukan suatu pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal sehingga dapat menunjang pembangunan manusia sebagai dukungan program nasional. adapun pembangunan kesehatan kota yogyakarta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi tingginya, dengan dimulai dari pola masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat,ota yogyakarta. sampai saat ini masih ditemukan penyakit menular yang dapat mengancam kesehatan dan berpotensi menyebab. faktanya penyakit menular kota yogyakarta selalu mengalami perkembangan dari segi bentuk, jenis, dan cara persebarannya. oleh karena itu diperlukan upaya penyelenggaraan. pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dilakukan dengan memfokuskan terhadap upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, angka kecacatan, dan angka kematian akibat penyakit menular. strategi penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular harus dilakukan dengan upaya yang komprehensif dan efektif dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal dan potensi sumber daya yang ada. kehadiran peraturan daerah ini sangat mendesak karena akan berdampak pada upaya pembangunan kesehatan yang salah satu misinya adalah mengurangi angka penyakit menular. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas perikemanusiaan adalah penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular harus menjunjung tinggimanusia. huruf yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular harus dilaksanakan secara menyeluruhlandasan pengaturan penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar besarnya bagi masyarakat atas hidup sehat bagi setiap warga negara. huruf yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah landasan pengaturan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kesakitan, kecacatan dan kematian akibat terjangkit penyakit menular. huruf yang dimaksud dengan asas penghormatan terhadap hak dan kewajibanlaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dan tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajibannya huruf yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menularasas yang menerapkan tidakyang dimaksud dengan asas norma norma agamadan menghormati norma agama yang diyakini dan dianut masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas kearifan lokalaspek budaya, etika dan norma yang berlaku dimasyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas pemberdayaan masyarakatran serta masyarakat secara aktif sesuai dengan pedoman dalam pencegahan. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penyakit endemis lokal adalah penyakit menular yang ada daerah atau kelompok populasi daerah. huruf yang dimaksud dengan penyakit menular potensial wabah adalah penyakit menular yang karena kondisi tertentu menyebabkan kenaikan angka kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. huruf yang dimaksud dengan fatalitas yang ditimbulkan tinggi angka kematian tinggi adalah kejadian kematian yang tinggi pada penderita penyakit menular tertentu. huruf yang dimaksud dengan memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas adalah pengaruh yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung akibat keterjangkauan penyakit menular yang bermakna secara epidemiologi. huruf yang dimaksud dengan menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan radiasi global adalah upaya pengendalian penyakit menular dengan cara: reduksi atau pengurangan angka kesakitan dan atau kematian akibat penyakit menular secara bertahap, eliminasi atau upaya menurunkan kejadian penyakit insiden penyakit hingga tidak ada kejadian dengan intervensi secara berkelanjutan, dan radiasi global atau pengurangan prevalensi penyakit menular pada populasi global sehingga penyakit tidak ditemukan lagi dunia secara permanen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan instansi pusat yang berwenang bidang keamanan dan ketertiban adalah tentara nasional indonesia dan atau kepolisian republikadalah imunisasi yang dapat dilakukan melalui pemberian imunisasi secara rutin, imunisasi tambahan, dan atau imunisasi khusedur untuk menangani penyakit menular antara lain melakukan skrining penyakit menular secara berkala kepada peserta didik dan guru karyayaitu termasuk sistem informasi publik yang kriterianya berpedoman pada ketentuan perundang undangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah dapat dilakukan melalui aktivasi posyandu, kader kesehatan, rukun tetangga rukun warga, danpublik antara lain media sosial, media elektronik, media massa. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota yogyakarta nomoralam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak tertentudengan memperhatikoleh yang bersangkutan, bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemungutan pajakjaminan kepastian hukum dan transparansi dalam pelaporan dan pembayardaerahdianfaatan teknologi informasi dan komunikasi pajak daerah diselenggarakan berdasar asas: kepastian hukum, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukadaerah ini untuk: memberikan kepastian hukumuntuk mewujudkan perlindungan kepentingan umum yang proporsional, profesional, terbuka dan akuntabel, dan memberikan kemudahan dan transparansi data transaksi usaha dalam melaksanakan pelaporan dan penyetoran pajak daerah kepada wajib pajak. peraturan daerah ini mengaturyang meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. ruang lingkup peraturan daerah ini terdiri atas: penyelenggaraan teknologi informasi dan perekaman data, pelaporan data transaksi usaha, cc. pembayaran dan penyetoran pajak, pelaksanaan, informasi elektronik dan dokumen elektronik pajak daerah, hak dan kewajiban, peran serta subjek pajak, pembinaan dan pengawasan, larangan, penyidikan, dan ketentuan pidana. bab penyelenggaraan teknologi informasi dan perekaman data bagian kesatu penyelenggaraan pemerintah daerah berwenang. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan dan penyetoran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah. dalam, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan bank persepsi dan atau lembaga keuangan lain. mekanisme dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kerja sama. bagian kedua perekaman data transaksi usahawajib pajak sebagaimana dimaksud padata pembanding dalam perhitungan pajak daerah termasuk transaksi melalui virtual account. data transaksi usaha yang seharusnya dibayaryang berlaku pada saat itu. wajib pajak yangdikenakan sanksi administratif berupa pemasangan tulisan penolakan pada tempat usaha pemasangan alat perekam data transaksidata transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam merekam setiap transaksi pembayaran dan atau yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh subjek pajak kepada wajib pajak secara waktu nyata dalam masa pajakwaktu nyata kepada walikota dan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak daerah. pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha sistem daringelolaan pajak daerah dengan menggunakan alat perekam data transaksi usaha. wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan data transaksi usahaalam peraturan walikota. bab pembayaran dan penyetoran pajak wajib pajak wajib. wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak daerah dengan cara setoran tunai, transfer, dan atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh bank persepsi dan atau lembaga keuangan lain rekening kas umum daerah. bank persepsi dan atau lembaga keuangan lain dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak daerah berupa: anjungan tunai mandiri, internet banking, mobile banking, cms, perintah transfer debit, atau fasilitas perbankan lainnya. wajib pajak yang tidakpelaksanaan pembayaran dan penyetoran pajak daerah menggunakan sistem daring diatur dalam peraturan walikota. bukti pembayaran dan penyetoran pajak daerah yang dikeluarkan dan diakui oleh bank persepsi dan atau lembaga keuangan lain dipersamakan dengan ssd. pembayaran dan penyetoran pajak daerah dengan cara penggunaan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada rekening kas umum daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran dan penyetoran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikotaketentuan lebih lanjut mengenai tatacara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak daerah bertepatan dengan hari libur, pembayaran dan penyetoran pajak daerah dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya. ketentuan lebih lanjut mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab pelaksanaan walikota dapat menunjuk bank persepsi dan atau lembaga keuangan lain bertindak sebagai pelaksana operasional sistem daring terhadap pajak daerah. dalam pelaksanaan sistem daring sebagaimana dimaksud pada penempatan pusat kontrol untuk server dan atau pengelolaan sistem daring harus berada dalam penguasaan pemerintah daerah. pengadaan dan atau perawatan alat perekam data transaksi usaha dapat dilakukan: pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau kerjasama antara pemerintah daerah dengan bank persepsi dan atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk. bab informasi elektronik dan dokumen elektronik pajak daerah pengelolaan informasi elektronik dan dokumen elektronik pajak daerahinformasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk data elektronik maupun hasil cetak sebagaimana dimaksud pada dihasilkan melalui sistem daring yang disedivii hak dan kewajiban wajib pajak dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan dan penyetoran pajak daerah berhak: memperoleh pembebasan dari kewajiban perforasi legalisasi nota penjualan tagihan (bill), tanda masuk tiket karcis, memperoleh jaminan kerahasiaan dalam setiap data transaksi usaha, dan cc. menerima berkewajiban: memfasilitasi pemerintah daerah dalam menginstal memasang menghubungkan alat perekam data transaksi usaha tempat usaha wajib pajak sampai dapat berfungsi, memberikan informasi mengenai merk tipe, sistem informasi data transaksi usahacc. memastikan bahwa alat perekam data transaksi usaha selalu digunakan sebagai alat perekam transaksi, menyimpan data transaksi usaha atau nota penjualan tagihan (bill), tanda masuk tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat (lima) tahun:sehingga dapat berfungsi dengan baik, melaporkan alat perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan atau hilang kepada (satu) hari kerja sejak rusak atau hilang, dan mengganti alat perekam data transaksi usaha yang rusak, hilang, atau tidak berfungsi akibat kelalaian wajib pajak. pemerintah daerah berhak: mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha wajib pajak, mendapatkan rekapitulasi laporan data penyetoran pajak daerah untuk masing masing jenis pajak dari bank persepsi dan atau lembaga keuangan lain, dan memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan dan penyetoran pajak daerah. pemerintah daerah wajib: menjaga kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak, menyimpan data transaksi usaha wajib pajak untuk jangka waktu paling singkat (lima) tahun, dan cc. memberikanran serta subjek, subjek pajaksesuai nomor transaksi yang tertera bukti pembayaran. subjek pajakdata transaksi usaha resmi dari pemerintah daerah. pengecekan sebagaimana dimaksud pada dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui laman pemerintah daerah dan atau secara tertulispemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan dan penyetoranlarangan wajib pajak dilarang: menolak untuk dipasang alat perekam data transaksi usaha setelah jangka waktu (dua puluh satu) hari kerja sejak pemasangan tulisan penolakan sebagaimana dimaksud dalam terlampaui,daring yang telah terpasang, cc. menggunakan sistem informasi selain yang telah dipasang oleh pemerintah daerah, memindahkan dan atau mengalihkan sistem daring kepada pihak lain atau tempat lain, dan atau mengubah atau meretas sistem daring pelaporan data transaksi usaha pajakwajib pajak yang belum terhubung dengan alat perekam data transaksi usaha tidak menunda dan atau mengurangi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perpajakumum.. hal tersebut disadari karena pendapatan daerah untuk. dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap beberapa jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secaramandiri oleh wajib pajak (self assessment) didukung dengyang bersangkutan secara benar. dengan peraturan daerah ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatk. penyelenggaraan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan dan penyetoran pajak daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi berguna bagi pemerintah daerah, wajib pajak, dan masyarakat dalam pemungutan pajak daerah yang akhirnya bermuara pada tercapainya kesejahteraan rakyat. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas. huruf yang dimaksudasas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pemerintah daerah dan wajib pajak. huruf yang dimaksudasas keterbukaan adalahasas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan hasil akhir kegiatan pelaporan dan penyetoran pajak daerah harus dapat dipertanggungjawabpemerintah daerah adalah sistem yang menyajikan dan menganalisis hasil perekaman alat perekam data transaksirtual account adalah transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, restoran, hiburan dan parkir dari subjek pajak kepada wajib pajak menggunakan nomor identifikasi wajib pajak yang dibuka oleh bank atas permintaan wajib pajak untuk selanjutnya diberikan oleh wajib pajak kepada subjek pajak sebagai nomor rekening tujuanbankan lainnya adalah segala jenis layanan jasa yang diberikan oleh bank persepsi dan atau lembaga keuangan lain dalam rangka mempermudah pelayanan pembayaran dan penyetoran pajak daerah rekening kas umum daerah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan rekonsiliasi adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi dua tempat yang berbeda yaitucukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penguasaan adalah kewenangan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan server. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tempat usaha adalah tempat kegiatan usaha wajib pajak dilakukan, yang bisa berupa penempatan server, bagian depan tempat layanan (front office), bagian belakang (backoffice) tempat layanan, maupun tempatanti adalah wajib pajak mengganti alat perekam data transaksi usaha dengan alat yang memiliki spesifikasi yang sama atau lebih tinggi dan dapat difungsikan. huruf yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah memberikan akses kemudahan bagi pemerintah daerah untuk memasang menginstal menghubungkan alat perekaman data transaksi usaha tempat usaha wajib pajak sampai dapat berfungorang dan atau badan usaha diluar wajib pajak yang telah ditetapkan olehuntuk melaksanakan sistem daring tanpa sepengetahuan dan seizin darila bahwa penyelenggaraan penerangan kota merupakan usaha terpadu sebagai bentuk penyediaan perlengkapan jalan yang berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah kota yogyakarta, bahwa untuk menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jalan dan masyarakat, maka penyelenggaraan penerangan kota sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan dari pemerintah daerah dan mengakomodasi peran serta masyarakat, bahwa untuk menjamin pemenuhan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atas penyelenggaraan penerangan kota sebagaimana dimaksud pada huruf perlu dibuatkan pengaturan terhadap penyelenggaraan penerangan jalan kota, jalan lingkungan, jalan lingkungan kampung, dan tempat tempatrah tentang penyelenggaraan penerangpenerangan kota. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:lingkungan kampung,penyelenggaraan penerangan kota adalah kegiatan penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian dan atau penghapusan dan pengawasan terhadap penerangan kota. kampung yang selanjutnya disebut lingkunganerahyang telah ditetapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. jalan lingkungan adalah jalan umum yang berciri dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rendah dan berfungsi menghubungkan antarpersil dalam wilayah kelurahan yang berada daerah serta dibangun baik oleh instansi pemerintah, badan usaha, perseorangan, kelompok masyarakat atau bantuan dari pemerintah daerah. jalan lingkungan kampung adalah jalan yang tidak termasuk jalan kota dan jalan lingkungan, namun tidak terbatas pada jalan khusus, gang, akses penghubung persil dan akses warga. tempat tempat umum adalah tempat tempat umum yang dikelola pemerintah daerahlalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang ruang lalu lintas jalapenerangan kota yang laininstansi pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian serta pemerintah daerah lainnya. pemerintah kota yogyakarta yang selanjutnya disebut pemerintah daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yogyakartadaerah adalah kota yogyakarta. penyelenggaraan penerangan kota diselenggarakan berdasarkan asas: kemanfaatan:maksud disusunnya peraturan daerah ini sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penerangan kota. tujuan disusunnya peraturan daerah ini meliputi: untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban serta menjamin akuntabilitas atas penyelenggaraan penerangan kota, dan untuk menciptakan dan menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pengguna jalan dan masyarakat dilingkungan sekitarnya. ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan penerangan kota, lokasi dan bentuk pelayanan penerangan kota, cc. perizinan, beban biaya penerangan kota, program penghematan energi penerangan kota, larangan, pengawasan dan pengendalian, dan sanksi. bab perencanaan walikota berwenang menyusun perencanaan penerangan kota. kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah. bentuk perencanaan sebagaimana dimaksud dalam berupa dokumen perencanaan penerangan kota. dokumen sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana tata ruang wilayah. dokumen sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: spesifikasi teknis, daftar, merek, dan nomor seri komponen, detail gambar teknis lengkap, posisi koordinat global, pedoman desain pencahayaan atau lighting design, pedoman instalasi kelistrikan, dan atau pedoman pemeliharaan. ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penerangan kota diatur dalam peraturan walikota. bab iii pelaksanaan bagian kesatu umum penerangan kota dilaksanakan melalui kegiatan: penempatan dan pemasangan, pengoperasian, cc. pemeliharaan, dan penggantian dan atau penghapusan. kegiatan sebagaimana dimaksud padaerangan kota oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan di: jalan kota, jalan lingkungan, jalan lingkungan kampung, dan tempat tempat umum. penerangan kota sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan penerangan jalan, lampu taman, lampu hias dan lampu budaya, panel kontrol, panel meter dan instalasi penerangan jalan, jaringan kabel dalam tanah, dan udara. pelaksanaan penerangan kota oleh instansi pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan jalan lingkungan, jalan lingkungan kampung, dan atau tempat tempat umum. pelaksanaan penerangan kota sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengadaan, penempatan dan pemasangan, penggeseran, dan atau penggantian dan atau penghapusan penerangan lingkungan kampung, dan atau pembayaran rekening pemakaian daya listriknya. pelaksanaan penerangan kota sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan kepemilikan aset. pelaksanaan penerangan kota sebagaimana dimaksud pada dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. penerangan kota pada tempat tempat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat untuk tempat tempat umum yang dikelola oleh pemerintah daerah. penerangan untuk tempat tempat umum sebagaimana dimaksud pada antara lain meliputi penerangan untuk: ruang terbuka hijau, tempat pemakaman, sorot sungai, sorot bangunan heritage, gapura batas kota, dan atau kawasan sumbu filosofi. bagian kedua penempatan dan pemasangan penempatan dan pemasangan penerangan kota sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan pada jalan kota, jalan lingkungan, jalan lingkungan kampung, dan atau tempat tempat umum. pemerintah daerah melaksanakan penempatan dan pemasangan penerangan kota sebagaimana dimaksud pada menggunakan sistem: parsial, menerus, dan kombinasi parsial dan menerus. sistem sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada lokasi tertentu atau pada suatu panjang jarak tertentu sesuai dengan keperluannya. penempatan dan pemasangan penerangan kota memperhatikan: kemudahan akses untuk perawatan kuliner, keamanan dan keselamatan lalu lintas, efek silau atau flare, visibilitas siang dan malam hari terhadap rambu dan sinyal lalu lintas, estetika, lokasi pepohonan eksisting, dan atau lokasi persimpangan yang memiliki alat pemberi isyarat lalu lintas. dalam hal tidak tersedia ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan atau bangunan pondasi, lampu penerangan kota dapat dipasang pada: dinding tembok, kaki jembatan, bagian jembatan layang, atau tiang bangunan utilitas. bagian ketiga pengoperasian dan pemeliharaan pengoperasian dan pemeliharaan penerangan kota sebagaimana dimaksud dalam huruf danmeliharaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara: rutin, berkala: dan cc. insidental. pemeliharaan secara rutin sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan pada lampu penerangan kotacarasecara berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf, pengecekan dan perbaikan kerusakan, pengecekan komponen catu daya, menghilangkan benda sekitar rumah lampu armatur yang dapat menghalangi dan atau mengurangi intensitas pencahayaan, dan atau pengecekan kebocoran isolasi arus listrik. pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan umur teknis dan atau penilaian kondisi fisik. pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukanbagaimana dimaksud pada dilakukan untuk pemeliharaan yang tidak bisa diselesaikan dengan pemeliharaan rutin atau berkala. pemeliharaan secara insidengantian dan atau penghapusan penggantian dan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalamggantian dan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan: umur teknis: kondisi fisik, cc. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan, kebijakan pengaturan lalu lintas, unjuk kerja atau efisiensi, adanya teknologi baru yang lebih unggul, dan atau perubahan penataan kawasan. bagian kelima pemanfaatan pemerintah daerah dapat memanfaatkan penerangan kota untuk kepentingan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerangan kota diatur dalam peraturan walikota. bab kerjasama pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama penerangan kota dengan pihak lain. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan pada saat: sebelum pelaksanaan penerangan kota, dan pada saat pelaksanaan penerangan kotalat penerangan kota komponen utama alat penerangan kota meliputi: bangunan konstruksi, kuliner, cc. peralatan kontrol, dan peralatan proteksi. alat penerangan kota sebagaimana dimaksud dalam menggunakan piranti dan lampu penerangan yang memenuhi spesifikasi teknis utama. spesifikasi teknis utama sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memenuhi persyaratan: catu daya, jenis arus listrik, cc. waktu operasional, daya cadangan operasional, tinggi pemasangan kuliner, jenis lampu, umur teknis lampu, umur operasional lampu, umur pemeliharaan lampu, proteksi operasional, kabel kelistrikan: il. pabrikasi bahan konstruksi, rumah lampu armatur, dan atau lokasi pemasangan. ketentuan lebih lanjut mengenai alat penerangan kota diatur dalam peraturan walikota. bab perizinan instansi pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan tertulis kepada walikota untuk mengadakan, pemasangan, penggantian piranti dan atau lampu penerangan jalan lingkungan, jalan lingkungan kampung, dan atau tempat tempat umum. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui perangkat daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penerangan kota diatur dalam peraturan walikota. bab vii pembiayaan biaya penerangan kota menjadi tanggung jawab pelaksana penerangan kota sebagaimana dimaksud dalam biaya yang menjadi tanggung jawab penyelenggara penerangan kota meliputi biaya: perencanaan, pelaksanaan, cc. pengawasan,dan atau pembayaran rekening listrik. sarana dan prasarana penerangan kota yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat dapat dihibahkan atau diserahkan kepada pemerintah daerah. pemerintah daerah dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam dalam hal sarana dan prasarana penerangan kota sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang undangan. sarana dan prasarana penerangan kota menjadi aset pemerintah daerah setelah hibah diterima. biaya pemeliharaan, perbaikan, dan pembayaran rekening listrik penerangan kota yang sudah menjadi aset pemerintah daerah. bab viii penghematan energi pelaksana penerangan kota menggunakan komponen utama alat penerangan kota sebagaimana dimaksud dalam berupa perangkat listrik dan atau elektronik yang hemat energi. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan perangkat elektronik yang hemat energi diatur dalam peraturan walikota. bab larangan setiap orang dilarang: melakukan penempatan dan pemasangan penerangan kota tanpa izin dari walikota, melakukan pemasangan penerangan kota tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan dokumen data dukung perencanaan alat penerangan kota, merusak sarana dan prasarana penerangan kota, memasang atau menempelkan apapun pada sarana dan prasarana penerangan kota milik daerah tanpa memperoleh izin dari walikota, menggeser dan atau mengganti piranti dan lampu penerangan milik daerah secara melawan hukum dan atau tanpa memperolah izin dari walikota: dan mendirikan dan atau memasang bangunan, utilitas, media informasi, iklan, atau bangunan konstruksi yang menghalangi bangunan konstruksi dan atau jatuhnya cahaya lampu. setiap orang yang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis,gawasan dan pengendalian walikota melalui perangkat daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan penerangan kota. pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: sosialisasi kepada masyarakat, meminta laporan dari masyarakat, dan atau meminta laporan dari instansi pemerintah, badan usaha, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan penerangan kota. ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penerangan kota sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalamxenerangan kota umum kota yogyakarta. oleh karenanya, kota yogyakarta sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan penerangan kota sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. penyelenggaraan penerangan kotadengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah. pengaturan penyelenggaraan penerangan kota menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penerangan jalan kota, jalan lingkungan, jalan lingkungan kampung dan tempat tempat umum. secara umum pengaturan penyelenggaraan penerangan kota meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan, penerangan jalan, lokasi dan bentuk pelayanan penerangan jalan, perizinan, beban biaya penerangan jalan, program penghematan energi penerangan jalan, larangan, pengawasan dan pengendalian dan sanksi. selain itu, pengaturan penyelenggaraan penerangan kota ini mengamankan kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan pelaksanaannya, dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa penerangan kota dapat memberikan nilai tambah yang sebesar besarnya, baik bagi pengguna jalan, pemangku kepentingan maupun kepentingan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas keamanan dan keselamatan adalah bahwa penerangan kota harus memperhatikan keamanan instalasi, bangunan konstruksi, keselamatan manusia, dan lingkungan sekitar instalasi dan bangunan konstruksi agar terhindar dari bahaya dan kerusakan yang dapat timbul pada pemakaian secara wajar. huruf yang dimaksud dengan asas keserasian adalah bahwa pelaksanaan penerangan kota dikaitkan dengan keharmonisan lingkungan. huruf yang dimaksud dengan asas keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penerangan kota dilaksanakan dengan keterpaduan antar sektor dan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan sosial daerah. huruf yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa penerangan kotaadalah bahwa proses penyelenggaraan terhadap penerangan kota dapat diketahui masyarakat dan hasil penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penerangan kota dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal guna mencapai hasil sesuai dengan sasaran. huruf yang dimaksud dengan asas kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan penerangan kotadalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota lain dan pihak ketiga antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta dan masyarakatr,dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung kota yogyakarta yang memiliki karakteristik tersendiri yang mengacu yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan tertib guna terwujudnyacal, diperlukan pengaturan tentang bangunan gedung, bahwa peraturan daerah kota yogyakarta nomor tahun tentang bangunan gedung sudah tidak sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang bangunan gedung yang telah diubah melaluibangunan adalah bangunan atau struktur fasilitas kelengkapan dalam dan atau luar bangunan gedung, yanggaturan penyelenggaraan bangunan gedung untuk menjadi pedoman persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan bangunan. tujuan pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung untuk: menjamin penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, fungsional, dan andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan masyarakat sekitarnya, terwujudnya bangunan gedung yang berjatidiri dan produktif, layak huni, serta selaras dan serasi dengan lingkungannya, dngunan gedungdalamwalikota. bab iii standar teknis bagian kesatu umumpenyelenggaraan bcb, penyelenggaraan bgk, penyelenggaraan bgh, penyelenggaraan bgn, ketentuan dokumen: dan ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung. ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan walikotasarana keselamatan, struktur, dan sanitascc. pengawasan, dan pasca pembongkaran. bagian keenam standar penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya penyelenggaraan bcb sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penyelenggaraan bcb yang dilestarikan, dan pemberian kompensasi, insentif, dan disinsentif bcb yang dilestarikan. standar penyelen, dan keandalanbagian ketujuh standar penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus kriteria bgk sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhigian kedelapangian kesembilan standar penyelenggaraan bangunan gedung negara penyelenggaraan bgn sebagaimana dimaksud dalam huruf mengikuti standar teknis, klasifikasi, standar luas, dan standar jumlah lantai berdasarkdalam hal bangunan gedung berupa bcb atau bgk, standar ketentuan dokumen sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan bcb atau bgk. bagian kesebelas standar ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedungketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggarabagian kesatu umum pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung berwenang: melakukan proses pembinaan melalui simba, menunjuk tpa dan tpt, cc. menugaskan penilik dalam melakukan inspeksi penyelenggaraan bangunan gedung, menganggarkan biaya operasional unsur pengelola teknis bangunan gedung negara milik pemerintah daerah, dan menerbitkan pernyataan pemenuhan standar teknisencana tata ruang wilayah dan atau rencana detail tata ruang. bagian kedua kegiatan penyelenggaraan paragraf umumparagraf pembangunanuntuk bangunan gedung tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, danuntuk bangunan gedung selain yang dimaksud pada huruf ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan walikotaketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi diatur dalam peraturan walikota. pbg sebagaimana dimaksud dalam meliputi proses: konsultasi perencanaan dengan tpa atau tpt, dan penerbitan pbg. konsultasi perencanaan dengan tpa atau tptcb, bgh dan bangunan gedung selain bangunan gedung tertentu. pemeriksaan terhadap bcb sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli cagar budaya. pemeriksaan terhadap bgh sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli bgherangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bangunan gedunglebih lanjutcc. selain bcbketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan konstruksi bangunan gedung diatur dalam peraturan walikota. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan pbg, pemilik wajib: menyesuaikan dengan pbg yang telah diterbitkan, atau mengajukan pbg perubahan. dalam hal pemilik tidak menyesuaikan konstruksi bangunan gedung atau mengajukan perubahansudah selesai dibangun dilakukan pengujian teknis untuk kelaikan fungsi bangunan oleh penilik atau penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi. penilik atau penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada membuat daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan fungsi berdasarkan: laporan pengawasan, hasil inspeksi, dan hasil pengujian. surat pernyataan kelaikan fungsi dikeluarkan oleh penilik atau penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi berdasarkan daftar simak sebagaimana dimaksud pada berdasarkan surat pernyataan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan slf dan surat kepemilik:slf dan sbg diterbitkan melalui simba dan tanpa dipungut biaya. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada penerbitan sbg untukngujian teknis untuk kelaikan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam slf dan surat kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan walikota. paragraf pemanfaatandalam hal pengguna tidak memanfaatkan bangunan geduneliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh pengguna supayailakukan pada: komponen, peralatan, dan atau cc. prasarana dan sarana. pemeriksaanngguna dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung yang berkompeten sesuai ketentuan peraturan perundang undangan untuk melakukan pemeriksaan berkala. pemeriksaan berkala dilakukan pada: komponen, peralatan,dan cc. prasarana dan sarana. sebagaimana dimaksud dalam dan pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan walikota. paragrafdwalikotaketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. paragraf pembongkaran pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam hurufdokumenketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran bangunan gedung diatur dalam peraturan walikotadalam danwalikota bab prasarana dan sarana prasarana dan sarana bangunan diselenggarakan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung. setiap penyelenggara bangunan yang menyelenggarakan prasarana dan sarana bangunan wajib memiliki pbg atau yang dipersamakan dengan sebutan lain. dalam hal prasarana dan sarana bangunanprasarana dan sarana bangunan menyatu dengan pbg untuk bangunan gedung. prasarana dan sarana bangunanwajib memiliki pbg untuk prasarana dan sarana bangunan atau yang dipersamakan dengan sebutan lain secara tersendiri. dalam hal simba atau yang dipersamakan dengan sebutan lain tidak dapat digunakan dalam pelayanan pbg untuk prasarana dan sarana bangunan atau yang dipersamakan dengan sebutan lain, maka walikota dapat menetapkan mekanisme pelayanan sesuai peraturan perundang undangan. pbg untuk prasarana dan sarana bangunan atau yang dipersamakan dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada dipungut retribusi pbg. perancangan dan penyediaan prasarana dan sarana bangunan antara lain memperhatikan: fungsi bangunan gedung, luas bangunan gedung, jumlah pengguna dan atau pengunjung, dan atau ketentuan penataan ruang. perancangan dan penyediaan prasarana dan sarana bangunan meliputi: aksesibilitas: kelengkapan dalam pemanfaatan bangunan gedung, dan atau bangunan lain. bab vii ketatausahaanberdiri terbangun dan belum memiliki pbg. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan penataausahaan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota.entuan lebih lanjut mengenai pelayanan penataausahaan sbgmelalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan atau pengaduwalikota. babslf, sbg dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung. pemerintah daerah gedungketentuan pidana pemilik dan atau pengguna yang melanggar ketentuan dalammaka: dokumen perizinan bangunan gedung atau yang dipersamakan dengan sebutan lain yang telah diperoleh sebelum peraturan daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen tersebut berakhir,, dan untuk bangunan gedung yang sudah berdiri terbangun dan belum memiliki pbg, pemilik mengajukan permohonan pbg, dan proses penerbitannya bersamaan dengan penerbitan slf. bab xiii ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini berlaku makaicabut dan dinyatakan tidak berlaku, peraturan pelaksana peraturan daerah kota yogyakarta nomor tahun tentang bangunan gedung tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, dan peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini,sehingga penyelenggaraan bangunan gedung perlu diaturbagi pemerintah daerahpersetujuan bangunan gedung atau yang dipersamakan,diberikan oleh pemerintah daerah. peraturan daerah ini telah sesuaeserta materi teknis yang mengatur bangunan gedung, diharapkan dengan penyesuaian terhadap regulasi tersebut, pengaturan bangunan gedung dapat menciptakan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan, dan bersinergi tidakfungsi hunian meliputi: rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susufungsi usaha meliputi:fungsi sosialhuruf yang dimaksud dengan bangunan gedungcukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan rencana detail tata ruangyang dimaksud dengan rencana tata ruang wilayahyang dimaksud dengan perlengkapan jalan antara lainserta fasilitas pejalan klikota menetapkan mekanisme pelayanan adalah walikota menetapkan peraturan walikota terkait mekanisme pelayanan, yang jenisnya tidak bisa dilayani dengan simba. untuk infrastruktur pasif telekomunikasi dan struktur konstruksi reklame diatur dengan peraturan tersendiri. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan aksesibilitascukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bangunan lain adalah prasarana dan sarana bangunan baik yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau yang terpisah dengan bangunan gedung antara lain menara telekomunikasi dandengan rahmat tuhan yang maha esa, walikota yogyakarta, menimbang bahwa pemerataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bagian integral dari program transformasi digital nasional sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan telekomunikasi untuk memenuhi unsur kemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota yogyakarta yang efektif, efisien dan estetis, bahwsudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi bidang telekomunikasi, sehingga peraturan daerahnataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasiwalikota yogyakarta memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: penataan dan pengendalian infrastruktur pasifinfrastruktur pasif sesuai dengan ruang yang tersedia. infrastruktur pasif telekomunikasi yang selanjutnya disebut infrastruktur pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan atas dan atau bawah tanahang microchela adalah bangunan menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh menara telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat grafiknyjaringan fiber optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan dalam tanah atau atas permukaan tanah. saluran bawah tanah duct) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan bawah tanah, termasuk akses gedung lokasi pelangganrsetujuan bangunan infrastruktur pasif adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik infrastruktur pasif telekomunikasi untuk mendirikan, membangun dan atau mengubah infrastruktur pasif telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlakinfrastruktur pasif telekomunikasi adalah pihak yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. pengelola infrastruktur pasif telekomunikasi adalah pihak yang mengelola infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikagaturan mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif dimaksudkan untuk: memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan infrastruktur pasif, dan memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif. pengaturan mengenai penataan dan pengendalian infrastruktur pasif bertujuan untuk: mewujudkan tertib penataan infrastruktur pasif yang menjamin keandalan teknis infrastruktur pasif dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, mewujudkan penataan infrastruktur pasif yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungannya, dan mewujudkan infrastruktur pasif yang memiliki informasi, identitas yang jelas, dan terpantau kelaikan operasionalnya. bab penataan dan pengendalian bagian kesatu umum pemerintah daerah melaksanakan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif. penataan infrastruktur pasif dilakukan melalui: penetapan lokasi, penyelarasan dengan tematik wilayah, dan cc. penggunaan bersama. pengendalian infrastruktur pasif dilakukan melalui: perizinan pendirian atau pembangunan infrastruktur pasif, dan pengenaan sanksi. bagian kedua penataan infrastruktur pasif penetapan lokasi infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud dalam huruf mengikuti: rencana tata ruang wilayah, dan atau rencana detail tata ruang kota. penetapan lokasi infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mempertimbangkan: peraturan penataan bangunan, ketersediaan lahan: kebutuhan jaringan telekomunikasi, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, perkembangan teknologi, dan estetika. penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud dalam huruf disesuaikan dengan kawasan: cagar budaya, khusus, lindung, dan atau yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelarasan infrastruktur pasif dengan tematik wilayah diatur dalam peraturan walikota. penggunaan bersama infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan infrastruktur pasif. penggunaan bersama infrastruktur pasif dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis infrastruktur pasif. ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas dan kemampuan teknis infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. pengelola infrastruktur pasif terdiri atas: pemerintah daerah, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, badan usaha milik swasta, dan atau penyelenggara telekomunikasi yang melakukan pembangunan infrastruktur pasif. ketentuan pengelola infrastruktur pasif dalam penggunaan bersama infrastruktur pasif antara lain: menaati peraturan perundang undangan yang terkait dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas infrastruktur kepada penyelenggara telekomunikasi secara transparan, dan cc. memberikan hak akses yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat telekomunikasi yang ada infrastruktur pasif. ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bersama infrastruktur pasif diatur dalam peraturan walikota. bagian ketiga pengendalian infrastruktur pasif setiap penyedia infrastruktur pasif yang melakukan pendirian atau pembangunan infrastruktur pasif wajib memilikiberupa menara dan tiang microchela dikenakan retribusi. pengendalian bangunan infrastruktur pasif yang berupa menara dan tiang microchela dikenakan retribusi. penerbitan persetujuan bangunan infrastruktur pasif atau sebutan lain yang dipersamakan yang berupa jaringan fiber optik dan saluran bawah tanah (duct) tidak dikenakan retribusi. dalam hal pendirian atau pembangunan infrastruktur pasif berada barang milik daerah dikenakan sewa barang milik daerah.nyedia infrastruktur pasif yang mengajukan permohonanan harus dilengkapi, persyaratan teknis dan tata caradiatur dalam peraturan walikota. dalam hal penyedia infrastruktur pasif berupa menara dan tiang microchela akan melakukan perubahan infrastruktur pasif yang telah didirikan atau dibangun, maka wajib mengajukan perubah: cc. pemberhentian sementara seluruh kegiatan, dan atau pembongkaran. denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu (lima) kali besaran retribusi. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan walikota. pemasangan antena pada menara dan atau yang melekat pada bangunan lainnya dikecualikan dari persetujuan bangunan infrastruktur pasif. pemasangan antena sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dengan ketentuan:si, dan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena yang dinyatakan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi. dalam hal infrastruktur pasif berupa menara dan tiang microchela yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan, penyedia infrastruktur pasif wajib mengajuikenakan retribusi paling tinggi (sepuluh) kali besaran retribusidan atau cc. pembongkaran. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan walikota. bab iii fasilitasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi,pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganantara lain: pemberian hak perlintasan (right way):tau pemanfaatan aset barang milikhuruf pemerintah daerah dan atau instansi yang berwenang dapat berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi. penyelenggara telekomunikasipenyediaan infrastruktur pasif dapat dilakukan oleh: pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan atau badan hukum lainnya, kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat. bab jenis infrastruktur pasif bagian kesatu umum infrastruktur pasif meliputi: menara, tiang microchela, jaringan fiber optik, saluran bawah tanah (duct),dan infrastruktur pasif lainnya. bagian kedua menara menara sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: menara mandiri, menara meregang,dan cc. menara tunggal. menara mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan menara:, dapat didirikan atas bangunan dan atas tanah, dan dapat berupa menara berkaki (empat) (rectangular tower) dan menara berkaki (tiga) (triangular tower). menara meregang sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan menara: dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri, berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang dianjurkan pada tanah dan atas bangunan, dan dapat berupa menara berkaki (empat) rectangular tower dan menara berkaki (tiga) triangular tower. menara tunggal sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan menara: terdiri dari (satu) rangka batang ataumonopoli terbagi menjadi menara berpenumpang: lingkaran circular pole, dan persegi tapped pole. menara sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat didirikan atas bangunan gedung dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban menara. konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban menara sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan usaha atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi. menara harusmenara sebagaimana dimaksud pada antara lain: pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, danmenarndirian menara diatur dalam peraturan walikota. bagian ketiga tiang microchela tiang microchela sebagaimana dimaksud dalam huruf berbentuk tiang tunggal yang digunakan untuk menempatkan perangkat telekomunikasi. tiang microchela sebagaimana dimaksud pada dapat dikamuflasekan dan atau difungsikan antara lain sebagai: tiang penerangan jalan umum, atau lampu taman. tiang microchela sebagaimana dimaksud pada paling tinggi (dua puluh) meter dari permukaan tanah. tiang microchelmbangunan tiang microchela diatur dalam peraturan walikota. bagian keempat jaringan fiber optik penggelaran jaringan fiber optik sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi: tata cara pergelaran, dan ketentuan lokasi. sarana penunjang jaringan fiber optik dapat berupa tiang telekomunikasi (pole). tiang telekomunikasi (pole) sebagaimana dimaksud pada dapat berupa tiang besi, dan atau tiang beton. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggelaran jaringan fiber optik diatur dalam peraturan walikota. bagian kelima saluran bawah tanah duct) saluran bawah tanah duct) sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pipa,atau gorong gorong. saluran bawah tanah duct) sebagaimana dimaksud pada harus mampu menampung paling sedikit (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa atau gorong gorong. saluran bawah tanah duct) dilengkapi dengan: ruang sambung berdiri (mantle), ruang sambung jongkok (handle), dan kabinet. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan saluran bawah tanah duct) diatur dalam peraturan walikota. bab pemanfaatan barang milik daerah penyelenggaraan infrastruktur pasif dapat memanfaatkan barang milik daerah. pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk sewa. permohonan penyelenggaraan infrastruktur pasif pada barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis kepada pengelola atau penggunatatacara permohonan pemanfaatan barang milik daerah untuk penyelenggaraan infrastruktur pasif diatur dalam peraturan walikota. bab kewajiban penyedia infrastruktur pasif, pengelola infrastruktur pasif dan atau penyelenggara telekomunikasi wajib: menyelenggarakan infrastruktur pasif berdasarditerbitkan, melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan pada saat mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan infrastruktur pasif: bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola dan mengoperasikan infrastruktur pasif: menggelar infrastruktur pasif dalam bentuk jaringan fiber optik yang berada zona yang sudah dilengkapi fasilitas saluran bawah tanah duct) dalam saluran bawah tanah duct), melaporkan kondisi infrastruktur pasif untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian, (satu) kali dalam (satu) tahun. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kondisi infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan walikota. penyedia infrastruktur pasif, pengelola infrastruktur pasif dan atau penyelenggara telekomunikasiatau cc.penyidikan penyidik kepolisian negara republik indonesia dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil ppn) berwenang untuk melakukan penyidikankepolisian negara republik indonesia dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil ppn)viii ketentuan pidana penyelenggara telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danokumen perizinan penyelenggaraan infrastruktur pasif yang telah diperoleh sebelum peraturan daerah ini berlaku masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen perizinan tersebut berakhir. permohonan penerbitan dokumen perizinan penyelenggaraan infrastruktur pasif yang telah diterima sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan belum diterbitkan, maka akan diproses lebih lanjut berdasarkan peraturan daerah ini. pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka infrastruktur pasif yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan wajib mematuhi ketentuan persetujuan bangunan infrastruktur pasif yang diaturditetapkan, maka seluruh peraturan yang mengatur mengenai infrastruktur pasif dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan peraturatasumum kebutuhan telekomunikasi dalam era global merupakan suatu keniscayaan. melalui sarana telekomunikasi yang memadai, maka batas jarak dan waktu dapat dieliminasi, hingga impian kemajuan dapat diwujudkan. selain itu ada banyak kegiatan sosial dan ekonomi yang bergantung pada kelancaran dan kecepatan teknologi komunikasi. untuk mewujudkan komunikasi yang cepat, efektif dan efesien memerlukan banyak sarana, salah satu yang vital diantaranya adalah menara telekomunikasi dan fiber optik. sebagai salah satu sarana vital dalam teknologi komunikasi, maka menara telekomunikasi dibutuhkan untuk menerima, menguatkan, mengarahkan dan memancarkan sinyal. seiring dengan berkembangnya teknologi dibidang telekomunikasi, pemerintah daerah berupayaada tataran empiris, kebutuhan terhadap jaringan serat optik indonesia saat ini mengalami peningkatan, karena permintaan terhadap kapasitas kecepatan informasi juga meningkat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. kebutuhan terhadap jaringan serat optik dari penyelenggara telekomunikasi bergerak sangat cepat. ditambah lagi meningkatnya kebutuhan akses internet baik melalui telepon seluler maupun lewat komputer pribadi, membuat operator penyedia layanan telekomunikasi harus meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan mereka. pada tataran normatif, peraturan daerah yang mengatur penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik saat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan atasnya termasuk perizinan yang bersinggungan dengan peraturan daerah lainnyaatik wilayah adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud khusus adalah bagian wilayah dalam daerahbangunan gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung atau prasarana dan sarana bangunanyang dimaksud dengan retribusi pada penerbitan persetujuan bangunan infrastruktur pasif berupa menara dan tiang microbes? adalah retribusi persetujuan bangunan gedungyang dimaksud dengan retribusi pengendalian bangunan infrastruktur pasif yang berupa menara dan tiang microbes? adalah retribusi pengendalian menaracukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pemberian hak perlintasan (right way) adalah pemberian izin kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melintasi bahu jalan, kawasan rel sepanjang perlintasan kereta api dan atau kawasan khusus"huruf yang dimaksud dengan tiang penerangan jalan umum adalah penopang dari bahan logam dan atau non logam yang digunakan untuk menambatkan kuliner, yang dipasang ruang terbuka atau luar bangunan guna menerangi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, dan menerangi fasilitas umum tertentu. huruf cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan utilitas lain antara lain close circuit television cctv), wireless local area network klan), atau peneranganantara lain: tanah, gedungserta prioritas dan plafon anggaranetapan alokasi dana alokasi khusussurat direktur jenderal perimbangan keuangan nomor pk perihal alokasi dana bagi cukai hasil tembakaurincian pendapatananuari walikota yogyakartani) san pemerintah kota yogyakartayogyakartagenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan bidang pajakpajak hotel: pajak restoran: pajak hiburan: pajak reklame: pajak penerangan jalan:y yang memiliki fasilitas air conditioned acwajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan ppd apabila pengusaha hotelwajib pajak hotel wajib menambahperaturan daerah ini apabila wajib pajak hotel tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud padaawah rp. (limrestoran wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan ppd. apabila pengusaha restorestopengusaha wajibperaturan daerah ini. apabila pengusaha restoran, pameran: diskotik dan klab malam dan sejenisnya, karaoke: sirkus, akrobat dan sulap: permainan milyar, golf, bowling, pacuan kuda dan kendaraan bermotor: permainan ketangkasan: panti pijatimassage, refleksi dan mandi uap spa: pertandingan olah raga:persen): pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari dan atau busana sebesar (lima belas persen): pagelaran kesenian tradisional sebesar (tujuh koma lima persen) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar (tiga puluh persen): pameran sebesar (sepuluh persen), diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya sebesar (empat puluh persen): karaoke sebesar (tiga puluh persen): sirkus, akrobat dan sulap sebesar (dua puluh persen): permainan milyar, golf, bowling sebesar (dua puluh persen): pacuan kuda d refleksi dan mandi uap spa sebesar (dua puluh persen), pertandingan olah raga sebesar (lima persen): pusat kebugaran (fitnes center)wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan ppd. apabila pengusaha hibuibuwajib meminta pengesahanwalikotawajib mengisi formulir pendaftaran dan surat permintaan pengesahan spp) yang telah disediakan. surat permintaan pengesahan spp) tanda masuk sebagaimana dimaksud pada wajibwajib mempertanggungjawabkan semua tanda masuk yang telah mendapat pengesahan serta wajib membayar lunas pajaknya. penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk secara elektronik wajib melaporkan penggunaan tanda masuk atau melaporkan hasil penjualan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. penyelenggara hiburan wajib mengembalikan uang pembayaran tanda masuk apabila hiburan dibatalkan' tidak jadi diselenggarakanwajib menyampaikan laporan hasil penjualan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. hasil penjualapabilaapabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, wajib pajak reklame adalah pihak ketiga tersebutapabila perhitungan nilai sewa reklame diperoleh dengan cara mengalikan antara nilai strategis dengan ukuran dengan jangka waktu dengan harga satuan reklame nilai strategis sebagaimana dimaksud pada diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor dari faktor faktor kawasan, sudut pandang dan ketinggiyelenggara reklame wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan ppd. apabila penyelenggara reklametenaga listrikgunakan untuk tempat ibadah dan tempatwajib. dikenakan tarif pajak penerangan jalan sebesar (tigparkir wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan ppd. apabila pengusaha parkirparkirdan lembar kedua untuk wajib pajak.tempatjenis sumber air, lokasi sumber air, cc.guna air tanahpajak sarang burung walet bagian kesatu nama, objek, subjek dan wajib pajak setiap kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walwilayah pemungutan pajak daerahdikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada masa pajak hiburan insidental adalah selama penyelenggaraan hiburan berlangsung: masa pajak reklame adalah selama penyelenggaraan reklame berlangsungdaerah yang dipungut berdasarkan penetapan walikota adalah pajak reklame, dan pajak air tanah. jenis pajak daerah yang dapat dipungut dengan carabenaran d: memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas, dan atau memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjukajib pajak tidak melaksanakan kewajibralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua pungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir yang telah dilakukan sebelum peraturan daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pajak. bab xpajak penerangan jalanpajak parkir, peraturan daerah kota yogyakarta nomor tahun tentang pajak hotel: dan peraturan daerah kota yogyakarta nomor tahun tentang pajakdaerah i. bukan untuk umum. cukup jelas. termasuk dalamnya sewa ruanganjelas. huruf cukuphuruf cukup jelas. s.d huruf huruf yang dimaksud dengan sejenisnya antara lain peragaan busana. huruf termasuk dalamnya tempat rekreasi, kebun binatang. huruf yang dimaksud sejenisnya antara lain live show atau rave party. huruf cukup jelas. s.di huruf termasuk dalamnya balap sepeda. huruf yang dimaksud permainan ketangkasan adalah permainan yang menggunakan peralatan elektronikyang dimaksud dengan'di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen. yang dimaksud sejenisnya antara lain tri visioadalahukup jelas. cukup jelas. dan cukup jelas. yang dimaksud dengan pengesahan adalah perforasi. dan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tempat social adalah panti asuhan, panti jompo, sekolah tempat pendidikan formal dan lain lain. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. s.de huruf yang dimaksud.kolusi dan atau nepotisme. cukup jelasmberian air susu ibu eksklusif dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakartyogyakarta perlu mengatur mengenai pemberian air susu ibu eksklus1 nomor per. men xi1yanan publmerintah adalah pemerintah pusatlaksanakan tugas dan fungsi bidang kesehatan::walikota,walikotawalikotawalikota. bab vwalikotai.walikotawalikota.walikotuntuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program asi eksklusif, walikotacc.pencabutan izin. mekanisme pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjutundangkan yogyakarta, pada tanggal februari walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut diundangkan yogyakarta,::ir susu ibukota yogyakarta perlu membentuk peraturan daerah mengenai pemberian air susu ibu asi) eksklusif. il. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf as df cukups d cukupjelas. cukup jelas. cukup jelas. s d cukup2s d cukup |
yan kennydengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang a dinas daerahinas daerah adalah dinapendidikan:: dinas pariwisata dan kebudayaan: dinas permukiman dan prasarana wilayah, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertanian, dinas pajak daerah dan pengelolaan keuangan, dinas perizinan: dinas pengelolaan pasar, dinas ketertiban: dinas bangunan gedung dan aset daerah. bab iii dinas pendidikan bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi dinas pendidikan terdiri dari sekretariat, terdiri dari sub bagian umum: sub bagian kepegawaian,. upt, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas pendidikbab dinas kesehatan bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi dinas kesehatanpt, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas kesehsehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerahbab dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi bagian pertama: seksi bantuan sosial: seksi bimbingan dan pengawasan tenaga kerjaan: seksi hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan. uptdinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. dinas sosialjahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. bab dinas perhubungan bagian pertama, seksi angkutan. bidang perparkiran, terdiri dari seksi optimalisasi perparkiran, seksi retribusi parkir: seksi bimbingan keselamatan. upt, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas perhubuos dan telekomunikasi. bab vii dinas kependudukan dan pencatatan sipiluptpemerintahbab viii dinas pariwisata dan kebudayaan bagian pertama seksi pembinaan dan pengembangan pelaku pariwisata:pt,riwisata dan kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintahriwisata dan kebudaya dan kebudayaan. bab dinas permukiman dan prasarana wilayah bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi dinas permukiman dan prasarana wilaygairan dan drainase, terdiri dari seksi pengairan, seksi drainase. bidang bina marga, terdiri dari seksi tata perkotaan, seksi penerangan jalan umum. upt,tersebut dalam lampiran vii peraturan daerah ini. bagian kedua kedudukan dan tugas pokok paragraf kedudukan dinas permukiman dan prasarana wilayah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidangdinas permukiman dan prasarana wilay,bab dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertanian bagian pertama:, seksi kerjasama usaha. bidang pertanian, peternakan dan perikanan, terdiri dari: seksi bimbingan usaha dan budidaya, seksi pengawasan mutu komoditas dan kesehatan hewan. uptpertaniandinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan pertanian. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan pertanndustrian, perdagangan, koperasi dan pertani kecil dan menengah dan pertanian. bab dinas pajak daerah dan pengelolaan keuangan bagian pertama: seksi pembukuan dan pelaporan, seksi pembiayaan. upt, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas pajak daerah dan pengelolaan keuajak daerah dan pengelolaan keuangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah. dinas pajak daerah dan pengelolaan keujak daerah dan pengelolaan keujak daerah dan pengelolaan keuangan daerah. bab xii dinas perizinan bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi dinas perizinbidang data dan sistem informasi, terdiri dari seksi data, seksi sistem informasi. bidang pengawasan dan pengaduan perizinan terdiri dari seksi pengawasan:: seksi pengembangan kinerja. upt, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas perizinizinan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang perizinan. dinas perizinzizinan. bab xiii dinas pengelolaan pasar bagian pertama,upt, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas pengelolaan pasargelolaan pasar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang pengelolaan pasar. dinas pengelolaan pasargelolaan pasar. bab xiv dinas ketertiban bagian pertama, seksi ketertiban: seksi pembinaan masyarakat.pt, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas ketertiban sebagaimana tersebut dalam lampiran xii peraturan daerah ini. bagian kedua kedudukan dan tugas pokok paragraf kedudukan dinas ketertiban merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang ketertiban. dinas ketertiban dipimpin oleh kepala dinastertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang ketertiban. bab dinas bangunan gedung dan aset daerah bagian pertama susunan organisasi susunan organisasi dinas bangunan gedung dan aset daerahpt: kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi dinas bangunan gedung dan aset daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran xiii peraturan daerah ini. bagian kedua kedudukan dan tugas pokok paragraf kedudukan dinas bangunan gedung dan aset daerah merupakan unsur pelaksana tugas walikota: dinas bangunan gedung dan aset daerbangunan gedung dan aset daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan. bab xvi upt dalam melaksanakan tugas teknis tertentu yang spesifik dapat dibentuk upt pada dinas daerah. kelompok jabatan fungsional untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dinaviii kepegawaian susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan lingkungan dinas daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xix ketentuan lain lain fungsi, rincian tugas dan tata kerja masing masing dinas daerah yang dibentuk berdasarkanndudukan, keluarga berencana dan catatan sipilgelolaan pasarariwisata, seni dan budayhatjahteraan sosialmukiman dan prasarana wilayhubungzintertibbaranglayanan pajaktanian dan keheranan:dinas daerah mempunyai tugas sebagai berikutjalankan tugastersebut efektif dan efisien, maka penataan kelembagaan perangkat daerah memperhatikan urusan wajib dan pilihanx. naajaminan kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang: bahwa kesehatan merupakan hak fundamental setiap penduduk. oleh sebab itu pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas yang harus dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pencapaian komitmen bangsa sesuai dengan tujuan pembangunan millenium:: cc. bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, daerah dapat menyelenggarakan jaminan kesehatsistem penyelenggaraan jaminan kesehatistem penyelenggaraan jamijaminan kesehatan yang selanjutnya disebut james adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin kesehatan seluruh penduduk kota yogyakarta. sistem jaminan kesehatan adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara. lurah kepesertaan james yang selanjutnya disebut lurah adalah sejumlah uang dalam nominal tertentu yang wajib dibayarkan secara teratur oleh peserta yang tidak miskin sebagai biaya jaminan kesehatan bagi peserta, yang dibayarkan dimuka (pra upaya). badan penyelenggara yang selanjutnya disebut babel adalah badan yang dibentuk pemerintah kota untuk menyelenggarakan james. peserta adalah penduduk kota yogyakarta yang memiliki kartu tanda penduduk dan atau terdaftar dalam kartu keluarga serta membayar iuran. pemberi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut ppk adalah sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis dan yang meliputi ppk puskesmas dan jaringannya), ppk (rumah sakit tipe dan dan ppk iii (rumah sakit tipe dan b). bab asas, maksud dan tujuan james diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial. james dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan pemeliharaan kesehatan yang layak bagi penduduk daerah. jamesprinsip james james diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas. prinsip asuransi sosial sebagaimana dimaksud pada meliputi: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan: kehati hatian: akuntabilitas, portabilitas: kepesertaan bersifat wajib: dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminanekuitas sebagaimana dimaksud padabab sasaran sasaran james adalah seluruh penduduk daerah yang memiliki kartu tanda penduduk dan atau terdaftar dalam kartu keluarga. bab kepesertaan bagian kesatu sifat kepesertaan kepesertaan james bersifat wajib bagi penduduk daerah yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. bagi penduduk daerah yang menjadi peserta asuransi komersial dapat menjadi peserta james. bagian kedua peserta peserta james diklasifikasikan: penduduk miskin: penduduk tidak miskin: cc. peserta dengan kategori khusus: klasifikasi peserta sebagaimana yang dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian ketiga kepesertaan setiap peserta james diberikan kartu identitas peserta, yang diterbitkan oleh babel. kepesertaan berakhir apabila peserta meninggal dunia. bagian keempat pendaftaran kepesertaan pendaftaran kepesertaan james dilakukan oleh babel. prosedur dan tata cara pendaftaran kepesertaan james sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab kewajiban dan hak peserta bagian kesatu kewajiban peserta peserta james mempunyai kewajiban: membayar iuran kepada babel bagi penduduk tidak miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf mengajukan permohonan kepada babel jika pindah pemberi pelayanan kesehatan: memberitahukan kepada babel apabila mengikuti jaminan kesehatan dan atau asuransi kesehatan lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tatacara melaksanakan kewajiban sebagaimana pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian kedua hak peserta peserta james mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dari babel: memperoleh kartu identitas kepesertaan dari babel, memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan paket pelayanan yang sudah ditentukan: memperoleh penggantian pembayaran atas pemanfaatan pelayanan kesehatan pada penyelenggara kesehatan yang tidak terikat perjanjian kerjasama menggunakan mekanisme reimburst. bab vii pemberi pelayanan kesehatan (ppk) bagian kesatu sarana pemberi pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta bersifat komprehensif dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan medis. ppk dilarang menolak peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. dalam memberikan pelayanan kepada peserta, ppk wajib mengutamakan mutu, keamanan dan kenyamanan pelayanan. ppk yang dapat diikat dengan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan james harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut telah memiliki izin operasional: bagi rumah sakit telah memiliki penetapan kelas. bagian kedua kewajiban dan hak pemberi pelayanan kesehatan paragraf kewajiban pemberi pelayanan kesehatan ppk berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai ketentuan paket pelayanan dan atau standar diagnostik nasional, memberikan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan dalam sistem rujukan, tidak menghentikan perawatan dengan alasan administratif, memenuhi ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh babel sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kerjasama. paragraf hak pemberi pelayanan kesehatan ppk berhak mendapatkan pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan dan hak hak lain sesuai perjanjian kerjasama dengan babel. pembayaran kepada ppk dilaksanakan dengan mekanisme klaim. bagian ketiga standar pelayanan kesehatan ppk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh babel sesuai dengan paket paket pelayanan kesehatan. paket pelayanan james sebagaimana dimaksud pada yang disediakan oleh ppk meliputi rawat jalan tingkat pertamapengobatan dan tindakan medis kecil, pemberian obatefek samping kontrasepsi: bahan medis habis pakai bhp), pemeriksaan elektromedik dasar usg, ekg, rontgen): konsultasi psikologi dan psikoterapi: rehabilitasi medis: reduksi dan protein urine khusus ibu hamil. rawat inap tingkat pertama rite) akomodasi rawat inapberian obat, persalinan normal dan dengan penyulut pond): persalinan normal: pelayanan gawat darurat (emergency), rujukan medis, rehabilitasi medis: pemeriksaan elektromedik dasar ekg, usg). paket pelayanan james sebagaimana dimaksud pada yang disediakan oleh ppk dan ppk iii meliputi rawat jalan tingkat lanjutan rtl): penunjang diagnostik:: pelayanan efek samping dan komunikasinya: pemberian obat yang mengacu pada formularium rumah sakit, pelayanan darah: pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan penyulut. rawat inap tingkat lanjutan rite): akomodasi rawat inap pada kelas iii rs: konsultasi medis, pemeriksaan fisik, besar dan khusus: pelayanan rehabilitasi medis: perawatan intensif icu, iccu, picu, nica, pacu): pemberian obat mengacu formularium program ini: pelayanan darah: bahan dan alat kesehatan habis pakai: persalinan dengan risiko tinggi dan penyulut pone): hemodialisa dengan batasan (biaya, frekuensi, umur). cc. pelayanan gawat darurat (emergency), pelayanan paket khusus yang meliputi upaya kelangsungan hidup (life saving) ibu hamil dengan tindakan operasi, kasus kdrt, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hiv aids, hasil data,dtk, rujukan penjaringan kesehatan anak sekolah serta difabel: pembatasan pelayanan limitation services) meliputi: pemberian kacamata, intra okular lens iol), alat bantu dengar, alat bantu gerak dan pelayanan penunjang diagnostik canggih: pelayanan yang tidak dijamin exclusion) dan pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis paket pelayanan, mekanisme dan tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan walikota. pelayanan james dilaksanakan sesuai perjanjian kerja sama tertulis antara penyelenggara jaminan kesehatan dengan peserta, dan penyelenggara jaminan kesehatan dengan pemberi pelayanan kesehatan. bab badan pembina dalam penyelenggaraan james dibentuk badan pembina. anggota badan pembina terdiri atas unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan akademisi dengan jumlah (lima) orang. badan pembina sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan penilaian atas rekomendasi penentuan besaran iuran peserta, melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan james. badan pembina berhak memperoleh semua data dan informasi dalam penyelenggaraan james. tatacara pembentukan dan pemberhentian badan pembina diatur dan ditetapkan dengan peraturan walikota. bab badan penyelenggara (babel) bagian kesatu kelembagaan badan penyelenggara james diselenggarakan oleh babel yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua tugas babel babel bertugas menyelenggarakan james. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok babel diatur dalam peraturan daerah tersendiri. bab iuran besarnya iuran kepesertaan james diperhitungkan dan ditetapkan berdasarkan keseimbangan manfaat pelayanan, jenis pelayanan dan kebutuhan aktual pelayanan kesehatan. perhitungan besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ditinjau secara berkala. besarnya nominal iuran didasarkan atas perhitungan aktuaria dan ditetapkan dengan peraturan walikota berdasarkan rekomendasi dari badan pembina. kewajiban membayar iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf dibayar penuh peserta james yang masuk kategori penduduk tidak miskin. pemerintah daerah wajib menjamin ketertutupan anggaran james bagi penduduk miskin. bagi peserta yang masuk kategori pada yang dikemudian hari tidak mampu membayar iuran james, dapat mengajukan permohonan pembiayaan james kepada babel. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara pembayaran dan permohonan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. pembayaran iuran dilaksanakan secara berkala untuk periode masa kepesertaan tertentu. bab xii sanksi bagi peserta, ppk, babel dan pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam walikota dapat mengambil sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan peraturan daerah ini. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk peringatan lisan atau tertulis: pengumuman publik, denda administrasi: pembatalan perjanjian kerjasama, dan atau pencabutan perizinan. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab xiibab xiv ketentuan peralihan sebelum kelembagaan babel memenuhi persyaratan peraturan perundangan yang berlaku maka penyelenggaraan jaminan kesehatan dilaksanakan oleh skpd unit kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai serta bertanggung jawab kepada walikota dengan menerapkan ppk blue. pada tanggal desember sekretaris daerah kota yogyakarta ttd h.sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan umum jaminan kesehatan merupakan bagian sistem jaminan sosial nasional ssn) yang sangat penting artinya dalam rangka memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, khususnya penduduk kota yogyakarta. melalui program jaminan kesehatankarena menderita sakit. selama ini telah ada berbagai macam program yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada penduduk, misalnya jaminan kesehatan daerah jamkesda), jaminan sosial tenaga kerja jamsostek). jaminan yang ada tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan kepada penduduk kota yogyakarta, baru sebagian kecil penduduk yang telah terjamin hak atas kesehatannya. jaminan kesehatan yang diatur dalam peraturan daerah ini menghendaki agar depan tercipta kondisi kualitas kesehatan yang semakin baik, sehingga pemerintah kota mewajibkan penduduk kota yogyakarta menjadi peserta jaminan kesehatan. prinsip yang dikedepankan dalam program jaminan kesehatan adalah. demi cukup jelas. asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia:,layak adalah terpenuhinya kebutuhan esensial setiap orang demi terwujudnya kesejahteraan sosial. cukup jelas. yang dimaksud denganperlindungan atas resiko gangguan kesehatan yang menimpa peserta: yang dimaksud dengan huruf yang dimaksud dengan . huruf yang dimaksud dengan nirlaba adalah pengelolaan usaha yang mengutamakan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi seluruh pesertaakuntabilitas"kri huruf yang dimaksud dengan kepesertaan bersifat wajib'adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan kesehatan yang dilaksanakan secara bertahap. huruf yang dimaksud denganhuruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. bagi penduduk daerah yang sudah memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah pusat atau pemerintah propinsi tidak diperbolehkan menjadi peserta james. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan reimburst adalah jumlah yang dibayarkan kepada peserta james untuk pengeluaran biaya yang diajukan sebagai akibat dari suatu kecelakaan atau penyakit dengan ketentuan pembayaran tidak lebih dari jumlah yang tertulis dalam kwitansi yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lain. pada sistem reimburstment, peserta atau tertanggung membayar terlebih dahulu semua biaya perawatan selama tertanggung dirawat rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lain. keseluruhan biaya ini seperti tertera pada kwitansi pembayaran rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lain kemudian disampaikan babel untuk mendapatkan penggantian. yang dimaksud terstruktur adalah sesuai dengan sistem rujukan yang diberikan oleh ppk. sid cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan klaim adalah permintaan yang diajukan oleh ppk kepada babel atas nama peserta james untuk mendapatkan penggantian atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf s d huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud berkala adalah dilakukan (dua) kali dalam satu tahun pada bulan juli dan bulan januari. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan berkala adalah dilakukan (satu) kali dalam satu tahun yang dimaksud dengan aktuaria adalah perhitungan tentang iuran dan perkiraan biaya medis secara berkaladengan rahmat tuhan yang maha esakecamatan dan kelurahannovkecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. camat adalah kepala kecamatan lingkungan pemerintah lingkungan pemerint(empat belas) kecamatan dan (empat puluh lima) kelurahan lingkungan pemerintah kota yogyakarta. kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kecamatan tegalrejo, meliputi wilayah kerja kelurahan kricak, kelurahan karangsari, kelurahan tegalrejo: kelurahan bener. november kecamatan jetis, meliputi wilayah kerja kelurahan bumi, kelurahan cokrodiningratan: kelurahan golongan. cc. kecamatan gondokusuman, meliputi wilayah kerja kelurahan dengan, kelurahan kotabaru: kelurahan klien: kelurahan biro: kelurahan terbang. kecamatan danurejan, meliputi wilayah kerja kelurahan suryatmajan: kelurahan tegalpanggung: kelurahan bausasran. kecamatan gedongtengen, meliputi wilayah kerja kelurahan sosromenduran: kelurahan pringgokusuman. kecamatan tampilan, meliputi wilayah kerja kelurahan tampilan: kelurahan notoprajan. kecamatan wirobrajan, meliputi wilayah kerja kelurahan pekuncen: kelurahan wirobrajan, kelurahan patangpuluhan. kecamatan mantrijeron, meliputi wilayah kerja kelurahan gedongkiwo, kelurahan suryodiningratan, kelurahan mantrijeron. kecamatan kraton, meliputi wilayah kerja kelurahan patahan: kelurahan panembahan: kelurahan kadipaten. kecamatan gondomanan, meliputi wilayah kerja kelurahan pengupasan, kelurahan prawirodirjan. kecamatan pakualaman, meliputi wilayah kerja kelurahan purwokinanthi: kelurahan gunungketur. kecamatan merangsang, meliputi wilayah kerja kelurahan keparahan: kelurahan wirogunan, kelurahan brontokusuman. kecamatan umbulharjo, meliputi wilayah kerja kelurahan semakin: kelurahan mamuju: kelurahan tahunan: kelurahan warungboto, kelurahan pangeran, kelurahan sorotan, kelurahan bilangan. kecamatan kotagede, meliputi wilayah kerja kelurahan rejowinangun: kelurahan enggan: kelurahan puraan. november bab iii kecamatan bagian pertama informasi dan pengaduan. kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi kecamlurahan bagian pertama susunan organisasi kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan, kelurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari sekretaris lurah: seksi pemerintahan dan pembangunan: seksi pemberdayaan dan perekonomian, seksi ketentraman dan ketertiban umum: seksi pelayanan informasi dan pengaduan: kelompok jabatan fungsional. november bagan struktur organisasi kelurahlurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kecamatan. kelurahan dipimpin oleh lurah dan berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui camat. paragraf tugas pokok kelurahan mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang dilimpahkan walikota kepada lupegawaian susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan diketentuan lain lain fungsi, rincian tugas dan tata kerja masing masing satuan organisasi kecamatan dan kelurahancamatlurahan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. novlembaran daerah kota yogyakarta tahun nomor seri nov:vembenyrjalanan dinas bagi bupati dan wakil bupatisebutan lainnya yang disamakan lingkungan pemerintah kabupaten tanah bumbu sebagaimana diubahperlu dilakukan penyesuaian kembali untuk mengakomodirdalamselain sebagaimana dimaksud pada, dan untuk supir bupati wakil bupati sekretaris daerah kepala skpdpelaksana untuk biaya perjalanan dinas luar negeri, berpedoman pada standard biaya masukan tahun anggaran berkenaan dengan merujuk kelas (besaran biaya) ekonomi bisnis dan untuk penginapan dibayar secara riil cost.lapa skpd ketentuan diubah, dan ditambahkan (lima) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: biaya transport perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi diberikan secara riil. biayab.untuk bupati, wakil bupati, pimpinan dprd dan sekretaris daerah dapat menggunakan kelas bisnismengunakan kelas ekonomi dan batas maksimalyang menggunakan kelas bisnis untuk keberangkatan dan atau kepulangan biaya transport pesawat hanya diberikan sebesar dari batas maksimal. bupati wakil bupati, pimpinan dprd dan sekretaris daerah dapat menggunakan sewa kendaraan dalam kota tujuan perjalanan dinas yang dibayarkan sesuai biaya riil. dalam hal biaya transport pesawat melebihi ketentuan batasoleh ketua organisasi kewanitaan dalam rangka mendampingi suami, biaya transport disesuaikan dengan golongan yang didampingi. ketentuan dan diubah dan ditambahkan (dua) yakni dan,kegiatan pelatihan sosialisasi bintik yang kegiatannya membayar konstribusi akomodasiuang harian sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diberikan paling banyak (empat) hari. kegiatan pelatihan sosialisasi bintik yang kegiatannya tidak membayar kontribusi, diberikan uang harian selama kegiatan sesuai tingkatan perjalanan dinasnya. perjalanan dinas yang ditanggung sepenuhnya oleh penyelenggara, uang harian dapat diberikan sebesar 50x dari batas tarif per hari, sesuai tingkatan perjalanan dinasnya. ketentuan ditambahkan (dua) yakni dan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: pelaksana spp mempertanggung jawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggung a.dasar surat perintah tugas, b.d.laporan perjalanan dipasdan atau pembayaran travel,dan atau pembayaran tiket bus, pembayaran peron,dan atau pembayaran moda transportasi darata copylaut, pembayaran peron, dan atau pembayaran moda transportasi atas airlainnya. h.penginapan. iihotel, tetapi dibatalkan oleh kondisi kerja maka biaya transport dan atau biaya hotel dapat dibayarkan. pembatalan sebagaimana yang dimaksud padaangka diubah, dan diantara angka dan angka disisipkan angka, yakni angka 15a. perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan kunjungan kerja negara yang memiliki hubungan diplomatbangsaketentuan ditambahkan (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:ketentuan diubah dan diantara dan disisipkan (satu) yakni, (la) sehingga berbunyi sebagai berikut: perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf:jabatan, c.d.e(la). perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam: perjanjian internasionalantara ketentuan dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: perjalprd, pemilihan umum presiden dan wakil presiden,perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi bupati dan wakil bupati, pimpinan dprd, sekretaris daerah, dan aparatur sipil negara kementerian dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri dapat dilaksanakan oleh selain pelaksana perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada jika merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerja sama pemerintah daerah dan pihak luar negeri. pelaksana perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri yang terdiri dari: surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri, paspor dinas (service passport), exit permit, visa, dokumen tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.permohonan sebagaimana dimaksud pada melampirkan surat undangan, kerangka acuan kerja kak):menjadi tujuan, agenda, waktu pelaksanaan,dan sumber pembiayaan. ketentuan dan ditambahkan masing masing (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf selama lamanya (empat) hari. undangan yang bertempat luar negeri, jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas paling lama (tujuh) hari kecuali yang sifatnya khususperjalanan dinas luar negeri selama lamanya (enam) hari kecuali untuk keperluan sifatnya khususketentuan ditambahkan (dua) huruf yakni huruf dan huruf sehingga keseluruhan anggota dprd asisten sekretaris daerah, pejabat eselon iwalikota batu, menimbang bahwa untuk mengoptimalkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desapajak penerangan jalan, halaman dari hlm.sektor perdesaan dan perkotaan:iubah sebagai berikut: ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: halaman dari hlm. perhitungan dan penyaluran besaran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dengan mentransfer dari rekening kas umum daerah rsud) rekening kas desa rkd). penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimanaalurdalam hal terdapat pembaharuan rekening bendaharan retribusi untuk desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan secara tersendiri dengan keputusan walikota. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penggunaan dana bagi hasil yang diceritakan kepadaintensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi: dan cc. pengadaan kendaraan operasional roda (dua) sebanyak (empat) unit dengan spesifikasi teknis sebagai berikut: kapasitas cc, dan templat merah kota batu, ttd widodo berita daerah kota batu tahun nomor halaman dari hlm. |
salinan lan pbersama antara menteri dalam negeri dengterdapat rasionalisasi anggaran karena dampak corona virus disease covid bahwa berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor kmkterdapat rasionalisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran karena dampak corona virus disease coviddinas pekerjaan umum dan penataan ruang, kode dinas perumahan dan kawasan permukiman, kode kesatuan bangsa dan politik, kode satuan polisi pamong praja, kode badan penanggulangan bencana daerah, kode dinas sosial, kode dinas perindustrian dan tenaga kerjamberdayaan masyarakat dan desa, kode dinas perhubungan, kode dinas komunikasi dan informatika, kode dinas perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, kode dinas kepemudaan dan olah raga, kode dinas kearsipan dan perpustakaan, kode dinas pertanian dan perikanan, kode sekretariat daerah, kode sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, kode dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,, kode inspektorat, kode badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, kode badan keuangan daerah dan kode badan kepegawaiandinas pendidikan dan kebudayaan, kode dinas kesehatan kode dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kode dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kode non dinas perhubungan kode dinas perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah kode sekretariat daerah kode badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah kode badan keuangan daerah |
berita daerah kota depok tahun nomor peraturanwalikotadepok nomor tahun tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar kota depokbidang pendidikpendidikan dasar'justus walikota tft l nur mahmudi isma'il diundangkan depok pada tanggal 'justus sekretaris pak kota depok ety suryahati, se, nip. berita daerah kota depok tahun nomor ae): sell xsl sd) usul fs, dea ku) aza ixd 3zu a00 ta! as8| 42r ss tas ag) po as| bas) $z| als dlm bls say sat sal x30 sg to) a33 . sapi ka) kan) vw322 kg) ke) fe) ku) kai le) ke) kes ian ke) lv) ke) ko) keji isi oo. model ken tag soj san pda asi aja sasi e3j ku) vole porno soo kaa geo giwol spec sel date andal z5al sel sega testi 58k saga evo cara 53note x om| da5 cod 3lo 2x33 a8553 eos3a3agi 5x9 ke) o & lea mna ftu sea go| n90 saka ser akan3 sesi ore) sas$ eso digo targiiaag si ago naas sous asai yong ko) aan ass) das i00e bang catu si) c33 says) were ooo se3donald sar sg) saga sa) xa8 se si sal yo 35a| s0.| s059ow age a2p sal w03 a00) gal ss93 da0 ten 33y asa ss sgj ov| aril @9as tol s5?) 2x35 pnas| sa2g| s898 dpo tani sol sso 2x9 por bov| a29 ol. bui ily dal sab lag cc. ng0| sv0 | 0d. sal sai loa|l dox vo| 2c0 #c $p20| xo3 pas bas5 van tel ama datu para nepal a52) 3ssl zc2l sel deng) sel sel s520| azf3| ss5al a55) s3188| os) ss3i dan x538| 9x99 axa s5ae|l sg9o3| sial n3cu i39gg| x5x$ a35) 2lo yva so) b3agl s08) "es 20oc ke) pol susi ss| ks) ep sc| aja tel ps) na: tol in: lag ban sesi tan s24s28i nsu d0e3e $se8) deg nxo 383b& a00 ss?$ to) eio3 ta) sela ona t9o ssu3n sido krl sep tato oa03 pertani sesi, sa, ke) pal s803| sol kau hy dkk danu pama anto) aga| bal a3ol sal te) kes) le) sa, a ke) tu) (te sel fork ke) io| aj ta) sa) ita) fee) lot? olok gala sol tag ng: ke) rasi pas teg9 naa s233 ye303| cs293 c282 h a yaa 3x8 need lal oase| gerastel wb59 ku) ps38 sat3 nba nxw daa ana papa s203| c3| goa 8np senna ala a2b| s5) cases esjtsis sis sal sila aon .@ sora ali man ti! p . spg s a| 5a| &c . edo 82x sis gus okso owa aam tom gjo so|(5ayo x03 kal pan pena mana soda ga? x3 x8s sei s3le sbs db nn3 a03 svg 2lon2 o|l055 aan elo ass gap388 oinkgakaral cell a39 sell 2x3 sis ox2 3ug ten dad log| $o5 1g) 2x oa. slo0o55 soal. ox3 50h kun lo des a03380 gx pena) itb o52 volume s | nan file dek see fang sl tt kal to3 tol a00 s2s| s29glass b338| elt32g2e3 sel cou2u 5gp) fcxi sin fo) sal kyu ala gel pola selo s a on35| sago08 sle vol sala 2a3s| 3s9a| ganga2 sib se3on so|e: sie bag b0 c| page dor raj malaga y38| tah dl ke) ku) s2l esl lens sal a55 kor a33 kei pnp? kan a39 ses|l 03x a58. w p3ol metal es| ssel 'sl| g3: aan o | kel nai v0 sal ke) tp30 ll pad x05 ku) ka) isl ker) (es) (es) isa keji kel oka le) si.gi (te) (to) blog jaga sis cho dod a0o5 sis 200y calo xix doh aac ob0 nyo kep) kep) 3h05 s3 zio bi3vj owt3 ala as) $s| sia day 535i ka) s03| a28| fe) mos o007| kian sz0w cal voli won9| gus scorer loss an) deal s090| du) en, 0s. .aml wool gol 0x5 mo5c| pad 5sabu a53 awa| xe| oag2 xp| sel ba8025| got3| a35 peran ki3sto| tau so| s9. dos n| x33i #z| sa28593| gog8| sal ssi k53 y30 po| zal dosis aga joo ham kaa a33 wphcci| issa| s8g| bui s3co2 .ax press su ke) 3902x33 agen s5$o$ a34 2x3 rrt g$ 3gory1 pay opendidikan dasar kota depok. babi ketentu. standar pelayanan minimal pendidikan dasarotayang menjadi kewenangan pemerintah kotabab tujuan dan fungsi spm pendidikan tujuan spm pendidikan adalah sebagai berikut: cc. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. . fungsi spm pendidikpendidikan kepada masyarakatpendidikan kota depok. bab iii spm pendidikan spm pendidikan berkaitan dengan pelayanan pendidikan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja dan target tahunan untukpendidikan yaitu sebagai berikut penyelenggaraan . penyelenggaraan spm pendidikan dapat dilaksanakan oleh dinas sesuai spm pendidikan yang telah ditetapkan: melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan spm pendidikan: menjabarkan standar standar teknis dalam pelayanan pendidikan: melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan spm pendidikan: melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan bidang pendidikan. bab pengorganisasian walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai dengan spm pendidikan yang dilaksanakan oleh dinassesuai dengan spm pendidikan sebagaimana dimaksud padadan pendanaan spm pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target. perencanaan epok dibebankan kepada apbd. bab vii pelaporan kepala dinas menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian spm pendidikmenteri pendidikan. bab viii pengembangan kapasitas pemerintah kota wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai spm pendidikan. pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan yang difasilitasi oleh menteri pendidikan nasional. fasilitasi yang dibutuhkan untuk mencapai spm pendidikan:cc. penilaian kinerja pencapaian spm pendidikan: dan keuangan daerah. bab pengawasan walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai spm pendidikanbidang pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . |
para clean provinsi jawa timur peraturan walikota batu nomor tahun izin penyimpanan sementara, dan berbahaya bagi lingkungan hidup, agar terwujud pengendalian, pengawasan, tertib administrasi, dan adanya perlindungan terhadap masyarakat, perlu adanya izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun b3)yimpanan sementarahalaman dari hlm. permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada walikota paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan dengan dilengkapiwaliwaliwalikota menerbitkan perubahan izin penyimpanan sementara limbah paling lama (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui: atau ketidaksesuaian data, walikota menolak permohonan perubahan izin penyimpanan sementara limbah disertai dengan alasan penolakan. jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen. bagian ketiga permohonan perpanjangan izin izinpenyimpanan sementara limbah diajukan secara tertulis kepada walihalaman dari hlm. cc. nama, sumber, karakteristik limbah yanglaporan pelaksanaan penyimpanan limbah b3. permohonan perpanjangan izin penyimpanan sementarahuruf huruf huruf, huruf dan atau huruf penerbitan perpanjangan izin oleh walikota dilaksanakanwalikota menerbitkan perpanjangan izin penyimpanan sementarayimpanan sementara limbah disertai dengan alasan penolakan. bagian keempat materi izin materi izin penyimpanan sementarayimpanan sementara limbah b3halaman dari hlm. mematuhi jangka waktu penyimpanan limbah b3: dan menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan limbah b3. pencatatan neraca limbah sebagaimana dimaksud pada angkayimpanan sementara limbah berakhir, apabila: masa berlaku izin sudah habis dan tidak dapat dilakukan perpanjangan, dicabut oleh walikota: cc. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan, atau izin lingkungan dicabut. bab teknis penyimpanan limbah pemegang izin penyimpanan sementara limbah melakukan penyimpanan limbah paling lama: (sembilan puluh) hari sejak limbah dihasilkan untuk limbah yang dihasilkan sebesar 50kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih: halaman dari hlm. (seratus delapan puluhan darurat. persyaratpenyimpanan limbah sebagaimana dimaksud dalamkontainer, halaman dari hlm.lihalaman dari hlmpada kemasan dan atau wadah limbah sebagaimana dimaksud pada berupa simbol: radioaktif, untuk limbah radioaktif: infeksius, untuk limbah infeksius, dan cc. sitotoksik, untuk limbah sitotoksik. penggunaan label sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun. bab limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam peraturan walikota ini: pusat kesehatan masyarakat, klinik pelayanan kesehatan atau sejenis, dan cc. rumah sakit. halaman dari hlm. limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi limbah: dengan karakteristik infeksius, benda tajam, cc. patologis, bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, atau sisa kemasan, radioaktif:yang timbul dari fasilitasmeliputi tahapan: pengurangan dan pemilahan limbah b3, penyimpanan limbah b3, cc. pengangkutan limbah b3, pengolahan limbah b3, penguburan limbah b3, dan atau penimbunan limbah b3:: halaman dari hlm. (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari o ?c (nol derajat celcius), atau (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari (nol derajat celc: (sembilan puluh) hari, untuk limbah yang dihasilkan sebesar 50kg (lima puluh kilogram) perhari atau lebih, atau (seratus delapan puluh) hari, untuk limbah yang dihasilkan kurang dari 50kg (lima puluh kilogram) perketentuyimpanan sementara limbah yang digunakan sebagai depo pemindahan. pemegang izin penyimpanan sementara limbah digunakan sebagai depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki: fasilitas pendingin yang memiliki temperatur sama dengan atau lebih kecil dari o'c (nol derajat celc,,yimpanan sementara limbah b3. halaman dari hlm. depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada berada wilayah kota batu pengangkutan limbah yang telah memiliki izin penyimpanan limbah b3. pengangkutan limbah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor: roda (empat) atau lebih,angkutan jalan dan mengenai pengangkutan limbah b3. bab vii kewajiban setelah izin penyimpanan sementara limbah terbit, pemegang izin wajibpenyimpanan limbah b3,laporan penyimpanan sementara limbah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah b3, pelaksanaan penyimpanan limbah b3, dan halaman dari hlm.pemegang izincc. pengolah limbah b3, dan atau menimbun limbah b3. bab viii pembinaan dan pengawasan dinas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyimpanan limbah b3penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan penyimpanan limbah dilakukan oleh tim pengawas. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan penyimpanan limbah sebagaimana dimaksud pada dilakukan minimal (dua) kali dalam (satu) tahun. tim pengawas sebagaimana dimaksud pada terdiri atas ketua dan paling sedikit (satu) orang anggota. halaman dari hlm.yimpanan sementarayimpanwalikota. bab pembiayaan permohonan izin penyimpanan sementara limbah dibiayai oleh pemohon izin. babyimpanan sementara limbah kepada kepala dinas. halaman dari hlm. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, seluruh izin penyimpanan sementarayimpanan sementara limbah dan bentuk keputusan izin penyimpanan sementara limbah formulir permohonyimpanan sementara limbah dengan data data sebagai berikut: data pemohon email data perusahaan mpesabsaa jenisusaha nomor tanggal akte pendirian npp gan penisilin )|ps oh) halaman dari hlm. it. layout uraian tentang pengelolaan pasca penyimpanan perlengkapan sistem tanggapdarurat tata letak saluran drainase keterangan: syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi penyimpanan limbah yang ada,yimpanan sementara kota batu tentang izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun pt.ooocooo oo.halaman dari hlm. memutuskan: menetapkan kesatu memberikan izin penyimpanan sementarayimpanan sementarayimpanan sementara limbah dan mengisi neraca limbah pada periode tertentu,(lima puluh) kg hari atau (seratus delapan puluh) hari jika volume limbah yang dihasilkan kurang dari (lima puluh) kg hari, halaman dari hlm.il.yimpankeempat izin penyimpanan sementarahalaman dari hlmlimbah b3. nama perusahaan. mel maa mengchalaman dari hlm.dan,halaman dari hlmm)dan kemiringan lantai minimal (satu keseratus): memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan, bak penampung harus dibuat kedap air, dan halaman dari hlmhalaman dari hlmpetugas persamaan tanggal lokasi pemeriksaan pemeriksaan ama, pengajuan izin yaa pengajuan izin halaman dari hlm. jenis izin penyimpanan sementara depo penyimpanan jenis limbah karakteristik lb3 prediksi lb3 yang yang disimpan dihasilkan persatuan waktu fase oli bekas cair |b. sowentbekas thinker bekas |a.dil (sebutkan) fase aki bekas padat spent catalyst dil (sebutkan) kondisi kondisi atap kebocoran: bangunan bahan atap:lo) arah kemiringan: o bak bak penampung: penampung eceran lb3 cairketerangan.:. halaman dari hlm. ventilasi keterangan.:. aan diluar bangunan keterangan:. titik koordinat letak bangunan ketentuan simbol dan tambahan label ada tidak kemasan keterangan. penataan nani lb3 keterangan:. sop nan keterangan:. sop nani darurat keterangan:. rencana pengelolaan lb3 keterangan.:. selanjutnya pemisahan p (aa (maa ken sesuai keterangan:. dengan karakteristik nya keterangan.:. safety keterangan.:. kao keterangan.:. walikota batu, ttd mewanti rampokperpanjangan izin penyimpanan sementara limbah dengan data data sebagai berikut: aan nomor tanggal akte pendirian romo izin yang dimiliki amdal ukl upl imb izin lokasi sup keterangan tentang izin penyimpanan sementara limbah yang diajukan penyimpanan timbal perpanjangan tam tanggal habis masa berlaku izisimpan, lokasi area tempat penyimpanan, desain tempat penyimpanton) catatan perlakuan jumlah ton) jenis doku perizinan limbah dari yang kon dikelola tol ada tidak kadaluarsa dea kia kei |a. disimpan rest dimanfaatkan j1. loo fast diolah sn2r0dst ja. ditimbun ion0dst ea. eksport jia lo loo pama lainnya poo s2r0dst total aw. residu (. ton soil yang belum terkelola limbah yang tersisa kinerja ta (c#d)i a pengelolaan lb3 100y01 selama periode berananaanaanan penataan keterangan residu adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakukan seperti abu insinerator, bottom ash dan atau flag ash dari pemanfaatan sludge oil boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll mina waktu penataan halaman dari hlm. data data tersebut diatas divisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada. mengetahui, ttd pihak perusahaan) walikota batu, ttd mewanti rampok halaman dari hlmhalaman dari hlmtempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebuidentifikasi limbah adalah menentukan sumber dan karakteristik limbah b3. fasilitas pelayanan kesehatanmeliputi pusat kesehatan masyarakat, klinik pelayanan kesehatan atau sejenis, dan rumah sakit. depo pemindahan merupakan tempat penyimpanan limbah yang digunakan oleh pihak yang menghasilkan limbah tetapi tidak melakukan penyimpanan limbah yang dihasilkannya. izin penyimpanan limbah adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan limbah yang telah bekerjasama dengan pengumpul, manfaat, pengolah, dan atau menimbun limbah b3. simbol limbah adalah gambar yang menunjukkan karakteristik limbah b3. halaman dari hlmizin tps adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan yang karena kegiatan dan atau usahanya menghasilkanpemegang izin adalah setiap orang yang diberikan izin melakukan penyimpanan sementara limbah b3. pemohon izin adalah setiap orang yang mengajukan permohonan izin untuk melakukan penyimpanan sementarayimpanan sementarahalaman dari hlm. bagian kedua tujuan izin penyimpanan sementarayimpanan sementara limbah b3, dan pengawasan penyimpanan sementara limbah b3untuk dapat memperoleh izi, kepada walikota dan melampirkan persyaratan izin. halaman dari hlm. pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyarkategori dari sumber spesifik khusus. bagian kedua mekanisme izin walikota melalui dinaswalikota melakukan verifikasi paling lama (empat puluh lima) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada permohonan izin: memenuhi persyaratan, walikota menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah paling lama (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui: atau dalam hal tidak memenuhi persyaratan, walikota menolak permohonan izin penyimpanan sementara limbah disertai dengan alasan penolakan. halaman dari hlm. jangka waktu verifikasi tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokume dilokasi pemohon izinyaitupemegang izin penyimpanan sementarahalaman dari hlm. |
mang bupati paser provinsi kalimantan timur peraturan bupati paser nomor tahun tentang siste dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati paser, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuanganmaka diperlukan sistem dan prosedur pengajuan pengesahan pendapatan dan belanjaistem dan prosedur pengajuan pengesahan pendapatan dan belanja badan layanan umum daerahpaser tentang sistikabupaten paspanglima sebaya kabupaten paser yang menerapkan pola pengelolaan keuangan blue. fasilitas kesehatan tingkat pertamayangbab ruang lingkup peraturan ini mengatur tentang penyampaian pengesahan realisasi pendapatan dan pengeluaran blue, penyampaian surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja pengesahan realisasi pendapatan dan pengeluaran blue yang dilakukan ppid:dan penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja yang dilakukan ppid. bab iii penyampaian sp3b dan pengesahan laporan realisasi anggaran bagian kesatu rumah sakit panglima sebaya rumah sakit umum daerah panglima sebaya selaku skpd blue membuat dokumen laporan dan disampaikan setiap (tiga) bulan kepada ppid paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. dokumen yang disampaikan kepada ppid berupa: surat pengantar sp3b, laporan realisasi pendapatan, laporan realisasi pengeluaran,dan surat pernyataan tanggung jawab spt) yang ditandatangani oleh pengguna anggaran skpd blue. bagian kedua puskesmas puskesmas selaku pkm ftp membuat dokumen laporan untuk mendapat pengesahan pengguna anggaran skpd ftp dalam hal ini pengguna anggaran dinas kesehatan kemudian disampaikan setiap bulan kepada ppid paling lambat tanggal bulan berikutnya. dokumen yang disampaikan kepada skpd ftp berupa: ftp,dan laporan realisasi belanja. dokumen yang disampaikan kepada ppid berupa, surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sp3b) yang ditandatangani oleh pengguna anggaran skpd,:dan laporan realisasi belanja. bagian ketiga dinas kesehatan dinas kesehatan selaku skpd ftp melakukan verifikasi dokumen dari puskesmas ftp selanjutnya menerbitkan sp3b yang disahkan oleh pengguna anggaran skpd ftp. bab penerbitan sp2b dan pengesahan realisasi anggaran blue bagian kesatu ppid ppid menerbitkan sp2b dan mengesahkan realisasi anggaran blue. sp2b sebagaimana dimaksud pada diterbitkan setelah dilakukan verifikasi terhadap sp3b. sp2b dan pengesahan realisasi sebagaimana dimaksud pada merupakan bahan laporan keuangan daerah. bagian kedua kewenangan dalam menjalankan tugasnya ppid dapat melakukan koordinasi, penyempurnaan dokumen, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta asistensi berkaitan dengan pembinaan keuangahermansyah idris asisten tata pemerintahan helmy mathbf sekretaris daerah bab iii penyampai sp3b dan pengesahan laporan real sasi anggaran format laporan realisasi anggaranandatangan laporan realisasi anggaran blue adalah blue: periode penyampaian laporan realisasi anggaran blue bud adalah pertriwulan: laporan realisasi anggaran bluependapatan: laporan pengeluaran: buku kas umum, dan rekening koran. bab penerbit tan dan penyampai sp3b format sp3pejabat penandatangan sp3b adalah skpd: periode penyampaian sp3b bud adalah perbulan, sp3brealisasi belanja: cc. buku kas pengeluaran yang ditandatangani oleh bendahara dana kapital jkn dan disahkan oleh pimpinan puskesmas: rekening koran. |
tn) jodi walikota depok peraturan walikota depok nomor tahun tentang perizinan tenaga,izinanb ii! perizinan tenaga kesehatan setiap tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada pendidikan tinggi bidang kesehatan sekurang kurangnya diploma iii. setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik danfatau pekerjaan profesinya bidang pelayanan kesehatan perseorangan wajib memiliki izin dari kepala dinas. tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada setelah memiliki zin wajib memasang papan nama praktik. pelayanan kesehatan medik dasar yang dilakukan oleh paling banyak (tiga) dokter (homogen) dan atau (empat) dokter (heterogen) pada satu tempat yang dimiliki perorangan dan atau badan usaha dapat diberikan surat izin praktik perorangan. profesi bidang pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada adalah profesi yang berhubungan langsung dengan pasien, baik dalam kegiatan promosi, preventif, diagnostik, kuratif, ataupun rehabilitasi. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk sip atau sik. blank sip untuk tenaga medis (dokter dan dokter gigi) berwarna hijau. yr. bianco sip atau sik untuk tenaga keperawatan (perawat dan bidan) berwarna kuning. blank sip untuk tenaga kesehatan lainnya termasuk tenaga kefarmasian (diluar tenaga medis dan keperawatan) berwarna pink. sip atau sik masih berlaku sepanjang sir masih berlaku, tempat praktik atau tempat kerja masih sesuai dengan yang tercantum dalam sip atau sik. sip sik dinyatakan tidak berlaku, apabila tempat praktik tidak sesuai lagi dengan sip sik: masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang, dicabut . formulir vic kop dinas kesehatan www surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian nomor sore rororen nmtenaga teknis kefarmasian kepada (nama) tempat tanggai lahir annanannnnanannnn nana sana strata annanannnnanananannanaaanananaanamnan makanan anna sanam strata berlaku sampai dengan nnnannnunannanannnnnanannnnannnnanaana nna nnn nma nama kanan makanan naan untuk kerja sebagai sarjana farmasi ahli madya farmasi analis farmasi asisten apoteker pada sarana kesehatan nama sarana ke sarana produksi distribusi pelayanan kefarmasian alamat snn nomor surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian sik ttk) loco oom omentnnnannnnaaan masa berlaku s d .ioooooo.ooooooo ini. dikeluarkan . pada tanggal: kepala dinas kesehatan provinsi jawa barat: organisasi profesi, perihal permohonan surat izin kepada yth, kerja profesi gizinnenenanannnnannnnananaaaananannamnnnn nana alamat pannnnnnnnankannnn enam tempat,tanggai lahir anananananannnnnannnnanannananannannnakanannaa jenis kelamin pnannnannan enam nanannananakman tahun lulusan enamannnanarannanamnnamanaa nana anakan aman dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin kerja profesi gizi pada knanannnnnatannnann naa anna aan aan sebut nama sarana pelayanan kesehatannya, alamat, nama kota,kabupaten kota), sesuai dengan peraturan menteri kesehatan tentang registrasi dan izin kerja bagi ahli gizi, ahli madya gizi, registered dietitian, diabetic technician registered, serta izin praktik bagi registered dietitian dan diabetic technician registeredurat izin profesi gizi yang masih berlaku: fotokopi ijazah diri gizi yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan akademi gizi: surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki sip: pas foto sebanyak (tiga) lembar, surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan: rekomendasi organisasi profesi (persegi): fotokopi surat izinvii kop dinas kesehatan kota depok surat izin kerja profesi gizi nomor nana ravnnnanananamenna mna berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik indonesia tentang registrasi dan izin kerja ahli gizi, maka kepada nama nnananananannananaanaaaaan tempat, tanggal lahir mnnnnnnmanenanansananmananaan alamat rumah rennnnananenannnnannannaan nomor sig pannannanannnnnnnn mna dikeluarkan oleh nnnanannnnnnannnnananannnan pada tanggal panama diberikan izin kerja untuk melakukan pekerjaan dalam bidang gizi sebagai nutrisionis lulusan krnnannannnnnnanenanannn tenis pendidikan) pada kana ten nana saat nana ana amankan aman seoul nama sarana, alamat, nama kota kabupaten). surat izin kerja profesi gizi ini berlaku sampai dengan tanggal .(sesuai tanggai sig: organisasi profesi: tertinggal. kop dinas kesehatan kota depok berita acara pemeriksaan praktik tenaga profesi gizi mandiri padahariini. tanggal .bulan . tahun anannannnanannnenanannnnnnanameaa nenek amankan pekerjaan panama menanam anna anna asaaannananaan alamat tinggal dra lan nan antena nam nan naa kanan ana alamat praktik dnnnamnrenaa nana ana ana anakan nana aan sarana fisik ruang tunggu ada tidak ruang konsultasi ada tidak ruang terapi ada tidak wc) kamar mandi ada tidak papan nama ada tidak perlengkapan profesi gizi food model ada tidak timbangan berat badan ada tidak cc. pengukur tinggi badan ada tidak kalkulator ada tidak standar antropometri ada tidak f. buku penuntun diet ada tidak gg. buku daftar komposisi bahan makanan ada tidak leaflet diet ada tidal meja dan kursi lada tidak lain lainformulir assessment ada tidak alat tulispraktik sesuai kewenangan mengikuti pendidikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan keterampilan dalam bidang gizi mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku depok, .ooo#o# wo# women ninnin nana mengetahui pemeriksa pemohon nip. nip. nip. pemerintah kota depok (os sekretariat daerah cbuku nomor imd hari tanggal tai zo1perizinan tenaga kesehatan,dinas kesehatan kota depok, sesuai surat nomor pengen. sdkhwa rancangan peraturan dimaksud telah dikoordinasikan dengan kepala dinas kesehatrp, sat bong pemerintah kota depok ge: sekretariat daerah jalan margonda raya telp. depok peta ips road per kepala bagian hukum str afrizal, nip koo laeta ban lalbeer san an), pemerintah kota depok dinas kesehatan ala jl. margonda raya ruko depok mas blok antara dar telp fax. depok tan depok, april nomor pengen. sdk kepada yth. lampiran draft lampiran kabar. hukum perihal pengantar pengiriman setda kota depok draft revisi raperwal tempat sehubungan dengan telah dilakukan pengecekan oleh kabar. hukum setda kota depok terhadap dua draft raperwal dinas kesehatan yaitu raperwal pelayanan kesehatan tradisional raperwal tenaga kesehatan berikut ini kami kirimkan kembali hasil koreksi ulang draft tersebut. sekedar mengingatkan mohon untuk. dilakukan pembahasan dan pengecekan terhadap dua draft raperwal kami yang lain yaitu raperwal tempat tempat umum dan raperwal perizinan fasilitas kesehatan. kedua draft raperwal tersebut sudah kami kirimkan. untuk informasi yang dibutuhkan dapat menghubungi kepala seksi regulasi dinas kesehatan dr. ellen herlina, mars nomor telepon atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih. a.n kepada dinas kesehatan yss las pengembangan sdk pal pan rasi martina nip. dicabut atas perintah pengadilan: dicabut atas rekomendasi organisasi profesi: yang bersangkutan meninggal dunia. paragraf dokter dokter gigi dokter spesialis dokter dokter gigi dokter spesialis dapat memiliki sip maksimal (tiga) tempat. satu sip hanya berlaku pada (satu) tempat praktik. untuk memperoleh sip, dokter dokter gigi dokter spesialis: fotokopi ijazah terakhir sesuai dengan profesigpe. yang bekerja pada instansiffasiitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansiffasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu, 9g. fotokopi sip yang sudah dimiliki, fotokopi surat izin sarana, bagi yang mengajukan praktek sarana pelayanan kesehatan. bagi dokter warga negara asing, selain persyaratan diatas disertai juga. bentuk . bentuk permohonanp dokter atau dokter gigi tercantum pada formulir lampiran peraturan walikota ini. untuk pembuatan siilf lampiran peraturan walikota ini. dokter atau dokter gigi yang telah memiliki sip yang memberikan pelayanan medis atau memberikepala dinas dapat secara langsung memberikan sip kepada dokter dokter gigi yang telah ditempatkan sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah. sip sebagaimana dimaksud pada sudah terhitung sebagai (satu) tempat praktik. dokter . dokter! dokter gigi dokter spesialispengganti. dokter dokter gigi dokter spesialis pengganti harus yang mempunyai sip. penunjukan dokter pengganti harus diketahui oleh pasien. paragraf izin program pendidikan dokter spesialis psy program pendidikan dokter gigi spesialis pdfs) pasai dapat secara langsung diberikan sip secara kolektif oleh kepala dinas dimana rumah sakit pendidikan tersebut berada, untuk menjalankan praktik kedokteran. sip sebagaimana dimaksud dalamparagraf dokter internship setiap dokter yang baru lulus program harus mengikuti program internship. setiap dokter yang mengikuti program internship sebagaimana dimaksud pada harus memiliki izin. paragraf . paragraf perawat perawat dapat menjalankan praktik pada sarana pelayanan kesehatan. sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi sarana! diploma iii (d iii) keperawatan. untuk memperoleh surat izin praktik perawat sipp surat izin kerja perawat siap), perawat harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kota dengan melampirkan fotokopi identitas diri ktp sim paspor): fotokopi str sip yang masih berlaku dan dilegalisir, fotokopi ijazah pendidikan perawat9g. rekomendasi dari organisasi profesi: fotokopi izin sarana pelayanan kesehatan (untuk yang pengajuan permohonan siap):. keterangan dari pimpinan sarana tempat bekerja. sipp siap hanya diberikan untuk (satu) tempat praktik. surat permohonan memperoleh sipp siap sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam formulir lampiran peraturan walikota ini. format sipp siap sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam formulir lampiran peraturan walikota ini. untuk pembuatan siplampiran peraturan walikota ini. paragraf . paragraf izin perawat gigi. untuk memperoleh surat izin kerja perawat gigi sik pg) perawat gig, foto kopi ijazah pendidikan perawat gigi: foto kopi sig str yang masih berlaku, surat keterangan sehat dari dokter, pas foto berwarna9g. rekomendasi dari organisasi profesi: fotokopi surat izin sarana pelayananurat permohonan memperoleh sik pg sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam formulir vii lampiran peraturan walikota ini. bentuk format sik pg sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam formulir viii lampiran peraturan walikota ini. paragraf izin bidan bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan atau bekerja sarana pelayanan kesehatan. bidan yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada berpendidikan minimal diploma (di!) kebidanan. untuk . untuk memperoleh surat izin kerja bidan sik) surat izin praktik bidan ipb) sebagaimana dimaksud pada bidan harus mengajukan permohonan kepada dinas kesehatan kota depok dengan melampirkan foto kopi identitas diri ktp sim paspor), foto kopi str sib yang masih berlaku dan dilegalisir: cc. fotokopi ijazah: pas foto berwarna terbaru ukuran sebanyak (tiga) lembar, gg. rekomendasi dari organisasi profesi, surat izin sarana pelayanan kesehatan untuk pengajuan sik. sik atau ipb berlaku untuk (satu) tempat. surat permohonan memperoleh ipb sikk ipb sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam formulir dan formulir lampiran peraturan walikota ini. untuk pembuatan ipb dilakukan survei untuk menilai sarana, peralatan dan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi memiliki tempat praktibayi, anak balita dan prasekolah yang memenuhi persyaratan lingkungan sehat: menyediakan maksimal (dua) tempat tidur untuk persalinan, memiliki . memiliki sarana, peralatan dan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam formulir lampiran peraturan walikota ini. paragraf fisioterapi wajib memiliki spf. spf hanya berlaku pada satu tempat sarana pelayanan kesehatan. untuk memperoleh spf, fisio, fotokopi sif str yang masih berlaku: cc. foto kopi ijazah pendidikan fisioterapi: surat keterangan sehat dari dokter: rekomendasi dari organisasi profesi:: pas foto berwarna ukuran sebanyak (tiga) lembar: fotokopi surat izin sarana pelayanan kesehatan. fisioterapis: memiliki cc. memiliki perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan fisioterapis dan formulir rujukan. bentuk permohonan spf sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam formulir xil lampiran peraturan walikota ini. bentuk spf sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam formulir xii lampiran peraturan walikota ini. bentuk format survey untuk praktik perorangan fisioterapis tercantum dalam formulir xiv lampiran peraturan walikota ini. paragraf(2d untuk memperoleh sik, radiograf str yang masih berlaku, cc. foto kopi ijazah radiografi yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara, pas foto berwarna ukuran sebanyak (tiga) lembar, rekomendasi dari organisasi profesi, fotokopi surat izin sarana pelayanan kesehatan. sik hanya berlaku pada (satu) sarana pelayanan kesehatan. bentuk permohonan sik sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam formulir lampiran peraturan walikota ini. bentuk . bentuk format surat izin kerja radiografi tercantum dalam formulir xvi lampiran peraturan walikota ini. paragrafik. untuk memperoleh sik refraksionis optisien, refraksionis optisieno str yang masih berlaku: fotokopi ijazah refraksinois optisien, surat keterangan sehat dari dokter: pas foto berwarna ukuran sebanyak (tiga) lembar: surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja: g9. rekomendasi dari organisasi profesi, fotokopi surat izin sarana pelayanan kesehatan untuk yang bekerja pada saranaik hanya berlaku pada (satu) sarana kesehatan. bentuk permohonan sik refraksionis optisien sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam formulir xvii lampiran peraturan walikota ini. bentuk format surat izin kerja refraksionis optisien tercantum dalam formulir xvi lampiran peraturan walikota ini. paragraf. paragraf okupasi terapi okupasi terapis dapat melaksanakan praktik okupasi terapi pada sarana pelayanan okupasi terapi, praktik perorangan dan atau berkelompok. spot). spot hanya berlaku untuk (satu) sarana pelayanan okupasi terapi. untuk memperoleh spot okupasi lot yang masih berlaku: foto kopi ijazah okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapi, surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki sip: pas foto berwarna ukuran sebanyak (tiga) lembar, surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan okupasi terapi yang menyatakan tanggai mulai bekerja, untuk yang bekerja sarana pelayanan okupasi terapi, 9g. surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri, foto kopi surat izin sarana pelayanan kesehatan. okupasi terapi: memiliki perlengkapan untuk tindakan okupasi terapi, cc. memiliki perlengkapan administrasi termasuk catatan tindakan okupasi terapi dan formulir rujukan. bentuk . bentuk permohonan spot sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam formulir xixurvey untuk praktik perorangan okupasi terapis tercantum dalam formulir xxi lampiran peraturan walikota ini. paragraf terapis wicaraharus memiliki surat izin praktik terapis wicara site). masa berlaku site berlaku sesuai masa berlaku site. site hanya berlaku pada satu sarana pelayanan terapi wicara. untuk memperoleh site terapis wicaraite str yang masih berlaku, foto kopi ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan terapis wicara, gd. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki sip, surat keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan tanggal mulai bekerja,untuk yang bekerja sarana pelayanan terapis wicara, pas foto berwarna ukuran sebanyak (tiga) lembar, surat keterangan telah menyelesaikan adaptasi bagi lulusan luar negeri, foto kopi surat izin sarana pelayanan kesehatan. terapis . terapis wicara, memiliki kelengkapan untuk pelayanan terapis meliputi formulir penilaian bahasa bicara, formulir penilaian kemampuan menelan, alat tulis, alat permainan edukatif, cermin, gambar gambar. sarana prasarana yang meliputi tempat pelaksanaan terapi, tempat peralatan diagnostik dan terapeutik, tempat penyimpanan dokumen administrasi. bentuk permohonan site sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam formulir axhxxiii lampiran peraturan walikota ini. bentuk format survey untuk praktik perorangan terapis wicara tercantum dalam formulir xxiv lampiran peraturan walikota ini. paragrafisa sik) sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. untuk mendapat sisa sebagaimana dimaksud pada apoteker harus memiliki foto kopi ijazah apoteker, foto kopi surat lolos butuh bagi lulusan diluar provinsi jawa barat dan provinsi lain y, foto sk. pengangkatan (untuk yang bekerja frs dan instansi pemerintah), 9g. surat rekomendasi organisasi profesipas solo 3x4 sebanyak (dua) lembar dan sebanyak (dua) lembar, sesuai ktp: foto kopi ktp,ketiga: surat pernyataan apoteker pendamping bekerja maksimal pada (tiga) sarana kefarmasian (bermaterai), jika apoteker bekerja sebagai apoteker pendamping pada sarana (dua) dan (tiga) maka melampirkan sisa pada sarana kefarmasian sebelumnya.. surat pernyataan apoteker penanggung jawab akan bekerja penuh (purn(surat pernyataan bersama apoteker dan pemilik modal menyetujui adanya apoteker pendamping bila apoteker tidak purna waktu, bermaterai untuk memperoleh sika, apoteker harus memiliki foto kopi ijazah dan surat sumpah, surat lolos butuh bagi lulusan diluar provinsi jawa barat dan provinsi dki jakarta: surat.: akte notaris perjanjian kerjasama surat perjanjian kontrak sk pengangkatan apoteker penanggung jawab: surat rekomendasi organisasi profesi, 9g.foto kopi ktp:untuk memperoleh sik ttk, tenaga teknis kefarmasian harus memiliki foto kopi ijazah teknis kefarmasian yang dilegalisir, foto kopi surat lolos butuh bagi lulusan luar provinsi jawa barat dan provinsi dki jakarta:: cc. surat sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki sip: foto kopi strata yang masih berlaku, surat perjanjian kerjasama dengan pemiliki modal bermaterai (ditandatangani (dua) orang saksi dari kedua belah pihak) dengan menyebutkan hak dan kewajiban masing masing pihak, pengangkatan (untuk yang bekerja frs dan instansi pemerintah):siklik sebelumnya, pas foto ukuran sebanyak (dua) lembar dan sebanyak lembar, sesuai ktp: foto kopi ktp, surat rekomendasi dari organisasi profesi, surat.permohonan memperoleh sisa sika sik sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam formulir xxv lampiran peraturan walikota ini. sisa sik sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam formulir xxvi lampiran peraturan walikota ini. paragraf profesi tenaga gizi setiap tenaga gizi yang menjalankan pekerjaan bidang gizi pada sarana kesehatan dan sarana pelayanan masyarakat harus memiliki surat izin kerja profesi gizi siapa). untuk memperoleh siapa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada kepala dinas dengan melampirkan foto kopi identitas diri ktp sim paspor), foto kopi surat izin profesi gizi yang masih berlaku: foto kopi ijazah diri yang dilegalisir, surat keterangan sehat dari dokter: pas foto sebanyak (tiga) lembar: surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan: rekomendasi dari persegi, surat izin sarana pelayanan kesehatan. surat permohonan memperoleh surat izin kerja profesi gizi sebagaimana dimaksud pada dalam formulir xxvii lampiran peraturan walikota ini. siapa sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam formulir xxvii lampiran peraturan walikota ini. bentuk . bentuk format survey untuk praktik perorangan profesi gizi tercantum dalam formulir xxix lampiran peraturan walikota ini. paragraf tenaga kesehatan warga negara asing tk wna pemberi pelayanan berkualifikasi minimalminimalkesehatan tertentu yang telah ditetapkan oleh menteri. fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menggunakan tk wna harus memiliki rata dan ita. dalam rangka penerbitan rekomendasi rata, kepala dinas melakukan pengkajian rata berdasarkan kebutuhan daerah: peninjauan lapangan dan menilai kelayakan sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah kota dan swasta: cc. menyampaikan hasil pengkajian dan peninjauan lapangan kepada pemerintah provinsi. penyelenggara pelatihan yang dapat menggunakan tk awan pemberi pelatihan meliputi institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi: rumah sakit pendidikan: organisasi profesi, rumah sakit non pendidikan: bab pencabutan surat izin tenaga kesehatan tenaga kesehatan yang akan menghentikan kegiatan izin praktik atau izin kerja disuatu tempat, wajib memberitahukan kepada kepala dinas. (2d untuk melakukan pencabutan surat izin praktik atau surat izin kerja, tenaga kesehatan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dinas dengan melampirkan surat pernyataan pencabutan bermaterai, surat pernyataan penghentian tenaga kesehatan bila bekerja pada sarana pelayanan kesehatan bermaterai, sip sik sisa sika asli yang akan dicabut. bab v. bab delegasi tindakan dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pendelegasian tindakan medis dari tenaga medis. tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada antara lain perawat, bidan, perawat gigi, perawat anestesi, tenaga keterangan fisik dan keteknikan medis. dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pendelegasian pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker. pendelegasian tindakan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan ketentuan tindakan yang didelegasikan termasuk dalam kemampuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima delegasi, pelaksanaan tindakan yang didelegasikan tetap dibawah pengawasan pemberi delegasi, pemberi delegasi tetap bertanggung jawab atas tindakan yang didelegasikan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan delegasi yang diberikan: tindakan yang didelegasikan tidak termasuk mengambil keputusan klinis sebagai dasar pelaksanaan tindakan. bab kewenangan tenaga kesehatan paragrafpendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas mewawancarai . mewawancarai pasien: memeriksa fisik dan mental pasien: menentukan pemeriksaan penunjang: gd.:paragraf kewenangan perawat pelaksanaan asuhan keperawatan: pelaksanaan upaya promosi, preventif, pemulihan dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan tindakan komplementer,.nsiflii tentang pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing indonesiaperawatan. perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat memberikan obat bebas dan atau obat bebas terbatas. paragraf kewenangan perawat gigi perawat gigi dalam menjalankan pekerjaansebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam rangka upaya promosi dan preventif. pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut meliputi upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, upaya pencegahan penyakit gigi (pemeriksaan plak, teknik sikat gigi yang baik, saling supra gingiva, pencegahan karies gigi, pengisian fit dan issue gigi dengan bahan issue sealang dan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pasien rawat inap): cc. tindakan penyembuhan gigi (pengobatan darurat sesuai dengan standar pelayanan, pencabul): pelayanan . pelayanan hygiene kesehatan gigi (sterilisasi alat alat kesehatan gigi, pemeliharaan alat alat kesehatan gigi dan lingkungan kerja). paragraf (pada masa pra hamil, kehamilan normal, persalinan normal, masa nifas normal, menyusui dan konseling antara dua kehamilan), pelayanan kesehatan anak (bayi baru lahir, bayi, balita dan anak prasekolah): cc. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana (konseling dan memberikan alat kontrasepsi oral dan hormon). bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf berwenang untuk episiotomi, penjahitan luka jalan lahir tingkat dan il: penanganan pesawat daruratklusif, pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala ill dan postpartum, penyuluhan dan konseling: bimbingan pada kelompok ibu hamil, pemberian surat keterangan kematian, pemberian surat keterangan cuti bersalin. bidan . bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf berwenang untuk dan perawatan tali pusat: penganan hipotensi dan kegawatdaruratan dijanjikan dengan segera merujuk: pemberian imunisasi, pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak prasekolah, konseling dan penyuluhan: pemberian surat keterangan kematian: gg. pemberian surat keterangan kelahiran. selain kewenangan diatas bidan yang terlatih dan bersertifikat dapat melakukan kewenangan untuk melakukanpelaksanaan deteksi dini, merujuk, penyuluhan terhadap infeksi menular seksual, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya napa) dalam rangka menjalankan program pemerintah. paragraf kewenangan fisioterapi fisioterapi dalam melaksanakan praktik fisioterapi berwenang untuk melakukan asesmen fisioterapi yang meliputi pemeriksaan dan evaluasi, diagnosis fisioterapi, perencana fisioterapi, intervensi . intervensi fisioterapi: evaluasi re evaluasi re asesmen. fisioterapi dalam menjalantanpa rujukan hanya dilakukan bila pelayanan yang diberikan berupa pelayanan bersifat promosi dan preventif, pelayanan untuk pemeliharaan kebugaran, memperbaiki postur, pemeliharaan sikap tubuh dan melatih irama pernafasan normal: pelayanan dengan keadaan aktualisasi rendah dan bertujuan untuk pemeliharaan. paragraf kewenangandibawah pengawasan dokter spesialis radiologi, radiografi berwenang melakukan teknik pemeriksaan radiologi non kontras pemeriksaan rutin tulang belakang, torak costa, tulang muka dan tulang kepala, tulang ekstremitas, gigi religi dengan panoramic, bno abdomen dan abdomen tiga posisi, panggul pelvimetri, radiografi dengan teknik soft tissue, bone age bone survey, tomografi, radiografi ruang rawat inap, kamar bedah termasuk poliklinik. melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi dengan bahan kontras penyiapan bahan bahan kontras radiografi, radiografi praktis arenarius, praktis digestive, cholecystografi biliar sistem, hsg, pemeriksaan usg, radiografi pada tindakan pemasangan pace maker kaderisasi jantung, radiografi pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (dsa). cc. melakukan . cc. melakukan pemeriksaan radiologi dengan alat canggih tindakan pemeriksaan dengan alat scan ct helical, pemeriksaan dengan alat sect gamma camera, mri. melakukan treatment planning system pada teknik penyinaran radioterapi: terapi tumor, kurva isotope tumor, menghitung dosis radiasi tumor, menetapkan waktu terapi radiasi tumor, membuat dokumentasi perencanaan terapi dengan oto terapi simulator. melakukan tindakan penyinaran pada terapi radiasi internal maupun, membuat sistem biokradiasi untuk penyinaran terapi, membuat alat bantu penyinaran terapi radiasi. melakukan teknik pemeriksaan kedokteran nuklir statik, dinamik, ria (radioimonoassy), atraksi ilusi radiofarmaka,cessing data dari pemeriksaan scintidrafi thallium radio nuklida ventriculografi (rnv), tindakan pengelolaan limbah radioaktif dan persiapan pelaksanaan terapi isotop.tanpa pengawasan dokter spesialis radiologi, radiografi berwenang melakukan pemeriksaan rutin, melakukan tindakan processing film, cc. melakukan tindakan proteksi radiasi: merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imaging. paragraf kewenangan refraksionis optisien refraksionis optisien dalam melaksanakan pekerjaan berwenang untuk melakukan pemeriksaan mata dasar, melakukan . melakukan pemeriksaan refraksi:: e. mengeras (fitting) kacamata lensa kontak pada pemakai pasien untuk kenyamanan dan keserasian paragraf kewenangan okupasi terapi okupasi terapir, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu. pelayanan okupasi terapi sebagaimana dimaksud pada meliputi melakukan tindakan terapi pada problem kinerja okupasional untuk kelompok kasus muskuloskeletal, neuromuskular, kardiopulmonal, anak dengan gangguan mental, gangguan jiwa psikososial, kasus terminal, kasus ketergantungan napa, dan kasus beristri: melakukan tindakan stimulasi kinerja okupasional untuk kelompok kasus tumbuh kembang anak, cc. melakukan tindakan terapi pada problem komponen kinerja okupasinal dengan menggunakan sensori integrasi dan snoezelen, melakukan tindakan terapi pada problem keterampilan pra akademik pada kasus tumbuh kembang, mendesain dan memfungsikan alat bantu fungsional: mendesain modifikasi lingkungan. okupasi . okupasi terapiparagraf kewenangan terapis wicara terapi wicara dalam melaksanakan praktik terapis wicara berwenang wicara. terapi pelayanan yang bersifat promosi dan preventif, pelayanan pada pasien dengan aktualisasi rendah dan bertujuan untuk pemeliharaan, serta pelayanan pada pasien dengan gangguan komunikasi ringan. paragraf kewenangan profesi gizi kewenangan profesi gizi meliputi tiga bidang yaitu asuhan gizi: manajemen sistem penyelenggaraan makanan masal, cc. pelayanan gizi masyarakat. kewenangan . beo kewenangan ahli gizi rd) melakukan tata laksana asuhan pelayanan gizi klinik dan sintetik: mengelola pelayanan gizi masyarakat: cc. melaksanakan penelitian gizi: melakukan pemasaran produk gizi dan kegiatan wirausaha: melaksanakan partisipasi bersama tim kesehatan dan tim lintas sektoral: melakukan praktik dalambidang gizi yang bekerja secara profesional dan etis. kewenangan ahli madya gizi dtr) melakukan tata laksana pelayanan gizi klinik dan sintetik: pe. melaksanakan pelayanan gizi masyarakat, menyela sistem penyelenggaraan makanan masal: mendidik menyuruh dan memberikan konseling gizi diet: melakukan pemasaran produk gizi dan kegiatan wirausaha: melakukan praktik dalam bidang gizi yang bekerja secara profesional dan etis. paragraf kewenangan tenaga kefarmasian untuk apoteker yang bekerja pada instalasi farmasi apotik, puskesmas dan rumah sakit memiliki kewenangan melayani resep dokterpenyerahan . menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter: penyiapan obat (percikan, memasang etiket, mengemas dan penyerahan obat): memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat, konseling mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan: monitoring penggunaan obat (pasien tertentu): memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat yang sesuai (hanya terbatas pada obat bebas dan obat bebas terbatas), pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, untuk apoteker yang bekerja instalasi farmasi diluar apotik, puskesmas dan rumah sakit memiliki kewenangan pengelolaan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pedagang besar farmasi. untuk tenaga kefarmasian yang memiliki sik memiliki kewenangan. bab vii pembinaan dan pengawasan dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran yang bermutu dan melindungi masyarakat, perlu dilakukan pembinaan terhadap tenaga kesehatan. pembinaan dilakukan oleh kepala dinas bekerja sama dengan organisasi profesi dan atau asosiasi yang terkait. bab vii . bab sanksi administratif setiap pemegang izin tenaga kesehatsebanyak kali dengan interval teguran (satu) bulan, (dua) minggu dan (satu) minggu: denda, pembekuan izin selama bulan: pencabutan izin. pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebesar: rp. ., (sepuluh juta rupiah), hasil pengenaan sanksi administrasi denda sebagaimana dimaksud pada disetorkan kas daerah. bab ketentuan peralihan tenaga kesehatan yang sebelum peraturan walikotaperalihan materi yang terdapat dalam form form perizinan tenaga kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. memutuskan menetapkan peraturan walikota depok tentang perizinan tenagapelayanan kesehatan adalah adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan keseh! juni walikota nur mahmudi isma" "alampiran peraturan walikota depok nomor: tahun tanggal juni daftar formulir perizinan tenaga kesehatan formulir permohonan surat izin praktik dokter dokter gigi dokter spesialis formulir ila format surat izin praktik dokter dokter gigi dokter spesialis formulir ilb format surat izin praktik intensif iv. formulir illa berita acara pemeriksaan dokter umum formulir ill berita acara pemeriksaan dokter gigi vi. formulir ili berita acara pemeriksaan dokter spesialis formulir permohonan surat izin praktik kerja perawat vii. formulir format surat izin praktik perawat sipp) xx. formulir format surat izin kerja perawat siap) xx. formulir berita acara pemeriksaan perawat mandiri xi. formulir vii permohonan surat izin kerja perawat gigi siapa) xi. formulir vii format surat izin kerja perawat gigi sik pg) xi. formulir permohonan surat izin praktik kerja bidan xiv. formulir format surat izin kerja bidan sik) xv. formulir format surat izin praktik bidan ipb) xvi. formulir berita acara pemeriksaan bidan mandiri xvi. formulir permohonan surat izin praktik fisioterapis spf) xvii. formulir xiii format surat izin praktik fisioterapis spf) xix. formulir xiv berita acara pemeriksaan praktik fisioterapis mandiri xx. formulir permohonan surat izin kerja radiografi sik) xxi. formulir xvi format surat izin kerja radiografi sik) xxi. formulir xvii permohonan surat izin kerja refraksionis optisien mikro) xxh. formulir xvi! format surat izin kerja refraksionis optisien mikro) xxiv. formulir xix permohonan surat izin praktik okupasi terapis spot) xxv. formulir format surat izin praktik okupasi terapis spot) xxvi. formulir . formulir perihal permohonan surat izin praktik kepada yih, sip) difteri holder gigi spesialis kepala dinas kesehatan kota depok depok dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini, nama lengkap nnanennnnntenannnennananananan nana naa nan nnn nnaaamamanaaaaaa naamamaammaanamansaaana alamat ann ann ann nan nan papan apa aan kanan aed nanennnana tempat,tanggai lahir upn ppn pnp panen peranan ppp era ana mana papan aaa jenis kelamin dnngnannnananananannanan nana ann kanan nana anna tahun lulusan rannnnnnnannnnnnnnnamnnnananan makanan ana nana nana mana nana ana nomor str nan pnp nan anda papan ann ana aanaaanapan apa aaa nomor rekomendasi nnanananaaaaanan nan anna nan nana aaaaaa annaker. dengan alamat tempat praktik yang lain nomor annan nenek naa aman aman ana name ann nen ann naa naa naananan alamat praktik .oooooooomnnnnnnnnannannnnannna berlaku s d papan upn atap ppn ana papa aan ane penerapan epa ppp pena nomor sip nannnnennnnnenan menara aan nana aan namamu alamat praktik onookknknknanana anna nanah anna anna nana kanan nana berlaku s d han pnp pan ana net pena peranan pena yna ppp epa sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan fotokopi identitas din ktp sim paspor: fotokopi ijazah terakhir sesuai dengan profesi, fotokopi surat tanda registrasi (str) dokter dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir oleh konsil kedokteran indonesia yang masih berlaku: surat pernyataan mempunyai tempat praktik (melampirkan foto kopi kepemilikan atau sewa) atau surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya (melampirkan surat izin sarana pelayanan kesehatan): surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik: ff.lain secara purna waktu: fotokopi sip yang sudah dimiliki: fotokopi surat izin sarana, bagi yang mengajukan praktik sarana pelayanan kesehatan, untuk warga negara asing disertai, demikian atas perhatian bapak ibu kami ucapkan terima kasih. pemohon dgnnanannnenannnnaananannnananannananannnannnanannnnanannnanananannanaaaa tei pp. san. dhan alamat praktik penanaman akan anna nana aman amankan telp. sehubungan dengan permohonan surat izin praktik dan atau surat izin kerja dinas kesehatan kota depok dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya berpraktik alamat tersebut, adapun bukti yang saya lampirkan bukti kepemilikan tempat (pbb untuk yang milik pribadi, bukti sewa untuk yang mengontrak), surat keterangan dari sarana fasilitas kesehatan tempat bekerja (jika bekerja sarana fasilitas kesehatan),iooooooooxaaa yang membuat pernyataaanenananannnanannanannanannannnannnannnnannannnnanannnaanannanaanaa telp. nona. alamat praktik prannanannnnnnnnnnnnnnnannannnan nannnnnananan nana telp. . sehubungan dengan permohonan surat izin praktik dinas kesehatan kota depok dengan ini saya akan melakukan pengelolaan limbah medis yang dihasilkan, sesuai dengan nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun b3) dan peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang pembuangan dan pemanfaatan air limbah, bersedia mendapat pengawasan dan pembinaan dari dinas kesehatan kota depok, apabila sampai saat dilakukannya pemeriksaan oleh instansi terkait dan belum bisa membuktikan pengelolaan limbah medis yang dihasilkan, maka saya bersedia menerima sanksi baik secara administrasi maupun pidanaooooooonennnneannnaa yang membuat pernyataan materai formulir ila kop dinas kesehatan kota depok surat izin praktik (sip) dokter dokter gigi nol pantat nenpnannnnnnnnnna berdasarkanna lengkap) tempat tgi.lahir mnngaanan ena masa mana ancaman anna aman aman yunnana alamat maia ana naa aan ena ana anne nana aan anna alamat tempat praktik knamanenn ana nana aaaaaa nana anna nana mana anna ena nan aananenaa nan fanaa ana naa nomor str kana nana nenek anna anna nama naa nana nana naa rana nan nan ann nana str berlaku sampai dengan daan naa in thn) nomor rekomendasi dae aaa aan maan aan aan aan untuk praktik dokter dokter gig dokter spesialis dokter gigi spesialis ditetapkan .men pada tangga! oom kepala dinas kesehatan kota depok pas foto 3x4, organisasi profesi. kop dinas kesehatan kota depok surat izin praktik (sip) internship nol nnananannn tanaman berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes! per i tentang penyelenggaraan program internship dan penempatan dokter pasca internshipma lengkap) tempat tgl.lahir lan aaa ann nan nan apa apa aan nan nan ina alamat dana akan anna nana aan anakan untuk praktik dokter intensif alamat tempat praktik knnkanankanamann nana maan anna kanan mana ana nana ana mann nomor str untuk kewenangan internship makanan aan anna nenek aman akan anna kanan str berlaku sampai dengan secara menjalani program internship nomor rekomendasi dana aananana maan aaaaaa nana aan anna ditetapkan di. pada tanggal. kepala dinas kesehatan kota depok pas foto 3x4 akop dinas kesehatan kota depok berita acara pemeriksaan praktik perorangan dokter umum berdasarkan uur! tahun tentang kesehatan umur ini .ooooooo anggap oo. durian le. arun loannnnnnnnnannnenannaannn ana aan naa nana pekerjaan pension pns .ooooccodndennn anna neraka alamat tinggal nnnrama nama aeamanaaamaaaaa aman aan aaaa nana aan anna alamat praktik kennnnnnannnnnannananannn naan nanaamna nama naa sana sarana fisik ruang periksa ada!li biaya memasang panas nama praktik kedokteran dengan memuat nama dokter dokter gigi, nomor str dan nomor sip (ukuran 660x990 atau 90x120 cm) berdasarkan tahun tentang pengelolaan sampah na.9giain yang berlaku mengetahui, pemeriksa pemohon nip. nip. nipmenjalankan praktik mandiri. surat izin kerja selanjutnya disebut sikbekerja sarana pelayana undang undangan. organisasi profesi adalah ikatan dokter indonesia untuk dokter, ikatan dokter gigi indonesia untuk dokter gigi, persatuan perawat nasional indonesia untuk perawat, persatuan perawat gigi indonesia untuk perawat gigi, ikatan bidan indonesia untuk bidan, ikatan fisioterapi indonesia untuk fisioterapis, persatuan ahli radiografi indonesia untuk radiografi, ikatan refraksionis optisien indonesia untuk refraksionis optisien, ikatan apoteker indonesia untuk apoteker, persatuan ahli farmasi indonesia untuk tenaga teknis kefarmasian dan persatuan ahli gizi indonesia untuk tenaga profesi gizkonsil kedokteran indonesia kki)i. formulir kop dinas kesehatan kota depok berita acara pemeriksaan praktik perorangan dokter gigi berdasarkan umur tahun tentang kesehatan yrbuat terhadap nama pemohon nnnnnnannananaaaa anna nana aaaaaa pekerjaan pns no pns london nana ena alamat tinggal ennnannnnnanannnnannnannnnnnanannnnnnnnannnnanananana nananaaaa nanaaaanaaan alamat praktik nnrnanananneennana aman aan man mena nan ana aaa aan keamanan sarana fisik ruang periksa!pam bertanah sumur kamar mandi ada tidak penanganan sampah modis padat ada' tidak surat perjanjian mou kerjasama dengan .eeee bukti pengiriman manifest ada tidak sarana pembuangan limbah cair ada tidak peralatan medis peralatan minimal sentimeter adaftidak teleskop adaftidak dental unit ada tidak alat diagnostik dasar ada tidak (kaca mulut, inset dental, ronde half moon, ronde lurus, excavator) contra angle straight hand piece ada tidak plastic filling ada tidak stoner semen ada tidak burner ada tidak stoner amalgam ada tidak space semen ada tidak periodontal probe ada tidak space agate ada tidak scale ada tidak space alginat rubber bpi ada tidak glass siap ada dak matrik band ada tidak tang ekstraksi dewasa "ada tidak tang ekstraksi anak ada tidak bein lurus ada tidak bein bengkok ada tidak cuyer ada tidak tang klaster ada tidak tang potong ada tidak diamond bor ada tidak tempat kapas ada) tidak sendok cetak ada tidak stabilisator ada tidak bahan minimal alkohol ada tidak beradik ada tidak noc ada tidak chloretyil ada tidak tidokain hcl inj ada tidak !domain mumi ada tidak adrenalin epinefrin ada tidak articulation paper ada tidak celluloid strip ada tidak bahan cetak gipsum ada tidak bahan tambal ada! tidak cotton roll cotton pellet ada tidak peralatan administrasi .kartu status ada tidak .kertas resep ada tidak surat keterangan sakit ada tidak .buku register ada tidak .formulir rujukan ada tidak .formulir inform consent ada tidak sop dokter gigi ada tidak lain lain .poster peraga ada tidak .alat peraga ada tidak .tempat parkir ada tidak .taman ada tidak peralatan non medis lemari obat (.), meja tulis l.), kursi l.), meja peralatan (.), kursi tunggu l.), penyekat ruangan (.), bannya .io.o.coor oomoennnnnnnnnnnanannnanannnnnanannnn kesimpulan tidak memenuhi syarat tidak dapat diberikan izin praktik perorangan dokter gigi kewajiban mengikuti standar pelayanan kedokteran kedokteran gigi: membuat persetujuan tindakan kedokteran kedokteran gigi (baik tertulis atau lisan): membuat rekam medis dan menyimpan rahasia kedokteran, menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya,20x120 cm):menata niat panen aaa aan kewajiban lain sesuai tentang praktik kedokteran pasai dan perundangan lain yang berlaku. mengetahui pemeriksa pemohon nip. nip. nie.kami bertanah! sumur) kamar mandi ada tidak penanganan sampah medis padat ada tidak surat perjanjian mou kerjasama dengan. bukti pengiriman manifest ada tidak peralatan medis anafilaksis shock set ada tidak adrenalin epinefrin inj ada tidak deksametason inj ada tidak antihistamin inj ada tidak split 1cc, 3cc, 5cc ada tidak infus set bocah ada tidak cairan infus ada tidak oksigen ada tidak sop anafilaksistongue patel ada! tidak minaret ada tidak ii. kom kapas alkohol ada tidak bein bangkok ada tidak mangkuk kecil ada tidak beradik cair ada tidak alkohol lada tidak kasa steril ada tidak handscoon ada tidak masker ada tidak bnn kop dinas kesehatan kota depok berita acara pemeriksaan praktik perorangan dokter spesialis padahariini.tanggal.bulan. tahun . berdasarkan juri tahun tentang kesehatan jddana nan nan nan nan aan nan ana apa pan ann ape peran pekerjaan pension pns cia nenek alamat tinggal dananaanaaa maen aan naa mana nana ana aman mana nan alamat praktik nnn ana pnn uan endapan anne aan men nama nana naa namun nana nana apaan sarana fisik ruang periksa ada tidak penerangan baik! cukup kurang ventilasi baik cukup!! tidak, jenis pam jetpump sumur kamar mandi ada tidak penanganan sampah medis padat ada! tidak surat perjanjian mou kerjasama dengan .o.iooooooooooo bukti pengiriman manifest ada tidak penanganan sampah cair medis ada tidak peralatan medis peralatan minimal (disesuaikan dengan profesi spesialistiknya dengan mengikuti standar poli rawat jalan rumah sakit) anna namamu bahan minimal peralatan administrasi kartu status ada tidak kertas resep lada) tidak surat keterangan sakit ada tidak surat keterangan sehat ada tidak buku register ada tidak formulir rujukan ada tidak formulir inform consent ada tidak sop yang bersangkutan ada tidak lain lain poster peraga ada tidak tempat parkir ada tidak taman ada tidak peralatan non medis lemari obat .), meja tulis (.), kursi l.), meja peralatan (.), kursi tunggu (.), penyekat ruangan (.), lainnya annnannnnanananananaa nan anan ana nana nan nan mana aananamanan jenis pelayanan depo obat ada tidak pelayanan lain ada tida anon onna nona nama maan masam kesimpulan tidak memenuhi syarat tidak dapat diberikan izin praktik perorangan dokter spesialis kewajiban mengikuti standar pelayanan kedokteran kedokteran gigiti biaya0x120 cm)lain yang berlaku depok, rn. ani nhn ann conan aman nmanannammaaaan mengetahui pemeriksa pemohon nip. (ann nip. nip. kop dinas kesehatan kota depok a berita acara hasil pemeriksaan praktik perorangan dokter spesialis nama pemohon pemeriksaan dalam rangka alamat mengetahui, depok, pemohon tim pemeriksazin prakti undang undanganc. perihal permohonan surat izin praktik perawat kepada yth. surat izin kerja perawat sipp siap) kepala dinas kesehatan kota depok dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini, nama lengkap rnnnnntennnannnananannannnnnnnnnnnnnnnnannanaannannaanananunn nan nanamammaanaanaaan alamat lal ann pda pandan pena unp ann nan nen nun eaanananan aan panen ann tempat tanggal lahir nngnnnnnnnnannnannnnannnnnnnnnannanannananannanananaananananannan annan mana jenis kelamin nnnanmannnanannnanannnnnannannaa anna ana jalanan tahun lulusan nangnnnnnannnanananannananaaan karena anna nan ana naa naa naam dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin praktik perawat sipp) surat izin kerja perawat siap). sebagai bahan pertimbangan terlampir fotokopi identitas diri ktp sim paspor): bh. fotokopi ijazah pendidikan perawat, cc. fotokopi str siukuran sebanyak (tiga) lembar, rekomendasi dari organisasi profesi, fotokopi izin fasilitas pelayanan kesehatan bagi yang bekerja pada sarana kesehatan (khusus untuk pengajuan siap): surat keterangan dari pimpinan sarana tempat bekerja. demikian atas perhatian bapak ibu kami ucapkan terima kasih. pemohon dgn materai tema kop dinas kesehatan kota depok surat izin praktik perawat (sipp) pnnnnnnnnnnnnnanata mananannannnnnnannnnnnnannnnnnnananananaannn anna tempat tanggal lahir oom nana aan alamat nnnnavannenanenannnanannannannnanaanamannan nana nama ananaaman nana untuk bekerja sebagai perawat .ii.iiooooooo oom ama o, ketua persatuan perawat nasional ipni) kota depok: tertinggal. formulir kop dinas kesehatan kota depok surat izin kerja perawat (siap) annannnnnnnnennnnan tmknnanannnnanannaaanannnan anna samaran tempat, tanggal lahir .iiiioooocorcocooo woo oom alamat kanannnnnannnnnnnaaananannnn annual untuk bekerja sebagai perawat .iooooooo.mom oma nama dan alamat lengkap fasilitas pelayanan kesehatan). surat izin kerja perawat siaketua persatuan perawat nasional ipni) kota depok: tertinggal. kop dinas kesehatan kota depok berita acara pemeriksaan praktik perawat mandiri pada andini oo. tanggal.bulan . tahun j. berdasarkan juri tahun tentang kesehatan perda kota depok tahun tentang perizinan dan sertifikasi bidang kesehatan permanen hk. menkes per tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat pada harian. tanggal .bulan . tahun jlnannananannnannnnananannannannannannannannn nana nana nanaanaaaa naan pekerjaan pns n pns l.o.ooo wo# w#(w nnnnnnnnnnnnnanannnanaa alamat tinggal ppa pan papan papan epa end era edan tap pan ape alamat praktik dnrraretatananan nan aaanannanaaman aan anna mangan mana nana ana aaa nana sarana fisik ruang periksa adapapan nama ada tidak fasilitas sanitasi sarana air bersih ada tidak, jenis pam jetpump sumur) kamarmandi ada tidak penanganan sampah medis padat ada tidak surat perjanjian mou kerjasama .iii.ooo woo. bukti pengiriman manifest ada tidak peralatan medis bahan minimal beradik cair ada tidak alkohol ada tidak kasa steril ada tidak handscun ada tidak masker9g. tongue space ada tidak minor set ada tidak kom kapas alkohol ada tidak beng bengkok ada tidak mangkuk kecil ada tidak peralatan tambahan stabilisator ada tidak peralatan administrasi buku register ada tidak formulir asuhan keperawatan ada tidak formulir rujukan ada tidak formulir inform consent ada tidak sop asuhan keperawatan ada tidak lain lain poster peraga ada tidak tempat parkir ada tidak taman ada' tidak peralatan non medis lemari obat (.), meja tulis cl.) kursi li), meja peralatan (. kursi tunggu (am), penyekat ruangan (.), lainnya .i.ooc morocco woo wo# w###nnnnnnnnnnnamaamamaaa kesimpulan tidak memenuhi syarat tidak dapat diberikan izin praktik perawat mandiri kewajiban menghormati hak pasien melakukan rujukan menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang undangan memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien klinik dan pelayanan yang dibutuhkansecara sistematis mematuhi standar keperawatan meningkatkan mutu pelayanan profesi membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kewajiban lain sesuai perundang undangan yang berlaku. depok, .ooo.ooooonnnennen nenek nana mengetahui pemeriksa pemohon nip. nip. nip. perihal permohonan surat izin kerja kepada yth, perawat gigi isikannnnnnannnnnannnannanenannnn aman anakan nana annnnnn nama aman samaran alamat manaaamana ana aaamanaananaananan nananaaa namanya naa naa nna tanaman nan aaaaaa tempat,tanggal lahir nnnnnananannnnnnnnnanannanana naan ana nana nana jenis kelamin pnp papan nan nanda nan nan pena nata dana danau nun neon tahun lulusan enenanenna nana enam ann anna aan nama aan ana dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin kerja sik) paa.voodoo#co women tenannnan aneka anna naa naam sebut nama sarana kesehatannya dan alamailengkap) sesuai dengan keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk xi1 tentang registrasi dan izin kerja perawat gigi. sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan fotokopi identitas diri ktp sim paspor), fotokopi ijazah pendidikan perawat gigi: cc. fotokopi surat izin perawat gigi sipil. rekomendasi dari organisasi profesi (pagi). fotokopi surat izin fasilitasvii kop dinas kesehatan kota depok surat izin kerja perawat gigi (sik pg) sananannnnannnann anna berdasarkanmaka kepada nama rnangnnnannannnnnnanannn nana anna tempat, tanggal lahir lan nan nun nnnnnnn ane pen none ega pena nan nnn app nnp alamat rumah anna aaememaa anna aman naa anna ana amen aman ann surat izin perawat gigi momo oooooanoennarn naa aaaaaa akan nana maman ana mama asam makanan dikeluarkan oleh nan pena penataan aan ana nee nanda ann nada pada tanggal pena nad apn pena epa neon ane paper diberikan izin kerja untuk melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada man aman ana aan anna nana asean amen sedan nema sarana kesehatan dan alamatlengkap). surat izin kerja ini berlaku sampai dengan tanggal.(sesuai tangga! sigppg!): tertinggal. (www perihal permohonan surat izin kerja bidan kepada yin, surat izin praktik bidan sik ipbanenannanannnnannnnananannnnnanannnnnnnaanananna naan annan nan naungan alamat annnntannan nana nnn nana ann akan namun man kanan tempat,tanggal lahir pannannanannnannnnannanannannnannnnnnnnnannanananannanan nan nananaan jenis kelamin unud nan ann ann enter ana nnn penerapan nanti tahun lulusan nnnnmanaenan nama maa anna maa aaa aan mane ana aan ama maan naa tenaga nanengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin kerja bidan surat izin praktik bidan sik ipb). sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan fotokopi identitas dim ktp) sim paspor): fotokopi str sib yang masih berlaku dan dilegalisir, fotokopi ijazahatau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan tempat bekerja: pas foto ukuran sebanyak (tiga) lembar, rekomendasi dari organisasi profesi ib!), surat izin fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengajuan permohonan sikkerja bidan (sik) annnanetananennnnenanannnananananaa yang bertanda tangan bawah ini, pemerintah daerah kota depok memberikan izin kepada nama kaannananannnan ana banana kanan nnn nana nnn naa nama nan tempat, tanggal lahir akaakanannnnnn aan enam alamat rumah onnanvennan ena enamannamamana nana aman nomor str danamon aan maan nana ena aemamaaaanaa untuk bekerja sebagai bidan gi.oooooooo wooomnnnene tempat dan alamat lengkap fasilitas pelayanan kesehatan). surat izin kerja bidan sik) ini berlaku sampai dengan tanggal .(s@ suai pemberlakuan str sib ibi): tertinggal yr. wicara baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan per . formulir kop dinas kesehatan kota depok surat izin praktik bidan (ipb) pnnnconannnannnnnan taman yang bertanda tangan bawah ini, pemerintah daerah kota depok memberikan izin kepada nama enannananunnnnananaaannnaan tempat, tangga! lahir danaannnnnnana nanas alamat rumah nnannnngannenananaanananann nomor str dpannamanaana nan ana tanaman untuk bekerja sebagai bidan @di.o coc( sesuai pemberlakuan str sib). dikeluarkan pada tanggal . kepadibi): tertinggal. kop dinas kesehatan kota depok berita acara pemeriksaan praktik bidan mandiri berdasarkan kesehatan no, tahudan penyelenggaraan praktik bidan padafhafiini iennenenannnnnnnannnananaananunnnnnnnn nannnanananan nnaaasannaaaa pekerjaan pns no pns voodoo#o##oonmnnenannnnnnnnn anakan alamat tinggal panen panen tan epa pte rena nan nanang papan alamat praktik anannnnananenannannaenn nan aannanananamnn amaannannannnaa nanaanaaan sarana fisik ruang tunggu ada tidak ruang pemeriksaan ada tidak cc. ruang persalinan ada tidak ruang rawat inap ada tidak wc kamar mandi ada tidak ruang pencegahan dan pengendalian infeksi ada tidak 9g. papan nama ada tidak fasilitas sanitasi sarana air bersih adaftidak, jenis pam air tanah sumur kamar mandi ada tidak penanganan sampah medis padat adafidak surat perjanjian kerjasama dengan. bukti pengiriman manifest ada tidak sarana pembuangan limbah cair ada tidak peralatan peralatan tidak steril sentimeter stetoskon timbangan dewasa timbangan bayi pengukur panjang bayi termometer oksigen dengan regulator amuba dengan masker (ibu bayi) lampu sorot jam dengan jarum detik stabilisator bak instrumen tertutup palu refleks alat pemeriksaan set pemeriksaan urin pita pengukur sarung tangan karet untuk cuci alat pasang apron pasang masker dus pengaman mata sarung kaki plastik sesuai kebutuhan sempit disposable sesuai kebutuhan tempat kotoran sampah tempat kain kotor sesuai kebutuhan tempat plasenta sesuai kebutuhan pot sesuai kebutuhan piala ginjal bengkok besar dan kecil sikat, sabun kertas lakmus set sempit gliserol sunting verbal gelas ukur 500ml spatula udah logam perlengkapan pakaian bayi sesuai kebutuhan perlengkapan pakaian ibu sesuai kebutuhan peralatan steril dtt) kelam mean clean kosher rentang gunting tali pusat gunting benang gunting episiotomi kateter karet metal inset anatomi panjang dan pendek tenakulum kosher tang inset bedah spektrum color bebek dan sims mangkok metal kecil pengikat tali pusat sesuai kebutuhan pengisap lendir tampon tang tampon vagina sesuai kebutuhan pemegang jarum jarum kulit dan otot sesuai kebutuhan sarung tangan sesuai kebutuhan benang sutera catur sesuai kebutuhan does steril (kain steril) cc. bahan habis pakai kapas sesuai kebutuhan kain kasa sesuai kebutuhan plester sesuai kebutuhan handuk sesuai kebutuhan pembalut wanita sesuai kebutuhan peralatan pencegahan infeksi wadah anti tembus untuk pembuangan jarum dan tabung suntik tempat sampah untuk sampah basah dan kering ember untuk menyiapkan larutan klorin ember plastik tertutup untuk dekontaminasi peralatan ember pasti dan sikat untuk membersihkan dan mencuci peralatan dtt set untuk merebus dan mengukus tempat menyimpan peralatan bersih yang tertutup rapat formulir yang disediakan formulir inform consent sesuai kebutuhan formulir anc sesuai kebutuhan formulir pantograf sesuai kebutuhan formulir persalinan dan sesuai kebutuhan buku register ibu, bayi, anak, kb) sesuai kebutuhan formulir laporan sesuai kebutuhan formulir rujukan sesuai kebutuhanbersalin sesuai kebutuhan formulir permintaan darah sesuai kebutuhan buku kia sesuai kebutuhan kesimpulan tidak memenuhi syarat tidak dapat diberikan surat izin praktik bidan ipb) mandiri kewajiban merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu mematuhi standar pelayanancc. membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melaksanakan kewajiban lain sesuai kemenkes menkes per x tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan dan ketentuan perundangan yang berlaku mengetahui pemeriksa pemohon nip. nip. nip. perihal permohonan surat izin kepada yth, praktik fisioterapis spfnnnannnnnanannnnnenannnnannnnnaanannnnanannnaa maan alam aan mama maan amanmaaanan tempat,tanggal lahir ann nona anda nan nan ann nna anu uan nan none jenis kelamin nnannnennanannnannaaannnananannnnanaa nnnnananana naa naa canaan naaamanannn lulusan ann nan pan nona ppn dpn nan kanan enannnneaaanaaan nata ana annnnnn tahun lulusan danannmnvenvenenn anna memanen nana nana namamu ana manmaanan nomor str sif enanannanaanaaa man nana maman mana manan aman anna nana maan alamat rumah nnanannanannnnnnnannnnnannnanaana akan nana mann annaannaanaa namanya dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin praktik fisioterapi pada kannada nana nama nana anna nana lan anna akan sana rana maen sed nama sarana pelayanan kesehatan dan alamat lengkap), sesuai keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk xh tentang registrasi dan izin praktik fisioterapispendidikan fisioterapi' yang diakui pemerintah: cc. fotokopi sifl mulai bekerja, 9g. surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri, rekomendasi dari organisasi profesi fi):iii kop dinas kesehatan kota depok surat izin praktik fisioterapis (spf) annnnanannnnanannnnnnananenanaaanan berdasarkan keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes sk x!i 2oo1 tentang registrasi dan izin praktik fisioterapis bahwa kepada nama) tempat, tanggal tahir kenamannee men tenannamanaaan alamat damar men tennnennan aan nomor surat izin fisioterapi . diberikan izin praktik fisioterapis pada . sebut nama sarananya). surat izin praktik fisioterapis if1): tertinggal. formulir xiv kop dinas kesehatan kota depok berita acara pemeriksaan praktik fisioterapi mandirkrmnnnnnnannnan ema aan pekerjaan pension pns looondrnn nana alamat tinggal! lan ann apn nata apa epn pan een edan ppeeepe dana pep per are alamat praktik ancantenanananen aan namakan aan naam nana aan anna maa nana mananaaaa sarana fisik ruang tunggu ada'fisioterapi peralatan inhalasi ada tidak oksigen ada tidak peralatan melatih motorik ada tidak sentimeter ada tidak timbangan adai tidak alat lain pena npn nan ppp nanda pena paper perfisioyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan memberikan informasi dalam lingkup asuhan fisioterapi melakukan pencatatan dengan baik kewajiban lain sesuai perundang undangan yang berlaku. ok, .voodoo#o# w#mmnnnnnnn nana mengetahui pemeriksa pemohon ym. nip. nip. nip alih teknologi dan alih keahlian adalah proses pemindahan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional tk wna kepada tenaga pendampevaluasi adalah proses penyesuaian kompetensi tenaga kesehatan lulusan luar negeri agar memenuhi kebutuhan kompetensi yang tepat untuk bekerja wilayah indonesia. ahli gizi ahli gizi ahli diet teregistrasi) disebut registered dietisien yang disingkat bila telah mengikuti pendidikan sarjana gizi, d iv gizi ditambah pendidikan profesi (internship) dan ujian profesi serta dinyatakan lulus kemudian diberi hak untuk mengurus izin memberikan pelayanan dan menyelenggarakan praktik gizi: ahli . banana formulir perihal permohonan surat izin kepada yth, kerja radicgrafer snnnnnnmannnan mhn aan ena naa nana anna nana malam man maa ann nana aan nana alamat knnanenannaaaen anna maa aman amanat anaaannna aaaaaa anakan nana naa tempat,tanggal lahir anananannnnnnnnanaananaaaaaaaaaaan nan anna naa nan jenis kelamin ann nan nan ann pena ana nan aan pap panen ye. tahun lulusan namanya amen anan aman aan ana aan nan amanaanaaan dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin kerja radiografi pada .(tentang registrasi dan izin kerja radiografiir str yang masih berlaku: cc. foton! ijazah radiografi yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara radicgrafer, surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki sip rekomendasi dari organisasi profesi (pari):xvi kop dinas kesehatan kota depok surat izin kerja radiografi no, annnnnnnnenennnnnnnnnnn amankankerja radiografi, maka kepada: nama engaenaananannannnaanan tempat, tanggal lahir akkanean enam sarana alamat rumah ananennanenanananamanasaa sir nomor akan nan neenanananannanaan diberikan izin kerja sebagai radiografi pada .(sebut nama sarananya, alamat, kabupaten kota). surat izin kerja radiografi ini berlaku sampai dengan tanggal .(sesuai tanggal sir, tertinggal. perihal permohonan surat izin kepada yth, kerja reduksionis ooiisieranannnnannnnananuenanananann andamana naman nan nana nama naa naan alamat dnnnonokn naman maan maa nana enam ana man aman naanaaan tempat,tanggal lahir rnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaannannannanana nan anna aman jenis kelamin pan nan nan pendanaan era ye. tahun lulusan anannananannannennnannnnnnnannennnnannenunnanannsemannnnanannamannunn nan dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin kerja refraksionis optisien ada.ooo.oco ooronnannnnnnnnnnnnnannaanannnana anna naa aan debut nama sarana pelayanan kesehatan dan alamat lengkap). sesuai dengan keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk vv2002 tentang registrasi dan izin kerja refraksionis optisien. sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami dilampirkan fotokopi identitas dif ktp sim paspor), fotokopi siro str yang masih berlaku, cc. fotokopi labah refraksinois optisien: yan surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki sip: pas foto ukuran sebanyak (dua) lembar, f(.rekomendasi dari organisasi profesi,cahan dan materai formulir xvi kop dinas kesehatan kota depok surat izin kerja (sik) refraksionis optisien nomor aan.oo woo omennnnnnnnnnnannnaa berdasarkanmaka kepada: nama dnnnnannnnnnnnnnannnnnnnasan tempat, tanggal lahir nnamnnnnnennnnnannnanaaan alamat rumah akenanannnannaann mana siro nomor pannaananannnkaananaaaa pa. dikeluarkan oleh nnenannnnanannnnnnnanananaan pada tanggal annmomenanenanannanemananan diberikan izin kerja sebagai refraksionis optisien pada .(sebut nama sarananya, alamat, kabupaten kota). surat izin kerja sik) ini berlaku sampai dengan tanggal .(sesuai tanggal siro). dikeluarkan . pada tanggal. perihal permohonan surat izin kepada yth, praktik okupasi terapisaaananaanaaaa ana anan aan aaaaaanan nan nana aman tempat tanggal lahir dnnaamana man aaaaaa naa ana nan aan nan sama nama nan anna jenis kelamin penanaman maan lulusan onnnnnanananannan aan ana tahun lulusan nnnnennanenannnan ana nam ane aman aaaaaa nan nama nnn kanan nomor slot annan aaa rea ram uan ena aaa kanan nan aan naa anna aman maan alamat rumah nnnvakannnanaa mama aman nama nnn nama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin praktik okupasi terapis pada nnnnoanhononknamhna nana sudut mama sarana pelayanan kesehatan dan alamat lengkap), sesuai peraturan menteri kesehatan nomor menkes per tentang registrasi dan izin praktik okupasi terapis. sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami dilampirkan fotokopi identitas dir ktp sim paspor): fotokopi slot yang masih berlaku, fotokopi ijazah pendidikan okupasi terapis yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan okupasi terapis: surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki sip:i mulai bekerja, untuk yang bekerja pada sarana pelayanan okupasi terapis: 9g.praktik okupasi terapis nomor. can. nannnnnnnnannnanannnnnnanabahwa kepada nama) tempat, tanggal lahir drrnnnnantnnnnnnnaannanganan alamat nanananknnnnan ennnnannaaan nomor surat izin okupasi terapis ananta diberikan izin praktik okupasi terapis pada . sebut nama sarananya) alamat sarana tempat praktik rnnananannanannnannanaanaanan surat izin praktik okupasi terapis ini berlaku sampai dengan tanggal .( suai tanggal berakhirnya slot). organisasi profesi, tertinggal. kop dinas kesehatan kota depok berita acara pemeriksaan praktik okupasi terappada panini. tanggal .bulan . tahun . karrrnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnananaannn anna nana nanas pekerjaan pns non pns l.cbooo#wx nnnnnnnnnnaanaaa alamat tinggal pmnmkanmnnannn nana nana aan aan ananaaaan alamat praktik nvannnannnnnnnnnannannnaaannann ana anata anna makanan aman anna fanaa nana sarana fisik ruang tunggu adaokupasi terapiokupasi jaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan memberikan informasi dalam lingkup asuhan okupasi terapis melakukan pencatatan dengan baik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesi kewajiban lain sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. depok, .cbooo wo.ooo wom nanah mengetahui pemeriksa pemohon nip. nin. nip. perihal permohonan surat izin kepada yth, praktik terapis wicara sistem4 kepala dinas kesehatan kota depok tempat dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini, nana lengkap nnanannnnannnannnnananaannnanaenann anannanaaananaanananaanaaaaanaaaaa alamat nnnnnnennnnnnnannnnnnamnnnnnnnnnammanamannn anakan tempat, tanggal lahir rnnnnnnnnananannannanannnnnaaaaanaanannnnnaananann jenis kelamin ann nan nan nun nan panai epa aaa ppen papan papan tahun lulusan ennnannnnannnannnnnenaanannannannnnnaaaaan nananamaaan nan nanaaaaaanaan dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin praktik pada .vi! tentang registrasi dan izin praktik terapis wicarayang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan terapis wicara, cc. fotokopi situs str vang masih berlaku, dl. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki sip: pas foto ukuran sebanyak (tiga) lembar, surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tangga! mulai bekerja, untuk yang bekerja pada sarana pelayanan terapis wicara,i kop dinas kesehatan kota depok surat izin praktik terapis wicara nomor sa.doninnnnnnanennnnannnnnnnanana berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor menkes per vii tentang registrasi dan izin praktik terapis wicara, maka kepada nama nnnnnnnananannnnananna tempat, tanggal lahir dekan anne nenek ana manananan alamat rumah knnnemanmnnmnanann saman nomor site annnnnnmaman aren nanuamanaaa dikeluarkan oleh akananennanananannannnnnan pada tanggal ananenamnanatannn nana diberikan izin untuk melakukan praktik sebagai terapis wicara lulusan akademi terapis vicar2 p2d8 l.iiiiooo. sebut nama sarang, alamat, nama kota kabupaten). surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal .( sesuai tanggal site, ikatan terapis wicara, tertinggal. ahli madya gizi amg) adalah seorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan diploma iii gizi yang disetarakan dengan diabetic technician registered dtr) individu atau rumah sakit. tenaga tersebut termasuk dietesien nutrisionis,. ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur tentang perizinan tenaga kesehatan. bab jenis tenaga kesehatan tenaga kesehatan yang diatur dalam peraturan walikota ini meliputi dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, perawat, cc. perawat gigi, bidan, fisioterapis: radiografi, refraksionis optisien, okupasi terapis, terapis wicara, tenaga kefarmasian, profesi tenaga gizi, tenaga kesehatan warga negara asing. bab il. formulir xxiv kop dinas kesehatan kota depok berita acara pemeriksaan praktik terapis wicaravin tentang registrasi dan izin praktik terapis wicara pada hafiiniannnanannannannnnnnanananannn nannamann nan canaan nan nauanaaann naa pekerjaan pns non pns logo wo#mnnennnnnannn anna alamat tinggal pan ppu ppn apn upn nan ppa pen pipa nan nan edan inap pen papan pep alamat praktik dnnannannnnnannnnnnannnanannnnnnnnnnannanannaanaan mana anakan nnaaanaaaan sarana fisik ruang tunggu ada tidak ruang konsultasi ada tidak ruang terapi ada tidak kamar mandi ada! tidak papan nama ada tidak perlengkapan terapis wicara alat permainan edukatif ada tidak cermin ada tidak cc. gambar gambar ada tidak tempat peralatan ada tidak peralatan terapi dan diagnostik ada! tidak perlengkapan administrasi status pasien ada idak kartu pasien ada tidak buku register pasien ada tidak formulir rujukan ada tidak formulir penilaian bahasa bicara ada tidak formulir penilaian kemampuan menelan ada tidak gg. alat tulis ada tidak tempat menyimpan dokumenstandar profesi yang ditetapkan oleh ikatan terapis wicara melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pelatihan membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meningkatkan mutu pelayanan menjalankan kewajiban lain sesuai perundang undangan yang berlaku. depok, anna ono nnamananan nanah nana mengetahui pemeriksa pemohon nip. nip. nip. perihal permohonan surat izin kepada yth, praktik apoteker sisremanamnnenannn ana annan anna nana nan nyaman nnn naa tempat,tangga! lahir knknakanenan aman nana kawasan nana anna samanaanaan nomor stra ananannnnnnnnnnnananannnnananaanann banana nnaaaaaaaaan naagin pendidikan terakhir ann pnp papan nan nan nan ann een net ann ana dan tempat praktik kerja dnnaaaaaaa anna aaaaaa anna nana nana nnn nan alamat praktik lain lrmomennnnennnananmanannanaa mnnnnan anna mamaanananan makanan alamat rumah nnnananannnanknnnnnnnnaanaaaan anna (telp) wan.cbooo&oonnnnnnnnnnnnnnanannnnnnnkannanaanaan nomor arahan ekannanan nenek anna mana kanan ana keane nana nana nomor sertifikat kompetensi pennannnanannanannnnnnnnnnnnnnananannnannnnnnnnannnanannananannaa tgi sertifikat kompetensi dnanranaanakaan aan anna nama naaaananan dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin praktik apoteker sisaapoteker:, cc.: fotopengangkatan (untuk yang bekerja frs dan instansi pemerintah): surat rekomendasi organisasi profesi yai)bas foto ukuran dan sebanyak (dua) lembar sesuai ktp: fotokopi ktp, surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atan surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian: dan ketiga: surat pernyataan apoteker pendamping bekerja maksimal pada sarana kefarmasian, oo. surat apoteker bekerja sebagai apoteker pendamping pada sarana ke dan ke maka melampirkan sisa pada sarana kefarmasian sebelumnya,: gg.surat pernyataan bersama apa dan pemilik modal menyetujui adanya apoteker pendamping apabila apa tidak bekerja secara purna waktu (bermaterai demikian atas perhatian bapak ibu kami ucapkan terima kasih. pemohon dgn materai formulir perihal permohonan surat izin kepada yih, kerja apoteker siknnannnnanannnnnnenananesnnnnannnnannnnanamanannn nannnaaan nan tempat,tanggal lahir donnnokannnan anna aan nan maman maa mana akan nomor stra nnanannnnnnnanannnnannangananaanannanannnananananaanaannn pendidikan terakhir ann nan ann epa nan kanan pen antena era tempat praktik kerja annanmonanaaannnannmemaaaameaaa naa ana ana haasan aan alamat praktik lain nnnnnannanennnnnnnnanannnnnnaamannanananammanaannananaah alamat rumah ananaannnnnnnnnannanannann anna anna (ep) a.n. nnn mmm nomor ennnnenanenenanna arena nana naa mana aan nana samaran nomor sertifikat kompetensi nnnnnannnannanuanan annan anna canaan nanamnamnana namanaaanaa tgl sertifikat kompetensi panannananananennnnnnennananansannaaanannnsmananaaan dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat izin kerja apoteker sika) semua!yang dilegalisir dan surat sumpah: surat lolos butuh bagi lulusan diluar propinsi jawa barat dan dki atau provinsi lain v, fotokopi akte notaris perjanjian kerjasama surat perjanjian kontrak pengangkatan apoteker penanggung jawab: surat rekomendasi organisasi profesi yang masih berlaku,ii. fotokopi ktp: idemikian atas perhatian bapak ibu kami ucapkan terima kasih. pemohon dgn materai perihal permohonan surat izin kerja kepada yth, tenaga teknis kefarmasian siklornanannanannnnnn tanaman aan nan ana tanaman samaran anna anna aman nomor strata anu papan app end nan pena nee panen pena ane pena pan epa tempat,tanggal lahir nnnanananannnnanannannanann nan anna nan aan naa anna jenis kelamin pan ann nan nan nata nan nan naan aaa ape lulusan smf diri farmasi sarjana farmasi tahun lulusan anaxvvennananannanaemaman anna agama nana maman naa maaananan nan aman nana aan alamat rumah kannnnnnnnannnnnnanananannann nnaananaaaana nama aan temp. .namun ion onannnnnnnnnn ana amankan nama sarana ke prnnnnnnananannnnnnnnnnnnnnanannnnnnnnnannananneaanaananamaa nna nana aan alamat nnnnonnoenkamaman asana nana aamanamaaamaaaaaann anna nan nana ana nan ama nan nama sarana ke rekanennnanannnnnnnmam mannen aan namanya nneaaaakan alamat nun plat unp pipa ane pen unud aan ana nan una pranata enter nama sarana ke ananennnnannnnnnnennnunna nana nan ana nun nan nan naa ana aamaaaaaan kanan alamat nnnnannnnanatennnannnaanananana nana anna anna nan nana nama nana nomor ppn papan ann eeee ppp aan panen pena pare aaa pan ppp rena one been mail rnnnnnnananaannnnannanan nama namn naa aan naamaaaadilampirkan fotokopi ijazah teknis kefarmasian,: cc. surat sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki sip: fotokopi strata yang masih berlaku: surat perjanjian kerja sama dengan pemilik modal bermaterai ditandatangani orang saksi dari kedua belah pihak dengan menyebutkan hak dan kewajiban masing masing pihak: pengangkatan (untuk yang bekerja frs dan instansi pemerintah),fotokopi siklik sebelumnya, pas foto ukuran dan sebanyak (dua) lembar: fotokopi ktp:rekomendasi dari organisasi profesi pagi)mma surat izin praktik apoteker (sisa) nomor nnnnnevanenenan tanakpraktik apoteker kepada nama) tempat tanggal lahir rananananeannnnnnnnnannannannanannnnanannnnnaanannaamananaamanaaaaan alamat agannennnnnnn anne aan nama enanaananaan stra kamaraneaa anna anna naammanaanas stra berlaku sampai dengan .ooooio. (1gv bin thn) untuk berpraktik sebagai apoteker penanggung jawab pendamping pada sarana dnnannanannaanmanana nana ena nomor surat izin praktik apoteker sisa) .iiooior coor wnnenennnnnnnnannnnnsnnnannnanaa masa berlaku .iiiiooooooooooooo.o dengan ketentuan sebagai berikut penyelenggaran praktik pekerjaan praktik kefarmasian saranaoo. padatanggah iii formulir vib kop dinas kesehatan surat izin kerja apoteker (sika) nomor annannooraknnmenana enapoteker kepada aa. tempat tanggal lahir daa papan ppn aan ptn itn alamat anannnnnnannnnnnannnaanananannnnn nan aman andamana stra berlaku sampai dengan .oooooooooooo.coor woo bln thn) untuk berpraktik sebagai apoteker penanggung jawab! pendamping nama dan alamat sarana kkaamanaknnnan nan ana anata anna nomor surat izin kerja apoteker sika) .ooooooccorooooooooo comma masa berlaku s d .oioooocoocoooooo. oo m dengan ketentuan sebagai berikut penyelenggaran praktikmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku. yan .ceodengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota depok, menimbang bahwa untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease diperlukan langkah penanganan yang cepat, tepat, fokus dan terpadu serta adanya kepastian hukum, derlukan pengaturan mengenaitata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah,nyusun kegiatan sesuai dengan nama kegiatan dan anggaran sesuai dengan keputusan belanja tidak terduga, kepala membuat daftar calon penerima hibah yang ditetapkan kepala pd, melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa sesuai dengan mekanisme yang berlaku, membuat tanda terima barang atau kwitansi sebagai pengganti nph, dan pelaksanaan kegiatan dan daftar penerima hibah dilaporkan kepada wali kota dan gugus tugas. paragraf usulan pemberian hibah berasal melalui penyelenggara swakelola usulan pemberian hibah berasal dari swakelolayang akan diserahkan pada penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada dibuat berdasarkan ketentuan sebagai berikut: swakelola mengajukan surat permintaan hibah barang yang diadakan melalui swakelola kepada kepala pd, kepala membuat kajian telaahan terhadap usulan hibah barang yang diminta swakelola, kepala membuat permohonan penetapan calon penerima hibah kepada wali kota, wali kota menerbitkan keputusan penerima hibah, kepala menerbitkan nph yang ditandatangani oleh kepala dengan penerima hibah, kepala membuat berita acara serah terima uang, barang dan atau jasa, dan berita acara dilaporkan kepada wali kota dan gugus tugas covid paragraf usulan pemberian hibah berasal dari pihak lain usulan pemberian hibah berasal dari pihak lainberasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan sebagai berikut: usulansurat permintaan hibah dari pemohon kepada kepala pd, kepala membuat kajian atau analisis terhadap semua permohonan yang diterima, kepala mengajukan permohonan penetapan hibah berupa barang atau uang kepada wali kota, wali kota menetapkan keputusan penerima hibah, kepala membuat berita acara serah terima hibah atau nph yang ditandatangani bersama antara kepala dengan penerima hibah, dan kepala melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan berita acara kepada wali kota dan gugus tugas. bagian ketiga evaluasi permohonan hibahdalam selanjutnya melakukan evaluasi calon penerima hibah secara administrasi, sesuai dengan kebutuhan dan biaya.pada pimpinan membentuk tim evaluasi berikut tugas dan fungsinya berdasarkan surat tugas pd. tim evaluasi memiliki tugas: mengecek kelengkapan, keabsahan dokumen administrasimelakukan evaluasi tingkat kewajaran harga, sesuai dengan peraturan perundang undangan, dan melakukan pemilahan kategori jenis bantuan yaitu hibah barang atau hibah uang, tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (tiga) orang atau sesuai dengan kebutuhan. bab penganggaran hibahelanja tidak terduga. belanja kebutuhan yang merupakan kegiatan pd, penganggaran dengan menggunakan dana yang bersumber dari relokasi anggaran pdbkkepala terkait jawab hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan, dan ab pengawasan inspektur inspektorat daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dalam peraturan wali kota ini. bab vii penganggaran seluruh biaya terkait dengan belanja hibah dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga atau anggaran belanja pada pddaerah kota depok, ka, salvador ri'p., sh, m.h.bab ketentuan umumkd adalah badan keuangan daerah kota depokgugus tugas covid tingkat kota depok sebagaimana tertuang dalam keputusan wali kota tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease covidbab ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: pemberian hibah untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid dan pertanggungjawaban penggunaan hibah untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid bab iii pemberian hibah bagian kesatu umum hibah untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid merupakan pemberian uang, barang, dan atau jasa dalam rangka penanganan covid kota depok. hibah untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid sebagaimana dimaksud pada berupa: penanganan kesehatan, dan atau penanganan dampak ekonomi. hibah untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan covid sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan pada tahapan: pra bencana, tanggap darurat bencana, dan atau pasca bencana. hibah untuk pencegahan penyebaran dan percepatan untuk penanganan covid dapat diberikan kepada: pemerintah, penyelenggara swakelola, dan atau pihak lai, antara lain rumah sakit milik pemerintah, kodim, polres. hibah kepada penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk sebagai pemberi layanan kesehatan penanganan covid oleh wali kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. hibah kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada: badan, lembaga kemasyarakatan antara lain rukun tetangga rt), rukun warga rw), pengurus tempat ibadah, kampung siaga satgas covid tingkat rw, kelompok tani, dan atau badan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan, koperasi meliputi koperasi yang berkedudukan kota depok yang dibuktikan dengan akta dan pengesahan badan hukum, kelompok masyarakat diberikan kepada kelompok masyarakat yang berlokasi wilayah kota depok dan telah memiliki surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tanpa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan atau organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia berbentukberikan secara langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. bagian kedua tata cara pengusulan dan evaluasi pemberian hibah paragraf umum pemberian hibah dapat diusulkan oleh: pd: penyelenggara swakelola, atau cc. pihak lain. paragraf usulan pemberian hibah melalui usulan pemberian hibah melalui sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa: usulan pemberian hibah yang akan diserahkan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam atau usulan pemberian hibah yang dikelola sendiri oleh pd. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf dibuat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:mbuat daftar calon penerima hibah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pd: berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk ditetapkan, kepala membuat tanda terima barang uang atau kwitansi: dan kepala menyampaikan laporan penerima hibah kepada wali kota dan gugus tugas. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf dipaksakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: |
salinan walikota manado provinsi sulawesi utara peraturan walikota manado nomor tahunmutuskanwalikota manadoopi 3x0 (dd oia rea3 asana ear lenggang a09 galat s2s$ hn: ss5$ u | sira s k 2z fte) ntt ker tags gas (er) ns) pad ja") deg iko das, epo yaf rio to. a25 da4 dodo0o2) s9s8g9 d d sky sps, sig et) a39 dau ebi gia mui aka "tel ne) tlh nyi par adm ks) oo ks) kan par yan |s$| sis fag is3| fa) ssi is) ta) jani eatedads. sin ang pni3s ata on: anak seri na ata 50m reni nan ap pin gr e . pra it tai a55 2ee nera j33 pr: sasa oz25 loh in) 2m nga ere sesi der sat beseditg ora ang oon eni s300x398 gyisnlonilgengfo ipl, so5hop rsa pan p00 2etis for &w (s1) (oz pusat ss3goals| akan syu fa) ben la) ss6$ ::|| ind leni pp a29 kedai ss| ayi sg'y kp3eea3 ss33 ben u, r89 xs59 ps) by, au: day see9t33l s$1im sps ss | c4 psegtm ghsarsssg| see us) sopo 3x3 lus| ntt g#3p pepe diss sesi5 pon ris ter 2assets r23 ar) ts os3$ sar au: s5) sir marga sang3 sig wa. rai j1) man pad iss han ninja iga) man 9212g s5.| m3: seo| sg"| b933si tan fagei1t3, arab psi et) nai edo sop yon tig pan pipih era eesonoboi artista baan pdpagsin pes sang paint era ita sate seeing sel sss5s gos segera pes ap. ois| giga tu) bar iy3| ne: ang gasal islengiaisi sis 33isi sggniipa g723 tasik kor tea ste iga tang segel sales kapal be5 mn. kana lani ras j3) png lam) dea men ind jas i#p| g90 30k ka. ahp 3w33 pps d|d les) t33e3| egi a33 23g jean tan uan as) iog pangan tea buni em: sea eki tai mn. ten) lau sob ren) asian isa ja. read jai egi ke) fu) (nam taj oya lia iss 5pv3sisa pks p22yoo sokbbbeioolilb sexyunt3o3e3 pdr a2t3| oas kos setesoesenii appa angin: ktm i0duu 03m. w0g3lm visa, solo yiseyipuipi ane iri vita3 3338p . tag toy ind je. e3) ind dea im) ira) ke) av) s.d fake) lan uni) gg3 esa nek nat dog dog dikenang geeavasg magelang nani bert cars d p3 pra s39pg sbl yipkips sa$ cc. gov m0305 ov3 b3f pipih ada kan ssg3yu ing ken par ds) sir| bee mua ken ss| ps) sal. per av) la) tas e3u te9 sp3 iasspso a39 x3285 see o33 dansa pp2rs ira) appa appa uses| kpr fps rc ty9| gas bt) tan r14 im) ind te) jet) kode 0x3: 2x3. | c r59 nn) a59sulawesi utara. walikota adalah walikota manado. daerah adalah kota manado. sgkegega stonyorlo ana $$, eo30 ka. jan tel tag ke) kam tan) lag te. ka) 0x3 dz3 $@r dal 25u 0xo fe? surga a35 le) sos a38 sar "yp nay bon e5t5o0e5 fat) | 3z0 fi) fat) irr di noo egg s23 51y reprdpp3 pria3v3ki ss30033g309 s9urijnppivorn kang anya ynu yara isis3i str c53869 yonif vgo.yar0320o30 s5| iebysu verify2yay aims ind suu oku dyd lau js05 5o59 sopa| x85 $$ (w) s tan agt sal kena: co| kena cool sis cg: cool oo| ken. mena dean sen dara 35z9 les) (ur og81, oti alor deyvyarp acs bot proses karo kbk ao5|e9 tas 3a|z spo siti, dana ongkos sss asyik ops 330joc32| pki yon borgx tx3a| aan 33csa tai tel.x 30c 5s33 cas en) ind pad lam) san dal tas) z muc gaga sec| m30 a82 dipa years iey @& #s5s men man pep oia da3 fes3a3 a85|c s3 en) k335 sang3i flag dgn pal mas powo lena tgn ong ann apn pagoda kendi b33gajah3ja3a ovi sap sa| (aj cow: d30939 ayy sn3a iso jojo iso gus kuya b5. stt sir et) boa suku hg2 bar pou opnokve spo pvv siap 35k armada ran poci fat saha fy33 be. y39 tel |s s p| fee) boa sis pan aet je9 3e01 kls a23 s0y lb35i yo: oen pga ara) pdb s9gs5e la) ita ban aro bra osn gmo aa55 sag iag era pose essen k9u bea ind oor rt) ia") (el ca ln) (ra ket rat) syw359s a75 90yo had badi ony rotasi ii, tolong v5 tj0y50 s5205$ss| bib nasi| gye paya nona oegenngg banntegeeosuapa biasa bet o20302 eel egg gs353ss ee3s isi orde an3 ppi ipw pai lai v0g35ybs3 pr3 siespoyani eng tya g0, tai peta a53: 0md2 v5. ep! pad ind men kei gs. g bs ken) pan (dg. xtc sayur t89g jvc o9 en2g se5 gay sda099 hal diss eps sere33 atap efek "a5? fee bajakan saat deretan f833835285 see tipe id! tata fly lek to. tagih ls) z8 jai sp. (ai ta) ken in) ira a33 resital ses gs|e tah sagefisa2, day a33 tue: x39 keep i2033 tao ren eng ita fun opo fkanbanb rig inno rik diri goa iss las viii ses page nen ain eta gua toy a88) $a8 iua ban tr) boa ne) men ips sis ne) |o a39 a53 a53| pan s?8g o85 c5 c59d|x tgn tanu laga tak lai and sala se: bad bagi aka job 3sy "$$ pondok roti8 non 2mpggp3 ire sse dik yu3| vp53 kan kn) bin ket la) ar. zr| ja. gsv|e2 neraca pengelolaan sampah tahun dalam satuan ton tahun tahun |persen potensi timbunan sampah dsa maa agama masyarakat) lal pembatasantimbulansampah aan damar ata asa sampah ian (oo persentasepengelolaansistemkota |pemilahan pengumpulan pengangkutan) tesatapamaran eraesaaama (residu pemilahan) sampah diangkut tempat pemrosesan sampahterolahmenjadibahanbaku jan energy pemrosesan akhir mes kanan akhir dan aan sampah tidak dikelola iv) aja persentase sampah tidak terkeloli walikota manado, ttd g.s vicky lumentut diundangkan manado, pada tanggal mei sekretaris daerah koya ttd miller c.s lalat berita daerah kota manado tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya g& kepada bagian hukum, edo pud pas yanti putri, sh.,mh pembina, iv a nimanado dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota manad |
sagaawsws surat edaran nomor un57 se tu tentang penetapan libur nasional hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah tahun dan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama tahun:, bahwa hari rabu tanggal desember telah ditetapkan hari libur nasional dalam rang. berdasarkanbahwa khusus pada bulan desember tahun telah ditetapkan sebagai berikut semula desember cuti bersama hari raya natal desember libur nasional hari raya natal dan pengganti cuti bersama hari raya desember rabu, dan kamis idul fitri menjadi desember cuti bersama hari raya natal desember libur nasional hari raya natal desember kamis pengganti cuti bersama hari raya idul fitri selama ditetapkannya hari libur nasional dan cuti bersama, maka seluruh pegawai tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan pada bulan desember tahun dalam rangka pencegahan covid (kecuali dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak). seluruh pimpinan unit kerja wajib menyesuaikan kembali pembagian jadwal tugas kedinasan kantor work from office wfo) dan atau tugas kedinasan rumah' tempat tinggal work from home wfh) bagi pegawai masing masing unit dalam rangka efektivitas pelaksanaan program kerja penghujung akhir tahun anggaran. selama hari libur nasional dan atau cuti bersama berlangsung seluruh pegawai wajib memperhatikan protokol kesehatan pemerintah, melaksanakan gerakan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. surat edaran ini berlaku mulai tanggal desemberkesal. desember sega susa bid tr muka arifin, sc. ne, bahwa pengaturan mengenai pelepasan tanah dan atau bangunan milik dikuasai pemerintah kota bandung telah ditetapkan denganbandung saat ini, maka beberapa ketentuan dalam peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf atas perlu diubah dan disesuaikan, bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut1992kotamadyadan atau bangunan milik dikuasai pemerintah daerah dan mendapat pendelegasian dari walikota, tanah adalah tanah milik dikuasai pemerintah daerah.man atau bangunan,tukar menukar (ruslan),, il.pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan, tukar menukar, bab subyek dan obyek subyek pelepasan adalah orang atau badan hukumobyek pelepasan adalah tanah dan atau bangunan milik dikuasai pemerintah daerah yang menurut jenis perijinan, peruntukan tata ruang kota dan unsur kepentingan pembangunan dapat dialihkan status haknya kepada pihak lain yang membutuhkan sesuai kesepakatan dengan pihak lain. bab iii persyaratan jl)menukar (ruslan).. copy dan memperlihatkan surat surat aslinya seperti berikut surat ij,, spot atau tanda lunas pbb tahun berjalan, ktp pemohon yang masih berlaku, surat ijin mendirikan bangunan,, surat suratmilik pemerintah daerah dengan cara tukar menukarai berikut surat penunjukan dari walikota, ktp pemohon yang masih berlaku, gambar lokasi tanah dan atau bangunan yang dimaksud pemohon,, nota persetujuan tentang rencana tukar menukaritiaan susunan kepanitiaan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan ditetapkan dalam keputusan walikota. j0). panitia sebagaimana dimaksud ini bertugas meneliti, menaksir, menetapkanusulan besarnya nilai ganti rugi pelepasan hak dan menyampaikan hasilnya kepada walikota. bab biaya pelepasan hak tanah (d) besarnya nilai ganti rugi pelepasan hak atas tanah ditetapkan oleh walikota setelah mendapat persetujuan dprd. setiap pemohon yang dikabulkan diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar (tiga persen) dari harga yang ditetapkan, (d0)bandung pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah kota bandung, pensiunan janda pegawai negeri sipil pemerintah kota bandung: anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota bandung,dua belassebelas) bulan terhitung pembayaran pertama. hasitanah setempat dan untuk bangunan dari instansi teknis. bab proses pembahasan proses tukar menukarperhitungan biaya ganti rugi pelepasan nilai objek tukar menukar oleh panitia, laporan panitia kepada walikota, pembuatan rancangan keputusan walikota: pengajuan persetujuan dprd, persetujuan dprd: pelaksanaan pelepasan tukar menukarhangus. dalam hal tukar menukarjin pemerintah kota bandung. apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan ini maka pemerintah kota dapat memutuskan perjanjian tukar menukar secara sepihak dengan akibat atau resiko sepenuhnya menjadi beban pihak pemohonoleh pemerintah kota banepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik dikuasai oleh pemerintah kota bandung:.d atas: memotret seseorang yang berkait, melakukan tindakan lain yang diperlukandani jeda roda ina utama muda nip. lembaran daerah kota bandung tahun nomor seri |
salinan nomor a, peraturan walikotalang.viimodal rp. belanja tidak terduga rp. transfer bagi hasil desa rp. jumlahviiisalinan sesuai aslinya ttd kepala bagian hukum, dr. drs. shown, sh. ttd. pembina utama madya nip. dwi raha yu, sh, hum. pembina berita daerah kota malang tahun nomor seri nip. |
salinan nomor e, peraturan walikota malang nomor tahun tentang pengelolaan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota malang, menimbang bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dapat menerima hibah, memberikan hibah dan bantutentuan pemberian hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga, bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian hukum pelaksanaan penggunaan hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terdugalanja tidak terduga (dwalikota. (dab mekanisme pemberian bagian kesatu belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga dalam bentuk uang (dl) kepala skpd mengajukan usulan belanja hibah atau belanja bantuan sosial atau belanja tidak terduga dalam bentuk uangsekretariat daerah menyiapkan dokumen spp ls dan spm ls beserta kelengkapannya. spm ls yang telah diterbitkan selanjutnya diajukan kepada bagian keuangan untuk penerbitan sp2d. dokumen kelengkapan untuk hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada terdiri dari keputusan walikota tentang pemberian hibah, nph: berita acara penyerahan hibah, bukti pengeluaran kwitansi. dokumen kelengkapan untuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada terdiri dari proposal dari pemohon yang meminta bantuan sosial kepada pemerintah daerah: keputusan walikota tentang pemberian bantuan sosial beserta rincian penggunaannya, berita acara penyerahan bantuan: surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dari penerima, bukti pengeluaran kwitansi. dokumen kelengkapan untuk belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada terdiri dari proposalcc. surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dari penerima, bukti pengeluaran kwitansi. bagian keuangan menyerahkan sp2d yang diterbitkan kepada bendahara pengeluaran sekretariat daerah untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak penerima belanja hibah atau belanja bantuan sosial atau belanja tidak terduga dalam bentuk uang dengan menggunakan tanda terima. mekanisme pencairan belanja hibah dalam bentuk uang ditetapkan, sebagai berikut penerima hibah membuka rekening pt. bank jatim cabang malang dengan menyerahkan specimen tanda tanganrencana kegiatan, bendahara pengeluaran sekretariat daerah mencairkan dana hibah dan melakukan transfer rekening penerima hibah. (dl) pencairan belanja hibah dapat dilakukan secara keseluruhan dan atau secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. pencairan belanja hibah untuk tahap sebanyak (lima puluh persen) dengan dihampiri nph beserta dokumen perencanaan kegiatan.: spj disampaikan kepada walikota melalui sekretaris daerah (dl) kelompok masyarakat organisasi kemasyarakatan anggota masyarakat mengajukan surat permohonan bantuan sosial kepada walikota melalui sekretaris daerah. surat permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat identitas calon penerima bantuan sosial, rencana penggunaan dana, struktur organisasi sosial kemasyarakatan bagi kelompok masyarakat organisasi kemasyarakatan: dan data pendukung lainnya, seperti foto lokasi kegiatan. penggunaan bantuan sosial sesuai dengan rencana kebutuhan dana yang tercantum dalam proposal pengajuan dan sudah disetujui oleh walikota dan atau sekretaris daerah. pemberian bantuan sosial sampai dengan rp. (lima belas juta rupiah) dengan persetujuan sekretaris daerah. pemberian bantuan sosial diatas rp. (lima belas juta rupiah) sampai dengan (lima puluh juta rupiah) dengan persetujuan walikota. penerima bantuan sosial wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada walikota melalui sekretaris daerah. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan perundang undangan. (l) setelah pengajuan bantuan sosial mendapatkan persetujuan sekretaris daerah dan atau walikota, selanjutnya pejabat ketatausahaan keuangan sekretariat daerah mengajukan spp dan spm kepada bagian keuangan sekretariat daerah. berdasarkan spp dan spm sebagaimana dimaksud pada kepala bagian keuangan selaku bendahara umum daerah menerbitkan sp2d. bendaharawan sekretariat daerah mencairkan sp2d yang diterbitkan kepala bagian keuangan melalui pemindahbukuan rekening pt. bank jatim cabang malang. bantuan sosial diserahkan kepada penerima bantuan melalui transfer dan atau tunai. bagian kedua belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang (l) sekretaris daerahpelaksanaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dengan memperhatikan kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan... s5) belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang tidak memerlukan persetujuan dprd, kepala skpd mengajukan usul hibah selain tanah dan atau bangunan kepada walikota melalui sekretaris daerah disertai dengan penjelasan serta kelengkapan data. setelah mendapat persetujuan walikota ditindaklanjuti dengan keputusan yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama walikota. selanjutnya kepala skpd melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam berita acara. bab pertanggungjawaban (dl) penerima belanja hibah atau melalui skpd. skpd menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah dan atau bantuan sosial dari penerima bantuan sosialmemutuskandalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepadabantuan sosial adalahpendapatan apbd antara pemerintah kota malang dengan penerima hibahdan bantuan sosial kepada lembaga organisasi kemasyarakatan organisasi kepemudaan kelompok masyarakat anggota masyarakat. bab prinsip dan tujuan bagian kesatu belanja hibah paragraf prinsip (dl) prinsip pengelolaan dan penggunaan belanja hibah yaitu efektif, efisien dan transparan. prinsip pelaksanaan belanja hibah yaitu akuntabel, terukur kinerja dan kualitas(s5) hibah yangprtanggungjawaban penggunaan belanjbelanja hibah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari belanja hibah dalam bentuk uang, belanja hibah dalam bentuk barang dan atau jasa. (dl) belanja hibah dalam bentuk barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf dianggarkan pada skpd dalam bentuk program atau kegiatan. barang yang dapat dihibahkan harus memenuhi syarat,elanja hibah dalam bentuk barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada pengangkatannya masuk dalam kelompok belanja langsung dan proses pengalamannya dilakukan oleh skpd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyerahan belanja hibah dalam bentuk barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara penyerahan barang dan atau jasa. (dl) hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam berupa tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan kepada sekretaris daerah, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan walikota. hibah dalam bentuk barang selain tanah dan atau bangunan dilakukan oleh kepala skpd setelah mendapat persetujuan oleh sekretaris daerah. hibah dalam bentuk barang selain tanah dan atau bangunan dengan nilai sampai dengan jima milyar rupiah) dilaksanakan oleh walikota tanpa persetujuan dprd. (dl) hibah dalam bentuk barang berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalamdalam bentuk barang berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. paragraf tujudgian kedua belanja bantuan sosial paragraf prinsip (daragraf tujuan untuk meningkatkanagian ketiga belanja tidak terduga paragraf prinsip (dl)tutup. pengembalian atastujuan kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud dalamiii tata cara pemberian bagian kesatu belanja hibah paragraf belanja hibah dalam bentuk uang (dl) pemberian hibah dalam bentuk uang dilaksanakan setelah pengesahan dpa sekretariat daerah dan nph telah ditandatangani oleh pemberi hibah dan penerima hibah. pemberian belanja hibah dalam bentuk uang yang sumbernya berasal dari apbd dilakukan melalui pemindahbukuan dari rsud rekening penerima hibah pt. bank jatim cabang malang. penerima hibah membuka rekening pt. bank jatim cabang malang. paragraf belanja hibah dalam bentuk barang dan atau jasa pemberian belanja hibah dalam bentuk barang dan atau jasa dilaksanakan setelah pengesahan dpa skpd dan telah dilaksanakan proses pengadaan barang jasa. bagian kedua bantuan sosial (dl) belanja bantuan sosial dalam bentuk uang hanya dianggarkan dalam dpa skpd pada sekretariat daerah. belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam dpa skpd. |
salinan nomor e, peraturan walikota mal: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pug pada skpdtanggal septemberskpd,terdiri atas penetapan kebijakan pelaksanaan pug daerah:kie)(dl) skpd(dl) dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam dengankepala skpd(dl) dalam upaya percepatan pelembagaan pug seluruh skpd dibentuk pokja pug daerah. susunan keanggotaan pokja pug daerah adalah seluruh kepala skpd. kepala bappeda sebagai ketua pokja pug daerah. kepala bkpm sebagai sekretaris pokja pug daerah. pembentukan pokja pug daerah ditetapkan dengan keputusan walikota. tugas pokja pug daerah sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut memfasilitasi pug pada seluruh skpd, melaksanakan sosialisasi dan advokasi pug:daerah setiap tahun, bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerahdaerah: melakukan pemantauan pelaksanaan pug masing masing skpd, j .(d0)sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat pug dalam program legislasi(d) focal point pug pada setiap skpd terdiri dari pejabat dan atau staf. focal point pug sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugasditetapkan oleh kepala skpd. bab pelaporan, pemantauan dan evaluasi (dl) ketua focal point menyampaikan laporan pelaksanaan pug kepada kepala skpd secara berkala setiap (tiga) bulan. kepala skpd menyampaikan laporan pelaksanaan pug kepada ketua pokja pug daerah secara berkala setiap (tiga) bulan. ketua pokja pug daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pug kepada walikota melalui sekretaris daerah secara berkala setiap (tiga) bu: dan f. daerah. pokja pug daerah(d0)skpd. |
salinan nomor d, peraturan walikota malang nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis usaha pertanian pada dinas pertanianpertanian, perlu dibentuk unit pelaksana teknis usaha pertanian:organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis usaha pertanian,pertanian pada dinasadalah kepala dinas pertanian. unit pelaksana teknis usaha pertanian selanjutnya disebut upt usaha pertanian adalah unit pelaksana teknis usaha pertanian pada dinas pertanian. kepala upt usaha pertanian yang selanjutnya disebut kepala upt usaha pertanian adalah kepala upt usaha pertanian pada dinas pertanielolaan usaha pertanian adalah pengelolaan balai benih ikan dan pasar benih ikan, pusat kesehatan hewan, serta kebun dan laboratorium tanaman pertanian. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk upt usaha pertanian. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi (d0) upt usaha pertanian merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dinas pertanian. upt usaha pertanian dipimpin oleh kepala upt yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. (d0) upt usaha pertanian melaksanakan tugas pokok bidang pengelolaan usaha pertanian. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada upt usaha pertanian mempunyai fungsi penyusunan program kerja upt usaha pertanian, pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan dan pemasarannya, pelaksanaan pengelolaan kios pada pasar benih ikan, pelaksanaan budidaya tanaman pertanian dan pemasaran hasilnya, pelaksanaan kaji terap teknologi budidaya perbenihan ikan air tawar dan pembibitan tanaman, pelaksanaan pelayanan jasa medis hewusaha pertanian: pelaksanaan standar pelayanan minimal spm) dan standar pelayanan publik spp), pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat bidang pengelolaan usaha pertanian, pelaksanaan konsultasi teknis pada dinas pertanian melalui bidang bidang yang terkait:usaha pertanian, terdiri dari kepala upt: subbagian tata usahausaha pertaniantanian bidang pengelolaan upt usaha pertanianpenghimpunan, pembukuan, dan penyetoran retribusi pengelolaan kios pasar benih ikan dan pelayanan jasa medis hewan, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pelayanan penerimaan pengaduan masyarakat bidang pengelolaan usaha pertanibalai benih ikan dan pasar benih ikan koordinator rumpun tugas balai benih ikan dan pasar benih ikan melaksanakan tugas melaksanakan kegiatan budidaya perbenihan dan pemasaran benih ikan, melaksanakan kaji terap teknologi budidaya perbenihan ikan kepada pembudidaya ikan dan petugas lapangan, melaksanakan kegiatan pengelolaan kios pasar benih ikan, melaksanakan kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, serta pengawasan sarana dan prasarana balai benih ikan dan pasar benih ikan, melaksanakan kegiatan pengujian kesehatan ikan dan lingkungannya, melaksanakan pemungutan, pembukuan, dan penyetoran retribusi penggunaan kios pasar benih ikan dan hasil pemasaran benih ikusat kesehatan hewan koordinator rumpun tugas pusat kesehatan hewan melaksanakan tugas melaksanakan pengobatan terhadap penyakit hewan baik secara sentosa (obat obatan) maupun melalui tindakan medik bedah, melaksanakan kegiatan pemulihan rehabilitasi, rawat inap, dan berobat jalan pasien hewan: memberikan jasa konsultasi medis hewan veteriner kepada masyarakat, melaksanakan pelayanan jasa medis hewan, melaksanakan kegiatan inventarisasi, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewkebun dan laboratorium tanaman pertanian koordinator rumpun tugas kebun dan laboratorium tanaman pertanian melaksanakan tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium tanaman pertanian, melaksanakan kegiatan kaji terap teknologi spesifik lokasi tanaman pertanian, melaksanakan kegiatan budidaya tanaman pertanian, melaksanakan kegiatan pemasaran bibit tanaman pertanib tata kerja (dusaha pertanianpertanian sesuai dengan bidang tugasnya. pejabat struktural lingkungan upt usaha pertanianusaha pertanianpertaniaberlaku selambat lambatnyabagan struktur organisasi upt usaha pertanian pada dinas pertanian kota malang kepala dinas pertanian kepala upt usaha pertanian subbagian tata usaha kelompok jabatan fungsional walikota malang, ttd. drs. peni suharto, m.ap |
salinan nomor a,njabaransehingga penjabaran anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan walikota malang nomor tahunsalinan sesuai aslinya diundangkan malang kepala bagian hukum, padatanggal september ttd. dr. drs. shown, sh, dwi raha yu, sh, hum. pembina utama madya pembina nip. nip. berita daerah kota malang tahun nomor seri |
salinan nomor e,harga satuan pokok kegiatan spk) sebagai pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah skpd) untuk menyusun rencana kerja dan anggaran rkspk)harga satuan pokok kegiatan (spk)pembiayaan sebagai dasar penyusun(spk) spk pemerintah kota malang tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. spk sebagaimana dimaksud dalam merupakanpedoman bagi seluruh skpd lingkungan pemerintah daerah untuk penyusunan rka tahun anggaran bab iii ketentuan lain lain (l) patokan harga satuan untuk barang barang kendaraan bermotorpabrikan obat ojabatan fungsional penyuluh perikanan dan angka kreditnyhuruf peraturan daerah kota malang nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah, perlu menetapkan jabatan fungsional penyuluhmeliputi pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah gelar, persiapan: pelaksanaan: dan evaluasi dan pelaporan. pengembangan penyuluhan perikanan, meliputi penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis penyuluhan perikanan, perumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan: dan pengembangan metode sistem kerja penyuluhan perikanan. pengembangan profesi, meliputi penyusunan karya tulis karya ilmiah bidang perikanan: penerjemahan penyaluran buku dan bahan lain pengajar pelatih dalam bidang perikanan: peran serta dalam seminar lokakarya bidang perikanan, keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh perikanan: penghargaan tanda jasa, keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi nasional internasional: dan memperoleh ijazah gelar luar bidang tugasnya. bab rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit (l)kelurahan unit kerja lapang: menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa flipchart peta singkat,ukan kegiatan temu lapangwicaratekniskaryrak pelaku utama andalan dan pelaku usaha tingkat kelurahan unit kerja lapangan, menjadi intermediet pada kegiatan temu lapangwicaradanmenyusun:, melaksanakan karya bagi pelaku kegiatan gelar teknologi perikanan, tingkat kesulitan rendah:, menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kota, menjadi peserta dalam membahasyelenggarakan dansaha perikanan: menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta,penyusunanota, menjadi intermediet pada kegiatan mimbar sarasehan tingkat kotota, mengumpulkan dan mengolah data bahanjadi membahas dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan:ediacamatan, menjadi intermediet pada kegiatan temu karya: menyusun materi ,:,olusi dampak penyuluhan perikanan tingkat kecamatan. penyuluh perikanan mud maupun masyarakat: membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang wilayah kerja penyuluhan:, menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kota, menjadi ketua dalam kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kecamatan, menjadi peserta dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi, menjadi penyaji dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan tingkat kota, menjadi membahas dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan tingkat kota, menjadi narasumber dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan tingkat kota iklan layanan masyarakat, menjadi anggoterhana yang direkomendasikan:uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sedang (perorangan)sertaota, melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kota, melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kota, melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kota, melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kotajadi intermediet pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kota, menjadi intermediet pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kota, menjadi intermediet pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat kota, menjadi intermediet pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha tingkatota,desain dan membuat display pameran pembangunan perikanan: melakukan melaksanakan penyuluhan melalui radio, melakukan melaksanakan penyuluhan melalui televisikota, melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok asosiasi tingkat kota, mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan: mengembangkan wirausaha penyuluh perikanan melalui penyusunan proposal kewirausahaan: mengembangkan wirausaha penyuluh perikanan melalui pengevaluasian hasil dan manfaat wirausaha, mengevaluasi hasil: menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan tingkatota,, menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkatota,tinggi wilayah kerja penyuluhan,, menjadi anggota dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan tingkat nasional, menjadi ketua dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan tingkat provinsi, menjadi ketua dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan tingkat kota, menjadi peserta dalam membahas programa penyuluhan perikanan tingkat nasional:desain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi (perorangan), menjadi ketuang yang rekomendasi:nyaji dalam kegiatan diskusi hasil pengkajian pengujian teknologi,, melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat provinsi,njadi intermediet pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat provinsi,,provinsi: melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antara kelembagaan kelompok asosiasi tingkat provinsi, mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan:,),ota, mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan tingkat nasional,,,,: menjadi narasumber dalam membahas programa penyuluhan perikanan tingkat nasional: peraturan presiden nomor tahun tentang jabatan fungsional penyuluh perikananmengkaji pengujian teknologi, menjadi narasumber, melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat nasional,,narasumber temu pakar penyuluhan:a kelompok klinik penyuluhan perikanan: mengevaluasi hasil)),), menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan: petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis penyuluhan perikanan: mengevaluasi pedoman petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis penyuluhan perikanan:,, perumusan metode dan penunjang tugas penyuluhanapabila pada suatu perangkat daerahperangkat daerwalikotwalikota ini. (dl) unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari unsur utama: dan unsur penunjang. unsur utama, terdiri atas pendidikan: penyuluhan ansebagaimana tersebut pada lampiran dan untuk penyuluh perikanan ahli sebagaimana tersebut pada lampiran peraturan walikota ini. (derikanan, untuk penyuluh perikanan terampil sebagaimana tersebut dalam lampiran ii, lampiran dan lampiran peraturan walikota ini. penyuluh perikanan ahli sebagaimana tersebut dalam lampiran vi, lampiran vii dan lampiran viii peraturan walikota ini. jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksudangka kredit berasal dari unsur penunjang. (l)yuluh perikan(l) penyuluh perikanan penyelia pangkat penata tingkat golongan ruang iii(l)(d0)sekretaris daerah bagi penyuluh perikanan pelaksana pemula sampai dengan penyuluh perikanan penyelia dan bagipejabat yang berwenang sebagaimana padawewenangnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada dibantu olehpenyuluhan perikanan kota bagi sekretaris daerah yang selanjutnya disebut tim penilai kota. dalam menjalankan tugasnya, tim penilai kota sebagaimana dimaksud huruf dibantu oleh sub tim penilai pada dinas pertanian. (dl) dan pejabat fungsional penyuluh perikanan. susunan keanggotaan tim dan atau sub tim penilai kotasyarat untuk menjadi anggota tim penilai adalah menduduki 'jabatan pangkat paling rendah sama dengan jabatan : dan dapat aktif melakukan penilaian. apabila jumlah anggota tim atau sub tim penilai sebagaimana dimaksud (tiga)il) apabila tim penilaiota lain terdekat atau provinsi lain terdekat atau tim penilai unit kerja. pembentukan dan susunan anggota tim dan atau sub tim penilai kota ditetapkan oleh walikota untuk tim penilai kota: sekretaris daerah untuk sub tim. jlatau subanggung waktu (satu) masa jabatan. dalam hal terdapat anggotasubkepala dinas pertanian selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional penyuluh perikanan. usul penetapan angka kredit penyuluh perikanan diajukan oleh kepala dinas pertanian kepada menteri kelautan dan perikanan atau pejabat eselon yang ditunjuk, untuk angka kreditpimpinan perangkat daerah atau pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon iii kepada sekretaris daerah atau kepala dinas pertanian untuk angka kredit penyuluh perikanan pelaksana pemula sampai dengan penyuluh perikanan penyelia danj(l)pangkat paling rendah pengatur muda, golongan ruang ldisamping persyaratan sebagaimana dimaksudwalikota,(l): usia paling tinggi jima puluh) tahun: telah mengikuti dan lulus diklat fungsional penyuluh perikanpertanian adalah kepala dinas pertanianangkat yang ditetapkan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada adalah(d0)kredit kumulatif yang ditetapkan wajib mempresentasikan karya tulis ilmiah. ketentuan mengenai presentasi karya tulis ilmiah mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. (dl) penyuluh perikanan terampil yang memperoleh ijazah sarjana s1): telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional ahli kelompok dari jabatan penyuluh perikanan terampil penyuluh dan pemberhentian dari jabatan (l), golongan ruang iii c dan penyuluh perikanan pertama, pangkat penata muda, golongan ruang iii a sampai dengan penyuluh perikdiikanan, cuti luar tanggungan negara, kecuali cuti untuk persalinan keempat dan seterusnya, atau tugas belajar lebih dari (enam) bulan. (l)nyuluh(l) pegawai negeri sipil yangperikanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan ' berijazah paling rendah berpendidikan stalampiran peraturan walikota ini. angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran dan lampiran peraturan walikotpada saat peraturan walikota ini ditetapkan menduduki jabatan penyuluh pertanian dapat diangkat dalam perikanan teladan tingkat nasional:, (dua puluh lima persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang pangkat setingkat lebih tinggi dalaman perikanan teladan tingkat kotakegiatan penyuluhan perikanan adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penyuluhan perikanan, pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi dan penunjang kegiatan penyuluhan perikanan. pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan. dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan.untuk pelaku utama pelaku usaha dkarya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan atau hasil kajian penelitian yang disusun oleh kelompok dan . standar kompetensi adalah standar kemampuan yang diisyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaaninstansi pembina jabatan fungsional penyuluh perikanan adalah dinas pertanian. pejabat pembina kepegawaian daerah adalah walikota. bab rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok jabatan fungsional penyuluh perikanan termasuk dalam rumpun ilmu (dl)pada instansi pemerintah(dl) instansi pembina jabatan fungsional penyuluh perikanan adalah dinas pertaniyuluh perikanan: menyusun pedoman formasi jabatan fungsional penyuluh perikanan,:melakukan monitoring dan evaluasi jabatan penyuluh perikanan. bab jenjang jabatan dan pangkat (l) jabatan fungsional penyuluh perikanan terdiri dari penyuluh perikanan terampil, penyuluh perikanan pertama, penyuluh perikanan muda, penyuluh perikanan madya, dan penyuluh perikanan utama penyuluh perikanan pelaksana pemula pengatur muda, golongan ruang il a. penyuluh perikanan pelaksana pengatur muda tingkat golongan ruang ii b: pengatur, golongan ruang dan pengatur tingkat golongan ruang ii d. penyuluh perikanan pelaksana lanjutan penata muda, golongan ruang i a, dan penata muda tingkat golongan ruang iii b. penyuluh perikanan penyelia penata, golongan ruang iii c, dan penata tingkat golongan ruang iii d. (s5) penyuluh perikanan pertama penata muda, golongan ruang i a, dan penata muda tingkat golongan ruang iii b. penyuluh perikanan muda penata, golongan ruang iii c: dan penata tingkat golongan ruang iii d. penyuluh perikananluh perikanan peraturan walikotunsur dan sub unsur kegiatan unsur dan sub unsur kegiatan penyuluh perikanan yang dinilai angka kreditnya, terdiri darikebersihan dan pertamanan, perlu dibentuk unit pelaksana teknis tempat pemrosesan akhperaturan walikota malang nomor tahun tanggal september bagan struktur organisasi upt tempat pemrosesan akhir pada dinas kebersihan dan pertamanan kepala dinas kebersihan dan pertamanan kepala upt tempat pemrosesan akhir subbagian tata usaha kelompok jabatan fungsional tertentu dan atau fungsional umum walikota malang, salinan sesuai aslinya ttd. kepala bagian hukum, drs. peni suharto, m.ap ttd. dwi raha yu, sh, hum. pembina nip. konsep kepala upt subbab koordinator rumpun tugas koordinator rumpun tugas koordinator rumpun tugas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan penyiapan pengendalian secara umum mempunyai secara umum mempunyai secara umum mempunyai tugas tugas tugas memberikan masukan dalam mengoperasikan sarana dan mengamankan aset upt hal perencanaan terhadap prasarana pemrosesan tpa pengelolaan upt tpa secara sampah mengawasi aktivitas keseluruhan melaksanakan keseluruhan pemrosesan sampah pada menentukan lokasi pemrosesan sampah upt tpa pembuangan sampah pada merawat memelihara sarana pengamanan tpa atas lahan tpa dan prasarana pemrosesan lingkungan sekitar yang mengatur lalu lintas antrian sampah upt tpa terkena dampak keberadaan truk sampah (termasuk lahan pembuangan tpa sampersihan dan pertamanan adalah dinas kebersihan dan pertamanan kota malang. kepala dinas adalah kepala dinas kebersihan dan pertamanan kota malang. unit pelaksana teknis tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat upt tpa adalah unit pelaksana teknis tempat pemrosesan akhir pada dinas kebersihan dan pertamanan. kepala upt adalah kepala upt tpapt tpa. bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi (l) upt tpa merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dinas kebersihan dan pertamanan. upt tpl) upt tpa melaksanakan tugas pokok pengelolaan tpa yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada upt tpa mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja upt tpa, b.pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengelolaan tpa: pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sampah tpa: pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan lahan tpa: pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana tpatpa, h.tpa, terdiri dari kepala upt: subbagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional tertentu dan atau fungsional umum. subbagian tata usaha dipimpin olehtpal)a.ebersihan dan pertamanan bidang pengelolaan tpa yang dikuasai oleh pemerintah daerahperencanaan dan penyiapan koordinator rumpun tugas perencanaan dan penyiapan melaksanakan tugas menyusun program rencana kerja rumpun tugas perencanaan dan penyiapan, mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perencanaan pengelolaan tpa, cc. merencanakan perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan lahan tpa: merencanakan perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana tpa, merencanakan dan menyiapkan lahan pembuangan sampah pada lahan tpa: mengatur lalu lintas kendaraan pengangkut sampah yang akan membuang sampah pada lokasi pembuangan yang telah ditentukanelaksanaan koordinator rumpun tugas pelaksanaan melaksanakan tugas menyusun program rencana kerja rumpun tugas pelaksanaan, menyiapkan sarana dan prasarana pemrosesan sampah tpa, melaksanakan pengendalian merasionalisasi sarana dan prasarana pemrosesan sampah tpa, melaksanakan pemrosesan sampah pada tpa, termasuk diantaranya pemilahan sampah, composing, daur ulang sampah dan penimbunan (covering) sampah, merawat dan memelihara lahan tpa: merawat dan memelihara sarana dan prasarana tpapengawasan dan pengendalian koordinator rumpun tugas pengawasan melaksanakan tugas menyusun program rencana kerja rumpun tugas pengawasan dan pengendalian, mengawasi dan mengamankan lahan tpa, cc. mengawasi dan mengamankan sarana dan prasarana tpa, memantau dan mengawasi pelaksanaan pemrosesan sampah tpa: memantau, mengawasi dan berupaya mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan keberadaan dan aktivitas pada tpa, menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala upt sesuai dengan tugasnya. bab tata kerja (tpakebersihan dan pertamanan sesuai dengan bidang tugasnya. pejabat struktural lingkungan upt tpatpadapattpahen,:,ii. man nya ny) wat cpi presiden republik indonesiail)ahli . ton presiden republik indonesia ahli peneliti dan peneliti yang ditugaskan secara penuh bidang penelitian, guru besarsekretaris jenderal, inspektur,,, hakim pada pengadilan negeri,. yan cpi presiden republik indonesiaitu diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipilenyelewengan pegawai negeri sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. elang ba) cpi presiden republik indonesiataumenerus, diber ditugaskan . man ny) cpi presiden republik indonesia.. min cpi presiden republik indonesia. bab iii., jika . man ba) cpi presiden republik indonesia. pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh lebih lama.. min cpi presiden republik indonesia pegawai negeri sipil yang menerima uang tunggu diwajibkan melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, setiap kali selambat lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu, senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu jabatan negeri.ingginyau,bebaskan dari undangan yang berlaku. . tan niz ton presiden republik indonesiaber. tan n17 ton presiden republik indonesia setiap pemberhentian pegawai negeri sipil, berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentietapi belum dikeluarkan surat keputusan pemberhentiannya sebaga,lembaran negara tahun nomor n17 tlama (satu) tahun.n lain lain yang serupa dengan itu. nya ny) ton presiden republik indonesialaksanaadaan kesehatannya. pegawai negeri sipil yang tidak lagi memangku jabatan sebagaimana dimaksud dalam ini dansasi harus, maka pegawai negeri sipil yang lebih itu disalurkan pada satuan organisasi negara yang lainnya. lan ton presiden republik indonesia cukup jelasyang ditan n17 ton presiden republik indonesia huruf pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang pegawajah,atau terlibat dengan gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan atau pemerintah sudah menyalahi sumpahnya sebagai pegawai negeri sipil. olah karena itu pegawai negeri sipil yang demikian harus diberhentikan dengan tidakmtan n17 ton presiden republik indonesia,ihentikan pembayaran gajinya. min cpi presiden republik indonesia cukup jelasri, suami, atau anak yang sah. apabila setelah jangka waktu masasebagai huruf cukup jelas tan ny) presiden republik indonesia huruf apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu,u, pegawai negeri sipil tersebut telah memiliki masa kerja pensiun sekurang kurangnya (sepuluh) tahun, tetapi belum mencapai usiau,tahun. cukup jelas. cukup jelas penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipilmin cpi presiden republik indonesia huruf pelapor diri sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, dilakukan melalui saluran hierarki. huruf cukup jelas huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas,adalah karena dituduh melakukan sesuatu tindak pidana, oleh sebab itu belumyan pia presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. sampai dengan cukup jelas. tambahan lembaran negara nomor catatan kutipan: lembaran negara dan tambahan lembaran negara tahun yang telah dicetak ulangkonstruksi bangunan pengembangan sumber sumber air presiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam bidang industri konstruksi pada umumnya dan khususnya bidang pengembangan sumber sumber air dalam rangka pembangunan nasional, perlu didirikan suatu badan usaha yang bergerak terutama dalam bidang konstruksi bangunan pengembangan sumber sumber air, bahwa bentuk usaha yang dianggap sesuai untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada huruf adalah perusahaan perseroan persero) sebagaimana dimaksud dalamenat, way, (persero) dalam bidang konstruksi bangunan pengembangan sumber sumber air. babkonstruksi bangunan pengembangan sumber sumber aembangunan pekerjaan pekerjaan bangunan bangunan, terutama dalam bidang pengembangan sumber sumber airbawah pengurusan dan penguasaan badan pelaksana proyek induk pengembangan wilayah sungai kali brantas proyek brantas) pada departemen pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan menteri pekerjaan umum nomor pts tanggal januari jo. peraturan menteri pekerjaan umum dan tenaga nomor prt tanggal pebruari yang disediakan untuk pendirian persero tersebut sesuai dengan keadaannya pada tanggal agustus penetapan kekayaan tersebutkerjaan umumsetan naz presiden republik indonesiaawamerta tempuran dan perwakilan kecamatan telagasari lemahabang masing masing kabupaten daerah tingkat karawang dalam wilayah propinsi daerah tingkat jawa barat, ternyata telah menunjukkan perkembangan perkembangan sosial ekonomi yang cukup maju dan bertambah lancarnya penyelenggaraan tugas tugas pemerintah dan pembangunan wilayah wilayah tersebut,karawang, dipandang perlu untuk membentuk (dua. perwakilan kecamatan rawamerta tempuran kabupaten daerah tingkat karawang ditetapkan menjadi kecamatan tempuran meliputi wilayah desa purabaya, desa dayeuhluhur, desa lemahduhur, desa tanjungjaya, desa jatinegara, desa ciptamargi, desa tanjungsari, desa lemahmaknur, perwakilan kecamatan telagasari lemahabang kabupaten daerah tingkat karawang ditetapkan menjadi kecamatan lemahabang meliputi wilayah desa. dn, presiden republik indonesia desa lemahabang, desa caringin, desa pulokelapa, desa kedawung, desa lemahmutti, desa pasirtanjung: desa pulojaya, (l) pusat pemerintahan kecamatan tempuran berkedudukan purabaya. pusat pemerintahan kecamatan lemahabang berkedudukan lemahab, dengan dan sebagai akibat dari pada pembentukan (dua) kecamatan datadang sidempupadang sidempupadang sidempuan, bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah kecamatan padang sidempudang sidempuanadang sidempuan, babi. yan naz n47adang sidempuan adalah wilayahbab tujuan pembentukan tujuan pembentukan kota administratif kota padang sidempupadang sidempuan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten daerah tingkat tapanuli selatan. ibukota kabupaten daerah tingkat tapanuli selatan berkedudukan kota administratif padang sidempuan. dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah kota administratif padang sidempuan, maka apabila dipandangpadang sidempuan. . nya ny bad presiden republik indonesia pemerintah kota administratif padang sidemputapanuli selatan pada khususnya. (l) wilayah kota administratif padang sidempuan meliputi sebagian wilayah kecamatan padang sidempuan yang terdiri dari kelurahan bosan dolok: kelurahan losing batu, kelurahan penyangga, kelurahan sadarkan, kelurahan tano bato, kelurahan tobat, kelurahan batang ayumi jae, kelurahan batang ayumi julu,, kelurahan wek padang sidempuan, kelurahan wek padang sidempuan, kelurahan ujung padang, kelurahan ditambang, kelurahan aek tampang, kelurahan aek padang matinggi, kelurahan selandia, kelurahan losing. sisa wilayah kecamatan padang sidempuan dengan terbentuknya kota administratif padang sidempuan dimekarkan menjadi (dua) kecamatan baru, yaitu kecamatan padang sidempuan barat, yang terdiri dari desa pariaman sarana, desa huta godang jae, desa huta godang julu, desa huta bijian: desa huta tonga, desa. tan n4z wat kpo presiden republik indonesia desa huta lambung, desa tobing aek lubuk, desa huta tonga motogp, desa huta tunggal: desa dibangku, desa sigumuru, desa sitkom, desa dirundung, desa simaninggir, desa batang angkola, kelurahan ditinjau, desa simatorkis, desa simatorkis tonga, desa tanah tinggi, desa huta julu, desa simatorkis paya bolak, desa penobatan lombang, desa penobatan dolok, desa siswa, desa pagaran singkat, desa aek nagara, desa sedangkan: desa harapan, desa situmbaga jae, desa napa, desa senior, desa situmbaga julu, desa siamporik lombang, desa sihopur, desa siamporik dolok, desa siborg bong, desa perk. marpinggan, desa kandidat, desa tarian nauli, desa simarpinggan, desa sitaratoit, desa dolok godang:, desa sihuikhuik, desa huta baru, desa gunungbaringin, desa ganggang: desa pintu padang, desa pal maria, desa dialog, desa sigordang, desa. n4z dah presiden republik indonesia desa lobu layan, desa sitaratoir, desa pintu batu, desa ambisi: desa pinjaman, desa gabungan julu, desa singoli, desa radang: desa gabungan jae, desa siharangkarang jae, desa siharangkarang julu, desa gondang lumajang, desa simapilapil, desa simatorkis, desa huta padang jae: desa huta padang julu, desa perkampungan malibu, desa bandar tarutung, desa perkampungan sangkunur, desa sangkunur, desa simatohir: desa huta jawa, desa ujungbatu, desa tindakan laut, desa simataniari: desa sawangan, desa muara upu, desa rianiate, desa batu godang, desa malibu, dengan pusat pemerintahan kecamatan berkedudukan kelurahan ditinjau. kecamatan padang sidempuan timur, yang terdiri dari desa batunadua jae desa batunadua jae ii: desa batunadua jae iii, desa batunadua tonga, desa masinis, desa galagala toro, desa purata, desa purwodadi, desa aeknajaji, desa gununghasahatan, desa ujunggurap, desa. n4z kpo presiden republik indonesia desa barus, desa shooting, desa labuhan labo, desa batang bahan, desa punden jae, desa punden julu, desa aek tutul: desa aek bayur: desa rimba doping, desa simatohir: desa similis: desa bargottopong, desa pargarutan batu, desa pargarutan baru, desa pengulangan, desa sopan, desa gunungmanaon, desa pargarutan tonga, desa pargarutan jae: desa gunungnya, desa sampan kapal, desa pargarutan julu, desa huta baru, desa pagaran ri, desa kantin: desa sitorus, desa sijungkang, desa sihailkail, desa hapus, desa maris: desa pasir amplop, desa siregar motogp, desa simandalu, desa serambi, desa bidang, desa silinggom kingdom, desa sitadatada, desa gelanggang: desa tabusira, desa sirumambe, desa tiangaras,, desa gunungmanungkap, desa panompuan julu, desa panompuan tonga, desa papompuan jae, desa. nya ny dah presiden republik indonesia desa aek godang, desa aek nauli, desa simarloting, desa pintu besi: desa sidebar, desa simaninggir, desa pangirkiran, desa landasan rogan, desa sidongdong, desa palopo pijorkoling, desa dihitung, desa silang, desa purata, desa pijorkoling, desa roti, desa meneken, desa huta kode, desa huta lambang, desa menunggang jae desa menunggang julu, ti. desa perk. pijorkoling, desa huta lombang:, desa huta padang, desa tarutung baru, desa labuhan rasi: desa salambue: desa batu layan, desa jaring lombang, desa simpson, desa jaring natobang: desa pargumbangan, desa huta genjang, desa pintulangit jae, desa pintulangit julu, desa purba, desa sitio bio, desa compang, desa huta baru c.s., desa baringin nauli, dengan pusat pemerintahan kecamatan berkedudukan desa pargarutan tonga. . nya ny bad dahadang sidempuan dibagi atas (dua) kecamatan, yaitu: wilayah kecamatan padang sidempuan utara, yang terdiri dari: kelurahan losing batu, kelurahan penyangga, kelurahan sadarkan, kelurahan tobat, kelurahan tano bato, kelurahan bosan dolok: kelurahan batang ayumi jae, kelurahan batang ayumi julu:. wilayah kecamatan padang sidempuan selatan, yang terdiri dari kelurahan wek padang sidempuan, kelurahan wek padang sidempuan, kelurahan ujung padang, kelurahan aek tampang, kelurahan selandia, kelurahan padang matinggi, kelurahan losing, kelurahan ditambang. (l) pusat pemerintahan kota administratif padang sidempuan berkedudukan kota padang sidempuan. pusat pemerintahan kecamatan kota padang sidempuan utara berkedudukan kelurahan sadarkan. pusat pemerintahan kecamatan kota padang sidempuan selatan berkedudukan kelurahan ujung padang. bab iv. pa) tao nya ny) snnadang sidempupadang sidempuan. dalam negeri yang mengatur tentang pola organisasi pemerintahan wilayah kota administratif padang sidempuanadang sidempupadang sidempupanuli selatadang sidempuan presiden republik indonesia, menimbang :.a. bahwa semen merupakan komoditi vital dalam pembangunan nasional oleh karena itu pemerintah berkewajiban menjaga kestabilan harga serta kelancaran penyediaan semen dalam negeri,pt. indictment tunggal prakarsaan ya ny n. babi penyertaan modal negara negara republik indonesia melakukan penyertaan dalam pt. indictment tunggal prakarsa dalam bentuk penyertaan modal dengan membeli sebagian saham pt. indictment tunggal prakarsa. . mulan ya nyi da4 swa presiden republik indonesia penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar (tiga ratus enam puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga persentase pemilikan saham negara republik indonesia pada pt. indictment tunggal prakarsa menjadi sebesar (tiga puluh lima persen)pt. indictment tunggal prakarsa sebagaimana dimaksud dalam dan termasuk penyesuaian anggaran dasar badan hukum tersebut dilaksana, kali diubah, terakhir dengan undang undang nomor tahun dengan memperhatikan ketentuan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun bab iii. man ya kst presiden republik indonesia. sf peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang pembentukan kota administratif lhokseumaweistimewa aceh pada umumnya dan wilayah kecamatan banda sakti, wilayah kecamatan muara dua, sebagian wilayah kecamatan syamtalira bayu, sebagian wilayah kecamatan dewantara dan sebagian wilayah kecamatan muara batu kabupaten daerah tingkat aceh utara pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenersebut, bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah tersebut hurufhokseumawe perluhokseumawbanda sakti, kecamatan muara dua, kecamatan syamtalira bayu, kecamatan dewantara, dan kecamatan muara batu adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor drt tahun bab tujuan pembentukan tujuan pembentukan kota administratif lhokseumawe adalah dalam rangka meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna,lhokseumawe bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten daerah tingkat aceh utara. ibukota kabupaten daerah tingkat aceh utara berkedudukan kota administratif lhokseumawe. dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah kota administratif lhokseumawehokseumawe. pemerintah kota administratif lhokseumawutara pada khususnya. wilayah kota administratif lhokseumawe meliputi seluruh wilayah kecamatan banda sakti, yangomon gedong. seluruh wilayah kecamatan muara dua yangbanggai desa paya bdesa blang kalung nameh desa ujung par kelurahan batuphat barat. sebagian wilayah kecamatan syamtalira bayumeunasah rayeuk punteuet desa meunasah asan karung desa meunasah mane karung desa meunasah bali desa blang true desa jamban timur desa mesjid merasa desa meunasah kuala. sebagian wilayah kecamatan kuta makmur, yang terdiri dari desa seuneubok desa blang wwe baroh desa jeuleukat desa blang were ranjau desa alue lim desa meunasah blang sebagian wilayah kecamatan dewantara, yang terdiri dari desa kedua krueng geukueh desa ambon baroh desa paloh gading desa ambon tunong desa paloh lada desa turun gelanggang desa pulo rangkum desa paloh teguh desa bangka jaya desa ulee relung desa ulee pulo desa lumpang sulu timur desa lumpang sulu barat desa luka terbaik desa lancang barat. sebagian wilayah kecamatan muara batu, yang terdiri dari desa kedua mane desa meunasah orang desa meunasah baro desa meunasah lhok desa cot seorang desa tanah anonwilayah kecamatan syamtalira bayu adalah wilayah setelah dikurangi dengan (enam belas) desa sebagaimana dimaksud dalam huruf wilayah kecamatan kuta makmur adalah wilayah setelah dikurangi dengan (enam) desa sebagaimana dimaksud dalam huruf sisa wilayah kecamatan dewantara setelah dikurangi dengan (lima belas) desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk menjadi kecamatan nisam, yang berada luar wilayah kota administratif lhokseumawe dan meliputi desa meunasah pasi desa paya dua desa jabat desa ulee neue desa paya ulu desa alue keurinyai desa jamuan desa similar desa panggilan desa blang pala desa paloh mampu desa paya beunyot desa blang karaeng desa paloh kaya kunyit desa gampong barat desa bruno desa seuneubok desa cot leute desa gampong teungoh desa meunasah memuat desa alue desa panton desa paloh mamre desa pelayan desa tingkeum desa meunasah rayeuk desa meunasah cut desa jeuleukat desa alue bili desa darussalam desa alue apapun desa blang erat purwodadi desa blang pohon desa cot sambong desa blang dalam genting desa blang dalam tunong desa blang dalam barel desa cot desa cot bung desa blang rok desa krueng desa ketapang desa binge desa ulee blang sisa wilayah kecamatan muara baru setelah dikurangi dengan (dua puluh empat) desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk menjadi kecamatan sawang yang berada luar kota administratif lhokseumawe dan meliputi desa dagang desa able ruling desa lhok true desa lhok mero desa gle dagang desa kuta meuligaou desa gampong teungoh desa babah buloh desa meunasah pulo desa punteuet desa pante paloh desa lhok kurun desa blang ruling desa lhok gajah desa tepi resep desa ulee gendong desa tanjong kemala desa cot kemuning desa cot lambing desa paya rabi lhok desa paya rabi timur desa lantik desa rabi payung desa krueng baro desa lhok bayu desa babah krueng desa payah gabah desa jurong desa blang manyak desa lhok jok desa blang gerakan desa sawang desa resep baroh desa resep teungoh desa resep tunong desa kunci desa kubu desa blang cut desa lhok cut. untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah kota administratif lhokseumawe dibagi atas (lima) kecamatan, yaitu wilayah kecamatan banda sakti,unon gendong. kecamatan muara duapanggil desa paya kelurahan batuphat barat desa blang kalung nameh desa ujung pac. kecamatan blang sangatrayeuk karung desa meunasah asan karung desa meunasah mane karung desa meunasah bali desa meunasah blang tee desa meunasah jambu desa meunasah mesjid merasa desa meunasah kuala desa seuneubok desa blang were baroh desa jeuleukat desa blang were ranjau desa alue lim desa meunasah blang kecamatan dewantara, terdiri dari desa meunasah kedua krueng geudeu desa ambon baroh desa paloh gading desa ambon tunong desa paloh lada desa tuna gelanggang desa pulorangkom desa paloh teguh desa bangka jaya desa ulee relung desa ulee pulo desa kelumpang sulu timur desa kelumpang sulu barat desa terluka tensai desa lancang barat kecamatan muara batu, terdiri dari desa krueng mane desa meunasah orang desa meunasah baro desa meunasah lhok desa cot seorang desa tanah antipusat pemerintahan kota administratif lhokseumawe berkedudukan wilayah kota administratif lhokseumawe. pusat pemerintahan kecamatan banda sakti berkedudukan kelurahan gampong jawa lhokseumawe. pusat pemerintahan kecamatan muara dua berkedudukan desa kedua peukan sunda. pusat pemerintahan kecamatan blang sangat berkedudukan desa meunasah kedua punteuet. pusat pemerintahan kecamatan dewantara berkedudukan desa meunasah kedua krueng geukueh. pusat pemerintahan kecamatan muara batu berkedudukan desa krueng mane. pusat pemerintahan kecamatan nisam berkedudukan desa kedua ampla. pusat pemerintahan kecamatan sawang berkedudukan desa sawang. bab struktur organisasi perincian struktur organisasi pemerintahan kota administratif lhokseumawhokseumaweaceh utarlhokseumaweutara atas nama gubernur kepada daerah istimewa aceh. bab vii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan pemerintah ini pemerintah wilayah kecamatan banda sakti, wilayah kecamatan muara dua, wilayah kecamatan dewantara, dan wilayah kecamatan muara batuistimewa acehman ann nyi ny satperusahaan perseroan (persero) industri sandang presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pemanfaatan tanah lingkungan kompleks gelanggang olahraga senayan, dipandang perlu menarik kembali sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam modal saham perusahaan perseroan persero) industri sandang dan selanjutnya mengalihkannya kepada badan pengelola gelanggang olahraga senayan, bahwa penarikan kembali dan pengalihan kekayaantn ng.industri sandang terhitung mulai tanggal berlakunya peraturan pemerintah ini, kekayaan negara yang merupakan sebagian modal saham perusahaan perseroan persero)atasnya ditarik kembali dan dialihkan kepada badan pengelola gelanggang olahraga senayperencanaan dan penentuan pemanfaatan tanah beserta bangunan dan fasilitas lain yang ada atasnya sebagaimana dimaksud dalam melanin paw) nyi my sat presiden republik indonesia ditetapkan lebih lanjut oleh menteri sekretaris negara selaku ketua badan pengelola gelanggang olahraga senaypresiden republik indonesia, menimbang bahwa pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi khususnya sektor industri telah memberikan hasil yang besar artinya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar terutama dalam negeri dan penyediaan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, bahwa dengan memperhatikan perkembangan tersebut, perlu dilakukan upaya upaya untuk menjaga kelangsungan usaha dan pertumbuhannya, terutama industri obat nasional yang hingga saat ini masih menggantungkan kelangsungan produksinya pada impor bahan atau produk tertentu sebagai bahan baku, cc. bahwa sehubungan dengan hal hal atas dan berdasar ketentuan undang undang nomor tahun tentang paten, dipandang perlu menetapkan impor bahan baku atau produk tertentu yang dilindungi paten yang pelaksanaannya tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap paten yang bersangkuta. kecuali bahan baku atau produk tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini, impor hasil produksi yang dilindungi paten atau dibuat dengan proses yang dilindungi paten yang dilakukan oleh orang selain pemegang paten dan digunakan untuk memproduksi obat indonesia, merupakan pelanggaran atas paten yang bersangkutan. paten sebagaimana dimaksud dalam adalah paten yang diberikan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang paten. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal mulai berlakunya undang undang nomor tahun tentang pateumum pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini, terutama pembangunan bidang ekonomi, khususnya sektor industri telah berlangsung semakin cepat dengan memberikan hasil hasil yang semakin luas dapat dinikmati masyarakat. sebagai salah satu sasaran dalam mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang, dimana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju dan didukung oleh pertanian yang tangguh, kemajuan sektor industri telah mampu menghasilkan produk produk yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar. selain itu, perkembangan sektor industri ini memiliki pula peranan yang sangat strategis terutama dalam kemampuannya menyediakan dan menyerap sejumlah besar tenaga kerja. sekalipun begitu, perkembangan dan kemajuan sektor ini masih tetap perlu diupayakan agar dapat berlangsung secara lebih cepat dan menjangkau bidang bidang industri yang lebih luas, baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. dalam hubungan ini, perhatian perlu tetap diberikan terhadap kelangsungan perolehan bahan baku, terutama bagi industri tertentu, seperti antara lain industri obat. industri obat indonesia terutama yang diusahakan luar penanaman modal asing, telah berkembang pesat baik bagi tan n47 wat presiden republik indonesia pemenuhan kebutuhan obat dalam negeri maupun dalam penyediaan lapangan kerja. lebih dari itu, industri obat ini sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. namun begitu, kelangsungan usaha industri obat ini pada kenyataannya masih sangat tergantung pada impor bahan baku. dari segi ini, maka kelangsungan penyediaan dan perolehan bahan baku atau produk tertentu bagi industri obat indonesia tetap merupakan hal yang harus diamankan semaksimal mungkin. dalam kerangka pemikiran ini, undang undang nomor tahun tentang paten memberikan wujud yang kongkrit dari pemikiran dan upaya upaya atas. impor bahan baku atau produk tertentu bagi industri obat dalam negeri pada dasarnya tidak dianggap sebagai pelanggaran paten. sekalipun begitu, pelaksanaan ketentuan inipun perlu selalu diupayakan sehingga tetap dapat berlangsung sesuai dengan ide yang mendasari ataupun tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem paten indonesia. oleh karenanya pelaksanaan ketentuan inipun perlu selalu dijaga agar tidak merusak sistem paten itu sendiri. bertolak dari pemikiran atas, maka impor bahan baku atau produk tertentu yang tidak dianggap sebagai pelanggaran paten hanya dibatasi pada produk yang patennya atau produk yang dibuat dengan proses yang telah memperoleh paten luar negeri sebelum tanggal mulai berlakunya undang undang tentang paten, yaitu tanggal agustus dengan pengertian yang sama, maka impor atas produk yang dilindungi paten atau dibuat dengan proses yang dilindungi paten sesudah tanggal agustus indonesia, dengan sendirinya dianggap sebagai pelanggaran paten. man snn. presiden republik indonesia demi ketentuan ini menegaskan bahwa selain dari produk produk yang dinyatakan dalam lampiran peraturan pemerintah ini, maka impor bahan baku atau produk tertentu yang dilindungi paten atau dibuat dengan proses yang dilindungi paten akan dianggap sebagai pelanggaran paten. dengan demikian hanya impor bahan baku atau produk tertentu sebagaimana dinyatakan dalam lampiran peraturan pemerintah ini saja yang tidak dianggap sebagai pelanggaran. namun begitu, sesuai dengan latar belakang pemikiran dan tujuan yang akan dicapai, perubahan atas produk produk tersebut dapat tetap dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan yang ada. pengimporan tersebut harus dilakukan oleh orang selain pemegang paten. kalau pengimporan dilakukan oleh pemegang paten, dengan sendirinya merupakan hak pemegang paten yang bersangkutan. pada dasarnya, undang undang paten tidak melarang, sekalipun hal itu oleh undang undang paten tidak pula dianggap sebagai pelaksanaan paten. ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa undang undang tentang paten tidak berlaku retroaktif. undang undang tentang paten menyatakan bahwa undang undang tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal agustus bat pat presiden republik indonesia catatan lampiran peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tanggal juni daftar produk yang iparnya tidak dianggap sebagai pelanggaran paten acid pipemidic atenolol albendazol amineptina asiklovir acid clavulanic astemizole aztreonam bacampicillin budesonide bitolterol desolate bromcriptine desolate bifonazol cyclosporin cefadroxil monohidrat cefotaxime sodium bat pat presiden republik indonesia ciclopirox famine cytarabine hcl cetraxate hcl cefsulodin sodium cefoperazone domperidon estazolam fentiazac isoconazol ipratropium bromide ifosfamide ketoconazol labetalol hcl minoxidil miconazol metoprolol tartrat metrizamide mianserin hcl midazolam mandate metilmicin s04 andosol nicardipine hcl nor floxacin oxatomide piroxicam yen mula presiden republik indonesia praziouantel procaterol hcl prazosin hcl sisomicin sulfat sulprostone tiemonium metil s04 tioconazole vindesine so4 vecuronium bromide presiden republik indonesiabus beserta suku cadangnya yang pada saat ini dikelola oleh perusahaan umum perum) damri dapat ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal negardamkekayaan negara berupa bus beserta suku cadangnya yang pada saat ini dikelola oleh perusahan umum perum) damri ditetapkan menjadi tambahan penyertaan modal negara dalam modal perusahaan umum perum) damri. nilai kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (lima puluh lima milypresiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan perbaikan gaji pokok anggota tentara nasional indonesiaaturan gaji anggota tentara nasional indonesia, maka terdapat perbedaan pensiun tunjangan pokok antara yang pensiutentara nasional indonesia, yang pensiun sebelum dan setelah berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan gaji anggota tentara nasional indonesiaaa) pak presiden republik indonesia undang .aturan perundang undangan yang berlaku. way pak presiden republik indonesia . penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan menteri pertahanan republik indonesia. bagiyang setelah berlakunya peraturan pemerintah ini mengalami penuruntunjangan pokok lama dengan penghasilan berdasarkan pensiun pokok tunjangan pokok baruhanan:sepanjang mengenai anggota tentara nasional indonesia dinyatakan tidak berlakulembaga penjamin simpanan, pemerintah perlu menetapkan modal awalmodal awalpresiden republik indonesia memutuskan: menetapkan peraturan pemerintah tentang modal awal lembaga penjamin simpanan. jl) modal awal lembaga penjamin simpanan, dengan peraturan pemerintah ini, ditetapkan sebesar rp4. (empat triliunasal dari rekening menteri keuangan nomor dengan nama bendaharawan umum negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan, bank indonesia. neraca pembukaan lembaga penjamin simpanan ditetapkan oleh dewan komisioner lembaga penjamin simpanan. ketentuan lain dalam rangkyan "n17 satlembaga penjamin simpanan umum industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. dalam perekonomian modern, bank mempunyai fungsi utama sebagai perantara keuangan (financial intermedia). dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan, bank didefinisikan sebagaimengingat perannya yang sangat penting tersebut, pemerintah berkomitmen untuk selalu mendukung dan menjaga terciptanya industri perbankan yang sehat dan stabil. pada saat krisis moneter dan perbankan pada tahun mana kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan berada pada titik terendah, pemerintah menetapkan untuk memberi penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee). dalam penetapan kebijakan blanket guarantee tersebut, pemerintah sejak awal telah menyadari bahwa kebijakan tersebut hanya bersifat sementara dan akan membebani keuangan negara. dengan pertimbangan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan perekonomian nasional telah pulih, pemerintah telah menetapkan untuk mengakhiri kebijakan blanket guarantee dan menggantikannya dengan sistem penjaminan terbatas yang akan dilaksanakan oleh lps. dalam. tan snn presiden republik indonesia dalam undang undang lembaga penjamin simpanan diatur bahwa modal awal lps merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan ditetapkan sekurang kurangnya rp4 triliun dan sebesar besarnya rp8 triliun. pemisahan kekayaan negara untuk modal awal lps merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat dan stabil. dengan mempertimbangkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan lps dalam memenuhi kewajibannya, dan setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat, modal awal lps ditetapkan sebesar rp4 triliun. untuk mengimbangi komitmen pemerintah tersebut, industri perbankan sebagai pihak yang akan menikmati sistem perbankan yang sehat dan stabil diharapkan juga dapat memberikan komitmennya dengan cara membayar kontribusi pada awal kepesertaannya dalam lps. konstribusi kepesertaan tersebut hanya dibayar satu kali dan akan digunakan untuk membiayai pendirian lps. ii. demi penetapan jumlah modal awal tersebut berdasarkan beberapa asumsi mengenai perkembangan jumlah simpanan pada industri perbankan, jumlah perkiraan klaim, tingkat inflasi, tingkat hasil investasi, tingkat pengembalian klaim (recovery rate), dan biaya operasional lps. cukup jelas. . yan presiden republik indonesia rekening merupakan rekening menteri keuangan bank indonesia yang dibuka untuk menampung dana hasil penerbitan surat utang pemerintah nomor tanggal mei yang digunakan untuk membayar penjaminan kewajiban pembayaran bank umum dan bpr, serta penjaminan exchange over program (eop). dengan berakhirnya program penjaminan pemerintah pada tanggal september rekening ini direncanakan untuk ditutupmerintahan militer. peraturan tentang pemerintahan militer daerah jawa. presiden republik indonesia, menimbang: guna menjamin keselamatan negara dalam menghadapi kemungkinan kemungkinan dalam keadaan bahaya pada dewasa ini, tiap tiap karesidenan jawa perlu diadakan pemerintahan komandan sub territories dan beberapa daerah diadakan pemerintahan gubernur militertentang pemerintahan militer daerah daerah jawa. babi tentang pemerintahan gubernur militer. jika perlu berhubung dengan keadaan, presiden berhak menyatakan suatu daerah sebagai daerah militer istimewa dalam mana diadakan pemerintahan militer. kekuasaan pemerintahan tersebut dalam ini berada tangan seorang gubernur militer yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. dengan tidak mengurangkan apa yang menjadi tugasnya yang mengenai ketentaraan, gubernur militer, gubernur militer berhak mengambil tindakan tindakan termasuk mengadakan peraturan peraturan yang dianggap perlu. peraturan peraturan, perintah perintah dan lain sebagainya dari gubernur militerinstruksi instruksi dari pimpinan, baik militer maupun sipil, yang diperluas. gubernur militer dalam lapangan kemiliteran bertanggung jawab kepada panglima besar dan pada umumnya kepada presiden wakil presiden. kepada gubernur militer dapat diperbantukan penasehat penasehat yang anggota anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul gubernur militer yang bersangkutan. dengan tidak mengurangi hak kekuasaan gubernur militer maka dalam mengambil semua tindakan yang tidak mengenai ketentaraan gubernur militer diwajibkan minta daviaik sipil maupun militer berada dibawah perintah gubernur militer. untuk melaksanakan apa yang termuat dalam gubernur militertentang pemerintahan komandan sub territories. tiap tiap karesidenan jawa diadakan pemerintah militer. kekuasaan pemerintahan tersebut dalam ini berada ditangan komandan sub territories yang bersangkutan. komandan sub territories bertanggung jawab dalam tugasnya yang ditetapkan dalam peraturan ini kepada dan menerima perintah dari gubernur militer yang bersangkutan. dengan tidak mengurangkan apa yang menjadi tugasnya yang mengenai ketentaraan, komandan sub territories komandan sub territories berhak mengambil tindakan tindakan, termasuk mengadakan peraturan peraturan, yang dianggap perlu. peraturan peraturan, perintah perintah dan lain sebagainya dari komandan sub territoriesperaturan peraturan dari gubernur militer yang bersangkutan, instruksi instruksi dari pimpinan, baik militer maupun sipil, yang diperluas. kepada komandan sub territories dapat diperbantukan penasehat penasehat yang anggota anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh gubernur militer yang bersangkutan. dengan tidak mengurangi hak kekuasaan komandan sub territories maka dalam mengambil semua tindakan yang tidak mengenai ketentaraan, komandan sub territories diwajibkan minta davieerada dibawah perintah komandan sub territories. untuk melaksanakan apa yang termuat dalam komandan sub territoriesiii tentang pengumuman peraturan gubernur militer komandan sub territories peraturan peraturan gubernur militer atau komandan sub territories berlaku pada hari diumumkan. pengumuman termaksud dalam ini dilakukan dengan penempelan peraturan itu diatas papan pengumuman dimuka tempat gubernur militer komandan sub territories berkantor, selanjutnya pengumuman itu sedapat dapatnya disiarkan dengan perantaraan surat kabar, radio atau penyiar lainnya. bab tentang hukuman hukuman yang setinggi tingginya dapat ditetapkan oleh gubernur militer atau komandan sub territories untuk pelanggaran peraturannya yang dikeluarkan berdasarkan peraturan ini ialah: lima tahun hukuman penjara: tiga bulan hukuman kurungan, rp. hukuman denda. barang barang yang langsung bersangkutan dengan pelanggaran termaksud dalam ini dapat dirampas. penetapan hukuman termuat dalam dan dari ini tidak mengurangi hak pihak militer untuk mengambil tindakan dengan kekerasan senjata jika dianggap perlu pada seketika itu. bab tentang hal hal lain selama berlakunya peraturan ini, maka semua kekuasaan dewan pertahanan negara dan dewan pertahanan daerah dihentikan. bab tentang mulai berlakunya peraturanelanin naif na3 ny) ny)agamaagama dalam sebuah peraturan. mengingat akanagama lapang pekerjaan kementerian agama terdiri atas: melaksanakan azas ketuhanan yang maha esa" dengan sebaik baiknya, menjaga bahwa tiap tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran aliran agama yang sehat, menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama sekolah sekolah negeri, menjalankan, memimpin, menyokong serta mengamati amati pendidikan dan pengajaran madrasah madrasah dan perguruan perguruan agama lain lain, menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pelayanan rohani kepada anggota anggota tentara, asmara asmara, rumah rumah penjara dan tempat tempat lain yang dipandang perlu, mengatur, mengerjakan dan mengamati amati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dna talk orang islam, memberikan bantuan material untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat tempat untuk beribadat mesjid mesjid, gereja gereja dan lain lain), menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pengadilan agama dan mahkamah islam tinggi, menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf wakaf, mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama. susunan kementerian agama terdiri atas: kantor pusat kementerian yang dibagi bagi atas bagian bagian seperti berikut: bagian sekretaris, bagian kepenghuluan, kemesjidan, wakaf dan pengadilan agama, bagian pendidikan agama, bagian penerangan, penyiaran dan perpustakaan, gelang pan) presiden republik indonesia bagian masehi, bagian kristen, bagian ii. bagian rooms katolik, bagian urusan pegawai, bagian urusan perbendaharaan. ii. kantor kantor ialah: kantor agama propinsi tiap tiap propinsi, kantor agama daerah tiap tiap karesidenan, kantor kepenghuluan tiap tiap kabupaten, kantor kenaikan distrik tiap tiap distrik, kantor kenaikan kecamatan tiap tiap kecamatan, kantor pengadilan agama tiap tiap kabupaten dimana ada kantor pengadilan negeri? kantor mahkamah islam tinggi, kantor inspeksi pendidikan agama tiap tiap propinsi? kantor pemeriksa pendidikan agama tiap tiap karesidenan, kantor penilik pendidikan agama tiap tiap kabupaten. pimpinan pimpinan kementerian agama diatur menurut penetapan dalam peraturan pemerintah tahun tugas kewajiban kantor pusat kementerian: bagian sekretariat mengerjakan surat menyurat, ekspedisi, archief, documentation, membuat undang undang dan peraturan peraturan, mengurus rumah tangga kantor pusat dan hal hal lainnya yang tidak termasuk tugas kewajiban bagian lain. bagian kepenghuluan, kemesjidan, wakaf dan pengadilan agama. menyelenggarakan segala urusan yang bersangkut paut dengan kepenghuluan, kemesjidan, wakaf, pengadilan agama dan mahkamah islam tinggi. bagian pendidikan agama. menyelenggarakan pengajaran agama sekolah sekolah negeri, asrama asrama, rumah rumah penjara, rumah rumah miskin, rumah rumah anak anak piatu dan lain lain tempat yang dipandang perlu untuk diberi pelajaran agama. memberikan bantuan, pimpinan dan pengawasan pada perguruan perguruan agama. memberikan bantuan kepada mahasiswa dan pelajar perguruan perguruan agama dalam dan luar negeri. menyediakan, mengarang dan menterjemahkan kitab kitab pelajaran terutama yang mengenai agama. bagian penerangan, penyiaran dan perpustakaan. mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama. menuntun pikiran umum arah perbaikan yang dikehendaki agama. kerja sama dengan kementerian penerangan dalam menjalankan kewajibannya dikalangan kaum agama yang mempunyai alam pikiran lain, agar supaya penerangan itu dapat mudah dimengerti. mengurus perpustakaan. bagian kristen). mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan agama masehi yang bukan rooms katolik. bagian fe: rooms katolik). mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan agama masehi rooms katolik. bagian urusan pegawai. setan pan) ana sni presiden republik indonesia mengurus surat surat tentang hal hal umum yang mengenai urusan pegawai. menyelenggarakan pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan gaji, pemindahan, pemberian person, uang tunggu dan uang kursi, formasi, riw riw bekerja dll, yang bersangkut paut dengan kepentingan pegawai pegawai dalam lingkungan kementerian agama. bagian g:: urusan perbendaharaan. mengerjakan urusan perbendaharaan kementerian, diantaranya jawab dari pemegang pemegang uang kas dan mengurus lain lain yang berhubungan dengan perbendaharaan kementerian agama. ii. kantor agama propinsi. membantu pemerintahan propinsi dalam lapangan agama serta menjaga agar supaya tidak ada salah faham dalam lapangan agama. bersama sama dengan kantor kantor agama daerah didaerah masing masing memusatkan perhatian terhadap masyarakat agama. memimpin kantor kantor agama daerah dalam propinsi masing masing. menilik serta mengamati amati jalannya pekerjaan kantor kantor agama daerah serta menilik apakah instruksi instruksi dari kementerian agama dijalankan dengan semestinya. menjalankan semua instruksi dari kementerian agama. iii. kantor agama daerah. sebagai kewajiban kantor agama propinsi tersebut dalam sub dan yang mengenai daerah masing masing. memimpin kantor kantor kepenghuluan dalam daerahnya masing masing. menilik serta mengamati amati jalannya pekerjaan kantor kantor kepenghuluan serta menilik apakah instruksi instruksi dari kementerian agama dan kantor agama propinsi dijalankan dengan semestinya. menjalankan instruksi instruksi dari kementerian agama dan kantor agama propinsi. menjalankan kewajiban kewajiban sebagai tersebut dalam sub sub dan yang ditugaskan pada bagian yang mengenai daerahnya masing masing. iv. kantor kepenghuluan. sebagai kewajiban kantor agama daerah termuat dalam iii sub memimpin kantor kantor kenaikan distrik dalam daerahnya masing masing. menilik serta mengamati amati jalannya pekerjaan kantor kantor kementerian, kantor agama propinsi dan kantor agama daerah, dijalankan dengan semestinya. menjalankan instruksi instruksi dari kementerian agama, kantor agama propinsi dan kantor agama daerah. menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan kemesjidan. mendaftar dan mengamati amati pemeliharaan wakaf wakaf yang ada daerahnya masing masing. memelihara dan mengembangkan pendidikan agama daerahnya masing masing. kantor kenaikan distrik. sebagai kewajiban kantor kepenghuluan termuat dalam dari yang mengenai daerahnya masing masing. memimpin kantor kantor kenaikan kecamatan daerahnya masing masing. menilik serta mengamati amati jalannya pekerjaan kantor kantor kenaikan kecamatan serta menilik apakah instruksi instruksi dari kementerian agama, kantor agama propinsi dan kantor agama daerah serta kantor kepenghuluan dijalankan dengan semestinya. menjalankan segala instruksi dari kementerian agama, kantor agama propinsi dan kantor agama daerah dan kantor kepenghuluan. man pan) sat presiden republik indonesia menyelenggarakan dan mengerjakan administrasi pernikahan, talak dan rujuk. vi. kantor kenaikan kecamatan. tugas kewajibannya sebagai kewajiban kantor kenaikan distrik termuat dalam dan vii. kantor pengadilan agama dan mahkamah islam tinggi. tugas kewajiban pengadilan agama dan mahkamah islam tinggi termuat dalam undang undang tentang pengadilan agama dan mahkamah islam tinggi jawa dan madura tbl. viii. kantor inspeksi pendidikan agama propinsi. mengerjakan inspeksi, memberi pimpinan dan pengawasan dan menyelenggarakan pengajaran agama sekolah sekolah negeri, asmara, rumah rumah penjara, rumah rumah miskin, rumah rumah anak anak piatu dll. menyelenggarakan, mengerjakan inspeksi, memberi pimpinan dan pengawasan pengajaran madrasah madrasah dan perguruan perguruan agama lainnya. dan yang mengenai daerahnya masing masing. memberikan laporan laporan hal sesuatu yang berhubungan dengan dan pada kementerian agama. ix. kantor pemeriksa pendidikan agama karesidenan. tugas kewajibannya sebagai kewajiban kantor inspeksi pendidikan agama propinsi termuat dalam dan yang mengenai daerahnya, sedang laporan laporan tersebut dalam disampaikan kepada kantor inspeksi pendidikan agama propinsi. kantor penilik pendidikan agama kabupaten. tugas kewajibannya sebagai kantor pemeriksa pendidikan agama karesidenan, sedang laporan laporan disampaikan kepada kantor pemeriksa karesidenagama, ttd. ttd. mr. a.g. pringgodigdo masker |
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang penghapusan jawatan distribusi presiden republik indonesia, menimbang bahwa dengan politik import pemerintah diselenggarakan pemasukan sebanyak mungkin barang barang dalam "free list" sehingga oleh karena itu telah mulai mengalir banyak barang barang tersebut atas dalam negeri: bahwa memberikan pembagian (distribusi) seluruh bahan bahan pokok, termasuk textile, kepada seluruh rakyat indonesia, yang berjumlah milion, dipandang baik dari sudut tenaga penyelenggaraan maupun dari sudut adanya bahan bahan, pada saat sekarang adalah luar kekuatan negara dan melampaui batas batas kemungkinan: cc. bahwa berturut turut sedikit demi sedikit bahan bahan distribusi tidak ada disediakan lagi untuk didistribusikan oleh kantor urusan pemasukan dan pembagian bureau janvier distributif) sampai penghapusannya dalam circular k.u.p.p tanggal september bahwa berhubung dengan yang tersebut atas perlu menghapuskan jawatan distribusi dan atau jawatan yang memakai nama lain yang melakukan distribusi, mengingat dan undang undang dasar sementara republik indonesia: peraturan pemerintah republik indonesia np. tahun tanggal pebruari mendengar dewan menteri dalam sidangnya yang tanggal oktober memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang penghapusan jawatan distribusi. semua kantor kantor jawatan pembagian umum algemeen distributif dienst) yang administratif masih langsung berada bawah kementerian dalam negeri dibubarkan. ii. jawatan distribusi tersebut dalam peraturan pemerintah republik indonesia tahun pada sub dihapuskan. iii. jawatan distribusi dan atau jawatan lain yang melakukan pembagian dari pemerintah dibubarkan dengan ketentuan bahwa pemerintah akan mengusahakan sedapat mungkin penempatan pegawai pegawai dari jawatan jawatan tersebut lain jawatan pemerintahan bila bisa dan perlu, bahwa setidak tidaknya terhadap pegawai pegawai dilakukan jaminan menurut peraturan peraturan pemerintah. ivperdagangan dan perindustrian, sumatra djojohadikusumo. menteri dalam negeri, saatjawatan distribusi berhubung jawatan distribusi dinyatakan terbentuknya dengan peraturan pemerintah tahun tanggal pebruari adalah perlu supaya pembubaran atau penghapusan jawatan distribusi dinyatakan pula dengan peraturan pemerintah. sekarang ternyata bahwa jawatan pembagian umum algemeen distributif dienst), semata mata adalah suatu bestuur beleid" dari pemerintah mulai n.i.c.a., macam dst, sampai dilanjutkan oleh republik indonesia serikat dan tidak ada terdapat peraturan peraturan pembentukan dari a.d.d. ini. bestuur beleid ini dapat dijalankan dengan bekerja sama yang erat dengan economische zaken dulu departemen kemakmuran) dengan mengadakan bahan bahan untuk didistribusikan yang termasuk dalam golongan "gecontroleerde moderen" dilaksanakan oleh b.a.d. bureau janvier distributif) sebagai satu bagian dari departement economische zaken. pemerintah republik indonesia serikat sedikit demi sedikit meniadakan bahan bahan tersebut dengan sebaliknya memasukkan lambat laun barang barang tersebut dalam "free list" caranya dengan mengeluarkan sirkuler sirkuler mana dinyatakan penghapusan dari barang barang distribusi. pada waktu negara kesatuan terbentuk dengan sirkuler kupu tertanggal september dihapuskan semua bahan distribusi. dalam bulan bulan yang akhir ini tinggal diberikan kepada jawatan distribusi dan jawatan pembagian umum pembagian beras dan gula, yang perlu dikemudian hari diperhatikan berhubung dengan keadaan paceklik dan kekurangan persediaan gula untuk dijual beblikota banjar peraturan walikota banjar nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa, walikota banjar, menimbang bahwa berdasarkan asas hukum suatu peraturan perundang undangan hanya dapat dicabut oleh peraturan perundang undangan yang sederajat, bahwabertentangan dengan asas hukum danmencabut dan menyatakan tidak berlakuloka bina sosialsosial dan tenaga kerja kota banjar, kepala dinas adalah kepala dinas sosial dan tenaga kerja kota banjar, utd adalah unit pelaksana teknis dinas loka bina sosial pada dinas sosial dan tenaga kerja kota banjar. kepala utd adalah kepala utd loka bina sosial pada dinas sosial dan tenaga kerjoka bina sosial pada dinas sosial dan tenaga kerjasosial, khususnya pendidikan dan pelatihan keterampilan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) dan potensi sumber kesejahteraan sosial asks) (pendidikan dan pelatihan keterampilan sosial diatas hari) dan tugas lairencanaan program kerja utd, pembagian pelimpahan tugas tugas kepada bawahan menurut prinsip managemen, cc. penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan pada pks dan asks loka bina sosial, penyelenggaraan fasilitasi bimbingan dan pelatihan pada pks dan asks loka bina sosial, penyelenggaraan evaluasi program kegiatan pada bidang loka bina sosial, pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal, penyusunan petunjuk pelaksanaanutd, merumuskan kebijakan utdutd pelayanan umum meliputi urusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, pengelolaan administrasi kepegawaian, cc. pengelolaan kepegawaian keuangan, penyusunan rencana dan program kegiatan, penyelenggaraan fasilitasi penerimaan calon klien, penyelenggaraan fasilitasi inventarisasi data calon klien, penyelenggaraan fasilitasi penyaluran bagi klien, penyelenggaraan fasilitasi pengumpulan dan pengolahan data bahan pembinaan sosial, penyelenggaraan fasilitasi pada pembinaan bimbingan dan pelatihan sosial, pelaksanaan pembinaan social terhadap kliensesuai dengan tugas dan fungsinya, dan menyusun laporan kegiatan. untuk pelaksanaan rekrutmen dan seleksi penerimaan calon klien dan fasilitasi penyaluran klien dilaksanakan bersama sama dengan seksi terkait pada bidang sosial dinas sosial dan tenaga kerja kota banjpembinaan sosial,utdpala sub bagian tata usah,16 baling.sesuai dengan aslinya dan organisasi, (of eta bulan.s1oka bina sosialretribusi3|retribusi seratus) daripersen). estimasi perhitungan nilai bangunan menara telekomunikasi merupakan acuan untuk memperoleh biaya pembuatan baru cost reproduction new crn) dengan memperhatikan wilayah setempat. analisis penghitungan menggunakan metode biaya pembuatan baru it, aspek variabel kriteria indeks bobot pola lokasi kawasan ruang pemukiman kawasan industri perdagangan pertanian lahan basah kering hutan rakyat produksi keamanan ketinggian meter menara meter 60meter| 40x meter| meter meter iii kepentingan jumlah pengguna umum pengguna pengguna |3pengguna 25x 4pengguna (24ditentukan setiap entuk dan isi skrcaramenggunakan surat setoran retribusi daerah ssd). setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. tanda bukti objek retribusi telah membayar dibuktikan dengan pemasangan plat atau bentuk lainnya pada objek retribusigsuran d,urat teguran peringatan surbab viiviii pembebasan retribusi dibebaskan dari objek retribusi terhadapralihan menara yang telah berdiri dan atau dibangun sebelum diundangkannya peraturan walikota ini dikenakan retribusi terhitung lampiranperaturan walikota banjar nomor tahun tanggal juncontoh perhitungan besaran tarif retribusicontoh untuk sebuah menara telekomunikasi dengan: lokasi menara kawasan pemukiman. ketinggian. meter, digunakan oleh. pengguna, nop sebesar rp. maka perhitungan tarif retribusi adalah rp. rp. rp.surat edaran dirjen pajak nomor se pj dengan analisis crn cost reproduction neu) yang belum diperbaharui. bentuk dan isi skr perintah kota banjar suratketetapan urut retribusidaerah(skr) masa ntt tahun: len aatataka kasi dan isi ssd pemerintah kota banjar suratsetoran nomor dinas perhubungan, komunikasi, retribusidaerah(ssd) urut formatikadan pariwisata kota banjar retribusipengendalian jl. re. kosasih komplek terminal banjar menaratelekomunikasi telp banjar tahun: bulan: nama: telp.: alamat: dprdkasi retribusi terutang: tarif retribusi pemberianpengurangan, keringanandanpembebasan surat teguran pemerintah kota banjar ius dinas perhubungan, komunikasi, . informatika dan pariwisata jl. re. kosasih komplek terminal banjar telp banjar banjar, nomor kepada lampiran yth. sifat penting perihal teguran peringatan di tempat dengan hormat, berdasarkan peraturan daerah kota banjar nomor20tahun2013tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasiyangdidalamnyamengaturtentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi,denganinikamiberitahukanbahwa berkaitandengan menaratelekomunikasiyang bapak ibu didirikan miliki kuasai,sampaiayat ini bapak ibu saudara belum membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasisesuaidengan peraturan daerah kota banjar nomor20tahun2013. olehkarenaitukamiperingatkanagar bpk ibu sdr segera membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasisesuaidengan surat ketetapan retribusi skr), denganmenggunakan surat setoran retribusi daerah( ssd)melalui bank yang ditunjukatau melalui bendahara penerimaansetiap harikerja. demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannyadiucapkanterimakasih. kepala dinas,maka pedomanmadrasah tsanawibtidaiyah mi) atau bentuk lain yang sederajat dengan madrasah ibtidaiyah milanjutan dari madrasah tsanawiyah ts) atau bentuk lain yang sederajat dengandenganprovinsi, pemerintsma ma smk mak ra, sd mi, smp mts, sma ma smk makpada tk ra, sd mi, smp mts, sma ma smk maktk ra dan sd mi. untuk jenjang smp dan jalur seleksi untuk penerimaan peserta didik baru meliputi: akademis:bisa terpisahkan dari peraturan walikota ini. dalam penerimaan peserta didik baru untuk jenjang sma, smk, ma, dan mak berpedoman kepada perlu jawa barat nomor tahun tentang pedoman penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran kecuali untuk jadwal pendaftaran, rapat pleno sekolah dan pengumuman. dalam penerimaan peserta didik baru, untuk jenjang tk ra, sd min menggunakan sistem penerimaan peserta didik baru secara semi online yang hasilnya ditayangkan setiap hari dan tsuntuk jenjang tk ra, sd mi wajib menerima seluruh pendaftar calon peserta didik baru. untuk jenjang smp dandapat pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. seleksi calon peserta didik kelas vii (tujuh) pada smp dand mi, smp dan negeri, bersumber dan bantuan operasional sekolah bos). pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sekolahan ppdb tingkat kota banjar adalah ppdb tingkat kota banjar yang terdiri dari dewan pembina,koordinator bidang sma smk, koordinator bidang ts mabanjardibawah pengelolaan kantor kementerian agama kota banjar, berpedoman pada ketentuwalikota ini, sepanjang teknis pelaksanaanya diaturrosedur dan mekanismedandandandandaerah kabupaten kota,jalur non akademik untuk afirmasi (keberpihakan)kuota daya tampung jalur akademik paling kurang (tujuh puluh persen), kecuali sekolah diperbatasan. jumlah peserta didik dan rombongan belajar smp, koordinator bidang sma smk dan koordinator bidang ts ma ra, sd mi pendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan entryuntuk jenjang smp msekolah menayangkan proses peringkat pendaftar setiap hari dari mulai jam wibdanentry dan tsdandandanampai dengan jun:njenjang sma smk pendaftaran tanggal juni sampai dengan juni tanggal juni rapat pleno lembaga masing masing, dan laporan hasil dinas pendidikan dan kebudayaan kota banjar tanggal juli rapat pleno tingkat kota dewan pembina) tanggal juli pengumuman hasil ppdb daftar ulang tanggal sampai dengan juli ppdb smp danni layanan pendaftaran dilakukan setiap pukul wib. tempat pendaftaran tk ra, sd mi, smp dan yang dituju. persyaratan calon peserta didik jenjang tk ra.persyaratan calon peserta didik jenjang sd mi.persyaratan calon peserta didik jenjang smp m ts. telah lulus dan memiliki ijazah sd mi program paket berusia paling tinggi (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru, taman pendidikan al quran tpoerian pendidikan dan kebudayaan, kementekebudayaandanrp. untuk tdewan pendidikan kota banjar .kriteria prestasi kejuaraan dari kemendikbud kemenag skorjuaraan dari induk organisasi dan luar kemendikbud dan kemenagskor untuk juara beregu dibedakan dari skor juara individu. kriteria peserta didik warga miskin kriteria skor terdaftar dalam datakuota rombongan belajar jml sekolah jenis jml siswa jumlah ket saya tema smpn banjar ssn |l. ciri smpn banjar ssn |smpnsbanjar (ssn smpn banjar ssn smpn banjar ssn |. smpn banjar ssn |. smpn banjar potensial smp patron potensial smp azhar citangkolo potensial |. smp muh langkaplancar potensial smp bawah potensial smp hilal potensial lo6 sempit nurul romain potensial smp islam falah potensial smp sinta potensial smp ihsan potensial smp banjaranaman modal perlu menetapkan peraturan wali kota tentang rencana umum penanaman modal daerah, mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota banjarrtrwmemutuskan: menetapkan peraturan wali kotatentang rencana umum penanaman modal daerumum penanaman modal kota yang selanjutnya disingkat rusak adalah kebijakan dasar penanaman modal kota banjar. bab fungsi dan sistematika rusak rusak merupakan dokumen perencanaan penanaman modal acuan bagi perangkat daerah dan jas, fase iii pengembangan ekonomi berbasis pengetahuanjangka waktu jangka waktu rusak berlaku sampai dengan tahun jangka waktu rusak sebagaimana dimaksud pada dapat tinjau dan atau disesuaikan paling sedikit (satu) kali setiap (dua) tahun. peninjauan dan atau penyesuaian rusak sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan wali kota. dpmptsp melaksanakan peninjauan dan atau penyesuaian rusak sebagaimana dimaksud melalui koordinasi dengan pemerintah dan atau pemerintah provinsi dan perangkat daerah terkait. dpmptsp melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rusakpelaksana tugas wali kota banjar, darmadji prawirasetia diundangkan banjar pada tanggal5 maret16tahun tentang rencana umum penanaman modal daerah. rencana umum penanaman modal kota pendahuluanan otonomi daerah membawa suatu peluang yang cukup besar bagi masyarakat maupun pemerintah daerah, dimana salah satunya adalah memberikan peluang untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, melalui penanaman modal maupun investasi daerah. investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah, namun untuk merangsang investasi dibutuhkan agenda agenda yang jelas dan komprehensif serta memiliki nilai yang baik. serangkaian kebijakan dalam bentuk peraturan perundang undangan telah memberikan kewenangan yang semakin besar kepada pemerintah daerah pemda) dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah. dalam hal ini, pemda berpeluang secara penuh untuk menjalankan tugas dalam pelayanan menyangkut persetujuan, perizinan, sekaligus pemberian fasilitas penanaman modal. dengan kesadaran atas pentingnya investasi daerah, pemerintah daerah semakin gencar mengurangi hambatan investasi wilayahnya dengan berbagai inovasi kebijakan masing masing. untuk menarik penanam modal kota banjarota banjar rupa kota banjardaerah dituntut semakin berani dan kreatif dalam memanfaatkan peluang investasi yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. paling tidak, selain peningkatan kapasitas birokrasi daerah, mutlak diperlukan adalah regulasi dan kebijakan kebijakan yang diformulasikan dalam rangka mengatur kepastian hukum dan pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerahsak) kota banjar menetapkan peta panduan ota banjar. peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait secara konsisten dan komitmen yang tinggi. kota banjar berupaya menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dalam arti suasana dan lingkungan kondusif bagi investor yang akan menanamkan modalnya berbagai sektor ekonomi. pemerintah kota banjar menjamin akan memberikan kemudahan bagi investor, meliputi pengurusan perizinan yang murah, mudah dan cepat dan adanya jaminan kepastian hukum terhadap investasi yang dilakukan. selain itu, suasana yang kondusif juga meminimalkan gangguan terhadap investasi, seperti gangguan keamanan, demokrasi anarkis, dan pungutan biaya tinggi dari berbagai pihak, baik birokrasi maupun masyarakat umum. asas dan tujuan berdasarkan peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang penanaman modal, pemerintah daerah kota banjar berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal sebagai berikut asas kepastian hukum, asas akuntabilitas: asas keterbukaan: asas kebersamaan, asas perlakuan yang sama, asas berkelanjutan, asas efisiensi berkeadilvisi dan misi visi penanaman modal kota banjar sampai dengan tahun adalah terwujudnya kota banjar sebagai daerah tujuan investasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui beberapa misi, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas penanaman modal, mewujudkan pelayanan prima kepada investor, meningkatkan ekonomi yang berdaya saing tinggi kota banjar mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunanyang meliputi (tujuh) elemen utama, yaitu, energi dan jasa penanaman modal yang berwawasan lingkungan green investment) pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi umkm) pemberian fasilitas,kemudahan dan atau insentif penanaman modal promosi penanaman modal perbaikan iklim penanaman modal arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal sebagai berikut penguatan kelembagaan penanaman modal daerah penguatan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu ptsp) bidang penanaman modal sehingga seluruh wewenang perijinan dan non perijlembaga pelayanan terpadu satu pintu ptsp), peningkatan upaya untuk menjadi fasilitator yang berorientasi pada pemecahan masalah baik kepada penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya wilayah kota banjar, pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan terkait perijinan dan penanaman modal kepada investor calon investor. optimalisasi kinerja pelayanan perizinan penyusunan standar operasional prosedur penanaman modal perizinan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintubanjarajak daerah dan pungutan retribusi arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi daerah dan efisien. mendorong persebaran penanaman modal berdasarkan kawasan arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut kawasan peruntukan industri dan pergudangan kawasan pengembangan industri pengolahan berbasis agro (agroindustri) wilayah kecamatan langensari dan kecamatan matarumah. pengembangan kawasan industri desa sinartanjung kecamatan matarumah pengembangan kawasan pergudangan desa langensari kecamatan langensari dan desa mekarharja kecamatan purwakarta kawasan peruntukan pengembangan industri menengah dilokasi kecamatan banjar dan kecamatan matarumah kawasan untuk penataan industri kecil dan rumah tangga tersebar seluruh wilayah kecamatan antara lain kecamatan banjar, kecamatan matarumah, kecamatan purwakarta dan kecamatan langensari kawasan peruntukan pariwisata pengembangan dan peningkatan wisata air sungai ditandu, situ mustika kelurahan purwakarta kecamatan purwakarta, situ detik desa cibeureum kecamatan banjar, pengembangan dan peningkatan waterpark lingkungan parunglesang kelurahan banjar, pengembangan dan peningkatan wisata kuliner dan belanja pusat kota dan dolok, pengembangan dan peningkatan wisata agro desa batulawang dan desa dibangun pengembangan dan peningkatan wisata religi rawa onm kecamatan purwakarta dan pengembangan dan peningkatan wisata cagar budaya situs batu peti desa sukamukti kecamatan matarumah ii. situs rawa onm desa raharja kecamatan purwakarta iii. situs rajagwesi desa sinartanjung kecamatan matarumah iv. situs pulomajeti desa purwakarta kecamatan purwakarta makam tambakbaya desa sinartanjung kecamatan matarumah vi. gedong opat kelurahan tegalsari kecamatan matarumah dan vii. gedong balapan kelurahan tegalsari kecamatan matarumah viii. kampung budaya lembah pajamben desa dibangun kecamatan matarumah, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional pengembangan kegiatan pasar agro kecamatan matarumah dan kecamatan langensari, peningkatan kualitas pasar bojong kantong dan peningkatan kualitas pasar skala pelayanan regional dan atau kota pasar banjar patron pusat perbelanjaan pengembangan kawasan pusat perbelanjaan modern sepanjang jalan brigjen isya, jalan siliwangi, jalan letjen suharto dan jalan batulawang, ii. pengembangan pusat perbelanjaan supermarket setiap pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan, dan iii. pengembangan pusat perbelanjaan direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan wajibkegiatan sejenis lainnya. pengembangan perdagangan dan jasa lainnya meliputi pengembangan jasa pameran (exhibition center) dan jasa pertemuan (convention center) desa langensari, kelurahan mekarsari dan kelurahan banjar untuk meningkatkan dan mengarahkan pengembangan jasa penginapan pusat kota dan sub pusat kota. kawasan peruntukan pertanian kawasan pertanian hortikultura memiliki luas hektar. kawasan pertanian perkebunan memiliki luas kurang lebih hektar yang tersebar seluruh kecamatan wilayah kota banjar antara lain,kawasan pertanian tanaman pangan meliputi pertanian lahan basah seluas kurang lebih hektar yang tersebar seluruh kecamatan wilayah kota banjarii. pertanian lahan kering seluas hektar, meliputi kecamatan matarumah seluas kurang lebih hektar, kecamatan banjar seluas kurang lebih hektar dan kecamatan purwakarta seluas kurang lebih hektar iii. rencana pengembangan tanaman pangan diarahkan pada mempertahankan pertanian lahan basah sawah beririgasi teknis seluas hektar yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan lp2b): dan rehabilitasi kawasan pertanian. rencana pengembangan kawasan peternakan seluas kurang lebih meliputi lingkungan cipayung kelurahan purwakarta, desa waringinsari, dan kelurahan bojongkantong untuk pengembangan kawasan ternak sapi, ternak unggas (bebek dan itik) ii. desa karyamukti, desa sukamukti, desa dibangun, dan desa belakang untuk pengembangan ternak domba dan ayam bukan ras: dan iii. kelurahan bojongkantong dan kelurahan muktisari untuk pengembangan kawasan ternak kambing dan itik. kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi pengembangan dan peningkatan dan pengembangan prasarana balai benih ikan bbi) desa mayasari kecamatan matarumah. fokus pengembangan pangan, infrastruktur energi dan jasa arah kebijakan pengembangan pangan arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut peningkatan jaringan kemitraan dan pemasaran hasil produksi pertanian modernisasi agribisnis, pengembangan industri pengolahan pertanian yang pasarkan pada produk pertanian lokal, penguatan kemampuan daya saing, efisiensi, pemberian kemudahan dan atau insentif sektor pangan sesuai ketentuan arah kebijakanpeningkatan sarana dan prasarana pembangunan sektor jasa dan perdagangan guna tercipta keunggulan produk lokal yang mampu berdaya saing tingkat global optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia percepatan pemerataan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar seluruh wilayah kota banjarpengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan energi dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukanarah kebijakan pengembangan jasa arah kebijakan pengembangan penanaman modal untuk sektor jasa adalah sebagai berikut optimalisasi arahkan pada jasa jasa antar lain, jasa pariwisata, jasa pendidikan, jasa perdagangan dan industri, jasa keuangan dan perbankan, jasa informasi dan telekomunikasi, dan jasa jasa lainnya yang menjadi unggulanumkm dan koperasi peningkatan pangsa pasar untuk dan pengembangan sektor strategis pendukung sektor jasa antara lain pariwisata, pendidikan, transportasi, dan jasa penunjang pionir prioritasantara lain program pengurangan emisi gas rumah kaca, transportasi, industri, energi, dan limbahgreen economy): hidup pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi umkm) kemudahan dan atau insentif penanaman modal prinsip prinsip pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal sebagai berikut, kepastian hukum kesetaraan transparansi akuntabilitas dan efektif dan efisien bentuk pemberian insentif dan atau kemudahan pemberian insentif penanaman modal dapat berbentuk pemberian penghargaanmberian bantuan teknis, dan atau percepatan pemberian ijin(empat) kriteria sebagai berikut memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat menyerap tenaga kerja lokal menggunakan sebagain besar sumber daya lokal memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto berwawasan lingkungan dan berkelanjutan termasuk skala prioritas tinggi termasuk pembangunan infrastruktur melakukan alih teknologi melakukan industri pioner berada daerah perbatasan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasiromosi penanaman modal pemanfaatan teknologi informasi penyelenggaraan promosi penanaman modal melalui pameran temu usaha seminar penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik dan atau media lainnya peta panduan (road map) implementasi rusak tahapan pelaksanaan rencana umum penanaman modal kota banjar susun dalam (tigatahapan pelaksanaan rusak adalah sebagai berikutimplementasi fase dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek yaitu (satu) sampai (dua) tahun kedepan. pada fase ini kegiatan kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong perkuatan kelembagaan penanaman modal optimalisasian modal serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum untuk kegiatan penanaman modal penerapan standarisasi manajemen mutu pelayanan perijinan dan deregulasi kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modaldiselesaikanrealisasikan meningkatkan citra positif kota banjar sebagai daerah tujuan investasi. pada fase ini untuk mendukung implementasi fase dan mendukung fase fase selanjutnya, langkah langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikutve masih terbatas khususnya pedesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah sertagembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan sektor jasa perdagangan, pengembangan industri kecil dan menengah yang memiliki prospek yang signifikan memetakan potensi sumber daya dan distribusi untuk mendukung pengembangan kluster kluster industri dan pengembangan ekonomi penyusunan studi kelayakan dalam rangka intensifikasi promosi dan penyediaan informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia bidang pertanian, optimalisasi dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan menentukan komoditas pilihan sebagai komoditi andalan pengembangan sektor jasa yang memiliki potensi yang dapat memberikan efek multiplayer, penyediaan jasa akomodasi yang representative serta optimalisasi potensi wisata maupun potensi lain yang ada untuk dapat dikembangkan secara intensif optimalisasi pemanfaatan lahan tadah hujan dan lahan non produktif serta tersedianya sarana dan prasarana distribusi sektor agribisnis mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan investor pemantapan sistem penataan ruang dengan dukungan fasilitas sarana prasarana fase iii pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. pada fase iii dimaksudkan untuk mencapai tujuan penanaman modal jangka panjang, antara lainelaksanaan fase iii ini dapat diwujudkan dengan baik jika langkah langkah kebijakan pada fase sebelumnya sudah berjalan dengan baik. untuk mendukung implementasi fase iii, langkah langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut pemantapan kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan mitra investasi pengoptimalan pertumbuhan ekonomi dengan melihat potensi dan kondisi eksisting terutama pada sektor perdagangan, industri dan jasa pengembangan dan penguatan inovasi dan kreativitas daerah, pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan industri berbasis teknologi tinggi penyediaan fasilitas dan insentif untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif untuk mendorong pengembangan penelitian dan produk berteknologi tinggi dan pengembangan (research and development) terapan sehingga menghasilkan produk yang berteknologi tinggi, efisien dalam penggunaan energi, ramah lingkungan dan berdaya saingmenghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi menerapkan green economy dan mewujudkan kota banjar menjadi daerah yang ramah lingkungan rusakmenjadi prioritas untuk kembangkan diwilayah kota banjar perangkat daerah lembaga teknis terkait kota banjar untuk menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada rusak. untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut diatas, dalam rusak juga ditetapkan peta panduan (roadmap) implementasi yangdinamika lokal, regional dan nasional global. pelaksana tugas wali kota banjar, darmadji prawirasetiapelaksanaan penerimaan peserta didik barurestasi penerimaan calon peserta didik melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam terdiri darienerimaan calon peserta didik melalui jalur prestasi, sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan: nilai ujian sekolah berstandar nasional atau isbdalam hal kuota jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, sisa kuota jalur prestasi dapat dilimpahkan untuk kuota jalur zonasi berbasis jarak domisili peserta didik sekolah tujuannah kanak kanak dan sekolah dasar wali, diatur dalam petunjuk teknis ppdb. dalam hal kuota. seleksi calon peserta didik baruyang ditujuarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada danseleksi jalur prestasi berbasis akademik, dilaksanakan berdasarkan hasil ranking nilai isbn yang diurutkan dari nilai terbesar, sebagaimana dimaksud dalam huruf seleksi jalur prestasi non akademik,, tingkat nasional, dan tingkat provinsiempatdilaksanakan. penentuan jumlah peserta didik disetiap rombongan belajar pada satuan pendidikan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan hasil seleksi peserta didik dan jumlah rombongan belajar diatur dalam petunjuk teknis ppdbagian kelima biaya pelaksanaan ppdb pada tk, sd, dan smppada tidak dipungut biaya. bab penyelenggara ppdb dalam rangka penyelenggaraan ppdb, walikota: dinas, dan satuan pendidikan untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan ppdb, kepala dinas membentuk tim penanganan pengaduan ppdb tingkat kota. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia penyelenggara dan tim penanganan pengaduan ppdb sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam petunjuk teknisyang diatur dalam peraturan walikota, pembinaan, pengendalian dan pengawasan satuan pendidikan penyelenggara ppdb melaporkan pelaksanaan ppdb kepada kepala dinas. kepala dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan ppdb kepada wali kota. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penyelenggaraan ppdb, diatur dalam petunjuk teknis ppdb. wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dinas dalam penyelenggaraan ppdb. kepala dinasvii sanksi wali kotawalikota ini. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerahwajib melaksanakan ppdb dimulai pada bulan mei. khususyan nyawansetiawan,s.h.m. wob lampiran peraturan wali kota banjar nomor tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada taman kanak kanak, sekolah dasar, dan sekolah tengah pertama zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar tk, dan smp kota banjar zonasi kecamatan desa kelurahan kel. situ batu desa tegalsari desa dibangun desa cibeureum desa jajaran desa belakang banjar kel. banjar kel. mekarsari kel. purwakarta kel. karangpanimbal kel. matarumah kel. tegalsari kel. karangpanimbal kel. purwakarta desa raharja purwakarta desa mekarharja kel. matarumah desa sinartanjung kel. tegalsari kel. karangpanimbal kel. purwakarta kel. mekarsari kel. matarumah desa karyamukti matarumah kel. banjar desa batulawang desa sukamukti desa dibangun desa mayasari desa sinartanjung kel. bojongkantong zonasi kecamatan desa kelurahan desa karyamukti kel. bojongkantong desa langensari desa waringinsari langensari kel. muktisari desa rejasari desa karangsari desa mayasari desa sinartanjung wali kota banjar, ade suksesibagian kesatu,ujian sekolah berstandar nasional yang selanjutnya disingkat nilai isbn adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah berstandar nasional dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhirmerupakan jalur seleksi ppdb dengan menggunakan sistem pembagian wilayah administratif pemerintahan menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis dan jarak domisili calon peserta didik terhadap satuan pendidikan,dan atau desa kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah dan ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan usulan dari kelompok kerja kepala sekolah kkk), kelompok kerja pengawas sekolah kkp) dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, bagian kedua maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan walikota ini adalah untuk menjadi pedoman pemerintah kota dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada tk, sd, dan smp. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan ppdb. bagian ketiga ruang lingkup penyelenggaraan ppdb dilaksanakan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kota. satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada terdiri dari taman kanak kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertamabab iii mekanisme penerimaan peserta didik baru bagian kesatu pelaksanaanlaksanaan ppdb meliputi: pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik barutentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan ppdb diatur dalam petunjuk teknis ppdb. kepala dinas menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan ppdb. dalam penerimaan peserta didik baru, untuk jenjang tk, dan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring). dalam penerimaan peserta didik baru, untuk jenjang smp dapat menggunakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring). bagian kedua persyaratan calon peserta didik baru dan pengawaszonawali kota inaragraf jalur zonasi dalam melaksanakan ppdb melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit (sembilan puluh persen)melaksanakan ppdb melalui alur zonasi dengan kuota sebagaimana dimaksud pada sekolah wajib memperhatikan jarak terdekat domisili peserta didik dalam zona yang telah ditetapkecamatan kelurahan desa yang sama dengan sekolah yang dituju. dalam hal terdapat sekolah yang berada daerah perbatasan pemerintah daerah, ketentuan zona dilaksanakan melalui kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah kota kabupaten yang berbatasan. tempat domisili yang berada pada kelurahan desa suatu zona yang berbatasan dengan zona lainnya, dapat ditetapkan menjadi satu zonapenangananlaksanaannya untuk memudahkan dan menjamin kepastian hukum mengenai keberadaan pasar induk, pengguna sepeda motor pribadi, proses pendataan warga miskin dan tidak mampu dan atau warga yang terdampak corona virus disease covid.wali kota bandunginduk,.j .ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:akukan verifikasi dan validasi melibatkan rukun tetangga dan rukun warga. hasil pendataan sebagaimana dimaksud oleh gugus tugas tingkat kecamatan dan gugus tugas tingkat kelurahan disampaikan kepada dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan daerah kotacatatan sipil daerah kot tan april wali kota bandung, pola nawa aka mad danial diundangkan bandung ada tanggal april lx. tan baris der? ota bandung, bisa fba suwarna berita daerah kota bandunglampiran huruf angka d dpengelolarita acara serah terima yang selanjutnya disebut bast adalah naskah bukti penyerahan barang atau jasadaan tertentu dapat berkelanjutanyang selanjutnya disingkat task adalah salah satu unsur dari potensi dan sumber kesejahteraan sosial. pekerja sosial masyarakat yang selanjutnya disingkat psmn penyandang disabilitasbab jenis pemberian bantuan bagian kesatu jenis jenis pemberian bantuan terdiri dari hibah, dan bantuan sosial. bagian kedua belanja hibah hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa uang, barang,tiga belanja bantuan sosial belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam hurufgian keempat tujuan paragrafaragraf bantuan sosial pemberian bantuan sosialdan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosialumn atau bumi, badan, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, dan atau yang bersangkutan. bagian ketiga pengajucc.dicatat dan selanjutnya dievaluasi sesuai dengan urusan pemerintah, meliputi bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial serta kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah, bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah dilaksanakan oleh bagian dan perikanan: bidang kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan,kepemudaan dan olah raga dan bidang pariwisata dilaksanakan oleh dinas pemuda olah raga dan pariwisata,, bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelengaraan pe desa kesatuan bangsa dan politik, bidang tenaga kerja, dan bidang penanggulangan bencana dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerahwali kota. wali kota memberiagian kelimhibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. bagian keenam pelaksanaan dan ketatausahaan paragraf umum pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dankepala skpd sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab atas substansi nph. paragraf pencairan hibah berupa uang pencairan hibah didasarkan pada dpa. pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pencairan hibah berupa uang dilakukan sesuai pengajuan dari skpd masing masingelanja hibah(pa) memerintahkan bendahara pengeluaran membuat spp ls hibah. bendahara pengeluaran mengajukan spp ls hibah beserta dokumen atau kelengkapan administrasi pencairan hibahhibahhibah beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan spm hibah. spm hibahyaluran hibah barang dan atau jasa dari kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan nph yang dilanjutkan dengan penandatangan bast. penyaluran hibah barang dan atau atau jasa dilakukan oleh kepada penerima hibah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:perusahaan serta dicantumkan nama lengkap direksi:ditandadaerah kota banjar hibah berupa barang dan atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan nph dy, dan salinan bukti bast barang dan atau bast barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf angka hibah, iv. lampiran. laporan sebagaimana dimaksud pada bermaterai, barang danhibah kepadawali kota dengan tembusan kepala ppid dan inspektorat daerahastpemberiakepada individu dan atau keluarga,harus dilaksanakan dengparagraf bentuk risiko sosial bentuk risiko sosial,rumah tangga miskin yang memiliki kegiatan usahgian kedua besaran bantuan sosial jumlah bantuan sosial untuk masing masing penerima berdasarkan hasil verifikasi skpd terkait.apbindividu, kelurga, dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut surat permohonan diajukan kepada wali kota yang memuat maksud dan tujuan, surat keterangan domisili dari desa kelurahan setempat,bantuan sosialwali kota. wali kotabantuan sosial beserta besaran uang atau barangbagian kelimabantuan sosial dalam bentuk uang dan barang. wali kota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dicairan bantuan sosial didasarkan pada dpa skpd. pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme dan disalurkan melalui rekening kas umum daerah rekening penerima bantuan sosial. dalam hal pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan sesuai pengajuan dari skpd masing masingpakta integritas surat pernyataan tanggung yang dilaksanakantuan sosialmemerintahkan bendahara pengeluaran membuat spp ls bantuan sosial. bendahara pengeluaran mengajukan spp ls bantuan sosial beserta dokumen atau kelengkapan administrasi pencairan bantuan sosialbantuan sosialbantuan sosial beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan spm bantuan sosial. spm bantuan sosialbantuan sosial berupa uangast rangkap (empat) bermaterai jawab. bagi bantuan sosial untuk keluarga, terdiri atas bast rangkap (empat) bermaterai bast rangkap (empat) bermateraibantuan sosial wajib mengembalikan kas umum daerah pemerintah daerah kota banjar. bagian kesepulccast barang bagi penerima bantuan sosial berupa barangtetapkan dengan keputusan kepala desa lurah.format lampisesuai dengan proposal yang telah disetujui, berita acara penyerahan hibah, lembar verifikasi, dan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahkepala skpd dilaksanakan pada skpd masing masing. bab viii ketentuan peralihanan setda wayan lawan, sh.m. ni49701105pen loken pjenis bantuan keterangan bantuan rp.) jumlah keseluruhan contoh format nph dalam bentuk barnam aaaaaa nana aan anna aan aan ana selaku ianaan anna anna aan anna selaku. oon anna beralamat di. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama. uuadaannanaann nasad.diantaranya bermaterai rp10asal aaaaaa nana aan nana nana nanas selaku ooo nasa sentakananna nana naa ana ana selaku sentakani. (eenenenaanananaaan) untuk iibonanananananana nanas anna aan jabatan bandakanananannananaaa aan alamat bandakanananannananaaa aan nomor rekening bank) .ioocoooocennh a.n pemegang rekening :.ii.ooeeeeh telepon hp. fax. bandakanananannananaaa aan sehubungan dengan diterimanya dana hibah dari pemerintah daerah kota banjar sebesar rp. kananananananananan (enam) untuk peananaananannnaaa aa, aka sesuai dengan ketentuan . peraturan wali kota banjawali kota banjar melalui skpd . peananaaananallaeaemaa. penerimbonaaanannanaanaa aan aan alamat bonaaanannanaanaa aan aan nomor kartu tanda penduduk. bonaaanannanaanaa aan aan telepon hp. fax. bonaaanannanaanaa aan aan e mail bkakaanananannanpenerima dana belanjtelah sesuai surat pernyataan yang bertanda tangan dibawah ini nama benanaaanaananananaa nana jabatan beanaananaanana nana bertindak untuk dan atas nama: . joon alamat beanaananaanana nana nomor kartu tanda penduduk. bkaakanaanannan nana aan aan telepon hp. fax. bkaakanaanannan nana aan aan e mail bkananaanaapenerima belanja bantuan sosial, materai dan ditempel (ee. nama lengkap.) contoh format berita acara penyerahan hibah berita acara serah terima ee. berupa . yang dihibahkan kepada nomor sennnnnnanann jen . pada hari ini ., tanggal . bulan . tahun . j. (ll. ee), bertempat ., kami yang bertanda tangan dibawah ini nama ponnanannaan nenek jabatan? oi. alamat bokaananaanan nana selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. nama bdananannanananan nanas aan jabatan oo. alamat bkaanannanaanan annapeenanaaaaeadaer10. (sepuluh ribu rupiah)contoh format dokumen yang digunakan dalam pemberian hibah dan bantuan sosial pemerintah daerah kota banjar nama opd lembar verifikasi hibah dasar peraturan wali kota banjar nomor . tahun tentang . nama lembaga nakanaanananl aan bantuan hibah badan lembaga organisasi kemasyarakatan tanggal dokumen diterima neeanenannanananaannnnla tanggal verifikasi nnaaaaaanananaaaa aan selesai verifikasi nnaaaaaanananaaaa aan mam ada disposisi wali kota poo br. keputusan wali kota surat penyediaan dana dengan insana penggunaan hibah rincian rencana penggunaan hibah pakta integritas surat pernyataan tanggung jawab yang nph mei pimpinan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia penerima hibah bean rel badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia penerima hibah naskah perjanjian hibah daerah akuntansi rangkappenerima hibah pejabat pelaksana teknis kegiatan nama jelas) nip penelitian kelengkapan dokumen spp spp ls hibah atau bantuan sosial sep surat pernyataan pengajuan spp daftar teknis kelengkapan dari ppt beserta laporannya peneliti kelengkapan dokumen spp tanggal nama bendahara pengeluaran) tanda tppt mengetahuipemerintah daerah kota banjar nama opdsaya yang bertandatangan dibawah ini: nama nananannananaan nip nnkaakaaananaikennananaanang ena. ppk skpd. ppk unit skpd. wali kota banjar, ttd ade suksesi |
kketatausahaan barang persediaanan dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah berupa barang persediaan barang cetakan, mak. beberapa ketentuan dalam peraturan wali kotabanjarperangkat daerah yang selanjutnya disebut, sehingga berbunyi sebagai berikut ketatausahaan barang persediaan dilaksanakan setiap perangkat daerah dan unit kerja dan atau utd. barang persediaan sebagaimana dimaksud padaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutrsediaan barang cetakan (karcis) dengan ketentuan: apabila dalam satu blok terdiri (seratus) lembar, bila ada sisa berjumlah lembar maka tidak dicatat dalam aplikasi, dan jika sisa dalam satu blok maka dicatat blok dalam aplikasi. untuk tanda bukti pembayaran dan kupon retribusi pasar yang terdiri (lima puluh) lembar dalam satu blok bila ada sisa lembar maka tidak dicatat dalam aplikasi, dan jika sisa maka dicatat blok dalam aplikasi. untuk penghapusan bonggol potongan karcis dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki sarana pungut pendapatan asli daerah dari berita acara pemusnahan sampai dengan keputusan penghapusan dengan jangka waktu pemusnahan maksimal (tiga) tahun sesuai prosedur penghapusan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut laporan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada wali kota melalui bpk dengan tembusan kepada inspektur inspektorat daerah kota banja1, ala brg) hukum, yan setiawan, sh.,m. nip19701105 |
ina tahanuangan dan aset daerahanggaran daerah kepala bidang perencanaan anggarlaksanaan anggaran. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang perencanaan anggar anggaran daerah, perencanaan dan pelaksanaan program anggaran lingkup bidang perencanaan anggaran daerah, mengoordinasikan alokasi anggaran dalam penyusunan kua pas dan kuda pas perubahan, mengoordinasikan penyusunan rka perangkat daerah dpa perangkat daerah dan atau rka perubahan perangkat daerah dpp perangkat daerah,,, penyusunan rancangan peraturan wali kota tentang teknis penyusunan perencanaan anggaran perangkat daerah, penyusunan regulasi bidang perencanaan anggaran daerah, mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan daerah, penyediaan anggaran kas, anggar anggaran daerah, il. anggaran daerah, penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup bidang perencanaan anggaran daerah, penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup bidang perencanaan anggaranrencanaan anggaran kepala subbidang perencaanggaran, menyiapkan bahan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran belanja daerah, perencanaan anggaran pembiayaan, melaksanakan penyusunan kua dan pas, memfasilitasi penyusunan rka perangkat daerah, menyusun rancangan peraturan daerah tentang apbd dan peraturan wali kota: melaksanakan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang apbd, j . melaksanakan penyiapan penetapan rancangan peraturan daerah tentang apbd: melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan dpa perangkat daerah, blue dan ppidanggaran, menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup subbidang perencanaanggarperubahan anggaran kepala subbidang perencanaan perubahperubahperubahperubahan anggaran, menyiapkan bahan koordinasi perencanaan perubahan anggaran pendapatan, perencanaan perubahan anggaran belanja daerah, perencanaan perubahan anggaran pembiayaan, memfasilitasi pergeseran anggaran perangkat daerah, melaksanakan penyusunan kuda dan pas perubahan, memfasilitasi penyusunan rka perubahan perangkat daerah, menyusun rancangp perangkat daerah, blue dan ppioo.regulasi dan pembinaan anggaran kepala subbidang regulasi dan pembiregulasi dan pembiregulasi dan pembiregulasi dan pembinaan anggaran, menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja daerahperangkat daerah, blue dan ppid: menyusun rancangan peraturan wali kota tentang teknis penyusunan anggaran perangkat daerah, memfasilitasi penyusunan regulasi bidang anggil.bendaharaan daerah kepala bidang perbendaharabendaharaan, dana transfer dan kas daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang perbendaharabendaharaan daerah, perencanaan dan pelaksanaan program anggaran lingkup bidang perbendaharaan daerah:mengoordinasikan ketatausahaan sumber pembiayaan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan bahan kajian untuk pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, mengoordinasikan pengelolaan investasi daerah, mengoordinasikan pengelolaan dana cadangan, ss. mengoordinasikan pengelolaan pinjaman daerah, mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan surat penyediaan dana, penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup bidang perbendaharaan daerah, penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup bidang perbendaharaan daerah: pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup bidang perbendaharaan daerah, xx. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup bidang perbendaharaanrbendaharaan daerah, dan zz. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. paragraf kepala subbidang perbendaharaan kepala subbidang perbendaharbendaharabendaharaan, menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada subbidang perbendaharaan, melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam hal pelaksanaan perbendaharaan, melaksanakan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar sp2d, memeriksa kelengkapan dokumen surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar gaji dan non gaji, melaksanakan register penerimaan surat perintah membayar dan penerbitan sp2d atas belanbimbingan teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran serta ketatausahaan dan pertanggungjawaban, menghimpun dan meneliti atas perubahan data gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, melaksanakan rekonsiliasi belanja pegawai atas setoran iuran wajib pegawai, tabungan perumahan, iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, il. memeriksa kelengkapan dokumen serta penerbitan surat keterangan penghentian pembayoo. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup subbidang perbendaharaan, menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbidang perbendaharadana transfer kepala subbidang dana transfedana transfer, menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada subbidang dana transfer, menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada subbidang dana transfer, melaksanakan ketatausahaan dana transfer, melaksanakan ketatausahaan sumber pembiayaan daerah, melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah dalam hal ketatausahaan dana transfer, menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan dana perimbangan dan dana transfer, melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaporan dana transfer, melaksanakan rekonsiliasi penerimaan negara, menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnyadana transfer, il. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup subbidang dana transfer, menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbidang dana transferas daerah kepala subbidang kaskaskas daerah, menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada subbidang kas daerah, melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan kas daerah, melaksanakan register pencairan sp2d atas belanja perangkat daerah, melaksanakan proses penerbitan daftar pengantar sp2d serta pendistribusian lembar sp2ddaerah berdasarkan sp2d dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas daerah, melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas daerah berdasarkan sp2d, melaksanakan pengendalian dan penerbitan surat penyediaan dana perangkat daerah, melakukan pembayaran berdasarkan sp2d atas beban rekening kas daerah umum daerah, menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan kas daerah daerah, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas daerahkas daerah, menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup subbidang kas daerah, menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbidang kas daerakuntansi kepala bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional analisa, evaluasi dan pelaporan akuntansikuntansi, perencanaan dan pelaksanaan program anggaran lingkup bidang akuntansipelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan perangkat daerahlaporan prognosis dan laporan realisasi anggaran semesterpenyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atas hasil revi inspektorat dan atas hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuanganil. mengoordinasikmengoordinasikan, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugianoordinasikan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup bidang akuntansi, ss. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup bidang akuntansi, penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup bidang akuntansi, penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup bidang akuntansi:mbinaan dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah kepala subbidang pembinaan dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintahmbinaan dan penyusunan pelaporanmelaksanakan rekonsiliasi pembukuan akuntansi penerimaan kas daerah, melaksanakan rekonsiliasi pembukuan akuntansi pengeluaran kas daerah, melaksanakan rekonsiliasi pembukuan akuntansi pendapatanbelanjapembiayaan daerah dengan blue dan ppid, melaksanakan konsolidasi laporan keuangan perangkat daerah, blue dan laporan keuangan pemerintah daerah, j . menyiapkan bahan perumusan penyusunan laporan keuangan daerah, memfasilitasi penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, il. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara periodik, menyiapkan bahan perumusan penyusunan laporan prognosis dan laporan realisasi anggaran semester menyiapkan materi dan melaksanakan workshop dan sosialisasi pelaporoo., menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup subbidang pembinaan dan penyusunan pelaporan: dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas yang diberikanbadan keuangan dan asetnsur penunjang urusan bidang keuangan dan aset daerah. kepala badan adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan bidang keuangan dan aset daerah. sekretaris badan yang selanjutnya disebut sekretaris adalah sekretaris perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan bidangubbidangragraf kepala subbidang penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepala subbidang penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan apbdyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencdokumen pendukung pelaksbahan perumusperumusan penyusunan rancangan peraturan wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, melakukan tindaklanjut atas hasil revi inspektorat dan atas hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan terhadap laporan keuangan pemerintahusun perumusj . menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup subbidang penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd: menyusun laporan dan melakukan evaluasianalisa, evaluasi dan data informasi keuangan pemerintah daerah kepala subbidang analisa, evaluasi dan data informasi keuangan pemerintah daerah, memiliki tugas,analisa, evaluasi dan data informasinyiapkan dokumen pendukung pelakslaksanakan penyusunan analisa laporan keuangan daerah dan statistik keuangan daerah, melaksanakan analisa dan menyarankan mengusulkan koreksi terhadap pola penjualan dalam laporan akuntansi perangkat daerah, blue dan laporan keuangan pemerintah daerah, menyiapkan bahan perumusan penyusunan rancangan peraturan wali kota tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah, menyiapkan bahan perumusan penyusunan rancangan peraturan wali kota tentang sistem akuntansi pemerintah daerah, melaksanakan fasilitasi sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugi, menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup subbidang analisa, evaluasi dan data informasi: dan il. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas yang diberikan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala bidang pengelolaan barang miliklolaan barang milik daerah, perencanaan dan pelaksanaan program anggaran lingkup bidang pengelolaan barang milik daerahlolaan barang milik daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup bidang pengelolaan barang milikilpenyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup bidang pengelolaan barang milik daerah, penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup bidang pengelolaan barang milikamanan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah kepala subbidang pengamanan, pengawasan dan pengendaligamanan, pengawasan dan pengendalibahan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah, menyiapkan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pengamanan barang milik daerah, menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah: menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah, melaksanakan pengamanan fisik (pemasangan tanda batas pemasangan plang pemasaran) terhadap barang milik daerah berupa tanah pada pengelola barang, menyiapkan bahan koordinasi pengamanan barang milik daerah pada pengguna barang, melaksanakan pengamanan hukum (sertifikasi) terhadap barang milik daerah berupa tanah pada pengelola barang, j . menyiapkan bahan pengamanan hukum (sertifikasi) terhadap barang milik daerah berupa tanah pada pengguna barang, melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum barang milik daerah pada pengguna barang kuasa pengguna barang, il. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanganan penyelesaian barang milik daerah yang bermasalah pada pengelola barang, melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanganan penyelesaian barang milik daerah yang bermasalah pada pengguna barang kuasa pengguna barang, menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup subbidang pengamanan, pengawasan dan pengendaliketatausahaan barang milik daerah kepala subbidang perencanaan dan ketatausahadan ketatausahamelakukan proses ketatausahaan pembukuan pencatatan barang milik daerah pada pengguna barang pengelola barang untuk ditetapkan sebagai daftar barang pengguna pengelola dan daftar barang milik daerah, melaksanakan proses ketatausahaan inventarisasi penelusuran penelitian barang milik daerah pada daftar barang pengguna barang pengelola barang dan daftar barang milik daerah, melaksanakan proses ketatausahaan pelaporan barang milik daerah pada pengguna barang pengelola barang untuk proses rekonsiliasi dan konsolidasi menjadi barang milik daerah, melaksanakan proses penetapan register perencanaan kebutuhan barang milik daerah, register hasil pengadaan apbd dan atau perolehan lain yang sah, register klasifikasi aset, register inventarisasi, register pengalihan barang milik daerah, register pemusnahan barang milik daerah, register penghapusan barang milik daerah, melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerahmusnahan dan penghapusan barang milik daerah atas kebutuhan pengelola barang, usulan dari pengguna barangnggunaan, pengalihan penggunaan, penggunaan sementara, penggunaan untuk dioperasikan pihak lain, perubahan spesifikasi dan pengalihan fungsi barang milik daerah, melakukan pembinaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, ketatausahaan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, il. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pemantauan, pengawasan pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, ketatausahaan, pemusnahan, penghapusandan ketatausaharencanaan dan ketatausaharencanaan dan ketatausahaan barang milikyagunaan dan pemindahtanganan barang milik daerah kepala subbidang pendayagunaan dan pemindahtangandayagunaan dan pemindahtanganj . menyiapkan bahan koordinasi hasil penilaian dalam rangka pemanfaatan danil. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan barang milik daerah, menyiapkan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian atasndayagunaan dan pemindahtangandayagunaan dan pemindahtanganidangsubbidangpbdnomor tahun salinan sesuai, dengan aslinya ciputat, februari sekretariat,anggaran bidang akuntansi dan pelaporan bidang pengelolaan barang subbidang pembinaan dan subbidang pengamanan, anggaran keuangan pemerintah pengendalian bmd daerah subbidang penyusunan subbidang perencanaan rancangan subbidang perencanaan dan perubahan anggaran subbidang dana transfer pertanggungjawaban ketatausahaan bmd pelaksanaan apbd subbidang analisa, evaluasi subbidang regulasi dan dan data informasi subbidang pendayagunaan pembinaan anggaran subbidang kas daerah keuangan pemerintah dan pemindahtanganan bmd daerah salinan sesuai dengan aslinya wali kota tangerang selatan, ciputat, februari sekretariat daerah kota tangerang.selatan kepala bagian hukum, benyamin dance mohammad erwin ariani prioritas dan plafon anggaranapadaatau pengeluaran yang sah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan apbd. perhitungan pihak ketiga yang selanjutnya disingkat ppunsur penunjang urusan bidang keuangan dan asetanggarencanaan anggaran, subbidang perencanaan perubahan anggaran, dan subbidang regulasi dan pembinaan anggaran. bidang perbendaharabendaharaan, subbidang dana transfer, dan subbidang kas daerah. bidang akuntansi dan pelaporan keuangmbinaan dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah, subbidang penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, dan subbidang analisa, evaluasi dan data informasi keuangan pemerintah daerah. bidang pengelolaan barang milikamanan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah, subbidang perencanaan dan ketatausahaan barang milik daerah, dan subbidang pendayagunaan dan pemindahtanganan barang milik daerah anggaran daerah, perbendaharaan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang milikmengoordinasikan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, mengoordinasikanwali kota tentang penjabaran apbd, rancangan peraturan wali kota tentang perubahan penjabaran apbd,fungsi bendahara umum daerah, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan sub urusan pemerintahanj pimpin,, mengoordinasikan, penyusunan dokumen ketatausahaan keuangj .nghimpun menyusun menganalisa merumuskan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran lingkup badan, cc.nghimpun menyusun menganalisa merumuskan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasitata usaha lingkup badan: melaksanakan kehumasan dan informasi publik lingkup badan lingkup badan: |
k33rencana kerja pemerintah daerah kota cimahi tahuada saat iniberapa ketentubagai berikutrancangan perubahan senja perangkat daerah tahun yang telah diverifikasi, bappelitbangda menyempurnakan rancangan perubahan rkd tahun menjadi rancangan akhir perubahan rkd tahun bappelitbangpada tahap ini bappelitbang kota tentang perubahan rkd tahun ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan juli tahun wali kota menyampaikan peraturan wali kota tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun kepada gubernur melalui kepala bappelitbangda provinsi paling lambat (tujuh) hari setelah ditetapkan. perubahan rkd tahun yang ditetapkan dengan peraturan wali kota menjadi landasan penyusunan kuda dan pas perubahan tahun anggaran kuda dan pas perubahan akan disepakati bersama dprd, kemudian menjadi dasar penyusunan perubahan apbd tahun anggaran dasar hukum penyusunan peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan perubahgambar laju pertumbuhan ekonomi kabupaten kota provinsi jawa barat tahun persen) p wib sumber bps.go.id (diakses juni diolahinflasio0) dan kota bekasi yo).dan kota tasikmalaya sebesar gambar perkembangan inflasi kota cimahi dan provinsi jawa barat tahun bea bos v019 bo90 bgi sem kota cimahi jawa barat sumber provinsi jawa barat dalam angka selama kurun waktu (lima) tahun terakhir nilai inflasi kota cimahi november merupakan nilai terendah yang dicapai. tekanan permintaan yang berkurang karena kondisi perekonomian yang berkontraksi akibat pandemi covid tahun dan terjadinya pasokan pangan pangan strategis akan mendorong laju inflasi yang cenderung rendah kota cimahit, yang dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk kota cimahi semakin merata namun kembali meningkat pada tahun menjadi point. gambar perbandingan indeks gini kota cimahi, provinsi jawa barat dan nasional tahun indeks gini kota cimahi dibandingkan jawa barat nasional sumber bps, kcda kota cimahi diolahakgambar perbandingan indeks gini kota cimahi dengan kota kabupaten sekitar tahun indeks gini kota cimahi dibandingkan jawa barat nasional o,s nasional jawa barat cimahi nasional jawa barat cimahi sumber jawa barat dalam angka bps bila dibandingkan dengan indeks gini provinsi jawa barat dan nasional, maka indeks gini kota cimahi pada tahun sampai dengan tahun berada dibawah indeks gini provinsi jawa barat dan nasional. ini menunjukkan bahwa cimahi memiliki kesenjangan pendapatan yang lebih kecil dibanding provinsi jawa barat dan nasional. kondisi ini menunjukan bahwa kesenjangan pengeluaran pendapatan kota cimahi relatif lebih kecil dibandingkan kota bandung, kabupaten bandung barat dan kabupaten bandung dan menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan kota cimahi relatif sama dengan kota kabupaten tersebut. tenaga kerja tingkat partisipasi angkatan kerja tak) kota cimahi pada tahun sebesar mengalami penurunan pada tahun menjadi o, dan turun lagi tahun menjadi dan terakhir tahun menjadi y0. gambar tingkat partisipasi angkatan kerja tak) kota cimahi dan provinsi jawa barat tahun @tiki laki perempuan sumber bps jawa barat tahun diolah berdasarkan data diatas, bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa tak selama periode tahun tak laki laki lebih tinggi dari perempuan. hal ini menunjukkan bahwa partisipasi laki laki dalam kegiatan ekonomi masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. keadaan tahun tak laki laki kota cimahi mencapai sedangkan tak perempuan tpt kota cimahi pada tahun sampai dengan tahun memiliki kecenderungan penurunan, namun pada tahun mengalami peningkatan. bahkan pada tahun tpt cimahi terjadi peningkatan yang signifikan angkanya menjadi yang akhirnya dapat diturunkan kembali tahun menjadi begitu juga terjadi penurunan tingkat provinsi jawa barat pada tahun menjadi yo. adapun tpt kota cimahi dan jawa barat tahun disajikan pada gambar sebagai berikut gambar tingkat pengangguran terbuka kota cimahi dan provinsi jawa barat tahun soo provinsi jawa barat kota cimahi sumber bps jawa barat tahun diolah rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan tantangan dan prospek perekonomian kota cimahi tahun dilihat dari ekses potensi dan pertumbuhan ekonomi kota cimahi, ada beberapa tantangan dan prospek bagi perekonomian kota cimahi yang harus dihadapi oleh pemerintah kota cimahi. maka target ekonomi makro pada tahun adalah sebagai berikut tabel target indikator makro ekonomi kota cimahi tahun uraian oro age tahun "ena petai sumber rpm perubahan cimahi adapun tantangan dan prospek tersebut diantaranya adalah berdasarkan analisis location quotient lo) sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan merupakan sector dengan kontribusi besar dan berkategori prospektif karena merupakan sektor basis, namun potensi perkembangan menjadi lebih lambat terutama setelah memasuki tahun hal ini dimungkinkan sebagai akibat dampak dari pandemi covid sedangkan untuk sektor jasa pendidikan bukan merupakan sektor basis namun tumbuh lebih cepat sehingga terkategori andalan. oleh karena itu ketiga sektor tersebut masih memiliki potensi untuk menjadi penggerak perekonomian cimahi. namun khusus untuk sektor sektor basis yang berkontribusi besar untuk kota cimahi perkembangannya menjadi lambat, maka hal tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk meningkatkan produktivitasnya, berdasarkan analisis shift share ss) beberapa sektor dominan kota cimahi yang mampu kompetitif dan memiliki spesialisasi periode adalah sektor kontruksi dan sektor jasa keuangan dan asuransi. kedua sektor tersebut dikatakan kompetitif karena kedua sektor tersebut cimahi mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama jawa barat, sementara dikatakan spesialisasi karena konsentrasi kedua sektor tersebut cimahi lebih besar dibandingkan dengan proporsi sektor sama jawa barat, berdasarkan analisis model ratio pertumbuhan mrp) dan tipologi klasse, kota cimahi pada periode terdapat sektor basis dan non basis yang mampu tumbuh positif saat pandemik, hal ini menunjukkan bahwa sektor unggul masa pandemi yaitu sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa administrasi pemerintahan dan sector jasa pendidikan, dan aktivitas penanaman modal atau investasi kota cimahi perlu mengacu kepada cipta kerja, dimana saat ini sistem perizinan berbasis resiko risk base approach), oleh karena itu perlu adanya review terhadap semua perda perizinan yang disesuaikan dengan cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya, perubahan tersebut diantaranya terkait perubahan nomenklatur dan mekanisme perizinan, sehingga perangkat daerah diharapkan mendukung dalam melakukan review peraturan tersebut. arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka pendanaan sesuai dengyaitu adanya perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran lpa) riil united hasil perhitungan bpk. hal tersebut berlaku juga kota cimahi sehingga rkd tahun perlu dilakukan perubahan. berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada perubahan rkd tahun terdiri dari kebijakan pendapatan dan belanja daerah serta kebijakan pembiayaan daerah. perubahan kerangka kebijakan keuangan daerah secara umum, anggaran pemerintah daerah bersumber dari pendapatan asli daerah pad), dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah sebagaimana yangrealisasi penerimaan pendapatan asli daerah pad)ecara umum komposisi pad kota cimahi terdiri dari pajak daerah, lain lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. realisasi pendapatan aslajak daerah realisasi pajakretribusi daerah realisasi pendapatan retribusengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkandan lain lain pendapatan asli daerah yang sah realisasi lain lain pendapatan asli daerah yang stingginya hasil pajak daerah semester pertama, disebabkan oleh beberapa hal kebijakan memberikan stimulus kepada wajib pajak dengan memberikan stimulus yang akan dikurangi secara bertahap pada tahun tahun kedepan, dan adanya perlambatan pada sektor ekonomi besar kota cimahi dimana mayoritas penduduk cimahi bekerja sektor tersebut yaitu industri pengolahan perdagangan. sedangkan adanya masih rendahnya capaian target retribusi diakibatkan adanya beberapa retribusi yang tidak bisa dilakukan dengan adanya duck antara lain retribusi persetujuan bangunan gedung pbg). namun demikian sejak minggu empat bulan juni, dengan ditandatanganinya walikota terkait tarif retribusi pbg, maka retribusi pbg sudah bisa dilakukan pencariannya, sehingga diharapkan sampai dengan akhir tahun capaian target retribusi khususnya dari pbg kembali meningkat. realisasi penerimaan, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dapat disebut juga dengan dana perimbangan. realisasi pendapatan transfer periode januari sampai dengan juni adalah sebesar rp. atau apabila dibandingkan dengan target januari sampai dengan juni anggaran sebesar rp. transfer pemerintah pusat dana perimbangan realisasi transfer pemerintah pusat dana perimbangantransfer antar daerah realisasi pendapatan bagi hasil pajakbagi hasil pajak realisasi pendapatan bagi hasil pajak periodedan bantuan keuangan belum ada realisasi pendapatan bantuan keuangan periode periode januari sampai dengan juni adalah sebesar rp. atau dibandingkan dengan target anggaran sebesar rp. secara lengkap rangkuman realisasi penerimaan pendapatan daerah semester tahun bulan juni) menurut struktur sumber penerimaan dapat dilihat dalam tabel sebagai beriksebagaimana telah menggbel realisasi pendapatan daerah pada semester tahun bulan juni) sata semut) teman peran pendapatan pen mebsssbssisn ooisdsssai obi ksssssssi pendapatan asli ( its boss bud besi hasil pengelolaan lain lain pad yang isi fsssssdidi moss mess kos moti pendapatan dea bni pendapatan transfer era esa ena pendapatan transfer desa moss moss kas miss kon perkiraan target pendapatan daerah setelah perubahan dengan melihat perkembangan dan perubahan kebijakan, kondisi, situasi yang ada kota cimahi, jawa barat, maupun nasional maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada kebijakan pendapatan daerah kota cimahi tahun anggaran perubahan kebijakan pendapatan daerah tersebut diantaranya terjadi sebagai akibat dari realisasi penerimaan pendapatan daerah hingga awal juni baik berupa penampakan target maupun bawah target, adanya perubahan target pendapatan beberapa komponen pendapatan asli daerah, terutama pada komponen lain lain pendapatan yang sah yang mengalami peningkatan target yang cukup signifikan, adanya perubahan pendapatan transfer pemerintah pusat baik dari dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak yang bersumber dari pemerintah pusat, adanya perubahan pendapatan transfer antar daerah baik dari dana dana bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan dari provinsi, dan adanya pengurangan atau pemotongan dana alokasi khusus dak) karena masih adanya sisa dana dak yang masih belum digunakan daerah. kebijakan pendapatan yang diambil kota cimahi untuk memenuhi target pendapatan sampai dengan akhir tahun antara lain melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak bumi serta retribusi daerah, meningkatkan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah, meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi, meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan, menggali inovasi baru dalam intensifikasi pajak daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi pajak daerah, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mendatangkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah atau pendapatan sewa, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan retribusi yang jelas, perluasan sumber sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi), sesuai dengan kewenangan yang diatur dan undang undang, dan meningkatkan koordinasi dengan pusat dan provinsi untuk mengoptimalkan pendapatan transfer. adapun target perubahan pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut tabel target pendapatan pada perubahan apbd kota cimahi esa tea pendapatan daerah poo, perubahan kerangka kebijakan belanja daerah dana yang tersedia dalam apbd harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang optimal bagi kepentingan masyarakat. perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi pada tahun pada gilirannya akan berpengaruh pada postur apbd, maka untuk itu perlu diadakan perubahan apbd kota cimahi tahun secara umum, perubahan apbd diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama selesai disusun. laporan tersebut selain menjadi bahan evaluasi pelaksanaan apbd semester pertama dan penyesuaian perubahan apbd pada semester berikutnya, juga disampaikan kepada dprd kota cimahi untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan apbd kota cimahi. realisasi belanja daerah belanja daerah kota cimahi pada tahun anggaran murni sebesar rp. yang dikelola perangkat daerah. belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar rp. belanja pegawai sebesar rp. belanja barang dan jasa sebesar rp. belanja modal sebesar rp. serta belanja tidak terduga sebesar rp. tabel realisasi belanja daerah pada semester tahun bulan juni) bertanya belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja bunga belanja subsidi annjumlah surplus (defisit) f270. berdasarkan laporan realisasi semester pertama apbd sampai dengan bulan juni yang dikeluarkan oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, realisasi dan prognosis belanja daerah kota cimahi, dimana hingga bulan juni realisasi belanja daerah baru mencapai atau sebesar rp. sebagai evaluasi terhadap target yang seharusnya tercapai sampai dengan semester satu ternyata pada prosesnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan direncanakan, sehingga mencerminkan proses perencanaan kegiatan serta jadwal pelaksanaan pekerjaan kegiatan kurang direncanakan dengan matang maupun masih banyak kegiatan yang dalam proses lelang, sehingga besar kemungkinan pelaksanaan program dan kegiatan akan mengalami perubahan pada semester kedua. dengan melihat capaian realisasi keuangan hingga semester tahun diperlukan akselerasi kegiatan agar penyerapan anggaran dengan berjalan lebih optimal hingga tahun anggaran berakhir. hal ini membutuhkan antara lain penyesuaian terhadap sasaran dan target dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan maupun penyesuaian dengan melakukan pergeseran antar kode rekening yang tentunya kesemuanya itu disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan baik dari keuangan, waktu, dan sumberdaya manusia. kebijakan belanja daerah perubahan tahun anggaran ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang undangan yang berlaku, melalui alokasi anggaran pemenuhan belanja mengikat, mendukung pencapaian kebijakan pemerintah pusat, mendukung pencapaian prioritas visi dan misi rpm, mendukung kebijakan pengembangan infrastruktur kota, alokasi anggaran sesuai dengan perundang undangan, dalam rangka peningkatan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, dan pengawasan, mendukung kegiatan prioritas sektoral, mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan, alokasi anggaran untuk pemenuhan belanja modal minimal, alokasi anggaran untuk hibah dan bantuan sosial, alokasi anggaran yang diarahkan (remark), antara lain dana transfer khusus, dana bagi hasil cukai tembakau, dan dana pajak rokok, alokasi dana bantuan tidak terduga btt) untuk mengantisipasi berjangkitnya penyakit kuku dan mulut pmk) pada hewan ternak pertengahan tahun alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan efisiensi belanja, dan diarahkan menuju anggaran berimbang. secara umum perubahan terhadap kebijakan belanja daerah bertujuan untuk mengakomodir belanja belanja yang belum beranggaran ataupun memiliki tingkat kemendesakan yang tinggi, diantaranya alokasi belanja bantuan keuangan dari provinsi untuk perangkat daerah terkait, dana transfer dari apbn, dana hibah yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi jawa barat, belanja lebih menekankan kepada prioritas pembangunan kota dalam menyelesaikan pencapaian target iku ikk dalam rpm perubahan kota cimahi pencapaian target spm serta mengenai pemulihan ekonomi akibat covid dan alokasi belanja untuk ketercapaian program prioritas pembangunan kota. terkait dengan upaya pencapaian spm, meka belanja daerah perlu ditingkatkan untuk mencapai spm pada urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman dan perumahan, ketentraman dan ketertiban, serta sosial. kebijakan perencanaan perubahan belanja daerah tahun masih tetap diarahkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kota cimahi tahun adapun dalam penyusunan anggaran tetap dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada hasil dengan menerapkan prinsip prinsip anggaran yaitu akuntabilitas, disiplin anggaran, berkeadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran, orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. dengan demikian diharapkan belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan. perkiraan belanja daerah pada perubahan apbd selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut tabel perkiraan belanja daerah pada perubahan apbd kota cimahi ta. sebelum perubahan bertambah belanja aan belanja operasi belanja barang dan jasa belanja subsidi |. belanja hibah belanja bantuan sosial belanja modal belanja modal tanah belanja modal peralat( defisit perubahanngaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam apbd telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, pada bab keuangan daerah. berdasarkan undang undang nomor tahun apabila apbd diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang mencakup pembayaran cicilan pokok hnamun apabila apbd diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiridan dalam keadaan keterbatasan anggaran apbd untuk menyelesaikan pekerjaan yang pelaksanaannya melebihi tahun anggaran dan memerlukan pembiayaan yang besar perlu juga dikaji tentang skema mutliyears contract. realisasi pembiayaan daerah periode januari sampai dengan juni adalah sebesar rp. atau dari anggaran yang ditetapkan sebesar penerimaan pembiayaan rp. atau dari anggaran yang ditetapkan sebesar rp. sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar rp. atau dari anggaran yang ditetapkan sebesar rp. , . perkiraan pembiayaan daerah pada perubahan apbd selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut tabel perkiraan pembiayaan daerah pada perubahan apbd kota cimahi ta. bertambah sebelum perubahan wmn segngagkatan sastangortatan gedang! pembiayaan sebelumnya pembiayaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal darah dean cot asamoman ancaman ang jatuh tempo tamil aamaooam halaman pembiayaan sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan ringkasan struktur anggaran perubahan rkd tahun perkiraan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada perubahan rkd kota cimahi tahun sebagai berikut tabel struktur perubahan rkd kota cimahi tahun sebelum perubahan apbd setelah perubahan pleno berkurang) pendapatan daerah npendapatan transfer antar daerah belanja . lo. ho.| belanja operasdefisit pembiayaan lo.|. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo jumlah pengeluaran pembiayaan sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan bab sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun tujuan dan sasaran pembangunan tujuan dan sasaran pembangunan kota cimahi tahun dirumuskan untuk memberikan arahan terhadap program pembangunan daerah sehingga dapat mendukung pengejawantahan visi dan misi rpm khususnya pada tahun terakhir. perumusan tujuan dan sasaran pembangunan kota cimahi tahunmengingat penyusunan rkd kota cimahi tahun dilakukan pada tahun pada saat dimana beberapa kondisi khusus terjadi, baik itu yang terjadi pada skala lokal, regional, nasional ataupun dunia global, yaitu antara lain pandemi covid yang masih menunjukkan angka kasus tinggi, kebijakan pembatasan penganggaran penghasilan asn pada tahun penerimaan dana perimbangan dari pemerintah provinsi jawa barat yang belum dialokasikan kedalam struktur anggaran kota cimahi, dan adanya alokasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang diasumsikan tercapai ternyata menjadi lebih besar setelah melalui audit bpk. maka dipandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali tujuan dan sasaran pembangunan kota cimahi tahun tujuan dan sasaran pembangunanhingga menjadi sangat penting karena,cc.mulihan ekonomi dan reformasi struktural. sasaran pembangunan nasional sasaran pembangunan tahun adalah percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca, dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan. selain itu, indikator pembangunan tahun juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. target sasaran dan indikator pembangunan tahun dapat ditunjukkan dengan gambar bawah ini gambar target sasaran dan indikator pembangunan tahun sat kelainan yo) dan hutan para kas asia gini aman dah (nilai) mapala tote) (ve) nilai tukar sasa nilai tukar catatan sumber perpres tahuntahunberikut ini misi, tujuan dan sasaran pembangunan provinsi jawa barat tahun tabel misi, tujuan dan sasaran pembangunan provinsi jawa barat tahun misi membentuk manusia terwujudnya manusia meningkatnya keimanan dan pancasila yang bertakwa melalui yang berketurunan, kerukunan umat beragama dalam peningkatan peran masjid dan berdemokrasi, kerangka demokrasi tempat ibadah sebagai pusat berkebangsaan dan peradaban berkeadilan sosial misi melahirkan manusia yang meningkatnya meningkatnya kualitas berbudaya, berkualitas, bahagia kebahagiaan dan kesehatan masyarakat dan dan produktif melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat jangkauan pelayanan pelayanan publik yang inovatifmeningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial misi mempercepat pertumbuhan terwujudnya percepatan meningkatnya infrastruktur dan pemerataan pembangunan pertumbuhan dan energi listrik yang mendukung berbasis lingkungan dan tata pemerataan pertumbuhan ekonomi dan ruang yang berkelanjutan melalui pembangunan yang akses listrik terhadap rumah peningkatan konektivitas wilayah berkelanjutan tangga hingga pelosok dan penataan daerahmeningkatnya kualitas dukung dan daya lingkungan hidup dan tampung lingkungan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik meningkatnya ketangguhan terhadap bencana misi meningkatkan produktivitas terwujudnya jawa barat sebagai daerah dan daya saing usaha ekonomi pertumbuhan ekonomi pertanian, kelautan dan umat yang sejahtera dan adil yang berkualitas dan perikanan yang mandiri untuk melalui pemanfaatan teknologi berdaya saing serta mencapai kedaulatan pangan digital dan kolaborasi dengan mengurangi disparitas pusat pusat inovasi serta pelaku ekonomi tercapainya pariwisata sebagai pembangunanmisi mewujudkan tata kelola terwujudnya good terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan governance dan whole pemerintahan yang smart, kepemimpinan yang kolaboratif government bersih dan akuntabel antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kotasumber rancangan akhir rpm provinsi jawa barat tujuan dan sasaran pembangunan kota cimahi visi kota cimahi yang tertuang dalam rpm kota cimahi tahun sebagai cerminan visi dari wali kota dan wakil wali kota cimahi terpilih periode adalah mewujudkan cimahi baru maju, agamis dan berbudaya dalam visi kota cimahi tahun tersebut, ada (tiga) kata kunci, yaitu maju, agamis dan berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu kota cimahi harus terus maju depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik semua aspek kehidupan. terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat kota cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti bidang jasa dan perdagangan. semua sektor pembangunan daerah kota cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut. maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh kota cimahi. masyarakat cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagaikota cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal. agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis , dan kemasyarakatan. hal itu merupakan substansi makna inti dari religius dalam pemerintahan karena amanah merupakan proses dimana para pengambil keputusan pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga lembaga yang berkepentingan. bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh kepala daerah kepada masyarakat pada saat kampanye pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada dprd. pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui dprd dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada dprd yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan kepala daerah selama periode tertentu atau tahunan. nilai nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketetapan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas. pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas kepemerintahan. penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya. berbudaya mengandung pengertian dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku pelaku penting daerah, agar semua pihakampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat kota cimahi. agar visi tersebut dapat diwujudkan maka visi dijabarkan dalam beberapa misi. misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah kota cimahi tahun tersebut, maka misi yang akan dicapai adalah sebagai berikut,,:, dan. berikut ini tujuan dan sasaran pembangunan kota cimahi tahun tabel tujuan, dan sasaran pembangunan tahun tujuan dan sasaran indikator tujuan dan sasaran satuan target perubahan misi tujuan: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang indeks pembangunan manusia ipm) indeks unggul dan berdaya saing sasaran: meningkatkan akses dan kualitas pendidikan indeks pendidikan sasaran: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat indeks kesehatan sasaran: mengendalikan laju pertumbuhan penduduk laju pertumbuhan penduduk p0) misi tujuan: meningkatkan tata kelola pemerintah daerah indeks reformasi birokrasi sasaran: meningkatnya akuntabilitas kinerja nilai sakit predikat pemerintah daerah target tujuan dan sasaran indikator tujuan dan sasaran perubahan sasaran: meningkatnya kualitas pengelolaan nilai ppd predikat tinggi pemerintahan daerah sasaran: optimalnya tata kelola keuangan dan barang opini bpk opini wtp milik daerah sasaran: meningkatnya profesionalitas aparatur indeks profesionalitas asn sasaran: meningkatnya kualitas pelayanan publik survey kepuasan masyarakat indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik indeks spe) misi tujuan: meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi pdrb perkapita juta rupiah sasaran: meningkatnya pertumbuhan ekonomi laju pertumbuhan ekonomi lpe) sasaran: meningkatnya pemerataan pendapatan indeks gini target tujuan dan sasaran indikator tujuan dan sasaran perubahan sasaran: menurunnya kemiskinan angka kemiskinan sasaran: menurunnya tingkat pengangguran tingkat pengangguran terbuka tpt) misi tujuan: meningkatkan keselamatan dan kenyamanan tingkat pelayanan jalan level service los) predikat transportasi sasaran: meningkatnya tingkat keselamatan dan tingkat pelayanan jalan level service los) predikat kenyamanan transportasi tujuan: meningkatkan kualitas permukiman rasio luas kawasan kumuh sasaran: meningkatnya kualitas pemukiman rasio luas kawasan kumuh s6) tujuan: meningkatkan ketahanan bencana indeks resiko bencana indeks kelas resiko sedang sasaran: meningkatnya ketahanan bencana indeks resiko bencana indeks kelas resiko sedang target tujuan dan sasaran indikator tujuan dan sasaran perubahan tujuan: meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan indeks kualitas lingkungan hidup ikh) indeks) sasaran: meningkatnya pembangunan yang indeks kualitas lingkungan hidup ikh) indeks) indeks berkelanjutan misi tujuan: meningkatkan partisipasi masyarakat dan indeks pembangunan gender ipg) indeks pengarusutamaan gender sasaran: meningkatnya partisipasi masyarakat dalam tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan persen pembangunan sasaran: meningkatnya pengarusutamaan gender dan indeks pemberdayaan gender idg) indeks) indeks perlindungan hak anak indeks pembangunan gender ipg) sumber dokumen perubahan rpm kota cimahi tahun prioritas dan sasaran pembangunan tahun prioritas pembangunan nasional terdapat tujuh prioritas nasional yanglebih lanjut terkait prioritas nasional yaituhal hal yang perlu diperhatikan dalam rkp pembangunan nasional tahun adalah stakeholders pembangunan agar mensinergikan rencana kerja (baik senja k l maupun rkd) dengan rkp pentingnya mensinergikan rencana pusat dan daerah dengan memaksimalkan forum forum rapat koordinasi dan musyawarah dalam menentukan proyek proyek prioritas, rkp tidak saja menampilkan pendanaan yang bersumber dari apbn, namun juga pendanaan dari sumber lainnya seperti bumn dan swasta, untuk menjamin amanat presiden making delivered , penyusunan rkp diperkuat melalui mekanisme clearing house pada proyek prioritas khususnya major projects, dan prioritas kegiatan perlu diidentifikasi kerangka kebijakan dan regulasi serta kerangka pendanaannya. gambar fokus pembangunan tahun fokus pembangunan tahun tema rkp "pemulihan ekonomi dan reformasi struktural fokus pembangunan g9| oma penumbuhan sae van kesehatan inang seorang bata tema pembangunan rkd provinsi jawa barat tahun dalam proses penyusunan rkd tahun pemerintah daerah provinsi jawa barat masih dihadapkan pada tantangan penanganan pandemi covid seperti dipahami bahwa penyebaran pandemi covid telah menjadi masalah kesehatan dunia yang sampai saat ini masih belum ada tanda tanda berkurangbaru baru akan terkendali pada tahun dengan syarat bahwa vaksin telah tersedia dan dibagikan kepada sebagian besar masyarakat indonesia serta telah memberikan hasil sesuai harapan. oleh sebab itu dalam rencana kerja pemerintah daerah rkd) provinsi jawa barat tahun ini yang menjadi tema atau fokus pembangunan sebagai tahun empat rpm provinsi jawa barat adalah pemantapan daya saing daerah menuju kemandirian prioritas penangananmasih menjadi prioritas pembangunan provinsi jawa barat disamping prioritas pembangunan provinsi jawa barat lainnya. adapun prioritas pembangunan daerah yang merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye gubernur dan wakil gubernur jawa barat tahun terdapat (sembilan) prioritas pembangunan yang merupakan janji kepala daerah dan menjadi prioritas pembangunan daerah dalam rpm, serta penambahan (satu) prioritas sehubungan dengan pandemi covid adapun prioritas pembangunan daerah provinsi jawa barat tahun terdiri dari meliputi penanganan,prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis daerah. keterkaitan prioritas pembangunan jawa barat tahun dengan isu strategis pembangunan disajikan pada tabel berikut tabel keterkaitan prioritas pembangunan daerah dengan isu strategis isu strategis prioritas pembangunan daerah tahun kualitas nilai kehidupan dan akses pendidikan untuk semua daya saing sumber daya manusia desentralisasi pelayanan kesehatan pendidikan agama dan tempat ibadah juarroduktivitas dan daya saing pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi ekonomi yang berkelanjutan pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisatertumbuhan dan pemerataan infrastruktur konektivitas wilayah pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung gerakan membangun desa gerbang desa) lingkungan kemiskinan, pengangguran, subsidi gratis golekmah dan masalah sosial penanganan, rehabilitasi dan rekonstruksi pi: dampak pandemi covid pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial reformasi birokrasi inovasi pelayanan publik dan penataan daerah sumber hasil analisis, sinkronisasi prioritas nasional dengan prioritas daerah dan prioritas kota tabel sinkronisasi prioritas nasional dengan prioritas daerah dan prioritas kota cimahi prioritas nasional prioritas provinsi prioritas pembangunan tahun tahun kota cimahi tahun memperkuat ketahanan p1. pemulihan dan pemulihan ekonomi akibat ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi pandemic covid pertumbuhan yang kerakyatan berbasis inovasi prioritas nasional prioritas provinsi prioritas pembangunan tahun tahun kota cimahi tahun berkualitas dan p3. penguatan sistem pemulihan sosial akibat berkeadilan ketahanan pangan pandemic covid berkelanjutan mengembangkan wilayah p8. gerakan membangun desa untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan meningkatkan sumber p1. reformasi sistem kesehatan peningkatan pelayanan daya manusia yang daerah kesehatan bagi seluruh berkualitas dan berdaya p4. reformasi sistem golongan masyarakat dalam saing perlindungan sosial penanganan pandemic covid p5. reformasi sistem pendidikan dan pemajuan meningkatnya akses dan kebudayaan kualitas pendidikan p9. pendidikan agama dan tempat meningkatnya partisipasi ibadah juara masyarakat dalam pembangunan revolusi mental dan p5. reformasi sistem pembangunan kebudayaan pendidikan dan pemajuan kebudayaan p9. pendidikan agama dan tempat ibadah juara memperkuat infrastruktur p11. pengembangan destinasi meningkatnya kualitas untuk mendukung dan infrastruktur pariwisata perumahan dan kawasan pengembangan ekonomi permukiman dan pelayanan dasar memperkuat stabilitas p7. inovasi pelayanan publik meningkatnya tingkat polhukhankam dan dan penataan daerah keselamatan dan transformasi pelayanan kenyamanan transportasi publik peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik membangun lingkungan p6. reformasi sistem meningkatnya ketahanan hidup, meningkatkan kesiapsiagaan bencana ketahanan bencana dan penanggulangan resiko peningkatan kualitas perubahan iklim bencana lingkungan hidup p10. pengambangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup sumber paparan rkd provinsi jawa barat tahun prioritas pembangunan kota cimahi tahun arah kebijakan pembangunan kota cimahi pada tahun sesuai dengan dokumen perubahan rpm kota cimahi tahun adalah melanjutkan pemulihan ekonomi menuju masyarakat sejahtera yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutspm) berita negara republik indonesia tahun nomor selanjutnya berdasarkan pedoman penyusunan dokumen rkd pada permendagri nomor tahun bahwa untuk bab pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran dari rpm., serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis internal dan eksternal)jawa barat tahun dan pencapaian indikator kinerja daerah dan pemenuhan janji wali kota yang tertuang pada rpm tahun pada tahun pemerintah daerah kota cimahi akan fokus pada pemulihan dan pembangunan kembali kota dengan menuntaskan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota serta memprioritaskan penerapan standar pelayanan minimal spm). adapun permasalahan dan isu strategis pembangunan kota cimahi yang terangkum antara lain sebagai berikut terdapat permasalahan pembangunan kota cimahi upaya pengentasan kemiskinan belum optimal, masih terjadi ketimpangan pendapatan, kurangnya penyerapan tenaga kerja, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya kualitas jalan dalam kondisi baik, masih rendahnya tingkat pelayanan jalan dan transportasi kota cimahi, masih rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman, belum optimalnya akses terhadap air bersih, belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik, belum optimalnya penanganan genangan dan banjir kota cimahi, belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tingginya potensi bencana, masih rendahnya kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, belum optimalnya pengendalian kependudukan, belum optimalnya pengembangan usaha mikro kecil umk), belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan sarana prasarana olahraga, belum optimalnya peran sektor industri, perdagangan dan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian kota, dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal. penanganan dampak pandemi covid bidang ekonomi dan sosial. berdasarkan permasalahan tersebut maka isu strategis pembangunan kota cimahi antara lain optimalisasi aksesibilitas dan kualitas kesehatan, percepatan penanganan pandemi covid serta pemulihan dampak sosial dan ekonomi, percepatan penanganan pandemi covid serta pemulihan dampak sosial dan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan pengangguran, peningkatan upaya pemerataan pendapatan, optimalisasi peran sektor industri kecil menengah, perdagangan dan pariwisata dalam perekonomian daerah, peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana, peningkatan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bertransformasi, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan hidup, optimalisasi aksesibilitas dan kualitas pendidikan, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan optimalisasi tata kelola pemerintahan. adapun, tema pembangunan kota cimahi tahun adalah mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi melalui partisipasi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur berkualitasvisi dan misi pembangunan kota cimahi yang tertuang dalam rpm tahun sebagai berikut peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat dalam penanganan pandemi covid pemulihan sosial akibat pandemi covid pemulihan ekonomi akibat pandemi covid meningkatnya ketahanan bencana, meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi, meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan hidup, meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. selain itu, prioritas pembangunan ini harus diselaraskan dengan prioritas wali kota yang tertuang dalam janji politik dan tercantum dalam rpm kota cimahi yaitu,embangunan yang direncanakan pada tahun ini merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun dan yang merupakan tahun kelima dari tahapan pembangunan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kota cimahi tahun dengan strategi dan arah kebijakan pada tabel berikut tabel strategi dan arah kebijakan pembangunan kota cimahi meningkatkan meningkatkan peningkatan meningkatkan kemudahan akses dan akses dan pengelolaan memperoleh pendidikan untuk semua kualitas kualitas pendidikan yang golongan masyarakat pendidikan pendidikan sesuai standar dan merata meningkatkan mutu pendidikan meningkatkan peningkatan mengembangkan upaya upaya derajat pengelolaan peningkatan kesehatan masyarakat kesehatan kesehatan yang dan perorangan pening masyarakat sesuai standar dan jinja atan menjangkau meningkatkan cakupan pembiayaan pelayanan seluruh wilayah kesehatan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat meningkatkan kualitas penyediaan dalam pelayanan kesehatan penanganan pandemi covid meningkatkan pelayanan rujukan mengendalikan penguatan dan mengembangkan inovasi promosi laju pemajuan keluarga berencana pertumbuhan pelayanan dan penduduk kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas peningkatan meningkatnya peningkatan meningkatkan kualitas budaya kinerja reformasi akuntabilitas reformasi birokrasi birokrasi dan penyelenggaraan birokrasi dan kinerja dan pelayanan pemerintahan yang berorientasi hasil pelayanan publik pemerintah publik daerah mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi meningkatnya meningkatkan kinerja kualitas penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan daerah pemerintahan daerah optimalnya tata meningkatkan pengelolaan keuangan kelola keuangan daerah yang transparan dan dan barang akuntabel milik daerah meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan barang milik daerah meningkatnya meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalitas asn aparatur meningkatnya meningkatkan kualitas pelayanan kualitas perizinan yang prima pelayanan publik meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkatkan pelayanan publik kecamatan meningkatkan kualitas dan sarana prasarana pelayanan publik meningkatkan kualitas dan integrasi teknologi, informatika dan komunikasi tik) daerah meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan pemulihan meningkatnya peningkatan iklim |a. meningkatkan iklim dan promosi ekonomi akibat pertumbuhan dan realisasi penanaman modal pandemi covid ekonomi investasi meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal peningkatan daya meningkatkan perencanaan, saing industri pembangunan dan pengendalian kecil menengah serta pengawasan industri kecil menengah pengembangan meningkatkan sarana prasarana sektor dan kualitas distribusi perdagangan, meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk buatan dalam negeri peningkatan peran mengembangkan kawasan wisata sektor pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat terhadap perekonomian daerah meningkatnya optimalisasi meningkatkan fasilitasi bagi pemerataan pengembangan pengembangan umkm pendapatan umkm meningkatkan skala usaha umkm menjaga meningkatkan diversifikasi dan ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat konsumsi pangan |b. meningkatkan pengawasan serta keamanan pangan meningkatkan distribusi dan akses pangan masyarakat peningkatan meningkatkan sistem dan kapasitas dan manajerial koperasi kualitas koperasi meningkatkan kapasitas dan kualitas sdm pengelola koperasi peningkatan meningkatkan penyuluhan pertanian kesejahteraan petani peternak peningkatan meningkatkan penyediaan dan produk dan pengembangan prasarana produktivitas pertanian pertanian peternak |(b. meningkatkan pengendalian kan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner meningkatkan budidaya perikanan peningkatan daya meningkatkan pengolahan dan saing dan pemasaran produk hasil pertanian pemasaran hasil produk turunan pertanian menurunnya peningkatan dan meningkatkan kompetensi tenaga tingkat menciptakan kerja pengangguran kesempatan kerja |b. meningkatkan kualitas lembaga pelatihan tenaga kerja meningkatkan penyerapan tenaga kerja meningkatkan informasi pasar kerja peningkatan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan jaminan sosial bagi tenaga kerja buruh meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja menurunnya peningkatan meningkatkan perlindungan dan kemiskinan perlindungan dan jaminan sosial terutama penerapan pelayanan sosial jaring pengaman sosial jps), pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dan dan meningkatkan inovasi penanggulangan kemiskinan pada kelembagaan masyarakat melalui pemulihan sosial teknologi tepat guna dan media akibat pandemi lainnya. covid peningkatan kualitas dan meningkatkan kualitas dan kuantitas aksesibilitas infrastruktur akses pelayanan dasar pelayanan dasar menjamin meningkatkan penanganan ketersediaan kerawanan pangan pangan bagi masyarakat miskin meningkatkan meningkatnya peningkatan meningkatkan kinerja pelayanan, keselamatan dan tingkat keselamatan dan sarana dan prasarana perhubungan kenyamanan keselamatan keamanan dalam transportasi dan penyelenggaraan meningkatkan pengendalian dan kenyamanan pelayanan pengamanan lalu lintas angkutan transportasi transportasi jalan meningkatkan pelayanan angkutan umum meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan meningkatkan meningkatnya peningkatan mengurangi dan menangani timbunan kualitas pelayanan dukungan layanan sampah perumahan dan pengelolaan infrastruktur dasar persamaan kawasan meningkatnya permukiman dan meningkatkan cakupan dan kualitas permukiman pelayanan air perumahan pelayanan air limbah domestik limbah domestik meningkatnya mengurangi titik dan luas genangan pelayanan drainase permukiman meningkatnya meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air pelayanan air bersih bersih mengurangi pengentasan mengembangkan permukiman layak luas kawasan permukiman huni kumuh kumuh perkotaan meningkatnya meningkatnya penurunan tingkat meningkatkan pencegahan dan ketahanan ketahanan kerentanan penanggulangan bencana bencana bencana terhadap bencana meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana peningkatan meningkatnya menjaga kualitas meningkatkan kualitas udara dan air kualitas pembangunan lingkungan hidup permukaan lingkungan yang untuk hidup berkelanjutan meningkatkan meningkatkan kuantitas dan kualitas daya dukung rth lingkungan meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang meningkatkan meningkatnya peningkatan meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi partisipasi partisipasi partisipasi masyarakat dalam masyarakat masyarakat masyarakat dalam pembangunan daerah dan dalam dalam pembangunan meningkatkan inovasi masyarakat pembangunan pembangunan daerah dalam penggunaan teknologi tepat guna dan media lainnya. meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda melestarikan, memajukan dan mempromosikan kebudayaan meningkatkan sumber daya keolahragaan meningkatnya peningkatan pengarusutama kesetaraan gender pengarusutamaan gender gender dan pemberdayaan hak anak dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya pencegahan dan penanganan covid penyebaran covid indonesia termasuk kota cimahi diasumsikan masih akan terus berlanjut tahun untuk itu maka dalam upaya melakukan pencegahan penyebaran covid dan penanganan kesehatan terhadap masyarakat kota cimahi yang terdampak covid terus akan dilakukan berbagai upaya kesehatan pada tahun yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat pubs) masyarakat berupa sosialisasi dan promosi pelaksanaan pubs masyarakat yang terkait erat dengan pelaksanaan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran covid seperti mencuci tangan dengan sabun, pengadaan dan penggunaan disinfektan dan alat pelindung diri apd) serta penanganannya, penjagaan jarak aman antar individu, penguatan vaksinasi covid kota cimahi berupa sosialisasi kepada masyarakat, pengadaan, pendistribusian, dan pelaksanaan vaksinasi covid penguatan pengawasan dan tindakan terhadap pelaksanaan kejadian ikutan paska imunisasi vaksinasi kiri) juga dilakukan secara komprehensif, pengadaan dan peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan, obat obatan, bahan medis habis pakai, dan kebutuhan kebutuhan lain yang diperlukan untuk penguatan upaya pencegahan dan penanganan covid peningkatan kapasitas tenaga medis dan non medis dalam upaya pencegahan dan penanganan penyebaran covid dan dukungan koordinasi, penguatan sistem terintegrasi dan tata laksana upaya pencegahan dan penanganan covid percepatan penurunan stunting data terakhir pada tahun menunjukkan bahwa angka stunting kota cimahi adalah sejumlah persen. angka ini perlu diturunkan untuk mewujudkan kota cimahi zero stunting. untuk itu upaya percepatan penurunan stunting akan terus dilakukan pada tahun melalui berbagai upaya komprehensif mengingat upaya ini merupakan upaya multi sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. upaya upaya tersebut akan dilakukan melalui aksi konvergensi terintegrasi percepatan penurunan stunting kota cimahi meliputi analisis situasi, untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan eksisting, rencana kegiatan, sebagai rencana tindak lanjut dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi: rembuk stunting, untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi antara pemerintah kota cimahi dengan non pemerintah dan masyarakat luas, peraturan wali kota tentang peran kelurahan, untuk menjelaskan peran dan kewenangan wilayah dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran yang tersedia, pembinaan kader pembangunan manusia kpm) yang yang membantu wilayah kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi, sistem manajemen data, sebagai upaya pengelolaan data tingkat kota sampai tingkat kelurahan untuk mendukung pelaksanaan aksi integrasi, pengukuran dan publikasi, untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan kelurahan, dan revi kinerja tahunan, dilakukan oleh pemerintah kota terhadap kinerja program penurunan stunting selama satu tahun terakhirsebagaimana telah mengubahupaya upaya yang akan dilakukan pada tahun melalui aksi konvergensi terintegrasi tersebut antara lain meliputi intervensi gizi spesifik upaya upaya intervensi gizi spesifik ini ditujukan kepada anak dalam hari pertama kehidupan hpk) yang dilakukan dengan penekanan bidang kesehatan berupa promosi dan pengelolaan kesehatan masyarakat, gizi, ibu, anak, dan lingkungan. upaya intervensi ini akan sangat terkait erat dengan dinas kesehatan dan pihak pihak lain yang dapat mendukungnya, dan intervensi gizi sensitif upaya upaya intervensi ini ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan luar sektor kesehatan namun sangat berpengaruh dalam upaya penurunan stunting. upaya upaya yang akan dilakukan meliputi penguatan program keluarga berencana masyarakat, peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat, peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sanitasi dan air minum, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat tingkat wilayah. upaya upaya ini akan sangat terkait dengan tugas dan fungsi dardidikan, dinas pangan dan pertanian, dinas perumahan dan kawasan permukiman, serta perangkat perangkat daerah dan pihak pihak pemangku kepentingan lain yang dapat memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam mendukung upaya upaya tersebut. strategi dan kebijakan pencapaian tujuan tabel strategi dan kebijakan pencapaian tujuan strategi arah kebijakan mengakhiri segala bentuk kemiskinan mana pun. optimalisasi penanganan pks peningkatan cakupan penanganan pks peningkatan pengelolaan modal sosial optimalisasi sistem informasi pks meningkatkan dan memperluas cakupan perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang rentan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan gizi termasuk pelayanan keluarga berencana, serta infrastuktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. memperbaiki dan mempertajam pengeluaran pemerintah daerah agar lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan berusaha yang lebih luas agar mampu menjangkau masyarakat miskiingkatkan keamanan pangan pengawasan pangan sosialisasi menu pangan b2sa beragam, bergizi, seimbang, dan aman) meningkatkan stok cadangan pangan daerah optimalisasi penerapan teknologi tepat guna mengoptimalkan akses pangan masyarakat stabilisasi harga beras distribusi pangan perlindungan luas lahan pertanian peningkatan kapasitas sdm pengolah hasilstrategi arah kebijakan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak bayi, balita, dan anak. wilayah kerja puskesmas peningkatan kunjungan neonatal pemberian dan pemantauan bantuan makanan tambahan bagi balita kurang gizi inovasi promosi upaya preventif sejak usia dini meningkatkan pola hidup bersih dan sehat promosi hidup sehat dan bersih khususnya bagi masyarakat pemantauan kesehatan makanan dan minuman khususnya yang beredar sekolah sekolah pengembangan pelayanan konsultasi kesehatan yang bersifat jemput bola' pembinaan dan pemantauan pengelolaan pemukiman bersih (intervensi perubahan perilaku melalui penyuluhan dan penipuan) identifikasi dan pencegahan penyakit menular peningkatan cakupan imunisasi mengembangkan mekanisme pelayanan optimalisasi program program kesehatan inklusif kesehatan inklusif peningkatan mutu pelayanan kesehatan fasyankes pengembangan jaminan kesehatan nasional semua puskesmas mengembangkan inovasi promosi keluarga pengembangan aturan usia nikah berencana advokasi pengembangan metode kontrasepsi optimalisasi insentif bagi mop optimalisasi paguyuban pria pengembangan layanan motivator pria kerjasama dengan kelompok kelompok sosial masyarakat dalam sosialisasi dan pemantauan penyelenggaraan optimalisasi peran duta remaja (sudah ada) pengawalan dan sinergitas dengan urusan opd lain strategi arah kebijakmeningkatkan kemudahan memperoleh pembebasan spp dan keringanan dsp pendidikan untuk semua golongan masyarakat penuntasan wajib belajar sembilan tahun menuju pendidikan dua belas tahun menyelenggarakan pendidikan inklusi pemberian bantuan pendidikan meningkatkan mutu pendidikan peningkatan manajemen, profesionalisme, dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melakukan redistribusi kualitas tenaga pendidik meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal penguatan kualitas pelayanan pendidikan peningkatan kualitas pembelajaran penguatan pendidikan karakter peningkatan penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah mbs) terutama bagi sekolah sekolah yang belum melaksanakan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. peningkatan kelembagaan pengarusutamaan sinergitas penyusunan perencanaan dan gender dan anak penganggaranyang responsif gender pada perangkat daerah peningkatan kapasitas perempuan dalam pelibatan perempuan dalam tahapan kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya pembangunan peningkatan kebudayaanstrategi arah kebijakenciptakan dan meningkatkan kesempatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kerja padat karya yang mendukung infrastruktur kota peningkatan akses kesempatan kerja peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan peningkatan kualitas tenaga kerja ketersediaan database ketenagakerjaan bursa tenaga kerja meningkatkan akses kesempatan kerja meningkatkan kualitas tenaga kerja pertumbuhan pdrb kota cimahi sektor pengembangan jaringan pemasaran ikm sektor industri pengolahan non tpt) industri pengolahan non tpt) pertumbuhan pdrb kota cimahi sektor pengembangan jaringan pemasaran ikm sektor perdagangan perdagangan pertumbuhan pdrb kota cimahi sektor pengembangan jaringan pemasaran ikm sektor kontruksi kontruksi penciptaan dan pengembangan usaha mikro pengembangan kewirausahaan dan kompetitif kecil ukm peningkatan kelembagaan koperasi meningkatan koperasi untuk pemerataan pendapatan menumbuhkan perekonomian sektor mengurangi ketimpangan antar wilayah perdagangan wilayah selatan dan tengah kota cimahi menumbuhkan perekonomian sektor industri pengolahan wilayah selatan peningkatan kerjasama antara industri besar dan ikm pengembangan ekonomi lokal berbasis produk unggulan meningkatkan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir peningkatan iklim dunia usaha menjaga iklim kondusifitas berusaha bagi industri besar peningkatan akses bantuan permodalan, bahan pengembangan kapasitas produksi ikm baku, sistim manajemen produksi, dan pengembangan teknologi bagi ikm strategi arah kebijakmeningkatkan sarana dan prasarana peningkatan ketersediaan fasilitas kelengkapan perhubungan (lalu lintas dan angkutan jalan) jalan peningkatan kuantitas jalan penghubung pusat kegiatan kota meningkatkan kuantitas jalan dan jembatan peningkatan kuantitas jembatan penghubung pusat kegiatan kota investasi industri besar dan menengah peningkatan industri padat karya ramah lingkungan pembenahan kelembagaan perizinan investasi penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal pembenahan sistem perizinan investasi penyusunan kebijakan pengalihan teknologi dari pma penyusunan kebijakan tata ruang yang jelas meningkatkan pendapatan asli daerah peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin miskin bantuan stimulan masyarakat miskin menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. mengurangi timbunan sampah pembatasan timbunan sampah pendaurulangan sampah pemanfaatan kembali sampah meningkatkan pelayanan air limbah domestik pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik pengelolaan sistem pelayanan air limbah domestik peningkatan pemberdayaan pengelolaan air limbah domestik mengurangi titik dan luas genangan peningkatan drainase ramah lingkungan peningkatan kapasitas saluran strategi arah kebijakanmenjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. peningkatan kapasitas sdm pengolah hasil pertanian perlindungan luas lahanmengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana meningkatkan tanggap bencana meningkatkan kualitas penanggulangan bencanpenghenti kan kehilangan keanekaragaman hi. mengurangi titik dan luasan banjir peningkatan kapasitas sungai peninggian talud refretment pembangunan pengendali banjir meningkatkan kualitas udara pengendalian polusi udara dari sumber bergerak pengendalian polusi udara dari sumber tak bergerak pengendalian polusi udara ambien pemantauan kualitas udara meningkatkan kualitas air permukaan pengendalian pencemaran air permukaan pemantauan kualitas air permukaan strategi arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas rth pembangunan ruang terbuka hijau meningkatkan perlindungan dan konservasi peningkatan konservasi daerah tangkapan air sumber daya alam pengelolaan keanekaragaman dan ekosistem mengembangkan kebijakan lingkungan hidup penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup penyusunan rencana bidang lingkungan hidup meningkatkan pengawasan dan pengendalian koordinasi amdal lingkungan hidup koordinasi penilaian adipura pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup pengendalian dampak perubahan iklim penegakan hukum lingkungan hidup pengelolaan dan limbah peningkatan peringkat kinerja perusahaan proper) pengembangan produksi ramah lingkungan menyusun perencanaan tata ruang daerah penyusunan rtrw penyusunan rdr penyusunan rtl mengendalikan tata ruang daerah pencegahan kawasan kumuh baru monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan peningkatan kualitas pelayanan laboratorium hidup lingkungan meningkatkan kualitas konstruksi pembangunan bangunan gedung pemeliharaan bangunan gedung peningkatan pengawasan konstruksi strategi arah kebijakmeningkatkan sinergitas dalam perencanaan peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan pembangunan dengan tingkat pusat, provinsi, kota dan wilayah sekitar menata kelembagaan dan penatalaksanaan perbaikan tugas dan fungsi perangkat daerah meningkatkan kualitas pelayanan penilaian pelayanan penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah pemerintahan skm) optimalisasi hampir laporan lahir mati pindah datang) untuk pemutakhiran data kependudukan peningkatan kuantitas aparatur pelayanan kependudukan meningkatkan kualitas administrasi meningkatkan administrasi kependudukan kependudukan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan daerah pemerintahan peningkatan ketentraman dan ketertiban meningkatkan pencegahan gangguan kamtibmas masyarakat meningkatkan penindakan gangguan kamtibmas meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kamtibmas peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan penegakkan perda bab rencana kerja dan pendanaan daerah memperhatikan hasil money terhadap capaian kinerja pelaksanaan kegiatan apbd kota cimahi tahun anggaran sampai dengan triwulan ii, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi asumsi, serta pertimbangan lainnya yang terdapat dalam bab ii, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa program kegiatan yang ada dalam rkd kota cimahiindikator serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. pada dasarnya perubahan program kegiatan dalam rkd kota cimahi tahun ditujukan untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan pada rkd kota cimahi tahun dan target yang ada rpm kota cimahi tahun yang dijabarkan pada melalui berbagai indikator kinerja utama sebagai berikut tabel proyeksi indikator kinerja utama kota cimahi tahun nilai sakit predikat 'o bb tinggi opini bpk opini wtp indeks profesionalitas asn indeks indeks sistem pemerintahan berbasis jutadmaksud dan tujuan dokumen perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kota cimahmenyusun perubahan apbd tahun anggaran adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun adalah angka kemiskinan tingkat pengangguran terbuka tpt tingkat pelayanan jalan level service los rasio luas kawasan kumuh persen indeks resiko bencana indeks kelas resiko sedang indeks kualitas lingkungan hidup ikh indeks pembangunan gender ipg tingkat partisipasi masyarakat dalam persen pembangunan indeks pemberdayaan gender idg sumber bappelitbangda diolah pagu indikatif perangkat daerah dalam perubahan rkd tahun adalah sebagai berikut tabel pagu indikatif perubahan rkd perangkat daerah tahun pagu indikatif ran area nana |. sebelum sesudah dinas pendidikan rsud dibabatinas sosial dinas tenagangan dan pertanian dinas lingkungan hidup dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas perhubungan |dinas komunikasi dan informatikaraga dinas arsip daerah dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan perindustrian sekretariat daerah pagu indikatif perangkat daerah |. sebelum sesudah sekretariat dprd badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah badan pengelola pendapatan daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah kecamatan cimahi utara kecamatan cimahi tengah kecamatan cimahi selatan badan kesatuan bangsa dan sumber bappelitbangda diolah rincian lengkap program dan kegiatan dari setiap perangkat daerah yang ada dalam perubahan rkd kota cimahi tahun terdapat pada lampiran ii. bab penutup dalam menghadapi berbagai perubahan dan ketidaksesuaian keadaan saat ini, maka dokumepemerintah daerah kota cimahi dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota cimahi dalam rangka menyusun perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah p rapid) perubahan tahun anggaran serta menjadi acuan dan pedoman bagi perangkat daerah kota cimahi dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan umum, dan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah kota cimahi. demikian, bahwa dokumen perubahan rkd kota cimahi tahun disusun berkota cimahi tahun disusun untuk menjadi dasar penganggaran, yang diawali penetapan peraturan wali kota cimahi tentang perubahan rkd kota cimahi tahun serta ditindaklanjuti melalui kebijakan umum perubahan apbd (kuda) serta prioritaskan plafon anggaran sementara pas p) perubahan kota cimahi tahun anggaran melalui kesepakatan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kota cimahi. kaidah pelaksanaan dokumen perubahan rkd kota cimahi tahun adalah sebagai berikut dokumen perubahan rkd kota cimahi tahun disusun dengan memperhatikan program program dan kegiatan kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, pertimbangan hasil monitoring dan evaluasi, dinamika lingkungan eksternal dan internal, permasalahan lainnya yang mungkin muncul, arah kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan rkd beserta pendanaannya, perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan rkd kota cimahi tahun dengan sebaik baiknya,ota cimahi, apbd provinsi jawa barat dan apbn maka setiap perangkat daerah perlu menindaklanjutinya dengan membuat perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun sebagaimana amanat dalam permendagriselain itu, masyarakat diharapkan pula dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pembangunan kota cimahi, dadalam proses penyusunan perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah p rapid) kota cimahi tahun anggaran plt. wali kota cimahi, ngatiyana diundangkan cimahi pada tanggal agustus sekret daerah kota cimahi, didik ratio nugrahawan berita daerah kota cimahi tahun nomortee program pendidik dan tenaga aw. s m' :. . &.w iii. pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik persentase smp yang captain standar dinas pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidik dan tenaga pendidikannya pendidikan dasar, paud, dan pendidikan sesuai dengan snpsmpn dinas pendidikan tenaga kependidikan satuan pendidikan murid smp sesuai dengan snp dasar, paud, dan pendidikan nonformal kesetaraan jumlah sekolah yang rasio guru terhadap dinas pendidikan murid sesuai dengan snp program pengelolaan pendidikan panas pendidikan pengelolaan pendidikan sekolah dasar jumlah sekolah dasar yang terbangun sekolah dinas pendidikan prasarana pembangunan sarana, prasarana dan jumlah prasarana yang terbangun sekolah dinas pendidikan utilitas sekolah pengadaan perlengkapan siswa jumlah siswa yang mendapatkan paket dinas pendidikan perlengkapan siswa penyediaan biaya personil peserta didik jumlah peserta didik yang peserta didik dinas pendidikan sekolah dasar mendapatkan bantuan spp penyelengaraan proses belajar dan ujian jumlah peserta bintik penyusunan soal dinas pendidikan bagi peserta didik asesmen jumlah peserta workshop pengelolaan dinas pendidikan pembelajaran inklusif penyiapan dan tindak lanjut evaluasi jumlah yang terakreditasi dinas pendidikan satuan pendidikan dasar pembinaan minat, bakat dan kreativitas jumlah kompetisi peserta didik yang kegiatan dinas pendidikan siswa difasilitasi penyediaan pendidik dan tenaga jumlah ptk non pns jenjang yang dinas pendidikan kependidikan bagi satuan pendidikan menerima insentif sekolah dasa pengembangan karir pendidik dan tenaga jumlah ptk jenjang yang mengikuti dinas pendidikan kependidikan pada satuan pendidikan pengembangan karir sekolah dasa pembinaan kelembagaan dan manajemen jumlah yang menerapkan mbs dinas pendidikan sekolah pengelolaan dana bos sekolah dasar jumlah peserta didik jenjang dinas pendidikan penerima dana bos pengelolaan pendidikan sekolah menengah jumlah sekolah menengah pertama sekolah dinas pendidikan pertama yang terbangun prasarananya jumlah sekolah menengah pertama sekolah dinas pendidikan yang mendapatkan pengadaan sarana pendidikan perpustakaan pengadaan mebel sekolah perlengkapan siswa sekolah menengah pertama mendapatkan bantuan spp bagi peserta didik oal asesmen smp bahan ajar smp penyiapan dan tindak lanjut evaluasi jumlah peserta pembinaan hasil dinas pendidikan satuan pendidikan sekolah menengah akreditasi smp pertama iii pembinaan minat, bakat dan kreativitas jumlah kompetisi smp yang difasilitasi tangga dinas pendidikan siswa penyediaan pendidik dan tenaga jumlah gtk smp non pns yang dinas pendidikan kependidikan bagi satuan pendidikan menerima insentif sekolah menengah pertama pengembangan karir pendidik dan tenaga jumlah ptk jenjang smp yang dinas pendidikan kependidikan pada satuan pendidikan mengikuti pengembangan karir sekolah menengah pertama iii pembinaan kelembagaan dan manajemen jumlah smp yang menerapkan mbs dinas pendidikan sekolrtama penerima dana (paud) dan prasarananya terbangun persentase lembaga paud yang dinas pendidikan capaian standar kompetensi anna.se snp utilitas paud kelas ruang paud terbangun mendapatkan perlengkapan siswa paud mendapatkan bop paud edukatif (ape penyediaan pendidik dan tenaga jumlah gtk non pns jenjang paud orang mega dinas pendidikan kependidikan bagi satuan paud ang menerima insentif mendapatkan bop. pengelolaan pendidikan jumlah lembaga kesetaraan yang lembaga dinas pendidikan nonformal kesetaraan mendapatkan pengadaan sarana pendidikan persentase lembaga dikemas yang dinas pendidikan capaian standar kompetensi anna snp pengadaan perlengkapan pendidikan jumlah warga belajar pendidikan dinas pendidikan nonformal kesetaraan kesetaraan yang mendapatkan perlengkapan pendidikan penyediaan biaya personil peserta didik jumlah guru tenaga pendidik dan tenaga paket dinas pendidikan nonformal kesetaraan kependidikan serta masyarakat yang menerima beasiswa iii penyelenggaraan proses belajar jumlah guru ngaji yang mendapatkan sang shop dinas pendidikan nonformal kesetaraan insentif penyediaan pendidik dan tenaga jumlah ptk non pns jenjang dinas pendidikan kependidikan bagi satuan pendidikan pendidikan nonformal kesetaraan yang nonformal kesetaraan menerima insentif nonformal kesetaraan bop rata rata capaian kinerja predikatkinerja| f( sr oo. program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan www "mm. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, cakupan kawasan tanpa rokok ktr) dinas kesehatan peningkatan peran serta masyarakat dan perkantoran into eko bakat daerah kabupaten kota peningkatan upaya promosi kesehatan, jumlah peserta implantasi ktr o ) oo) oo panas kesehatan jaavorasi, kemitraan dan pemberdayaan pembinaan dan pengembangan sbh ' ) toro yon hina kesehatan masyarakat pengiriman kontingen sbh oi $ iiissiesetatan perhal kir preventif tingkat daerah kabupaten kota purnama penyelenggaraan promosi kesehatan dan jumlah peserta monitoring dan evaluasi dinas kesehatan gerakan hidup bersih dan sehat pendataan pubs rumah tangga kelurahan siapa sehat promosi kesehatan dan menggerakan dinas kesehatan masyarakat dalam hari tanpa tembakau pengembangan dan pelaksanaan upaya jumlah peserta pembinaan ukm dinas kesehatanjumlah peserta pembinaan ukm dinas kesehatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat kbjumlah puskesmas dengan sarana dan pkm untuk ukm dan ukp kewenangan daerah prasarana sesuai standar kabupaten kota pembangunan puskesmas jumlah bulan jasa pendukung kegiatan pembangunan puskesmasae )x10076 pas jumlah dokumen perencanaan pengadaan lahan untuk pembangunan puskesmas jumlah pembangunan gedung baru puskesmas menang fterellon pengadaan obat, vaksin jumlah jenis pengadaan obat landas apbd jumlah jenis pengadaan obat landas dak too tell jumlah peserta pertemuan pengelola obat dan perbekkes puskesmas jumlah program yang mendapatkan pengadaan obat pengadaan prasarana dan pendukung jumlah unit mobil ambulans fasilitas pelayanan kesehatan penerbitan izin rumah sakit kelas dan jumlah puskesmas dengan penilaian fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kinerja puskesmas pkp) baik kabupaten kota peningkatan mutu pelayanan fasilitas jumlah paket penilaian puskesmas kesehatan berprestasi jumlah peserta pertemuan kegiatan survey kepuasan masyarakat jumlah peserta pertemuan penilaian paket kinerja puskesmas jumlah puskesmas yang melaksanakan puskesmas pembinaan mutu akreditasi puskesmas jumlah puskesmas yang mengikuti puskesmas money mutu dan akreditasi puskesmas jumlah puskesmas yang mengikuti puskesmas pertemuan mutu puskesmas penyediaan layanan kesehatan untuk ukm jumlah layanan rsud dibabat cimahi dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota investigasi awal kejadian tidak diharapkan jumlah jenis dokumentasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi dan periklanan pencanangan kampanye pemberian obat massal) pelaksanaan imunisasi jumlah pesertapertemuan audit kiri | ) teo tor yor o tor lakon wv pelaksanaan vaksin kampanye mr.untuk kade iii persentase realisasi asuransi kiri tol hot toto lainnya administrasi tenga ahli kip jumlah jenis bahan habis pakai: belanja alat bahan untuk kegiatan kantor medis kabupaten kota penilaian kreditlayanan kesehatan penyakit menular dan jumlah pertemuan evaluasi dan tidak menular sosialisasi program ipa, diare, dan hepatitis, kanker. indra, rbm, kusta endemik epidemik dan zoonosis endemik epidemik dan zoonosis pengambilan dan pengiriman spesimen jumlah pengiriman pengambilan penyakit potensial klb laboratorium ansambel rujukan nasional kesehatan miskin luar peserta jkn mandiri ang mendapat bantuan jumlah peserta jkn yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pembiayaan jumlah peserta jkn yang dibayarkan oleh pemerintah daerah provinsi pembiayaan jumlah peserta pertemuan jkn eng non mw, . .i. .:iiutitiw pengelolaan pelayanan kesehatan bagi jumlah bulan jasa tenaga administrasi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa |pengelolaan klb (klb) pemeriksaan pcr pelayanan kesehatan sesuai standar jumlah peserta kegiatan penguatan guru paud tentang buku kia didik kiblat pengelolaan pelayanan kesehatan bayi jumlah bayi baru lahir yang baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan anda iii jumlah pertemuan orientasi shk tol l lol oot ahir risiko tinggi iii . . wumlahpesertapelatihan penyediaan oto 52uo masyarakat kesehatan gizi bersalin jampersal dari pengajuan klaim pelayanan kesehatan anda bersalin pelayanan kesehatan sesuai standar jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga pog ati jumlah kegiatan pendampingan hpk ' ) attr 52tor uoi iii . jumlah pertemuan amp i2i i2 alor kapasitas bidan kesehatan masyarakat olahraga jumlah kegiatan pengelolaan program pelayanan kesehatan kerja dan olah raga jemaah hari indonesia lingkungan am) pada industri fasilitas kesehatan lingkungan minum dam pengelolaan pelayanan kesehatan orang jumlah penderita odg berat yang 76y6 dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standartolakan iki tami tit it jumlah peserta pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan uea gaduh gelisah ffa, u program hiv jumlah orang dengan risiko terinfeksi hiv yang mendapatkan pelayanan sesuai tanda maa aro dpp program jumlah orang terduga yang 50y6 mendapat pelayanan sesuai standar ue, u linkage. uvu program p2pm ta , pengelolaan pelayanan kesehatan pada jumlah penduduk usia tahun atau usia lanjut lebih mendapatkan skrining kesehatan sesuai tanda pemeriksaan lansia u lanjut usia jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar iii paketovaluasisekolahsehat ' ) | o oo kesia jumlah penduduk usia tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar pe, leo pengelolaan pelayanan kesehatan penderita jumlah penderita usia lebih dari 16y6 diabetes melitus sama dengan tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai tanda arema dn (ne uap lele bagi petugas fasyankes no u loud kota timah jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan tahun yang mendapat pelayanan kesehatan mau hipertensi bagi petugas fasyankes jumlah peserta sosialisasi dan pelayanan hipertensi tingkat kota mah aan nata yani ser mee aar kesehatan mendapatkan pemeliharaan jumlah penyuluhandiluar gedung nn, ep kesehatan k pp, program ummi kompetensi petugas proyek ia, ke, evw program surveilans pp, u pd3i u penjemputan jemaah haji ama net apn des jemaah haji net apn nsp program surveilans porieraserama poo too apel lp, npl mewujudkan pencapaian visi dan misi kota cimahi, terutama program progam prioritas pada masa akhir jabatan kdh wali kota cimahi pada oktobermanfaatan sumber daya yang lebih efektif dan efisien: menjadi pedoman bagi perangkat daerah kota cimahi dalam menyusun perubahan rencana kerja senja) perangkat daerah kota cimahi tahun dan pedoman dalam penyusunan kuda dan pas perubahan kota cimahi tahun anggaran serta rancangan apbd perubahan kota cimahi tahun anggaran sistematika perubahan rkd kota cimahi tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluevaluasi hasil rkd sampai dengan triwula memuat kerangka ekonomi nasional, provinsi, dan kota cimahi serta keuangan daerah. bab sasaran dan prioritas pembangunan daerah memuat sasaran dan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun bab rencana kerja dan pendanaan daerah memuat kegiatan lanjutan tahun pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatsep w s vw wvy)y)y),'!,),)' tee pis upaya kesehatan khusus pelayanan rujukan iii. jim shift kegiatan p3k ihas ihsmlor tim pembina kota sehat iii . jumlah deklarasi kelurahan odf ' rio walker dan sha provinsi jumlah pembinaan kota sehat tk. kota jumlah pembinaan kota sehat tk. kot: tom iii operasional pelayanan rumah sakit jumlah labu darah yang disediakan mes pelayanan utara pelayanan gawat darurat pelayanan beristri pelayanan icu pelayanan persalinan pelayanan rawat inap pelayanan rawat jalan pelayanan rehabilitasi medis bedah sentral cath lab hemodialisa laboratorium klinik laboratorium radiologi pengelolaan pelayanan kesehatan bagi pelayanan terhadap pasien klb 75y6 penduduk pada kondisi kejadian luar biasa rsud dibabat klb) penyelenggaraan sistem informasi kesehatan ketepatan waktu pelaporan secara terintegrasi puskesmas kesehatan dan jaringan item ii. jumlah pengadaan printer nnwwajh )y yn ny, . mn. rh pro dan jaringan lan aplikasi simp program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan lot 1i lot perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan jumlah profil rencana kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan untuk ukp sdmk dan ukm wilayah kabupaten kota manusia kesehatan informasi sdmk jumlah laporan pertemuan penyusunan informasi tenaga kesehatan kesehatan kesehatan fungsionalhatan teladan sdmk per profesi manusia kesehatan sesuai standar mendapatkan insentifpersentase apotik, toko obat, optik, kesehatan dan optikal, usaha mikro obat umat yang mendapat rekomendasi tradisional umat) pengendalian dan pengawasan serta tindak jumlah peserta pembinaan dan lanjut pengawasan perizinan apotek, toko |pengawasan sarana kesehatan obat, toko alat kesehatan, dan optikal, mike disini mom ken loo iii loh penerbitan sertifikat produksi pangan industri persentase sarana iltp yang diauditgendalian dan pengawasan serta tindak jumlah peserta pertemuan pkp 50y6 lanjut pengawasan sertifikat produksi penyuluhan keamanan pangan)a dana jumlah sampel pemeriksaan post sampel market yang diperiksa jumlah sarana iltp yang mendapatkan sarana penyuluhan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi persentase tempat pengelolaan tempat pengelolaan makanan tpm) antara makanan tpm) yang mendapat lain jasa boga, rumah makan restoran dan rekomendasi depot air minum dam pengendalian dan pengawasan serta tindak jumlah peserta pelatihan laik hygiene orang lanjut pengawasan penerbitan sertifikat sanitasi tempat pengelolaan jasa boga laik higiene sanitasi tempat pengelolaan rumah makan makanan tpm) antara lain jasa boga, rumah makan restoran dan depot air minum dam perorangan dan upaya hutan ntuk ukm dan ukp kewenangan daerah pembangunan puskesmas pengadaan lahan untuk pembangunan puskesmas apbd dak obatan perbekkes kesia pengadaan oba fasilitas pelayanan kesehatan rata rata capaian kinerja v predikatkinerjal srjprogrampenataanbangunangedung tu ni. ni. a ioi penyelenggaraan bangunan gedung jumlah verifikasi bangunan gedung wilayah daerah kabupaten kota, pemberian pemerintah untuk dikaji laik fungsi izin mendirikan bangunan imb) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jumlah laporan bantuan teknis paket bangunan gedung negara daerah kabupaten kota pee j3. "'". money bangunan gedung penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan jumlah kajian teknis gedung paket bangunan imb), sertifikat laik fungsi slf), pemerintah peran tenaga ahli bangunan gedung tag), pendataan bangunan gedung, serta implementasi simba iman pam poo dpp wilayah cimahi tengah u. pemerintah perencanaan, pembangunan, pengawasan, jumlah bangunan gedung pemerintah bangunan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah |yang terbangun kabupaten kota ara pam ane uan nsp, yang terpelihara bawah vana terehabilita erehabilita program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah pengelolaan dan pengembangan sistem air jumlah yang terbangun tor aeaeroer i kabupaten kota ang dikembangkan dan dikelola peaosmaetimsan paman per nan pen pena reel peer pengelolaan air limbah domestik iii. jumlah yang dipelihara unit | pembangunan penyediaan sistem jumlah mck yang dibangun unit pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman iii jumlah spal yang dibangun orang o | 1o| lor leoelor iii. .&5humans yang dibangun kegiatan to| lor kelola ( gan dan dan nan men man dan man domestik iii . hdumiah pesertayang dibina oo) o spo o o | it tol| jam,| penyusunan rencana, kebijakan, strategi jumlah dokumen perencanaan spal dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten kota rehabilitasi peningkatan perluasan sistem jumlah mck yang direhabilitasi dokumen pengelolaan air limbah domestik terpusat kala permukiman iii. human spal yang direhabilitasi sampel ' o oo |lor tor tkeltkolr sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat jumlah peserta sosialisasi unit terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik supervisi pembangunan rehabilitasi jumlah dokumen supervisi spal unit peningkatan perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman jepommamomasmmosamse oo pengembangan iem drain pengelolaan dan pengembangan sistem jumlah sub sistem drainase yang sungai dalam daerah kabupaten kota dea maa man terpelihara ee eu. eruruvw dibangun eu, euu u ditingkatkan peran daten drama peter asem panas tea pap mma perkotaan penyusunan rencana, kebijakan, strategi jumlah dokumen perencanaan meter dan teknis sistem drainase perkotaan rencana induk, studi kelayakan, rencana detail) yana disusun ana nata brp rejosupervisi pembangunan peningkatan jumlah kegiatan supervisi meter rehabilitasi sistem drainase perkotaan pembangunan peningkatan rehabilitasi program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan diminum ion wob pengelolaan dan pengembangan sistem jumlah spam yang dikembangkan unit too too por kabupaten kota pemeliharaan spam total kapasitas air bersih o 52t otr kawasan perkotaan terlaksananya pengelolaan dan dokumen pengembangan sistem penyediaan air minum spam kawasan perkotaan revitalisasi sumur artesis dan teknis spam perluasan perbaikan spam program pengelolaan sumber dayaair (sda) ( $$ gg, iii, iii, ii, pantai pada wilayah nabi dalam penampung aji normalisasi restorasi sungai volume sungai yang normalisasi agg too too retensi dipelihara dioperasikan rehabilitasi merehabilitasi jadi primer dan sekunder pada daerah penampung direhabilitasi rehabilitasi permukaan nprogrampengembangan jasakonstruksi| 5tort kon ksi ang tersertifikasi penyiapan training need assessment tna) jumlah sertifikasi keahlian asn paket pelatihan tenaga terampil konstruksi pelatihan konstruksi konstruksi terampil jero ram engembanganpermukiman o ) oi (ii iis penyelenggaraan infrastruktur pada luas makam yang dikelola permukiman kawasan strategis daerah kabupaten kota pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terciptanya pengelolaan pelayanan lokasi kawasan permukiman kawasan strategis pemakaman yang efektif dan maksimal daerah kabupaten kota program penyelenggaraan jalan w iii pelebaran jalan menuju standar dokumen appraisal pembangunan underpass jumlah dokumen ded iii jumlah dokumen pengawasan torsi otr 52x a wmh ii. panjang penataan underpass ruas pt pemeliharaan berkala jalan jumlah dokumen ded dokumen gawara3oo| a90 iii jumlah dokumen pengawasan dokumen ' lol otr o dipelihara iii luas trotoar oo ruas tot tor seller jarang drainase a00 tour to lio liste es5 pemeliharaan berkala jembatan jumlah dokumen andalan iii jumlah dokumen pengawasan ruas lol lol otr mh iii. jumlah dokumen ukl upl joorumen lo tor lor orleans orang pemeliharaan rutin jalan jumlah ruas jalan yang dipelihara sore33| pengelolaan leger jalan database jalan dan jembatan null a90alan drainase dan trotoar surel kondisi jalan jembatan jumlah lokasi jembatan yang disurvei too ln, li. 5rumah uas jalan yang disurvei dokumen 1ot lro kon yoo l poin w wm (ou program penyelenggaraan penataan ruang oo, penetapan rencana tata ruang wilayah penetapan rtrw token lot lot lot (rtrw) dan rencana rinci tata ruang rrt) pelaksanaan persetujuan subtansi, kabupaten kota evaluasi, konsultansi evaluasi dan dan penetapan rdr pelaksanaan persetujuan substansi, jumlah laporan laporan evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan riro kabupaten kota pelaksanaan persetujuan substansi, jumlah dokumen kebijakan dokumen evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan rri kabupaten kota pelaksanaan penataan ruang ditetapkan sosialisasi kebijakan dan peraturan jumlah sosialisasi sosialisasi perundang undangan bidang penataan ruang sosialisasi rtrw pori ko1 lot lotto koordinasi dan sinkronisasi perencanaan operasional penyusunan rtrw yotaporan oo. m riro kabupaten kota ii. operasional penyusunan rdr tapan 1or obor lkoelolr koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan pemutakhiran sistem dan data sistem ruang daerah kabupaten kota informasi penataan ruang dalam tahun sosialisasi oo oki 1or lor kelor sistem informasi penataan ruang jumlah sistem dikoordinasikan sinkronisasi pengendalian pengawasan pemanfaatan ruang bulan lot tol leoloelr penertibandan penegakanhukum tts tot tol twleoel koordinasi dan sinkronisasi pemberian jumlah bulan pengawasan insentif dan disinsentif bidang penataan pemanfaatan ruang ruang koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan jumlah bulan penertiban penataan penegakan hukum bidang penataan ruang ruang ruang rata rata capaian kinerja too predikatkinerja| f' st program kawasan permukiman ngga: gheaanayana disusun penyusunan rencana tapak site plan) dan jumlah dokumen penyusunan rencana dokumen detail engineering design ded) tapak site plan peremajaan pemugaran permukiman kumuh diperbaiki huni beserta psu program pengembangan perumahan w lo sbet pembangunan dan rehabilitasi rumah korban persentase rumah korban bencana bencana atau relokasi program yang dibangun direhabilitasi kabupaten kota rehabilitasi rumah bagi korban bencana jumlah rumah yangyusunan site plan dan atau detail jumlah dokumen site plan dokumen engineering design ded) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten kota pembinaan pengelolaan rumah susun umum operasional rusunawa ban lor lor tbelolh pemilik penghuni rumah iii kebyar kebersihan kegiatan |o tour 1ot iii pemeliharaan gedung | kegiatan lo kon poin w w m .ex& hilesiaisasi rusunawa ' '))) o o)o oo kegiatan |1or alor kelor sici program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu, vo eio lot tot b & urusan penyelenggaraan psu perumahan presentase sarana prasarana fasilitas penunjang hunian yang tersedia alan setapak presentase sarana prasarana fasilitas penunjang hunian yang tersedia aman koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka dokumen perencanaan data base jalan dokumen penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas setapak mum perumahan jalan setapak yana disusun iii kegiatan fasis kasum ym lois 3as y3soon| ti e m iii. . kegiatan pendukung hari besar pos | tor iio ioerjroer iii kegiatan pendukung p2wkxs dokumen |l lol tour 1tot otr iii luas pembangunan jalan setapak kegiatan ' lol le kon too uu in wmh iii sumur resapan kegiatan lot tortor longsoran tebing kegiatan | o 80n to ll m penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pemeliharaan landscape meter umum perumahan untuk menunjang persegi nasi hunian iii pemeliharaan lampu dekorasi taman ' nik tot xor iri pemeliharaan taman kota cimahi lokasi korosif taooreeey 40an |o to k yang disusun program perumahan dan kawasan permukiman kumuh io l lot bor pencegahan perumahan dan kawasan presentase pencegahan perumahan permukiman kumuh pada daerah dan kawasan kumuh kabupaten kota perbaikan rumah tidak layak huni untuk jumlah rumah yang diperbaikirata rata capaian kinerja predikat kinerja| f' st yo. program penanggulangan bencana gn iii isi sii gi, ge. ,g. pelayanan informasi rawan bencana persentase masyarakat yang badan penanggulangan bencana kabupaten kota mendapatkan layanan informasi daerah bencana yang tinggal didaerah rawan kabupaten kota daerah sosialisasi, komunikasi, informasi dan jumlah aparat relawan siaga dalam badan penanggulangan bencana edukasi kie) rawan bencana penanggulangan bencana tahap pra daerah kabupaten kota per jenis bencana) bencana, darurat bencana dan pasca bencana serta terlatih dalam mengelola informasi rencana darurat bencana daerah jumlah paket penyediaan dan paket badan penanggulangan bencana pemasangan rambu evakuasi dan papan daerah informasi publik ang dikembangkan daerah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan persentase masyarakat yang badan penanggulangan bencana terhadap bencana tinggal daerah rawan bencana yang daerah mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten kota warga negara yang ikut pelatihan daerah iii penanganan pascabencana kabupaten kota persentase koordinasi dan money |o. persen hop badan penanggulangan bencana lingkungan vana dipulihkan daerah mah yana direhabilitasi daerah daerdaerah rc) bencana kabupaten kota kapasitas trc kota cimahi daerah pengendalian operasi dan penyediaan persentase jumlah warga negara kelurahan badan penanggulangan bencana sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap |yang mendapat layanan pusdalops daerah bencana kabupaten kota penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana penguatan kapasitas kawasan untuk jumlah wilayah tangguh bencana badan penanggulangan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan daerah daerah iii penyediaan peralatan perlindungan dan jumlah paket persediaan peralatan pesan hop badan penanggulangan bencana kesiapsiagaan terhadap bencana kebencanaan daerah pelayanan penyelamatan dan evakuasi persentase jiwa yang badan penanggulangan bencana korban bencana mendapatkan pelayanan penyelamatan daerah dan evakuasi korban bencana penyediaan logistik penyelamatan dan jumlah kejadian yang mendapat kejadian value! #value! #value! badan penanggulangan bencana evakuasi korban bencana kabupaten kota layanan distribusi logistik daerah daerah mendapat layanan evakuasi pusdalop daerah program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan pen amalan.non kebakaran pencegahan, pengendalian, pemadaman, jumlah operasi pengendalian, kejadian satuan polisi pamong praja dan penyelamatan, dan penanganan bahan pemadaman dan penyelamatan pemadam kebakaran berbahaya dan beracun kebakaran dalam kebakaran dalam kota kabupaten kota penyelamatan korban dalam daerah kabupaten kota tema teater jw w w w kebakaran dan non kebakaran evakuasi evakuasi lainnya inspeksi peralatan proteksi kebakaran persentase peralatan proteksi satuan polisi pamong praja dan kebakaran layak pakai pemadam kebakaran kebakaran wajib diperiksa kebakaran kebakaran pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan jumlah masyarakat yang paham satuan polisi pamong praja dan kebakaran terhadap bahaya bencana kebakaran pemadam kebakaran pemberdayaan masyarakat dalam jumlah pelaksanaan sosialisasi dan kali pencegahan dan penanggulangan edukasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi |dan penanggulangan kebakarpersentase penanganan gangguan satuan polisi pamong praja dan ketertiban umum dalam (satu) daerah ketentraman dan ketertiban umum pemadam kebakaran kabupaten kota dalam kota penindakan atas gangguan ketenteraman jumlah pelaksanaan pekat kaliiii immpsaksanaanpeneriban pkl lo kasi tal ier lerner (tt vvs iii sman penanganan unjuk rasa tam for ate iii tsiarsanaam penertibananak sekolah kai tol t t21 loro iii jteroribandangunan liar tam srk arte serban spandukbaligho tor kate .' b koordinasi penyelenggaraan ketentraman jumlah pelibatan lintas dalam kali dan ketertiban umum serta perlindungan peringatan bht masyarakat tingkat kabupaten kota taman torak ale uud pemberdayaan perlindungan masyarakat jumlah pembinaan anggota lintas kali dalam rangka ketentraman dan ketertiban umumr2oo|l iki tit it kerjasama antar lembaga dan kemitraan jumlah pengamanan hut kota cimahi kali dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban mlm utp u u indonesia persamaan mia pengamanan ari umat pengamanan nat ooo) oe| tor tor server imam pengamanan tahun baru kai tor tor tor server pengadaan dan pemeliharaan sarana dan |jumlah pemeliharaan sarana dan paket atasan dan mum mum uu, oeo eeeeeeeuu, kecamatan operasional penyediaan layanan dalam rangka dampak jumlah pelayanan kerugian materil bangunan penegakan peraturan daerah dan perkara itl jumlah pelayanan pengobatan ) | kai tor tor tourer dan peraturan bupati wali kota perhal kota ilahi pee elo |, egt eru evw dan peraturan bupati wali kota aaa aa. ketertiban pengawasan atas kepatuhan terhadap jumlah pendataan pelanggaran perda kali ae er. peraturan bupati wali kota iii jumah pengawasan pelanggaran perda kai it2u nmr iii papan himbauan io bun 1o| 2lor lolos peran emunmanka pen aaapeagapeman rea apa pasang daerah dan peraturan bupati wali kota walikota . & homansidangtindakpidanatngan kai tor lor kelola pembinaan penyidik pegawai negeri sipil cakupan penyidik pegawai negeri ppn) kabupaten kota sipil ppn) dan petugas penegak perda kota cimahi vana dihina pengembangan kapasitas dan karier ppn |jumlah pelaksanaan peningkatan kali eroeoe perda katadata capaian kinerja predikatkinerja| sr yo) erocrampemeeroayaansosi. too #b b pengembangan potensi sumber jumlah potensi pekerja sosial kesejahteraan sosial daerah kabupaten kota (masyarakat kewenangan kabupaten kota yang meningkat peningkatan kemampuan potensi pekerja jumlah potensi pekerja sosial sosial masyarakat kewenangan masyarakat kewenangan kabupaten kota kabupaten kota yang meningkat kemampuannya opo pebessae pama minta kesejahteraan sosial kecamatan sosial kecamatan kewenangan kewenangan kabupaten kota kabupaten kota peningkatan kemampuan potensi sumber jumlah potensi sumber kesejahteraan lembaga kesejahteraan sosial kelembagaan sosial kelembagaan masyarakat masyarakat kewenangan kabupaten kota kewenangan kabupaten kota yang meningkat kemampuannya peningkatan kemampuan sumber daya jumlah penguatan lembaga konsultasi kegiatan manusia dan penguatan lembaga kesejahteraan keluarga lk3) konsultasi kesejahteraan keluarga jumlah potensi sumber daya manusia lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga lk3) yang meningkat kemampuannya men (roe kwkwkw kwywnmnynywyw , : rr. my. rr h perlindungan sosial korban bencana alam prosentase korban bencana alam dan dan sosial kabupaten kota sosial yang memperoleh perlindungan sosial pelayanan dukungan psikososial jumlah fasilitasi dukungan fe were penyediaan makanan jumlah fasilitasi penyediaan permakaman bagi masyarakat korban bencana ee bagi masyarakat korban bencanao|kt iki mei it penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat jumlah fasilitasi penyelenggaraan terhadap kesiapsiagaan bencana pemberdayaan masyarakat terhadap kabupaten kota kesiapsiagaan bencana koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan fasilitasi koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi kampung siaga bencana pelaksanaan kampung siaga bencana aa ee, taruna siaga bencana pelaksanaan taruna siaga bencana program perlindungan dan jaminan sosial toe oor u i wm pemeliharaan anak anak terlantar persentase anak anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pe, ju. pemeliharaan anak tercinta penjangkauan anak anak terlantar ' )| jumlahfasilitasi penjangkauananak anaf )' ) fasilitasi saison0o| @a1s000o| rujukan anak anak terlantar ) ( jumlah fasilitasirujukan bagian anak| ' ' fasilitasi tortor dee daerah kabupaten kota fakir miskin cakupan daerah ee, keluarga kesejahteraan keluarga pena ppa samar kabupaten kota pengelolaan data fakir miskin cakupan jumlah layanan fasilitasi pengelolaan 21k daerah kabupaten kota data bagi fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota erocramremasiuutasisosa. oo). hio ika rehabilitasi sosial dasar penyandang persentase rehabilitasi sosial dasar disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut penyandang disabilitas terlantar, usia terlantar, serta gelandangan pengemis anak terlantar, lanjut usia terlantar, luar panti sosial serta gelandangan pengemis luar fasilitasi pembuatan nomor induk jumlah bulan fasilitasi penyandang kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, disabilitas terlantar, anak terlantar, dan kartu identitas anak lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat penanganan pembuatan nik, akta kelahiran, surat nikah dan kia pemberian akses layanan pendidikan jumlah bulan fasilitasi penyandang dan kesehatan dasarakses layanan pendidikan dan kesehatan dasa pemberian bimbingan fisik, mental, jumlah bulan fasilitasi bimbingan fisik spiritual, dan sosial mental dan spiritumberian bimbingan sosial kepada jumlah triwulan fasilitasi penyandang triwulan 19y6 keluarga, serta lanjut usia terlantar, gelandangan dan gelandangan pengemis dan masyarakat pengemis yang mendapatkan bimbingan pemberian layanan data dan pengaduan jumlah fasilitasi pemberian layanan data dan pengadulayanan data pemberian layanan kedaruratan jumlah bulan fasilitasi pemberian layanan kedaruratlayanan pemberian layanan rujukanpemberian peyang mendapatkan fasilitasi pemberian pelayanan reunifikasi keluarga jumlah bulan fasilitlayanenyediaan alat bantualat penyediaan permakamanpenyediaan sandangrehabilitasi sosial penyandang masalah persentase rehabilitasi sosial: kesejahteraan sosial pks) lainnya bukan penyandang masalah kesejahteraan korban hiv aids dan napa luar panti sosial pks) lainnya bukan korban sosial hiv aids dan napa luar panti sandal pemberian layanan data dan pengaduan jumlah fasilitasi layanan data dan pengaduan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya bukan korban hiv aids dan napa penyediaan permakaman jumlah fasilitasi penyedia permakaman bagi pks lainnya bukan korban hiv aids dan napa lainnya rata rata capaian kinerja predikatkinerja| teror ram hubungan ndustrul pengesahan peraturan perusahaan dan jumlah dokumen peraturan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan perjanjian kerja apaan vana hanya beroperasi dalam bersama perusahaan ii. ndumiah perjanjian kerja bersama dokumen o | yat o 8nn m penyelenggaraan pendataan dan informasi jumlah perusahaan yang ikut serta perusahaan sarana hubungan industrial dan jaminan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan usia tenaga kerja serta pengupahan jumlah tenaga kerja yang ikut serta dalam jaminan sosial ketenagakerjaan peraturan ketenagakerjaan hubungan ind mogok kerja dan difasilitasi pencegahan perselisihan hubungan jumlah fasilitasi deteksi dini kali industrial, mogok kerja, dan penutupan (kondusifitas ketenagakerjaan) perusahaan yang berakibat' berdampak pada kepentingan (satu) daerah penyelesaian perselisihan hubungan persentase kasus perselisihan yang kasus industrial, mogok kerja, dan penutupan difasilitasi perusahaan yang berakibat' berdampak pada kepentingan (satu) daerah penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi |jumlah dokumen hasil verifikasi dan dokumen keanggotaan pada organisasi pengusaha, |rekapitulasi keanggotajumlah fasilitasi serikat pekerja kali kerjasama tripartit daerah kabupaten kota jumlah fasilitasi lks tripartit tol 5th 5l2n a program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja kol l iot hot pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit jumlah pencari kerja terdaftar yang kompetensi mendapat pendidikan dan pelatihan proses pelaksanaan pendidikan dan jumlah pencari kerja terdaftar yang pelatihan keterampilan bagi pencari kerja mendapat pendidikan dan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi mengikuti bintik mengikuti bimbingan teknis mendapatkan sertifikasimemuat hal hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. dasar pertimbangan perubahan rkd kota cimahi tahun perubahan rkd kota cimahi tahun dilakukan dengan pertimbangan pertimbangan pergeseran, penghapusan, penambahan kegiatan baru kegiatan alternatif,pun dasar pertimbangan perubahan rkd kota cimahi tahun adalah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rkd kota cimahi tahun sampai dengan triwulan ii, perlu adanya penyesuaian terhadap indikator, target, dan sasaran rencana kerja serta penyesuaian terhadap standar harga dan biaya, adanya berbagai permasalahan yang berkembang sehingga perlu menjadi prioritas penanganan secara cepat dalam apbd perubahan kota cimahi tahun anggaran untuk mengakomodir penyelesaian program kegiatan yang telah ditetapkan pada apbd kota cimahi tahun anggaran sinkronisasi capaian sasaran rpm kota cimahi tahun percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan penanggulangan kemiskinan, percepatan penayangan banjir dan kemacetan, serta pencapaian spm, adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomiubahan dari sisi penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan hasil audit badan pemeriksa keuangan bpk) terdapat selisih sisa lebih perhitungan anggaran lpa) tahuasta vana bina swasta swasta yang dibina program penempatan tenaga kerja ana nan ea. . . kabupaten kota dia kan dan ditempatkan difasilitasi kartu pencari kerja ketenagakerjaan mendapat pelayanan bintik operasional online dikelola informasi tenaga kerja informasi pasar kerja online operasional kerja online online dikelola dan dikembangkan tenaga kerja dilayani penerbitan perpanjangan ita yang lokasi jumlah perusahaan yang perusahaan kerja dalam (satu) daerah kabupaten kota mempekerjakan tka yang mendapatkan sosialisasi koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan jumlah perusahaan pengguna tka yang perusahaan ita yang lokasi kerja dalam (satu) mendapat sosialisasi daerah kabupaten kota jprogramperencanaantenagakerja foto lot ai$h b penyusunan rencana tenaga kerja makro jumlah dokumen rkd kota cimahi a90 j rata rata capaian kinerja ' predikat kinerja| program pemenuhan hak anak (pha) dinas pemberdayaan perempuan pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, dan perlindungan anak, nonpemerintah, dan dunia usaha pengendalian penduduk dan kewenangan kabupaten kota keluarga berencana advokasi kebijakan dan pendampingan jumlah fasilitasi advokasi pemenuhan kegiatan pemenuhan hak anak pada lembaga hak anakjumlah dokumen hasil evaluasi dokumen pemenuhan hak anak kewenangan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan kabupaten kota hak anak ( program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan vo tot lot pelembagaan pengarusutamaan gender pug) terfasilitasinya penyusunan dokumen pada lembaga pemerintah kewenangan hasil koordinasi dan sinkronisasi kabupaten kota pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan jumlah dokumen evaluasi hasil dokumen pug kewenangan kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug prasyarat penilaian ape komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sdm, data dan sistem informasi, metode dan partisipasi pemberdayaan perempuan bidang politik, terfasilitasinya pemberdayaan hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi perempuan bidang politik, hukum, kemasyarakatan kewenangan kabupaten kota |sosial dan ekonomi pada organisasi sosialisasi peningkatan partisipasi jumlah sosialisasi peningkatan kegiatan perempuan bidang politik, hukum, sosial partisipasi perempuan bidang politik, dan ekonomi hukum, sosial, dan ekonomi penguatan dan pengembangan lembaga meningkatnya pengembangan penyedia layanan pemberdayaan perempuan (komunikasi informasi dan edukasi kewenangan kabupaten kota pemberdayaan perempuan pengembangan komunikasi, informasi dan |jumlah fasilitasi pengembangan kie kelurahan edukasi kie) pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan kewenangan kewenangan kabupaten kota kab kota program pengelolaan sistem data gender dan anak eta ea. rar www mhx., penyajian data gender dan anak dalam data terpilih gender kewenangan kabupaten kota kota cimahirogram perlindungan perempuan #twvssii sio penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi terfasilitasinya pengaduan p2tp2a perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan penyediaan layanan pengaduan masyarakat jumlah bulan layanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan masyarakat bagi perempuan korban kewenangan kabupaten kota kekerasan kewenangan kabupaten kota rata rata capaian kinerja "v predikatkinerja| f( sr iprogrampenanganan kerawananpangan| penanganan kerawanan pangan kewenangan dinas pangan dan pertanian kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi penanganan jumlah bulan laporan analisis skpd kerawanan pangan kabupaten kota (sistem kewaspadaan pangan dan gizi) sebagai surveilans status gizi masyarakat pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan jumlah penyaluran cadangan pangan paket penyaluran cadangan pangan pada non beras dan intervensi rawan pangan (lumpur) kerawanan pangan yang mencakup dalam |(bahan pangan lainnya) atul daerah kabupaten kota tprogrampengawasan keamananpangan noer abi i5h eol pelaksanaan pengawasan keamanan pangan jumlah pengawasan retail atau pasar segar daerah kabupaten kota (kali) penyediaan sarana dan prasarana jumlah pengujian sample bahan pangan kali pengujian mutu dan keamanan pangan segar dalam satu tahun segar asal tumbuhan daerah kabupaten kota program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat tor penyediaan dan penyaluran pangan pokok jumlah dokumen analisis atau pangan lainnya sesuai dengan coefficient varian) bahan bahan pokok kebutuhan daerah kabupaten kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan neraca bahan makanan pangan mingguan bulanan meteran pangan harga pangan jumlah dok pemantauan stok, pasokan kali dan harga pangan untuk beras dan bahan pangan pokok lainnya distribusi pangan pengelolaan dan keseimbangan cadangan prosentase jumlah cadangan pangan pangan kabupaten kota pemerintah (beras) terhadap jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah jumlah cadangan pangan pemerintah ton kabupaten kota pelaksanaan pencapaian target konsumsi skor pph sayur dan buah penduduk pangan perkapita tahun sesuai dengan angka kota cimahi pemberdayaan masyarakat dalam jumlah keikutsertaan lcm t.k prop dan dok penganekaragaman konsumsi pangan nas berbasis mber data loka krp pangan menu b2sa t.k kota cimahi penganekaragaman konsumsi pangan konsumsi pangan per kapita per tahun rata rata capaian kinerja predikatkinerja| ) 1x "dinas lingkungan hidup pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jumlah pelaku usaha yang telah pelaku dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan mengimplementasikan dan usaha izin plh diterbitkan oleh pemerintah daerah peraturan perundang undangan kabupaten kota bidang lingkungan hidup yang berlaku fasilitasi pemenuhan ketentuan dan prosentase fasilitasi penyelesaian kewajiban izin lingkungan dan atau izin rekomendasi dokumen lingkungan plh pengawasan usaha dan atau kegiatan yang jumlah pelaku usaha yang diberikan pelaku izin lingkungan hidup, izin plh yang pembinaan dan pengawasan usaha diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten kota program penanganan pengaduan lingkungan hidup lko lot tot alalingkungan hidup plh) kabupaten kota yang ditindaklanjuti pengelolaan pengaduan masyarakat prosentase pengaduan masyarakat 21k terhadap plh kabupaten kota bidang lingkungan hidup ditindak anti koordinasi dan sinkronisasi penerapan jumlah pelaku usaha yang sudah pelaku sanksi administrasi, penyelesaian diberikan sanksi dan melakukan usaha sengketa, dan atau penyidikan lingkungan perbaikan atas poin poin sanksi hidup luar pengadilan atau melalui administratif pengadilan program pengelolaan keanekaragaman (kehati, lor lot i bor aan kata feat bima pop nsp kabupaten kota ana dikelola pengelolaan keanekaragaman pengelolaan kehati luar kawasan hutan dikelola pengelolaan ruang terbuka hijau rth) jumlah luasan ruang terbuka hijau yang hektar terkelola sebagai fungsi konservasi dan kehati keanekaragaman hayati sarana dan prasarana kehati tprogrampengelolaanpersampahan too j ioi ni2i a2 i$ tel psiotsan sampan aman pengerantmadan parma asi sampah sampah prosentase sampah yang dikelola persen too penyusunan kebijakan dan strategi daerah jumlah dokumen penyusunan dan dokumen pengelolaan sampah kabupaten kota evaluasi kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah pengurangan sampah dengan melakukan prosentase sampah yang tereduksi dan pembatasan, pendaran ulang dan berolah kembali pemanfaatan kembali peningkatan peran serta masyarakat dalam jumlah yang berpartisipasi dalam 195y60 pengelolaan persamaan aspek penanganan sampah skala kawasan dalam aspek penanganan sampah. sampah iii pengadaan container pom lor lot noerror iii pengadaan gerobak sampah lor ilowjfoar bangunan pengelolaan sampah pengelolaan sampah iii pengadaan mesin predator sampah ' unt alor alor teror iii pengadaan hana litt ll. tom |l tor iio ejov iii. pengadaan timbangan digital duduk bun tata penyusunan kebijakan kerjasama jumlah bulan pembayaran kompensasi pengelolaan persamaan dampak negatif kdn), kompensasi jasa pelayanan kjp) dan arus balik pembuangan sampah tapa penanganan sampah dengan melakukan jumlah jam penyatuan jalur jalan jam tahun pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, kota cimahi pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah tpa test spa kabupaten kotampai tpa stasiun peralihan antara sampalor to ii. penyimpanan sementara limbah jumlah rekomendasi teknis ijin rekomendasi penyimpanan limbah yang dike akan fasilitasi pemenuhan komitmen izin prosentase rekomendasi ijin penyimpanan sementara limbah penyimpanan sementara limbah yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan dilakukan klarifikasi lapangan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup iho bbm lingkungan hidup kabupaten kota inakunaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan jumlah kendaraan yang diuji emisi kendaraan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut anah dara dan emisi teknis koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan jumlah dokumen inventarisasi timbunan dokumen 18y6 pengendalian emisi gas rumah kaca, emisi gas rumah kaca grk) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim iklim kabupaten kota lingkungan vang terakreditasi itl jumlah sampel yang terlayani | sampai ta20| ja isl 55an penanggulangan pencemaran dan atau jumlah pelaku usaha yang ditetapkan pelaku kerusakan lingkungan hidup kabupaten kota |untuk dihentikan sumber pencemaran usaha kerusakan lingkungan hidup ntuk dihentikan mberpencemarnya aha program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat o t tot lot pemberian penghargaan lingkungan hidup jumlah pelaku usaha yang memiliki pelaku tingkat daerah kabupaten kota kinerja baik dalam pengelolaan usaha inakunaan penilaian kinerja masyarakat lembaga jumlah pelaku usaha yang memiliki pelaku masyarakat dunia usaha dunia pendidikan |kinerja baik dalam pengelolaan usaha filantropi dalam perlindungan dan lingkungan hidup pengelolaan lingkungan hidup jprogramperencanaan lingkunganhdup| oo iii it, ,g'watt rencana perlindungan dan pengelolaan jumlah dokumen perencanaan dan lingkungan hidup apple) kabupaten kota pengendalian lingkungan hidup pengendalian pelaksanaan apple jumlah dokumen informasi kinerja dokumen kabupaten kota pengelolaan lingkungan hidup dikala rata rata capaian kinerja predikat kinerja| pencatatan sisi pencatatan sipil iii peningkatan dalam pelayanan pencatatan jumlah pelayanan dokumen pencatatan meet sipil sipil program pendaftaran penduduk its iso ito iii pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan permanen dan rentan adminduk peningkatan pelayanan pendaftaran jumlah pelayanan dokumen pendaftaran mae penduduk penduduk pengumpulan, analisis, dan diseminasi data jumlah yang mendapat diseminasi terkait pendaftaran dan perkembangan terkait tanduk penduduk ooo pon pendaftaran perda bemnauuemsamaatatamaan | kependudukan ana dilaksanakagadaan dokumen kependudukan selain jumlah bangko yang disediakan bangko ktp ei, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan men men ren my, pemanfaatan dan penyajian database penyajian data kependudukan jumlah instansi yang sudah instansi melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan jumlah waktu penyediaan data kependudukan yang bisa dimanfaatkan aan pama ppi data kependudukan kependudukan ana dicetak kependudukan pemanfaatan data penyelenggaraan pengelolaan informasi jumlah waktu penyelenggaraan administrasi kependudukan pengelolaan informasi administrasi kependudukan administrasi kependudukan jaringan siak administrasi kependudukan sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi kepada jumlah modul dalam perancangan pemangku kepentingan dan masyarakat website dinas pembinaan dan pengawasan pengelolaan jumlah waktu pembinaan dan informasi administrasi kependudukan pengawasan pengelolaan informasi kependudukan bimbingan teknis terkait pengelolaan jumlah peserta bimbingan teknis informasibio ii, ifg memanfaatkan profil kependudukan memanfaatkan profil kependudukan rata rata capaian kinerja ("g| predikat kinerja| f' pro aan mnh x . ., iii inn aman nmr pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jumlah kelurahan memfasilitasi dinas pemberdayaan perempuan administrasi pemerintahan desa pembinaan dan pengawasan dan perlindungan anak, penyelenggaraan administrasi pengendalian penduduk dan namarintahan keluarga berencana lomba desa dan kelurahan fasilitasi penyusunan profil desa jumlah dokumen profil kelurahan alue!| ' #value! #va d koo lil jumlah fasilitasi lomba kelurahan kelurahan javatuel null, oo jawa i wm program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat o jamur oo ane ojo . pemberdayaan lembaga kemasyarakatan terfasilitasinya lembaga yang bergerak bidang pemberdayaan desa |kemasyarakatan yang bergerak dan lembaga adat tingkat daerah dibidang pemberdayaan desa dan kabupaten kota serta pemberdayaan lembaga adat yang aktif masyarakat hukum adat yang masyarakat fasilitasi penataan, pemberdayaan dan jumlah fasilitasi penataan, triwulan value! #value! #value! 19y6 pendayagunaan kelembagaan lembaga pemberdayaan dan pendayagunaan kemasyarakatan desa kelurahan rt, rw, lembaga masyarakat pkk, posyandu, lpm, dan karang taruna), lembaga adat desa kelurahan dan masyarakat hukum ada peningkatan kapasitas kelembagaan jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas triwulan value! #value! #value! lembaga kemasyarakatan desa kelurahan |kelembagaan lembaga masyarakat rt, rw, pkk, posyandu, lpm, dan karang kelurahanjumlah fasilitasi penyediaan sarana triwulan value! #value! #value! 5y9 kelembagaan lembaga kemasyarakatan prasarana kelembagaan masyarakatfasilitasi pengembangan usaha ekonomi jumlah fasilitasi pengembangan usaha kelurahan value! #value! #value! masyarakat dan pemerintah desa dalam ekonomi masyarakat meningkatkan pendapatan asli deseee wwe eee ea, eee ewe ) pemanfaatan teknologi tepat epat guna ama pep sanjay masyarakat fasilitasi tim penggerak pkk dalam jumlah fasilitasi tim penggerak pkk triwulan value! #value! #value! 18y6 penyelenggaraan gerakan pemberdayaan dalam penyelenggaraan gerakan masyarakat dan kesejahteraan keluarga pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga rata rata capaian kinerja (v9| #value!| predikat kinerja| #value!| ' sr nprogrampemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera(ks) je pembinaan ketahanan dan kesejahteraan penduduk cakupan daerah promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan |jumlah fasilitasi promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga kegiatan generasi berencana bkb, bkr, bkl, uppks, pik r dan validasi kegiatan generasi berencana pemberdayaan ekonomi keluarga uppks) aa. ketahanan dan kesejahteraan keluarga. promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan jumlah fasilitasi promosi dan sosialisasi unit ketahanan dan kesejahteraan keluarga kegiatan generasi berencana menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta terfasilitasinya ketahanan dan organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kesejahteraan keluarga bagi mitra kerjafasilitasi promosi dan sosialisasi kegiatan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja program pembinaan keluargaberencana(kb) lot lot oer lek pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi terfasilitasinya advokasi kie 25x 0y6 dan edukasi kie) pengendalian penduduk dan sesuai kearifan budaya loka promosi dan kie program kubik melalui jumlah fasilitasi promosi dan kie 75y6 media massa cetak dan elektronik serta program kubik media luar ruang pendayagunaan tenaga penyuluh kb petugas terfasilitasinya imp lapangan (pkb pkb) menggerakan kader institusi masyarakat jumlah kader institusi masyarakat pedesaan imp) pedesaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan meningkatnya pelayanan alat pelayanan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan kontrasepsi iud dan implan pelayanan daerah kabupaten kota pa, ea, uvw bergerak bergerak nan jap sampo lps penunjang pelayanan aan pem app api dpp aia iud dan implan ee , . medis operasi iprogrampengendalianpenduduk idol lor ber pemajuan dan sinkronisasi kebijakan terfasilitasinya sekolah kependudujumlah fasilitasi pembentukan sekolah sekolah 38y6 pelaksanaan pendidikan kependudukan siaga kependudukan jalur formal satuan pendidikan jenjang sd mi dan slip mts, jalur nonformal dan jumlah sosialisasi pemanfaatan kajian kegiatjumlah sosialisasi pemanfaatan kajian kegiatan dampak kependudukan beserta model dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini solusi strategis pernyataan dini dampak dampak kependudukan kepada pemangku |kependudukan kepada pemangkuep w vw wvy)y:)y)y,':,) : tee pemetaan perkiraan pengendalian penduduk terfasilitasinya pemutakhiran data cakupan daerah kabupaten kota penyediaan dataran informasi keluarga jumlah dokumen data mikro keluarga o porn| rata rata capaian kinerja predikat kinerja| f' program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (lla eaw wwwn iii "#rir penyediaan perlengkapan jalan jalan persentase penyediaan dan dinas perhubungan kabupaten kota rehabilitasi sarana prasarana perlengkapan jalan kabupaten kota iii jumlah pengadaan titik pjl dea ant ,.,,. amir iii. jumlah pengadaan titik pju 521or o 5t ooh lo uu in w w m iii jumlah pengadaan road karier toba larr l20mpt iii jumlah pengadaan cermin tidung bun lol lotre otr wm ihermopla iii jumlah pengadaan marka loss bun lo| lol 5lot www 75cm umah pengadaan speed bumper | bun |ot tor 52tor i lfloor cvt ii. . ilmiah pengadaan speed trap mete tor tour oeloelh $ jumlah pengadaan traffic cone lokasi wf lar a,r l2m iii. jumlah pengadaan water karier meter | t yor oo to0or lama jalan iii jumlah cermin tidung tor tor lor titolo ana dipelihara titik lokasi rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pemeliharaan titik pjg puan mne jalan iii pemeliharaan titik pjl bun lag| las| oo isl iii pemeliharaan titik pju a50 bulan ool| lor dikelola erina iii jumlah kegiatan pengelolaan terminal bun ' o | too emtlolr fasilitas ama dan pendukung dipelihara penerbitan izin penyelenggaraan dan jumlah kegiatan sinkronisasi dan kegiatan pembangunan fasilitas parkir koordinasi penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan jumlah kegiatan monitoring kegiatan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten kota parkir akan seakan uje into ntuk jaringan jalan kabupaten kota manajemen dan rekayasa lla kabupaten kota alu lintas dan angkutan jalan penataan manajemen dan rekayasa lalu jumlah kajian analisis kebutuhan kegiatan lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota |perlengkapan jalan film'ah kajian titik lokasi parkir kegiatan o o o | tor to boleh jumlah kajian uji potensi parkir nee maw nii. h jumlah kegiatan koordinasi penataan kegiatan manajemen dan rekayasa untuk masyarakat jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan kegiatan berlalu lintas untuk pelajar jalan kota cimahi raya uji coba dan sosialisasi pelaksanaan jumlah kegiatan pelaksanaan piket kegiatan 56y6 manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk |sabtu minggu mengurai kemacetan lalu jaringan jalan kabupaten kota lintas injumlah kegiatan rekayasa lalu lintas kegiatan underpass gatot subroto, gor angkuriang eu. andalan) untuk jalan kabupaten kota andalan dea man andalan yang tetapkan pia tamat laba jaga del keselamatan lla jalan pelaksanaan inspeksi, audit dan jumlah kegiatan pelaksanaan inspeksi kegiatan pemantauan pemenuhan persyaratan angkutan ramp check)jumlah audit inspeksi dan pemantauan kegiatan pemantauan sistem manajemen manajemen keselamatan pada keselamatan perusahaan angkutan umum perusahaan angkutan umum pelaksanaan inspeksi, audit dan jumlah kegiatan audit kendaraan kegiatan pemantauan terminal angkutan umum yang tidak masuk erina pelaksanaan inspeksi, audit dan jumlah kegiatan pelaksanaan inspeksi, kegiatan pemantauan unit pelaksana uji berkala audit dan pemantauan unit pelaksana kendaraan bermotor uji berkala kendaraan bermotor penyediaan angkutan umum untuk jasa jumlah armada ketersediaan angkutan kendaraan angkutan orang dan atau barang antar kota umum untuk jasa angkutan orang dan dalam (satu) daerah kabupaten kota barang antar kota pengendalian dan pengawasan jumlah kegiatan operasi penegakan kendaraan ketersediaan angkutan umum untuk jasa hukum angkutan umum jalan angkutan orang dan atau barang antar kota dalam atu) kabupaten kota aaa aa. . hukum angkutan umum terminal penyediaan angkutan umum untuk jasa jumlah penyediaan armada angkutan kegiatan angkutan orang dan atau barang antar kota umum untuk jasa angkutan orang dalam (satu) daerah kabupaten kota rama ee o e e w d uu d perkotaan dalam daerah terlayani angkutan umum pengendalian pelaksanaan rencana umum jumlah kegiatan pendataan trayek kegiatan jaringan trayek perkotaan dalam (satu) angkutan umum daerah kabupaten kota ee tao gt angkutan umum jalan gema lele berkala kan matan aman oanauiankendaanbamone sai kendaraan bermotor wajib uii daerah pengujian kendaraan bermotor monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring titik pengujian berkala kendaraan bermotor dan evaluasi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor peran pen pemain tamatan boemetmaaaa pemanen pay aaaepar pengujian berkala kendaraan bermotor pemeliharaan pengujian berkala kendaraan bermotor pemeliharaan peningkatan kapasitas sumber daya jumlah sdm pengujian kendaraan dokumen bermotor mengikuti pendidikan dan pelatihan pesanan oonautantesatakandaran bermotor jne tempo ppi berkala kendaraan bermotor pengujian berkala kendaraan bermotor registrasi kendaraan wajib uji berkala jumlah pemasangan alat pemantau gedung kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala secara teregistrasi sosialisasi standar operasional prosedur jumlah kegiatan sosialisasi standar kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor rrataratagapaian kinerja lol joo kk x .a .a.aa7! .j ' naa ,nwn ny,v'iik teroeramapukasimrormanta too pengelolaan nama domain yang telah prosentase perangkat daerah yang dinas komunikasi dan informatika ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub menggunakan domain cimahikota.go.id domain lingkup pemerintah daerah penyelenggaraan sistem jaringan intra prosentase cakupan layanan pemerintah daerah infrastruktur jaringan tie eee pengelolaan e government lingkup prosentase cakupan layanan tik, pemerintah daerah kabupaten kota penatalaksanaan dan pengawasan jumlah dokumen kebijakan tik dokumen government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota ea, daerah ieee fee ea," rr layanan pemerintah pengembangan dan pengelolaan ekosistem jumlah aktivitas pengembangan kota aktivitas program informasi dan komunikasi publik too tk i$ tol ian angan tmn pnp eye pemerintah daerah kabupaten kota berkonsep positif lainnya pelayanan informasi publik prosentase permintaan layanan informasi dan pengaduan yang difindaklan layanan hubungan media oo ) jumlahpublikasipemerintahan publikasi 9ea 2726195a7| ' se0ose739| ser 3ag too ppp m m m m m m m ata ratacapaian (y| predikatkinerja| tprocrampemberdayaandanperlindungank rasi o o yoo too www pemberdayaan dan perlindungan koperasi meningkatnya produktivitas, nilai dinas perdagangan, koperasi, yang keanggotaannya dalam daerah tambah, akses pasar, akses usaha kecil dan menengah, dan kabupaten kota pembiayaan, penguatan kelembagaan, perindustrian penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi pemberdayaan peningkatan produktivitas, terbentuknya aplikasi sistem informasi aplikasi nilai tambah, akses pasar, akses koperasisunanan kota program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) tot tor ber www pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan meningkatnya koordinasi dan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan sinkronisasi dengan para pemangku perizinan, penguatan kelembagaan dan kepentingan dalam pemberdayaan koordinasi dengan para pemangku usaha mikro serta pendataan potensi koordinasi dan sinkronisasi dengan para terjalinnya kemitraan antara umkm wub pemangku kepentingan dalam dengan sumber daya ukm, industri, pemberdayaan usaha mikro akses permodalan. dan pemasaran pipa u mkm uu, pemberdayaan aha mikro er , pee oo, aha mikro up, uu u u sedianya poni ') o o o e your oo 52x o yen iii heseleksinyapendamping wub ' ) | ) kegiatan ' o ix o . terselenggaranya gelar produksi | umm o 0t| 1or alor kotor jprogrampendidikan dan latihan pengoperasian yoo ni2 ih hotel pendidikan dan latihan pengoperasian bagi meningkatnya pemahaman dan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam pengetahuan pengoperasian serta daerah kabupaten kota kapasitas dan kompetensi sdm peningkatan pemahaman dan pengetahuan jumlah kegiatan sosialisasi prinsip kegiatan pengoperasian serta kapasitas dan prinsip pemahaman koperasi serta kompetensi sdm koperasi jumlah peserta koperasi yang mendapatkan fasilitasi diklat kontra jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi koperasi diklat dan sertifikasi koperasi program pengawasan dan pemeriksaan koperasi ipl tor lor lor bor pemeriksaan dan pengawasan koperasi, meningkatnya kepatuhan koperasi koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam |terhadap peraturan perundang koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam| undangan dan kekuatan, kesehatan, daerah kabupaten kota kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi ann naa peraturan perundang undangan kewenangan kabupaten kotngawasan kekuatan, kesehatan, jumlah koperasi yang coaching kali kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten kota program pengembangan umkm ' smooth iss iii pengembangan usaha mikro dengan orientasi meningkatnya fasilitasi usaha mikro peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil terselenggaranya fasilitas halal bagi umkm dalam pengembangan produksi dan umkm pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi abel kemasan iii terselenggaranya fasilitasi hari umkm eot lot not dan pop sertifikasi penyelia hala inkubator teknologi dan bisnis akselerasi bagi ukm program penilaian kesehatan ksp usp koperasi iso penilaian kesehatan koperasi simpan meningkatnya penilaian dan pinjam unit simpan pinjam koperasi yang penghargaan kesehatan ksp usp wilayah keanggotaannya dalam (satu) daerah koperasi kabupaten kota pelaksanaan penilaian kesehatan ksp usp jumlah koperasi yang dilakukan koperasi koperasi kewenangan kabupaten kota penilaian kesehatan kewenangan kabupaten kota penghargaan rata rata capaian kinerja ss predikatkinerja| f( sr oo. jprogrampelayananpenanamanmodal pelayanan perizinan dan non perizinan secara jumlah perizinan dan nonperizinan yang terpadu satu pintu dibidang penanaman terlayani modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten' kota pemberian fasilitas insentif daerah pemantauan pemenuhan komitmen jumlah dokumen pengolahan hasil perizinan dan non perizinan penanaman survey yoga penyediaan layanan konsultasi dan jumlah dokumen layanan konsultasi pengelolaan pengaduan masyarakat dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan perizinan non berusaha penyediaan pelayanan terpadu perizinan grand launching mpp null dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik jumlah pemantauan terhadap pelaku null 50y6 usaha dalam melakukan pemenuhan komitmen program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal net ariiiiiiirti pengelolaan data dan informasi perizinan dan jumlah aplikasi yang dikembangkmaintenance jaringan mpp kota cimahi nullinformasi multimedia pendukung mpp. anggaran sebelumnya yang ditetapkan pada apbd kota cimahi tahun anggaran dan perubahan dari sisi pendapatan dan pembiayaan.ebsite dpmptsp il. nuipating konten video wall vla lho lot lotto program pengembangan iklim penanaman modal i tn lot lk i wmh penetapan pemberian fasilitas insentif jumlah fasilitasi penanaman modalumlah dokumen evaluasi perizinan null fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal penanaman moda penetapan kebijakan daerah mengenai jumlah sk perhal perizinan null pemberian fasilitas insentif dan kemudahan penanaman moda iii manson ' o iii pembuatan peta potensi investasi jumlah dokumen pendukung potensi kabupaten kota investasi usaha kabupaten kota program promosi penanaman modal ' &iso ios iis penyelenggaraan promosi penanaman modal jumlah kegiatan promosi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota pelaksanaan kegiatan promosi penanaman jumlah kegiatan investasi yang kali modal daerah kabupaten kota diselenggarakan rata rata capaian kinerja predikat kinerja| f( sr program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan $ a pendidikan pada jenjang pendidikan vana koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan jumlah lahan olahraga yang tersedia dinas kebudayaan, pariwisata, penyediaan sarana dan prasarana olahraga kepemudaan dan olahraga kabupaten kota iii revitalisasi sarana olahraga mat neo net aon . 7z. mm. daerah kabupaten kota prestasi penyelenggaraan kejuaraan prestasi rekreasi ang dibina penyelenggaraan, pengembangan dan jumlah keikutsertaan event olahraga kelompok pemasaran festival dan olahraga rekreasi rekreasi program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan i t 5lho 5th 535i lx i wwh penyadaran, pemberdayaan, dan jumlah pemuda kader kepemimpinan, kegiatan pengembangan pemuda dan kepemudaan kepeloporan dan kesukarelawanan terhadap pemuda pelopor kabupaten kota pemuda aan pop api adsl dibina koordinasi, sinkronisasi dan jumlah pemuda yang dibina kegiatan penyelenggaraan peningkatan kapasitas kewirausahaan pemula data saing wira usaha pemula peningkatan kepemimpinan, kepeloporan jumlah pemuda kader kepemimpinan, dan kesukarelawanan pemuda kepeloporan, dan kesukarelaan pemuda pasukan pengibar bendera paskibraka yang terlaksana pemberdayaan dan pengembangan organisasi |jumlah pemuda yang dibina orang 10or i taylor organisasi kepemudaan kabupaten kota . rumah pemuda yang dibina orang 10or taylor program pengembangan kapasitas kepramukaan, neon net mm. xmeaaai kepramukaan meningkat kapasitasnya angkat daerah rata rata capaian kinerja uv predikatkinerjal sr osrprogram penyelenggaraan statistik sektoral wyn yny py penyelenggaraan statistik sektoral lingkup jumlah publikasi data statistik kota dinas komunikasi dan informatika daerah kabupaten kota cimahi, koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, jumlah koordinasi yang dilaksanakan kali pengolahan, analisis dan diseminasi data |dengan perangkat artistik sektor daerah instansi lembaga unit kerja peningkatan kapasitas sdm pemerintah jumlah sdm pengelola daerah dalam peningkatan mutu statistik data statistik informasi yang mengikuti daerah vana terintegrasi pelatihan pembinaan pendidikan: rata rata capaian kinerja predikat kinerja| fo yoo. program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi jan mmm: ir"x penyelenggaraan persandian untuk persentase kegiatan strategis yang dinas komunikasi dan informatika pengamanan informasi pemerintah daerah telah diamankan melalui kegiatan kabupaten kota pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis pelaksanaan analisis kebutuhan dan jumlah yang dilakukan asesmen perangkat pengelolaan sumber daya keamanan tingkat kematangan keamanan daerah informasi pemerintah daerah informasi dan persandian kabupaten kota pemerintah daerah kabupaten kota dilakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi persentase titik yang diamankan antar perangkat daerah kabupaten kota dibanding dengan jumlah seluruh titik pola hubungan komunikasi sandi pks) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan pemerintah daerah kabupaten kota sandi daerah rata rata capaian kinerja o predikatkinerja| jprogrampengembangan kebudayaan pelakunya dalam daerah kabupaten kota budaya kepemudaan dan olahraga kebudayaan yang dibina kesenian pelindungan, pengembangan, pemanfaatan jumlah cagar budaya yang ditetapkan cagar objek pemajuan kebudayaan budaya lembaga. dan pranata kebudayaan kebudayaan vang dibina kesenian pelestarian kesenian tradisional yang jumlah tradisi budaya yang kegiatan masyarakat pelakunya dalam daerah dilindungi, dikembangkan dan kabupaten kota dimanfaatkan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan jumlah tradisi budaya yang dilindungi, kegiatan objek pemajuan tradisi budaya dikembangkan dan dimanfaatkan rata rata capaian kinerja predikat kinerja| f( sr yo. program pembinaan perpustakaan www a34 kabupaten! kota pembinaan perpustakaan pada satuan jumlah perpustakaan kota cimahi yang layanan dinas arsip daerah pendidikan dasar seluruh wilayah dilakukan pembinaan kabupaten kota sesuai dengan standar nasional pem akan daerah kabupaten kota ilahi peningkatan kapasitas tenaga jumlah pengelola perpustakaan kota pengelola perpustakaan dan pustakawan tingkat cimahi yang telah dilakukan pembinaan daerah kabupaten kota peranan ana tongkat bumi aras bertasepasata dps daerah kabupaten kota sosial berbasis inklusi sosial sosialisasi budaya baca dan literasi pada jumlah aktivitas sosialisasi peningkatan aktivitas satuan pendidikan dasar dan pendidikan gemar membaca serta masyarakat rata rata capaian kinerja predikatkinerja| )rogram pengelolaan arsip ena rrrrrrr' ' .'' . . mh.tiiititiuw pengelolaan arsip dinamis daerah nilai lake aspek pengelolaan arsip kabupaten kota inaktif iii pemeliharaan dan penyusutan arsip jumlah pendampingan pengelolaan aktivitas ooh dinas arsip daerah dinamai arsip dinamai pengelolaan arsip statis daerah nilai lake aspek pengelolaan arsip kabupaten kota statis arsip stati melaksanakan penyerahan arsip stati daerah pengelolaan simpul jaringan informasi nilai lake program kearsipan kearsipan nasional tingkat kabupaten kota pemberdayaan kapasitas unit kearsipan jumlah kegiatan pembinaan kearsipan kali dan lembaga kearsipan daerah kabupaten kota nprogrampertinanpenggunaanarsip i wwm pelayanan izin penggunaan arsip yang prosentase permohonan izin bersifat tertutup kabupaten kota penggunaan arsip yang bersifat penyediaan daftar dan penetapan izin jumlah daftar arsip perangkat daerah daftar penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang bersifat tertutup berdasarkan pedoman dari sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis kkaadn program perlindungan dan penyelamatan arsip ii io kort bol pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah tingkat kesesuaian kegiatan daerah kabupaten kota yang memiliki retensi |pemusnahan arsip dengan spk penilaian, penetapan dan pelaksanaan jumlah perangkat daerah yang perangkat pemusnahan arsip yang memiliki retensi |dilakukan pendampingan dalam rangka daerah bawah (sepuluh) tahun pelaksanaan pemusnahan arsip rata rata capaian kinerja 5a64 predikat kinerja| program pengelolaan perikanan budidaya ti aia lil n dinas pangan dan pertanian kelas pemberian pendampingan, kemudahan jumlah pelaksanaan pelatihan bimbingan kali akses ilmu pengetahuan, teknologi dan teknis bagi pembudidaya ikan kota informasi, serta penyelenggaraan cimahi pondokan) pendidikan dan pelatihan terhadap pondokan dan pengelolaan pembudidayaan ikan produksi benih ikan konsumsi dan produksi benih ikan hias (ekor) dipisahkan penjaminan ketersediaan sarana jumlah benih ikan hias untuk retribusi pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah |(siap jual) kabupaten kota atribusi (siap jua rupiah |oaseoso| t2s828000l sap program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pembinaan mutu dan keamanan hasil jumlah usaha pengolahan dan perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasar produk hasil perikanan skala pemasaran kala mikro dan keci! mikro dan kecil pelaksanaan bimbingan dan penerapan jumlah pelaksanaan bimbingan teknis kali persyaratan atau standar pada usaha pengolahan hasil perikanan pengolahan dan pemasaran skala mikro dan perbaikan rata rata capaian kinerja (v9| predikat kinerja| fo sr program pemasaran pariwisata pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri jumlah fasilitasi kegiatan promosi daya tarik, destinasi dan kawasan strategis |yang dilaksanakan pariwisata kabupaten kota fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata jumlah promosi pariwisata yang jenis media baik dalam dan luar negeri pariwisata dilaksanakan kabupaten kota penguatan promosi melalui media cetak, jumlah media promosi pariwisata kegiatan elektronik, dan media lainnya baik dalam dan negeri pariwisata dalam dan luar negeri terbangyediaan data dan penyebaran informasi jumlah data dan informasi yang tersusun jenis pariwisata kabupaten kota, baik dalam dan negeri program pengembangan sumber dayapariwisata dan ekonomi kreatif opo tor tor iko koh iii pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber jumlah masyarakat yang terlibat daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi jumlah fasilitasi sertifikasi yang kegiatan konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif dilaksanakan pengembangan kompetensi sdm pariwisata jumlah pengembangan sdm yang 50y6 dan ekonomi kreatif tingkat dasar dilaksankan peningkatan peran serta masyarakat dalam jumlah duta wisata yang terkirim kegiatan pengembangan kemitraan pariwisata program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata iso ist xoo kabupaten kota ana terlatih kabupaten kota daerah kabupaten kota pariwisata pariwisata kabupaten kota rata rata capaian kinerja predikat kinerja| f( sr program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner a ho panas pangan dan pertanian penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan jumlah wilayah yang dilaksanakan pembukaan daerah wabah penyakit hewan penjaminan kesehatan hewan, menular dalam daerah kabupaten kota penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten kota hewan dan zoonosis iii . dunia fasilitasi vaksin burung dosis |l 0t| tor 52tor i color pengawasan pemasukan dan pengeluaran jumlah pengawasan pemasukan dan hewan dan produk hewan daerah pengeluaran hewan dan produk kabupaten kota hewan daerah kabupaten kota pemeriksaan kesehatan hewan dan produk |jumlah pemeriksaan kesehatan hewan ekor hewan perbatasan lintas daerah dan produk hewan kabupaten kota pengelolaan pelayanan jasa laboratorium jumlah pengelolaan pelayanan jasa dan jasa medik veteriner dalam daerah laboratorium dan jasa medik kabupaten kota veteriner dalam daerah iii penyediaan pelayanan jasa medik veteriner jumlah hewan yang tangani diobati mae kesehatan hewan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian ios iso iii pengembangan prasarana pertanian jumlah penyediaan prasarana pertanian yang dikembangkan (benih, pupuk, obat2an dan pestisida, alat pengelolaan lahan pertanian pangan jumlah persediaan prasarana pertanian dok berkelanjutan lp2b, kawasan pertanian yang dikembangkan (benih, pupuk, obat2 pangan berkelanjutan kp2b dan lahan dan pestisida media tanam) cadangan pertanian pangan berkelanjutan cp2r program penyuluhan pertanian a5 re tpo2 5i note hot m peternak vana naik skor kelompok petani kecamatan dan desa ang naik skor kelompok prasarana pen han pertanian ekspor pertanian (pesta pasok ekspor pertanian hkp rata rata capaian kinerja predikatkinerja| ) sr otprogrampengembanganekspor uk ln. ioi otot penyelenggaraan promosi dagang melalui jumlah penyelenggaraan kegiatan pameran dagang dan misi dagang bagi promosi produk ekspor unggulan yang terdapat pada (satu) daerah kabupaten kota ee ao, rr pameran dagang lokal re ee ae, pameran dagang nasional pembinaan dan pengembangan usaha jumlah kegiatan sosialisasi pembinaan ukm ikm ta, were spo iprogrampenggunaandanpemasaranprodukdalamnegeri oo to koro ani2 ix ael pelaksanaan promosi, pemasaran dan jumlah pelaksanaan kegiatan promosi 0y6 peningkatan penggunaan produk dalam p3dn dea dea dea dea man dalam negeri tingkat kabupaten kota penang panam mei semen atasan perdagangan program peningkatan sarana distribusi perdagangan '( i$ pembangunan dan pengelolaan sarana jumlah sarana distribusi perdagangan distribusi perdagangan yang dikelola sesuai dengan standar fasilitasi pengelolaan sarana distribusi terlaksananya kegiatan operasional sarana perdagangan pasar alat kebersihan, atk, benda pos. apd, natura io epa era internet. listrik) eeee er kesehatan dan gaji thl terpenuhinya pemeliharaan fasilitasi bo dan komputer, ipa aaa aa. pasar perdagangan pembinaan terhadap pengelola sarana jumlah kegiatan pembinaan dan distribusi perdagangan masyarakat wilayah pengendalian pengelola sarana kerjanya distribusi perdagangan sosialisasi) de . '' perdagangan $,,, jue evw sarana distribusi perdagangan jprogramperiinan dan pendaftaranperusahaan o ot| ix i hol penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, persentase pengajuan rekomendasi pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko utm, izin pengelolaan pasar rakyat, swalayan pusat perbelanjaan dan izin toko swalayan yang proses fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan jumlah sidak kaliacara elektronik iii rumah sosialisasi 'o')) o oo kai 1or alor color ee juri ."r proses penerbitan tanda daftar gudang persentase pengajuan rekomendasi tanda daftar gudang yang proses ee uo , tegteet,y anda data dang yana diproses program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting too tort w menjamin ketersediaan barang kebutuhan terpantaunya barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat daerah |pokok masyarakat kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan jumlah koordinasi ketersediaan barang kali barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan pokok dan barang penting penting tingkat agen dan pasar raksa tingkat agen dan pasar raksa pengendalian ketersediaan barang jumlah sidak ketersediaan barang kali kebutuhan pokok dan barang penting angkat agen dan pasar raksa pengendalian harga, dan stok barang jumlah jenis barang pokok dan barang kebutuhan pokok dan barang penting penting yang tersedia tingkat pasar kabupaten kotiki mei tit it pelaksanaan operasi pasar reguler dan jumlah operasi pasar dan bazar murah kali pasar khusus yang berdampak dalam yang dilaksanakan atu) kabupaten kota pemantauan harga dan stok barang jumlah monitoring dan sidak kali kebutuhan pokok dan barang penting pada pemantauan harga dan stok barang pelaku usaha distribusi barang dalam kebutuhan pokok dan barang penting atul kabupaten kota program standardisasi dan perlindungan konsumen lho ler ber pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, jumlah bulan pelayanan dan tera ulang, dan pengawasan pengawasan kemetrologian maan men nego nan dan denda man era ulang aa. tera tera ulang iii 5hikmah apiikasiyangdi maintenance ' unit lar i2 roof ups uut era tera ang tera tera ulang iii human eyangditerauang unit ior iamtlor pengawasan penyuluhan metrologi legal jumlah komoditi pengawasan bkt kai ag uma metrologi legal vana dilakukan ata rata capaian kinerja lu e saj. musa program pengelolaan sistem informasiindustrinasional wol penyediaan informasi industri untuk informasi prosentase industri yang tergabung industri untuk iui, ipni, uki dan ipni dalam sll nas yang datanya kewenangan kabupaten kota dimutakhirkan serta dinominasikan dan publikasikan dalam bentuk data informasi dan analisa industri kota fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan money pelaporan sll nas kaliiii .terlaksananya sosialisasi nas ) | ' kai |a aar tp| program pengendalian izin usaha industri kabupaten kota il lor color ber penerbitan izin usaha industri iui), izin prosentase perizinan bidang perluasan usaha industri ipni), izin usaha industri dalam lingkup iui, ipni, izin kawasan industri uki) dan izin perluasan perluasan, uki, dan ipni yang kawasan industri ipni) kewenangan diverifikasi teknis dan monitoring humatanika aam dijalani fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan prosentase permohonan rekomendasi kali 200y6 56y6 iui, ipni, uki dan ipni kewenangan yang proses verteks iui)ii sosiaisasiwi oo pesan o |aro alor or flow koordinasi dan sinkronisasi pengawasan evaluasi fasilitasi dan rekomendasi kali perizinan bidang industri dalam lingkup yang diberikan kepada iui, ipni, uki dan ipni kewenangan kabupaten kota program perencanaan dan pembangunanindustri wui irama penyusunan dan evaluasi rencana jumlah studio makerspace o | studio too 5toer oo xoe helper pembangunan industri kabupaten kota jumlah kegiatan digital business kegiatan industry stakeholder pelaku umkm inovatif yang terlaksana cimahi techno park dan bee ann gan maan gan mana akan dgn men dan prasarana gedung bee dan prasarana gedung ass jumlah tenant gedung itc ' e| tenant o 5y0o ee ee ao, uuj uj pembangunan industri restrukturisasi mesin iii terlaksananya sosialisasi safeguard sentra tar aao iii fferaksananya tkn p3dn )o o| oo too 5t too a oor uut pelaeee , .#e s sa aw diberikan kepada ikm koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan jumlah sentra industri yang ikm 37y6 kebijakan percepatan pengembangan, dikembangkan (kegiatan yang penyebaran dan perwilavahan ind tri mendukung pengembangan sentra koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan jumlah ikm yang mengikuti sosialisasi ikm sara industri koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan jumlah kegiatan digital business ikm pembangunan sumber daya industri industry stakeholders pelaku umkm yang terlaksana cimahi techno park dan ue, dan prasarana gedung epa dan prasarana gedung uuu kreatif iii . rumah tenant gedung oo ) |lar ular tar perl jaw, dusun koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan gelar produk ikm ikm pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat iii ppetatinandigiti oo loo terlaksananya diversifikasi olahan ikm 50y6 pangan dan peningkatan cipta rasa produk ikm main asamowomsan dn an des pendampingan gkm iii weraksananyapelatihan gmp studio ory iii ftesaksananyapelatihanh acc ) kegiatan lor ta fosfor iii bahan dan persediaan daya saing produk ikm craft terlaksananya pelatihan peningkatan daya saing produk ikm melalui sosmed moore yep soo lele kluster industri non main ea are u u kabupaten kota kajian) tentang epik kota cimahi ata ratacapaian kinerja 5mh$j yaaa mms program pemerintahan dan kesejahteraanrakyat i.iiiieiaiat darah oo | administrasi tata pemerintahan jumlah dokumen kpj dokumen hot dunia dokumen spm dokumen jrasiltasi pelaksanaan otonomi daerah jumlah dokumen io dokumen sao2oo| t0116s00| evo ',i$ $hm penataan administrasi pemerintahan jumlah dokumen spm dokumen asoseag7| seesnaos| ss5se0eos| too daa ben ega dia wilayah pem pepe mea pmr difasilitasi re phi) vana dilaksanakan keagamaan vana difasilitasi ang difasilitasi jumlah kegiatan yang mensinergikan kegiatan bidang kesehatan, p2kbp3a dan sosial kemasyarakatan aaa aa. bidang kepemudaan dan olahraga fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual jumlah fasilitasi kegiatan bidang kegiatan keagamaan yang dilaksanakan mta provinsi jawa barat, st@ tk. kota cimahi, pengiriman peserta, fasilitasi perjalan ibadah haji, fasilitasi biaya transportasi dan operasional jamaah haji asal kota cimahi, fasilitasi kegiatan jumlah layanan kegiatan yang difasilitasi kegiatan istighosah, forum ulama umar, doa bersama, tarawih keliling, jumat keliling, peningkatan wawasan bidang agama bagi masyarakat)iki tami tit it jumlah peringatan hari besar islam kegiatan yang dilaksanakan isra minaj, nuzul gurun, idul fitri, idul adha, tahun baru islam, maulid nabi muhammad saw, halal halal istri tabligh akbidang kepemudaan dan olahraga yang masyarakat dilaksanakan rapat koordinasi, fasilitasi kegiatan bidang kesra, pengiriman pesertsosial |bidang kesehatan yang dilaksanakan rapat koordinasi monitoring dan valuasi uks dan rapat kerja bidang p2kbp3a rekor dan maker jumlah kegiatan yang mensinergikan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan rekor fasilitasi bidang sosial, kes dan p2kbp3a dan pengiriman peserta jrasilitasidan koordinasi hukum terfasilitasinya koordinasi hukum pesan 1or 52lo oor thtoltror fasilitasi bantuan hukum jumlah bantuan hukum bagi kajian masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi kal keputusan up, pro ham walikota penamaan pel adsl daerah ue, uvu hukum jumlah perkara perdata dan atau tata dokumen usaha negara yang ditangani lembaga peradilan iii ulah rapat koordinasi saham dokumen ' o lon | m jumlah saksi asn kota cimahi yang legal didampingi lembaga peradilan dan memorandum atau aparat penegak hukum pam pera ye, give ear daerah ati ulah peraturan walikota ' ) ) | saksi tur oo le i iii hikmah rancangan peraturan daerah kasus t2y uar ior flor iii. jumlah suratkeputusan ' ) | ) kegiatan ' | tas o s580 le ee, wo, ge, pengelolaan informasi hukum iii tak publikasi oo toto eeo lol | iii letak ulang perda io pat tor lor motor iii &x&x&x&igoman kepri oo paket lor l lor ikowfor iii himpunan appeal oo oo paket xoo iii pemeliharaan website lo ) kegiatan o tar t aoe iii penyuuhandi masyarakat 'o) ) o | oo) kegiatan ' o o | eml iii. penyuuhandi sekolah kegiatan ' 1o i tree were dalam negeri yang difasilitasi evaluasi pelaksanaan kerja sama ' ) jumlah dokumen laporan kegiatan bulan a00000o| t0000| ame u evaluasi pelaksanaan kerja sama pena mesin senasitsits param perppu dalam negeri yang difasilitasi iprogramperekonomian danpembangunan lot hold oor ber sumber daya alam tema le tsi juki perekonomian presentase rekomendasi terhadap ana isi hei mkm koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen 16y6 evaluasi kebijakan pengelolaan bumi dan kebijakan pengelolaan blue yang blue jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen kebijakan pengelolaan bumi yangpengendalian dan distribusi perekonomian jumlah dokumen kebijakan dokumen pengendalian dan distribusi perekonomian disusun program tsl mikro kecil tersusun pelaksanaan administrasi pembangunan tersusunnya dokumen asb men inn hwnwnmwhn"wain pembangunan iii dokumen tpp 51l lor color iii. standar hanya satuan lor skor kalo pelaksanaan pembangunan asa ang memfasilitasi barang dan jasa pengadaan barang dan jasa pengelolaan layanan pengadaan secara persentase pelaksanaan pengadaan dokumen elektronik barang jasa yang memfasilitasi oleh sistem teknologi informasi pengadaan barang last barang jasa yana memfasilitasi rata rata capaian kinerja predikat kinerja| yo. program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd ti a.a www tio pembentukan peraturan daerah dan peraturan persentase pembentukan peraturan dprd daerah dan peraturan dprd fasilitasi penyusunan jumlah dokumen naskah akademik yang penjelasan keterangan dan atau naskah difasilitasi yang disusun akademik fasilitasi penyusunan terlaksananya kunjungan kerja kali penjelasan keterangan dan atau naskah akademik pembahasan rancangan peraturan daerah jumlah dokumen perda prakarsa dokumen dprd dan inisiatif eksekutif yang dibawa undangan undangan pembentukan peraturan daerah dibahas aaaaaa cetakan ejaan jaan semasa bekam ppl esl anggaran pembahasan apbd kunjungan kerja badan anggaran terkait dokumen pembahasan apbd dan evaluasi gubernur evaluasi gubernur pembahasan apbd perubahan iii. pembahasan apbd perubahan dokumen i 5t or| i lpml semester pembahasan laporan semester pembahasan pertanggungjawaban apbd jumlah dokumen pembahasan null 50y6 pertanggung jawaban apbd dan pengawasan tlh bpk pembahasan perubahan kua dan kunjungan kerja badan anggaran terkait dokumen perubahan pas kua pas dan kua pas perubahan pas kua pas perubahan pemerintahan bidang sumber daya alam anggaran fra bidang infrjahteraan raksa bidang kesejahteraan raksa pemerintahan dan hukum bidang pemerintahan dan hukum perekonomian bidang perekonomian sumber daya alam bidang sumber daya alam kapasitas dprd dprd difasilitasi audiensi dan hearing ang disusun ii. jaman dokumen risalah rapat tobouam t2r pfi3 emwjoaoaor kegiatan dprd penyerapan dan penghimpunan aspirasi presentase fasilitasi kegiatan masyarakat penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat dilaksanakan pisa kor yama basah dana rempahesanferasama yey bisa daerah persetujuan kerjasama daerah difasilitasi ana difasilitasi fasilitasi tugas pimpinan dprd jumlah pimpinan yang fasilitasi bulan see rata rata capaian kinerja predikatkinerja| ) yo) program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunandaerah aia jadian badan perencanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pembangunan, penelitian dan dan pembangunan manusia money senja bidang pemerintahan pengembangan daerah dan pembangunan manusia jumlah dokumen perencanaan dan dokumen money renstra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia asistensi penyusunan dokumen jumlah dokumen hasil asistensi senja dokumen perencanaan pembangunan perangkat bidang pembangunan manusia daerah bidang pembangunan manusia jumlah dokumen hasil asistensi dokumen renstra bidang pembangunan manusia bidang pemerintahan renstra bidang pemerintmbangunan manusia pembangunan manusia ipjp, rpm dan rkd jumlah dokumen koordinasi renstra dokumen bidang pembangunan manusia bidang pemerintahan bidang pemerintmbangunan pembangunan perangkat daerah bidang manusia pembangunan man jumlah dokumen hasil monitoring dan dokumen evaluasi renstra bidang pembangunan man valuasi senja bidang pemerintahan jumlah dokumen hasil monitoring dan dokumen evaluasi renstra bidang pemerintahan peraturan wali kota ini, danpgvsbus plt. wali kota cimahi, ngatiyana diundangkan cimahi pada tanggal agustus sekretaris daerah kota cimahi, didik ratio nugrahawan berita merah kota cimahi tahun nomor bb3 bab evaluasi hasil rkd sampai dengan triwulan perumusan perubahan kebijakan perencanaan pembangunan tahun dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun berjalan sampai dengan triwulan ii. hasil evaluasi tersebut dapat menginformasikan capaian kinerja dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat dalam mendukung tujuan pembangunan. selain itu, hasil evaluasi juga dapat memberikan informasi mengenai program, kegiatan, serta sub kegiatan yang memerlukan perubahan kebijakan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dituangkan dalam perubahan dokumen perencanaan pembangunan. capaian rkd tahun keberhasilan pembangunan kota cimahi salah satunya dapat dilihat dari capaian indikator makro pembangunan berupa indikator kinerja utama iku) kota cimahi, indikator kinerja kunci ikk), dan indikator capaian yang bersifat mandiri. setiap indikator tersebut dihitung setiap tahun untuk melihat perkembangan capaian kinerja pembangunan pemerintahan daerah kota cimahi. capaian indikator kinerja utama umumnya menggunakan data capaian yang dikeluarkan oleh bps pada tahun dengan data sebagai berikut tabel capaian indikator kinerja utama kota cimahi tahun target realisasi realisasi (ro mpmaror o o ) o| magi tahun tahun indeks nilai sakit (predikat) ' ' ) oi| boo opini bpk (predikat) wtp wrp wrp indeks profesionalitas asn indeks) elektronik spe) indekswwe eee koordinasi perencanaan bidang jumlah dokumen perencanaan dan dokumen perekonomian dan sda sumber daya alam) money senja bidang perekonomian dan sumber daya alam jumlah dokumen perencanaan dan dokumen money renstra bidang perekonomian dan sumber daya alam asistensi penyusunan dokumen jumlah dokumen hasil asistensi senja dokumen naa daerah bidang perekonomian iuran dpi renstra bidang perekonomian eps bidang sda ee ug. renstra bidang sdarekonomian perekonomian ipjp, rpm dan rkd) imam pan dpp bidang perekonomian koordinasi penyusunan dokumen jumlah dokumen koordinasi senja dokumen te fr, (ipjp. rpm dan rkd pama asp bidang sdarekonomian pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian jumlah dokumen hasil monitoring dan dokumen evaluasi renstra bidang perekonomian sama yep dpp valuasi senja bidang sda je, valuasi renstra bidang sda koordinasi perencanaan bidang infrastruktur jumlah dokumen perencanaan dan dokumen dan kewilayahan money senja bidang infrastruktur dan kewilayahan jumlah dokumen perencanaan dan dokumen money renstra bidang infrastruktur dan kewilayahan asistensi penyusunan dokumen jumlah dokumen hasil asistensi senja dokumen toy perencanaan pembangunan perangkat bidang infrastruktur daerah bidang infrasiruk tee renstra bidang infra pee aa. bidang kewilayahan erw renstra bidang kewilayinfrastruktur infrastruktur ipjp, rpm dan rkd) re, uud bidang infrastruk bidang kewilayahan je, jjj. evw bidang kewilayinfrastruktur pembangunan perangkat daerah bidang nfrastruki jumlah dokumen hasil monitoring dan dokumen evaluasi renstra bidang infrastruktur pihak toy dpp valuasi senja bidang kewilayahan jumlah dokumen hasil monitoring dan dokumen evaluasi renstra bidang kewilayahan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tor tor i$i pena bakat kota aa. pendanaanr2oo|l iki tit it analisis kondisi daerah, permasalahan, dan jumlah dokumen analisis kondisi dokumen isu strategis pembangunan daerah daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah pelaksanaan konsultasi publik ) jumlah pelaksanaan konsultasi publik ' )' kai 3o7early| 627e0o0o| gan man daerah bidang perencanaan pembangunan informasi pembinaan dan pemanfaatan data dan jumlah dokumen yang memanfaatkan dokumen informasi perencanaan pembangunan skpd data dan informasi perencanaan pembangunan skpd ee ke, uu, eet kabupaten kota daerah kota cimahi penamaan emban bagan jajaran nanah jasa level perencanaan pembangunan daerah pelaporan monitoring, evaluasi dan penyusunan jumlah dokumen monitoring, evaluasi dokumen laporan berkala pelaksanaan dan penyusunan laporan berkala pembangunan daerah pelaksanaan pembangunan daerah aan kerana pakan ketasasapasan spm lempar daerah pelaksanaan kerjasama daerah @ cccccc ("(me area ratacapaian kinerja wg| w mmp ecec ewewew$6yymxzx . mnrmmrrrhk peraraetoamaamemuacan 00th lho bel leh aset daerah naa minatnya pep tepat waktu naa bean mana pem app aoa bmd optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, tersusunnya dokumen penggunaan, dokumen pemindahtanganan, pemusnahan, dan pemanfaatan, penghapusan barang milik daerah pemindahtanganan,pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah aaj aaa aa. . daerah pemerintah kabupaten kota barang perangkat daerah walikota ketatausahaan barang milik daerah (terlaksananyapenatausahaan bmd kegiatan 3a320800| pengamanan barang fik daerah tersusunnya dokumen sertifikasi dokumen m20780010 sae w barang milik daerah dan pengendalian bmd pan pama aan ema pem pap pepe sangar oi gems imp mop ban senja aia milik daerah barang milik daerah ee euu u barang milik daerah kebutuhan barang milik daerah ena dea mean gan man harga kota cimahi tahun pain pang ana seahanneanan pep memo say raja aia laporan barang milik daerah bmd iprogrampengelolaan keuangandaerah tor lor lor ber jkoordinasidan penyusunan rencana tersusunnya dokumen anggaran dokumen tor lor telor gan esa maan maan denn bagan dan bnn iii rekor kapas oo kegiatan ' o o | yay ior tf| koordinasi dan penyusunan peraturan jumlah peraturan daerah tentang apbd dokumen daerah tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd aa. penjabaran apbd koordinasi dan penyusunan peraturan jumlah peraturan daerah tentang dokumen daerah tentang perubahan apbd dan perubahan apbd peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan dprd aa. . penjabaran perubahan apbd kemana ban panah ama ana perma soo api les dan perubahan ppa, iii. rekor kupappasp pesan o | o pase pen mamak pem pasa kebijakan bidang anggaran iii dunia pengelola keuangan | dokumen look92oel tata9gol omt ae u daerah anggaran aa. perencanaan penganggaran pap may retro sera kpd paman penenaaaaan nama spp eny lele perubahan dpa skpd le, oo, atu perubahan rka skpd diverifikkpd pemerintah kabupaten kota daerah daerah tepat waktu daerah rsud: koordinasi dan penyusunan laporan jumlah laporan realisasi penerimaan dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran kas |dan pengeluaran kas daerah, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, jumlah laporan dana perimbangan laporan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana anime annya pemerintah kabupaten kota bendahara pengeluaran skpd penerbitan anggaran kas dan spd penyusunan petunjuk teknis administrasi dokumen peraturan kepala daerah buku keuangan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas serta keuangan daerah ketatausahaan dan pertanggungjawaban rekonsiliasi data penerimaan dan jumlah dokumen berita acara skpd pengeluaran kas serta pemungutan dan rekonsiliasi penerimaan dan pemotongan atas sp2d dengan instansi pengeluaran pelaporan keuangan daerah tepat waktu konsolidasi laporan keuangan skpd, blue jumlah dokumen analytical review dokumen dan laporan keuangan pemerintah daerah laporan keuangan pemda kota cimahi konsolidasi laporan keuangan skpd, blue jumlah laporan keuangan pemda kota dokumen dan laporan keuangan pemerintah daerah cimahi koordinasi dan penyusunan rancangan jumlah perda dan raperwali data valid peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan apbdeuangan pemerintahan daerah ilahi koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian dokumen tindak lanjut lhp bpk atas dokumen tuntutan perbendaharaan dan tuntutan laporan apbd kerugian daerah koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian jumlah kasus kerugian daerah yang dokumen tuntutan perbendaharaan dan tuntutan terselesaikan pada tahun berjalan kemudian daerah pembinaan akuntansi, pelaporan dan jumlah sosialisasi akuntansi, pelaporan dokumen 0y6 pertanggungjawaban pemerintah dan pertanggungjawaban kabupaten kota kabupaten kota pengelolaan keuangan blue penyusunan kebijakan dan panduan teknis jumlah modul kebijakan akuntansi dokumen operasional penyelenggaraan akuntansi sistem akuntansi pemda kota cimahi pemerintah daerah penyusunan sistem dan prosedur akuntansi jumlah dokumen sop penyusunan dokumen dan pelaporan keuangan pemerintah laporan keuangan daerah rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, dokumen pendukung laporan kegiatan ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, bulanan, triwulan, semester, pendapatan dan beban rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, dokumen rekonsiliasi akun akun dokumen ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, laporan keuangan pemda pendapatan dan beban rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, validasi transaksi pendapatan dan dokumen ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, belanja pendapatan dan beban penunjang urusan kewenangan pengelolaan dokumen administrasi btt dokumen keuangan daerah analisis perencanaan dan pelaksanaan jumlah pelaksanaan pembayaran kali pembayaran cicilan pokok dan bunga bunga pinjaman bank dunia pinjaman pemerintahbelanda tidak terduga pengelolaan data dan implementasi sistem jumlah sosialisasi neta tni ep. .bam r implementasi dan pemeliharaan sistem jumlah peserta pelatihan sid 53y6 informasi pemerintah daerah bidang keuangan keuangan daerah program pengelolaan pendapatan daerah net . . . .aa.i.ita: iii:www menjadi skpd analisa dan pengembangan pajak daerah, jumlah dokumen produk hukum dokumen serta penyusunan kebijakan pajak daerah. operasional prosedur pajak daerah retribusi daerah pendapatan retribusi daerah office assessment pendataan dan pendaftaran objek pajak jumlah data yang terdaftar modul pop daerah pajak daerah penetapan wajib pajak daerah jumlah yang ditetapkan koo pengawasan pajak daerah pemeriksaan atau pengawasan iii pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan jumlah yang terealisasi tea basis data pajak daerah penilaian pajak bumi dan bangunan jumlah yang mendapatkan perdesaan dan perkotaan pbb2) serta dokumen penilaian pbb dan bpt bea perolehan hak atas tanah dan bangunan rcher pengelolaan pajak daerah pemeliharaan dikembangkan jima sistem yang dipelihara i13 i: imam penyelesaian keberatan pajak daerah persentase penyelesaian permohonan kali keberatan dan pengurangan pajak daerah pajak daerah daerah pendapatan daerah rata rata capaian kinerja predikat kinerja| program kepegawaian daerah vo www hi badan kepegawaian dan kepegawaian asn pegawai manusia daerah terlaksananya proses pengadaan kegiatan pemberhentian dan pengelolaan informasi pegawai terlaksananya proses pengadaan kegiatan pemberhentian dan pengelolaan informasi pegawai asn pemeriksaan kesehatan asn asn asn iii jumlah kegiatantahapan seleksi asn orang o o | yor tolol asn porpemda kep keagamaan (pengajian rutin jasmani asn pemberhentian pengelolaan pensiun mengikuti pembekalan hiduplah kgb yang diterbitkan kai | sol yusuf oo o tata| ' o |@mw lol bi . burials kpensiunyangditerbikan kegiatan lat mugelolaan data kepegawaian jumlah peserta rekor kepegawaian aplikasi jumlah pns yang datanya tersedia dan terpelihara dalam aplikasi sapi dan mak pegawai kepegawaian yang dikelola penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah dokumen rencana kebutuhan 10y6 jumlah jabatan untuk pelaksanaan formasi asn pengadaan asn ded kala jabatan pelaksana paman lps jabatan pelaksana kept diterbitkan kebut jumlah pelaksanaan mutasi asn pada kegiatan jabatan struktural dan fungsional atap kenaikan angka pangkat yang diterbitkan pengelolaan mutasi asn jumlah kegiatanassesmentpegawai orang mutasi keluar mutasi masuk pns dalam jabatan pelaksana pengelolaan promosi asn jumlah pengangkatan dan kegiatan pengambilan sumpah jabatan dalam jabatan struktural fungsional bagi iii jumlah rapat baperjakat kegiatan yal yal w wmh dinas: rumah pns yang izin belajar: | orang tol lol lotre otr nt. m belajar: pengelolaan pendidikan lanjutan asn jumlah pns yang izin belajar | ora 0go belajar jabatan fungsional asn informasi jabatan fungsional asn barat aparat aparatur proses izin kawin cerai: pembinaan disiplin asn jumlah pns yang melakukantesurine orang se94oo| a89 h iii jumlah pns yang melaporkan lakon orang |a oo yym i|l jumlah pns yang mengikuti pembinaan peningkatan disiplin pegawai kelayakan disiplin asn disiplin pegawai penghargaan rata rata capaian kinerja 8s predikat kinerja| program pengembangan sumber daya manusia, boost iii iosihobuhy kepegawaian dan pengembangan kompetensi teknis jumlah asn yang mengikuti pengembangan sumber daya pengembangan kompetensi teknik: manusia daerah penyelenggaraan pengembangan jumlah pns yang mengikuti diklat kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan teknisjumlah penyelenggaraan diklat teknis kegiatan ' o | ta hoon yo pembinaan, mengoordinasikan, fasilitasi, jumlah pns yang dikirim mengikuti #value! #value! 50y6 pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diklat teknisjumlah asn yang mengikuti kompetensi manajerial dan fungsional pengembangan kompetensi manajerial dan nasional penyelenggaraan pengembangan jumlah pns yang mengikuti dilatarjumlah pns yang mengikuti diklat pkn #value! #value!rata rata capaian kinerja predikatkinerja| f( sr ||. program penelitian dan pengembangan daerah badan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerahgkajian peraturan penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan data kebimbangan dan peraturan jumlah dokumen hasil penelitian dan dokumen pengembangan kebimbangan dan pera penelitian dan pengembangan bidang jumlah dokumen penelitian dan ekonomi dan pembangunan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan penelitian dan pengembangan pertanian, jumlah dokumen penelitian dan dokumen perkebunan dan pangan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan hidup pengembangan lingkungan hidup umum pengembangan pekerjaan umum notasi dan teknologi penelitian, pengembangan, dan jumlah dokumen hasil penelitian, dokumen perekayasaan bidang teknologi dan pengembangan, dan perekayasaan inovasi bidang teknologi dan inovasi iii rumah sistem yang dibangun sistem tor etis sosialisasi dan diseminasi hasil hasil jumlah dokumen hasil kebimbangan dokumen kebimbangan yang disosialisasikan dan didiseminasikan daerah lingkup kebimbangan fasilitasi hak kekayaan intelektual jumlah dokumen sertifikat hari rata rata capaian kinerja predikat kinerja| f( sr yo. jerocrampenye lenecaraa nnpengawsa ?ioo kursi iii penyelenggaraan pengawasan internal jumlah perangkat daerah pemeriksaan perangkat aspek keuangan tertentu sesuai ppt daerah kinerja sesuai pkp. daerah monitoring dan evaluasi sesuai pptkegiatan sub kegiatan kinerja rkd tahun berjalan dan anggaran rkd yang ani rkd rpm s d tahun realisasi anggaran rpm s d unit skpd penanggung jawab ker) ine blog (outcome) yang dievaluasi dievaluasi ngaran akhir thn pelaku rkd) tahun kegiatan (output) tahun www : .: tee pengawasan keuangan pemerintah daerah jumlah perangkat daerah pemeriksaan perangkat aspek keuangan tertentu sesuai ppt daerah dan dievaluasi kinerja sesuai ppt daerah revi laporan keuangan jumlah perangkat daerah yang direvisi perangkat laporan keuangan dan dokumen daerah keuangan lainnya sesuai ppt monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil jumlah perangkat daerah yang perangkat pemeriksaan bpk dan tindak lanjut hasil |monitoring dan dievaluasi tlh bpk daerah pemeriksaan api ri, inspektorat provinsi dan inspektorat kota cimahi penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan jumlah perangkat daerah yang perangkat tertentu dilakukan pengawasan dengan tujuan daerah tertentu sesuai pkp penanganan penyelesaian kerugian jumlah perangkat daerah yang perangkat negara daerah dilakukan penanganan penyelesaian daerah kerugian daerah aji pkp pengawasan dengan tujuan tertentu jumlah perangkat daerah yang perangkat dilakukan pengawasan dengan tujuan daerah tertentu sesuai pkp program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi it tot lor pengawasan dan fasilitasi pengawasan pengawasan internal pengawasan pengawasan intima pendampingan dan asistensi jumlah asistensi dan pendampingan kegiatan yang dilaksanakan sesuai ppt dilaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta jumlah kegiatan saber pungli yang kegiatan 13y6 verifikasi pencegahan dan pemberantasan difasilitasi dan fasilitasi korsupgah korupsi ditindaklanjuti jumlah perangkat daerah yang perangkat dilakukan asistensi dan pendampingan daerah korsupgah pmp mr.sesuai pkp pendampingan, asistensi dan verifikasi jumlah perangkat daerah yang perangkat penegakan integritas dilakukan asistensi dan pendampingan daerah penegakan integritas pkp rata rata capaian kinerja predikatkinerja| oo. program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum iki kecamatan cimahi selatansinergitas dengan tni, kegiatan republik indonesia, tentara nasional polri indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan sinergitas dengan tni polri program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan vo io lot tot kelurahan ahan cibeber ahan cite cum emma po dst aia ahan leuwigajah pem p ysy nsp aia kelurahan belong kelurahan utamlembaga arakan kecamatan jumlah kegiatan pemberdayaan kegiatan lembaga masyarakat kelurahan bebe jumlah kegiatan pemberdayaan kegiatan lembaga masyarakat kelurahan cibeureum jumlah kegiatan pemberdayaan dokumen lembaga masyarakat kelurahan euwjgaiah jumlah kegiatan pemberdayaan kegiatan lembaga masyarakat kelurahan belong jumlah kegiatan pemberdayaan kegiatan lembaga masyarakat kelurahan ama peningkatan partisipasi masyarakat dalam jumlah dokumen usulan musrenbang dokumen toy forum musyawarah perencanaan kelurahan cibeber pembangunan kelurahan ahan cibeureum ahan leuwigaiah kelurahan belong kelurahan utama kecamatan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ltr t oor hi lol idak dilaksanakan oleh unit kerja peranakan pemohon imbjumlah dokumen skm men neta ian m5. . ii diakses masyarakat dilimpahkan kepada nama pemohon imb pelaksanaan urusan pemerintahan yang jumlah kegiatan monitoring evaluasi, terkait dengan pelayanan perizinan non dan pelaporan yang memfasilitasi aha terkait dengan nonperizinan keluarga harapan pkh program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum io lot ei5 bor penyelenggaraan urusan pemerintahan umum jumlah kegiatan monitoring dan kegiatan sesuai penugasan kepala daerah siskamling ahan cibeber ahan cite cum anan euwjgajah kelurahan melon kelurahan utamambinaan wawasan kebangsaan dan jumlah kegiatan phn pba kegiatan value! #value! 33y6 ketahanan nasional dalamrata rata capaian kinerja vw predikatkinerja| ) program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tot io kecamatan cimahi tengah koordinasi upaya penyelenggaraan jumlah kegiatan ppkm kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum sinergitas dengan kepolisian negara jumlah terfasilitasinya kegiatan kegiatan republik indonesia, tentara nasional sinergitas dengan tni polri indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan jumlah terfasilitasinya kegiatan kegiatan sinergitas dengan tni polri kelurahan baro jumlah terfasilitasinya kegiatan sinergitas dengan tni polri kelurahan cianjur tengah jumlah terfasilitasinya kegiatan sinergitas dengan tni polri kelurahan ilahi jumlah terfasilitasinya kegiatan sinergitas dengan tni polri kelurahan karangmeka jumlah terfasilitasinya kegiatan sinergitas dengan tni polri kelurahan pada jumlah terfasilitasinya kegiatan sinergitas dengan tni polri kelurahan efiamanah program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan vo io lil set ' terbinkelurahan baro kelurahan cigugur tengah kelurahan cimahi kelurahan karangmekar ahan pada angan etiamanah lembaga arakan kecamatan jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga lembaga masyarakat kelurahan baros jumlah kegiatan pemberdayaan dokumen lembaga masyarakat kelurahan cianjur tengah jumlah kegiatan pemberdayaan kegiatan lembaga masyarakat kelurahan ilahi jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga lembaga masyarakat kelurahan karangmeka jumlah kegiatan pemberdayaan dokumen lembaga masyarakat kelurahan pada jumlah kegiatan pemberdayaan kegiatan lembaga masyarakat kelurahan efiamanah peningkatan partisipasi masyarakat dalam jumlah dokumen usulan musrenbang lembaga toy forum musyawarah perencanaan kecamatan pembangunan kelurahan kelurahan barosiki their tit it tee tj kelurahan cigugur tengah up, kelurahan cimahi kelurahan karangmekar kelurahan paduka pen aa. kelurahan setiamanah program penyelenggaraan pemerintahan danpelayananpublik xor abe | w u idg dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kependudukan yana diterbitkandumlahdokumen skm i|l oo tour itoe lele ti ee uv, diakses masyarakat pelaksanaan urusan pemerintahan yang kegiatan sosialisasi ium nib kegiatan kemasan pegang ppp ape ppp u terkait dengan nonperizinan keluarga harapan pkh iii. kegiatan sosialisasi imb kegiatan l hei mv. y . .na program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum oer ( penyelenggaraan urusan pemerintahan umum |terselenggaranya monitoring kegiatan sesuai penugasan kepala daerah siskamling dan pelaksanaan pba nhnue, kelurahan baro pee aaa . kelurahan cigugur tengah pes tem les aia kelurahan cimahi ian pos yam jan des kelurahan karangmekar juan les kelurahan paduka kan pem ypp kelurahan setiamanah pembinaan wawasan kebangsaan dan jumlah kegiatan phn dan pba kegiatan #value! #value! ketahanan nasional dalam rangka kecamatan cimahi tengaher, ker kelurahan baros o kelurahan cigugur tengah poo pam dpp kelurahan timah ian yep dpp kelurahan karangmekar isa pam lps aia kelurahan paduka kita psp lis ipl kelurahan setiamanah rrataratagapaian kinerja (y| jm" program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan cimahi utara ' o |patroli pemberlakuan kegiatan republik indonesia, tentara nasional pembatasan kegiatan masyarakat indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan cimahi utara kecamatan jumlah kegiatan patroli pemberlakuan kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat ahan dibawa target realisasi realisasi laju pertumbuhan ekonomi lpe) indeks gini indeks angka kemiskinanj6)rasio luas kawasan kumuh kelas resiko kelas resiko kelas resiko indeks kualitas lingkungan hidup ikh) indeks tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan indeks pemberdayaan gender idg) indeks indeks pembangunan gender ipg) indeks) sumber monitoring dan evaluasi hasil rkd tahun bappelitbangda cimahi, keterangan penambahan indikator pada perubahan rpm kota cimahi tahun dari indikator tujuan indikator tidak digunakan lagi sebagai iku pemda pada perubahan rpm kota cimahi tahun tabel menunjukan (dua puluh tujuh) indikator kinerja utama pembangunan kota cimahi. berdasarkan tabel tersebut, jika dibandingkan dengan target tahun maka capaian realisasi pembangunan tahun menunjukkan terdapat (enam belas) indikator yang telah mencapai target, (tujuh) indikator yang tidak mencapai target, dan (empat) indikator yang datanya tidak ada sehingga tidak dapat dibandingkan. adapun (enam belas) indikator kinerja utama yang telah mencapai target tahun yaitu indeks pembangunan manusia ipm), indeks pendidikan, indeks kesehatan: laju pertumbuhan penduduk lpp): nilai sakit, nilai ppd, opini bpk, survey kepuasan masyarakat,jumlah kegiatan patroli pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ahan cipageran jumlah kegiatan patroli pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ahan citeureup jumlah kegiatan patroli pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ahan pasirkaliki program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan lko kelurahan pembangunan sarana dan prasarana jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi dokumen kelurahan pemberdayaan masyarakat yang memfasilitasi ahan dibawa kelurahan cipageran kelurahan citeureup kelurahan pasirkaliki pemberdayaan masyarakat kelurahan jumlah kegiatan pemberdayaan kegiatan lembaga masyarakat kecamatan cimahi jumlah kegiatan pemberdayaan dokumen lembaga masyarakat kelurahan dibabat jumlah kegiatan pemberdayaan kegiatan lembaga masyarakat kelurahan pangeran jumlah kegiatan pemberdayaan kegiatan lembaga masyarakat kelurahan citeureup jumlah kegiatan pemberdayaan dokumen lembaga masyarakat kelurahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam jumlah dokumen musrenbang kegiatan toy forum musyawarah perencanaan kecamatan cimahi utara pembangunan kelurahan kelurahan dibabat kelurahan cipageran ahan citeureup ahan pasirkaliki program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik a.a t ' idak dilaksanakan oleh unit kerja perangkatndumiah dokumen skm dokumen |lait lot oo an2mto diakses arak petakeamaan urusan pemerintahanyang jumlah fasilitasi kegiatan pkh kesan dilimpahkan kepada camat jumlah berkas pelaksanaan pelayanan berkas perizinan dan non perizinan terkait dengan nonperizinan iii jumlah kegiatan sosialisasi imb pemohon tua tro oo oo. ilmiah kegiatan sosialisasi ium kegiatan tar i2 j ol flo program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum vo aib ala sia penyelenggaraan urusan pemerintahan umum jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan sesuai penugasan kepala daerah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah|yang dilaksanakan anggota lintas kebangsaan dan ketahanan nasional kecamatan cimahi utara jumlah kegiatan monitoring siskamling kegiatan yang dilaksanakan anggota lintas ahan dibawa jumlah kegiatan monitoring siskamling kegiatan yang dilaksanakan anggota lintas ahan cipagerae a5 , i )x10076 pas jumlah kegiatan monitoring siskamling kegiatan yang dilaksanakan anggota lintas ahan citeureup jumlah kegiatan monitoring siskamling kegiatan yang dilaksanakan anggota lintas ahan pasirkaliki pembinaan wawasan kebangsaan dan jumlah kegiatan pba dan phn yang kegiatan value! #value! ketahanan nasional dalam rangka dilaksanakan kecamatan cimahi utarilaksanakan kelurahan dibabat jumlah kegiatan pba dan phn yang kegiatan dilaksanakan kelurahan cipageran jumlah kegiatan pba dan phn yang kegiatan dilaksanakan kelurahan citeureup jumlah kegiatan pba dan phn yang kegiatan dilaksanakan kelurahan pasirkaliki rata rata capaian kinerja oo predikatkinerja| ' $ politik perumusan kebijakan teknis dan pemantapan terfasilitasinya kegiatan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan kehormatan kelembagaan pengawasan organisasi kemasyarakatan pelatihnya para pengurus organisasi lembaga kelompok masyarakat terawalnya lembaga organisasi lembaga kelompok masyarakat kota ilahi meningkatnya kebudayaan dan lembaga terfasilitasinya kegiatan organisasi lembaga kelompok terlaksananya verifikasi, pengawasan kegiatan pembinaan ormas lsm kelompok masyarakat lainnya meningkatnya kemampuan manajerial pengurus ormas lsm kelompok masyarakat lainnya melalui pelatihan pelaksanaan kebijakan dibidang terlaksananya verifikasi, pengawasan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, pembinaan ormas lsm kelompok evaluasi dan mediasi sengketa ormas, masyarakat lainnya pengawasan ormas dan ormas asing daerah ( program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya loe i5 ppi perumusan kebijakan teknis dan pemantapan terumuskannya kebijakan teknis dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, pemantapan bidang ketahanan sosial dan budaya ekonomi, sosial, dan budaya pelaksanaan koordinasi bidang jumlah kegiatan terkait aliran lembaga ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan kepercayaan masyarakat, p4gn fasilitasi pencegahan penyalahgunaan tingkat kota, kub yang difasilitasi narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penuh kepercayaan daerah program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan i tort set perumusan kebijakan teknis dan pemantapan terselenggaranya kebijakan teknis pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan dan pemantapan pelaksanaan bidang karakter kebangsaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan pelaksanaan koordinasi bidang ideologi jumlah kegiatan terkait ideologi kegiatan wawasan kebangsaan, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran karakter bangsa, pembauran kebangsaan, |kebangsaan, boneka tunggal ika, dan boneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan |sejarah bangsa masyarakatirawan kit o|kt iki mei tit itmantapan kewaspadaan nasional dan kewaspadaan dini masyarakat terlaksananya pemantauan dan pmmasimaracema nio terumuskannya kebijakan teknis dalam rangka kewaspadaan dini daerah dan penanganan konflik terlaksananya pertemuan dalam rangka kegiatan pembahasan potensi konflik ath dan situasi terkini daerah pelaksanaan kebijakan bidang terfasilitasinya kegiatan forum kegiatan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, kewaspadaan dini masyarakatdoanannanan konflik daerah terfasilitasinya kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan informasi terkait potensi ath, deteksi dini dan celah dini terlaksananya kegiatan monitoring pengawasan surveillance pantauan penggalangan informasi kegiatan sejenisnya terpahaminya kegiatan deteksi cegah kegiatan dini dan dasar dasar intelijen bagi pengurus edm kota kecamatan aaa aa. dan pengamanan wilayah aaa.etii ) |lor lor perumusan kebijakan teknis dan pemantapan |terformulasikannya kebijakan teknis pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika |dan pelaksanaan kegiatan bidang budaya politik, peningkatan demokrasi, pendidikan politik, demokrasi, etika dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, budaya politik pelaksanaan kebijakan bidang terfasilitasinya kegiatan kpu melalui kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, hibahee kantor bawaslu terlaksananya kegiatan pendidikan parpol politik dan demokrasi bagi perempuan kelompok lembaga organis kemasyarakatan rata rata capaian kinerja 9a6p po. predikatkineja| ost io. iiitsssunasss| 1e3sa921999| oo o36284643228000| 355p oo | rataratacapaian kinerja beeoiratrmersa| rancangan akhir perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kota cimahi tahuahun menjadi rkd apbd rkd perubahan nasional daerahanggaran dan nari dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat daerah evaluasi mma penyusunan dokumen perencanaan perangkat alah koordinasi dan penyusunan perubahan dpa jumlah dokumen dpa perubahan dinas 1dokumen dokumen dokumen dinas pendidikan skpd pendidikan jumlah dokumen klip 1dokumen dokumen dana transfer umum dokumen dana alokasi umum 4lot evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen money kinerja bulanan 12dokumen dokumen dokumen dinas pendidikan jumlah bulan gaji dan tunjangan asn ribuan ribuan bulan bulan bulan jumlah dokumen laporan keuangan akhir administrasi keuangan perangkat daerah tahun dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dokumen dokumen dokumen pendapatan asli jumlah bulan gaji dan tunjangan asn bulan bulan daerah (pad) bulan 4l202 penyediaan gaji dan tunjangan asn .2at dana alokasi umum dinas pendidikan dak non fisik tpg pns dak non fisik tamsil guru pns koordinasi dan jumlah dokumen laporan keuangan akhir dana transfer umum afo.o2 sik koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| tahun dana alokasi umum dinas pendidikan dana transfer umum jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dokumen dokumen dana alokasi umum dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan' triwulanan semester skpd jumlah dokumen laporan keuangan semester dokumen dokumen dokumen dinas pendidikan administrasi kepegawaian perangkat persentase administrasi kepegawaian persen persen persen daerah perangkat daerah yang memfasilitasi bimbingan teknis implementasi peraturan dana transfer umum perundang undangan jumlah pegawai peserta bintik pegawai pegawai dana alokasi umum pegawai dinas pendidikan administrasi umum perangkat daerah yang. persentase administrasi umum perangkat persen persen persen daerah yang memfasilitasi ala) penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah bulan tersedianya peralatan dan. bulan bulan bulan dinas pendidikan kantor perlengkapan kantor pada dinas pendidikan also penyediaan peralatan rumah tangga jumlah bulan tersedianya peralatan rumah bulan bulan bulan dinas pendidikan tangga pada dinas pendidikan alone penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor bulan bulan dana transfer umum bulan dinas pendidikan pada dinas pendidikan dana alokasi umum jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan 5j penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan pada dinas pendidikan bulan bulan bulan dinas pendidikan penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan ny, peraturan perundang undangan pada dinas bulan bulan bulan dinas pendidikan perundang undangan pendidikan jumlah bulan terfasilitasinya rapat koordinasi dana transfer umum dan konsultasi skpd pada dinas pendidikan bulan bulan dana alokasi umum bulan jumlah kegiatan dewan pendidikan yang alah al2.oe penyelenggaraan rapat koordinasi dan difasilitasi kegiatan kegiatan kegiatan ollbinas pendidikan konsultasi skpd jumlah komite sekolah yang dibina sekolah sekolah sekosekolah yang melaksanakan ppdb sekolah sekolah sekolah online pengadaan barang milik daerah penunjang persentase sarana dan prasarana barang milik nek urusan pemerintah daerah daerah dinas dalam kondisi baik persen persen persen dana transfer umum jumlah bulan sewa gedung gudang arsip bulan bulan bulan a4) x0pengadaan sarana dan prasarana gedung seung ang tuan eta sencooooo dana alokasi umum dinas pendidikan kantor atau bangunan lainnya jumlah bulan sewa gedung sekolah bulan pop bulan penyediaan jasa penunjang urusan persentase jasa penunjang urusan ala pemerintahan daerah pemerintahan daerah yang memfasilitasi persen persen persen alah alo.og.| penyediaan jasa komunikasi, sumber daya jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air bulan bulan bulan dinas pendidikan air dan listrik dan listrik pada dinas pendidikan penyediaan yasa pelayanan umum kantor jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan umum bulan bulan dana transfer umum bulan dinas pendidikan kantor dana alokasi umum persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi persen persen persen baik pemeliharaan barang milik daerah persentase jasa penunjang urusan penunjang urusan pemerintahan daerah pemerintahan daerah yang memfasilitasi persen persen persen persentase sarana dan prasarana barang milik daerah dinas dalam kondisi baik persen persen persen penyediaan jasa pemeliharaan, biaya dana transfer umum pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas bulan bulan dana alokasi umum bulan dinas pendidikan dinas operasional atau lapangan ala.o9 pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan bulan bulan dana transfer umum bulan dinas pendidikan mesin pada dinas pendidikan dana alokasi umum al2.o9 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor bulan bulan dana transfer umum bulan dinas pendidikan bangunan lainnya pada dinas pendidikan dana alokasi umum angka partisipasi kasar apk) |peran pesan persen persen persen angka partisipasi mumi apm) |persen pesan persen persen persen angka partisipasi sekolah aps) angka angka angka angka putus sekolah |persen pesan persen persen persen persentase guru dan tenaga kependidikan program pengelolaan pendidikan jenjang bersertifikasi persen persen persen persentase guru dan tenaga kependidikan jenjang dengan kualifikasi minimal div s1 persen persen persen persentase penerapan kurikulum sesuai standar| |peran pesan persen persen persen persentase yang terakreditasi minimal |persen pesan persen persen persen rata rata capaian standar kompetensi lai lai lai lulusan jenjang sesuai snp nilai nilai nilai jumlah sekolah term: pembangunan sarana, prasarana dan utilitas lah prasarana yang terbangun sekolah sekolah dana transfer umum sekolah dinas pendidikan sekolah dana alokasi umum dana transfer umum rehabilitasi sedang berat ruang kelas dak fisik bidang dinas pendidikan pendidikan reguler olo.o1 rehabilitasi sedang berat ruang guru kepala jumlah ruang guru kepala sekolah yang ruang ruang dinas pendidikan sekolah direhab rehabilitasi sedang berat ruang unit kesehatan sekolah jumlah ruang uks yang direhab ruang ruang dinas pendidikan rehabilitasi sedang berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah jumlah prasarana yang terekam ruang .000j ruang dinas pendidikan kota cimahi, jumlah siswa yang mendapatkan semua dana transfer umum yang paket paket kecamatan, paket pengadaan perlengkapan siswa perlengkapan siswa semua dana alokasi umum dinas pendidikan kelurahan penyediaan biaya personil peserta didik jumlah peserta didik yang mendapatkan peserta peserta dana transfer umum peserta sekolah dasar bantuan spp didik didik .000j dana alokasi umum didik dinas pendidikan kap realisasi capaian kinerja dan kerangka pendanaan prakiraan maju rencana tahun agebintik penyusunan soal orang orang orang penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi asesmen dinas pendidikan peserta didik jumlah peserta workshop pengelolaan ora ora ora pembelajaran inklusif 2l2. penyiapan can tindak lanjut evaluasi satuan |umen dinas pendidikan pendidikan dasar jumlah yang terakreditasi 90sd jumlah kompetisi peserta didik yang kegiatan kegiatan dana transfer umum kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa difasilitasi dana alokasi umum dinas pendidikan penyediaan pendidik dan tenaga hani kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah jumlah ptk non pns jenjang yang orang orang dana transfer umum orang dinas pendidikan dasar menerima insentif dana alokasi umum pengembangan karir pendidik dan tenaga tani kependidikan pada satuan pendidikan sekota jumlah ptk jenjang yang mengikuti orang orang dana transfer umum orang dinas pendidikan dasar pengembangan karir dana alokasi umum |o.o1 2g| pembinaan kelembagaan dan manajemen lah yang menerapkan mbs 1138d 1138d dana transfer umum dinas pendidikan sekolah dana alokasi umum jumlah sekolah menengah pertama yang sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah pengelolaan pendidikan sekolah hani pendidikan sekop tengah mendapatkan pengadaan sarana pendidikan jumlah sekolah menengah pertama yang sekolah sekolah sekolah sekolah sekolah terbangun prasarananya dana transfer umum pembangunan perpustakaan sekolah .000j dak fisik bidang dinas pendidikan pendidikan reguler smp rehabilitasi sedang berat ruang kelas jumlah kelas yang mendapatkan rehabilitasi sekolah sedangiberat jenjang smp ruang ruang dinas pendidikan rehabilitasi sedang berat sarana, prasarana jumlah smp yang mendapatkan pengadaan dana transfer umum mebel sekolah smp smp dana alokasi umum smp pengadaan mebel sekolah dana transfer khusus dinas pendidikan dana alokasi khusus fisik jumlah siswa smp yang mendapatkan siswa siswa dana transfer umum siswa pengadaan perlengkapan siswa perlengkapan siswa dana alokasi umum dinas pendidikan 2l2.oo sp|penyediaan biaya personil peserta didik jumlah peserta didik smp yang mendapatkan siswa siswa dana transfer umum siswa dinas pendidikan sekolah menengah pertama bantuan spp dana alokasi umum jumlah peserta bintik penyusunan bahan ajar orang orang orang gg|penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi smp, dinas pendidikan peserta didik jumlah peserta bintik penyusunan soal 90ora o0ora 90ori asesmen smp penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan jumlah peserta pembinaan hasil akreditasi pendidikan sekolah menengah pertama smp orang orang orang dinas pendidikan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa jumlah kompetisi smp yang difasilitasi kegiatan kegiatan dana halo ann tea tan kegiatan po. dinas pendidikan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah jumlah gtk smp non pns yang menerima orang orang dana transfer umum orang dinas pendidikan insentif dana alokasi umum menengah pertama pengembangan karir pendidik dan tenaga tani kependidikan pada satuan pendidikan sekolah jumlah ptk jenjang smp yang mengikuti orang orang dana transfer umum orang dinas pendidikan pengembangan karir dana alokasi umum menengah pertama pembinaan kelembagaan dan manajemen dana transfer umum 2l2. jumlah smp yang menerapkan mbs smp smp smp dinas pendidikan sekolah dana alokasi umum 2lo.o2 s2 pengelolaan dana bos sekolah menengah jumlah peserta didik jenjang smp penerima .594orang orang dak non fisik bos orang dinas pendidikan pertama dana bos reguler jumlah lembaga paud yang sarana dan lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga pengelolaan pendidikan anak usia dini prasarananya terbangun paud) persentase lembaga paud yang capaian persen persen persen standar kompetensi lulusannya sesuai snp jumlah prasarana paud yang terbangun paket paket dana transfer umum paket alah 2logo rehabilitasi sedang berat gedung ruang dinas pendidikan kelas ruang guru paud kedai dana transfer khusus dana alokasi khusus fisdidik paud yang dana transfer umum olo03 penyediaan biaya personil peserta didik jumlah peserta didik paud yang mendapatkan orang orang dak non fisik bop orang dinas pendidikan paud bop paud dana transfer khusus alah 2lo0o3 pengadaan alat praktik dan peraga siswa jumlah pengadaan alat permainan edukatif paket dana alokasi khusus paket dinas pendidikan paud (ape) fisik penyediaan pendidik dan tenaga jumlah ptk non pns jenjang yang dana transfer umum kependidikan bagi satuan paud menerima insentif orang orang dana alokasi umum orang dinas pendidikan pengelolaan dana bop paud dinas pendidikan dak non fisik bop paud jumlah lembaga kesetaraan yang mendapatkan lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga pengelolaan pendidikan pengadaan sarana pendidikan nonformal kesetaraan tasa lembaga diksi persentase lembaga dikemas yang capaian standar kompetensi lulusannya sesuai snp persen persen persen pengadaan perlengkapan pendidikan jumlah warga belajar pendidikan kesetaraan dana transfer umum nonformal kesetaraan yang mendapatkan perlengkapan pendidikan orang orang dana alokasi umum orang dinas pendidikan jumlah guru tenaga pendidik dan tenaga dik s0|h penyediaan biaya personil peserta didik kependidikan serta masyarakat yang menerima 2203orang paket dak non fisik bop paket dinas pendidikan nonformal kesetaraan beasiswa pendidikan kesetaraan penyelenggaraan proses belajar dana transfer umum nonformal kesetaraan jumlah guru ngaji yang mendapatkan insentif orang orang dana alokasi umum orang dinas pendidikan penyediaan pendidik dan tenaga 44l kependidikan bagi satuan pendidikan jumlah ptk non pns jenjang pendidikan orang orang dana transfer umum orang dinas pendidikan nonformal kesetaraan yang menerima insentif dana alokasi umum nonformal kesetaraan pengelolaan dana bop sekolah dak non fisik bop nonformal kesetaraan aga pena menapak kena kiki (en pendidikan kesetaraan pen pesat program pendidik dan tenaga lai lai lai bean sar adik persentase smp yang captain standar pendidik pendidikan dasar, paud, dan pendidikan tan tenaga pendidikannya sesuai dengan persen persen persenmurid dana transfer umum alor tenaga kependidikan satuan pendidikan sesuai dengan snp dana alokasi umum dinas pendidikan dasar, paud, dan pendidikan jumlah sekolah yang rasio guru terhadap murid smpn smpn smpn nonformal kesetaraan smp sesuai dengan snerah jumlah dokumen renstra dinas po) dinas kesehatan jumlah penyelenggaraan forum perangkat kegiatan kegiatan kegiatan daerah laporan arogan seconda w pendapatan asli alo.o1 koordinasi dan penyusunan laporan capaian jumlah dokumen ppd dan kpj sezasaol oo) dinas kesehatan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd jumlah asn yang memfasilitasi gaji dan orang orang pendapatan asli orang penyediaan gaji dan tunjangan asn yang dinas kesehatan dana transfer umum dana alokasi umum pendapatan asli koordinasi dan penyusunan laporan keuangan daerah (pad) dinas kesehatan bulanan triwulanan semester skpd jumlah peserta pertemuan penyusunan orang orang orang laporan keuangan pengadaan pakaian dinas beserta atribut jumlah set pakaian kerja lapangan pendapatan asli kelengkapannya pegawai set set daerah (pad) set dinas kesehiii jumlah pegawai yang difasilitasi bintik ora orang ora mananamplementasi peraturan daerah (pad) dinas kesehatan jumlah peserta pembinaan pegawai orang orang orang penyediaan komponen instalasi jumlah bulan penyediaan komponen listrik pendapatan asli listrik penerangan bangunan kantor dan penerangan bulan bulan daerah (pad) bulan dinas kesehatan jumlah bulan pemeliharaan pendapatan asli peralatan perlengkapan kantor bulan bulan daerah (pad) bulan al2oe| penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor bulan bulan bulan 7oo dinas kesehatan jumlah unit peralatan dan perlengkapan unit unit unit kantor jumlah paket peralatan rumah tangga paket paket hape paket penyediaan peralatan rumah tangga dinas kesehatan jumlah unit belanja modal peralatan rumah unit unit unit tangga 4lz.oe penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan penyediaan makanan dan bulan bulan pendapatan asli bulan dinas kesehatan minuman daerah (pad) jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pendapatan asli penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan bulan bulan #ssasooo0l daerah (pad) dana bulan dinas kesehatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan pendapatan asli konsultasi skpd konsultasi bulan bulan daerah (pad) bulan dinas kesehatandapatan asli penyedia kasi. sumber jumlah bulan penyediaan jasa air bulan bulan daerah (pad) bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya al2o8 gan titik jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi bun bun toooooo0| bulan dinas kesehatan jumlah bulan penyediaan jasa listrik bulan bulan bulan jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan pendapatan asli kantor bulan bulan daerah (pad) bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah tenaga non asn yang mendapatkan dinas kesehatan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja orang orang orang dan jaminan kematian p'v lih: milikpendapatan asli jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kendaraan dinas operasional bulan bulan bulan pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas kesehatan dinas operasional atau lapangan jumlah tenaga notasi yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja orang orang orang dan jaminan kematian jumlah unit kendaraan yang diasuransikan unit unit unit jumlah bulan penyediaan jasa pendapatan asli pemeliharaan gedung kantor bulan bulan daerah (pad) bulan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan jumlah tenaga non asn yang bangunan lainnya mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan orang orang .000j .000j orang dinas kesehatan kecelakaan kerja dan jaminan kematian jumlah paket pemeliharaan gedung paket paket paketrata rata tingkat capaian standar pelayanan persen persen persen minimal bidang kesehatan yang diterapkapersen persenevalensi stunting pada balita |persen pesan persen persen persen persentase masyarakat yang memiliki persen persen persen jaminan kesehatan nasional pencapaian uhc) persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional pencapaian uhc) persen persen persen persentase faskes yang mendapatkan persen persen persen rekomendasi ijin program pemenuhan upaya persentase faskes yang mendapatkan |persen pesan persen persen persen kesehatan perorangan dan upaya persentase kasus dan klb yang ditangani |persen pesan persen persen persen persentase kasus dan klb yang ditangani persen pesan persen persen persen persentase faskes yang mendapatkan persen persen persen rekomendasi ijin persentase kasus dan klb yang ditangani |persen pesan persen persen persen persentase masyarakat yang memiliki jaminan persen persen persen kesehatan nasional pencapaian uhc)dengan strata utama persen prevalensi stunting pada balita persen persen persen persen persen prevalensi stunting pada balita persen persen persen persenpenyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jumlah puskesmas dengan sarana dan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah prasarana sesuai standar pkm pkm pkm pkm pkm kabupaten kota memperkuat ketahanan ekonomi untuk pembangunan puskesmas jumlah dokumen perencanaan pengadaan dokumen dokumen pendapatan asli pertumbuhan masyarakat (kuman dinas kesehatan lahan untuk pembangunan puskesmas baros daerah (pad) yang kota cimahi berkualitas dan berkeadilan rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas daerah (pad) #tahanan masyarakat. dinas kesehatan ekonomi kota cimahi pendapatan asli 2lo.or pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas jumlah unit kendaraan box pengangkut obat unit unit untuk masyarakat dinas kesehatan pelayanan kesehatan dan vaksin kota cimahi pertumbuhan jumlah pengadaan alat kesehatan unit unit pendapatan asli ketahanan unit daerah (pad) pengadaan alat kesehatan alat penunjang ekonomi masyarakat imah dinas kesehatan medik fasilitas pelayanan kesehatan jumlah puskesmas yang mendapatkan music pus untuk kota cimahi musik pemeliharaan alat kesehatan penunjang medik puskesmas puskesmas pertumbuhjenis pengadaan obat landas dak jenis jenis jenis pan pengamat ponerantady tvonpotan jones dana transfer khusus ketahanan jumlah jenis pengadaan obat landas apbd jenis jenis dana alokasi khusus ekonomi jenis fisik untuk masyarakat pengadaan obat, vaksin isi pertumbuhan dinas kesehatan ng: jumlah program yang mendapatkan program program dak non fisik book kota cimahi program pengadaan obat bok yang jumlah peserta pertemuan pengelola obat berkualitas dan perbekkes puskesmas orang orang dan orang berkeadilan jumlah kegiatan bongkar muat obat kegiatan kegiatan kegiatan dak fisik bidang jumlah bahan habis pakai yang disediakan paket kesehatan reguler masyarakat paket pengadaan bahan habis pakai pelayanan kesehatan kota cimahi dinas kesehatan dasar ota cimahi penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten kota jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan pendapatan asli kesehatan sesuai standar orang orang daerah (pad) orang jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga pog kali kali kali pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil (jumlah kegiatan pendampingan hpk kali kali kali dinas kesehatan jumlah perjanjian kerja sama pks) dengan rumah sakit rujukan dokumen dokumen dokumen jumlah peserta rapat koordinasi kesehatan kota cimahi, jumlah ibu bersalin yang mendapatkan semua pendapatan asli layanan kesehatan besar orang orang kecamatan, daerah (pad) orang pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin pelari semua dinas kesehatan kelurahan kota cimahi, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan semua pendapatan asli pelayananyi baru kelurahan dinas kesehatan jumlah peserta pelatihan penyediaan fasilitasi puskesmas pond orang orang orang kota cimahi, jumlah balita yang mendapatkan pelayanan semua pendapatan aslilita kelurahan dinas kesehatan jumlah peserta kegiatan penguatan guru paud tentang buku kia dan didik orang orang orang jumlah peserta sosialisasi perda kiblat orang orang orang kota cimahi, semua pendapatan asli jumlah paket evaluasi sekolah sehat paket paket kecamatan, daerah (pad) paket bolaan pelayanan kesehatan pada usia semua asi kelurahan |dinas kesehatan pendidikan dasar jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai orang orang orang standar pdrb per kapita, laju pertumbuhan ekonomi lpe), tingkat pelayanan jalan level service los): rasio luas kawasan kumuh, indeks resiko bencana: indeks kualitas lingkungan hidup ikh), tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan indeks pemberdayaan gender idg). faktor pendorong tercapainya target umumnya adalah ketersediaan sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan daerah atau pusat. sebanyak (empat) indikator yang tidak dapat dibandingkan karena tidak digunakan pada perencanaan pembangunan tahun yaituikator indeks reformasi birokrasi tahun hasil evaluasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tercapai atau predikat pada tahun target indikator indeks reformasi birokrasi ditetapkan dengan huruf, yaitu dengan capaian target cc, sedangkan pada perubahan rpm tahun ditetapkan dengan angka, yaitu untuk target tahun jika capaian indikator kinerja utama pada tahun dibandingkan dengan capaian pada tahun maka hampir seluruh indikator lebih tinggi capaiannya, kecuali indikator indeks profesionalitas asn dan indeks pemberdayaan gender idg), yang capaiannya lebih rendah dari tahun berdasarkan data capaian indikator kinerja utama kota cimahi tahun atas, maka terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sebanyak (tujuh) indikator, yaitu indeks reformasi birokrasi irb), indeks profesionalitas asn, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik spe), indeks gini, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka tpt), serta indeks pembangunan gendjumlah asn yang mendapatkan deteksi dini pendapatan asli faktor risiko ptm orang orang daerah (pad) orang jumlah jasa petugas penunjang p2ptm kesia yang difasilitasi orang orang orang jumlah orang yang mendapatkan deteksi iva test orang orang orang pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia jumlah penduduk usia tahun yang produktif mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai orang orang oran dinas kesehatan standar jumlah peserta penguatan pandu ptm ftp orang orang orang jumlah peserta sosialisasi hari pendengaran perusahaan perusahaan perusahaan sedunia kota cimahi, jumlah alat bahan kegiatan bulan pemeriksaan semua pendapatan asli lansia unit unit kecamatan, daerah (pad) unit kelurahan 2l2021 lengatolaan pelayanan kesehatan pada usia umah penduduk usia tahun atau lebih ,000l dinas kesehatan jumlah penduduk usia tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar orang orang orang jumlah peserta kegiatan bulan pemeriksaan lansia orang orang orang jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan tahun yang mendapat orang orang hina orang pengelolaan pelayanan kesehatan penderita pelayanan kesehatan sesuai standar dinas kesehatan hipertensi pertemuan program hipertensi bagi petugas 68ora sora ori fasyankes sosialisasi dan pelayanan hipertensi tingkat kota cimahi orang orang orang jumlah penderita usia lebih dari sama dengan tahun yang mendapat pelayanan orang orang hina orang pengelolaan pelayanan kesehatan penderita kesehatan sesuai standar pertemuan program diabetes mellitus bagi dinas kesehatan diabetes melitus orang orang orang petugas fasyankes sosialisasi dan pelayanan tingkat kota jumlah penanganan dan pendampingan odg pendapatan asli gaduh gelisah kali kal daerah (pad) kali jumlah penderita odg berat yang mendapat kali kali kali pelayanan kesehatan sesuai standar jumlah peserta pelatihan kesehatan jiwa bagi orang orang orang masyarakat 2lo.oo pengelolaan pelayanan kesehatan orang dinas kesehatan dengan gangguan jiwa berat jumlah peserta skrining kesehatan jiwa dan 0rai 0rai ora napa bagi anak sekolah pendampingan pelayanan kesehatan jiwa dan kali kali kali fgd pesanan sana pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan kali kali kali jumlah orang terduga yang mendapat pendapatan asli pelayanan sesuai standar orang orang daerah (pad) orang jumlah peserta jejaring internal hospital linkage. orang orang orang jumlah investigasi kontak orang orang pop orang pengelolaan pelayanan kesehatan orang raya tuberkulosis bulan jasa tenaga administrator penyakit tabu bulan tabu dinas kesehatan menular jumlah peserta monitoring dan evaluasi program p2pm orang orang orang jumlah bulan jasa pengelola pelayanan bulan bulan bulan program hiv jumlah orang dengan risiko terinfeksi hiv ora ora ora! |o.oo pengelolaan pelayanan kesehatan orang yang mendapatkan pelayanan sesuai standar |dinas kesehatan dengan risiko terinfeksi hiv jumlah peserta kegiatan mobile vct orang orang orang jumlah peserta pertemuan sosialisasi jumlah peserta pemetaan populasi rishaket bahan pemeriksaan pcr set set nan set jumlah paket bahan pemeriksaan rapid set set set antigen jumlah obat obatan untuk p3k paket paket paket 2l2. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa hah pake! paket pake! dinas kesehatan klb) jumlah shift kegiatan p3k dan shift shift shift penanggulangan bencana tgc jumlah bulan jasa tenaga administrasi bulan bulan bulan pengelolaan klb persentase realisasi anggaran hibah pmi kota cimahi, semua pendapatan asli ani jumlah paket pengadaan pmt paket paket kecamatan, paket |o.oo 4s| pengelolaan pelayanan kesehatan gizi semua daerah (pad) dinas kesehatan masyarakat kelurahan jumlah peserta pertemuan pelayanan kesehatan gizi orang orang orang jumlah chi yang diukur kebugaran jasmani orang orang orang pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan 2l2. olga jumlah kader pos ukk yang dilatih kader kader pop kader dinas kesehatan jumlah kegiatan pengelolaan program kali kali kali pelayanan kesehatan kerja dan olah raga jumlah inspeksi sarana air minum pada pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan 13bi 43bi dinas kesehatan kesehatan lingkungan jumlah pemeriksaan dam sampel sampel pop sampel kali lani ini pendapatan asli ian jumlah peserta pengembangan kompetensi orang orang orang pengelolaan pelayanan promosi kesehatan petugas prokes dinas kesehatan jumlah peserta pertemuan pembinaan program orang orang orang prokes penyuluhan luar gedung kali kali kali jumlah kegiatan pengelolaan administrasi kegiatan kegiatan pop kegiatan program surveilans jumlah laporan penemuan kasus non pd3i laporan laporan laporan jumlah pertemuan kegiatan jemaah haji orang orang orang pengelolaan surveilans kesehatan dinas kesehatan jumlah sampel penyelidikan epidemiologi pe) sampel sampel sampel pertemuan evaluasi program surveilans. orang orang orang pertemuan kegiatan skor penyakit potensial wabah pd3i orang orang orang jumlah peserta pertemuan pengelolaan pendapatan asli upaya kesehatan khusus orang orang daerah (pad) orang jumlah peserta pertemuan koordinasi pis orang orang orang pengelolaan upaya kesehatan khusus .300j .300j dinas kesehatan jumlah peserta pertemuan sistem ora orang ora pelayanan rujukan jumlah bulan jasa tenaga kegiatan pis bulan bulan bulan jumlah pertemuan evaluasi dan sosialisasi kali pendapatan asli program ipa, diare, dan hepatitis) daerah (pad) jumlah pertemuan evaluasi program endemik kali kali kali epidemik dan zoonosis ana ratan penyakit menular gan jepidemikdan z00dosis dinas kesehatan kegiatan pengendalian vektor kali kali kali pendampingan pelayanan dokter spesialis dalam pada pelaksanaan pandu ptm kali kali kali puskesmas pengadaan belanja bahan habis pakai alat kedokteran paket paket pakejumlah peserta jkn yang dibayarkan oleh pendapatan asli pemerintah daerah pembiayaan orang orang daerah (pad) orang jumlah peserta jkn yang dibayarkan oleh orang orang bantuan keuangan orang pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat pemerintah daerah pembiayaan .600j dinas kesehatan jumlah peserta pertemuan jkn orang orang pop orang jumlah bulan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar peserta bulan bulan bulan jkn jumlah deklarasi odf kelurahan kelurahan kelurahan jumlah paket evaluasi lingkungan bersih dan paket paket paket sehat jumlah pembinaan kota sehat tk. kota kali kali pop kali penyelenggaraan kabupaten kota sehat dinas kesehatan jumlah peserta pertemuan koordinasi tim jumlah peserta rapat koordinasi pra odf orang orang orang belanja disinfektan liter liter del (pa liter jumlah bulan jasa tenaga ahli bulan bulan pop bulan jumlah jasa tim vaksinasi covid pop jumlah peserta sosialisasi vaksin covid orang orang orang jumlah peserta koordinasi teknis pelaksanaan vaksinasi covid 16orang orang ann orang operasional pelayanan fasilitas kesehatan jumlah jasa pendampingan konsumen kiri bulan bulan bulan dinas kesehatan lainnya jumlah pembelian printer paket paket paket jumlah pembelian safety box box box box jumlah pembelian trash bag sampah medis pak pak pak jumlah jasa pengangkutan dan pemusnahan ialah medis jumlah jenis bahan habis pakai, belanja alat bahan untuk kegiatan kantor pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan jumlah puskesmas yang melaksanakan pendapatan asli kabupaten kota penilaian akreditasi puskesmas puskesmas daerah (pad) puskesmas dinas kesehatan jumlah pertemuan koordinasi pelaksanaan orang orang orang imunisasi jumlah peserta pertemuan persiapan pelaksanaan vaksin orang orang orang persentase realisasi asuransi kiri persen persen pop persen investigasi awal kejadian tidak diharapkan jumlah peserta sosialisasi persiapan kejadian ikutan pasca imunisasi dan kampanye untuk kader orang orang orang dinas kesehatan pemberian obat massal) kampanye jumlah jenis dokumentasi dan periklanan lani, ami tani jenis jenis jenis pencanangan kampanye jumlah tenaga pendukung pelaksanaan kampanye dari kader orang orang orang jumlah tenaga pendukung pelaksanaan kampanye dari ibi bidan orang orang orangdinas kesehatan jumlah peserta pertemuan penyusunan profil dokumen dokumen dokumen jumlah bulan jasa pemeliharaan sistem dan bulan bulan bulan jaringan lan 2l203 pengelolaan sistem informasi kesehatan jumlah pengadaan harddisk eksternal dinas kesehatan jumlah peserta pertemuan pembuatan aplikasipengadaan perangkat komputer unit unit unit olo.og afi pengadaan alat perangkat sistem informasi sumo sum sos daerah (pad) sum ,77ol dinas kesehatani pendapatan asli jumlah paket penilaian puskesmas berprestasi paket paket daerah (pad) paket jumlah peserta pertemuan kegiatan survey kepuasan masyarakat orang orang orang jumlah peserta pertemuan penilaian kinerja orang orang orang peningkatan mutu pelayanan fasilitas puskesmas alaihi meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dinas kesehatan tenaga kesehatan puskesmas mengenai mutu puskesmas puskesmas puskesmas puskesmla.o pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia jumlah names non asn yang mendapatkan dinas kesehatan kesehatan sesuai standar insentif jumlah jasa pengelola program informasi pendapatan asli sdmk daerah (pad) jumlah pertemuan penyusunan infomasi dokumen dokumen dokumen tenaga kesehatan also2 pembinaan dan pengawasan sumber daya peserta pembinaan jabatan fungsional orang orang orang dinas kesehatan manusia kesehatan jumlah peserta pembinaan tenaga kesehatan orang orang orang teladan jumlah peserta pertemuan pembinaan sdmk. program sediaan farmasi, alat kering kesehatan dan makanan minuman kesana tan kespan gan pengawasan sera tindak jumlah peserta pembinaan dan pengawasan seorang seorang pendapatan asli seorang izi ori oran ori alan afkaniut pengawasan perizinan apotek, toko (sarana kesehatan daerah (pad) dinas kesehatan obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha jumlah peserta pembinaan pas orang orang pop orang kro obatpendapatan asli lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan jumlah peserta pertemuan pkp orang orang daerah (pad) orang industri rumah tangga dan nomor p irt jumlah sampel pemeriksaan post market sebagai izin produksi, untuk produk makanan yang diperiksa sampel sampel sampel dinas kesehatan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh jumlah sarana iltp yang mendapatkan industri rumah tangga penyuluhan sarana sarana saranjumlah peserta pelatihan laik hygiene sanitasi higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan| tempat pengelolaan jasa boga rumah orang orang orang dinas kesehatan tpm) antara lain jasa boga, rumah makan makan restoran dan depot air minum dam)mberdayaan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan cakupan kawasan tanpa rokok ktr) lintas sektor tingkat daerah perkantoran persen persen persen kabupaten kota kota cimahi, jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan semua pendapatan asli ktr sekolah sekolah kecamatan, daerah (pad) memperkuat sekolah semua kelurahan ketahanan ekonomi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan pembinaan tan kami german pertumbuhan masyarakat dinas kesehatan tingkat kota berkualitas berkeadilan survei penerapan perhal ktr perkantoran orang orang orang pelaksanaan sehat dalam rangka promosi apel preventif tingkat daerah kabupaten kota menemani maan maan kenari kota cimahi, semua pendapatan asli jumlah peserta tobacco day campaign orang orang kecamatan, daerah (pad) orang semua kelurahan slz.oo penyelenggaraan promosi kesehatan dan dinas kesehatan gerakan hidup bersih dan sehat jumlah peserta pembinaan kelurahan siaga orang orang orang sehat jumlah peserta pertemuan money pubs orang orang orang jumlah peserta seminar hari tanpa tembakauemua kab kota, bimbingan teknis dan supervisi semua pendapatan asli jumlah peserta pembinaan ukm orang orang orang los pengembangan dan pelaksanaan upaya kecamatan, daerah (pad) dinas kesehatan kesehatan bersumber daya masyarakat semua ukm) kelurahan jumlah peserta pertemuan koordinasi lal too jurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar jual jurusan pemerintahan bidang sewa tan 2mssasasa) 2534asasi) ooduka yang dilayani dari orang orang tengah pendapatan dari blue orang pelayanan dan penunjang pelayanan blue total peserta jkn terdaftar) sena nahpelayanan kesehatan ibu hamil orang orang orang tengah, setiamanah pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dinas kesehatanlayanan kesehatan ibu bersalin orang orang bela dak non fisik book orang setiamanah pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinas kesehatan kota cimahi, cimahi tengah, paduka kota cimahi, pelayanan kesehatan bayi baru lahir orang orang kel dak non fisik book orang setiamanah pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru |dinas kesehatan kota cimahi, cimahi tengah, paduka kota cimahi, pelayanan kesehatan balita orang orang bela dak non fisik book orang setiamanah pengelolaan pelayanan kesehatan balita dinas kesehatan kota cimahi, cimahi tengah, paduka kota cimahi, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan cimahi dak non fisik book dasar orang orang tengah, bok orang lok pel kesehatan: usi: setiamanah 2lz.o2 #geiojaan layanan kesehatan pada usia ,000l dinas kesehatan pendidikan dasar kota cimahi, cimahi tengah, paduka kota cimahi, pelayanan kesehatan pada usia lanjut orang orang bela dak non fisik book orang setiamanah lenuetolaan pelayanan kesehatan pada usia dinas kesehatan kota cimahi, cimahi tengah, paduka kota cimahi, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan cimahi dak non fisik book jiwa berat orang orang tengah, bok orang bolaan pel kesehatan setiamanah 2l2. tol" #ngetolaan layanan kesehatan orang dinas kesehatan dengan gangguan jiwa berat kota cimahi ota cimahi, cimahi tengah, paduka kota cimahi, pelayanan kesehatan orang dengan risiko cimahi dak non fisik book terinfeksi hiv orang orang tengah, bok orang setiamanahpaduka kota cimahi, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada cimahi dak non fisik book kondisi kejadian luar biasa kasus kasus tengah, bok kasus pengelolaan pelayanan kesehatan bagi setiamanah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa dinas kesehatan klb)pelayanan kesehatan gizi masyarakat orang orang tengah, bok orang setiamanah pengelolaan pelayanan kesehatan gizi dinas kesehatan masyarakat kota cimahi, cimahi tengah, paduka kota cimahi, cimahi dak non fisik book pelayanan kesehatan kerja dan olahraga orang orang tengah, bok orang setiamanah 2l2. oanablaan pelayanan kesehatan kerja dkesehatan lingkungan orang orang tengah, bok orang setiamanah pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungpromosi kesehatan orang orang tengah, bok orang setiamanah pengelolaan pelayanan promosi kesehatan dinas kesehatan kota cimahi, cimahi tengah, paduka kota cimahi, pelayanan kesehatan penyakit menular dan cimahi dak non fisik book tidak menular tengah, bok setiamanah |o.oo layanan kesehatan penyakit menular dan dinas kesehatan tidak menular kota cimahi, cimahi tengah, padukn cimahi dak non fisik book ora kesehatan sesuai standar tengah, bok setiamanahpaduka lal too jurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar help sena ana biang keenam ona program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota ofteeemmatatan layanan blu5 aman jumlah kepesertaan jkn wilayah kerja kota cimahi, puskesmas belong asih dari total orang orang selatan pendapatan dari blue orang pelayanan dan penunjang pelayanan blue peserta jkn terdaftar) belong|o.o2 pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru kanan kesehatan bayi baru lahir orang orang 3rs| cimahi dak non fisik book orang 375lintas kesehatan lahir selatan, bok belong kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan balita pelayanan kesehatan balita m0orang orang simankanan kesehatan pada usia produktif 170740rang orang mahi dak non fisik book orang dinas kesehatan produktif selatan, bok belong kota cimahi, 2l2021 lengatolaan pelayanan kesehatan pada usia kanan kesehatan pada usia lanjut 3064orang orang lina dak non fisik book orang dinas kesehatan belong lo.o2 pengelolaan pelayanan kesehatan penderita pelayanan kesehatan pada usia penderita orang orang dak non fisik book orang dinas kesehatan hipertensi hipertensi bok kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan penderita pelayanan kesehatan pada usia penderita cimahi dak non fisik book diabetes melitus diabetes melitus orang orang selatan, bok orang dinas kesehatan belong kota cimahi, 2lo.o2 pengelolaan pelayanan kesehatan orang pelayanan kesehatan pada,000l dinas kesehatan dengan risiko terinfeksi hiv selatan, bok tubuh manusia (hiv) belongjumlah kasus kasus kasus selatan, bok kasus dinas kesehatan klb) mberg, kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi2lo.oo re) pengelolaan pelayanan kesehatan kerjakan eeompinaan pos ukk kali cimahi dak non fisik book dinas kesehatan olahragasarana yang inspeksi kesehatan lingkungan sarana sarana siman dak non fisik book sarana dinas kesehatan belong kota cimahi, pengelolaan pelayanan promosi kesehatan peserta kegiatan orang orang lina dak non fisik book orang dinas kesehatan belong kota cimahi, 33operasional pelayanan puskesmas peserta kegiatan orang orang lina dak non fisik book orang dinas kesehatan belong las indi: kota cimahi investigasi awal kejadian tidak diharapkan inai dat kejadian ikutan pasca imunisasi dan pelayanan kesehatan investigasi awal orang orang cimahi dak non fisik book orang ,000l dinas kesehatan kejadian tidak diharapkan selatan, bok pemberian obat massal) belongcimahi dak non fisik book kesehatan sesuai standar tenaga pelayanan umum orang orang selatan, bok orang dinas kesehatan belong lal it. jurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bie psa ara biang kesehatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota jumlah peserta jkn yang ada diwilayah kerja puskesmas belong tengah dari total orang orang pendapatan dari blue orang pelayanan dan penunjang pelayanan bluesiman orang dinas kesehatan belong kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan balita pelayanan kesehatan balitayana kesehatan pada usia produktif orang orang mahi dak non fisik book orang ,000i dinas kesehatan produktif.o2 pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia kanan kesehatan pada usia lanjut 1610orang 116100rang mahi dak non fisik book orang ,000i dinas kesehatan lanjut selatan, bok belong kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan penderita pelayanan kesehatan penderita hipertensi cimahi dak non fisik book hipertensi dengan pelaksanaan intervensi lanjut pis pk orang orang selatan, bok orang dinas kesehatan belongbelong kota cimahi pengelolaan pelayanan kesehatan bagi dik 13ondisi kejadian luar biasa selatan, bok (klb) belong kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi pankerja dan cimahi dak non fisik book olahraga pelayanan kesehatan kerja dan olah ragalingkungan |pelayanan kesehatan lingkungan orang orang siman dak non fisik book orang dinas kesehatan belong kota cimahi, cimahi dak non fisik book pengelolaan pelayanan promosi kesehatan orang orang tengah, bpelayanan kesehatan penyakit menular dan cimahi dak non fisik book tidak menular tidak menular orang orang selatan, bok orang dinas kesehatan belong kota cimahi, cimahi dak non fisik book penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja orang orang selatan bok orang operasional pelayanan puskesmas belong dinas kesehatan dak non fisik book bok investigasi awal kejadian tidak diharapkan investigasi awal kejadian tidak kota cimahi, dak non fisik book kejadian ikutan pasca imunisasi dan diharapkan( kejadian ikutan pasca imunisasi kegiatan kegiatan kegiatan dinas kesehatan selatan, bok pemberian obat massal) dan pemberian obat masal) belong ipg). target indikator makro pembangunan kota cimahi yang tidak tercapai menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya perubahan pada rkd kota cimahi tahun berdasarkan hasil tabulasi dan analisis data atas, ada beberapa indikator yang tidak berhasil dicapai. berikut ini hasil pendalaman ketidaktercapaian untuk setiap indikator indeks reformasi birokrasi irb) evaluasi pengukuran indeks reformasi birokrasievaluasi terdiri dari komponen pengungkit, komponen hasil, serta uji kelayakan dan kepatutan. komponen pengungkit terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform terhadap area perubahan. komponen hasil menilai sakit, survey kepuasan masyarakat, pembangunan zona integritas serta survey internal organisasi budaya kerja. kendala tidak tercapainya target adalah pengumpulan dokumen sebagai bukti pemenuhan setiap indikator dan sub indikator dalam setiap area perubahan yang masih belum dapat dipenuhi secara maksimal. selain itu, komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi masih belum disertai tindakan nyata lingkup perangkat daerah. indeks profesionalitas asn (ip asn) asn diukur dengan melihat empat dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, performance dan disiplin. tidak tercapainya target asn ini, salah satunya disebabkan karena penentuan target yang terlalu tinggi. bila dilihat dari nilai capaian, nilai capaian asn kota cimahi sudah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai asn provinsi jawa barat dan beberapa daerah lain jawa barat. perlu ada evaluasi dalam upaya peningkatan nilai asn dengan melihat keempat dimensi pembentuknya, terutama yang memiliki bobot yang lebih besar. selain itu, alokasi anggaran untuk fasilitasi pendidikan dan pelatihan asn perlu disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan apbd.pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia cimahi dak non fisik book kesehatan sesuai standar kesehatan sesuai standar orang orang selatan, bok orang dinas kesehatan belong31s207a38| z2essa2800| oo program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota (if 4jn0 peningkatan pelayanan blue mssgssraa) wmaseooo| jumlah peserta jkn wilayah puskesmas kota cimahi, cigugur tengah yang dilayani dari total orang orang tengah pendapatan dari blue orang peserta jkn terdaftar) ngan, baros pelayanan dan penunjang pelayanan blue kota cimahi dinas kesehatan ota cimahi, cimahi nilai survey kepuasan masyarakat persen persen tengah, persen cigugur tengpelayanan kesehatan ibu hamil orang orang tengah, bok orang baros pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamilibu bersalin orang orang tengah, bok orang baros pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalinbayi baru lahir orang orang tengah, bok orang baros 2lo.oo pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru dinas kesehatan lahirkesehatan balita orang orang tengah, bok orang baros pengelolaan pelayanan kesehatan balita dinas kesehatankota cimahi, pengelolaanbaros 2la.o2 pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia dinas kesehatan pendidikan dasarhipertensi orang orang tengah, bok orang baros 2lo.oo af?baros 2la.oo pengelolaan pelayanan kesehatan penderita dinas kesehatan diabetes melitubaros pengelolaan pelayanan kesehatan orang inilah kesehatan dengan gangguan jiwa beratterduga tuberkulosis orang orang tengah, bok orang baros |o.oo 4a| pengelolaan pelayanan kesehatan orang dinas kesehatan terduga tuberkulosiresiko terinfeksi hiv orang orang tengah, bok orang baros |o.oo pengelolaan pelayanan kesehatan orang dinas kesehatan dengan risiko terinfeksi hiv kota cimahi, cimahi tengah, cigugur tengah kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan bagi cimahi dak non fisik book penduduk pada kondisi kejadian luar biasa orang orang tengah, bok orang barosgizi cimahi dak non fisik book masyarakat orang orang tengah, bok orang baros |o.oo pengelolaan pelayanan kesehatan gizi dinas kesehatan masyarakat kota cimahi, cimahi tengah, cigugur tengah kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan cimahi dak non fisik book olahraga orang orang tengah, bok orang baros 2lo.oo ref pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan dinas kesehatan olahraga kota cimahi, cimahi tengah, cigugur tengah kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan lokasi lokasi kel dak non fisik book lokasi baros pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan kota cimahi dinas kesehatan ota cimahi, cimahi tengah, cigugur tengah kota cimahi, pengelolaan pelayanan promosi kesehatan orang orang bela dak non fisik bongelolaan surveilans kesehatan posyandu posyandu kel dak non fisik book posyandu baros pengelolaan surveilanscimahi dak non fisik book tidak menular lokasi lokasi tengah, bok lokasi baros |o.oo pelayanan kesehatan penyakit menular dan dinas kesehatan tidak menular kota cimahi, cimahi tengah, cigugur tengah laki indi: kota cimahi investigasi awal kejadian tidak diharapkan dat kejadian ikutan pasca imunisasi dan kasus kasus siman dak non fisik book kasus pemberian obat massal) kla investigasi awal kejadian tidak diharapkan kejadian ikutan pasca imunisasi dan dinas kesehatan pemberian obat massal) kota cimahi, il cimahi dak non fisik book 3ori kesehatan sesuai standar tengah, bok barosgugur tengah lal too jurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar help sarana biang keenam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota eee jennattan petuanan ema jumlah peserta jkn wilayah kerja kota cimahi, puskesmas cimahi selatan yang dilayani orang orang selatan,utamasiman dak non fisik book orang dinas kesehatan utamautama kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru kutama kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan balita pelayanan kesehatan balita orang har orang har lina dak non fisik book orang dinas kesehatan utama,0001dinas kesehatan pendidikan dasar dasar selatan, bok utama kota cimahi, .o2 pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia kanan kesehatan pada usia lanjut orang orang mahi dak non fisik book orang dinas kesehatan lanjut selatan, bok utama kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan penderita boa kanan kesehatan penderita hipertensi orang har orang har cimahi dak non fisik book orang dinas kesehatan hipertensi selatan, bok hari utama kota cimahi, lo.o2 pengelolaan pelayanan kesehatan penderita peningkatan kualitas sistem pelaporan capaian orang hari orang hari cimahi dak non fisik book orang dinas kesehatan diabetes melitus kinerja dan keuangan selatan, bok ariutamautamautama kota cimahi pengelolaan pelayanan kesehatan bagi dat penduduk pada kondisi kejadian luar biasa p9'klb) selatan, bok utama kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi pelayanan kesehatan gizi masyarakat orang orang mahi dak non fisik book orang ,000l dinas kesehatan masyarakat selatan, bok utama kota cimahi, cimahi dak non fisik book pelayanan kesehatan kerja dan olah raga pos ukk pos ukk pos ukk |o.oo xe| pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan selatan, bok dinas kesehatan olahraga utama pelayanan kesehatan kerja dan olah raga orang orang orang kota cimahi, pengelolaan pelayanan promosi kesehatan pelayanan promosi kesehatan 2730rang orang lina dak non fisik book orang dinas kesehatan utama kota cimahi, pengelolaan surveilans kesehatan pengelolaan surveilans kesehatan orang orang lina dak non fisik book orang dinas kesehatan utama kota cimahi, cimahi dak non fisik book jumlah lokasi logging lokasi lokasi selatan, bok lokasi 2lo.oo layanan kesehatan penyakit menular dan utama dinas kesehatan tidak menular jumlah lokasi pemeriksaan jentik pemeriksaan pemeriksaan pemeriksa jentik jentik jentik jumlah sekolah yang diperiksa sekolah sekolah pop sekolah kota cimahi, 33operasional pelayanan puskesmas peningkatan kualitas sistem pelaporan capaian orang orang mahi dak non fisik book orang dinas kesehatan kinerja dan keuangan selatan, bok utamoo21 pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia peningkatan kualitas sistem pelaporan capaian orang orang cimahi dak non fisik book orang dinas kesehatan kesehatan sesuai standar kinerja selatan, bok utama lal it. jurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar lill jurusan pemerintahan bidang kesehatan ''''''# ' zsz7asso)pagerancipageran(pelayanan kesehatan ibu hamil 10400ibu bersalin (pelayanan kesehatan ibu bersalin orang orang cimahi dak non fisik book orang ,000i dinas kesehatan cipageranbalita pelayanan kesehatan balita 2479cipageran kota cimahi, 2l2021 lengatolaan pelayanan kesehatan pada usia kanan kesehatan pada usia lanjut 2190orang orang cimahi dak non fisik book orang ,000i dinas kesehatan cipageran kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan penderita kanan kesehatan pada penderita hipertensi orang orang mahi dak non fisik book orang ,000i dinas kesehatan hipertensi utara, bok cipageran kota cimahi, lo.o2 pengelolaan pelayanan kesehatan penderita pelayanan kesehatan padautara, bok cipageran kota cimahi,cipagerancipageran kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan orang cimahi dak non fisik book dengan risiko terinfeksi hiv pelayanan kesehatan orang dengan resiko hiv orang orang utara, bok orang dinas kesehatan cipageranutara bok dinas kesehatan klb) cipageran kota cimahi, olo.o2 pengelolaan pelayanan kesehatan gizi cimahi dak non fisik book dinas kesehatan masyarakat utara, bok cipageran kota cimahi, loo2 pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan cimahi dak non fisik book dinas kesehatan olahraga utara, bok cipagecimahi dak non fisik book ,000i dinas kesehatan cipageran kota cimahi, pengelolaan pelayanan promosi kesehatan cimahi dak non fisik book dinas kesehatan cipageran kota cimahi, pengelolaan surveilans kesehatan cimahi dak non fisik book ,000l dinas kesehatan cipageran kota cimahi, olo.o2 pelayanan kesehatan penyakit menular dan cimahi dak non fisik book dinas kesehatan tidak menular utara, bok cipagerandinas kesehatan utara, bok pemberian obat massal) cipageran program peningkatan kapasitas m2. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia mahi dak non fisik book dinas kesehatan kesehatan sesuai standar utara, bok cipageranasrama7s| 2as7o3300| oo program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota gel oto penataan petuanan cup some san jumlah peserta jkn wilayah puskesmas kota cimahi, cimahi tengah yang dilayani dari total orang orang tengah, pendapatan dari blue orang peserta jkn terdaftar) ngan, karangmekar pelayanan dan penunjang pelayanan blue dinas kesehatan kota cimahi, nilai survey kepuasan masyarakat persen persen kel persen cimahcapaian spm pelayanan kesehatan ibu hamil orang orang tengah, bok orang karangmekar pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamilibu cimahi dak non fisik book bersalin orang orang tengah, bok orang karangmekar pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinas kesehatan kota cimahi, cimahi tengah, cimahi kota cimahi, capaian spm pelayanan kesehatan bayi baru cimahi dak non fisik book lahir orang orang tengah, bok orang lok pel kesehatan bayi karangmekar 2lz.o2 #pengelolaan layanan kesehatan bayi baru dinas kesehatan lahir kota cimahi, cimahi tengah, cimahi kota cimahi, capaian spm pelayanan kesehatan balita orang orang bela dak non fisik book orang karangmekar pengelolaan pelayanan kesehatan balita dinas kesehatanlok pel kesehatan: usi: karangmekar 2lz.o2 #geiojaan layanan kesehatan pada usia ,500l dinas kesehatan pendidikan dasarlanjut orang orang tengah, bok orang karangmekar lenuetolaan pelayanan kesehatan pada usia dinas kesehatanhipertensi orang orang tengah, bok orang karangmekar 2lo.oolok pel kesehatan penderita: karangmekar pengelolaan layanan kesehatan penderita inilah kesehatan diabetes melituskarangmekar |o.oo pengelolaan pelayanan kesehatan orang dinas kesehatan dengan gangguan jiwa berat kota cimahi, cimahi tengah, cimahi kota cimahi, capaian spm pelayanan kesehatan orang cimahi dak non fisik book terduga orang orang tengah, bok orang lok pel kesehatan karangmekar ongdlolaan layanan kesehatan orang dinas kesehatan terduga tuberkulosis kota cimahi, cimahi tengah, cimahi capaian spm pelayanan kesehatan orang kota cimahi, dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan cimahi dak non fisik book daya tahan tubuh manusia human orang orang tengah, bok orang immunodeficiency virus) karangmekarcimahi kota cimahi, jumlah kasus orang orang kel dak non fisik book orang karangmekarjumlah kontak erat yang selesai dipantau orang orang kel orang cimahi jumlah tracer kota cimahi, jumlah peserta pertemuan orang orang kel dak non fisik book orang pengelolaan pel: kesehatan gizi karangmekar 2l2.o2 isl! #ngetolaan layanan kesehatan gizi o3o| 93o|dinas kesehatan masyarakat kota cimahi, cimahi tengah, cimahi kota cimahi, jumlah peserta kebugaran jasmani orang orang bela dak non fisik book orang karangmekar 2l2. pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan dinas kesehatan kota cimahi, cimahi jumlah peserta pembentukan ukk orang orang tengah orang cimahi kota cimahi, jumlah peserta pertemuan orang orang bela dak non fisik book orang karangmekar pengelolaan pelayanan kesehatan lingkunganjumlah batra yang dibina unit unit tengah, bok unit karangmekar pengelolaan pelayanan promosi kesehatan dinas kesehatan kota cimahi, cimahi jumlah peserta pertemuan orang orang tengah, orangpel kesehatan kit menular karangmekar layanan kesehatan penyakit menular dan dinas kesehatan tidak menular kota cimahi, cimahi tengah,karangmekar operasional pelayanan puskesmas dinas kesehatan kota cimahi, cimahi dak non fisik book tengah, akreditasi cimahlai cimahi dak non fisik book jumlah tenaga dengan perjanjian kerja orang orang tengah, bok orang karangmekarmahi dkota cimahi, jumlah peserta jkn wilayah puskesmas cimahi citeureup yang dilayani dari total peserta orang orang utara, pendapatan dari blue orang pelayanan dan penunjang pelayanan blue jkn terdaftar) semua dinas kesehatan kelurahciteureup salah satu upaya pemerintah daerah kota cimahi untuk meningkatkan asn adalah menjadikan asn sebagai indikator kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah yang diampu oleh seluruh perangkat daerah dalam rencana pembangunan daerah kota cimahi tahun indeks gini ketimpangan yang diindikasikan oleh indeks gini menunjukan capaian kota cimahi masih berada pada kategori moderat. kota cimahi berhasil mencapai target pada tahun sedangkan pada tahun data indeks gini mengalami penurunan angka dari target hal ini disebabkan oleh tingkat kemiskinan dan pengangguran kota cimahi yang meningkat akibat pandemi covid pada tahun dan efeknya masih ada sampai dengan tahun dan awal tahun angka kemiskinan angka kemiskinan kota cimahi pada dasarnya sudah berada jauh bawah angka kemiskinan provinsi jawa barat dan nasional, namun tidak tercapainya target angka kemiskinan salah satunya disebabkan karena adanya pandemi dan hampir seluruh daerah provinsi jawa barat dan indonesia yang umumnya mengalami kondisi yang sama. tingkat pengangguran terbuka tpt) tingkat pengangguran terbuka kota cimahi meningkat tajam setelah terjadinya pandemi covid berdasarkan data bps tahun tpt kota cimahi meningkat cukup signifikan menjadi angka tersebut sedikit menurun pada tahun menjadi yo. turunnya produktivitas perekonomian pasca pandemi covid tahun menyebabkan banyaknya lapangan usaha yang mengurangi bahkan menghentikan produksinya. hal ini menyebabkan angka pengangguran kota cimahi terus bertambah. indeks pembangunan gender ipg) ipg merupakan perbandingan antara indeks pembangunan manusia ipm) laki laki dan ipm perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah,ibu bersalin kesehatan ibu bersalibayi baru charan bayi baru lahir orang orang cimahi dak non fisik book orang dinas kesehatan lahir utara, bok citeureup kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan balita kesehatan balitapada usia charan pada usia pendidikan dasar orang orang m0. cimahi dak non fisik book orang m10, dinas kesehatan pendidikan dasar utara, bok citeureup kota cimahi, 2l2021 lenuetolaan pelayanan kesehatan pada usia . hutan pada usia lanjut orang orang cimahi dak non fisik book orang dinas kesehatan citeureup kota cimahi, 2l2. pengelolaan pelayanan kesehatan penderita xc. charan penderita hipertensi orang orang mahi dak non fisik book orang dinas kesehatan hipertensi utara, bok citeureup kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan penderita khatan penderita diabetes melitus orang orang mahi dak non fisik book orang dinas kesehatan diabetes melitus utara, bok citeureupkesehatan orang dengan gangguan jiwacimahi dak non fisik book terduga tuberkulosis kesehatan orang terduga tuberkulosishai cimahi dak non fisik book dengan risiko terinfeksi hiv kesehatan orang dengan risiko terinfeksi hiv orang orang utara, bok orang dinas kesehatan citeureupkesehatan bagi kondisi kejadian luar biasa orang orang utara bok orang dinas kesehatan klb) citeureup kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi cimahi dak non fisik book masyarakat kesehatan gizi masyarakat orang orang utara, bok orang dinas kesehatan citeureup kota cimahi, rel pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan charan kerja dan olahraga orang orang mahi dak non fisik book orang dinas kesehatan olahraga utara, bok citeureup kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan kesehatan lingkungapromosi kesehatan pelayanan promosi kesehatan orang orang cimahi dak non fisik book orang dinas kesehatan citeureuyanan kesehatan penyakit menularkan charan penyakit menular dan tidak menular orang orang dak non fisik book orang dinas kesehatan tidak menular bok kota cimahi, retribusi pelayanan operasional puskesmas orang orang cimahi kesehatan yang. klaim orang operasional pelayanan puskesmas x. dinas kesehatan citeureup kepada bpjsinvestigasi awal kejadian tidak diharapkan orang orang utara bok orang dinas kesehatan pemberian obat massal) citeureupsumber daya manusia kesehatan sesuai cimahi dak non fisik book kesehatan sesuai standar standar orang orang utara, bok orang dinas kesehatan citeureuhelen |pembatasan penyamar bios .& jumlah peserta jkn wilayah kerja kota cimahi, puskesmas cimahi utara yang dilayani orang orang utarababat83orang orang cimahi dak non fisik book orang ,000i dinas kesehatan dibabatdibabat kota cimahi, |o.o2 pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru kanan kesehatan bayi baru lahir 1066orang orang cimahi dak non fisik book orang dinas kesehatan lahir utara, bok dibabat kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan balita pelayanan kesehatan balita 35210orang orang cimahi dak non fisik book orang dinas kesehatan dibabatdibabat kota cimahi, 2l2021 lengatolaan pelayanan kesehatan pada usia kanan kesehatan pada usia lanjut 34820orang orang cimahi dak non fisik book orang ,000l dinas kesehatan dibabat kota cimahi, 2l2. pengelolaan pelayanan kesehatan penderita anan kesehatan penderita hipertensi 4539orang orang mahi dak non fisik book orang ,000i dinas kesehatan hipertensi utara, bokpenderita pelayanan kesehatan penderita diabetes cimahi dak non fisik book diabetes melitus mellitucimahi dak non fisik book dengan gangguan jiwa berat gangguan jiwa beratrisiko cimahi dak non fisik book dengan risiko terinfeksi hiv terinfeksi hiv orang orang utara, bok orang dinas kesehatan dibabat kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan bagi jumlah kasus kasus kasus cimahi dak non fisik book kasus penduduk pada kondisi kejadian luar biasa utara, bok dinas kesehatan klb dibabat klb) jumlah volume pengantaran sampel kali kali kali kota cimahi, cimahi dak non fisik book izi jumlah peserta pertemuan ora ora ora! |o.oo pengelolaan pelayanan kesehatan gizi utara, bok dinas kesehatan masyarakat dibabat jumlah sasaran pendataan pop kota cimahi, lot: pel kesehatan kerja jumlah peserta pengukuran kebugaran 700rai 700rat cimahi dak non fisik book 700ra ref en9stolen layanan kesehatan kerja dan jasmani utara, bok dinas kesehatan olahraga dibabat kota cimahi, jumlah lokasi kegiatan lokasi lokasi cimahi dak non fisik book lokasi pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan utara, bok dinas kesehatan dibabat jumlah peserta pertemuan orang orang orang kota cimahi, pengelolaan pelayanan promosi kesehatan jumlah hari pelaksanaan hari hari cimahi dak non fisik book hari ,000i dinas kesehatan dibabat kota cimahi, pengelolaan surveilans kesehatan jumlah lokasi yang disurvei posyandu posyandu cimahi dak non fisik book posyandu dinas kesehatan dibabat kota cimahi, jumlah lokasi logging lokasi lokasi cimahi dak non fisik book lokasi pelayanan kesehatan penyakit menular dan maan memulai |dibabat dinas kesehatan jumlah sekolah yang diperiksa sekolah sekolah sekolah kota cimahi, jumlah pertemuan kali kali cimahi dak non fisik book kali operasional pelayanan puskesmas dibabat dinas kesehatan dak non fisik book bodibabat lah jurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bei rosa pemain ata bana kesehatan users aan tana,sirkalikipasirkalikipasirkalikipasirkaliki kota cimahi, 2l2021 pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru of. kanan kesehatan bayi baru lahir orang orang cimahi dak non fisik book orang dinas kesehatan pasirkalikiutara, bok orang dinas kesehatan semua kelurahpasirkaliki kota cimahi, 2l2021 lenuetolaan pelayanan kesehatan pada usia kanan kesehatan pada usia produktif orang orang cimahi dak non fisik book orang ,000i dinas kesehatan pasirkaliki kota cimahi, 2l2. pengelolaan pelayanan kesehatan penderita kanan kesehatan penderita hipertensi 2039orang orang mahi dak non fisik book orang ,000i dinas kesehatan hipertensi utara, bok pasirkalikilitus utara, bok pasirkalikipasirkaliki pelayanan kesehatan orang dengan reutara, bok manusia human immunodeficiency virus) pasirkaliki kota cimahi, jumlah kasus kasus kasus cimahi dak non fisik book kasus pengelolaan pelayanan kesehatan bagi pasirkaliki penduduk pada kondisi kejadian luar biasa dinas kesehatan klb) jumlah kontak erat yang selesai dipantau orang orang pop orang kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi cimahi dak non fisik book masyarakat jumlah serta pertemuan orang orang utara, bok orang dinas kesehatan pasirkaliki kota cimahi, seh pengelolaan pelayanan kesehatan kerjakan peserta pemeriksaan kebugaran orang orang mahi dak non fisik book orang dinas kesehatan olahraga utara, bok pasirkaliki kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan jumlah cimahi dak non fisik book 12w dinas kesehatan pasirkaliki kota cimahi, pengelolaan pelayanan promosi kesehatan jumlah peserta pertemuan orang orang cimahi dak non fisik book orang dinas kesehatan pasirkaliki kota cimahi, pengelolaan surveilans kesehatan jumlah lokasi yang survei bpm bpm cimahi dak non fisik book bpm dinas kesehatan pasirkaliki kota cimahi, cimahi jumlah lokasi logging utara, dak non fisik book semua |o.oo layanan kesehatan penyakit menular dan kelurahan dinas kesehatan tidak menular jumlah peserta pertemuan orang orang orangkasus kasus utara bok kasus dinas kesehatan pemberian obat massal) pasirkalikpuskesmas cibeureum yang dilayani orang orang98orang orang siman dak non fisik book orang dinas kesehatan cibeureumcibeureum kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan balita pelayanan kesehatan balita 32020cibeureum kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia ic. kanan kesehatan pada usia lanjut 3444orang orang mahi dak non fisik book orang dinas kesehatan lanjut selatan, bok cibeureum kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan penderita kanan kesehatan penderita hipertensi 5157orang orang cimahi dak non fisik book orang ,000i dinas kesehatan hipertensi selatan, bok cibeureumcibeureumcibeureumcibeureum pelayanan kesehatan orang dengan riselatan, bok tubuh manusia human immunodeficiency virus) cibeureum kota cimahi pengelolaan pelayanan kesehatan bagi dat penduduk pada kondisi kejadian luar biasa p@selatan, bok cibeurep: lol pel: kesehatan gizi mba, orang orang cimahi dak non fisik book orang 2fa02 aan mentan kasi selatan, bok dinas kesehatan asmara cibeureum jumlah yang didata kota cimahi, pp: lol pel: kesehatan kerja jumlah peserta pengukuran kebugaran jasmani orang orang cimahi dak non fisik book orang tel nas anan layanan kesenian era can selatan, bok dinas kesehatan olahraga cibeureum jumlah pos ukk yang dibina tempat tempat tempat kota cimahi, jumlah lokasi kegiatan stem tempat tempat cimahi dak non fisik book tempat pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan selatan, bok dinas kesehatan cibeureum jumlah peserta pertemuan orang orang pop orang kota cimahi, cimahi dak non fisik book jumlah peserta kegiatan orang orang orang pengelolaan pelayanan promosi kesehatan selatan, bok dinas kesehatan cibeureum jumlah terintervensi 17tart 1tart 17tart kota cimahi, anti cimahi dak non fisik book jumlah lokasi pemeriksaan jentik tempat tempat tempat |o.o 25i pelayanan kesehatan penyakit menularkan selatan, bok dinas kesehatan tidak menular cibeureum jumlah peserta deteksi dini orang orang pop orang kota cimahi, cimahi dak non fisik book jumlah pertemuan kali selat bok |operasional pelayanan puskesmas tata, dinas kesehatan cibeureumorang orang orang dinas kesehatan selatan, bok pemberian obat massal) cibeureumselatan, bok orang dinas kesehatan cibeureum lalbeber yang dilayani dari orang orang selatan pendapatan dari blue orang pelayanan dan penunjang pelayanan blue total peserta jkn terdaftar) cibeberna transfer khusus jumlah kesehatan bumi orang orang selatan, dana alokasi khusus orang semua non fisik kelurahan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dinas kesehatan kota cimahi, cimahi dak non fisik book selatan, bok cibeber kota cimahi, cimahi dak non fisik book pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin jumlah kesehatan ibu bersalin orang orang selatan, bok orang dinas kesehatan semua kelurahan kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru cimahi dak non fisik book pelayanan kesehatan bayi baru lahir orang orang selatan, orang dinas kesehatan lahir semua bok kelurahanselatan, bok orang dinas kesehatan semua kelurahan kota cimahi, semua pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pelayanan kesehatan pada usia pendidikan orang orang .000l kecamatan, dak non fisik book orang dinas kesehatan pendidikan dasar dasar semua bok kelurahan kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia cimahi dak non fisik book pelayanan kesehatan pada usia lanjut orang orang selatan, orang dinas kesehatan lanjut semua bok kelurahan kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan penderita cimahi dak non fisik book hipertensi pelayanan kesehatan hipertensi orang orang selatan, bok orang dinas kesehatan semua kelurahan kota cimahi, ita cimahiselatan, dak non fisik book orang dinas kesehatan diabetes melitus melitus semua bok kelurahan kota cimahi, cimahiselatan, dak non fisik book orang 450l dinas kesehatan dengan gangguan jiwa berat jiwa berat semua bok kelurahan kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan ori cimahi dak non fisik book pelayanan kesehatan orang terduga orang orang selatan, orang dinas kesehatan terduga tuberkulosis semua bok kelurahan kota cimahi, pelayanan kesehatan orang dengan risiko cimahi dik .o2 pengelolaan pelayanan kesehatan orang terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan orang orang selatan, dak non fisik book orang dinas kesehatan dengan risiko terinfeksi hiv bok tubuh manusijumlah kasus orang orang selatan, dak non fisik book orang pengelolaan pelayanan kesehatan bagi semua penduduk pada kondisi kejadian luar biasa kelurahan dinas kesehatan klb) jumlah kontak erat orang orang pop orang kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi cimahi dak non fisik book jumlah peserta pertemuan orang orang selatan, orang dinas kesehatan masyarakat bok semua kelurahan kota cimahi, cimahi dak non fisik book pengelolaan pelayanan promosi kesehatan jumlah peserta pertemuan orang orang selatan, bok orang dinas kesehatan semua kelurahan kota cimahi, cimahi dak non fisik book sidak jentik selatan, |o.oo 25ip layanan kesehatan penyakit menular dan bok dinas kesehatan tidak menular semua kelurahan sidak jentik sekolah kegiatan kegiatan pop kegiatan kota cimahi, cimahi jumlah pertemuan orang orang selatan, dak non fisik book orang semua kelurahan operasional pelayanan puskesmas dinas kesehatan kota cimahi, cimahi dak non fisik book selatan, bok cibeber kota cimahi, investigasi awal kejadian tidak diharapkan cimahi 36l( kejadian ikutan pasca imunisasi dan jumlah kasus kiri kasus kasus selatan, dak non fisik book kasus dinas kesehatan pemberian obat massal) semua kelurahan program peningkatan kapasitas makcimahi 3l2.o2 pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia lah tenaga perjanjian kerja orang orang selatan, dak non fisik book orang dinas kesehatan kesehatan sesuai standar semua bok kelurahan doom8a7204708| w945s53200| | program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota jumlah peserta jkn wilayah puskesmas leuwigajah yang dilayani dari total orang orang pendapatan dari blue orang layanan dan penunjang pelayanan serta terdaftar dinas kesehatan play: dan jang play: blue peserta jkn terdaftar) dit kesehatan:leuwigajah kota cimahi, 2l2021 pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru kanan kesehatan bayi baru lahir orang orang siman dak non fisik book orang dinas kesehatan leuwigajah kota cimahi, ipengetotaan pelayanan kesehatan balita pelayanan kesehatan balita orang orang siman dak non fisik book orang ,000l dinas kesehatan leuwigajahdinas kesehatan pendidikan dasar dasar selatan, bok leuwigajah kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia kanan kesehatan pada usia produktif orang orang mahi dak non fisik book orang dinas kesehatan produktif selatan, bok leuwigajah kota cimahi, |o.o2 pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia kanan kesehatan pada usia lanjut orang orang cimahi dak non fisik book orang ,000l dinas kesehatan lanjut selatan, bok leuwigajah kota cimahi, 2l2. pengelolaan pelayanan kesehatan penderita anan kesehatan penderita hipertensi orang orang mahi dak non fisik book orang dinas kesehatan hipertensi selatan, bok leuwigajahleuwigajah kota cimahi, 2lo.o2 pengelolaan pelayanan kesehatan orang pelayanan kesehatanleuwigajahleuwigajah semua kab kota, pelayanan kesehatan orang dengan resiko semua dak non fisik book terinfeksi hiv orang orang kecamatan, bok orang pengelolaan pel kesehatan semua #pengelolaan layanan kesehatan orang kelurahan ,00ol dinas kesehatan dengan risiko terinfeksi hiv kota cimahi, cimahi selatan, leuwigajah kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan bagi dat luar biasa selatan, bok leuwigajah kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi pelayanan kesehatan gizi masyarakat orang orang cimahi dak non fisik book orang ,000l dinas kesehatan masyarakat selatan, bok leuwigajah dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. angka ipg yang mendekati menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki laki. realisasi ipg kota cimahi yang belum mencapai target menunjukan masih ada kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara laki laki dan perempuan dalam pembangunan kota cimahi. indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik spe)pembangunan sistem komunikasi dan informasi belum terintegrasi karena masihcapaian kegiatan standar pelayanan minimal evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan minimal spm) kota cimahi telah dilaksanakan pada awal tahun berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar pelayanan minimal dan peraturan kementerian dalam negeri nomor tahun tentang penerapan standar pelayanan minimal. dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar pelayanan minimal, menyatakan bahwaadapun dalam penetapan spm harus bersifat mutlak dan mudah distandarkan sehingga setiap warga negara memperoleh pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar secara minimal. adapun jenis dan muatan spm sebagaimana tercantum padarep pengelolaan pelayanan kesehatan kerjakan |. charan kerja dan olahraga orang orang cimahi dak non fisik book orang dinas kesehatan olahraga selatan, bok leuwigajah kota cimahi, ipengetotaan pelayanan kesehatan lingkungan pelayanan kesehatan lingkungan orang orang lina dak non fisik book orang dinas kesehatan leuwigajah kota cimahi, pengelolaan pelayanan promosi kesehatan pelayanan kesehatan promosi kesehatan orang orang lina dak non fisik book orang dinas kesehatan leuwigajah kota cimahi, pengelolaan surveilans kesehatan surveilans kesehatan orang orang lina dak non fisik book orang dinas kesehatan leuwigajah kota cimahi, |o.o2 pelayanan kesehatan penyakit menularkan sakit menular dan tidak menular orang orang cimahi dak non fisik book orang dinas kesehatan tidak menular selatan, bok leuwigajah pengambilan dan pengiriman spesimen kota cimahi, dak non fisik book penyakit potensial klb laboratorium pengiriman spesimen orang orang selatan, bok orang dinas kesehatan rujukan nasional leuwigajahkiri orang orang orang dinas kesehatan selatan, bok pemberian obat massal) pan leuwigajah3l2. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dak non fisik book ,000l dinas kesehatan kesehatan sesuai standar bok lal too jurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar program penunjang urusan nilai sakit perangkat daerah intai | untai jana fana lowii pemerintahan daerah persentase unit kerja yang mendapatkan jumlah administrasi par kota cimahi, jumlah asn yang disediakan gaji dan semua pendapatan asli tunangan yang orang orang kecamatan, arah (pad) asn sun orang penyediaan gaji dan tunjangan asn jang semua dibabat rsud dibabat kelurahan dana transfer umum dana alokasi umum program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya indeks kepuasan masyarakat persen persen persen kesehatan masyarakat penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp kewenangan daerah cakupan sarana prasarana alat spa) persen persen persen kabupaten kota semua kab kota, dak fisik bidang semua kesehatan reguler jumlah unit alat kesehatan yang diadakan unit unit kecamatan, (pelayanan kesehatan sarana unit pengadaan alat kesehatan alat penunjang semua rujukan prasarana epik fasilitas pelayanan kesehatan kelurahan alat rsud |rsud dibabat dibabat bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinlayanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah jumlah layanan rsud dibabat cimahi layanan layanan layanan layanan layanan kabupaten kota kota cimahi, pengelolaan pelayanan kesehatan bagi semua penduduk pada kondisi kejadian luar biasa pelayanan terhadap pasien klb rsud persen persen kecamatan, dana transfer umum masyarakat persen rsud dibabat dibabat dana alokasi umum asien klb) semua kelurahan semua kab kota, jumlah labu darah yang disediakan pelayanan labu labu semua pendapatan dari blue labu utd kecamatan, semua kelurahan jumlah orang yang mendapat pelayanan orang orang orang gawat darurat jumlah orang yang mendapat pelayanan orang orang orang beristri jumlah orang yang mendapat pelayanan icu orang orang orang jumlah orang yang mendapat pelayanan orang orang orang persalinan jumlah orang yang mendapat pelayanan orang orang orang rawat inap |operasional pelayanan rumah sakit jumlah orang yang mendapat pelayanan orang orang masyarakat? orang rsud dibabat jumlah orang yang mendapat pelayanan rehabilitasi medis orang orang orang jumlah resep untuk pelayanan farmasi resep resep res jumlah tindakan untuk pelayanan bedah tindakan tindakan tindakan sentral jumlah tindakan untuk pelayanan cath lab tindakan tindakan tindakan jumlah tindakan untuk pelayanan hemodialisa tindakan tindakan tindakan jumlah tindakan untuk pelayanan lab klinik tindakan tindakan find akan jumlah tindakan untuk pelayanan lab jumlah tindakan untuk pelayanan radiologi tindakan tindakan tindak lah ii.programpenunjang urusan nilai sakit perangkat daerah nilai nilai nisi nilai nilai pemerintahan daerah forum skpd kegiatan kegiatan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah ian jaminan asasi tenaga hamanepas pokemon dokumen dokumen tebakan dokumen administrasi kota cimahi, semua dana transfer umum dokumen perencanaan dan anggaran dokumen dokumen kecamatan, dokumen dana alokasi umum semua kelurahan al2o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat pelaku forum skpd kegiatan kegiatan pop kegiatan4l2. |evaluasi kinerja perangkat daerah dokumen evaluasi (klip, skpd, kpj) dokumen dokumen kecamatan, dana transfer umum dokumen dinas pekerjaan umum semua dana alokasi umumokumen laporan keuangan bulanan dokumen dokumen dokumen lurah jaminan asuransi tenaga harian lepas dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen administrasi administrasi keuangan perangkat daerah pembayaran gaji asn |suan bulan jia bulan bulan bulan pembayaran tunjangan kinerja asn bulan bulan bulan bulan bulan pembayaran tunjangan transportasi asn lean lean bulan bulan bulan upah jasa tenaga harian lepas administrasi dokumen dokumen dokumen kota cimahi, semua pendapatan asli pembayaran gaji asn bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan 4l2. penyediaan gaji dan tunjangan asn kelurahan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang inai dana transfer umum pembayaran tunjangan kinerja asn bulan bulan dana alokasi umum bulan pembayaran tunjangan transportasi asn bulan bulan bulan kota cimahi, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan semua pendapatan asli dinas pekerjaan umum akhir tahun skpd laporan keuangan akhir tahun dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen dan penataan ruang kelurahan kota cimahi, semua dana transfer umum dokumen laporan keuangan bulanan dokumen dokumen kecamatan, dokumen dana alokasi umum koordinasi dan penyusunan laporan keuangan semua dinas pekerjaan umum bulanan' triwulanan semester skpd kelurahan dan penataan ruangdana transfer umum dinas pekerjaan umum sosialisasi peraturan perundang undangan jumlah pegawai non asn bersosialisasi orang orang kecamatan, orang semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan jumlah bulan penyediaan atk bulan bulan nt2 bulan bulan bulan jumlah peralatan kantor yang dipelihara unit unit unit penyediaan bahan bacaan bulan bulan bulan bulan bulan administrasi umum perangkat daerah penyediaan cetak dan penggandaan bulan bulan bulan bulan bulan penyediaan fasilitasi koordinasi dan bulan bulan bulan konsultasi penyediaan makan dan minum rapat bulan bulan bulan bulan bulan penyediaan natura bulan bulan bulan bulan bulan kota cimahi, semua dana transfer umum ii: jumlah bulan penyediaan atk bulan bulan kecamatan, bulan 1lo.oe penyediaan peralatan dan perlengkapan dana alokasi umum dinas pekerjaan umum kantor semua dan penataan ruang kelurahan jumlah peralatan kantor yang dipelihara unit unit unit kota cimahi, semua dana transfer umum penyediaan makan dan minum rapat bulan bulan kecamatan, bulan 4l2.o6 penyediaan bahan logistik kantor dana alokasi umum dinas pekerjaan umum semua dan penataan ruang kelurahan penyediaan natura bulan bulan pop bulan semua kab kota, al2. penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan cetak dan penggandaan bulan bulan semua dana transfer umum bulan dinas pekerjaan umum nyi ngg ngg ana ana ana kecamatan, dana alokasi umumbahan bacaan dan peraturan semua dana transfer umum dinas pekerjaan umum penyediaan bahan bacaan bulan bulan kecamatan, bulan perundang undangan semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan kota cimahi, inai ikta inai semua 4lo. penyelenggaraan rapat koordinasi dan penyediaan fasilitasi koordinasi dan bulan bulan kecamatan, dana transfer umum bulan dinas pekerjaan umum konsultasi skpd konsultasi semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan lurah jaminan asuransi tenaga harian lepas bulan bulan bulan administrasi penyediaan jasa komunikasi, jasa listrik bulan bulan bulan penyediaan jasa penunjang urusan penyediaan sasa komunitas jasatisk peran lean pemerintahan daerah penyediaan kebersihan kantor bulan bulan bulan bulan bulan upah jasa tenaga harian lepas administrasi lean lean bulan bulan bulan kota cimahi, lurah jaminan asuransi tenaga harian lepas semua dana transfer umum administrasi bulan bulan kecamatan, dana alokasi umum bulan dinas pekerjaan umum penyediaan jasa surat menyurat semua dan penataan ruang kelurahan upah jasa tenaga harian lepas administrasi bulan bulan bulan kota cimahi, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya semua dana transfer umum dinas pekerjaan umum penyediaan jasa komunikasi, jasa listrik bulan bulan kecamatan, bulan air dan listrik semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan kota cimahi, lurah jaminan asuransi tenaga harian lej semua dana transfer media pas bulan bulan kecamatan, dana transfer umum bulan administrasi semua dana alokasi umum dinas pekerjaan dinas pekerjaan umum penyediaan jasa pelayanan umum kantor kelurahan dan penataan ruang penyediaan kebersihan kantor bulan bulan bulan upah jasa tenaga harian lepas administrasi bulan bulan bulan pemeliharaan kendaraan operasional dan alat lin milik berat (kendaraan roda dua unit, roda empat bulan bulan bulan pemeliharaan barang milik daerah unit, baby roller unit, storm walls unit, penunjang urusan pemerintahan daerah genset disel unit) pemeliharaan kendaraan operasional dan alat kota cimahi, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya berat (kendaraan roda dua unit, roda empat semua dana transfer umum dinas pekerjaan umum pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan mp3 bulan bulan kecamatan, bulan unit, baby roller unit, storm walls unit, dana alokasi umum dan penataan ruang dinas operasional atau lapangan semua genset disel unit) kelurahan kota cimahi, itai semua 4l2.o9 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan gudang bulan bulan |kecamatan, dana transfer umum bulan dinas pekerjaan umum bangunan lainnya semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan program penataan bangunan persentase bangunan pemerintah kota dalam persen persen persen gedung kondisi baik penyelenggaraan bangunan gedung jumlah verifikasi bangunan pemerintah untuk ati gedung gedung gedung gedung gedung wilayah daerah kabupaten kota, pemberian dikaji laik fungsi izin mendirikan bangunan imb) dan jumlah verifikasi bangunan pemerintah untuk edu edu gedung edu edu sertifikat laik fungsi bangunan gedung dikaji laik fungsi ing ing penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan jumlah kajian teknis gedung pemerintah paket paket dana transfer umum paket dana alokasi umum bangunan imb), sertifikat laik fungsi slp) aipendataang gedung wilayah dinas pekerjaan umum sl2. peran tenaga ahli bangunan gedung tag), aan bangunan gedung wilayah paket paket paket penata, kan rua pendataan bangunan gedung, serta imah bengal implementasi simba jumlah sosialisasi peraturan peraturan paket paket paket pemerintbangunan gedung pemerintah yang semua dana transfer umum terbangun bangunan bangunan kecamatan, dana alokasi umum bangunan semua perencanaan, pembangunan, pengawasan, kelurahan dinas pekerjaan umum |dan pemanfaatan bangunan gedung daerah ten gea ntah dan penata ruang kabupaten kota umrah bangunan ung pemerintah yang bangunan bangunan bangunan terpelihara jumlah bangunan gedung rumah ibadah yang merehabilitasi bangunan bangunan bangunan kota cimahi, semua dana transfer umum monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jumlah laporan bantuan teknis buku buku kecamatan, dana alokasi umum buku dinas pekerjaan umum bangunan gedung negara daerah semua dan penata ruas kabupaten kota kelurahan jumlah updating sistem informasi money paket paket paket bangunan gedung man semua kab kota, semua dana transfer umum database jalan dan jembatan dokumen dokumen dokumen 10l2. pengelolaan leger jalan kecamatan, dana alokasi umum dinas pekerjaan umum semua dan penataan ruang kelurahan jumlah laporan pemutakhiran leger jalan dokumen dokumen dokumen drainase dan trotoar semua kab kota, semua dana transfer umum jumlah lokasi jembatan yang disurvei lokasi lokasi lokasi survey kondisi jalan jembatan yang kecamatan, dana alokasi umum dinas pekerjaan umum semua lan penataan ruang kelurahan jumlah ruas jalan yang disurvei ruas ruas ruas semua kab kota, pelebaran jalan menuju standar dokumen appraisal dokumen dokumen semua dana transfer umum dokumensemua kelurahan dak fisik bidang jalan dinas pekerjaan umum pemeliharaan berkala jalan jumlah dokumen pengawasan dokumen dokumen reguler dokumen dan penataan ruang panjang drainase semua kab kota, pemeliharaan rutin jalan jumlah ruas jalan yang dipelihara ruas ruas smua dana transfer umum ruasdinas pekerjaan umum pembangunan underpass semua penataan ruang kelurahan panjang penataan underpass pop semua kab kota, semua pendapatan asli dinas pekerjaan umum penggantian jembatan kecamatan, daerah (pad)dokumen andalan dokumen dokumen semua dana transfer umum dokumen kecamatan, dana alokasi umum 20l pemeliharaan berkala jembatan gro. rea dinas pekerjaan umum nan nan kelurahan dan penataan ruang pembangunan jembatan penyebrangan orang jembatan jembatan jembatan program pengembangan jasa persentase jasa konstruksi tenaga terampil konstruksi ang bersertifikasi persen persen persen penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil) jumlah tenaga terampil konstruksi yang orang orang orang konstruksi tersertifikasi kota cimahi, penyiapan training need assessment tna) semua dana transfer umum dinas pekerjaan umum nyi jumlah sertifikasi keahlian asn paket paket kecamatan, paket pelatihan tenaga terampil konstruksi semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan kota cimahi, penyiapan instruktur sensor penyelenggara semua dana transfer umum dinas pekerjaan umum tala.o1 iberia belenggu jumlah pelatih tenaga konstruksi orang orang kecamatan, orang pelatihan semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan kota cimahi, pelaksanaan pelatihan tenaga terampil semua dana transfer umum dinas pekerjaan umum jumlah tukang yang bersosialisasi orang orang kecamatan, orang konstruksi semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan kota cimahi, fasilitasi sertifikasi tenaga terampil semua dana transfer umum dinas pekerjaan umum jumlah tukang tersertifikasi tenaga terampil orang orang kecamatan, orang konstruksi semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan program penyelenggaraan persentase pemanfaatan ruang yang sesuai een penataan ruang dengan rencana tata ruang persen persen persen pelaksanaan persetujuan subtansi, evaluasi, png ayah |konsultansi evaluasi pandan penetapan rdr (rtrw) dan rencana rinci tata ruang het kabupawniaa pertrw jumlah laporan laporan laporan kecamatan, laporan dana alokasi umum dan penataan ruang kabupaten kota semua kelurahrt jumlah dokumen kebijakan dokumen dokumen kecamatan, dokumen dana alokasi umum dan penataan ruang kabupaten kota semua kelurahan kota cimahi, penetapan kebijakan dalam rangka semua dana transfer umum dinas pekerjaan umum jumlah dokumen kebijakan yang ditetapkan dokumen dokumen kecamatan, dokumen pelaksanaan penataan ruang semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan kota cimahi, inflasi semua all telan spesialisasi kebijakan dan peraturan perundang entah sosialisasi sosialisasi sosialisasi kecamatan, dana transfer umum sosialisasi ,0oo| dinas pekerjaan umum undangan bidang penataan ruang semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan opstrwrtoordinasi dan sinkronisasi fakta pemutakhiran sistem dan data sistem sistem sistem sistem sistem sistem koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan informasi penataan ruang dalam setahun ruang daerah kabupaten kota kota cimahi, semua dana transfer umum dinas pekerjaan umum sistem informasi penataan ruang jumlah sistem sistem sistem .000j kecamatan, sistem semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penertiban dan penegakan hukum titik titik titik pemanfaatan ruang daerah kabupaten kota pengawasan pemanfaatan ruang abuan ribuan bulan bulan bulan kota cimahi, nasi level semua solo.o4 koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif jumlah bulan pengawasan pemanfaatan bulan bulan kecamatan, dana transfer umum bulan dinas pekerjaan umum dan disinsentif bidang penataan ruang ruang semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan kota cimahi, nasi level semua t2lz.ou koordinasi dan sinkronisasi penerbangan eja bulan penertiban penataan ruang bulan bulan |kecamatan, dana transfer umum bulan oo0| dinas pekerjaan umum penegakan hukum bidang penataan ruang semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan kota cimahi, semua dana transfer umum dinas pekerjaan umum koordinasi pelaksanaan penataan ruang jumlah bulan pelaksanaan penataan ruang bulan bulan kecamatan, bulan ,000j semua dana alokasi umum dan penataan ruang kelurahan lal jurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam dot jurusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang persentase kapasitas pengendali banjir hanya pengelola sumber daya terhadap kapasitas pengendali banjir yang persen persen persen ideal pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai ws) dalam kapasitas sungai dan bangunan penampung air| (satu) daerah kabupaten kota kota cimahi, semua pendapatan asli dinas perumahan dan rehabilitasi tanggul sungai panjang tanggul sungai yang merehabilitasi meter meter kecamatan, daerah (pad) masyarakat meter kawasan permukiman kelurahan kota cimahi, semua rehabilitasi polder kolam retensi jumlah kolam retensi bangunan penampung unit unit kecamatan, pendapatan asli masyarakat unit dinas perumahan dan air lainnya yang merehabilitasi semua daerah (pad) kawasan permukiman kelurahan kota cimahi, volume sungai yang normalisasi di semua pendapatan asli dinas perumahan dan normalisasi restorasi sungai ngai yang kecamatan, masyarakat restorasi semua daerah (pad) kawasan permukiman kelurahan kota cimahi, semua operasi dan pemeliharaan polder kolam jumlah polder kolam retensi yang pendapatan asli dinas perumahan dan retensi operasikan dan pelihara unit unit kecamatan, daerah (pad) masyarakat unit ,000jmbangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah ita sungai dan bangunan penampung air 114826m3 irigasi yang luasnya dibawah pung kat nge ana dalam (satu) daerah kabupaten kota kota cimahi, ta| rehabilitasi jaringan irigasi permukaan panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi meter jaco meter kecemasan pendapatan asli masyarakat meter ,0oo| anas perumahan dan ng: yang ng: semua daerah (pad) kawasan permukiman kelurahan kota cimahi, semua itai label tapi invasi pendapatan asli dinas perumahan dan rehabilitasi bendung irigasi jumlah bendungan irigasi yang rehabilitasi unit unit kecamatan, daerah (pad) masyarakat unit kawasan permukiman kelurahan kota cimahi, semua operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi hei ati pendapatan asli dinas perumahan dan permukaan panjang irigasi yang dipelihara meter meter kecamatan, daerah (pad) masyarakat meter kawasan permukiman kelurahan persentase air minum layak dan aman |persen pesan persen persen persen persentase warga negara yang memperoleh persen persen persen program pengelolaan dan kebutuhan pokok air minum sehari hari pengembangan sistem penyediaan air minum persentase warga negara yang memperoleh negara yang temp3 persen persen persen kebutuhan pokok air minum sehari hari total kapasitas air bersih pengelolaan dan pengembangan sistem jumlah spam yang dikembangkan penyediaan air minum spam) daerah total kapasitas air bersih kabupaten kota total kapasitas air bersih kota cimahi, semua slo.o1 penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan kah dokumen perencanaan dokumen dokumen kecamatan, pendapatan asli masyarakat dokumen dinas perumahan dan teknis spam semua daerah (pad) kawasan permukiman kelurahan semua kab kota, supervisi pembangunan peningkatan semua pendapatan asli dinas perumahan dan perluasan perbaikan spam jumlah dokumen supervisi dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) masyarakat dokumen kawasan permukiman semua kelurahan semua kab kota, peningkatan spam jaringan perpipaan amal semua pendapatan asli dinas perumahan dan kawasan perkotaan jumlah sumur artesis yang teroptimalisasi sumur sumur kecamatan, daerah (pad) masyarakat sumur kawasan permukiman semua kelurahan semua kab kota, perluasan spam jaringan perpipaan semua pendapatan asli dinas perumahan dan kawasan perkotaan jumlah meter meter kecamatan, daerah (pad) masyarakat meter kawasan permukiman semua kelurahan kota cimahi, semua pengembangan sdm dan kelembagaan jumlah kegiatan bimbingan teknis pendapatan asli dinas perumahan dan pengelolaan spam pengelolaan spam kegiatan kegiatan kecamatan, daerah (pad) masyarakat kegiatanilai beban pencemar topper hari topper hari ton per persentase peningkatan kapasitas ipar komunal |persen pesan persen persen persen program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah persentase peningkatan kapasitas ipar |persen pesan persen persen persen persentase warga negara yang memperoleh persen persen persen layanan pengolahan air limbah domestik limbah domestik dalam daerah dikembangkan dan dikelola kabupaten kota jumlah yang terbangun memperkuat infrastruktur kota cimahi, untuk penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan semua mendukung sl2.o1 teknis sistem pengelolaan air limbah jumlah dokumen perencanaan spal dokumen dokumen .300l kecamatan, pendapatan asli kembang masyarakat dokumen dinas perumahan dan daerah (pad) kawasan permukiman domestik dalam daerah kabupaten kota semua ekonomi kelurahan dan pelayanan dasar memperkuat kota cimahi, infrastruktur hiasan semua untuk rehabilitasi peningkatan perluasan sistem iritasi pendapatan asli jumlah mck yang direhabilitasi unit unit kecamatan, unit sl2.o1 pengelolaan air limbah domestik terpusat yang any1a daerah (pad) mendukung masyarakat dinas perumahan dan skala permukiman pengembang kawasan permukiman kelurahan ekonomi dan memperkuat kota cimahi, infrastruktur semua untuk pendapatan asli jumlah kegiatan pembinaan teknik kegiatan kegiatan kecamatan, kegiatan slo. pembinaan teknik pengelolaan air limbah daerah (pad) mendukung masyarakat dinas perumahan dan domestik semua pengembang kawasan permukiman kelurahan ekonomi dan jumlah peserta yang dibina orang orang pelayanan orang memperkuat infrastruktur kota cimahi, untuk sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat semua mendukung terkait penyediaan sistem pengelolaan air jumlah peserta sosialisasi orang orang kecamatan, pendapatan asli gerbang masyarakat orang dinas perumahan dan daerah (pad) kawasan permukiman limbah domestik semua ekonomi kelurahan dan pelayanan dasar jumlah spal yang dipelihara spal spal spal 5l2.o1 operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan yang daerah (pad) masyarakat dinas perumahan dan air limbah domestik kawasan permukiman jumlah yang dipelihara 12sr 12sr angukuna rperntar kota cimahi, infrastruktur semua pendapatan asli untuk supervisi pembangunan rehabilitasi jumlah dokumen supervisi spal dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) mendukung dokumen dinas perumahan dan peningkatan perluasan sistem pengelolaan air| .000j semua pengembang masyarakat kawasan permukiman limbah domestik terpusat skala permukiman kelurahan ekonomi dan jumlah pengujian kualitas ellen air limbah sampel sampel pelayanan sampel dasa semua memperkuat kab kota, infrastruktur untuk jumlah mck yang dibangun unit unit semu dep mendukung unit pembangunan penyediaan sistem pengelolaan dinas perumahan dan air limbah terpusat skala permukiman semua pengembang masyarakat kawasan permukiman kelurahan ekonomi pan jumlah yang dibangun pasar| jumlah sub sistem drainase yang terkelola unit unit unit unit unit sungai dalam daerah kabupaten kota memperkuat infrastruktur kota cimahi, untuk semua mendukung el2.o1 penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan lah dokumen perencanaan dokumen dokumen kecamatan, pendapatan asli kembang masyarakat dokumen dinas perumahan dan teknis sistem drainase perkotao1| supervisi pembangunan peningkatan' penalaran pembangunan kegiatan kegiatan kecamatan, dep pengembang masyarakat kegiatan dinas perumahan dcl2.o1 pembangunan sistem drainase perkotaan panjang saluran drainase yang dibangun meter meter kecamatan, pendapatan asli orvjingkatan saluran drainase perkotaan panjang saluran yang ditingkatkan kapasitas meter meter kecamatan, ipendapatanasli kembang masyarakat meter dinas perumahan dan dam fungsinyadinas perumahan dan rehabilitasi saluran drainase perkotaan panjang saluran drainase yang direhabilitasi meter meter kecamatan, pengembang masyarakat meteryediaan sarana sistem drainase jumlah sistem drainase yang dilengkapi sistem sistem .70ol kecamatan, ipendapatanasli kembang masyarakat sistem c00| dinas perumahan dan perkotaan sarana daerah (pad) kawasan permukiman semua ekonomi kelurahan dan pelayanan dasar jenis spm meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sosial, dan muatan spm meliputi: jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, penerima pelayanan dasar. urusan pemerintah wajib pelayanan dasar dalam penerapannya dapat menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi kemampuan sumber daya pemerintahan daerah, namun dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan tentang standar pelayanan minimal yang telah ditetapkdapun penerapan dan capaian standar pelayanan minimal kota cimahi adalah sebagai berikut urusan pendidikan jenis pelayanan dasarrget pencapaian dan realisasi standar pelayanan minimal oleh daerah tahun sesuai dengan permendagri nomor tahun tentang penerapan standar pelayanan minimal menyebutkan bahwa target dan indikator capaian standar pelayanan minimal spm) urusan pendidikan telah ditentukan (lihat tabelkota cimahi, untuk semua mendukung el2. operasi dan pemeliharaan sistem drainase panjang saluran drainase yang terpelihara meter meter kecamatan, pendapatan asli pengialah jurusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman program penunjang urusan terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kantin sang yang bulan bulan bulan kabupaten kota perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen senja dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen jumlah dokumen rfk bulanan dokumen dokumen dokumen jumlah dokumen yang tersusun dokumen dokumen dokumen semua kab kota, semua pendapatan asli jumlah dokumen dpa dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen semua kelurahan kota cimahi, semua pendapatan asli jumlah dokumen klip dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen semua kelurahan hand 4l2. |evaluasi kinerja perangkat daerah dinas perumahan dan jumlah dokumen rfk bulanan dokumen dokumen dokumen jumlah asn 'dapatkan kota cimahi, jumlah asn yang memfasilitasi gaji dan semua pendapatan asli dinas perumahan dan penyediaan gaji dan tunjangan asn tunjangan orang orang kecamatan, daerah (pad) orang kawasan permukimanperumahan dan akhir tahun skpd tahun dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumeni: jumlah unit kendaraan yang diasuransikan unit unit unit unit unit perangkat daerah jumlah unit kendaraan yang service unit unit unit memperkuat infrastruktur kota cimahi, untuk semua mendukung penyusunan perencanaan kebutuhan barang pendapatan asli dinas perumahan dan milik daerah skpd jumlah unit kendaraan yang diasuransikan unit unit kecamatan, daerah (pad) pengembang unit kawasan permukiman semua ekonomi kelurahan dan pelayanan dasar administrasi kepegawaian perangkat yang daerah jumlah non asn yang dibina joran joran. jeda orang orang orang kota cimahi, semua pendapatan asli iii jumlah asn yang dibina ori oran kecamatan, ori al205 bimbingan teknis implementasi peraturan daerah (pad) dinas perumahan dan perundang undangan semua kawasan permukiman kelurahan jumlah non asn yang dibina orang orang pop orang jumlah bulan penyediaan makanan dan administrasi umum perangkat daerah bulan bulan bulan minuman rapatdinas perumahan dan listrik penerangan bangunan kantor kantor bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan kawasan permukiman semua kelurahan kota cimahi, semua pendapatan asli jumlah belanja jasa tenaga pelayanan umum bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan semua kelurahan penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah belanja lemari arsip dinas perumahan dan kantor kawasan permukiman jumlah belanja partisi paket paket paket jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor bulan bulan bulan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor bulan bulan bulan jumlah bulan penyediaan materai bulan bulan bulan kota cimahi, jumlah bulan penyediaan makanan dan semua pendapatan asli dinas perumahan dan penyediaan bahan logistik kantor bulan bulan kecamatan, bulan minuman rapat semua daerah (pad) kawasan permukiman kelurahan kota cimahi, semua pendapatan asli dinas perumahan dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah bulan belanja cetak dan penggandaan bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan kawasan permukiman kelurahan kota cimahi, semua alo.oc penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan bulan bulan kecamatan, pendapatan asli bulan dinas perumahan dan perundang undangan peraturan perundang undangan semua daerah (pad) kawasan permukiman kelurahan kota cimahi, penyelenggaraan rapat koordinasi dan jumlah bulan fasilitasi penyelenggaraan rapat semua dinas perumahan dan al2.oc menag, tut lereng bulan bulan kecamatan, bulan konsultasi skpd koordinasi dan konsultasi semuafasilitasi gedung kantor bulan bulan nt2 bulan bulan bulan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah jumlah perlengkapan gudang kantor yang unit unit unit unit unit diadakan kota cimahi, semua pendapatan asli jumlah bulan fasilitasi gedung kantor bulan bulan kecamatan, bulan pengadaan sarana dan prasarana gedung semua daerah (pad) dinas perumahan dan kantor atau bangunan lainnya kawasan permukiman kelurahan jumlah perlengkapan gudang kantor yang unit unit unit diadakan jumlah bulan jasa kebersihan kantor bulan bulan bulan bulan bulan penyediaan jasa penunjang urusan jumlah bulan jasa komunikasi lean eun bulan bulan bulan pemerintahan daerah jumlah bulan jasa listrik |suan bulan bulan bulan bulan jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat lean lean bulan bulan bulan kota cimahi, semua pendapatan asli jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat bulan bulan kecamatan, bulan 4lo.o8 penyediaan jasa surat menyurat daerah (pad) dinas perumahan dan semua kawasan permukiman kelurahan jumlah jasa tenaga pelayanan umum bulan bulan bulan kota cimahi, semua pendapatan asli ii: kasi jumlah bulan jasa komunikasi bulan bulan kecamatan, bulan alo.og penyediaan jasa komunikasi, sumber daya daerah (pad) dinas perumahan dan air dan listrik semua kawasan permukiman kelurahan jumlah bulan jasa listrik bulan bulan pop bulan kota cimahi, semua jumlah bulan jasa kebersihan kantor bulan bulan kecamatan, dep bulan dinas perumahan dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor semua kawasan permukiman kelurahan jumlah bulan jasa tenaga pelayanan umum bulan bulan bulan kantor jumlah bulan pemberian bbm bulan bulan (h2 bulan bulan bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah indah unit kendaraan yang service unit unit unit kota cimahi, semua penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah bulan jasa tenaga pelayanan umum bulan bulan kecamatan, dep bulan 4l2. pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan semua dinas perumahan dan kelurahan kawasan permukiman dinas operasional atau lapangan jumlah kendaraan yang service unit unit pop unit pembangunan dan rehabilitasi rumah persentase rumah korban bencana korban bencana atau relokasi program iritasi persen persen persen dibangun' direhabilitasi kabupaten kota kota cimahi, semua pendapatan asli dinas perumahan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana jumlah rumah yang direhabilitasi unit unit kecamatan, masyarakat unit semua daerah (pad) kawasan permukiman kelurahan penyusunan site plan dan atau detail kota cimahi, engineering design ded) bagi rumah korban lah dokumen site plan dokumen dokumen kecamatan, pendapatan asli masyarakat dokumen dinas perumahan dan bencana atau relokasi program semua daerah (pad) kawasan permukiman kabupaten kota kelurahan pembinaan pengelolaan rumah susun operasional rusunawa bulan bulan bulan umum dan atau rumah khusus pendapatan asli kebyar kebersihan kegiatan kegiatan daerah (pad) kegiatan olo.os fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan operasional rusunawa bulan bulan pop bulan dinas perumahan dan pemilik penghuni rumah susun nana naa naa kawasan permukiman pemeliharaan gedungataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah (sepuluh) kota cimahi, semua survei dan penetapan lokasi perumahan dan jumlah dokumen survei dan penetapan lokasi dokumen dokumen kecamatan, pendapatan asli dokumen dinas perumahan dan permukiman kumuh permukiman kumuh semua daerah (pad) kawasan permukiman kelurahan kota cimahi, penyusunan rencana pencegahan dan jumlah dokumen rencana dan rekomendasi semua peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pencegahan tumbuh dan berkembangnya dokumen dokumen kecamatan, pendapatan asli dokumen dinas perumahan dan daerah (pad) kawasan permukiman permukiman kumuh permukiman kumuh yang disusun semua kelurahan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas bawah (sepuluh) kota cimahi, penyusunan rencana tapak site plan) dan semua 3l203 detail engineering design ded) jumlah dokumen penyusunan rencana tapak dokumen dokumen kecamatan, pendapatan asli masyarakat dokumen dinas perumahan dan site plan daerah (pad) kawasan permukiman peremajaan pemugaran pemukiman kumuh semua kelurahan kota cimahi, jumlah rumah tidak layak huni yai semua pendapatan asli dinas perumahan dan perbaikan rumah tidak layak huni rumah rumah kecamatan, masyarakat rumah diperbaiki semua daerah (pad) kawasan permukiman kelurahan kota cimahi, kerja sama perbaikan rumah tidak layak semua dana transfer umum dinas perumahan dan jumlah rumah rumah rumah kecamatan, masyarakat rumah huni beserta psu semua dana alokasi umum kawasan permukiman kelurahan program perumahan dan kawascimahi, pencegahan terhadap tumbuh dan semua al2o1 berkembangnya permukiman kumuh diluar jumlah rumah yang diperbaiki rumah rumah kecamatan, pendapatan asli rumah dinas perumahan dan daerah (pad) kawasan permukiman kawasan pemukiman kumuh dengan luas semua bawah (sepuluh) kelurahan program peningkatan prasarana, persentase sarana permukiman yang tersedia sarana dan utilitas umum (psu) (alan setapak) persen persen persen kota cimahi, semua dana transfer umum dinas perumahan dan perencanaan penyediaan psu perumahan jumlah dokumen perencanaan psu dokumen dokumen .700j kecamatan, masyarakat dokumen ,000j semua dana alokasi umum kawasan permukiman kelurahan isasi dana transfer umum damai perumahan untuk menunjang fungsi luas taman yang bangun .450j .450j masyarakat kawasan permukimdokumen perencanaan data base jalan dokumen dokumen kecamatan pendapatan asli dokumen setapak daerah (pad) semua kelurahan jumlah dokumen rencana kegiatan jalan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas kegiatan fasis kasum kegiatan kegiatan .250j pop masyarakat kegiatan kawasan permukiman umum perumahan kegiatan pendukung hari besar kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pendukung p2wkxs kegiatan kegiatan pop kegiatan luas pembangunan jalan setapak meter meter meter persegi persegi persegi lal it. jurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar program pengelola dan mewujudkan pengelolaan jaringan air minum pengembangan sistem penyediaan spam spam spam spam spam untuk pelanggan air minum pengelolaan dan pengembangan sistem terlaksananya operasi dan pemeliharaan penyediaan air minum spam) daerah spam nya opi unit unit unit kabupaten kota kota cimahi, terlaksananya pengelolaan dan semua 3l2.o1 operasi dan pemeliharaan spam kawasan kembangan sistem penyediaan air minum unit unit kecamatan, pendapatan dari blue masyarakat unit dinas perumahan dan perkotaan kota cimahi kawasan permukiman spam) semua kelurahan lal too jurusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar lah jurusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang presentase pemakaman yang tersedia (persen pesan persen persen persen program pengembangan permukiman rasio tempat pemakaman umum tpu) per persen persen persen satuan penduduk penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman kawasan strategis daerah luas makam yang dikelola kabupaten kota pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terciptanya pengelolaan pelayanan dinas perumahan dan kawasan pemukiman kawasan strategis play' lokasi lokasi masyarakat lokasi pemakaman yang efektif dan maksimal kawasan permukiman daerah kabupaten kotajumlah dokumen perencanaan perangkat dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat daerah daerah penyusunan dokumen perencanaan perangkat yani praja dan pemda koordinasi dan penyusunan dokumen rka pendapatan asli satuan polisi pamong jumlah dokumen anggaran dokumen dokumen dokumen praja dan pemadam skpd daerah (pad) kebakaran pendapatan asli evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen money kinerja tahunan pop pria dan pemadam jumlah sop yang disusun sop sop pop soce administrasi keuangan perangkat daerah jumlah dokumen keuangan yang disusun ibokmen dokumen dokumen dokumen nan dokumen jumlah asn yang memfasilitasi gaji dan pegawai pegawai pendapatan asli pegawai satuan polisi pamor tunjangan asn asn daerah (pad) asn penyediaan gaji dan tunjangan asn praja dan pemadam dana transfer umum kebakaran dana alokasi umum koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| dana transfer umum satuan polisi pamong gan jumlah dokumen laporan keuangan tahunan dokumen dokumen dokumen praja dan pemadam akhir tahun skpd dana bagi hasil kebakaran koordinasi dan penyusunan laporan keuangan pendapatan asli satuan polisi pamongdokumen pria dan pemadam administrasi kepegawaian perangkat jumlah pegawai satuan polisi pamong praja cek daerah dan pemadam kebakaran pegawai pegawai pegawai pegawai pegawai also5 pengadaan pakaian dinas beserta atribut ,000praja dan pemadam kelengkapannya jumlah pdl stel stel pop stel kebakaran satuan polisi pamong sosialisasi peraturan perundang undangan pendapatan asli ,000j praja dan pemadam daerah (pad) kebakaran bimbingan teknis implementasi peraturan satuan polisi pamong jumlah bimbingan teknis kali kali kali praja dan pemadam perundang undangan kebakaran satuan polisi pamong penyediaan komponen instalasi jumlah bulan penyediaan komponen bulan bulan dana transfer umum bulan praja dan pemadam listrik penerangan bangunan kantor listrik penerangan bangunan kantor dana bagi hasil kebakaran satuan polisi pamong alo.oe penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor bulan bulan dana transfer umum bulan praja dan pemadam kantor dana alokasi umum kebakaran satuan polisi pamong penyediaan peralatan rumah tangga jumlah set peralatan rumah tangga set set pendapatan asli set praja dan pemadam daerah (pad) kebakaran jumlah bulan penyediaan bahan pokok natura bulan bulan dana parte umum bulan satuan polisi pamong penyediaan bahan logistik kantor ame bulan parodi mak praja dan pemadam lumia bulan penyediaan makanan dan bulan bulan bulan kebakaran minuman rapat pendapatan asli jumlah bulan penyediaan penggandaan dan bulan bulan bulan cetak cover cetak sticker label barang bukti 100lembar lembar lembar cetak stiker segel 100lembar lembar nan lembar satuan polisi pamong penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetak sticker ditutup lembar lembar lembar pria dan pemadam cetak sticker tanda pemeriksaan lembar lembar pop lembar cetak sticker rekomendasi penempatan alat proteksi kebakaran lembar lembar lembar cetak sticker pelayanan darurat lembar lembar lembar satuan polisi pamong fasilitasi kunjungan tamu jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu bulan bulan pendapatan asli bulan praja dan pemadam daerah (pad) kebakaran pendapatan asli inget jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah orang hari orang hari gen orang hari satuan polisi pamong l2o6 penyelenggaraan rapat koordinasi dan daerah (pad) praja dan pemadam konsultasi skpd sari orang ha jumlah hari perjalanan dinas luar daerah orang hari orang hari kebakaran pengadaan barang milik daerah penunjang kah pengadaan bmd penunjang urusan pd| unit unit unit unit unit urusan pemerintah daerah tangan satuan polisi pamong pengadaan mebel jumlah kursi buah buah buah praja dan pemadam jumlah meja buah buah pop buah kebakaran dana transfer umum jumlah bulan fasilitasi gedung kantor bulan bulan pena peer. bulan satuan polisi pamong 4l2.o7 pengadaan gedung kantor atau bangunan ega dana bagi hasil praja dan pemadam dan nya ke daerah pendapatan asli satuan polisi pamong penyediaan jasa surat menyurat jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat bulan bulan daerah (pad) bulan praja dan pemadam kebakaran dana transfer umum jumlah bulan jasa air bulan bulan dana bagi hasil bulan satuan polisi pamong 1e.os penyediaan jasa komunikasi, sumber daya praja dan pemudi air dan listrik jumlah bulan jasa komunikasi bulan bulan bulan praja dan pemadam jumlah bulan jasa listrik bulan bulan bulan jumlah bulan kebersihan kantor bulan bulan para transfer umum bulan satuan polisi pamong 4lzo8 penyediaan jasa pelayanan umum kantor ana bagi hasil praja dan pemadam jumlah pegawai non asn yang diasuransikan pegawai pegawai pegawai kebakaran pemeliharaan barang milik daerah jumlah bulan pemeliharaan bmd penunjang nek penunjang urusan pemerintahan daerah urusan pemerintahan daerah bulan bulan bulan jumlah bulan izin spektrum radio isr) bulan bulan dana parte umum bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah and tomat ter satuan polisi pamong 4l2.o9 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan arahan operasional yang dana hoa bah mum praja dan pemadam dinas operasional atau lapangan diasuransikan ana umum kebakaran pemeliharaan rehabilitasi sarana dan satuan polisi pamong al2.o9 prasarana gedung kantor atau bangunan jumlah peralatan rumah dan gedung dinas unit unit dana transfer umum unit praja dan pemadam yang dipelihara dana alokasi umum lainnya kebakaran persentase penanganan bah gangguan persen persen persen program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda persen persen persen dan perkara spm) penanganan gangguan ketenteraman dan persentase penanganan gangguan ketertiban umum dalam (satu) daerah ketentraman dan ketertiban umum dalam persen persen persen kabupaten kota kota pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan satuan polisi pamong cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, dbh cht praja dan pemadam pelaksanaan patroli, pengamanan, dan kebakaran pengawalan pendapatan asli penindakan atas gangguan ketenteraman dan |jumlah pelaksanaan penertiban pkl kali kali dana transfer umum kali ketertiban umum berdasarkan perda dan bana alokasi umum satuan polisi pamong peraga melalu penertibandan penanganan jumlah penanganan unjuk rasa kali kali |o000000000001 kali praja dan pemadam penertiban spandukvbaligho kali kali kali koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan |jumlah pelibatan lintas dalam peringatan dana transfer umum satuan polisi pamong 2l201 ketertiban umum serta perlindungan bht dana bagi hasil praja dan pemadam pemberdayaan perlindungan masyarakat jumlah pembinaan anggota lintas rai ora pendapatan asli lotus satuan polisi pamong |dalam rangka ketentraman dan ketertiban daerah (pad) praja dan pemadam jumlah pengamanan hut kota cimahi kali kali dana transfer umum kali dana bagi hasil kerjasama antar lembaga dan kemitraan satuan polisi pamong |dalam teknik pencegahandan penanganan jumlah pengamanan idul adha praja dan pemadam jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendapatan asli pengadaan dan pemeliharaan sarana dan ketentraman dan ketertiban umum paket paket daerah (pad) paket satuan polisi pamong praja dan pemadam prasarana ketentraman dan ketertiban umum jumlah pengadaan peralatan pendukung kebakaran paket paket paket kegiatan operasional ii: jumlah pelayanan kerugian materil bangunan bangunan bangunan .o1 penyediaan layanan dalam rangka dampak dana bagi hasil praja dan pemadam penegakan peraturan daerah dan perkara jumlah pelayanan pengobatan kali kali pop kali kebakaegakan peraturan daerah kan perda dan idi kota pendapatan asli talicari jumlah pembinaan pelanggaran perda kali kali gen kali satuan polisi pamong |o.o2 sosialisasi penegakan peraturan daerah dan daerah (pad) praja dan pemadam peraturan bupati wali kota jumlah penyuluhan ketentraman dan ketertiban kali kali kali kebakaran jumlah pendataan pelanggaran perda dan kali kali dana transfer umum kali pengawasan atas kepatuhan terhadap gangguan trantibum ali dana bagi hasil satuan polisi pamong pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan praja dan pemadam bupati wali kota jumah pengawasan pelanggaran perda kebakaran pendapatan asli penanganan atas pelanggaran peraturan daerah (pad) satuan polisi pamong daerah dan peraturan bupati wali kota jumlah penegakan perda dan peraturan walikota kali kali kali pria dan pemadam jumlah sidang tindak pidana tangan kali kali kali pan sini cakupan penyidik pegawai negeri sipil pembinaan penyidik pegawai negeri sipil eps) gan petugas penegak perda kota persen persen persen ppn) kabupaten kota papan cimahi yang dibina jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas dana transfer umum satuan polisi pamong s5) pengembangan kapasitas dan karier ppn pening! kali kali kali praja dan pemadam ppn dan petugas penegakan perda dana bagi hasil kebakaran program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan persentase tingkat kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan non penanggulangan kebakaran persen persen persen kebakaran pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan jumlah operasi pengendalian, pemadaman lagi. lagi. lagi. lagi. sari, berbahaya dan beracun kebakaran dalam dan penyelamatan kebakaran dalam kota kejadian kejadian kejadian kejadian kejadian daerah kabupaten kota pencegahan kebakaran dalam daerah jumlah patroli siaga kebakaran dan dana transfer umum satuan polisi pamong kali kali kali praja dan pemadam kabupaten kota penyelamatan korban dana bagi hasil kebakaran cairan kimia fff kali kali pendapatan asli kali pemadaman dan pengendalian kebakaran daerah (pad) satuan polisi pamong dana transfer umum praja dan pemadam dalam daerah kabupaten kota jumlah apd khusus kebakaran dana alokasi umum kebakaran jumlah tabung yang diisi setiap triwulan tabung tabung pop tabung jumlah apd khusus penyelamatan dan pendapatan asli asset set set set satuan polisi pamong al2.o1 penyelamatan dan evakuasi korban evakuasi daerah (pad) praja dan pemadam kebakaran dan non kebakaran jumlah sarira penyelamatan dan evakuasi dana transfer umum kelak: set set set kebakaran lainnya dana alokasi umum persentase peralatan proteksi kebakaran inspeksi peralatan proteksi kebakaran layak pakai satuan polisi pamong pendataan sarana prasarana proteksi jumlah potensi bangunan gedung yang wajib pendapatan asli kebakaran diperiksa gedung gedung daerah (pad) gedung praja dan pemadam kebakaran nilai: jumlah pemeriksaan alat proteksi kebakaran kali alo.o2 penilaian sarana prasarana proteksi ora 2rosso.| daerah (pad) ora praja dan pemadam kebakaran pemberdayaan masyarakat dalam jumlah masyarakat yang paham terhadap pencegahan kebakaran bahaya bencana kebakaran orang orang orang pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan| jumlah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi satuan polisi pamong |dan penanggulangan kebakaran melalui masyarakat dalam pencegahan dan kali kali kali praja dan pemadam sosialisasi dan edukasi masyarakat penanggulangan kebakaran kebakaran70bb 70bb 70bb kinerja perangkat daerah kota cimahi, jumlah dokumen anggaran dokumen dokumen cimahi dana baba man dokumen alo.o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat .0001dibabat dokumen badan penanggulangan daerah perencanaan bencana daerah jumlah penyelenggaraan forum kegiatan kegiatan popdokumen dokumen cimahi dana transfer umum dokumen utara, dana bagi hasil dibabat 4l2.o1 |evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen money kinerja bulanan dokumen dokumen dokumen dokumen ,00o| padan penanggulangan perencanaan bencana daerah jumlah sop yang disusun sop sop sop nilai skm perangkat daerah nilai nilai pop nilai kota cimahi, jumlah asn yang memfasilitasi gaji dan cimahi pendapatan asli orang orang orang 4l202 penyediaan gaji dan tunjangan asn tunjangan yara, daerah (pad) 2edan penanggulangan dibabat bencana daerah dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, cimahi dana transfer umum jumlah dokumen laporan keuangan bulanan laporan laporan utara, dana bagi hasil laporan hai dibabat koordinasi dan penyusunan laporan keuangan badan penanggulangan bulanan triwulanan semester skpd bencana daerah administrasi barang milik daerah pada jumlah bulan asuransi bulan bulan bulan perangkat daerah membangun lingkungan kota cimahi, hidup, sarana dan cimahi dana transfer umum meningkatkan| prasarana badan penanggulangan pengamanan barang milik daerah skpd jumlah unit kendaraan yang diasuransikan unit unit utara, dana bagi hasil ketahanan kantor bpbd unit bencana daerah dibabat bencana dan kota cimahi perubahan iklim administrasi kepegawaian perangkat presentase asn yang memenuhi kompetensi daerah jabatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut pendapatan asli pegawai badan penanggulangan kelengkapannya jumlah set pakaian kerja lapangan pegawai set set daerah (pad) bpbd kota set bencana daerah kota cimahi, pegawai alo.os bimbingan teknis implementasi peraturan jumlah pegawai yang difasilitasi bintik pegawai pegawai mahi dana transfer umum bpbd kota pegawai badan penanggulangan perundang undangan utara, dana bagi hasil cimahi bencana daerah dibabat jumlah bulan pel kota cimahi, kat cimahi dana transfer umum perangi ii: jumlah bulan penyediaan atk bulan bulan bulan alone penyediaan peralatan dan perlengkapan utara, dana bagi hasil daerah badan penanggulangan kantor dibabat bpbd kota bencana daerah cimahi) jumlah bulan penyediaan makanan dan bulan bulan pendapatan asli bulan badan 4l2.oe penyediaan bahan logistik kantor minuman rapat daerah (pad) areal ,00o| dan penanggulangan bpbd kota bencana daerah jumlah bulan penyedia logistik kantor bulan bulan imaji: bulan kota cimahi, perangkat cimahi dana transfer umum daerah badan penanggulangan penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah bulan belanja cetak bulan bulan utara, dana bagi hasil bpbd kota bulan bencana daerah dibabat cimahi) perangkat penyelenggaraan rapat koordinasi dan toa pendapatan asli daerah badan penanggulangan konsultasi skpd jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi bulan bulan daerah (pad) (bpbd kota bulan bencana daerah cimahijumlah bulan pemeliharaan bmd penunjang bulan bulan bulan urusan pemerintah daerah urusan pemerintahan daerah kota cimahi, invasi cimahi dana transfer umum jumlah bulan fasilitasi gedung kantor bulan bulan perangkat bulan 4l207 pengadaan sarana dan prasarana pendukung utara, dana alokasi umum daerah badan penanggulangan gedung kantor atau bangunan lainnya dibabat bpbd) bencana daerah jumlah pengadaan sarira gedung dana transfer umum kantorlbangunan unit unit dana bagi hasil unitan daerah kota cimahi, jumlah bulan jasa air bulan bulan cimahi para hakan perangkat bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya suka daerah badan penanggulangan adan listrik dibabat bpbd kota hana darah jumlah bulan jasa komunikasi bulan bulan cimahi) bulan jumlah bulan jasa listrik bulan bulan pop bulan pendapatan asli jumlah bulan jasa kebersihan kantor bulan bulan daerah (pad) bulan jumlah bulan pembayaran honor jasa bulan bulan perangkat bulan badan 4l2o8 penyediaan jasa pelayanan umum kantor pelayanan umum kantor bpbd kota edar angan jumlah bulan penyediaan alat listrik kegiatan kegiatan cimahi) kegiatan jumlah penyediaan alat kebersihan bahan pemeliharaan barang milik daerah jumlah bulan pemeliharaan bulan bulan bulan penunjang urusan pemerintahan daerah kota cimahi, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya ramah unit pemeliharaan dan pajak perizinan cimahi dara master umum perangkat badan penanggulangan 4lz.o9 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan |"kendaraan dara, ana bagi hasil unggulan: dibabat bpbd kota bencana daerah dinas operasional atau lapangan cimahi) dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, jumlah bulan pemeliharaan gedung bulan bulan cimahi dana transfer umum perangkat bulan lo.o9 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan |kantor bangunan lain utara, dana bagi hasil daerah badan penanggulangan bangunan lainnya dibabat bpbd kota bencana daerah cimahi) ana transfer umum jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor bulan bulan dana alokasi umum bulan persentase pelayanan informasi tekan program penanggulangan bencana kebencanaan kawasan rawan bencana persentase y6) masyarakat yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana layanan informasi bencana yang tinggal persen persen persen kabupaten kota didaerah rawan bencana membangun lingkungan hidup, penyusunan kajian risiko bencana pendapatan asli meningkatkan masyarakat badan penanggulangan kabupaten kota jumlah dokumen kajian dokumen dokumen daerah (pad) ketahanan kota cimahi dokumen bencana daerah bencana dan perubahan iklim jumlah aparat relawan siaga dalam kota cimahi, penanggulangan bencana tahap pra bencana, cimahi dana transfer umum darurat bencana dan pasca bencana serta orang orang utara, dana bagi hasil membangun orang terlatih dalam mengelola informasi bencana dibabat ing angan talicari apai hidup, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi meningkatkan masyarakat badan penanggulangan 3l2. kie) rawan bencana kabupaten kota per jumlah lokasi simulasi penanganan darurat lokasi lokasi dana transfer umum harakat lokasi nggulangi bencana dana alokasi umum ketahanan kota cimahi bencana daerah jenis bencana) bencana dan jumlah paket penyediaan dan pemasangan paket paket perubahan paket rambu evakuasi dan papan informasi publik iklim jumlah sistem aplikasi kebencanaan yang sistem sistem sistem dikembangkan persentase masyarakat yang tinggal pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan daerah rawan bencana yang mendapatkan persen persen persen terhadap bencana layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3loo21 penyusunan rencana penanggulangan persentase penyelesaian dokumen sampai persen persen masyarakat persen badan penanggulangan bencana kabupaten kota dinyatakan sah legal kota cimahi bencana daerah tabel target dan indikator capaian standar pelayanan minimal spm) urusan pendidikan indikator target batas waktu bela yaaa pencapaian capaian pencapaian dasar pendidikan jumlah warga setiap tahun dasar negara usia tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar sd mi, smp m ts) pendidikan jumlah warga setiap tahun kesetaraan negara usia tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang per partisipasi dalam pendidikan kesetaraan pendidikan jumlah warga setiap tahun anak usia negara usia dini tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud sumber dinas pendidikan kota cimahi, diolah. realisasi standar pelayanan minimal pencapaian standar pelayanan minimal spm) urusan pendidikan kota cimahi dari tahun sampai dengan tahun diantarahal ini sangatpada tahun masih terjadi pandemi covid sehingga anggaran tersebut masih mengalami penyesuaian. walaupun demikian, pencapaian standar pelayanan minimal spm) bidang pendidikan untuk pendidik3goo2 pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana persentase jumlah aparatur dan warga persen persen cimahi dana transfer umum masyarakat persen badan penanggulangan kabupaten kota negara yang ikut pelatihan utara, dana bagi hasil kota cimahi bencana daerah dibabat persentase jumlah warga negara yang pengendalian operasi dan penyediaan sarana 3prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana mendapat layanan pusdalops penanggulangan persen persen pendapatan asli masyarakat persen bagan penanggulangan bencana dan sarana prasarana daerah (pad) kota cimahi bencana daerah kabupaten kota penanggulangan bencana kota cimahi, jumlah paket persediaan peralatan paket paket cimahi dana transfer umum paket 3loo21 penyediaan peralatan perlindungan dan kebencanaan, utara, dana bagi hasil masyarakat badan penanggulangan kesiapsiagaan terhadap bencana dibabat kota cimahi bencana daerah dana transfer umum dana alokasi umum pendapatan asli 3l2.o2 pengelolaan risiko bencana kabupaten kota | daerah (pad) masyarakat. badan penanggulangan nilai indeks ketahanan daerah ikd) kota kota cimahi bencana daerah ilahi dokumen dokumen dokumen cimahi pendapatan asli jumlah wilayah tangguh bencana, kelurahan kelurahan jean aan kelurahan 3lo. penguatan kapasitas kawasan untuk daerah (pad) masyarakat badan penanggulangan pencegahan dan kesiapsiagaan kota cimahi bencana daerah jumlah wilayah yang terpantau, kelurahan kelurahan kelurahan persentase koordinasi dan money toopesen ioopesen pendapatan asli |tooperson persen persen persen 3lo.o2 penanganan pascabencana kabupaten kota lingkungan yang dipulihkan daerah (pad) masyarakat. badan penanggulangan persentase koordinasi dan money rumah kota cimahi bencana daerah iritasi persen persen persen yang direhabilitasi pengembangan kapasitas tim reaksi cepat jumlah kegiatan pengembangan kapasitas pendapatan asli masyarakat badan penanggulangan s5) bencana kabupaten kota trc kota cimahi: kegiatan kegiatan daerah (pad) kota cimahi kegiatan bencana daerah persentase jiwa yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban persen persen persen korban bencana bencana respon cepat kejadian luar biasa persentase kecepatan respon kurang dari pendapatan asli masyarakat badan penanggulangan penyakit wabah zoonosis prioritas jam untuk setiap status klb persen persen daerah (pad) kota cimahi persen bencana daerah respon cepat darurat bencana persentase kecepatan respon kurang dari pendapatan asli masyarakat badan penanggulangan kabupaten kota jam untuk setiap status darurat bencana persen persen daerah (pad) kota cimahi persen bencana daerah persentase jumlah korban berhasil dicari, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban inai pendapatan asli masyarakat badan penanggulangan bencana kabupaten kota ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian persen persen daerah (pad) kota cimahi persen bencana daerah pendapatan asli penyediaan logistik penyelamatan dan jumlah kejadian bencana yang mendapat masyarakat badan penanggulangan 3j2031 evakuasi korban bencana kabupaten kota layanan evakuasi pusdalops: kejadian kejadian kota cimahi kejadian bencana daerah jumlah kejadian yang mendapat layanan kejadian kejadian kejadian distribusi logistik,.o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat lah dokumen perencanaan dokumen dokumen dana transfer umum dokumen dinas sosial daerah dana alokasi umumdinas sosial perangkat daerah dana alokasi umum 1l2. |penyediaan gaji dan tunjangan asn jumlah asn yang memfasilitasi gaji dan pegawai pegawai dana transfer umum pegawai dinas sosial tunjangan dana alokasi umum 1lo.o2 s|koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| jumlah bulan fasilitasi dokumen laporan bulan bulan dana transfer umum bulan dinas sosial akhir tahun skpd keuangan dana alokasi umum tle.os sal bimbingan teknis implementasi peraturan montase pegawai yang dibina dana transfer umum dinas sosial perundang undangan pegawai yang hati kata hata dana alokasi umum kutai 1o.oe penyediaan komponen instalasi jumlah bulan penyediaan komponen listrik dan bulan bulan dana transfer umum bulan dinas sosial listrik penerangan bangunan kantor penerangan dana alokasi umum 1o.oe penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah paket peralatan dan perlengkapan paket paket paket dinas sosial kantor kantor yang disediakan penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan penyediaan logistik kantor bulan bulan para transfer umam bulan ilz.oe |penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah bulan fasilitasi cetakan dan bulan bulan dana transfer umum bulan dinas sosial penggandaan1lo.odinas sosial dana alokasi umum ta.oedinas sosial konsultasi skpd dana alokasi umum pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 1lo.o7dinas sosial lainnya kantor bangunan dana alokasi umum penyediaan jasa penunjang urusan cek pemerintahan daerah jumlah bulan fasilitasi jasa internet bulan bulan dana halo bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya fair dan listrik jumlah bulan fasilitasi jasa komunikasi bulan bulan bulan dinas sosial jumlah bulan fasilitasi jasa listrik bulan bulan pop bulan ilo.ondinas sosial kantor perlengkapan kantor dana alokasi umumdinas sosial kantor dana alokasi umumoperasional lapangan dana alokasi umum penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah unit kendaraan dinas operasional yang unit unit unit 1l2. pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan difasilitasi jasa asuransi dinas sosial dinas operasional atau lapangan jumlah unit kendaraan dinas operasional yang unit unit unit difasilitasi jasa perizinajumlah potensi pekerja sosial masyarakat dana transfer umum sosial masyarakat kewenangan kewenangan kabupaten kota yang meningkat orang orang orang dinas sosial dana alokasi umum kabupaten kota kemampuannya peningkatan kemampuan potensi tenaga jumlah potensi tenaga kesejahteraan sosial dana transfer umum kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan orang orang orang dinas sosial kecamatan kewenangan kabupaten kota dana alokasi umum kabupaten kota peningkatan kemampuan potensi sumber penilai admin dana transfer umum kesejahteraan sosial kelembagaan lembaga lembaga lembaga dinas sosial kabupaten kota yang meningkat dana alokasi umum masyarakat kewenangan kabupaten kota kemampuannya jumlah penguatan lembaga konsultasi dana transfer umum kesejahteraan keluarga lk3) kegiatan kegiatan dana alokasi umum kegiatan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi jumlah potensi sumber daya manusia dinas sosial kesejahteraan keluarga lk3) lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga orang orang orang lk3) yang meningkat kemampuanny| luar panti sosial persentase penanganan penyandang disabilitas al2o01 |penyediaan permakampenyediaan permakamumum penyediaan sandang gelandangan pengemis luar panti sosial yang dana alokasi umum dinas sosial mendapatkan sandang persentase penanganan penyandang disabilitas al2.o1 penyediaan alat bantualat bantu persentase penanganan penyandang disabilitas alo.o1 4pemberian pelayanan reunifikasi keluarga eunifikasi keluarga target akhir realisasianganan penyandang disabilitas api nan terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar al2o1l pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, pandangan pengemis luar panti sosial yang dana halo dinas sosial mendapatkan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial pemberian bimbingan sosial kepada keluarga persentase penanganan penyandang disabilitas penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dana transfer umum gelandangan pengemis luar panti sosial yang dinas sosial terlantar, lanjut usia terlantar, serta ian umbi dana alokasi umum gelandangan pengemis dan masyarakat mendapatkan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga persentase penanganan penyandang disabilitas fasilitasi pembuatan nomor induk pata belanda dana transfer umum al2.o1 kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, |9pandangan pengemis, yang |dinas sosial dan kartu identitas anak mendapatkan fasilitasi pembuatan nomor induk dana alokasi umum kependudukan, akte kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak persentase penanganan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar ala.o1 pemberian akses layanan pendidikan dan pandangan pengemis luar panti sosial yang para transfer umam dinas sosial mendapatkan pemberi lanjut usia terlantar gelandangan dana transfer umum pemberian layanan data dan pengaduan pengemis luar panti sosial yang difasilitasi dana alokasi umum dinas sosial layanan data dan pengadukhusus pemberian layanan kedaruratan dana alokasi khusus dinas sosial gelandangan pengemis luar panti sosial yang fisik mendapatkan fasilitasi layanan kedaruratan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak ala. pemberian pelayanan penelusuran keluarga |'standar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dana transfer umum dinas sosial pengemis luar panti sosial yang dana alokasi umum mendapatkan fasilitasi penelusuran keluarga persentase penanganan penyandang disabilitas al2. |pemberian layanan rujuksemua jumlah pks lainnya bukannya korban walikota, pemberian layanan data dan pengaduan hiv aids dan napa lainnya yang kecamatan dinas sosial mendapatkan pelayanan data dan pengaduan semua kelurahan semua persentase pks lainnya bukannya korban kali kota, pemberian layanan kedaruratan hiv aids dan napa lainnya yang kecamatan dinas sosial mendapatkan layanan kedaruratan semua kelurahan semua kab kota, persentase pks lainnya bukannya korban hiv aids dan napa lainnya yang ema para transfer umam penyediaan permakaman mendapatkan penyediaan permakaman era dinas sosial kelurahan semua kab kota, persentase pks lainnya bukannya korban hiv aids dan napa lainnya yang semu dana pel penyediaan sandang mendapatkan penyediaan sandang sea dinas sosialsentase pks lainnya bukannya korban kali kota, penyediaan alat bantu hiv aids dan napa lainnya yang kecamatan dinas sosial mendapatkan penyediaan alat bantu semua kelurahan semua persentase pks lainnya bukannya korban kab kota, alo.oo pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, hiv aids dan napa lainnya yang semua dinas sosial dan sosial mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual kecamatan, dan sosial semua kelurahan semua pemain ireng oskepee kerana sons pks nya lukanya toba kano pks) lainnya bukan korban hiv aids dan hiv aids dan napa lainnya yang kecamatan, dinas sosial mendapatkan bimbingan sosial keluarga napa semua kelurahan semua toa persentase pks lainnya bukannya korban kab kota, fasilitasi pembuatan nomor induk al2.o2 kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, hiv aids dan napa lainnya yang semua dinas sosial dan kartu identitas anak mendapatkan layanan pembuatan nik, akta kecamatan, kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak semua kelurahan semua jumlah pks lainnya bukannya korban kab kota, alo.oo pemberian akses layanan pendidikan dan hiv aids dan napa lainnya yang semua dinas sosial kesehatan dasar mendapatkan pemberian akses layanan kecamatan, pendidikan dan kesehatan dasar semua kelurahan semua persentase pks lainnya bukannya korban kali kota, pemberian pelayanan penelusuran keluarga hiv aids dan napa lainnya yang kecamatan dinas sosial mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga semua kelurahan semua persentase pks lainnya bukannya korban kali kota, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga hiv aids dan napa lainnya yang kecamatan dinas sosial mendapatkan layanan reunifikasi keluarga semua kelurahan semua kerjasama antar lembaga dan kemitraan jumlah fasilitasi kerjasama antar lembaga dan kali kota, |dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial triwulan triwulan triwulan dinas sosial kabupaten kota kabupaten kota kecamatan, semua kelurahan semua kab kota, sle.o1 penjangkauan anak anak terlantar jangkauan anak anak kegiatan kegiatan semu dana halo kegiatan dinas sosial semua kelurahan semua pemantauan terhadap pelaksanaan persentase anak anak terlantar yang pada dana transfer umum mendapatkan layanan pemantauan dinas sosial pemeliharaan anak terlantar pemeliharaan kecamatan, dana alokasi umum semua kelurahan p'v bolaan data fakir miskin cak: pengelolaan data fakir miskin cakupan jumlah layanan fasilitasi pengelolaan data bagi dana transfer umum daerah kabupaten kota fakir miskin cakupan daerah kabupaten'kota bulan bulan .000j dana alokasi umum bulan dinas sosial fasilitasi bant sosial kesejaht jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial bulan bulan dana transfer umum bulan sl2.o21 keluarga bantuan sosial kesejahteraan kesejahteraan keluarga dana alokasi umum dinas sosial pencurlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten kota penyediaan makananmakan dana alokasi umum penyediaan sandangsandang dana alokasi umum persentase korban bencana alam dan sosial dana transfer umum hita penyediaan tempat penampungan pengungsi |yang difasilitasi tempat penampungan dana alokasi umum dinas sosial pengungsi persentase korban bencana alam dan sosial dana transfer umum penanganan khusus bagi kelompok rentan kelompok rentan yang difasilitasi penanganan dinas sosial khusus dana alokasi umum pelayanan dukungan psikososial persentase korban bencana alam dan sosial dana transfer umum dinas sosial yang difasilitasi dukungan psikososial dana alokasi umumdana transfer umum dinas sosial kampung siaga bencana dana alokasi umum koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan jumlah bulan fasilitasi koordinasi, sosialisasi bulan bulan dana transfer umum bulan dinas sosial taruna siaga bencana dan pelaksanaan taruna siaga bencana dana alokasi umum i2) jurusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar jurusan pem tanah bidan tenaga kerja tos9sesama| oo notes14oo| oo program penunjang urusan pemerintahan daerah persentase realisasi anggaran persen persen persen kabupaten kota perencanaan, penganggaran, dan evaluasi jumlah dokumen perencanaan dan money naa dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat daerah yang disusun pendapatan asli memperkuat jumlah dokumen anggaran dokumen dokumen daerah (pad) ketahanan dokumen al2o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat untuk dinas keri dinas tenaga kerja jumlah dokumen senja perubahan raga kena jumlah penyelenggaraan forum perangkat yang daerah kegiatan kegiatan berkualitas kegiatan memperkuat ketahanan kota cimahi, ekonomi koordinasi dan penyusunan dokumen rka semua pendapatan asli untuk dinas jumlah dokumen rkasemua kab kota, semua pendapatan asli jumlah dokumen perubahan rka skpd dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen semua koordinasi dan penyusunan dokumen kelurahan dinas perubahan rka skpd tenaga kerja dinas tenaga kerja kota cimahi, ema pendapatan asli daerah (pad) semua kelurahan memperkuat ketahanan kota cimahi, ekonomi semua pendapatan asli untuk dinas koordinasi dan penyusunan dpa skpd jumlah dokumen dpa skpd dokumen dokumen kecamatan, pertumbuhan dokumen dinas tenaga kerja daerah (pad) tenaga kerja semua yangketahanan kota cimahi, ekonomi koordinasi dan penyusunan perubahan dpa semua pendapatan asli untuk dinas jumlah dokumen dpa perubahankota cimahi, semua jumlah dokumen klip dokumen dokumen kecamatan, dep memperkuat dokumen semua kelurahan ketahanan ekonomi evaluasi kinerja perangkat daerah pertumbuhan tenaga kerja dinas tenaga kerja jumlah dokumen money kinerja bulanan dokumen dokumen yang dokumen berkualitas nilai skm perangkat daerah nilai nilai pop nilai bank kota cimahi, semua jumlah gaji asn yang dibayarkan bulan bulan kecamatan, dep dinas bulan penyediaan gaji dan tunjangan asn semua tenaga kerja dinas tenaga kerja kelurahan kota cimahi jumlah tunjangan kinerja asn yang dibayar bulan bulan bulan dinas koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| jumlah dokumen laporan keuangan akhir pendapatan asli akhir tahun skpd tahun dokumen dokumen daerah (pad) tenaga kerja dokumen dinas tenaga kerja kota cimahi koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| pendapatan asli dinastenaga kerja dokumen dinas tenaga kerja administrasi milik pada 4l2.o3 administrasi barang milik daerah perangkat daerah kota cimahi, semua pendapatan asli pengamanan barang milik daerah skpd jumlah unit kendaraan yang diasuransikan unit unit kecamatan, daerah (pad) unit dinas tenaga kerja semua kelurahan administrasi kepegawaian perangkat daerah persentase pegawai yang dibina persen persen persen memperkuat ketahanan kota cimahi, ekonomi semua untuk asn dinas ala.oc.| bimbingan teknis implementasi peraturan jumlah pegawai yang dibina orang orang .700l kecamatan, ipendapatanasli tumbuhan tenaga kerja orang dinas tenaga kerja perundang undangan daerah (pad) semua yang kota cimahi kelurahan berkualitas dan berkeadilan kota cimahi, penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah bulan penyediaan peralatan dan semua pendapatan asli dinas al2oe 2prev 'gap: ny, bulan bulan kecamatan, tenaga kerja bulan dinas tenaga kerja kantor perlengkapan kantor daerah (pad) ati semua kota cimahi kelurahan kota cimahi, semua jumlah bulan penyediaan bahan logistik kan bulan bulan kecamatan, dep dinas bulan penyediaan bahan logistik kantor semua tenaga kerja dinas tenaga kerja kelurahan kota cimahi jumlah bulan penyediaan makanan dan bulan bulpendapatan asli dinassemua pendapatan asli dinas penyu bulan bulan kecamatan, tenaga kerja bulan dinas tenaga kerja perundang undangan aturan daerah (pad) semua kota cimahi kelurahan kota cimahi, kum kum semua pendapatan asli dinas fasilitasi kunjungan tamu jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamudinas nagi bulan bulan kecamatan, tenaga kerja bulan dinas tenaga kerja konsultasi skpd konsultasi daerah (pad) semua kota cimahi kelurahan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah kota cimahi, jumlah unit pengadaan perlengkapan edu semua pendapatan asli pengadaan sarana dan prasarana edu kantor unit unit kecamatan, daerah (pad) unit .000j semua dinas tenaga kerja kantor atau bangunan lainnya kelurahan alesjasa air bulan bulan kecamatan, hina bulan alok penyediaan jasa komunikasi, sumber daya semua dinas. ,000l dinas tenaga kerja air dan listrik kelurahan tenaga kerja jumlah bulan jasa komunikasi bulan bulan bulan jumlah bulan jasa listrik bulan bulan pop bulan kota cimahi, semua pendapatan asli dinas penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah bulan kebersihan kantor bulan bulan kecamatan, :. bulan dinas tenaga kerja semua daerah (pad) tenaga kerja kelurahan alo.o9 pemeliharaan barang milik daerah jumlah bulan penyediaan pemeliharaan bulan bulan bulan penunjang urusan pemerintahan daerah barang milik daerah memperkuat ketahanan kota cimahi, ekonomiuntuk dinas pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan bulan bulan .000j kecamatan, pertumbuhan tenaga kerja bulan dinas tenaga kerja daerah (pad) dinas operasional atau lapangan kendaraan dinas operasional atau lapangan semua yang kota cimahi kelurahan berkualitas dan berkeadilan memperkuat ketahanan kota cimahi, ekonomi itai semua untuk dinas al2.o9 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantoran lah bulan pemeliharaan gedung kantor bulan bulan .678l kecamatan, ipendapatanasli tumbuhan tenaga kerja bulan dinas tenaga kerja bangunan lainnya daerah (pad) semua yang kota cimahiencanaan tenaga nilai laki indeks indeks indeks kerja persentase kesesuaian program rkd conan daratan pen dengan program renstra memperkuat ketahanan ekonomi pendapatan asli untuk dinas penyusunan rencana tenaga kerja makro jumlah dokumen rkd kota cimahi dokumen dokumen pertumbuhan dokumen dinas tenaga kerja daerah (pad) yang tenaga kerja berkualitas dan berkeadilan persen persen persen program pelatihan kerja dan kompetensi produktivitas tenaga kerja persentase tenaga kerja yang mendapatkan persen persen persen pelatihan 3l2. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit jumlah pencari kera terdaftar yang mendapat orang orang orang kompetensi pendidikan dan pelatihan kota cimahi, semua memperkuat jumlah pencari kerja terdaftar yang pendapatan asli mendapatkan sertifikasi orang orang kecamatan, arah (pan) ketahanan orang semua ekonomi proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kelurahan untuk keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan .300j pertumbuhan masyarakat dinas tenaga kerja klaster kompetensi jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapat orang orang dbh cht yang orang pendidikan dan pelatihan berkualitas jumlah pencari kerja terdaftar yang mengikuti dan bimbingan teknis orang orang berkeadilan orang jumlah pencari kerja terdaftar yang mengikuti orang orang orang bintik kota cimahi, jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yan semua pendapatan asli pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dibina yang lembaga lembaga kecamatan, daerah (pad) lpk swasta lembaga dinas tenaga kerja semua kelurahan pelayanan antarkereta daerah jumlah tenaga kerja siap pakai yang kabupaten kota disalurkan dan ditempatkan orang orang orang kota cimahi, jumlah pencari kerja terdaftar yang difasilitasi semua pendapatan asli masyarakat pelayanan antar kerja kartu pencari kerja orang orang .200j kecamatan, daerah (pad) pencari kerja orang dinas tenaga kerja kelurahan penyelenggaraan unit layanan disabilitas jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pendapatan asli masyarakat ketenagakerjaan pelayanan orang orang daerah (pad) pencari kerja orang dinas tenaga kerja pendapatan asli masyarakat perluasan kesempatan kerja jumlah pencari kerja yang mengikuti bintik orang orang daerah (pad) ea, orang dinas tenaga kerja jumlah aplikasi informasi pasar kerja online kasi aplikasi aplikasi aplikasi aplikasi dikelola pengelolaan informasi pasar kerja jumlah bulan pemeliharaan dan operasional lean tuan bulan bulan bulan kerja semua kab kota, pemeliharaan dan operasional aplikasi semua pendapatan asli masyarakat informasi pasar kerja online jumlah bulan pemeliharaan dan operasional bulan bulan kecamatan, daerah (pad) pencari kerja bulan dinas tenaga kerja semua kelurahan semua kab kota, jumlah aplikasi informasi pasar kerja online ika ika semua pendapatan asli ika dikelola dan dikembangkan aplikasi aplikasi kecamatan, daerah (pad) aplikasi alo.og pelayanan dan penyediaan informasi pasar semua masyarakat dinas tenaga kerja kerja online kelurahan pencari kerja kerja jumlah pencari kerja terdaftar yang dilayan2.o5 penerbitan perpanjangan ita yang lokasi jumlah perusahaan yang mempekerjakan tka kesamaan perusahaan perusahaan perusahaan berusaha kerja dalam (satu) daerah kabupaten kota yang mendapatkan sosialisasi kota cimahi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan semua perusahaan alo.os ita yang lokasi kerja dalam (satu) daerah umah perusahaan pengguna tka yang perusahaan perusahaan |kecamatan, pendapatan asli pengguna berusaha dinas tenaga kerja mendapat sosialisasi daerah (pad) tenaga kerja jan kabupaten kota semua asi kelurahan persentase kenaikan umk persen pesan persen persen persen program hubungan industrial persentase perusahaan yang menerapkan tata persen persen persen kelola kerja yang layak pengesahan peraturan perusahaan dan slz.o1 pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk jumlah dokumen peraturan perusahaan dan men dokumen dokumen dokumen dokumen perusahaan yang hanya beroperasi dalam perjanjian kerja bersama (satu) daerah kabupaten kota kota cimahi, pengesahan peraturan perusahaan bagi semua pekerja dan jumlah peraturan perusahaan dokumen dokumen kecamatan, dokumen dinas tenaga kerja perusahaan semua pengusaha kelurahan kota cimahi, pendaftaran perjanjian kerjasama bagi semua pendapatan asli pekerja dan yani jumlah perjanjian kerja bersama dokumen dokumen kecamatan, dokumen dinas tenaga kerja perusahaan semua daerah (pad) pengusaha kelurahan kota cimahi, sallaei semua jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan pendapatan asli kali kali kecamatan, kali ketenagakerjaan daerah (pad) penyelenggaraan pendataan dan informasi semua pekerja dan sarana hubungan industrial dan jaminan kelurahan dinas tenaga kerja sosial tenaga kerja serta pengupahan jumlah perusahaan yang ikut serta dalam perusak perusahaan| perusahaan jaminan sosial ketenagakerjaan aan jumlah tenaga kerja yang ikut serta dalam jaminan sosial ketenagakerjaan orang orang orang pencegahan dan penyelesaian perselisihan slz. hubungan industrial, mogok kerja dan persentase kasus perselisihan yang difasilitasi persen persen persen penutupan perusahaan daerah kabupaten kota memperkuat ketahanan pencegahjumlah fasilitasi deteksi dini (kondusifitas kali kali .57000kecamatan, pendapatan asli tumbuhan pekerjaan kay ,300l dinas tenaga kerja berakibat berdampak pada kepentingan ketenagakerjaan)penyelesaibe. entame kasus perselisihan yang difasilitasi kasus kasus kecamatan, pendapatanasli pertumbuhan pekerjaan kasus dinas tenaga kerja berakibat berdampak pada kepentingansemua efikasi ekonomi penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi kab kota, untuk soo2 keanggotaan pada organisasi pengusaha, jumlah dokumen hasil verifikasi dan rekapitulasi dokumen dokumen smua pendapatan asli pertumbuhan pekerjaan dokumen dinas tenaga kerja federasi dan konfederasi serikat keanggotaan kecamatan, daerah (pad) pengusaha pekerja serikat buruh serta non afiliasi semua berkualitas kelurahanmemperkuat semua ketahanan kali kota, ekonomi pelaksanaan operasional lembaga kerjasama fto inai semua pendapatan asli pekerja dan tripartit daerah kabupaten kota jumlah fasilitasi lks tripartit kali kali kecamatan, daerah (pad) pertumbuhan pengusaha kali dinas tenaga kerja semua berkualitas kelurahan dan berkeadilan is, lol jurusan emerg han lma program pembangunan kawasan penataan persebaran penduduk yang kos berasal dari satu) daerah kabupaten kota kasa jdi koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari jumlah koordinasi yang dilaksanakan kali dep kali dinas tenaga kerja (satu) daerah kabupaten kota i2) too jurusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar jajal jurusan pemerintahan bidang penberday aan perempuan dan perlindungan anak inas pemberdayaan perempuan dan ala.o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat entah dokumen perencanaan dokumen dokumen dana transfer umum dokumen p"lindungan anak, daerah dana alokasi umum pengendalian penduduk dan keluarga berencana dinas pemberdayaan perempuan dan 1l2.pe lindungan anak, perangkat daerah dana alokasi umum pengendalian penduduk dan keluarga berencana man dinas pemberdayaan perempuan dan jumlah asn yang memfasilitasi gaji dan dana transfer umum perlindungan anak, penyediaan gaji dan tunjangan asn tunjangan pegawai pegawai dana alokasi umum pegawai pengendalian penduduk dan keluarga berencana dinas pemberdayaan perempuan dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| jumlah bulan fasilitasi dokumen laporan dana transfer umum perlindungan anak, akhir tahun skpd keuangan bulan bulan dana alokasi umum bulan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bea daerah dinas pemberdayaan perempuan dan bimbingan teknis implementasi peraturan dana transfer umum perlindungan anak, perundang undangan persentase pegawai yang dibina dana alokasi umum pengendalian penduduk dan keluarga berencana dinas pemberdayaan perempuan dan penyediaan komponen instalasi jumlah bulan penyediaan komponen listrik dan dana transfer umum perlindungan anak, listrik penerangan bangunan kantor penerangan bulan bulan dana alokasi umum bulan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun lebih tinggi apabila dihitung berdasarkan data jumlah penduduk dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. hal ini merupakan bentuk efisiensi dan efektivitas dalam pemilihan anggaran yang menjadi objeky5.dicapai. selain itu, kendala dalam proses pendataan mengakibatkan rendahnya peserta didik untuk kesetaraanbanyak orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anaknya atau paud. selain itu, kendala juga dihadapi dallogo penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah paket peralatan dan perlengkapan paket paket dana transfer umum paket perlindungan anak, kantor kantor yang disediakan dana alokasi umum pengendalian penduduk dan keluarga berencana dinas pemberdayaan perempuan dan hei dana transfer umum perlindungan anak, penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan penyediaan logistik kantorjumlah bulan fasilitasi cetakan dan dana transfer umum perlindungan anak, penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan,00o| perlindungan anak, dana alokasi umum pengendalian penduduk dan keluarga berencana dinas pemberdayaan perempuan dan 1lo.o,0o0| perlindungan anak, konsultasi skpd dana alokasi umum pengendalian penduduk dan keluarga berencana pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dinas pemberdayaan perempuan danperlindungan anak, lainnya kantor bangunan dana alokasi umum pengendalian penduduk dan keluarga berencana penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dinas pemberdayaan jumlah bulan fasilitasi jasa internet bulan bulan dana transfer umum bulan kasi dana alokasi umum perempuan dan 1a.os penyediaan jasa komunikasi, sumber daya perlindungan anak, air dan listrik jumlah bulan fasilitasi jasa komunikasi bulan bulan bulan pemanasan nak, jumlah bulan fasilitasi jasa listrik bulan bulan pop bulan penduduk dan keluarga dinas pemberdayaan perempuan dan logoperlindungan anak, kantor perlengkapan kantor dana alokasi umum pengendalian penduduk dan keluarga berencana dinas pemberdayaan perempuan danp# lindungan anak, kantor dana alokasi umumdinas pemberdayaan operasional lapangan dana alokasi umum perempuan dan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah unit end, tanah tomat perlindungan anak, pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan jum iah unit kendaraan dinas operasional yang unit unit unit nga difasilitasi jasa asuransi pengendalian dinas operasional atau lapangan jumlah unit kendaraan dinas operasional yang unit unit unit penduduk dan keluarga difasilitasi jasa perizinannyarusutamaan gender cken dan pemberdayaan perempuan tea kiasan kasa pelembagaan pengarusutamaan gender pug) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten kota jumlah dokumen evaluasi hasil koordinasi dan dinas pemberdayaan sinkronisasi pelaksanaan pug prasyarat perempuan dan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug penilaian ape komitmen, kebijakan, dana transfer umum perlindungan anak, kewenangan kabupaten kota kelembagaan, sumber daya, sdm, data dan dokumen dokumen dana alokasi umum dokumen pengendalian sistem informasi, metode dan partisipasi penduduk dan keluarga masyarakat kerja samadinas pemberdayaan jumlah sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dana transfer umum perlindungan anak, bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan kegiatan kegiatan dana alokasi umum kegiatan pengendalian ekonomi penduduk dan keluarga berencannas pemberdayaan pengembangan komunikasi, informasi dan jumlah fasilitasi pengembangan kie dana transfer umum perempuan dan edukasi kie) pemberdayaan perempuan pemberdayaan perempuan kewenangan kelurahan kelurahan kelurahan nga dana alokasi umum pengendalian kewenangan kabupaten kota kabupaten kota penduduk dan keluarga berencana man mnas pemberdayaan penyediaan layanan pengaduan masyarakat jumlah bulan layanan pengaduan masyarakat dana transfer umum perempuan dan |bagi perempuan korban kekerasan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan bulan bulan bulan ,000j nga kewenangan kabupaten kota kabupaten kota dana alokasi umum pengendalian penduduk dan keluarga berencaninas pemberdayaan perempuan dan pengembangan kegiatan masyarakat untuk alo.or |peningkatan kualitas keluarga kewenangan jumlah pengembangan kegiatan masyarakat kegiatan kegiatan dana transfer umum kegiatan perlindungan anak, untuk peningkatan kualitas keluarga dana alokasi umum pengendalian kabupaten kota penduduk dan keluarga berencandinas pemberdayaan sari perempuan dan penguatan jejaring antar lembaga penyedia aim alo.o2 layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat jumah penguatan jejaring peningkatan kualitas kegiatan kegiatan dana transfer umum kegiatan "lindungan anak, keluarga dana alokasi umum pengendalian daerah kabupaten kota penduduk dan keluargdayaan perempuan dan penyediaan data gender dan anak jumlah dokumen data terpilih gender kota dana transfer umum perlindungan anak, kewenangan kabupaten kota cimahi dokumen dokumen dana alokasi umum dokumen pengendalian penduduk dan keluargadinas pemberdayaan advokasi kebijakan dan pendampingan perempuan dan pemenuhan hak anak pada lembaga fto dana transfer umum perlindungan anak, pemerintah, non pemerintah, media dan dunia jumlah fasilitasi advokasi pemenuhan hak anak kegiatan kegiatan dana alokasi umum kegiatan pengendalian usaha kewenangan kabupaten kota penduduk dan keluarga berencana dinas pemberdayaan mei perempuan dan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan inai |pemenuhan hak anak kewenangan jumlah dokumen hasil evaluasi koordinasi dan dokumen dokumen dana transfer umum dokumen ,0o0| perlindungan anak, kabupaten kota sinkronisasi pemenuhan hak anak dana alokasi umum pengendalian penduduk dan keluarga berencana program administrasi pai pembinaan dan pengawasan jumlah kelurahan memfasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pengawasan penyelenggaraan administrasi kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan kelurahan pemerintahan desa pemerintahan desa mengembang kan wilayah dinas pemberdayaan untuk perempuan dan dana transfer umum mengurangi kelurahan perlindungan anak, fasilitasi penyusunan profil desa jumlah dokumen profil kelurahan dokumen dokumen dana alokasi umum pekan kelurahan se | dokumen peni babe yang kota cimahi dan penduduk dan keluarga menjamin berencana pemerataan mengembang semua kan wilayah dinas pemberdayaan kab kota, untuk kelurahan perempuan dan ash alo.or 4af fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lah fasilitasi lomba kelurahan kelurahan kelurahan smua dana transfer umum mengurangi kelurahan se kelurahan p "lindungan anak, lomba desa dan kelurahan kecamatan, dana alokasi umum kesenjangan kota cimahi pengendalian semua dan penduduk dan keluarga kelurahan menjamin berencana pemeratasemua dinas pemberdayaan pendayagunaan kelembagaan lembaga kab kota, perempuan dan kemasyarakatan desa kelurahan rt, rw, jumlah fasilitasi penataan, pemberdayaan dan semua dana transfer umum perlindungan anak, pkk, posyandu, lpm, dan karang taruna), pendayagunaan lembaga masyarakat triwulan triwulan kecamatan, dana alokasi umum triwulaneningkatan kapasitas kelembagaan lembaga gema bean layanan kemasyarakatan desa kelurahan rt, rw, jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas semua dana transfer umum perlindungan anak, ikk, posyandu, lpm, dan karang taruna), triwulan triwulan triwulan kelembagaan lembaga masyarakat kelurahan kecamatan, dana alokasi umumfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana alba pan pemberdayaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan fto alas) slo.or desa kelurahan rt, rw, pkk, posyandu, jumlah fasilitasi penyediaan sarana prasarana triwulan triwulan semua dana transfer umum triwulan ,0o0| perlindungan anak, kelembagaan masyarakat kecamatan, dana alokasi umum pengendalian lpm, dan karang taruna), lembaga adat semua penduduk dan keluarga desa kelurahan dan masyarakat hukum adat kelurahan berencana semua dinas pemberdayaan kab kota, perempuan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi fto i3l 5l2. masyarakat dan pemerintah desa dalam jumlah fasilitasi pengembangan usaha kelurahan kelurahan semua dana transfer umum kelurahan lindungan anak, ekonomi masyarakat kecamatan, dana alokasi umum pengendalian meningkatkan pendapatan asli desapemerintah desa dalam pemanfaatan| jumlah fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat semua dana transfer umum perlindungan anak, teknologi tepat guna guna kegiatan kegiatan kecamatan, dana alokasi umum kegiatan ,000j pengendalianbulan bhakti gotong royong fto semua dana transfer umum perlindungan anak, masyarakat jumlah fasilitasi pelaksanaan bbr. kegiatan kegiatan kecamatan, dana alokasi umum kegiatan pengendalian semua penduduk dan keluarga kelurahan berencana semua dinas pemberdayaan itn itn kab kota, perempuan dan fasilitasi tim penggerak pkk dalam jumlah fasilitasi tim penggerak pkk dalam semua dana transfer umum perlindungan anak. penyelenggaraan gerakan pemberdayaan penyelenggaraan gerakan pemberdayaan triwulan triwulan kecamatan, bana alokasi umum triwulan pen babe masyarakat dan kesejahteraan keluarga masyarakat dan kesejahteraan keluarga semua lahan dan keluarga kelurahan berencana lela ieroerampencenoatanpenoupuk hehe soraazao) oo coco ooh sasooooonas pemberdayaan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi perempuan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur jumlah fasilitasi pembentukan sekolah siaga dana transfer umum perlindungan anak, formal satuan pendidikan jenjang sd mi kependudukan sekolah sekolah dana alokasi umum sekolah pengendalian dan slip mts, jalur nonformal dan informal penduduk dan keluarga berencana semua dinas pemberdayaan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian jumlah sosialisasi pemanfaatan kajian dampak kab kota, perempuan dan dampak kependudukan beserta model solusi |kependudukan beserta model solusi strategis semua dana transfer umum perlindungan anak, strategis sebagai peringatan dini dampak peringatan dini dampak kependudukan kepada kegiatan kegiatan kecamatan, dana alokasi umum kegiatan pengendalian kependudukan kepada pemangku kepentingan| pemangku kepentingan semua penduduk dan keluarga kelurahan berencana pemetaan perkiraan pengendalian a7t.s dor) penduduk cakupan daerah kabupaten kota tea ida pose oo0 dinas pemberdayaan perempuan dan tal penyediaan data dan informasi keluarga jumlah dokumen data mikro keluarga dokumen dokumen dana halo dokumen dean arak penduduk dan keluarga berencana kota cimahi, dinas pemberdayaan fto semua dana transfer khusus perempuan dan yah ol2. pengolahan dan pelaporan data pengendalian jumlah fasilitasi pengolahan dan pelaporan bulan .900l kecamatan, dana alokasi khusus bulan perlindungan anak, lapangan dan pelayanan data pengendalian lapangan dan pelayanan semua non fisik pengendalian penduduk dan keluargacimahi, dinas pemberdayaan fto semua dana transfer khusus perempuan dan aah 3lo.o1 advokasi program kubik kepada jumlah fasilitasi advokasi program kubik kelurahan kecamatan, dana alokasi khusus kelurahan "lindungan anak, stakeholders dan mitra kerja kepada stakeholders dan mitra kerja semua non fisik pengendalian penduduk dan keluarga kelurahan berencana kota cimahi, dinas pemberdayaan komunikasi, informasi dan edukasi kie) semua dana transfer khusus belia anak, program kubik sesuai kearifan budaya jumlah fasilitasi kie program kubik kegiatan media kecamatan, dana alokasi khusus media pen babe lokal semua non fisik penduduk dan keluarga kelurahan berencana dinas pemberdayaan perempuan dan promosi dan kie program kubik melalui jumlah fasilitasi promosi dan kie program dana transfer umum pelindungan anak, media massa cetak dan elektronik serta media bulan bulan bulan luar ruas kubik dana alokasi umum pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota cimahi, dinas pemberdayaan pelaksanaan mekanisme operasional program semua dana transfer khusus perempuan dan tal kubik melalui rapat koordinasi kecamatan lah fasilitasi mini lokakarya kecamatan kecamatan kecamatan, dana alokasi khusus kecamatan p "lindungan anak, rakorcam), rapat koordinasi desa semua non fisik pengendalian rankorder), dan mini lokakarya menilik) penduduk dan keluarga kelurahan berencana dinas pemberdayaan dana transfer khusus perempuan dan sal pengelolaan operasional dan sarana balai jumlah fasilitasi pengelolaan operasional dan kegiatan dana alokasi khusus kegiatan perlindungan anak, penyuluhan kubik sarana balai penyuluhan kubik non fisik pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota cimahi, dinas pemberdayaan semua dana transfer khusus belia anak pengendalian program kubik jumlah fasilitasi pengendalian program kubik kali kecamatan, dana alokasi khusus kali peni babe semua non fisik penduduk dan keluarga kelurahan berencana pendayagunaan tenaga penyuluh kbi petugas lapangan (pkb pkb) dinas pemberdayaan perempuan dan menggerakan kader institusi masyarakat tai dana transfer umum perlindungan anak, pedesaan imp) jumlah kader institusi masyarakat pedesaan orang orang dana alokasi umum orangnas pemberdayaan pengendalian pendistribusian alat dan obat kota cimahi, dana transfer khusus perempuan dan aah 3lo.og kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan lah fasilitasi distribusi alofon kegiatan kecamatan, dana alokasi khusus kegiatan ,0o0| perlindungan anak, fasilitas kesehatan termasuk jaringan semua non fisik pengendalian dan jejaringnya kelurahan penduduk dan keluarga berencana kota cimahi, dinas pemberdayaan semua dana transfer khusus perempuan dan peningkatan kesehatan penggunaan metode jumlah akseptor mow mop terlayani akseptor kecamatan, dana alokasi khusus akseptor perlindungan anak, kontrasepsi jangka panjang mkp) semua non fisik pengendalian kelurahan penduduk dan keluarga berencana jumlah layanan cabut implan layanan layan3lo.o3 penyediaan sarana penunjang pelayanan jumlah akseptor iud implant terlayani bulan akseptor dana transfer umum akseptor |"lindungan anak, yang tega tega dana alokasi umum ep! pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota cimahi, dinas pemberdayaan pembinaan pelayanan keluarga berencana jumlah fasilitasi operasional koordinasi semua dana transfer khusus belia anak dan kesehatan reproduksi fasilitas kegiatan kecamatan, dana alokasi khusus kegiatan nga pelayanan faskes nai pengendalian kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya semua non fisik penduduk dan keluarga kelurahan berencana jumlah dukungan operasional layanan iud akseptor akseptor dana halo akseptor perempuan dan dukungan operasional pelayanan bergerak maa onar perlindungan anak, 'jumlah dukungan operasional layanan pengendaliota cimahi, dinas pemberdayaan iritasi semua dana transfer khusus perempuan dan sal 3look1 pelaksanaan dan pengelolaan program jumlah fasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan kecamatan, dana alokasi khusus kegiatan perlindungan anak, kubik kampung program kubik kampung nai pengendalian semua non fisik penduduk dan keluarga kelurahan berencana program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera ks, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dinas pemberdayaan pengadaan sarana kelompok kegiatan perempuan dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga bkb, jumlah laporan pengadaan sarana dan dak fisik bidang perlindungan anak, ia) af201| bkr, bkl, uppks, pik r dan pemberdayaan prasarana kelompok kegiatan laporan kesehatan reguler laporan pengendalian ekonomi keluarga uppks) penduduk dan keluarga berencana kota cimahi, semua dana transfer khusus jumlah bkb kit stunting yang disediakan unit kecamatan, dana alokasi khusus unit semua non fisik penyediaan biaya operasional bagi pengelola kelurahan dinas pemberdayaan perempuan dan dan pelaksana kader) ketahanan dan perlindungan anak kesejahteraan keluarga bkb, bkr, bkl, toa nga uppks, pik r dan pemberdayaan ekonomi jumlah bulan fasilitasi penyediaan biaya pengendalian keluarga uppks) operasional bagi pengelola dan pelaksana penduduk dan keluarga (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga bulan bulan berencana bkb, bkr, bkl, uppks, pik r dan pemberdayaan ekonomi keluarga uppks) jumlah kit siap nikah yang disediakan jarum pop unit semua dinas pemberdayaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan kab kota, perempuan dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga bkb, jumlah promosi dan sosialisasi ketahanan dan semua dana transfer umum perlindungan anak, bkr, bkl, uppks, pik r dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga kegiatan kegiatan kecamatan, dana alokasi umum kegiatan pengendalian ekonomi keluarga uppks) semua penduduk dan keluarga kelurahan berencana promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan dinas pemberdayaan perempuan dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga jumlah fasilitasi promosi dan sosialisasi dana transfer umum perlindungan anak, menjadi orang tua hebat, generasi kegiatan kegiatan kegiatan nga kegiatan generasi berencana dana alokasi umum pengendalian berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan penduduk dan keluarga keuangan keluarga) berencandinas pemberdayaan jumlah fasilitasi promosi dan sosialisasi perempuan dan promosi dan sosialisasi program ketahanan dana transfer umum perlindungan anak, 4l202) dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja program ketahanan dan kesejahteraan keluarga kegiatan kegiatan dana alokasi umum kegiatan pengendalian bagi mitra kerja penduduk dan keluarga berencana i2) tdokumen perencanaan perangkat semua pendapatan asli botumenp perangkat daerah dok dok kecamatan, daerah (pad) dok dinas ala.o1 @1susunan dokumen perencanaan orang semua mas pangan dan daerah pertanian kelurahan kegiatan forum perangkat daerah kegiatan kegiatan pop kegiatan semua kab kota, jumlah dokumen rka murni dan rka dok dok semua pendapatan asli dok ilo1 koordinasi dan penyusunan dokumen rka perubahan perangkat daerah kecamatan, daerah (pad) dinas pangan dan skpd semua pertanian kelurahan semua kab kota, jumlah dokumen dpa murni dpa perubahan! dok dok gema hape maa dok dinas pangan dan koordinasi dan penyusunan dpa skpd |kecamatan, pang semua pertanian kelurahan rapat koordinasi penyusunan dpa murni dan dpa perubahan kali kali kali semua kab kota, jumlah dokumen capaian kinerja dan realisasi dok doki semua pendapatan asli dok koordinasi dan penyusunan laporan capaian perangkat daerah 'dokumen 'dokumen kecamatan, daerah (pad) 'dokumen dinas pangan dan ari inai kenari kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd semua pertanian kelurahan jumlah rapat koordinasi terkait capaian kinerja kali kali kali perangkat daerah semua kab kota, semua pendapatan asli jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah dok dok kecamatan, daerah (pad) dok 1l2. |evaluasi kinerja perangkat daerah semua ,9oo| dinas pangan dan pertanian kelurahan jumlah rapat koordinasi terkait evaluasi kali kali kali perangkat daerah semua kab kota, semua pendapatan asli jumlah bulan gaji asn bulan bulan bulan penyediaan gaji dan tunjangan asn bali kecamatan, daerah (pad) ,07o| dinas pangan dan semua pertanian kelurahan jumlah bulan tunjangan asn bulan bulan bulan semua kab kota, jumlah dokumen laporan keuangan perangkat dok dok semua pendapatan asli dok ilo2l koordinasi dan penyusunan laporan keuangan|daerah kecamatan, daerah (pad) dinas pangan dan bulanan triwulanan semester skpd semua pertanian kelurahan keuangdaerah semua kab kota, bimbingan teknis implementasi peraturan sapi semua pendapatan asli dinas pangan dan perundang undangan jumlah bimbingan teknis keg 1keg kecamatan, daerah (pad) keg pertanian semua kelurahan semua kab kota, penyediaan komponen instalasi toa kaki semua pendapatan asli dinas pangan dan listrik penerangan bangunan kantor jumlah bulan fasilitasi komponen instalasi listrik. bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan pertanian semua kelurahan semua kab kota, penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah bulan fasilitasi penyediaan peralatan semua pendapatan asli dinas pangan dan kantor dan perlengkapan kantor bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan pertanian semua kelurahan semua kab kota, |penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan fasilitasi logistik kantor bulan bulan semu dep bulan dinas pangan dan semua kelurahan semua kab kota, jumlah bulan fasilitasi bahan cetakan dan semua pendapatan asli dinas pangan dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan pertanian semua kelurahan semua kab kota, 1lo.og fasilitasi kunjungan tamu jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu bulan bulan ema hina bulan dinas pangan dan semua kelurahan semua kab kota, penyelenggaraan rapat koordinasi dan jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi semua pendapatan asli dinas pangan dan konsultasi skpd skpd bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan pertanian semua kelurahan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah semua kab kota, jumlah bulan fasilitasi pengadaan sarana dan 1lo.o7 pengadaan sarana dan prasarana gedung sarana pendukung gedung kantor atau bulan bulan semua pendapatan asli bulan dinas pangan dan kantor atau bangunan lainnya kecamatan, daerah (pad) pertanianjumlah bulan fasilitasi penyediaan jasa surat semua pendapatan asli dinas pangan dan penyediaan jasa surat menyurat menyurat bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan pertanian semua kelurahan semua kab kota, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya jumlah fasilitasi bulan penyediaan jasa semua pendapatan asli dinas pangan dan gantistrik komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan pertanian semua kelurahan semua kab kota, jumlah bulan fasilitasi penyediaan jasa semua pendapatan asli dinas pangan dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor pelayanan umum kantor bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan'v lih: milik pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah semua penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah bulan fasilitasi penyediaan jasa kab kota, 1l2.o9 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan bulan bulan semua pendapatan asli bulan dinas pangan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau kecamatan, daerah (pad) pertanian dinas operasional atau lapangan lapangan semua kelurahan semua jumlah bulan fasilitasi kali kota, pemeliharaan rehabilitasi gedung kantoran peliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bulan bulan semua pendapatan asli bulan dinas pangan dan bangunan lainnya kecamatan, daerah (pad) pertanian bangunan lainnya semua kelurahan semua itai jumlah bulan fasilitasi kab kota, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan pemeliharaan rehabilitasi sarana dan semua pendapatan asli dinas pangan dan prasarana gedung kantor atau bangunan prasarana gedung kantor atau bangunan bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan pertanian lainnya semua kelurahan program peningkatan diversifikasi cemn dan ketahanan pangan masyarakat hadi ini ini ddapatan asli jumlah dokumen informasi harga bulanan dok dok daerah (pad) dok dok dok dok ala.o1 penyediaan informasi harga pangan dan mingguan dinas pangan dan neraca bahan makanan pertanian semua kab kota, jml pemantauan stok pasukan dan harga semua pendapatan asli pangan kali kali kecamatan, daerah (pad) kali dinas pangan dan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan semua pena kelurahan jumlah dok pemantauan stok, pasokan dan harga pangan untuk beras dan bahan pangan kali kali kali pokok lainnya semua kab kota, pengembangan kelembagaan dan jaringan semua pendapatan asli dinas pangan dan distribusi pangan jml. pelaksanaan bazar pangan murah ttir kali kali kecamatan, daerah (pad) kali pertanian semua kelurahan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten kota semua kab kota, pengadaan cadangan pangan pemerintah semua pendapatan asli dinas pangan dan kabupaten kota jumlah cadangan pangan pemerintah ton ton .900j .000j kecamatan, daerah (pad) ton ,000j pertanianemua kab kota, penyusunan dan penetapan target konsumsi semua pendapatan asli dinas pangan dan pangan per kapita per tahun jumlah dok analisis konsumsi pangan dok dok kecamatan, daerah (pad) dokml. kwt yang mendapatkan program p2l kwt kwt kecamatan, daerah (pad) kwt semua pemberdayaan masyarakat dalam kelurahan dinas pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan ,000j pena jumlah penyelenggaraan pelatihan kali kali kali diversifikasi pangan jumlah promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan p2kp) program penanganan kerawanan pangan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten kota semua kab kota, jumlah bulan laporan analisis skpd (sistem alo.o2 koordinasi dan sinkronisasi penanganan kewaspadaan pangan dan gizi) sebagai bulan bulan semua pendapatan asli bulan .o41,6ao| dinas pangan dan kerawanan pangan kabupaten kota kecamatan, daerah (pad) pertanian surveilans status gizi masyarakat semua kelurahan semua pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan jumlah penyaluran cadangan pangan non beras kab kota, penyaluran cadangan pangan pada paket paket semua pendapatan asli paket dinas pangan dan kerawanan pangan yang mencakup dalam dan intervensi rawan pangan (bahan pangan (lumpur) umum) kecamatan, daerah (pad) (umum) pertanian lainnya) (satu) daerah kabupaten kota semua kelurahan program pengawasan keamanan pangan pelaksanaan pengawasan keamanan issn pangan segar daerah kabupaten kota esa semua penyediaan sarana dan prasarana pengujian kali kota, sle.o1 mutu dan keamanan pangan segar asal jumlah pengujian sample bahan pangan segar kali kali semua pendapatan asli kali coo| dinas pangan dan dalam satu tahun kecamatan, daerah (pad) pertanian tumbuhan daerah kabupaten kota semua kelurahan i3l jurusan pemerintahan pilihan jelas jurusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sense7o0| civil sasaezaso) oo program pengelolaan perikanan pemberian pendampingan, kemudahan jumlah pelaksanaan pendampingan terhadap akses ilmu pengetahuan, teknologi dan pondokan dan jumlah pelaksanaan pendapatan asli dinas pangan dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan pelatihan bimbingan teknis bagi pembudidaya kali kali daerah (pad) kali pertanian dan pelatihan ikan kota cimahi rupa rupa pendapatan asli jumah pad daerah (pad) pisah penjaminan ketersediaan sarana dinas pangan dan 3l25| al2.oa 3pembudidayaan ikan dalam (satu) daerah jumlah benih ikan hias untuk retribusi (siap jual) 11000ekor ekor ekor senar ian kabupaten kota banana kan tumbuk rebus uma benih ikan konsumsi untuk retribusi ekor ekor ekor siap jual)emua kab kota, pelaksanaan bimbingan dan penerapan jumlah pelaksanaan bimbingan teknis kali kali semua pendapatan asli kali s| persyaratan atau standar pada usaha pengolahan hasil perikanan kecamatan, daerah (pad) dinas pangan dan pengolahan dan pemasaran skala mikro dan semua pertanian kecil kelurahan proses pendataan karena kurangnya sumber daya serta metode yang digunakan untuk melakukan pendataan. alokasi anggaran dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian spm urusan pendidikan yang dilakukan setiap tahun memerlukan dukungan sumber daya keuangan,, serta apbd provinsi. tabel alokasi anggaran spm urusan pendidikan tahun |.x0 program kegiatan sub kegiatan alokasi rp) realisasi sumbar program pengelolaan pembangunan apbn (did) pengelolaan pendidikan omar apbd kota pendidikan sekolah dasar 1itas cimahi sekolah rehabilitasi program pengelolaan sedang berat anas pengelolaan pendidikan sarana, prasarana apbd kota pendidikan sekolah dasar dan utilitas cimahi sekolah program pengelolaan rehabilitasi anas pengelolaan pendidikan sedang berat kot pendidikan sekolah dasar ruang kelas cimahi rehabilitasi program pengelolaan sedang berat apbn (dak pengelolaan pendidikan ruang guru pendidikan sekolah dasar kepala isi) sekolah rehabilitasi program pengelolaan pengelolaan pendidikan sedang berat open (rak pendidikan sekolah dasar uang isi) perpustakaan program pengelolaan pengelolaan pendidikan pengadaan and kota pendidikan sekolah dasar kap penyediaan biaya program pengelolaan pengelolaan pendidikan personil mani and kota pendidikan sekolah dasar asar pengelolaan program pendidikan pembangunan apbn (dak pengelolaan sekolah ruang unit fisik) pendidikan menengah kesehatan sekolah pertama pengelolaan pmb program pendidikan pembangunan ruang apbn (dak pengelolaan sekolah guru kepala fisik) pendidikan menengah sekolah pertama sekolah pengelolaan program pendidikan pengelolaan sekolah pembangunan open (dak pendidikan menengah laboratorium isi) pertamdan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam (satu) daerah kabupaten kota semua kab kota, peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi mei jumlah pelaksanaan sosialisasi dan promosi semua pendapatan asli dinas pangan dan |dan usaha pengolahan dalam (satu) daerah melarikan tk. kota cimahi kali kali kecamatan, daerah (pad) kali pertanian kabupaten kota semua kelurahan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian pengelolaan lahan pertanian pangan semua berkelanjutan lp2b, kawasan pertanian kali kota, s3l2. |pangan berkelanjutan kp2b dan lahan tersedianya peta sebaran lahan pertanian dok dok semua pendapatan asli dok 0oo| dinas pangan dan pangan berkelanjutan lp2b) kecamatan, daerah (pad) pertanian cadangan pertanian pangan semua berkelanjutan lcp2b kelurahan program pengendalian kesehatan prosentase pengendalian kesehatan hewan hewan dan kesehatan masyarakat |dan kesehatan masyarakat veteriner jml. persen persen veteriner kelurahan yang dilayani) penjaminan kesehatan hewan, penutupan ala.or |dan pembukaan daerah wabah penyakit pengendalian dan penanggulangan penyakit persen persen hewan menular dalam daerah hewan dan zoonosis kabupaten kota semua kab kota, iritasi semua pendapatan asli botandanp jumlah fasilitasi vaksin flu burung dosis dosis kecamatan, daerah (pad) dosis dinas ala.o1 #ngendaian dan penanggulangan punya semua dinas pangan dan hewan dan zoonosis pertanian kelurahan jumlah fasilitasi vaksin rabies 1000dosis |t000 dosis dosis jumlah keikutsertaan hari rabies sedunia kegiatan kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten kota semua kali kota, dana transfer khusus pemeriksaan kesehatan hewan dan produk jumlah cek point lalu lintas teman titik wilayah dana alokasi khusus titik wilayah dinas pangan dan al2.o2 3ltewandi perbatasan lintas daerah |kecamatan, iii pang semua pertanian kabupaten kota kelurahan jumlah pemeriksaan kesehatan hewan dan ekor ekor ekor produk hewan (ekor) pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten kota jumlah hewan yang ditangani diobati ekor ekor del (pa ekor dinas pangan dan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner jumlah penerimaan retribusi pelayanan rup rup pertanian kesehatan hewan iah iah rupiah talent tor pelaksanaan penyuluhan pertanian it gar27aao0| old lho cmo0o| oo semua kab kota, semua pendapatan asli jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian kali kali kali 7loo1 pengembangan kapasitas kelembagaan kecamatan, daerah (pad) dinas pangan dan petani kecamatan dan desa semua pertanian kelurahan persentase kelompok tani kelompok peternak yang naik skor kelompok. semua kab kota, jumlah kawasan rintisan kampung hortikultura semua pendapatan asli penyediaan dan pemanfaatan sarana dan cimahi rencana kampung anggur kali kawasan kecamatan, daerah (pad) kawasan dinas pangan dan terusan) .800j prasarana penyuluhan pertanian semua pertanian kelurahan pertanleh) jurusan pemerintahan bidang lingkungan hidup nilai sakit perangkat daerah ita wbb program penunjang urusan nilai lai lai pemerintahan daerah prosentase asn yang memiliki kesesuaian aksen nilai persen persen nilai nilai nilai kabupaten kota kompetensi prosentase unit kerja yang persen persen persen kent kena kena persen mendapatkan pelayanan administrasi umum persen persen babel perencanaan, penganggaran, dan evaluasi jumlah dokumen perencanaan serta monitoring puan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat daerah dan evaluasi dinas lingkungan hidup semua kab kota, semua pendapatan asli bok kat jumlah dokumen anggaran dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen lina aah alo.o1 susunan dokumen perencanaan perang semua dinas lingkungan daerah kelurahan hidup jumlah penyelenggaraan forum perangkat kegiatan kegiatan kegiatan daerah 2laal 4l2. |evaluasi kinerja perangkat daerah dinas lingkungan kota cimahi, jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan semua pendapatan asli asn yang, bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan dinas lingkungan penyediaan gaji dan tunjangan asn semua hidup agung kelurahan dana transfer umum dana alokasi umumlingkungan akhir tahun skpd tahun dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen hiduppendapatan asli dinas lingkungan bulanan' triwulanan semester skpd bulanan semester dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen hidupkota cimahi, semua bimbingan teknis implementasi peraturan ita pendapatan asli dinas lingkungan perundang undangan jumlah pegawai yang memfasilitasi bintik pegawai pegawai kecamatan, daerah (pad) pegawai hidup kelurahan alm zoo administrasi umum perangkat daerah jumlah bulan fasilitasi administrasi umum abuan woman bulan bulan aan bulan kota cimahi, iri semua yah albo6 penyediaan komponen instalasi jumlah penyediaan komponen listrik dan paket paket kecamatan, pendapatan asli paket dinas lingkungan listrik penerangan bangunan kantor penerangan semua daerah (pad) hidup kelurahan kota cimahi, semua jumlah bulan pemeliharaan pendapatan asli perlengkapan peralatan kantor bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan dinas lingkungan kelurahan kantor hidup jumlah bulan penyediaan atk bulan bulan dana transfer umum bulan dana alokasi umum kantor kota cimahi, semua jumlah bulan penyediaan logistik kantor bulan bulan kecamatan, hape maa bulan dinas lingkungan penyediaan bahan logistik kantor semua hidup ngkungi kelurahan jumlah bulan penyediaan makanan dan bulan bulan npenyediaan barang cetakan dan semua pendapatan asli dinas lingkungan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pen jenis jenis kecamatan, jenis j,,. ngkungi penggandaan semua daerah (pad) hidup kelurahan kota cimahi, semua alone fasilitasi kunjungan tamu jumlah bulan penyediaan makanan dan bulan bulan .000l kecamatan, pendapatan asli bulan s.o00,ooo| dinas lingkungan minuman tamu semua daerah (pad) hidup kelurahan kota cimahi, inai tapi naa semua 4lo. penyelenggaraan rapat koordinasi dan jumlah bulan fasilitasi rapat koordinasi dan bulan bulan kecamatan, pendapatan asli bulan dinas lingkungan konsultasi skpd konsultasi semua daerah (pad) hidup kelurahan pengadaan barang milik daerah penunjang lah penyediaan gudang arsip lokasi lokasi lokasi lokasi lokasi urusan pemerintah daerah kota cimahi, semua aah ala.o7 4of pengadaan sarana dan prasarana gedung lah bulan sewa gedung kantor bulan bulan |kecamatan, pendapatan asli bulan dinas lingkungan kantor atau bangunan lainnya semua daerah (pad) hidupbelanja premi asuransi kesehatan bulan bulan kecamatan pendapatan asli bulan 2laal penyediaan yasa surat menyurat dan ketenagakerjaan pegawai thl. semua daerah (pad) dinas lingkungan hidup kelurahan jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat bulan bulan bulan kota cimahi, kasi kasi semua alo.oa penyediaan jasa komunikasi, sumber daya jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, bulan bulan kecamatan, pendapatan asli bulan dinas lingkungan air dan listrik listrik dan air semua daerah (pad) hidup kelurahan kota cimahi, jumlah bulan penyediaan jasa tenaga semua pendapatan asli bulan bulan kecamatan, bulan aah alo.og.| penyediaan yasa pelayanan umum kantor pelayanan umum semua daerah (pad) dinas lingkungan kelurahan jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan bulan bulan bulan dan bahan pembersih pemeliharaan barang milik daerah jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah bulan bulan bulan penunjang urusan pemerintahan daerah dinas lingkungan hidup kota cimahi, semua jumlah bulan pemeliharaan kendaraan bulan bulan kecamatan, pendapatan asli bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya semua daerah (pad) dinas lingkungan pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan kelurahan hidup ngkungi dinas operasional atau lapangan dana transfer umum jumlah bulan penyediaan bbm bulan bulan dana alokasi umum bulan program perencanaan lingkungan prosentase dokumen rencana lingkungan persen persen persen hidup hidup yang dimanfaatkan rencana perlindungan dan pengelolaan jumlah dokumen perencanaan dan dala lingkungan hidup apple) kabupaten kota pengendalian lingkungan hidup dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kota cimahi, semua pengendalian pelaksanaan apple jumlah dokumen informasi kinerja pendapatan asli dinas lingkungan kabupaten kota pengelolaan lingkungan hidup dikala) dokumen dokumen .110j .110j kecamatan, daerah (pad) dokumen hiduphasil pengukuran indeks pencemar air .061dokumen pemantauan kualitas air dokumen dokumen kecamatan, pendapatan asli dokumen daerah (pad) semua invasi level kelurahan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dana transfer umum dinas lingkungan dilaksanakan terhadap media tanah, air, jumlah dokumen pemantauan kualitas tanah dokumen dokumen dana alokasi umum dokumen hidup udara, dan laut jumlah dokumen pemantauan kualitas udara dokumen dokumen dokumen jumlah kendaraan yang diuji emisi kendaraan kendaraan soo kendara heli persetujuan persetujuan persetujuan jumlah persetujuan teknis air limbah dan emisi teknis teknis teknis kota cimahi, jumlah dokumen inventarisasi timbunan emisi semua pendapatan asli koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rumah kaca grk) dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen dinas lingkungan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi semua ngkungi hidup dan adaptasi perubahan iklim kelurahan iki dana transfer umum penanggulangan pencemaran dan atau jumlah pelaku usaha yang ditetapkan untuk pelaku kerusakan lingkungan hidup dihentikan sumber pencemaran pelaku usaha pelaku usaha pelakuusaha pelaku usaha usaha kabupaten kota kota cimahi, jumlah pelaku usaha yang ditetapkan untuk semua pendapatan asli pelaku shanti pelaku usaha pelaku usaha kecamatan, yah 3l202 penghentian pencemaran dan atau kerusakan |dihentikan sumber pencemaran semua daerah (pad) usaha dinas lingkungan lingkungan hidup hidup kelurahan dana transfer umum dana alokasi umum program pengelolaan prosentase luasan kehati kota cimahi yang lala keanekarag, (kehati dikelola persen persen persen pengelolaan keanekaragaman prosentase luasan kehati kota cimahi yang 115persen persen persen kabupaten kota dikelola membangun kota cimahi, tikungan semua yah alo.o1 penyusunan dan penetapan rencana jumlah dokumen perencanaan pengelolaan dokumen dokumen kecamatan, pendapatan asli meningkatkan dokumen dinas lingkungan pengelolaan keanekaragaman kehati semua daerah (pad) ketahanan hidup kelurahan bencana dan perubahan iklim kota cimahi, membangun semua lingkungan pendapatan asli hidup, jumlah luasan taman kehati yang dikelola hektar hektar kecamatan, hektar aah abbr1 pengelolaan taman keanekaragaman semua daerah (pad) meningkatkan dinas lingkungan luar kawasan hutan seluruh ketahanan hidupluasan ruang terbuka hijau yang pendapatan asli hidup, hektar hektar kecamatan, hektar 4l2. pengelolaan ruang terbuka hijau rth) terkelola sebagai fungsi konservasi dan kehati semua daerah (pad) meningkatkan dinas lingkunganpengadaan dan pemeliharaan sarana paket paket kecamatan pendapatan asli hidup, paket al2. pengelolaan sarana dan prasarana dan prasarana kehati semua daerah (pad) meningkatkan dinas lingkungan keanekaragaman ketahanan hidup kelurahan bencana dan dana transfer umum perubahan dana alokasi umum iklimndalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan prosentase pelaku usaha yang memiliki ijin limbah bahan berbahaya dan penyimpanan limbah persen persen persen beracun (limbah b3) ipni sementara limbah jumlah rekomendasi teknis jin penyimpanan rekomendasi rekomendasi rekomendasi rekomendasi recommend 'penyimpanan sementara lim limbah yang dikeluarkan benda mati mati asi kada fasilitasi pemenuhan komitmen izin kota cimahi, penyimpanan sementara limbah prosentase rekomendasi ijin penyimpanan semua dilaksanakan melalui sistem pelayanan sementara limbah yang dilakukan klarifikasi persen persen kecamatan, pendapatan asli persen dinas lingkungan daerah (pad) hidup perizinan berusaha terintegrasi secara lapangan semua elektronik kelurahan program pembinaan dan prosentase penanggungjawab usaha dan atau pengawasan terhadap izin kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan dan izin perlindungan lingkungan, ijin plh dan puu yang persen persen persen dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh pemerintah daerah kota plh) cimahi pembinaan dan pengawasan terhadap jumlah pelaku usaha yang telah usaha dan atau kegiatan yang izin mengimplementasikan dan pelaku lingkungan dan izin plh diterbitkan oleh peraturan perundang undangan bidang pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha usaha pemerintah daerah kabupaten kota lingkungan hidup yang berlaku kota cimahi, iritasi semua fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban prosentase fasilitasi penyelesaian rekomendasi persen persen kecamatan, pendapatan asli persen dinas lingkungan dokumen lingkungan daerah (pad izin lingkungan daratan izin plh gunung: .500j .500j semua ,200j hidup kelurahan prosentase penyelesaian verifikasi spl persen persen pop persen pengawasan usaha dan atau kegiatan yang kota cimahi, izin lingkungan hidup, izin plh yang jumlah pelaku usaha yang diberikan pelaku pelaku pendapatan asli pelaku dinas lingkungan diterbitkan oleh pemerintah daerah pembinaan dan pengawasan usaha usaha kecamatan, daerah (pad) usaha hidup kabupaten kota kelurahan prosentase masyarakat lembaga program penghargaan lingkungan masyarakat dunia usaha dunia hidup untuk masyarakat pendidikamfilantropi yang mendapat persen persen persen penghargaan lingkungan pemberian penghargaan lingkungan hidup jumlah pelaku usaha yang memiliki kinerja baik aku usaha pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha pelaku tingkat daerah kabupaten kota dalam pengelolaan lingkungan usaha penilaian kinerja masyarakat lembaga kota cimahi, masyarakat dunia usaha dunia pendidikan jumlah pelaku usaha yang memiliki kinerja baik pelaku pelaku pendapatan asli pelaku dinas lingkungan filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan dalam pengelolaan lingkungan hidup usaha usaha kecamatan, daerah (pad) usaha hidup lingkungan hidup kelurahan program penanganan pengaduan prosentase pengaduan lingkungan hidup yang alas lingkungan hidup ditindaklanjuti persen persen persenyang persen persen persen lingkungan hidup plh) kabupaten kota ditindaklanjuti kota cimahi, prosentase pengaduan masyarakat bidang semua pendapatan asli kpn persen persen kecamatan, persen pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap lingkungan hidup ditindak lanjuti semua daerah (pad) dinas lingkungan plh kabupaten kota hidup kelurahan dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi peran pam bin pelaku usaha pelaku usaha kecamatan pendapatan asli pelaku aa) tolong administrasi, penyelesaian sengketa, dan atau kei administratif semua daerah (pad) usaha oo0| dinas lingkungan penyidikan lingkungan hidup luar hidup kelurahan pengadilan atau melalui pengadilpersamaan prosentase pengurangan timbunan sampah persen persen persen pengelolaan sampah kota cimahi, semua penyusunan kebijakan dan strategi daerah jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi pendapatan asli masyarakat dinas lingkungan pengelolaan sampah kabupaten kota kebijakan strategi daerah pengelolaan sampah dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) kota cimahi dokumen hidup kelurahan kota cimahi, pengurangan sampah dengan melakukan semua 4al 21pembatasan, pendaran ulang dan prosentase sampah yang tereduksi dan berolah persen persen .300kecamatan, pendapatan asli masyarakat persen dinas lingkungan kembali daerah (pad) kota cimahi hidup pemanfaatan kembali semua kelurahan kota cimahi, lesnei semua jumlah yang berpartisipasi dalam aspek kecamatan pendapatan asli aah peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan sampah skala kawasan semua daerah (pad) masyarakat dinas lingkungan pengelolaan persamaan kota cimahi hidup kelurahan jumlah sekolah yang berpartisipasi dalam sekolah sekolah sekolah aspek penanganan sampah kota cimahi, semua pemeliharaan gedung tps, tps dan paket paket kecamatan pendapatan asli paket bangunan pengelolaan sampah semua daerah (pad) kelurahan penataan tps dan bangunan pengelolaan paket paket dana transfer umum paket koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sampah dana alokasi umum masyarakat dinas lingkungan sarana dan prasarana pengelolaan pengadaan container pop kota cimahi hidup persamaan jumlah bulan pembayaran kompensasi kota cimahi, penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan dampak negatif kdn), kompensasi jasa pendapatan asli masyarakat dinas lingkungan persamaan pelayanan kjp) dan arus balik pembuangan bulan bulan kecamatan, daerah (pad) kota cimahi bulan hidup sampah tapa regional kelurahan i2) too jurusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar hasil pengukuran indeks pencemar air 15penambahan parameter lingkungan 10parameter parameter kecamatan pendapatan asli parameter tah alo.or pengelolaan laboratorium lingkungan hidup (yang terakreditasi semua daerah (pad) dinas lingkungan kabupaten kota hidup kelurahan dana transfer umum jumlah sampel yang terlayani sampel sampel dana alokasi umum sampeprogram pengelolaan persamaan prosentase pengurangan timbunan sampah persen persen persen kota cimahi, jalu semua jumlah jam penyatuan jalur jalan kota pendapatan asli jam tah penanganan sampah dengan melakukan cimahi jamvtahun janvtahun kecamatan, daerah (pad) aah talo.oa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, kelurahan dinas lingkungan pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah hidup tpa test spa kabupaten kota jumlah rite kendaraan pengangkutan sampai rite tah rite tah dana transfer umum rite t tpa dana alokasi umum ahun jumlah sampah yang dipadatkan stasiun torvtahun torvtahun ton'tah peralihan antara sampah i2l jurusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar kesal jurusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil jaw program penunjang urusan pemerintahan daerah nilai sakit perangkat daerah indeks indeks indeks indeks indeks kabupaten kota dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun kinerja perangkat daerah persentase asn yang memenuhi syarat persen persen persen kompetensi jabatan: kota cimahi, semua ala. penyusunan dokumen perencanaan perangkat alah dokumen perencanaan 10dokumen dokumen kecamatan, dana transfer umum aparatur dan dokumen dinas kependudukan daerah semua dana alokasi umum stakeholder dan pencatatan sipil kelurahan kota cimahi, semua 7evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah 10dokumen dokumen kecamatan, dana transfer umum aparatur dan dokumen dinas kependudukan semua dana bagi hasil stakeholder dan pencatatan sipil kelurahan jumlah laporan administrasi keuangan administrasi keuangan perangkat daerah laporan laporan laporan laporan laporan perangkat daerah kota cimahi, jumlah asn yang disediakan gaji dan semua pendapatan asli orang orang kecamatan, orang 42l penyediaan gaji dan tunjangan asn tunjangan semua daerah (pad) aparat dinas kependudukan kelurahan dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, hai semua io) alo.oo koordinasi dan penyusunan laporan keuangan) alah dokumen laporan kinerja kegiatan dokumen dokumen kecamatan, aparat dokumen dinas kependudukan akhir tahun skpd semua dan pencatatan sipil kelurahan kota cimahi, nasi semua alo.o2 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan) lah dokumen pelaporan keuangan dokumen dokumen kecamatan, aparat dokumen dinas kependudukan bulanan triwulanan semester skpd semua dan pencatatan sipil kelurahan administrasi kepegawaian perangkat persentase asn yang memenuhi syarat persen persen persen daerah kompetensi jabatan: kota cimahi, semua dana transfer umum jumlah asn yang diberikan bimbingan orang orang kecamatan, dana bagi hasil orang semua bimbingan teknis implementasi peraturan aparatur dinas kependudukan seluruh: perundang undangan kelurahan disdukcapil pencatatan sipil dana transfer khusus dana alokasi khusus non fisjumlah peralatan dan perlengkapan kantor paket paket kecamatan dana transfer umum paket aoi alone penyediaan peralatan dan perlengkapan yang disediakan semua dana bagi hasil aparatur dinas kependudukan kantor disdukcapil dan pencatatan sipil kelurahan dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, jumlah peralatan rumah tangga yat semua dana transfer umum aparatur dinas kependudukan penyediaan peralatan rumah tangga una 'gga yang paket paket kecamatan, her paket kai disediakan semua dana bagi hasil disdukcapil dan pencatatan sipil kelurahan kota cimahi, jumlah bulan penyediaan bahan logistik semua dana transfer umum aparatur dinas kependudukan penyediaan bahan logistik kantor bulan bulan kecamatan, bulan ani kantor semua dana bagi hasil disdukcapil dan pencatatan sipil kelurahan kota cimahi, jumlah bulan barang cetakan dan semua dana transfer umum aparatur dinas kependudukan penyediaan barang cetakan dan penggandaan ng! bulan bulan kecamatan, bulan penggandaan yang disediakan semua dana bagi hasil disdukcapil dan pencatatan sipil kelurahan kota cimahi, semua dana transfer umum aparatur dinas kependudukan fasilitasi kunjungan tamu jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu bulan bulan kecamatan, bulan semua dana alokasi umum disdukcapil dan pencatatan sipil kelurahan kota cimahi, inai semua to) al2.oc of ewelenggaraan rapat koordinasi dan jumlah bulan koordinator dan konsultasi bulan bulan kecamatan, dana transfer umum aparatur bulan dinas kependudukan konsultasi skpd semua dana bagi hasil disdukcapil dan pencatatan sipil kelurahan pengadaan barang milik daerah penunjang jumlah waktu pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah penunjang urusan pemerintah daerah bulan bulan bulan kota cimahi, invasi semua tol al207 pengadaan sarana dan prasarana gedung jumlah bulan fasilitasi gedung kantor, jumlah unit unit kecamatan, dana transfer umum aparatur unit dinas kependudukan kantor atau bangunan lainnya perlengkapan gedung kantor yang diadakan semua dana bagi hasil dan pencatatan sipilurusan pemerintah daerah kota cimahi, kasi kasi semua aol alang penyediaan jasa komunikasi, sumber daya |jumlah bulan penyediaan komunikasi, sumber bulan bulan kecamatan, dana transfer umum aparatur bulan dinas kependudukan air dan listrik daya air dan listrik semua dana bagi hasil dan pencatatan sipil kelurahan kota cimahi, jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan semua dana transfer umum dinas kependudukan penyediaan jasa pelayanan umum kantor bulan bulan kecamatan, aparatur bulan kantor semua dana bagi hasil dan pencatatan sipil kelurahan pemeliharaan barang milik daerah jumlah waktu pemeliharaan barang milik dal penunjang urusan pemerintahan daerah daerah penunjang urusan pemerintah daerah bulan bulan bulan kota cimahi, jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan semua dana transfer umum penyediaan jasa pemeliharaan, biaya biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan bulan bulan kecamatan, dana bagi hasil bulan dinas kependudukan pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan kendaraan dinas operasional atau lapangan .000j semua aparatur dan mens sipil dinas operasional atau lapangan kelurahdaftaran penduduk cakupan penerbitan kartu tanda penduduk persen persen persen jumlah pel: dok daft: doki doki doki pelayanan pendaftaran penduduk umrah pelayanan dokumen pendaftaran dokumen dokumen 'volume 'volume oku penduduk men kota cimahi, semua pendataan penduduk non permanen dan jumlah lokasi pendataan penduduk non yaa yaa dinas kependudukan rentan administrasi kependudukan permanen dan rentan adminduk titik titik kecamatan, masyarakat titik dan pencatatan sipil kelurahan kota cimahi, semua 2lo.o1 peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk jumlah pelayanan dokumen pendaftaran dokumen dokumen kecamatan, masyarakat doku dinas kependudukan penduduk semua men dan pencatatan sipil kelurahan kota cimahi, pengumpulan, analisis, dan diseminasi data amina semua 2l2.o1 terkait pendaftaran dan perkembangan jumlah yang mendapat diseminasi terkait kecamatan, masyarakat dinas kependudukan tanduk dan pencatatan sipil penduduk semua kelurahan penataan pendaftaran penduduk jumlah pengadaan dokumen kependudukan (.i kali kali kali kali yang dilaksanakan pengadaan dokumen kependudukan selain kota cimahi, 2lo.o2 bangko ktp ei, formulir, dan buku terkait lah bangko yang disediakan buah buah kecamatan, masyarakat o90buah dinas kependudukan pendaftaran penduduk sesuai dengan semua dan aparatur dan pencatatan sipil kebutuhan kelurahan program pencatatan sipil kota cimahi, semua 3l2. 21peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil jumlah pelayanan dokumen pencatatan sipil dokumen dokumen kecamatan, masyarakat soku| sales semua kelurahan program pengelolaan informasi kelima administrasi kependudukan kan jem jason are akan jeda jain jumlah instansi yang memanfaatkan data instansi instansi instansi kependudukan jumlah instansi yang sudah melaksanakan pengumpulan data kependudukan dan instansi instansi instansi pemanfaatan dan penyajian database kerjasama pemanfaatan data kependudukan kependudukan pel jumlah pelaksanaan pengolahan dan penyajian kali kali kali kali kali data kependudukan jumlah waktu penyediaan data kependudukan bulan bulan bulan ang bisa dimanfaatkan kota cimahi, instansi semua pengguna ala.o1 ipengotahandan penyajian data kependudukan jumlah buku agregat kependudukan yang buku buku kecamatan, dana transfer umum data buku dinas kependudukan dicetak dana alokasi umum dan pencatatan sipil semua kependudukan kelurahan kota cimahi, instansi lani semua pengguna alo.o1 kerjasama pemanfaatan data kependudukan sumpah perjanjian kerjasama dalam pks pks kecamatan, dana transfer umum data pks dinas kependudukan pemanfaatan data dana bagi hasil dan pencatatan sipil semua kependudukan kelurahan penyelenggaraan pengelolaan informasi jumlah waktu penyelenggaraan pengelolaan kependudukan informasi administrasi kependudukan bulan bulan bulan kota cimahi, iritasi itn tari semua also3 fasilitasi terkait pengelolaan informasi jumlah pemeliharaan konektivitas jaringan titik titik kecamatan, dana transfer umum aparatur dan titik dinas kependudukan administrasi kependudukan siak semua dana alokasi umum masyarakat dan pencatatan sipil kelurahan kota cimahi, semua sosialisasi terkait pengelolaan informasi enetaliaaei dana transfer umum aparatur dan dinas kependudukan administrasi kependudukan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi orang orang kecamatan, dana bagi hasil masyarakat orang dan pencatatan sipilol 4l2. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada jumlah modul dalam perancangan website modul modul dana transfer umum aparatur dan modul dinas kependudukan pemangku kepentingan dan masyarakat dinas dana alokasi umum masyarakat dan pencatatan sipil pembinaan dan pengawasan pengelolaan jumlah waktu pembinaan dan pengawasan bul. bulk bul: da4 informasi administrasi kependudukan pengelolaan informasi kependudukan ulan ulan ulan kota cimahi, bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi semua alo.oa administrasi kependudukan dan jumlah peserta bimbingan teknis orang orang kecamatan, aparatur orang dinas kependudukan dan pencatatan sipil pendayagunaan data kependudukan semua kelurahan program pengelolaan profil persentase lembaga yang memanfaatkan profil lil kependudukan kependudukan persen persen persen penyusunan profil kependudukan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan profil kependudukan kota cimahi, penyusunan profil data perkembangan dan semua stakeholder 42l s5l2. proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang jumlah buku profil kependudukan yang dicetak buku buku kecamatan, dana transfer umum dan buku dinas kependudukan dana alokasi umum dan pencatatan sipil lain semua masyarakat kelurahan lz)money men dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat daerah yang disusunkelurahan 2last al2o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat masyarakat dinas perhubungan jumlah kegiatan forum perangkat daerah kegiatan kegiatan kegiatan semua kab kota, semua pendapatan asli jumlah dokumen ikm dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen semua kelurahan kenari masyarakat 7evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen klip kata cimahi dinas perhubungan jumlah dokumen kpj dan ppd masa akhir dokumen dokumen dokumen jabatan wali kota kota cimahi, penyediaan gaji dan tunjangan asn terbakarnya gaji dan tunjangan asn dishub bulan bulan cimahi dep bulan dinas perhubungan dibabat semua kab kota, asi ala.o2 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| jumlah dokumen laporan keuangan akhir dokumen dokumen semua dokumen dinas perhubungan akhir tahun skpd tahun kecamatan, semua kelurahan semua kab kota, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan semua pendapatan asli bulanan' triwulanan semester skpd jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen dinas perhubungan semua kelurahan penjelasan atasumum berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana kerja pemerintah daerah kota cimahi tahun dengan perkembangan keadaan. ketidaksesuaian tersebutkeadaan yang menyebabkan saldo anggaran melebihi tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. peraturan wali kota ini merupakan dasar hukum dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah kota cimahi tahun penetapan perubahan rencana kerja pemerintah daerah kota cimahi tahun dilakukan berdasarkan delegasi. cukup jelas. tambahan berita daerah kota cimahi nomor .x0 program kegiatan sub kegiatan alokasi rp) realisasi sumber pengelolaan program pendidikan pengelolaan sekolah pengadaan and kota pendidikan menengah eka pertama pengelolaan program pendidikan apbd kot pengelolaan sekolah soni serta rola didik sekolah cimahi pendidikan menengah menengah pertama pertama pengelolaan rehabilitasi program pendidikan sedang berat apbn (dak pengelolaan gedung ruang anak usia dini fisik) pendidikan paud kelas ruang guru paud pengelolaan program pendidikan penyediaan biaya apbd kota pengelolaan acak usa dini personil peserta cimahi pendidikan sia didik paud mani paud pengelolaan program progr korban pendidikan pengelolaan dana 3g9. apbn (dak anak usia dini bop paud non fisik) pendidikan paud pengelolaan pengadaan program perlengkapan pengelolaan maa pendidikan and kota pendidikan nio nonformal kesetaraan kesetaraan pengelolaan penyediaan biaya program peng korban pendidikan personil peserta c58. apbd kota nonformal didik nonformal cimahi pendidikan kesetaraan kesetaraan pengelolaan pengelolaan dana program peng korban pendidikan bop sekolah apbn (dak pendidikan nonformal nonformal fisik) kesetaraan kesetaraan sumber dinas pendidikan kota cimahi, diolah. dukungan personil peran serta sumber daya manusia, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan spm, akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian target dari spm ini. berikut adalah dukungan personil yang dimiliki oleh dinas pendidikan kota cimahi tabel dukungan personil spm urusan pendidikan tahun pendidikan terakhir jumlah personil strata iii (s3) orang strata (s2) orang strata (s1) orang diploma orang sma smk sederajatstel pakaian dinas harian pdh) stel semua pendapatan asli beserta atribut kelengkapannya kecamatan, daerah (pad) alas) alo.oc pengadaan pakaian dinas beserta atribut semua pegawai dinas perhubungan kelengkapannya dishub kelurahan jumlah stel pub wali kota, wakil wali kota, stel sekda, dan para pejabat struktural dishub semua kab kota, aliansi aliansi semua pendapatan asli pegawai sosialisasi peraturan perundang undangan jumlah pegawai dishub yang bersosialisasi orang orang kecamatan, daerah (pad) dishub orang dinas perhubungan semua kelurahan jumlah bulan penyediaan administrasi umumlistrik penerangan bangunan kantor dan penerangan bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan dinas perhubungan semua kelurahan semua kab kota, penyediaan peralatan dan perlengkapan semua pendapatan asli kantor jumlah bulan penyediaan atkhan logistik kantor jumlah bulan penyediaan logistik kantorbulan dinas perhubungan semua kelurahan kota cimahi, penyediaan bahan bacaan dan peraturan terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan cimahi pendapatan asli perundang undangan perundang undangan bulan bulan utara, daerah (pad) bulan dinas perhubungan dibabat kota cimahi, intai tasi cimahi pendapatan asli fasilitasi kunjungan tamu terfasilitasinya kunjungan tamu bulan bulan utara, daerah (pad) bulan dinas perhubungan dibabat semua kab kotakonsultasi skpd konsultasi bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan dinas perhubungan semua kelurahan pengadaan barang milik daerah penunjang jumlah bulan pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah penunjang urusan pemerintahan daerah bulan bulan bulan semua kab kota, asi pengadaan gedung kantor atau bangunan jumlah gedung kantor yang disewa (gudang gedung bang gedung bang semua gedung dinas perhubungan lainnya arsip dan gudang pju) nan nan kecamatan, agunpengadaan sabak putih buah kecamatan, daerah (pad) buah semua kelurahan jumlah pengadaan keyboard as) 1l2. pengadaan sarana dan prasarana pendukung jumlah pengadaan kursi buah buah u30tool buah dinas perhubungan gedung kantor atau bangunan lainnya jumlah pengadaan jumlah pengadaan mouse jumlah pengadaan rak besi buah buah buah jumlah pengadaan sound cardistri kota cimahi, terbakarnya listrik gedung kantor dishub, cimahi pendapatan asli penyediaan jasa komunikasi, sumber daya gedung lalin, listrik pju, pjl, dan utd bulan bulan utara daerah (pad) bulan ),. pintar pkb dinas perhubungan air dan listrik dibabat terbakarnya telepon gedung kantor dishub, dan kantor utd pkb bulan bulan bulan semua kab kota, jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan semua pendapatan asli penyediaan jasa pelayanan umum kantor umum kantor bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan dinas perhubungan semua kelurahan jumlah bulan pemeliharaan barang milik bulan bulan bulan pemeliharaan barang milik daerah daerah penunjang urusan iritasi penunjang urusan pemerintahan daerah jumlah bulan pemeliharaan rehabilitasi barang milik daerah penunjang urusan bulan bulan bulan pemerintahan daerah semua kab kota,pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan bulan bulan bulan dinas perhubungan kecamatan, daerah (pad) dinas operasional atau lapangan kendaraan dinas operasional atau lapangan semua kelurahan semua kab kota, pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan jumlah bulan pemeliharaan rehabilitasi semua pendapatan asli bangunan lainnya gedung kantor dan bangunan lainnya bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan dinas perhubungan semua kelurahan semua inai inai kab kota, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan jumlah bulan pemeliharaan rehabilitasi semua pendapatan asli prasarana gedung kantor atau bangunan sarana dan prasarana gedung kantor atau bulan bulan bulan dinas perhubungan kecamatan, daerah (pad) lainnya bangunan lainnya semua kelurahan lintas dan angkutan aan kiss kasino kiss jean lae ooo. penyediaan perlengkapan jalan jalan persentase penyediaan dan rehabilitasi sarana persen persen persen kabupaten kota prasarana perlengkapan jalan semua kab kota, jumlah pengadaan titik pjg titik titik semua pendapatan asli titik pembangunan prasarana jalan jalan kecamatan, daerah (pad) semua dinas perhubungan kabupaten kota kelurahan jumlah pengadaan titik pjl titik titik pop titik jumlah pengadaan titik pju titik titik titapan semua pendapatan asli jumlah pengadaan cermin tidung buah buah kecamatan, daerah (pad) buah semua kelurahan jumlah pengadaan marka putih thermoplast meter2 meter2 meter2 penyediaan perlengkapan jalan jalan kabupaten kota jumlah pengadaan papan nama jalan azan dinas perhubungan jumlah pengadaan rambu rambu buah buah buah jumlah pengadaan road karier buah buah buah jumlah pengadaan speed bumper buah buah buah jumlah pengadaan speed trap meter2 meter2 pop meter2 jumlah pengadaan traffic cone buah buah buah jumlah pengadaan water karier buah buah buah semua kab kota, pan semua pendapatan asli pemeliharaan titik pjg titik titik kecamatan, daerah (pad) titik rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan semua dinas perhubungan kelurahan pemeliharaan titik pjl titik titik pop titik pemeliharaan titik pju titik titik titik semua kab kota, ati semua pendapatan asli jumlah titik cctv yang dipelihara bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan maa semua 2l2021 rehabilitasi gan pemeliharaan perlengkapan kelurahan dinas perhubungan jumlah daun rambu ukuran yang buah buah buah dipelihara jumlah sewa fiber optik postmile wan bulan bulan bulan titik lokasi lalat 2los| ipengeitaan terminal penumpang tipe persertaseteminaipe gyangdikebia pesan |. semen. ftoopemen ftoopersen sasmraso| jiooporsen tano0o0oo| semua kab kota, semua pendapatan asli jumlah kegiatan pengelolaan terminal bulan bulan bulan alas) 2lo.o3 pengembangan sarana dan prasarana kecamatan, daerah (pad) dinas perhubungan terminal semua kelurahan jumlah bulan sewa terminal pasar antri: bulan bulan bulan semua kab kota, rehabilitasi dan pemeliharaan terminal ati semua pendapatan asli fasilitas utama dan pendukung) jumlah gedung terminal tipe yang dipelihara gedung gedung kecamatan, daerah (pad) gedung dinas perhubungan semua kelurahan penerbitan izin penyelenggaraan dan jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan hdd kedua penertiban izin penyelenggaraan dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pembangunan fasilitas parkir semua kab kota, semua pendapatan asli koordinasi san sinkronisasi pengawasan jumlah kegiatan monitoring parkir, kegiatan kegiatan kecamatan, daerah (pad) kegiatan asi 2lo.oa pelaksanaan izin penyelenggaraan dan semua dinas perhubungan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kelurahan kabupaten kota jumlah kegiatan penegakan hukum parkir, kegiatan kegiatan kegiatan jumlah kegiatan sosialisasi parkiranajemen dan rekayasa lalu jumlah pelaksanaan kegiatan manajemen dan lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota rekayasa lla kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan jumlah kajian analisis kebutuhan perlengkapan pendapatan asli jalan kegiatan kegiatan daerah (pad) kegiatan jumlah kajian titik lokasi parkir kegiatan kegiatan pop kegiatan jumlah kajian uji potensi parkir kegiatan kegiatan kegiatan penat mana dan rek: lah jumlah kegiatan koordinasi penataan kegiatan kegiatan kegiatan as) #nathan manajemen dan rekayasa lalu manajemen dan rekayasa untuk masyarakat dinas perhubungan lintas untuk jaringan jalan kabupaten kota jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas untuk pelajar 2kegiatan kegiatan kegiatan jumlah kegiatan traffic counting ruas jumlah kegiatan traffic counting hari raya kegiatan kegiatan kegiatan semua kab kota, jumlah kegiatan pelaksanaan piket sabtu semua pendapatan asli minggu mengurai kemacetan lalu lintas kegiatan kegiatan kecamatan, daerah (pad) kegiatan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan semua manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk kelurahan dinas perhubungan jaringan jalan kabupaten kota ini ing: pp: ramah kegiatan pengawasan insidentil lalu kegiatan kegiatan kegiatan jumlah kegiatan rekayasa lalu lintas underpass gatot subroto, gor sangkulirang) kegiatan kegiatan opo kegiatan semua kab kota, forum lalu lintas dan angkutan jalan jumlah kegiatan pelaksanaan forum lalu semua pendapatan asli kabupaten kota lintas dan angkutan jalan kegiatan kegiatan kecamatan, daerah (pad) kegiatan dinas perhubungan semua kelurahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas andalan) untuk jalan jumlah dokumen hasil analisis andalan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kabupaten kota semua kab kota, jumlah dokumen rekomendasi andalan semua pendapatan asli penetapan kebijakan tata kelola andalan yang tetapkan kegiatan kegiatan kecamatan, daerah (pad) kegiatan dinas perhubungan semua kelurahan audit dan inspeksi keselamatan lla jumlah kegiatan audit dan inspeksi faudit kendaraan angkutan semua pendapatan asli terminal umum yang tidak masuk terminal kegiatan kegiatan kecamatan, daerah (pad) kegiatan dinas perhubungan semua kelurahan semua pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan kab kota, pemenuhan persyaratan penyelenggaraan jumlah kegiatan pelaksanaan inspeksi angkutan semua pendapatan asli 2l208 kompetensi pengemudi kendaraan bermotor ramp check) kegiatan kegiatan .400j .400j kecamatan, daerah (pad) kegiatan dinas perhubungan kabupaten kota semua kelurahan semua kab kota, pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan jumlah audit inspeksi dan pemantauan semua pendapatan asli sistem manajemen keselamatan perusahaan manajemen keselamatan pada perusahaan kegiatan kegiatan kegiatan dinas perhubungan kecamatan, daerah (pad) angkutan umum angkutan umum semua kelurahan penyediaan angkutan umum untuk jasa jumlah armada ketersediaan angkutan umum angkutan orang dan atau barang antar kota untuk jasa angkutan orang dan barang antar kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan dalam (satu) daerah kabupaten kota kota semua kab kota, penyediaan angkutan umum untuk jasa alas) 2lo.o9 angkutan orang daratan barang antar kota jumlah penyediaan armada angkutan umum 8kendaraan kendaraan .20015semua pendapatan asli kendaraan dinas perhubungan untuk jasa angkutan orang, kecamatan, daerah (pad) dalam (satu) daerah kabupaten kotkegiatan operasi penegakan hukum kegiatan kegiatan semua pendapatan asli kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum jalan: kecamatan, daerah (pad) egi asi "9hutan umum untuk jasa angkutan orang semua dinas perhubungan dan atau barang antar kota dalam (satu) kelurahan kabupaten kota jumlah kegiatan operasi penegakan hukum angkutan umum terminal kegiatan kegiatan kegiatan jumlah kegiatan pam natar kegiatan pop kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek persentase jaringan jalan yang terlayani perkotaan dalam (satu) daerah sela jar yang tera persen persen persen kabupaten kota semua kab kota, pengendalian pelaksanaan rencana umum jumlah kegiatan pendataan trayek angkutan kegiatan kegiatan semu dep kegiatan jaringan trayek perkotaan dalam (satu) dinas perhubungan daerah kabupaten kota semua kelurahan jumlah kegiatan pengawasan tertib angkutan umum jalan: kegiatan kegiatan kegiatan i2) too jurusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar lewis| jurusan pemerintahan bidang perhubungan asrasaras| zstoaoo0oo0| program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (lla) penentu pakan yang ayakan jom joan jane kesana kam kadar pen non semua kab kota, jumlah sdm pengujian kendaraan bermotor peningkatan kapasitas sumber daya manusia semua pendapatan asli pengujian berkala kendaraan bermotor adm dan penguji) yang mengikuti orang orang kecamatan, daerah (pad) orang dinas perhubungan pendidikan dan pelatihan, semua kelurahan semua jumlah pemasangan alat pemantau kendaraan kali kota, registrasi kendaraan wajib uji berkala yaa semua pendapatan asli yaa kendaraan bermotor bermotor yang melakukan uji berkala secara titik titik kecamatan, daerah (pad) titik dinas perhubungan teregistrasi semua kelurahan semua kab kota, penyedia bukti lulus uji jian berkat jumlah penyediaan bukti lulus uji pengujian smartcard smartcard semua pendapatan asli smart penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala berkala kendaraan bermotor: kecamatan, daerah (pad) ,000l dinas perhubungan kendaraan bermotor semua kelurahan taman penulisan upgrade red tes t w semua kab kota, inflasi jumlah kegiatan sosialisasi standar sosialisasi standar operasional prosedur semua pendapatan asli pengujian berkala kendaraan bermotor operasional prosedur pengujian berkala kegiatan kegiatan kecamatan, daerah (pad) kegiatan dinas perhubungan kendaraan bermotor, semua kelurahan semua kab kota, identifikasi dan analisis potensi jumlah jumlah dokumen pendapatan asli daerah semua pendapatan asli kendaraan bermotor wajib uji pengujian kendaraan bermotor dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen dinas perhubungan semua kelurahan semua kab kota, semua pendapatan asli jumlah alat uji yang dilakukan pemeliharaan: alat uji alat uji alat uji alas) 2lo.os pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian .87o| kecamatan, daerah (pad) dinas perhubungan berkala kendaraan bermotor semua kelurahan jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan gedung gedung gedung semua jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan kali kota, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan semua pendapatan asli pengujian berkala kendaraan bermotor evaluasi penyelenggaraan pengujian kendaraan kegiatan kegiatan kecamatan, daerah (pad) kegiatan dinas perhubungudit dan inspeksi keselamatan lla jumlah kegiatan audit dan inspeksi epelaksanaan inspeksi, audit semua pendapatan asli unit pelaksana uji berkala kendaraan dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kegiatan kegiatan kegiatan dinas perhubungan kecamatan, daerah (pad) bermotor kendaraan bermotor, semua kelurahan lz) dit jurusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar i2label j) ala.o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat rajah dokumen perencanaan dokumen dokumen dana transfer umum dokumen dinas komunikasi dan daerah dana alokasi umum informatika evaluasi kinerja perangkat daerah dana transfer umum informatika dana alokasi umum maan aan yana terasiktasi gal dan asn asn bnp asn dinas komunikasi dan penyediaan gaji dan tunjangan asn dana transfer umum informatika dana alokasi umum pelaksanaan ketatausahaan dan jumlah bulan penataausahaan dan variasi dana transfer umum dinas komunikasi dan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah tel pengamanan barang milik daerah skpd jumlah barang milik daerah yang dilakukan unit unit dana transfer umum unit dinas komunikasi dan pengamanan dana bagi hasil informatika administrasi kepegawaian perangkat daerah ie) 1l2. t0l sosialisasi peraturan perundang undangan jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi pegawai |ag pegawai dana transfer umum pegawai dinas komunikasi dan peg yang mengi kanan nan kan dana bagi hasil informatika alel il2061komunikasi dan kantor yang disediakan dana bagi hasil informatika 4el penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan penyediaan logistik kantor, bulan bulan dana transfer umum bulan dinas komunikasi dan dana bagi hasil informatika ieh 1lo.oc penyediaan barang cetakan dan penggandaan| umah bulan penyediaan cetakan dan bulan bulan dana transfer umum bulan dinas komunikasi dan penggandaan, dana bagi hasil informatika 4elkomunikasi dan konsultasi skpd difasilitasi dana alokasi umum informatika penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah te) penyediaan jasa surat menyurat jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat bulan bulan dana transfer umum bulan dinas komunikasi dan dana bagi hasil informatika 4el al2o8 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber bulan bulan dana transfer umum bulan dinas komunikasi dan air dan listrik daya air dan listrik dana bagi hasil informatika tel penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah bulan penyediaan umum kantor bulan bulan dana transfer umum bulan dinas komunikasi dan dana bagi hasil informatika pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah te) |pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan lapangan yang dilakukan pemeliharaan ana bagi hasil informatika dinas operasional atau lapangan dana transfer umum dana alokasi umum 4eldinas komunikasi dan bangunan lainnya bangunan lainnya dana bagi hasil informatika pemeliharaan rehabilitasi sarana dan jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan dana transfer umum dinas komunikasi dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang unit unit unit lainnya pemeliharaan dana alokasi umum informatika program informasi dan komunikasi publik pengelolaan informasi dan komunikasi don publik pemerintah daerah kabupaten kota isi kans te) 2l2. pengelolaan media komunikasi publik jumlah berita pada website dan media lainnya informasi informasi dana transfer umum informasi dinas komunikasi dan dana bagi hasil informatika tel pelayanan informasi publik prosentase permintaan layanan informasi dan persen persen dana transfer umum persen dinas komunikasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti dana bagi hasil informatika 4el layanan hubungan media jumlah publikasi pemerintahan publikasi publikasi dana transfer umum publik pin'as komunikasi dan dana bagi hasil informatiklolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh indah pusat dan sub 'tetapkan oleh pemerintah pusat dan domain lingkup pemerintah daerah kabupaten kota sel penyelenggaraan sistem jaringan intra prosentase cakupan layanan infrastruktur persen persen dana transfer umum persen dinas komunikasi dan pemerintah daerah jaringan tik dana alokasi umum informatika pengelolaan e government lingkup dala pemerintah daerah kabupaten kota penatalaksanaan dan pengawasan dana transfer umum dinas komunikasi dan government dalam penyelenggaraan jumlah dokumen kebijakan tik dokumen dokumen .000j dokumen dana bagi hasil informatika pemerintahan daerah kabupaten kota 4el 3l2. pengelolaan pusat data pemerintahan daerah level pengoperasian pusat data level level dana transfer umum level dinas komunikasi dan dana alokasi umum informatika penyelenggaraan sistem penghubung layanan hai ika ika dana transfer umum ika dinas komunikasi dan pemerintah jumlah aplikasi yang dikelola aplikasi aplikasi .000j dana alokasi umum aplikasi informatika pengembangan dan pengelolaan ekosistem dana transfer umum dinas komunikasi dan kabupaten kota cerdas dan kota cerdas jumlah aktivitas pengembangan kota cerdas aktivitas aktivitas dana alokasi umum aktivitas informatika program penyelenggaraan penyelenggaraan statistik sektoral fee lingkup daerah kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, inai kali 2l2. pengolahan, analisis dan diseminasi data jumlah koordinasi yang dilaksanakan dengan kali kali kali dinas komunikasi dan ati perangkat daerah instansi lembaga unit kerja informatika statistik sektoral peningkatan kapasitas sdm pemerintah jumlah sdm pengelola data statistik informasi dinas komunikasi dan daerah dalam peningkatan mutu statistik yang mengikuti orang orang orang udi informatika daerah yang terintegrasi pelatihan pembinaan'pendidikan:jumlah yang dilakukan asesmen tingkat lai 2l2al 2l2. pengelolaan sumber daya keamanan kematangan keamanan informasi dan perangkat perangkat perangkat dinas komunikasi dan daerah daerah daerah informatika informasi pemerintah daerah kabupaten kota persandian penyediaan layanan keamanan informasi jumlah layanan kemanan informasi yang dana transfer umum dinas komunikasi dan pemerintah daerah kabupaten kota dilakukan layanan layanan .000j dana alokasi umum layanan informatiktai apai perangkat perangkat perangkat dinas komunikasi dan pemerintah daerah kabupaten kota jumlah penggunaan jaring komunikasi sandi daerah daerah daerah informatika jelas) jurusan pemerintahan bidang perpustakaan m5. pengelolaan perpustakaan tingkat daerah cee kabupaten kota pengembangan perpustakaan tingkat dinas komunikasi dan daerah kabupaten kota jumlah layanan perpustakaan kota cimahi layanan layanan layanan informatika pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar seluruh wilayah jumlah perpustakaan kota cimahi yang perpustakaan perpustakaan perusak dinas komunikasi dan kabupaten kota sesuai dengan standar dilakukan pembinaan aan informatika nasional perpustakaan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan kali 2l2. dan pustakawan tingkat daerah jumlah pengelola perpustakaan kota cimahi pengelola pengelola pengelola dinas komunikasi dan yang telah dilakukan pembinaan informatika kabupaten kota kebudayaan gemar membaca tingkat sosialisasi budaya baca dan literasi pada anfiomei lai 2s) 2lo.o2 satuan pendidikan dasar dan pendidikan jumlah aktivitas sosialisasi peningkatan gemar aktivitas aktivitas aktivitas dinas komunikasi dan membaca informatika khusus serta masyarakat jumlah aktivitas pengembangan literasi dinas komunikasi dan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pai aktivitas aktivitas aktivitas berbasis inklusi sosial informatiela) jurusan pemerintahan bidang kearsipan sisa2oas7| pengelolaan arsip dinamis daerah za) 2l2. 2aktivitas dinas komunikasi dan dinamis informatika pengelolaan arsip statis daerahperangkat dinas komunikasi dan arsip statis penyerahan arsip statis daerah daerah daerah informatikainas komunikasi dan lembaga kearsipan daerah kabupaten kota jumlah kegiatan pembinaan kearsipan kali kali kali informatiklai 2a)perangkat dinas komunikasi dan daerah daerah daerah informatika bawah (sepuluh) tahun pemusnahan arsip program perizinan penggunaan bal fase aa.inas komunikasi danftar informatika dinamis skuad) i2l too jurusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar palaeo jos ema ara biang penamaan mda medinas penanaman al2. penyusunan dokumen perencanaan perangkat kelurahan modal dan pelayanan penyelenggaraan forum perangkat daerah kegiatan kegiatan kegiatan kota cimahi, semua dana transfer umum dokumen survey ikm dokumen dokumen kecamatan, dokumen dana alokasi umum semua kelurahan dinas penanaman evaluasi kinerja perangkat daerah modal dan pelayanan sertifikasi iso sertifikat sertifikat sertifikat dana transfer umum dinas penanaman penyediaan gaji dan tunjangan asn modal dan pelayanan dana alokasi umum terpadu satu pintu nasi dinas penanaman koordinasi dan penyusunan laporan keuangan pendapatan asli akhir tahun skpd daerah (pad) modal dan pelayanan terpadu satu pintu dinas penanaman koordinasi dan penyusunan laporan keuangan pendapatan asli bulanan' triwulanan semester skpd daerah (pad) nabarang milik daerah pada perangkat daerah dinas penanaman pengamanan barang milik daerah skpd ,000j modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah ambil dinas penanaman tel 1l2. bimbingan teknis implementasi peraturan pendapatan asli modal dan pelayanan perundang undangan daerah (pad) terpadu satu pintu dinas penanaman ash alo.oc penyediaan peralatan dan perlengkapan pendapatan asli ,000l modal dan pelayanan kantor daerah (pad) terpadu satu pintu dinas penanaman penyediaan peralatan rumah tangga modal dan pelayanan terpadu satu pintu pendapatan asli dinas penanaman penyediaan bahan logistik kantor modal dan pelayanan daerah (pad) terpadu satu pintu dinas penanaman penyediaan barang cetakan dan penggandaan pendapatan asli modal dan pelayanan daerah (pad) terpadu satu pintu dinas penanaman fasilitasi kunjungan tamu .000j pendapatan asli modal dan pelayanan daerah (pad) terpadu satu pintu penyelenggaraan rapat koordinasi dan dinas penanaman is) 1l2. menag, modal dan pelayanan konsultasi skpd terpadu satu pintu pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dinas penanaman 48l ala.o7 p pengadaan sarana dan prasarana gedung pendapatan asli modal dan pelayanan kantor atau bangunan lainnya daerah (pad) terpadu satu pintu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dinas penanaman penyediaan jasa surat menyurat pendapatan asli modal dan pelayanan daerah (pad) terpadu satu pintu kasi dinas penanaman ash alo.og penyediaan jasa komunikasi, sumber daya pendapatan asli modal dan pelayanan air dan listrik daerah (pad) terpadu satu pintu dinas penanaman penyediaan jasa pelayanan umum kantor .800j .800j pendapatan asli modal dan pelayanan daerah (pad)dinas penanaman pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan .000j .000j modal dan pelayanan dinas operasional atau lapangan terpadu satu pintu pemeliharaan rehabilitasi sarana dan pendapatan asli dinas penanaman prasarana gedung kantor atau bangunan .500j .500j modal dan pelayanan daerah (pad) lainnya terpadu satu pintudinas penanaman pemberian fasilitas insentif dan kemudahan modal dan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu evaluasi pelaksanaan pemberian dinas penanaman fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal dan pelayanan modal terpadu satu pintu pembuatan peta potensi investasi kota cimahi, semua dinas penanaman alas) 2lo.o2 penyediaan peta potensi dan peluang usaha lah dokumen investasi dokumen dokumen .900l kecamatan, pendapatan asli dokumen modal dan pelayanan kabupaten kota daerah (pad) semua terpadu satu pintu kelurahan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota semua kali kota, dinas penanaman pelaksanaan kegiatan promosi penanaman semua pendapatan asli modal daerah kabupaten kota jumlah pameran yang diselenggarakan kali kali .500j kecamatan, daerah (pad) kali modal dan pelayanan terpadu satu pintu semua' kota korparinan rotasi salon pelayaran dinas penanaman mp3 modal dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara terpadu satu pintu elektronik pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dinas penanaman ini modal dan pelayanan dan non perizinan penanaman modal terpadu satu pintu penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap dinas penanaman 2last also1 dip paduan masy, modal dan pelayanan pelayanan terpadu perizinan dan non terpadu satu pintu perizinan nasi level dinas penanaman ash alo.o1 koordinasi dan sinkronisasi penetapan pendapatan asli ,000l modal dan pelayanan pemberian fasilitas insentif daerah daerah (pad) terpadu satu pintunasi level dinas penanaman 4gl koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dana transfer umum modal dan pelayanan pelaksanaan penanaman modal dana alokasi umum terpadu satu pintu dana transfer umum dana alokasi umum koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dinas penanaman pelaksanaan penanaman modal dana transfer khusus modal dan pelayanan dana alokasi khusus terpadu satu pintu non fisik dana transfer umum dana alokasi umum koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dinas penanaman 3ldeksaraan penamaan modal dana transfer khusus modal dan pelayanan dana alokasi khusus terpadu satu pintu non fisikpandemi covid masih berlangsung yang membatasi kegiatan belajar, keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk pemenuhan spm bidang pendidikan, masih kurangnya data yang dibutuhkan dalam penghitungan spm bidang pendidikan, dan pendataan khusus untuk siswa baru belum optimal. solusi dari permasalahan tersebut atas diantaranya pembelajaran secara sinkronisasi data dengan perangkat daerah terkait serta melakukan forum diskusi dengan stakeholders, dan melakukan pendataan spm dengan melibatkan setiap satuan pendidikan berdasarkan dapodik. urusan kesehatanta dan sistem informasi penanaman modal islan lena kalian kisiis) el2.o1 adan informasi perizinan dan non endian daerah (pad) ,000i modal dan pelayanan berbasis sistem pelayanan perizinan i2l too jurusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar l2last jurusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga nilai sakit perangkat daerah intai intai item nilai nilai program penunjang urusan persentase asn yang memiliki kesesuaian pemerintahan daerah kompetensi persen persen persen kabupaten kotia, skip indeks indeks indeks indeks indeks kinerja perangkat daerah semua kab kota, asn, thl dinas kebudayaan, semua pendapatan asli disbudparpor jumlah dokumen dpa dan dpa p dokumen dokumen dokumen ala.o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat kecamatan, daerah (pad) dan ,goo| pariwisata, daerah kepemudaan dan semua stakeholder olahraga kelurahan terkait kota cimahi, semua asn, thl kinerja: tebu kemudi jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat dokumen dokumen kecamatan, para transfer umam disbudparpor| dokumen pesat ayan, a9l evaluasi kinerja perangkat daerah areal semua ana umum dan kepemudaan dan kelurahan stakeholder olahraga terkait bak kota cimahi, semua pendapatan asli jumlah asn orang orang kecamatan, daerah (pad) asn dan orang dinas kebudayaan, io) 1l2. penyediaan gaji dan tunjangan asn ae01co0.asal dea aan pa'wisata, jang dana dada kelurahan disbudparpor ali kepemudaan dan dana transfer umum olahraga dana alokasi umum kota cimahi, penyedia administrasi pelaku: jumlah dokumen administrasi pelaksanaan dokumen dokumen ema dana transfer umum asn dan dokumen dinas kebudayaan, tol alo.o2 penyediaan administrasi pelaksanaan tugas tugas asn bana alokasi umum wisata, asn semuakhir tahun dokumen dokumen kecamatan, ana alokasi umum thl dokumen pariwisata, akhir tahun skpd sorbulanan meteran dokumen dokumen kecamatan, thl dokumen pariwisata, ana alokasi umum bulanan triwulanan semester skpd mua disbudparpor kepemudaan dan kelurahan olahraga administrasi barang milik daerah pada jumlah dokumen asuransi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen perangkat daerah kota cimahi, asn. thl semua dinas kebudayaan, jumlah bulan asuransi bulan bulan kecamatan, dana transfer umum disbudparpor bulan pariwisata, pengamanan barang milik daerah skpd semua dana alokasi umum dan kepemudaan dan kelurahan stakeholder olahraga terkaikomponen instalasi jumlah bulan penyediaan komponen instalasi bulan bulan ema dana transfer umum asn dan bulan dinas kebudayaan, listrik penerangan bangunan kantor dana alokasi umum listrik penerangan bangunandana transfer umum penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah bulan penyediaan atk bulan bulan kecamatan, iban alokasi umum thl bulan pariwisata,3penyediaan peralatan rumah jumlah paket peralatan rumah tangga set set |catatan, dara peri set wisata, penyediaan peralatan rumah tangga nana nanapenyediaan bahan logistik kant jumlah bulan penyediaan logistik kantor bulan bulan kecamatan, pon media thl bulan pariwisata, penyediaan bahan logistik kantor semua disbudpar kepemudaan dan kelurahan pora olahraga kota cimahi, jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan semua dana transfer umum asn dan dinas kebudayaan, io) 1lo.oo penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan bulan bulan kecamatan, ana alokasi umum thl bulan pariwisata, penyediaan barang cetakan dan penggandaan sfasilitasi kuno jumlah bulan penyediaan main bulan bulan kecamatan, dana halo thl bulan pariwisata, fasilitasi kunjungan tamu semua disbudpar kepemudaan dan kelurahan pora olahraga semua kali kota, asn dan dinas kebudayaan, semua dana transfer umum invasi jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas ora orang ora iwi: sol alo.oe penyelenggaraan rapat koordinasi dan yang peri kecamatan, dana alokasi umum pariwisata, konsultasi skpd semua disbudpar kepemudaan dan kelurahan pora olahraga penyediaan jasa penunjang urusan jumlah layanan fasilitas penunjang bulan bulan bulan pemerintahan daerah pemerintah daerah kota cimahi, asn. thl semua dinas kebudayaan, dana transfer umum disbudpar ii: kasi jumlah bulan penyediaan jasa bulan bulan kecamatan, bulan iwi: s0) ala.oa penyediaan jasa komunikasi, sumber daya pen dana alokasi umum pora dan pariwisata, air dan listrik semua kepemudaan dan kelurahan stakeholder olahraga terkait kota cimahi, asn, thl semua dinas kebudayaan, jumlah bulan jasa kebersihan kantor bulan bulan kecamatan, dana transfer umum disbudpar bulan pariwisata, penyediaan jasa pelayanan umum kantor mua dana alokasi umum pora dan e kemudaan dan kelurahan stakeholder olahraga terkait pemeliharaan barang milik daerah jumlah bulan pemeliharaan bmd bulan bulan a25. bulan penunjang urusan pemerintahan daerah kota cimahi, asn, thl penyediaan jasa pemeliharaan, biaya semua dana transfer umum dinas kebudayaan, disbudparpor naa jumlah mobil jabatan yang dipelihara unit unit kecamatan, unit 49h al2o91 pemeliharaan dan pajak kendaraan yang dip dana alokasi umum dan pariwisata, perorangan dinas atau kendaraan dinas semua stakeholder kepemudaan dan jabatan kelurahan olahraga lainnysn. thl semua penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah kendaraan dinas operational yang unit unit kecamatan, dana transfer umum disbudparpor unit dinas kebudayaan, pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan |dipelihara .079sama dana alokasi umum dan kepemudaan dan dinas operasional atau lapangan kelurahan stakeholder olahraga lainnya kota cimahi, asn. thl pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan jumlah bulan pemeliharaan rutin' berkala bulan bulan jembatan dana transfer umum disbudparpor bulan dinas kebudayaan, gedung kantor dana alokasi umum dan bangunan lainnya semua stakehokii kepemudaan dan kelurahan holder olahraga lainnya kota cimahi, asn, thl maa semua pan dinas kebudayaan, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan jumlah komputer yang dipelihara unit unit kecamatan, dana transfer umum disbudparpor unit pariwisata, prasarana gedung kantor atau bangunan semua dana alokasi umum dan kepemudaan dan lainnya kelurahan stakeholder olahraga lainnya jumlah printer yang dipelihara unit unit unit program pengembangan kapasitas persentase organisasi kepemudaan yang doa daya saing kepemudaan aktif persen persen persen terhadap pemuda pelopor kabupaten kota, lah kader wirausaha muda pemula, dan pemuda jumlah pemuda kader kepemimpinan, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kader kabupaten kota kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda kota cimahi, koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan jumlah kegiatan pembinaan pemuda semua muda kota ovarian 2l2. peningkatan kapasitas daya saing pemuda kegiatan kegiatan kegiatan kecamatan, pemudi kegiatan kepeloporan cimahi kepemudaan dan pelopor semua olahraga kelurahan kota cimahi, ibi semua dinas kebudayaan invasi, isasi jumlah pemuda yang dibina kewirausahaan dana transfer umum koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan yang orang orang kecamatan, heat olah pemuda kota orang pariwisata, peningkatan kapasitas daya saing wira pemula ana umum usaha semua cimahi kepemudaan dan 'saha pemula kelurahan olahraga kota cimahi, koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan semua muda kota dinas kebudayaan, peningkatan kapasitas daya saing pemuda jumlah pemuda yang dibina sebagai kader kota orang orang kecamatan, orang cimahi kepemudaan dan kader kabupaten kota semua olahraga kelurahan kota cimahi, pemberian penghargaan pemuda dan semua muda kota dinas kebudayaan, organisasi pemuda yang berjasa dan atau jumlah pemuda yang berprestasi orang orang kecamatan, orang ,000j cimahi kepemudaan dan berprestasi semua olahraga kelurahan kota cimahi, jumlah pemuda kader kepemimpinan, 100ra oran semu dana transfer umum 100ra dinas kebudayaan, 2laos 2l2.o1 peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan penomoran, dan kesukarelaan pemuda bana alokasi umum pemuda kota pariwisata, kesukarelawanan pemuda semua cimahi kepemudaan dan kelurahan olahraga kota cimahi, penyelenggaraan seleksi dan pelatihan jumlah seleksi dan latihan pemusatan kegiatan kegiatan semu dana transfer umum pemuda kota kegiatan dinas kebudayaan, paskibraka yang terlaksana "bana alokasi umum pasukan pengibar bendera yang .000j .000j semua cimahi kepemudaan dan kelurahan olahraga pemberdayaan dan pengembangan jumlah organisasi pemuda yang dibina kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten kota jumlah pemuda yang dibina orang orang . jeooorang orang orang kota cimahi, semua dinas kebudayaan, level dana transfer umum jumlah organisasi pemuda yang dibina kelompok kelompok kecamatan, kelompok iwi: 2l2021 peningkatan kapasitas pemuda dan yang dana alokasi umum pemuda kota pariwisata, organisasi kepemudaan kabupaten kota semua cimahi kepemudaan dan kelurahan olahraga jumlah pemuda yang dibina orang orang nandaya saing keolahragaan kain pena hellkota cimahi, dinas kebudayaan, pembentukan dan pengembangan pusat semua pariwisata pembinaan dan pelatihan olahraga serta jumlah sekolah olahraga buah buah kecamatan, buah kepemudaan dan sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh semua olahraga masyarakat dan dunia usaha kelurahan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kota cimahi, dinas kebudayaan, pemberdayaan perkumpulan olahraga dan jumlah event olahraga pelajar yang semua pariwisata kali kali kecamatan, kali ,000j penyelenggaraan kompetisi oleh satuan terselenggara kepemudaan dan semua pendidikan dasar olahraga kelurahan kota cimahi, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan jumlah lahan olahraga yang tersedia dan semua dana transfer umum dinas kebudayaan, tata buah buah kecamatan, buah pariwisata, i9| 3penyediaan sarana dan prasarana olahraga |revitalisasi sarana olahraga semua dana alokasi umum kepemudaan dan kabupaten kota kelurahan olahraga penyelenggaraan kejuaraan olahraga jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi kali kali kali kali kali tingkat daerah kabupaten kota kota cimahi, penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi semua atlet dan dinas kebudayaan, event dan single event tingkat jumlah event olahraga yang terselenggara kali kali kecamatan, pelatih kota kali kepemudaan dan kabupaten kota semua cimahi olahraga kelurahan kota cimahi, dinas kebudayaan, penyelenggaraan kejuaraan dan pekan semua atlet dan pariwisata ag) belenggu jumlah event olahraga yang terselenggara kali kali kecamatan, pelatih kota kali olahraga tingkat kabupaten kota kepemudaan dan semua cimahi olahraga kelurahan kota cimahi, semua dinas kebudayaan, dana transfer umum atlet dan disipasi jumlah keikutsertaan event olahraga prestasi kali kali kecamatan, kali iwi: io) 3lo.o2 partisipasi dan keikutsertaan dalam api dana alokasi umum pelatih kota pariwisata, penyelenggaraan kejuaraan semua cimahi kepemudaan dan kelurahan ilahi olahraga pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi kota cimahi, dinas kebudayaan, semua pariwisata seleksi atlet daerah jumlah kegiatan seleksi yang terselenggara kali kali kecamatan, kali kepemudaan dan semua olahraga kelurahan kota cimahi, dinas kebudayaan, 3l203 pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan jumlah kegiatan pembinaan olahraga yang kali kali kecamatan, kali pariwisata, dan teknologi keolahragaan sport science) terselenggara semua kepemudaan dan kelurahan olahraga kota cimahi, dinas kebudayaan, pembinaan dan pengembangan atlet semua pariwisata jumlah atlet yang dibina orang orang kecamatan, orang berprestasi kabupaten kota semua kepemudaan dan kelurahan olahraga kota cimahi, dinas kebudayaan, 3l203 pemberian penghargaan olahraga jumlah insan olahraga yang menerima orang orang kecamatan, orang pariwisata, kabupaten kota penghargaan semuadinas kebudayaan, io) 3lo.og koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data lah kegiatan pendataan keolahragaan kali kali kecamatan, kali pariwisata, dan informasi sektoral olahraga semua kepemudaan dan kelurahan olahraga pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga kota cimahi, dinas kebudayaan, 3lz.oa standardisasi organisasi keolahragaan jumlah kegiatan pelatihan standardisasi kali kali kecamatan, kali pariwisata,jumlah kegiatan pengembangan organisasi semua pariwisata pengembangan organisasi keolahragaan kali kali kecamatan, kalipeningkatan kerja sama organisasi jumlah kegiatan kerjasama keolahragaan semua pariwisata keolahragaan kabupaten kota dengan kali kali kecamatan, kali yang terselenggara kepemudaan dan lembaga terkait semua olahraga kelurahan kota cimahi, dinas kebudayaan, pemberian penghargaan bagi organisasi jumlah organisasi olahraga yang menerima semua pariwisata organisasi organisasi kecamatan, organisasi keolahragaan berprestasi penghargaan semua kepemudaan dan kelurahan olahraga pembinaan dan pengembangan olahraga pet apeaannatan asasi pra perkumpulan olah raga rekreasi yang jo mpok kelompok 1kelompok kelompok kelompok meningkatkan| kota cimahi, sumber semua daya dinas kebudayaan, 3l205 penyelenggaraan, pengembangan dan jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi kali kali kecamatan, para transfer umam manusia masyarakat kali pariwisata, pemasaran festival dan olahraga rekreasi kanan semua yang ena kepemudaan dan kelurahan berkualitas olahraga dan berdaya meningkatkan| kota cimahi, sumber semua daya dinas kebudayaan, jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dana transfer umum masyarakat 3l2o5 pemberdayaan perkumpulan olahraga dibina kelompok kelompok kecamatan, dana alokasi umum manusia olahraga kelompok pariwisata, rekreasi semua yang rekreasi kepemudaan dan kelurahan berkualitas olahraga dan berdaya o sam meningkatkan ilahi sumber kota cimahi, daya dinas kebudayaan, penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan semua manusia masyarakat pariwisata 3l2o5 fey feng jumlah sarana olahraga yang terpelihara buah buah kecamatan, olahraga buah ,000j sarana dan prasarana olahraga rekreasipengembangan olahraga wisata, tantangan semua manusia masyarakat pariwisata iol 3l2.o5 cheng ngan jumlah olahraga wisata yang terselenggara kali kali kecamatan, olahraga kai dan petualanganmasyarakat dinas kebudayaan, 49l 3l2o5 pemanfaatan olahraga tradisional dalam jumlah pelatihan instruktur olahraga kali kali kecamatan, manusia olahraga kali pariwisata, masyarakat tradisional semua yang rekreasi kepemudaan dan berkualitas olahraga kelurahanpembinaan dan pengembangan organisasi |jumlah anggota pramuka yang meningkat eee kepramukaan kapasitasnya orang orang orang kota cimahi, semua dinas kebudayaan, jumlah anggota pramuka yang meningkat dana transfer umum anggota ori orang kecamatan, orang asi alo.or penyelenggaraan kegiatan kepramukaan kapasitasnya dana alokasi umum pramuka pariwisata, tingkat daerah semua kota cimahi kepemudaan dan kelurahan ota cimahi olahraga program pengembangan kebutan, persentase kebudayaan yang dilestarikan persen persen persen cagar cagar pengelolaan kebudayaan yang masyarakat jumlah cagar budaya yang ditetapkan cagar budaya cagar budaya| cagar budaya pelakunya dalam daerah kabupaten kota jumlah sdm, lembaga, dan pranata misi misi misi kesenian misi kesenian misi kesenian kebudayaan yang dibina kesenian kesenian kota cimahi, lembaga, dinas kebudayaan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan pendapatan asli cagar pariwisata, objek pemajuan kebudayaan jumlah cagar budaya yang ditetapkan cagar budaya| cagar budaya kecamatan, daerah (pad) akan budaya kepemudaan dan kelurahan budaya olahraga kota cimahi, semua lembaga, pembinaan sumber daya manusia. lembaga, jumlah gelar seni dan budaya kegiatan kecamatan, hina pelaku kegiatan dinas kebudayaan, ga, semua kebudayaan dan pranata kebudayaan kepemudaan dan kelurahan dan cagar olahraga budaya pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah jumlah tradisi budaya yang dilindungi, kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dikembangkan dan dimanfaatkan kabupaten kota kota cimahi, jumlah tradisi budaya yang dilindungi semua pendapatan asli pelana pemantauan dikembangkan dan dimanfaatkan kegiatan kegiatan kecamatan, daerah (pad) para petak kegiatan dinas kebudayaan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan ara pelaku pariwisata, objek pemajuan tradisi budaya kelurahan kebudayaan kepemudaan dan dana transfer umum olahraga dana alokasi umum dinas kebudayaan, pembinaan sumber daya manusia, lembaga, jumlah pembinaan sdm, lembaga, dan para pelaku pariwisata, dan pranata tradisional pranata tradisional kegiatan kegiatan kebudayaan kegiatan kepemudaan dan olahraga pemberian penghargaan kepada pihak yang kota cimahi, dinas kebudayaan, berprestasi atau berkontribusi luar biasa jumlah kegiatan pemberian penghargaan yang semua para pelaku pariwisata diberikan pada pihak yng berprestasi dan kegiatan kegiatan kecamatan, kegiatan ,000j sesuai dengan prestasi dan kontribusinya ata kebudayaan kepemudaan dan berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan semua dalam pemajuan kebudayaan olahraga kelurahan pembinaan lembaga adat yang dala penganutnya dalam daerah kabupaten kota kota cimahi, dinas kebudayaan, ol l .o3 pelindungan, pengembangan, pemanfaatan jumlah pengembangan pemanfaatan objek dan lembaga lembaga kecamatan, lembaga pariwisata, objek pemajuan lembaga adat lembaga adat yang dibina adat adat semua adat kepemudaan dan kelurahan olahraga kota cimahi, dinas kebudayaan, ol ol2o3 pembinaan sumber daya manusia, lembaga, jumlah sdm,lembaga, dan pranata adat yang sdm sdm kecamatan, sdm pariwisata, dan pranata adat dibina semua kepemudaan dan kelurahan olahraga kota cimahi, dinas kebudayaan, ool penyediaan sarana dan prasarana pembinaan |jumlah lembaga adat yang disediakan sarana lembaga lembaga kecamatan, lembaga pariwisata, lembaga adat dan prasarana adat adat semua adat lma jumlah wisatawan mancanegara (wisman) wisatawan wisatawan wisatawan wisatawan wisata program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata wisatawan wisatawan wisata jumlah wisatawan nusantara (wisnu) wisatawan wisatawan wan mengembang kan wilayah kota cimahi, untuk dinas kebudayaan, semua mengurangi masyarakat pariwisata penetapan daya tarik wisata kabupaten kota jumlah daya tarik yang ditetapkan lokasi lokasi kecamatan, lokasi semua kesenjangan (pentahelix) kepemudaan dan dan olahraga kelurahan lam menjamin pemerataan mengembang kan wilayah kota cimahi, untuk dinas kebudayaan, perencanaan pengembangan daya tarik semua mengurangi masyarakat pariwisata jumlah dokumen perencanaan yang disusun dokumen dokumen kecamatan, dokumen wisata kabupaten kota semua kesenjangan (pentahelix) kepemudaan dan dan olahraga kelurahan lam menjamin pemerataan kota cimahi, semua pendapatan asli jumlah daya tarik yang dikembangkan lokasi lokasi kecamatan, daerah (pad) mengembang, lokasi mua kan wilayah kelurahan untuk dinas kebudayaan, 2e| 2lo.o1 pengembangan daya tarik wisata dana transfer umum mengurangi masyarakat ,0oo| pariwisata, kabupaten kota kesenjangan (pentahelix) kepemudaan dan dana alokasi umum dan olahraga dana transfer khusus menjamin dana alokasi khusus pemerataan non fisik pengelolaan kawasan strategis pariwisata eee kabupaten kota kota cimahi, dinas kebudayaan, perencanaan kawasan strategis pariwisata semua pariwisata jumlah dokumen perencanaan yang disusun dokumen dokumen kecamatan, dokumen jumlah masyarakat yang dibina orang orang kecamatan, orang kawasan strategis pariwisata kabupaten kota semua kepemudaan dan kelurahan olahraga pengelolaan destinasi pariwisata kota cimahi, dinas kebudayaan, perencanaan destinasi pariwisata semua pariwisata jumlah sarana prasarana yang terbangun lokasi lokasi kecamatan, lokasi, destinasi pariwisata kabupaten kota jumlah pokdarwis yang dibina kelompok kelompok kecamatan, kelompok kepemudaan dan kelurahan olahraga penetapan tanda daftar usaha pariwisata lah laporan money yang tersusun jenis usaha jenis usaha jenis usaha jenis usaha jenis daerah kabupaten kota usaha mengembang kota cimahi, kan wilayah penyedia: li: pendant: usah: jumlah dokumen tiup yang tersedia dokumen dokumen batan dana transfer umum untuk masyarakat dokumen panas kebudayaan, 2l2.oa kesediaan layanan pendaftaran usaha pana alokasi umum mengurangi pengusaha ,00o| pariwisata, pariwisata kabupaten kota semua kesenjangan jasa kepemudaan dan kelurahan dan pariwisata) olahraga menjamin hpemeratmengembang kota cimahi, kan wilayah semua untuk masyarakat dinas kebudayaan, dana transfer umum jumah move yang dilaksanakan dokumen dokumen kecamatan, dokumen iwi: 2l2. |pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata yang dana alokasi umum pabrikan @berusaha kenalan dan kelurahan dan pariwisata) olahraga " menjamin pemerataan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) wisatawan wisatawan ban wisata program pemasaran pariwisata wisatawan wisatawan wisata jumlah wisatawan nusantara (wisnu) wisatawan wisatawan wan pemasaran pariwisata dalam dan luar jumlah fasilitasi kegiatan promosi yang negeri daya tarik, destinasi dan kawasan dilaksanakan persen persen persen strategis pariwisata kabupaten kota mengembang kota cimahi, kan wilayah semua untuk dinas kebudayaan, penguatan promosi melalui media cetak, jumlah media promosi pariwisata jenis media jenis media kecamatan, dana transfer umum mengurangi masyarakat jenis pariwisata, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan semua dana alokasi umum kesenjangan wisatawan) mediaaci kami semua untuk dinas kebudayaan, fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik nari dana transfer umum jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan kegiatan kegiatan kecamatan, kegiatan 3l2. |batam dan luar negeri pariwisata yang dana alokasi umum mengurangi masyarakat ,ooo| pariwisata, kabupaten kot: semua kesenjangan wisatawan) kepemudaan dan kabupaten kota kelurahan dan olahraga menjamin jpamorataan mengembang kota cimahi, kan wilayah semua untuk dinas kebudayaan, penyediaan data dan penyebaran informasi jumlah data dan informasi yang tersusun paket paket kecamatan, dana transfer umum mengurangi masyarakat paket pariwisata, pariwisata kabupaten kota, baik dalam dan semua dana alokasi umum kesenjangan wisatawan)peningkatan kerja dan kemih jumlah kerjasama dan kemitraan yang jenis jenis semu dana transfer umum untuk kat jenis panas kebudayaan, 3l2. af" peningkatan kerja sama dan kemitraan terbangun bana alokasi umum mengurangi masyarakat wisata, pariwisata dalam dan luar negeri semua kesenjangan wisatawan) kepemudaan dan kelurahan dan olahraga menjamin pemerataan wisata program pengembangan sumber jumlah wisatawan mancanegara (wisman) wisatawan wisatawan wisatawan wisatawan daya pariwisata dan ekonomi bto wisata wisata wisata pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan jumlah masyarakat yang terlibat orang orang orang ekonomi kreatif tingkat dasar kota cimahi, semua meningkatkan jumlah pengembangan sdm yang dana transfer umum energi dilaksanakan kegiatan kegiatan kecamatan, dana alokasi umum sumber kegiatan gema daya dinas kebudayaan, pengembangan kompetensi sdm pariwisata kelurahan manusia masyarakat pariwisata, dan ekonomi kreatif tingkat dasarota cimahi, semua meningkatkan jumlah duta wisata yang terkirim orang orang kecamatan, dana halo sumber orang gema daya dinas kebudayaan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kelurahan manusia masyarakat pariwisata, pengembangan kemitraan pariwisatakota cimahi, pelatihan dasar sdm kepariwisataan bagi jumlah pengembangan kompetensi sdm semua masa masyarakat yaa 2el si2. 3masyarakat, guru dan pelajar mahasiswa jumlah pengembali yang kegiatan kegiatan kecamatan, harakat kegiatan dilaksanakan yang pokdarwis) kepemudaan dan daratan siswa) semua berkualitas olahraga kelurahan dan berdaya saing meningkatkan kota cimahi, sumber semua daya dinas kebudayaan, 2el sl2. sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja jumlah fasilitasi sertifikasi yang dilaksanakan kegiatan kegiatan kecamatan, manusia masyarakat kegiatan wisata, bidang pariwisata semua yang pokdarwis) kepemudaan dan kelurahan berkualitas olahraga dan berdaya saing meningkatkan| kota cimahi, sumber fasilitasi kreasi, produksi, distribusi jumlah fasilitasi sertifikasi yang dilaksanakan kegiatan kegiatan tan dana transfer umum daya kat kegiatan panas kebudayaan, 2e| slo1 sj) 'stasi roses kreasi, produksi, dis airbus yang bana alokasi umum manusia masyarakat wisata, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif semua yang pokdarwis) kepemudaan dan kelurahan berkualitas olahraga dan berdaya asam meningkatkan kota cimahi, sumber daya dinas kebudayaan, fasilitasi pengembangan kompetensi sumber semua manusia masyarakat pariwisata, daya manusia ekonomi kreatif jumlah pengembangan bekraf yang dilaksanakan kegiatan kegiatan kecamatan, yang pokdarwis) kegiatanmonitoring dan evaluasi pengembangan semua manusia masyarakat pariwisata pai jumlah money yang dilaksanakan dokumen dokumen kecamatan, dokumen sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif semua yang pokdarwis) kepemudaan dan berkualitas olahraga kelurahan dan berdaya saing pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif kota cimahi, dinas kebudayaan, pelatihan, bimbingan teknis, dan semua pariwisata, pendampingan ekonomi kreatif jumlah pelatihan yang dilaksanakan kegiatan kegiatan kecamatan, kegiatan kepemudaan dan kelurahan olahraga kota cimahi, semua dinas kebudayaan, jumlah pengembangan kompetensi sdm oel si2o21 dukungan fasilitasi menghadapi pembantai yang kegiatan kegiatan kecamatan, kegiatan pariwisata, perkembangan teknologi dunia usaha semua namanya kepemudaan dan kelurahan olahraga kota cimahi, dinas kebudayaan, standarisasi usaha dan sertifikasi profesi invasi efikasi pariwisata, bidang ekonomi kreatif jumlah fasilitasi sertifikasi yang dilaksanakan kegiatan kegiatan kecamatan, kegiatan kepemudaan dan kelurahan olahraga i2) too jurusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten kota pengembangan perpustakaan tingkat dana transfer umum daerah kabupaten kota jumlah layanan perpustakaan kota cimahi layanan layanan dana alokasi umum layanan dinas arsip daerah pembinaan perpustakaan pada satuan al olo. pendidikan dasar seluruh wilayah jumlah perpustakaan kota cimahi yang perpustakaan perpustakaan dana transfer umum perusak dinas arsip daerah kabupaten kota sesuai dengan standar dilakukan pembinaan dana bagi hasil aan nasional perpustakaan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan 2l2. dan pustakawan tingkat daerah jumlah pengelola perpustakaan kota cimahi pengelola pengelola dana transfer umum pengelola dinas arsip daerah kabupaten kota yang telah dilakukan pembinaanebudayaan gemar membaca tingkat sosialisasi budaya baca dan literasi pada jumlah aktivitas sosialisasi peningkatan gemar dana transfer umum satuan pendidikan dasar dan pendidikan pening aktivitas aktivitas aktivitas dinas arsip daerah membaca dana alokasi umum khusus serta masyarakat oal 2lo.o2 |pengembangan literasi berbasis inklusi sosial jumlah aktivitas pengembangan iterasi aktivitas aktivitas dana transfer umum aktivitas dinas arsip daerah berbasis inklusi sosial dana bagi hana transfer umum jumlah dokumen perencanaan dokumen dokumen dokumen jumah asn yang memfasilitasi gaji dan a8asn asn pendapatan asli a48asn penyediaan gaji dan tunjangan asn yang: terus dinas arsip daerah ana transfer umum pelaksanaan ketatausahaan dan jumlah bulan penataausahaan dan variasi dana transfer umum administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah administrasi kepegawaian perangkat daerah kanan jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi pegawai pegawai dana transfer umum pegawai sosialisasi peraturan perundang undangan dana alokasi umum dinas arsip daerah al a20arsip daerah kantor yang disediakan dana alokasi umum penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan penyediaan logistik kantor, bulan bulan dana halo bulan dinas arsip daerah oal ala.oe |penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah bulan penyediaan cetakan dan bulan bulan dana transfer umum bulan dinas arsip daerah penggandaan, dana alokasi umumarsip daerah konsultasi skpd difasilitasi dana alokasi umum penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kota cimahi, zah ala. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber bulan bulan mahi dana transfer umum bulan dinas arsip daerah air dan listrik daya air dan listrik utara, dana bagi hasil dibabat kota cimahi, 2a) penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah bulan penyediaan umum kantor bulan bulan cimahi dana halo bulan dinas arsip daerah dibaboperasional atau dana transfer umum pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan kah unit unit unit dinas arsip daerah lapangan yang dilakukan pemeliharaan dana alokasi umum dinas operasional atau lapangan al al2.,000lintas arsip daerah bangunan lainnya bangunan lainnya dana bagi hasil prasarana gedung kantor atau bangunan ter dinas arsip daerah lainnya ana transfer umum pengelolaan arsip dinamis daerah za) 2lo.o1 dana transfer umum aktivitas dinas arsip daerah dinamis dana bagi hasil pengelolaan arsip statis daerahdan realisasi standar pelayanan minimal oleh daerah tahunterdapat (dua belas) jenis layanan dasar. berikut adalah tabel capaian spm bidang kesehatan dengan jenis layanan dasar tabel realisasi capaian standar pelayanan minimal indikator pencapaian target capaian dasarkesehatan pada usia lanjut yangdiabetes mellitus yang melitus mendapatkan layanan kesehatan ol2o2dana transfer umum perangkat dinas arsip daerah arsip statis penyerahan arsip statis daerah daerah dana alokasi umum daerahana transfer umum lembaga kearsipan daerah kabupaten kota jumlah kegiatan pembinaan kearsipan kali kali dana bagi hasil kali dinas arsip daerah2aldana transfer umum perangkat dinas arsip daerah daerah daerah dana alokasi umum daerah bawah (sepuluh) tahun pemusnahan arsip program perizinan penggunaan arsipana transfer umumna bagi hasil daftar dinas arsip daerah dinamis skuad) i2) too jurusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar llar) j7l al2. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah kota cimahi, dinas perdagangan, penyusunan dokumen perencanaan perangkat semua koperasi, usaha kecil ny, jumlah dokumen perencanaan dokumen dokumen kecamatan, dokumen ,000j daerah semua dan menengah, dan perindustrian kelurahan dinas perdagangan, kenari koperasi, usaha kecil evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen money yang disusun dokumen dokumen dokumen ,000j 'dan menengah, dan perindustrian kota cimahi, dinas perdagangan, penyediaan gaji dan tunjangan asn jumlah bulan bulan bulan kecamatan, bulan badipidnbera semuaakhir tahun skpd semua dan menengah, danbulanan triwulanan semester skpd semua dan menengah, dan perindustrian kelurahan a7l 4l2. administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah kota cimahi, dinas perdagangan, pendapatan asli koperasi, usaha kecil pengamanan barang milik daerah skpd jumlah bmd yang diasuransikan unit unit kecamatan, daerah (pad) unit dan menengah, dan perindustrian kelurahan a7l alsos administrasi kepegawaian perangkat daerah kota cimahi, dinas perdagangan, bimbingan teknis implementasi peraturan cimahi koperasi, usaha kecil perundang undangan jumlah non asn yang mendapatkan bintik orang orang utara, orang dan menengah, dan dibabatkomponen instalasi tersedianya komponen peralatan instalasi petani patuh aan listrik pada dinas perdagangan koperasi ukm bulan bulan bulan listrik penerangan bangunan kantor utara, dan menengah, dan dan perindustrian kota cimahi dibabat perindustrian kota cimahi, penyediaan peralatan dan pelengkap tersedianya peralatan dan perlengkapan bulan bulan cimahi pendapatan asli bulan panas perdagangan, az) also @"sediaan peralatan dan perlengkapan kantor utara, daerah (pad) operasi, usaha keci kantor dibabat dan menengah, dan perindustrian kota cimahi, dinas perdagangan, 2lal alo.0e penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga kantor bulan bulan mahi bulan tool operasi, usaha kecil utara, dan menengah, dan dibabat perindustrian kota cimahi, perd aan cimahi pendapatan asli dinas perdagangan, tersedianya bahan logistik kantor bulan bulan bulan penyediaan bahan logistik kantor utara, daerah (pad) koperasi, usaha kecil dibabat dan menengah, dan perindustrian kota cimahi, tersedianya barang cetakan dan cimahi pendapatan asli dinas perdagangan, bulan bulan bulan koperasi, usaha kecil penyediaan barang cetakan dan penggandaan| penggandaan kantor utara, daerah (pad) dibabat dan menengah, dan perindustrian kota cimahi, penyet rapat koordinasi jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan bulan bulan cimahi pendapatan asli bulan dinas perdagangan #penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi utara, daerah (pad) koperasi, usaha keci konsultasi skpd dibabat dan menengah, dan perindustrian a7l penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kota cimahi, perd cimahi pendapatan asli dinas perdagangan, ii: kasi jumlah bulan jasa komunikasi bulan bulan bulan ari alang penyediaan jasa komunikasi, sumber daya utara, daerah (pad) |ko operasi, usaha kecil air dan listrik dibabat dan menengah, dan perindustrian kota cimahi, dinas perdagangan, 247i al2.o8 penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah bulan jasa kebersihan kantor bulan bulan mahi bulan 7oo| koperasi, usaha kecil utara, dan menengah, dan dibabat perindustrian p'v lih: milik arl 4cimahi, dinas perdagangan, pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan jumlah bulan pemeliharaan kendaraan bulan bulan .000j utara bulan menengah dan dinas operasional atau lapangan dibabat perindustrian kota cimahi, dinas perdagangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tersedianya pemeliharaan peralatan dan bulan bulan mahi bulan koperasi, usaha kecil mesin lainnya utara, dan menengah, dan dibabat perindustrikota cimahi, dinas perdagangan, pengawasan kekuatan, kesehatan, jumlah koperasi yang mendapat fasilitas semua koperasi, usaha kari 3l2. kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas |umrah koperasi yang koperasi koperasi kecamatan, koperasi ,000o| operasi, coaching clinic dan menengah, dan koperasi kewenangan kabupaten kota semuameriksaan kepatuhan koperasi terhadap kali kota, dinas perdagangan, peraturan perundang undangan kewenangan rekor rencana pembubaran koperasi kali kali kali kecamatan, dan menengah, dan kabupaten kota semua perindustrian kelurahanal2.o1 wilayah keanggotaannya dalam (satu) daerah kabupaten kota kota cimahi, jumlah koperasi aktif yang dinilai koperasi igo koperasi semu koperasi dinas perdagangan, a71 alo. pelaksanaan penilaian kesehatan ksp usp |kesehatannya semua koperasi, usaha kecil koperasi kewenangan kabupaten kota kelurahan dan menengah, dan perindustrian jumlah koperasi yang diikutsertakan koperasi koperasi koperasi penilaian untuk koperasi berprestasi semua kab kota, penuh kesehatan ksp usp terselenggaranya peringatan kali kali semua pendapatan asli kali panas perdagangan, alo.o1 penghargaan kesehatan operasi iharkopkot kecamatan, daerah (pad) operasi, usaha kecil kewenangan kabupaten kota semua dan menengah, dan kelurahan perindustrian penilaian koperasi berprestasi koperasi koperasiota cimahi, jumlah kegiatan sosialisasi prinsip prinsip semua pendapatan asli pemahaman koperasi orang orang kecamatan, daerah (pad) orang semua kelurahan peningkatan pemahaman dan pengetahuan dinas perdagangan, pengoperasian serta kapasitas dan dana transfer khusus kompetensi sdm koperasi jumlah peserta koperasi yang mendapatkan orang orang dana alokasi khusus orang dan menengah, dan fasilitasi diklat koperasi perindustrian non fisik jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan teknis manajemen koperasi orang orang jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi pengelola koperasi orang orangkota cimahi, pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai semua tambah, akses pasar, akses pembiayaan, pan tersedianya pemeliharaan aplikasi aplikasi aplikasi kecamatan, aplikasi dinas perdagangan, penguatan kelembagaan, penataan semua alay ah, dan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi kelurahan usaha koperasi kewenangan kabupaten kota jumlah koperasi yang mendapatkan bintik koperasi koperasi koperasi akses pembiayakota cimahi, terselenggaranya pelatihan kewirausahaan semua pendapatan asli bagi wub 'garansi wub wub kecamatan, daerah (pad) wub dinas perdagangan, pendataan potensi dan pengembangan usaha semua koperasi, usaha kecil mikro kelurahan dan menengah, dan perindustrian tersedianya profil wub kota cimahi wub wub wub terselenggaranya gelar produk wubkui semua jumlah umkm yang mengikuti kebyar umkm umkm kecamatan, umkm koordinasi dan sinkronisasi dengan para semua dinas perdagangan, pemangku kepentingan dalam pemberdayaan dah menengah dan usaha mikro jumlah ukm yang menjalin kemitraan perindustrian dengan sdm ukm industri, akses permodalan umkm umkm umkm dan pemasaran terselenggaranya koordinasi dalam kali pemberdaykota cimahi, terselenggaranya seleksi dan akselerasi semua pendapatan asli bagi umkm umkm umkm kecamatan, daerah (pad) umkm semua kelurahan dana transfer khusus terselenggaranya pendampingan inkubator tenant tenant dana alokasi khusus tenant teknologi dan bisnis fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil non fisik dinas perdagangan, dalam pengembangan produksi dan koperasi, usaha kecil 2la7l si2011 pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain terselenggaranya fasilitas halal bagi umkm umkm rase202a00) umkm menengah, dan dan teknologi porselen fasilitasi desain perindustrian 'negaranya fasilitasi desain dan umkm umkm umkm kemasan produk terselenggaranya fasilitasi hari umkm umkm pop umkm terselenggaranya fasilitasi umkm juara umkm umkm umkm dan pop terselenggaranya fasilitasi dekranasda umkm umkm umkm terselenggaranya pelatihan dan uji kompetensi ukm orang orang i3l jurusan pemerintahan pilihankota cimahi, semua fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan jumlah sidak kali kali kecamatan, kali dinas perdagangan, perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, semua koperasi, usaha kecil 1ldan toko swalayan melalui sistem pelayanan kelurahan dan menengah, dan perizinan berusaha terintegrasi secara perindustrian persentase permohonan izin yang proses fasilitasi fasilitasi fasilitasi kota cimahi, dinas perdagangan, toa jumlah fasilitasi permohonan tanda daftar fto ito taat koperasi, usaha kecil fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang fasilitasi fasilitasi kecamatan, fasilitasi gudang semua dan menengah, dan perindustrian kelurahan program peningkatan sarana pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan kota cimahi, dinas perdagangan, 30l 3l2. penyediaan sarana distribusi perdagangan jumlah penyediaan sarana distribusi sarana sarana kecamatan, pendapatan asli sarana koperasi, usaha kecil perdagangan semua daerah (pad) dan menengah, dan perindustrikota cimahi, dinas perdagangan, 30l 3l2. pembinaan dan pengendalian pengelola jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana kali kali kecamatan, pendapatan asli kali koperasi, usaha kecil sarana distribusi perdagangan distribusi perdagangan semua daerah (pad) dan menengah, dannas perdagangan, 3ol 3lo.o2 pemberdayaan pengelola sarana distribusi jumlah promosi pasar jumlah kegiatan lomba kali kali kecamatan, kali koperasi, usaha kecil perdagangan bidang perdagangan semua dan menengah, dan perindustrita cimahi, dinas perdagangan, koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan jumlah koordinasi ketersediaan barang semua koperasi aril barang kebutuhan pokok dan barang penting kebutuhan pokok dan barang penting kali kali kecamatan, kali uti dan menengah, dan tingkat agen dan pasar rakyat tingkat agen dan pasar rakyat semua perindustrian kelurahan kota cimahi, dinas perdagangan, pengendalian ketersediaan barang kebutuhan semua koperasi sil pokok dan barang penting tingkat agen dan jumlah sidak ketersediaan barang kali kali kecamatan, kali alay ah, dan pasar rakyat semua menengah, perindustrianta cimahi, pemantauan harga dan stok barang jumlah monitoring dan sidak pemantauan semua pendapatan asli dinas perdagangan, kebutuhan pokok dan barang penting pada harga dan stock barang kebutuhan pokok dan kali kali kecamatan, daerah (pad kali koperasi, usaha kecil pelaku usaha distribusi barang dalam (satu) barang penting semua dan menengah, dan kabupaten kota kelurahan perindustrian kota cimahi, semua jumlah operasi pasar mandiri kali kali kecamatan, pendapatan asli kali dinas perdagangan, pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar semua daerah (pad) koperasi. usaha kecil khusus yang berdampak dalam (satu) lurah: kelurahan dan menengah, dan kabupaten kota perindustrian provkat kat nge pada (satu) daerah kabupaten kota kota cimahi, semua jumlah pelatihan dan pendampingan kali kali kecamatan pendapatan asli kali dinas perdagangan, 30l slo. pembinaan dan pengembangan usaha produk pengembangan usaha produk ekspor semua daerah (pad) koperasi, usaha kecil ekspor unggulan kabupaten kotukm ikm kecamatan, pendapatan asli ukm ikm koperasi, usaha kecil sl2. |pameran dagang nasional dagang nasional daerah (pad) semuikm kecamatan, pendapatan asli ukm ikm koperasi, usaha kecil sl2. |pameran dagang lokal dagang lokal daerah (pad) semua dan menengah, dan kelurahanstandardisasi dan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan kota cimahi, semua arifin pendapatan asli jumlah alat standar yang diverifikasi unit unit kecamatan, daerah (pad) unit semua kelurahan dinas perdagangan, pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, koperasi, usaha kecil ao| tara utang jumlah yang tera tera ulang uni t50 umi se2ao2.too unit yah menengah, dan jumlah bbm yang tera tera ulang nozzle nozzle pop nozzle perindustrian jumlah yang tera tera ulang unit unit unit jumlah tje yang tera tera ulang unit unit unit jumlah yang tera tera ulang unit unit unit jumlah kegiatan pengawasan bkt komoditi komoditi komoditi koperasi una pengawasan penyuluhan metrologi legal jumlah pengawasan penyuluhan dalam dan menengah, dan kali kali kali ngah, tahun perindustriankota cimahi, pelaksanaan promosi penggunaan produk jumlah kegiatan promosi p3dn kali batan pendapatan asli daerah (pad: dalam negeri tingkat kabupaten kota semua 'dan menengah, dan kelurahan perindustrian kota cimahi, semua dinas perdagangan, pendapatan asli jumlah aplikasi yang dibangun aplikasi aplikasi kecamatan, aplikasi peningkatan sistem dan jaringan informasi yang daerah (pad) koperasi, usaha kecil perdagangan semua dan menengah, dan kelurahan perindustrian program perencanaan dan penyusunan dan evaluasi rencana dos pembangunan industri kabupaten kota kisi iauliai jani hartono kota cimahi, semua dinas perdagangan, dana transfer umum dokumen perda epik dok dok kecamatan, dok 3al 2l2. penyusunan rencana pembangunan industri dana alokasi umum koperasi, usaha kecil kabupaten kota semua dan menengah, dan kelurahan perindustrian kota cimahi, semua dinas perdagangan, koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan sentra industri sentra sentra kecamatan, pendapatan asli sentra koperasi, usaha kecil kebijakan percepatan pengembangan, semua daerah (pad) 'dan menengah, dan penyebaran dan kewilayahan industri kelurahan perindustrian kota cimahi, semua branch machine pelaku industri dengan pelaku kecamatan pendapatan asli pelaku pemerintah kota cimahi industri daerah (pad) industri semua kelurahan dinas perdagangan, koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan forum komunikasi para pelaku industri denga koperasi, usaha kecil pembangunan sarana dan prasarana industri |teakholder kota cimahi dirangkaikandengan m10. dan menengah, dan ikm ikm gelar produk pelaku industri dan produk ikm perindustrian bersertifikat halal koordinasi terkait implementasi p3dn dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi kali kali daerah sosialisasi rec ikm ikm pop ikversifikasi olahan pangan untuk pelaku ikm semua dana transfer umum tik pang: ikm ikm kecamatan, ikm susu,kripik dan olahan singkong dana alokasi umum semua kelurahan forum komunikasi pelaku usaha industri dengan ikm ikm ikm stakeholder lainnya pelatihan peningkatan daya saing sosmed ikm ikm pop ikm koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan dinas perdagangan, pemberdayaan industri dan peran serta pelatihan craft (kayu,kulit dan plastik,kain dan ikm ikm ikm peras, benang,batik) dan menengah, dan masyarakat ag, perindustrian pelatihan gkm untuk pelaku makanan, berbahan kain dan kerajinan) ikm ikm ikm pelatihan naacp ikm ikm ikm pelatihan managemen bahan pokok untuk ikm 1km ikm main dan non main sosialisasi standar mutu produk ikm ikm ikm pop ikm workshop vokasi multimedia bagi calon pelaku calon pelaku calon usaha usaha pelaku usaha kota cimahi, diseminasi kebijakan fasilitasi dan evaluasi semua industri nasional (dengan tema pdn tingkat ikm ikm kecamatan, ikm komponen dalam negeri) semua dinas perdagangan, anal |o. evaluasi terhadap pelaksanaan rencana koperasi, usaha kecil pembangunan industri dan menengah, dan diseminasi kebijakan fasilitasi dan evaluasi ikm ikm ikm perindustrian industri nasional (restrukturisasi mesin) money fasilitasi bagi ikm ikm ikm ikm sosialisasi safeguard bagi ikm ikm ikm ikmkota cimahi, dapat dal intan ormas rekomendasi iui 100persen i00persen semua jpendapatanasli pesan dinas perdagangan, daerah (pad: industri nasional sii nas) yang terintegrasi semua 'dan menengah, dan dengan sistem pelayanan perizinan berusaha kelurahan perindustrian terintegrasi secara elektronik www kota cimahi, novi (enoapatavasu das pengarah daerah (pad: ipni, uki dan ipni kewenangan kabupaten semua 'dan menengah, dan kota kelurahan perindustriankota cimahi, ita an, semua dinas perdagangan, analisis data industri, data kawasan industri money sinar kali kali kecamatan, pendapatan asli kali koperasi, usaha kecil |serta data lain lingkup kabupaten kota semua daerah (pad) dan meter ah, dan melalui sistem informasi industri nasional ngan, kelurahan perindustrian sii nasjurusan pemerintah lma pembangunan industri persentase ikm yang berdaya saing persen persen persen jumlah kegiatan digital business industry stakeholder pelaku umkm inovatif yang kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan terlaksana cimahi techno park dan bita penyusunan dan evaluasi rencana edar pembangunan barang dan kegiatan kegiatan kegiatan yu: seung pembangunan industri kabupaten kota jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan kali kali kali kali kali prasarana gedung jumlah kegiatan workshop makerspace kegiatan kegiatan kegiatan jumlah tenant gedung bita tenant tenant jas tenant tenant tenant jumlah kegiatan digital business industry stakeholders pelaku umkm yang kegiatan kegiatan dep kegiatan terlaksana cimahi techno park dan bita jumlah kegiatan lih: meningkatkan rat daya dinas perdagangan, alan pembangunan sumber daya industri prasarana gedung yang yah menengah dan jumlah retribusi gedung bita rup rup berkualitas perindustrian iah iah dan berdaya rupiah jumlah studio makerspace digital kreatif studio studio saing studio jumlah tenant gedung bita tenant tenant tenant pelaksanaan workshop digital creative kali kali kali industry jurusan emerg islsol jurusan pem erw than inang perdagangan sso2tongkol a2sez20oo| jumlah sentra jasa dan perdagangan angka angka angka program peningkatan sarana distribusi perdagangan persentase sarana distribusi perdagangan yang toopasan tnoopasan ton piaraan layak fungsi pertamanya sistem pergudangan kota persen persen persen cimahi pembangunan dan pengelolaan sarana tercapainya pembangunan yang memadai pasar pasar distribusi perdagangan sarana perdagangan terlaksananya kegiatan operasional pasar alat kebersihan, atk, benda pos, apd, bulan bulan kasat bulan natura) 'memperkuat terlaksananya pembayaran jasa kantor ketahanan anand bulan bulan ekonomi bulan internet, listrik) untuk dinas perdagangan, fasilitasi pengelolaan sarana distribusi terpenuhinya pembayaran asuransi koperasi, usaha kecil perdagangan kesehatan dan gaji thl bulan bulan pertumbuhan bulan dan menengah, dan hirta fasilitas atas perindustrian terpenuhinya pemeliharaan fasilitas pasar genset, lift dan eskalator, komputer, ipar bulan bulan dan bulal nsu pendukung urusan pemerintahan laporan keuangan sekretariat daerah yang persen persen persen sesuai dengan sap nilai skip sekretariat daerah kategori kategori kategori nilai ikm bagian umum dan protokol nilai nilai reli nilai nilai nilai ikm pada bagian (tata usaha) nia nilai jeo nilai nilai nilai persentase kegiatan kdh dan waktu yang persen persen persen terfasilitas dengan baik persentase koordinasi dan konsultasi yang persen persen persen difasilitasi persentase perangkat daerah yang program penunjang urusan mempunyai nilai pelaporan skip kategori baik kategori kategori kategori kategori kategori pemerintahan daerah kabupaten kota persentase perangkat daerah yang persen persen persen menerapkan standar pelayanan persentase realisasi anggaran persen persen persen persen persen persentase sarana dan prasarana aparatur persen persen persen dalam kondisi baik persentase sarana dan prasarana yang persen persen persen dipelihara persentase perangkat daerah yang persen persen persen menerapkan sop persentase perangkat daerah yang melakukan skm survey kepuasan masyarakat) persen persen persen persentase perangkat daerah yang tepat persen persen persen fungsi dan tepat ukuran perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen rka perubahan dok dok dok dok dok nilai laki indeks indeks indeks kota cimahi, ala. penyusunan dokumen perencanaan perangkat tersusunnya dokumen perencanaan dan persen persen mahi dana transfer umum perangkat persen sekretariat daerah daerah money yang disusun utara, dana bagi hasil daerah dibabat kota cimahi, penyediaan gaji dan tunjangan asn pembayaran gaji dan tunjangan asn kali kali cimahi dana transfer umum kali sekretariat daerah utara, dana alokasi umum dibabat kota cimahi, alz.o2 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| jumlah dokumen laporan keuangan akhir 1dokumen dokumen cimahi dana transfer umum dokumen sekretariat daerah akhir tahun skpd tahun utara, dana alokasi umum dibabat kota cimahi, ala.o2 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| jumlah dokumen laporan keuangan bulanan 12dokumen dokumen cimahi dana transfer umum dokumen sekretariat daerah bulanan triwulanan semester skpd dan semester utara, dana alokasi umum dibabat administrasi kepegawaian perangkat daerah kota cimahi, alsos pengadaan pakaian dinas beserta atribut jumlah stel pakaian dinas beserta stel stel cimahi dana transfer umum stel sekretariat daerah kelengkapannya kelengkapannya untuk sekretaris daerah utara, dana bagi hasil dibabat administrasi umum perangkat daerah presentase realisasi anggaran persen persen persen persen persen kdh, jumlah bulan penyediaan komponen instalasi kota cimahi, kdh, alone penyediaan komponen instalasi itik dan penerangan bangunankantor beserta bulan bulan mahi dana transfer umum perangkat uan sekretariat daerah listrik penerangan bangunan kantor tenaga harian lepas operator listrik, genset dan utara, dana alokasi umum daerah dan air dibabat organisasi lainnya kdh, kota cimahi, kdh, 4bos penyediaan peralatan dan perlengkapan jumlah paket penyediaan peralatan dan paket paket cimahi dana transfer umum perangkat paket sekretariat daerah kantor perlengkapan kantor utara, dana alokasi umum daerah dan dibabat organisasi lainnyan cimahi penyediaan peralatan rumah tangga jumlah paket penyediaan peralatan rumah paket paket utara, dana transfer umum perangkat paket sekretariat daerah tangga semua dana alokasi umum daerah dan organisasi kelurahan lainnya jumlah bulan penyediaan logistik kantor, kota cimahi, kdh. penyediaan main harian eselon lingkup bulan bulan cimahi dana transfer umum kdh. bulan setda dan penyediaan thl penata boga dan utara, dana alokasi umum pera kat penyediaan bahan logistik kantor penata jamuan dibabat daan dan sekretariat daerah jumlah kegiatan rapat phn, hut kota, hut organisasi 'jumlah kegiatan rapa ota, lainnya dan harian lainnya yang difasilitasi kegiatan kegiatan kegiatan kdh, kota cimahi, kdh, alo. penyediaan barang cetakan dan penggandaan umah bulan penyediaan barang cetakan dan bulan bulan mahi dana transfer umum perangkat bulan sekretariat daerah penggandaan utara, dana alokasi umum daerah dan dibabat organisasi lainnya kdh, kota cimahi, kdh, alah alb.oc penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan bulan bulan cimahi dana transfer umum perangkat bulan sekretariat daerah perundang undangan aturan utara, dana alokasi umum daerah dan dibabat organisasi lainnya kdh, kota cimahi, kdh, toa jumlah kegiatan phn, hut kota, hut cimahi dana transfer umum perangkat a1) fasilitasi kunjungan tamu dan harian lainnya yang difasilitasi kegiatan kegiatan .000j utara, dana alokasi umum daerah dan kegiatan sekretariat daerah dibabat organisasi lainnya kdh, kota cimahi, kdh, penyelenggaraan rapat koordinasi dan taat inai surat surat cimahi dana transfer umum perangkat surat konsultasi skpd fasilitasi koordinasi dan konsultasi perintah perintah utara, dana alokasi umum daerah dan perintah sekretariat daerah dibabat organisasi lainnya pengadaan barang milik daerah penunjang lah rumah dinas dan gudang urusan pemerintah daerah kdh, pengadaan kendaraan perorangan dinas atau pendapatan asli wa. kdh, kendaraan dinas jabatan daerah (pad) seen" sekretariat daerah cimahi kota cimahi, kenapa aa) alo.o7 pengadaan meet jumlah paket pengadaan mebel paket paket mahi dana transfer umum sekretariat paket sekretariat daerah utara, dana alokasi umum daerah kota dibabat cimahi kota cimahi, kenapa al2o7 o| keadaan gedung kantor atau bangunan jumlah unit pengadaan gedung kantor atau unit unit cimahi dana transfer umum sekretariat unit sekretariat daerah lainnya bangunan lainnya utara, dana alokasi umum daerah kota dibabat cimahi kdh, pengadaan sarana dan prasarana edu jumlah paket pengadaan sarana dan kota cimahi, wa. kdh, al2.o7 colt eng prasarana gedung kantor atau bangunan paket paket sekretariat paket sekretariat daerah kantor atau bangunan lainnya utara, lainnya daerah kota dibabat cimahi penyediaan jasa penunjang urusan presentase realisasi anggaran persen persen persen pemerintahan daerah kdh, kota cimahi, kdh, awal penyediaan yasa surat menyurat jumlah surat masuk dan keluar surat surat cimahi dana transfer umum perangkat surat sekretariat daerah utara, dana alokasi umum daerah dan dibabat organisasi lainnya kdh, kota cimahi, kdh, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, cimahi dana transfer umum perangkat air dan listrik sumber daya air dan listrik bulan bulan utara, dana alokasi umum daerah dan bulan sekretariat daerah dibabat organisasi lainnya kdh, kota cimahi, kdh, alang penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan jumlah kegiatan phn, hut kota, hut kegiatan kegiatan mahi dana transfer umum perangkat kegiatan sekretariat daerah kantor dan harian lainnya yang difasilitasi utara, dana alokasi umum daerah dan dibabat organisasi lainnya pelayanan jumlah warga negara kesehatan orang dengan gangguan jiwa dengan gangguan berat yang terlayani jiwa odg) berat kesehatan pelayanan jumlah warga negara kesehatan orang terduga tuberculosis terduga yang mendapatkan layanan kesehatan pelayanan jumlah warga negara kesehatan orang dengan risiko terinfeksi dengan risiko virus yang melemahkan terinfeksi virus daya tahan tubuh yang sumber dinas kesehatan kota cimahi, diolah. berdasarkan data capaian spm bidang kesehatan atas, seluruh jenis layanan dasar meningkat capaiannya dibandingkan dengan capaian tahun hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut capaian pelayanan kesehatan ibu hamil tahun masih mengalami, cakupan pelayanan ibu bersalin tahun mengalami kesenjangan sebesar, cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun mengalami kesenjangan sebesar sebesar dibandingkan targetdh, jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kota cimahi, dana transfer umum kala a1) penyediaan jasa pelayanan umum kantor kebersihan dan jasa cleaning service untuk bulan bulan bulan sekretariat daerah utara, dana alokasi umum daerah dan lingkungan kantor dibabat organisasi lainnya jumlah paket pemeliharaan rehabilitasi sarana pemeliharaan barang milik daerah dan prasarana gedung kantor atau bangunan bulan bulan bulan penunjang urusan pemerintahan daerah lainnya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kota cimahi kdh, pemeliharaan dan pajak kendaraan jumlah bulan terpeliharanya kendaraan cimahi dana transfer umum wa. kdh, a1) perorangan dinas atau kendaraan dinas bulan bulan .600j .600j sekretariat bulan sekretariat daerah perorangan dinas atau kendaraan dinas utara, dana alokasi umum jabatan daerah kota jabatan dibabat cimahi semua kab kota, kdh, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah bulan terpeliharanya kendaraan semua dana transfer umum wa. kdh, pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan kah bulan bulan sekretariat bulan sekretariat daerah dinas operasional lapangan kecamatan, dana alokasi umum dinas operasional atau lapangan semua daerah kota cimahi kelurahan kota cimahi, al2.o9 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan jumlah bulan pemeliharaan rehabilitasi bulan bulan cimahi dana transfer umum sekretariat bulan sekretariat daerah bangunan lainnya gedung kantor dan bangunan lainnya utara, dana alokasi umum daerah kota dibabat cimahi kota cimahi kdh, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan jumlah paket pemeliharaan rehabilitasi cimahi dana transfer umum wa. kdh, prasarana gedung kantor atau bangunan sarana dan prasarana gedung kantor atau paket paket utara dana alokasi umum sekretariat paket sekretariat daerah lainnya bangunan lainnya that, daerah kota dibabat cimahi administrasi keuangan dan operasional o,ease realisasi anggaran persen persen persen kepala daerah dan wakil kepala daerah ngga kanan kanan kanan wnthatnd kota cimahi, penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah pembayaran gaji dan tunjangan kdh dan cimahi dana transfer umum kdh dan dan wakil kepala daerah wkd bulan bulan utara, dana alokasi umum kdh bulan sekretariat daerah dibabat kota cimahi penyediaan pakaian dinas dan atribut jumlah set penyediaan seragam kdh dan cimahi dana transfer umum kdh dan kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala kdh set set .400j .400j utara, dana alokasi umum kdh set sekretariat daerah daerah dibabat let kota cimahi jumlah bulan penyediaan logistik, alat bahan kdh, alah alo.ip penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala kasihan rumah dinas kdh besertatenaga bulan bulan cimahi dana transfer umum kdh dan bulan sekretariat daerah daerah utara, dana alokasi umum pengemudi, pramubakti dan cleaning service setda dibabat jumlah bulan penyediaan logistik, alat bahan kota cimahi, kdh. ala alas persediaan kebutuhan rumah tangga wakil kebersihan rumah dinas kdh beserta. bulan bulan cimahi dana transfer umum kdh dan bulan sekretariat daerah kepala daerah tenaga pengemudi, pramubakti dan cleaning utara, dana alokasi umum setda service dibabat kota cimahi jumlah bulan penyediaan logistik, alat bahan kdh, alap penyediaan kebutuhan rumah tangga kebersihan rumah dinas setda beserta tenaga bulan bulan mahi dana transfer umum kdh dan bulan sekretariat daerah sekretariat daerah utara, dana alokasi umum pengemudi, pramubakti dan cleaning service setda dibabat kota cimahi, memperkuat semua dana transfer umum poluktanka isi: tersusunnya dokumen anja dan abk dokumen dokumen kecamatan, dokumen alah along pengelolaan kelembagaan dan analisis golnya dana bagi hasil dan perangkat sekretariat daerah kelurahan transformasi pelayanan semua kab kota, memperkuat jumlah dokumen penatalaksanaan dokumen dokumen semua dana transfer umum |stabilitas dokumen kecamatan, dana bagi hasil polhukhanka 2ap kat fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana semua dan bni sekretariat daerah kelurahan transformasi publik jumlah fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan tatalaksanaiki dan money iki tahun semua dana transfer umum dok dok kecamatan, dok dana bagi hasil semua kelurahan jumlah dokumen money rencana aksi tahun memperkuat dok dok dok jumlah dokumen perjanjian kinerja kota polhukhanka l2. 3peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi perubahan tahun dok dok dan perangkat dok sekretariat daerah jumlah dokumen perjanjian kinerja kota tahun transformasi dok dok pelayanan dok publik jumlah dokumen perjanjian kinerja perangkat daerah perubahan tahun dok dok dok jumlah dokumen perjanjian kinerja perangkat daerah tahun dok dok dok pimpinan kota cimahi, jumlah kegiatan kdh kdh yan semua dana transfer umum a1) fasilitasi keprotokolan ikacili kegiatan kegiatan .500j kecamatan, kegiatan sekretariat daerah difasilitasi semua dana bagi hasil kelurahan kota cimahi, semua dana transfer umum dokumen a1) fasilitasi komunikasi pimpinan jumlah dokumen dokumen dokumen kecamatan, dana bagi hasil sekretariat daerah semua kelurahan kota cimahi, jumlah kegiatan kdh kdh yan semua dana transfer umum jumlah segi kegiatan kegiatan kecamatan, her kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan difasilitasi anna dana bagi hasil sekretariat daerah kelurahan program pemerintahan dan persentase dokumen pertanggungjawaban temp kesejahteraan rakyat pemerintah daerah yang bernilai baik persen persen a71. persen administrasi tata pemerintahan kota cimahi, semua dana transfer umum perangkat penataan administrasi pemerintahan jumlah dokumen spm dokumen dokumen kecamatan, dana bagi hasil daerah dan dokumen sekretariat daerah semua masyarakat kelurahan kota cimahi, semua dana transfer umum jumlah dokumen penegasan batas wilayah dokumen dokumen kecamatan, dana bagi hasil perangkat dokumen pengelolaan administrasi kewilayahan semua daerah dan sekretariat daerah kelurahan masyarakat jumlah koordinasi kewilayahan yang difasilitasi kegiatan kegiatan kegiatan kota cimahi, semua dana transfer umum jumlah dokumen buku memori jabatan dokumen dokumen kecamatan, dokumen dana bagi hasil semua kelurahan perangkat fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah daerah dan sekretariatfasilitasi kegiatan bidang keagamaan yang difasilitasi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan jumlah kegiatan yang mensinergikan bidang kepemudaan dan olahraga kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan jumlah kegiatan yang mensinergikan bidang pelaku kebijakan hte pendeta kebijakan kesejahteraan kesehatan, p2kbp3a dan sosial kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kemasyarakatan jumlah peringatan hari besar islam phi) yang dilaksanakan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan jumlah fasilitasi kegiatan bidang keagamaan yang dilaksanakan mta provinsi jawa barat, sta tk. kota cimahi, pengiriman peserta, dana transfer umum fasilitasi perjalan ibadah haji, fasilitasi biaya kegiatan kegiatan kegiatan dana bagi hasil transportasi dan operasional jamaah haji asal kota cimahi, fasilitasi kegiatan bidang memperkuat agama) stabilitas opn polhukhanka lomba fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual jumlah layanan kegiatan yang difasilitasi dan sekretariat daerah istighosah, forum ulama umar, doa transformasi terkait dan bersama, tarawih keliling, jumat keliling, 19kegiatan kegiatan pelayanan masyarakat kegiatan peningkatan wawasan bidang agama bagi publik masyarakat) jumlah peringatan hari besar islam yang dilaksanakan isra minaj, nuzul gurun, idul fitri, idul adha, tahun baru islam, maulid nabi kegiatan kegiatan kegiatan muhammad saw, halal halal idul fitri tabligh akbar)) semua jumlah kegiatan yang mensinergikan bidang kab kota, kesehatan yang dilaksanakan rapat semua dana transfer umum koordinasi monitoring dan evaluasi tp. uks kegiatan kegiatan kecamatan, dana bagi hasil memperkuat kegiatan dan rapat kerja) semua palhuktanka opd, seluruh olok2 pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian .700p bahan dan lembaga sekretariat daerah kinerja terkait kesejahteraan sosial jumlah kegiatan yang mensinergikan bidang kegiatan kegiatan transformasi berkaitan kegiatan p2kbp3a rekor dan maker) pelayanan masyarakat egi jumlah kegiatan yang mensinergikan bidang publik sosial kemasyarakatan rekor fasilitasi bidang sosial, kes dan p2kbp3a dan kegiatan kegiatan kegiatan pengiriman peserta) semua jumlah kegiatan yang mensinergikan bidang kab kota, opd, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan semua dana transfer umum pothukhanka lembaga sja kebijakan, san olahraga yang laskar kegiatan kegiatan kata dan kegiatan sekretariat daerah kinerja terkait kesejahteraan masyarakat rapat koordinasi, fasilitasi kegiatan bidang kecamatan, dana bagi hasil transformasi terkait dan kesra, pengiriman peserta) semua masyarakat kelurahan pelayanan publik kota cimahi, semua jumlah kajian kajian kajian kecamatan, dana transfer umum kajian dana bagi hasil masyarakat semua kelurahan kat fasilitasi penyusunan produk hukum daerah sekretariat daerah jumlah peraturan walikota peraturan peraturan daerah peraturan walikota walikota pemerintah walikota jumlah rancangan peraturan daerah peraturan peraturan kota cimahi peraturan daerah daerah daerah surat surat surantuan hukum bagi masyarakat kota cimahi, miskin melalui lembaga bantuan hukum atau dana transfer umum lanei kasus kasus kecamatan, kasus organisasi bantuan hukum yang telah dana bagi hasil efikasi itai semua terverifikasi dan terakreditasi kelurahan dan legal legal perangkat legal fasilitasi bantuan hukum jumlah legal memorandum .100j memorandum sekretariat daerah memorandum memorandum daerah pemerintah jumlah perkara perdata dan atau tata usaha kasus kasus kasus negara yang ditangani lembaga peradilan jumlah rapat koordinasi saham kegiatan kegiatan kegiatan jumlah saksi asn kota cimahi yang didampingi lembaga peradilan dan atau saksi saksi saksi aparat penegak hukum kota cimahi, semua cetak perda paket paket kecamatan, dana transfer umum paket dana bagi hasil semua kelurahan masyarakat kali dan cetak publikasi paket paket pop paket pendokumentasian produk hukum dan perangkat pengelolaan informasi hukum cetak ulang perda paket paket it2ammo00p daerah paket sekretariat daerah himpunan kepal buku buku pop pemerintah. buku ota cimahi pemeliharaan website kegiatan kegiatan kegiatan penyuluhan masyarakat kegiatan kegiatan pop kegiatan penyuluhan sekolah kegiatan kegiatan pop kegiatan fasilitasi kerjasama daerah jumlah bulan pelaksanaan kerja sama dalam bulan bulan bulan negeri yang difasilitasi kota cimahi, jumlah bulan pelaksanaan kerja sama dalam bulan bulan ema dana transfer umum perangkat bulan 2l2. fasilitasi kerja sama dalam negeri negeri yang difasilitasi |sama dana bagi hasil daerah dan sekretariat daerah kelurahan masyarakat kota cimahi, semua dana transfer umum jumlah dokumen laporan kegiatan dokumen dokumen kecamatan, dana bagi hasil perangkat dokumen evaluasi pelaksanaan kerja sama semua daerah dan sekretariat daerah kelurahan masyarakat jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dokumen dokumen dokumen pelaksanaan kerja sama program perekonomian dan kota cimahi, jumlah dokumen hasil evaluasi kebijakan: semua dana transfer koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan ben ai maan kebijakan dokumen dokumen kecamatan, ada mum dokumen evaluasi kebijakan pengelolaan bumi dan yang semua sekretariat daerah blue kelurahan jumlah dokumen hasil evaluasi kebijakan kota cimahi, jumlah dokumen kebijakan pengendalian dan semua dana transfer umum itihtiei dokumen dokumen kecamatan, dokumen distribusi perekonomian dana bagi hasil semua kelurahan 3l2. pengendaliandan distribusi perekonomian jumlah dokumen kebijakan pid yang sekretariat daerah jumlah laporan hasil fasilitasi kegiatan dewan dokumen dokumen dokumen ketahanan pangan kerjasama jaan perusahaan melaksanakan program perusahaan perusahaan perusaha3lo.o1 perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro jumlah dokumen kebijakan umkm yang dokumen dokumen dana transfer umum dokumen sekretariat daerah kecil tersusun dana bagi hasil asb dok dok dana transfer umum dok dana bagi hasil perangkat fasilitasi penyusunan program pembangunan dokumen tpp .000j .000j daerah sekretariat daerah standar harga satuan semua kab kota, 3lo.o2 pengelolaan evaluasi dan pelaporan termonitoringnya kegiatan bulan bulan |$semua dana transfer umum perangkat bulan sekretariat daerah pelaksanaan pembangunan kecamatan, dana bagi hasil daerah semua kelurahan semua kab kota, pengelolaan pengadaan barang dan jasa tersedianya fasilitasi layanan pengadaan dokumen dokumen smua dana transfer umum dokumen sekretariat daerah barang jasa kota cimahi kecamatan, dana bagi hasil semua kelurahan semua kab kota, 3lo.og pengelolaan layanan pengadaan secara tersedianya fasilitas teknologi informasi dan dokumen dokumen smua dana transfer umum dokumen sekretariat daerah elektronik pelaporan pengadaan barang jasa kecamatan, dana bagi hasil semua kelurahan semua kab kota, glo.o3 pembinaan dan advokasi pengadaan barang tersedianya perencanaan dan pembinaan dokumen dokumen smua pendapatan asli dokumen sekretariat daerah dan jasa pengadaan barang jasa kecamatan, daerah (pad) semua kelurahan lal too unsur pendukung urusan pemerintahan program penunjang urusan pemerintahan daerah .977jbulan dokumen perjanjian kinerja, semua pendapatan asli penyusunan dokumen perencanaan perangkat dokumen rka dan dpa bulan bulan kecamatan, daerah (pad) bulan sekretariat dprd daerah semua kelurahan jumlah dokumen rencana strategis dan dokumen dokumen dokumen rencana kerja kenari jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat pendapatan asli evaluasi kinerja perangkat daerah daerah, klip, ppd, kpj dan money kinerja dokumen dokumen daerah (pad) dokumen sekretariat dprd administrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn ribuan ribuan bulan bulan bulan memperkuat stabilitas jumlah asn yang disediakan gaji dan pendapatan asli polhukhanka sekretariat penyediaan gaji dan tunjangan asn yang gai bulan bulan dan bulan sekretariat dprd tunjangan daerah (pad) dprd transformasi pelayanan publik administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pengamanan barang milik daerah skpd jumlah bulan jasa pengamanan barang milik bulan bulan pendapatan asli bulan sekretariat dprd daerah daerah (pad) rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang pendapatan asli milik daerah pada skpd daerah (pad) sekretariat dprd aliansi jumlah sosialisasi peraturan perundang pendapatan asli sosialisasi peraturan perundang undangan undangan yang dilaksanakan bulan bulan tsaosoool daerah (pad) lor rol bulan sekretariat dprd penyediaan komponen instalasi pendapatan asli alo.oc persediaan peralatan dan perlengkapan jumlah bulan penyediaan peralatan dan bulan bulan pendapatan asli bulan sekretariat dprd kantor perlengkapan kantorpenyediaan peralatan rumah pendapatan asli penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan penyediaan bahan logistik bulan bulan pendapatan asli bulan sekretariat dprd kantor daerah (pad) jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pendapatan asli keke fasilitasi kunjungan tamu jumlah kunjungan tamu yang memfasilitasi bulan bulan baby ann bulan sekretariat dprpendapatan asli jumlah bulan pengadaan sarana dan alo.o7 pengadaan sarana dan prasarana pendukung sarana pendukung kantor atau bangunan bulan bulan pendapatan asli bulan sekretariat dprd gedung kantor atau bangunan lainnya lainnya daerah (pad) penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah jumlah bulan jasa surat menyurat yang pendapatan asli disediakan bulan bulan daerah (pad) bulan lzo8 penyediaan jasa surat menyurat jumlah koordinasi gan konsultansi yang persen persen persen sekretariat dprd jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai yang persen persen persen dilaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan! pendapatan asli air dan listrik listrik yang disediakan bulan bulan daerah (pad) bulan sekretariat dprd penyediaan jasa pelayanan umum kantor .000j .000j pendapatan asli sekretariat dprd daerah (padbulan pemeliharaan biaya alo.o9.| pemeliharaan dan pajak kendaraan pemeliharaan pajak dan kendaraan bulan bulan pendapatan asli bulan sekretariat dprd perorangan dinas atau kendaraan dinas daerah (pad) perorangan atau dinas jabatan pemeliharaan mebel jumlah bulan pemeliharaan mebel bulan bulan (pad tan tan bulan ,000j sekretariat dprd pemeliharaan rehabilitasi sarana dan iritasi prasarana gedung kantor atau bangunan jumlah bulan pemeliharaan rehabilitasi gedung bulan bulan pendapatan asli bulan sekretariat dprd lainnya dan lainnya daerah (pad) penyelenggaraan administrasi keuangan jumlah bulan administrasi keuangan pimpinan pendapatan asli dprd dan anggota dprd yang terselenggara bulan bulan daerah (pad) bulan sekretariat dprd pendapatan asli penyediaan pakaian dinas dan atribut dprd jumlah pakaian dinas dan atribut dprd stel stel .000j daerah (pad) stel sekretariat dprd pendapatan asli pelaksanaan medical check dprd terlaksananya medical cek dprd orang orang daerah (pad) orang sekretariat dprd rel oleh benar tama per massa ama usa jumlah dokumen rapat koordinasi dan lee dokumen jsa dokumen pendapatan asli isa dokumen iritasi nasi dokumen dokumen dokumen alone fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi konsultansi dprd daerah (pad) sekretariat dprd dprd terlaksananya kegiatan layanan administrasi kali kali kali dprd program dukungan pelaksanaan tee tugas dan fungsi dprd kana mean mean lan pembentukan peraturan daerah dan peraturan dprd penyusunan dan pembahasan program 2l2011 peraturan daerah persentase jumlah fasilitasi penyusunan dan sekretariat dprd pembahasan program pembekuan peraturan persen persen persen daerah jumlah dokumen rancangan peraturan daerah pendapatan asli pembahasan rancangan peraturan daerah prakarsa dan inisiatif eksekutif dokumen dokumen daerah (pad) dokumen sekretariat dprd penyelenggaraan kajian perundang undangan daerah (pad) sekretariat dprd jumlah kunjungan kerja yang terfasiitasi persen persen persen jumlah dokumen naskah akademik yang lsoorumen jsootumen pendapatan asli dokumen iritasi dokumen dokumen dokumen 2look aspirasi penyusunan penjelasan keterangan |disusun daerah (pad) sekretariat dprd dan atau naskah akademik terlaksananya kunjungan kerja dprd kali kali kali pendapatan asli penyusunan tata tertib dprd jumlah dokumen tata tertib yang tersusun dokumen dokumen daerah (pad) dokumen sekretariat dprddokumen kua pas dan dokumen dokumen dokumen pendapatan asli dokumen kuat pas perubahan daerah (pad) terfasilitrasinya pembahasan badan anggaran pembahasan perubahan kua dan perubahan pas terkait kuat pas dan kua pas persen persen persen sekretariat dprd perubahan terlaksananya kunjungan kerja badan persen persen persen anggaran pendapatan asli 2l2o2 slpembahasanapeo wala apbd dan evaluasi gubernur persen persen persen sekretariat dprd anggaran pembahasan apbd perubahan pendapatan asli sekretariat dprd daerah (pad) pembahasan laporan semester sekretariat dprd terlaksananya kunjungan kerja kali kali kali badan anggaran kunjungan kerja badan anggaran yang pendapatan asli memfasilitasi persen persen daerah (pad) persen pembahasan pertanggungjawaban apbd pembahasan pertanggungjawaban apbd yang persen persen persen sekretariat dprd pertanggung jawaban apbd dan pengawasan tlh laporan bpk dokumen dokumen dokumen penyelam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pengawasan urusan pemerintahan bidang jumlah laporan pengawasan urusan pendapatan asli pemerintahan dan hukum. pemerintahan bidang pemeritahan dan hukumurusan pendapatan asli infrastruktur pemerintah bidang infrastruktur laporan laporan daerah (pad) laporan sekretariat dprd pengawasan urusan pemerintahan bidang jumah laporan pengawasan pemerintah bidang pendapatan asli kesejahteraan rakyat kesejahteraan rakyatpemerintah pendapatan asli perekonomian bidang perekonomian laporan laporan daerah (pad) laporan sekretariat dprd bedakan aini daya kali kali pendapatan asli kali 2look pengawasan urusan pemerintahan bidang daerah (pad) sekretariat dprd sumber daya alam umah 'jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam laporan laporan laporan jumlah kunjungan kerja dprd terkait pendapatan asli pengawasan penggunaan anggaran kali kali daerah (pad) kali pengawasan penggunaan anggaran peng: ngg sekretariat dprd jumlah laporan pengawasan penggunan laporan laporan laporan anggaran jumlah terlaksananya pendalaman tugas pendapatan asli jumah bulan jasa penulisan dan pendapatan asli penerjemahan yang memfasilitasi bulan bulan daerah (pad) bulan jumlah jamuan tamu coffee morning yag orang orang pop orang 2l2. publikasi dan dokumentasi dewan memfasilitasi sekretariat dprd jumlah jasa dokumentasi dan periklanan yang kali kali kali memfasilitasi jumlah studi komparatif wartawan orang orang pop orang pendapatan asli jumlah kegiatan hubungan masyarakat yang pendapatan asli penyelenggaraan hubungan masyarakat diselenggarakan bulan bulan daerah (pad) bulan sekretariat dprd pendapatan asli penyusunan program kerja dprd jumlah dokumen risalah rapat dokumen dokumen dokumen sekretariat dprd terlaksananya rapat badan musyawarah kali kali kali penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat 2look fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi jumlah dokumen fasilitasi, verifikasi dan persen persen pendapatan asli persen sekretariat dprd persetujuan kerjasama daerah kerjasama daerahkegiatan pimpinan dprd yang pendapatan asli memperkuat memfasilitasi bulan bulan daerah (pad) stabilitas bulan 2l208 fasilitasi tugas pimpinan dprd jumlah undangan pimpinan dprd bulan bulan polhukhanka dprd bulan sekretariat dprd kunjungan kerja pimpinan dprd yang persen persen transformasi persen memfasilitasi pelayanan isl unsur penunjanglek kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah yang disusun dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen semua kab kota, bappeda badan perencanaan alor penyusunan dokumen perencanaan perangkat ija dokumen perencanaan yang disusun dokumen dokumen semua pendapatan bagi hasil kota cimahi, dokumen pembangunan, daerah kecamatan, perangkat penelitian dan semua daerah pengembangan daerah kelurahan semua kab kota, bappeda badan perencanaan 4l2. |evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan 24dokumen dokumen semua pendapatan bagi hasil kota cimahi, (ay dokumen ,40017pembangunan, perangkat daerah kecamatan, pajak perangkat penelitian dan semua daerah pengembangan daerah kelurahan semua kab kota, jumlah asn yang memfasilitasi gaji dan orang orang semua pendapatan asli pegawai orang badan perencanaan 4l2. |penyediaan gaji dan tunjangan asn tunjangan kecamatan, daerah (pad) bappeda pembangunan, kota cimahi kelurahan pengembangan daerah dana transfer umum dana alokasi umum semua kab kota, pegawai badan perencanaan alo.o2 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan) lah dokumen laporan keuangan akhir tahun dokumen dokumen mua pendapatan bagi hasil bappeda dokumen pembangunan, akhir tahun skpdalah 4lo.o2 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| jumlah dokumen laporan keuangan dokumen dokumen semua pendapatan bagi hasil bappeda dokumen pembangunan, bulanan' triwulanan semester skpd bulanan semester kecamatan, kota cimahi penelitian dan semua pengembangan daerahpegawai badan perencanaan 4l2. pendidikan dan pelatihan pegawai jumlah pegawai yang mengikuti diklat orang orang pendapatan bagi hasil bappeda orang ,0oo| pembangunan, berdasarkan tugas dan fungsi kota cimahi penelitian dan pengembangan daerah semua kab kota, pegawai badan perencanaan aliansi jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan semua bad pembangunan, sosialisasi peraturan perundang undangan anatomi orang orang bappeda orang pan sosialisasi kecamatan, kota cimahi penelitian dan semua pengembangan daerah kelurahan semua kab kota, jumlah set peralatan dan perlengkapan semua dana transfer umum badan perencanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, jumlah bulan pemeliharaan peralatan set set kecamatan, dana alokasi umum pegawai set pembangunan, sll al2oe| kap atau perlengkapan kantor: bappeda bangunan, kantor semua kota cimahi penelitian dan kelurahan pengembangan daerah jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan bulan bulan pendapatan bagi hasil bulan perlengkapan kantor semua kab kota, pegawai badan perencanaan 4l2.0e )penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan penyediaan logistik kantor bulan bulan semua pendapatan bagi hasil bappeda bulan pembangunan, kecamatan, kota cimahi penelitian dan semua pengembangangawai badan perencanaan 4lzo0 penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumah bulan penyediaan barang cetakan dan bulan bulan semua pendapatan bagi hasil bappeda bulan bangunan, penggandatoa ita semua pendapatan bagi hasil bad pembangunan, a1| fasilitasi kunjungan tamu jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu bulan bulan bappeda bulan p5) i2. penyelenggaraan rapat koordinasi dan jumlah bulan penyelenggaraan rapat bulan bulan semua pendapatan bagi hasil bappeda bulan ,0oo| pembangunan, konsultasi skpd koordinasi dan konsultasi skpd kecamatan, |") kota cimahi penelitian dan semua pengembangan daerah kelurahan pengadaan barang milik daerah penunjang berkah unit sewa gudang unit unit unit unit unit urusan pemerintah daerah semua kab kota, badan perencanaan 4l2. pengadaan gedung kantor atau bangunan bulan fasilitasi sewa gudang bulan bulan semua pendapatan bagi hasil bappeda puan ,000l pembangunan, lainnya kecamatan, kota cimahi penelitian dan semua pengembangan daerahsemua kab kota, badan perencanaan alang penyediaan jasa komunikasi, sumber daya nah bulan penyediaan jasa komunikasi bulan bulan semua pendapatan bagi hasil bappeda bulan pembangunan, air dan listriksial along penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan semua bappeda pembangunan, kantor perlengkapan kantoral2o8 penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum bulan bulan smua pendapatan bagi hasil bappeda bulan pembangunan, kantor kecamatan, kota cimahi penelitian dan semua pengembangan daerah kelurahan pemeliharaan barang milik daerah jumlah bulan pemeliharaan bmd perundang bulan bulan bulan penunjang urusan pemerintahan daerahbadan perencanaan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kecamatan, dana alokasi umum bappeda pembangunan, pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan semua kam nahi kolbalnd dan dinas operasional atau lapangan kelurahan pengembangan daerah jumlah unit kendaraan yang difasilitasi unit unit pendapatan bagi hasil unit pemeliharaan, pembayaran pajak dan perijinan jumlah bulan pemeliharaan rehabilitasi bulan bulan dana transfer umum bulan badan perencanaan alo.o9 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan gedung kantor dan bangunan lainnya dana alokasi umum bappeda pembangunan, bangunan lainnya pendapatan bagi hasil kota cimahi penelitian dan pengembangan daerah pengendalian dan evaluasi pp. tah kesia pembangunan daerah 'persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan penyusunan perencanaan dan pendanaan semua perangkat lai kab kota, daerah, badan perencanaan jumlah dokumen analisis kondisi daerah, 2leo1 analisis kondisi daerah, permasalahan, dan permasalahan dan isu strategis pembangunan dokumen dokumen smua pendapatan bagi hasil unsur dokumen ,5001pembangunan, isu strategis pembangunan daerah daerah kecamatan, masyarakat, penelitian dan semua media, pengembangan daerah kelurahan akademiangkat kab kota, daerah, badan perencanaan 2l2. 3pelaksanaan konsultasi publik jumlah pelaksanaan konsultasi publik kali kali b00|s mua pendapatan bagi hasil unsur kali pembangunan, kecamatan, masyarakat, penelitian dan semua media, pengembangan daerah kelurahan akademisi semua perangkat kab kota, daerah, badan perencanaan koordinasi pelaksanaan forum skpd lintas jumlah laporan koordinasi pelaksanaan forum semua unsur pembangunan, skep skpd lintas skpd laporan laporan kecamatan, masyarakat, 'laporan penelitian dan semua media, pengembangan daerah kelurahan akademisi analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan jumlah dokumen analisis data dan informasi dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen daerah semua kab kota, perangkat badan perencanaan jumlah dokumen yang memanfaatkan data 2lo.o2 pembinaan dan pemanfaatan data dan dan informasi perencanaan pembangunan dokumen dokumen mua pendapatan bagi hasil daerah, dokumen bangunan, informasi perencanaan pembangunan skpd skpd kecamatan, bappeda penelitian dan semua kota cimahi pengembangan daerah kelurahan semua kab kota, perangkat badan perencanaan penyusunan profil pembangunan daerah jumlah dokumen profil pembangunan daerah dokumen dokumen smua pendapatan bagi hasil daerah, dokumen pembangunan, kabupaten kota kecamatan, bappeda penelitian dan semua kota cimahi pengembangan daerah kelurahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan jumlah dokumen money dan pelaporan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen bidang perencanaan pembangunan daerah semua kab kota, perangkat badan perencanaan |pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah jumlah dokumen pengendalian kerjasama 12dokumen dokumen smua pendapatan bagi hasil daerah, dokumen pembangunan, daerah kecamatan, pajak bappeda penelitian dan semua kota cimahi pengembangan daerah kelurahan semua jumlah dokumen monitoring evaluasi dan kali kota, perangkat badan perencanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan susunan laporan berkala pelaksanaan dokumen dokumen semua pendapatan bagi hasil daerah, dokumen pembangunan, berkala pelaksanaan pembangunan daerah pembangunan daerah kecamatan, bappeda penelitian dan semua kota cimahi pengembangan daerah kelurahan persentase kesesuaian senja perangkat daerah dengan rkd bidang perencanaan program koordinasi dan pemerintahan dan pembangunan manusia sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah persentase kesesuaian renstra perangkat daerah dengan rpm bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia jumlah dokumen perencanaan dan money senja bidang pemerintahan dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen koordinasi perencanaan bidang pembangunan manusia pemerintahan dan pembangunan manusia jumlah dokumen perencanaan dan money renstra bidang pemerintahan dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pembangunan manusia semua kab kota, koordinasi penyusunan dokumen jumlah dokumen koordinasi senja bidang dokumen dokumen ema pendapatan bagi hasil perangkat dokumen badan perencanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ,400j pan semua unsur penelitian dan pemerintahan ipjp, rpm dan rkd) kelurahan masyarakat pengembangan daerah jumlah dokumen koordinasi renstra dokumen dokumen dokumen bidang pemerintahan semua kab kota, asistensi penyusunan dokumen perencanaan jumlah dokumen hasi asistensi senja dokumen dokumen semu pendapatan bagi hasil perangkat dokumen badan perencanaan a1) pembangunan perangkat daerah bidang pan pemerintahan semua unsur penelitian dan kelurahan masyarakat pengembangan daerah jumlah do! kuman hasil asistensi renstra dokumen dokumen dokumen bidang pemerintahan semua kab kota, pelaksanaan monitoring dan evaluasi jumlah dokumen hasil monitoring dan semua pendapatan bagi hasil perangkat badan perencanaan penyusunan dokumen perencanaan evaluasi senja badai pemerintahan dokumen dokumen kecamatan, |") daerah, dokumen pembangunan, a1) pembangunan perangkat daerah bidang semua unsur penelitian dan pemerintahan kelurahan masyarakat pengembangan daerah jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasiusia pendidikan, capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun masih dibawah target (mengalami kesenjangan y6).esiko bagi pengun, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, realisasi capaian kinerja dan kerangka pendanaan prakiraan maju rencana tahun ehi kelompok perangkat daerah urusan bidang urusan program kegiatan capaian prakiraan capaian target ikatan prioritas tai period target pagu indikasi sub kegiatan indikatonhrogram kegiatan 3ub kegiatan tawar rkd rkd tahun lokasi sumber dana sasaran target pagu indikatif penanggung jawab semua kab kota, invasi invasi semua pendapatan bagi hasil perangkat bkama tan, dalang dokumen pembanguan, sial also1 perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia ena pena pembangunan manusia ipjp, rpm dan semua rkd) kelurahan masyarakat pengembangan daerah bidang pembangunan manusia semua kab kota, asi semua pendapatan bagi hasil perangkat badan perencanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan jumlah loka hasil asistensi senja dokumen dokumen kecamatan, | ) daerah, dokumen pembangunan, pembangunan perangkat daerah bidang ng! semua unsur penelitian dan pembangunan manusia kelurahan masyarakat pengembangan daerah bidang pembangunan manusia semua kab kota, hasil monitoring dan evaluasi semua pendapatan bagi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi jumlah dokumen asi! monitoring dokumen dokumen kecamatan, | ) perangkat dokumen badan perencanaan senja bidang pembangunan manusia daerah, pembangunan, sal goo1 penyusunan dokumen perencanaan semua ena paku mamasa pembangunan perangkat daerah bidang kelurahan pembangunan manusia masyarakat 'pengembangan daerah jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dokumen dokumen dokumen renstra bidang pembangunan manusia jumlah dokumen perencanaan dan money senja bidang perekonomian dan sumber dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen koordinasi perencanaan bidang daya alam perekonomian dan sda sumber daya alam) jumlah dokumen perencanaan dan money renstra bidang perekonomian dan sumber dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen daya alam tetap nasi bid pendapatan bagi hasilperangkat dokumen pembangunan, perencanaan pembangunan daerah bidang tah dok koordinasi renstra daerah penelitian dan perekonomian ipjp, rpm dan rkd) jumlah dokumen koordinasi dokumen pengembangan daerah bidang perekonomian tap asi: pendapatan bagi hasil ajak perangkat dokumen pembangunan, pembangunan perangkat daerah bidang hasil asistensi renstra daerah penelitian dan perekonomian jumlah dokumen hasil asistensi dokumen pengembangan daerah bidang perekonomibadan perencanaan 3lo.o2 penyusunan dokumen perencanaan senja bidang perekonomian perangkat pem angan, perekonomian renstra bidang perekonomian nasi bid pendapatan asli adan perencanaan koordinasi penyusunan dokumen lemiman bak poardnasi rest pendapatan bagi hasil daerah penelitian dan asi: pendapatan bagi hasil badan perencanaan jumlah dokumen hasil asistensi senja dokumen pp: yel perangkat dokumen pembanguan, sial 3lo.oo asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang sda perangi pembangunan tori luas pendapatan bagi hasil badan perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dokumen dokumen perangkat dokumen pembangunan, penyusunan dokumen perencanaan jumlah haag hasil monitoring dan evaluasi daerah penelitian dan imbang renstra bidang sda pengembangan daerah jumlah dokumen perencanaan dan money dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen senja bidang infrastruktur dan kewilayahan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan jumlah dokumen perencanaan dan money renstra bidang infrastruktur dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kewilayahan beat invasiaerah (pad) perangkat: pendapatan asli badan perencanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan jumlah dokumen hasil asistensi senja daerah (pad) perangkat dokumen pembangunan, bidang infrastruktur daerah ema pembangunan perangkat daerah bidang jumlah dok hasil asistensi renstra pendapatan bagi hasil penelitian dan infrastruktur jumlah dokumen pokja pkp dokumen pengembangan daerah bidang infrastruktur tap ptn ptn angperangkat padan serena slo3 penyusunan dokumen perencanaan senja bidang infrastruktur daerah, a00) ema aan infrastruktur renstra bidang infrastruktur penamaan daerah nasi bid pendapatan bagi hasil berangkat dokumen pembangunan, pembangunan perangkat daerah bidang hasi asistensi renstra daerah, penelitian donitoring dan evaluasi jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi leotwmen fdokumen pendapatan bagi hasil badan perencanaan dokumen dokumen perangkat dokumen sal along penyusunan dokumen perencanaan senja bidang kewilayahan daerah, pembangunan, pembangunan perangkat daerah bidang jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dak dak nokia pkp penelitian dan kewilayahan renstra bidang kewilayahan dokumen dokumen dokumen pengembangan daerah program penelitian dan sisa pengembangan daerah persentase penelitian yang dihasilkanyelenggaraan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pengkajian peraturan pemerintah dan pengkajian peraturan jumlah dokumen hasil penelitian dan dokumen dokumen pendapatan asli masyarakat, dokumen badan perencanaan 12pengelolaan bata kebimbangan dan peraturan pengembangan kebimbangan dan peraturan daerah (pad) pen pembangunan, daerah penelitian dan pengembangan bidan jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen ekonomi dan pembangunan pembangunan jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dokumen dokumen pendapatan asli stabilitas daerah, dokumen badan perencanaan lbo3 penelitian dan pengembangan pertanian, pertanian, perkebunan dan pangan daerah (pad) polhukhanka unsur pembangunan, perkebunan dan pangan dan masyarakat, penelitian dan penelitian dan pengembangan lingkungan pala bag pengin dan pengembangan pen pln stabilitas daerah, paha keadaan 2l2o8 pengembangan lingkung: bakung polhukhanka unsur t00| bangunan, hidup pendapatan bagi hasil penelitian dan dan masyarakat, reformasi dara pengembangan daerah krennerkaa rantai badan penelitian dan pengembangan pekerjaan banten perilisan dan pengembangan bnp stabilitas daerah, dokumen emban 2l2.o3 umam gerbang pekerjaan umum p pothukhanka unsur |,, "aan dahan pendapatan bagi hasil dan masyarakat, reformasi dara pengembangan daerah jumlah dokumen hasil penelitian, perangkat badan perencanaan pendapatan bagi hasil daerah. iti: pengembangan, dan perekayasaan bidang dokumen dokumen dokumen 2lo.oa penelitian, pengembangan, dan perekayasaan lenganaanga lan ata unsur ,ooo| pembangunan, bidang teknologi dan inovasi @teknologi dan inovasi masyarakat penelitian dan beraroma jumlah dokumen hasil kebimbangan yang dokumen dokumen pendapatan bagi hasil daerah, dokumen disosialisasikan dan didiseminasikan unsur badan perencanaan sosialisasi dan diseminasi hasil hasil jumlah fasilitasi pengukuran indeks lingkup pembangunan, kebimbangan kebimbangan kegiatan kegiatan masyarakat, kegiatan penelitian dan pengembangan daerah jumlah pelaksanaan kompetisi inovasi daerah kali kali tinggi, asn, kali pin perangkat daerah, unsur badan perencanaan pendapatan bagi hasil masyarakat, pembangunan, fasilitasi hak kekayaan intelektual jumlah dokumen sertifikat hari dokumen dokumen pp: perguruan dokumen laka dan tinggi, asn, pengembangan daerah utd, gerbang puskesmas, kelurahan isl doo tunku penunjang urusan pemerintahan beng .se afeeedibabat penyusunan dokumen perencanaan perangkat badan pengelol1dokumen dokumen cimahi dana transfer umum dokumen utara, dana bagi hasil dibabat kenari badan pengelola evaluasi kinerja perangkat daerah jumlah dokumen ppd dan kpj pop pendapatan daerah jumlah dokumen sakit kota cimahi, jumlah gaji asn yang memfasilitasi kali kali cimahi dep kali badan pengelola penyediaan gaji dan tunjangan asn dibabat pendapatan daerah ikta dana transfer umum jumlah tunjangan asn yang memfasilitasi kali kali dana alokasi umum kali kota cimahi, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan cimahi dana transfer umum badan pengelola bulanan triwulanan semester skpd jumlah dokumen laporan keuangan semester dokumen dokumen utara, dana bagi hasil dokumen pendapatan daerah dibabat administrasi kepegawaian perangkat daerah kota cimahi, 4loss pengadaan pakaian dinas beserta atribut jumlah stel pakaian dinas beserta atribut cimahi pendapatan asli badan pengelola kelengkapannya kelengkapannya utara, daerah (pad) pendapatan daerah dibabat kota cimahi, cimahi bibi teknis imply tasi peranti jumlah pegawai yang dibina pegawai pegawai utara, dana transfer umum pegawai badan lol: al2. bimbingan teknis implementasi peraturan dana bagi hasil badan pengelola perundang undangan semua pendapatan daerah kelurahan jumlah pegawai yang difasilitasi bintik pegawai pegawai nan pegawai kota cimahi, 4lo.oe penyediaan komponen instalasi jumlah bulan penyediaan komponen instalasi bulan bulan cimahi dana transfer umum bulan badan pengelola listrik penerangan bangunan kantor listrik dan penerangan utara, dana bagi hasil pendapatan daerah dibabat kota cimahi, cimahi dana transfer umum jumlah bulan penyediaan atk bulan bulan bulan 4love penyediaan peralatan dan perlengkapan utara, dana bagi hasil badan pengelola kantor dibabat pendapatan daerah kota cimahi, 4l2.oe |penyediaan peralatan rumah tangga jumlah jenis set peralatan set rumah tangga 17jenis set jenis set cimahi dana transfer umum jenis! set ,00o| badan pengelola utara, dana bagi hasil pendapatan daerah dibabat kota cimahi, 4l2.0e )penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan bahan penyediaan bahan logistik bulan bulan mahi dana transfer umum bulan badan pengelola kantor utara, dana bagi hasil pendapatan daerah dibabat kota cimahi, jumlah barang cetakan barang barang cimahi dana transfer umum barang badan lol a4l2.o0 |penyediaan barang cetakan dan penggandaan utara, dana bagi hasil 00o| &dan pengelola dibabat pendapatan daerah jumlah bulan penggandaan bulan bulan bulbadan pengelola perundang undangan buku peraturan bulan bulan utara, daerah (pad) bulan pendapatan daerah dibabat kota cimahi, s5) i2.0e fasilitasi kunjungan tamu jumlah bulan penyediaan makanan dan bulan bulan cimahi dana transfer umum bulan ,0oo| badan pengelola minuman tamu4zoe pevelenagaraan rapat koordinasi dan jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi bulan bulan semua dana transfer umum bulan ,0oo| padan pengelola konsultasi skpd kecamatan, dana bagi hasil pendapatan daerah semua kelurahan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah kota cimahi, semua pengadaan gedung kantor atau bangunan bulan fasilitasi gedung kantor bulan bulan kecamatan, dana transfer umum bulan badan pengelola lainnya semua dana bagi hasil pendapatan daerah kelurahan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kota cimahi, 4l2.o8 |penyediaan jasa surat menyurat jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat bulan bulan mahi dana transfer umum bulan badan pengelola utara, dana bagi hasil pendapatan daerah dibabat kota cimahi, semua dana transfer umum ii: kasi jumlah bulan jasa komunikasi bulan bulan kecamatan, bulan 4loo8 persediaan jasa komunikasi, sumber daya dana bagi hasil ,0oo| padan pengelola air dan listrik semua pendapatan daerah kelurahan jumlah bulan jasa listrik bulan bulan bulan p'v lih: milik pemeliharaan barang milik daerah penunjangkecamatan, dana bagi hasil semua penyediaan jasa pemeliharaan, biaya kelurahan badan pengelola pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan .000j dana transfer umum pendapatan daerah dinas operasional atau lapangan jumlah unit kendaraan yang diasuransikan unit unit dana alokasi umum unit pemeliharaan rehabilitasi sarana dan kota cimahi, dana transfer umum badan pengelola prasarana gedung kantor atau bangunan jumlah bulan pemeliharaan peralatan bulan bulan bulan utara, dana alokasi umum pendapatan daerah lainnya dibabat program pengelola pendapatan daerah kota cimahi, al2.o1 |perencanaan pengelolaan pajak daerah jumlah dokumen penyusunan target dokumen dokumen mahi dana transfer umum dokumen ,0oo| badan pengelola pendapatan utara, dana bagi hasil pendapatan daerah dibabat kota cimahi, cimahi dana transfer umum jumlah dokumen produk hukum dokumen dokumen dokumen analisa dan pengembangan pajak daerah, utara, dana bagi hasil badan pengelola serta penyusunan kebijakan pajak daerah. dibabat pendapatan daerah jumlah dokumen standar kebijakan operasional dokumen dokumen dokumen prosedur pajak daerah kota cimahi, penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan dinamai mai cimahi dana transfer umum badan pengelola pajak daerah jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah kegiatan kegiatan utara, dana bagi hasil kegiatan pendapatan daerah dibabat kota cimahi, jumlah bulan sistem yang diberikan bulan bulan cimahi dana transfer umum bulan pemeliharaan utara, dana bagi hasil ala.or penyediaan sarana dan prasarana dibabat badan pengelola pengelolaan pajak daerah pendapatjumlah data yang terdaftar alo.o1 pendataan dan pendaftaran objek pajak utara, dana bagi hasil badan pengelola daerah dibabat pendapatan daerah dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, ala.o1 pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan noah data yang terealisasi 135100wp 1135100wp mahi dana transfer umum badan pengelola basis data pajak daerah utara, dana bagi hasil pendapatan daerah dibabat kota cimahi, penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan semua 4lo.o1 7lain perkotaan pbb2) serta bea perolehan jumlah yang mendapatkan dokumen 129608wp kecamatan, dana transfer umum badan pengelola penilaian pbb dan bpt dana bagi hasil pendapatan daerah hak atas tanah dan bangunan bpt) semua kelurahan kota cimahi, jumlah data yang ditetapkan 135t00owp cimahi para panser umam badan pengelola penetapan wajib pajak daerah x., dibabat pendapatan daerah dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, semua pai: jumlah yang mendapatkan pelayanan pendapatan asli badan pengelola pelayanan dan konsultasi pajak daerah konsultasi kecamatan, daerah (pad) pendapatan daerah kelurahan kota cimahi, al2.o1 penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak eja yang diverifikasi 129608wp mahi dana transfer umum badan pengelola daerah utara, dana bagi hasil pendapatan daerah dibabat kota cimahi, semua jumlah pelaksanaan operasi sisir kali kecamatan, dana transfer umum semua dana bagi hasil badan pengelola 4l2. penagihan pajak daerah kelurahan er, dapat daerah jumlah penagihan kepada self dan official assessment jumlah penagihan pasif kota cimahi, semua al2. )penyelesaian keberatan pajak daerah persentase penyelesaian permohonan 100persen persen .100l kecamatan, dana transfer umum persen 00o| badan pengelola keberatan dan pengurangan pajak daerah semua dana bagi hasil pendapatan daerah kelurahan kota cimahi, semua alo.o1 pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan) objek pajak objek pajak kecamatan, dana transfer umum objek badan pengelola pajak daerah atau pengawasan semua dana bagi hasil pajak pendapatan daerah kelurahan kota cimahi, floor 4al pembinaan dan pengawasan pengelolaan jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan kali kali cimahi dana transfer umum kali badan pengelola retribusi daerah daerahsl lil unsur penunjang urusan pemerintahan see a.a 721p sang www persentase asn yang dibina nia nilai jati nilai nilai nilai pemerintahan daerah kabupaten kota persentase realisasi anggaran |persen pesanjumlah dokumen dpa dokumen dokumen dana transfer umum dokumen dana bagi hasil badan pengelola alam1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat bukan keuangan dan aset jumlah penyelenggaraan kegiatan forum opd kegiatan kegiatan kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dana bagi hasil bukan keuangan dan aset jumlah pelaksanaan pembayaran gaji asn pendapatan asli bukan bulan bulan daerah (pad) bulan jumlah pelaksanaan pembayaran lurah bpjs bulan bulan bulan kesehatan asn jumlah pelaksanaan pembayaran lurah memperkuat jumlah pelaksanaan pembayaran lurah bulan bulan polhukhanka bulan badan pengelola penyediaan gaji dan tunjangan asn jaminan kematian asn dan keuangan dan aset jumlah pelaksanaan pembayaran lurah transformasi daerah jumlah pelaksanaan pembayaran tunjangan publik kinerja asn bukan bulan bulan bulan jumlah pelaksanaan pembayaran tunjangan transportasi pejabat struktural asn bukan bulan bulan bulan memperkuat stabilitas koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| dana transfer umum polhukhanka badan pengelola po! jumlah laporan keuangan akhir tahun dokumen dokumen dan dokumen keuangan dan aset akhir tahun skpd dana bagi hasil transformasi daerah pelayanan publik memperkuat stabilitas koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| dana transfer umum pothukhanka badan pengelola gan jumlah dokumen laporan keuangan semester dokumen dokumen .000j dan dokumen keuangan dan aset bulanan triwulanan semester skpd dana bagi hasil transformasi daerah pelayanan publik administrasi barang milik daerah pada jumlah laporan stock name laporan laporan laporan laporan laporan perangkat daerah ketatausahaan barang milik daerah pada dana transfer umum badan pengelola laporan stock name laporan laporan laporan keuangan dan aset skpd dana bagi hasil daerah dan dana transfer umum memperkuat atk bulan bulan dana bagi hasil stabilitas bulan terpeliharanya peralatan kantor bulan bulan polhukhanka bulan badan pengelola alone penyediaan peralatan dan perlengkapan dan bukan keuangan dan aset tersedianya peralatan kebersihan kantor bulan bulan pelayanan bulan memperkuat terfasilitasinya makanan dan minuman rapat bulan bulan dana transfer umum stabilitas bulan badan pengelola penyediaan bahan logistik kantor dan tamu dana bagi hasil polhukhanka bukan keuangan dan aset tersedianya logistik kantor bulan bulan buldana transfer umum polhukhanka badan pengelola penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dokumen dokumen dana bagi hasil dan bukan dokumen keuangan dan aset transformasi daerah pelayanan publik memperkuat stabilitas penyelenggaraan rapat koordinasi dan dana transfer umum polhukhanka badan pengelola nagi terfasilitasinya perjalanan dinas bulan bulan dan bukan bulan keuangan dan aset konsultasi skpd dana bagi hasil transformasi daerah pelayanan publik temper kua terfasiltasinya gaji thl bulan bulan dana transfer umum apjltas bulan badan pengelola ketatausahaan arsip dinamis pada skpd dana bagi hasil polhukhanka bukan keuangan dan aset tersusunnya arsip dinamis dus dus apan dus daerah terlaksananya sosialisasi naskah dinas dana transfer umum memperkuat badan pengelola kegiatan kegiatan lit kegiatan ng, alo.oc dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan elektronik dana bagi hasil stabilitas bukan keuangan dan aset berbasis elektronik pada skpd polhukhanka terpeliharanya website bukan bulan bulan pop dan bulan daerah ali bulan bulan bulan pengadaan barang milik daerah penunjang vihara urusan pemerintah daerah badan pengelola 4l2. 4o| pengadaan sarana dan prasarana gedung jr. sedianya sarana dan prasarana kantor unit unit dana transfer umum unit keuangan dan aset kantor atau bangunan lainnya dana bagi hasil daerah penyediaan jasa penunjang urusan terfasilitasinya kebutuhan kantor bulan bulan bulan pemerintahan daerah memperkuat stabilitas hasi polhukhanka badan pengelola alo.og penyediaan jasa komunikasi, sumber daya crasilitasinya kebutuhan kantor bulan bulan dana transfer umum than bulan keuangan dan aset air dan listrik dana bagi hasil transformasi daerah pelayanan publik memperkuat stabilitas dana transfer umum polhukhanka badan pengelola penyediaan jasa pelayanan umum kantor tersedianya alat kebersihan bulan bulan dana bagi hasil dan bulan keuangan dan aset transformasi daerah pelayanan publik pemeliharaan barang milik daerah terbakarnya asuransi bmd bulan bulan bulan penunjang urusan pemerintahan daerah kuat penyediaan jasa pemeliharaan, biaya ana bagi hasi polhukhanka badan pengelola terbakarnya gaji thl bulan bulan bulan alo.o0 pemeliharaan dan pajak kendaraan yadnya dan keuangan dan aset perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terbakarnya pajak stok kendaraan dinas unit unit transformasi unit daerah pelayanan program pengelolaan keuangan persentase dokumen pelaporan yang tepat persen persen persen daerah waktu persentase dokumen rencana anggaran yang persen persen persen disusun dan ditetapkan tepat waktu koordinasi dan penyusunan kua dan pas dana bagi hasil keuangan dan aset rekor kua pas kegiatan kegiatan kegiatan daerah invasi jumlah dokumen kuda dan pass dokumen dokumen dokumen 2lo.o1 koordinasi dan penyusunan perubahan kua dana bagi hasil keuangan dan aset dan perubahan pas rekor kuda pass kegiatan kegiatan kegiatan daerah ingi badan pengelola 2lo.o1 koordinasi, penyusunan dan verifikasi rka entah laporan hasil asistensilverifikasi rka dokumen dokumen dana transfer umum dokumen keuangan dan aset skpd dana bagi hasil daerah 2lo.o1 koordinasi, penyusunan dan verifikasi jumlah laporan hasil asistensi verifikasi dokumen dokumen dana transfer umum dokumen kan het perubahan rka skpd perubahan rka naga naga dana bagi hasil jahe ingi badan pengelola koordinasi, penyusunan dan verifikasi dpa dokumen dpa tepat waktu persen persen dana transfer umum persen keuangan dan aset skpd dana bagi hasilbadan pengelola 2l2. koordinasi, penyusunan dan verifikasi dokumen dpa perubahan tepat waktu persen persen dana transfer umum persen keuangan dan aset perubahan dpa skpd dana bagi hasil daerah koordinasi dan penyusunan peraturan daerah jumlah peraturan daerah tentang apbd dana parte umum badan pengelola |tentang apbd dan peraturan kepala daerah pcat kota tera keuangan dan aset tentang penjabaran apbd peraturan wal kota tentang 1dokumen dokumen dokumen daerah penjabaran apbd koordinasi dan penyusunan peraturan daerah jumlah peraturan daerah tentang perubahan itaotumen (taotumen dana transfer umum |taokamen dokumen dokumen dokumen badan pengelola 2l2. tentang perubahan apbd dan peraturan apbd dana bagi hasil keuangan dan aset kepala daerah tentang penjabaran perubahan jumlah peraturan wali kota tentang dola dok doki daerah apbd penjabaran perubahan apbd 'dokumen 'dokumen 'dokumen invasi jumlah dokumen pedoman umum apbd dokumen dokumen dokumen 2l2.o1 koordinasi dan penyusunan regulasi serta dana bagi hasil keuangan dan aset kebijakan bidang anggaran jumlah laporan koordinasi perencanaan dana transfer umum laporan laporan laporan badan pengelola olok1 4i| koordinasi perencanaan anggaran belanja jangan dana alokasi umum keuangan dan aset daerah jumlah sosialisasi desiminiasi perencanaan kegiatan kegiatan kegiatan daerah penganggaran pembinaan penganggaran daerah pemerintah dana transfer umum badan pengelola ganggu keuangan dan aset kabupaten kota dana bagi hasil daerah koordinasi dan pengelolaan persentase dokumen pelaporan yang tepat perbendaharaan daerah waktu meningkatkan sumber daya badan pengelola dokumen laporan rekening kas umum dana transfer umum manusia perangkat koordinasi dan pengelolaan kas daerah daerah rsud) laporan laporan dana alokasi umum yang daerah laporan keuangan dan aset berkualitas dan berdaya saing meningkatkan sumber daya badan pengelola 2l2.o2 penyiapan, pelaksanaan pengendaliandan erfah surat penyediaan dana spd) dokumen dokumen dana transfer umum manusia perangkat dokumen keuangan dan aset penerbitan anggaran kas dan spd dana bagi hasil yang daerah daerah berkualitas dan berdaya saing koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, dana transfer umum. merang ket ari jumlah laporan dana perimbangan peer arterumu sumber laporan badan pengelola 2lo.o2 supervisi, monitoring dan evaluasi dana alokasi umum aya perangkat keuangan dan aset pengelolaan dana perimbangan dan dana dana transfer umum daerah manusia daerah transfer lainnya dana bagi hasil meningkatkan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi sumber daya penerimaan dan pengeluaran kas daerah, jumlah laporan realisasi penerimaan dan dana transfer umum manusia perangkat badan pengelola laporan aliran kas, dan pelaksanaan laporan laporan laporan keuangan dan aset pengeluaran kas daerah dana alokasi umum yang daerah pemungutan pemotongan dan penyetoran daerah perhitungan fihak ketiga pfk) berkualitas ng, dan berdaya saing meningkatkan sumber rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran daya badan pengelola 2l2. kas serta pemungutan dan pemotongan atas jumlah dokumen berita acara rekonsiliasi dokumen dokumen dana transfer umum manusia perangkat dokumen keuangan dan aset penerimaan dan pengeluaran dana alokasi umum yang daerah sp2d dengan instansi terkait daerah berkualitas dan berdaya saing meningkatkan sumber penyusunan petunjuk teknis administrasi daya keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dokumen peraturan kepala daerah sistem dan dana transfer umum manusia perangkat badan pengelola gan yang buku buku buku keuangan dan aset dan pengeluaran kas serta ketatausahaan dan| prosedur pengelolaan keuangan daerah dana alokasi umum yang daerah daerah pertanggungjawaban sub kegiatan berkualitaspembinaan ketatausahaan keuangan terbitnya bendahara penerimaan dan dana transfer umum pesta perangkat badan pengelola skpd skpd skpd keuangan dan aset pemerintah kabupaten kota bendahara pengeluaran skpd dana alokasi umum yang daerah daerah berkualitas dan berdaya saing koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan tersedianya laporan keuangan yang tepat persen persen persen pelaporan keuangan daerah waktu dokumen pendukung laporan dokumen dokumen dana transfer umum infrastruktur dokumen inai ifi laki bulanan, triwulan, semester, dana bagi hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, dok rekonsiliasi akun akun untuk skpd dan badan pengelola ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pad umen asi akun kun laporan pop mendukung keuangan dan aset pendapatan dan beban keuangan pemda pengembang daerah validasi transaksi pendapatan dan belanja data valid data valid ekonomi data valid pap, jumlah dokumen analytical review laporan dihina dari dokumen dokumen pendapatan bagi hasil |infrastruktur dokumen badan pengelola 2o.og konsolidasi laporan keuangan skpd, blue keuangan pemda kota cimahi untuk skpd dan keuangan dan aset dan laporan keuangan pemerintah daerah ppid jumlah laporan keuangan pemda kota cimahi dokumen dokumen mendukung dokumen daerah memperkuat koordinasi dan penyusunan rancangan jatasiruktur peraturan daerah tentang pertanggungjawaban mendukung badan pengelola 2l2og pelaksanaan apbd provinsi dan rancangan jumlah perda dan raperwali dokumen dokumen dana transfer umum pengembang sepadan dokumen keuangan dan aset peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dana alokasi umum ppid ekonomi daerah pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dan kabupaten kota pelayanan dasar koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian dokumen tindak lanjut lhp bpk atas para transfer umam infrastruktur skpd dan badan pengelola tuntutan perbendaharaan dan tuntutan mta tempe perry ana umum untuk ppk keuangan dan aset kerugian daerah jumlah kasus kerugian daerah yang mengukur daerah terselesaikan pada tahun berjalan kasus kasus dinamai kasus memperkuat infrastruktur untuk penyusunan kebijakan dan panduan teknis lsi mendukung badan pengelola 2l2. operasional penyelenggaraan akuntansi jumlah modul kebijakan akuntansi sistem dokumen dokumen dana transfer umum pengembang sepadan dokumen keuangan dan aset akuntansi pemda kota cimahi dana bagi hasil ppid pemerintah daerah ekonomi daerah dan pelayanan dasar memperkuat infrastruktur untuk mendukung badan pengelola penyusunan sistem dan prosedur akuntansi jumlah dokumen sop penyusunan laporan dokumen dokumen dana transfer umum pengembang sepadan dokumen keuangan dan aset dan pelaporan keuangan pemerintah daerah keuangan dana bagi hasil ppid ekonomi daerah dan pelayanan dasar memperkuat infrastruktur untuk pembinaan akuntansi, pelaporan dan income mendukung badan pengelola )pertanggungjawaban pemerintah jumlah sosialisasi akuntansi, pelaporan dan kegiatan kegiatan dana transfer umum pengembang sepadan kegiatan keuangan dan aset pertanggungjawaban dana bagi hasil ppid kabupaten kota ekonomi daerah dan pelayanan dasar memperkuat infrastruktur untuk mendukung badan pengelola pembinaan pengelolaan keuangan blue jumlah dokumen kebijakan pengelolaan dokumen dokumen dana transfer umum pengembang sepadan dokumen keuangan dan aset kabupaten kota keuangan blue dana bagi hasil ppid ekonomi daerah dan pelayanuntuk mendukung badan pengelola .o3 koordinasi dan penyusunan statistik keuangan entah laporan statistik pemda kota cimahi dokumen dokumen dana transfer umum pengembang sepadan dokumen keuangan dan aset pemerintahan daerah dana bagi hasil ppid ekonomi daerah dan pelayanan dasar penunjang urusan kewenangan dokumen administrasi btt dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pengelolaan keuangan daerah analisis perencanaan dan pelaksanaan badan pengelola zza pembayaran cicilan pokok dan bunga jumlah pelaksanaan pembayaran bunga kali kali dana transfer umum kali keuangan dan aset ong pinjaman bank dunia dana bagi hasil pinjaman pemerintah daerah daerah badan pengelola 2l2.o4 pengelolaan dana darurat dan mendesak jumlah pelaksanaan pembayaran belanja bulan bulan dana transfer umum bulan keuangan dan aset tidak terduga dana bagi hasil daerah pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup jumlah sosialisasi kali kali kali kali kali keuangan daerah implementasi dan pemeliharaan sistem pendapatan asli badan pengelola |informasi pemerintah daerah bidang jumlah peserta pelatihan sid keuangan orang orang daerah (pad) orang keuangan dan aset keuangan daerah daerah waktu persen persen persen program pengelolaan barang milik waktu daerah persentase kelengkapan dokumen milik persen persen persen daerah dok yang tepat meningkatkan sumber daya badan pengelola 3l2. |penyusunan standar harga tersedianya dokumen standar satuan harga dokumen dokumen dana transfer umum manusia skpd dokumen keuangan dan aset kota cimahi tahun dana bagi hasil yang daerah berkualitas dan berdaya saing meningkatkan sumber penyusunan perencanaan kebutuhan barat tersusunnya dokumen rencana kebutuhan dana transfer umum masa badan pengelola eny! dokumen dokumen skpd dokumen keuangan dan aset milik daerahnyusunan kebijakan pengelolaan baran tersusunnya kebijakan pengelolaan bara peraturan peraturan dana transfer umum manusia peraturan badan pengelola al2o1| disusunnya kebijakan peng kadal skpd keuangan dan aset milik daerah milik daerah walikota walikota dana bagi hasil yang walikota daerah berkualitas dan berdaya saing sering kata terlaksananya ketatausahaan bmd kegiatan kegiatan dana transfer umum sumber kegiatan badan pengelola ketatausahaan barang milik daerah dana bagi hasil daya skpd keuangan dan aset manusia meningkatkan sumber daya badan pengelola inai mei dana transfer umum manusia inventarisasi barang milik daerah tersusunnya dokumen inventarisasi bmd dokumen dokumen .000j .000j dana bagi hasil skpd dokumen keuangan dan aset daerah berkualitas dan berdaya saing persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi tahun, capaian pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus tahunorang dengan, capaian pelayanan kesehatan orang terduga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun sebesar ,55y6 dan pada tahun menjadi ada peningkatan sebesarseluruh poli layandaya badan pengelola tael dana transfer umum manusia pengamanan barang milik daerah tersusunnya dokumen sertifikasi dokumen dokumen .800jbadan pengelola lai lai dana transfer umum manusia penilaian barang milik daerah dokumen penilaian barang milik daerah dokumen dokumenpengawasan dan pengendalian pengelolaan terlaksananya kegiatan pengawasan dan dana transfer umum manusia badan pengelola sl2.o1 nawala anya kegiatan pergi kegiatan kegiatan nster skpd kegiatan keuangan dan aset barang milik daerah pengendalian bmd dana bagi hasil yang daerah berkualitas dan berdaya saing meningkatkan sumber optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, tersusunnya dokumen penggunaan, dana transfer umum daya badan pengelola pemindahtanganan, pemusnahan, dan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dokumen dokumen dana bagi hasil skpd dokumen keuangan dan aset penghapusan barang milik daerah dan penghapusan barang milik daerah daerah berkualitas dan berdaya saing meningkatkan sumber daya iraqi badan pengelola alot 4i| rekonsiliasi dalam rangka penyusunan tersusunnya berita acara rekonsiliasi bmd '4dokumen dokumen dana transfer umum manusia skpd dokumen keuangan dan aset laporanmbinaan pengelolaan barang milik daerah terlaksananya pembinaan pengurus barang dana transfer umum manusia badan pengelola 3l2.o1 kegiatan kegiatan kata skpd kegiatan keuangan dan aset pemerintah kabupaten kota perangkat daerah dana bagi hasil yang daerah berkualitas dan berdaya saing isl doo tunku penunjang urusan pemerintahan eren bepenganggaran, men dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat daerah monitoring dan evaluasi yang disusun kota cimahi, semua pendapatan asli bok kat jumlah dokumen anggaran, dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen badan keperawatan 'penyusunan dokumen perencanaan perang lan pengembangan daerah curahan bppsdmk sumber daya manusia: dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen semua kelurahan teman kamen tpp gan badan kapeassian evaluasi kinerja perangkat daerah bppsdmk jumlah dokumen money kinerja bulanan dokumen dokumen dokumen gambar daya manusia area jumlah sop yang disusun nilai skm perangkat daerah nilai nilai nilai kota cimahi, jumlah asn yang memfasilitasi gaji dan cimahi pendapatan asli badan kepegawaian tunjangan orang orang utara, daerah (pad) orang dan pengembangan penyediaan gaji dan tunjangan asn bppsdmk dibabat sumber daya manusia daerah dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| dokumen laporan keuangan akhir dokumen dokumen semu pendapatan asli dokumen sean tahun daerah (pad: akhir tahun skpd .000j semua bppsdmk sumber daya manusia kelurahan daerah kota cimahi, badan kepegawaian koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan pengembangan dokumen dokumen .000j kecamatan, bppsdmk dokumen bulanan triwulanan semester skpd dan semester semua sumber daya manusia daerah kelurahan administrasi kepegawaian perangkat daerah kota cimahi, badan kepegawaian 4lo.o5 pengadaan pakaian dinas beserta atribut jumlah set pakaian dinas pegawai kecamatan, ,0oo| den pengembangan kelengkapannya semua sumber daya manusia daerah kelurahan kota cimahi, badan kepegawaian talicari tntomai dan pengembangan sosialisasi peraturan perundang undangan jumlah pegawai yang mendapat sosialisasi orang orang kecamatan, orang sumber daya manusia semua kelurahan daerah kota cimahi, badan kepegawaian al2.os b'ringan teknis implementasi peraturan jumlah pegawai yang dikirim mengikuti bintik ora oran kecamatan ora yan pengembangan perundang undangan peg yang semua sumber daya manusia daerah kelurahan kota cimahi, badan kepegawaian alo.c| penyediaan komponen instalasi jumlah bulan penyediaan komponen listrik bulan bulan kecamatan, bulan ,coo| dan pengembangan. listrik penerangan bangunan kantor dan penerangan semua sumber daya manusia daerah kelurahan jumlah bulan pemeliharaan dana transfer umum penyediaan peralatan dan pelengkap perlengkapan peralatan kantor bulan bulan dana alokasi umum bulan badan kepegawaian penyediaan peralatan dan perlengkapan lan pengembangan place amar jumlah bulan penyediaan atk bulan bulan tera21so0| bulan sumbar daya manusia kota cimahi, badan kepegawaian latif dan pengembangan penyediaan bahan logistik kantor jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor bulan bulan kecamatan, bulan sumber daya manusia semubadan kepegawaian semua dan pengembangan penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah waktu cetakan dan penggandaan bulan bulan kecamatan, bulan sumber daya manusia semua kelurahan daerah badan kepegawaian zoe e|persediaan bahan bacaan dan peraturan ,0oo| dan pengembangan perundang undangan sumber daya manusia daerah kota cimahi, badan kepegawaian penyelenggaraan rapat koordinasi dan jumlah waktu fasilitasi koordinasi dan semua dan pengembangan bulan bulan kecamatan, bulan konsultasi skpd konsultasi semua sumber daya manusia daerah kelurahan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah jumlah waktu penyediaan jasa dan biaya bulan bulan bulan pemeliharaan barang milik daerah kota cimahi, badan kepegawaian pengadaan gedung kantor atau bangunan jumlah sarana dan prasarana kantor yang semua dan pengembangan indi bulan bulan kecamatan, gudang arsip bulan lainnya disediakan semua sumber daya manusia daerahpemerintah daerah kota cimahi, badan kepegawaian 4l2.o8 )penyediaan jasa surat menyurat jumlah waktu pelayanan jasa surat menyurat bulan bulan kecamatan, dana transfer umum bppsdmk bulan ,ooo| pengembangan. semua dana alokasi umum sumber daya manusia daerah kelurahan kota cimahi, semua badan kepegawaian pendapatan asli ii: kasi jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi bulan bulan kecamatan, bulan ala. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya pen daerah (pad) bppsdmk dan pengembangan air dan listrik semua sumber daya manusia kelurahan daerah kota cimahi, badan kepegawaian 4l2. 4penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah waktu penyedia jasa kebersihan kantor bulan bulan kecamatan, bppsdmk bulan sania semua kelurahan daerah pemeliharaan barang milik daerah jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara unit unit unit penunjang urusan pemerintahan daerah kota cimahi, jumlah unit kendaraan dinas operasional ya! semua dana transfer umum badan kepegawaian penyediaan jasa pemeliharaan, biaya dipelihara yang unit unit kecamatan, dana bagi hasil unit dan per kab pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan semua sumber daya manusia dinas operasional atau lapangan kelurahan daerah jumlah waktu pemeliharaan kendaraan final bulan bulan dana transfer umum bulan operasional dana alokasi umum program kepegawaian daerah peg terlaksananya administrasi kepegawaian bagi persen persen persen asn kota cimahi terlaksananya proses pemberhentian pegawai kegiatan kegiatan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kenasawatan asn terlaksananya proses pengadaan pemberhentian dan pengelolaan informasi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pegawai kota cimahi, badan kepegawaian penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan semua |sumpah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan jumlah dokumen rencana kebutuhan formasi dokumen dokumen kecamatan, dana transfer umum asn kota dokumen ,coo|dan pengembangan. asn asn semua dana bagi hasilsemua dana transfer umum jumlah dokumen evaluasi pengadaan asn dokumen dokumen kecamatan, dana bagi hasil dokumen semua evaluasi asn dan' kelurahan asn kot: hama sen ajh valuasi pengadaan pengadaan kota 00o| dan pengembangan asn jumlah kegiatan pemberkatan calon asn kegiatan kegiatan pop cimahi kegiatan gambar daya manusia area jumlah kegiatan pemberkatan calon asn kegiatan kegiatan kegiatan jumlah kegiatan tahapan seleksi asn kegiatan kegiatan pop kegiatan jumlah peserta yang diangkat menjadi asn orang orang orang kota cimahi, jumlah penyelenggaraan satu atap pengelolaan semua penenun belenggu pergi kegiatan kegiatan kecamatan, kegiatan bahan badan kepegawaian 2l2. koordinasi pelaksanaan administrasi asn kota ,0oo| se" pengembangan. pemberhentian jumlah pns calon purnawaktu yang mengikuti ora oran cimahi ora sumber daya manusia pembekalan daerah jumlah kgb yang diterbitkan kegiatan kegiatan kegiatan tari surat surat surat kota cimahi, semua dana transfer umum jumlah fasilitasi pelaksanaan porpemda kegiatan kegiatan kecamatan, kegiatan semua dana alokasi umum kelurahan asn kota san perpanjangan, fasilitasi lembaga profesi asn ,000j jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan kali kali cimahi kali sumber daya manusia (pengajian rutin) daerah jumlah pelaksanaan senam kesegaran kali jasmani jumlah penyediaan bantuan hukum bagi asn kegiatan kegiatan kegiatan kota cimahi, badan kepegawaian 10l pengelolaan sistem informasi kepegawaian jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian aplikasi aplikasi kecamatan, dana transfer umum asn kota aplikasi .0o0,boolean pengembangan yang dikelola semua dana alokasi umum cimahi sumber daya manusia daerah kelurahan kota cimahi, semua jumlah peserta rekor kepegawaian orang orang kecamatan, orang semua badan kepegawaian seluruh: 2l2. pengelolaan data kepegawaian bahan asn kota lansia jumlah pns yang datanya tersedia dan daerah terpelihara dalam aplikasi sapi dan simak orang orang orang jumlah waktu layanan cloud data pegawai bulan bulan bulan jumlah pelaksanaan mutasi asn pada jabatan mutasi dan promosi asn jumlah kenaikan pangkat yang diterbitkan swat surat keputusan surat surat surat keputusan keputusan keputusan keputusan jumlah penempatan asn pada jabatan surat surat keputusan surat surat surat pelaksana keputusan keputusan keputusan keputusan kota cimahi, semua jumlah kegiatan assessment pegawai kegiatan kegiatan kecamatan, kegiatan semua badan kelurahan asn kot mean ipengetotaan mutasi asn kota ,00o| san pengembangan jumlah pns yang mengikuti proses mutasi cimahi sumber daya manusia keluar rang rang rang daerah jumlah pns yang mengikuti proses mutasi orang orang orang masuk jumlah surat keputusan penempatan pns dalam jabatan pelaksana orang orang orang kota cimahi, badan kepegawaian |pengelolaan kenaikan pangkat asn jumlah surat keputusan kenaikan pangkat yang orang orang kecamatan, asn kota te99 orang ,0oo| pengembangan. diterbitkanika pendapatan asli jumlah pegawai yang mengikuti assessment orang kecamatan, daerah (pad) orang semua kelurahan badan kepegawaian |pengelolaan promosi asn jumlah pengangkatan dan pengambilan asn kota se1 pengembangan. sumpah jabatan dalam jabatan kegiatan kegiatan cimahi kegiatan sumber daya manusia upah struktural fungsional daerah jumlah penyelenggaraan assessment bagi jpt kegiatan kegiatan kegiatan jumlah seleksi jabatan tinggi pratama jabatan jabatan pop jabatan jumlah pns yang izin belajar. joran joran. jeo orang orang orang pengembangan kompetensi asn jumlah pns yang mengikutitugas belajar: egg jumlah pns yang mengikuti ujian dinas: |orang orang teo orang orang orang kota cimahi, badan kepegawaian ari pan dana transfer umum asn kota dan pengembangan peningkatan kapasitas kinerja asn jumlah pns yang mengikuti ujian dinas orang orang kecamatan, orang semua dana bagi hasil cimahi sumber daya manusia daerah kelurahan kota cimahi, semua badan kepegawaian jumlah pns yang izin belajar orang orang kecamatan, dana transfer umum asn kota orang dan pengembangan pengelolaan pendidikan lanjutan asn dana bagi hasil semua cimahi sumber daya manusia kelurahan daerah kota cimahi, badan kepegawaian lo.o3 sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan jumlah penyelenggaraan sosialisasi informasi kegiatan kegiatan kecamatan, asn kota kegiatan dan pengembangan fungsional asn jabatan fungsional asn semua cimahi sumber daya manusia daerah kelurahan kota cimahi, badan kepegawaian 13pembinaan jabatan fungsional asn jumlah penyelenggaraan pembinaan jabatan kegiatan kegiatan kecamatan, asn kota kegiatan ,00o| dan pengembangan. fungsional semua cimahi sumber daya manusia kelurahan daerah kota cimahi, badan kepegawaian 2lo.oa gl' valuasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja nah dokumen skp yang dikelola dokumen dokumen kecamatan, asn kota doku ,00o|dan pengembangan. aparatur semua cimahi sumber daya manusia daerah kelurahan kota cimahi, badan kepegawaian asn kota dan pengembangan pengelolaan tanda jasa bagi pegawai jumlah pns yang mendapatkan penghargaan orang orang kecamatan, cimahi orang sumber daya manusia semua kelurahan daerah kota cimahi, semua jumlah pns yang melakukan tes urine orang orang kecamatan, orang semua badan kepegawaian kelurahan 2l2. |pembinaan disiplin asn asn kota lansia jumlah pns yang melaporkan lakon orang orang orang daerah jumlah pns yang mengikuti pembinaan peningkatan disiplin pegawai orang orang orang kota cimahi, badan kepegawaian ola. pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin| jumlah proses penanganan hukuman disiplin dokumen dokumen kecamatan, asn kota dokumen dan pengembangan asn pegawai semua cimahi sumber daya manusia daerah kelurahan kota cimahi, badan kepegawaian s5) 2l2.o4 pelayanan proses izin perceraian pegawai jumlah pegawai yang mengajukan proses izin orang orang kecamatan, asn kota orang |dan pengembangan. kawin cerai,ll pewowikan pelatihan azmasoso| o zso,cbooo| program pengembangan sumber persentase asn yang memiliki kompetensi elemen daya manusia teknis dan material persen persen persen jumlah asn ikuti pengembangan kompetensi teknis umrah aan yang mengikuti pengembangan orang orang orang kompetensi teknis penyelenggaraan pengembangan kompetensi kota cimahi, ti semua badan kepegawaian teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan jumlah penyelenggaraan diklat teknis kegiatan kegiatan kecamatan, pendapatan asli kegiatan 2l2. administrasi penyelenggara urusan "belenggu daerah (pad) asn kota ooo|dan pengembangan semua cimahi sumber daya manusia pemerintahan konsumen, perangkat daerah kelurahan daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum jumlah pns yang mengikuti diklat teknis orang orang orang pembinaan, mengoordinasikan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kota cimahi, pengembangan kompetensi teknis umum, inti, semua badan kepegawaian |aanpilhan bagi jabatan administrasi jumlah pns yang dikirim mengikuti diklat orang orang kecamatan, asn kota orang ,ooo|dan pengembangan teknis cimahi sumber daya manusia penyelenggara urusan pemerintahan semua daerah konsumen, perangkat daerah penunjang, dan kelurahan urusan pemerintahan umum sertifikasi, kelembagaan, pengembangan jumlah asn yang mengikuti pengembangan orang orang orang kompetensi manajerial dan fungsional kompetensi manajerial dan fungsional kota cimahi, penyelenggaraan pengembangan kompetensi semua dana transfer umum badan kepegawaian mimpi ipni jumlah pns yang mengikuti diklat pkp ora orang kecamatan, ora ofo.o2 |peri pimpinan daerah, jabatan pimpinan yang meng dana bagi hasil asn kota |dan pengembangan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, semua cimahi sumber daya manusia dan prajabatan kelurahan daerah jumlah pns yang mengikuti dilatar orang orang pop orang pembinaan, mengoordinasikan, fasilitasi, kota cimahi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan semua pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan jumlah pns yang mengikuti diklat pka orang orang kecamatan, dana baba man orang badan kepegawaian 2lo.o2 kelembagaan dan tenaga pengembang semua asn kota cool dan pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kelurahan cimahi sumber daya manusia kerjasama, serta pengembangan kompetensi daerah pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jumlah pns yang mengikuti diklat pkn pop kepemimpinan, dan prajabatan jumlah pns yang mengikuti diklat pkp orang orang orang lel unsur pengawasandokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat daerah yang disusunpenyusunan dokumen perencanaan perangkat dibabat daerah inspektorat jumlah penyelenggaraan forum perangkat kegiatan kegiatan kegiatan daerah kota cimahi, nan jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun dokumen dokumen cimahi dana transfer umum dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah utara, dana bagi hasil inspektorat dibabat jumlah asn disediakan gaji kota cimahi, jumlah asn yang memfasilitasi gaji dan cimahi pendapatan asli tunjangan orang orang utara, daerah (pad) orang penyediaan gaji dan tunjangan asn dibabat ,919l inspektorat dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, koordinasi dan li: jumlah laporan keuangan akhir tahun dokumen dokumen cimahi dana transfer umum dokumen 4l2.o2 i#koordinasi dan penyusunan laporan keuangan) utara, dana bagi hasil ,000inspektorat akhir tahun skpdinvasi jumlah dokumen laporan tahunan dokumen dokumen dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan utara, dana bagi hasil |inspektorat bulanan triwulanan semester skpd dibabat jumlah pegawai yang difasilitasi bintik joran joran orang orang orang administrasi kepegawaian perangkat daerah jumlah peserta bimbingan teknis implementasi ,,. ,., pegawai pegawai pesawat pegawai peraturan perundang undangan kota cimahi, also pengadaan pakaian dinas beserta atribut jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta set set cimahi set inspektorat kelengkapannya atribut kelengkapannya utara, dibabat kota cimahi, bimbingan teknis implementasi peraturan men ciliata hi. cimahi dana transfer umum perundang undangan jumlah pegawai yang difasilitasi bintik pegawai pegawai .000j .000j utara, dana bagi hasil pegawai inspektorat dibabat jumlah bulan penyedia. cetakan kota cimahi, cimahi dana transfer umum jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor set set set place penyediaan peralatan dan perlengkapan yara, dana bagi hasil inspektorat kantor dibabat dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, alone penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan penyediaan bahan logistik bulan bulan cimahi dana transfer umum bulan inspektorat kantor utara, dana bagi hasil dibabat kota cimahi, alo.oc penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan bulan bulan cimahi dana transfer umum bulan |inspektorat penggandaan utara, dana bagi hasil dibabat kota cimahi, 4lo.oe penyelenggaraan rapat koordinasi dan jumlah bulan fasilitasi, koordinasi, dan bulan bulan mahi dana transfer umum bulan ,00o|inspektorat konsultasi skpd konsultasi utara, dana bagi hasil dibabat pengadaan barang milik daerah penunjang lek urusan pemerintah daerah jumlah unit gedung yang disewa unit unit unit unit unit kota cimahi, pengadaan mebel jumlah set pengadaan meilleur set set cimahi dana transfer umum set |inspektorat utara, dana alokasi umum dibabat kota cimahi, 4l2. pengadaan gedung kantor atau bangunan unit fasilitasi tempat yang disewa unit unit cimahi dana transfer umum unit inspektorat lainnya utara, dana bagi hasil dibabat penyediaan jasa penunjang urusan jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan bulan bulan bulan pemerintahan daerah umum kantor kota cimahi, alo.og penyediaan jasa komunikasi, sumber daya jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, bulan bulan cimahi dana transfer umum bulan ,000inspektorat air dan listrik sumber daya air dan listrik utara, dana bagi hasil dibabat kota cimahi, 4l208 penyediaan yasa pelayanan umum kantor jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan bulan bulan cimahi dana transfer umum bulan ,900inspektorat umum kantor utara, dana bagi hasil dibabat pemeliharaan barang milik daerah jumlah set peralatan dan mesin lainnya yang unit unit unit unit penunjang urusan pemerintahan daerah dipeliharunit kendaraan dinas operasional unit unit cimahi dana transfer umum unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya yang dipelihara utara, dana bagi hasil pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dibabat inspektorat dinas operasional atau lapangan dana transfer umum. dana alokasi umum kota cimahi, 4l2. pemeliharaan mebel jumlah set mebel yang dipelihara set set mahi dana transfer umum set |inspektorat utara, dana alokasi umum dibabat kota cimahi, jumlah set peralatan dan mesin lainnya yang unit unit cimahi para panser umam unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dibabat ,000f inspektorat dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, cimahi dana transfer umum iritasi jumlah gedung kantor yang dipelihara unit unit unit 4l2.o9 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan gedung yang dip utara, dana alokasi umum |inspektorat bangunan lainnya dibabat program penyelenggaraan nilai hasil pengawasan indeks indeks indeks indeks indeks pengawasan jumlah perangkat daerah pemeriksaan aspek perangkat perangkat perangkat perangkat penyelenggaraan pengawasan internal keuangan tertentu sesuai ppt daerah perangkat daerah daerah daerah daerah kota cimahi, jumlah perangkat daerah pemeriksaan kinerja perangkat perangkat cimahi dana transfer umum perangkat |pengawasan kinerja pemerintah daerah sesuai ppt daerah daerah pela dana bagi hasil daerah inspektorat jumlah perangkat daerah yang monitoring perangkat perangkat perangkat dan evaluasi sesuai ppt daerah daerah daerah kota cimahi, jumlah perangkat daerah pemeriksaan aspek perangkat perangkat cimahi dana transfer umum perangkat pengawasan keuangan pemerintah daerah |keuangan tertentu sesuai ppt daerah daerah utara, dana bagi hasil daerah inspektorat dibabat kota cimahi, jumlah perangkat daerah yang direvisi dan perangkat perangkat cimahi dana transfer umum perangkat revi laporan kinerja dievaluasi kinerja sesuai ppt daerah daerah utara, dana bagi hasil daerah ,000inspektorat dibabat avi kota cimahi, jumlah perangkat daerah yang direvisi laporan perangkat perangkat cimahi dana transfer umum perangkat keuangan dan dokumen keuangan lainnya revi laporan keuangan sesuai ppt daerah daerah utara, dana bagi hasil daerah ,000inspektorat dibabat kota cimahi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil jumlah perangkat daerah yang dimoritoring perangkat perangkat cimahi dana transfer umum perangkat inspektorat daerah daerah utara, dana bagi hasil daerah pemeriksaan bpk dan tindak lanjut hasil provinsi dan inspektorat kota cimahi tara, ,000f inspektorat pemeriksaan api dibabat jumlah perangkat daerah yang dilakukan penyelenggaraan pengawasan dengan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai perangkat perangkat daerah perangkat perangkat perangkat tujuan tertentu ppt daerah daerah daerah daerah kota cimahi, lesbian asian eka perangkat perangkat cimahi dana transfer umum perangkat 2l2. aff penanganan penyelesaian kerugian daerah daerah utara, dana bagi hasil daerah inspektorat negara daerah sesuai ppt dibabat kota cimahi, jumlah perangkat daerah yang dilakukan. perangkat perangkat cimahi dana transfer umum perangkat pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai pengawasan dengan tujuan tertentu ppt daerah daerah utara, dana bagi hasil daerah |inspektoratumusan kebijakan, perumusan kebijakan teknis bidang jumlah dokumen pendukung kebijakan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen pengawasan dan fasilitasi pengawasan pengawasan internal kota cimahi, kebijakan teknis bid jumlah dokumen pendukung kebijakan dokumen dokumen cimahi dana transfer umum dokumen 3lo.o1 perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan internal utara, dana bagi hasil inspektorat pengawasan dibabat jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai ppt kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pendampingan dan asistensi jumlah fasilitas pengawasan yang dilaksanakan kegiatan kegiatan kegiatan kota cimahi, jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi cimahi dana transfer umum dan fasilitasi korsupgah kegiatan kegiatan utara, dana bagi hasil kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta dibabat verifikasi pencegahan dan pemberantasan ,000f inspektorat korupsi jumlah pengaduan masyarakat yang kasus kasus kasus ditindaklanjuti jumlah perangkat daerah yang dilakukan perangkat perangkat perangkat asistensi dan pendampingan daerah daerah daerah korsupgah pmp mr sesuai ppt kota cimahi, pend asistensi dan verifikasi pedalaman perangkat perangkat cimahi dana transfer umum perangkat 3l2.o2 af) sampingan, asistensi dan verifikasi integrity loket daerah daerah utara, dana bagi hasil daerah |inspektorat penegakan integritas integritas sesuai dibabat tunku kewilayahan program penunjang urusan pemerintahan daerah persentase realisasi anggaran kabupaten kota perencanaan, penganggaran, dan evaluasi jumlah dokumen perencanaan, pelaporan ata kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kinerja perangkat daerah kinerja dan evaluasi kota cimahi, cimahi pendapatan asli jumlah dokumen anggaran dokumen dokumen utara, daerah (pad) dokumen penyusunan dokumen perencanaan perangkat semua kecamatan cimahi kelurahan aparatur daerah utara kota cimahi, cimahi pendapatan asli jumlah dokumen klip dokumen dokumen utara, daerah (pad) dokumen kenari semua kecamatan cimahi evaluasi kinerja perangkat daerah kelurahan aparatur utara kota cimahi, jumlah asn yang memfasilitasi gaji dan cimahi pendapatan asli tunjangan yang orang orang utara, daerah (pad) orang kecamatan cimahi penyediaan gaji dan tunjangan asn jang semua aparatur utara kelurahan dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, cimahi koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| jumlah dokumen laporan keuangan akhir pendapatan asli kecamatan cimahi akhir tahun skpd tahun dokumen dokumen utara, daerah (pad) aparatur dokumen utara kelurahan kota cimahi, cimahi koordinasi dan penyusunan laporan keuangan pendapatan asli kecamatan cimahi bulanan' triwulanan semester skpd jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dokumen dokumen yara, daerah (pad) aparatur dokumen utarkepegawaian perangkat jumlah kegiatan peningkatan disiplin sumber .ikatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan daerah daya aparatur kota cimahi, cimahi pendapatan asli pns dan non kecamatan cimahi sosialisasi peraturan perundang undangan jumlah pegawai yang bersosialisasi orang orang utara, orang semua daerah (pad) pns utara kelurahan jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi administrasi umum perangkat daerah umum kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatutara, daerah (pad) bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan semua aparatur, kecamatan cimahi kap kelurahan perlengkapan kantor kantor utara dana transfer umum jumlah bulan penyediaan atk bulan bulan dana alokasi umum bulan kota cimahi, cimahi aparatur, 4l2. |penyediaan peralatan rumah tangga jumlah set peralatan rumah tangga set set |utara, pendapatan asli perlengkapan set kecamatan cimahi daerah (pad) utara semua kantor kelurahan kota cimahi, cimahi aparatur, 4l2. penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan penyediaan makanan dan bulan bulan utara, pendapatan asli perlengkapan bulan kecamatan cimahi minuman rapat daerah (pad) utara semua kantor kelurahan kota cimahi, cimahi pendapatan asli aparatur, kecamatan cimahi penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah bulan cetakan dan penggandaan bulan bulan utara, perlengkapan bulan daerah (pad) utara semua kantoraparatur, kecamatan cimahi bulan bulan utara, perlengkapan bulan perundang undangan aturan daerah (pad) utara semua kantorcimahi pendapatan asli aparatur, kecamatan cimahi konsultasi skpd konsultasi bulan bulan utara, daerah (pad) perlengkapan bulan utara semua kantor kelurahan pengadaan barang milik daerah penunjang jumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahjumlah set pemeliharaan meilleur set set utara, dep aparatur, set kecamatan cimahi pengadaan mebel semua meilleur utara kelurahan kantor dana transfer umum jumlah set pengadaan meilleur set set dana alokasi umum set penyediaan jasa penunjang urusan jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah urusan pemerintahan daerah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kota cimahi, cimahi aparatur, jumlah bulan jasa air bulan bulan utara, pendapatan asli bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya daerah (pad) listrik, kecamatan cimahi al208 mua telepon, air dan listrik kelurahan utara ruangan jumlah bulan jasa komunikasi bulan bulan kantor bulan jumlah bulan jasa listrik bulan bulan bulan kota cimahi, aparatur, cimahi pendapatan asli listrik, kecamatan cimahi penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah bulan kebersihan kantor bulan bulan .000j utara, telepon, bulan daerah (pad) utara semua ruangan kelurahan kantor, dan cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi hiv masih mengalami kesenjangan sebesar permasalahan yang dihadapi antara lain skrining hiv bagi kelompok beresiko termasuk skrining hiv untuk ibu hamil belum optimal. upaya yang dilakukan antara lain mobile vct danyphp. , . uraian alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut tabel alokasi anggaran dalam pencapaian spm urusan kesehatan tahun dinas kesehatan bok (bok) amil bersalin aru lahir usia pendidikan dasar usia produktifmeliharaan barang milik daerah jumlah kegiatan pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahanaparatur, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya jumlah bulan pemberian bbm bulan bulan utara, dep gedung bulan kecamatan cimahi pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan .000j semua kantor, utara dinas operasional atau lapangan kelurahan kendaraan dinas lari dana transfer umum jumlah unit kendaraan yang service unit unit dana alokasi umum unit kota cimahi, cimahi aparatur, pendapatan asli ilahi jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor bulan bulan utara, gedung bulan pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan semua daerah (pad) kantor, kecamatan cimahi bangunan lainnya utara kelurahan kendaraan dinas dana transfer umum dana alokasi umum program penyelenggara persentase perizinan dan non perizinan yai pemerintahan dan pelayanan dilimpahkan kecamatan yang dilayanipelayanan masyarakat dokumen dokumen dokumen| dokumen)| men perangkat daerah yang ada kecamatan kota cimahi, cimahi memperkuat jumlah dokumen administrasi kependudukan dokumen| dokumen utara, pendapatan asli stabilitas doku peningkatan efektifitas pelaku pet yang diterbitkan semua daerah (pad) polhukhanka kat men tan cimahi sj) angkatan feminitas laksanakan layanan aturan, dan masyarakat, t00| kecamatan cimahi kepada masyarakat wilayah kecamatan kelurahan aparatur utara transformasi publik jumlah media informasi yang dapat diakses media media media masyarakat berkas berkas berkas berkas berkas pelaksanaan urusan pemerintahan yang perizinan dan non perizinan dilimpahkan kepada camat jumlah fasilitasi kegiatan pkh kegiatan kegiatan kegiatan kota cimahi, cimahi pendapatan asli jumlah berkas ium yang dilayani berkas berkas utara, pelaku usaha| berkas ati 2la.oa pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait semua daerah (pad) umkm, ,80o| kecamatan cimahi dengan pelayanan perizinan non usaha utara kelurahan masyarakat jumlah pemohon yang mengajukan imb pemohon pemohon pemohon kota cimahi, cimahi pelaku usaha ilahi 2lz.oa pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait entah fasilitasi kegiatan pkh kegiatan kegiatan .90o| utara, pendapatan asli umkm, kegiatan gol kecamatan cimahi dengan nonperizinan daerah (pad) utara semua masyarakat kelurahan program pemberdayaan persentase kegiatan masyarakat yang ken masyarakat desa dan kelurahan dilaksanakan kota cimahi, masyarakat peningkatan partisipasi masyarakat dalam cimahi 3l2. forum musyawarah perencanaan jumlah dokumen musrenbang dokumen dokumen utara, pendapatan asli aparatur, dokumen kecamatan cimahi daerah (pad) lembaga utara pembangunan kelurahan semua masyarakat kelurahanjumlah kegiatan money swadaya masyarakat kegiatan kegiatan utara, kegiatan kelurahan semua dana alokasi umum lembaga utara kelurahan masyarakat kota cimahi, cimahi jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga pendapatan asli masyarakat, kegiatan kegiatan utara, kegiatan 3l2. |pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat semua daerah (pad) aparatur, kecamatan cimahi kelurahan masyarakat dana transfer umumkoordinasi ketentraman persentase (ke tan sma nan aan mataraman dan ketertiban umum man aan san paman nan han kesana kesana ensi kesdonani memperkuat kota cimahi, stabilitas sinergitas dengan kepolisian negara republik cimahi polhukhanka al2. 4indonesia, tentara nasional indonesia dan jumlah kegiatan paroki pemberlakuan kegiatan kegiatan utara, hina dan masyarakat, kegiatan kecamatan cimahi instansi vertikal wilayah kecamatan semua transformasi kelurahan pelayanan publikjumlah kegiatan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan urusan pemerintahanyara, daerah (pad) lintas. kegiatan utarmasyarakat, slz.70o|utara, dep lintas, kegiatan kecamatan cimahi dan ketahanan nasional semua aparatur kelurahan too unsur kewwayanan program pemberdayaan kegiatan kat lesnei kota cimahi, masyarakat,aparatur, dokumen kecamatan cimahi pembangunan kelurahan utara, daerah (pad) lembaga utara ng! cipageran masyarakat.500j .500j utara, dana alokasi umum lembaga kegiatan utara cipageran masyarakat kota cimahi, ilahi kat, pemberdayaan masyarakat kelurahan agar aparatur, cipageran lembaga utara masyarakat.dipasaryelenggaraan urusan program pen elenaparaturkas, kegiatan utara bhinneka tunggal ika serta pertahanan dan cipageraparaturpageran masyarakat jumlah kegiatan pembinaan lintas kegiatan kegiatan kegiatan tunku kewilayahan keen masyarakat desakan kelurahan diadakan kai memperkuat ilahi stabilitas intai kota cimahi, masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam polhukhanka 3l2. forum musyawarah perencanaan jumlah dokumen musrenbang dokumen dokumen mahi pendapatan asli pan aparatur, dokumen kecamatan cimahi utara, daerah (pad) lembaga utara pembangunan kelurahan transformasi citeureup masyarakat pelayanan publik memperkuat kota cimahi, stabilitasdan lembaga kegiatan utara transformasi citeureup masyarakat pelayanan publik kota cimahi, memperkuat kat, gan bag kegiatan kegiatan tour bagi asi potuttanta aparatur, kegiatan kecamatan cimahi pemberdayaan masyarakat kelurahan dan citeureup lembaga utara transformasi masyarakat dana transfer umum pelayanan dana alokasi umum publiklahitara, citeureup persentase penyelenggaraan urusan program pennelenggaciteureup pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesiteureup aparatur jumlah kegiatan pembinaan lintas kegiatan kegiatan pop kegiatan tunku kewilayahan been masyarakat desakan kelurahan disiarkan kan hans agadibabat aparatur.900j utara, dana alokasi umum masyarakat, kegiatan utara dibabat aparatur kota cimahi, jane embaaja nba kesan frecasaw aman for tete umum trees sreg eoemamcin pemberdayaan masyarakat kelurahan dibabatlah kegiatan patroli pemberlakuan pendapatan asli masyarakat kecamatan cimahi |indonesia, tentara nasional indonesia dan pennedandn kegiatan masyarakat kegiatan kegiatan utara daerah (pad) kegiatan utara instansi vertikal wilayah kecamatan ara, dibabatdibabatdibabat aparatur jumlah kegiatan pembinaan lintas kegiatan kegiatan kegiatan tunku kewilayahan been masyarakat desakan kelurahan disiarkan kan pes ea (kiaicipasirkaliki aparatumasyarakat, kegiatan utara pasirkaliki aparatur kota cimahi, jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga cimahi dana transfer umum lembaga, rt: kegiatan kegiatan kegiatan 3l2. |pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat ger22.s3a| utara, dana bagi hasil rw, kecamatan cimahi pasirkalikikota cimahi, al2. 4indonesia, tentara nasional indonesia dan jumlah kegiatan patroli pemberlakuan kegiatan kegiatan mahi pendapatan asli masyarakat, 1x. kegiatan kecamatan cimahi aji pembatasan kegiatan masyarakat utara, daerah (pad) aparatur utara instansi vertikal wilayah kecamatan ali pasirkaliki persentase penyelenggaraan urusan program penyelenggaraan urusan jp, perintahkan umum yang dilaksanakan sesuai pemerintahan umumbelenggu pemerintahan umum sesuai penugasan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan umum sesuai penugasan kepala daerahlintasmasyarakat, kegiatan utara bhinneka tunggal ika serta pertahanan dan pasirkalikilintas, kegiatan ilahi sl2.o1 |sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan utara, daerah (pad) masyarakat, kecamatan cimahi dan ketahanan nasional pasirkaliki aparatur jumlah kegiatan pembinaan lintas kegiatan kegiatan kegiatanindeks indeks indeks indeks indeks kinerja perangkat daerah kota cimahi, cimahi meningkatkan pendapatan asli meningkatnya sumber jumlah dokumen anggaran dokumen dokumen tengah daerah (pad) daya pelaporan dokumen penyusunan dokumen perencanaan perangkat kelurahan manusia capaian kecamatan cimahi daerah yang kinerja tengah jumlah dokumen renstra dokumen dokumen dokumen kota cimahi, cimahi meningkatkan pendapatan asli meningkatnya sumber jumlah dokumen klip dokumen dokumen tengah, daerah (pad) baja pelaporan dokumen capaian |evaluasi kinerja perangkat daerah kelurahan kamus kinerja lowonbesal cimahi jumlah dokumen profil dokumen dokumen dokumasn yang memfasilitasi gaji dan pendapatan asli pegawai pegawai pegawai 4l2. |penyediaan gaji dan tunjangan asn tunjangan daerah (pad) jumlah asn kecamatan cimahi dana transfer umum yang terbina tengahtengah, dokumen ilahi koordinasi dan penyusunan laporan keuangan)| po! 1g: ng: daerah (pad) jumlah asn kecamatan cimahi akhir tahun skpd semua yang terbina tengah kelurahan kota cimahi, koordinasi dan jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dokumen dokumen pendapatan asli jumlah asn dokumen tan cimahi also2 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan |.endah daerah (pad) pakan matan cimahi bulanan triwulanan semester skpd semua yang terbina tengah kelurahan administrasi kepegawaian perangkat daerah jumlah pegawai yang dibina pegawai pegawai pegawai pegawai pegawai kota cimahi, galeri cimahi terselenggaranya sosialisasi bagi pegawai awal awal tengah pendapatan asli asn awal tan cimahi tolsosialisasi peraturan perundang undangan kecamatan cimahi tengah peg peg tan, daerah (pad) yang peg catatan cimahi semua terbina tengah kelurahan kota cimahi, legi cimahi ilahi alo.oc penyediaan komponen instalasi jumlah bulan penyediaan komponen listrik dan bulan bulan tengah, bulan kecamatan cimahi listrik penerangan bangunan kantor penerangan semua tengah kelurahtengah, daerah (pad) bulan mana ala.oe penyediaan peralatan dan perlengkapan curah kecamatan cimahi kantor kelurahan tengah dana transfer umum dana alokasi umum kota cimahi, cimahi pendapatan asli jumlah bulan penyediaan logistik kantor bulan bulan tengah, bulan ilahi 4l2. penyediaan bahan logistik kantor pen baba daerah (pad) lowonbesal cimahi kelurahan kota cimahi, jumlah bulan penyediaan cetakan dan cimahi pendapatan asli bulan bulan tengah, bulan ilahi |penyediaan barang cetakan dan penggandaan penggandaan kabah daerah (pad) kenalan cimahi kelurahan kota cimahi, cimahi penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan bulan bulan tengah, pendapatan asli bulan kecamatan cimahi peraturan perundang undangan daerah (pad perundang undangan ing: ing: semua tengah kelurahan kota cimahi, cimahi tapi hai pendapatan asli invasi jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi bulan bulan tengah, bulan ilahi a20 penyelenggaraan rapat koordinasi dan daerah (pad) ,ooo| kecamatan cimahi konsultasi skpd semua tengpersentase sarana dan prasarana yang persen persen persen urusan pemerintah daerah dipelihara kota cimahi, cimahi kecamatan cimahi pengadaan mebel jumlah set pengadaan mebel set set tengah, set tengah semua kelurahan kota cimahi, cimahi pendapatan asli jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor bulan bulan tengah, bulan pengadaan sarana dan prasarana pendukung semua daerah (pad) kecamatan cimahi gedung kantor atau bangunan lainnya tengah kelurahan dana transfer umum dana alokasi umum penyediaan jasa penunjang urusan persentase sarana dan prasarana yang pemerintahan daerah dipelihara persen persen persen kota cimahi, kasi cimahi imah alo.og penyediaan jasa komunikasi, sumber daya entah bulanjasa komunikasiistrik dan air bulan bulan tengah, pendapatan asli bulan kecamatan cimahi air dan listrik semua daerah (pad) tengahtengah, bulan semua daerah (pad) tengah kelurahan pemeliharaan barang milik daerah persentase sarana dan prasarana yang persen persen persen penunjang urusan pemerintahan daerah dipelihara kota cimahi, cimahi jumlah bulan pemberian bbm bulan bulan tengah, pendapatan asli bulan daerah (pad) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya semua kecamatan cimahi pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan kelurahan tengah dinas operasional atau lapangan jumlah bulan pemeliharaan kendaraan yang dana transfer umum nyanyi. bulan bulan bulan service dana alokasi umum kota cimahi, cimahi dana transfer umum kecamatan cimahi pemeliharaan mebel jumlah set pemeliharaan merelai set set tengah, set semua dana alokasi umum tengah kelurahan semua pemeliharaan rehabilitasi sarana dan kali kota, kecamatan cimahi prasarana gedung kantor atau bangunan jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor bulan bulan bulan kecamatan, tengah lainnya semua kelurahan program penyelenggaraan persentase layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan kependudukan dan catatan sipil yang persen persen persen publik terselesaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan pai yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja jumlah dokumen administrasi kependudukan kuman dokumen dokumen dokumen dokumen perangkat daerah yang ada kecamatan yang kota cimahi, ini cimahi jumlah dokumen administrasi kependudukan pendapatan asli doku yang diterbitkan dokumen dokumen tengah, daerah (pad) peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan semua kecamatan cimahi kelurahan kepada masyarakat wilayah kecamatan tengah jumlah dokumen skm 1dokumen dokumen dana transfer umum dokumen dana alokasi umum jumlah media informasi yang dapat diakses unit unit unit masyarakurusan pemerintahan yang atan sosialisasi ium nib kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dilimpahkan kepada camat kang kdi kana kota cimahi, cimahi pendapatan asli kegiatan sosialisasi imb kegiatan kegiatan tengah, kegiatan ilahi 2lo.oa pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait segi egi nge daerah (pad) egi kecamatan cimahi dengan pelayanan perizinan non usaha semua tengah kelurahan kegiatan sosialisasi ium nib kegiatan kegiatan kegiatantengah, daerah (pad) kegiatan tengah kelurahan program pemberdayaan been masyarakat desa dan kelurahan (ppen image yng percaya ema jam loe loe jasa jeli kiss kanan ideal kota cimahi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam cimahi 3l2. forum musyawarah perencanaan jumlah dokumen usulan musrenbang dokumen dokumen tengah, pendapatan asli dokumen ,00o| kecamatan cimahi kecamatan daerah (pad) tengah pembangunan kelurahan semua kelurahan kota cimahi, cimahi pembangunan sarana dan prasarana jumlah kegiatan monitoring evaluasi program pendapatan asli kecamatan cimahi kelurahan pemberdayaan masyarakat yang memfasilitasi kegiatan kegiatan tengah, daerah (pad) kegiatan tengah kelurahan kota cimahi, cimahi imah |pemberdayaan masyarakat kelurahan jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga 14lembaga lembaga tengah, pendapatan asli lembaga |tamatan cimahi masyarakat kecamatan semua daerah (pad) tengah52kegiatan kegiatan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum aga meningkatnya koordinasi dengan kepolisian kota cimahi, sinergitas dengan kepolisian negara republik fto cimahi al2o1 tengah, pendapatan asli indonesia kegiatan kecamatan cimahi sia, "nara dengan tni polri daerah (pad) tentara tengah instansi vertikal wilayah kecamatan semua nasional kelurahanmemantapkan pengamalan pancasila, cimahi pelaksanaan undang undang dasar negara jumlah kegiatan phn dan pba pendapatan asli kecamatan cimahi republik indonesia tahun pelestarian kecamatan cimahi tengtengah, pendapatan asli kegiatan kecamatan cimahi daerah (pad) tengah dan ketahanan nasionalngembangan kehidupan demokrasi jumlah fasilitasi kegiatan pemilu kecamatan semua kecamatan cimahi berdasarkan pancasila cimahi tengah kegiatan kegiatan kecamatan, kegiatan tengah semua kelurahan unsur kewilayahan program pemberdayaan been masyarakat desa dan kelurahan (ppp lembaga yna percaya jam loe loe waras naa po) kista deras jumlah kegiatan swadaya masyarakat kel kegiatan pemberdayaan kelurahan padukakecamatan cimahi baros tengah, daerah (pad) tengah pembangunan kelurahan barosaros kegiatan kegiatan tengah, dana alokasi umum kegiatan tengah baros kota cimahi, jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga cimahi dana transfer umum masyarakat kalurahan baros lembaga lembaga tengah, dana bagi hasil lembaga kecamatan cimahi pemberdayaan masyarakat kelurahan barosgiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan meningkatnya koordinasi dengan kepolisian negara kegiatan ,2001k amalan cimahi aji dengan tni polri tengah, daerah (pad) tentara tengah instansi vertikal wilayah kecamatan baros nasionalagunan daa egi annbaros kegiatan kegiatan tengah, daerah (pad) kegiatan tengah bhinneka tunggal ika serta pertahanan dan baroskecamatan cimahi kelurahan baros tengah, daerah (pad) tengah dan ketahanan nasional barosbaros kegiatan kegiatan tengah, kegiatan tengah baroetos6 tembaga yang berada pam dea dea banana donor lag kanan ena meningkatkan ilahi sumber kota cimahi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam cimahi daya persentase 3l2. forum musyawarah perencanaan jumlah dokumen usulan musrenbang kelurahan dokumen dokumen tengan, pendapatanasli manusia lembaga dokumen ,0oo| kecamatan cimahi cigugur tengah daerah (pad) yang yang tengah pembangunan kelurahan cigugur tengah berkualitas berdaya dan berdaya saing meningkatkan kota cimahi, sumber cimahi daya persentase 3loo2 pembangunan sarana dan prasarana jumlah kegiatan swadaya masyarakat kegiatan kegiatan .c00| tengan, dana transfer umum manusia lembaga kegiatan kecamatan cimahi kelurahan kelurahan cigugur tengah cigugur dana alokasi umum yang yang tengah berkualitas berdaya ng, dan berdaya saing kota cimahi, meningkatkan cimahi sumber id: eno ntr tsubasa forsa tagawa uma canon etonvag kesana 3l2. pemberdayaan masyarakat kelurahan 'gug |cigugur yang yang tengah tengah berkualitas berdaya dana transfer umum dan berdaya dana alokasi umum saingota cimahi, kepolisian sinergitas dengan kepolisian negara republik alah terfasilitasinya kegiatan sinergitas cimahi pendapatan asli indonesia,tet kecamatan cimahi |indonesia, tentara nasional indonesia dan egi kegiatan kegiatan tengah, kegiatan aji dengan tni polri daerah (pad) ara nasional tengah instansi vertikal wilayah kecamatan cigugur tengah indonesia dan ng,revolusi memantapkan pengamalan pancasila, cimahi mental dan pelaksanaan undang undang dasar negara jumlah kegiatan phn dan pba kelurahan pendapatan asli kecamatan cimahi republik indonesia tahun pelestarian cigugur tengah kegiatan kegiatan tengah, daerah (pad) pembangunan kegiatan tengah bhinneka tunggal ika serta pertahanan dan kendari kebudayaan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia kota cimahi, revolusi fasilitasi, koordinasi dan pembinaan bintik, cimahi mental dan ilahtengah, pendapatanasli penguna kegiatan kecamatan cimahi kelurahan cigugur tengah daerah (pad) tengah dan ketahanan nasional cigugur tengah kebudayaan kota cimahi, revolusi nt3el kai udi cimahi mental dan imah slo. pengembangan kehidupan demokrasi jumlah fasilitasi kegiatan pemilu kelurahan kegiatan kegiatan tengah, pembangunan kegiatan kecamatan cimahi berdasarkan pancasila cigugur tengah cigugur tengah tengah kebudayaan alokasi anggaran spm dinas kesehatan apbd, apbn puskesmas total bok (bok)total sumber dinas kesehatan kota cimahi, diolah. berdasarkan tabel atas. hal ini sesuai surat menteri dalam negeri nomor kedua, hal:hun anggaran sesuai dengan petunjuk tekurusan:stato tembaga yang berada pom kana kannada ena (nd (nd oran poo8dokumen dokumen mahi pendapatan asli dokumen ,0oo| kecamatan cimahi karangmekar tengah, daerah (pad) tengah pembangunan kelurahan karangmekakarangmekar kegiatan kegiatan tengah, dana alokasi umum kegiatan tengah karangmekarkarangmekar tengah, dana bagi hasil kecamatan cimahi karangmekar tengahtertiban ken dan ketertiban umum dan ketentraman umumegi egi egi egi egi khai sat sat egi meningkatkan sumber sinergitas dengan kepolisian negara republik kota cimahi, dayamanusia masyarakat 1x, kegiatan matan cimahi aji dengan tni polri tengah, daerah (pad) yang kecamatan tengah instansi vertikal wilayah kecamatan karangmekar berkualitas dan berdaya saingngai saat egi watakkarangmekar kegiatan kegiatan tengah, daerah (pad) kegiatan tengah bhinneka tunggal ika serta pertahanan dan karangmekakarangmekar tengah, daerah (pad) tengah dan ketahanan nasional karangmekarkarangmekar kegiatan kegiatan tengah, kegiatan tengah karangmek(piping base yng perdana pam dea dea doa ear kanan len9dokumen dokumen mahi pendapatan asli dokumen kecamatan cimahi setiamanah tengah, daerah (pad) tengah pembangunan kelurahan setiamansetiamanah kegiatan kegiatan tengah, dana alokasi umum kegiatan tengah setiamanahsetiamanah 7t0. tengah, dana bagi hasil amalan cimahi setiamanahhananntara kegiatan ,2001k matan cimahi aji dengan tni polri tengah, daerah (pad) tengah instansi vertikal wilayah kecamatan nasional setiamanahsetiamansetiamansetiamanah tengah, daerah (pad) tengah dan ketahanan nasional setiamanahsetiamanah kegiatan kegiatan tengah, kegiatan tengah setiaman'pass lembaga yang berada pom kana kannada kasssssian oran prcimahi tengah, daerah (pad) tengah pembangunan kelurahan cimahimahi kegiatan kegiatan tengah, dana alokasi umum kegiatan tengah cimahicimahi ngah, dana bagi hasil amalan cimahi cimahippi adat adat.tentu kegiatan |amalan cimahi aji dengan tni polri tengah, daerah (pad) ara nasional tengah instansi vertikal wilayah kecamatan cimahi indonesia dan instansi vertikal wilayah kecamatan program penyelenggaraan urusan persentasi penanganan gangguan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum dan persen persen persen penyelenggaraan urusan pemerintahan jumlah yang melaksanakan siskamling hub maa penugasan kepala daerah dan jumlah partisipasi masyarakat kelurahan pal cimahi dalam kegiatan pba dan phcimahi kegiatan kegiatan tengah, daerah (pad) kegiatan tengah bhinneka tunggal ika serta pertahanan dan cimahijunacimahi tengah, daerah (pad) tengah dan ketahanan nasional cimahicimahi kegiatan kegiatan tengah, kegiatan tengahnosp maga yang penata pam dea dea dana arogan anang kananpaduka tengah, daerah (pad) tengah pembangunan kelurahan padukpaduka kegiatan kegiatan tengah, dana alokasi umum kegiatan tengah padukapaduka engah, dana bagi hasil kecamatan cimahi padukalurahan paduka|fto al2o1 1mahi pendapatan asli kegiatan w00| kecamatan cimahi aji dengan tni polri tengah, daerah (pad) tengah instansi vertikal wilayah kecamatan padukakegiatan kegiatan kegiatan umum sesuai penugasan kepala daerah egi egi egi egi egi egi ipaduka kegiatan kegiatan tengah, daerah (pad) kegiatan tengah bhinneka tunggal ika serta pertahanan dan padukapaduka tengah, daerah (pad) tengah dan ketahanan nasional padukapaduka kegiatan kegiatan tengah, kegiatan tengah padukalah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen kinerja perangkat daerah kota cimahi, cimahi pendapatan asli jumlah dokumen anggaran dokumen dokumen selatan, daerah (pad) dokumen ala.o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat kelurahan kecamatan cimahi daerah sel dokumen dokumen kecamatan, daerah (pad) dokumen semua tan cimahi |evaluasi kinerja perangkat daerah kelurahan pesan cimahi jumlah dokumen money kinerja bulanan dokumen dokumen dokumen kota cimahi, jumlah asn yang memfasilitasi gaji dan cimahi pendapatan asli orang orang selatan, orang penyediaan gaji dan tunjangan asn tunjanganselatan, dokumen ilahi alo.o2 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan! po! ing: daerah (pad) kecamatan cimahi akhir tahun skpd semua selatan kelurahan kota cimahi, koordinasi dan penyusunan laporan keuanganjjumlah dokumen laporan keuangan dokumen dokumen dean pendapatan asli dokumen kecamatan cimahi daerah (pad: bulanan' triwulanan semester skpd semua selatan kelurahan administrasi kepegawaian perangkat daerah jumlah pegawai yang memfasilitasi bintik. pegawai pegawai pegawai pegawai pegawai kota cimahi, iraollitaci cnelallaaei cimahi imah aliansi jumlah pegawai yang difasilitasi sosialisasi pendapatan asli kecamatan cimahi sosialisasi peraturan perundang undangan peraturan orang orang selatan, daerah (pad) orang selatan kelurahan administrasi umum perangkat daerah jumlah bulan terfasilitasinya sarana dan bulan bulan bulan prasarana yang memfasilitasi kota cimahi, legi cimahi ilahi alo.oc penyediaan komponen instalasi jumlah bulan penyedia komponen listrik dan bulan bulan selatan, pendapatan asli bulan kecamatan cimahi listrik penerangan bangunan kantor penerangan semua daerah (pad) selatan kelurahan kota cimahi, jumlah bulan pemeliharaan cimahi pendapatan asli bulan bulan selatan, bulan imah alone penyediaan peralatan dan perlengkapan perlengkapan peralatan kantorkecamatan cimahi penyediaan bahan logistik kantor jumlah bulan penyediaan logistik kantor bulan bulan selatan, bulan ,000j semua daerah (pad) selatan kelurahan kota cimahi, cimahi imah 4l200 penyediaan barang cetakan dan penggandaan umah bulan penyediaan barang cetakan dan bulan bulan selatan, pendapatan asli bulan kecamatan cimahi penggandaan kantor semua daerah (pad) selatan kelurahan kota cimahi, cimahi alo.og penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan bulan bulan selatan, pendapatan asli bulan kecamatan cimahi perundang undangan peraturan perundang undangan kantor semua daerah (pad) selatalone pe velenagaraan rapat koordinasi dan jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi bulan bulan selatan, pendapatan asli bulan ,ooo| kecamatan cimahi konsultasi skpd semua daerah (pad) selatan kelurahan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah jumlah pengadaan barang milik daerah paket paket paket paket paket kota cimahi, cimahi pendapatan asli jumlah pengadaan filling kabinet buah buah selatan, daerah (pad) buah kan cimahi kecamatan cimahi pengadaan mebel kelurahan selatan dana transfer umum jumlah pengadaan kursi pcs pcs dana alokasi umum pcs penyediaan jasa penunjang urusan jumlah bulan terfasiltasinya sarana dan bulan bulan bulan pemerintahan daerah prasarana yang memfasilitasi kota cimahi, hasi cimahi ilahi also8 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya indah bulanjasa komunikasi listrik dan air bulan bulan selatan, pendapatan asli bulan kecamatan cimahi air dan listrik semua daerah (pad) selatanselatan, bulan semua daerah (pad) selatan kelurahan pemeliharaan barang milik daerah jumlah bulan terfasiitasinya sarana dan bulan bulan bulan penunjang urusan pemerintahan daerah prasarana yang memfasilitasi kota cimahi, cimahi jumlah bulan pemberian bbm bulan bulan selatan, pendapatan asli bulan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya semua daerah (pad) kecamatan cimahi pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan .250j kelurahan ,200j selatan dinas operasional atau lapangan dana transfer umum jumlah unit kendaraan yang diasuransikan unit unit dana alokasi umum unit jumlah unit kendaraan yang service unit unit pop unit kota cimahi, jumlah bulan pemeliharaan rumah dan gedung cimahi pendapatan asli iritasi bulan bulan selatan, bulan imah alo.o9 pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan |dinas semua daerah (pad) kecamatan cimahi bangunan lainnya selatan kelurahan dana transfer umum dana alokasi umum program penyelenggara persentase layanan administrasi kependudukan pemerintahan dan pelayanan persen" persen" persen" dan catatan sipil yang terselesaikanadministrasi yang diterbitkan dokumen dokumen dokumen dokumen perangkat daerah yang ada kecamatan kota cimahi, ini cimahi jumlah dokumen administrasi kependudukan dokumen45000 dokumen! selatan, pendapatan asli doku peningkatan efektifitas pelaku pet yang diterbitkan semua daerah (pad) men tan cimahi peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kecamatan cimahi kepada masyarakat wilayah kecamatan kelurahan selatan jumlah media informasi yang dapat diakses media media media masyarakat pelaksanaan urusan pemerintahan yang jumlah berkas ium yang dilayani dan pemohon ijin ijin ijin dilimpahkan kepada camat imb semua kab kota, jumlah kegiatan monitoring evaluasi, dan semua pendapatan asli ita kegiatan kegiatan kegiatan pelaporan yang memfasilitasi kecamatan, daerah (pad) ilahi 2lo.oa pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait .0001semua kecamatan cimahi dengan pelayanan perizinan non usaha selatan kelurahan jumlah pelaku usaha yang memiliki nib orang orang nan orang jumlah pemohon yang mengajukan imb orang orang po00 pp010selatan, daerah (pad) kegiatan selatan kelurahan program pemberdayaan been masyarakat desakan kelurahan poossso tembang yang bahaya doakan does jadi lea kandas jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kegiatan pemberdayaan kelurahan masyarakat kecamatan cimahi selatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kota cimahi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam cimahi forum musyawarah perencanaan jumlah dokumen usulan musrenbang kecamatan dokumen dokumen selatan, pendapatan asli dokumen kecamatan cimahi daerah (pad) selatan pembangunan kelurahan semua kelurahan kota cimahi, cimahi ilahi 3loo2 pembangunan sarana dan prasarana jumlah kegiatan monitoring evaluasi program kegiatan kegiatan selatan, dana transfer umum kegiatan kecamatan cimahi kelurahan pemberdayaan masyarakat yang memfasilitasi semua dana alokasi umum selatan kelurahan kota cimahi, cimahi jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga pendapatan asli kecamatan cimahi pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat kecamatan kegiatan kegiatan selatan, daerah (pad) kegiatan selatan, sinergitas dengan kepolisian negara republik fto cimahi al2. 4selatan, pendapatan asli kegiatan ,0oo| kecamatan cimahi aji dengan tni polri daerah (pad) selatan instansi vertikal wilayah kecamatan semua kelurahan program penyelenggaraan urusan persentase penanganan ganguan ketentraman emn pemerintahan umum dan ketertiban umum persen! persen! persen penyelenggaraan urusan pemerintahan kegiatan monitoring siskamii kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan umum sesuai penugasan kepala daerah egi kan egpba kecamatan kegiatan kegiatan selatan, daerah (pad) kegiatan selatan semuselatan, pendapatan asli kegiatan kecamatan cimahi daerah (pad) selatan dan ketahanan nasional semua kelurahan unsur kewuayanan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan persentase lembaga yang berdaycimahi pendapatan asli dokumen kecamatan cimahi kelurahan cibeber selatan, daerah (pad) selatan pembangunan kelurahan cibebeber kegiatan kegiatan selatan, dana alokasi umum kegiatan selatan cibebpendapatan asli masyarakat kelurahan cibeber kegiatan kegiatan selatan, daerah (pad) kegiatan cubeb 3l2. |pemberdayaan masyarakat kelurahan 7ag| perememah al201 indonesia, tentara nasional indonesia dberumum sesuai penugasan kepala daerah cibeber kegiatan kegiatan kegiatan kegiatanberbeilahiber kegiatan kegiatan .900j selatan, daerah (pad) kegiatan ,900j selatan dan ketahanan nasional cibeber tunku kewilayahan hal kecamatan a1sa285a2| aosnanaol o | program pemberdayaan been harakat desa dan kelurahan lembaga yara benama ema jawa opa haa ana po) kanan jumlah kegiatan swadaya masyarakat kel kegiatan pemberdayaan kelurahan leuwigajahleuwigajah selatan, daerah (pad) selatan pembangunan kelurahan leuwigajleuwigajah kegiatan kegiatan selatan, dana alokasi umum kegiatan selatan leuwigajah3l2. 3pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat kelurahan leuwigajah .9es| selatan, dana bagi hasil kecamatan cimahi leuwigajahleuwiga100persen" persen persen penyelenggaraan urusan pemerintahan jumlah kegiatan phn pba kelurahan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan umum sesuai penugasan kepala daerah leuwigajleuwigajahleuwigajmas kegiatan kegiatan cimahi pendapatan asli kegiatan kecamatan cimahi kelurahan leuwigajah selatan, daerah (pad) selatan dan ketahanan nasional tak leuwigajah unsur kewwayanan program pemberdayaan cemn masyarakat desa dan kelurahan |pptptosp tembaga yang berada ema fame opa loe kid kdi kana naa jumlah kegiatan swadaya masyarakat kel kegiatan pemberdayaan kelurahan utama kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiat"mahi pendapatan asli dokumen kecamatan cimahi kelurahan utama selatan, daerah (pad) selatan pembangunan kelurahan utamutama kegiatan kegiatan selatan, dana alokasi umum kegiatan selatan utama kota cimahi, jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga cimahi pendapatan asli masyarakat kelurahan utama kegiatan kegiatan selatan, daerah (pad) kegiatan 3l2. 3pemberdayaan masyarakat kelurahan .09e| yamautamaniatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan umum sesuai penugasan kepala daerah utautamautama.8a8| mahi pendapatan asli kegiatan kecamatan cimahi kelurahan utama selatan, daerah (pad) selatan dan ketahanan nasionalotato tembaga yang berada aman pama lea prana en kans pesanbelong selatan, daerah (pad) selatan pembangunan kelurahan belongelong kegiatan kegiatan selatan, dana alokasi umum kegiatan selatan belong kota cimahi, jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga cimahi pendapatan asli masyarakat kelurahan belong kegiatan kegiatan selatan, daerah (pad) kegiatan 3l2. |pemberdayaan masyarakat kelurahan ponggiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum|amalan cimahi selatan, daerah (pad) selatan instansi vertikal wilayah kecamatan belong program penyelenggaraan urusan persentase penanganan gangguan gangguan emejumlah kegiatan pba phn kelurahan tata kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan umum sesuai penugasan kepala daerah belobelongbelongtamatan cimahi kelurahan belong selatan, daerah (pad) selatan dan ketahanan nasional belong unsur kewwayanan program pemberdayaan (emma harakat desa dan kelurahan |ppyptesp lembaga yang benama lea tae akan kans biscibeureum selatan, daerah (pad) selatan pembangunan kelurahan cibeureumureum kegiatan kegiatan selatan, dana alokasi umum kegiatan selatan cibeureum dokter spesialis kedokteran jiwa psikiatri, bidan, perawat: gizi, tenaga kesehatan masyarakat, analis teknik laboratorium medik atom): dan il. penata rontgen. tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu kader kesehatan, guru paud, dokter kecil peer counselor, kader kesehatan remaja, pendamping, dan menjangkau. tabel dukungan personil spm bidang kesehatan tahun |.xo jenis tenaga jumlah dokter spesialis kebidanan dokter spesialis penyakit dalam dokter spesialis paru) dokter kecil peer counselor kader kesehatan remaja menjangkau sumber dinas kesehatan kota cimahi diolah.|pemberdayaan masyarakat kelurahan masyarakat kelurahan cibeureum 7se| satan, dana bagi hasil kecamatan cimahi cibeureumureumanggota pembinaan lintas kelurahan keg keg keg keg keg penyelenggaraan urusan pemerintahan cibeureum. umum sesuai penugasan kepala daerah jumlah kegiatan phn pba kelurahan cibeureureumureumureum kegiatan kegiatan selatan, daerah (pad) kegiatan selatan dan ketahanan nasional cibeureum doo tunku meme rin han umum nilai sakit perangkat daerah nilai nilai tronille nilai nilai persentase asn yang memiliki kesesuaian kabupaten kota persentase realisasi anggaran )?| persen persen jaspesen jaspersen peaasssi pane pena lespersen prang beton kabupaten kota dea denatersedianya dokumen perencanaan, kinerja perangkat daerah penganggaran dan hasil evaluasi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat pendapatan asli asn kota badan kesatuan kenari meningkatnya kinerja kantor kesatuan bangsa asn kota badan kesatuan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik kegiatan kegiatan cimahi kegiatan bangsa dan politik pendapatan asli terpenuhinya gaji asn bulan bulan bulan penyediaan gaji dan tunjangan asn penulisnya gai suan jintan daerah (pad) ramuan bea batik terpenuhinya tunjangan asn bulan bulan bulan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan| besi petugas administrasloperaor bulan bulan ann bulan badan kesatuan gan|pelapor bulanan' triwulanan semester skpd tersusunnya laporan keuangan kantor bangsa dan politik kegiatan kegiatan kegiatan kesatuan bangsa t0sosialisasi peraturan perundang undangan #"sahamnya peraturan perundangan melalui kali kali kali ,ooo| badan kesatuan kegiatan pembinaan kepegawaian bangsa dan politik memperkuat stabilitas penyediaan peralatan dan perlengkapan tersedianya peralatan dan perlengkapan dana transfer umum pothukhanka petugas badan kesatuan alone 'gap: ianya pelengkap: 12kegiatan kegiatan her dan tugas kegiatan kantor operasional kantor dana bagi hasil administrasi bangsa dan politik transformasi pelayanan publpolhukhanka 4lo.oe penyediaan bahan logistik kantor tersedianya bahan logistik untuk mendukung bulan bulan dan petugas bulan badan kesatuan kegiatan dan operasional kantor administrasi bangsa dan politik transformasi pelayanan publik memperkuat stabilitas tersedianya barang cetakan penggandaan polhukhanka pendapatan asli petugas badan kesatuan penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung kegiatan dan operasional bulan bulan daerah (pad) dan administrasi bulan bangsa dan politik pelayanan publik transformasi pelayanan publik memperkuat stabilitas penyelenggaraan rapat koordinasi dan terselenggaranya rapat koordinasi dan pendapatan asli polhukhanka petugas badan kesatuan i206 konsultasi skpd konsultasi dengan berbagai pihak terkait bulan bulan daerah (pad) dah nasi administrasi bulan angsa dan politik pelayanan publik pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terfasilitasinya kebutuhan gudang arsip dan pengadaan gedung kantor atau bangunan pelayanan bawaslu melalui mekanisme bulan bulan bulan c0, ,0oo| badan kesatuan lainnya bangsa dan politik sewa kontrak bangunan penyediaan jasa penunjang urusan berfungsinya seluruh sarana dan perikatan kantor persen persen persen pemerintahan daerah penunjang kegiatan memperkuat personil stabilitas kantor, kali lari polhukhanka sarana dan alone penyediaan jasa komunikasi, sumber baya terpeliharanya peralatan penjaringan bulan bulan dan prasarana bulan ,0oo| badan kesatuan air dan listrik komunikasita polhukhanka sarana dan 4logo penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan terfasilitasinya kegiatan pemeliharaan bulan bulan dana transfer umum dan prasarana bulan badan kesatuan: kantor peralatan dan perlengkapan kantor dana alokasi umumritasi polhukhanka sarana dan also8 penyediaan jasa pelayanan umum kantor @fasilitasnya kegiatan kebersihan dan bulan bulan dan prasarana bulan badan kesatuan pelayanan umum kantor bangsa dan politik transformasi kantor serta pelayanan peralatan publik lainnya p'v lih: milik pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tama pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan bangsa dan politik dinas operasional atau lapangan terpeliharanya kendaraan operasional unit bulan bulan bulan 1g: mobil dan unit motorunder kota cimahi, ter jumlah kegiatan terkait ideologi wawasan semua badan kesatuan kebangsaan, pembauran kebangsaan, boneka kegiatan kegiatan .100j kecamatan, kegiatan bangsa, pembauran kebangsaan, boneka bangsa dan politik tunggal ika, dan sejarah bangsa masyarakat semua tunggal ika dan sejarah kebangsaperan partai politik dan lembaga pendidikan meningkatnya peran parpol dan lembaga melalui melalui pendidikan politik dan aan lai bandara 100persen persen persen pengembangan etika serta budaya politik, dapo politik perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budi: politik, peni kaban demokrasi apsis terformulasikannya kebijakan teknis dan lele indah: kita pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan politik, persen persen persen kelembagaan pemerintahan, perwakilan otokrasi, etika dan budaya politik dan partai politik, pemilihan umum pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik kota cimahi, mendistribusikannya bantuan keuangan bagi semua dana transfer umum parpol dengan suara sah dan sesuai peraturan parpol parpol kecamatan, parpol dana bagi hasil perundangan semua pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan kelurahan politik, etika budaya politik, peningkatan parpol, demokrasi, fasilitasi kelembagaan terfasiltasinya kegiatan kpu melalui hibah lembaga lembaga lembaga lembaga badan kesatuan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, bawaslu dan bangsa dan politik pemilihan umum pemilihan umum kepala terfasilitasinya kegiatan operasional kantor lembaga lembaga kpu, lembaga daerah, serta pemantauan situasi politik bawaslu masyarakat daerah terlaksananya kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi perempuan kelompok lembaga organisasi kegiatan kegiatan kegiatan kemasyarakatan terlaksananya pemantauan monitoring dan evaluasi kegiatan parpol parpol parpol parpol program pemberani dan persentase organisasi kemasyarakatan yai pengawasan organisasi diberdayakan diawasi yang persen persen persen kemasyarakatan meningkatnya kebudayaan dan terfasilitasinya kegiatan organisasi lembaga kelompok lembaga lembaga lembaga lembaga lembaga masyarakat meningkatnya kemampuan manajerial pengurus ormas lsm kelompok masyarakat lainnya orang orang orang melalui pelatihan perumusan kebijakan teknis dan terawalnya organisasi lembaga kelompok p'v pelaku bid. pemantapan pelaksanaan bidang . masyarakat kota cimahi lembaga lembaga 100lembaga lembaga lembaga pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan iritasi terfasiitasinya kegiatan persen persen persen kehormatan kelembagaan terlaksananya verifikasi, pengawasan pembinaan ormas lsm kelompok masyarakat kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan lainnya pelatihnya para pengurus organisasi lembaga kelompok masyarakat orang orang orang meningkatnya kebudayaan dan terfasilitasinya lembar kegiatan organisasi lembaga kelompok lembaga lembaga memperkuat organisasi le| masyarakat ili pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran stabilitas maga kalo ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan jerih pothukhanka mpok badan kesatuan 4l2.or ormas, meningkatnya kemampuan manajerial pengurus dan masyarakat: mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas |ormas lsm kelompok masyarakat lainnya orang orang transformasi pengurus orang bangsa dan politik dan ormas asing daerah melalui pelatihan pelayanan organisasi terlaksananya verifikasi, pengawasan publik maga: pembinaan ormas lsm kelompok masyarakat kegiatan kegiatan kegiatan lainnykota cimahi, ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi jumlah kegiatan terkait aliran kepercayaan semua badan kesatuan pencegahan penyalahgunaan narkotika, masyarakat, p4gn tingkat kota, kub yang lembaga lembaga .600j kecamatan, lembaga itn ciliata bangsa dan politik fasilitasi kerukunan umat beragama dan difasilitasi semua penuh kepercayaan daerah kelurahan realisasi capaian kinerja dan kerangka pendanaan prakiraan maju rencana tahun 'target bea gitar sub kegiatan mna imsaaaa mama smua sub kegiatan perkara kegiatan mia forlap akan rkd tahun besaran penanggung jawab rpm target program peningkatan kewaspadaan nasional dan terciptanya keamanan dan ketentraman wilayah peningkatan kualitas dan fasilitasi |masyarakat kondusif) persen penanganan konflik sosial kan dini masyarakat keadaan ren jan span jom ara por kebijakan teknis dan betah kota cimahi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan |"#"lencananya pertemuan dalam rangka .oaa.co0| ani nasional dan pei konflik sosial pembahasan potensi konflik ath dan situasi kegiatan terkini daerah terumuskannya kebijakan teknis dalam rangka kewaspadaan dini daerah dan penanganan ikonik kota cimahi, terfasiltasinya kegiatan forum kewaspadaan semua dini masyarakat kecamatan, kegiatan semua kelurahan pelaksanaan kebijakan bidang sister kewaspadaan dini. kerjasama intelijen, tertasiltasinya kegiatan penyelidikan. daerah, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing pengamanan dan penggalangan informasi forum bulan radon kesatuan dan lembaga asing, kewaspadaan terkait potensi ath, deteksi dini dan cegah kewaspadaan bangsa dan politik perbatasan antar negara, fasilitasi din kelembagaan bidang kewaspadaan, serta terlaksananya kegiatan masyarakat penanganan konflik daerah monitoring pengawasan surveillance pemantau bulan penggalangan informasi kegiatan sejenisnya terpahaminya kegiatan deteksi cegah dini dan dasar dasar intelijen bagi pengurus fkm kota kecamatan pelaksanaan koordinasi bidang kota cimahi, intelijen keumapadaan diri kerjasama lintasan, terfasiitasinya kegiatan pemantauan dan kanan dana transfer umum daerah, pemantauan orang asing. tenaga kerja asing wilayah kecamatan, bagi hasil form radar ke: dan lembaga asing, kewaspadaan pengamanan way ooo| semua hata kembalian pan pad perbatasan antar negara, fasilitasi kelurahan dut kelembagaan bidang kewaspadaan, serta kat i daki ina penanganan konflik sosial kegiatan kegiatan mens ban mea pit. wali kota cimahi, diundang! cimahi pada tang agustus sekret daerah kota cimahi, didik tno nugrahawan berita kota cimahi tahun nomorsarana kesehatan dinas kesehatan kota cimahi.p. , ..ab pendahuluan berdasarkan amanatnyatakan bahwa perubahan rencana kerja pembangunan daerah rkd)disusun dengan tahapan yang terdiri dari penyusunan rancangan perubahan rkd, perumusan rancangan akhir perubahan rkd, dan penetapannya. perubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kota cimahi tahun akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan seluruh perangkat daerah kota cimahi. dokumen perubahan rkd tahun merupakan dokumen yang menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan umum perubahan apbd (kuda) tahun anggaran serta prioritas dan plafon anggarluar wilayah kerja puskesmas., solusi dari permasalahan tersebut atas antara laincisco bikes dalam perencanaan penganggaran spm puskesmas. perlu pkator spm terhadap penanggung jawab spm puskesmas. perlu dikajiurusan kesehatan, dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap triwulan. urusan pekerjaan umum jenis pelayanan dasar jenis pelayanan dasar spm urusantarget dan realisasi pencapaian standar pelayanan minimal oleh daerah tahun target standar pelayanan minimal urusan. tabel target spm urusan pekerjaan umum tahuntarget pencapaian spmit orang hari dan y60 untuk target capaian pemerintah daerah kota cimahi dan untuk target capaian pusat pada tahun penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestikbaik setempat maupun terpusat pada tahun sebesar 100y6o. namun target capaian pemerintah daerah kota cimahi sebesar y0. realisasi standar pelayanan minimal urusan pekerjaan umum kota cimahi tahun adalah sebagai berikut tabel capaian spm urusan pekerjaan umum tahun aaa daaspm urusanelolaan air limbah domestik spm urusankaalamnya dilakukan pekerjaan uji ellen ipar yang telah dibangun, dengan realisasi dilaksana, juga sudah ada beberapa perusahaan, tidak mengganggu kinerja utd spal. hal yang tidak dapat mencapai adalah pengambilan sampel air limbah yang seharusnya setiap bulan, namun karenaelain itu,sedang melaksanakan asesmen. oleh karena itu, pengambilan sampel mulai dilaksanakan pada triwulan pada inlet, tetapi. namun karena petugas khawatir karena paparan virus corona, maka pada bulan juni dan juli tidak dilakukan pengambilan sampel sama sekali. pada bulan agustus pengambilan sampel baru,dapat melayani penyediaan kakus..sebagai berikut tabel anggaran penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari kota cimahi tahun program mol sosok team penyusunan rencana, kebijakan strategi dan teknis spam program supervisi pembangunan pengelolaan dan peningkatan perluasan pengembangan perbaikan spam sistem air minum peningkatan spam jaringan kegiatan perpipaan kawasan pengelolaan dan perkotaan pengembangan perluasan spam jaringan sistem penyediaan perpipaan kawasan air minum spam) perkotaan daerah pengembangan sdm dan kabupaten kota kelembagaan pengelolaan spam operasi dan pemeliharaan sumber dinas pkp kota cimahi, diolah. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dalam pelaksanaan penerapan pencapaian spm urusanpenyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik kota cimahi tahun program pengelolaan penyusunan rencana, kebijakan, apbd pengelolaan dan dan strategi dan teknis sistem pengembang an pengembang pengelolaan air limbah domestik sistem air an sistem dalam daerah kabupaten kota limbah air limbah rehabilitasi peningkatan perluasan apbd domestik sistem pengelolaan air limbah dalam domestik terpusat skala daerah permukiman kabupaten pembinaan teknik pengelolaan air kota limbah domestik pengelolaan sosialisasi dan pemberdayaan apbd pelayanan masyarakat terkait penyediaan air limbah sistem pengelolaan air limbah domestik domestik supervisi apbd lo) jumlah sumber dinas pkp kota cimahi, diolah. pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik tidak dialokasikan anggaran secara khusus karena kegiatan terkait hal tersebut termasuk dalam sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik. adapun realisasi anggaran untuk spm urusan pekerjaan umum kota cimahi tahun adalah sebagai berikut tabel realisasi anggaran penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tahun program pengelolaan penyusunan pengelolaan dan rencana, dan pengemban kebijakan, strategi pengembang g an sistem dan teknis sistem sementara pas p) perubahan tahun anggaran dan rencana kerja anggaran perubahan rka p) perangkat daerah tahun anggaran rencana anggaran dan belanja daerah rapid) perubahan tahun anggaran serta dukungan program pembangunan baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat. latar belakang pemerintah daerah kota cimahi melakukan pembangunan daerah secara terencana dalam upaya menuju kondisi kota dan masyarakat yang lebih baik, seperti yang diamanatkan dalam visi dan misi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kota cimahi tahun selanjutnya, berbagai upaya pembangunan tersebut disusun dalam dokumen perencanaan jangka menengah (lima) tahunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) tahun dan dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan rencana kerja pemerintah daerah rkd). perencanaan tahun telah disusun dalam rkd kota cimahi tahun yang ditetapkan dengan peraturan wali kota cimahi nomor tahun tentang rencana kerja pembangunan daerah kota cimahi tahun seiring dengan perkembangan lingkungan eksternal dan lingkungan internal kota cimahi, telah muncul berbagai masalah dan kondisi yang berbeda dengan kondisi pada saat penyusunan rkd tahun diantaranya penyesuaian apbd tahun anggaran berkaitan dengan penyelesaian program program prioritas yang seiring dengan berakhirnya masa jabatan kdh walikota cimahi periode pada oktober lanjutan program dan kegiatan dari tahun sebelumnya, masih berlangsungnya masa pemulihan sosial ekonomi dampak dari virus disease covid penyesuaian apbd tahun anggaran diutamakan untuk pemulihan sosial ekonomi, disebabkan adanya corona virus disease covid hal ini merupakan salah satu amanat pemerintah pusat an sistem air limbah pengelolaan air air limbah domestik limbah domestik dalam dalam daerah daerah kabupaten kota kabupaten rehabilitasi pening kota kata perluasan pengelolaan sistem pengelolaan air limbah pelayanan domestik terpusat air limbah skalajumlah sumber dinas pkp kota cimahi, diolah. dukungan personil pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari dalam melaksanakkebutuhan pokok air minum sehari hari pama tenaga ahi tenagaahi (am dipmamt tenagaanti lira tenaga ahi |rumah sumber dinas pkp kota cimahi, diolah. penyediaan pelayanan pengelolapeningkatan kualitas pelayanan air limbah domestik dontntonaga tahun (mengalami tenaga harian lepas pmenagaami tenaga harian lepas (pakai gegen sisa pns tenaga ahi iwv|sra pegawai negeri sipil pns) ) | tenagaahi |sudah sumber dinas pkp kota cimahi, diolah. permasalahan dan solusi permasalahan dan solusi dalam pemenuhuntuk mengatasi permasalahan dalam upaya pencapaian spm bidang pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari tersebutrmasalahan dan solusi penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik:dam kota bandung untuk pembuangan lumpur tinjauntuk permasalahan covid samping itu terjadi pemotongan anggaran pusat dak) ta. yang menjadi salah satu penyumbang utama sanitasi,antara lain:,ditangki tinja untuk diurusan perumahan rakyat jenis pelayanan dasardan realisasi pencapaian standar pelayanan minimal oleh daerah kota cimahi tahun target pencapaian spm bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman melalui penyediaan rumah yang layak huni dan rehabilitasi rumah yang tidakkarena tidak semua rumah yang roboh atau terdampak bencana, masuk , yang dilakukan oleh bidang perumahan dan permukiman dinas perumahan dan kawasan permukiman kota cimahi, telah melaksana, tanpa rekomendasi bpbd untuk rumah yang terkena bencana. hal tersebutdan capaianercantum pada tabel sebagai berikut tabel target dan capaian spm urusan perumahan rakyat kota cimahi tahun penyediaan rehabilitasi rumah eee bencana fasilitasi penyediaan rumah yang terkena relokasi sumber dinas pkp kota cimahi, diolah. untuk capaian spm rehabilitasi rumah bagi korban bencana, tidak semu. hal ini menyebabkan tidak tercapainya target spm tersebut kota cimahi. dari yang targetkan rumah, yang terealisasi pada tahun hanya sebesar rumah dengan persentase yo. sedangkan untuk spm relokasi rumah bagi korban bencana, tidak dapat memenuhi target karenaalokasi anggaran dalam pelaksanaan penerapan pencapaian spm urusan perumahan rakyat, yang meliputi sub bidangilakukan setiap tahun melalui. pada tahun dilaksanakan melalui tahunpada tabel dijelaskan mengenai anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bersumber dari apbd kota cimahi tahun untuk alokasi pencapaian spmurusan perumahan rakyat tahun program pembangunan rehabilitasi rumah bagi pengembangan dan korban bencana perumahan rehabilitasi penyusunan site plan rumah korban dan atau detail bencana atau engi ing desi ded relokasi engineering design ded) bagi rumah korban program kabupaten kot bencana atau relokasi program kabupaten kota sumber: dinas pkp kota cimahi, diolah. adapun realisasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut tabel realisasi anggaran untuk pencapaian spm urusan perumahan rakyat untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni anggaran pan fisik gram kegiatan sub kegiatan realisasi rp) rehabilitasi rumah bagi korban bencana pembangunan dan rehabilitasi program rumah korban penyusunan site pengembangan bencana atau plan dan atau perumahan relokasi detail engineering program design ded) bagi kabupaten kota rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten kota sumber dinas pkp kota cimahi, diolah. realisasi anggaran baru mencapai karena yang direhabilitasi sebanyak rumah dari target rumah sehingga penyerapan anggaran pun sesuai dengan kebutuhan. dukungan personil dalam melaksanakan spm urusanperangkat daerah kepada seluruh pemerintah daerah sebagai implementasi dari beberapa peraturan pelaksanaini selanjutnya ditindaklanjuti oleh beberapa kementerian lembaga untuk menerbitkan peraturan pelaksananya, antara laengan kondisipersonil berdasarkan latar belakang pendidikan diuraikan pada tabel sebagai berikut tabel personil untuk urusan perumahan rakyat pap maa |tenagaahi tenaga hariantepas pegawai negeri sipir pns) o oo| |tenagaahi pegawai negeri sipil pns) |menafkahi tenaga harian lepas (sa pegawai negeri sipir pns) o o | |tenagaahi jumlah sumber dinas pkp kota cimahi, diolah. permasalahan dan solusi permasalahan yang dihadapi kota cimahi dalam upaya pencapaian spm urusan perumahan rakyat adalahada pemahaman yang sama,rendah, sedangkan kegiatan ini bersifat stimulan, dengan perlunya swadaya masyarakat sebagai syarat utama untuk keberhasilan output kegiatan fisik lapangan. berdasarkan permasalahan tersebut, maka beberapa solusi yang dapat dilaksanakan antara lain untuk menindaklanjuti permasalahan rumah yang terkena bencana,diupayakan untuk mempunyai bukti pembayaran yang dilegalkan oleh pihak kelurahan setempaturusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat jenis pelayanan dasar sub urusan kebencanaanurusankebencanasabar tune tenan tegappelayanan pencegahan jumlah warga negara yang dasumber permendagri nomor tahun sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakar, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai berikut tabel target standar pelayanan minimal spm) sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bela kanan indikator pencapaian dasar capaian pelayanan persentase gangguan trantibum yang ketentraman dan dapat diselesaikan ketertiban umum pelayanan persentase pelayanan penyelamatan dan yyo penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh evakuasi korban pemadam kebakaran persentase kebakaransumber permendagri nomor tahun realisasi sub urusan kebencanaanurusan kebencanaan tahun tahun .x0| jenis pelayanan dasar sasaran capaiyyo evakuasi korban bencana sumber bpbd kota cimahi, diolah.tahun dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota cimahiangl,, dan.capaian spm sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran dijelaskan pada tabel berikut tabel realisasi spm sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun umum pengaduan pelayanan penyelamatan dan evakuasi kejadian pte yang respon time sumber bpbd kota cimahi, diolah.luar kota cimahi sampai dengan semester tahuyaitu sebanyak dan kejadian berbantuan luar kota cimahi. anggaran sub urusan kebencanaankebencanaan mesmmareasmmsun ena mes mocmnemmmssnesutan most sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kie) rawan bencana kabupaten kota por delta bencana aan gi) kawan bencana 77e419000kabupaten kota penanganan pasca bencana kabupaten kota ')'))))) ) | kemana saman anang bencana (pemesan bencana mmmenftan ptesumber bpbd kota cimahi, diolah.wro| megaton kian anggaran penertiban pedagang kaki lima penanganan unjuk rasa penertiban bangunan liar layanan kerugian materiil layanan pengobatan akibat cedera fisikumber satpol pp damkar kota cimahi, diolah.ditingkatkan tahun berikutnya. dukungan personil sub urusan kebencanaann: orang, div: orang, diploma diri): orang, dil: orang, sta: orang, smp:permasalahan dan solusi sub urusan kebencanaansa: ancaman se::f menjadi preventif. solusi. kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seperti sarana dan prasarasolusi. solusi. belum adanya sop dalam layanan ganti rugi pada warga yang terkena dampak dari penegakan perda. solusi. lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antar dinas instansi terkait. solusiurusan sosial jenis pelayanan dasar spmencana alam dan sosial. dinas sosial kota cimahi baru berdiri sebagai dinas mandiri pada desember seiring ditetapkannyaindikator yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja peningkatan kesejahteraan sosial kota cimahi pada dinas sosial, menggunakan turunan dari indikator indikator yang terdapat dalam komponen indeks kesejahteraan sosial sos), yaitu interaksi sosial hak hak dasar sosial. strategi yang ditetapkan adalah meningkatnya penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial serta arah kebijakan yaitu meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, dengan penerapan jaring pengaman sosial jps), pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial sehingga indikator indikator dalam sos tersebut telah diukur dalam indikator peningkatan kesejahteraan sosial. target dan realisasi pencapaian standar pelayanan minimal oleh daerah target dan realisasi pencapaian spm urusan sosial kota cimahi sesuai renstra perubahan dinsosp2kbp3a kota cimahi tahun dinsosp2kbp3a mengalami perubahan sook menjadi dinas, yaitu dinas sosial dan dp3ap2kb per desember menargetkan pencapaian spm bidang sosial untuk tahun pencapaian secara terinci sebagai berikut tabel target dan realisasi pencapaian spm urusan sosial tahun dan yaa dan rehabilitasi sosial dasar penyandang luar pantisumber dinsosp2kbp3a kota cimahi, diolah. berdasarkan tabel atas seluruh target spm urusan sosial tahun tercapai100y6 (tahun masih bergabung dinas dan p3ap2kb). seperti yang kita ketahui bersama,lokasilokasi dan realisasi anggaran spm urusan sosial tahun kegiatan anggaran realisasi anggaran rehabilitasi penyediaan rehabilitasi penyediaan sandang rp. rp. rehabilitasi penyediaan alat rp. rp. sosial bantu rehabilitasi pemberian pelayanan reunifikasi keluarga rp. rp. rehabilitasi pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual rp. rp. sosial dan sosial pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang rehabilitasi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut rp. rp. sosialkependudukan, akta sosial kelahiran, surat rp. rp. nikah, dan kartu identitas anak rehabilitasi pemberian layanan data dan pengaduan rp. rp. rehabilitasi pemberian layanan jangka menengah daerah kota cimahi tahun lembaran daerah kota cimahi tahun nomor perkembangan tersebut terkait dengan perubahan dan perkembangan dan perubahan pada peraturan, kebijakan, kondisi perekonomian, sosial dan budaya yang terjadi tingkat nasional dan maupun regional jawa barat. selain itu, hasil dari monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam rkd juga menunjukan beberapa hal yang perlu disesuaikan. berdasarkan hal diatas, untuk menjaga agar tujuan pembangunan yang telah dicanangkan dapat tercapai perlu adanya penyesuaian dalam rkd tahun yang tetapkan oleh peraturan wali kota. seperti halnya dalam penyusunan rkd kota cimahi tahun maka dalam penyusunan perubahan rkd kota cimahi tahun melalui tahap penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam rvhpn tahun rkp nasional tahun dengan tema meningkatkan industri, pariwisata dan investasi berbagai wilayah didukung oleh sdm, dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas yang dilaksanakan dalam prioritas nasional, penyelarasan dengan kebijakan pembangunan provinsi jawa barat yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi jawa barat tahun dan perubahan rkd provinsi jawa barat hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hingga semester pelaksanaan rkd kota cimahi tahun dan penyesuaian dengan kondisi dan dinamika yang ada dalam lingkungan eksternal dan internal diantaranya percepatan penanganan covid penyusunan perubahan rkd kota cimahi tahunsaman tmasartatwan mosoaoon| penanganan penyediaan tempat sumber dinsosp2kbp3a kota cimahi, diolah. dalam hal anggaran, spm urusan sosial telah mengalokasikan anggaran sebesar rp. dengan realisasi sebesar rp. atau sebesar karena keterlambatan petunjuk teknis penggunaan anggaran dari pemerintah pusat. walaupun demikian, capaian target spm urusan sosial telah mencapai dukungan personil dalam melaksanakan penerapan spm urusan sosial pada tahun kota cimahi, dinsosp2kbp3a kota cimahi selaku pengampu urusan sosial, diperkuat oleh personil pns bidang sosial sebanyak orang pns. selain itu, personil bidang sosial pada dinsosp2kbp3a kota cimahi juga diperkuat oleh orang thl pesos pekerja sosial) yang bertugas seluruh kelurahan, orang thl korban koordinator kecamatan), orang thl tagawa taruna siaga bencana) dan trc tim reaksi cepat): orang thl peterpan kess pelayanan terpadu administrasi kesejahteraan sosial), dan orang thl operator sistem informasi kesejahteraan sosial. permasalahan dan solusitarget spm yang sifatnya akan selalu berubah setiap tahun. seperti yang kita ketahui bahwa sasaran target spm ini adalah kategori yakni penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta korban bencana sosial alam. solusinya adalah updating data berkala setiap tahun termasuk usaha mensinergikan pendataan keluarga bidang keluarga berencana dengan derivasi data terpadu kesejahteraan sosial agar mekanisme dan hasil pendataan lebih efisien dan efektkonsekuensi dari dinasnya data target capaian spm bidang sosial ini adalah menambah slot anggaran tidak terdugajuga berkoordinasi lebih lanjut dengan tapi bila terjadi kondisi tanggap darurat kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat meluncurkan belanja tidak terduga pada apbd kota cimahi, permasalahan berikutnya adalah terbatasnya sumber pendanaan apbd kota cimahi, sehingg, dan,capaian kinerja program dan kegiatan pada triwulan tahun capaian kinerja program dan kegiatan pembangunan kota cimahi pada tahun pada triwulan tercapai sebesar rp. dengan rata rata capaian keuangan sebesar dan kinerja sebesar berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan senja perangkat daerah tahun triwulan ii, terlihat tingkat capaian serapan anggaran dan kinerja dari kegiatan dan sub kegiatan tiap perangkat daerah, seperti dilihat pada tabel berikut tabel tingkat capaian kinerja dan anggaran senja perangkat daerah kota cimahi sampai dengan triwulan tahun perangkat realisasi realisasi jumlah piaesaa ancaman sea causas revatcan massa badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah tee, come genoa mem same| yo0 bangsa dan politik badan penanggulangan bencana daerah badan pengelola keuangan dan aset daerah badan pengelola pendapatan daerah badan perencanaan penelitian pembangunan daerah dinas pariwisata, perangkat realisasi realisasi jumlah daerah tw1 tw2 realisasi keuangan kinerja kepemudaan dan olahraga dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas komunikasi dan informatika pertanian dinas pekerjaan umum dan penataan rudagangan,satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sumber simrenda kota cimahi bukan kota cimahi pada skala perangkat daerah pd), realisasi keuangan tertinggi pada triwulan tahun dicapai oleh kecamatan cimahi tengah yaitu sebesar yo, sedangkan capaian terendah terjadi pada dinas pendidikan yaitu sebesar y6. selain realisasi anggaran, pada tabel juga dapat dilihat capaian realisasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan. untuk capaian kinerja kegiatan, (tujuh belas) sudah mencapai lebih dari sedangkan (sebelas) lainnya masih bawah capaian kinerja kegiatan tertinggi dicapai oleh badan kesatuan bangsa dan politik dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebesar o, sedangkan yang terendah dicapai oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar yo. komposisi capaian kinerja kegiatan ini terlihat sama dengan capaian kinerja sub kegiatan, namun tidak demikian adanya. perangkat daerah yang mencapai kinerja kegiatan atas tidak semua sama meraih capaian diatas pada tingkat sub kegiatan. pada umumnya, penyerapan anggaran tertinggi dari setiap perangkat daerah berasal dari penyerapan gaji dan tunjangan. tingginya capaian kinerja pada triwulan tahun yang sudah mencapai lebih dari disebabkan terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja jauh melampaui target yang ditetapkan. hal ini disebabkan antara lain kinerja yang ditetapkan tidak berbasiskan anggaran, adanya peraturan baru yang menyebabkan adanya perbedaan dalam menghitung kinerja, dan ketepatan dalam menentukan indikator dan target yang ingin dicapai. capaian penanganan covid kota cimahi tahunyangdengan saat ini wabah tersebut,berdasarkan data dari dinas kesehatan kota cimahi,o, dan case fatality rate o. adaputabel berikut ini tabel kesiapan ruang isolasi rumah sakit kota cimahi pada tahun rstkubusmra rsu dibabat rsmitrak a00 rskasihbunda | ) a18 rsavisea a34 l6e| sml woman |mkpc pen mmm onta mom mon boss tenaga kesehatan lansia petugas publik masyarakat umum masyarakat rentan ibu hamil debian ocasio total sumberevaluasi rkd tahun triwulan terhadap prioritas wali kota prioritas wali kota yang tertuang dalam janji politik dan tercantum dalam rpm kota cimahi tahun adalah:ada tabel menunjukkan realisasi anggaran dari pelaksanaan prioritas wali kota tahun triwulan tahun tabel realisasi anggaran dan capaian kinerja prioritas wali kota tahun triwulan jumlah realisasi (m0 2amaotimas mognkufktanma anocarantmp enusasla obatan anggaran sub kegiatan sub keg pengurai kemacetan sub keg masyarakat ber ktp umkm, kemudahan birokrasi jumlah realisasi ame merata woman (emg sub kegiatan ana nama mms uta setiap per tahun puskesmas rawat inap dan prog keg sub keg ambulance setiap kelurahan ngaji tambahan fasilitas dan prog keg sub keg saseoooooog insentif guru paud keringanan dsp smu smk prog keg sub keg oo (mv kesejahteraan urin prog keg sub keg masasoood industri sub keg prog keg pembangunan sekolah negeri |. pengembangan pasar pengembangan pasar. prog keg sub keg optimalisasi sarana olahraga prog keg sub keg amatanisaod pembangunan imah seni bana benih prog keg sub keg soogosoood pembangunan taman dan emban terbuka publik prog keg sub keg loss0s21400 sumber bappelitbangda kota cimahi berdasarkan tabel terlihat bahwa persentase realisasi anggaran tertinggi terdapat pada prioritas pembangunan imah seni budaya dan optimalisasi sarana olahraga yaitu sebesar sedangkan persentase realisasi anggaran terendah terdapat pada prioritas bebas spp dan keringanan dsp smu smk yaitu sebesar yo. tingginya realisasi anggaran pada prioritas pembangunan imah seni budaya disebabkan anggaran yang digunakan adalah untuk penyewaan bangunan untuk imah seni dan budaya, sedangkan rendahnya penyerapan anggaran pada prioritas bebas spp disebabkan sampai triwulan masih belum terealisasi kegiatannya akibat harus adanya pendataan siswa baru yang tidak mampu untuk kelas sekolah menengah pertama smp), dan kelas untuk sekolah dasar sd). hal ini selalu menjadi kendala setiap tahun sehingga anggaran akan diperbaiki perubahan anggaran. pada prioritas bebas spp, realisasi kinerja baru akan tercapai jika pendataan siswa baru telah selesai dilakukan dan bantuan untuk siswa tidak mampu telah disalurkan, sehingga sampai saat ini realisasi kinerja prioritas bebas spp masiadapun perubahan rkd kota cimahi tahun disusun dengan tahapan sebagai berikut rancangan perubahan rkd tahun disusun berdasarkan hasil evaluasi rkd tahun dari laporan evaluasi pelaksanaan senja perangkat daerah pada triwulan dan triwulan yang disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada kepala bappelitbangda, dan evaluasi tersebut meliputi realisasi pencapaian target kinerja kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi sehingga menunjukkan perlu dilakukan perubahan rkd. dari hasil evaluasi rkd tersebut, selanjutnya disusun rancangan perubahan rkd tahun dan surat edaran wali kota tentang pedoman penyusunan perubahan rencana kerja senja) perangkat daerah tahun perumusan rancangan akhir perubahan rkd tahun pada tahap ini kepala perangkat daerah menyampaikan rancangan perubahan senja perangkat daerah tahun kepada kepala bappelitbangda untuk diverifikasi. selanjutnya bappelitbangda menyelengarakan asistensi atas rancangan perubahan senja perangkat daerah tahun dengan perangkat daerah terkait. berdasarkan permasalahan pelaksanaan kegiatan triwulan tahun permasalahan yang diperoleh dari hasil money triwulan yang dilakukan kepada perangkat daerah bidang perencana infrastruktur dan kewilayahan pada sektor fisik adalah sebagai berikut rendahnya realisasi keuangan dan capaian kinerja khususnya pada dinas teknis pelaksana pekerjaan fisik yang dikarenakan masih banyaknya pekerjaan konstruksi yang masih dalam proses perencanaan, proses pemilihan penyedia (lelang), serta pelaksanaan kegiatannya secara fisik akan dilakukan pada triwulan dan keputusan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintahyang sudah diberlakukan kota cimahi, sehingga menjadi kendala dalam pemenuhan syarat itu termasuk untuk pekerjaan pekerjaan berskala kecil, kendala dalam pengadaan tanah dan pembebasan lahan untuk pekerjaan fisik sehingga dapat menyebabkan mundurnya jadwal pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, dan belum adanya petunjuk teknis yang jelas mengenai penggunaan alokasi sisa dak. lain sisi masih ada pekerjaan bersifat fisik yang membutuhkan pendanaan luar apbd. perlunya pedoman terkait sisa dak. permasalahan yang diperoleh dari hasil money triwulan yang dilakukan oleh bidang perencanaan pemerintahan dan pengembangan manusia kepada perangkat daerah pada sektor sosial budaya dan pemerintahan adalah sebagai berikut belum adanya petunjuk teknis yang jelas mengenai penggunaan beberapa sumber dana diluar apbd, seperti dana alokasi khusus dan bantuan provinsi termasuk dalamnya adalah alokasi sisa dak atau proses pencariannya yang masih dalam proses, diberlakukannya keputusan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah,juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pekerjaan yang bersifat fisik dan strategis, adanya kendala teknis dalam penerapan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi serta koordinasi lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan, pada sektor kesehatan, menurunnya angka penderita pandemi covid telah menggeser fokus pelaksanaan upaya upaya kesehatan masyarakat dan perorangan lainnya lebih kepada penanganan covid sehingga permasalahan terjadi dalam pencapaian sasaran vaksinasi booster dan pencegahan karena kondisi masyarakat yang sudah mulai abai terhadap protokol kesehatan,, dan masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan atau menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. secara umum berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan senja perangkat daerah sektor perencanaan ekonomi dan sumber daya alam sampai dengan triwulan tahun ditemukan beberapa permasalahan yang muncul sebagai berikut masih kurangnya peraturan tingkat kota cimahi dalam menindaklanjuti amanat undang undang nomor tahun tentang cipta kerja, khususnya yang terkait dengan layanan perizinan dan non perizinan, masih kurangnya peraturan pengelolaan keuangan daerah tingkat kota cimahi sesuai amanat peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah, masih rendahnya realisasi investasi, masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya industri, masih rendahnya daya saing sektor perdagangan, masih perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata, masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, masih banyaknya permasalahan teknis terkait sistem aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah, masih rendahnya kemampuan pelaku usaha mikro, masih rendahnya kompetensi calon tenaga kerja, masih rendahnya kesejahteraan buruh dan tenaga kerja, masih rendahnya daya saing koperasi dan umk, masih rendahnya ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah daerah ppd): dan. kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan hingga triwulan tahun dapat disimpulkan bahwa keselarasan antara program rkd tahun dengan perubahan rpm kota cimahi tahun telah mencapai sehingga tergolong baik, artinya bahwa secara keseluruhan tidak ada program dalam rkd yang berbeda dengan program dalam rpm, keselarasan antara program rkd tahun dengan apbd tahun tergolong baik, dengan persentase artinya tidak ada program dalam rkd yang berbeda dengan program dalam apbd, meskipun terdapat sub kegiatan yang anggarannya berasal dari non apbd bantuan provinsi jawa barat, dak, did): capaian kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan sesuai dengan target, yaitu rata rata mencapai 52y0, walaupun terdapat capaian kinerja yang masih bawah hal ini disebabkan beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan, baik menyangkut aspek teknis dan non teknis pada pelaksanaan pekerjaan, terutama adanya pemberlakuan ketentuan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta beberapa kendala kesalahan penempatan kode rekening belanja, perlu adanya penyesuaian kebijakan berupa perda atau perkara terkait implementasi undang undang cipta kerja pada semua sektor terkait tentang penyederhanaan proses perizinan, terdapat beberapa program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian dalam hal indikator, target kinerja, serta jumlah anggaran yang berimplikasi pada perubahan anggaran, kendala dalam hal keterbatasan sumber daya aparatur secara kuantitas dan kualitas yang terjadi hampir pada seluruh perangkat daerah sehingga menjadi faktor penghambat pencapaian target kinerja kegiatan dan beberapa kendala dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan yang disampaikan oleh masing masing perangkat daerah diharapkan menjadi acuan tindak lanjut dalam pelaksanaan triwulan selanjutnya. rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi rkd kota cimahi tahun sampai dengan triwulan ii, dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kiranya memerlukan akselerasi pelaksanaan kegiatan mengingat sisa waktu pelaksanaan kegiatan yang semakin sempit, sedangkan jumlah pekerjaan masih banyak. oleh sebab itu, untuk menjaga kualitas hasil outcome kegiatan, perlu dipertimbangkan adanya penjadwalan ulang scheduling rencana pelaksanaan kegiatan meliputi dalam hal proses pemilihan penyedia barang jasa, diperlukan koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan unit layanan pengadaan sehingga terdapat pemahaman yang sama dalam ketentuan yang akan diberlakukan, terutama dalam penyusunan rencana umum pengadaan serta penyusunan dokumen pengadaan segera setelah penetapan apbd, penyesuaian dalam hal indikator, target kinerja, serta jumlah anggaran diperlukan telaahan terlebih dahulu oleh bappelitbangda, terutama dalam memastikan pengaruh terhadap target kinerja indikator tujuan dan atau sasaran kota, keselarasan kinerja dan kebutuhan pencapaian target kinerja, pencapaian kinerja indikator pembangunan, baik indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, serta pencapaian prioritas pembangunan dan prioritas wali kota perlu mendapatkan alokasi anggaran yang cukup sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan kegiatan harus tetap berpedoman pada jadwal pelaksanaan yang telah disepakati, sehingga tidak terjadi keterlambatan perkembangan fisik, penyelesaian pekerjaan, penyampaian laporan, dan penyerapan anggaran, evaluasi terhadap analisis beban kerja serta peta jabatan perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan ahli bidangnya, sehingga dapat tergambar kebutuhan jumlah sumber daya aparatur pada setiap perangkat daerah. selain itu, penyusunan standar kompetensi jabatan diperlukan untuk mengukur kompetensi yang dibutuhkan suatu jabatan sehingga dapat dijamin kualitas pemangku jabatan, seluruh kepala perangkat daerah diharapkan dapat melakukan pengendalian dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan, evaluasi terhadap hasil rkd tahun sampai dengan triwulan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rkd tahun perubahan senja perangkat daerah tahun serta penyusunan perubahan rka perangkat daerah tahun anggaran dan seluruh perangkat daerah diharapkan dapat melaporkan evaluasi hasil senja secara tepat waktu per triwulan sehingga dapat diketahui perkembangan capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan. bab iii kerangka ekonomi daerah dan kebijakkerangka ekonomi dan perubahan target kinerjadengan mempertimbangkan potensi dan risiko tersebut, pertumbuhan ekonomi indonesia tahun hingga diperkirakan dalam kisaran tabel asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2021f 2022f 2023f 2024f" pertumbuhan ekonomi yo, investasi ekspor industri pengolahan jasa jasa a14 stabilitas makro ekonomi inflasi akhir periode) nilai tukar usd dr) defisit transaksi berjalan pdb) ao an ua an en cadangan devisa usd miliar) posisi cadangan devisa tahun diperkirakan setara dengan pembiayaan bulan impor yang berada atas standar kecukupan internasional sekitar bulan impor. sumber bps, bi, kemenkeu, perkiraan bappenas angka perkiraan bappenas sejalan dengan asumsi indikator makro jangka menengah tahun maka sasaran pembangunan rkp yang harus dicapai tahun antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar y6:y6: nilai tukar petani ntp sebesar nilai tukar nelayan ntn sebesar dan tingkat kemiskinan sebesar yo.yjawa barat tahun dna bee pan indikator satuan target eng target realisasi perubahan realisasi rpm pembangunan manusia pertumbuhan penduduk maa aaa penduduk miskin (aa pengangguran teh) terbuka tpt) pertumbuhan ekonomi lpe) benda irekapta iman ppp pipa sumber: hasil proyeksi, diolah bappeda provinsi jawa barat tahun sedangkan target indikator makro provinsi jawa barat berdasardalah sebagai berikut tabel target indikator makro jawa barat indikator target (persen) tingkat kemiskinan tingkat pengangguran terbuka sumber rpm provinsi jawa barat arah kebijakan ekonomi kota cimahiyo,gambar laju pertumbuhan ekonomi kota cimahi dibandingkan provinsi jawa barat tahun etal20 realisasi cimahi jabar sumber bps.go.id, diolahcss ses pens "uy bata sumber bps.go.id (diakses juni diolah |
bala hansampah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai utara,ngelolaan sampah hlm dariperda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm daridinas kebersihanperda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm daridinas kebersihandalam rangka pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan atau fasilitasi lainnya terhadap masyarakat. sosialisasi, pelatihan, dan atau fasilitasi lainnya terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang ada pada dinas kebersihan. bab xii ketentuan sanksi setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diaturatau pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada merupakan tindakan hukum diluar peradilan. perda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm dari, atau pencabutan izin. biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam dikenakan kepada pelanggar apabila yang bersangkutan tidak mematuhi sanksi administratif berupa: teguran tertulis secara berturut turut sebanyak kali, atau telah dilakukan penghentian pelayanan pengangkutan sampah, atau cc. pencabutan izin tetapi tetap melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada dikenakan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional penegakan hukum atau setinggi tingginya sebesar rp. lima ratus ribu rupiah biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor kas daerah, paling lambatproses tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapus kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan peraturan daerah ini. pelanggar yang dikenakan sanksi administratif, dapat kembali memperoleh haknya, setelah membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakbupati. bab xiiisatu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini. perda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm dari bab xiv ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka produk hukum daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan kebersihanhksamprda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm darihulu sungai utaraperda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm daris.ds.d. cukup jelas. perda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm darihulu sungai utara wilayah kabupaten hulu sungai utarahulu sungai utaraperda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm darisampah hlm d hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampahasar, kebersihan dan tata kota yang selanjutnya disebut dinas kebersihan adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah kabupaten hulu sungai utara, yang mempunyai tugas pokok dan fungsiperda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm darihulu sungai utarartisipan kebersihan lingkungan yang selanjutnya disingkat parking adalah komunitas masyarakathulu sungai utaraperda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm dariperda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm darilokasi tps, test dan atau tpperda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm darilebih lanjut diatur dengan peraturan bupatirkrda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm darlebih lanjut diatur dengan peraturan bupati. perda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm darirda kab. hsu nomor tahun ttg pengelolaan sampah hlm dari |
kalproduk unggulan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukoharjo, menimbang bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan daya saing daerah melalui penguatan produk unggulan daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, bahwa kabupaten sukoharjo memiliki potensi produk unggulan daerah yang perlu didukung dan dikuatkan melalui kebijakan dan peraturan penguatan produk unggulan daerah sebagai amanat dari rencana induk pembangunan industri daerah dan pelaksanaan otonomi daerah agar dapat memberikan kesejahteraan wargadagangan, dan bidangatproduk unggulan daerah umum pelaksanaan otonomi daerah memaksa pemerintah daerah kabupaten sukoharjo melakukan penataan produk unggulan daerah agar memiliki daya saing dan pada akhirnya meningkatkan pud dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sukoharjo. dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan suatu keniscayaan disertadilihat dari potensial, potensi produk unggulan daerah kabupaten sukoharjo, sangat prospektif. kabupaten sukoharjo memiliki produk unggulan mengacu pada rencana pembangunan industri kabupaten. peraturan daerah tentang penguatan produk unggulan daerah kabupaten sukoharjodaerah kabupaten sukoharjo,pudpududpududpudpud yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian pud. huruf yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan pudpud yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional. huruf yang dimaksud dengan "asas penguatan identitas daerah" adalah penguatan terhadap ciri, tanda, atau jatidiri yang melekat pada daerah sehingga membedakan dengan daerahone village one productdaerahuatan identitasuatan produk unggu, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. penguatan produk unggulan daerahgembangan produk unggulan daerah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi produk yang berdaya saing.ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: asas, maksud, dan tujuan, kewenangan, cc. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian dan evaluasi. bab iii asas, maksud dan tujuan bagian kesatu asas penguatan pud berdasarkanpenguatan identitas daerah. bagian kedua maksud penguatan pud dimaksudkan untuk memberikan pedoman penguatan pud bagi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha mikro dalam memproduksi dan memasarkan produknya sebagai produk unggulan daerah, cc. memperkuat produk unggulan daerah dalam persaingan ekonomi, dan memberikan landasan hukum terhadap produk unggulan daerah. bagian ketiga tujuan penguatan pud ini bertujuandan usahakewenangan bupati berwenang menyusun dan menetapkan pud. penetapan produk unggulan sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan bupati. dalam hal menyusun dan menetapkan pud sebagaimana dimaksud pada dan bupati dapat mendelegasikan kewenangannybab perencanaan pud disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria pud. bupati melaluimenyusun rencana penguatan pud. rencana penguatan pud sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam dokumen perencanaanjejaring, il. kemitraan, manajemen usaha, dan harga. kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf wajib dipenuhi dalam penetapan pud. ketentuan mengenai kriteria pud sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. perencanaan penguatan pud dapat dilakukan antara lain dengan model: peningkatan kualitas daya tarik pud, peningkatan daya saing pud, cc.peningkatan perlindungan terhadap pud, inkubator, klaster, j . one village one product ovo, dan kompetensi inti. bab pelaksanaan pelaksanaan penguatan pud dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha. dalam hal penguatan pud dilakukan oleh pemerintah daerah, secara operasional dilaksanakan olehsebagaimana dimaksud pada melaksanakan penguatan pud dengan mengacu pada perencanaan pud sebagaimana dimaksud dalam peningkatan kualitas daya tarik pud sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan: daya tarik jenis pud, dan daya tarik kekhasan atau keunikan pud. dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik pud, memperhatikan prinsip: nilai budaya, nilai sosial: kelestarian lingkungan hidup, ud dapat dilaksanakan dengan cara: penyehatan iklim investasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, cc. inovasi produk, peningkatan kapasitas produksi pud, pengembangan keragaman jenis pud, peningkatan dan alih teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan pud:, dan revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan penguatan pud. peningkatan daya saing pud sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. peningkatan daya saing pud sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui fasilitasi dan bimbingan teknis, standarisasi produk, dan cc. pengembangan potensi bisnis yang berbasis informasi tehnologi. peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui: infrastruktur transportasi, infrastruktur umum, infrastruktur produksi, dan infrastruktur pemasaran. peningkatan promosi dan investasi pud: publikasi pud, pusat informasi bisnis pameran pud, dan kemitraan antar pelaku ekonomi. peningkatan investasi pud sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan antara lain melalui: kejelasan prosedur, kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam pud: dan cc. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam pud sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. peningkatan kerja sama dalam penguatan pud sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh: pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, cc. antara pemerintah daerah dengan swasta. kerja sama dalam penguatan pud sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk: peningkatan kualitas pud sejenis, dan menjaga stabilitas harga pud pada tingkat regional dan nasional. peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui: kemudahan perizinan usaha, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penguatan pud, cc. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui penguatan usaha produktif bidang pud,ud yang dikembangkan masyarakat lokal, perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha pud yang dikembangkan masyarakat lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pud. meningkatkan perlindungan terhadap pud sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara antara lain: perlindungan dan advokasi, fasilitasi hak kekayaan intelektual, fasilitasi sertifikasi, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, dan menjaga stabilitas harga pud tertentu. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penguatan pud bagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan bupati. bab vii pembinaan bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penguatan pud daerah. bupati mendelegasikan kewenangan pembinaanuatan pud daerah, pemberian tenaga pendamping dalam penguatan pud daerah, cc. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi terhadap penyusunan, pengendalian, dan evaluasi penguatan pud daerah, dan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha terkait penguatan pudi pengendalian dan evaluasi bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penguatan pud. bupati mendelegasikan kewenangan melakukan pengendalian dan evaluasiuatan pud, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penguatan pud, dan evaluasi terhadap hasil rencana penguatan pud. ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturegakan peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan perundang undangan lainnya serta peningkatan pelayanan publik bidang ketertiban umum, dipandang perlu menyusun standar operasional prosedurperlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu kasi transit bersama sama dengan anggota satpol dan ppn, alat negara tni dan polri) dan instansi terkait melaksanakan pembinaan tertib sosial kemasyarakatan. pembinaan tertib sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui inspeksi mendadak, razia bersama, patroli secara rutin dan teratur. kasi transit membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan tertib sosial kemasyarakatan. kasi transit melaksanakan evaluasi bersama dengan ppn, alat negara dan instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. evaluasi bersama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan atas laporan masing masing kegiatan. berdasarkan hasil evaluasi bersama sebagaimana dimaksud pada dibuat laporan umum pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan inventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi. kasi transit menyusun laporan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan laporan umum pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. kasi transit membuat telaahan kebijakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi transit menyampaikan telaahan kebijakan dan laporbijakan kepala satpol laporan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi transit memberikan pertimbangan atas telaahan kebijakan kepala satpol pp. kasi transit meneruskan laporan pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, telaahan kebijakan dan pertimbangan kepada kepala satpol pp. kepala satpol menerima dan mempelajari laporan pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, telaahan kebijakan kasi transit. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu kepala satpol membuat arahan kebijakan dan memerintahkan pendokumentasian laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi transit menerima dan mempelajari arahan kebijakan kepala satpol pp. kasi transit mendokumentasikan laporan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. bagan alir flow chart sop ketertiban umum dan ketentramsop pelaksanaan pengamanan pejabat orang orang penting ruang lingkup pelaksanaan pengamanan tempat tempat penting mencakup:kunjungan tamu vip, gedung dan aset penting, dan tempat upacara dan acara penting. pengamanan pejabat orang orang penting dilaksanakan antara lain melalui pengamanan dengan kendaraan mobil. kasi paupera menerima disposisi surat perintah lisan dari kepala satpol pp. memberitahukan objek sasaran pengamanan pejabat orang orang penting. kasi paupera menunjuk regu petugas pengamanan. membuat surat tugas pengamanan. kepala satpol menandatangi surat perintah tugas pengamanan. kasi pembeda mempersiapkan regu pengamanan. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu menyiapkan perlengkapan dan mence kesiapan regu. ketua regu melapor kasi paupera dan melaporkan ajudan tentang kesiapan pengamanan. kasi paupera memerintahkan regu pengamanan agar (satu) jam lebih dahulu berada lokasi kegiatan pengamanan. ketua regu memberikan isyarat untuk berhenti dan parkir ditempat yang aman. diperintahkan kepada anggota regu untuk bekerjasama dan berbagi wilayah pengamanan. melaksanakan, mengawasi dan memperhatikan kondisi dalam kegiatan pengamanan pejabat orang orang penting. ketua regu melaporkan kepada kasi paupera acara selesai dan pengamanan dibubarkan. menyiapkan kendaraan untuk persiapan pengamanan selanjutnya. kasi paupera membuat laporan tertulis hasil pengamanan. kasi paupera membuat penggandaan laporan. kepala satpol mempertimbangkan kasi paupera, kepada kasi paupera. bagian kelima kasi paupera berkoordinasi dengan dinas terkait seperti polisi dan tni. kasi paupera berkoordinasi dengan kasi transit dan komandan regu menyusun jadwal petugas pengamanan dan membuat surat perintah tugas. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu kepala satpol menandatangani surat perintah tugas dan menyampaikan kepada kasi paupera dan petugas pengamanan. kasi paupera melaksanakan apel kegiatan yang dipimpin oleh kepala satpol dan diikuti oleh semua petugas. kepala satpol mengecek anggota pengamanan didampingi oleh komandan regu sebelum melaksanakan pengamanan. kasi paupera melakukan pengamatan dengan mengamati dan menganalisa situasi kondisi lingkungan kegiatan atau tempat demo, dan lain lain. kasi paupera memerintahkan komandan regu dan anggota untuk mengawasi dan mengenali setiap pengunjung dan orang yang berada lokasi serta mengawasi dan mencermati setiap kejadian yang menonjol. kasi paupera memerintahkan komandan regu selalu berkoordinasi dengan anggota satpol pp, polisi dan tni dalam melaksanakan kegiatan pengamanan tersebut. kasi paupera melaporkan hasil kegiatan pengamatan secara tertulis atau laporan langsung jika ada kejadian yang membutuhkan penanganan segera. kasi paupera melakukan evaluasi dan koreksi pengamanangian keenam sop pelaksanaan patroli ruang lingkup kegiatan patroli mencakupkasi transit menyusun jadwal petugas patroli transit berdasarkan program kerja rutin seksi ketentraman dan ketertiban. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu kasi transit mengajukan usulan surat perintah tugas kepada kepala satpol pp. kepala satpol menelaah usulan surat perintah tugas kasi transit. kepala satpol setelah menelaah jika sudah disetujui surat perintah tugas ditandatangani. kasi transit menyampaikan surat perintah tugas kepada komandan regu. komandan regu memberitahu kepada tim regu jadwal tugas. kasi transit melakukan pengecekan kondisi mobil patroli dan kesiapan petugas. kasi transit memimpin apel dan memberikan arahan atau petunjuk kegiatan patroli wilayah. kasi transit memimpin pelaksanaan patroli wilayah. komandan regu beserta anggota regu melakukan patroli wilayah. kasi transit melakukan pencatatan, pengawasan dan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat. kasi transit memimpin apel dan mence kelengkapan regu setelah melaksanakan patroli. komandan regu membuat dan menyampaikan laporan hasil patroli transit. kasi transit mengevaluasi dan mengoreksi laporan hasil patroli transitperlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu bagian ketujuh sop penjagaan rumah dinas pejabat, ruang kerja pejabat dan aset daerah ruang lingkup pelaksanaan kegiatan mencakup: rumah dinas pejabat pemerintah daerah, sekitar ruang kerja pejabat pemerintah daerah, gedung dan aset penting, dan tempat upacara dan acara penting. kasi paupera berkoordinasi dengan kasi yang terkait, seperti kasi transit dan kasi pengembangan kapasitas. kasi paupera berkoordinasi dengan komandan regu penjagaan menyusun jadwal petugas jaga. kasi paupera membuat jadwal petugas jaga. kasi paupera menyampaikan jadwal penjagaan kepada kepala satpol pp. kepala satpol menelaah jadwal yang disampaikan kasi paupera. kepala satpol menandatangani surat perintah tugas. regu penjagaan memeriksa lingkungan ruang kerja pejabat yang bersangkutan dan melaksanakan penjagaan gedung dan aset penting sesuai pratap satpol pp. kasi paupera berkoordinasi dengan ajudan pejabat yang bersangkutan dan berkomunikasi yang teratur dengan pihak pengelola gedung serta mence persiapan sarana dan fasilitas untuk memonitor gedung. regu penjagaan mengawasi dan mengenali setiap tamu dan mengawasi setiap tempat (ruangan) yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian. regu penjagaan menertibkan setiap penjaja barang, pencari sumbangan dan sejenisnya. regu penjagaan mengingatkan ajudan untuk melakukan pengecekan setiap layanan pendukung yang tersedia ruangan setelah pejabat meninggalkan ruangan. regu penjagaan membuat laporan tertulis dan laporan langsung jika ada kejadian yang membutuhkan penanganan segera. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu regu penjagaan membuat berita acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga pengganti. regu penjagaan membuat hasil penjagaan. kasi transit mengevaluasi dan mengoreksi laporan penjagaanb iii tata kerja setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan sop satpol wajib: membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya, mengembangkan koordinasi dan kerja , memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas, memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam bidang polisi pamong kerajaan, dan menguasai teknologi dan mampu mengoperasikan sarana dan prasarana pendukung tugas polisi pamong kerajaan dengan baik. setiap anggota satpol wajib menjaga wibawa dan integritas yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan tindakan yang mengedepankan etika, ramah, simpatik, dan persuasif. bab sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sop satpol ppop satpol secara efisien, efektif dan tepat waktu serta tepat manfaat sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap tahapan kegiatan. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsla rag hukum, lia lal e prs sofyan syahrini, pembina angkat (iv b) nip. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsulu sungai utaraabupaten hulu sungai utara. kepala seksi pengamanan dan penegakan perda, yang selanjutnya disingkat kasi paupera adalah kepala seksi pengamanan dan penegakan perda pada satpol kabupaten hulu sungai utara. kepala seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang selanjutnya disingkat kasi transit adalah kepala seksi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada satpol kabupaten hulu sungai utara. kepala seksi pengembangan kapasitas, yang selanjutnya disingkat kasi pengembangan kapasitas adalah seksi pengembangan kapasitas pada satpol kabupaten hulu sungai utara. kepala seksi perlindungan masyarakat, yang selanjutnya disingkat kasi lintas adalah kepala seksi perlindungan masyarakat pada satpolu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsuuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat sop satpol adalah prosedur bagi aparat polisi pamong praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah, meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat dan badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati sertahulu sungai utara. bab sop satpol bagian kesatu macam macam sop sop satpol meliputi: sop penegakan peraturan daerah, sop ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sop pelaksanaan pengamanan pejabat orang orang penting,, sop pelaksanaan operasional patroli, dan sop penjagaan rumah dinas pejabat, ruang kerja pejabat dan aset daerah. bagian kedua sop penegakan peraturan daerah penegakan peraturan daerah dilaksanakan dengan ruang lingkup kegiatan: pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah, pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum, cc. preventif non yudisial, dan preventif yudisial. kasi paupera menerima berkas permohonan penindakan preventif non yudisial terhadap pelanggaran peraturan daerah. kasi paupera mencatat dalam agenda surat masuk dan meneruskan kepada kepala satpol pp. kepala satpol mempelajari berkas permohonan penindakan preventif non yudisial. kepala satpol memberikan arahan dan disposisi kepada kasi paupera ppn. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu kasi paupera mempelajari arahan dan disposisi kepala satpol dan berkas permohonan penindakan preventif. kasi paupera melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur terkait yaitu kasi transit, kasi lintas, dan ppn, dipimpin oleh kepala satpol pp. kasi paupera menyusun laporan tertulis hasil rapat koordinasi dan menyampaikan kepada kepala satpol pp. kepala satpol mempelajari laporan hasil rapat koordinasi. kepala satpol memberikan arahan tindak lanjut penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku. kasi paupera menerima dan mempelajari perintah tindak lanjut dari kepala satpol pp. kasi paupera memberikan perintah penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah kepada ppn dengan memberikan surat perintah tugas. ppn menerima perintah penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. ppn melaksanakan surat perintah tugas dan melaksanakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. ppn menyusun laporan tertulis hasil penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan menyampaikan laporan kepada kepala satpol pp. kepala satpol menerima dan mempelajari laporan hasil penyelidikan. berdasarkan laporan pelanggaran peraturan daerah, kepala satpol menerbitkan surat teguran pertama kepada pelanggar peraturan daerah. surat teguran pertama harus disampaikan kepada pelanggar peraturan daerah dengan bukti tanda terima. ppn melaksanakan pemantauan bersama melalui patroli berkala terhadap pelanggaran peraturan daerah. jika berdasarkan pemantauan masih terjadi pelanggaran peraturan daerah oleh pelaku yang sama, maka ketidakpatuhan terhadap surat teguran pertama tersebut dilaporkan kepada kepala satpol pp. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu g kepala satpol menerima dan mempelajari laporan masih terjadinya pelanggaran peraturan daerah oleh pelaku yang sama. kepala satpol menerbitkan surat teguran kedua atas ketidaktaatan terhadap surat teguran pertama. surat teguran kedua disampaikan kepada pelanggar peraturan daerah dengan tanda terima. ppn melaksanakan pemantauan berkala dan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. jika dalam pemantauan dan penyelidikan masih terjadi pelanggaran peraturan daerah oleh pelaku yang sama, ppn melaporkan kepada kasi paupera dengan tembusan kepada kepala satpol pp. kepala satpol mempelajari laporan hasil penyelidikan. kepala satpol memberikan surat teguran ketiga atas ketidaktaatan terhadap surat teguran kedua. ppn menyerahkan surat teguran ketiga dengan tanda terima. ppn memantau ketaatan terhadap peraturan daerah. jika masih terjadi pelanggaran peraturan daerah oleh pelaku yang sama, maka ppn melaporkan ketidaktaatan terhadap surat teguran ketiga kepada kasi paupera dengan tembusan kepala satpol pp. kepala satpol menerima laporan masih terjadi pelanggaran peraturan daerah oleh pelaku yang sama. atas ketidaktaatan terhadap surat teguran yang telah diberikan, kepala satpol memerintahkan untuk dilaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. ppn melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka pelanggaran peraturan daerah. hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka pelanggaran peraturan daerah dilaporkan kepada kasi paupera dengan tembusan kepada kepala satpol pp. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu dasar hukum pemanggilan sesuai ketentuan kurap sepanjang menyangkut pemanggilan. dasar hukum pemanggilan tersangka dan saksi sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam undang undang yang menjadi dasar hukumpol pp. dalam hal kepala satpol adalah ppn, maka penandatanganan surat panggilan ditandatangani oleh kepala satpol selaku penyidik. dalam hal kepala satpol bukan ppn, maka surat panggilan ditandatangani oleh ppn satpol dan diketahui oleh kepala satpol pp. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh ppn, agar yang bersangkutan dengan kewajibannya dapat memenuhi panggilan tersebut bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam dengan kurap.untuk menaati danbelas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahannya, kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan. kasi paupera mempelajari laporan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka pelanggaran peraturan daerah dan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pihak terkait,rapat koordinasi menjadi bahan untuk melaksanakan operasi gabungan penegakan peraturan daerah. pelaksanaan operasi gabungan penegakan peraturan daerah oleh tim terpaduoperasi gabungan penegakan peraturan daerah menjadi bahan bukti dan ditindaklanjuti dengan persidangan. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu bukti bukti terhadap pelanggaran peraturan daerah menjadi bahan persidangan terhadap pelanggaran peraturan daerah. persidangan terhadap bukti pelanggaran peraturan daerah dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dengan koordinator kasi paupera. kasi paupera dan ppn menyusun laporan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan menyampaikannya kepada kepala satpol pp. kepala satpol menerima dan mempelajari laporan hasil penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah. kepala satpol membuat telaahan kebijakan terhadap pelaksanaan penegakan peraturan daerah. kepala satpol menyampaikan telaahan kebijakan penegakan peraturan daerah dan laporan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah kepada bupati. bagan alir flow chart sop penegakan peratusoppp, antara lain: tertib tata ruang, tertibjalan, tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, tertib jalur hijau, taman dan tempatperlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu kasi transit menetapkan subjek, objek, sasaran, dan media pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan program kerja bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi transit melaksanakan survey pengumpulan data dan informasi kebutuhan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada subjek, objek, dan sasaran pembinaan. kasi transit melaksanakan pengolahan dan analisa data dan informasi kebutuhan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi transit menyusun rencana kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi transit membuat telaahan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi transit menyampaikan telaahan dan rencanapala satpol dan rencana kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kepala satpol memberikan pertimbangan dan meneruskan telaahan dan rencana kegiatan pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat kepada kasi transit. kepala satpol memberikan disposisi dan arahan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi transit menyusun action plan (rencana tindak) pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi transit menyampaikan action plberikan briefing kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada masing masing regu. kasi transit menyiapkan personil kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai kebutuhan. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu jika dalam kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diperlukan instansi terkait, kasi transit menyiapkan permintaan bantuan personil yang diperlukan dari pihak terkait. kasi transit menyiapkan surat perintah tugas pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi transit menyiapkan bahan, materi, dan media yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. bahan dan materi kegiatan pembinaan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada termasuk dalamnya peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, dan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait dengan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. media yang diperlukan termasuk dalamnya media informasi, komunikasi dan sosialisasi pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi transit menyiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. perlengkapan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada meliputi kendaraan operasional, alat komunikasi, alat pelindung diri, dan sarana lainnya untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi transit bersama sama anggota satpol dan ppn melaksanakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara persuasif baik secara individu maupun secara kelompok. kasi transit membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. kasi paupera melaksanakan pembinaan tertib pemerintahan. pembinaan tertib pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui tertib pelaksanaan piket jaga secara bergiliran dan pemantauan pengamanan gedung pemerintahan. kasi paupera membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan tertib pemerintahan. perlu. kab. hsu tahun nomor ttg sop satpol kab. hsu |
usair tanah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya mineral sub urusan geologi, termasuk pengaturan mengenai pengelolaan air tanah. peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor tahun tentang pengelolaan airenergi sumber daya mineral, sub urusan geologi, terkait dengan pengelolaan air tanah sudah beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi, sehingga daerah kabupaten kota tidak berwenang untuk mengatur urusan yang terkait dengan pengelolaan air tanahngaturan mengenai pengelolaan air tanah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten sumbawa nomor tahun tentang pengelolaan air tanahlapan rss yrangka optimalisasi pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran tarif retribusi dan pengaturan mengenai peninjauan kembali tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten blorasaha: kecil menetap: kota kabupaten nop per bulan kecamatan yo0 nop m? per bulan desa kelurahan nop m? per bulan tidak menetap non rp. m? per hari permanen dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang. menengah: kota kabupaten nop per bulan kecamatan nop m? per bulan besar: kota kabupaten nop per bulan kecamatan nop per bulan fasilitas sosial umum: kota kabupaten nop per bulan kecamatan nop per bulan mendirikan bangunan sementara untuk: kegiatan sosial rp. per hari kegiatan komersial rp. per hari mendirikan menara sesuai dengan nilai pasar telekomunikasi, gardu, setempat dengan tarif konstruksi reklame, serendah rendahnya atau sejenisnya berdasarkan formula: kota kabupaten: nilai pasar m? per tahun kecamatan: nilai pasar per tahun perikanan rp. per tahun pemakaian bangunan kios (selain kios yang berlokasi lingkungan pasar) rp. m? per bulan kota kabupaten rp. m? per bulan kecamatan los (yang berlokasi rp. m? per bulan luar lingkungan pasar) gedung perkantoran yang disewa untuk bumi kota kabupaten nop m? per bulan kecamatan nop m? per bulan perkantoran yang disewa untuk umum kota kabupaten nop m? per bulan kecamatan nop m? per bulan khusus gedung bertingkat lantai nop m? per bulan lantai dan tarif lantai per bulan seterusnya perhelatan siang rp. sekali pakai malam rp. sekali pakai kegiatan sosial, rp. sekali pakai keagamaan, pendidikan dan yang tidak bersifat mencari keuntungan non komersial kegiatan komersial rp. sekali pakai pemakaian rumah dinas tarif kabupaten luas sampai dengan rp. per bulan luas lebih dari rp. per bulan tarif kecamatan luas sampai dengan rp. per bulan luas lebih dari rp. per bulan desa luas sampai dengan rp. per bulan luas lebih dari rp. per bulan pemakaian kendaraan alat alat berat susan sname arga jenis kendaraan berat kapasitas retribusi jam aspal prayer lt. rp. tree well roller ton rp. tree well roller ton rp. tandem roller ton rp. vib. roller smooth drum ton rp. air compressor rp. tire roller rp. water pump inc rp. generator set kva rp. vib. roller pedestrian ton rp. dump truck ton rp. rubrik truck ton rp. flat truck rp. water tank truck lt. rp. concrete vib rp. baby roller ton rp. excavator rp. buldoser d31e rp. tandem vitro roller ton rp. keterangan besarnya tarif retribusi untuk pemakaian kendaraan alat alat berat tidak termasuk upah operator dan bahan bakar. bupati blora, cap ttd. djoko nugrohoiykurf! setda kab. blora, kaidalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli daerah daerah dari sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah, perlu dilaksanakan beberapa penyesuaian tarif yang sebelumnya telah dicantumkan dalam peraturan daerah kabupaten blora nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. salah satu bentuk upaya optimalisasi tersebut dilakukan dengan menambahkan ketentuan mengenai peninjauan kembali ataspemakaian tanah tempat tinggal kelas tembok permanen nop m? per bulan kayu nop m? per bulan kelas ii: tembok permanen yo0 nop m? per bulan kayu nop m? per bulan kriteria: kelas lokasi pinggir jalan raya, jarak lokasi nol sampai dengan. kelas lokasi masuk lorong, jarak lokasi dari jalan raya atas meter, akses jalan terbatastertib administrasi ketatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara lingkungan pemerintah kota tasikmalaya, dipandang perlu menyempurnakan peraturan walikota tasikmalaya. ketentuan dan diubah dan antara dan disisipkan (satu) yakni (2a), sehinggakuasa pengguna anggaran melalui bendahara pengeluaran skpd setelah menandatangani buku register sp2setelah menandatangani buku register sp2d yang selanjutnya ditransfer rekening pihak ketiga. (2a) bendahara pengeluaran skpd dan pihak ketiga yang menerima sp2d pembayaran langsung dari kuasa bud untuk selanjutnya diserahkan kepada bank, harus disertai surat setoran pajak yang telah diisi apabila tercantum potongan pajak pajak |
owalikota depok,tahun derita daerah kota depok nomor.n tang urusan pemerintahan peraturan walikota nomor tahun tentang tata cara pergeseran anggaran; peraturan walikota nomor tahun tentang tata cara penggunaan belanja tidak terduga; peraturan walikota nomor tahun tentang penjabaran apbd kota depok tahun anggaranpbd kota depokpadaiiiutuskan peraturan walikotapbd tahun anggarpbd kota depok tahun anggaran menetapkan rp. sebesar menjadi rp. yang semula bertambah sebesar rpsebesar sebesar sebesar sebagai berikut belanja pegawai yang semula rp. bertambah rp. menjadsebesar menjadi sebesar bertambah yang sah yang semula lain lain pendapatan daerah rp. rp.bertambah sebesar rp. menjadi sebesar rp.sebesar menjadi rp. rp. jumlah belanja belanja daerah semula sebesar rp. bertambah sebesar sebesar menjadi huruf dan semula bertambah sebesar jumlah belanja daerah pada rp. rp. rp. surplus ( defisit) dari jumlah pendapatan dikurangidan belanja modal yang semula rp. derita daerah kota depok taifun nomor diundangkan depok pada tanggal april sekretaris daerah kota depok, nur mahmudi isma'il ditetapkan depok pada tanggal april penempatannya dalam berita daerah kota depok. memerintahkan ini dengan orang mengetahuinya, peraturan walikota agar setiap pengundangan peraturan walikota depok ini mulai berlaku pada tanggal diundangk.kan |
provinsi jawa timur peraturan walikota batu nomor tahun tentang piagam audit interningkatkanrlu menetapkan peraturan walikota batu tentang piagam audit interhalaman dari halketentuan perundang undangan. inspektorat dan kementerian dalam negeri inspektorat harus menggunakan kebijakan dbatu. berpartisipasi dalam rapat koordinasi pengawasan rakerinstansi. inspektorat menyampaikan laporann badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpk)halaman dari hal. inspektorat dan aparat penegak hukum inspektorat mampu menjadi pemegang peran dalam penegakan hukum yang melibatkan aparatur sipil negara secara efektif dan berkeadilan. koordinasi dengan aph dapat dipergunakan untuk menentukan kualifikasi perbuatan hukum yang berdasar pada hukum materiil maupun hukum formil sehingga didapatkan kejelasan dan kepastian dalam merespon laporan pengaduan serta efesiensi penyelesaian suatu masalah. xidalam rangka mencapai tujuannya. hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada walikota. xiiwalikota batu, ttd mewanti rampok halaman dari halmemutuskan: menetapkan peraturan walikota batu tentang piagam audit internpiagam auditatuhalaman dari halatumaksud disusunnya peraturan walikotakotadan, dan tanggung , serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. halaman dari halbatual ditandatangani oleh walikota batu. bentuk, isi, dan penjelasan piagam auditmaretbatuota batu, inspektorat kota batubatu)halaman dari hal. fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan lingkungan pemerintah kota batuii. kedudukan dan peran inspektoratdiangkat dan diberhentikan oleh walikota sesuai dengan ketentukepada walikota, dan auditor dan pengawas pemerintah yang berkedudukan dalam inspektorat bertanggung jawab kepada inspektur melalui inspektur pembantu wilayah lingkup inspektorat. iii. visi dan misi inspektorat visi inspektorat adalah terwujudnya api yang berkualitas dan profesional. misi inspektorat adalah: memantapkan kedudukan, peran, dan fungsi inspektorat, meningkatkan profesionalisme api, dan membangun kerja sama dengan mitra kerja terkait, iv. tugas dan fungsi inspektorat tugas inspektorat adalengan menyelenggarakan fungsi: l.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, .pelaksanahalaman dari hal.upaya api melaksanakan tugas.l...melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal, ..menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern, dan .atu dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern. vil..aman dari hal.s.vii. tujuan, efisien, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, meningkatnya efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, dan .korupsi, kolusi, dan nepotisme. untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, lingkup pengawasan inspektorat meliputi: l.audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, .audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerahdaerah, .dan revi atas laporan kinerja pemerintah daerah, .evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti evaluasi dans.mengacu pada standar audit dan kode etikhalaman dari hal. ix. persyaratan auditor dan pengawas pemerintah yang duduk dalam unit api persyaratan auditor intern dan pengawas pemerintah yang duduk dalam unit api paling sedikit meliputi: memiliki sertifikat auditor dan pengawas pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuanpengawasan, sertas. secara terus menerus. larangan penangkapan tugas dan jabatan auditor dan pengawas pemerintah auditor dan pengawas pemerintah tidak diperbolehkan dan pengawas pemerintah. auditor dan pengawas pemerintah tidak diperbolehkan sama dan koordinasi dengan perangkat daerah selaku objek pengawasan, kementerian dalam negeri selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional bidang pengawasan, aparat pengawasan eastern, dan aparat penegak hukum. inspektorat dan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, hubungan antara inspektorat dengan perangkat daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan audit atau antara pengawas dengan obyek pengawasan atau antara konsultan dengan penerima jasa. dalam setiap penugasan baik penugasan audithalaman dari hal. |
salinan go) (f3 walikota batu provinsi jawa timur peraturan walibatu, perlu adanya pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kota batungadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadatu nomor tahun tentang pokok pokok pengolahan keuangan daerah, memutuskan:ketahanan pangan adalah dinas yang membidangi ketahanan pangan kota batu. kepala dinas adalah kepala dinas ketahanan pangan kota batu. pembina teknis urusan ketahanan pangan adalah kepala dinas ketahanan pangan kota batbatberas: maksud dan tujuan,, dan evaluasi, dan pelaporan. bab maksud, tujuan, dan sasaran cadangan pangan pemerintah kota batu: perubahan gejolak harga yang signifikan selama dua bulan berturut turut:bab iii organisasi pelaksana walikota menugaskan kepala dinas ketahanandengan susunan keanggotaan sebagai berikut: ketua kepala dinas ketahanan pangan. sekretaris kepala bidang ketersediaan dan distribusi pangan pada dinas ketahanan pangan. anggota kepala seksi ketersediaan pangan pada dinas ketahanan pangan, kepala seksi distribusi pangan pada dinas ketahanan pangan, kepala seksi kerawanan pangan pada dinas ketahanan pangan, dan unsur staf bidang ketersediaan dan distribusi pangan pada dinas ketahanan panganberas, agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya serta melakukan monitoring kebutuhan beras masyarakat dan ketersediaan beras masyarakat gudang cadangan pangan pemerintah kota batu, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengaturannya. pembentukanpemerintah kotketahananberasyang menyediakannya sampai gudang cadangan pangan pemerintah kota batu telah dalam kemasan 10kg (sepuluh kilogram) dan kemasan plastik berlogo pemerintah kota batu kotkota melalui dinasketahananketahananpelaporan walikota menyampaikan laporan kepada gubernur tentang penyelenggaraan cad pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran, serta sisa cadangan pangan daerah. bab vii pembiayaanetentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan walikota ini diatur dengan peraturan pembina teknis urusan ketahanan pcadangan padengan rahmat than yang maha esa bupati rembang, menimbang bahwa dengan telah diundangkanny,timbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu mencabut. pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku:mengkoordinasikan perangkat daerah dilakukan oleh sekretaris daerah sebagaimana diaturupdate rembang |#( setda,| kn deh die raha, s.h., pembina nippada dinas peternakan dan perikandan perikanan kabupaten bojonegoro. kepala dinas adalah kepala dinas peternakan dan perikananmaternakzoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan manusia dan sebaliknyabab pembentukan (1l) dengan peraturan bupati ini dibentuk utd pada dinas peternakan dan perikanan kabupaten bojonegoro. utd sebagaimana dimaksud pada terdiri dari utd pusat kesehatan hewan puskesmas) kelas utd rumah potong hewan rph) kelas dan utd balai benih ikan bbi) kelas bab iii kedudukan dan susunan organisasi bagian kesatu kedudukan utd pusat kesehatan hewan puskesmas), utd rumah potong hewan rph), dan utd balai benih ikan bbi)dalam melaksanakan tugasnyusat kesehatan hewan puskesmas) kelas terdiri dari kepala utd subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi utd rumah potong hewan rph) kelas dan utd balai benih ikan bbi) kelas terdiri dari kepala utd, dan kelompok jabatan fungsional. kepala utd pusat kesehatan hewan puskesmas) sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh pejabat struktural eselon iv.a dengan latar belakang pendidikan dokter hewan. kepala utd rumah potong hewan rph) sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh pejabat struktural eselon iv.b dengan latar belakang pendidikan dokter hewan. (s5) kepala utd balai benih ikan bbi) sebagaimana dimaksud dalam huruf dijabat oleh pejabat struktural eselon iv.b. subbagian tata usaha dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang dijabat oleh pejabatdan tercantum dalam: lampiran1! bagan susunan organisasi utd pusat kesehatan hewan puskesmas) kelas aj, lampiran bagan susunan organisasi utd rumah potong hewan rph) kelas dan utd balai benih ikan bbi) kelaspusat kesehatan hewan puskesmas) utd pusat kesehatan hewan puskesmas) sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kerja utd puskesmas, melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan reproduksi dan inseminasi buatan ib), melaksanakan layanan konsultasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesmavet, reproduksi dan inseminasi buatan ib), melaksanakan tindakan epidemiologi penyakit hewan, pl. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup utd pusat kesehatan hewan puskesmas), melaporkan kegiatan utd puskesmas baik bulanan, darurat dan insidentrumah potong hewan rph) utd rumah potong hewan rph) sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana kerja utd rumah potong hewan, melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (antemortem) dan sesudah dipotong (postmortem), melaksanakd.melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif rumah potong hewan rph), melaksanakan penarikan retribusi rumah potong hewan rph), melaksanakan penjaminan produk rph yang aman sehat utuh halal asuh), melaksanakan pengelolaan limbah rph dengan teknologi tepat guna, h.memberikan fasilitasi proses pengolahan dan pendistribusian bahan pangan asal hewan produk rph yang asuh, melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup utd rumah potong hewan rph), melaporkan kegiatan utd rumah potong hewanbalai benih ikan bbi) utd balai benih ikan bbi) sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana kerja utd balai benih ikan, melaksanakan penerapan teknik perbenihan ikan, produksi dan distribusi benih, melaksanakan penerapan teknik pengendalian hama dan penyakit serta pengendalian mutu melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih ikan, melaksanakan teknik penerapan pelestarian sumberdaya ikan air tawar dan lingkungannya, melaksanakan percontohan budidaya ikan air tawar: melaksanakan pelayanan informasi teknik perbenihan ikan air tawar, melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup utd balai benih ikan bbi): melaporkan kegiatan utd balai benih ikanutd dinas peternakan dan perikanan kabupaten bojonegoro, melaksanakan ketatausahaan, penatalaksanaan, kepustakaan dan kearsikepegawaian pada utd dinas peternakan dan perikanan kabupaten bojonegoro, melaksanakan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan pada utd dinas peternakan dan perikanan kabupaten bojonegoro, melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapelayanan pengaduan masyarakat pada utd dinas peternakan dan perikanan kabupaten bojonegoro, menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan sp) dan standar operasional prosedur sop) pada utd dinas peternakan dan perikanan kabupaten bojonegoro, h.melaksanakan sistem pengendalian intern spi) pada utd dinas peternakan dan perikanan kabupaten bojonegoro, melaksanakan standar pelayanan minimal spm) pada utd dinas peternakan dan perikanan kabupaten bojonegorouppeternakan dan perikanan kabupaten bojonegoro terdiri dari sejumlah pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya jenis dan jumlah jabatan fungsional utd pada dinas peternakan dan perikanan kabupaten bojonegorosetiap (tiga) bulan tepat pada waktunyapusat kesehatan hewan (puskesmas) kelas kepala utd sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional giawi dra. nurul azizah, pembina utama muda nip, lampiran ii: peraturan bupati bojonegoro nomor tahun tanggal januari bagan susunan organisasi utd rumah potong hewan (rph) kelas dan utd balai benih ikan (bbi) kelas kepala utd kelompok jabatan fungsional i ! mm(#a salinan ea beanganan perkarn keseragaman dalam penanganan perkara lingkungan pemerintah kabupaten balangan, perlu pedoman penanganpedoman penanganan perkaralaporan pelaporan penanganan perkara laporkan kepada bupati. pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada disampaikan pada setiap bulan april, bulan agustus dan bulan desember. bab pendanaan segala biaya yang diperlukan dalam penanganan perkara lingkungan pemerintah kabupaten balangan bebaskan pada: anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten balangan: dan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. bab ketentuan lain lain selain bagian hukum, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dapat melibatkan jaksa pengacara negara dalam bentuk sebuah tim kuasa hukumupati balangan, ttd ansharuddin diundangkan paringin pada tanggal februari sekretaris daerah kabupaten balangan, bekas,n h, ruskariadi paru otocopv sesi dengan aslinya pit. gian huni sek setara rat seed ala kabur: angan, fe) lang seakan nip. tikanganan perkarabagian hukum adalah bagian hukum pada sekretariat daerah kabupaten balangan. pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pns adalah pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil dan bertugas pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten balangan. perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan atau non litigasingadilan. perkara pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten balangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan. penanganan perkara hukum lingkungan pemerintah kabupaten balangan laksanakan oleh bagian hukumperkara badan peradilan lainnyaberikan oleh undang undang dasar negara tahun penanganan uji materiil undang undang sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah dan sengketa kewenangan antar lembaga negaradalam hal pemerintah daerah menjadi pihak yang berperkara mahkamah agung terkait dengan uji materiil peraturan perundang undangan bawah undang undang sebagaimana dimaksud dalam bagian hukum dapat berkoordinasi dengan unit kerja kementrian dalam negeri dan lembaga terkait. paragraf perkara perdatamahkamah agung. perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam yang dilakukan oleh: kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, dan cons pns lingkungan pemerintah kabupaten balangan. bagian hukum dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam melakukanperkara pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf d4, dilakukan ditingkat: pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agungsangka dilakukan oleh bupati wakil bupati dan cons pns lingkungan pemerintah kabupaten balangrian dalam negeri. pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam adalah dengpenanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan ditingkat: pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara: mahkamah agung:: penyiapan dokumen dan data: cc. penyiapan surat kuasa:: konsultasi hukum, dan penanganan unjuk rasadalam dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama sama dalam sebuah tim penanganan kasus non litigasi yang terdiri dari unsur sekretariat daerah dan skpd terkait. paragraf pengaduan hukum bagian hukum melakukan. penanganan pengaduan hukum sebagaimana meliputi mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum: menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum: dan mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada bupatiparagraf konsultasi hukum bagian hukum melakukan penanganan konsultasi hukum yang ditujukan kepada pemerintah daerahparagraf penanganan unjuk rasa penanganan unjuk rasa pemerintah daerahn penyelesaian tuntutan yang diharapkann |
teadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati malang, menimbang bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan desa diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan desapelaksanaan pemilihan kepala desa perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang undangan yang mengatur pemilihan kepala desa, bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf maka peraturan bupati malang nomor tahun tentang pemilihan kepala desalu1201dpmd pilkades perubahan9dpmd pilkades perubahandar ananta produk hukum perlu20191dpmd pilkades perubahan pilkades. doc. beberapa ketentuan dalamiubah sebagai berikut: ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tugas dan kewenangan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikutetapan jumlah surat suara, kotak suara dan bilik suara, memfasilitasi pencetakan surat suara dan atau perlengkapan lainnymelaporkan pelaksanaan pemilihan. dar ananta produk hukum perkusi201n dpmd pilkades perubahan pilkades. doc dalam melaksanakan tugas dan kewenanganabupaten berakhir setelah pelantikan kepala desa. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa, bupati membentuk desk pemilihan kepala desa setiap kecamatan. pembentukan desk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada paling lama (empat belas) hari sejak ditetapkan keputusan bupati tentang hari dan tanggal pemungutan suara. susunan keanggotaan desk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ketua camat. wakil ketua sekretaris kecamatan. sekretaris unsur kecamatan. anggota unsur kepolisian sektor, unsur komando rayon militer, dan unsur kecamatan. desk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. tugas desk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada meliputi: membantu pelaksanaan pemilihan kepala desa, melaksanakan koordinasi dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa, menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa, memberikan saran dan masukan terkait penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh bupati dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa. tugas desk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada berakhir setelah pelantikan kepala desa. dar ananta produk hukum perlu1201dpmd pilkades perubahan pilkades. doc ketentuan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:berkas permohonan pencalonan kepala desa secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala desa. berkas permohonan pencalonan kepala desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: surat pernyataan atas materai rp6. (enam ribu rupiahdan tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama (tiga) kali masa jabatanijazah pendidikan terakhir paling rendah tamat sekolah menengah pertama yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik warga negara republik indonesia yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan dari pengadilan negeri wilayah hukum tempat tinggal bakal calon kepala desa yang menerangkan bakal calon kepala desa: tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, )r ananta produk hukum perlu1201dpmd pilkades perubahan pilkades. docbagi bakal calon kepala desa yang merupakan mantan terpidana, yang telah (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara membuat surat pernyataan atas materai rp6. (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa bakal calon kepala desa merupakan mantan terpidana dan bersedia mengumumkan secara jujur dan terbuka pada saat kampanyelam bentuk pengumuman tertulis dengan ukuran minimal kertas yang ditempatkan papan pengumuman desa, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah: h.surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dari badan narkotika nasional kabupaten malang, surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian resort wilayah hukum tempat tinggal bakal calon kepala desa, dan pas foto berwarna bakal calon kepala desa berukuran (empat kali enam sentimeter) sebanyak (satu) lembar dengan latar belakang biru, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lama (enam) bulan sebelum pendaftaran pencalonan kepala desa. berkas permohonan pencalonan kepala desa sebagaimana dimaksud pada diteliti dan diklarifikasi oleh panitia pemilihan kepala desa meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, paling lama (tujuh) hari sejak berkas permohonan pencalonan kepala desa diterima oleh panitia pemilihan kepala desa. hasil penelitian dan klarifikasi. dar ananta produk hukum perkusi2019dpmd pilkades perubahan pilkades. doc bagi bakal calon kepala desa yang hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada kurang lengkap, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan berkas permohonan pencalonan kepala desa paling lama (tiga) hari sejak menerima hasil penelitian dan klarifikasi dari panitia pemilihan kepala desa. panitia pemilihan kepala desa melakukanpaling lama (satu) hari sejak berakhirnya jangka waktu melengkapi kekurangan berkas permohonan pencalonan kepala desa. hasil terhadap kekurangan berkas permohonan pencalonan kepala desa. antara dan disisipkan (satu) yakni (2a)penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam disertai pengundian nomor urut calon kepala desa secara terbuka oleh panitia pemilihan kepala desa. pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh calon kepala desa. (2a) dalam hal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada tidak hadir, calon kepala desa harus memberikan kuasa untuk mewakili dan perwakilan calon kepala desa menyerahkan surat kuasa kepada panitia pemilihan kepala desa. dar ananta produk hukum perlu20191dpmd pilkades perubahan pilkades. doc nomor urut dan namaa) berita acara sebagaimana dimaksud padacalon kepala desa atau perwakildalam dan berita acara penetapanformat keputusan tentang calon kepala desa dan berita acara penetapan calodua) yakni dan sehinggasebagaimana dimaksud dalamdar ananta produk hukum perlu20191dpmd pilkades perubahan pilkades. doc dalam hal setelah calon kepala desa ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan kepala desa meninggal dunia dan hanya menyisakan (satu) orang calon kepala desa,ketentuan diubah dan antara dan disisipkan (satu) yakni (la) sehingga berbunyi sebagai berikut: apabila calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam maka panitia pemilihan kepala desa melakukan seleksi tambahan. (la) pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada dijadwalkan oleh panitia pemilihan kabupatendan klarifikasi berkas permohonan pencalonadan klarifikasi berkas permohonan pencalonan kepala desa berakhir. ketentur ananta produk hukum perlu20191dpmd pilkades perubahan pilkades. doclaksanaan tugas dan kewajiban kepala desa oleh sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat perintah tugas oleh camatcuti diterima oleh kepala desa. dalam hal kepala desa tidak memberikan jawaban terhadap permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada permohonan cuti dianggap telah disetujui. perangkat desa yang terpilih menjadi kepala desa, wajib mengundurkan diri dari jabatannya (satu) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa. antara dan disisipkan (satu) yakni (la)r ananta produk hukum perkusi2019dpmd pilkades perubahan pilkades. doc (la) penerbitan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada disertai pembebasan sementara pegawai negeri sipil dari jabatannya paling lama sampai dengan (satu) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan kepala destentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi, sebagai berikutdilaksanakan oleh panitia pemilihan kepala desa. antara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: proses pemungutan suara dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon kepala desa dengan berada tempat duduk yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan kepala desa. dar ananta produk hukum perlu12010dpmd pilkades perubahan pilkades. doc waktu pemungutan suara ditetapkan dimulai pukul wib dan ditutup pada pukul wib. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada dimulai selambat lambatnya (dua) jam setelah waktu yang ditetapkantara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut:mungutan suaraungutan suardar ananta produk hukum perlu20191dpmd pilkades perubahan pilkades. doc setelah pemungutan suara selesai, panitia pemilihan kepala desa membuat berita acara pelaksanaan pemungut(satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan dengan metode lebih dari (satu) meja penghitungpenghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dilakukan tps oleh panitia pemilihan kepala desa dan harusdar ananta produk hukum perkusi2019dpmd pilkades perubahan pilkades. docdar ananta produk hukum perkusi2019dpmd pilkades perubahan pilkades. doc bpdpengesahanformat penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada penyampaian nama calon kepala desa terpilih kepada bpd sebagaimana dimaksud pada dan penyampaian nama calon kepala desa terpilih kepadaiii dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab iii yang berbunyi sebagai berikut: bab iii ketentuan peralihan dar ananta produk hukum perkusi2019dpmd pilkades perubahan pilkades. doc antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: dalam pemilihan kepala desa secara serentak tahun kepala desa yang masa jabatannya belum habis sampai dengan pelantikan kepala desa terpilih, diberhentikan sebelum habis masa jabatan. pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebelum pelantikan kepala desa terpilih0dpmd pilkades perubahan pilkades. dockeputusan panitia pemilihan kepala desa tentang calon kepala desa dan berita acara penetapan calon kepala desa format keputusan panitia pemilihan kepala desa tentang calon kepala desa. kecamatan . kedua calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu adalah sebagai berikut: nama penanganan tempat tanggal lahir ., leo. pendidikan pannanaaaah alamat penataan dar ananta produk hukum perlu201dpmd pilkades lampiran iii. doc nama pangananaai tempat tanggal lahir ., leonama pnanananan tempat tanggal lahir ., le20xxkusi2019dpmd pilkades lampiran ii doc format berita acara penetapan calon kepala desa kop surat panitia pemilihan kepala desa berita acara penetapan calon kepala desa pada hari ini . tanggal . jj. kami panitia pemilihan kepala desa .i. kecamatan bnanaanannanaanannanan bersama sama dengan calon kepala desa atau perwakilan calon kepala desa mengadakan pengundian nomor urut dan tempat duduk calon kepala desa, dengan hasildar ananta produk hukum perlu201dpmd pilkades lampiran iiicalon kepala desa atau perwakilan calon kepala desa: wakil bupati malang, ttd. sanusi dar ananta produk hukum perlu201dpmd pilkades lampiran iiipelaksanaan pemungutan suara kop surat panitia pemilihan kepala desa berita acara pelaksanaan pemungutan suara pada hari ini . tanggal . i|kami panitia pemilihan kepala desa . kecamatan . telah melaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala desa . j. kecamatan . dengan ketentuan sebagai berikut: jumlah penduduk tercatat pannaanananaanananan jumlah pemilih yang berhak memilih . bahwa pemungutan suara dilaksanakan untuk memilih calon kepala desa sebagai berikut: saudara . dengan nomor urut saudara . dengan nomor urut saudara . dengan nomor urut saudara . dengan nomor urut dan saudara . dengan nomor urut bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul . wib dan berakhir pukul . wib dengan disaksikan oleh badan permusyawaratan desa . beserta saksi calon kepala desa. dar ananta produk hukum perlu12010dpmd pilkades lampiran iv0dpmd pilkades lampiran ivhasil penghitungan suara kop surat panitia pemilihan kepala desa berita acara hasil penghitungan suara pada hari ini .tanggal .kami panitia pemilihan kepala desa see. kecamatan. telah melaksanakan penghitungan suara pemilihan kepala desa . kecamatan . dengan hasil sebagai berikut: pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul . wib dan berakhir pukul . wib, bahwa penghitungan suara dilaksanakan dengan metode lebih dari (satu) meja penghitungan, yaitu . (.) meja yang disaksikan oleh saksi calon kepala desa, bahwa hasil penghitungan suara masing masing calon kepala desa memperoleh suara: saudara . dengan nomor urut memperoleh suara.: saudara . dengan nomor urut memperoleh suara .: saudara . dengan nomor urut memperoleh suara .: saudara . dengan nomor urut memperoleh suara .: dan saudara . dengan nomor urut memperoleh suara. dar ananta produk hukum perlu12019dpmd pilkades lampiran9dpmd pilkades lampiranpenetapan calon kepala desa terpilih, penyampaian nama calon kepala desa terpilih kepada bpd dan penyampaian nama calon kepala desa terpilih kepada bupati format penetapan calon kepala desa terpilihterpilihterpilih desa . kecamatan . dar ananta produk hukum perlu12010dpmd pilkades lampiran vi. doc kedua calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu adalah sebagai berikut: nama pagananaan tempat tanggal lahir ., cc. pendidikan panakaaaah alamat pananaaaanpd kop surat panitia pemilihan kepala desa desa. sena kepada nomor anna je. yth. sdr. ketua badan sifat segera. permusyawaratan lampiran (tiga) berkas. desa . kecamatan . hal calon kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala tempat desa . kecamatan . sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilihan kepala desa . kecamatan . tahun serta untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan bupati malang nomor tahun tentang pemilihan kepala desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati malang nomor . tahun tentang perubahan atas peraturan bupati malang nomor tahun tentang pemilihan kepala desa, bersama ini dilaporkan hal hal sebagai berikut: bahwa pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul . wib dan berakhir pukul . wib, sebagaimana berita acara terlampir, bahwa pelaksanaan penghitungan suara dimulai pukul . wib dan berakhir pukul . wib, sebagaimana berita acara terlampir, bahwa setelah selesainya penghitungan suara telah ditetapkan calon kepala desa terpilih dengan nomor urut . yang mendapatkan suara terbanyak sejumlah ., sebagaimana keputusan panitia terlampir, bahwa secara umum pelaksanaan pemilihan kepala desa . kecamatan . tahun berjalan dengan aman, tertib dan lancar. demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. ketua panitia pemilihan kepala desa . kecamatan ., tembusan: yth. bpk. camat . kabupaten malang. dar ananta produk hukum(upati kop surat badan permusyawaratan desa desa. sena nomor nana xxk kepada sifat segera. yth. bpk. bupati malang lampiran (satu) berkas. cg. camat . j. hal permohonan pengesahan dan pelantikan kepala desa. tempat sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilihan kepala desa . kecamatan . tahun xx, telah ditetapkan keputusan panitia pemilihan kepala desa . kecamatan . nomor: . kep . 20xx tentang calon kepala desa terpilih desa . kecamatan ., sebagaimana berkas terlampir. berkenaan dengan hal tersebut, mohon bapak bupati malang berkenan untuk mengesahkan sekaligus melantik calon kepala desa terpilih atas nama: nama agananaan tempat tanggal lahir .i, pendidikan nnanaaaa alamat natanaaan demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkenalnya disampaikan terima kasih. ketua badan permusyawaratan desa . kecamatan ., tembusan: yth. bpk. camat . kabupaten malang. wakil bupati malang, ttd. sanusi dar ananta produk hukum perlu12010dpmd pilkades lampiran vi. doc |
bupati bojonegoro provinsi jawa timur peraturan bupati bojonegoro nomor tahun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerahbojonegoroojonegoro ketentuan umum: sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah: sistem dan prosedur perencanaan dan penganggarpenerimaan daerah: sistem dan prosedur pelaksanaan dan ketatausahaan belanja: sistem dan prosedur pelaporan keuangan, dan sistem dan prosedur pertanggungjawaban. sistem dan prosedur yang menggambarkan proses pengelolaan keuangan daerah dijabarkanpemerintah kabupaten bojonegortray, pembina utama muda nip. |
tt bupati sidoarjo peraturan bupati sidoarjo nomor: tahunengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidoarjo, menimbang :a. bahwa sehubungan pemerintah kabupaten sidoarjo belum dapat menyediakan rumah dinas bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sidoarjo, sesuai ketenturikan ditetapkan dengan peraturan bupati sidoarjoprdewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sidoarjo nomor tahun tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sidoarjo: memutuskantunjangan perumahan diberikan kepada (empat puluh enam) orang anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sidoarjo, masing masing sebesar rp. (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam diberikan setiap bulan mulai bulan januari dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sidoarjoremasrembang,bahwabahwa biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dibebankan kepada masyarakat pehttp. jdih.kembangkanlampiran keputusan kepala desa. nomor tanggal susunan keanggotaan panitia pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa . (rama desa) nama jabatan jabatan panitia panitia pemohon pts masyarakat pemohon masyarakat pemohon masyarakat pemohon masyarakat pemohon masyarakat pemohon kepala desa., contoh format berita acara musyawarah berita acara musyawarah kelompok masyarakat desa pera (nama desa kelurahan) kecamatan pake (nama kecamatan) pada hari ini . tanggal . tahun .kanakanaanaaaananaaaaan ost knaanannanananan dst, dbresatesass (nama) brenaasasea (nama) lampiran: daftar hadir anggota kelompok masyarakat calon peserta pts. http. jdih.kembangkan.go.id contoh format rencana anggaran biaya (rab) rencana anggaran dan biaya kelompok masyarakat . desa kelurahan . kecamatan nan uraian vol satuan harga jumlah rp) masa beta tee batas bidang tanah biaya angkut, tanah dan pemasangan patok tanda batas biaya petugas pengisian fakta mana man honorariumsaksi penggandaandokumen |) lamanemekersi tanah objek pts desa panitia desa kantor pertanahan biaya rapat desa lurah (as penyerahan sertifikat, perlengkapan dll) jumlah total bendahara sekretaris ketua panitia peri (nama) peni (nama) peni (nama) http. jdih.kembangkan.go.id contoh format buku administrasi pencatatan keuangan tanggal uraian penerimaan pengeluaran saldo belanja lo. slot bendahara sekretaris ketua panitiakantor pertanahan adalah kantor pertanahan kabupaten rembang. desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berwenang untuk urusan pemerintahan,teratur, yang meliputi:nyertanegara kesatuan republik indonesia dalam satu wilayah desa kelurahan, yang meliputi:nyahttp. jdih.kembangkanpemohon pts adalah subjek hukum baik perorangan maupun kelompok yang telah dijek pendaftaran tanah desa kelurahan. bab objek pts objek pts meliputi semua objek pendaftaran tanah seluruh desa kelurahyang merupakan tanah aset pemerintah pemerintah daerah, tanah badan usaha milik negarajek pts sebagaimana dimaksud pada dan meliputi bidang tanah yang sudah ada patok tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan patok tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan pts. bab iii pelaksana percepatan pts desa kelurahan percepatan pelaksanaan kegiatan pts desa kelurahan, kepala desa lurah membentuk panitia pelaksana pts desa kelurahan dengan keputusan kepala desa lurah. panitia pelaksana pts desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pelindung kepala desa lurah, ketua unsur masyarakat pemohon pts, sekretaris unsur perangkat desa kelurahan atau masyarakat pemohon pts, bendahara unsur masyarakat pemohon pts, dan anggota unsur perangkat desa kelurahan atau unsur masyarakat pemohon pts sesuai dengan kebutuhan. unsur perangkat desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diutamakan dari sekretaris desa sekretaris lurah, dan atau kepala dusun. http. jdih.kembangkan.go.id perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf luar keanggotaan panitia pelaksana pts desa kelurahan yang dibentuk oleh kantor pertanahan. panitia pelaksana pts desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut menyelesaikan berkas administrasi penyiapan dokumen penguasaan pemilikan tanah, sarana, dan prasarana persyaratan pts: melaksanakan pengelolaan keuangan biaya yang dibebankan kepada masyarakat pemohon pts, dan menyusun laporan hasil pelaksanaan persiapan kegiatan ptsts yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam digunakan untukhak milik adat, pernyataan atas batas tanah dan luas tanahdilaksanakan oleh pemohon pts. http. jdih.kembangkan.go.id desa kelurahan. panitia pelaksana pts desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada diberikan honorarium berdasarkan kesepakatan panitia pelaksanaan pts desa kelurahan dengan masyarakat pemohon pts. jika dalam kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada mewajibkan adanya akta peralihan hak, maka penerbitan akta peralihan hakpts luar biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pembiayaan kegiatan pengadaan patok tanda batas paling sedikit (tiga) patok tanda batas, pengadaan meterai (sepuluh ribu rupiah) paling sedikit (dua) buah untuk pengesahan surat pernyataan per bidang tanah yang dimohonkan. kegiatan operasional panitia pelaksana pts desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa pembiayaan kegiatan,yang meliputi biaya penggandaan dokumen pendukung sebagai arsip, biaya pengangkutan dan pemasangan patok tanda batas, transportasi panitia pelaksana pts desa kelurahan kantor pertanahan dalam rangka pemenuhan dokumen, transportasi panitia pelaksana pts desa kelurahan lokasi tanah yang dimohon, biaya dokumen pelaksanaan kegiatan, honorarium kepala desa lurah, dan honorarium saksiuntuk seluruh desa kelurahan paling banyak sebesar (tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah). biaya sebagaimana dimaksud pada dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh panitia pelaksana pts desa kelurahan kepada kepala desa lurah, untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat pemohon ptsatau pajak penghasilan ph). http. jdih.kembangkan.go.id kelurahan. mekanisme penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sebagai berikut kepala desa lurah melaksanakan musyawarah dengan mengundang masyarakat calon pemohon ptsatau jasa sesuai kebutuhan pelaksanaan persiapan pts pada desa kelurahan yang bersangkutan yang dituangkan dalam rencana anggaran biaya, dan menyepakati jumlah biaya persiapan pts setiap bidang tanah yang dimohonkanketentuan mengenai format keputusan kepala desa lurah tentang pembentukan panitia pelaksana pts desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam dan rencana anggaran biaya dan berita acara musyawalesaian permasalahan setiap permasalahan yang timbul akibat dari pelaksanaan persiapan pts penyelesaian didahulukan secara musyawarah internal peserta pts dan panitia pelaksana pts desa kelurahan. bab sosialisasi pemerintah daerah, kantor pertanahan, dan atau http. jdih.kembangkan.go.id bab vii ketentuan penutup pelaksanaan persiapan pts yang belum selesai pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,tase sun dengan aslinya kalapa bagi) hukum pang ##santo, @retina tingkat 1p f6631117 http. jdih.kembangkan.go.id lampirancontoh format keputusan kepala desa tentang pembentukan panitia pelaksanaan pts keputusan kepala desa . (nama desa) nomor . . tentang pembentukan panitia pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa . (nama desa) kepala desa. (nama desa)dimaksud dalam huruf perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang pembentukan panitia pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkaphttp. jdih.kembangkan.go.idperaturan bupati rembangmemutuskan menetapkan kesatu membentuk panitia pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap desa . dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. kedua tugas panitia tersebut dictum kesatu adalah menghimpun berkas permohonan pendaftaran tanah sistematis lengkap, melaksanakan musyawarah perusyawarahkepala desa. . (nama desa). ketiga dalam melaksanakan tugasnya, panitia tersebut dictum kesatu bertanggungjawab kepada kepala desa. (nama desa). keempat segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada masyarakat pemohon pendaftaran tanah sistematis lengkap sesuai dengan hasil musyawarah per. pada tanggal. kepala desa., http. jdih.kembangkan.go.idrebes. kepala dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan adalah kepala dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan kabupaten brebes. dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan adalah dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan kabupaten brebeengan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran serta halaman ikatannya yang dimiliki dikelola dengan hak pemakaian pasar. kios adalah bangunan pasar yang menghadap keluar, beratap dan dipisahkan satu samaidalam pasar dan dilingkung. pasar kelas adalah pasar dengan pendapatan rata rata rp. rp. setiap bulan. pasar kelas iii adalah pasar dengan pendapatan rata rata rp. rp. setiap bulan.kambing dan ayam. pasar kas adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang burung dan ikan hias dikoperasi usaha mikro dan perdagangan.koperasi usaha mikro dan perdagangan dengan disertai materai secukupnya, menyerahkan surat izin hak penempatan berjualan lama (bagi pemohon perpanjangan), menyerahkan foto copy, menyerahkan surat pernyataan kesanggupan untuk ditempati sendiri. setiap orang atau badan yang mengalihkan memindahtangankan surat izin hak penempatan berjualan diatas kios dan los kepada pihak lain, diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut mengisi formulir surat pernyataan hak penempatan berjualan kepada bupati melalui kepala dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan dan diketahui oleh kepala pasar setempat, menyerahkan surat izin hak penempatan berjualan lama, menyerahkan fotokopi. bab iii kewajiban dan larangan kewajiban pemegang izin, pedagang dan pengguna fasilitas pasar:nuai kewajiban membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menempati kios danmengalihkan hak pemakaian kekayaan pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga tanpa izin bupati,ngkomersialkan tempat atau menyewakan tempat pada pihak lain. bab klasifikasi pasar klasifikasi pasar, terdiri dari: pasar kelas terdiri dari: pasar jatibarang, pasar kecanggungan, pasar bumiayu, pasar brebes: pasar larangan, pasar banjarharjo, pasar banjaratma, pasar kerana. pasar kelas terdiri dari: pasar kalierang, pasar bulukumba: pasar belakang kodim, pasar tanggal, pasar tanjung. pasar kelas iii terdiri dari: pasar limbangan, pasar kesantunan, pasar dermoleng, pasar winduaji. pasar kelas terdiri dari: pasar jatisari: pasar desa klampok, pasar lutut: pasar bawang sengon, pasar cerai, pasar pkl brebes, pasar khasburas, pasar wage bumiayu, pasar hewan cerai, pasar bantarkawung, pasar hewan jatibarang, il. pasar dirampok, pasar bawang klampok. disamping pasar pasar sebagaimana dimaksud pada ada pasar pasar tertentu diwilayah kabupaten brebes yang ditetapkan sebagai pasar hewan dan pasar burung dan ikan hias. pasar hewan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pasar hewan jatibarang, pasar hewan cerai. pasar burung dan ikan hias sebagaimana dimaksud pada adalah pasar kasburas. pemungutan dan penyetoran pendapatan retribusi untuk pasar hewan dan pasar kasburas menjadi tanggung jawab kepala pasar setempat. bab seluruh pungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas pungut yang telah diberi surat perintah tugas oleh kepala pasarditerbitkan oleh dinas koperasi usaha mikro dan perdagangandaerah melalui bank jawa tengah. jadwal penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar se kabupaten brebes nama pasar selama hari selama hari selama hari dari dari dari pemungutan pemungutan pemungutan pasar brebes pasar jatibarang pasar kecanggungan pasar bumiayu pasar kalierang pasar belakang kodim pasar kerana pasar banjarharjo pasar cerai pasar dermoleng pasar larangan pasar limbangan pasar banjaratma pasar tanggal pasar bulukumba pasar tanjung pasar bawang sengon pkl brebes pasar jatisari pasar kesantunan pasar hewan cerai pasar desa klampok pasar dirampok pasar kasburas pasar winduaji pasar lutut pasar bantarkawung pasar bawang klampok pasar hewan jatibarang pasar wage bumiayu bab nilai nominal karcis nilai nominal karcis ditetapkan sebagai berikut rasioraar mp20oo0g resin rp7ooo0 ikatan (eigpg mug bupati situbondo peraturan bupati situronthi nomor tahun tentang uraian tugas dan fungsi dinas cipta karya kabupaten situbondo ph, dengan rahmat tuhan yang maha es4 bupati situbondo dkcipta karya kabupaten situbondo, bh. bahwa guna maksud sebagaimana huruf konsideran iri, peraturan bupati nomor tahun tentang uraian turns dan fungsi dinas cipta karya kabupaten situbondo sudah tidak sesuai bagi dalan perkembangannya sehingga perlu ligan: bahwa guna maksud sebagaimana huruf dan kensideran ini, perlu mengatur uraian tugas dan fungsi dinas cipta karya kabupaten silehondo vang pelaksanaannya ditekankan dengan peraturan bupati. mendkembaran ncaan tentang pokok pokok kepegawaian lembaran negara republik indonesia takut nomepermukiman lembaran negara republik indonesia talas naar tambahan .lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang bangunan gedung tembakan negara republik indonesia tahun nomor 13d, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor lintrer toribahan lembaran seclam nomor tambahan lembar negara republik indonesia nomor undang undang nomer tahun tentang pengelolaan sampah lembaran negara republik indonesia tahu nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomo1 peranan pemerintah noor tahum tentang perubahan nara dan pemindahan tempat kedudukan pemerintahan daerah kabupaten panarukan tembakan negara republik indonesia tahun momoujer tahun tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor t00rdooewa tata pmp nomor t5, tsarim pemberhentian pegawai gegen sipil lembaran negara republik indonesia talataan bangunan (lh seksi penataan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasat huruf'd angka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penataan ruang jan penataan bangunan bidang penataan bangunan, dakara melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi penataan bangunan menyelenggarakan fungsi penelitian dan memverifikasi proses perijinan mendirikan bangunan, pelaksanaan penelitian dan pengawasan keselamatan pendirian bangunan: pelaksanaan bantuan teki pendirian bangunan: pelaksanaan penertiban dan mendata kelayakan bangunan sesuai peruntukannya: pelaksanaan ketatausahaan, pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang penataan ruang dan penataan bangunan, jan pelaksanaan tugas kedinasan lai yang diberikan oleh kepala bidang penataan ruang dan penataan bangunan sesuai dengan luas dan fungsinya. paragraf seksi perkembangan kawasan khusus asal il) seksi pengembangan kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pusatbidang pengembangan kawasan khusus. dalam melaksanakan gas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan kawasan khusus menyelenggarakan fungsi penyusunan dan penetapan pengembangan kawasan khusus: penyusunan rebana program dan nopgaraa bidang perataan tuang, pelaksurean survey perbedaan dam merencanakan kawasan khusus: penyusunan dokumentasi dan informasi pengembangan kawasan khusus, penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan. baik sarana dan prasarana lingkup kawasan khusus: pemantauan dan mengevaluasi perkembangan kawasan khusus: pelaksanaan ketatausahaan: bh. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang penataan kung dan penataan. bangunan:puram sesuai dengan inopinna melaksanakan tugas dinas cipta karya perumusan kebijakan terus pengelolaan kebersihan, persamaan, pertamanan dan penerangan jalan domain, perencanaan ichi pengelolaan kebersihan, persamaan, pertamanan dan penerangan jalan umum: gc. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tehnis pengelola keheritas, persamaan, pertamanan dan penerangan jalan umum, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian drainase kota, penghijauan kota dan trotoar. pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan, retribusi kebersihan dan pelayanan persamaan: pelaksanaan kepala usahaks seksi pertamanan dan peperangan jalan umum seksi pertamanan dan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasai huruf angka meropunyar tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kebersihan dan pertamanan bidang pertamanan, dan penerangan jalan umum. dalam rnclaksam pelaksanaan pemeliharaan datmum, pelaksanaan penghijauan kota, lapangan olah raya, jalur hijau dan makam umum: pelaksana pembibitan dan melayani pertanyaan tanaman hias serta pohon untuk penghijauan kota: pelaksanaan pengawasan dan penyelamatan terhadap pelestarian laman, lapangan olah raga, jalur dan makam umum: pelaksanaan perijinan. pemanfaatan taman jalur hijau dan kebersihan: pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan lampu taram dan lem jalan: dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan och kepala bidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf seksi kebersihan kota seksi kebersihan kota sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunya tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kebersihan dan pertamanan times pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan sampah dan air kotor pelaksanaan pembinaan dam penyuluhan kebersihan lingkungan: cc. pengaturan dan pelaksanaan retribusi sampah: penyelenggaraan pengawasan dan pemeliharaan mei resarara pembangunan air kotor drainase: pelaksanaan keratausahante pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang kebersihan dan pertamanan: dam pelaksanaan tugas kedinasan jain yang diberikan oleh kepala bidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan bidang tugas dan dimensinya, paragraf seksi penanganan sampah (lp seksi penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasat huruf angka mempunya: tugas melaksanakan sebagian napas bidang kebersihan dan pertamanan bidang penanganan sampah. dalam melaksanakan tugas sebacairwana dimaksud pada seksi penanganan sampah mempunyai fungsi pelaksanaan pengangkutan pembuangan sampah: penyelenggaraan dan pemeliharaan prasarana pembuangan sampah, alat angkutan sampah den tempat pembuangan sementara serta tempat pembuangan akhir: pelaksanaan pemusnahan pemanfaatan sampah dan air kotor agar bendayayuna,bidang tugas dan fungsinya baepanas cipta kary, thitctapkan laka dtu pada tanggal (tn wakil bupati rondo, drs. euros, diundangkan situbondo pada tanggal may pt. sekretaris daerah kabupaten situbondo, n a ir, horrachman, pembuat utama muda nip. berita daerah kabupaten situbondo tahun nomor ep: hukum ramai pihak poto o peraturan pemerintah nomor tamaxis molanntahar daerah propinsi, dan pemerintahan dearah kabupaten kot lembaran nema republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia memori at. peraia07 nomer tambahan lembaran negara republik indonesia nomor z1, peraturan menteri dalam gegen nomor tatum tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan beralur menteri dalam negeri mom tahun tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penpelafaan keuangan daerah peranan menteri dalam negeri nomer tahun tenang jenis dan bentuk produk hukum daerah peraturan mentengtum tentang pedoman tata cara pengawasan atas. penyelenggaraan pemerah daerah, peraturan motel dalam cesis motm) tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah: peraturan menteri perayaan umam nomor tahun tentang pedoman teknik perumahan sangat sederhana, peraturan menteri pekerjaan umam nomor tahun tentang kebijakan strategi nasional pembangunan perkotaan: peraturan menteri pekerjaan umam nom rahim tentang kebijakan siraterj pengembangan sistem penyediaan air umum: peraturan menteri pekerjaan umum nomor tahunpekerjaan umum motor tahun tentang pedoman persyaratan teki danger gedang, peraturan menteri pekerjaan umum nomor tahun tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan: perairan mentengturahim tentang pedoman teknis izin bangunan gedungurbmas cipta karya kabupaten situbondo bab ketentuan umum asal dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan parah adalah kabupaten situbondo. bupati adalah bupati siruhanda, dewan perwakilan rakyat daerah. yang selanjutnya disebut dprd. adalah dewan perwakilan rakyat kabupaten sitabandtimcipta karya, yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas cipta karya kabupaten situbondo. kepala dinas adalah kepala dinas cipta karya kabupaten situbondo. unit pelaksana teknis dimas, selanjutnya disingkat utd, adalah unsur pelaksana operasional dinas bar kedudukan, tugas, dan fungsi rasi dinas cipta karya merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bidang perumahan dan permukiman, penataan buang dan penataan bangunan serta kebersihan dan pertamanan. dinas cipta karya dipimpin oc. (3y dimas cipta karya dalan melaksanakan tugasnya dit bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. dinas cipta karya mempunyai lugas membantu bupati dalam melaksanakan kew4engan bidang pernak dar permukiman. penataan neng dar penataan bangunan serta kebersihan dan pertamanan. ng: dalam melaksanakan tugas achagaimana dimaksud dalam dinas cipta karya menyelenggarakan fungsi da. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan permukiman, penamaan ruang dan penataan bangunan, kebersihan dan pertemanan:desaan, program perumahan dan permukiman dan air bersih: cc. penyusunan program bidang pernikahan dan permukiman, penataan ruang dan penataan bagian, kebersihan dan pertamanan:lata ryan:, pengaturan dan pengelolaan kebersihan dan pertamanan dan penerangan jalan umum, penykovrdinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi bidang cipta karya dam keberilam, be. pembuatan unit pelaksana teknis ihas dalam lingkup dinas cipta karya dan kebersihan: bh. pengelolaan urusan ketatausahaan: pelaporan hasil pelaksanaan tugas: dan peleksemakan tewas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati. bar organisasi pai organisasi dinas cipta karya terdiri dari: aa. kepala irina. bh. sebrelanat, membawahi sub bagian umum sub bagian keuangan dan sub harr gedung pemerintahan seksi penyehatan lingkungan permukiman dan seksi pengelolaan persediaan arr bersih dan sanitasi. bidang penataan ruang dan penataan bangunan, membawahi seksi penataan ruang seksi penataan bangunan seksi kebersihan kota: dan seksi penanganan sampah. unit pelaksana teknis dimas. kelompok jabatan fungsional. pasaipidato. bab penjabaran tugas dan fungsi harian kesatu kepala dinas kepala dinas mempunya: lugas menimpa, melakukan koordinasi dan pengendalian dalan penyelenggaraan kegiatan bidang cipta karya. bagian kedua sekretariat sekrularat mempunyai tugas membantu kepala timnas dalam pengkourdimasian, penyu round dam pelaksanaan walbunga pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan simimisirasi lingkungan dinas:tugas upas bidang secara terpadu, penyiapan bahan evaluasi lugas tugas bidang setara terpadu: pelaksanaan urusan keuangan: pelaksanaan urusan umum: pelaksanaan urusan kepegawaian: pelaksanaan kegiatan ketatnuaahgam: pelaporan hasil pelaksanaan tugas: dam pelaksanaan tugas kedinasan jain yang diberikan oleh kepala dinas. paragraf sub bagian unum sub bagian untungcc. pelaksanaan urusan surat menyurat: pencatatan dan pelaporan barang inventaris: ec. kenaikan pangkat. mutasi pesawat, penyangkalan dan pemberhentian pegawaijaran bararat yuk darjahwrsahsng das tata usaha keuangadministrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan realist anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran raji pegawai, penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan wins: pengurusan penyelesaian tuntutan ganti ragi dan biaya pengeluaran lunas: paragraf suhegas melaksanakan ketatausahaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. i2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bagian perencanaan, evafiesi dan pelaporan irenyekerggarakan fungsi penyusunan meniru dan senja dinas: menyusun rka dan pendapatan, belanja dan pembiayaan lintas, penyusunan budaya kena dites: penyusunan laki dinas, penyusunan evaluasi kegiatan dinas: pelaksanaan pengawasan melekat paska lingkungan dinas: penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd: pelaksanaan ketatausahaan: pelaporan hasil pelaksanaan tegasnya kepada sekretaris: danmas melaksanakan tugas dinas cipta karya bidang perumahan dan permukiman, program tata perumahan, penyehatan 'lingkungan pemukiman dan air bersih dalanrmainan: pelaksanaan dan pemeliharaan perumahan dan permukiman: pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintahan: pelaksanaan dan pemeliharaan penyebaran lingkungan permukiman: pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan air bersih dan sanitasi: pelaksanaan kepadatan ketatamahaant. paragraf seksi perumahan dan gedang pemerintah (tp) seksi perumahan dan gedung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam taraf angka memyamcatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (lh, seksi perumahan dan gedung pemerintah roenyclenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan, rehabilitasi dan percintaan perumahan, serta memberikan bantuan teknik: hb. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, jan pengendalian terbuka pengembangan perumahan dan gedung perrerinlah, pelaksanaan ketatausahaan: pelaporan hasil melaksanakan tugasnya kepada kepala bidang perumahan dan permukaan.hatan liogkangao permolamar cl) seksi penyebaran lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf angka mempunyai tanpa melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan dan pemukiman bidang penyebarr pengelolaan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana lingkungan serta memberikan bantuan teknik: hb. tembnamn pemeliharaan sarana jan prasarana penyehatan lingkungan perumahan, pemukiman, dramas, limbah dan persamaan: pelaksanaan ketatausahaan. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala bidang penahan dan penyehatan lingkungan:gelolaan penyediaan air bersih dan sanitasi seksi pengelolaan penyediaan air birth dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempentyat tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perumahan dan permukiman bidang pengelolaan penyediaan air bersih dan sanitasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan penyediaan air bersih dam sanitasi menyelenggarakan fungsi: pembinaan dag pengelolaan pembangunan, rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi, pemberian temuan teknis dan pembangunan sarana prasarana gir bersih dan sanitasi: pelaksanaan ketatausabaaur: pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepaln, bagian keempat bidang penataan ruang dan penataan bangunan panas bidang penataan ruang dam penataan bangunan mempunyai tugas membuat kepala ihas melaksanakan tugas dinas cipta karya bidang penamaan ruang dan penataan bangunan. pasat dale dan penataan bangunan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan rengounaat tahan pembangunan sesuai dengar penataan ruang dan penataan bangunan: pelaksanaan survey pemeran ruang penamaan tuang dan penataan bagian, pemantauan dan evaluasi perkembangan penamaan ruang dan penataan fat bangunan: pelaksanaan penataan mang dar penataan bangunan: pengelolaan ketatausahaan, pelaporan hasil pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan tugas kedinasan lam yang diberikan oleh kepala dinas. paragraf seksi penataan ruang seksi penataan ruang sebuyarmana dimaksud dalam nut angka mempunya tupai melaksanakan sebagian tugas bidang penataan ruang dan penataan bangunan un permukiman, penyusunan rencana program dan anggaran bidang penamaan iua ng, cc. pelaksanaan survey pemetaan ruang, merencanakan tata mang: penelitian'survey pengukuran dan pemeran. dokumentasi dan informasi perkembangan pembangunan gedung dan bangunan: pengelolaan dan analisa dala dalam rangka menyusun rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang: ff. pemantauan dan evaluasi perkembangan tata mang: pengendalian dan penelitian mengenai permohonan ijin prinsip tata ruang dan penamaan bangunan: dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bidang pemetaan ruang dan penataan bangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.telah ditetapkan dengan peraturan bupati sambas nomor tahun bahwa pengaturan dalam pedoman perjalanan dinas perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang addiubah sebagai berikut ketentuan ditambah (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut:,ketentuan ditambah (tiga) sehingga berbunyi sebagai berikutketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud (l) meliputi surat perintah tugas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang: spp yang telah ditandatangani oleh pejabat yang dituju dan pejabat yang berwenangdan laporan pelaksanaan tug, sh, pembina (iv a) nip. |
semateri peraturan bupati nomor tahun tentang kebijakan akuntansibupati sidoarjo nomor tahun tentang kebijakan akuntan. ketentuan dalam lampiranubah dengan rincian perubahan sebagai berikut: lampiran tentang akuntansi aset tetap, pada romawi ix. tentang penyusutan, angka dan angka diubah, sedangkan angka dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: lampiran akuntansi aset tetap ik. penyusutan angka untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada tahun berkenaan disebutkan mulai januari tahun berkenaan, tanpa memperhitungkan saat perolehan aset tetap dimaksud, dan disajikan pada laporan tahunan. dalam hal ini dibuat laporan interim, maka tidak memperhitungkan beban penyusutan interim berjalan. angkangka dihapus angka pelaksanaan penyusutan pertama kali dilakukan pada tahun untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan desember aset tetap selain tanah yang telah berumur melebihi umur ekonomis dinyatakan telah disebutkan seluruhnya sehingga nilai buku (nol). lampiran iii. tentang penyusutan, pada bagian kedua tentang nilai yang dapat disebutkan dan bagian keenam tentang asumsi penyusutan pertama kali, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: lampiran iii. penyusutan bagian keduasebutkan s.d. desember aset tetap yang diperoleh setelah desember disebutkan berdasarkan nilai perolehan. bagian keenam asumsi penyusutan pertama kalisebagai nilai yang dapat disebutkan. asumsi penyusutan periode berjalan penyusutan didasarkan pada nilai buku per desember tahun berkenaan. lampiran iii. tentang amortisasi, pada bagian kedua tentang nilai yang dapat diamortisasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: lampiran iii. amortisasi bagian kedua nilai yang dapat diamortisasi nilai yang dapat diamortisasiamortisasi s.d. desember aset tidak berwujud yang diperoleh setelah desember diamortisasikan berdasarkan nilai perolehan. lampiran ii!. tentang ilustrasi penyusutan dan amortisasi, pada bagian kedua tentang ilustrasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: lampiran iii. ilustrasi penyusutan dan amortisasi bagian kedua ilustrasi ilustrasi yang diberikan pada bagian ini merupakan ilustrasi penyusutan namun dapat diterapkan secara analogis pada penghitungan amortisasi. ilustrasi penyusutan amortisasi tahun pertama. penyusutan amortisasi tahun pertama atas suatu aset tetap aset tak berwujud yang diperoleh setelah neraca awal (tanggal januari sebelum diberlakukannya penyusutan amortisasi. sebuah gedung diperoleh januari tahun gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai daftar umur ekonomis selama tahun. adapun nilai perolehan adalah rp. (dua miliar rupiah)& nilai akumulasisebelum diberlakukannya penyusutan. sebuah gedung diperoleh agustuspada tahundes.xxlebih dari satu kali sebelum diberlakukannya penyusutan amortisasi. sebuah gedung diperoleh jul(dua) kali yaitu pada tahun dan dengan nilai renovasi masing masingsebuah gedung diperoleh januardisebutkan rp. rp. rp1. penyusutan nilai perolehan masa manfaat per tahun rp. tahun rp. tahun nilai kaum. penyusutan per tahun tahun akumulasi penyusutan penyusutan rp. tahun rp. sxdan terjadi renovasi sebuah gedung diperoleh maretlam perjalanannya, gedung tersebut direnovasi pada julinilai renovasi disebutkan rp. rp. rp. rp1transaksi normal intrakomptabel sebuah mesin fotokopi seharga rp. dibeli pada aprilmasa akhir manfaat nilai yang disebutkan penyusutan tahunii. ilustrasi penyusutan amortisasi tahun berjalan transaksi saldo awabaru dicatat pada januari|mbelian intrakomptabedicatat pada bulan yang sama dengan pembeligunakan pertama kali dibeli oleh sekretariat daerahama denganperoleh pertama kali dibeli oleh sekretariat daerah pada januarpemerintah provinsi jawa timur berdasarkan penetapan status penggunaan januari mesin ketik elektrik tersebut mulai diperoleh pertama kali dibeli oleh pemerintah provinsi jawa timur pada januari sesuaama dengan tahun anggaran berjalan kecamatan sidoarjo menerima sebuah mesin ketik listrik seharga rp. dari pemerintah provinsi jawa timur berdasarkan penetapan status penggunaan tanggal januari mesin ketik listrik tersebut mulai diperoleh pertama kali dibeli oleh pemerintah provinsinyelesaian pembangunan langsung sebuah gedung pos jaga selesai dibangun pada januari dengan nilai perolehan sebesar rp. gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai daftar umur ekonomisebelumtahun nilai penyusutan saldoama denganengembangan aset tetap sebuah mesin fotokopi seharga dibeli pada bulan januari dan telah dicatat pada bulan januari sesuai dengan daftar umur ekonomis, aset tersebut memiliki masa manfaat selama tahun. pada bulan januari mesin tersebut dilakukan pengembangan sebesar rpawal:april dilakukan pengembangan terhadap aset tetap sebesar rp. tabel penyusunannya pada desember akumulasi penyusutan perhitungannya: nilai disebutkan setelah pengembangan berasal dari: saldo buku pengembangan aset. rp. rp. rpsisaotal akumulasi penyusutan akumulasi penyusutan awal akumulasi penyusutan desember rp12. rp. rp20. aset dalam kondisi rusak berat dan sudah diusulkan penghapusan sebuah mesin fotokopidalam kondisi rusak beratset tetap direklasifikasi dalam aset lainnyarusak beratdengan kondisi rusak berat,rusak berat. aset tetap dalam kondisi hilang dan sudah diusulkan penghapusan sebuah laptophilangrp20.danya penghapusanhilanghilang, asethilang. transaksi pencatatkontrak pekerjaan tersebut berakhir pada bulan desember dari ilustrasi tersebut, makaonstruksi dalam pengerjaan tidak dihitung penyusunannya transaksi penyelesaian pembangunan dengrp. kontrak pekerjaan tersebut berakhir pada bulan desember pada bulan desember tersebut dilakukan serah terima gedung perpustakaan, dan pelunasan pembayaran sebesar rpperpustakaan. dari ilustrasi tersebut, maka:arena diperoleh pada tahun aset mulai disebutkan pada tahun perolehan. umur manfaat mulai dihitung pada tahun perolehan. nilai yang dapat disebutkan adalah sebesar nilai perolehan, yaitu rp. lampiran iii. tentang tabel penambahan umur manfaatrovinsi kalimantan baratsebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nome:dan kelangkaan profesi, yang kriterianya ditetapkan dengan peraturan bupati nomer tahun terutang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sisi lingkungan pemerintah kabupaten sambas yang telah bisa kali diubah dan terakhir dengan peraturan bupati sambas55: peraturan bupati sambas tentang tambahan penghasilan bagiojabatan fungsional vang selanjutnya disingkat adalah suatunada keahlian dan keterampilan tertentu. tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pns dalam rangka pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. beban kerja adalah suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh pegawai negeri sipil dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana diatur dalam peraturan bupati sambas nomor tahun tentang jam kerja pns. tempat bertugas adalah tempat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang berdasarkan pertimbangan dan fakta dilapangan berada daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. kondisi kerja adalah kondisi pegawai negeri sipiladalah profesi pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka. pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya. pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat yang tugas pokoknya khusus membantu pimpinan untuk melaksanakan tugasnya masing masing. bab tujuan pemberian tambahan penghasilan bertujuan meningkatkan kesejahteraan pns: meningkatkan disiplin pns:tambahan penghasilan diberikan kepada pns lingkungan pemerintah kabupaten sambas. tambahan penghasilan diberikan kepada pns sesuai tugas pokok fungsi, berdasarkan beban kerja: tempat bertugas: kondisi kerja: kelangkaan provinsi. besaran tambahan penghasilbagi pns golongan iii danterhadap pns pindahan dari luar pemerintah kabupaten sambaspembayaran tambahan penghasilan pns pindahan sebagaimana dimaksud (l) diberikan apabila pns tersebut sudah bertugas mulai (satu) bulan. tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pns apabila yang bersangkutan menjalani tugas belajar, menjalani masa persiapan pensiun mpp berstatus penerima uang tunggu, berstatus sebagai pegawai titipan, cuti diluar tanggungan negara, dibebaskan dari jabatan negeri, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (lima hari kerja dalam (satu) bulan. dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau ii. berstatus diperbantukan dipekerjakan instansi iain diluar lingkungan pemerintah kabupaten sambas, kecuali instansi tersebut tidak menyediakan tunjangan yang sama sejenis. bab tata cara pemberian tambahan penghasilan (ijkehadiran sebagaimana dimaksud pada il) dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan absen elektronik atau manual dan surat pertanggungjawaban mutlak dari atasan langsung atau pimpinan skpkerja. tambahan penghasilan dibayarkan dengan melampirkan daftar pembayaran tambahan penghasilanns lingkungan pemerintah kabupaten sambas yang diperbantukan dipekerjakan luar lingkungan pemerintah kabupaten sambas tambahan penghasilannya dibayarkan melalui skpd masing masing. tambahan penghasilan diberikan setelah dilakukan penilaian kehadiran pns. bab pengawasan dan pengendalian bagian kesatu pengawasan (ij)skpd atau atasan langsung secara berjenjang. i3) pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada (i). bab ketentuan lain pegawai negeri sipil hanya menerima satu tambahan penghasilan.sambas. pegawai negeri sipil pejabat yang melaksanakan tugas rangkap sebagai pelaksana tugas pisebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan bupati sambasdaerah kabupaten sambas nomor tahun salinan sesuai dengan aslinya variants pembina iv a) nip. !,lampiran keputusan bupati sambas nomor tahun tanggal kesemek kuil tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten sambas tambahan penghasilan aturan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja jabatan pimpinan tinggi pratama jpt) sekretaris daerah asisten sekretaris daerah staf ahli bupati, kepala dinas badan inspektur sekretaris tata pom jabatan camat, sekretaris dinas badan, kepala bagian, inspektur pembantu direktur rsud kepala bidang dinas badan, sekretaris camat, kepala bagian tata usaha, kepala bidang pada rsud dokter spesialis yang menjadi direktur rsud ii. jabatan pengawas dokter umum dokter gigi sebagai kepala puskesmas daerah biasa kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi kepala tata usaha pada upt dinas badan kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi pada rsud jabatan pelaksana ajudan pejabat negara supir pejabat negara staf pejabat negara supir sekda dan asisten sekda staf sekda dan asisten sekda staf staf ahli bupati staf pelaksana gol. dan staf pelaksana gol. iii staf pelaksana gol jabatan fungsional tertentu jft) dan jfu pns yang bekerja rsud dokter umum dokter gigi jft kesehatan jenjang ahli diluar dokter perawat, perawat gigi dan bidan jenjang terampil jft kesehatan lainnya jenjang terampil jfu jabatan pelaksana staf gol. dan jj t tii ngo! jabatan pelaksana staf gol. iii jabatan pelaksana staf gol. pns yang bekerja laksda gudang farmasi puskesmas pustu poskesdes dokter umum dokter gigi jft kesehatan jenjang ahli diluar dokter gol. gol. perawat, perawat gigi, bidan jenjang terampil puskesmas dan jft kesehatan lainya jenjang terampil perawat dan bidan jenjang terampil pustu polindes poskesdes jabatan pelaksana staf jabatan fungsional yang bekerja inspektorat jft ahli jenjang madya jpt ahli jenjang muda jft ahli jenjang pertama da. jabatan fungsional lingkungan dinas pendidikan penilik pengawas sekolah guru non sertifikasi guru sertifikasi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah jabatan fungsional dokter hewan jabatan lainnya gel gol gol. ip. tambahan penghasilan berdasarkan tempat kepala puskesmas kepala tata usaha puskesmas dokter umum dokter gigi gol. gol |. dokter umum dokter gigi sebagai kepala puskesmas jft kesehatan jenjang ahli luar dokter perawat, perawat gigi dan bidan jenjang terampil puskesmas perawat dan bidan jenjang terampil pustu poskesdes polindes jft kesehatan lainnya jenjang terampil jabatan pelaksana staf gol. dan jabatan pelaksana staf gol. iii jabatan pelaksana staf gol. ii. pns yang bekerja lingkungan upt dinas pendidikan paloh, saingan besar, tebas, jangkung, selaku timur, subah, saja dan galing jabatan pengawas kepala upt jabatan pengawas kasubbag upt jabatan fungsional penilik pengawas sekolah jabatan pelaksana staf guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah guru non sertifikasi guru sertifikasi iii. pns yang bekerja kecamatan paloh dan saingan besar (di luar skpd dinas kesehatan dan pendidikan jabatan administrasi camat jabatan administrasi sekretaris camat jabatan pengawas kasi jabatan pengawas kasubbag jabatan pelaksana staf gol. dan jabatan pelaksana staf gol. iii jabatan pelaksana staf gol. jabatan fungsional dokter hewan jabatan fungsional lainnya gol. gol. gol. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja (satuan polisi pamong praja) jabatan pimpinan tinggi pratama kepala dinas jabatan administrasi sekretaris jabatan administrasi kepala bidang jabatan pengawas kasubbag, kasubbid kasi transit pada kecamatan jabatan pelaksana anggota sat pol pp) jabatan pelaksana staf gol. jabatan pelaksana staf gol. jabatan pelaksana staf gol. iii jabatan pelaksana staf gol.tabah roman surili salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum variants pembina iv a) nip. lampiran keputusan bupati sambas nomor tahun tanggal desember tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten sambas surat tanggungjawab mutlak saya yang bertanda tangan bawah ini nama nip jabatan skpd menyatakan dengan sesungguhnya, akan bertanggungjawab terhadap pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sesuai peraturan bupati sambas nomor.ooo.dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. apabila kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pembayaranambas, kepala skpd materai rp. salinan sesuai dengan aslinya variants pembina ( iv a) nip. api sele sin dal sia eni . 2ok aneh gg33s star hg0s feses eng ba2 bad lokal dan pendengan rahmat tuhan yang maha esa bupati takalar, menimbang bahwa dengandagangan adalah dinas perdagangan kabupaten takalar. sekretaris adalah sekretaris pada dinas perdagangan kabupaten takalar. bidang adalah bidang pada dinas perdagangan kabupaten takalar. seksi adalah seksi pada dinas perdagangan kabupaten takalar. subbagian adalah subbagian pada dinas perdagjabatdagangan kabupaten takalar. kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada dinas perdagangan kabupaten takalar. bab kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas perdagangan melaksanakan kemitraan pelaku usaha, il. melakukan monitoring bantuan sarana usaha perdagangan, menghimpun dan melaksanakan peraturan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas, melakukan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tertib niaga dan tertib ukur, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi pembinaan pelaku usaha dan pengembangan perdagangan sertaawasan dan tertib niaga (l) seksi pengawasan dan tertib niaga dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan analisa dan serta menyusun program serta melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan tertib niaga dan tertib ukurseksimahami peraturan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas, memberikan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, melakukan penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan motivator pengawasan dan tertib niaga, serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat petugas pengawas serta penyidik pegawai negeri sipil melaksanakan pendaftaran dan pengembangan lembaga pemberdayaan konsumen swadaya masyarakat: melakukan penyelenggaraan sosialisasi, informasi dan publikasi terhadap pelaku usaha. melakukan koordinasi tentang pengawasan dan tertib niaga dengan instansi terkait. il. melaksanakan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan petunjuk teknis pengawasan dan tertib niaga. melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha dan tertib niaga serta penegakan hukum, melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan tertib niaga, melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan terhadap pelaku usaha dan tertib niaga, p . melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan penanganan kasus kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksiasilitasi perdagangan dan pemberdayaan pelaku usaha (l) bidang fasilitasi perdagangan dan pemberdayaan pelaku usaha dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kebijakan bidang industri agro dan industri non agro serta pemberdayaan pelaku usaha dan pengembangan industri kecil menengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang fasilitasi perdagangan dan pemberdayaan pelaku usaha, pelaksanaan administrasi bidang fasilitasi perdagangan dan pemberdayaan pelaku usahfasilitasi perdagangan dan pemberdayaan pelaku usahasilitasi perdagangan dan pemberdayaan pelakubahan penyusun program, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangannyusunan petunjuk tekniskoordinasi dan kerja sama tingkat propinsi dan pihak terkait, meliputi peningkatan sumberdaya industri, standarisasi industri, kawasan industri dan lembaga industri lainnya, menghimpun data pelaku industri agro, non agro dan pelaku usaha sebagai bahan informasi dan pembinaan pengembangan industri, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan serta hasil pelaksanaan tugas bidang bidang fasilitasi perdagangan dan pemberdayaan pelaku usaha, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, il. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidndustri agro dan industri non agro seksi industri agro dan industri non agro, dan evaluasi industri agro (industri hasil hutan, perkebunan, hasil pangan, pertanian, hasil laut dan perikanan) dan industri non agro (industri kimia, mesin, logam, bahan galian non logam, transportasi elektronika, tekstil dan aneka). tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dirinci sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan kepala seksi industri agro dan industri non agrondustri agro dan industri non agroindustri agro dan non agroindustri agro dan non agroindustri agro dan non agroberdayaan pelaku usaha dan pengembangan industri kecil menengah (l) seksi pemberdayaan pelaku usaha dan pengembangan industri kecil menengah dan evaluasi kegiatan pemberdayaan pelaku usaha dan pengembangan industri kecil menengahpelaku usaha dan pengembangan industri kecillaku usaha dan pengembangan industri kecil menengyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan pelaku usaha dan pengembangan industri kecildaganganfasilitasi perdagangan dan perdagangan pengawasan dan tertib pemberdayaan pelaku niaga usaha seksi seksi seksi sarana distribusi pembinaan pelaku industri agro dan usaha industri non agro perdagangan dan bina pasar dalam pengembangan negeri perdagangan seksi seksi seksi pengawasan dan pemberdayaan pelaku perizinan dan tanda tertib niaga pengembangan industri daftar perusahaan kecil menengah utd plt. bupati takalar, darmawan bagian kesatu kedudukan dinas perdagdagangandagangan, seksi sarana distribusi perdagangan dan bina pasar dalam negeri: seksi perizinan dan tanda daftar perusahaan bidang pengawasan dan tertib niaga, seksi pembinaan pelaku usaha dan pengembangan perdagangan, seksi pengawasan dan tertib niaga, bidang fasilitasi perdagangan dan pemberdayaan pelaku usaha, seksi industri agro dan industri non agro, seksi pemberdayaan pelaku usaha dan pengembangan industri kecil menengah, utd:(l) dinas perdagangan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan konsep sasaran, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas perdagangan dan pengelolaan pasarlayanan umum bidang perdagangan dan pengelolaan pasar, melakukan pembinaan, mengoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinasrdagang(l)p g , danmelaporkan penyelenggaraan tugas bidang perdagangan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlakubidang perdagdagdagangan skala kabupaten, menyiapkan bahan penetapan pedoman, norma standar, prosedur dan kriteria bidang perdagangan, pengawasan usaha perdagangan, pendaftaran perusahaan dan rekomendasi izin usaha skala daerah: melaksanakan koordinasi dan fasilitasi usaha perdagangan, pengawasan usaha perdagangan, memberikan pembinaan, supervisi dan monitoring evaluasi, pelaporan usaha perdagangan,distribusi perdagangan dan bina pasar dalam negeri (l) seksi sarana distribusi perdagangan dan bina pasar dalam negeri dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok dalam hal pengembangan sarana perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar dalam negeri. tugas pokok yang dimaksud pada dirinci sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan seksi sarana distribusi perdagangan dan bina pasardistribusi perdagangan dan bina pasarusulan dan melaksanakan monitoring pembangunan revitalisasi sarana distribusi perdaganganpromosi produk unggulan daerah. melaksanakan kebijakan bidang perdagangan, melakukan pembinaan teknis pelaku usaha dan distribusi, penciptaan iklim usaha, pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar, toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (seminar dagang, jasa pameran, konvensi skala lokal), il. melakukan pengumpulan, pengolahan dan menganalisa data pasar sebagai bahan persiapan pembinaan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnyatanda daftar perusahaan seksi perizinan dan tanda daftar perusahaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penertiban perizinan dan pendaftaran perusahaan serta pengawasan izin usaha perdagizinan dan tanda daftar perusahtanda daftar perusahdaftaran perusahaan dan rekomendasi izin usaha perdagangan wilayah kabupaten, menyiapkan data informasi izin usaha perdagangan, melaksanakan pengawasan izin usaha perdagangan, menyiapkan data informasi pelaku usaha sektor perdagangan sebagai bahan informasi dan pembinaan, melaksanakan penertiban dan pengawasan tanda daftar gudang, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi perizinan dan tanda daftar perusahwasan dan tertib niaga bidang pengawasan dan tertib niaga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan teknis, penyebaran informasi, pemberdayaan pelaku usaha dan pengawasan standarisasi perdagangan, tertib niaga dan tertib ukur, kebijakan pengawasan perdagangan lainnya, serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan bidang pengawasan dan tertib niagawasan dan tertib niaga, pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan tertib niaga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan tertib niaga, pelaksanaan administrasi bidang pengawasan dan tertib niaga, dan pelaksanaan fungsi la, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan pengawasan dan tertib niaga menyusun petunjuk teknis pemberdayaan konsumen dan pengawasan standarisasi perdagangan, pengawasan pelaku usaha, tertib niaga dan tertib ukur serta kebijakan pengawasan perdagangan lainnya, serta melakukan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pengawasan dan tertib niaga, menyiapkan bahan informasi bidang standarisasi perdagangan dan jasa tertib niaga dan tertib ukur serta kebijakan pengawasan perdagangan lainnya, melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis pembinaan dan sosialisasi pemberdayaan pelaku usaha dan pengawasan standarisasi perdagangan dan tertib niaga dan tertib ukur serta kebijakan pengawasan perdagangan lainnya, serta evaluasi dan penyusunan laporan dibidang pengawasan dan tertib niaga, meningkatkan kerjasama pihak terkait dengan pengawasan seperti: badan penyelesaian sengketa konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta analisis pelaporan pelaksanaan kebijaksanaan teknis, il. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidangpelaku usaha dan pengembangan perdagangan (l) seksi pembinaan pelaku usaha dan pengembangan perdagangan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menghimpun, memahami, menganalisis dan menyusun program pengawasan kebijakan tertib niaga dan tertib ukur serta bahan pelaksanaan kegiatan lainnypelaku usaha dan pengembanganinaan pelaku usaha dan pengembangannyediakan data informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha seperti sosialisasi, seminar, lokakarya, temu wicara, pelatihan, program pendampingan, adan atau kegiatan pengembangan lainnya, mengikutsertakan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang dalam atau luar negeri, mengikutsertakan pelaku usaha yang berorientasi pada misi dagang, |
bupati pesisir barat provinsi lampung peraturan bupati pesisir barat nomor tahun tentang peraturan internal rumah umum daerah kiai haji muhammad thohir kabupaten pesisir barat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesisir barat. menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang rumah sakit, perlu menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit yang berfungsi untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik; da!l" in'tangan sebagaimana akan peraturan bupati sakit umum daerah aten pesisir barat; mengingat undang und esia nomor tahun tentang veteran lembaran negara republik indon nomor tambahan lembaran negara anggal november tentang pedoman organisasi rumah sakit lingkungan departemen kesehatan warta perundang undangan nomor tahun peraturan menteri kesehatan nomor menkes per iv tentang penyelenggaraan komite nomor menkes sk vlstaf medis medical staff belas)daerah kabupaten pesisir barat. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut dprd kabupaten pesisir baratisiriai haji muhammad thohir yang selanjutnya disingkat rsud kh. muhammad thohir adalah rumah sakit milik pemerintah daerah kabupaten pesisir barat. rsud kh. muhammad thohir merupakan unit pelayanan tehnis dinas kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksana tehnis daerah yang dijabat oleh dokter dan dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dengan diberikan tugas tambahan berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas kesehatan kabupaten pesisir barat, peraturan internal rsud kh. muhammad thohir adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyu kenegaraan rumah sakit antara peri iik, direktur, komite medis, staf medis yang ditetapkan dengan peraturan bupati. direktur rsud kh. muhammad thohir adalah pimpinan tertinggi dengan jabatan kepala atau direktur yang bertugas memimpin penyelenggaraan rsud kh. muhammad thohir. komite medis adalah perangkat organisasi rumah sakit yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis rsud kh. muhammad thohir. tenaga perawat dan bidan ~._, oleh staf keperawatan dan bertanggungjawab staf fungsional keperawatan yang selanjutnya disebut kelompok fungsional keperawatan disingkat kfk adalah sekelompok tenaga perawat yang bertugas rsud kh. muhammad thohir. satuan pengawasan internal yang selanjutnya disebut spi adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit. babu indentitas, si, misi, filosofi, tujuan, motto, rsud kh. muhammad thohir pasal2 nama rumah sakit ini adalah rsud kh. muhammad thohir kabupaten pesisir barat. pasa13 visi rsud kh. muhammad thohir adalah menjadikan rsud kh. muhammad thohir sebagai kebanggaan masyarakat pesisir barat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, misi rsud kh. muhammad thohir kabupaten pesisir barat adalah menyiapkan tenaga kesehatan yang profesional; menyelenggarakan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu; dan terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu. filosofi rsud kh. muhammad thohir merupakan rumah sakit umum daerah kabupaten pesisir barat berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan paripurna dan berkualitas. tujuan rsud kh. muhammad thohir tujuan umum memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas kepada pasien dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai rsud kh. muhammad thohir. tujuan khusus meningkatkan standar pelayanan rumah sakit; seiring dengan sakit secara motto rsud kh. muhammad thohir adalah bekerja dengan hati. bab iii pemilik pemilik rsud kh. muhammad thohir adalah pemerintah daerah kabupaten pesisir barat. pemerintah kabupaten pesisir barat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan rsud kh. muhammad thohir sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat. pemerintah kabupaten pesisir barat berwenang menentukan kebijakan secara umum rsud kh. muhammad thohir; mengangkat dan memberhentikan direktur; dan mengawasi dan mengevaluasi kinerja rsud kh. muhammad thohir. babi susun alf organisasi bagian kesatu struktur organisasi organisasi rsud kh. muhammad thohir disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja rsud kh. muhammad thohir; struktur organisasi rsud kh. muhammad thohir terdiri atas direktur rumah sakit; kepala sub bagian tata usaha; kepala seksi pelayanan; dan kepala seksi keperawatan bagian kedua pengangkatan dan pemberhentian direktur diangkat oleh bupati atas usulan kepala dinas kesehatan dan diberhentikan oleh bupati; pelayanan, dan kepala ikan oleh bupati atas sub bagian tata usahapelayanankeperawatan dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan pejabat struktural eselon iva, dalam me1enata tingkat iii d); berpengalaman menjabat kepala puskesmas perawatan minimal tahun; atau berpengalaman menjabat kepala seksi pelayanan minimal tahun; seorang pegawai negeri sipil berpendidikan minimal iii kesehatan administrasi, ekonomi sosial hukum); berpangkat minimal penata ill c); berpengalaman bidang tata usaha minimal tahun;minimal iii berpengalaman bidang pelayanan kesehatan dan penunjang minimal tahun; mengikuti pelatihan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan,sistem informasi. standar kompetensi kepala seksi keperawatan seorang pegawai keperawatan; negeri sipil berpendidikan minimal ill berpangkat minimal penata ic); berpengalaman bidang pelayan minimal tahun; dan dan asuhan keperawatan mengikuti pelatihan pelatihan kewirausahaan, manajemen kepe minimal, rencana strategis, tata remunerasi, pengelolaan sdm informasi. kepemimpinan dan jawatan, standar pelayanan kelola rumah sakit, sistem keperawatan dan sister bagian ketiga tugas wewenang direktur memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasi kan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tugas rumah sakit komunitas agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan rsud kh. muhammad thohir; menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya rsud kh. muhammad thohir; mewakili rsud kh. muhammad thohir dalam dan luar pengadilan;pesisir barat atas nama pemerintah kabupaten pesisir barat; menetapkan kebijakan operasional rsud kh. muhammad thohir; anggaran tahunan hubungan kerja sesuai kh. muhammad thohir daerah kabupaten pesisir menyiapkan laporan tahun bagian keempatook dalam lingkungan rsud kh. muhammad thohir maupun dengan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat sesuai dengan tugas dan fungsinya; kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pelayanan dan kepala seksi keperawatan dalam lingkungan rsud kh. muhammad thohir kabupaten pesisir balaporan yang diterima oleh kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pelayanan serta kepala seksi keperawat; kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pelayanan serta kepala seksi keperawatan menyampaikan laporan kepada direktur; kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pe1layanan dan kepala seksi keperawatpesisir barat; kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi pelayanan serta kepala seksi keperawatan wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evolusi. bagian kelima rapat direktur rapat direktur diselenggarakan sekurang kurangnya (satu) bulan sekali; dalam rapat sebagaimana demak pada dibicarakan hal hal yang berhubungan kh. muhammad thohir sesuai dengan tugas, keren kewajibannya; keputusan rapat musyawarahmufakat diambil berdasarkan bil kata berda fakta saran maka untuk setiap rapat harus nobulan dan daftar hadir. bagian keenamh. muhammad thohir; pembentukan komite ditetapkan oleh direktur sesuai kebutuhan rsud kh. muhammad thohir, sekurang kurangnya terdiri dari komite medis, komite etik dan hukum serta komite keperawatan; komite berada bawah dan bertanggungjawab kepada direktur; komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur; pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh direktur. bagian ketujuh komite medis pasa117 komite medis merupakan wadah non struktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua kelompok staf medis atau yang mewakili; komite medis berada bawah dan bertanggungjawab kepada direktur; pembentukan komite medis ditetapkan dengan keputusan direktur untuk masa bakti se1ama (tiga) tahun dankomite medis mempunyai fungsi sebagai berikut memberikan saran kepada direktur; mengkoordinasikan dan men kegiatan pelayanan medis; menangani hal hal engan etika kedokteran; dan menyusun standar layanan medis sebagai standar yang hams dilakuan semua ke1mpok staf medis rumah sakit. pasa119 komite medis mempunyai tugas sebagai berikut membantu direktur rumah sakit menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaanya; melaksanakan pembinaan etikarumah sakit menyusun medical staff belas dan membantu pelaksanaanya; membantu direktur rumah sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etik dan hukum;1mpok staf medis; meningkatkan program pelayanan, penindakan dan pelatihan sertakasus penyakit, penggunaan obat, farmasi dan terapi, ketepatan dan kelengkapan serta keakuratan rekam medis, mortalitas, medical care review per review melalui pembentukan sub komite medis; dan memberikan laporan kegiatan kepada direktur rsud kh. muhammad thohir. pasa120 komite medis memiliki wewenang sebagai berikut memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis; memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;serta mengatur dalam melaksanakan tugas, komite medis bertanggungjawab langsung kepada direktur terkait dengan mutu pelayanan medis, pembinaan etika kedokteran dan pengembangan profesi. komite medis mempunyai kewajiban sebagai berikut menyusun peraturan internal staf medis medical staff belas); membuat standarisasi format untuk standar pe1layanan medis, standar operasional prosedur dibidang manajerial administrasi dan bidang keilmuans; dan melakukan perantauan mutu klinis, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis. bagian kode japan komite keperawatan pasa123pasa124 komite keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut memberikan saran kepada direktur rsud kh. muhammad thohir; menangani hal hal yang berkaitan dengan etika keperawatan; menangani hal hal yang berkaitan dengan etika keperawatan; dkeperawatan rsud kh. muhammad thohir. komite keperawatan berikut; membantu direktur standar pelayanan kepe~'l1rit.al}keperawatan; membantu direktur rsud kh. muhammad thohir menyusun peraturan staf keperawatan nurse staff bilas) dan membantu pelaksanaannya; membantu direktur rsud kh. muhammad thohir menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaannya; melakukan koordinasi dengan direktur rsud kh. muhammad thohir dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan tugas staf keperawatan; melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan dan memberi laporan kegiatan staf keperawatan kepada direktur rsud kh. muhammad thohir. komite keperawatan mempunyai wewenang sebagai berikut memberi usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga keperawatan;; melaksanakan pembinaan etika keperawatan serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf keperawatan dan pendidikan etika kewajiban komite keperawatan adalah sebagai berikut menyusun peraturan internal star keperawatan nurse staff bilas); membuat standarisasi format untuk standar pelayanan keperawatan standar operasional prosedur bidang manajerial administrasi kompetensi; dan bidang keilmuan profesi dan standar membuat standar format pengumpulan, pem pelaporan indikator mutu ionik keperawatan; dan pantauan dan melakukan pemantauan mutu klinik, etika pelaksanaan pengembangan profesi keperawatan. keperawatan, bagian kesembilan komite mutu pasa129 komite mutu bertanggungjawab langsung kepada direktur dalam peningkatan mutu pelayanan rsud kh. muhammad thohir. pasa130 tugas komite mutu adalah sebagai berikut merencanakanjmenyusun program tahunan kegiatan peningkatan mutu pelayanan rsud kh. muhammad thohir; melakukan pengumpulan data dan analisis atas indikator klinik; melakukan evaluasi tentang keputusan pasien book rawat inap maupun rawat jalan rsud kh. muhammad thohir; melaksanakan kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan program panitia peningkat utu pelayanan rsud kh. muhammad thohir; pengumpulan, pelapor kei dian nyaris cidera near miss dan kejadian melaporkan hasil rekomendasi tindakan (kepada direktur rsud kh. mu~!fm thohir) secara periodik. bagian kesepuluh staf medis staf medisma waktu maupun paruh waktu unit pelayanan rsud kh. muhammad thohir. pasa132 staf medis berfungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidik dan peneliti serta penelitian dan pengembangan bidang medis. pasa133 tugas staf medisakibat penyakit, peningkatan dan pemulihan; meningkatkan kemampuan profesinya melalui pendidikan pelatihan berkelanjutan;rapkan; dan menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis. pasa134 kewenangan staf medis disusun oleh ketua kelompok staf medis dan kemudian diusulkan oleh ketua komite medis kepada direktur untuk ditetapkan dengan keputusan direktur rsud kh. muhammad thohir. pasa135 tanggung jawab staf medis memberikan rekomendasi melalui ketua komite medis sub komite kredensial kepada direktur rumah sakit terhadap permohonan penempatan dokter baru rsud kh. muhammad thohir; melakukan penampilan kinerja praktik kedokteran berdasarkan data yang komprehensif; memberikan rekomendasi mel kredensial kepada direct penempatan ulang dot memberikan keset~tfl' continuing profession memberikan masukan cia direktur rumah sakit melalui komite medis, hal hal yang terkait dengan praktik kedokteran; memberi laporan melalui komite medis kepada direktur rsud kh. muhammad thohir; melakukan perbaikan (up dating) standar operasional prosedur dokumen terkait. pasa136 kewajiban staf medis adalah sebagai berikut menyusun standar operasional prosedur pelayanan mediswewenang untuk masing masing anggotanya. bagian kesebelas staf fungsional keperawatan pasa137kh. muhammad thohir.pasa139 tugas staf fungsional keperawatan adalah sebagai berikut melakukan kegiatan profesi yang meliputi prosedur keperawatan; melalui program melalui program membuat laporan rsud kh. muhammad thohir. staf fungsional keperawatan mempunyai tanggungjawab sebagai berikut: memberi rekomendasi melalui ketua keperawatan kepada direktur rumah sakit terhadap permohonan penempatan tenaga perawat baru rsud kh. muhammad thohir; melakukan penampilan kinerja praktik keperawatan berdasarkan data yang komprehensif;sud kh. muhammad thohir; memberikan kesempatan bagi para perawat untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dalam pengembangan profesi;ik keperawatan; memberi laporan melalui komite keperawatan kepada direktur rsud kh. muhammad thohir; dan melakukan perbaikan (up dati{lf1) standar operasional prosedur dokumen terkait. pasa142komite etik dan buku keanggotaannya dipilih muhammad thohir; non struktural yang direktur rsud kh. umum ditetapkan oleh direktur komite etik dan hukum dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur rsud kh. muhammad thohir;bagi insan insan rsud kh. muhammad thohir. babi pengawasan internal bagian kesatu satuan pengawasan internal satuan pengawasan internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rsud kh. muhammad thohir; satuan pengawasan internal berada bawah direktur dan bertanggungjawab kepada direktur rsud kh. muhammad thohir. bagian kedua mekanisme pengawasan pasa145 satuan pengawasansud kh. muhammad thohir serta memberikan saran saran perbaikannya;i tata urutan peraturan ~~r:, sepur tetap administrasi dan boleh bertentangan dengan muhammad thohir. tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut: peraturan internal rsud kh. muhammad thohir; keputusan direktur dan peraturan tata tertib rsud kh. muhammad thohir; dan keputusan kepala sub bagian tata usaha. bab vii ketentuan penutup pasa1430oktober bupati pesisir barat, dto agus istiqlal diundangkan krui pada tanggal 30u'm, usu asl pala ~fi alt hukum upa pe8181 b!rat edwin kastolakj b.8r.,1ip lip. |
bupati semarang provinsi jawa tengah peraturan bupatisemaramemutuskanbupatibupati ini bertujuan untukpelaksanaaruang lingkup peraturan bupatiwkekumdenganindikator ketentuan tata bangunan dalam rencana detbangunan memilikiaspeksaluran tersier dan atau saluran lokal tidak tersedia, kondisimerupakan kondisi dimana tidak dilaksanakan pemeliharaan saluran drainase, yangsarana proteksi kebakaran antara lain: alat pemadam api ringanberdasarkan lokasi secara geografis daerah, terdiri dari diatas air, ditepi air, dataran rendahpindah pada lokasi yang sesuai, standar teknis, dan kelayakan fungsi. kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaku::: sosialisasi, dan diseminasi. pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat gedung:fasilitasi pemeliharaan, dan an dalam hal diperlukan, pendampingan dapat melibatkan ahli,dengan proses pendatahuruf meliputi identifikasi terhadap satuan perumahan dan ataupedukuhankepadatan penduduk rendah bawah jiwa ha, kepadatan penduduk sedang antara jiwa ha, kepadatan penduduk tinggi antara jiwa ha, dan kepadatan penduduk sangat padatidentifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada berisikan: data surveyor, data responden, data lokasi baik itu umum, demografis, administratif, permasalahan, potensi, tipologi beserta peta lokasi, data kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persamaan dan proteksi kebakaran sesuai kriteria dan indikator kebutuhan kemudian diisikan parameter kebutuhan berdasarkan tiga klasifikasi persentase yang kemudian berpengaruh pada penilaian lokasi yaitu: y9 nilai yo nilai dan nilai data kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf dilengkapi dengan dokumentas nilai kumuh kategori sedang nilai dan kumuh kategori berat nilai dalam hal memiliki nilai positif (t), dan status lahan tidak legal dalam memiliki nilai negative ( )ingan nilai pertimbangan lain kategori sedang nilai dan cc. pertimbangan lain kategori tinggi nilai berdasarkan hasil penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada dan terdapat (delapan belas) klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikutmerupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal, merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal, merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal, m.c1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal, merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal, merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal, dan merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal. berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud padadan prioritas yaitu untuk klasifikasi dan b6. paragraf ketentuan penetapan lokasi penetapan lokasi berdasarkan kondisi kebutuhan dari aspek legalitas lahan,perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan aspek kondisi kebutuhan dan aspek legalitas lahsungai::hurufpemerintah desakemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf danpemerintah desa dan badan hukum yang ada daerah. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlakubupati ini ditetapkanbupati ini, apabila bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan bupati ini harus disesuailun wes! aya kartika nip. |
salinan bupati kendal provinsi jawa tengahrencana kerja perangkat daerahjdih.kendalkab.go.idban. pada tanggal juldah rem:ts:sts stina aryan np: upaya pencegahan penyebaran virus corona covid indonesia. kebijakan tersebut tentunya berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan kerangka keuangan daerahkeadaan yang meliputi: adanya kebijakan nasional terkait keadaan darurat pandemi virus corona covidubahan rencana keris pemerintah daerah kabupaten semarang tahun terdapatnya semua sektor pembangunan secara global baik ekonomi maupun sosial, sehinggakinerja kabupaten semarang tahun yang disebabkan adanya focusing program dan relokasi anggaran tahun penyesuaian target kinerja program dan kegiatan, pergeseran anggaran dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi.dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang sah. penyesuaian penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kabupaten semarang yang belum tertampung dalam penetapan apbd tahun penyesuaian penerimaan atas pendapatan daerah berdasarkan potensi pendapatan. pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran ladanya rekomendasi dari bpk yang harus segera ditindaklanjutitahun yang merupakan perencanaan tahun keempatpilar pilar bangunan maju matra dengan prioritas: peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan kelestarian lingkungan hidup, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan perwujudan kepastian hukum. didukung dengan: pemantapan kualitas pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan, pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat: peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial yang komprehensif, pemantapan akses dan kualitas pelayanan publik, perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun pemantapan struktur ekonomi dan pemantapan penghidupan yang berkelanjutan melalui pengembangan mata pencaharian penduduk dan pembangunan sistem pendukung penghidupan masyarakat melalui kemudahan akses pasar dan permodalan, serta pemantapan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah., dan persiapan pemilihan kepala daerah tahunanin kena terarah aan kabupaten semaraubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semaranganin kena teen ialah aangis pemerintah daerah kabupaten semarang tahun bab evaluasi hasily6) sebesar ha, wilayah bergelombang (kemiringaneter dpl hingga dpl. rata rata curah hujan wilayah kabupaten semarang selama tahun cenderung naik dibanding tahun tercatat rata rata curah hujan tahun sebesar sedangkan tahun sebesar mm. kecamatan tercurah hujan tertinggi adalah kecamatan tuntang mm) dan yang terendah adalah kecamatan pringapus mm). penggunaan lahan kabupaten semarang tahun terdiri dari lahan pertanian: lahan sawah sebesar dan lahan bukan sawah (tegal, perkebunan, hutan rakyat, kolam empang, padang, lainnya) sebesar perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun , o), lahan bukan pertanian (rumah, hutan negara, rawa, lainnya) sebesar y6). sedangkan pada tahun lahan pertanian: lahan sawah sebesar y60) dan lahan bukan sawah sebesar y0), lahan bukan pertanian sebesar y0). penggunaan lahan untuk pertanian berkurang, hal ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian bukan pertanian, utamanya untuk lahan permukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan (jalan tol dan jalan lingkar). potensi pengembangan wilayah sesuai dengan peraturan daerah nomor tahun tentang rencana tata ruang dan wilayah rtrw) kabupaten semarang, maka kebijakan utama pembentukan struktur tata ruang kabupaten semarang diwujudkan berdasarkan: arahan pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan meliputi: pkn kedungsepur (perkotaan pkl ungaran), pkl perkotaan ambarawa, meliputi perkotaan tengaran dan suruh,swp (), swp (), dan swp (tabel rencana pengembangan kawasan budidaya rencana pengembangan kawasan kawasan peruntukan hutan hutan produksi terbatas tersebar kecamatan sukowono, produksi dan hutan rakyat hutan produksi tetap kawasan peruntukan hutan rakyat tersebar seluruh kecamatan kabupaten semarang kawasan peruntukan kawasan pertanian tanaman pangan tersebar seluruh pertanian kecamatan kabupaten semarang kawasan holtikultura tersebar seluruh kecamatan kawasan perkebunan tersebar seluruh kecamatan ' 'trtetetezit perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun rencana pengembangan kawasan peternakan: kecamatan luar kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku kawasan peruntukan kawasan peruntukan budidaya perikanan kolam dapat kawasan peruntukan perikanan tangkap berbasis budidaya pada perairan waduk dan sungai diarahkan perairan rawa penindas sungai kecamatan tuntang, kecamatan ambarawa, kecamatan banyubiru, dan kecamatan baden kawasan megapolitan diarahk kawasan peruntukan kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan, terdapat: kawasan bakalrejo dan karangsalam kecamatan susukan): kawasan gunung pergi kecamatan berkas dan kecamatan ungaran timur), kawasan kandangan dan pulosari kecamatan baden), kawasan delik kecamatan tuntang), kawasan pucung kecamatan banyak), kawasan sekitar sungai enjoy kecamatan bringin dan kecamatan banyak): kawasan sekitar sungai gading kecamatan suruh), kawasan bot dan pelucutan kecamatan banyak): kawasan peruntukan pertambangan panas bumi kawasan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi kawasan peruntukan kawasan peruntukan industri berlokasi kecamatan ungaran industrikawasan industri diarah kawasan peruntukan industri kecil kawasan peruntukan kawasan peruntukan pariwisata diarahkan pada pembentukan pariwisata wilayah pengembangan pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan sesuai potensi dan daya tarik wisata wilayah kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi permukiman perdesaan yang permukiman sumber: rtrw kabupaten semarang ' 'trtetetezit perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun kota semarang paten semang kab ena kab. kendal kab. grobogan maan ser hong macan pas mes con lt) pan ana sama "px sea ren kaa nara? ea. pemain pera sya can asi kab. boyolali kab. temanggung g3 ara aa" par kab. magelang esai mana pata. sumber: rtrw kabupaten semarang gambar peta pola ruang kebijakan ruang dalam rtrw kabupaten semarang tahun adalah sebagai berikut: tabel kebijakan ruang kabupaten semarang kebijakan struktur tata ruang membagi wilayah menjadi swp arahan pengembangan mendorong pengembangan wilayah selatan pemanfaatan ruang membatasi aktivitas industri wilayah perkotaan ungaran kebijakan pendukung struktur meningkatkan pelayanan jaringan infrastruktur tata ruang wilayah perbatasan mengembangkan jalan alternatif dan atau pembangunan jalan lingkar sumber: rtrw kabupaten semarang selain kebijakan atas, kabupaten semarang juga mempunyai kawasan strategis yang merupakan wilayah fungsional (fungsional region) ataupun wilayah homogen (homogeneous region) yang mempunyai nilai strategis bagi pembangunan wilayah kabupaten semarang, provinsi jawa tengah atau bahkan pembangunan nasional. rtrw nasional telah menetapkan adanya beberapa kawasan strategis nasional jawa tengah, dimana yang terkait dengan kabupaten semarang adalah kawasan strategis metropolitan kedungsepur. selain kawasan tersebut, rtrw kabupaten semarang menetapkan beberapa lagi kawasan yang dipandang strategis bagi kepentingan pembangunan kabupaten semarang. kawasan strategis kabupaten ksk) terdiri dari: ksk bidang pertumbuhan ekonomi, meliputi: kawasan industri kecamatan pringapus, baden, tengaran, susukan dan kaliwungu, kawasan perkotaan strategis pada kawasan perkotaan ungaran, ambarawa, suruh dan tengaran, kawasan cepat berkembang sekitar jalan tol semarang solo dan sekitar jalan ungaran baden, iz vuw wz v bzw perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun kawasan pusat pengembangan pariwisata pada kawasan kandungan dan kawasan pariwisata topeng. ksk bidang sosial dan budaya,, meliputi: kawasan pembangkit listrik tenaga air belok dan timo kecamatan tuntang, kawasan pemanfaatan panas bumi gunung telomoyo kecamatan getaran. ksk perlindungan dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi: kawasan lindung gunung ungaran dan gunung telomoyo, kawasan hulu daerah aliran sungai bodi sumo ksk bidang pertahanan dan keamanan, meliputi:k nasional adalah kawasan militer kecamatan ambarawa kawasan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militerkabupaten semarang memiliki potensi unggulan terutama bidang industri pengolahan, konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanpotensi unggulan tersebut juga tergambar dari kontribusi yang telah disumbangkan terhadap pdrb kabupaten dari tahun tahun yaitu berturut turut kategori industri pengolahan, kategori konstruksi, kategori pertanian, kehutanan, perikanan, dan kategori pariwisata. wilayah rawan bencana berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana, kawasan rawan bencana dijelaskan sebagaipotensi bencana suatu kawasan yang tinggi pada dasarnya tidak hanya sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk suatu wilayah, namun memberikan kontribusi beberapa permasalahan lain sehingga meningkatkan kerentanan. rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dititik beratkan pada keselamatan jiwa manusia dan menjamin kehidupan dalam lingkungan yang lebih baik (better life and better living) serta tertata pada kondisi perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun yang terbebas dari ancaman bencana peraturan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang rad prb provinsi jawa tengah penetapan kawasan rawan bencana memudahkan untuk pengaturan kegiatan atas kawasan tersebut dan mencegah timbulnya dampak yang tidak diinginkan. terkait dengan wilayah rawan bencana, kabupaten semarang memiliki kawasan rawan bencana. kondisi ini tidak terlepas dari kondisi fisik alam yang ada kabupaten semarang. gambar bawah ini memperlihatkan bahaya bencana yang rentan terjadiaus akan wara sega san onosocan see nana fee ing sea yaa" maa. sumber: rtrw kabupaten semarang gambar peta rawan bencana kabupaten semarangperubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahunaspek demografi perkembangan penduduk kabupaten semarang kurun waktu tahun mengalami peningkatan. jika dilihat dari pertumbuhannya mengalami peningkatan dari tahun sebesar menjadi y6. nipenduduk kabupaten semarang pada tahun berjumlah jiwa yang terdiri dari laki laki dan perempuan dengan jumlah kabupaten semarang tahun sebanyak kk. perkembangan penduduk kabupaten semarang terlihat pada tabel berikut: tabel penduduk kabupaten semarang tahun tahun uraian 201s jumlah penduduk kepala keluarga penduduk berdasarkan jenis kelamin: laki laki kepadatan penduduk loa8 yos7s iwa km?) laju pertumbuhan penduduk x6) sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten semarang, komposisi jumlah penduduk per kecamatan, persentase dan kepadatan penduduk kabupaten semarang dapat dilihat dalam tabel pada halaman berikut: tabel sebaran penduduk dan kepadatannya menurut jenis kelamin dan kecamatan kabupaten semarang tahun jumlah penduduk luas kepadatan kecamatan laki: wilayah penduduk laki wanita jumlah km?) jiwa km) tuntang jambu sukowono a62 jumlah sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten semarang, dan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati semarang tahun dilihat dari persebarannya, kecamatan ungaran barat merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni jiwa sedangkan yang terendah adalah kecamatan banyak yakni sebesar jiwa.ambarawa yakni sebesar jiwa km , kemudian kecamatan ungaran barat sebesar jiwa km? sedangkan kepadatan penduduk yang terendah ada kecamatan banyak sebesar jiwa km?. iz vuw wz v bzw perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun rasio ketergantungan dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (umur tahun tahun atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif (umur tahun). tabel rasio ketergantungan kabupaten semarang tahun no| urban jumlah penduduk usia jumlah penduduk usia c3o31 jumlah penduduk usia tidak produktif jumlah penduduk usia c96. tahun pay nang ) ( sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten semarang, rasio ketergantungan kabupaten semarang cenderung stabil atau tetap, namun perlu menjadi perhatian karena jumlah penduduk usia lebih dari tahun cenderung mengalami peningkatan. gambar penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin kabupaten semarang tahun perempuan laki laki sumber: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten semarangjiwa y0), penduduk usia belum produktif tahun) sebanyak orang yo), dan penduduk usia tidak produktif (65t tahun) sebanyak orang y4) yang ditunjukkan dengan penduduk usia produktif sebanyakkabupaten semarang tahun aspek kesejahteraan masyarakat pertumbuhan ekonomi pada tahun nilai pdrb adb kabupaten semarang mengalami peningkatan dari rp36. pada tahun menjadi rp49. pada tahun sedangkan nilai pdrb adik kabupaten semarang tahun juga mengalami peningkatan dari rp28. pada tahun menjadi rp35. pada tahun perkembangan pdrb adb dan pdrb adik. rat |tambangan dan penguatan |oj oosaaoas|asas| torsi oas| miras ses) 12s0ss| om) neo| trengadaantisriedan gas rasa2o| sol loans nsa| angs) total asasi|uses spasi| asa peter guan awan pose ama ama ama jasa pendidikan ' ' ) | o14s2a7,s2| osi| 1se2s0a| 175617o| o2600a| o7a| o,o5 jasa kesehatan dan kegiatan sosial 'o ) | ' ) o2s0026| o sirop7| o ) o3as027| st2008| sumber: bps kabupaten semarang, diolah angka sementara #) angka sangat sementara www www www www perubahan rencana keris pemerintah sabupaten semarang, diolah angka sementara #) angka sangat sementara ) angka sangat sementara perubahan rencana keris pemerintah serah kabupaten semarang tahun laju pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang tahun mencapai y6, mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun dengan pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang berada atas provinsi jawa tengah dan nasional, dapat dilihat pada gambar berikut: hara |san| sm) "") stm kab semarang wr jawa tengah nasional sumber: bps kabupaten semarang, gambar pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang tahun pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang, apabila dibandingkan dengan kabupaten kota sekitar sebagaimana tabel berikut: tabel perbandingan pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang dengan kabupaten kota sekitar tahun pertumbuhan tahun ekonomi kabupaten grobogan kabupaten semarang kabupaten boyolali kota salatiga kabupaten kendal kabupaten magelang kabupaten demak kabupaten temanggung sumber: bps kabupaten semarang, potensi unggulan daerah dapat dilihat dari distribusi pdrb yang merupakan sumbangan dari setiap satuan kategori sub kategori terhadap total agregat pdrb. struktur perekonomian sebagian masyarakat kabupaten semarang sampai dengan tahun masih tetap dan didominasi oleh kategori industri pengolahan, kategori konstruksi dan kategori pertanian, kehutanan, perikanan. hal ini dapat dilihat dari distribusi masing masing kategori terhadap total pdrbperubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahunikanan penempatan ogr ogr penggalian pengadaan listrikdan gas ol1 ol1 dar aan doa sampah, limbah dan daur ulang (eka jan doom poor doa eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pergudangan makan minum das ama pam pan pata pertanahan dan jaminan sosial jasa pendidikan ' ' ) e| jerat tatanan kesan ori ora ora ogs sosial lrp ' ' sumber: bps kabupaten semarang, diolahaian perikanan deemamtan o2s oga penggalian pengadaan listrikdan gas aga daan doa sampah, limbah dan daur ulang perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sem dae daro panen pasar pata pergudangan makan minum ena jan jam pertanahan dan jaminan sosial jasa pendidikan ' ) o e| fana satandankesetan ore sosial ' o sumber: bps kabupaten semarang, diolah angka sementara "") angka sangat sementara ' 'trtetetezit perubahan rencana keris pemerintah daerah kabupaten semarang tahuninflasi pada tahun mencapai y5. inflasi kabupaten semarang tergolong dalam inflasi ringan karena masih bawah jawa kab. kota kab. kab. kab. tengah semarang semarang demak kendal grobogan sumber: bps provinsi jawa tengah, gambar perbandingan laju inflasi kabupaten semarang dengan provinsi jawa tengah dan kabupaten kota sekitar tahun inflasi kabupaten semarang tahun dibandingkan dengan kabupaten kota sekitar kabupaten semarang, serta provinsi jawa tengah lebih tinggi. pdrb perkapita pdrb perkapita adalah pdrb suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal daerah tersebut. pdrb perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai pdrb per kepala atau perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun per satu orang penduduk. pada tahun pdrb perkapita adb mencapai rp36. sedangkan pada tahun naik mencapai rp47. sedangkan pdrb perkapita adik tahun mencapai rp28. menjadi rp34. pada tahun perkembangan pdrb perkapita dari tahun dapat terlihat dalam tabel berikut: tt . @ adik si adb sumber: bps kabupaten semarang, angka sementara "") angka sangat sementara gambar pdrb perkapita kabupaten semarang tahunkembangan garis kemiskinan kabupaten semarang tahun sebagaimana gambar berikut: sumber: bps kabupaten semarang, gambar perkembangan garis kemiskinan kabupaten semarang tahun rupiah kapita bulan) perkembangan garis kemiskinan kabupaten semarang tahun terus mengalami kenaikan. sejak tahun hingga tahun garis kemiskinan kabupaten semarang naik dari rp286. per kapita bulan menjadi rp377. per kapita bulan. perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun perkembangan kemiskinan kabupaten semarang tahun cenderung mengalami penurunan, sebagaimana tabel berikut: tabel jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten semarang tahun uraian sumber: bps kabupaten semarang, jumlah penduduk miskin kabupaten semarang tahun cenderung mengalami penurunan. pada tahun jumlah penduduk miskin sebanyak jiwa y0) menurun dibandingkan tahun sebanyak jiwa ,29y0). selama kurun waktu tahun terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari menjadi dibanding persentase penduduk miskiberikut: tabel persentase penduduk miskin kabupaten semarang tahun no| tingkat sumber: bps kabupaten semarang, sumber: bps provinsi jawa tengah, gambar perbandingan persentase penduduk miskin kabupaten semarang dengan kabupaten kota sekitar dan provinsi jawa tengah tahun dibandingkan dengan kabupaten kota sekitar dan provinsi jawa tengah, persentase penduduk miskin kabupaten semarang berada bawah rata rata penduduk miskin provinsi jawa tengah dan berada zona hijau. perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun indeks pembangunan manusiaperkembangan ipm kabupaten semarang tahun sebagai berikut: tahun pn) sumber: bps provinsi jawa tengah, gambar indeks pembangunan manusia ipm) kabupaten semarang dan kabupaten kota sekitar tahun ipm kabupaten semarang termasuk dalam kategori tinggi dan atas rata rata ipm provinsi jawa tengah sebesar peringkat kabupaten perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun semarang diantara kab kota se jawa tengah masih tetap posisi sama dengan tahun indikator pembentuk ipm kabupaten semarang tahun secara lengkap dijabarkan sebagai berikut: tabel capaian indeks pembangunan manusia ipm) metode baru kabupaten semarang tahun rupiah orang tahun) sumber: bps kabupaten semarang,hal ini menunjukkan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta keberhasilan pembangunan kesehatan secara umumangkapengeluaran perkapita (disesuaikan) pengeluaran per kapita disesuaikan kabupaten semarang meningkat dari rp10. pada tahun menjadi rp12. pada tahun perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun evaluasi kinerjamata saman mantsami som teenantepentra evaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (iku) rpm kabupaten semarang tahun keberhasilan pencapaian visi dan misi kabupaten semarang antara lain dapat dilihat melalui pengukuran pencapaian kinerja pembangunan atas indikator kinerja utama iku) yang telah ditetapkpencapaian kinerja iku pembangunan daerah tahun juga menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan kabupaten semarang. iku kabupaten semarang yang telah ditetapkan dalam rpm kabupaten semarang tahun sebanyak indikator, namun dengan ditetapkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka terdapat iku yang berpindah kewenangan dari pemerintah kabupaten semarang, yaitu: angka partisipasi sekolah aps) usia tahun, jumlah pelabuhan laut udara terminal bis tipe jumlah pelabuhan laut udara terminal bis tipe dan produktivitas hasil hutan per tahun. angka partisipasi sekolah dan produktivitas hasil hutan meskipun sudah pindah kewenangan, namun dalam melaporkan realisasi kinerja pembangunan daerah tetap dilaporkan dengan data dari pemerintah provinsi sehingga iku pembangunan daerah berjumlah iku. pengukuran pencapaian iku kabupaten semarang sampai dengan triwulan tahun sebagai berikut: perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun tabel rekapitulasi capaian indikator kinerja utama iku) menurut aspek dan fokus kinerja pembangunan daerah kabupaten semarang sampai dengan triwulan tahun aspek fokus bidang tercapai akan ber urusan indikator jumlah tercapai perhatian kinerja pembangunan indikator daerah tercapai aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat fokus seni budaya dan olahraga aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib fokus layanan urusan pilihan fokus layanan penunjang urusan pemerintahan aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi daerah fokus fasilitas fokus iklim berinvestasi manula opa) manusia persentase capaian ken berdasarkan tabel atas dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan tahun dari iku sebesar indikator telah mencapai target yo), sedangkan indikator akan tercapai dan indikator perlu perhatian upaya keras indikator kinerja yang bersifat tahunan baru bisa dihitung pada akhir tahun kami gunakan data capaian triwulan dan indikator kinerja yang bersifat bulanan kami gunakan capaian triwulan tahun pada aspek kesejahteraan masyarakat, persentase tercapai sebesar dibandingkan total indikator pada aspek terkait, aspek pelayanan umum sebesar dan realisasi kinerja pada aspek daya saing sebesar o. secara keseluruhan realisasi kinerja berdasarkan aspek pembangunan sampai dengan tahun triwulan yang telah tercapai sebesar yo. capaian iku sampai dengan triwulan tahun dijabarkan sebagaimana tabel berikut: iz vuw wz v bzwutama berdasarkan aspek pembangunan daerah kabupaten semaranggkat pertumbuhan data ekonomi triwulan angka harapan hidup tahun data bps triwulan pdrb per kapita juta( rp) data triwulan nilai pdrb triliun( rp) data triwulan kia kontribusi pad terhadap total total apbd realisasi pendapatan daerah rp. pad rp. persentase penduduk data bps miskin triwulan peter dana dan dan dan denda masyarakat men ben ben angka harapan lama tahun sekolah mei esa d.c esa beasiswa miskin realisasi prevalensi gizi kurang data s.d mei pada balita jumlah balita gizi kurang: jumlah balita keseluruhan: petahana akan olahraga akan daan gap pap tambahan kesenian penambahan aspek pelayanan umum damai angan tmn poo wajib dooaganglayamanpasar| poo pool dengan pelayanan dasarmas oo met (il angka partisipasi sekolah mebel tan desdansi gan dan mennnnnn usia tahun kewenangan provinsi ops persalinan oleh tenaga data s.d mei yang berkompeten jumlah persalinan oleh tenaga yang berkompeten: jumlah persalinan: persentase pemenuhan data s.d mei pelayanan kesehatan jumlah kunjungan masyarakat pertahun dan rawat inap puskesmas: jumlah penduduk: angka kematian bayi per data s.d mei east kisbindai mnc dengan dengan bh, nesssasa kita misi dns kja ngan dd. lan (kaba) kasus ken ols tita kasus persentase rumah tangga data s.d mei yang ber pubs strata jumlah sehat utama ber pubs strata sehat utama: jumlah yang didata: sarana dan prasarana sarana kesehatan (pembangunan pus dan laksda) tidak terlaksana karena anggaran ikut dinasionalisasi dalam rangka penanganan dan pencegahan covid pekerjaan umum dan penataan ruan persentase panjang jalan yang terpasang pju pee dd) dan dalam kondisi baik jaminan tak lee jai dalam kondisi baik persentase penduduk beraksen sanitasi layak sehat angan bond bae lor dengan kondisi baik and mind mas dk dengan terbuka hijau bes kanan ber imb perumahan rakyat dan kawasan permukimimmusaantamn rri permukiman kumuh gamma ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat jenangarnpega aje pelanggaran perda persentase penurunan pelanggaran trantibum sosis jumlah lembaga anggaran hibah pendidikan keagamaan kepada lembaga yang mendapatkan pendidikan keagamaan refusing untuk covid persentase penurunan tingkat penyandang masalah sosial urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar calon tenaga kerja yang terampil tempatan lor rri ditempatkan pee aan terbuka keselamatan dan perlindungan tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak persentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak see bei eren mike misal bisa da. can utama tahun pola pangan harapan data triwulan ewe 4a. persentase penanganan sampah persentase penduduk beraksen air minum aman demndutaa pesan| lal jajar penduduk jumlah penerapan unit teknologi tepat guna yang mendapat fasilitasi dari pemerintah dipasang voodoo|ooo masyarakat dan desa swadaya masyarakat sementara terhadap program kegiatan pemberdayaan tunda karena masyarakat covid19 persentase lembaga kemasyarakatan desa ang aktif dan keluarga berencana diantetananankesama pps dan ketahanan keluarga name u wumlah pelabuhan buah tipe tipe kewenangan laut udara terminal bus pusat dasa mic ss prov mass mic miicobnd mcm ds: tajam er, aaa informatika persentase infrastruktur jaringan yang terkoneksi dengan baik persentase sistem informasi yang dapat diaplikasikan secara optimal ban dan menengah persentase peningkatan jumlah unit umkm yang berizin jumlah koperasi yang unit berkualitas bisakah dakara misi mini iis do. dennnnn koperasi min sand dsn denny binaan ben mean bean ban as. maa masak dita mesdisiatan mandi (mdn pma) persentase peningkatan nilai investasi daerah tea tea olahraga dikmudabemesas psr bpr pemuda berprestasi indeks cabang olahraga yang berprestasi peningkatan jumlah buah belum ada museum dan penambahan kepurbakalaan beriman mapan pilihan bapa persentase peningkatan turun hingga pendapatan daerah dari sektor pariwisata persentase kebijakan usaha tani yang terlaksana produktivitas hasil ku hektar pertanian pertahun peak midi mistik sadis dan d. mai sinta pertahun di. kelompok industri persentase peningkatan jumlah industri kecil ang berizin fokus layanan penunjang urusan pemerintahpersentase usulan kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam rkd kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan persentase kesesuaian penempatan pns dalam jabatan struktural latin pes jajan? disiplin pegawai mann kebutuhan diklat pns covid (untuk pencegahan penularan infeksi virus corona) jadwal diklat mengalami penyesuaian, sehingga berdampak pada kalender keseluruhan diklat. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan men realisasi indikator kinerja yang tercapai sesuai target persentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah skor evaluasi sakit level data akhir tahun persentase peningkatan data akhir kualitas penyusunan tahun ppd kapasitas api dilihat level dari skor iam jam aspek daya saing daerah litonombaem loo ekonomi daerah apem bisnis bank dcc kes iitayanftntasastur wilayah infrastuktur penataan ruang tersedianya dokumen jumlah tata ruang yang disahkan bee ben persentase kondisi infrastruktur dalam kondisi baik den man indeks kualitas lingkungan hidup persentase peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup pertahunee rasio panjang jalan per jumlah kendaraan fokus iklim berinvestasi pemberdayaan masyarakat dan desa indeks pembangunan perhitungan desa bisa dilakukan setelah semua kegiatan dinas terlaksana indeks kepuasan masyarakat pada perangkat daerah perijinan fokus sumber daya manusia indeks pembangunan data tahun gender indeks kepuasan masyarakat data akhir tahun sumber simbal barenlitbangda tahun berdasarkan tabel diatas realisasi capaian kinerja aspek kesejahteraan masyarakat sebesar yo, aspek pelayanan umum sebesar dan persentase capaian kinerja aspek daya saing sebesar secara keseluruhan realisasi kinerja berdasarkan aspek pembangunan daerah sampai dengan triwulan mencapai realisasi kinerja sampai dengan triwulan ii, persentase capaian rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, tingkat ketercapaian cukup tinggi hingga untuk selanjutnya perlu ditinjau lebih lanjut rumus perhitungan serta satuan data yang sesuai dengan rumus penghitungan kinerja. target peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata sebesar tidak dapat tercapai bahkan sampai dengan triwulan mengalami penurunan hingga yo. hal ini disebabkan obyek pariwisata dan sektor pendukung sejak bulan maret sampai juni ditutup akibat pandemi covid evaluasi kinerja berdasarkan urusan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerahcapaian kinerja per urusan maupun prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun capaian kinerja berdasarkan capaian kinerja per urusan dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan sampai dengan triwulan tahun dapat dilihat pada uraian berikut. evaluasi kinerja berdasarkan urusan pemerintahan daerah tahun capaian indikator kinerja program per urusan diukur dengan menggunakan kriteria interval dibawah sampai dengan diatas 100y6 perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun dan keterangan pada indikator indikator yang sudah selesai maupun tidak dilaksanakan. capaian kinerja berstatus hijau (sudah tercapai) adalah indikator yang capaian kinerjanya telah mencapai atau lebih capaian kinerja berstatus kuning (akan tercapai) yang capaiannya sampai dengan dibawah o o) dan berstatus merah (perlu upaya keras) yang capaiannya dibawah yo). kriteria capaian indikator kinerja per urusan rkd triwulan tahun dapat dilihat pada tabel berikut: tabel kriteria capaian indikator kinerja per urusan kabupaten semarang semester tahun nan, kriteria kriteria lengkap penilaian keterangan penilaian status kinerja status kinerja persentase capaian kinerja semester persentase target rkd tahun sama dengan atau capaian kinerja telah lebih tinggi (lebih baik) dari target semester tercapai melampaui rkd tahun sama dengan atau lebih tinggi (lebih baik) dari target rkd persentase capaian kinerja semester persentase target rkd tahun tahun antara capaian kinerja akan tercapai atau semester tahun antara persentase capaian kinerja semester persentase target rkd tahun bawah atau lebih capaian kinerja perlu upaya keras rendah dari semester tahun lebih kecil atau sama dengan y0) rekapitulasi capaian kinerja per urusan sampai dengan triwulan dapat dilihat pada tabel berikut. tabel rekapitulasi capaian indikator kinerja per urusan triwulan tahun capaian kinerja mug era indikator tangan tercapai ketiga data tidak ada urusan wajib pelayanan dasar pendidikan kesehatan ' ' pekerjaan umum dan tata ruang perumahan rakyat ketentraman, ketertiban umum dan lintas sosial urusan wajib non pelayanan dasar perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun jumlah akan perlu provisi indikator tercapai tercapai ketiga data tidak ada tenaga kerja pemberdayaan perempuan, perlindungan ketahanan tea pertanahan lingkungan lp? jasneamanspa oo dan catatan sipil soil masyarakat dan desa leembutuedanre| penduduk dan perhubungan komunikasi dan teen dengan dgn koperasi dan naas dnnngnnnnnn bunga denagn bnn penanaman modal | ) kepemudaan dan tesis mangan benang dengan statistik ' e ' ' persandian kebudayaan perpustakaan kearsipan urusan pilihan pariwisata peranan kelautan dan tee perdagangan perindustrian omanamasi bad free end penunjang penelitian dan iemsemanan perencanaan iremangman keuangan kepegawaian fong manga dan dgn dgn yang dilaksanakan pendukung unsur stf | ) administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi dprd pengawasan mannnaan bangga inn dang men dan politik kesbangpol s5 |vii kewilayahan kecamatan jumlah kota ' 'trtetetezit perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun dari hasil rekapitulasi capaian kinerja per urusan pemerintahan daerah dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan triwulan tahun sebagai berikut: urusan wajib pelayanan dasar, indikator kinerja dengan indikator tercapai sebanyak indikator akan tercapai indikator y0) dan perlu upaya keras indikator (20y6) serta indikator merupakan kewenangan provinsi jawa tengah urusan wajib non pelayanan dasar, indikator kinerja dengan indikator tercapai indikator y6), akan tercapai indikator ,72y0), perlu upaya keras indikator dan indikator belum ada data ,27y0), urusan pilihan, indikator, indikator tercapai indikator akan tercapai indikator dan perlu upaya keras indikator y0) urusan penunjang, indikator kinerja dengan indikator tercapai indikator y60), akan tercapai indikator ,86y60) dan perlu upaya keras indikator fungsi lain yang dilaksanakan, indikator kinerja dengan jumlah indikator tercapai indikator dan indikator masih perlu upaya keras urusan kesbangpol, indikator kinerja, dengan indikator tercapai y6) dan indikator perlu upaya keras( pada urusan kewilayahan terdapat indikator kinerja dengan pengampu kecamatan kecamatan), indikator perlu upaya keras evaluasi kinerja berdasarkan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun pada tahunstatus capaian kinerja yang dihasilkan sampai dengan triwulan tahun sebagai berikut sebanyak indikator y6o) telah mencapai target sebanyak indikator akan tercapai sebanyak indikator yo) perlu upaya keras, dan sebanyak indikator kewenangan provinsi jawa tengah dan indikator data belum diketahui. masih tingginya indikator yang akan tercapai dan perlu upaya keras untuk mencapai target disebabkan beberapa hal: beberapa indikator kinerja baru dapat dihitung pada akhir tahun beberapa program kegiatan baru pada tahap persiapan pengumpulan data perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun beberapa kegiatan baru dapat dilaksanakan pada triwulan iii bahkan iv. rekapitulasi capaian indikator menurut prioritas dan arah kebijakan sampai dengan triwulan tahun sebagai berikut: tabel rekapitulasi capaian target indikator menurut prioritas dan arah kebijakan sampai dengan triwulan tahun status capaian perlu akan perhatian prioritas arah kebijakan tercapai "ppc upaya indikator keras tercapai peningkatan kualitas sumber daya manusia aa. peningkatan pembangunan jalan jembatan kabupaten termasuk jalan antar desa pengembangan infrastruktur ekonsarana prasarana lingkungan permukiman peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal yang kreatif, berkelanjutan dan inklusif: peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencanamitigasi dan penyediaan sarana prasarana bencana. peningkatan sarana prasarana pelayanan publik, peningkatan transparansi pelayanan publik, ,.,. tema perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun perlu akan perhatian prioritas arah kebijakan jumlah tercapai dicapai upaya indikator indikator keras tercapai pemantapan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. jumlah ' ) | ) persentasecapaian ) eterdapat indikator kinerja merupakan wewenang provinsi jawa tengah yaitu angka kelulusan al) sma smk ma angka putus sekolah sma smk ma angka partisipasi kasar apk) sia tahun usia sma smk sederajat) dan angka partisipasi murni apm) usia tahun sia sma smk sederajat). pengukuran kinerja prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun dapat dijabarkan secara rincikualitas sumber daya peningkatan produktivitas sumber urusan wajib non pelayanan dasar swadaya masyarakat terhadap iku dispermasdes manusia daya manusia termasuk warga pemberdayaan masyarakat dan program pemberdayaan miskin desa masyarakat kb. tes persentase lembaga iku dispermasdes kemasyarakatan desa yang aktif urusan wajib non pelayanan dasar indeks pembangunan manusia ime barenlitbangda pemberdayaan masyarakat dan desa urusan pilihan transmigrasielayanan dasar indeks cabang olahraga yang iku disdikbudpora kepemudaan dan olahraga berprestasi persentase organisasi pemuda iku disdikbudpora berprestasi men maa nana men kana urusan wajib non pelayanan dasar jumlah peningkatan grup grup iku disdikbudpora kebudayaankesenian ikk ikp disdikbudpora cagar budaya yang dilestarikan ikk ikp disdikbudporata rata jumlah kelompok kelompok ikk dispermasdes binaan pkk peningkatan kualitas pendidikan urusan wajib pelayanan dasar rata rata lama sekolah tahun iku disdikbudpora formal dan non formal pendidikan angka harapan lama sekolah iku disdikbudpora peningkatan penyaluran iku disdikbudpora beasiswa miskin angka parespasisekaah isieiu: pandora nan kena kengnnn denda denn dari sd mi smp m dari smp m sma smk ma besi opo nan kan kaa tea dna kentwin 2020s.d twin| target rkd indikator daerah angka melek huruf ikk ikp disdikbudpora pena kena boopenangguru memenuhi kualifikasi ikk ikp disdikbudpora s1 d iv: kena nan bobo rata rata capaian spm ikk ikp disdikbudpora rata rata capaian spm smp ikk ikp disdikbudpora t.a kena nan ruang kelas kondisi baik yang ikk ikp disdikbudpora mendukung pbm:t.a kena bobo fungsi lainnya pendukung dprd, jumlah lembaga pendidikan iku sekretariat kepala daerah wakil daerah, keagamaan yang mendapatkan daerah unsur staf setda), setwan dan bantuan pengawasan peningkatan kualitas kesehatan urusan wajib pelayanan dasar persentase rumah tangga yang iku dinkes masyarakat, termasuk penanganan kesehatan ber pubs strata sehat utama stunting persentase pemenuhan sarana iku dinkes dan prasarana kesehatan persalinan oleh tenaga yang iku dinkes berkompeten persentase pemenuhan iku dinkes pelayanan kesehatan masyarakat pertahun angka harapan hidup barenlitbangda prevalensi gizi kurang pada iku dinkes balita angka kematian bayi akb) per kasus iku dinkes angka kematian balita kaba) per kasus iku dinkes angka kematian ibu aki) per kasus iku dinkesnaa mes rasio dokter per per ikk dinkes penduduk penduduk rasio tenaga medis per per ikk dinkes penduduk penduduk cakupan komplikasi kebidanan ikk dinkes yang ditanganiangka kesakitan dbd per ikk dinkes incidence rate) penduduk persentase balita gizi buruk dari ikk dinkespjs ikp rsud ambarawa non pbi jamkesda bpjs ikp rsud ungaran non pbi isl masi nani kasi urusan wajib non pelayanan dasar posyandu aktif ikk dispermasdes pemberdayaan masyarakat dan desa peningkatan kompetensi dan urusan wajib non pelayanan dasar calon tenaga kerja yang iku disnaker kemandirian tenaga kerja tenaga kerja terampil penang akan akan kai da. mes mma keselamatan dan perlindungan iku disnaker tenaga kerja misanakanun na. mandi mia rasio penduduk yang bekerja tas danapelayanan dan urusan wajib pelayanan dasar persentase penduduk iku ikk ime| barenlitbangda perlindungan sosial sosialurusan wajib non pelayanan dasar indeks pembangunan gender indeks iku dinas pp, pemberdayaan perempuan dan dan perlindungan anakartisipasi angkatan kerja dan perempuannurunan rasio kdrt ikk dinas pp, dan urusan wajib non pelayanan dasar persentase kesejahteraan dan iku dinas pp, pengendalian penduduk dan ketahanan keluarga dan keluarga berencana rata rata jumlah anak per jiwa ikk dinas pp, keluarga dan rasio akseptor ikk dinas pp, dan nanga pemantapan infrastruktur dan peningkatan pembangunan urusan wajib pelayanan dasar persentase panjang jalan iku dpu pemerataan pembangunan jalan jembatan kabupaten pekerjaan umum dan tata ruang kabupaten dengan kondisi baik termasuk jalan antar desa persentase kondisi infrastruktur iku dpu dalam kondisi baik pengembangan infrastruktur urusan wajib non pelayanan dasar jumlah pelabuhan buah iku dishub ekonomi antar wilayah berbasis perhubungan laut udara terminal bus: kreatif tipe buah iku kewenangan pusat tipe buah iku kewenangaega rasio panjang jalan per jumlah iku dishub kendaraan pengembangan ruang terbuka urusan wajib non pelayanan dasar tersedianya ruang terbuka iku dpu hijau sebagai pusat pertumbuhan lingkungan hidup hijau ekonomi baru peningkatan jaringan irigasi urusan wajib pelayanan dasar luas irigasi pertanian dalam iku dpu pekerjaan umum dan tata ruang kondisi baik persentase luas irigasi dalam iku dpu kondisi baik peningkatan sarana prasarana urusan wajib pelayanan dasar rasio rumah layak huni iku dpu lingkungan permukiman perumahan rakyat luas lingkungan permukiman iku dpu kumuh persentase panjang jalan yang iku dpu terpasang pju oli peningkatan sarana dan prasarana urusan wajib pelayanan dasar persentase penduduk beraksen iku dpu air bersih dan sanitasi pekerjaan umum dan tata ruang sanitasi layak sehat persentase penduduk beraksen iku dpu air minum aman penguatan daya saing ekonomi penguatan ekonomi kerakyatan urusan pilihan perdagangan laju inflasi iku ikk ime barenlitbangda daerah berbasis potensi lokal yang kreatif, berkelanjutan dan inklusif ekspor bersih perdagangan ikk ikp diakon, um, perintah urusan pilihan pertanian produktivitas hasil pertanian ku iku dipertanikap per tahun cakupan bina kelompok petani dipertanikap persentase kebijakan usaha tani iku dipertanikap yang terlaksana sni urusan pilihan pertanianketersediaan pangan utama kg kap iku dipertanikap ketahanan pangan tahun naa stt urusan pilihan kelautan dan persentase peningkatan hasil ikk dipertanikap perikananurusan wajib non pelayanan dasar jumlah usaha mikro binaan iku diakon, um, koperasi dan usaha kecil menengah perintah persentase peningkatan jumlah iku diakon, um, unit umkm yang berizin perintahurusan pilihan perindustrurusan pilihan pariwisata persentase peningkatan iku dinas pariwisata pendapatan daerah dari sektor pariwisata ken d.o mean kb. ssi kong. mes best jumlah fasilitas penunjang buah ikk dinas pariwisata pariwisatjumlah sdm pariwisata yang orang ikk dinas pariwisata terbina jumlah kamar hotel terisi daan dgn nan dana bai peningkatan pelayanan investasi urusan wajib non pelayanan dasar persentase peningkatan nilai iku dpmptsp penanaman modal investasi daerah kanan spn |") kan kan pendapatan pdrb per kapita iku ime barenlitbangda nilai pdrb iku ime barenlitbangda peningkatan kualitas lingkungan penataan ruang yang berkualitas urusan wajib pelayanan dasar tersedianya dokumen tata buah iku dpu hidup dan mitigasi bencana dan berkelanjutan pekerjaan umum dan tata ruang ruang yang disahkan peningkatan daya dukung dan urusan wajib non pelayanan dasar jumlah penerapan teknologi unit iku dlh daya tampung lingkungan lingkungan hidup tepat guna yang mendapat fasilitas dari pemerintahkualitas tutupan lahan nilai ikk dlikk dlhikk dlh daerah kab kota peningkatan pengelolaan sampah urusan wajib non pelayanan dasar persentase cakupan iku dlh lingkungan hidup penanganan sampah persentase tps per satuan iku dlh penduduk persentase jumlah sampah yang berkurang melalui tps ikk dlh peningkatan mitigasi dan urusan wajib non pelayanan dasar indeks kualitas lingkungan nilai status iku dlh penyediaan sarana prasarana lingkungan hidup hidup ikh) bencana persentase peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup per iku dlh tahun urusan wajib pelayanan dasar cakupan pelayanan bencana ikk satpol dan ketentraman, ketertiban umum dan kebakaran kabupaten kota damkar perlindungan masyarakatekop skpd bpbd masyarakat dalam menghadapi bencana penguatan tata kelola pemerintahan peningkatan sarana dan prasarana urusan wajib non pelayanan dasar persentase infrastruktur iku diskominfo pelayanan publik komunikasi dan informatikajumlah perpustakaan unit ikk dihapus perpustakaan kesan maa mila urusan wajib non pelayanan dasar pengelolaan arsip secara baku ikk dihapus kearsipan peningkatan sdm pengelola ikk dihapus kearsipan urusan wajib non pelayanan dasar jumlah jaringan komunikasi unit ikk diskominfo komunikasi dan informatika peningkatan transparansi urusan wajib non pelayanan dasar persentase masyarakat yang iku diskominfo pelayanan publik komunikasi dan informatikaurusan wajib non pelayanan dasar buku pdrb kabupaten ada tidak ada ada ada ikk diskominfo statistik buku kabupaten dalam angka ada tidak ada ada ada ikk diskominfo buku statistik daerah) urusan wajib non pelayanan dasar persentase perangkat daerah ikk diskominfo persandian yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah urusan penunjang perencanaan persentase usulan kegiatan iku barenlitbangda pembangunan berbasis musrenbang yang tertuang dalam rkdada kontribusi pad terhadap total iku bud apbdurusan penunjang kepegawaianfungsi lainnya pendukung dprd, kapasitas api dilihat dari skor level iku iks inspektorat kepala daerah wakil daerah, iam unsur staf setda), setwan dan pengawasan kena fungsi lainnya pendukung dprd, indeks kepuasan masyarakat iku ikt sekretariat kepala daerah wakil daerah, daerah unsur staf setda), setwan dan pengawasankualitas iku sekretariat penyusunan ppd daerah urusan penunjang penelitian dan persentase pemanfaatan hasil ikk barenlitbangda pengembanganurusan wajib non pelayanan dasar kepemilikan ikk disdukcapil kependudukan dan catatan sipil kepemilikan ktp disdukcapil kepemilikan akta kelahiran ikk disdukcapil (usia tahun) urusan wajib non pelayanan dasar persentase luas lahan ikk sekretariat pertanahan bersertifikat daerah kewilayahan penyelenggaraan paten kecam skpd sekretariat atan daerapemantapan ketentraman, urusan wajib pelayanan dasar persentase penurunan iku satpol dan ketertiban dan perlindungan ketentraman, ketertiban umum dan (pelanggaran perda damkar masyarakat perlindungan masyarakatkegiatan pembinaan terhadap kegiatan ikk kesbangpol ormasrubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun dari tabel tersebut dapat diketahui, pada tiap urusan perbandingan realisasi capaian indikator kinerja pada tahun dengan target indikator kinerja pada tahun dengan ringkasan perbandingan sebagai berikut tabel perbandingan realisasi tahun dengan target penetapan rkd perbandingan realisasi tahun dengan target pada penetapan rkd tahun urusan lebih lebih wewenang sama pgn total keterangan kecil besar provinsi wajib pelayanan dasar pendidikan wewenang provinsi kesehatan pekerjaan umum dan tata ruang perumahan sama ketentraman, ketertiban umum dan lintas sosial e wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak foam |lo| (al pangan pertanahan lingkungan pemberdayaan masyarakat dan desa kependudukan dan pencatatan sipil pengendalian penduduk dan perhubungan komunikasi dan efitometia |. koperasi dan umkm penanaman jalan lal (sel kepemudaan selama persandian kebudayaan perpustakaan kearsipan urusan pilihan pariwisata pertanian kelautan perikanan perdagangan perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun perbandingan realisasi tahun dengan target pada penetapan rkd tahun sama pgn total keterangan kecil besar provinsi soeeindusan ssi ansmigasi penunjang urusan pemerintahan (hesmbanan |a| pengembangan (jambangan pembangunan 3keuangan kepegawaian fungsi lainnya pendukung) pelayanan administrasi pengawasan kesatuan bangsa dan politik kesatuan bangsa dan politik kewilayahan sorkewilayahan otras oo lau |1o| penentuan target indikator kinerja ik) pada rkd kabupaten semarang tahun ditentukan berdasar realisasi indikator kinerja pada laporan keterangan pertanggungjawaban bupati semarang tahun dan target pada rpm kabupaten semarang tahun sehingga ada jeda situasi dan kondisi kabupaten semarang selama tahun antara saat perkiraan target yaitu pada tahun berjalan program kegiatan tahun dengan data acuan tahun dengan target untuk tahun terkait dengan kondisi tersebut maka secara umum perbandingan besaran realisasi tahun dengan dengan total indikator kinerja( ik) pada rkd kabupaten semarang tahun sebanyak ik, jika target dibandingkan dengan realisasi tahun dapat dijelaskan sebagai berikut sejumlah target pada rkd kabupaten semarang tahun sama dengan realisasi pada tahun sejumlah target pada rkd kabupaten semarang tahun lebih kecil dari realisasi pada tahun dengan angka target lebih kecil dari realisasi tahun namun dari sisi kinerja menunjukkan adanya kenaikan kinerja, yaitu prevalensi gizi kurang pada balita (realisasi tahun y6, target tahun yo), angka kesakitan dbd (incidence rate) (realisasi tahun per penduduk, target tahun per penduduk), luas lingkungan permukiman kumuh (realisasi tahun ha, target tahun ha), sejumlah target pada rkd kabupaten semarang tahun lebih besar dari realisasi pada tahun dengan target tahun lebih besar dari realisasi tahun namun dari sisi kinerja perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun menunjukkan menurunnya kinerja, yaitu angka kematian bayi akb) (realisasi tahun per kelahiran hidup kh), realisasi tahun per kh), angka kematian balita kaba) realisasi tahun per target tahun per kh), angka kematian ibu aki) realisasi tahun per target tahun per kh) dan perkiraan angka perselisihan pengusaha dengan pekerja per tahun realisasi tahun menjadi pada target tahun sejumlah merupakan kewenangan provinsi jawa tengah, yaitu angka kelulusan sma smk ma, angka putus sekolah sma smk ma angka partisipasi kasar usia tahun usia sma smk sederajat), dan angka partisipasi murni apm) usia tahun (usia sma smk sederajat)masih dinilai kurang ramah bagi indonesia sebagai dampak dari kebijakan moneter pemerintah amerika serikat pada tahun yang mengakibatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat dan kebijakan perdagangan yang proteksionis sehingga dapat memicu perlambatan aktivitas perdagangan global. diperkirakan hal ini masih terjadi pada tahun meskipun kondisinya lebih stabil jika dibandingkan tahun begitu juga dengan dampak dari mewabahnya corona virus disease covid yang secara masif telah meluluh lantaran sendi sendi sosial dan perekonomian indonesia. hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah daerah didalamnya. sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi jawa tengah, maka arah pembangunan ekonomi kabupaten semarang tahun dititikberatkan pada peningkatan ekonomi didukung pelayanan dasar yang berkualitas. kondisi ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut: mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka hilirisasi pertanian dan pariwisata, mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industry barang maupun jasa termasuk ekonomi kreatif: menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi, meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur), bersama sama pemerintah desa memberdayakan keluarga miskin dalam rangka peningkatan pendapatan. mengembangkan ketenagakerjaan inklusi. kondisi ekonomi daerah pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang dalam periode tahun meskipun berfluktuasi namun dalam periode lima tahun tersebut selalu berada pada kisaran atas dan relatif lebih tinggi banding rata rata pertumbuhan nasional dan provinsi jawa tengah. perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun jj lp. nasional (s. (s provinsi jateng e kabupaten semarang sumber bps nasional, bps provinsi jawa tengah, bps kabupaten semarang, gambar pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi jawa tengah dan kabupaten semarang tahun mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun yang mengalami kontraksi akibat pandemi covid maka tahun target pertumbuhan ekonomi kabupaten semarang diperkirakan berkisar diangkat angka tersebut lebih optimis jika dibandingkan dengan angka prediksi tahun akibat pandemi covid yang dimana perkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berkisar dan pertumbuhan ekonomi provinsi jawa tengah berkisar kuartal pertama produk domestik regional bruto pdrb) apabila dilihat dari nilai pdrb adb maupun pdrb adik selama selalu mengalami peningkatan dari tahun tahun yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian kabupaten semarang dalam kondisi semakin baik. namun apabila dilihat dari pertumbuhannya, perekonomian kabupaten semarang tahun mengalami perlambatan dibandingkan tahun perkembangan nilai pdrbrp. juta) (rp. juta) (rp. juta) (rp. juta) (rp. juta) ( oep jasa pendidikan jasa kesehatan dan kegiatan pdrb sumber: bps kabupaten semarang, angka sementara, "") angka sangat sementara ''uh "ema msi perubahan rencana kerja pemerintah daerah iiipdrb lapangan usahapdrb sumber: bps kabupaten semarang, angka sementara, "") angka sangat sementara ut u u e perubahan rencana keris pemerintah serah iii kabupaten semarang tahun struktur perekonomian sebagian masyarakat kabupaten semarang sampai dengan tahun didominasi oleh pdrb lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. sementara pdrb lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun tahun semakin menurun dan pada tahun menduduki peringkat keempat berdasarkan harga berlaku. namun bila berdasarkan pdrb atas dasar harga konstan, selama tahun terakhir pdrb lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sudah menduduki peringkat keempatkabupaten semarang selama tahun berfluktuasi, dengan rata rata sebesar dan masih terkendali bawah @m kab. semarang ffi jawa tengah sie nasionalangka inflasi meningkat dari tahun sebesar y o menjadi pada tahun tahun dan terus mengalami penurunan yaitu sebesar dan yo. inflasi kabupaten semarang tergolong dalam inflasi ringan karena masih bawah perubahan rencana keris pemerintah daerah kabupaten semarang tahun inflasi kabupaten semarang tahun diperkirakan sebesar ss, sebagaimana yang telah tertuang dalam rkd tahun angka ini sama dengan asumsi nasional juga diperkirakan sebesar s6. pdrb perdimana kabupaten semarang pada tahun sebesar juta rupiah atas dasar harga berlaku atau juta rupiah atas dasar harga konstan. perkembangan pdrb per kapita kabupaten semarang tahun terlihat pada tabel berikut: tabel perkembangan pendapatan perkapita kabupaten semarang tahun rupiah) sumber: bps kabupaten semarang, angka sementara, ") angka sangat sementara tantangan dan peluang perekonomian daerah pemerintah indonesia kembali merevisi outlook pertumbuhan ekonomi tahun dari yang semula minus hingga menjadi hingga perubahan proyeksi itu berdasarkan pertimbangan skenario terberat yang terjadi kuartal tahun pada perekonomian indonesia akibat pandemi virus corona. sementara itu menurut prediksi bank indonesia bi) provinsi jawa tengah pertumbuhan ekonomi jawa tengah diperkirakan mengalami perlambatan pada triwulan dibandingkan triwulan sebelumnya. jika pada triwulan tahun pertumbuhan ekonomi mencapai pada triwulan diproyeksikan berada kisaran yo (yoy). diperkirakan kinerja konsumsi rumah tangga masih melemah, kegiatan investasi masih terbatas dan begitu pula kinerja ekspor luar negeri menurun akibat pandemi covid pertumbuhan ekonomi jawa tengah triwulan iii diperkirakan mulai membaik dibanding triwulan pertumbuhan ekonomi jawa tengah periode tersebut diproyeksikan berada kisaran yo (yoy). ditinjau dari sisi pengeluaran, akselerasi pertumbuhan pada triwulan iii terutama didorong oleh meningkatnya kinerja investasi dan ekspor antar daerah dan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motorperubahan rencana keris pemerintah daerah kabupaten semarang tahun tabel proyeksi indikator makro kabupaten semarang tahun indikator engah pertumbuhan ekonomi yo) tingkat kemiskinan y6) tingkat pengangguran terbuka yo) laju inflasi) 3t1 38z1 sumber: rkp tahun rkd provinsi jateng tahun rkd kab. semarang tahun (diolah) arah kebijakan keuangan daerah pemerintah kabupaten semarang merencanakan perubahan apbd tahun anggaran disebabkan adanya perbedaan asumsi kebijakan umum apbd, yaitu perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja, dan perubahan rencana penggunaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan apbd tahun sebelumnya serta penanganan corona virus disease (covid perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target pad, perubahan alokasi dana transfer, serta adanya bantuan keuangan provinsi serta refusing terkait penanganan corona virus disease (covid perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan alokasi belanja maupun penggeseran anggaran baik antar belanja maupun antar program dan kegiatan. perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang undangan atau pedoman teknis belanja tertentu, seperti dak, dbhcht, dana kelurahan dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penerimaan lpa tahun sebelumnya. perubahan pada belanja pegawai dipengaruhi oleh perubahan jumlah pegawai dalam tahun yang disebabkan pensiun, cons serta penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp) formasi tahun serta penanganan terhadap corona virus disease (covid pada perubahan apbd juga menampung belanja bantuan keuangan provinsi, dan penyesuaian petunjuk teknis maupun perubahan rencana kerja dana alokasi khusus. perubahan rencana pembiayaan daerah, meliputi pembiayaan penerimaan yang diperoleh dari siapa tahun sebelumnya, serta pembiayaan pengeluaran direncanakan untuk pembayaran pokok serta penyertaan modal sesuai peraturan daerah yang sudah ditetapkan. salah satu sumber utama penerimaan daerah adalah pendapatan daerah. pendapatan daerah kabupaten semarang yang direncanakan pada perubahan apbd tahun anggaran terdiri dariini disajikan data realisasi pendapatan daerah tahun anggaran dan apbd tahun serta proyeksi perubahan pendapatan tahun anggaran perubahan rencana kerja pemerintah daerah iii kabupaten semarang tahun tabel realisasi dan proyeksi pendapatretingagaatan mengagetkan merongngcaan akan mata sean tbt". stre pendapatan daerah ' daerah yang dipisahkan dana bagi hasil lain lain pendapatan iker .fae provinsi otonomi khusus bantuan keuangan provinsi maintain pendapatan) pendapatan dana insentif jay sumber: bud, tahun perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun arah kebijakan(riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. arah kebijakan pendapatan daerah berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada apbd tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencanaendapatan daerah dalam apbd kabupaten semarang. adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil, menyesuaikmenyesuaikan rencana penerimaan dari pendapatan dana perimbangandanningkatkan koordinasi, konsultasi dan dukungan data dalam rangka optimalisasi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,menampung pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi jawa tengah tahun anggaran sesuai ketetapan pemerintah provinsi.perubahan rencana keris pemerintah daerah kabupaten semarang tahunapbd tahun anggaran sebagai berikut: menampung belanja terkait dengan persetujuan mendahului perubahan apbd tahun yang harus ditampung dalam mengusulkan belanja daerah yang tercantum dalam rekomendasi badan anggaran dprd, antara lain penambahan alokasi dana desa add).rencanakan belanja bunga pinjaman blue pada rsud ungaran. menampung anggaran belanja program kegiatan bersumber dari bantuan keuangan provinsi jawa tengah.sebagai gambaran kebutuhan dana untuk memenuhi pengeluaran daerah kabupaten semarang, tabel bawah ini menampilkan realisasi belanja daerah tahun anggaran dan apbd tahun serta proyeksidan proyeksi belanjangaran perubahan apbd selisih horor los yeo po.d, tahun perubahan rencana keris pemerintah serah iii kabupaten semarang tahunsisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya lpa),. kebijakan pembiayaan daerah pada perubahan apbd tahun anggaran diarahkan sebagai berikut: kebijakan pembiayaan penerimaan merencanakan perubahan penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagai salah satu sumber pendanaan pada perubahan apbd tahun anggaran sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh bpk atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten semarang tahun kebijakan pembiayaan pengeluaran: pembiayaan pengeluaran pada perubahan apbd tahun adalah penyertaan modal pada pt. bank jateng dan pembayaran pokok utang blue pada rsud ungaran. sebagai gambaran pembiayaan daerah, tabel bawah ini menampilkan realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran dan apbd tahun serta proyeksi pembiayaan daerah padaapbd dan proyeksi pembiayaeee, netto aaa penerimaan siapa tahun penerimaan pengeluaran aaa modal bumi: ben aaa aan pokok utang sumber: bud, tahunempatiiperubahan rencana keris pemerintah daerahperubahan rencana keris pemerintah daerah kabupaten semarang tahun infrastruktur sumber daya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas pertaniaberikut: tabel tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten semarang tahun kop tujuan sasaran meningkatkan kualitas meningkatkan derajat tersedianya jaminan kesehatan sdm yang beriman dan kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin, semua bertakwa kepada tuhan (senapan dengan nawa cita warga miskin mendapatkan layanan yme, berbudaya serta butir kelima secara gratis tanpa terkecuali, menguasai ilmu meningkatkan kualitas meningkatnya akses masyarakat pengetahuan dan hidup manusia terhadap pelayanan kesehatan teknologi indonesia ) pemerintah daerah dan swasta yang berkualitas dan berizin, terwujudnya perilaku hidup bersih danterpenuhinya kebutuhan air bersih,,perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun mop mewujudkan masyarakat meningkatnya akses pelayanan cerdas, kreatif, berbudaya, pendidikan yang berkualitas dan berkarakter dan berdaya saing pada semua jenjang menguasai ilmu pendidikan, pengetahuan dan meningkatnya jumlah dan kualitas teknologi (senapan dengan sarana dan prasarana pendidikan nawa cita butir kelima baik formal maupun non formal dan dan keenam pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas tersedianya tenaga pendidik dan hidup manusia indonesia tenaga kependidikan yang serta meningkatkan memenuhi standar kompetensi, produktivitas rakyat dan yang memiliki intelligence quotient, daya saing dipasar emotional quotient, dan spiritual internasional ) quotient, tersedianya sekolah sekolah kejuruan yang sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan, memiliki daya saing, dan bersertifikat:mengembangkan produk meningkatkan usaha terwujudnya sentra klaster usaha unggulan berbasis ekonomi daerah dengan skala umkm dengan produk khas potensi lokal memanfaatkan sumber daerah yang memiliki daya saing intanpari) yang daya lokal (senapan dan dipatenkan: dengan nawa cita butir sinergi dan berdaya keenam meningkatkan terwujudnya kawasan industri yang saing serta berwawasan produktivitas rakyat dan dapat menyerap tenaga kerja lokal, lingkungan untuk daya saing dipasar meningkatnya akses petani menciptakan lapangan internasional ) terhadap sarana produksi, modal kerja dan peningkatan dan pemasaran, e pertanian, pendapatan terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis ,,opa tumbuh kembangnya kelompok usaha produktif ,pelaksanaan mantannya administrasi pemerintahan yang pemerintahan, pelayanan pemerintahan dalam penerapan katalitik dan dinamis masyarakat pembangunan information communication and dengan mengedepankan yang efektif,efisien dan technology ict) melalui electronic prinsip good governance akuntabel (senapan dengan government dalam rangka didukung kelembagaan nawa cita butir dua peningkatan kualitas, pemerataan yang efektif dan kinerja membuat pemerintah pelayanan publik dan aparatur yang kompeten tidak absen dengan pembangunan sistem data serta pemanfaatan membangun tata kelola (database): teknologi informasi pemerintahan yang meningkatnya disiplin, kompetensi, bersih,efektif dan profesionalisme dan integritas, terpercaya ) aparatur pemerintah, sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan, meningkatnya kapasitas kelembagaan dan penatalaksanaan perangkat daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk melakukan kajian dan pemindahan pusat pemerintahan,termasukiklim yang tersedianya dokumen tata ruang infrastruktur daerah kondusif bagi pelaksanaan sebagai acuan pemanfaatan ruang, yang merata guna pembangunan dan meningkatnya pelayanan perijinan mendukung peningkatan investasi senapan dengan yang tertib,tepat waktu,transparan kualitas pelayanan dasar nawa cita butir kedelapan dan akuntabel, dan percepatan melakukan revolusi meningkatnya keamanan dan pembangunan karakter bangsa"), meningkatnya peran bpr dan bkk dalam membantu masyarakat, adanya kewajiban dunia usaha memberdayakan sumber daya lokal. mewujudkan infrastruktur tersedianya sarana dan prasarana pembangunan yang transportasi yang berkualitas dan berkualitas dan merata merata, diseluruh wilayah dengan tersedianya jaringan irigasi dan menekankan pada sumber sumber air untuk pembangunan desa pertanian, perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun senapan dalam nawa cita tersedianya prasarana olahraga, butir ketiga membangun ruang publik dan ruang terbuka indonesia dari pinggiran hijau perkotaan, dengan memperkuat tersedianya sarana dan prasarana daerah daerah dan desa air bersih yang memadai, dalam kerangka negara tersedianya rumah layak huni dan kesatuan") rumah bersantai: tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, terpenuhinya kebutuhan energi listrik terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan, terpenuhinya ruas tuntas dengan perencanaan matang, tepat bangun dan pembagian wewenang daerah desa. mendorong terciptanya mewujudkan peran serta meningkatkan perserta dan partisipasi dan dan kemandirian partisipasi masyarakat dalam kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan daerah, masyarakat, kesetaraan pembangunan tanpa meningkatnya pemberdayaan dan keadilan gender membedakan gender perempuan dan penyandang serta perlindungan anak dengan memperhatikan masalah sosial dalam proses disemua bidang hak hak anak (senapan pembangunan segala bidang pembangunan dengan nawa cita butir guna peningkatan kualitas hidup, kesembilan meningkatnya pemenuhan mempertegas kebutuhan terhadap hak hak anak kebhinekaan dan melalui sinergitas pemerintah, memperkuat restorasi masyarakat dan swasta, sosial indonesia") meningkatnya pemberdayaan kelembagaan desa dan masyarakat mendorong terciptanya memanfaatkan sumber diterapkannya teknologi tepat guna pengelolaan sumber daya daya alam secara optimal dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan dan berkelanjutan sumberdaya alam hidup dengan tetap senapan dengan nawa cita terwujudnya jejaring kerjasama menjaga kelestariannya butir kelima dalam pengelolaan sumberdaya meningkatkan kualitas alam dan lingkungan yang hidup manusia indonesia berkelanjutan terkenalnya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan terwujudnya konservasi lahan melalui pengembangan hutan rakyatperubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun peningkatan nilai tingkat pe: investasi daerah: kontribusi pad thd total infrastruktur kondisi apbd: baik: ketersediaan pangan utama: indeks pembangunan pola pangan harapan: indeks klh: misi misi sejahtera tertib ahh kemiskinan: indeks kepuasanrioritas dan arah kebijakan pembangunan tahunng mengamanatkan bahwa wajib dilakukan upaya penanggulangan. sebagai tindak lanjut dari keputusan presiden tersebuterdasarkan kebijakan tersebut serta dampak dinamika lingkungan yang ditimbulkan pandemi covid sangat berpengaruh terhadap tatanan global baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat maka prioritas dan arah kebijakan kabupaten semarang yang tertuang dalamnyesuaian. perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun dengan pertimbangan tersebut atas maka dirumuskan tema pembangunan kabupaten semarang. dengan prioritas dan arah kebijakan pembangun antar desa: pengembangan infrastruktur ekonomi antar wilayah berbasis kreatif, pengembangan ruang terbuka hijau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru: peningkatan jaringan irigasi, peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman, peningkatan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. penguatan struktur daya saing ekonomi, peningkatan promosi dan pelayanan investasi.pengelolaan sampah, peningkatan mitigasi dan penyediaan sarana prasarana bencana., peningkatan transparansi pelayanan publik, pemantapan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. perubahan rencana keris pemerintah daerah kabupaten semarang tahun prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten semarang tahun merupakan upaya guna mencapai target sasaran makro pembangunan daerah yaitu: pertumbuhan ekonomi invasi pada angka kemiskinan sebesar tingkat pengangguran terbuka sebesar indeks pembangunan manusia sebesar berdasarkan prioritas dan arah kebijakan tahun maka upaya pencapaiannya dijabarkan dalam program dan indikator kinerja sebagaieningkatan peningkatan urusan wajib program peningkatan swadaya masyarakat iku dispermasdes kualitas produktivitas non pelayanan kebudayaan masyarakat terhadap program sumber daya sumber daya dasar pedesaan pemberdayaan manusia manusia pemberdayaan masyarakat termasuk warga masyarakat dan program pengembangan indeks pembangunan iku dispermasdes miskin desa lembaga ekonomi pedesaan desa program peningkatan persentase lembaga iku dispermasdes partisipasi masyarakat kemasyarakatan desa dalam membangun desa yang aktif program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa program perencanaan indeks pembangunan ime barenlitbangda pembangunan sosial budaya manusia urusan pilihan program pengembangan peningkatan sdm calon orang ikp disnaker transmigrasi wilayah transmigrasi transmigrasi program transmigrasi lokal peningkatan kerjasama provinsi ikp disnaker antarogram pengembangan dan indeks cabang olahraga iku disdikbudpora pelayanan dasar keserasian kebijakan yang berprestasi kepemudaan dan pemuda olahraga program peningkatan peran persentase organisasi iku disdikbudpora serta kepemudaan pemuda berprestmbinaan dan jumlah organisasi buah ikk disdikbudpora pemasyarakatan olahraga olahraga program peningkatan sarana jumlah organisasi buah ikk disdikbudpora dan prasarana olahraga pemuda program peningkatan peran jumlah kegiatan keg ikk disdikbudpora serta kepemudaan kepemudaan jumlah kegiatan cabang ikk disdikbudpora olahraga urusan wajib program pengembangan nilai jumlah peningkatan grup iku disdikbudpora non pelayanan budaya grup kesenian dasar program pengelolaan peningkatan jumlah buah iku disdikbudpora kebudayaan kekayaan budaya museum dan kepurbakalaan program pengelolaan jumlah grup kesenian buah ikk ikp disdikbudpora keragaman budaya aktif rata rata capaian spm ikk ikp disdikbudpora kesenian cagar budaya yang buah ikk ikp disdikbudpora dilestarikan urusan wajib program peningkatan rata rata jumlah kelompok ikk dispermasdes non pelayanan kebudayaan masyarakat kelompok binaan dasar pedesaan lembaga pemberdayaan program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kapasitas aparatur masyarakat desa pemerintah desa lpm) kelurahan urusan wajib program peningkatan peran pkk aktif dispermasdes non pelayanan serta dan kesetaraan gender rata rata jumlah kelompok ikk dispermasdes dasar dalam pembangunan kelompok binaan pkk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakingkatan urusan wajib program pendidikan anak rata rata lama sekolah tahun iku disdikbudpora kualitas pelayanan dasar usia dini pendidikan pendidikan program wajib belajar angka harapan lama tahun iku disdikbudpora formal dan non pendidikan dasar sembilan sekolah formal tahun peningkatan penyaluran iku disdikbudpora beasiswa miskin program pendidikan angka partisipasi iku ikk menengah sekolah: disdikbudpora program pendidikan non usia tahun formal (usia sd sederajat) program peningkatan mutu usia tahun pendidik dan tenaga (usia smp sederajat) kependidikan usia tahun kewenangan (usia sma sederajat) prov program manajemen angka kelulusan al): ikk ikp disdikbudpora pelayanan pendidikan tdm y to000 smp m sma smk ma kewenangan prov angka melanjutkan ikk ikp disdikbudpora am): dari sd mi smp m dari smp m sma smk ma angka putus sekolah ikk ikp disdikbudpora aps): sd mi smp m sma smk ma kewenangan provangka melek huruf ikk ikp disdikbudpora angka partisipasi kasar ikk ikp disdikbudpora apk): usia tahun (usia paud)angka partisipasi murni ikk ikp disdikbudpora apm):guru memenuhi ikk ikp disdikbudpora kualifikasi s1 d iv: tk ra sd mi smp m rata rata capaian spm ikk ikp disdikbudpora rata rata capaian spm ikk ikp disdikbudpora smpguru bersertifikat ikk ikp disdikbudpora pendidik tk ra sd mi smp m ruang kelas kondisi ikk ikp disdikbudpora baik yang mendukung pbm: paud smp fungsi lainnya program pengembangan jumlah lembaga iku sekretariat pendukung lembaga sosial keagamaan pendidikan keagamaan daerah dprd, kepala program pelayanan dan yang mendapatkan daerah wakil rehabilitasi kesejahteraan bantuan daerah, unsur sosial staf setda), setwan dan pengawasan peningkatan urusan wajib program perencanaan angka harapan hidup tahun iku barenlitbangda kualitas pelayanan dasar pembangunan sosial budaya kesehatan kesehatan program obat dan persentase rumah iku dinkes masyarakat, perbekalan kesehatan tangga yang ber pubs termasuk strata sehat utama penanganan senen stunting program upaya kesehatan persentase pemenuhan iku dinkes masyarakat sarana dan prasarana kesehatan program pengawasan obat persalinan oleh tenaga iku dinkes dan makanan yang berkompeten program promosi kesehatan persentase pemenuhan iku dinkes dan pemberdayaan pelayanan kesehatan masyarakat masyarakat perbaikan gizi prevalensi gizi kurang iku dinkes masyarakat pada balita program pengembangan angka kematian bayi per iku dinkes lingkungan sehat akb) program pencegahan dan angka kematian balita per iku dinkes penanggulangan penyakit kaba) menular program standarisasi angka kematian ibu per iku dinkes pelayanan kesehatan aki) program peningkatan rasio rumah sakit per per ikk dinkes pelayanan kesehatan anak penduduk balita penduduk program peningkatan rasio puskesmas, per ikk dinkes pelayanan kesehatan lansia poliklinik, pustu per penduduk penduduk program peningkatan cakupan puskesmas ikk dinkes keselamatan ibu melahirkan dan anak program peningkatan cakupan puskesmas ikk dinkes pelayanan kesehatan blue pembantu program peningkatan rasio dokter per per ikk dinkes pelayanan kesehatan upt penduduk dinas kesehatan penduduk program pengadaan, rasio tenaga medis per per ikk dinkes peningkatan sarana dan penduduk prasarana rumah penduduk sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru paru rumah sakit mata program peningkatan cakupan komplikasi ikk dinkes pelayanan kesehatan blue kebidanan yang ditangangadaan, rasio posyandu per per ikk dinkes peningkatan sarana dan balita balita prasarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru paru rumah sakit mata program peningkatan cakupan ikk dinkes pelayanan kesehatan blue desa kelurahan universal child immunization uci) program upaya kesehatan angka kesakitan dbd per ikk dinkes masyarakat incidence rate) penduduk persentase balita gizi ikk dinkes buruk dari keluarga kurang mampu yang mendapat makanan tambahan cakupan balita gizi ikk dinkes buruk mendapat perawatan cakupan ibu hamil program dinkes resiko tinggi yang prioritas dilaporkan melalui pembangunan sistem informasi daerah sms wa gateway cakupan bayi resiko program dinkes tinggi yang dilaporkan prioritas melalui sistem pembangunan informasi sms daerah gateway program peningkatan bpjs pasien ikp rsud non pbi jamkesda pasieingkatan bpjs pasien ikp rsud ungaran jamkesda pasien urusan wajib program peningkatan posyandu aktif ikk dispermasdes non pelayanan kebudayaan masyarakat dasar pedesaan pemberdayaan masyarakat dan desa peningkatan urusan wajib program peningkatan calon tenaga kerja yang iku disnaker kompetensi dan non pelayanan kualitas dan produktivitas terampil kemandirian dasar tenaga tenaga kerja tenaga kerja kerja program peningkatan pencari kerja yang iku disnaker kesempatan kerja ditempatkan program perlindungan keselamatan dan iku disnaker pengembangan lembaga perlindungan tenaga ketenagakerjaan kerja tingkat pengangguran iku disnaker terbuka rasio penduduk yang ikk disnaker bekerja tingkat partisipasi ikk disnaker angkatan kerja perkiraan angka ikk disnaker perselisihanpeningkatan urusan wajib program perencanaan persentase penduduk iku ikk barenlitbangda pelayanan dan pelayanan dasar pembangunan ekonomi miskin angka ime perlindungan sosial kemiskinan sosial program pemberdayaan prosentase penurunan iku dinas fakir miskin, komunitas tingkat penyandang adat terpencil kat) dan masalah sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) lainnya program pelayanan dan penanganan ikk dinas rehabilitasi kesejahteraan penyandang masalah sosial kesejahteraan sosial program pembinaan para persentase penduduk ikk dinas penyandang cacat dan diatas garis kemiskinlestarian nilai nilai kepahlawanan urusan wajib program penguatan indeks pembangunan indeks iku dinas pp, non pelayanan kelembagaan gender dan dasar pengarusutamaan gender pemberdayaan dan anak perempuan dan program peningkatan persentase pemenuhan iku dinas pp, perlindungan kualitas hidup dan fasilitas umum untuk dan anak perlindungan perempuan anak program peningkatan peran peningkatan persentase ikk dinas pp, serta dan kesetaraan gender perempuan lembaga dan dalam pembangunan pemerintah program peningkatan peran peningkatan persentase ikk dinas pp, serta dan kesetaraan gender partisipasi angkatan dan dalam pembangunan kerja perempuanuatan peningkatan persentase ikk dinas pp, kelembagaan penyelesaian kasus dan pengarusutamaan gender pengaduan tindak dan anak kekerasan terhadap perempuan program peningkatan penurunan rasio kdrt ikk dinas pp, kualitas hidup dan dan perlindungan perempuan urusan wajib program keluarga berencana persentase iku dinas pp, non pelayanan kesejahteraan dan dan dasar ketahanan keluarga pengendalian program kesehatan rata rata jumlah anak jiwa ikk dinas pp, penduduk dan reproduksi remaja per keluarga dan keluarga hanna ana rana lean ana nanaananaannnaannna been program pelayanan rasio akseptor ikk dinas pp, kontrasepsi durusan wajib program penataan angka pertumbuhan ikk disdukcapil non pelayanan administrasi kependudukan penduduk dasar kependudukan dan catatan sipilpeningkatan urusan wajib program pembangunan jalan persentase panjang iku dpu infrastruktur pembangunan pelayanan dasar dan jembatan jalan kabupaten dengan dan pemerataan jalan jembatan pekerjaan umum program pembangunan kondisi baik pembangunan kabupaten dan tata ruang saluran drainase gorong termasuk jalan gorong antar desa program rehabilitasi persentase kondisi iku dpu pemeliharaan jalan dan infrastruktur dalam jembatan kondisi baik program rehabilitasi pemeliharaan talud brondong program rehabilitasi pemeliharaan saluran drainase gorong gorngaturan jasa konstruksi program pengawasan jasa konstrukgembangan urusan wajib program pembangunan jumlah pelabuhan iku dishub infrastruktur non pelayanan prasarana dan fasilitas laut udara terminal ekonomi antar dasar perhubungan bus: wilayah berbasis perhubungan program rehabilitasi dan tipe buah kewenangan kreatif pemeliharaan prasarana dan pusat fasilitas lla tipe buah kewenangan prov tipe buah dishub program peningkatan angkutan darat iku dishub pelayanan angkutan program peningkatan dan rasio panjang jalan per iku dishub pengamanan lalu lintas jumlah kendaraan pengembangan urusan wajib program pengelolaan ruang tersedianya ruang iku dpu ruang terbuka non pelayanan terbuka hijau rth) terbuka hijau hijau sebagai dasar pusat lingkungan pertumbuhan hidup ekonomi baru peningkatan urusan wajib program pengembangan dan luas irigasi pertanian iku dpu jaringan irigasi pelayanan dasar pengelolaan jaringan irigasi, dalam kondisi baik pekerjaan umum rawa dan jaringan dan tata ruang pengairan lainnya program pengendalian banjir persentase luas irigasi iku dpu dalam kondisi baik peningkatan urusan wajib program pengembangan rasio rumah layak iku dpu sarana pelayanan dasar perumahan huni prasarana perumahan program lingkungan sehat luas lingkungan iku dpu lingkungan rakyat perumahan permukiman kumuh permukiman program pemberdayaan komunitas perumahan program pembinaan dan persentase panjang iku dpu pengembangan bidang jalan yang terpasang ketenagalistrikan, energi dan pju migasho) elektrifikasi bpu peningkatan urusan wajib program lingkungan sehat persentase penduduk iku dpu sarana dan pelayanan dasar perumahan beraksen sanitasi prasarana air pekerjaan umum layak sehat bersih dan dan tata ruang persentase penduduk iku dpu sanitasi beraksen air minum aman penguatan penguatan urusan pilihan program perencanaan laju inflasi iku ikk ime barenlitbangda struktur daya ekonomi perdagangan pembangunan ekonomi saing ekonomi kerakyatan program peningkatan dan ekspor bersih ikk ikp diakon, um, berbasis potensi pengembangan ekspor perdagangan perintah yan montis urusan pilihan program peningkatan produktivitas hasil ku iku dipertanikap berkelanjutan pertanian pemasaran hasil produksi pertanian per tahun dan inklusifingkatan produksi pangan program pemberdayaan cakupan bina kelompok ikk dipertanikap penyuluh pertanian petani perkebunan lapangan program peningkatan persentase kebijakan iku dipertanikap produksi pangan usaha tani yang terlaksana program peningkatan indeks nilai tukar iku dipertanikap kesejahteraan petani petani urusan pilihan produktivitas hasil iku kewenangan pertanian hutan pertahun prov urusan wajib program peningkatan ketersediaan pangan kg kap iku dipertanikap non pelayanan ketahanan pangan utamadasar ketahanan pola pangan harapan iku dipertanikap pangan urusan pilihan program optimalisasi persentase peningkatan ikk dipertanikap kelautan dan pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan produksi perikanan perikanan program pengembangan cakupan bina kelompok ikk dipertanikap budidaya perikanan tani nelayan program pengembangan persentase pemenuhan ikk dipertanikap perikanan tangkap kebutuhan konsumsi ikan urusan wajib program pengembangan jumlah usaha mikro iku diakon, um, non pelayanan sistem pendukung usaha binaan perintah dasar koperasi bagi usaha mikro kecil dan usaha kecil menengah menengah program pengembangan persentase peningkatan iku diakon, um, kewirausahaan dan jumlah unit umkm yang perintah keunggulan kompetitif berizin usaha kecil menengah program peningkatan jumlah koperasi yang unit iku diakon, um, kualitas kelembagaan berkualitas perintah koperasi nilai volume usaha rp. juta) iku diakon, um, koperasi perintah urusan pilihan program pengembangan persentase pembinaan iku diakon, um, perindustrian industri kecil dan menengah kelompok industri perintah program peningkatan persentase peningkatan iku diakon, um, kemampuan teknologi jumlah industri kecil perintah industri yang berizin program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi urusan pilihan program pengembangan persentase peningkatan menurun iku dinas pariwisata pemasaran pariwisata pendapatan daerah dari dari pariwisata sektor pariwisata realisembangan kunjungan wisata orang ikk dinas destinasi pariwisata pariwisata program pengembangan jumlah wisata domestik orang ikk dinas kemitraan pariwisata jumlah wisata orang ikk dinas mancanegara pariwisata jumlah fasilitas buah ikk dinas penunjang pariwisata pariwisata jumlah sdm pariwisata orang ikk dinas yang terbina pariwisata jumlah kamar hotel buah ikk dinas terisi pariwisata jumlah desa wisata desa ikk dinas terbina pariwisata peningkatan urusan wajib program peningkatan persentase peningkatan iku dpmptsp promosi dan non pelayanan promosi dan kerjasama nilai investasi daerah pelayanan dasar investasi investasi penanaman program peningkatan iklim indeks kepuasan iku dpmptsp modal investasi dan realisasi masyarakat pada investasi perangkat daerah perijinan program penyiapan potensi jumlah nilai investasi rp. milyar) iku dpmptsp sumber daya, sarana dan mdn pma) prasarana daerah jumlah investor investor iku dpmptsp (mdn pma) program peningkatan iklim lama proses perizinan hari s d ikk dpmptsp investasi dan realisasi investasi urusan pilihan program perencanaan tingkat pertumbuhan iku ikk ime barenlitbangda perdagangan pembangunan daerah ekonomi program perencanaan pendapatan pdrb per iku ime barenlitbangda pembangunan ekonomi kapita nilai pdrb iku ime barenlitbangda tzoveooouow ww5353oe ao perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun target arah status perangkat peningkatan penataan ruang urusan wajib program perencanaan tata tersedianya dokumen buah iku dpu kualitas yang berkualitas pelayanan dasar ruang tata ruang yang lingkungan dan pekerjaan umum lo.ci& & i i i i $ $5z5 $i$disahkan hidup dan berkelanjutan dan tata ruang program pengendalian mitigasi pemanfaatan ruang bencana program peningkatan iklim persentase bangunan iku dpmptsp investasi dan realisasi ber imb investasi peningkatan urusan wajib program pengendalian jumlah penerapan unit iku dlh daya dukung non pelayanan pencemaran dan perusakan teknologi tepat guna dan daya dasar lingkungan hidup yang mendapat fasilitas tampung lingkungan dari pemerintah lingkungan hidup program perlindungan dan hasil pengukuran nilai ikk dlh konservasi sumber daya indeks kualitas air alam program peningkatan hasil pengukuran nilai ikk dlh kualitas dan akses informasi indeks kualitas udara sumber daya alam dan hasil pengukuran nilai ikk dlh lingkungan hidup indeks kualitas tutupan lahan program peningkatan pembinaan dan ikk dlh pengendalian polusirubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahun target arah status perangkat program perlindungan dan pengaduan masyarakat ikk konservasi sumber daya terkait izin lingkungan, alam izin plh dan puu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dlh kab kota, lokasi usaha dan dampaknya daerah kab kota peningkatan urusan wajib program pengembangan persentase cakupan iku dlh pengelolaan non pelayanan kinerja pengelolaan penanganan sampah sampah dasar persamaan persentase tps per iku dlh lingkungan satuan penduduk hidup persentase jumlah ikk sampah yang berkurang melalui tps dlh peningkatan urusan wajib program pengendalian indeks kualitas nilai status iku dlh mitigasi dan non pelayanan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup penyediaan dasar lingkungan hidup ikh) sarana lingkungan program peningkatan persentase peningkatan iku prasarana hidup kualitas dan akses informasi indeks kualitas dlh bencana, baik sumber daya alam dan lingkungan hidup per bencana alam lingkungan hidup tahun maupun non alam sosial) urusan wajib program peningkatan cakupan pelayanan ikk satpol dan pelayanan dasar kesiagaan dan pencegahan bencana kebakaran damkar perumahan bahaya kebakaran kabupaten kota rakyat tingkat waktu tanggap ikk satpol dan (respon time rate) damkar daerah layanan wilayah manajemen kebakaran wmk) persentase aparatur spm satpol dan pemadam kebakaran damkar yang memenuhi standar kualifikjumlah mobil pemadam spm satpol dan kebakaran diatas damkar liter pada wmk urusan wajib program pencegahan dini jumlah cakupan wilayah skpd bpbd pelayanan dasar dan penanggulangan korban wilayah layanan kecamatan ketentraman, bencana alam bencana ketertiban umum program penyelenggaraan pengembangan desa sekop skpd bpbd dan perlindungan penanggulangan bencana kesiagaan masyarakat masyarakat dan pasca bencana dalam menghadapi bencana penguatan tata peningkatan urusan wajib program pengembangan persentase infrastruktur iku diskominfo kelola sarana dan non pelayanan komunikasi, informasi dan jaringan yang terkoneksi pemerintahan prasarana dasar media massa dengan baik pelayanan publik komunikasi dan program fasilitasi persentase sistem iku diskominfo informatika peningkatan sdm bidang informasi yang dapat komunikasi dan informasi diaplikasikan secara program kerjasama informasi optimal dan media massa urusan wajib program pengembangan jumlah perpustakaan dihapus dear kepustakaan angan jumlah pengunjung rasio oo dasar perpustakaan jumlah pengunjung rasio ikk dihapus urusan wajib program penyelamatan dan pengelolaan arsip secara ikk dihapus non pelayanan pelestarian dokumen arsip baku dasar kearsipan daerah program pemeliharaan rutin peningkatan sdm ikk dihapus berkala sarana dan pengelola kearsipan prasarana kearsipan program peningkatan kualitas pelayanan informurusan wajib program optimalisasi jumlah jaringan unit ikk diskominfo non pelayanan pemanfaatan teknologi komunikasi dasar informasi komunikasi dan informatika peningkatan urusan wajib program kerjasama informasi persentase masyarakat iku diskominfo transparansi non pelayanan dan media massa yang mengakses media pelayanan publik dasar informasi pembangunan komunikasi dan daerah informatika program kerjasama informasi website milik sub ikk diskominfo dan media massa pemerintah daerah domain urusan wajib program pengembangan buku pdrb kabupaten ada tidak ada diskominfo non play peter data formasi statistik buku kabupaten dalam ada tidak ada ikk diskominfo asar sial aer angka buku statistik daerah) urusan wajib program persandian persentase perangkat ikk diskominfo non pelayanan daerah yang telah dasar persandian menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah urusan program pengembangan persentase usulan iku barenlitbangda penunjang data informasi kegiatan berbasis perencanaan musrenbang yang pembangunan tertuang dalam rkd program kerjasama tersedianya dokumen dokumen ikk barenlitbangda pembangunan perencanaan rkd yang telah ditetapkan dengan perkara program perencanaan penjabaran program ikk barenlitbangda pembangunan daerah rpm dalam rkd program perencanaan pembangunan ekonomencanaan pembangunan sosial budaya program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam urusan program peningkatan dan opini bpk wtp iku bud penunjang pengembangan pengelolaan keuangan keuangan daerah program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten kota program pengembangan kontribusi pad iku bud peningkatan pendapatan terhadap total apbd daerah urusan program pendidikan persentase pemenuhan iku bkd penunjang kedinasan kebutuhan diklat pns kepegawaian program pembinaan dan persentase kesesuaian iku bkd pengembangan aparatur penempatan pns dalam jabatan struktural program peningkatan persentase peningkatan iku bkd kapasitas sumber daya disiplin pegawai aparatur fungsi lainnya program peningkatan sistem kapasitas api dilihat level iku iks inspektorat pendukung pengawasan internal dan dari skor iam (dprd, kepala pengendalian pelaksanaan daerah wakil kebijakan kdh daerah, unsur program peningkatan skor hasil evaluasi spip level iku iks inspektorat staf setda), profesionalisme tenaga setwan dan pemeriksa dan aparatur pengawasan pengawasan program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakatfungsi lainnya program penataan indeks kepuasan iku ikt sekretariat pendukung kelembagaan, masyarakat daerah dprd, kepala penatalaksanaan dan daerah wakil pendayagunaan aparatur daerah, unsur daerah staf setda), program peningkatan realisasi indikator iku sekretariat setwan dan pengembangan sistem kinerja yang tercapai daerah pengawasan pelaporan capaian kinerja sesuai target dan keuangan skor evaluasi sakit iku sekretariat daerah program perencanaan persentase peningkatan iku sekretariat pembangunan daerah kualitas penyusunan daerah ppd urusan program penelitian dan persentase pemanfaatan ikk barenlitbangda penunjang pengembangan hasil kebimbangan penelitian dan persentase perangkat ikk barenlitbangda pengembangan daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah urusan wajib program penataan kepemilikan disdukcapil non pelayanan administrasi kependudukan kepemilikan ktp disdukcapil kependudukan kepemilikan akta ikk disdukcapil dan catatan sipil kelahiran (usia tahun) urusan wajib program penataan persentase luas lahan ikk sekretariat non pelayanan penguasaan, pemilikan, bersertifikat daerah dasar penggunaan dan pertanahan pemanfaatan tanah kewilayahan program pelayanan penyelenggaraan paten kecamatan skpd sekretariat masyarakat dan pelimpahan daerah kewenangan kepada camaturusan wajib program pemeliharaan persentase penurunan iku satpol dan ketentraman, pelayanan dasar kantrantibmas dan pelanggaran perda damkar ketertiban dan ketentraman, pencegahan tindak kriminal perlindungan ketertiban umum persentase penurunan iku satpol dan masyarakat dan perlindungan pelanggaran trantibum damkar masyarakat program peningkatan tingkat penyelesaian ikk satpol dan keamanan dan kenyamanan pelanggaran damkar lingkungan ketertiban, ketentraman dan keindahan) cakupan penegakan ikk satpol dan perda damkar cakupan petugas ikk satpol dan perlindungan damkar masyarakatspm satpol dan lintas per damkar kesatuan bangsa program pengembangan jumlah demo kali ikk kesbangpol dan politik wawasan kebangsaan program kemitraan kegiatan pembinaan kegiatan ikk kesbangpol pengembangan wawasan terhadap ormas kebangsaan program pendidikan politik jumlah ormas ormas ikk kesbangpol masyarakat program pembinaan forum kewaspadaan kegiatan ikp kesbangpol organisasi kemasyarakatan dini masyarakat fkm) program pengembangan forum persaudaraan kegiatan ikp kesbangpol wawasan kebangsaan bangsa indonesia fbi)untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan, berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja maka ditetapkan perubahan rencana program dan kegiatan tahun beserta pagu indikatif pendanaannya. program dan kegiatan prioritas tersebut dapat dilaksanakan baik melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang dikelompokkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. secara lebih rinci rencana kerja dan pendanaan daerah pada perubahan rkd kabupaten semarang tahun sebagai berikut perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten semarang tahunndidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahragasomua| @o| ' . . . . | otonom dinas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga estyear2| anio2ase| 2ssssesci| 2essasrsl sesaassa program dan bbm elit aman setiap skpd program pelayanan see" perkantoran pengelolaan surat terlaksananya terlaksananya dinas dinas dinas dinas bulan bulan bulan bulan menyurat distribusi distribusi pendidikan, pendidikan, pendidikan. pendidikan, suratmasuk (surat masuk kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, dankeluar |dankeluar kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan dan olahraga (dan olahraga |dan olahraga |dan olahraga pengelolaan surat dinas apbd kab apbd kab menyurat pendidikan. kebudayaan, kepemudaan dan olahraga penyediaanjasa dan terbayarkan terbayarkan dinas dinas dinas dinas bulan bulan bulan bulan komponen instalasi ajasadan rajasa dan pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, komunikasi, sumber (komponen (komponen kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, gaya air dan listrik instalasi instalasi kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan listrik, listrik, dan olahraga |danolahraga (dan olahraga |dan olahraga telepon,air (telepon, air untuk dinas, |untuk dinas, museum, museum, gedung gedung kesenian, kesenian, stadiondan (stadion dan gor gor pandangan pandangan penyediaan jasa dan dinas apbd kab apbd kab komponen instalasi pendidikan, komunikasi, sumber kebudayaan, daya air dan listrikperbaikan peralatan |jasa jasa pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, kerja dan perbaikan perbaikan kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, perlengkapan kantor peralatan peralatan kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan kerja dan kerja dan danolahraga |danolahraga (dan olahraga |dan olahraga perlengkapan (perlengkapan kantor dinas (kantor dinas penyediaan jasa dinas apbd kab apbd kab perbaikan peralatan pendidikan, kerja dan perlengkapan kebudayaan, kantor kepemudaan dan olahraga penyediaan logistik tersedianya tersedianya dinas dinas dinas dinas bulan bulan bulan bulan kantor logistik kantor (logistik kantor pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, untuk dinas untuk dinas kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan dan olahraga |danolahraga (dan olahraga |dan olahraga penyediaan logistik dinas apbd kab apbd kab kantor4 nmamasnan an, m mn aan ketatausahaan terlaksananya terlaksananya dinas dinas dinas dinas bulan bulan bulan bulan administrasi keuangan pengelolaan (pengelolaan pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, skpd administrasi administrasi kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, keuangan keuangan kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan dinas dinas dan olahraga |danolahraga (dan olahraga |dan olahraga pendidikan, pendidikan, kebudayaan, kebudayaan, kepemudaan kepemudaan dan olahraga |dan olahraga ketatausahaan dinas apbd kab apbd kab administrasi keuangan pendidikan, skpd kebudayaan,kebersihan kantor peralatan dan (peralatan dan pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, bahan untuk (bahanuntuk kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebersihan (kebersihan kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan kantordinas (kantordinas |dan olahraga |danolahraga (dan olahraga |dan olahraga penyediaan jasa dinas apbd kab apbd kab kebersihan kantor pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga rapat rapat tersedianya tersedianya dinas dinas dinas dinas bulan bulan bulan bulan koordinasi dan biayarapat (biayarapat pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, konsultasi luar koordinasi (koordinasi kebudayaan, kebudayaan, |kebudayaan, kebudayaan, daerah dan dan kepemudaan kepemudaan (kepemudaan kepemudaan konsultasi (konsultasi |dan olahraga |danolahraga (dan olahraga |dan olahraga luar daerah luar daerah rapat rapat dinas apbd kab apbd kab koordinasi dan pendidikan, konsultasi luar kebudayaan, daerah kepemudaan dan olahraga penyediaan jasa terbakarnya terbakarnya dinas dinas dinas dinas penjaga penjaga penjaga tenaga pendukung |honortenaga |honortenaga pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, |keamanan |keamanan |keamanan penjaga teknis perkantoran (pendukung pendukung kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, (tenaga tenaga tenaga keamanan teknis dinas, (teknis dinas, kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan (kebersihan |kebersihan |kebersihan tenaga skb, museum skb, museum |dan olahraga |dan olahraga dan olahraga |dan olahraga sopir, sopir, sopir, kebersihan dangedung dan gedung instruktur instruktur instruktur sopir, kesenian kesenian senam senam senam instruktur senam penyediaan jasa tenaga dinas apbd kab apbd kab pendukung teknis pendidikan, perkantoran kebudayaan, kepemudaan dan olahraga program peningkatan sarana dan prasarana pembangunan gedung terlaksananya dinas dinas unit unit unit kantor pengadaan pendidikan, pendidikan, tanah untuk kebudayaan, kebudayaan, sanggar kepemudaan kepemudaan budaya dan olahraga dan olahraga museum pembangunan gedung kab. semarang apbd kab lie? lpg na. pengadaan terlaksananya dinas dinas kursi, paket perlengkapan dan pengadaan pendidikan, pendidikan, ac, camera peralatan kantor dan (peralatan kebudayaan, kebudayaan, dlr, gedung kantor kantor dinas kepemudaan kepemudaan sound gor wakil dan olahraga dan olahraga system, komputer, printer (dinas). set meja kursi sofa ruang vip, kursi sound system, bed, almari, gambar presiden wapres, figura (gor wakil) perlengkapan dan dinas apbd kab peralatan kantor dan pendidikan, gedung kantor kebudayaan, kepemudaan dan olahraga oem, www wwe pemeliharaan terlaksananya terlaksananya disdikbudpora disdikbudpora kab. semarang disdikbudpora unit bln) unit unit rutin berkala gedung pemeliharaan (pemeliharaan bin) kantor rutin gedung (rutin gedung dinas dinas pemeliharaan kab. semarang apbd kab apbd kab rutin berkala gedung kantor pemeliharaan terlaksananya terlaksananya dinas dinas dinas dinas 9roda4, |9roda4, roda roda rutin berkala pemeliharaan (pemeliharaan pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, (roda roda roda roda kendaraan rutin rutin kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, @dinas operasional kendaraan kendaraan kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan dinas dinas dan olahraga (dan olahraga |dan olahraga |dan olahraga pemeliharaan dinas apbd kab apbd kab rutin berkala kendaraan pendidikan, dinas operasional kebudayaan, kepemudaan dan olahraga pemeliharaan terlaksananya dinas dinas unit unit rutin berkala pemeliharaan pendidikan, pendidikan, perlengkapan dan rutin gedung kebudayaan, kebudayaan, peralatan gedung dinas kepemudaan kepemudaan kantor dan olahraga dan olahraga pemeliharaan dinas apbd kab rutin berkala pendidikan, perlengkapan dan kebudayaan, peralatan gedung kantoriii iii csi rehabilitasi terlaksananya utd pend kab. semarang unit unit sedang beratrumah rehabilitasi kec. susukan, gedung kantor gedung dinas utd pend. kec pendidikan, getaran, utd kebudayaan, pend. kec. kepemudaan tuntang, utd dan olahraga pend. kec kabupaten banyak, semarang museum dan dinas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga rehabilitasi dinas apbd kab sedang berat rumah pendidikan, gedung kantor kebudayaan, kepemudaan dan olahraga program peningkatan ika aia iii iii aia pengadaan pakaian terlaksananya terlaksananya dinas dinas dinas dinas pegawai pegawai pegawai dinas beserta pengadaan pengadaan pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, pegawai perlengkapannya pakaian dinas (pakaian dinas kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, beserta beserta kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan perlengkapan (perlengkapan |dan olahraga |dan olahraga dan olahraga |dan olahraga pengadaan pakaian dinas apbd kab apbd kab dinas beserta pendidikan, perlengkapannya kebudayaan, kepemudaan dan olahraga pengelolaan membiayainya membiayainya dinas dinas dinas dinas pegawai pegawai pegawai administrasi pengelolaan pengelolaan pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, pegawai kepegawaian administrasi administrasi kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kepegawaian (kepegawaian kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan dan dan dan olahraga dan olahraga, |dan olahraga |dan olahraga, pembinaan (pembinaan pegawai dinas (pegawai dinas pengelolaan administrasi dinas apbd kab apbd kab kepegawaian pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga program peningkatan daya aparatur pendidikan dan terlaksananya terlaksananya dinas dinas dinas dinas orang orang orang pegawai orang pelatihan formal pengiriman (pengiriman pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, (pegawai pegawai pegawai pegawai dinas pegawai dinas kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, untuk untuk kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan mengikuti mengikuti dan olahraga (dan olahraga |dan olahraga |dan olahraga pendidikan pe (pendidikan pel latihan latihan pendidikan dan dinas apbd kab apbd kab pelatihan formalmhninas dinas dinas dinas 5dokumen 5dokumen dokumen dokumen capaian kinerja dan laporan laporan pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, keuangan skpd capaian capaian kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kinerja, kinerja, kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan laki, kpj, (laki, kpj, |dan olahraga |dan olahraga (dan olahraga |dan olahraga ppd dinas (ppd dinas dan evaluasi |dan evaluasi dokumen dokumen perencanaan (perencanaan penyusunan laporan dinas apbd kab apbd kab capaian kinerja dan pendidikan, keuangan skpd kebudayaan, kepemudaan dan olahraga ara penyusunan dokumen tersusunnya tersusunnya dinas dinas dinas dinas 7dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan skpd senja, rka, senja, rka, pendidikan, pendidikan, pendidikan, pendidikan, dan dpa dan dpa kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, kebudayaan, skpd, profil (skpd, profil kepemudaan kepemudaan kepemudaan kepemudaan pendidikan (pendidikan |dan olahraga |dan olahraga dan olahraga |dan olahraga dan data dan data pokok pokok pendidikan (pendidikan penyusunan dokumen dinas apbd kab apbd kab perencanaan skpd pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga manajemen pendataan apbd prov lam lol bom ppp program pendukung pelayanan pendidikan pendukung pelayanan tersedianya tersedianya dinas kab. dinas kab. kab. semarang kab. semarang korwilcam korwilcam korwilcam utd pendidikan, pendukung pendukung semarang semarang koordinator wilayah pelayanan pelayanan kecamatan bidang pendidikan (pendidikan pendidikan koordinator koordinator wilayah wilayah kecamatan kecamatan pendukung pelayanan kab. semarang apbd kab apbd kab pendidikan, koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan pendukung pelayanan tersedianya tersedianya kab. semarang kab. semarang kab. semarang disdikbudpora smpn smpn smpn utd pendidikan utd pendukung (pendukung pendidikan smpn pelayanan (pelayanan pendidikan (pendidikan smpn smpn pendukung pelayanan kab. semarang apbd kab apbd kab pendukung pelayanan tersedianya tersedianya disdikbudpora disdikbudpora kab. semarang kab. semarang, utd utd utd utd pendidikan utd pendukung (pendukung pendidikan sman, pelayanan (pelayanan smkn, tkn dan skb (pendidikan (pendidikan tkn, skb tkn, skb ungaran, skb ungaran, skb susukan susukanaa aan pendukung pelayanan kab. semarang apbd kab apbd kab pendidikan smkn, tkn dan skb bnn dan bia tas bnn bebas kamen anak usia dini penambahan ruang terlaksananya terlaksananya tkn pembina kab. semarang unit dak) unit kelas sekolah penambahan (penambahan berkas dak) ruangkelas (ruang kelas baru baru penambahan ruang kab. semarang apbn kanan oom del lusa pembangunan sarana terlaksananya terlaksananya tkn pembina kab. semarang, kab. semarang kab. semarang, unit dak) unit (dak) unit (dak) unit air bersih dan sanitasi pembangunan berkas pembangunan (jamban) (jamban) (sekolah dan sekolah dan (animasinya animasinya pembangunan sarana kab. semarang apbn apbn pengadaan buku buku terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang paket paket paket apbd paket dan alat tulis siswa pengadaan (pengadaan (apbd ii) (apbd ii) buku buku (buku buku dan alat tulis |dan alat tulis siswa siswa pengadaan buku kab. semarang apbd kab apbd kab hasamaammso oma yee pengadaan alat praktik terlaksananya terlaksananya |lembaga paud |lembaga paud kab. semarang paket paket paket paket dan peraga siswa pengadaan (pengadaan alat praktik jalan praktik dan peraga |dan peraga siswa paud (siswa paud (dak) (dak) pengadaan alat praktik apbn apbn dan peraga siswa paud (dak) rehabilitasi terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang unit dak) unit (dak) unit (dak) unit sedang berat rehab rehab (dak) bangunan sekolah sedang berat |sedang berat ruangkelas (ruang kelas tkn tkn rehabilitasi kab. semarang apbn apbn sedang berat bangunan sekolah pelatihan kompetensi terselenggara terselenggara kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang |100tindik |100tindik tindik dan tenaga pendidik pelatihan |ya pelatihan dan dan pengelola tindik dan tenaga tenaga pengelola pengelola paud pendidik dan (pendidik dan paud paud pengelola pengelola pengelola paud paud paud pelatihan pendidik dan kab. semarang apbd kab apbd kab ulp lha oma yee pengembangan terlaksananya terlaksananya kab semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang siswa, orang, pendidikan anak usia lomba persiapan lembaga |siswa, siswa, dini lomba lomba minat, bakat kebyar paud paud pendidik, guru, paud) dan lembaga paud kreatifitas paud siswa paud dan lomba sekolah sehat paudxc# lomba minat bakat dan kab. semarang apbd kab apbd kab ulp aia lomba lembaga kab. semarang apbd kab sean doo pe leo long penyelenggaraan tersalurkan tersalurkan kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang lembaga |lembaga lembaga lembaga pendidikan anak usia bantuan bantuan dini operasional |operasional untuk untuk lembaga lembaga paud (bop (paud (bop paud dak (paud dak non fisik) (non fisik) tkn pembina tkn pembina berkas berkas dan tkn pringsari pringapus penyelenggaraan kab. semarang apbn apbn pendidikan anak usia dini pengembangan terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang, kab. semarang kab. semarang, dok dok org org kurikulum, bahan ajar penyusunan (kegiatan dan model kurikulum, pelatihan pembelajaran bahan ajar pembelajaran pendidikan anak usia dan model dari rumah dini pembelajaran |bagi pendidik pendidikan paud anak usia dini pengembangan kab. semarang apbd kab apbd kab kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini perencanaan dan tersusunnya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang dok dok dok dok penyusunan program |data dan pendataan anak usia dini program anak |dan usia dini penyusunan program anak usia dini perencanaan dan kab. semarang apbd kab apbd kab penyusunan program anak usia dini. s(bunda keg (bunda kegiatan kali keg sosialisasi pendidikan (program kegiatan paud paud lembaga anak usia dini bunda paud (study banding holistik) holistik) kabupaten (penyelenggara semarang paud terlaksananya holistik paud integratif holistik wilayah integratif |jateng diy dan (penyusunan draft peraturan bupati tentang paud holistik integratif bunda paud holistik kab. semarang apbd kab apbd kab paman pel eee prp tel ppo ity money kecamatan pengelolaan (pengelolaan paud paud monitoring, evaluasi dan kab. semarang apbd kab apbd kab pengadaan alat terlaksananya terlaksananya paud kab. semarang kab. semarang kab. semarang paket paket paket paket praktek dan peraga pengadaan (pengadaan siswa oleh dinas alat praktik jalan praktik dan peraga |dan peraga siswa paud (siswa paud (apbd ii) (tk (apbd ii) pengadaan alat praktek kab. semarang apbd kab apbd kab dan peraga siswa oleh dinas pengadaan alat terlaksananya skb susukan skb susukan paket paket praktek dan peraga pengadaan siswa oleh skb alat susukan praktek perang siswa sarana bermain skb susukan pengadaan alat praktek skb susukan apbd kab dan peraga siswa oleh skb susukan pengadaan alat terlaksananya skb ungaran skb ungaran paket paket praktek dan peraga pengadaan siswa oleh skb ungaran lalat praktek perang siswa sarana bermain skb ungaran pengadaan alat praktek skb ungaran apbd kab dan peraga siswa oleh skb ungar, aa. pengadaan alat terlaksananya tkn pembina tkn pembina paket dak) paket praktek dan peraga pengadaan berkas dak) siswa oleh tkn alat pembina berkas praktek perang siswa sarana bermain tkn pembina jalan praktik dan peraga tkn pembina apbn fasilitasi gop tki terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang organisasi organisasi organisasi fasilitasi fasilitasi organisasi gop tki gop tki sms maa pengelolaan bantuansarana prasarana paud penyaluran (penyaluran kecamatan dan dan monitoring (monitoring bantuan bantuan kepada kepada lembaga paud (lembaga paud pengelolaan bantuan kab. semarang apbd kab apbd kab penyelenggaraan terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang paud paud paud paud akreditasi paud penyelenggara penyelenggara jan akreditasi akreditasi |lembaga paud lembaga paud penyelenggaraan kab. semarang apbd kab apbd kab paman doo pro jne al program wajib belajar pendidikan dasar pembangunan gedung terlaksananya terlaksananya smpn bringin kec bringin kec. bringin kab. semarang bidang bidang tanah sekolah pengadaan (pengadaan dan kec. berkas tanah tanah untuk (tanah untuk relokasi smpn (relokasi smpn bringin dan bringin pengadaan tanah untuk smpn berkas per lela ke jun juan j dl ni a apbd kab apbdkab penambahan ruang terlaksana dan smp kabupaten unit unit kelas sekolah dan (pembangunan semarang ruang ruang smp apbd ruang kelas sekolah dan smp penambahan ruang kandungan apbd kab kelas baru sdn kandungan penambahan ruang sebutan apbd kab kelas baru sdn sebutan penambahan ruang rentan apbd kab kelas baru sdn ren.xxx . . penambahan ruang kalijambe apbd kab kelas baru sdn kalijambe penambahan ruang susukan apbd kab kelas baru sdn bakalrejo penambahan ruang terlaksananya terlaksananya dan smp kab. semarang kab. semarang kab. semarang unit rkb unit ruang unit kelas sekolah dan pembangunan dan (sd) rkb smp dak pembangunan ruang kelas unit rkb smp dan ruang kelas baru unit rkb baru smp pembangunan gedung desa terbang apbn kit lai iai penambahan dua ruang desa pabean apbn kelas baru negeri pabean penambahan ruang sdn apbn kelas baru sdn sidomulyo esa uu, uu , ruang kelas baru sdn panjang iii apbn uii lois pel kiri tambah ruang kelas karangsari apbn name yoo yoo kiri 7isbn karangduren tengaran apbn pel sdn karangduren tengaran apbn dame, ipl sdn kloro tengaran apbn ama ulee sdn langensari ungaran barat apbn uii (amommmm pl pel kimi sdn penawangan pringapus apbn mane khai sdn sumberejo bringin apbn memo" khai sdn sudirman, ambarawa apbn ma khai sdn suguhan tengaran apbn mmm pel khai prep khai sdn tegalan ol, banyubiru apbn uii mma tel khai |sdn tempuran bringin apbn mem khai sdn tampil susukan apbn kiri pra tele khai sdn wonorejo pringapus apbn ama mao pel kiri mie gea www aaa . khai a8imp negeri2 pabean poo papan aa0, yoo door0| oo wy,y , e . eee), yhy,y,n . smp negeri pringapus pringapus apbn ema ey) )n hy", a cj. aemwmbwwkywy y,n, aaa. . fasisme sukowono isomoworo lo door0| oo to ls0jsmenisusukan disusun own lo yoo aoo0| oo to aan . e . aaa je. ann wwy y yn,yny e . . rea . . . lsismensungaan too tengaran aa0000| aom door0| oo y yn nh, e. . www . www aeas" uu, uu sontatiame semak uu, nan men mea dan ann man benteng out, aasisoweakargoor a oo, oo, baba emang out aa, out asasi par2ogo eu as mes pembangunan terlaksana dan smp kab. semarang unit unit perpustakaan dan (kegiatan perpustakaan perpustakaan smp apbd pembangunan sd: unit sd: perpustakaan perpustakaan unit dan smp smp perpustakaan smp. pembangunan susukan apbd kab gedung perpustakaan sdn bakalrejo pembangunan susukan apbd kab gedung perpustakaan sdn kemelut pembangunan ambarawa apbd kab perpustakaan smp negeri ambarawa satu atap pembangunan terlaksananya dan smp kab. semarang gedung perpustakaan dan pembangunan perpustakaan gedung smp apbd perpustakaan perpustakaan dan smp sdn sruweng tengaran apbd prov bom tete kiai sdn sumberejo pabean apbd prov lamo kiai sdn sumogawe getaran apbd prov mm" tee kiai sdn tegalrejo tengaran apbd prov lamo tete ihi sdn udanuwuh kaliwungu apbd prov lia sdn watuagung tuntang apbd prov mono ihi isbn wonorejo pringapus apbd prov mmm dee ihi sdn wonorejo pringapus apbd prov uii lamo ihi sdn sumberejo bringin apbd prov mmm dee khai pre lia pembangunan terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang unit 7unit sd, unit sd, unit perpustakaan dan pembangunan perpustakaan unit smp unit smp perpustakaan smp dak pembangunan ruang lan ruang perpustakaan perpustakaan dan smp pembangunan gedung nogosaren apbn perpustakaan sdn nogosaren pembangunan letak apbn perpustakaan dan perlengkapan sdn letak pembangunan gedung sdn pringapus apbn perpustakaan ol, kelurahan pringapuhk. pembangunan gedung sdn pringapus apbn perpustakaan kelurahan pringapus pembangunan gedung sdn pringapus apbn perpustakaan kelurahan pringapus pembangunan ruangan sdn butuh apbn perpustakaan sdn butuh pembangunan sdn apbn inn aaa s5. see pel ulee loe pengadaan ruang pasukan apbn mama ppl pel uu, uu pembangunan ruang lebak apbn perpustakaan dan pagar sdn lebak sdn batur getaran apbn mmm khai tele khai sdn gedangan ungaran timur apbn uii mmm sdn gedong banyubiru apbn uii tel khai |sdn gogodalem bringin apbn mam sdn jatirunggo pringapus apbn lee pel men nana man ncc dan ann men nae men man nan ann nan men men man nan ann nan men nee men uan man nas nan sdn kebonagung sukowono apbn mono pel sdn kebondowo banyubiru apbn mama pel khai sdn keboan suruh apbn rr? tele khai sdn keboan suruh apbn khai |sdn ketimbang banyubiru apbn mamas khai sdn bener kaliwungu apbn mau khai sdn kloro tengaran apbn mam tete khai sdn topeng getaran apbn mmm tee khai sdn kradenan kaliwungu apbn pelan yoo sdn kradenan kaliwungu apbn aman sdn kuwarasan jambu apbn tele khai ama uu, uu sdn lipat tuntang apbn mmm khai sdn losari sukowono apbn pel |sdn panggilan, getaran apbn khai sdn ngadikerso sukowono apbn tel pel sdn rawan getaran apbn amine tee nana man man menanttani urusan kegiatan eiga skep penang kode rekening pemerintahan nan daerah dan kelompok sasaran lokasi targetcapaiankinerja ' ) kebutuhan dana pagu indikatif ribu rp) sumberdaya pagu jawab program kegiatan target amir sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum sesudah sebelum perubahan espa sebelum perubahan sesudah jum see lum sesuaibra rkd bpa lalu uya jan asal |eoj jua io. sdn jaringan kaliwungu apbn lol apel sdn patungan, kaliwungu apbn ima sdn panggang sukowono apbn mel tt| yua sdn panggang sukowono apbn homo mel sdn ponorogo getaran apbn lol tr sdn members bringin apbn imam oa? banyubiru lip sdn sembrono, getaran apbn mmm iii bnn kaliwungu dna 'tengaran sdn sruweng tengaran, oto, apbn sdn krandonlor suruh, sdn bakalrejo susukan, smp sayap ambarawa ambarawa tama doo dpr smp (dak pembangunan sarana terlaksananya dan smp kab semarang unit air bersih sanitasi jamban dan smp apbd pembangunan dan toilet jamban) unit siswa dan jamban smp smp gen (xx covzczco fs. ' . . eng . .ifi hh. . . gen oom . ."5ci (tan asonermamwos lil bm, lil sisoweronerocoo bom, to ssownroneroco2 jamu smk, nge o am . ih. hh. ian sisongemawango2 mek, gen j7 iii tan gan . hn h tan parsonamnngog yam mek, parasonaennngo3s ham mek, pasisongoconammo lana mek, jaranan gonoryoo2 jam mek, anno wa ' .,. ss. hh" j . n gen wa ' sii hii hit diisi xxx#h#yf tre tan gen ga . hh. gen (ja 'j . xco iii mhs ata gan . g.i tir hh. aan 20pnresonpaemo2 smk, ja . .sii area aaa anu jam . ht aan eny "ii iii men ipp nang wj '" . bo. .:"ia:a nee ever " m. a kw aa, genom maa ih h aan eno j7 . r ak k kxk a a akh 3ss s aaa den jam a17 . 7i. . aaa s0spwresosaoi ima bm, to nenek mam ak kxk.ss"d nan 14m j j7 . .iii v"tw "hm . .n jam . .ii",. he tix er. aan gen mma " so, iii ii" h j . n sysonmmero2 issue bm, lo gan j7 . ". . ".'h mhs aa.en mean men boga men menanam man ann antara loo nan loe too psr oto ame uu, oto san lawan ban oem ian 2agen ooh no, pembangunan sarana terlaksananya terlaksananya dan smp dan smp kab. semarang kab. semarang unit unit unit dan unit air bersih sanitasi pembangunan jamban |dan2 unit unit smp jamban dan smp dak pembangunan sarana air dan unit smp dan sarana air bersih sekitar jamban smp unit bersih sekitar dan smp jamban dan smp (dak dak daftar uraian kegiatan sdn penawangan kab. semarang apbn (ang benar ann naa benar ann mana tennnnni dna too ann inn poo ngan tni dna too tenang mana tenan ana lo) benar ann tan oli ang benar ann naa benar ann maa benar ann oli benar ann oli mna benar ann bak benar ann anakan benar ann li, naa benar ann benar ann oli benar ann oli mana benar ann anang benar ann benar ann ill oli. tantang benar ann oli. nana benar ann oli aan benar ann oli. benar ann oli: benar ann oli. gama benar ann maan tni (nana dan ann tenun lll oli : ko. bang ann tenorawa loo. benar ann dan ana tennnnni dna too ann inn poo ana tni dna too tenang mana tenan lo) benar ann tan inn ika manah tennnnni dna too ann inn poo man lo) benar ann tan lis demam benar ann ika bara tennnnni dna too ann inn poo nan lo) benar ann tan ill oli. aan benar ann akan benar ann lis dan benar ann lis apaan benar ann (ll nang benar ann (ll li? aan benar ann man benar ann lis dong benar ann lis tantang benar ann lis aan benar ann li" nan bang ann pembangunan sarana apbn air bersih (sanitasi) dan smp (dak) pengadaan buku pengadaan pengadaan dan smp kab.semarang siswa pelajaran dan buku buku buku sd, siswa sd, perpustakaan dan (perpustakaan (perpustakaan siswa siswa smp dsj apbd dan smp (sd dan smp daftar uraian kegiatan pondok baca smp negeri desa pabean apbd kab pabean buku mulo bahasa apbd kab jawa &:amp: buku btg pengadaan buku terlaksananya dan smp kab. semarang paket paket pelajaran dan buku pengadaan perpustakaan dan (buku perpus smp dsj dak smp daftar uraian kegiatan pengadaan buku kab. semarang apbn pelajaran dan buku perpustakaan dan smp dsj dakngadaan alat praktik pengadaan terlaksananya smp dan smp kabupaten kab. semarang paket smp paket paket smp paket dan peraga siswa peralatan pengadaan semarang dan paket smp dan smp dak laboratorium alat praktik smp komputer dan peraga siswa dan pengadaan peralatan laboraturium komputer dan lab ipa daftar uraian kegiatan smp baden kabupaten apbn semarang manan benar ann naa benar ann benar ann nang benar ann ara benar ann oli benar ann mena tennnnni dna ann inn poo mena tni dna tenang mana tenan ena lo) benar ann tan tni (nana dan ann tenun man tni (nana dan ann tenun smp kandungan satu kab. semarang apbn atap li, ena benar ann tni (nana dan ann tenun oli benar ann oli benar ann mean benar ann anna benar ann smp sukowono kab. semarang apbn usulan tambahan dak alat praktik dan peraga apbn siswa dan smp (dak) pengadaan membelai pengadaan dan smp kab, semarang paket paket sekolah dan smp maubelair maubelair maubelair apbd daftar uraian kegiatan merelai pengganti ruang sdn gamping apbd kab kelas meja kursi siswa sdn pojoksatu apbd kab merelai pojoksatu pengadaan terlaksananya dan smp kab. semarang buku perlengkapan sekolah pengadaan rapor smp buku buku rapor rapor sd, siswa dan smp buku rapor smp daftar uraian kegiatan lip leo oo. bang io) liloo1 benar too io) rehabilitasi terlaksananya terlaksananya dan smp (sd dans kab. semarang kab. semarang unit sd, sd, smp unit sedang berat ruang rehabilitasi (rehabilitasi unit smpsdn rentan susukan sdn setan apbd kab susukan sdn korban susukan apbd kab susukan tayan dana sps loo noo kan dana oro loo simpan pabean ao pabean too esp kra lil rehab sdn y beringin leo a ae deras rehab dua ruang kelas desa kauman apbd kab smp negeri pabean lor rehabilitasi ruang kelas sdn pringapus apbd kab kelurahan pringapus rehab gedung sdn desa sidoharjo apbd kab sidoharjo lokal rehab tiga ruang kelas desa tukang apbd kab smp negeri pabean anakan tennis ema int rehab ruang kelas sdn berjalan apbd kab berjalan rehab gedung kelas sdn apbd kab tambakboyo rehab ruang kelas kalirejo apbd kab rusak berat nana tni manan tentang lol lho) rehab ruang kelas sdn karangsari apbd kab karangsari a7f rehab sdn . . . . m. obor sortname lime u rehab ruang kelas tempuran apbd kab tempuran recap ruang kelas dan kedungringin apbd kab kantor sdn kedungringin rehabilitasi ruang kelas sdn pringapus apbd kab o1, kelurahan pringapus recap gedung sdn rejosari apbd kab sdn lembu sdn bot sdn pucung sdn pelucutan rehabilitasi ruang susukan apbd kab kelas sdn rentan rehabilitasi ruang ungaran barat apbd kab kelas sdn kalisidi rehabilitasi ruang susukan apbd kab kelas sdn tawang rehabilitasi ruang susukan apbd kab kelas sdn sidoharjda leo lot lho) rehab ruang kelas apbd kab apbd kab sd, smp rehabilitasi terlaksananya terlaksananya kab. semarang unit unit sd) unit sedang berat ruang rehabilitasi (rehabilitasirehab ruang kelas apbd prov apbd prov apbd prov pemaknaan para loro rehabilitasi terlaksananya terlaksananya dan smp (sd dans kabupaten kab. semarang (433ruang unit sd, unit sd, 433ruang sedang berat ruang rehabruang (rehab ruang semarang unit smp unit smp kelas sekolah dan (kelas dan (kelas dan smp dak smp smp daftar uraian kegiatan rehab sedang berat tuntang apbn ruang kelas sdn sidomulyo rehab sedang berat tuntang apbn ruang kelas sdn watuagung rehab sedang berat tuntang apbn ruang kelas sdn candirejo tuntang rehab sedang berat baden apbn ruang kelas sdn baden rehab sedang berat ungaran apbn ruang kelas sdn serep rehab sedang berat suruh apbn ruang kelas sdn jatirogo rehab sedang berat berkas apbn ruang kelas sdn wakil rehab sedang berat baden apbn ruang kelas sdn baden rehab sedang berat tuntang apbn ruang kelas sdn gedangan rehab sedang berat baden apbn ruang kelas sdn sambal rehab sedang berat baden apbn ruang kelas sdn asinan rehab sedang berat pabean apbn ruang kelas sdn lawan rehab sedang berat baden apbn ruang kelas sdn kandangan rehab sedang berat baden apbn ruang kelas sdn kandangan rehab sedang berat tengaran apbn ruang kelas sdn suguhan rehab sedang berat tuntang apbn ruang kelas sdn delik rehab sedang berat pabean apbn ruang kelas sdn kauman lor rehab sedang berat baden apbn ruang kelas sdn harjosargawang rehab sedang berat ungaran barat apbn ruang kelas sdn kalisidi rehab sedang berat ungaran barat apbn ruang kelas sdn bandara rehab sedang berat ungaran barat apbn ruang kelas sdn genus ung barat rehab sedang berat ungaran barat apbn ruang kelas sdn candirejo ung barat rehab sedang berat ungaran timur apbn ruang kelas sdn susukan ung timur rehab sedang berat suruh apbn ruang kelas sdn dadapayam rehab sedang berat sukowono apbn ruang kelas sdn pemikir rehab sedang berat berkas apbn ruang kelas sdn sebutan rehab sedang berat banyak apbn ruang kelas sdn rejosari rehab sedang berat tuntang apbn ruang kelas sdn karanganyar rehab sedang berat susukan apbn ruang kelas sdn rentan rehab sedang berat pabean apbn ruang kelas sdn kadirejo rehab sedang berat sukowono apbn ruang kelas sdn kelenteng rehab sedang berat bringin apbn ruang kelas sdn biru rehab sedang berat susukan apbn ruang kelas sdn kemelut rehab sedang berat ungaran timur apbn ruang kelas sdn gedangan rehab sedang berat tengaran apbn ruang kelas sdn patron 3t7| rehab sedang berat baden apbn ruang kelas sdn sambal rehab sedang berat bringin apbn ruang kelas sdn banding rehab sedang berat baden apbn ruang kelas sdn pulosari rehab sedang berat sukowono apbn ruang kelas sdn lankan rehab sedang berat sukowono apbn ruang kelas sdn ngadikerso rehab sedang berat tuntang apbn ruang kelas sdn nomborungaran timur apbn ruang kelas sdn beji rehab sedang berat sukowono apbn ruang kelas sdn jebolan rehab sedang berat suruh apbn ruang kelas sdn primbon rehab sedang berat tuntang apbn ruang kelas sdn watuagung rehab sedang berat ungaran timur apbn ruang kelas sdn beji rehab sedang berat tengaran apbn ruang kelas sdn sruweng rehab sedang berat sukowono apbn ruang kelas sdn panggang rehab sedang berat bringin apbn ruang kelas sdn members rehab sedang berat suruh apbn ruang kelas sdn reksosari rehab sedang berat ambarawa apbn ruang kelas sdn kupang rehab sedang berat susukan apbn ruang kelas sdn susukan susukan rehab sedang berat susukan apbn ruang kelas sdn rentan rehab sedang berat ungaran timur apbn ruang kelas sdn kalangan rehab sedang berat pabean apbn ruang kelas sdn bendungan rehab sedang berat pabean apbn ruang kelas sdn terbang rehab sedang berat getaran apbn ruang kelas sdn letak rehab sedang berat getaran apbn ruang kelas sdn ponorogo rehab sedang berat getaran apbn ruang kelas sdn sumogawe rehab sedang berat getaran apbn ruang kelas sdn sumogawe rehab sedang berat bringin apbn ruang kelas sdn gogodalem rehab sedang berat tengaran apbn ruang kelas sdn patron rehab sedang berat jambu apbn ruang kelas sdn gawang rehab sedang berat jambu apbn ruang kelas sdn beton rehab sedang berat jambu apbn ruang kelas sdn kuwaraskebondalem rehab sedang berat jambu apbn ruang kelas sdn bongkol rehab sedang berat jambu apbn ruang kelas sdn jambu rehab sedang berat kandungan apbn ruang kelas sdn bentesepasang rehab sedang berat banyubiru apbn ruang kelas sdn wirogomo rehab sedang berat banyubiru apbn ruang kelas sdn banyubiru rehab sedang berat banyubiru apbn ruang kelas sdn kebondowo rehab sedang berat susukan apbn ruang kelas sdn korban rehab sedang berat kaliwungu apbn ruang kelas sdn patungan rehab sedang berat tuntang apbn ruang kelas sdn tuntang rehab sedang berat pringapus apbn ruang kelas sdn wonorejosialrogomulyo rehab sedang berat bringin apbn ruang kelas sdn sumberejo rehab sedang berat bringin apbn ruang kelas sdn kalikurmo rehab sedang berat banyubiru apbn ruang kelas sdn banyubiru rehab sedang berat bringin apbn ruang kelas sdn tanjupus apbn ruang kelas sdn penawangan rehab sedang berat ungaran barat apbn ruang kelas sdn nyatnyono rehab sedang berat ungaran barat apbn ruang kelas sdn gotik rehab sedang berat pringapus apbn ruang kelas sdn pringapus rehab sedang berat banyubiru apbn ruang kelas sdn rowoboni o7| rehab sedang berat banyubiru apbn ruang kelas sdn rapat rehab sedang berat susukan apbn ruang kelas sdn ketapang rehab sedang berat suruh apbn ruang kelas sdn purworejo rehab sedang berat baden apbn ruang kelas sdn poncoruso rehab sedang berat tengaran apbn ruang kelas sdn barusan rehab sedang berat pringapus apbn ruang kelas sdn wonorejo rehab sedang berat tengaran apbn ruang kelas sdn sruweng rehab sedang berat tengaran apbn ruang kelas sdn sruweng rehab sedang berat pringapus apbn ruang kelas sdn wonosobo rehab sedang berat ungaran timur apbn ruang kelas sdn gedangan rehab sedang berat getaran apbn ruang kelas sdn nogosaren rehab sedang berat suruh apbn ruang kelas sdn sukorejo rehab sedang berat baden apbn ruang kelas sdn lemahireng rehab sedang berat berkas apbn ruang kelas sdn berkas lorberkas kidujatijajar rehab sedang berat berkas apbn ruang kelas sdn mundigondoriyo rehab sedang berat berkas apbn ruang kelas sdn wringinputih rehab sedang berat berkas apbn ruang kelas sdn pagersari rehab sedang berat berkas apbn ruang kelas sdn sebutan rehab sedang berat berkas apbn ruang kelas sdn pagersari rehab sedang berat bringin apbn ruang kelas sdn sumberejo rehab sedang berat tengaran apbn ruang kelas sdn butuh rehab sedang berat banyubiru apbn ruang kelas sdn kebumen rehab sedang berat ambarawa apbn ruang kelas smp negeri ambarawa rehab sedang berat baden apbn ruang kelas smp negeri baden rehab sedang berat berkas apbn ruang kelas smp negeri berkas rehab sedang berat getaran apbn ruang kelas smp negeri getaran rehab sedang berat kandungan apbn ruang kelas smp negeri kandungan tap rehab sedang berat getaran apbn ruang kelas smp negeri getaran rehab sedang berat pringapus apbn ruang kelas smp negeri pringapus rehab sedang berat sukowono apbn ruang kelas smp negeri sukowono rehab sedang berat suruh apbn ruang kelas smp negeri suruh rehab sedang berat susukan apbn ruang kelas smp negeri susukan rehab sedang berat tengaran apbn ruang kelas smp negeri tengaran rehab sedang berat banyubiru apbn ruang kelas smp negeri banyubiru rehab sedang berat bringin apbn ruang kelas smp negeri bringin rehab sedang berat pabean apbn ruang kelas smp negeri pabeous apbn ruang kelas smp negeri pringapus sayap rehab sedang berat tengaran apbn ruang kelas smp negeri tengaran rehab sedang berat tuntang apbn ruang kelas smp negeri tuntang rehab sedang berat ambarawa apbn ruang kelas smp negeri ambarawa rehab sedang berat tengaran apbn ruang kelas smp negeri tengaran satu atap rehab sedang berat ungaran barat apbn ruang kelas smp negeri ungaran rehab sedang berat ungaran timur apbn ruang kelas smp negeri ungaran rehab sedang berat suruh apbn ruang kelas sdn suruh rehab sedang berat suruh apbn ruang kelas sdn kedungringin rehab sedang berat banyak apbn ruang kelas sdn pucung rehab sedang berat suruh apbn ruang kelas sdn reksosari rehab sedang berat banyak apbn ruang kelas smpn banyak rehab sedang berat pabean apbn ruang kelas smpn pabean rehab sedang berat tuntang apbn ruang kelas smpn tuntang rehab sedang berat ungaran barat apbn ruang kelas sdn langensari recap kelas dan topeng apbn perpustakaan sdn topeng rehab sedang berat kalirejo apbn ruang kelas sdn kalirejo rehab sedang berat bakalrejo apbn ruang kelas sdn bakalrejo rehab ruang kelas apbn dan smp (dak) pembangunan paving, terlaksananya dan smp kab. semarang pagar, talud, mushola, pagar talud pagar talu uks, kantin, ruang pembangunan sd, sd, guru, ruang dan pagar, talud, pavingisasi pavingisasi, bangunan prasarana (paving dan mushola sekolah lainnya mushola mushola sd, dan smp pagar talu smp, daftar uraian kegiatan pmb. pagar talud baden apbd kab sdn asinan pmb. pagar talud pringapus apbd kab sdn candirejo pringapus pmb. pagar talud tuntang apbd kab sdn delik". . .a pmb. pagar talud kandungan apbd kab lola tek iia iai pmb. pagar talud pabean apbd kab pmb. pagar talud pringapus apbd kab ammmmomo loop loo lia 7item. pagar talud ambarawa apbd kab ammmooo lil ala lau pmb. pagar talud susukan apbd kab lon pmb. pagar talud suruh apbd kab lamo ala pmb. pagar talud suruh apbd kab momo nia lau pmb. pagar talud desa lumpang apbd kab mmm doo melo lho pembangunan pagar desa rejosari apbd kab pel lip pembangunan mushola desa jembatan apbd kab pavingisasi desa pulosari apbd kab gmn ike pavingisasi halaman letak apbd kab maan aia xix pembangunan takut sdn topeng apbd kab pem ike las pembangunan pagar dsn krajan apbd kab ge pel spam ma, , pembangunan pagar dsn dorongan apbd kab pembangunan pagar dsn watu apbd kab ema lau pembangunan tetangga apbd kab ammsmso yoo tee iia iai tel bea ema tel kiai men mana denny man man pavingisasi desa korban apbd kab ulp man mel aia iki pavingisasi lapangan duren apbd kab mam yoo aia lalu pembangunan pondasi sdn butuh apbd kab dan pagar sekolah sdn butuh pembangunan pondasi sdn butuh apbd kab dan pagar sekolah sdn butuh pembangunan pagar sdn suguhan apbd kab pemain pep aia lalu pembangunan pagar sdn suguhan apbd kab gema ppi lee aia aau bsk pagar bumi sdn sdn panjang apbd kab ulp main elo aia iai pembuatan pagar dan pembuatan apbd kab su pembangunan talud sdn apbd kab dan pengerasan lantai panggilan panggilan desa panggilan pembangunan talud desa apbd kab dan pagar sdn kebondowo kebondowo pembangunan talud desa apbd kab app lipmbangunan pagar kel candirejo apbd kab dan saluran air sdn kec ung barat kel candirejo pembangunan talud desa apbd kab dan pagar sdn kebondowo kebondowo pavingisasi ambarawa apbd kab lapangan sdn pasukan rehabilitasi paving, terlaksananya terlaksananya dan smp (sd dan smp kab. semarang kab. semarang pagar talud unit sd, unit sd, unit pagar, talud, mushola, rehab ruang (rehab ruang unit smp unit smp guru sd: uks, kantin, ruang perpustakaan (perpustakaan pagar talud unit guru, ruang dan dan rehab dan rehab smp (apbd perpustakaan bangunan prasarana (riang ruang 1i), unit sd: sekolah lainnya guru dan (guru sd, guru sd: pagar talu dan smp smp terlaksananya unit sd: kabupaten (rehab ruang perpustakaan pagar talu semarang lab ipa, lab sd: smp komputer, pagar talud ruang guru dan ruang pagar talud perpustakaan smp (dak) smp daftar uraian kegiatan rehab ruang guru susukan apbn sdn badan, susukan rehab ruang guru ungaran barat apbn sdn bandara ungaran barat rehab ruang guru banyubiru apbn sdn banyubiru banyubiru rehab ruang guru tengaran apbn sdn bener tengaran rehab ruang guru bringin apbn sdn bringin bringin rehab ruang guru kandungan apbn sdn candi kandungan 7rehab ruang guru ungaran timur apbn sdn gedangan ungarantimur rehab ruang guru banyubiru apbn sdn gedong banyubiru rehab ruang guru banyubiru apbn sdn gedong banyubiru rehab ruang guru jambu apbn sdn gawang jambu rehab ruang guru pabean apbn sdn giling, pabean rehab ruang guru bringin apbn sdn gogodalem bringin rehab ruang guru pabean apbn sdn tembak, pabean rehab ruang guru sukowono apbn sdn jebolan sukowono rehab ruang guru ungaran barat apbn sdn kalisidi ungaran barat rehab ruang guru kaliwungu apbn sdn kaliwungukaliwungu apbn sdn kaliwungu rehab ruang guru berkas apbn sdn karangsari berkas rehab ruang guru jambu apbn sdn kebondalem jambu rehab ruang guru jambu apbn sdn kebondalem jambu rehab ruang guru suruh apbn sdn keboan suruh rehab ruang guru sukowono apbn sdn pemikir sukowono rehab ruang guru kaliwungu apbn sdn bener, kaliwungu rehab ruang guru kaliwungu apbn sdn kradenan kaliwungu rehab ruang guru baden apbn sdn lemahireng baden rehab ruang guru baden apbn sdn lemahireng baden |rehab ruang guru kaliwungu apbn sdn ukiran kaliwungu rehab ruang guru susukan apbn sdn pangasinan, susukan rehab ruang guru sukowono apbn sdn ngadikerso sukowono rehab ruang guru sukowono apbn sdn ngadikerso sukowono rehab ruang guru tuntang apbn sdn ajaran tuntang rehab ruang guru bringin apbn sdn nyeo, bringin rehab ruang guru kaliwungu apbn sdn pager, kaliwungu rehab ruang guru kaliwungu apbn sdn jaringan kaliwungu rehab ruang guru kaliwungu apbn sdn jaringan kaliwungu rehab ruang guru tengaran apbn sdn patron tengaran |rehab ruang guru tengaran apbn sdn patron tengaran rehab ruang guru pringapus apbn sdn penawangan pringapus rehab ruang guru suruh apbn sdn reksosari suruh rehab ruang guru suruh apbn sdn reksosari suruh rehab ruang guru tuntang apbn sdn wonosari, tuntapabean apbn sdn sukoharjo, pabean rehab ruang guru pabean apbn sdn sumberejo pabean rehab ruang guru getaran apbn sdn sumogawe getaran rehab ruang guru suruh apbn sdn suruh suruh rehab ruang guru getaran apbn sdn tajuk, getaran |rehab ruang guru tuntang apbn sdn tuntang tuntang rehab ruang guru pabean apbn sdn ujung ujung pabean rehab ruang guru pabean apbn sdn ujung ujung pabean rehab ruang guru berkas apbn sdn wringinputih berkas rehab perpus sdn bringin apbn banding bringin rehab perpus sdn banyak apbn bantal, banyak rehab perpus sdn batur apbn batur getaran rehab perpus sdn beton apbn beton jambu rehab perpus sdn bendungan apbn bendungan, pabean rehab perpus sdn berkas lor apbn berkas lor berkas |rehab perpus sdn bongkol apbn bongkol jambu rehab perpus sdn nukilan apbn nukilan suruh rehab perpus sdn dalang apbn dalang baden rehab perpus sdn genus apbn genus ung barat rehab pagar talud banyak apbd kab sdn bot rehab pagar talud pabean apbd kab smpn pabean rehab pagar talud tuntang apbd kab smpn tuntang rehab pagar talud tengaran apbd kab sdn kadirejo rehab pagar talud susukan apbd kab sdn tawang rehab pagar talud susukan apbd kab sdn kemelubringin apbd kab smpn bringin rehab pagar talud banyak apbd kab sdn bantal rehab pagar talud pabean apbd kab sdn giling |rehab pagar talud kandungan apbd kab sdn benteng |rehab pagar talud pabean apbd kab smpn pabean rehab pagar talud kandungan apbd kab sdn benteng |rehab pagar talud jambu apbd kab sdn gondoriyo jambu |rehab pagar talud susukan apbd kab sdn tampil |rehab pagar talud bringin apbd kab smpn bringin |rehab pagar talud tuntang apbd kab sdn kosong |rehab pagar talud sukowono apbd kab sdn jebolan |rehab pagar talud pabean apbd kab sdn kadirejo |(rehab pagar talud pabean apbd kab sdn kadirejo rehab pagar talud ungaran timur apbd kab sdn kalikayen rehab pagar talud bringin apbd kab sdn kalikurmo rehab pagar talud ungaran timur apbd kab sdn kalirejo rehab pagar talud kaliwungu apbd kab sdn kaliwungu rehab pagar talud baden apbd kab sdn kandangan rehab pagar talud baden apbd kab sdn kandangan rehab pagar talud baden apbd kab sdn kandangan |rehab pagar talud tengaran apbd kab sdn karangduren |rehab pagar talud sukowono apbd kab sdn kebonagung rehab pagar talud ungaran barat apbd kab sdn keji rehab pagar talud susukan apbd kab sdn kemelut rehab pagar talud kandungan apbd kab sdn bentendungan apbd kab sdn benteng rehab pagar talud sukowono apbd kab sdn kelenteng rehab pagar talud tuntang apbd kab sdn kosong rehab pagar talud kaliwungu apbd kab sdn kradenan rehab pagar talud kaliwungu apbd kab sdn kradenan |rehab pagar talud ungaran barat apbd kab sdn langensari rehab pagar talud ungaran barat apbd kab sdn layangan rehab pagar talud kaliwungu apbd kab sdn ukiran rehab pagar talud kaliwungu apbd kab sdn ukiran rehab pagar talud tuntang apbd kab sdn ajaran rehab pagar talud tengaran apbd kab sdn nyaman rehab pagar talud pabean apbd kab sdn pabean rehab pagar talud kaliwungu apbd kab sdn jaringan rehab pagar talud kaliwungu apbd kab sdn patungan rehab pagar talud pringapus apbd kab sdn penawangan (rehab pagar talud sukowono apbd kab sdn panggang rehab pagar talud baden apbd kab sdn pulosari rehab pagar talud baden apbd kab sdn poncoruso rehab pagar talud banyak apbd kab sdn rejosari rehab pagar talud bringin apbd kab sdn members rehab pagar talud bringin apbd kab sdn members rehab pagar talud kaliwungu apbd kab sdn rogomulyo rehab pagar talud bringin apbd kab sdn sumberejo rehab pagar talud pabean apbd kab sdn semoga rehab pagar talud kandungan apbd kab sdn sidomuktliwungu apbd kab sdn sial rehab pagar talud tuntang apbd kab sdn sragen rehab pagar talud ambarawa apbd kab sdn sudirman rehab pagar talud pabean apbd kab sdn sukoharjo rehab pagar talud susukan apbd kab sdn susukan susukan rehab pagar talud ambarawa apbd kab sdn tambakboyo rehab pagar talud bringin apbd kab sdn tanjung rehab pagar talud susukan apbd kab sdn tawang rehab pagar talud banyubiru apbd kab sdn tegalan rehab pagar talud pabean apbd kab sdn terbang |rehab pagar talud susukan apbd kab sdn tampil rehab pagar talud tuntang apbd kab sdn logo rehab pagar talud bringin apbd kab sdn truk rehab pagar talud tuntang apbd kab sdn tuntang rehab pagar talud kaliwungu apbd kab sdn udanwuh rehab pagar talud pabean apbd kab sdn ujung ujung rehab pagar talud banyubiru apbd kab sdn wirogomo rehab pagar talud bringin apbd kab sdn biru rehab pagar talud bringin apbd kab sdn biru rehab pagar talud pringapus apbd kab sdn wonorejo |rehab pagar talud banyak apbd kab smp negeri banyak rehab pagar talud getaran apbd kab smp negeri getaran rehab pagar talud kaliwungu apbd kab smp negeri kaliwungu rehab pagar talud sukowono apbd kab smp negeri sukowontuntang apbd kab smp negeri tuntang rehab pagar talud bringin apbd kab smp negeri bringin rehab pagar talud jambu apbd kab smp negeri jambu rehab pagar talud kaliwungu apbd kab smp negeri kaliwungu rehab pagar talud pabean apbd kab smp negeri pabean rehab pagar talud sukowono apbd kab smp negeri sukowono rehab pagar talud suruh apbd kab smp negeri suruh rehab pagar talud bringin apbd kab smp negeri bringin rehab pagar talud pabean apbd kab smp negeri pabean rehab pagar talud pringapus apbd kab smp negeri pringapus sayap rehab pagar talud tengaran apbd kab smp negeri tengaran satu atap rehab pagar talud ungaran barat apbd kab smp negeri ungaran rehab pagar talud ambarawa apbd kab smp negeri ambarawa rehab pagar talud ungaran barat apbd kab smp negeri ung sayap rehab pagar talud bringin apbd kab smp negeri bringin rehab pagar talud jambu apbd kab sdn gondoriyo jambu |rehab pagar talud ungaran barat apbd kab sdn langensari spn tni nana tentang oem (ob sdn sendang mena nun men mana ok: dan dan rehab gedung desa apbd kab perpustakaan bendungan bendungan rehabilitasi ruang guru sdn pringapus apbd kab kepala sekolah kelurahan pringapus pap pang gara spn loe loo loo too toto rehab ruang kantor sdn karangsari apbd kab karangsari rekan uu, rehab sdn tanjung tanjung apbd kab |rehab pagar talud banyubiru apbd kab smp negeri banyubiresia| skep penang kode rekening pemerintahan nan,target pagu jawab program kegiatan n? . rehab ruang guru sdn suruh apbd kab ata pen si6gjusulantambahan poo uya jun uan 55k rehab prasarana apbn senior rehabilitasi sarana (terlaksananya dan smp kab semarang unit unit air bersih sanitasi |rehabilitasi dan smp apbd toilet(jamban) siswa guru dengan tingkat kerusakan sedang berat dengan animasinya rehabilitasi sdn pringapus apbd kab kelurahan pringapus rehabilitasi sdn pringapus apbd kab kelurahan pringapus rehabilitasi km wc susukan apbd kab les rehabilitasi km wc sukowono apbd kab ina iii rehabilitasi sarana terlaksananya terlaksananya dan smp dan smp kab. semarang kab. semarang jamban unit unit dan air bersih sanitasi rehabilitasi (rehabilitasi dan unit unit smp jamban dan smp dak toilet jamban) (toilet jamban) jamban smp (smp siswa guru (siswa guru jamban dengan dengan smp kerusakan (kerusakan sedang berat, (sedang berat,b beserta serta animasinya animasinya dan smp www ja. c. . www bww whynhy . maa page . . . gen www . www (ym. . 6isonarponco2o inang aan lo too y yp . . sisonsuseanog sukowono ah aan lo too mm. mm . c. . man y yn . . fa2jsonrauwunauos kaliwungu aan lo too ppp (sis ala emwmmbwwy why (aa . bao ey) ynh, . laejsonrenrenao2 panduan aan lo too koe my, . pasisontangensaos tengaran barat oo too lo to fasisontoparoo imbang ix aan too www yna larson empire soo sukowono aan lo too y22jsonpayungan kaliwungu eo aan lo too wy(ynhnhy jj. . . ena rek (yn why,y,ynn,yy . y2efsonsamiryoog panin e n aan lo too fasisonsruwenos engan aan too a2) cnn ono am. a. a . hr hak. sdn sumberejo pabean apbn am sdn susukan ung ungaran timur apbn mma kll besok uut www aon a , oo, , obok uu, bea bun mea man boom oo, t osn oo, t toe lea oem uu, obor uu, pee lia ost uu, uu tele khai uu, g tele kalau tele kalau oem uu, g lee bel ost , oem u maa teo smp banyubiru dan banyubiru apbn mamamoo tea rehabilitasi apbn sedang berat air bersih dan sanitasi smp (dak) pelatihan kompetensi terselenggara kab. semarang kab. semarang sd, tenaga pendidik pelatihan pengawas sd, sd sederajat pendidikan tk sd pengawas karakter tk sd untuk pengawas tk sd dan kepala sekolah pelatihan kompetensi kab. semarang apbd kab tenaga pendidik sd sederajat pelatihan kompetensi terselenggara kab. semarang kab. semarang smp, tenaga pendidik pelatihan pengawas smp, smp sederajat pendidikan smp, pengawas karakter tutor smp untuk kepala sekolah pengawas smp terlaksananya pelatihan tutor kejar paket pelatihan kompetensi kab. semarang apbd kab tenaga pendidik smp sederajaterselenggaranya kab. semarang apbd kab pelatihan pendidikan karakter untuk kepala sekolah &pengawas smp terselenggaranya kab. semarang apbd kab pelatihan bagi tutor kejar paket setara smp pelatihan penyusunan terlaksananya kab. semarang kab. semarang sd, kurikulum pelatihan pengawas sd, penyusunan pengawas kurikulum bagi kepala sekolah dan pengawas daftar uraian kegiatan pelatihan penyusunan kab. semarang apbd kab kurikulum pelatihan penyusunan terlaksananya kab. semarang kab. semarang smp, kurikulum smp pelatihan pengawas smp, penyusunan smp pengawas kurikulum smp bagi kepala dan pengawas smp daftar uraian kegiatan pelatihan penyusunan kab. semarang apbd kab kurikulum smp pembinaan komite terlaksananya kab. semarang kab. semarang komite pembinaan komite komite daftar uraian kegiatan pembinaan komite smp terlaksananya kab. semarang kab. semarang komite pembinaan smp komite komite smp smp daftar uraian kegiatan oli pan narang ann li)ddprogram sekolah program program inklusi inklusi |inklusi daftar uraian kegiatan pengembangan program kab. semarang apbd kab apbd kab sekolah inklusimp smp smpmpprogram sekolah program program inklusi smp inklusi smp inklusi smpx.x xc . hn pengembangan program kab. semarang apbd kab apbd kab penyelenggaraan paket terlaksana kab. semarang kab. semarang lembaga lembaga setara pemberian bantuan operasional penyelenggara kejar paket (apbd ii) penyelenggaraan paket kab. semarang apbd kab haa mal iea penyelenggaraan paket merekrutnya merekrutnya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang kecamatan kecamatan kecamatan setara smp oleh peserta didik (peserta didik kecamatan dinas paket kelas (paket kelas baru, baru, terlaksananya (terlaksananya proses proses pembelajaran (pembelajaran kelas kelas lanjutan, lanjutan, terlaksananya (terlaksananya unpkeb unpkeb kelas kelas lanjutan lanjutan penyelenggaraan paket kab. semarang apbd kab apbd kab penyelenggaraan paket desa kelenteng apbd kab dan desa kelenteng (warga desa kelenteng bisa bergabung mjd warga belajar penyelenggara pendidikan kesetaraan kec. sukowono) penyelenggaraan paket terselenggara terselenggara skb susukan skb susukan skb susukan skb susukan skb skb skb skb setara smp oleh skb |ya proses proses susukan pembelajaran (pembelajaran paket paket setara setara smp (smp skb skb susukan susukan penyelenggaraan paket skb susukan apbd kab apbd kab setara smp oleh skb susukan penyelenggaraan paket terselenggara terselenggara skb ungaran skb ungaran skb ungaran skb ungaran skb skb skb skb setara smp skb iya proses proses ungaran pembelajaran (pembelajaran paket paket setara smp |setara smp skb skb ungaran ungaran penyelenggaraan paket skb ungaran apbd kab apbd kab setara smp skb ungarsd, bakat dan kreativitas lomba minat, |lomba minat, kec siswa siswa lomba lomba (bakat dan bakat dan siswa, dsj) kreatifitas kreatifitas siswa siswa pembinaan minat bakat kab. semarang apbd kab apbd kab dan kreativitas siswa lomba lomba siswa, dsjfasilitasi lomba lomba kab. semarang apbd kab tingkat kecamat(2236siswa |2236siswa siswa smp bakat dan kreativitas lomba minat, |lomba minat, smp smp siswa smp siswa smp lomba bakat dan bakat dan lomba siswa, dsj) kreatifitas kreatifitas siswa smp (siswa smp daftar uraian kegiatan pembinaan minat bakat kab. semarang apbd kab apbd kab dan kreativitas siswa smp lomba lomba siswa, dsi) lomba kir dan smp kab. semarang apbd kab tingkat kabupaten pengembangan materi terlaksananya terlaksananya kab. semarang smp kab. semarang kab. semarang paket smp smp smp paket belajar mengajar dan pengadaan (pengadaan smp metode pembelajaran tik smp tik smp dengan menggunakan 'tik dan smp apbd daftar uraian kegiatan pengadaan komputer desa semoga apbd kab negeri semoga, pengadaan sarana tengaran apbd kab komputer sdn kloro pengadaan sarana desa tembak apbd kab komputer sdn sidomulyo pengadaan sarana pabean apbd kab komputer sdn sidomulyo men manah benar too io) smp islam sudirman kab. semarang apbd kab banyubiru oli ejaan benar too io) gan benar joo.oo0 ann nan inang too io) to0. too ees lamo lan unta sma tu amin asma moon nek ber tool fo, pengembangan materi terlaksana terlaksana kab. semarang kab. semarang kab. semarang paket smp paket belajar mengajar dan (pengadaan (pengadaan smp metode pembelajaran |tik smp peralatan dengan menggunakan laboratorium 'tik dan smp dak komputer daftar uraian kegiatan bana pore loh ann nan tan ann li) smp negeri ambarawa apbn ambarawa satu atap sean sps loo ann gan loo ann smp negeri kaliwungu apbn kaliwungu apaan soe loh ann mes uu, see sum uu, smp negeri susukan apbn"""i hh hks smp negeri tengaran apbn mam tete kiai smp negeri tuntang apbn tuntang dan usulan tambahan dak penyelenggaraan terlaksananya kab. semarang kab. semarang sd, smp sd, akreditasi dan smp akreditasi smp sekolah penyelenggaraan kab. semarang|3000siswa siswa kurang mampu penyaluran (penyaluran miskin, miskin, (miskin siswa beasiswa beasiswa siswa siswa miskin, berprestasi (berprestasi siswa berprestasi sd, anak putus sekolah penyediaan bea siswa kab. semarang apbd kab1500siswa siswa kurang mampu smp penyaluran (penyaluran smp miskin, imp miskin, (smp miskin, siswa smp beasiswa beasiswa siswa siswa miskin, berprestasi (berprestasi siswa smp, smp berprestasi smp, anak putus sekolah smp penyediaan bea siswa kab. semarang apbd kab apbd kab penyediaan bea siswa terlaksananya disdikbudpora kab. semarang siswa siswa siswa prestasi pemberian beasiswa penyediaan bea siswa kab. semarang apbd kab apbd kab paman opo tea penyediaan bea siswa terlaksananya disdikbudpora disdikbudpora siswa smp siswa smp siswa prestasi smp pemberian smp beasiswa penyediaan bea siswa disdikbudpora apbd kab apbd kab pama peel nee tai pembangunan terlaksananya smp kab. semarang unit unit laboratorium dan pembangunan laboratorium laboratorium ruang praktikum laboratorium ipa ipa sekolah dan smp |rpa smp apbd pembangunan ambarawa apbd kab laboratorium ipa smp negeri ambarawa satu atah, pelaksanaan lomba terlaksananya (terlaksananya kab semarang kab semarang kab. semarang kab semarang |4kegiatan (kegiatan kegiatan kegiatan lomba satuan lomba lomba sekolah pendidikan sekolah sehat,lomba sehat,lomba gugus,, lomba gugus,, lomba (budaya mutu, budaya mutu, |lembaran lembaran pameran pameran kabupaten kabupaten literasi literasi pelaksanaan lomba kab. semarang apbd kab apbd kab lomba satuan pendidikan lomba sekolah sehat, kab. semarang apbd kab lia lomba dan pameran kab. semarang apbd kab iamamentaam pel one xix iup tele bea eee? tele kei fasilitasi lomba lomba kab. semarang apbd kab pelaksanaan lomba terlaksananya kab. semarang kab. semarang smp smp lomba satuan lomba pendidikan smp perpustakaan smp pelaksanaan lomba kab. semarang apbd kab lomba satuan pendidikan smp pelaksanaan terlaksananya kab. semarang kab. semarang keg keg dasar pelaksanaan grouping kab. semarang apbd kab penyediaan dana terlaksananya terlaksananya dan smp (sd dans kab. semarang kab. semarang dan sekolah sd, pengembangan sekolah pengadaan (pengadaan smp smp tahanan (bahan dan alat alat kesehatan kesehatan dalam rangka |dalam rangka menyongsong (menyongsong new normal new normal dari covid dari prasarana apbd kab penanggulangan covid penyelenggaraan terlaksananya kab. semarang kab. semarang keg keg wisata edukasi, dsj. kegiatan pembelajaran wisata edukasi penyelenggaraan wisata kab. semarang apbd kab hamas selo tedan pelaporan monitoring (monitoring pelaksanaan (pelaksanaan pbm did (pbm did monitoring, evaluasi dan kab. semarang apbd kab apbd kab t, tee tel.s nadan pelaporan smp monitoring (monitoring pelaksanaan (pelaksanaan pbm disp (pbm smp monitoring, evaluasi dan kab. semarang apbd kab apbd kab dan a1. aw menengah pembangunan gedung terlaksananya siswa usia kab. semarang unit unit sekolah thn pembangunan sma smk pembangunan gedung desa apbd prov dame poo poo toa toll basi mia maan man man bias non formal pemberian bantuan terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang desa vokasi| skb skb desa operasional pendidikan pemberian kbm vokasi non formal bantuan desa skb vokasi dak non fisik) pemberian bantuan kab. semarang apbd kab apbn operasional pendidikan non formal pembinaan pendidikan terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang (20lembaga |20lembaga lembaga kursus dan pembinaan (pembinaan pnf dan38 (pnf dan38 (pnf dan lembaga kelembagaan lembaga lembaga lembaga pnf lembaga pnf lembaga pnf pnf dan satuan satuan penerima bop penerima bop penerima bop pendidikan (pendidikan lembaga nonformal (non formal pnf penerima bop pembinaan pendidikan kab. semarang apbd kab apbd kab pelatihan reparasi desa kaliber apbd kab lama see lee pengembangan terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang bkp cdi bkp cdi kpc kpc pendidikan kekasaran ujiankejar ujian kejar kec) kec) kec paket kec paket dan (paket dan paket), paket c), le), paket terlaksananya (terlaksananya kelompok kelompok kelompok (), fasilitas fasilitas kelompok kekasaran (kekasaran dasar dan dasar dan lanjutan lanjutan pengembangan kab. semarang apbd kab apbd kab penyediaan sarana dan terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang pkb pkb pkb tbm prasarana pendidikan pengadaan (pengadaan non formal sarpraas sarpraas pkb pkb penyediaan sarana dan kab. semarang apbn apbn prasarana pendidikan non formal pengembangan terlaksananya kab. semarang kab. semarang kegiatan kegiatan pendidikan kecakapan program pengembangan kab. semarang apbd kab pendidikan kecakapan hidup dinanaas xxx it, ss. pengembangan rawan apbd kab pendidikan anak putus sekolah (masyarakat putus sekolah wil des rawan mjd bagian peserta pelatihan pendidikan kecakapan hidup selenggarakan oleh dinas)susukan kecakapan kecakapan hidup skb (hidup skb susukan susukan pengembangan kab. semarang apbd kab apbd kab pendidikan kecakapan hidup skb susukanungaran kecakapan kecakapan hidup skb (hidup skb ungaran ungaran pengembangan kab. semarang apbd kab apbd kab pendidikan kecakapan hidup skb ungaran penyediaan sarana terlaksananya terlaksananya tbm kab. semarang kab. semarang kab. semarang paket paket paket paket prasarana pendidikan pengadaan (pengadaan non formal oleh dinas (buku tbm (buku tbm (apbd ii) (apbd ii) penyediaan sarana kab. semarang apbd kab apbd kab prasarana pendidikan non formal oleh dinassusukan, semarang, paket non formal skb sarana dan sarana dan susukan susukan prasarana (prasarana pendidikan (pendidikan non formal non formal skb susukan skb susukan dak) (dak) terlaksananya terlaksananya paket paket paket pengadaan (pengadaan sarana sarana prasarana prasarana pendidikan pendidikan non formal non formal apbd ii) (apbd ii) penyediaan sarana kab. semarang apbn apbn prasarana pendidikan non formal skb susukan penyediaan sarira kab semarang apbd kab apbd kab pendidikan non formal skbii# ee . aanungaran barat semarang, non formal skb sarana dan |sarana dan ungaran barat ungaran prasarana (prasarana pendidikan pendidikan non formal non formal skb ungaran skb ungaran dak) (dak) terlaksananya paket paket pengadaan sarana dan prasarana pendidikan non formal skb ungaran apbd ii) penyediaan sarana kab. semarang apbn apbn &:amp, prasarana pendidikan non formal skb ungaran dak) penyediaan sarira non kab semarang apbd kab formal skb ungaran apbd ii)keg keg keg sosialisasi pendidikan kebyar karya (kebyar karya non formal oleh dinas pnf, festival (pnf, festival pendidikan (pendidikan nonformal (non formal dan dan peringatan peringatan hari aksara hari aksara nasional nasional publikasi dan sosialisasi kab. semarang apbd kab apbd kab pendidikan non formal oleh dinassusuksusukanungarungaran program peningkatan mutu pendidik diii iii iii pelaksanaan sertifikasi terlaksananya kab. semarang kab. semarang guru guru pendidik sosialisasi sertifikasi guru dan terlaksananya proses sertifikasi guru pelaksanaan sertifikasi kab. semarang apbd kab aa.voleh |money oleh kecamatan pengawas smp (pengawas smp monitoring, evaluasi dan kab. semarang apbd kab apbd kab pasaman mal mm. yee eat pengembangan mutu terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang org org org (adm org dan kualitas program administrasi administrasi kependekan), pendidikan dan kependekan (kependekan pamong belajar pelatihan bagi pendidik aud dan paud dan guru tk, dan tenaga pnf, pnf, tutur kejar kependidikan paud terlaksananya paket (bintik) dan pnf peningkatan kompetensi (bintik) pamong belajar, guru dan tutor kejar paket administrasi kependekan kab. semarang apbd kab apbd kab paud dan pnf (pak, workshop penilik, workshop pkg, adm kependekan) pemilihan guru dan kab. semarang apbd kab amaretameman pembom uii ypp tele tele ike tele ike pelatihan tutor kejar kab. semarang apbd kab paemmasas pro dia pelatihan kompetensi apbd kab pemesan 0m. joe pengembangan mutu terlaksananya terlaksananya |kab. semarang |kab. semarang kab. semarang |kab. semarang org, org, org, org, dan kualitas program administrasi administrasi orglseleksi jorg(seleksi jorgiseleksi org, pendidikan dan kependekan (kependekan pengawas pengawas pengawas sd) org, pelatihan bagi pendidik (sp, seleksi sd, seleksi sd) org sd) org org org, dan tenaga pengawas sd, (pengawas sd, (ogn), org |(ogn), org (ogn), org org, kependidikan ogn guru sd, |ogn guru sd, (s1 d4), t(fasa), |(fasa), org org, kualifikasi fasa guru org fasa) org calon calon kakek sd, org, org s1 d4 guru (sb dan kakek kkg, (apbd seleksi kepala kkk dan i), fasa guru sekolah pengawas terlaksananya (workshop) workshop kkk, kkk dan pengawasaah vii ii. administrasi kependekan kab. semarang (660j| apbd kab apbd kab (pak, ptk berprestasi, penilaian kinerja kepala sekolah, dan administrasi ketan ikan) a.a nee lga ll. nee dna pena pena dea bea fasilitator daerah kab. semarang apbd kab apbd kab pengembangan keprofesionalan berkelanjutan) lgm workshop kkg, kkk apbd kab pol amsmmmmeso ore pengembangan mutu j1. kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang org, org, org, org, dan kualitas program terlaksananya terlaksananya org org org pkb), org pendidikan dan administrasi administrasi pkb), org |(pkb), org org (fig), (pkb), pelatihan bagi pendidik |(kependekan kependekan (fig), org nig), org |org (ogn), org (fig), dan tenaga smp, smp, (ogn), org |ogn), org org seleksi org kependidikan smp terlaksananya terlaksananya seleksi calon (seleksi calon |calon pengawas ogn), fasilitasi pkb (fasilitasi pkb pengawas pengawas smp org seleksi guru smp, (guru smp, smp, org imp mgm, calon uji pengawas kase pengawas terlaksananya (terlaksananya kompetensi) smp (bintik) smp, org forum ilmiah forum ilmiah (ji guru fig) guru fig) kompetensi terlaksananya terlaksananya osn guru osn guru smp, smp, terlaksananya terlaksananya seleksi calon seleksi calon pengawas smp (pengawas smp terlaksananya terlaksananya uji bintik mgm kompetensi smp, guru smp pengawas dan kakek smp administrasi kegiatan kab. semarang apbd kab apbd kab kependekan pendidik dan tenaga kependidikan) kegiatan pengembangan kab. semarang apbd kab apbd kab keprofesian berkelanjutan kegiatan forum ilmiah kab. semarang apbd kab apbd kab laman kegiatan olimpiade kab. semarang apbd kab apbd kab ama pel mere kegiatan bantuan kab. semarang apbd kab pendidikan profesi guru ppg) dalam jabatan prp kegiatan uji kompetensi kab. semarang apbd kab apbd kab bintik mgm, apbd kab ull (ima una neo ipp k r aaaaaaaaar lomba lomba pendidik (terlaksananya (terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang org org org org dan tenaga penyelenggara (penyelenggara kependidikan apresiasi jan apresiasi pendidik dan (pendidik dan tenaga tenaga kependidikan (kependidikan paudni paud berprestasi (berprestasi lomba lomba pendidik kab. semarang apbd kab apbd kab dan tenaga kependidikan program manajemen apa iammamasama loo sindo idi pembinaan dewan terlaksananya kab. semarang kab. semarang organisasi pendidikan fasilitasi organisasi kegiatan dewan pendidikan pembinaan dewan kab. semarang apbd kab hama loo sel penerapan sistem dan terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan informasi manajemen sosialisasi ppdb online semarang, pendidikan dan ungaran barat monitoring kab. semarang ppdb kab. semarang apbd ii), terlaksananya pendataan melalui sim pendidikan apbd penerapan sistem dan kab. semarang apbd kab apbd kab informasi manajemen pendidikan manajemen pendataan kab. semarang apbd prov pengelolaan dan terlaksananya kab. semarang kab. semarang keg keg pengendalian program pengendalian pemerintah pusat bantuan propinsi keuangan apbd pengelolaan dan kab. semarang apbd kab pengendalian program pemerintah pusat propinsi kec kec kec dan pelaporan money money sekolah sekolah monitoring, evaluasi kab. semarang apbd kab apbd kab hamaamam loop um. av nee|16000siswa siswa siswa bidang pendidikan trout, ujian (persiapan siswa trout, ujian sekolah, sekolah, ujian sekolah, ujian nasional, dsj) isbn dan |isbn siswa kejar paket (sd dan siswa kejar paket,.hii . evaluasi hasil kinerja kab. semarang apbd kab apbd kab bidang pendidikan trout, ujian sekolah, ujian nasional, dsj)bidang pendidikan try out, ujian (persiapan siswa smp trout, ujian sekolah, usb ujian sekolah sekolah, ujian ndan kejar (dan ujian nasional, dsj) paket nasional siswa smp dan siswa kejar paket evaluasi hasil kinerja kab. semarang apbd kab apbd kab bidang pendidikan smp trout, ujian sekolah, ujian nasional, dsj) apbd ii) ppm lia pelaksanaan terselenggara terselenggara kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang keg keg keg keg pendidikan karakter |ya program (ya program nasionalisme, pengembangan (pengembangan sosialisasi bahaya jiwa jiwa rokok, kursus mahir (nasionalisme (nasionalisme dasar pramuka, abs ii) (abs ii) pengarustamaan gender, dsj) terlaksananya pengembangan jiwa nasionalisme apbd program pengembangan kab. semarang apbd kab apbd kab program pencegahan kab. semarang poo loop oma seed penyediaan jasa terbentuknya terbentuknya (kab. semarang |kab. semarang kab. semarang (kab. semarang org org org org pendidik dan tenaga (kesejahteraan (kesejahteraan kependidikan formal gtt pt tdi gtt prt sekolah sekolah nigerian negeri dan git git sekolah sekolah swasta swasta penyediaan jasa kab. semarang apbd kab apbd kab pendidik dan tenaga kependidikan formal penyediaan jasa terbentuknya terbentuknya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang org org org org pendidik dan tenaga (kesejahteraan (kesejahteraan kependidikan non gtt paud git paud formal apbd ii) (apbd ii) trong lha yee taiaud |790paud paud paud pengendalian program sosialisasi sosialisasi pemerintah dan money |dan money pusat propinsi paud (program bop (program bop paud paud.,? .,. pengelolaan dan kab. semarang apbd kab apbd kab pengendalian program pemerintah pusat propinsi paudengendalian program sosialisasi sosialisasi pemerintah danmonev dan money pusat propinsi program bos (program bos pengelolaan dan kab. semarang apbd kab apbd kab pengendalian program pemerintah pusat propinsi pengelolaan dan terlaksananya terlaksananya kab.semarang kab.semarang kab. semarang kab.semarang smp smp smp smp pengendalian program sosialisasi sosialisasi pemerintah danmonev dan money pusat propinsi smp program bos (program bos smp smp pengelolaan dan kab. semarang apbd kab apbd kab pengendalian program pemerintah pusat propinsi smp fasilitasi sertifikasi terlaksananya warga kab. semarang peserta keahlian profesi untuk fasilitasi masyarakat peserta pendidikan formal dan |keahlian prof kab. semarang non formal untuk usia kerja pendidikan formal dan non formal fasilitasi sertifikasi kab. semarang apbd kab keahlian profesi untuk pendidikan formal dan non formal pel demam olahraga program pengembangan dan pendataan potensi tersusunnya kab. semarang kab. semarang dok dok kepemudaan data potensi kepemudaan pendataan potensi kab. semarang apbd kab mam program peningkatan tere ptt att kepemuda . pembinaan organisasi jl. terselenggara |l. terselenggara kab. semarang kab. semarang kab.semarang kab. semarang (3kompetisi |3kompetisi kompetisi kepemudaan anyalomba hanya lomba tube, tube, 'tube, 75org kompetisi tub tub 75org 2org 1750rg 2org (paskibra, tube, pbb,smp,sma (pbb,sma sm paskibra, (paskibra, (kompetisi 75org 2org smk kompetisi kompetisi (okp), paskibra, tk. kabupaten tk. kabupaten okp), (okp), kompetisi kwp, fasilitasi kompetisi kompetisi kontingen kompetisi penyelenggara seleksi kwp, kwp, kemah bhakti, okp), antubpbb paskibraka kontingen (kontingen upacara, kompetisi tingkat kabupaten kemah kemah peserta kwp, propinsi pemilihan bhakti, org bhakti, org (workshop, kontingen seleksi okp terbaik jpi, lipi, peserta kemah paskibraka kabupaten upacara upacara pelatihan tus bhakti, kabupaten semarang pbb smp sma org jpi, dan fasilitasi pemilihan upacara pengiriman kwp terbaik calon kab. semarang paskibraka fasilitasi provinsi pengiriman pemilihan (peserta okp terbaik (kemah bhakti kabupaten (pemuda semarang propinsi pemilihan terselenggara kwp terbaik hanya upacara kab. semarang (hari besar fasilitasi (nasional dan pengiriman (daerah peserta terselenggara lomba tube sma kab.semarang apbd kab apbd kab mnt tee helai ppp pel oo. upacara hari besar kab.semarang apbd kab apbd kab uii amaamiacan pemilihan okp terbaik kab.semarang apbd kab apbd kab leo pel obor jambore pemuda kab.semarang apbd kab apbd kab lime melo get rel tee heel efek org pelatihan tus pbb apbd kab paman tele pete h.o pendidikan dan terlaksananya kab. semarang kab. semarang siswa siswa pelatihan dasar pelatihan sma smk sma smk kepemimpinan dasar kepemimpinan bagi siswa sma s pendidikan dan kab. semarang apbd kab pelatihan dasar kepemimpinan fasilitasi pekan temu terwujudnya kab. semarang kab. semarang okp okp wicara organisasi forum pemuda organisasi pemuda fasilitasi pekan temu kab. semarang apbd kab wicara organisasi pemud(ia aan pembinaan pemuda terselenggara terselenggara kab. semarang kab. semarang kab.semarang kab. semarang keg keg keg org keg pelopor keamanan seleksi seleksi keg pemuda lingkungan pemuda pemuda pelopor), pelapor pelapor org (pembinaan kab.semarang kab.semarang karang taruna), fasilitasi fasilitasi org bila pengiriman (pengiriman polri) kompetisi kompetisi pemuda pemuda pelopor pelopor, terlaksananya pembinaan karang taruna, terlaksananya bila polri pembinaan pemuda kab.semarang apbd kab apbd kab pelopor keamanan lingkungan dan bila polri program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda pelatihan terlaksananya kab. semarang kab. semarang kwp kwp kewirausahaan bagi pelatihan kelompok pemuda wirausaha kelompok pemuda pemberian bantuan sarana pada kelompok wirausaha pemuda pelatihan kab. semarang apbd kab kewirausahaan bagi pemuda program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga h.o? pembibitan dan terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang |24pelatih |24pelatih pelatih pelatih pembinaan training training olahragawan berbakat camp camp olahraga olahraga pelajar pelajar pembibitan dan kab. semarang apbd kab apbd kab pembinaan olahragawan berbakat h.o? pembinaan cabang terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang |60atlet, |60atlet, atlet, atlet, olahraga prestasi pembinaan (pembinaan cabang cabang cabang olahraga cabang tingkat daerah atletpelajar atlet pelajar olahraga olahraga olahraga kabupaten kabupaten semarang semarang secara secara intensif intensifdan (dan terprogram (terprogram pld pld dibawah dibawah bimbingan (bimbingan pelatih pelatih pembinaan cabang kab. semarang apbd kab apbd kab olahraga prestasi tingkat daerahaan penyelenggaraan terselenggara terselenggara kab. semarang kab. semarang kab.semarang kab. semarang atlet, atlet, atlet, atlet, kompetisi olahraga kompetisi |ya kompetisi pelatih pelatih pelatih pelatih olah raga olah raga kecamatan pelajar pelajar kecamatan polda) kabupaten kabupaten polda) semarang semarang terlaksananya kompetisi olahraga pelajar tingkat kecamatan penyelenggaraan kab.semarang apbd kab apbd kab inn aaa .$. aaa fasilitasi pelaksanaan kab. semarang apbd kab apbd kab lomba polda tingkat korwilcam pemberian terlaksananya terlaksananya kab.semarang kab.semarang kab. semarang kab.semarang atlet, atlet, atlet, atlet, penghargaan bagi pemberian (pemberian pelatih pelatih pelatih pelatih insan olahraga yang (penghargaan (penghargaan berdedikasi dan kepadainsan (kepada insan berprestasi olah raga olah raga prestasi prestasi kab. semarang kab. semarang pemberian penghargaan kab. semarang apbd kab apbd kab bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi pembinaan olahraga kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang kontingen( yang berkembang di terlaksananya terlaksananya kontingen( kontingen( atlet, pelatih, kontingen( masyarakat pembentukan (pembentukan atlet, atlet, official) atlet, dan dan pelatih, pelatih, gerak jalan pelatih, pengiriman (pengiriman official) official) km) official) gerak jalan |gerak jalan gerak jalan gerak jalan cabang dan dan km) km) tim gala lomba keikutsertaan (keikutsertaan siswa) cabang dalam lomba dalam lomba tim gala tim gala keg lomba tri lomba tri lomba siswa) siswa) pendampingan tim juang tk. juang tk. keg hibah olahraga org provinsi provinsi jateng pendamping (senam), jateng hibah cabang olahraga lomba terlaksananya horas terlaksananya (kompetisi prov, kompetisi sepakbola org sepakbola gala siswa upacara gala siswa indonesia horas) indonesia (kabupaten kabupaten (dan dan pengiriman pengiriman (tingkat tingkat provinsi. provinsi. terlaksananya pendampingan hibah lembaga bee mea peg sis mau men men dengan tele khai tele ike kompetisi sepak bola kab. semarang apbd kab apbd kab ama tee ova heel pendampingan hibah kab. semarang apbd kab apbd kabrogram peningkatan sarana dan prasarana olahraga peningkatan terlaksananya terlaksananya sarana dan kab. semarang kab. semarang kab. semarang paket paket paket paket pembangunan sarana pengadaan (prasarana kegiatan kegiatan kegiatan dan prasarana olahraga |pembangunan |talud dan olahraga rehabilitasi (pagar keliling sarankan (kolam gor prasarana pandangan gor wakil, berkas pandangan wakil daftar uraian kegiatan pembangunan mushola kab. semarang apbd kab gor pandangan wakil pembangunan pagar kab. semarang apbd kab apbd kab dan talud gor pandangan wakil pembangunan km wc kab. semarang apbd kab umum gor pandangan wakil rehab gedung km wc kab. semarang apbd kab lapangan stadion wakil rehab km wc kab. semarang apbd kab stadion wakil, gor tenis dan gor serbaguna wakil perbaikan instalasi kab. semarang apbd kab penerangan gor tenis dan gor serbaguna gor pandangan wakil rehab ruang kab. semarang apbd kab outsourcing dan dapur gor tenis pandangan wakil pembangunan lapangan kab. semarang apbd kab olahraga petang rehab lapangan atletik kab. semarang apbd kab gravel), perbaikan lintasan, perbaikan gorong gorong gor pandangan wakil perbaikan penerangan kab. semarang apbd kab apbd kab gor tennis dan serbaguna, pengadaan stadion wakil, rehab talud dan rehab gor tenni: .,.,.,. .ss mi. pemeliharaan rutin pemeliharaan (l. pemeliharaan kab. semarang kab. semarang kab.semarang kab. semarang bulan bulan bulan bulan berkala sarana dan sarana dan sarana dan (pemeliharaan (pemeliharaan (pemeliharaan) (pemelihara prasarana olahraga prasarana (prasarana an) olahraga milik olahraga milik pemda pemda penggantian penggantian sarana yang (sarana yang rusak rusak pemeliharaan pemeliharaan tribune dan |tribune dan lapangan lapangan pandangan pandangan wakil, wakil, lapangan lapangan tenis bud, (tenis bud, lapangan lapangan tenis dprd, (tenis dprd, lapangan lapangan tenis disdik (tenis disdik pemeliharaan rutin kab.semarang apbd kab apbd kab berkala sarana dan prasarana olahraga lema air ll) oli li) oli pengembangan nilai budaya h.od pelestarian danaktualisasi adat kegiatan kegiatan kegiatan budaya daerah kirab kirab budaya, budaya, wilujengan, wilujengan, jabatan, jabatan, pentas seni pentas seni resepsi) hut resepsi) hut kab. semarang kab. semarang, parade parade merti bumi merti bumi serasi, serasi, wayang wayang kulit kulit lokasi, lokasi, pentas pentas wayang kulit wayang kulit dalang dalang nasional, nasional, operasional operasional pamong pamong budaya, budaya, fasilitasi fasilitasi kegiatan kegiatan organisasi organisasi kesenian kesenian workshop workshop kegiatan kirab budaya, kab. semarang apbd kab apbd kab wilujengan dan jabatan (hut kab. semarang) pentas seni (resepsi) kab. semarang apbd kab apbd kab oli atasan ena lol melo ente la. melo too ente pentas wayang kulit kab. semarang apbd kab apbd kab mama ente lol operasional pamong kab. semarang apbd kab apbd kab poo peic fasilitasi kegiatan kab. semarang apbd kab apbd kab organisasi kesenian workshop kegiatan lomba) fasilitasi kegiatan kab. semarang apbd kab naam doo emo lusa uli oma semaine lau lee peel matan pranata sma gg. ewm sampingan iban semarang barb dam soo program pengelolaan katmaaaas lalu sam pengelolaan dan terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab semarang kab. semarang |(7kegiatan |7kegiatan kegiatan kegiatan pengembangan kegiatan kegiatan pelestarian workshop workshop peninggalan sejarah (konservasi (konservasi purbakala,museum dan cagar budaya |cagar budaya peninggalan bawah air perawatan perawatan kegiatan kegiatan kemah kemah kebangsaan (kebangsaan lomba lomba cerdas cermat |cerdas cermat pemeliharaan pemeliharaan museum museum jelajah jelajah kepurbakalaan |kepurbakalaan relokasi relokasi cagar budaya (cagar budaya workshop konservasi kab semarang apbd kab apbd kab opa pel metal pemeliharaan makam desa gogodalem apbd kab mbah niti negro wali keturunan sunan kalijodo) pelestarian situs desa banyubiru sejarah makam prajurit mataram perawatan cagar budaya kab. semarang apbd kab apbd kab paman pelo uye heel lomba cerdas cermat kab. semarang apbd kab apbd kab pama per meat pengadaan perlengkapan kab. semarang apbd kab esp tee luo heli kegiatan jelajah kab. semarang apbd kab apbd kab mama pel oo) lai lee tele t.: .,.,.i . aan pendukungkegiatan pengelolaan museum kegiatan: (kegiatan dan taman budaya |j. daerah pendukung pendukung pengelolaan (pengelolaan cagar budaya (cagar budaya rehab lomba gedung menulis cerita kesenian (rakyat, lomba cetak buku menulis cerita (warisan rakyat, budaya tak cetak buku (benda, warisan lomba story budak telling benda, lomba story telling pendukung kab. semarang apbd kab apbd kab pengelolaan cagar budaya ppp tee cetak buku warisan kab. semarang apbd kab apbd kab budaya tak benda (cerita rakyat) lema real program pengelolaan aan aman lol s.m iai pengembangan terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang gedung, cagar cagar budaya gedung, kesenian dan kegiatan kegiatan cagar budaya (budaya cagar kebudayaan daerah sarira pemasaran budaya gedung cagar budaya kesenian pemasaran cagar budaya tele pemasaran cagar kab. semarang apbd kab apbd kab pama poo pop lo. pee fasilitasi terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang kegiatan |7kegiatan kegiatan perkembangan kegiatan keragaman budaya parade seni kebyar daerah jawa tengah budaya kebyar pentas budaya sendratari pentas gedongsongo sendratari .workshop gedongsongo seni budaya 4workshop parade seni budaya drumblek parade sarasehan drumblek penuh sarasehan kepercayaan penuh terhadap kepercayaan tuhan yme terhadap rekor tuhan yme (pakem ppp tee tpx hxwrhh ss. pelatihan manajemen desa sumberejo organisasi kesenian, skill musik dan pelatihan pranotocoro pelatihan tari daerah kepatihan apbd kab kamamammaa tee men menanam men bag pen man mana cu) nan pentas sendratari kab. semarang apbd kab apbd kab am elo nee lol gelar mgm seni kab. semarang apbd kab pam bee tel workshop seni dan kab. semarang apbd kab apbd kab budaya kabupaten semarang rekor kebudayaan) ester uma race dumb semarang uu, uas las sarasehan penuh kab. semarang apbd kab apbd kab kepercayaan terhadap tuhan yme maa uu, fasilitasi terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang kab.semarang kab. semarang pentas kelompok pentas penyelenggaraan kegiatan kegiatan seniman4 (kelompok seni dan seni dan festival budaya daerah fasilitasi fasilitasi jenislomba seniman1 (kelompok jenis pentas seni (pentas seni kesenian kelompok lomba tingkat lomba danlomba (dan lomba lomba provinsi kesenian lomba lomba tingkat kesenian kesenian provinsi jg? tel mea men men eng ann mana bomba cameusaa sman fasilitasi pentas seni kab. semarang apbd kab apbd kab om pel eat mba demak uma uu, lomba seni tingkat provinsi jawa apbd kab apbd kab yee eat h.o seminar dalam rangka kab.semarang kab. semarang kab. semarang kab. semarang |4paketkeg |4paketkeg paket keg paket revitalisasi dan inventarisasi inventarisasi keg aktualisasi budaya (cp seminar lokal seminar dan dan napak napaktilas tilas kesejarahan |kesejarahan terlaksananya terlaksananya workshop (workshop mgm sejarah mgm sejarah kemah kemah budaya budaya inventarisasi cagar kab. semarang apbd kab apbd kab pama tee seminar dan napak tilas kab. semarang apbd kab apbd kab amin helai workshop mgm guru kab. semarang apbd kab apbd kab ema tee helai 1yps tal dinas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahragkesehatancomua| @o| ''' . . fpiwasresemaran oo jo ,6oo| oo is27oao1| program dan ama elit sam lai setiap skpd program pelayanan fee perkantoran pengelolaan surat jumlah surat jumlah surat dinas dinas dinas dinas surat surat surat menyurat masukan |masukan kesehatan, kesehatan, kesehatan kesehatan surat keluar yang (keluaran lintas sektoral lintas sektoral kabupaten kabupaten dikelola dikelola dan unit dan unit semarang semarang pelaksana pelaksana teknis dinas teknis dinas pengelolaan surat dinas apbd kab apbd kab menyurat kesehatan kabupaten semarang penyediaanjasadan jumlah jumlah dinas dinas dinas dinas buah buah buah buah komponen instalasi komponen komponen kesehatandan kesehatandan kesehatan kesehatan bulan komunikasi, sumber jalatlistrik alat listrik instalasi instalasi kabupaten kabupaten gaya air dan listrik yang yang farmasi farmasi semarang semarang disediakan disediakan kabupaten ifk) kabupaten ifk) sesuai sesuai kebutuhan (kebutuhpenyediaan jasa dan dinas apbd kab apbd kab komponen instalasi kesehatan komunikasi, sumber kabupaten daya air dan listrik semarang penyediaan jasa jumlah jumlah dinas dinas dinas dinas unit unit unit unit perbaikan peralatan (peralatan peralatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kerja dan kerja dan kerja dan kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten perlengkapan kantor (perlengkapan (perlengkapan semarang semarang semarang semarang kantoran (kantor yang diperbaiki diperbaiki sesuai sesuai kebutuhan (kebutuhan penyediaan jasa dinas apbd kab apbd kab perbaikan peralatan kesehatan kerja dan perlengkapan kabupaten kantor semarang penyediaan logistik makanandan makanan dan pegawai dinas pegawai dinas dinas dinas bulan bulan bulan bulan kantor minuman minuman kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan bulan harian harian kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten bulan pegawai (pegawai semarang dan sembarangan semarang semarang bulan cukup cukup tamu tamu laporan tersedia tersedia sesuai sesuai kebutuhan (kebutuhan rapat bbm rapat bulan bulan bulan koordinasi (koordinasi lintas sektoral |lintas sektoral dalam daerah |dalam daeraham. diminum air minum bulan bulan bulan (galon) cukup (|(gallon) cukup tersedia tersedia sesuai sesuai kebutuhan (kebutuhan media massa media massa bulan bulan bulan dan informasi |dan informasirapat |laporan rapat koordinasi (koordinasi yang yang dihasilkan dihasilkan penyediaan logistik dinas apbd kab apbd kab kantor kesehatan kabupaten semarang ketatausahaan jumlah jumlah pengelola pengelola dinas dinas orang |io orang orang orang administrasi keuangan (tenaga tenaga keuangan dan |keuangandan kesehatan kesehatan bulan bulan bulan bulan skpd pengelola pengelola pengelola pengelola kabupaten kabupaten bulan keuangan keuangan barangpada (barangpada semarang semarang jenis yang yang dinas dinas laporan dibayarkan |dibayarkan kesehatan kesehatan laporan honorarium (honorarium kabupaten kabupaten kali semarang, semarang, kepala utd, kepala utd, kasubbag tata kasubbag tata usaha, usaha, bendahara bendahara jkn, jkn, bendahara bendahara puskesmas puskesmas blue, pejabat blue, pejabat dinas dinas kesehatan kesehatan kabupaten kabupaten semarang semarang biaya lembur biaya lembur bulan bulan bulan pns dan non (pns dan non cukup pns cukup tersedia tersedia sesuai sesuai kebutuhan (kebutuhan jenis barang jenis barang jenis jenis jenis cetakan cetakan 'administrasi |administrasi keuangan keuangan yang yang disediakan |disediakan jumlah jumlah laporan laporan laporan rapat |laporan rapat laporan koordinasi |koordinasi rekonsiliasi (rekonsiliasi yang yang dihasilkan |dihasilkan jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan sosialisasi, (sosialisasi, monitoring (monitoring dan evaluasi |dan evaluasi yang yang dihasilkan |( . jumlah jumlah kali kali kali laporan laporan konsultasi (konsultasi pelaporan pelaporan yang yang dihasilkan dihasilkan ketatausahaan dinas apbd kab apbd kab administrasi keuangan kesehatan skpd kabupaten semarang penyediaan jasa peralatan peralatan dinas dinas dinas dinas bulan bulan bulan bulan kebersihan kantor kebersihan (kebersihan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan bulan tambahan |tambahan kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten pembersih (pembersih semarang semarang semarang semarang cukup cukup tersedia tersedia sesuai sesuai kebutuhan (kebutuhan biaya biaya bulan bulan bulan retribusi retribusi sampah dan (sampah dan jasatenaga jasa tenaga kebersihan (kebersihan cukup cukup tersedia tersedia sesuai sesuai kebutuhan (kebutuhan penyediaan jasa dinas apbd kab apbd kab kebersihan kantor kesehatan kabupaten semarang rapat rapat jumlah jumlah pejabat dan pejabat dan staf dinas dinas 177laporan |70laporan laporan laporan koordinasi dan laporan laporan staf dinas dinas kesehatan kesehatan konsultasi luar koordinasi (koordinasi kesehatan kesehatan kabupaten kabupaten daerah dan dan kabupaten kabupaten semarang semarang konsultasi (konsultasi semarang semarang luar daerah luar daerah yang yang dihasilkan (dihasilkan rapat rapat dinas apbd kab apbd kab koordinasi dan kesehatan konsultasi luar kabupaten daerah semarang penyediaan jasa jumlah ttd jumlah pmid (ppid dan ppid dan dinas dinas 2org bulan org bulan org bulan org tenaga pendukung |yang yang outsourcing outsourcing kesehatan kesehatan org bulan teknis perkantoran dibayarkan (dibayarkan dinas dinas kabupaten kabupaten bulan honorarium (honorarium kesehatan kesehatan semarang semarang dan premi dan premi kabupaten kabupaten akurasinya jasuransinya semarang semarangyediaan jasa tenaga dinas apbd kab apbd kab pendukung teknis kesehatan perkantoran kabupaten semarang program peningkatan sarana dan prasarana h.o1 pengadaan jumlah jumlah dinas dinas dinas dinas unit unit unit unit perlengkapan dan perlengkapan perlengkapan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan peralatan kantor dan (dan peralatan (dan peralatan kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten gedung kantor gedung kantor (gedung kantor semarang semarang semarang semarang yang diadakan |yang diadgadaan perlengkapan dinas apbd kab apbd kab dan peralatan kantor kesehatan dan gedung kantor kabupaten semarang pemeliharaan jumlah jumlah dinas dinas dinas dinas unit unit unit unit rutin berkala gedung (gedung kantor (gedung kantor kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kantor yang yang kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten dipelihara dipelihara semarang semarang semarang semarang pemeliharaan dinas apbd kab apbd kab rutin berkala gedung kesehatan kantor kabupaten semarang pemeliharaan jumlah jumlah kendaraan kendaraan dinas dinas unit unit unit unit rutin berkala kendaraan (kendaraan |dinas operation |dinas operation kesehatan kesehatan kendaraan dinas operasi|dinas operasi jal roda dan naroda4 dan kabupaten kabupaten @dinas operasional nal yang nal yang roda dinas (roda dinas semarang semarang dipelihara dipelihara kesehatan kesehatan kabupaten kabupaten semarang semarang pemeliharaan dinas apbd kab apbd kab rutin berkala kendaraan kesehatan dinas operasional kabupaten semarang program peningkatan tata nll kal nid pengadaan pakaian jumlah jumlah pegawai pegawai dinas dinas pcs dinas beserta pakaian pakaian dinas lingkungan lingkungan kesehatan kesehatan perlengkapannya dinas yang yang dinas dinas kabupaten kabupaten sediakan sediakan kesehatan kesehatan semarang semarang kabupaten kabupaten semarang semarang pengadaan pakaian apbd kab apbd kab dinas beserta perlengkapannya pengelolaan jumlah jumlah pns, tenaga pns, tenaga dinas dinas orang orang orang administrasi pegawai yang pegawai yang non pns non pns kesehatan kesehatan orang kepegawaian kelola kelola dinas dinas kabupaten kabupaten administrasi administrasi kesehatan kesehatan semarang semarang kepegawaian kepegawaian kabupaten kabupaten semarang semarang pengelolaan administrasi dinas apbd kab apbd kab kepegawaian kesehatan kabupaten semarang program peningkatan daya aparatur pendidikan dan jumlah sdm jumlah sdm tenaga tenaga dinas dinas orang orang orang orang pelatihan formal yang yang kesehatan |kesehatandan kesehatan kesehatan mengikuti mengikuti dinas non kesehatan kabupaten kabupaten pendidikan (pendidikan kesehatan dinas semarang semarang dan dan kabupaten kesehatan pelatihan pelatihan semarang kabupaten seminar seminar semarang workshop workshop pendidikan dan dinas apbd kab dct pelatihan formal kesehatan kabupaten semarang pendidikan dan pajak rokok loh ppp lp(ijumlah unit kerja unit kerja dinas dinas dokumen dokumen dokumen dokumen capaian kinerjadan laporan laporan dinas dinas kesehatan kesehatan keuangan skpd capaian capaian kesehatan kesehatan kabupaten kabupaten kinerja kinerja kabupaten kabupaten semarang semarang perangkat perangkat semarang semarang daerah yang daerah yang disusun disusun sesuai sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku |yang berlaku jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan pengelolaan (pengelolaan informasi informasi kesehatan kesehatan yang yang dihasilkan |dihasilkan penyusunan laporan dinas apbd kab apbd kab capaian kinerja dan kesehatan keuangan skpd kabupaten semarang jah getaran sai penyusunan dokumen jumlah jumlah unit kerja unit kerja dinas dinas dokumen dokumen dokumen perencanaan skpd dokumen dokumen dinas dinas kesehatan kesehatan dokumen perencanaan (perencanaan kesehatan kesehatan kabupaten kabupaten perangkat perangkat kabupaten kabupaten semarang semarang daerah yang |daerahyang semarang semarang disusun disusun sesuai sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku |yang berlaku penyusunan dokumen dinas apbd kab pajak rokok perencanaan skpd kesehatan kabupaten semarang ban maa mia misa man nan dana kata aan bani program obat dan pengadaan obat dan obat dan obat dan puskesmas dan puskesmas dan dinas dinas bulan bulan bulan bulan perbekalan kesehatan (perbekalan (perbekalan jaringannya jaringannya kesehatan kesehatan bulan bulan bulan kesehatan kesehatan kabupaten kabupaten bulan bulan bulan cukup cukup semarang semarang hari libur hari tersedia tersedia bulan libur sesuai sesuai bulan kebutuhan (kebutuhan pajak rokok dan dak) obat gizi cukup tersedia sesuai kebutuhan dak). bhp pencegahan dan pengendalian penyakit cukup tersedia sesuai kebutuhan (dak). uang lembur dalam rangka penanganan covidhe . jaa operasional pengelolaan dinas apbd kab apbd kab obat dan perbekalan kesehatan kesehatan kabupaten semarang penyediaan obat dan dinas apbn apbn perbekalan kesehatan kesehatan untuk pelayanan kabupaten kesehatan puskesmas semarang dan jaringannya penyediaan dan pajak rokok operasional pengelolaan obat perbekalan kesehatan penyediaan perbekalan apbd kab kesehatan untuk pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya siapa dak) penyedia perbekalan apbd kab kesehatan untuk penanganan pencegahan covid penyediaan perbekalan apbd kab kesehatan untuk penanganan pencegahan covid (siapa dbhcht) peningkatan mutu jumlah jumlah apoteker apoteker dinas dinas laporan laporan laporan pelayanan farmasi laporan laporan pengelola pengelola kesehatan kesehatan kali laporan komunitas dan rumah (pembinaan (pembinaan apotek dan apotek dan kabupaten kabupaten sakit dan dan kepala instalasi (kepala instalasi semarang semarang rekomendasi (rekomendasi |farmasi farmasi sarana sarana rs klinik rs klinik farmasi farmasi komunitas (komunitas dan rs klinik |dan rs klinik yang yang dihasilkan (dihasilkan jumlah jumlah kali kali kali laporan laporan koordinasi (koordinasi apoteker dan apoteker dan penanggung |penanggung wab apotek |wab apotek dirumah |dan rumah sakit yang sakit yang dihasilkan (dihasilkan peningkatan mutu dinas apbd kab apbd kab pelayanan farmasi kesehatan komunitas dan rumah kabupaten sakit semarang peningkatan mutu apbn pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit peningkatan mutu biaya biaya instalasi instalasi dinas dinas bulan bulan bulan bulan penggunaan obat dan operasional operasional farmasi farmasi kesehatan kesehatan laporan perbekalan kesehatan (pengelolaan pengelolaan kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten bulan obat dan obat dan ifk), petugas |(ifk), petugas semarang semarang perbekalan (perbekalan (puskesmas, puskesmas, kesehatan kesehatan tenagateknis (tenaga teknis. s :h a aan jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan koordinasi (koordinasi petugas petugas puskesmas (puskesmas berkaitan berkaitan dengan dengan pengelolaan (pengelolaan obat dan obat dan perbekalan (perbekalan kesehatan kesehatan yang yang dihasilkan (dihasilkan biaya biaya bulan bulan bulan operasional operasional distribusi distribusi obat obat puskesmas puskesmas dan dan pelaporan (pelaporan e logistik logistik cukup cukup tersedia tersedia sesuai sesuai kebutuhan kebutuhan pengelolaan dalam dinkes kab. apbd kab apbd kab rangka menjaga mutu semarang obat dan perbekalan kesehatan digadang farmasi penyediaan kebutuhan dinkes kab, apbn apbn penunjang operasional semarang kesehatan distribusi obat dan e logistik pengelolaan dalam pajak rokok rangka menjaga mutu obat dan perbekalan kesehatan digadang farmasi monitoring, evaluasi jumlah jumlah puskesmas dan puskesmas dan dinas dinas laporan laporan laporan dan pelaporan laporan laporan jaringannya jaringannya kesehatan kesehatan laporan pemantauan (pemantauan kabupaten kabupaten pengelolaan (pengelolaan semarang semarang obat dan obat dan perbekalan (perbekalan kesehatan kesehatan puskesmas (puskesmas yang yang dihasilkan (dihasilkan monitoring, evaluasi dan dinas apbd kab apbd kab pelaporan kesehatan kabupaten semarang program upaya t2, (an antar lol naam tai pengadaan, jumlah jumlah puskesmas dan puskesmas dan dinas dinas unit unit unit peningkatan dan sarana sarana jaringannya jaringannya, kesehatan kesehatan paket perbaikan sarana dan (pelayanan pelayanan laksda, kabupaten kabupaten unit prasarana puskesmas kesehatan kesehatan dinas semarang semarang unit dan jaringannya yang yang kesehatan, unit diperbaiki ( |diperbaiki instalasi farmasi paket ditingkatkan) |ditingkatkan) unit paket alat paket alat paket paket paket kesehatan kesehatan yang yang sediakan sedijumlah jumlah unit unit unit ambulans ambulans transport transport bagi yangi (bagi yang sediakan sediakan dak) jumlah jumlah unit perangkat perangkat pendataan (pendataan keluarga (keluarga yang yang sediakan sediakan jumlah jumlah paket unit paket komputer perangkat unit pendataan pe (komputer paket pendekatan sikka unit keluarga dinas paket (keluarga kesehatan sehat) kabupaten dinas yang kesehatan (disediakan kabupaten dak). yang jumlah sediakan prasarana ifk yang tersedia (dak). jumlah alat kesehatan laksda yang disediakan dak). jumlah peralatan pencegahan dan pengendalian penyakit yang disediakan dak). jumlah alat kesehatan tersedianya ambulans dinkes kab. apbn apbn transport bagi semarang puskesmas tersedianya perangkat dinkes kab. apbn pendataan keluarga semarang puskesmas tersedianya perangkat dinkes kab. apbn apbn sikka dinas semarang kesehatan kabupaten pembangunan desa candi apbd kab puskesmas pembantu bl) dan talud pembangunan kelurahan apbd kab puskesmas pembantu kandungan pembangunan pkd kel. kelurahan apbd kab aaa sj. bbb relokasi puskesmas kecamatan apbd kab apbd kab kecamatan jambu jambu pengadaan tanah dan pembangunan gedung pembuatan ipar desa semoga apbd kab uii |pasmasemao yoo memo aia kai pembangunan pustu sukowono apbd kab pama poo aia iki pembangunan pustu sukowono apbd kab paman eee pembangunan pustu berkas apbd kab gmn uic . pembangunan pustu berkas apbd kab ulp amami kali pembangunan pustu pabean apbd kab ema lil pembangunan pustu pringapus apbd kab pam pembangunan pustu getaran apbd kab bee pembangunan pagar, berkas apbd kab tps dan saluran ipar puskesmas berkas pembangunan rumit baden apbd kab dan parkir puskesmas baden pembangunan pkd ungaran barat apbd kab aman elo pembangunan pagar sukowono apbd kab keliling puskesmas sukowono rehabilitasi ipar dinas apbd kab puskesmas letak, kesehatan kab. pringapus, ambarawa) semarang pembangunan lanjutan tuntang dct dct penyediaan kes dinas apbd kab apbd kab kesehatan kab. semarang administrasi penunjang dinas apbd kab apbd kab kegiatan kesehatan kab. semarang rehabilitasi pustu banyubiru apbd kab man lia iki tersedianya ambulance dinkes kab. dct transport bagi semarang puskesmas penyediaan alat dinkes kab. apbn apbn kesehatan laboratorium semarang kesehatan kab. semarang penyediaan prasarana apbn penyediaan peralatan apbn pencegahan dan pengendalian penyakit penyediaan alves apbd kab ha peel uu, h.oj peningkatan kesehatan jumlah jumlah masyarakat masyarakat dinas dinas orang orang masyarakat peserta bpjs (peserta bpjs |miskin kab miskin kab. kesehatan kesehatan orang orang orang pbi yang pbi yang semarang yang semarang yang kabupaten kabupaten kali dibayarkan dibayarkan (telah telah semarang semarang premi premi didaftarkan |didaftarkan akurasinya jasuransinya bpjs danyang (bpjs dan yang melalui apbd (melalui apbd |belum belum kabupaten kabupaten |daftarkan (daftarkan bpjs (skt), (bpjs (skt), pengelola jkn, pengelola jkn, puskesmas, puskesmas, yang bekerja yang bekerja sama sama, tenaga kesehatan rumah singgah covid pasienn a sh h win jumlah jumlah orang orang orang masyarakat |masyarakat mackinnon (miskin non kuota jkn (kuota jkn yang yang mendapatkan (mendapatkan jaminan jaminan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan melalui melalui jamkesda jamkesda skt skt biaya jasa biaya jasa bulan pelayanan pelayanan orang orang kesehatan kesehatan paket paket puskesmas (puskesmas blue non (blue non kapital kapital cukup cukup tersedia tersedia sesuai sesuai kebutuhan (kebutuhan jumlah tenaga perawat dirumah singgah covid yang dibayarkan jasanya. jasa pemeriksaan kesehatan perawatan kasus covid cukup tersedia. peningkatan kesehatan dinas pajak rokok pajak rokok masyarakat kesehatan kabupaten semarang pembayaran biaya apbd kab pemeriksaan kesehatan perawatan, pengobatan pasien jamkesda pembayaran premi apbd kab asuransi kesehatan pbi yang didaftarkan bpjs pembayaran biaya apbd kab pemeriksaan kesehatan perawatan, pengobatan pasien covid pembayaran jasa tenaga apbd kab perawat rumah singgah covid peningkatan pelayanan biaya biaya puskesmas, puskesmas, dinas dinas bulan bulan bulan bulan dan penanggulangan operasional operasional rumah sakit, rumah sakit, kesehatan kesehatan laporan masalah kesehatan pelayanan pelayanan sarana sarana kabupaten kabupaten laporan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan semarang semarang kegawatdarura |kegawatdarura swasta, swasta, tan dan posko (tan dan posko petugas psc, petugas psc, kesehatan kesehatan tenaga tenaga cukup cukup kesehatan, kesehatan, tersedia tersedia sopir sopir sesuai sesuai ambulans, ambulans, kebutuhan (kebutuhan |mayarakat mayarakat umum umuskesmas (puskesmas dansarana (dan sarana kesehatan kesehatan swasta yang swasta yang dihasilkan (dihasilkan jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan pertemuan pertemuan koordinasi, (koordinasi, pembinaan (pembinaan dan evaluasi |dan evaluasi upaya upaya kesehatan kesehatan masyarakat |masyarakat yang yang dihasilkan (dihasilkan pelayanan kesehatan dinkes kab. dct dct bagi masyarakat semarang termasuk pelayanan kegawatdaruratan terpenuhinya dinkes kab. apbn kebutuhan penunjang semarang operasional kesehatan program pelayanan kesehatan dasar pembayaran jasa tenaga apbd kab medis paramedis dan tenaga psc penyelenggaraan jumlah jumlah sarana air sarana air dinas dinas sampel |240sampel sampel penyehatan lingkungan isampelair (sampelair |minum minum kesehatan kesehatan kali sampel yang yang diperiksa kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten diperiksa kualitasnya. semarang semarang semarang semarang kualitasnya. jumlah jumlah kali kali kali laporan laporan koordinasi (koordinasi petugas petugas sanitation sanitation berkaitan berkaitan dengan dengan pengawasan (pengawasan kualitasair (kualitas air yang yang dihasilkan (dihasilkan penyelenggaraan dinas dct penyehatan lingkungan kesehatan kabupaten semarang penyelenggaraan apbd kab. . . operasional kesehatan biaya jumlah tim bok tim bok dinas dinas bulan kali kali ti kali manajemen kabupaten operasional (pertemuan kabupaten, tim kabupaten, tim kesehatan kesehatan kali kali kali kegiatan koordinasi bok bok kabupaten kabupaten dukungan dalam rangka puskesmas, puskesmas, semarang semarang administrasi (perencanaan, kepala kepala dan verifikasi (pelaksanaan puskesmas, puskesmas, pengelolaan money bok penanggung penanggung keuangan dan jampersal |jawab program, |jawab program, bok cukup (yang lintas program, lintas program, tersedia dilaksanakan lintas sektor lintas sektor sesuai jumlah kebutuhan (kegiatan money pelaksanaan bok dan ijampersal yang dilaksanakan operasional kesehatan dinas apbn apbn manajemen kabupaten kesehatan kabupaten semaranggetaran operasional program kesehatan, kesehatan, getaran getbag nana men men menanam men gem mang nan nan men men men kemx i s :etak operasional program kesehatan, kesehatan, letak lettengaran operasional program kesehatan, kesehatan, tengaran te7n ms xcc (asukan |operasional program kesehatan, kesehatan, susukan susukkaliwungu operasional program kesehatan, kesehatan, kaliwungu kaliwungruh operasional program kesehatan, kesehatan, suruh suruhdadapayam operasional program kesehatan, kesehatan, dadapayam dadapayamn. mpabean operasional program kesehatan, kesehatan, pabean pabesemoga operasional program kesehatan, kesehatan, semoga semogtuntang |operasional program kesehatan, kesehatan, tuntang tuntangmeningkatnya meningkatnya puskesmas puskesmas bulan kegiatan kegiatan kegiatan puskesmas gedangan operasional program akses akses gedangan gedangan kegiatan kegiatan kegiatan pelayanan indonesia masyarakat masyarakat kegiatan kegiatan kegiatan kesehatan sehat melalui (terhadap terhadap kegiatan kegiatan kegiatan promosi pendekatan (pelayanan pelayanan kegiatan kegiatan kegiatan preventif, keluarga. kesehatan kesehatan kegiatan kegiatan kegiatan pemberdayaan pembinaan (pemerintah pemerintah kegiatan kegiatan kegiatan masyarakat kesehatan daerah dan daerah dan orang orang orang diwilayah keluarga. swasta yang (swasta yang kegiatan kegiatan kerja perbaikan gizi (berkualitas dan (berkualitas dan puskesmas masyarakat. |berizin berizin(ianyubiru |operasional program kesehatan, kesehatan, banyubiru banyubirambu operasional program kesehatan, kesehatan, jambu jambkhai ,nsskowono |operasional program kesehatan, kesehatan, sukowono sukowonoambarawa |operasional program kesehatan, kesehatan, ambarawa ambarawsosialisasi bahaya kelurahan apbn narkoba dan aids bagi kranggan remaja penguatan kader apbn masyarakat peduli aids kelurahan mpa) barkai ii (ia aan operasional kesehatan biaya pendukung meningkatnya petugas puskesmas puskesmas bulan kegiatan kegiatan kegiatan puskesmas duren operasional program akses kesehatan, duren duren kegiatan kegiatan kegiatan pelayanan indonesia masyarakat karyawan kegiatan kegiatan kegiatan kesehatan sehat melalui (terhadap puskesmas, 7kegiatan kegiatan kegiatan promosi pendekatan (pelayanan kader kegiatan kegiatan kegiatan preventif, keluarga. kesehatan yang (kesehatan, kegiatan kegiatan kegiatan pemberdayaan pembinaan |bersifat lintas sektor, kegiatan kegiatan kegiatan masyarakat kesehatan promotifdan (guru, siswa dan orang orang orang diwilayah keluarga. preventif masyarakat kegiatan kegiatan kerja perbaikan gizi diwilayah puskesmas masyarakat: puskesmasembatan operasional program kesehatan, kesehatan, jembatan jembat aaden operasional program kesehatan, kesehatan, baden bademt bayi dan balita kelurahan apbn aan laman leebringin operasional program kesehatan, kesehatan, bringin bringi. . a1. pelatihan kader desa, truk, apbn apbn posyandu desa bringin,latihan kader pakis apbn apbn posyandunyak operasional program kesehatan, kesehatan, banyak banyuskesmas banyakwerkas operasional program kesehatan, kesehatan, berkas berkaembinaan posyandu karangsari apbn apbn foamasantama loop spp operasional kesehatan biaya pendukung petugas petugas puskesmas puskesmas bulan @kegiatan kegiatan kegiatan puskesmas pringapus operasional program kesehatan, kesehatan, pringapus pringapunw"ih (ungaran operasional program kesehatan, kesehatan, ungaran uerep operasional program kesehatan, kesehatan, serep serepa nih a.ayangan operasional program kesehatan, kesehatan, layangan laykalangan operasional program kesehatan, kesehatan, kalangan kalrogram pengawasan iii iii h.o1 peningkatan jumlah iltp jumlah iltp industri rumah industri rumah kabupaten kabupaten iltp iltp iltp iltp pengawasan keamanan |yang dibina |yangdibina tangga pangan tangga pangan semarang semarang laporan pangan dan bahan iltp), sarana |(iltp), sarana bulan berbahaya distribusi distribusi obat obat obat obat tradisional tradisional kosmetik kosmetik dinas kesehatan hal. dari urusan bidang indikator kinerja rencana tahun perkiraan maju tanijumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan bulan bulan monitoring monitoring sarana sarana distribusi distribusi obat obat obat obat tradisional |tradisional kosmetik yang (kosmetik yang dihasilkan (dihasilkan biaya operasional pengawasan keamanan pangan cukup tersedia sesuai kebutuhan dak) peningkatan kabupaten apbd kab apbd kab pengawasan keamanan semarang pangan dan bahan berbahaya peningkatan apbn pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya program promosi kesehatan dan pemberdayaan pengembangan media biaya biaya petugas petugas kabupaten kabupaten bulan bulan bulan bulan promosi dan informasi |operasional operasional promes, prokes, semarang semarang jenis sadar hidup sehat promosi (promosi masyarakat masyarakat dokumen kesehatan kesehatan sekolah, sekolah, laporan melalui media (melalui media masyarakat masyarakat laporan radio spot radio spot umum, petugas umum, petugas buku cukup cukup sik, tenaga it, (sik, tenaga it, tersedia tersedia petugas profil petugas profil sesuai sesuai kebutuhan (kebutuhan jumlah media jumlah media jenis jenis jenis promosi promosi kesehatan kesehatan yang yang disediakan |disediakan jumlah jumlah dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen informasi informasi kesehatan kesehatan yang disusun |yang disusuh$hh s . jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan laporan koordinasi, (koordinasi, buku laporan advokasi, advokasi, buku pembinaan, (pembinaan, evaluasi evaluasi program program promosi dan (promosi dan informasi informasi kesehatan kesehatan yang yang dihasilkan (dihasilkan jumlah laporan kampanye german yang dihasilkan (dak). jumlah buku raport kesehatan dan catatan kesehatan dak). pemenuhan kebutuhan dinas apbn apbn (penunjang kegiatan kesehatan kab. promosi dan informasi semarang kesehatan pemenuhankebutuhan dinkes kab dct dct penunjang kegiatan semarang promosi dan informasi kesehatan tersedianya media dinkes kab. apbd kab inn a55. tersedianya raport dinkes kab. apbd kab kesehatan dan catatan semarang kesehatan tersusunnya buku profil dinkes kab. apbd kab kesehatan dan buku semarang saku kesehatan terpeliharanya aplikasi dinkes kab. apbd kab penyuluhan jumlah jumlah masyarakat masyarakat kabupaten kabupaten laporan laporan laporan laporan masyarakat pola hidup |laporan laporan umum, kader umum, kader (semarang semarang laporan sehat peningkatan (peningkatan desa siaga, desa siaga, kapasitas kapasitas poskestren, poskestren, poskestren (poskestren (tenaga prokes |tenaga prokes yang yang dihasilkan (dihasilkanrogram program pemberdayaan (pemberdayaan masyarakat masyarakatmberdayaan masyarakat pemenuhan kebutuhan dinkes kab. dct dct penunjang kegiatan semarang pemberdayaan masyarakat gizi masyarakat . an pemberiantambahan jumlah balita jumlahbalita balita kurang balitakurang kabupaten kabupaten balita balita balita balita makanan dan vitamin |kuranggizi |kuranggizi (gizi, balitagizi gizi, balitagizi semarang semarang balita gizi yang yang buruk baru, (buruk baru, buruk mendapatkan (mendapatkan (petugas gizi, (petugas gizi, balita makanan makanan bidan desa bidan desa dha tambahan tambahan laporan jumlah balita jumlah balita balita gizi balita gizi balita gizi buruk gizi buruk buruk buruk gizi buruk baru yang baru yang mendapatkan (mendapatkan formula (formula jumlah balita jumlah balita balita balita dha balita dha yang (dha yang dha dha mendapatkan (mendapatkan makanan makanan tambahan tambahan jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan koordinasi, (koordinasi, monitoring, (monitoring, evaluasidan evaluasi dan sosialisasi sosialisasi program gizi (program gizirbaikan gizi pemenuhan kebutuhan dinkes kab. dct dct penunjang kegiatan semarang perbaikan gizi program an inn ian iii lingkungan sehat penyuluhan jumlah jumlah kepala kepala kabupaten kabupaten laporan laporan laporan menciptakan laporan laporan puskesmas, puskesmas, semarang semarang bulan laporan lingkungan sehat koordinasi, (koordinasi, sanitation, sanitation, bulan monitoring monitoring pengelola pengelola dan evaluasi |dievaluasi pokmair, pokmair, program program penjajah penjajah penyehatan (penyehatan |makanan makanan lingkungan lingkungan dan stem |dan stem yang yang dihasilkan (dihasilkan jasa pengelolaan limbah medis rumah singgah covid cukup tersedia pemenuhan kebutuhan dinkes kab. dct dct penunjang kegiatan semarang penyehatan lingkungan pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbn apbn penunjang kegiatan semarang penyehatan lingkungan pengelolaan limbah apbd kab medis rumah singgahbusi, sosialisasi kebijakan jumlah jumlah sanitation sanitation kabupaten kabupaten laporan laporan laporan lingkungan sehat laporan laporan puskesmas, puskesmas, semarang semarang laporan laporan kunjungan (kunjungan tti, dami, |tti, dami, pemohon laik (pemohon laik (pedagang pedagang sebatang (sebatang |makanan makanan dihasilkan (dihasilkan disekitar disekitar sekolah sekolah jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan sosialisasi, (sosialisasi, koordinasi, (koordinasi, pembinaan (pembinaan program program penyehatan (penyehatan lingkungan (lingkungan dan dan kesehatan kesehatan kerjakan (kerja yang dihasilkan (dihasilkan pembinaan dan dinkes kab. dct dct pengawasan tti tpm, semarang dami dan pedagang makanan disekitar sekolahan pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbd kab penunjang kegiatan semarang upaya kesehatan kerja pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbn apbn penunjang kegiatan semarang upaya kesehatan kerja program pencegahan penyakit menular penyemprotan logging jumlah jumlah petugas petugas logging, kabupaten kabupaten kali kali kali kali sarang nyamuk penyemprotan penyemprotan |logging, desa desa endemis, semarang semarang lalat tpa jlalatdi tpa endemis, desa |desa sporadis, laporan tps yang tps yang sporadis, tpa |(tpa tps org keg dilakukan dilakukan tps laporan jumlah jumlah larvasida larvasida yang yang disediakan disediakan jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan pertemuan pertemuan kader kader |semantik yang |semantik yang dihasilkan (dihasilkan biaya biaya org keg org keg operasional |operasional org keg pemantau pemantau jentik cukup jentikliter liter penyelidikan (penyelidikan kasus dbd (kasus dbd yang yang dihasilkan |dihasilkan desinfektan covid yang sediakan., "si s: maw penyemprotan logging kabupaten apbd kab apbd kab sarang nyamuk semarang penyemprotan logging pajak rokok sarang nyamuk pelayanan pencegahan biaya biaya wanita pekerja wanita pekerja kabupaten kabupaten bulan bulan bulan bulan dan penanggulangan pendampingan (pendampingan seksual, seksual, semarang semarang laporan penyakit menular dan dan penderita penderita kegiatan pemeriksaan (pemeriksaan tbc hiv tbc hiv laporan kesehatan kesehatan aids dbd isp |aids dbd ipa bulan dha cukup (dha cukup |a diare, diare, petugas laporan tersedia tersedia petugas puskesmas, rs, sesuai sesuai puskesmas, rs, (pendamping kebutuhan (kebutuhan (pendamping |dha, dha, pendamping pendamping |tb, masyarakat tb, masyarakat usia usia tahun (tahun, tenaga investigator surveilans dan tenaga kesehatan rsu yang menangani covid jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan pertemuan pertemuan refreshing refreshing kader mpa (kader mpa yang yang dihasilkan (dihasilkan biaya biaya kegiatan kegiatan kegiatan operasional operasional pemberian (pemberian obat filariasis obat filariasisosialisasi, (sosialisasi, evaluasi evaluasi program program berkata yang berkata yang dihasilkan (dihasilkan biaya biaya bulan bulan bulan pendampingan (pendampingan penderita penderita cukup tersedia |cukup tersedia ssi . s rh . . jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan hari kerja laporan koordinasi, (koordinasi, dan hari hari monitoring (monitoring libur kerja dan dan evaluasi |dan evaluasi bulan hari program program bulan libur pencegahan (pencegahan bulan bulan dan dan bulan penanggulangan |penanggulangan bulan penyakit penyakit menular yang menular yang dihasilkan (dihasilkan uang lembur dalam rangka penanganan covid cukup tersedia sesuai kebutuhan. insentif tenaga investigator surveilans dan tenaga kesehatan dalam penanganan covid pemenuhan kebutuhan dinkes kab. dct dct (penunjang kegiatan semarang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbd kab apbd kab penunjang kegiatan semarang pencegahan penanganan covid pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbn apbn penunjang kegiatan semarang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pembayaran insentif apbn tenaga kesehatan yang menangani covid (bok tambahan apbn) peningkatan imunisasi jumlah jumlah petugas petugas kabupaten kabupaten laporan laporan laporan laporan laporan imunisasi imunisasi semarang semarang laporan laporan koordinasi, (koordinasi, (puskesmas, puskesmas, bulan monitoring monitoring (bayi, balita, bayi, balita, dan evaluasi |dievaluasi siswa sd mi, (siswa sd mi, program program bidan desa, bidan desa, imunisasi imunisasi pelaksana pelaksana yang yang imunisasi imunisasi dihasilkan (dihasilkan swasta dan rs, (swasta dan rs, lintas sektor, |lintas sektor, lintas program lintas program jumlah jumlah laporan laporan laporan dan |laporan dan laporan rekomendasi |rekomendasi bimbingan (bimbingan pengelolaan (pengelolaan vaksindan |vaksin dan pws pws imunisasi imunisasi puskesmas (puskesmas yangi x i x . (ja biaya biaya bulan bulan bulan operasional operasional buku distribusi distribusi vaksin cukup (vaksin cukup tersedia tersedia sesuai sesuai kebutuhan (kebutuhan jumlah buku pencatatan stok vaksin dan logistik imunisasi yang disediakan pemenuhan kebutuhan dinkes kab. dct dct (penunjang kegiatan semarang (pelayanan imunisasi koordinasi, evaluasi dan dinkes kab. apbd kab apbd kab penguatan program semarang imunisasi pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbn apbn penunjang kegiatan semarang pelayanan imunisasi peningkatan jumlah jumlah masyarakat masyarakat kabupaten kabupaten laporan laporan laporan laporan surveillance laporan laporan terkena klb, (terkena klb, semarang semarang laporan epidemiologi dan pertemuan (pertemuan spesimen afp (spesimen afp laporan penanggulangan wabah (koordinasi koordinasi dan campak, dan campak, laporan surveilans surveilans petugas petugas dan dan surveilans, surveilans, kesehatan kesehatan haji petugas bkj (petugas e bkj haji yang yang dihasilkan (dihasilkan jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan penyelidikan (penyelidikan epidemiologi epidemiologi dan dan penanggulangan |penanggulangan klb yang klb yang dihasilkan (dihasilkan jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan pemeriksaan (pemeriksaan sampel afp (sampel afp dan campak |dan campak yang yang dihasilkan (dihasilkan jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan laporan bintik bintik sampel sampel surveilans (surveilans puskesmas (puskesmas yang yang dihasilkan (dihasilkan jumlah laporan penyelidikan epidemiologi wabah. jumlah sampel covid yang diperiksah . :rs pemenuhan kebutuhan dinkes kab. dct dct penunjang kegiatan semarang surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah penyelidikan dinkes kab. apbd kab apbd kab epidemiologi dan semarang penanggulangan klb pemeriksaan spesimen dinkes kab. apbd kab apbd kab pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbn apbn penunjang kegiatan semarang surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah peningkatan jumlah jumlah peserta peserta kabupaten kabupaten laporan laporan laporan komunikasi, informasi |laporan laporan posyandu posyandu semarang semarang laporan laporan dan edukasi (kie) koordinasi, (koordinasi, |(penduduk (penduduk pencegahan dan monitoring, (monitoring, berusia 15th (berusia pemberantasan evaluasidan jevaluasidan pra lansia), pra lansia), penyakit sosialisasi sosialisasi pengelola pengelola program program program ptm (program ptm pengendalian (pengendalian penyakit tidak (penyakit tidak menular yang (menular yang dihasilkan (dihasilkan jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan monitoring (monitoring pencatatan pencatatan dan pelaporan |dan pelaporan ptm ptm puskesmas (puskesmas yang yang dihasilkan dihasilkan pemenuhan kebutuhan dinkes kab. dct dct penunjang kegiatan semarang pencegahan penyakit tidak menular pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbn apbn penunjang kegiatan semarang pencegahan penyakit tidak menular program standarisasi pengembangan sumber biaya biaya tenaga tenaga kabupaten kabupaten bulan bulan bulan bulan daya manusia bidang operasional operasional |kesehatan, kesehatan semarang semarang laporan kesehatan sertifikasi sertifikasi calon tenaga kegiatan tenaga tenaga blue kesehatan kesehatan puskesmamonitoring (monitoring tenaga tenaga kesehatan kesehatan yang yang dihasilkan 7. h . biaya biaya kegiatan operasional operasional rekrutmen (rekrutmen tenaga blue (tenaga blue puskesmas (puskesmas cukup tersedia |cukup tersedia sesuai sesuai kebutuhan (kebutuhan pengembangan sumber kabupaten hcr dct daya manusia bidang semarang kesehatan pengembangan sumber apbd kab daya manusia bidang kesehatan peningkatan akreditasi jumlah jumlah puskesmas, puskesmas kabupaten kabupaten laporan laporan laporan pelayanan kesehatan |laporan laporan laksda semarang semarang laporan pendampingan (pendampingan puskesmas akreditasi akreditasi fasyankes fasyankes yang yang dihasilkan (dihasilkan jumlah jumlah puskesmas puskesmas (puskesmas puskesmas puskesmas yang yang melakukan (melakukan penilaian penilaian akreditasi akreditasi pemenuhan kebutuhan dinkes dct dct (penunjang kegiatan kabupaten akreditasi fasyankes semarang pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbd kab apbd kab penunjang kegiatan semarang akreditasi puskesmas pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbn apbn penunjang kegiatan semarang akreditasi puskesmas program peningkatan anak balita penyuluhan kesehatan jumlah jumlah petugas petugas kabupaten kabupaten laporan laporan laporan laporan anak balita laporan laporan (puskesmas, puskesmas, semarang semarang jenis koordinasi, (koordinasi, (bidan desa bidan desa evaluasi evaluasi program program kesehatan kesehatan anak yang anak yang dihasilkan (dihasilkan tersedianya tersedianya jenis jenis jenis media media penyuluhan (penyuluhan kesehatan kesehatan anak balita anak balita koordinasi kegiatan dinkes kab. apbd kab pelayanan kesehatan semarang balita tersedianya media dinkes kab. apbd kab penyuluhan kesehatan semarang anak balita tersedianya pmt bagi dinkes kab. apbd kab anak berkebutuhan semarang khusxxx. pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbn apbn penunjang kegiatan semarang pelayanan kesehatan balita pemenuhan kebutuhan pajak rokok penunjang kegiatan pelayanan kesehatan balita program peningkatan lansia pelayanan jumlah jumlah petugas lansia, petugas lansia, kabupaten kabupaten laporan laporan laporan laporan pemeliharaan laporan laporan kaderlansia (kaderlansia semarang semarang buah kesehatan koordinasi, (koordinasi, orang evaluasi evaluasi program program kesehatan kesehatan lansia yang (lansia yang dihasilkan (dihasilkan jumlah buku jumlah buku buah buah buah pemantauan (pemantauan kesehatan kesehatan pribadi lansia (pribadi lansia yang yang disediakan |disediakan jumlah lansia jumlah lansia orang orang orang resiko tinggi (resiko tinggi yang yang mendapatkan (mendapatkan makanan makanan tambahan tambahan pemenuhan kebutuhan dinkes kab. dct dct penunjang kegiatan semarang pelayanan kesehatan lansia tersedianya buku dinkes kab. apbd kab apbd kab pemantauan kesehatan semarang pribadi lansia tersedianya pmt bagi dinkes kab. apbd kab apbd kab pang poo mma pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbn apbn penunjang kegiatan semarang pelayanan kesehatan lansia program peningkatan keselamatan ibu perawatan berkala bagi jumlah jumlah kepala kepala kabupaten kabupaten laporan laporan laporan ibu hamil dari keluarga |laporan laporan puskesmas, puskesmas, semarang semarang laporan laporan kurang mampu koordinasi, (koordinasi, bidan, ibu bidan, ibu laporan evaluasi evaluasi hamil kek hamil kek, orang program program tenaga buku kesehatan ibu (kesehatan ibu administrasi laporan yang yang laporan dihasilkan (dihasilkan bayi baru lahir jumlah jumlah laporan laporan laporan dan |laporan dan laporan rekomendasi |rekomendasi konsultasi (konsultasi ahli ahli penanganan (penanganan obstetri obstetri neonatal yang (neonatalh s r . . jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan pertemuan, pertemuan, pembahasan |pembahasan p pengkajian pengkajian amp yang (amp yang dihasilkan (dihasilkan jumlah bumi jumlah bumi orang orang orang kek yang kek yang mendapatkan (mendapatkan makanan makanan tambahan tambahan tersedianya tersedianya buku buku buku buku kia dan (buku kia dan form p4k form p4k jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan laporan penyediaan (penyediaan fasilitatifke fasilitasi puskesmas (puskesmas yang yang dihasilkan (dihasilkan jumlah jumlah laporan laporan laporan laporan bayi baru laporan konfirmasi (konfirmasi lahir bayi kematian kematian orang baru lahir ibu anak ibu anak orang orang yang yang orang dihasilkan (dihasilkan jumlah bayi baru lahir yang dilakukan pemeriksaan shk jumlah tenaga administrasi yang dibayarkan jasanya jumlah ibu hamil resiko tinggi yang mendapatkan makanan tambahan (susu) pemenuhan kebutuhan dinkes kab. dct dct (penunjang kegiatan semarang pelayanan kesehatan ibu konsultasi ahli dinkes kab. apbd kab apbd kab long mma mene pembahasan medis amp dinkes kab. apbd kab apbd kab tersedianya pmt ibu dinkes kab. apbd kab apbd kab ulp paman doo doo ima mere tersedianya buku kia dinkes kab. apbd kab apbd kab amami doo sma tersedianya poster dinkes kab apbd kab apbd kab pratap penanganan semarang radar maternal dan neonatal tersedianya buku dinkes kab. apbd kab apbd kab penanganan radar semarang maternal dan neonatalhs aan pemenuhan kebutuhan dinkes kab. apbn apbn penunjang kegiatan semarang pelayanan kesehatan ibu jaminan persalinan jumlahkasus jumlah kasus |lbuhamil,ibu ibuhamil,ibu kabupaten kabupaten kasus j114 kasus kasus kasus bagi ibu hamil dan kegawatdarura |kegawatdarura |bersalin,ibu |bersalin,ibu (semarang semarang paket keluarga tanneonatal (tan neonatal (nifas resiko nifas resiko bulan yang dibiayai |yang dibiayai tinggi dan tinggi dan bulan pendamping, (pendamping, tenaga tenaga kesehatan kesehatan jumlah bayi jumlah bayi paket paket paket baru lahir baru lahir yang yang dilakukan dilakukan pemeriksaan (pemeriksaan shk shk biaya biaya bulan bulan bulan operasional operasional transportasi (transportasi rujukan rujukan cukup tersedia |cukup tersedia biaya biaya bulan bulan bulan operasional operasional rtk cukup (rtk cukup tersedia tersedia jaminan persalinan bagi kabupaten apbn apbn program peningkatan bluetaran getaran puskesmas gettaran puskesmas getetak letak puskesmas letakletak puskesmas iii. (iengaran tengaran puskesmas teengaran puskesmas tesukan susukan puskesmas susukan |sukan puskesmas susukiwungu kaliwungu puskesmas kaliwungiwungu puskesmas kaliwungruh suruh puskesmas suruhruh puskesmas suruhadapayam dadapayam puskesmas dadapayamagu jawab program kegiatan target rivera)adapayam puskesmas dadapayamabean pabean puskesmas pabeabean puskesmas pabemoga semoga puskesmas semogamoga puskesmas semoguntang tuntang puskesmas tuntanguntang puskesmas tuntangdangan gedangan puskesmas geddangan puskesmas gedh (ii.ubiru banyubiru puskesmas banyubirubiru puskesmas banyubir(jambu jambu puskesmas jambuambu puskesmas jambkowono sukowono puskesmas sukowonokowono puskesmas sukowono peningkatan pelayanan biaya operasional karyawan, karyawan, puskesmas puskesmas bulan puskesmas bulan bulan kesehatan blue penyelenggara (penyelenggara pasien, sarana pasien, sarana ambarawa ambarawa ambarawa puskesmas ambarawaambarawa puskesmas ambarawauren duren puskesmas dururen puskesmas durjembatan jembatan puskesmas jembatembatan puskesmas jembatden baden puskesmas badden puskesmas badringin bringin puskesmas bringiringin puskesmas bringiak banyak puskesmas banyakak puskesmaserkas berkas puskesmas berkaserkas puskesmas berkaringapus pringapus puskesmas pringapusringapus puskesmas pringapuungaran ungaran puskesmas uungaran puskesmas urep serep puskesmas sereprep puskesmas serepayangan layangan puskesmas laylayangan puskesmas layangangan kalangan puskesmas kalangangan puskesmas kalangan program peningkatan upt dinas kesehatan peningkatan pelayanan jumlah jumlah pengelola pengelola puskesmas puskesmas 2org bulan 0rg bulan org bulan org kesehatan puskesmas tenaga tenaga keuangan keuangan getaran getaran bulan bulan get|getaran getaran peningkatan pelayanan jumlah jumlah pengelola pengelola puskesmas puskesmas orang orang orang orang kesehatan puskesmas tenaga tenaga keuangan keuangan letak letak bulan bulan bulan bulan letakunitletakii.tengaran tengaran bulan bulan bulan tengartengaran tengaran h.o1sukan susukan bulan bulan bulan susuk|sukan susukan peningkatan pelayanan jumlah jumlah meningkatnya pengelola puskesmas puskesmas orang 2orang orang bulan orang kesehatan puskesmas tenaga tenaga akses keuangan kaliwungu kaliwungu bulan bulan bulan kaliwungu pengelola pengelola masyarakat puskesmas, bulan keuangan keuangan terhadap pengelola org bulan yang yang pelayanan barang, tenaga bulan dibayarkan |dibayarkan |kesehatan outsourcing, unit honorarium (honorarium (pemerintah karyawan, daerah dan sarana swasta yang prasarana berkualitas dan puskesmas, berizinaah xx.x .unit rawat) bukan peserta unit bpjs kesehatan puskesmas jumlah gedung yang dipelihara peningkatan pelayanan puskesmas apbd kab apbd kab kesehatan puskesmas kaliwungu kaliwunguruh suruh bulan bulan bulan suruh(nya (ds.ruh suruhdadapayam dadapayam (bulan bulan bulan dadapayamdadapayam dadapayas xx.abean pabean bulan bulan pabeabean pabean h.o1moga semoga bulan bulan semogsemoga semogatuntang tuntang bulan bulan tuntangii . d1tuntang tuntang peningkatan pelayanan jumlah jumlah pengelola pengelola puskesmas puskesmas org bulan org bulan org bulan org kesehatan puskesmas |tenaga tenaga keuangan keuangan gedangan gedangan bulan bulan gedgedangan gedangan h.o1anyubiru banyubiru bulan bulan banyubirbanyubiru banyubirujambu jambu bulan bulan jambjambu jambu peningkatan pelayanan tersedianya tersedianya pengelola pengelola puskesmas puskesmas (20rg bulan |20rg bulan org bulan org kesehatan puskesmas (kebutuhan (kebutuhan keuangan keuangan sukowono sukowono bulan bulan sukowono penunjang (penunjang puskesmas, puskesmas, org bulan pelayanan pelayanan pengelola pengelola bulan kesehatan (kesehatan barang, tenaga barang, tenaga unit puskesmas puskesmas |outsourcing, outsourcing,peningkatan pelayanan puskesmas apbd kab apbd kab kesehatan puskesmas sukowono sukowonoambarawa ambarawa bulan bulan ambarawunitnian naa peningkatan pelayanan puskesmas apbd kab apbd kab kesehatan puskesmas ambarawa ambarawaduren duren bulan bulan dur. .,? sa. .duren duren peningkatan pelayanan jumlah jumlah pengelola pengelola puskesmas puskesmas 2org bulan |2org bulan org bulan org kesehatan puskesmas tenaga tenaga keuangan keuangan jembatan jembatan bulan bulan jembatjembatan jembw. iiiaden baden bulan bulan badbaden badenringin bringin bulan bulan bringitahun tahun dipelihara dipelihara hari rawat) hari pelayanan rawat)ringin bringibanyak banyak bulan bulan banyakanyak banyakerkas berkas bulan bulan berkahw :hk. pelayanan tahun pasien rawat hari rawat) tahun( inap skt harierkas berkasringapus pringapus bulan bulan pringapuringapus pringapss aa.ungaran ungaran bulan bulan ungungaran ungarrep serep bulan bulan sereporg bulansii hh mr, ,,,ohchr (kas: """ , mingkatan pelayanan puskesmas apbd kab apbd kab kesehatan puskesmas serep sereplayangan layangan bulan bulan layangunit dibayarkan dibayarkan outsourcing, teknisgedung yang dipelihara dipelihara jumlah jumlah unit unit unit perlengkapan (perlengkapan kantoran (kantor dan alat alat kesehatan kesehatan yang tersedia |yang tersedia peningkatan pelayanan puskesmas apbd kab apbd kab kesehatan puskesmas layangan layaikalangan kalangan bulan bulan kaliii mm. sj. j. jumlah jumlah unit unit unit perlengkapan (perlengkapan kantoran (kantor yang alat tersedia kesehatan yang tersedia peningkatan pelayanan puskesmas apbd kab apbd kab kesehatan puskesmas kalangan kalangan h.oj peningkatan pelayanan terpenuhinya jumlah pengelola pengelola laksda laksda orang orang orang bulan orang laksda kebutuhan (tenaga keuangan keuangan kabupaten kabupaten bulan bulan bulan penunjang (pengelola puskesmas, puskesmas, semarang semarang bulan pelayanan keuangan pengelola pengelola orang kesehatan (yang barang, tenaga barang, tenaga bulan laksda jul (dibayarkan |outsourcing, outsourcing, bulan tenaga honorarium karyawan, karyawan, bulan pengelola sarana sarana bulan keuangan prasarana prasarana unit yang laksda laksda dibayarkan honorari.,. .ii . . .bhp bhp bulan bulan bulan kesehatan kesehatan medis dan medis dan reagen kimia (reagen kimia pemeriksaan (pemeriksaan laboratorium |laboratorium cukup cukup tersedia tersedia sesuai sesuai kebutuhan (kebutuhan biaya jasa biaya jasa bulan bulan bulan pelayanan pelayanan kesehatan kesehlaksda apbd kab apbd kab laksda kabupaten semarang dinas kesehatambarawa indikator kinerja rencana tahun perkiraan maju jenis urusan bidang tahun regia spp urusan program kegiatan kode rekening pemerintahan tan (penang kap kelompok sasaran target capaian kinerja kebutuhan dana pagu indikatif ribu rp. sumber dana pagu ung target jawab program kegiatan spr aipa (rkd lalu ala law jas umum| rumah sakit umum ambarawa times,o7o| o o oeo2so| program dan kegiatan pada setiap skpd program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian pengadaan pengadaan pengadaan pasien rumah rsud rsud dr. stel stel stel dinas beserta pakaian dinas |pakaian dinas pakaian dinas |sakit ambarawa gunawan perlengkapannya mangunkusum daftar uraian kegiatan pengadaan pakaian apbd kab dinas beserta perlengkapannya ann program obat dan perbekalan kesehatan pengadaan obat dan terlaksananya terlaksananya pasienrumah pasienrumah rsud rsud dr. paket obat paket obat paket perbekalan kesehatan (pengadaan (pengadaan (sakit sakit ambarawa gunawan dan paket dan paket obat dan obat dan obat dan mangunkusum bhp bhp paket bhp bahan habis (bahan habis pakai pakai kesehatan (kesehatan medis medis daftar uraian kegiatan penanda ona can loro kain loeterlaksananya terlaksananya pasien rsud pasien rsud dr. (rsud rsud dr. paket paket paket sakit pembangunan (pembangunan ambarawa gunawan ambarawa gunawan ruangrawat (ruang rawat angunkusumo mangunkusum inap inap daftar uraian kegiatan pengadaan rumah sakit rsud apbd prov apbd prov ambarawa pengadaan alat alat terlaksananya terlaksananya pasien rsud pasien rsud (rsud rsud paket paket paket paket rumah sakit pengadaan (pengadaan ambarawa ambarawa ambarawa ambarawa alat kesehatan jalan kesehatan daftar uraian kegiatan pengadaan alat alat rsud apbn apbn rumah sakit ambarawa pengadaan alat alat apbd kab rumah sakit pengadaan hepafilter dan dct ventilator program peningkatan pelayanan kesehatan blue peningkatan pelayanan terlaksananya terlaksananya pasien rsud pasien rsud (rsud rsud otot6 tot rumah sakit umum (pelayanan (pelayanan ambarawa ambarawa ambarawa ambarawa, daerah blue kesehatan (kesehatan rumah sakit (rumah sakit daftar uraian kegiatan peningkatan pelayanan rsud apbd kab apbd kab rsud blue ambarawa rumah sakit umum ambarawunggg aur. mm, am. eeeeee rem samaran sesi ever| soo ame esa, program dan kegiatan pada setiap skpd disiplin aparatur pengadaan pakaian pengadaan pengadaan rsud ungaran stel stel dinas beserta pakaian dinas pakaian dinas perlengkapannya pns orang cons orang blue orang dokter mitra orang pengadaan pakaian dinas apbd kab apbd kab beserta perlengkapannya pes pem lho lou si, ppa lpa program obat dan perbekalan kesehatan pengadaan obat dan terlaksananya terlaksananya rsud ungaran rsud ungaran rsud ungaran rsud ungaran paket obat paket obat paket perbekalan kesehatan |pengadaan pengadaan obatan, obatan, paket obat obat dan bhp |obat dan bhp paket vitamin vitamin dan obatan, medis dan non| medis dan non dan suplemen, paket medis medis suplemen, paket bhp vitamin dan paket bhp medis dan suplemen, medis dan paket bhp non paket paket bhp medis bhp medis non medis dan paket bhp non medis pengadaan obat dan apbd kab apbd kab perbekalan kesehatan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pelayanan pencegahan terlaksananya terlaksananya rsud ungaran rsud ungaran rsud ungaran paket paket paket dan penanggulangan pengadaan pengadaan penyakit menular bhp bhp pemasaran pemasaran jenasah jenasah pelayanan pencegahan apbd kab apbd kab dan penanggulangan penyakit menular rumah sakit umum unghanna mm. hj ran ma)terlaksananya terlaksananya rsud ungaran rsud ungaran rsud ungaran rsud ungaran paket unit jenis paket rumah sakit pengadaan pengadaan alat alat alat alat kesehatan kesehatan pengadaan alat alat rsud ungaran apbd prov apbd prov rumah sakit pengadaan alat alat rsud ungaran apbn apbn rumah sakit pengadaan alat alat dct rumah sakit pengadaan alat alat apbd kab rumah sakit pengadaan masyarakat masyarakat rsud ungaran unit ambulance mobil kabupaten kabupaten jenazah semarang semarang pengadaan ambulance apbn mobil jenazah program peningkatan pelayanan kesehatan blue peningkatan pelayanan terlaksananya terlaksananya rsud ungaran rsud ungaran rsud ungaran rsud ungaran rumah sakit umum belanja belanja instalasi unit |instalasi unit |instalasi unit instalasi u daerah blue pegawai, pegawai, pelayanan pelayanan pelayanan dan nit belanja barang belanja barang dan unit dan unit unit pelayanan dan jasa, dan jasa, pendukung pendukung (pendukung dan unit belanja belanja modal pelayanan pelayanan pelayanan pendukung modal meliputi dalam pelayanan dalam tahun pelayanan meliputi administrasi tahun dalam dalam administrasi |umum dan tahun tahun umum dan kepegawaian kepegawaian adminstrasi adminstrasi keuangan dan keuangan dan |perencanaan perencanaan penyediaan penyediaan (logistik medis logistik medis |dan non medis dan non medis penyediaan penyediaan (makan minum makan minum makan makan pasien dan pasien dan pegawai) pegawai) pengadaan pengadaan |dan dan pemeliharaan pemeliharaan (sarira, alves sarira, alves |dan alat dan alat perkantoran perkantoran pembayaran pembayaran (rekening rekening listrik, air dan listrik, air dan |telepon tahanan peningkatan peningkatan pelayanan rsud ungaran apbd kab apbd kab rumah sakit umum daerah blue rumah sakit umum ungkerjaan umumsax3ii nii: n7iiz#ii,soo aaa m ese pass sensasi ersesoa maros sesal nerspu kabupaten dpu kabupaten kabupaten kabupaten oo1 menyurat surat surat semarang semarang semarang semarang menyurat menykomponen komponen kabupaten kabupaten rek rek telpon, rek telpon, rek oo1 komponen instalasi rekening air, rekening air, instalasi instalasi semarang semarang telpon, rek rek air, rek air, rek telpon, komunikasi, sumber listrik, listrik, komunikasi komunikasi air, rek rek internet, internet, rek rek air, daya air dan listrik telepon, telepon, sda dan listrik sda dan listrik internet, rek listrik listrik dan rek internet dpu internet dpu |dpu kab dpu kab rek listrik dan peralatan (peralatan listrik internet, kab semarang kab semarang semarang semarang dan peralatan listrik rek listrik dan dan listrik dan tersedianya tersedianya peralatan alat alat listrik jalan alat listrik listrik dan elektronik |dan elektroniknuhinya terpenuhinya perlengkapan perlengkapan kabupaten kabupaten unit cpu cpu unit perbaikan peralatan peralatan peralatan kerjajalat kantor dan lalat kantor dan semarang semarang monitor monitor kerja dan perlengkapan |kerja dan dan elektronik dpu elektronik dpu printer laser |printer laserjet kantor perlengkapan (perlengkapan kab semarang kab semarang jet printer kantor yang kantor yang printer multifungsi memadai memadai multifungsi harddisk harddisk ups ups lcd proyektor lcd proyektor mesin ketik elektronik mesin ketik elektronikni ) ii i maa, penyediaan logistik pengisian pengisian pegawai dan pegawai dan kabupaten kabupaten dinas dinas dinas jenis dinas kantor galon, tabung |galon, tabung |tamu dpu tamu dpu semarang semarang jenis logistik jenis logistik logistik kantor jenis gas, surat gas, surat kabupaten kabupaten kantor kantor logistik kabar, makan |kabar, makan semarang semarang kantor minum harian |minum harian pegawai, dan |pegawai, dan makan minum (makan minum tamu galon, tamu galon, tabung gas, tabung gas, surat kabar, surat kabar, makan minum (makan minum harian harian pegawai, dan |pegawai, dan makan minum (makan minum tamu tamu penyediaan logistik kabupaten apbd kab apbd kab kantor semarang ketatausahaan terselenggara terselenggara| seluruh seluruh kabupaten kabupaten administrasi keuangan |nya kegiatan kegiatan semarang semarang skpd administrasi administrasi |adminstrasi adminstrasi keuangan keuangan keuangan dinas keuangan dinas yang teratur yang teratur dan tepat dan tepat waktu waktu ketatausahaan kabupaten apbd kab apbd kab administrasi keuangan semarang skpd penyediaan jasa terawat dan terawat dan lingkungan lingkungan kabupaten kabupaten tahun tahun tahun tahun kebersihan kantor terjadinya terjadinya dpu kabupaten dpu kabupaten semarang semarang kebersihan kebersihan semarang semarang lingkungan lingkungan kantor kantor penyediaan jasa kabupaten apbd kab apbd kab kebersihan kantor semarang rapat rapat terfasilitasiny terfasilitasinya| pegawai dpu pegawai dpu kabupaten kabupaten bulan bulan bulan bulan koordinasi dan rapat rapat (rapat rapat kabupaten kabupaten semarang semarang konsultasi luar koordinasi dan |koordinasi dan semarang semarang daerah konsultasi |konsultasi luar daerah luar daerah bagi pegawai |bagi pegawai dpu dpu kabupaten kabupaten semarang semarang rapat rapat koordinasi kabupaten apbd kab apbd kab dan konsultasi luar semarang daera . mw, wm'"m mhn x. . ian penyediaan jasa tersedianya tersedianya honor ptt dan honor ptt dan kabupaten kabupaten orang orang orang orang tenaga pendukung pegawainya |pegawainya outsourcing outsourcing semarang semarang teknis perkantoran pns pns penyediaan jasa tenaga kabupaten apbd kab apbd kab pendukung teknis semarang perkantoran pengelolaan aset tercapainya tercapainya seluruh seluruh kabupaten kabupaten dokumen dokumen dokumen dokumen barang opd perdananya perdananya kegiatan kegiatan semarang semarang seluruh aset (seluruh aset (pengelolaan pengelolaan aset kantor dan kantor dan aset pengembangan pengembangan penataan penataan sistem sistem kearsipan kearsipan perangkat perangkat daerah daerah pengelolaan aset barang kabupaten apbd kab apbd kab opd semarang program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pembangunan gedung terbangunnya terbangunnya gedung kantor (pembangunan kabupaten kabupaten unit unit ded unit kantor gedung kantor |gedung kantor (penunjang gedung kantor semarang semarang baru dan baru dan pelayanan dan penyediaan penambahan (penambahan |pemerintah penunjang fasilitas pada (fasilitas pada kabupaten pelayanan gedung guna |gedung guna semarang masyarakat mempermudah |mempermudah kabupaten pelayanan pelayanan semarang publik publik pembangunan gedung kelurahan apbd kab apbd kab pertemuan kelurahan baden baden relokasi kantor berkas lor apbd kab apbd kab kelurahan bergaslor daerah bengkok sipil pembangunan gedung kantor apbd kab baru balai kelurahan pemerintahan genus kel genus pembangunan gedung kantor apbd kab apbd kab pertemuan kel bandara pemerintah kel kec. ungaran barat bandara pembangunan gedung komplek kantor apbd kab balai kantor kelurahan pemerintah candirejo kel.candice pembangunan kelurahan apbd kab perpustakaan kelurahan pringapus pengadaan perlengkapgedung kel. apbd kab kantor (lanjutan) tambakboyo kel. tambakboyo pembangunan depo kel. bandara, apbd kab arsip perpustakaan kec. ungaran daerah kab. semarang barat pembangunan ruang kec. ungaran apbd kab rapat dinas pariwisata timur kab. semarang pembangunan gedung jalan apbd kab kantor satpol dan lingkar pemadam kebakaran ungaran kab. semarang kec. berkas pembangunan garasi jl. diponegoro apbd kab dan gedung arsip ungaran setda kab. semarang kec. ungaran barat pembangunan ruang jl. kunjungan apbd kab rapat perpustakaan krajan daerah kab. semarang ungaran pembangunan gedung jl. dr. cipta apbd kab kantor kecamatan mangunkusumo ambarawa ambarawa rehabilitasi kantor kantor apbd kab pemerintah kel pemerintah kel langensari langensari pembangunan perluasan bandara apbd kab gedung kantor bpbd kab. semarang relokasi kantor gempol apbd kab apbd kab kelurahan gempol penambahan ruangan kranggan apbd kab dan penataan halaman kantor kelurahan kranggan kec. ambarawa pengadaan tersedianya tersedianya dpu kabupaten dpu kabupaten kabupaten pengadaan jenis oo1 perlengkapan dan perlengkapan (perlengkapan semarang semarang semarang genset dan peralatan kantor dan dan peralatan (dan peralatan mesin pemotong gedung kantor kantor. kantor. rumput daftar uraian kegiatan pengadaan perlengkapan dpu kabupaten apbd kab apbd kab dan peralatan kantor dan semarang gedung kantor pemeliharaan merawatnya merawatnya 4gedung pusat gedung induk kabupaten kabupaten gedung gedung gedung induk gedung rutin berkala gedung |gedung kantor |gedung kantor gedung gedung bidang semarang semarang induk induk kantor ranting induk kantor dpu dpu ranting dan aula dpu kantor gedung kantor kabupaten kabupaten kab semarang ranting bidang aula ranting semarang, mhahnnwwrri wii .:8rm jim. n,.mo.n m m th1| am pemeliharaan kabupaten apbd kab apbd kab rutin berkala gedung semarang kantor pemeliharaan tersedianya tersedianya seluruh seluruh dpu kabupaten kabupaten kendaraan kendaraan kendaraan rutin berkala kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan dinas semarang semarang dinas roda (dinas roda |dinas roda kendaraan kendaraan dinas siap dinas siap dinas dan dan dan dinas roda dinas operasional pakai laik pakai laik kendaraan kendaraan kendaraan dan jalan jalan dinas roda dinas roda dinas roda kendaraan kendaraan kendaraan |kendaraan roda dinas roda roda roda dan kendaraan roda pemeliharaan dpu kabupaten apbd kab apbd kab rutin berkala kendaraan semarang dinas operasional pemeliharaan tersedianya tersedianya perlengkapan perlengkapan kabupaten kabupaten unit service service unit rutin berkala perlengkapan (perlengkapan |dan peralatan dan peralatan semarang semarang penggantian |penggantian perlengkapan dan dan peralatan |dan peralatan |gedung kantor |gedung kantor spare part: spare part: peralatan gedung kantor yang kantor yang bh, bh, sound kantor siap pakai siap pakai sound system bh, system bh, pompa air bh, pompa air mesin pemotong bh, mesin rumput bh, pemotong lcd bh, cctv rumput bh, serta lcd bh, pemeliharaan cctv instalasi air, serta listrik, telpon pemeliharaan instalasi air, listrik, telpon pemeliharaan kabupaten apbd kab apbd kab rutin berkala semarang perlengkapan dan peralatan gedung kantor rehabilitasi terpeliharanya| terpeliharanya terpeliharanya terpeliharanya kabupaten kabupaten unit lokasi ded dan unit sedang berat rumah gedung kantor |gedung kantor |gedung kantor (gedung kantor semarang semarang unit gedung, talud gedung gedung kantor pemerintahan (pemerintahan pemerintah pemerintah pendukung (pemerintahan yang yang sarira representatif representatif gedung) rehab gedung serbaguna kec. banyak apbd kab apbd kab kantor kecamatan banyak rehabilitasi gedung kel. apbd kab kantor kelurahan karangsari karangsari kec. berkas pembongkaran gedung kecamatan apbd kab aula kecamatan dan ingin penataan halaman rehab balai kelurahan kel. baran apbd kab b gedung joglo kec. kec. kaliwungu apbd kab kaliwungu rehab gedung kantor kelurahan apbd kab lama, pagar keliling, pojoksatu halaman, dan penataan parkir kantor kel. pojoksatu pembangunan gedung kecamatan apbd kab pelayanan pkk kec. ambarawa amb rehab berat rumah desa sukowono apbd kab dinas dan pembangunan ruang panas ppk, dan pkk dan penataan lingkungan kantor kecamatan rehab total kantor kelurahan apbd kab kelurahan susukan susukan rehab gedung dsn banggirejo apbd kab kecamatan suruh suruh rehabilitasi gedung kantor apbd kab pertemuan aula) kantor pemerintah kecamatan ungaran kec. ungaran barat barat renovasi total kantor rt. rw. apbd kab kelurahan kalirejo kec. ungaran timur. rehab berat gedung kel. wakil apbd kab apbd kab wakil relokasi kantor gempol apbd kab kelurahan gempol penataan halaman kel. apbd kab kelurahan kranggan kranggan ambarawa kec. ambarawa penataan halaman ungaran barat apbd kab kantor kecamatan ungaran barat rehabilitasi kantor sidomulyo apbd kab kelurahan sidomulyo ungaran timur kecamatan ungaran timur revitalisasi rehabilitasi bandara apbd kab gedung depot arsip kabupaten semarang pembangunan ex. desa pager apbd kab kantor bupati semarang kec. pager kaliwungu pintu gapura, pagar, desa susukan apbd kab taman halaman kantor kecamatan susukan rehab talud lingkungan barenlitbangda apbd kab apbd kab kantor barenlitbangda kabupaten kab. semarang semari' i '' .vw, nga .u rehabilitasi tersedianya tersedianya seluruh dpu kabupaten unit unit unit sedang berat kendaraan kendaraan perbaikan semarang kendaraan dinas siap dinas siap kendaraan dinas operasional pakai pakai dinas rehabilitasi dpu kabupaten apbd kab apbd kab sedang berat kendaraan semarang dinas operasional pepe fetal| jotmpramaro | disiplin aparatur pengadaan pakaian terpenuhinya terpenuhinya pegawai dpu pegawai dpu dpu kabupaten kabupaten buah buah pengadaan buah dinas beserta pakaian dinas (pakaian dinas kabupaten kabupaten semarang semarang pakaian perlengkapannya guna guna semarang semarang olahraga menunjang menunjang tugas tugas kedinasan kedinasan pengadaan pakaian dinas dpu kabupaten apbd kab apbd kab beserta perlengkapannya semarang pengelolaan terlaksananya terlaksananya seluruh seluruh dpu kabupaten kabupaten dokumen dokumen dokumen dokumen administrasi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan semarang semarang kepegawaian kepegawaian |kepegawaian (pengelolaan pengelolaan dan dan administrasi administrasi tersedianya tersedianya kepegawaian kepegawaian dokumen dokumen administrasi administrasi kepegawaian kepegawaian pengelolaan administrasi dpu kabupaten apbd kab apbd kab kepegawaian semarang program peningkatan oo1 kapasitas sumber daya aparatur pendidikan dan terlaksananya terlaksananya pegawai dpu pegawai dpu kabupaten kabupaten kali kali kali kali pelatihan formal pelatihan pelatihan kabupaten kabupaten semarang semarang pendidikan pendidikan semarang semarang dan pelatihan |dan pelatihan formal formal pendidikan dan pelatihan kabupaten apbd kab apbd kab formal semarang sosialisasi bintik terlaksananya terlaksananya pegawai dpu dpu kabupaten kegiatan peraturan perundang |sosialisasi sosialisasi semarang undangan bintik bintik peraturan peraturan perundang perundang undangan undangan sosialisasi bintik dpu kabupaten apbd kab apbd kab peraturan perundang semarang undaxis rrrwrr na7a7272a mpu kabupaten dpu kabupaten dpu kabupaten kabupaten jenis jenis jenis jenis capaian kinerja opd laporan laporan semarang semarang semarang semarang dokumen dokumen dokumen dokumen capaian capaian kinerja kinerja perangkat perangkat daerah daerah penyusunan laporan dpu kabupaten apbd kab apbd kab capaian kinerja opd semarang penyusunan laporan tersusunnya tersusunnya kegiatan kegiatan dinas dpu kabupaten kabupaten laporan laporan laporan laporan keuangan opd laporan laporan dinas semarang semarang keuangan keuangan perangkat perangkat daerah daerah penyusunan laporan dpu kabupaten apbd kab apbd kab keuangan opd semarang penyusunan dokumen tersusunnya tersusunnya program dan program dan dpu kabupaten kabupaten dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan skpd dokumen rka |dokumen rka |kegiatan kegiatan semarang semarang perencanaan perencanaan dokumen dpa (dokumen dpa |dpu kab dpu kab semarang semarang dokumen dokumen senja senja dokumen dokumen kapas kapas dan dan kuda pas kuda pas dokumen dokumen rupa rupa dokumen dokumen dpp dpp dokumen rtp dokumen rtp sip sip penyusunan dokumen dpu kabupaten apbd kab apbd kab perencanaan skpd semarang help lrs hommamasuma loo boh lea dan tata ruang program pembangunan jalan dan jembatan pembangunan jalan terbangunnya terbangunnya wilayah kabupaten jalan baru jalan baru terisolir semarang perbatasan pem. jalan antar desa tengaran apbd kab tengaran sruweng sruweng gunung gunterlaksananya terlaksananya jembatan jembatan kabupaten kabupaten buah buah ded buah pembangunan pembangunan kabupaten kabupaten semarang semarang jembatan semarang semarang penggantian penggantian pelebaran pelebaran jembatan jembatan daftar uraian kegiatan jembatan jalan dusun desa tanjung apbd kab kurang desa tanjung dusun kalijambe desa kalijambe pembangunan jembatan dusun ngelo apbd kab jalan dusun ngelo desa desa getaran getaran dusun sanggar, dusun iwak, dusun kerangkeng desa batur gts pembangunan jembatan desa nogosaren apbd kab jalan kabupaten nogosaren sepasang) jembatan kaliparat rehab jembatan desa rogomulyo apbd kab penghubung ds. rogomulyo desa jetis rehab jembatan desa sial apbd kab apbd kab penghubung sial topten pembangunan jembatan desa klep apbd kab kecil klep kemasan pembangunan jembatan desa apbd kab dsn. jagoan ds. kebonagung kebonagung dsn. kalisat ds. kalimanggis kec. kajoran temanggung pembangunan jembatan dsn jaten apbd kab jalan poros desa dsn sukorejo glagahombo sukorejo dsn jaten bonomerto pembuatan jembatan desa keji dsn apbd kab kabupaten ruas desa lorong desa keji dsn lorong desa serep serep) desa keji pembangunan jembatan layangan apbd kab layangan beji kel. beji pembangunan jembatan desa lankan apbd kab dsn. goyangan ds. lankan dsn. kalidukung ds. genting pembangunan jembatan kec. suruh apbd kab kali puckec. banyak apbd kab sidomakmur recap jembatan desa lumpang apbd kab kutukan rehab jembatan dusun desa potongan apbd kab peter pembangunan jembatan apbd kab apbd kab asinan, desa asinan kec. susukan pembangunan jembatan apbd kab lumpang (pembangunan jembatan apbd kab tegalrejo baden penggantian jembatan pelucutan apbd kab kalimaling kec. banyak penggantian jembatan kauman lor apbd kab kalibaru pabean pelebaran jembatan tampil kec apbd kab seri susukan peningkatan jalan terlaksananya terlaksananya jalan jalan kabupaten kabupaten ruas apbd ruas ruas (apbd kabupaten peningkatan peningkatan kabupaten kabupaten semarang semarang kab): 6ruas (apbd kab): |kab): ruas jalan jalan (banker): ruas (banker): kabupaten kabupaten ruas apbn) (i(banker), ruas apbn) ruas (apbn) daftar uraian kegiatan peningkatan jalan desa apbd kab banyubiru sepasang ketimbang pembangunan jalan desa apbd kab baden pulosari kandangan peningkatan jalan pakis desa pakis apbd kab sendang sendang lebak peningkatan jalan desa sumberejo apbd kab apbd kab bringin kalikurmo kalikurmo pembangunan jalan desa banding apbd kab bringin banding peningkatan jalan wirogomo apbd kab banyubiru wirogomo peningkatan jalan kecamatan apbd kab gogodalem pelucutan banyak peningkatan jalan desa truk apbd kab sendang semoga desa banding peningkatan jalan dusun setuju, apbd kab apbd kab kabupaten butuh desa letak s d getaran batas kota madya peningkatan jalan desa bongkol apbd kab kabupaten jambu bongkol peningkatan jalan desa beton apbd kab beton lankan (rudesa rayu apbd kab apbd kab pemikir duren peningkatan jalan desa suruh apbd kab apbd kab kabupaten suruh desa jatirogo semau dsn semau korban peningkatan jalan dsn gajahan apbd kab kabupaten primbon dsn krajan benteng bejilor peningkatan jalan desa sukorejo apbd kab apbd kab kabupaten melayu desa kedungringin kedungringin peningkatan jalan desa tampil apbd kab apbd kab kabupaten rentan tawang tampil bakalrejo peningkatan jalan desa tampil apbd kab kabupaten karbon kaliwungu peningkatan kapasitas dusun generic apbd kab jalan kalangan s d dusun kangen watupawon peningkatan jalan kec. berkas apbd kab wringinputih penawangan peningkatan jalan kec. baden apbd kab lemah ireng kandangan peningkatan jalan kec. baden apbd kab harjosari dalang peningkatan kapasitas kec. baden apbd kab jalan dalang milir peningkatan kapasitas kec ambarawa apbd kab jalan ambarawa pasukan (jl. gua maria pasukan) peningkatan jalan kec jambu, kec apbd kab jambu banyubiru banyubiru peningkatan jalan bagi kec. pabean apbd kab apbd kab sukoharjo peningkatan jalan ujung kec. pabean, apbd kab ujung dadapayam kec. suruh peningkatan jalan kec. tuntang apbd kab karang ajaran peningkatan jalan kec. banyak apbd kab apbd kab rejosari lembu peningkatan jalan delik kec. tuntang, apbd kab apbd kab pabean kec. pabean peningkatan jalan desa apbd prov wriginputih kalangan wringinputih ruas kecamatan berkas peningkatan jalan losari kec. sukowono apbd kab apbd kab kelenteng peningkatan kapasitas kec. susukan apbd kab jalan susukan semaec. kaliwungu apbn apbd kab jaringan pager peningkatan jalan jetis kec. kaliwungu apbn apbd kab jaringan peningkatan jalan kec. banyubiru apbn apbd kab banyubiru candra peningkatan jalan kec. banyubiru apbn kelurahan banyubiru peningkatan jalan kec. jambu apbn jambu candi peningkatan jalan kloro kec. suruh apbn semau peningkatan jalan kec. berkas apbn karangsari ngoko peningkatan jalan kec. susukan apbd prov apbd prov rentan tampil ruas banker peningkatan jalan kec. sukowono apbn beton lankan peningkatan jalan kec. suruh apbn suruh semau peningkatan jalan kec. banyak apbd prov gogodalem pelucutan desa pelucutan, kec. banyak ruas desa lumpang, desa mojokerto, desa banyak) peningkatan jalan kec. jambu apbd prov apbd prov jambu candi ruas banker peningkatan jalan jl. kalangan apbd kab wringinputih kalangan karangsari peningkatan jalan desa luwes apbd kab luwes kalikayen kel. susukan peningkatan jalan suruh desa muncar apbd kab bonomerto desa pangasinan peningkatan jalan desa udanwuh apbd kab jaringan pager peningkatan jalan kecamatan apbd kab jambu candi jambu peningkatan kapasitas ruas jalan apbd kab apbd kab jalan serep ranjang sukorejo gunungapi desa kalisidi pelebaran jalan mulai apbd kab gapura banyubiru sragen tuntang pembangunan cor beton desa sendang, apbd kab jalan sendang lebak lebak, pakis pakis perbaikan alignment wringinputih apbd kab jalan kalangan peningkatan jalan sukorejo apbd kab melayu kedungangen apbd kab kangen kalikayen kalikayen peningkatan jalan apbd kab tegalpanas jembatan peningkatan jalan apbd kab suruh barusan peningkatan jalan apbd kab barusan kloro peningkatan jalan apbd kab barusan sumberejo peningkatan jalan apbd kab gogodalem kalikurmo peningkatan kapasitas apbd kab apbd kab jalan pasukan banyukuning peningkatanjalan bagi desa tembak, apbd prov sukoharjo ruas desa sukoharjo kecamatan pabean peningkatan jalan desa beton apbd prov apbd prov beton lankan kec. jambu ruas banker) peningkatan jalan apbd kab semoga gamelan peningkatan jalan belok apbd kab apbd kab pulosari peningkatan alan tambalboyo apbd kab tuntang tambakboyo ambarawa peningkatan jalan pasukan, apbd kab ambarawa pasukan ambarawa candi peningkatan jalan tapen tapen sragen apbd kab sragen candra peningkatan jalan klep desa klep apbd kab apbd kab kemasan biaya pendukung apbd kab belanja modal peningkatan jalan apbd prov wringinputih kalangan ruas banker penyusunan ded apbd kab jalan kabupaten banker biaya pendamping apbd kab banker peningkatan jalan terlaksananya terlaksananya jalan perkotaan jalan perkotaan kabupaten ruasjalan ded perkotaan peningkatan peningkatan semarang jalan jalan perkotaan perkotaan daftar uraian kegiatan pembangunan jalan wakil apbd kab wakil stadion peningkatan jalan jl. hasan apbd kab kabupaten sepanjang jl. mundi k.h hasan mundl. jl. bima apbd kab yudhistira raya ungaran timur peningkatan jalan desa pasukan apbd kab apbd kab tentara pelajar pelebaran jalan pemuda kelurahan apbd kab panjang peningkatan jalan apbd kab langensari berkas pan pan bo. lol kai jani kang (ebi peningkatan jalan terlaksananya terlaksananya jalan poros jalan poros kabupaten kabupaten ruas ruas ded ruas oo1 poros desa peningkatan peningkatan desa desa semarang semarang apbd kab), |(apbd kab): jalan apbd jalan poros jalan poros ruas ruas kab), ruas desa desa (banker) (banker) (banker) daftar uraian kegiatan peningkatan jalan poros desa rejosari apbd kab desa dsn promo rejosari krajan banyak bnc peningkatan jalan dusun desa bot apbd kab watulemper desa lumpang dusun panggung desa bot dusun jetis desa mojokerto peningkatan kapasitas pelucutan apbd kab jalan dusun karangwuni desa pelucutan dusun bantal desa bantal desa remaking kecamatan wonosegoro) kab. boyolali peningkatan jalan desa pucung apbd kab dusun turning desa rejosari dusun krajan desa truk peningkatan jalan poros desa bot apbd kab apbd kab dusun sumpit desa bot dusun tunggul desa nyeo bnc peningkatan jalan dusun mojokerto apbd kab krajan desa banyak dusun saleh desa mojokerto peningkatan jalan dusun pucung apbd kab krajan desa pucung dusun ngaglik desa rejosari peningkatan jalan dsn dsn jeblok apbd kab jeblok sidomukti sidomukti dsn dsn lapar duren lapar bdn ss. risa" mi. peningkatan jalan dsn. dsn. berikan apbd kab berikan ds. ds. banyukuning dsn. banyukuning kalibanger ds. lankan dsn. kalibanger kec. sukowono ds. lankan kec. sukowono peningkatan jalan dsn. dsn. benteng apbd kab benteng ds. benteng ds. benteng dsn. kedungwangan dsn dsn. kaliwinong ds. kedungwangan banyukuning dsn kaliwinong ds. banyukuning (peningkatan jalan dsn. dsn. talun ds. apbd kab talun ds. candi dsn. candi dsn. ampelgading ds. ampelgading ds. benteng benteng peningkatan jalan dusun desa rowoboni apbd kab krajan desa kebumen dusun rowokasam desa rowoboni peningkatan jalan desa apbd kab dusun watulawang desa ketimbang sepasang dusun buwono desa ketimbang peningkatan jalan desa gedong apbd kab dusun krajansari, dusun banyuwangi lor, dusun banyumas desa kebumen dusun banyuwangi desa gedong peningkatan jalan dusun desa gedong apbd kab apbd kab gedong desa gedong dusun rentan desa kebumen dusun kaliglagah desa kaliber kecamatan tuntang bbr o11 peningkatan jalan desa banyubiru apbd kab apbd kab dusun graph desa graph dusun pancuran desa banyubiru bbr peningkatan jalan dusun desa apbd kab karang desa tegalan kebondowo dusun apakah desa kebondowo peningkatan jalan dusun desa sepasang apbd kab apbd kab sepasang wetan, dusun jengkol desa sepasang dusun kepil desa kebumen bb5j.hw hhr naa peningkatan jalan dusun apbd kab krajan desa kebumen dusun rowokasam desa rowoboni peningkatan jalan desa poncoruso apbd kab apbd kab dusun sorogeneng desa sambal dusun poncoruso desa poncoruso bwn peningkatan jalan dusun desa sambal apbd kab apbd kab sorogeneng desa sambal dusun keboan desa randugunting kecamatan berkas bwn peningkatan jalan desa apbd kab apbd kab dusun golongan desa kandangan kandangan dusun jatirunggo krajan desa jatirunggo kecamatan pringapus bwn peningkatan jalan dusun sebutan apbd kab apbd kab krajan desa sebutan dusun memanggil desa munding bgs peningkatan jalan pagersari apbd kab dusun kelok desa berkas kidul dusun pagersari desa pagersari peningkatan jalan jatijajar apbd kab dusun jatijajar desa jatijajar dusun keboan kelurahan randugunting kecamatan baden peningkatan jalan desa bringin apbd kab dusun krajan desa pakis bringin dusun pakis desa pakis peningkatan jalan dusun desa truk apbd kab truk desa truk dusun prangkokan desa banding dusun iklan desa paduan peningkatan jalan dusun desa tempuran apbd kab apbd kab tempuran desa nyeo timur tempuran dusun nyeo barat desa nyeo brn peningkatan jalan desa nyeo apbd kab dusun sumpit desa kec. bringin bot dusun tunggul desa bot desa nyeo kec. banyasegi ,as,ii #@. aan maa peningkatan jalan desa tanjung apbd kab dusun kurang desa krajan kalijambe tanjung dusun kalijambe desa kalijambe |peningkatan jalan desa biru apbd kab dusun wonorejo desa nyeo dusun bayaran desa mojokerto kecamatan banyak peningkatan jalan beton desa potongan apbd kab dusun potongan, dusun peter desa potongan dusun kompon desa giling kecamatan pabean peningkatan jalan desa members apbd kab apbd kab dusun belo desa kalijambe members dusun krajan desa kalijambe brn peningkatan jalan beton desa truk apbd kab apbd kab dusun turning desa rejosari dusun krajan desa truk bnc peningkatan jalan apbd kab dusun krajan desa kalijambe dusun lego desa members peningkatan jalan desa lebak apbd kab dusun kembangkerep desa sendang dusun brangkulon desa lebak betonisasi jalan dusun dusun setuju, apbd kab apbd kab setuju, dusun kendal, dusun lego, dusun logo desa letak dusun kendal dukuh balon desa desa letak kumpulrejo kecamatan argomulyo kota salatiga bata kota salatiga gts peningkatan jalan desa truk apbd kab apbd kab dusun truk desa truk dusun prangkokan desa banding dusun iklan desa paduan brn pembangunan jalan dusun planar apbd kab apbd kab dusun planar desa desa topeng topeng dusun santi dusun bayaran desa watesii mina pembangunan jalan dusun center apbd kab apbd kab dusun dukuh desa desa topeng topeng dusun teman desa topeng dusun center desa topeng gts pembangunan jalan dusun ponorogo apbd kab apbd kab dusun pandangan desa panggilan getaran dusun panggilan desa panggilan dusun krasak, dusun ponorogo desa ponorogo gts peningkatan jalan dusun kendal apbd kab apbd kab dusun kerangkeng desa desa sembrono batur dusun kendal desa sembrono gts peningkatan jalan dusun wates apbd kab apbd kab dusun sembrono desa desa sumogawe sembrono dusun wates desa sumogawe gts rabat beton jalan dusun kaliajeng apbd kab dusun letak, dusun desa tajuk kosovo desa letak sun kaliajeng, sun makanan, dusun proto, sun sokowolu, sun cangkok desa tajuk gts peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab dusun barongan, sun barongan desa sejalan, dusun keboan tolakan dusun desa tolakan dusun bayaran desa bayaran desa wates wates gts pembangunan jalan desa getaran apbd kab apbd kab dusun beringin desa batur dusun getaran desa getaran gts peningkatan jalan desa genting, apbd kab dusun legong desa desa ngadikerso ngadikerso dusun kecamatan sedang desa genting sukowono kec. jambu peningkatan jalan desa apbd kab dusun kalibening desa kebondalem kebondalem dusun desa genting genting desa gentiesa apbd kab dusun pulosari desa kebondalem rejosari dusun kebondalem, dusun menganti, dusun pangasinan desa kebondalem peningkatan jalan desa genting apbd kab apbd kab dusun tampak desa genting desa kebonagung kecamatan sukowono jmb |peningkatan jalan dusun desa rejosari apbd kab work wari desa genting dusun rejosari desa rejosari pembangunan jln desa jaringan apbd kab apbd kab dusun wonogiri desa jaringan desa krasak kabupaten boyolali klw peningkatan jln. dusun desa rogomulyo apbd kab apbd kab pregolan desa jetis dusun rogomulyo desa rogomulyo klw peningkatan jln dusun desa sial apbd kab pager desa pager desa ngargosari kecamatan ampel kabupaten boyolali pembangunan jalan desa kaliwungu apbd kab apbd kab dusun ngemplak desa kaliwungu dusun perang desa kaliwungu jalan provinsi) klw pembangunan desa semoga apbd kab apbd kab jalan dusun semoga ngeres singkil desa semoga dusun ngeres desa bendungan dusun singkil desa karanggondang pbl peningkatan jalan desa lawan apbd kab apbd kab dusun wonogaten desa lawan dusun krajan beaten desa beaten pbiii masa a.n. peningkatan jalan dusun tegalsari apbd kab dusun wonogaten desa dusun lawan dusun gerangan gerangan, dusun dusun tegalsari, dusun tegalsari tegalsari desa tembak dusun susukan desa sukoharjo peningkatan jalan dusun slamet apbd kab dusun krajan paten desa beaten dusun krajan giling desa giling dusun slamet desa paduan peningkatan jalan dusun dusun bawang apbd kab bawang desa tukang dusun terbang desa terbang peningkatan jalan dusun bawang apbd kab dusun bawang desa tukang dusun terbang desa terbang pembangunan jalan dusun ngeres apbd kab dusun singkil desa karanggondang dusun ngeres desa bendungan peningkatan jalan dusun desa pabean apbd kab apbd kab pabean desa pabean desa watuagung, kota salatiga pbl pembangunan jalan desa beaten apbd kab dusun wonogaten desa desa lawan lawan dusun krajan beaten desa beaten peningkatan jalan desa segini apbd kab apbd kab dusun pangasinan desa desa sumberejo sumberejo dusun segini desa segini pbl peningkatan jalan dusun gading apbd kab dusun book desa ujung dusun book ujung dusun gading desa sumberejo peningkatan jalan dusun desa deretan apbd kab apbd kab deretan desa deretan dusun macanmati desa klep prp pembangunan ruas jalan desa klep apbd kab dusun kalium desa klep dusun wonorejo desa wonw : r' s.:nh:.radio a.r )y )w ),h whp, n . . peningkatan jalan desa pringsari apbd kab apbd kab dusun kertasari desa pringsari dusun seneng desa jatirunggo prp peningkatan jalan desa pringsari apbd kab apbd kab dusun tempelsari desa pringsari dusun sambeng desa wonosobo prp peningkatan jalan desa wonosobo apbd kab dusun turunan desa wonorejo dusun kertasari desa pringsari peningkatan jalan desa wonosobo apbd kab apbd kab dusun krajan desa wonosobo dusun sambiroto desa wonorejo prp peningkatan jalan dsn. desa candigaron apbd kab candi ds. candigaron dsn. pulosari pemikir pembangunan jalan desa apbd kab apbd kab poros desa candigaron candigaron dsn. kalisat ds. kalimanggis kec. kajoran temanggung smw peningkatan jalan dsn. desa kelenteng apbd kab apbd kab ngaglik ds. pedoman dsn. kelenteng ds. kelenteng smw pembangunan jalan desa lankan apbd kab apbd kab dusun lankan desa lankan dusun rayu desa rayu smw pembangunan lanjutan desa apbd kab dsn metro mendingan mendingan dsn kalumpang rayu pembangunan jalan dsn desa ngadikerso apbd kab apbd kab cetak kebonagung dsn. legong ngadikerso smw peningkatan jalan dsn desa jebolan apbd kab ogung jebolan dsn kalibanger lankan peningkatan jalan poros desa apbd kab dusun sukowono desa mendingan sukowono dusun mendingan desa mendilho luo luo betonisasi jalan poros dsn golo, dsn apbd kab apbd kab desa dsn golo candra, dsn primbon dsn satria orangan suruh sur primbon dsn orangan suruh peningkatan jalan poros dsn jambangan apbd kab apbd kab desa dsn keboan, dsn keboan jambangan keboan dsn sebab, dsn dsn sebab primbon primbon sur primbon pembangunan rabat dsn melayu apbd kab apbd kab beton jalan dusun melayu dsn melayu desa melayu kerudung dusun kerudung desa reksosari reksosari sur betonisasi jalan poros dsn penggolong apbd kab apbd kab desa dusun penggolong desa krandon lor krandonlor dusun gundik desa suruh sur peningkatan jalan dsn klewonan apbd kab apbd kab dusun lowongan desa jatirogo dsn jatirogo dusun genangan genangan desa keboan keboan sur pembangunan dusun tawang apbd kab apbd kab jalan dusun tawang sarimulyo desa tawang dusun ketapang sarimulyo desa ketapang ssk betonisasi jalan dusun desa korban apbd kab apbd kab margosari desa korban dusun krasaksari korban dusun pangasinan desa pangasinan dusun krajan desa bonomerto ssk pembangunan jalan desa ketapang apbd kab apbd kab dusun sarimulyo desa ketapang dusun bakalan desa bakalrejo ssk peningkatan jalan tengaran kab. apbd kab dusun tegalrejo desa boyolali jl. tegalrejo dusun masjid besar tarunomulyo desa tengaran sampeyan kecamatan sampeyan, kab. ampel kabupaten boyolali) boyolali pembangunan jalan meteran apbd kab apbd kab dusun kalikendel desa sruweng kali suguhan dusun kendal meteran desa sruweng suguhan tgn iii ,(h yw. hi. peningkatan jalan dusun desa wonosari apbd kab apbd kab krajan desa sragen dusun wonosari desa wonosari dusun rowoganjar desa rowoboni dusun sukodono desa kebumen tnt peningkatan jalan desa candirejo apbd kab apbd kab dusun ngelosari desa nombor dusun tempel desa candirejo dusun kosong lor desa kosong tnt betonisasi jalan dsn. desa kosong apbd kab kosong lor colombo (tnt o11) peningkatan jalan utama desa apbd kab desa watuagung (tnt watuagung pembangunan jalan desa desa tuntang apbd kab apbd kab lipat tuntang (tnt peningkatan jalan dsn. desa lompatan apbd kab dengan karanganyar dsn. sombong ds. lompatan tnt peningkatan jalan dusun desa logo apbd kab apbd kab sombong desa lompatan dusun logo desa logo tnt pembangunan jln poros desa lipat apbd kab lipat gerak ds. watuagung tnt desa lipat)) peningkatan jalan dusun desa delik apbd kab delik desa delik dusun kompon desa lompatan peningkatan jalan desa apbd kab penghubung ds. karangtengah karangtengah ds. watuagung tnt peningkatan kapasitas desa nyaman apbd kab jalan dusun barusan desa barusan desa barusan dusun krajan desa nyaman peningkatan jalan ruas keji apbd kab apbd kab dusun soka desa serep makanan dusun keji desa keji serep ubr peningkatan jalan nyatnyono apbd kab dusun krajan desa gotik nyatnyono dusun gotik desa gotima error ra mx. an na. peningkatan jalan desa dsn. gantungan apbd kab apbd kab sebutan dusun dsn. tirto kel. gantungan desa gotik candirejo ds. ubr gotik peningkatan jalan dsn gantungan apbd kab dusun gotik desa gotik ds. gotik kel. kelurahan candirejo candirejo perempatan jl. desa gotik borobudur peningkatan jalan desa dsn gantungan apbd kab sebutan dusun gotik gantungan desa gotik peningkatan jalan desa layangan apbd kab kelurahan gedangan kel. dusun jetis desa gedangan layangan pembangunan jalan dusun selalu apbd kab apbd kab dusun selalu desa ds. kangen kangen dusun s d dusun watukebo desa watukebo ds. kalikayen utm kalikayen peningkatan jalan apbd kab apbd kab dusun karanggawang desa luwes batas kelurahan pedagang kecamatan banyumanik, kota semarang) utm peningkatan kapasitas desa sepasang apbd kab jalan dusun sepasang wetan desa sepasang dusun trowangi desa tegalan betonisasi jalan dusun dusun ploso apbd kab padan, dusun ploso desa rawan desa rawan dusun dusun pandangan desa getaran pandangan desa gts getaran rabat beton jalan dusun cangkok apbd kab dusun letak, dusun desa tajuk kosovo desa letak dusun kalianjeng, dusun makanan, dusun moto, dusun sokowolu, dusun cangkok desa tajuk gts peningkatan jalan dusun dusun apbd kab book desa ujung ujung tembelangan dusun tembelangan desa sukohar' ':znzwrnri iis rehab jalan dusun dusun apbd kab pandangan desa getaran manggiharjo dusun sengon dusun dusun golongan desa panggilan panggilan gts dusun golongan desa panggilan pembangunan jalan desa apbd kab kebonagung ngadikerso kebonagung wonokerso kec. pringsurat temanggung peningkatan jalan poros dsn kaliloka apbd kab apbd kab desa dsn kaliloka kedungringin kedungringin dsn dsn karanggondang karanggondang gunung tumpeng sur gunung tumpeng peningkatan jalan dsn desa ngadikerso apbd kab legong ngadikerso dsn sedang genting kec jambu (sk poros kode smw pembangunan jalan dsn desa duren apbd kab apbd kab ngoko dsn pemikir pemikir dsn ngoko duren (sk poros kode smw peningkatan jalan kelurahan apbd kab apbd kab dusun tlogomayong gondoriyo kelurahan gondoriyo dusun kaliwinong desa banyukuning jmb peningkatan jalan desa rejosari, apbd prov dusun pulosari desa desa rejosari dusun vitro kebondalem desa gawang ruas jmb peningkatan jalan dusun dsn. patogen apbd kab krajan desa berkas ds. patogen kidul dusun dsn. kebonkliwo kalikembar desa ds. patogen kec. bergaskidul kandungan) peningkatan jalan desa members, apbd kab apbd kab dusun lego desa pakis members dusun kroto desa bringin brn peningkatan jalan desa truk apbd kab apbd kab dusun rentan desa truk dusun bunga desa kadirejo kecamatan pabean brg r3r73aa n,n.wo, wwr i'm. peningkatan jalan desa potongan apbd kab apbd kab dusun krajan desa bringin dusun antar desa potongan brn peningkatan jalan dsn setyo apbd kab dusun setyo desa keji keji bender desa serep desa kalisidi kalisidi peningkatan jalan banten apbd kab dusun banten desa nyatnyono nyatnyono dusun gotik serep desa serep peningkatan jalan jl. santoso dsn apbd kab apbd kab dusun manikmoyo desa tersuci kalisidi dusun canggah lor desa ranjang dusun tersuci desa pasigitan kab. kendal ubr peningkatan jalan bbr desa kebumen apbd kab o11 pembangunan jalan desa luwes apbd kab tembus desa luwes kel. pedagang kel. pedagang pembangunan jalan dusun juru apbd kab apbd kab dusun getaran makam desa wates candimulyo) desa getaran dusun edad, dusun juru desa wates dusun madu, dusun kalideres desa batur gts peningkatan jalan kec. ungaran apbd kab dusun kalikopeng desa timur layangan dusun panggilan kelurahan beji peningkatan jalan kec. ungaran apbd kab apbd kab dusun kalikopeng desa timur layangan dusun bulu desa kalangan utm peningkatan pekerjaan kec. ungaran apbd kab apbd kab dusun kalikopen desa timur layangan dusun sendiri desa kalangan utm peningkatan jalan dusun kec. ungaran apbd kab lengkongsari desa timur kalikayen dusun kebotakan kelurahan wonosari kecamatan tembawang, kota semarang: rn nggiiiii37272zz0z0753u, xi x5. peningkatan jalan dusun kec. ungaran apbd kab lengkongsari desa timur kalikayen dusun tegalsari desa luwes peningkatan jalan kec. ungaran apbd kab dusun debug desa barat kalisidi sukorejo kota semarang peningkatan jalan dusun kec. ungaran apbd kab canggah lor desa barat ranjang jalan kastoni) dusun terjadi kel. pasangan kec. gunungapi) kota semarang peningkatan jalan kec. ungaran apbd kab dusun serep desa serep barat dusun gelap, dusun krajan desa nyatnyono peningkatan jalan kec. ungaran apbd kab dusun keji desa keji barat kelurahan ungaran batas jalan provinsi peningkatan jalan kec. ungaran apbd kab dusun compos desa barat kalisidi dusun ranjang desa ranjang peningkatan jalan kec. ungaran apbd kab dusun manikmoyo desa barat kalisidi dusun terjadi desa pasangan kecamatan gunungapi kota semarang peningkatan jalan kec. berkas apbd kab dusun jatijajar desa jatijajar dusun iwak desa iwak peningkatan jalan kec. berkas apbd kab apbd kab kelurahan gempol dusun kaliori desa iwak bgs peningkatan jalan dusun kec. berkas apbd kab ngoko desa wringinputih dusun kalium desa klep kec. pringapus) peningkatan jalan kec. berkas apbd kab apbd kab dusun ngoko desa bringin putih dusun kalikopeng desa layangan kelurahan beji kec. ungaran timur) bgmar hii ,nhm hi. peningkatan jalan kec. berkas apbd kab apbd kab dusun tirto desa pagersari dusun berkas lor desa berkas lor bgs peningkatan jalan dusun kec. berkas apbd kab pagersari desa pagersari dusun tegal milik desa sebutan peningkatan jalan dusun apbd kab kebonkliwon desa berkas kidul dusun secang desa sambal kecamatan baden) dusun jatijajar desa jatijajar peningkatan jalan kec. berkas apbd kab apbd kab dusun saren desa jatijajar dusun krajan desa lemahireng kecamatan baden bgs peningkatan jalan apbd kab dusun jatijajar desa jatijajar dusun deretan barat desa deretan kecamatan pringapus peningkatan jalan kec. berkas apbd kab apbd kab dusun kembangan desa gondoriyo dusun kenduri desa kangen kecamatan ungaran timur bgs peningkatan jalan apbd kab dusun pagersari desa pagersari batas kelurahan wakil peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab deretan barat desa deretan dusun kaliori desa iwak kecamatan berkas prp peningkatan jalan apbd kab dusun deretan barat desa deretan kelurahan gempol kecamatan berkas peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab krajan desa klep dusun dendeng desa wringinputih kecamatan berkas prp#unfit iii nn'nsiniii73677,nms nm h) ui ii peningkatan jalan dusun apbd kab seneng desa jatirunggo kelurahan pringapus peningkatan jalan apbd kab apbd kab dusun sekarang desa jatirunggo dusun watugajah desa candirejo prp peningkatan jalan kec. pringapus apbd kab dusun krajan desa wonosobo dusun sambiroto desa wonorejo peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab wonorejo desa wonorejo dusun krajan desa wonosobo prp peningkatan jalan apbd kab dusun modern desa klep dusun barongsai kelurahan pringapus jalan kabupaten) peningkatan jalan dusun kec. baden apbd kab apbd kab kaliputih desa pulosari dusun tapen desa pulosari dusun silakan desa ajaran bwn peningkatan jalan dusun kec. baden apbd kab karangsari desa dalang dusun pelempar desa dalang dusun candi desa dalang dusun rentan dalang dusun sektor kelurahan harjosari peningkatan jalan desa kec. baden apbd kab pulosari dusun kenong desa lemah ireng peningkatan jalan kec. baden apbd kab apbd kab dusun soko desa pulosari dusun bendo desa kandangan bwn peningkatan jalan dusun kec. baden apbd kab apbd kab krajan desa dalang dusun propelan desa milir kecamatan kandungan bwwarna . peningkatan jalan kec. baden apbd kab apbd kab dusun krajan desa dalang dusun berikan kelurahan baden bwn peningkatan jalan dusun kec. baden apbd kab krajan desa dalang kelurahan kupang kecamatan ambarawa peningkatan jalan dusun kec. baden apbd kab apbd kab enggan desa polisi dusun pancuran desa kandangan bwn peningkatan jalan dusun kec. baden apbd kab apbd kab wagon desa polisi dusun tugusari desa kandangan bwn peningkatan jalan dusun kec. baden apbd kab apbd kab kenong desa lemahireng dusun getuk kelurahan pringapus kecamatan pringapus bwn peningkatan jalan dusun kec. baden apbd kab sorogeneng desa sambal dusun pancoran kelurahan harjosari peningkatan jalan apbd kab dusun sebab, kemiri desa primbon dusun kauman desa jatirogo samping sman suruh) peningkatan jalan apbd kab apbd kab dusun genangan, dusun keboan desa keboan dusun rekaman ngelo desa tegalwaton sur peningkatan jalan apbd kab apbd kab dusun janglengan desa dadapayam dusun salak desa nukilan sur peningkatan jalan apbd kab dusun penggolong desa krandon lor dusun gundik desa suru7s ia7 n,n.g.ti ws. peningkatan jalan apbd kab apbd kab dusun tegalombo desa krandon lor dusun banjarsari desa reksosari dusun krajan desa gunung tumpeng sur peningkatan jalan dsn. apbd kab banjarsari ds. reksosari dsn. krajan ds. gunung tumpeng peningkatan jalan dsn. apbd kab gundik ds. suruh dsn. tegalombo ds. krandon lor peningkatan jalan dsn. apbd kab krajan, dsn. miridoyong dsn. banjaran gunung, ds. nukilan peningkatan jalan dsn. apbd kab kejutan ds. nukilan dsn. jangglengan ds. dadapayam peningkatan jalan dsn. apbd kab nongkosawit ds. semoga dsn. krajan ds. bendungan peningkatan jalan dsn. apbd kab mendingan ds. banyukuning kec. kandungan ds. genting kec. jambu peningkatan jalan dsn. apbd kab drum ds. candi lingkungan gantungan kel. kandungan peningkatan jalan dsn. apbd kab tlogosari ds. banyukuning kec. kandungan dsn. peluang desa pasukan kec. ambarawa peningkatan jalan dsn. apbd kab drum ds. candi kec. kandungan dsn. ogung ds. jebolan kec. sukowono peningkatan jalan dsn. apbd kab jambu lor ds. jambu lingkungan gondoriyo kel. gondoriym aa jia s5. peningkatan jalan dsn. apbd kab jambu lor ds. jambu dsn. mayasari kel. gondoriyo peningkatan jalan dusun apbd kab karangjoho desa sambal dusun propelan desa milir kecamatan kandungan peningkatan jalan dusun apbd kab poncoruso desa poncoruso dusun propelan desa milir kecamatan kandungan peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab pancoruso desa poncoruso dusun kalikembar desa patogen kecamatan kandungan bwn peningkatan jalan apbd kab dusun blonde kelurahan baden dusun deres desa kandangan peningkatan jalan dusun apbd kab book desa ujung ujung dusun kalangan desa sukoharjo peningkatan jalan dusun apbd kab book desa ujung ujung dusun tampak desa karanggondang peningkatan jalan dusun apbd kab kubang desa sumberejo dusun ploso desa ujung ujung peningkatan jalan dusun apbd kab karangsalam desa segini dusun patungan desa krandon lor kecamatan suruh peningkatan jalan dusun apbd kab karangsalam desa segini dusun nukilan desa nukil rn aa$. .ih ran peningkatan jalan dusun apbd kab orangan desa semoga dusun gunung tenis desa pucung kecamatan banyak peningkatan jalan dusun apbd kab bendungan desa bendungan dusun metro desa sukoharjo peningkatan jalan dusun apbd kab karanggondang desa karanggondang dusun gading desa sumberejo peningkatan jalan dusun kec. pabean apbd kab apbd kab gerangan desa tembak dusun susukan desa sukoharjo dusun krajan desa lawan pbl peningkatan jalan dusun kec. pabean apbd kab grogol desa tembak dusun ngeres desa bendungan peningkatan jalan dusun kec. pabean apbd kab tegalsari dusun tembak dusun susukan desa sukoharjo peningkatan jalan dusun kec. pabean apbd kab apbd kab galak desa kadirejo dusun krajan giling desa giling pbl peningkatan jalan dusun kec. pabean apbd kab apbd kab kranggan desa beaten dusun krajan desa kauman lor pbl peningkatan jalan dusun kec. pabean apbd kab barusan desa giling dusun galak desa kadirejo peningkatan jalan dusun kec. pabean apbd kab pabean desa pabean dusun karangtengah desa karangtengah kecamatan tuntang peningkatan jalan dusun kec bringin apbd kab tempuran desa tempuran batas kabupaten grobogan jalan provinsi: #pitts m . peningkatan jalan dusun kec. bringin apbd kab apbd kab biru desa biru dusun sembung desa bot kecamatan banyak brn peningkatan jalan dusun kec. bringin apbd kab pulosari desa lebak dusun pangasinan desa sendang peningkatan jalan dusun kec. bringin apbd kab kokoh desa gogodalem dusun pondok desa sendang peningkatan jalan dusun kec. bringin apbd kab krandon desa kalijambe dusun naligunung desa tanjung peningkatan jalan dusun kec. bringin apbd kab sugihwaras desa kalijambe dusun watugajah desa candirejo kecamatan pringapus peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab dimas desa lebak dusun wates desa pakis brn peningkatan jalan dusun kec. banyak apbd kab belikan desa rejosari dusun kendal desa lembu peningkatan jalan dusun kec. banyak apbd kab apbd kab tempel desa lembu dusun karet desa pelucutan bnc peningkatan jalan dusun apbd kab kaisar desa pelucutan dusun median galangan dusun rejosari dusun kendal desa lembu peningkatan jalan dusun kec. banyak apbd kab kaisar desa pelucutan dusun tempel desa lembu peningkatan jalan dusun kec. banyak apbd kab krajan desa pelucutan batas kabupaten boyolali peningkatan jalan dusun kec. banyak apbd kab watulemper desa lumpang dusun gayam desa bantausun kec. banyak apbd kab bayaran desa banyak dusun turning desa rejosari peningkatan jalan dusun kec. banyak apbd kab krasak desa banyak dusun lumpang desa lumpang peningkatan jalan dusun kec. banyak apbd kab krajan desa mojokerto dusun krajan desa banyak peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab magersari desa sumogawe dusun pandangan desa sembrono peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab pilihan, dusun tajuk, dusun goto, dusun bayaran desa tajuk dusun letak desa letak peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab wates desa wates dusun pandangan desa getaran peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab getaran desa getaran dusun kalitengah, dusun dukuh, dusun selongisor desa batur peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab apbd kab batur kidul, dusun batur wetan, dusun gondang, dusun sinden, dusun iwak desa batur dusun kembang desa sumogawe gts peningkatan jalan dusun apbd kab pandangan desa sembrono dusun puyang, dusun pilihan desa tajuk peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab bumiayu, dusun proto desa sumogawe dusun panggilan desa panggilan:"w yaa705.#aaaa ny, ,y,),, ii peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab benteng, dusun proto desa sumogawe dusun breton, dusun blongorangan desa ponorogo gts peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab kedaton desa wates dusun tegalsari desa rawan peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab tolakan desa tolakan dusun gulungan desa nogosaren peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab selongisor, dusun batur kidul, dusun sanggar desa batur dusun ngaduman, dusun gedong, dusun cangkok, dusun pilihan desa tajuk peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab apbd kab kembang desa sumogawe dusun kalangan desa sumogawe jalan raya salatiga topeng jalan provinsi) gts peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab sidomukti, dusun teman dusun kranggan desa galak kecamatan galak kabupaten magelang peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab apbd kab ngelo desa getaran dusun sanggar, dusun iwak, dusun kerangkeng desa batur gts peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab kembang desa sumogawe dusun wonosari, dusun iwak desa batur peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab rawan desa rawan dusun gerakan desa nogosarriiji h' ki. iii ian, n.nh msi . peningkatan jalan dusun apbd kab watulawang desa sembrono dukuh balon desa kumpulrejo kecamatan argomulyo kota salatiga batas kota salatiga) peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab kebonpete desa ponorogo dusun pringapus, dusun biji desa sumogawe peningkatan jalan dusun apbd kab ponorogo desa ponorogo dusun jaten desa gedangan kec. tuntang peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab apbd kab meter, dusun sorong desa ponorogo dukuh gamal kelurahan kecanduan kec. sidomukti kota salatiga gts peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab weru desa letak dusun purwodadi, dusun patron desa patron peningkatan jalan dusun kec. getaran apbd kab apbd kab letak, dusun kendal dukuh tetep kelurahan randuacir kecamatan argomulyo kota salatiga gts peningkatan jalan dusun kec. ambarawa apbd kab tamansari kelurahan tambakboyo dusun karanganyar kelurahan tambakboyo peningkatan jalan dusun kec. ambarawa apbd kab ditelan desa pasukan kecamatan ambarawa dusun tlogomayong kelurahan gondoriyo kecamatan jambu peningkatan jalan dusun kec. ambarawa apbd kab raguan desa pasukan desa jetis kecamatanbs. ij i eh.,nwrrgr iii ny, . peningkatan jalan dusun kec. ambarawa apbd kab lengkong desa pasukan dusun tlogosari desa banyukuning kecamatan kandungan peningkatan jalan dusun kec. ambarawa apbd kab apbd kab ditelan desa pasukan kecamatan ambarawa dusun tlogosari desa banyukuning kecamatan kandungan amb peningkatan jalan apbd kab lingkar ambarawa dusun berjalan barat desa berjalan peningkatan jalan dusun kec. kandungan apbd kab tegalsari desa sidomukti dusun oblong desa patogen peningkatan jalan dusun kec. kandungan apbd kab apbd kab kalibendo desa candi dusun berikan desa banyukuning bdn peningkatan jalan dusun kec. kandungan apbd kab krasak desa jembatan dusun tegalsari desa sidomukti peningkatan jalan dusun kec. kandungan apbd kab apbd kab jurang belik desa milir dusun poncoruso desa pancoroso kecamatan baden bdn peningkatan jalan dusun kec. kandungan apbd kab apbd kab kandungan kelurahan kandungan dusun legowo desa duren dusun jeblok desa sidomukti bdn peningkatan jalan dusun kec. kandungan apbd kab apbd kab gaon desa duren dusun milir desa milir bdn peningkatan jalan dusun kec. kandungan apbd kab tlogosari desa banyukuning dusun genting desa genting kecamatani##cviirnn #i#i peningkatan jalan dusun kec. sukowono apbd kab kalidukuh desa losari dusun gondangsari desa mendingan peningkatan jalan dusun kec. sukowono apbd kab apbd kab jagoan dusun kebonagung dusun candi dusun candigaron smw peningkatan jalan dusun kec. sukowono apbd kab apbd kab jagoan desa kebonagung dusun prop desa getas kecamatan kajoran kabupaten temanggung smw peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab balong desa pemikir dusun tlogopucang desa tlogopucang kecamatan kandangan kabupaten temanggung smw peningkatan jalan dusun kec. sukowono apbd kab apbd kab karangwetan desa sukowono dusun lankan desa lankan smw peningkatan jalan dusun kec. sukowono apbd kab sukowono desa sukowono dusun rayu desa rayu peningkatan jalan dusun kec. sukowono apbd kab banjir desa losari dusun panggang desa panggang peningkatan jalan kec. sukowono apbd kab dusun pinangan desa pinangan dusun kelenteng desa kelenteng peningkatan jalan dusun kec. sukowono apbd kab pedoman desa pedoman dusun pemikir desa pemikir peningkatan jalan dusun kec. sukowono apbd kab kemari desa kemari curug penting kuning peningkatan jalan dusun kec. banyubiru apbd kab glagah desa kaliber kec. tuntang) dusun banyudono desa gedoaih hh h ae.raman,.nhnhnhtl eni. peningkatan jalan dusun kec. banyubiru apbd kab apbd kab krajansari desa kebumen dusun sepasang wetan desa sepasang bbr peningkatan jalan dusun kec. banyubiru apbd kab banyuwangi desa gedong dusun nogosaren desa nogosaren kecamatan getaran peningkatan jalan dusun kec. banyubiru apbd kab banyuwangi desa gedong dusun gotong desa panggilan kecamatan getaran peningkatan jalan dusun kec. banyubiru apbd kab krajan desa banyubiru dusun jambon desa kebondowo peningkatan jalan dusun kec. banyubiru apbd kab apbd kab tumpak desa wirogomo desa seloprojo kecamatan galak kabupaten magelang bbr peningkatan jalan dusun kec. banyubiru apbd kab memakan desa banyubiru dusun agenda, dusun jonggrangan, dusun gadungan, dusun metro desa graph dusun jambu kidul desa jambu lewat smk jambu) peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab krajan desa beton dusun jampang desa gawang peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab krajan desa genting dusun krajan desa banyukuning peningkatan jalan dusun apbd kab jampang desa gawang desa losari, kecamatan grabag kabupaten magelarr r peningkatan jalan kec. jambu apbd kab dusun vitro desa gawang desa kelok kabupaten temanggung peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab tawar kidul desa beton dusun pangasinan desa kebondalem peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab tawar lor desa beton dusun kaligaleh desa kelurahan peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab kaligaleh desa kelurahan dusun menganti desa kebondalem peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab kaligaleh desa kelurahan dusun kalangan desa kuwarasan peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab gandusari desa kelurahan dusun krajan desa bongkol peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab apbd kab krajan desa bongkol dusun tempuran desa kelurahan jmb peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab krajan desa bongkol dusun engkol desa graph peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab jambu lor desa jambu dusun krajan desa kuwarasan peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab jambu lor desa jambu dusun weru desa kuwarasan dusun krajan desa kebondalem peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab krajan desa kuwarasan dusun jambu lor desarn wrn aaa . ama peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab krajan desa kebondalem dusun kaliwinong desa banyukuning kecamatan kandungan peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab apbd kab sedang wadas desa rejosari dusun kalipucung desa genting jmb peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab sedang desa genting desa wonokerso kecamatan pringsurat kabupaten temanggung peningkatan jalan dusun kec. jambu apbd kab gantungan desa genting dusun sedang wadas desa rejosari peningkatan jalan dusun kec. tuntang apbd kab bandongan desa gedangan kelurahan kecanduan kota salatiga peningkatan jalan dusun kec. tuntang apbd kab antar desa potongan dusun pakaian desa karanganyar peningkatan jalan dusun kec. tuntang apbd kab bandongan desa gedangan dusun rowopolo desa wonosari peningkatan jalan dusun kec. tuntang apbd kab apbd kab lebur desa kaliber dusun wonosari desa wonosari tnt peningkatan jalan dusun kec. tuntang apbd kab apbd kab sragen desa sragen dusun wonosari desa wonosari tnt peningkatan jalan dusun kec. tuntang apbd kab ngelosari desa nombor desa puluhan kota salatiga peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab tempel desa candirejo dusun galak desa puluhan kota salatiga tn#fij ki.m ss. ons n.nn aa. peningkatan jalan dusun kec. tuntang apbd kab apbd kab ditelan lor desa candirejo dusun bungaan desa potongan kota salatiga tnt peningkatan jalan dusun kec. tuntang apbd kab apbd kab dalen desa watuagung dusun karang tengah desa karang tengah tnt peningkatan jalan dusun kec. tuntang apbd kab dalaman desa tuntang dusun delik desa delik peningkatan jalan dusun kec. tuntang apbd kab peran desa karangtengah dusun ploso desa pabean kecamatan pabean peningkatan jalan dusun kec. tuntang apbd kab pakaian desa karanganyar dusun kadipiro desa karangtengah peningkatan jalan dusun kec. suruh apbd kab apbd kab krajan desa kedungringin dusun randurancang desa sukorejo sur peningkatan jalan dusun kec. suruh apbd kab apbd kab sebab, kemiri desa primbon dusun kauman desa jatirogo samping sman suruh) sur peningkatan jalan dusun kec. suruh apbd kab nalirejo desa primbon bumi perkemahan mulyorejo dusun penggolong dusun miri desa krandon lor dusun patra desa nukilan peningkatan jalan dusun apbd kab gunung desa jatirogo dusun kaleng kidul desa dersansari peningkatan jalan dusun kec. suruh apbd kab krajan desa jatirogo dusun kaleng lor desa dersansari dusun krajan desa purwwnrid' a , h. .rs iii naa: peningkatan jalan dusun kec. suruh apbd kab apbd kab kaleng lor desa dersansari dusun krajan desa purworejo sur peningkatan jalan dusun kec. suruh apbd kab apbd kab kaliloka desa kedungringin dusun glagah obo desa sukorejo dusun jaten desa bonomerto sur peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab jair desa kedungringin dusun banjaran mengklik desa nukilan sur peningkatan jalan dusun kec. suruh apbd kab apbd kab karang salam desa reksosari dusun kompon desa purworejo sur peningkatan jalan dusun kec. suruh apbd kab janglengan desa dadap ayam dusun salak desa nukilan peningkatan jalan dusun kec. suruh apbd kab tegalombo desa krandon lor dusun banjarsari desa reksosari dusun krajan desa gunung tumpeng peningkatan jalan dusun kec. suruh apbd kab sayur desa gunung tumpeng dusun ajaran cengkih desa nukilan peningkatan jalan dusun kec, suruh apbd kab patron desa nukilan desa kalinanas kabupaten boyolali peningkatan jalan kec. suruh apbd kab dusun genangan, dusun keboan desa keboan dusun rekaman ngelo desa tegalwaton peningkatan jalan dusun kec. tengaran apbd kab banjari desa cukil dusun kunce rn aa sn. peningkatan jalan dusun kec. tengaran apbd kab karangduren desa karangduren dusun patron desa patron lewat depan sma) peningkatan jalan dusun kec. tengaran apbd kab apbd kab gumuk desa kloro desa ngadirojo kecamatan ampel boyolali jalan primayuda) tgr peningkatan jalan dusun kec. tengaran apbd kab ngepringan desa duren desa candi kecamatan ampel kabupaten boyolali peningkatan jalan dusun kec. tengaran apbd kab apbd kab krajan desa gunung dusun krajan kidul desa cukil tgr peningkatan jalan dusun kec. tengaran apbd kab apbd kab kloro desa kloro dusun krajan, dusun rongga desa butuh dusun manggung, dusun wates desa patron desa jarum kecamatan ampel kabupaten boyolali tgr peningkatan jalan dusun apbd kab cabean wetan desa karangduren dusun gampong, dusun banjari desa cukil peningkatan jalan dusun kec. tengaran apbd kab apbd kab karangduren desa karangduren dusun butuh desa butuh tgr peningkatan jalan dusun kec. tengaran apbd kab wedilelo desa karangduren dusun patron desa patron peningkatan jalan kec. tengaran apbd kab krajan, dusun cekungan desa bener dusun cabean kulowwththhhhh kia. 7gg7asrrrr . . peningkatan jalan dusun kec. tengaran apbd kab mendingan desa tegalwaton dusun cekungan desa bener peningkatan jalan dusun kec. tengaran apbd kab apbd kab krajan, dusun kalijati, dusun kadilobo desa tegalwaton dusun jambangan desa keboan kecamatan suruh tgr peningkatan jalan dusun kec. tengaran apbd kab mendingan desa tegalwaton dusun cabean wetan desa karangduren peningkatan jalan dusun kec. tengaran apbd kab apbd kab wedilelo desa karangduren dusun krajan desa bener tgr peningkatan jalan dusun kec. kaliwungu apbd kab apbd kab pregolan desa jetis dusun ukiran desa ukiran klw peningkatan jalan dusun kec. kaliwungu apbd kab apbd kab pager desa pager dusun paten desa sial dusun topten desa ukiran klw peningkatan jalan dusun kec. kaliwungu apbd kab apbd kab tanggal desa kaliwungu dusun jolodriyan desa ukiran klw peningkatan jalan dusun kec. kaliwungu apbd kab tanggal desa kaliwungu dusun berikan desa jaringan peningkatan jalan dusun kec. kaliwungu apbd kab jaringan desa jaringan batas kabupaten boyolali peningkatan jalan dusun kec. kaliwungu apbd kab ngemplak desa kaliwungu dusun jolodriyan desa ukiran peningkatan jalan dusun kec. kaliwungu apbd kab apbd kab perang desa kaliwungu dusun kemiri desa jetis viii ian: peningkatan jalan dusun kec. kaliwungu apbd kab apbd kab bateman desa kaliwungu dusun barat kidul kabupaten boyolali klw peningkatan jalan dusun apbd kab pager desa pager dusun bener desa bener dusun kancah desa udanwuh peningkatan jalan kec. kaliwungu apbd kab apbd kab dusun panggang desa kaliwungu dusun grandson desa ukiran klw peningkatan jan dusun apbd kab tolakan desa ukiran dusun genteng desa sial peningkatan jalan dusun kec. kaliwungu apbd kab genting desa rogomulyo desa penutur kecamatan simo kabupaten boyolali peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab gumuk desa rogomulyo dusun lempuyangan desa tampil klw peningkatan jalan dusun apbd kab jetis desa jetis desa gampong kecamatan ampel kabupaten boyolali peningkatan jalan dusun apbd kab gandusari desa patungan dusun penutur desa selondoko kecamatan ampel kabupaten boyolali peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab perampokan desa patungan dusun mengklik, dusun penutur desa selondoko kabupaten boyolali klw peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab karangtengah desa patungan dusun ukiran desa ukirannas nss ii #iii peningkatan jalan dusun apbd kab suruhan desa rogomulyo dusun boga desa gampong kecamatan ampel kabupaten boyolali peningkatan jalan dusun apbd kab reos desa sidoharjo dusun semau desa korban peningkatan jalan dusun kec. susukan apbd kab reos desa sidoharjo dusun grobogan desa sidoharjo peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab pangasinan desa tampil dusun wangsa desa ketapang ssk peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab glagah obo desa tawang dusun letak desa tampil ssk peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab baran desa ketapang dusun pangasinan desa tampil ssk peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab sarimulyo desa ketapang dusun penuh desa rentan ssk peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab susukan desa susukan dusun ketapang desa ketapang ssk peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab ledak desa sidoharjo dusun krasaksari desa korban ssk o11 peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab pangasinan desa pangasinan dusun muncar desa muncar dusun ngaglik desa bonomerto kecamatan suruh ssk peningkatan jalan dusun apbd kab apbd kab muncar desa muncar dusun gedong desa bonomerto kecamatan suruh ssi #ii 'i3 naa peningkatan jalan poros apbd kab desa ded peningkatan jalan apbd kab poros desa lokasi (banker dan apbd peningkatan jalan non jumlahjalan jumlahjalan |jalan non status kabupaten oo1 status non status non status kabupaten semarang terbangun terbangun rehab ruas jalan kalirejo apbd kab alternatif ungaran kalangan via ngemplak kalangan) ngemplak susukan mampu kalangan) program pembangunan oo1 saluran drainase gorong gorong pembangunan saluran terbangunnya terbangunnya saluran jalan saluran jalan kabupaten kabupaten ruas saluran ded drainase gorong gorong (saluran jalan |saluranjalan kabupaten kabupaten semarang semarang ruas jalan pembangunan saluran desa dalang apbd kab air jalan karangsari pelempar candi rentan pembangunan saluran jalan apbd kab apbd kab tegalpanas jembatan tegalpanas jembatan pembangunan saluran rowoboni apbd kab banyubiru candra pembangunan saluran desa batur apbd kab drainase jalan dusun selongisor, dusun batur kidul, dusun sanggar, desa batur dusun ngaduman, dusun gedong, dusun cangkok, dusun pilihan desa tajuk gts pembangunan saluran dusun apbd kab drainase jalan dusun panggilan pandangan desa getaran dusun pendem dusun panggilan desa desa panggilan panggilan dusun krasak, dusun ponorogo desa ponorogr: nn7a7a7a7a707a73 ##i naa pembangunan saluran dusun kendal apbd kab apbd kab jalan dusun letak, desa letak sun kendal desa letak dukuh tetep kelurahan randuacir kecamatan argomulyo kota salatiga gts pembangunan saluran dusun apbd kab drainase jalan gulungan desa kabupaten nogosaren nogosaren sepasang pembangunan saluran dusun apbd kab apbd kab jalan kabupaten longsoran desa gedangan sumogawe polong pembangunan saluran dusun apbd kab apbd kab jalan kabupaten bumiharjo, getaran butuh dusun kembang, desa sumogawe pembanguan saluran dusun apbd kab apbd kab jalan dusun kembang sumogawe, desa sumogawe dusun dusun kalangan desa kembang, sumogawe jalan raya dusun salatiga topeng gts kalangan desa sumogawe pembangunan saluran dusun bayaran apbd kab jalan dusun selongisor, dusun pilihan dusun batur kidul, desa tajuk dusun sanggar desa batur dusun ngaduman, sun gedong, dusun cangkok, dusun pilihan desa tajuk gts pembangunan saluran desa pager apbd kab apbd kab jalan raya jaringan pager pembangunan saluran desa ujung apbd kab jalan ujung ujung ujung desa dadapayam dadapayam pembangunan saluran dusun apbd kab jalan dusun wonogaten onogaten desa lawan dusun gerangan, dusun tegalsari, dusun tegalsari desa tembak dusun susukan desa sukoharjo pembangunan saluran dusun tampak apbd kab dusun book desa ujung ujung dusun tampak desa karanggondyss aa iii rn ama pembangunan saluran dsn kauman, apbd kab jalan kabupaten suruh dusun semau jl. gubernur gunung, dsn mochtar) klewonan jatirogo dsn sersan wetan dersansari pembangunan drainase dsn gajahan apbd kab apbd kab jalan kabupaten dsn krajan primbon benteng ruas bejilor jalan wilayah bejilor kemelut) pembangunan saluran kloro barusan apbd kab apbd kab air barusan kloro pembangunan saluran air kloro semau apbd kab drainase kloro semau pembangunan saluran jl. primayuda apbd kab air drainase jl. kloro primayudha pembangunan saluran bener apbd kab drainase jalan dusun tegalwaton mendingan desa tegalwaton dusun cekungan desa bener pembangunan drainase desa nombor apbd kab apbd kab jalan dusun ngelosari desa nombor dusun tempel desa candirejo dusun kosong lor desa kosong tnt pmb. saluran drainase dsn gantungan apbd kab jalan poros ds. dsn ds. gotik gantungan ds. gotik ds. gotik pembangunan saluran kelurahan apbd kab air jl. mayjen sutomo ungaran sebantengan kel. ungaran drainase jalan raya dusun generic apbd kab kangen jalan s d dusun kabupaten) watupawon drainase jalan luwes luwes apbd kab kalikayen kalikayen pembangunan saluran desa bumn apbd kab apbd kab drainase jalan sukowono kemari pembangunan gorong dusun apbd kab gorong jalan dusun barongan desa barongan, dusun tolakan sejalan, dusun keboan desa tolakan dusun bayaran desa wates gts rehab jalan drainase barusan apbd kab mulyodrainase talud krajan, duren apbd kab ruas kloro susukan peningkatan jalan dan kembangsari apbd kab drainase keboan drainase jl. dr. sutomo kelurahan apbd kab kupang pembangunan saluran rt. rt. apbd kab air drainase jalan disepanjang kabupaten jalan jalan tembus ambarawa kabupaten tuntang desa asinan jalan tembus ambarawa tuntang desa asinan pembangunan saluran dusun juru apbd kab drainase jalan dusun desa madu getaran makam dusun madu candimulyo) desa desa batur getaran dusun edad, dusun juru desa wates dusun masu, dusun kalideres desa batur gts pembuatan saluran air jalan kalirejo apbd kab sepanjang depan kalangan, kantor kelurahan depan sdn kalirejo drainase jalan susukan lingkongsari apbd kab kalikayen (segmen ruas watukebo luwes kalikayen) pembangunan saluran apbd kab apbd kab drainase dan trotoar jalan candi gedongsongo pembangunan saluran apbd kab drainase dan trotoar jalan tegalpanas jembatan pembangunan saluran apbd kab jalan klep kemasan pembangunan saluran apbd kab apbd kab jalan klep pringapus pembangunan saluran apbd kab jalan sumogawe tajuk (dekat lapangan volly) pembangunan saluran apbd kab jalan semeru barat pembangunan saluran kapu apbd kab jalan klep kemasan pembangunan saluran apbd kab jalan kalangan kangen pembangunan saluran apbd kab jalan jati rayapbd kab jalan tambakboyo tuntang pembangunan saluran apbd kab jalan tuntang karang pembangunan saluran apbd kab jalan tapen candra pembangunan saluran apbd kab jalan karangduren keboan pembangunan saluran apbd kab jalan sumogawe tajuk pembangunan saluran apbd kab jalan tolakan nogosaren pembangunan saluran apbd kab jalan kedaton saluran pembangunan saluran apbd kab jalan dusun glagah obo desa tawang dusun letak desa tampil ssk ded pembangunan apbd kab saluran drainase banker program pembangunan oo1 trap talud brondong pembangunan terbangunnya terbangunnya talud jalan bangunan jalan kabupaten kabupaten ruas ruasjalan ded ruas trap talud brondong |talud talud aset pemda semarang semarang pengaman pengaman bahu jalan bahu jalan daftar uraian kegiatan pembangunan talud jl. desa pasukan apbd kab tentara pelajar pembangunan talud desa lembu apbd kab jalan poros desa dsn belikan rejosari dsn kendal lembu lil lol situs antar bringin lol. pesapopongan loo woo jumpa talud jalan lebak dsn desa lebak apbd kab pangasinan desa sendang talud jalan kab, bringin | desa kalijambe apbd kab apbd kab kalikurmo kalikurmo talud jalan truk s d desa truk apbd kab rejosari pembangunan talud desa kalikurmo apbd kab apbd kab jalan kalikurmo dan gogodalem gogodalem talud jalan truk desa truk apbd prov banding dan sendang s d semoga talud jalan truk s d desa truk apbd kab prangko banding) dan iklan pabeanii. dinding penahan tanah desa tanjung apbd kab jalan kurang kalijambe pembangunan talud dusun apbd kab apbd kab jalan dusun padan, pandangan desa dusun ploso desa getaran rawan dusun pandangan desa getaran gts pembangunan talud dusun padan apbd kab jalan dusun padan, desa rawan dusun ploso desa rawan dusun pandangan desa getaran gts pembangunan talud dusun apbd kab jalan poros desa dengan kadirejo giling talud jalan poros desa dusun apbd kab apbd kab dusun wonogaten desa tegalsari lawan dusun dusun gerangan, dusun gerangan tegalsari, dusun sun tegalsari tegalsari desa tembak dusun susukan desa sukoharjo pbl talud jalan ujung ujung desa ujung apbd kab apbd kab dadapayam ujung desa dadapayam pembangunan talud dusun apbd kab jalan poros desa dusun karangsalam karangsalam desa segini dusun patungan desa krandon lor kecamatan suruh talud jalan pemikir desa pedoman apbd kab duren tau jalan losari desa losari apbd kab apbd kab kelenteng pembangunan talud dsn krajan apbd kab jalan poros desa dsn gunung banjarsari reksosari tumpeng dsn krajan gunung tumpeng pembangunan talud dsn krajan apbd kab apbd kab jalan kabupaten dsn sayur gunung tumpeng gunung nukilan tumpeng pembangunan talud dsn ngemplak apbd kab jalan suruh tetangga tetangga takut poros desa desa sidoharjo apbd kab dusun ledak menuju desa korban dsn ledak) desa sidohardesa ajaran apbd kab jalan ajaran karang pembangunan talud ruas jalan apbd kab drainase jalan sukorejo kabupaten ruas pati desa sukorejo pati desa kalisidi kalisidi) desa kalisidi pembangunan talud dsn pilihan apbd kab bahu jalan kabupaten wilayah dsn pilihan desa kalisidi pembuatan takut jalan dusun generic apbd kab raya kangen jalan s d dusun kabupaten watupawon pembangunan talud kalikayen apbd kab jalan dusun selalu desa kangen dusun watukebo desa kalikayen pengadaan drainase dan ngoko apbd kab talud jalan utama dusun ngoko pembangunan talud banyak apbd kab jalan dsn krajan ngengat banyak banding pembangunan talud dusun apbd kab jalan poros desa dsn tegalombo tegalombo dsn krandonlor banjarsari dsn krajan gunung tumpeng talud jalan sukowono desa losari apbd kab apbd kab kemari penahan abrasi dinding dusun apbd kab jalan kabupaten ruas kalijambe kalijambe) pembangunan kalirejo apbd kab talud trap jalan kalangan longsor ruas kalirejo kalangan kalangan kangen pembangunan takut s d apbd kab jalan raya kabupaten sersan kulon suruh semau s d sersan wetan desa dersansari pembangunan talud apbd kab jalan suruh krandon lor pembangunan talud jl. apbd kab apbd kab sumurgunung kalisidi pembangunan talud apbd kab kaleng kangapbd kab jalan candi gedongsongo pembangunan talud apbd kab jalan kalirejo kalangan pembangunan talud jambu dan apbd kab jalan jambu candi candi pembangunan talud watuagung apbd kab apbd kab jalan delik pabean pembangunan talud semau apbd kab jalan suruh semau pembangunan talud apbd kab jalan wringinputih kalangan pembangunan talud apbd kab jalan pringapus ajaran pembangunan talud apbd kab jalan dusun kelok desa berkas kidul dusun pagersari desa pagersari bgs pembangunan talud apbd kab jalan dusun jeblok desa sidomukti dusun lapar desa duren bdn pembangunan talud jalan dusun ngelosari desa nombor desa puluhan kota salatiga tnt pembangunan talud apbd kab jalan pakis sendang pembangunan talud apbd kab jalan semoga sendang pembangunan talud apbd kab jalan banding bot pembangunan talud apbd kab jalan suruh bonomerto pembangunan talud apbd kab jalan dusun sayur desa gunung tumpeng dusun banjaran mengklik desa nukilan sur biaya penunjang belanja apbd kab modal program rehabilitasi oo1 pemeliharaan jalan dan jembki udh bar jae am). rehabilitasi pemelihara terpeliharanya| terpeliharanya jalan jalan kabupaten kabupaten pemeliharaan (pemeliharaan (pemeliharaan ruas aan jalan jalan secara |jalan secara kabupaten kabupaten semarang semarang rutin rutin ruas |rutin ruas jalan rutin dan rutin dan wilayah, jalan jalan berkala berkala ruas rahib pemeliharaan berkala berkala apbn) ruas jalan rehabilitasi pemeliharaan kabupaten apbd kab apbd kab rutin jalan semarang rehabilitasi jalan duren desa benteng apbd kab (tengaran) benteng (susukan) jalan kabupaten btl) kaliwon apbd kab banyukuning rehabilitasi ruas jalan jalan yudistira apbd kab apbd kab yudistira raya raya kecamatan ungaran barat rehabilitasi ruas jalan ruas jalan apbd kab serep banten serep banten kecamatan ungaran barat rehabilitasi ruas jalan jalan letjen apbd kab letjen suprapto suprapto kecamatan ungaran timur rehabilitasi ruas jalan tegalpanas apbd kab tegalpanas jembatan jembatan lanjutan kecamatan berkas rehabilitasi ruas jalan jalan mayjen apbd kab mayjen sutomo sutomo kecamatan ungaran timur rehabilitasi ruas jalan ruas jalan apbd kab pringapus ajaran pringapus ajaran kecamatan pringapus dan tuntang rehabilitasi jalan yos jalan yos apbd kab sudarso ungaran sudarso kecamatan ungaran barat rehabilitasi ruas jalan ruas jalan apbd kab rengas baden rengas baden kecamatan baden rehabilitasi ruas jalan ruas jalan apbd kab banyubiru sepasang banyubiru sepasang) h)h mah air viii . rehabilitasi ruas jalan ruas jalan apbd kab banyubiru wirogomo banyubiru wirogomo kecamatan banyubiru rehabilitasi ruas jalan ruas jalan yos apbd kab yos sudarso ambarawa sudarso kecamatan ambarawa rehabilitasi ruas jalan ruas jalan apbd kab tentara pelajar tentara pelajar ambarawa kecamatan ambarawa rehabilitasi ruas jalan ruas jalan apbd kab belok pulosari belok pulosari kecamatan tuntang rehabilitasi ruas jalan ruas jalan apbd kab suruh barusan suruh barusan kecamatan suruh rehabilitasi ruas jalan ruas jalan apbd kab barusan sumberejo barusan sumberejo kecamatan suruh rehabilitasi ruas jalan ruas jalan apbd kab kloro semau kloro semau kecamatan tengaran rehabilitasi ruas jalan ruas jalan apbd kab barusan kloro barusan kloro lanjutan kecamatan tengaran rehabilitasi kecamatan apbn pemeliharaan ruas berkas jalan wringinputih penawangan rehabilitasi kecamatan apbn pemeliharaan ruas ambarawa jalan dalang milir rehabilitasi kecamatan apbn pemeliharaan ruas ungaran barat jalan serep ranjang rehabilitasi kecamatan apbn pemeliharaan ruas pabean jalan kauman lor semoga rehabilitasi kecamatan apbn pemeliharaan ruas pabean jalan kauman kidul semoga rehabilitasi kecamatan apbn pemeliharaan ruas pabean jalan metro tukkecamatan apbn pemeliharaan ruas suruh jalan primbon benteng rehabilitasi kecamatan apbn pemeliharaan ruas kaliwungu jalan ukiran pager rehabilitasi pemelihara terpeliharanya| terpeliharanya jembatan jembatan kabupaten kabupaten pemeliharaan pemeliharaan buah aan jembatan jembatan jembatan kabupaten kabupaten semarang semarang rutin pemeliharaan |rutin secara rutin secara rutin jembatan rutin jembatan jembatan pemeliharaan berkala jembatan daftar uraian kegiatan rehabilitasi pemeliharaan kabupaten apbd kab apbd kab rutin jembatan semarang rehab jembatan dusun apbd kab sirah watukebo rehab jembatan dusun apbd kab kaliwideng kalikayen dusun kebotakan revitalisasi jembatan desa pasukan apbd kab kalibabon jembatan desa candirejo apbd kab dayung banner desa candirejo maan nan abunya senna kenennnnnnnnan ibi nnnnnnnnna knnnnnn tenennnnnn ben (ea ana recap jembatan desa lembu apbd kab grounsil) lembu rehabilitasi jembatan ruas jalan mt. apbd kab kalung haryono kecamatan ungaran timur rehabilitasi jembatan ruas jalan mt. apbd kab kali dirancang haryono kecamatan ungaran timur rehabilitasi jembatan ruas jalan apbd kab kali para banyubiru candra kecamatan banyubiru rehabilitasi jembatan ruas jalan apbd kab kali sragen banyubiru candra kecamatan banyubiru rehabilitasi jembatan ruas jalan apbd kab apbd kab kali lankan lankan pingin kecamatan sukowonj' maa rehabilitasi jembatan ruas jalan apbd kab apbd kab kali kebon agung lankan pingin kecamatan sukowono rehabilitasi jembatan ruas jalan apbd kab kembang butuh getaran kecamatan getaran rehabilitasi jembatan ruas jalan apbd kab kali pelucutan pelucutan dadapayam kecamatan banyak rehabilitasi jembatan ruas jalan kyai apbd kab bangga hasan mundi kecamatan ungaran barat rehabilitasi jembatan ruas jalan kyai apbd kab tendangan hasan mundi kecamatan ungaran barat rehabilitasi jembatan ruas jalan apbd kab kaligarang mijen nyatnyono kecamatan ungaran barat rehabilitasi jembatan ruas jalan apbd kab kalibening sutomo) mayjen sutomo kecamatan ungaran timur rehabilitasi jembatan ruas jalan mt. apbd kab kalibening mt. haryono) haryono kecamatan ungaran timur rehabilitasi jembatan ruas jalan yos apbd kab yos sudarso sudarso kecamatan ungaran barat rehab buah jembatan dusun apbd kab jalan poros jalan ketapang dan antar desa ketapang dusun desa tawang sarimulyo desa ketapang program rehabilitasi oo1 pemeliharaan talud brondong rehabilitasi pemelihara terlaksananya terlaksananya tersedianya talud kabupaten kabupaten wilayah 400m3 wilayah wilayah aan talud brondong pemeliharaan (pemeliharaan |jalan kabupaten (brondong dirias semarang semarang rutin talud rutin talud dalam kondisi |jalan kabupaten pengaman pengaman baik kabupaten badan jalan badan jalan, . rehabilitasi pemeliharaan kabupaten apbd kab apbd kab talud brondong semarang program inspeksi oo1 kondisi jalan dan jembatan inspeksi kondisi jalan data kondisi data kondisi tersedianya ruas jalan kabupaten kabupaten dokumen dokumen dokumen dokumen jalan jalan jalan kabupaten (kabupaten semarang semarang dalam kondisi kabupaten baik semarang inspeksi kondisi jalan kabupaten apbd kab apbd kab semarang inspeksi kondisi data kondisi data kondisi tersedianya jembatan kabupaten kabupaten dokumen dokumen dokumen dokumen jembatan jembatan jembatan jalan kabupaten |ruas jalan semarang semarang dalam kondisi kabupaten baik semarang inspeksi kondisi kabupaten apbd kab apbd kab jembatan semarang program pembangunan oo1 sistem informasi data base jalan dan jembatan penyusunan sistem data base jaan| data base jaan tersedianya tersedianya kabupaten kabupaten dokumen dokumen dokumen dokumen informasi data base jalan kabupaten (jalan kabupaten semarang semarang jalan dengan kondisi |dengan kondisi baik baik penyusunan sistem kabupaten apbd kab apbd kab informasi data base semarang jalan penyusunan sistem data base data base tersedianya tersedianya kabupaten kabupaten dokumen dokumen dokumen dokumen informasi data base jembatan jembatan jalan kabupaten (jalan kabupaten semarang semarang jembatan kondisi baik kondisi baik penyusunan sistem kabupaten apbd kab apbd kab informasi data base semarang jembatan program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan pengadaan alat alat pengadaan pengadaan tersedianya tersedianya kabupaten kabupaten unit jack unit jack unit jack unit berat alat berat (jackjalat berat (jack |jalan kabupaten (jalan kabupaten semarang semarang hammer hammer hammer hammer) hammer) kondisi baik kondisi baik pengadaan alat alat kabupaten apbd kab apbd kab berat semarangalat berat alat berat, alat berat alat aan alat alat berat alat alat jalan kabupaten (jalan kabupaten semarang semarang dan truk 9truman1 |dan truk berat dan kebinamargaa |kebinamargaa |kondisi baik kondisi baik kijang truk rehabilitasi pemeliharaan kabupaten apbd kab apbd kab alat alat berat semarjenis jenis jenis jenis aan alat alat ukur dan jalan alat jalan kabupaten (jalan kabupaten semarang semarang bahan laboratorium laboratorium laboratorium |dalam kondisi |dalam kondisi kebinamargaan baik baik daftar uraian kegiatan rehabilitasi pemeliharaan kabupaten apbd kab apbd kab alat alat ukur dan semarangterlaksananya terlaksananya tersedianya (apbd kabupaten kabupaten (apbd (apbd (apbd rehabilitasi pemelihara perbaikan perbaikan irigasi kab): semarang semarang kab): (kab): kab): aan jaringan irigasi bangunan dan (bangunan dan (kabupaten (apbd prov), dan (apbd prov): (apbd prov): saluran irigasi (saluran irigasi dalam kondisi dan embung dan6 (apbn), aik (apbn) (apbd prov), idi (apbn) ded apbd kab dan embung (apbn) daftar uraian kegiatan rehabilitasi daerah desa berjalan apbd kab irigasi berjalan rehabilitasi di. bongo, desa apbd kab apbd kab banyubiru ketimbang bae men men mea rehabilitasi di. tuk desa jetis apbd kab ganda oasis sans apa ras asas rehabilitasi di. kedung dusun gambir apbd kab apbd kab menjangan rehabilitasi di. kedung desa adirejo apbd kab apbd kab sendok pembangunan rehabilit kali cancer apbd kab asi daerah irigasi sekunder rehabilitasi di. desa kradenan apbd kab apbd kab kalikendang naa ann pon pan ann mangga (ebi rehabilitasi di. igawa desa aman apbd kab lor takut irigasi desa desa candirejo apbd kab candirejo beam atm tas asas pada rehabilitasi di. desa kemari apbd kab apbd kab kalibening rehabilitasi di. kali ulo dusun krajan apbd kab desa bonomerto pembangunan irigasi dusun jaten apbd kab jaten desa bonomertdi. dung dsn congo apbd kab apbd kab jurang desa melayu rehabilitasi di. desa muncar apbd kab sukomoro annnnnnnnnnn eny kena tni kennnnnnkenennnn bnn (ebi rehabilitasi di. dung bendung salam apbd kab salam suruh pembangunan irigasi dsn apbd kab kepuh karangrayung bonomerto rehabilitasi di. length dsn apbd kab karangsalam reksosari perbaikan saluran irigasi desa apbd kab akibat dampak pembangunan tol rehabilitasi di. desa badan apbd kab sijumbleng rehabilitasi di. bler, desa kaliber apbd kab kaliber rehabilitasi di. benteng karangduren apbd kab apbd kab dsn. kuncen normalisasi saluran air rt. dan rt. apbd kab dirancang ajigarang rt. kel genus perbaikan saluran irigasi kel ungaran apbd kab rto3 rehabilitasi tanjung desa tanjung apbd prov kecamatan bringin kec bringin banker rehabilitasi pancuran pakis apbd prov kecamatan bringin rehabilitasi gunung esa ambirejo apbd prov apbd prov kecamatan bringin banker rehabilitasi sindo desa tembak apbd prov apbd prov kecamatan pabean banker rehabilitasi wiyonggo kel. pringapus apbd prov kecamatan pringapus rehabilitasi sibleder. desa duren apbd prov kecamatan kandungan koordinat rehabilitasi gender desa banding apbd prov kecamatan bringin titik koordinnyaman desa ujung apbd prov kecamatan pabean ujung rehabilitasi watu desa candirejo apbd prov apbd prov gajah kecamatan pringapus banker rehabilitasi genteng desa mojokerto apbd prov apbd prov kanan kecamatan banyak dan desa lebak rehabilitasi balan sukowono apbd prov kecamatan sukowono rehabilitasi brang esa kedung apbd prov wetan kecamatan suruh ingin rehabilitasi desa muncar apbd prov sukomoro kecamatan susukan rehabilitasi peter pringapus apbd prov kabupaten pringapus nana ann pena ann tee (ea tenn kena rehabilitasi kedung desa kalikayen apbd kab werk rehabilitasi di. desa serep apbd kab mintorogo lis noah ann tenun tea pena beo. (eka ana li" kanan ann pena ann tee (ea tenn kia kena rehabilitasi di. kedung desa jatirunggo apbd kab jeruk kanan annnnnnnnnnn menenun tnnnnnnna dnnnnnnnnkenennnn bennnnni jadi man (bi tan kis kena mea todos| apa kas arab kas oo, rehabilitasi kali desa pulosari apbd kab tarung rehabilitasi di. sasongko desa pulosari apbd kab dep ann puan ann tee (ea tenn jia kena rehabilitasi kelurahan apbd kab perengsari lodoyong ana bo. beo. loo (eka rehabilitasi di. gajah desa kupang apbd kab barong ann tenun tea peran beo. (eka ana rehabilitasi keji desa jetis apbd kab panjang rehabilitasi berikan desa apbd kab banyukuning lis aan ann tennnnnnnnn ennnnnn ninnin tennnnnn menenun tenun bnn rehabilitasi watu desa rayu apbd kab cagak rehabilitasi desa pedoman apbd kab muningwetan rehabilitasi apbd kab kalingancar ann penamaan abunya (ea ana lis kana ann kena tea ben bnn kaos menyiksa (ebi tan rehabilitasi desa apbd kab ketimbang ketimbang lis aan abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana rehabilitasi jaringan desa rayu apbd kab irigasi sitinggen li" aan abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana li" abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana rehabilitasi apbd kab sasongko abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana ann enya tni tentang (ea tenn kena aan abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana din ann enya tni tentang (ea tenn kena rehabilitasi apbd kab sipengkok rehabilitasi apbd kab singkong aan ann nya tni tentang (ea dna kena lis panah ana tea pen haa manga (ebi han tan rehabilitasi sumber apbd kab wungu man abunya kenennnn tnnnntnnnnnakennnkennn benny kan haa manga (ebi tan kena rehabilitasi memeluk apbd kab rehabilitasi kedung apbd kab guci rana ap mane abunya tentang eng (edan oo.ssawaa| |en| ca) itl abunya tnnennnnni tnnennni tee kentang (ea tenn kena rehabilitasi apbd kab singkong kana ann tee bnn kentang mangga (ebi ann rehabilitasi apbd kab sembarangan abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana rehabilitasi apbd kab ditambang lir abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana rehabilitasi saling apbd kab rehabilitasi apbd kab simpanan kana ann enya tni tentang (ea tenn kena rehabilitasi sidenreng apbd kab ann enya tni tentang (ea tenn kena dean abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana pass ann enya tni tentang (ea tenn kena rehabilitasi kebon apbd kab kliwon mena nona ann enya tni tentang (ea tenn kena rehabilitasi tuk apbd kab taman daan ann enya tni tentang (ea tenn kena rehabilitasi genteng apbd kab rehabilitasi kedung apbd kab legen ter ama abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana manan ann enya tni tentang (eka tenn kena ratan pg rehabilitasi kedung apbd kab blimbing emas rehabilitasi apbd kab klampok ana ann enya tni tentang (ea tenn kena ter abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana naa ann knnennnni tnnennnnn kena keke bnn (ea dna kena so2sl osis apan kas daro kas solalalala lal jassawaa| |en| ca) nana abunya tnnennnnni tnnennni tee kentang (ea tenn kena rehabilitasi apbd kab gondoriyo rehabilitasi kedung apbd kab gumo mea oasis ter abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana maan ann enya tni tentang (ea tenn kena ter abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana ogah ann enya tni tentang (ea tenn kena let pan been abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana men ben ann men rehabilitasi apbd kab sijomblong rehabilitasi apbd kab mendasari aan abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana mata rehabilitasi randu apbd kab krueng ann enya tni tentang (ea tenn kena ter bana abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana rehabilitasi bongo apbd kab banyak lir paman abunya tenun enya kena kentang bnn (eka ana ana ann tni tee kena tentang (ea dna kena kang ann tee bnn kentang kasi menit (ebi tan panah abunya knnennnni knnennnnitennnnna tentang (ea dna kena rehabilitasi kedung apbd kab apbd kab dolok oom sem rehabilitasi seri apbd kab tel ann tenun tee tentang nan tan men meng men men men dan nan dan bnn bnn bnn rehabilitasi tampak apbd kab kali ter anna ann tenang bank bnn tetes ben (eka ana rehabilitasi anjuran pandangan apbd kab waren ter ann tenun tee tentang (edan tndaerah dan kelompok sasaran lokasi target capaian kinerja kebutuhan dana pagu indikatif ribu rp) sumber dana pacu ung program kegiatan target yumokximrrya ribu rp.) rkd rkd dpa lo. paella law ag) jas asal| |eo| w hme, jilid rehabilitasi sydoyt poo yoo a00 rpbdkab oo lil mena bana leo lo. lo) rehabilitasi apbd kab sijangkang dies rehabilitasibisirar poo yoo a00 rpbdkab oo oi| map aman elo. loro loro ann tea rehabilitasi di. apbd kab sitenggen rehabilitasi kedung apbd kab tolo bo itl w l h, rehabilitasi apbd kab sepanjang rehabilitasi apbn apbn gunung dak rehabilitasi apbn apbd prov pancuran banker (rehabilitasi apbn apbd prov tanjung rehabilitasi to.o7iy| apbn apbn gender dak (rehabilitasi apbn sukomoro rehabilitasi apbn apbd prov wiyonggo banker (rehabilitasi desa apbn sindo tembak rehabilitasi apbn apbd prov nyaman karang banker rehabilitasi (il. apbn apbn genteng kanan dak rehabilitasi apbn brang wetan rehabilitasi peter apbn apbd prov banker (rehabilitasi g16. apbn apbd kab genteng kiri rehabilitasi o.215j apbn apbn bolodewo dak (rehabilitasi apbn kapuk rehabilitasi keji .989j| apbn apbn panjang dak (rehabilitasi legi apbn apbn ddaerah pringapus apbn apbd kab irigasi talun peningkatan daerah kalikayen apbn irigasi kalikayen pembangunan embung gedong apbn gedong banyubiru pembangunan embung ukiran apbn ukiran kaliwungu pembangunan embung berkas kidul apbn berkas kidul pembangunan embung gampong apbn gampong tengaran pembangunan embung ponorogo apbd prov apbd prov ponorogo getaran pembangunan embung letak apbd prov apbd prov letak getaran pembangunan embung karangduren apbn genteng karangduren tengaran pembangunan embung gedog apbn gedog banyubiru biaya pendukung apbd kab belanja modal ded lokasi (dak) apbd kab dan ded lokasi banker peaammss p ber dan das ann tenang ben kentang bnn ann pendamping dana dak apbd kab (apbd kab) rehabilitasi pemelihara mewujudkan mewujudkan tersedianya jaringan irigasi kabupaten kabupaten aan jaringan irigasi jaringan irigasi |jaringan irigasi |irigasi yang tersebar semarang semarang yang telah dibangun tetap dalam tetap dalam kabupaten ranting kondisi baik |kondisi baik dalam kondisi (pengairan baik ungaran, ambarawa, tuntang, dan tengaran daftar uraian kegiatan rehabilitasi pemeliharaan kabupaten apbd kab apbd kab jaringan irigasi yang semarang telah dibangutersedianya tersedianya mendukung kab. semarang embung embung desa embung dan bangunan air baku air baku program desa desa penampung air lainnya nasional daftar uraian kegiatan pembangunan embung desa gedong apbn gedong banyubiru pembangunan embung desa ukiran apbn ukiran kaliwunguatan embung berkas lor apbn berkas lor kec berkas pembangunan embung dsn gampong apbn gampong tengaran pembangunan embung desa ponorogo apbd prov plobogo kecamatan getaran pembangunan embung desa letak apbd prov letak kecamatan getaran pembangunan embung karangduren apbn genteng karangduren tengaran pembangunan embung desa gedog apbn gedog banyubiru banjir rehabilitasi pemelihara terlaksananya terlaksananya melindunginya lokasi apbd kabupaten kabupaten lokasi lokasi lokasi apbd lokasi aan bantaran dan perbaikan perbaikan daerah disekitar |kab), lokasi semarang semarang apbd kab), |(apbd kab), (kab): lokasi tanggul sungai bantaran dan (bantaran dan |sungai dari (apbd prov), lokasi lokasi apbd prov): tanggul sungai (tanggul sungai banjir dan erosi |lokasi (apbn) (apbd prov): (apbd prov), |lokasi apbn), lokasi lokasi ded apbd kab (apbn) (apbn) daftar uraian kegiatan rehab pemeliharaan desa graph apbd prov bantaran tanggul sungai kaligaleh rehabilitasi pecel kelurahan apbd kab bantaran dan tanggul gamping sungai sekarang rehab. pecel. bantaran desa members apbd kab dan tanggul sungai tempuran, members rehab. pecel. bantaran desa members apbd kab dan tanggul sungai tempuran lego, members rehab. pecel. bantaran desa biru apbd kab dan tanggul sungai tuntang, biru, bringin rehab. pecel. bantaran desa members apbd kab dan tanggul sungai tempuran kandangan belo, members rehab. pecel. bantaran desa tanjung apbd kab dan tanggul sungai kurang, tanjung,. pecel. bantaran desa bongkol apbd kab dan tanggul sungai curug ds. bongkol ds. graph kec. banyubiru rehab. pecel. bantaran sungai apbd kab apbd kab dan tanggul sungai serang dsn serang, suruh lestari kedungringin rehab. pecel. bantaran desa apbd prov dan tanggul sungai kecamatan serang susukan rehab. pecel. bantaran desa sragen apbd kab dan tanggul sungai sragen rehabilitasi pecel rt. rw.o1 apbd kab bantaran dan tanggul kuncen kel sungai kali belang rt. ungaran rw.o1 kuncen kel ungaran rehab. pecel bantaran rt. apbd kab dan tanggul sungai rw. ganggu rehab. pecel. bantaran xiii apbd prov dan tanggul sungai kenong dibantah rehab. pecel bantaran rw.o1 rw. apbd kab dan tanggul sungai kali rw. gung rehab. pecel. bantaran apbd kab dan tanggul sungai losing rehabilitasi bantaran desa berjalan apbn sungai berjalan rehab. pecel. bantaran desa candi apbd kab dan tanggul sungai kalibendo, candi, kandungan rehabilitasi pecel desa kebumen apbd kab bantaran dan tanggul sungai kali gulungan rehab pecel bantaran desa graph apbd prov dan tanggul sungai kali lesung rehabilitasi bantaran apbd kab dan tanggul sungai kali dirancang rehabilitasi pemeliharaan kel. bandara apbd kab apbd kab bantaran dan tanggul sungai kali garang rehabilitasi pemeliharaan apbd kab bantaran dan tanggul sungai kali badean apbd kab bantaran dan tanggul sungai kali asinan rehabilitasi pemeliharaan apbd kab bantaran dan tanggul sungai kali sedangkan rehabilitasi pemeliharaan apbd kab bantaran dan tanggul sungai kali panjang rehabilitasi pemeliharaan apbd kab bantaran dan tanggul sungai kali gadungan rehabilitasi pemeliharaan apbd kab bantaran dan tanggul sungai kali ketukan rehabilitasi pemeliharaan apbd kab bantaran dan tanggul sungai kali lorong rehabilitasi pemeliharaan apbd kab bantaran dan tanggul sungai ali global rehabilitasi pemeliharaan apbd kab bantaran dan tanggul sungai kali pepe rehab pemeliharaan dusun jambon apbd kab apbd kab bantaran tanggul sungai kel. ungaran kali belang rehab pecel bantaran apbd kab dan tanggul sungai kali logo kandungan rehab pecel bantaran apbd kab dan tanggul sungai kali bendo kandungan rehabilitasi kali belakang apbd kab propelan kelurahan perumahan beji kecamatan ungaran pondok timur babadan baru normalisasi dan rehab kel. susukan apbd prov apbd prov bantaran tanggul dan kel sungai kalung kel sidomulyo susukan dan kel sidomulyo kecamatan ungaran timur banker rehabilitasi bantaran kupang apbd kab tanggul kali pentingsri iii, '' ia", #it ma rehabilitasi tanggul susukan apbn sungai kalung ungaran river walk) rehabilitasi anggur beji apbn sungai kali propelan ungaran timur rehab panel bantaran tuntang apbd kab dan tanggul sungai tuntang rehab talud bantaran bandara apbd kab sungai sekunder kali kalibening (belakang rumah dinas wakil bupati) biaya pendukung apbd kab belanja modal dan pendamping asprov program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh pembangunan pening terbangunnya terbangunnya tersedianya tersedianya kabupaten kabupaten lokasi atan infrastruktur fasilitas serta |fasilitas serta prasarana olah (prasarana olah semarang semarang unit pasar |pembebasan tertatanyainfr |tertatanyainfra |raga, ruang raga, ruang sementara lahan kawasan struktur struktur publik dan publik dan kandungan, kawasan kawasan ruang terbuka (ruang terbuka pengadaan perkotaan perkotaan hijau hijau tanah dan kawasan kawasan bangunan perkotaan perkotaan teratai, kel kupang, ambarawa (mendukung kotaku), ganti tanah dan bangunan, jalan teratai kel kupang (mendukung kotaku), sertifikat untuk ganti tanah dan bangunan jalan teratai kel kupang, ded pagar dan perataan psr bangunan pembangunan peningkat kabupaten apbd kab infrastruktur semarang penataan lahan eks kel. kupang apbd kab bengkok link kel kupang kec ambarawa penggantian tanah dan kel. kupang apbd kab bangunan kel kupaindahan pusat kecamatan apbd kab pemerintahan baden tuntang kab. semarang panggung tetap sisi kelurahan apbd kab selatan alun alun lodoyong ambarawa rehabilitasi bangunan tuntang apbd kab pink tuntang pembangunan gapura kec. kaliwungu apbd kab batas wilayah antar kabupaten jln. ahmad yani) gapura identitas desa rentan apbd kab perbatasan kabupaten semarang dan kabupaten boyolali ruang terbuka publik jl. kel. kupang apbd kab jendral sudirman kec ambarawa (mendukung kotaku) pengadaan tanah kandungan apbd kab apbd kab kandungan relokasi pasar apbd kab sementara terminal depan pasar projo ambarawa ded pembangunan apbd kab ruang terbuka publik ungaran timur ded pembangunan apbd kab ruang terbuka publik sukowono ded pembangunan rest apbd kab area topeng ded pembuatan pagar keliling pasar kandungan jasa konstruksi pengaturan dan diterbitkannya diterbitkannya terciptanya konsultan kabupaten kabupaten sertifikat penyelenggaraan ijin pjt pjb pjt pjb dan |penyelenggaraan kontraktor dan semarang semarang rekomendasi |rekomendasi sertifikat usaha jasa konstruksi |dan perda perda jasa ijin usaha jasa| masyarakat pjt pjb, ipjp pjb, jasa konstruksi konstruksi sertifikat sertifikat tenaga konstruksi tenaga terampil dan terampil dan dokumen perda dokumen jasa konstruksi perda jasa konstruksi daftar uraian kegiatan pengaturan dan kabupaten apbd kab apbd kab penyelenggaraan ijin semarang usaha jasa konstruksi pelatihan sertifikasi desa melayu apbd kab pertukangan penyusunan daftar tersusunnya tersusunnya terciptanya terciptanya kabupaten kabupaten dokumen dokumen dokumen dokumen analisa satuan buku asp buku asp pelaksanaan pelaksanaan semarang semarang pekerjaan sipil umum pembangunan pembangunan semester yang tepat yang tepyusunan daftar kabupaten apbd kab apbd kab analisa satuan semarang pekerjaan sipil umum semester jasa konstruksi pengawasan terhadap tercapainya tercapainya terwujudnya bangunan kabupaten kabupaten slf dan slf dan slf dan ketentuan keteknikan |jumlah jumlah bangunan gedung semarang semarang dokumen dokumen dokumen dokumen penerbitan penerbitan gedung yang pemerintah dan database database database dan buku sertifikat laik |sertifikat laik jaman dan non pemerintah pendataan pendataan naskah nyaman bangunan bangunan bangunan gedung gedung gedung pemerintah pemerintah pengawasan terhadap kabupaten apbd kab apbd kab ketentuan keteknikan semarang program rehabilitasi oo1 pemeliharaan saluran drainase gorong gorong rehabilitasi terlaksananya terlaksananya tersedianya terwujudnya kabupaten kabupaten wilayah lokasi lokasi wilayah pemeliharaan saluran |pemeliharaan |pemeliharaan |jalan kabupaten|kondisi trotoar semarang semarang drainase gorong rutin saluran, rutin saluran, (dalam kondisi dan saluran gorong drainase dan |drainase dan |baik drainase jalan gorong gorong |gorong gorong perkotaan dalam kondisi baik oada tahun rehabilitasi kabupaten apbd kab apbd kab pemeliharaan saluran semarang drainase gorong gorong recap drainase dan desa susukan apbd kab trotoar ibukota kecamatan perbaikan gorong gorong desa banyubiru apbd kab ambarawa banyubiru (depan polsek) perbaikan saluran air kelurahan apbd kab kartini depan rsud lodoyong rehabilitasi saluran ruas jalan apbd kab drainase ruas jalan babadan babadan kalirejo kalirejo kecamatan ungaran timur tata ruang penetapan kebijakan tersedianya tersedianya tersedianya kabupaten dokumen dokumen oo1 tentang dtk, trk, dokumen dokumen dokumen rtl semarang dan rtl rtl rtl dtk desa apbd kab:.xwx penyusunan rencana tersusunnya tersusunnya tersedianya kabupaten kabupaten kabupaten dokumen dokumen dokumen dokumen detail tata ruang dokumen dokumen dokumen tata semarang semarang semarang perda perda perda rdr kawasan rdr ikk rdr ikk ruang sebagai rdr rdr yang disahkan |yang disahkan acuan penyusunan rencana kabupaten apbd kab apbd kab detail tata ruang semarang kawasan pelatihan aparat dalam pelatihan pelatihan terwujudnya asn kabupaten kabupaten orang kali orang orang perencanaan tata ruang (perencanaan (perencanaan aparat kabupaten semarang semarang orang tata ruang tata ruang perencanaan semarang tingkat tingkat tata ruang yang menengah menengah handal (lanjut) (lanjut) pelatihan aparat dalam kabupaten apbd kab apbd kab perencanaan tata ruang semarang sistem informasi tersusunnya tersusunnya tersedianya kabupaten kabupaten paket paket paket oo1 manajemen penataan sistem sistem dokumen tata semarang semarang ruang informasi tata informasi tata |ruang sebagai ruang dan ruang dan acuan tersedianya tersedianya pemanfaatan peralatan peralatan ruang pendukungnya| pendukungnya sistem informasi kabupaten apbd kab manajemen penataan semarang ruang program pengendalian pemanfaatan ruang penyusunan kebijakan tersusunnya tersusunnya terkenalnya kabupaten dokumen dokumen dokumen pengendalian kebijakan kebijakan pemanfaatan semarang pemanfaatan ruang pengendalian (pengendalian |ruang sesuai pemanfaatan pemanfaatan |dengan rtrw ruang ruang dan rdr penyusunan kebijakan kabupaten apbd kab pengendalian semarang pemanfaatan ruang pengawasan terlaksananya terlaksananya terkenalnya kabupaten kabupaten kabupaten dokumen kecamatan| kecamatan dokumen pemanfaatan ruang pengawasan (pengawasan |pemanfaatan semarang semarang semarang pemanfaatan (pemanfaatan (ruang sesuai ruang ruang dengan rtrw kab. semarang pengawasan kabupaten apbd kab apbd kab pemanfaatan ruang semarang sosialisasi kebijakan terlaksananya terlaksananya pemanfaatan kabupaten kabupaten dokumen dokumen pengendalian sosialisasi |sosialisasi ruang sesuai semarang semarang dokumen pemanfaatan ruang kecamatan kecamatan |dengan rtrw dan rdrii'dinas aa. . sosialisasi kebijakan kabupaten apbd kab pengendalian semarang pemanfaatan ruang program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, energi dan migas pemeliharaan, terpasang dan terpasang dan panjang jalan sarana dan kabupaten kabupaten pemeliharaan terbakarnya pengembangan dan terpeliharanya |terpeliharanya |kabupaten prasarana pju semarang semarang rutin pju |(terbakarnya (rekening listrik pemasangan efisiensi sarana dan pju dijalan pju dijalan terpasang pju rekening pju bulan pju prasarana laju kabupaten kabupaten kecamatan listrik pju pemeliharaan lokasi, dan bulan rutin pju pemelihara terbakarnya kecamatan rutin rekening pju pemeliharaan belanja alat pju selama rutin pju listrik dan kecamatan bulan, kecamatan |elektronik dan penataan dan belanja paket terbayang perluasan alat listrik belanja rekening pju lokasi|dan lampu pju pju (apbd prov) elektronik |paket selama paket belanja bulan belanja lampu hias dan lampu pju dekorasi kota paket paket belanja lampu hias dan dekorasi kota paket pembayaran rekening kabupaten apbd kab apbd kab pju dan belanja semarang pemeliharaan rutin pju penerangan jalan umum jalan apbd kab jln. kabupaten kabupaten kaliwon kaliwon banyukuning banyukuning penerangan jalan kartini, kelurahan apbd kab tambakboyo tambakboyo pangasinan penerangan jalan umum desa graph apbd kab banyubiru graph jambu penerangan jalan umum desa luwes apbd kab desa luwes desa desa kangen kangen penerangan jalan umum jl. gatotkaca apbd kab gatot kaca kalangan ungaran timur penerangan jalan raya dusun generic, apbd kab kangen jatirogo, selalu, kangen, watupawolayangan apbd kab ds. layangan kel. kel. gedangan gedangan penerangan jalan umum kel langensari apbd kab kel. langnsari ungaran barat pengadaan lampu gondoriyo apbd kab penerangan jalan desa gondoriyo penerangan jalan dusun desa bringin apbd kab kloro senggang kroto dan dsn. krajan bojong penerangan jalan dusun desa batur apbd kab getaran desa getaran dusun kalitengah, dusun dukuh, dusun selongisor desa batur gts penerangan jalan bagi sukoharjo apbd kab kabupaten bagi sukoharjo berjalan pabean penerangan jalan desa desa ujung apbd kab ujung ujung desa ujung dadapayam) penerangan jalan umum dusun rentan apbd kab dusun rentan) desa tukang kecamatan pabean penerangan jalan dusun desa nogosaren apbd kab rawan desa rawan dusun gerakan desa nogosaren lampu penerangan desa sembrono apbd kab jalan kabupaten getaran butuh penerangan jalan dusun tolakan apbd kab kabupaten kedaton dusun saluran barongan desa tolakan penerangan jalan umum desa pager apbd kab desa pager kecamatan kaliwungu penerangan jalan umum desa patungan apbd kab desa patungan kecamatan kaliwungu penerangan jalan poros dusun iklan apbd kab desa, dsn iklan kecamatan pabean penerangan jalan poros desa sumberejo apbd kab desa sumberejo desa desa tukang tukang kecamatandusun getas apbd kab poros desa dsn getas potongan potongan kecamatan pabean penerangan jalan umum kel. susukan apbd kab kel. susukan desa desa luwes luwes lampu penerangan kyai jalan kyai putih apbd kab putih kelurahan pringapus penerangan poros jalan desa deretan apbd kab macanmati deretan kecamatan pringapus penerangan dan rambu desa klep apbd kab jalan klep deretan penerangan jalan desa wonosobo apbd kab sambiroto wonosobo penerangan jalan poros dsn apbd kab desa dsn glagahombo glagahombo sukorejo dsn jaten sukorejo bonomerto pengadaan lampu nukilan apbd kab penerangan jalan dadapayam kabupaten nukilan dadapayam lampu penerangan desa kemelut apbd kab jalan led jalan kabupaten primbon benteng lampu penerangan desa pangasinan apbd kab jalan kab. (muncar dersansari) pangasinan lanjutan penerangan jln jln. poros desa apbd kab poros desa sebutan ds. sebutan ds. gotik dsn gantungan) gotik dsn ds. gotik gantungan ds. gotik penerangan jl. poros ds. gotik apbd kab desa gotik lampu penerangan kelurahan apbd kab jalan jln. panjaitan bandara rt. rw. kel. bandara penerangan jalan kel ungaran apbd kab lingkungan kauman kauman penerangan jalan desa apbd kab penawangan anak penawangan lampu penerangan dsn manggung apbd kab jalan dsn. manggung ds. patron patron perbatasan perbatasan ds. jarum kecamatan jarumdesa desa gawang apbd kab gawang kecamatan jambu lampu penerangan desa kelurahan apbd kab jalan desa kelurahan desa desa kebondalem kebondalem kecamatan jambu lampu penerangan desa kelurahan apbd kab jalan desa kelurahan desa bongkol desa bongkol kecamatan jambu lampu penerangan desa apbd kab jalan desa kebondalem kebondalem desa rejosari kecamatan desa rejosari jambu lampu penerangan desa genting apbd kab jalan desa genting kecamatan jambu lampu penerangan desa gawang apbd kab jalan desa gawang kecamatan jambu lampu penerangan kelurahan apbd kab jalan kelurahan gondoriyo gondoriyo kecamatan jambu penataan, perluasan dan desa kauman apbd kab meterisasi laju ruas lor jalan kauman lor semoga penataan, perluasan dan desa rentan apbd kab meterisasi laju jln. edy sudarso ruas jalan rentan tampil) penataan, perluasan dan kelurahan apbd kab meterisasi laju jln. genus kyai sono genus, kecamatan ungaran barat penataan, perluasan dan kelurahan apbd kab meterisasi laju jln. genus yos sudarso, kecamatan ungaran barat penataan, perluasan dan kelurahan apbd kab meterisasi laju jln. sidomulyo paman, kecamatan ungaran timur penataan, perluasan dan kelurahan apbd kab meterisasi laju jln. susukan kutilang, kecamatan ungaran timuorth iii a33 . jadi' . penataan, perluasan dan kelurahan apbd kab meterisasi laju ruas susukan jln. kalirejo kalangan, kecamatan ungaran timur penataan, perluasan dan kelurahan apbd kab meterisasi laju jln. tambakboyo kartini, kecamatan ambarawa penataan, perluasan dan kelurahan apbd kab meterisasi laju jln. lodoyong pemuda ambarawa penataan, perluasan dan kelurahan apbd kab meterisasi laju ruas watuagung jln. delik pabean, kecamatan tuntang pemasangan laju jalan luwes apbd kab susukan kalikayen kalikayen segmen ruas luwes kalikayen) ie pengadaan laju jl. desa rayu apbd kab pemikir duren pengadaan laju menuju desa kemari apbd kab objek wisata klenteng kuning dsn. kemari ds. kemari curug penting kuning poros desa kode smw pengadaan dan desa kalikayen, apbd prov pemasangan laju pada desa luwes ruas jalan susukan kalikayen ruas kec. ungaran timur pengadaan dan desa kalangan, apbd prov pemasangan laju pada kangen ruas jalan kalangan kangen ruas kec. ungaran timur pengadaan dan desa apbd prov pemasangan laju pada wringinputih, ruas jalan wringinputih desa kalangan kalangan ruas kec. ungaran timur pengadaan dan desa gondoriyo, apbd prov pemasangan laju pada desa klep ruas jalan kemasan dsn sendiri sendiri ruas kalangans : arr aaa (yhwuyuka naa pengadaan dan kel. pringapus apbd prov pemasangan laju pada desa klep ruas jalan klep kemasan ruas kec pringapus pengadaan dan desa candirejo, apbd prov pemasangan laju pada desa wonosobo ruas jalan kemasan candirejo ruas kec. pringapus pengadaan dan desa apbd prov pemasangan laju pada jatirunggo, ruas jalan pringapus desa ajaran ajaran ruas kec. pringapus pengadaan dan desa krandon apbd prov pemasangan laju pada lor, desa suruh ruas jalan suruh krandon lor ruas kec. suruh pengadaan dan desa apbd prov pemasangan laju pada sumberejo, ruas jalan barusan desa barusan sumberejo ruas kecamatan tengaran pengadaan dan desa ajaran, apbd prov pemasangan laju pada desa lompatan ruas jalan arang ajaran (no ruas kec. tuntang pengadaan dan desa kalisidi, apbd prov pemasangan laju pada desa serep, ruas jalan serep desa ranjang ranjang ruas kec. ungaran barat pengadaan dan alun alun apbd kab pemasangan pju alun tambakboyo alun tambakboyo pasang baru kwhmeter jl. end. apbd kab (app) pasca bayar untuk sudirman pju jl. end. sudirman ambarawa ambarawa dan dan bas dan bani program pengembangan oo1 perumahan penetapan kebijakan, kajian kajian tersedianya data base kabupaten dokumen dokumen dokumen dokumen strategi dan program perumahan perumahan data perumahan semarang database psu (database psu (database psu perumahan perumahan penetapan kebijakan, kabupaten apbd kab apbd kab strategi dan program semarang perumaha mam ii# fasilitasi dan stimulasi |terlaksananya |terlaksananya tersedianya tersedianya kabupaten kabupaten bulan bulan bulan bulan pembangunan operasional operasional rumah layak rumah layak semarang semarang perumahan masyarakat (rusunawa bagi (rusunawa bagi |huni bagi mbr |huni bagi mbr kurang mampu masyarakat masyarakat kurang kurang mampu mampu fasilitasi dan stimulasi kabupaten apbd kab apbd kab pembangunan semarang perumahan masyarakat kurang mampu sehat perumahan penyediaan sarana air tersedianya tersedianya terpenuhinya terpenuhinya kabupaten kabupaten lokasi sarira ded lokasi lokasi bersih dan sanitasi sarana dan sarana dan penduduk penduduk semarang semarang apbd kab) jair bersih apbd kab) dan dasar terutama bagi prasarana air (prasarana air |tersukses air tersukses air lokasi lokasi apbd lokasi (dak masyarakat miskin bersih dan bersih dan bersih aman bersih aman (apbn) kab) dan tam) sanitasi sanitasi dan sanitasi dan sanitasi lokasi (dak layak layak am) pembangunan sarana air desa rejosari apbd kab bersih desa rejosari kec. banyak pembangunan sarana air desa pelucutan apbd kab bersih dsn gandusari ds. pelucutan kec. banyak pembangunan sarana air desa bantal apbd kab bersih dsn. gayam ds. bantal kec. banyak pembangunan sarana kelurahan apbd kab air bersih pipanisasi) kranggan kel. kranggan kec. ambarawa pembangunan sarana desa truk apbd kab apbd kab air bersih ds. truk kec. bringin pembangunan sarana dusun apbd kab air bersih dsn. gondang gondang, desa ds. batur kec. getaran batur pembangunan sarana dusun apbd kab air bersih perpipaan golongan dan sambungan rumah) dusun setoran desa panggilan pembangunan sarana dusun sirap apbd kab air bersih dsn sirap dan dan dusun dsn kalimatan ds. kalimatan jambu kec.usun kompon apbd kab air bersih dsn. kompon ds. giling kec. pabean pembangunan sarana apbd kab air bersih dsn. kelurahan wahyurejo rw. kel. pringapus pringapus kec. pringapus pembangunan sarana rw. apbd kab air bersih rw.v kel. kelurahan pringapus kec. pringapus pringapus pembangunan sarana desa wonorejo apbd kab air bersih dsn. anak ds. wonorejo kec. pringapus pembangunan sarana air desa kelenteng apbd kab bersih dsn. tilawah ds. kelenteng kec. semoga pembangunan sarana air dsn. jambon ds. apbd kab bersih dsn. jambon ds. lankan lankan kec. sukowono pembangunan sarana puskesmas apbd kab air bersih puskesmas dadapayam dadapayam kec. suruh sarana prasarana air dsn. cabean apbd kab apbd kab bersih dsn. cabean wetan wetan, kelurahan desa karangduren, tengaran pembangunan air bersih desa sragen apbd kab ds. sragen kec. tuntang pembangunan sarana dusun apbd kab air bersih pipanisasi) kangen dsn. kangen kel. kangen kec. ungaran timur pembangunan sarana dsn. jambu apbd kab air bersih sumber lor ds. urip rt. rw. jambu dsn. jambu lor ds. jambu pembangunan sarana rw. kel. apbd kab apbd kab air bersih rw. kel. kandungan kec. kandungan kec. kandungan kandungan pembangunan sarana rw. kel. apbd kab air bersih rw. kel. kandungan kec. kandungan kec. kandunganrendah apbd kab air bersih dsn. rendah kidul ds. kidul ds. semoga kec. semoga kec. pabean pabean pembangunan sarana dsn. candi ds. apbd kab air bersih dsn. candi candigaron kec. ds. candigaron kec. sukowono sukowono pembangunan sarana rw3 apbd kab air bersih rw. ds. luwes kec. ungaran timur pembangunan sarana karangsari apbd kab apbd kab air bersih kel. karangsari kec. berkas pembangunan sarana dsn apbd kab air bersih dsn kebonkliwon ds. kebonkliwon ds. berkas berkas kidul kidul kec. berkas kec. berkas pembangunan sarana dsn. kaligaleh apbd kab air bersih dsn. kaligaleh ds. kelurahan ds. kelurahan kec. jambu pembangunan sarana dsn. apbd kab air bersih dsn. pondoksempu pondoksempu ds. ds. candirejo candirejo kec. pringapus pembangunan sarana ds. kalangan apbd kab air bersih dsn. kalangan ds. sumogawe ds. sumogawe kec. getaran pembangunan sarana dsn. iwak ds. apbd kab air bersih dsn. iwak batur kec. ds. batur kec. getaran getaran pembangunan sarana ds. letak apbd kab apbd kab air bersih ds. letak kec. getaran pembangunan sarana dsn. bengkel apbd kab air bersih dsn. bengkel ds. sebutan ds. sebutan kec. berkas kec. berkas pembangunan sarana dsn. kalium ds. apbd kab air bersih dsn. kalium klep kec. ds. klep kec. pringapus pringapus pembangunan sarana dsn. gelaran apbd kab air bersih dsn. gelaran ds. benteng ds. benteng kec. kec. kandungan kandungan pembangunan sarana dsn. ngemplak apbd kab air bersih dsn. ds. lemahireng ngemplak ds. kec. baden lemahireng kec.kel. candirejo apbd kab air bersih kel. candirejo kec. ungaran kec. ungaran barat barat pembangunan saran air ds. penawangan apbd kab bersih ds. penawangan kec. pringapus kec. pringapus pembangunan sarana dsn. karang apbd kab air bersih dsn. karang ds. bringin kec. ds. bringin kec. bringin bringin pembangunan sarana dsn. lemah apbd kab air bersih dsn. lemah dan gunung dan gunung merak ds. merak pakis kec. bringin pembangunan sarana dsn. rendah apbd kab air bersih dsn. rendah kidul kidul ds. semoga kec. pabean pembangunan sarana dsn. apbd kab air bersih dsn. lempuyangan lempuyangan ds. sebutan kec. berkas pembangunan sarana ds. candi apbd kab air bersih ds. candi kec. kandungan pembangunan sarana apbd kab air bersih kel. genus kec. ungaran barat pembangunan sarana dsn. jambon apbd kab air bersih dsn. jambon ds. lankan kec. sukowono pembangunan sarana dsn. serep apbd kab air bersih dsn. serep ds. serep kec, ungaran barat pembangunan sarana ds. jatirogo apbd kab air bersih ds. jatirogo kec. suruh pembangunan sarana ds. sukoharjo apbn air bersih ds. sukoharjo kec. pabean pembangunan sarana dsn. susukan apbd kab air bersih dsn. susukan ds. delik kec. tuntang pembangunan sarana ds. gotik apbd kab air bersih ds. gotik kec, ungaran barat pembangunan sarana ds. padanan apbd kab air bersih ds. padanan pengolahan air bersih) kec.orong apbd kab air bersih dsn. sorong ds. genting kec. jambu pembangunan sarana dsn. bapang apbd kab apbd kab air bersih dsn. bapang kel. harjosari kec. baden pembangunan sarana desa badan apbd kab air bersih sumur bor) ds. badan kec. susukan pembangunan sarana dsn. cikal ds. apbd kab air bersih dsn. cikal ds. tuntang kec. tuntang kec. tuntang tuntang pembangunan sarana ds. rentan kec. apbd kab apbd kab air bersih ds. rentan susukan kec. susukan pembangunan sarana dsn. banjarsari apbd kab air bersih dsn. ds. reksosari banjarsari ds. reksosari kec. suruh kec. suruh pembangunan sarana air link. rw. ds. apbd kab bersih link. rw. ds. layangan kec. layangan kec. ungaran ungaran timur timur pembangunan sarana air link. rw. apbd kab bersih link. rw. kalipasir kel. kalipasir kel. kalirejo kalirejo kec. kec. ungaran timur ungaran timur pembangunan sarana ing. rw. apbd kab bersih link. rw. rw. dsn. rw. dsn. metro ds. metro ds. gondoriyo kec. berkas gondoriyo kec. berkas pembangunan sarana air link. rw. apbd kab bersih link. rw. dan dan rw. rw. sikebrok kel. beji sikebrok kel. kec. ungaran timur beji kec. ungaran timur pembangunan sarana air link. rw. apbd kab bersih link. rw. propelan kel. propelan kel. beji kec beji kec ungaran timur ungaran timur pembangunan sarana air rw. rw. apbd kab bersih rw. rw. setinggi kel. setinggi kel. wakil kec. wakil kec. berkas berkas pembangunan sarana air rw. pulang apbd kab bersih rw. pulang ds. ds. bringin bringin putih kec. putih kec. berkas. keji kec. apbn air bersih ds. keji kec. ungaran barat ungaran barat pembangunan sarana air ds. gondoriyo apbn bersih ds. gondoriyo kec. berkas kec. berkas pembangunan sarana air ds. gunung apbn bersih ds. gunung kec. tengaran kec. tengaran pembangunan sarana air ds. beton kec. apbn bersih ds. beton kec. jambu jambu pembangunan sarana air ds. losari kec. apbn bersih ds. losari kec. sukowono sukowono pembangunan sarana air ds. poloboga apbn bersih ds. poloboga kec. kec. getaran getaran pembangunan sarana air tegalan kec. apbn bersih ds. tegalan kec. banyubiru banyubiru pembangunan sarana air ds. banding apbn bersih ds. banding kec. kec. bringin bringin pembangunan sarana air ds. tempuran apbn bersih ds. tempuran kec. bringin kec. bringin pembangunan sarana air ds. watuagung apbn bersih ds. watuagung kec. tuntang kec. tuntang pembangunan sarana air ds. krandon lor apbn bersih ds. krandon lor kec. suruh kec. suruh pembangunan sarana ds. sukorejo apbn air bersih ds. sukorejo kec. suruh kec. suruh pembangunan sarana air ds. sembrono apbn bersih ds. sembrono kec. kec. getaran getaran pembangunan sarana air ds. dalang apbn bersih ds. dalang kec. kec. baden baden pembangunan sarana ds. kosong kec apbn apbd kab air bersih dsn krajan tuntang ds. kosong kec. tuntang pembangunan sarana air ds. korban kec. apbn bersih ds. korban kec. susukan susukan pembangunan sarana air ds. kalikayen apbn bersih ds. kalikayen kec. kec. ungaran ungaran timur timur pembangunan sarana air ds. banyak kec. apbn apbd kab bersih ds. banyak kec. banyak banyukodono apbn air bersih dsn. ds. kebumen sukodono ds. kebumen kec. banyubiru kec. banyubiru pembangunan sarana air ds. apbn bersih ds. wringinputih wringinputih kec. berkas kec. berkas pembangunan sarana air ds. tukang kec. apbd kab bersih ds. tukang kec. pabean pabean pembangunan sarana air ds. sial kec. apbd kab bersih ds. sial kec. kaliwungu kaliwungu pembangunan sarana air dsn. gumukrejo apbd kab apbd kab bersih dsn. gumukrejo ds. gunung ds. gunung kec. kec. tengaran tengaran pembangunan sarana air dsn. krajan ds. apbd kab bersih ds. krajan ds. dadapayam kec. dadapayam kec. suruh suruh pembangunan sarana air dsn. apbd kab bersih dsn. kembangkerep kembangkerep ds. ds. sendang sendang kec. bringin kec. bringin pembangunan sarana air dsn. apbd kab bersih dsn. balekambang balekambang kandangan kandangan kec. baden kec. baden pembangunan sarana air dsn. pandansari apbd kab bersih dsn. pandansari nyaman kec. nyaman kec. tengaran tengaran sarana air bersih desa apbd kab karanganyar (ska ann tenaga nan iii ben tenennnntenenn bnn (eka pengadaan sarana air dsn karangbolo apbd prov bersih dan sarana dan sanitasi dusun karangtengah karangbolo dan dsn kretek karangtengah dusun kretek desa serep pembuatan sumur kel. langensari apbd kab artesis jaringan perpipaan dan tandon air kel langensari pengadaan air bersih kel. genus apbd kab kel genus pembangunan air bersih kel. candirejo apbd kab apbd kab tirto dan kel. candijaringan supply air desa kalisidi apbd kab bersih perdesaan dusun manikmoyo, rnten kulon, rnten wetan desa kalisidi pembangunan sarana ds. primbon apbd kab air bersih ds. primbon kec. suruh kec. suruh pembangunan sarana air dsn. menu ds. apbd kab apbd kab bersih dsn. menu ds. suruh kec. suruh kec. suruh suruh pembangunan sarana air dsn. apbd kab bersih dsn. kerudung kerudung ds. ds, reksosari kec. reksosari kec. suruh suruh pembangunan sarana air dsn. nggejugan apbd kab bersih dsn. nggejugan ds. nukilan kec. ds. nukilan kec. suruh suruh pembangunan sarana air rw. ds. apbd kab bersih rw. ds. tuntang tuntang kec. kec. tuntang tuntang pembangunan sarana air dsn. genangan apbd kab apbd kab bersih dsn. genangan ds. keboan ds. keboan kec. suruh kec. suruh pembangunan sarana air rw. ds. baran apbd kab bersih rw. ds. baran kec. ambarawa kec. ambarawa pembangunan sarana ds. gogodalem apbd kab air bersih ds. kec. bringin gogodalem kec. bringin pembangunan sarana ds. biru kec. apbd kab air bersih ds. biru kec. bringin bringin pembangunan sarana ds. kalikurmo apbd kab air bersih ds. kalikurmo kec. bringin kec. bringin pembangunan sarana ds. pakis kec. apbd kab air bersih ds. pakis kec. bringin bringin pembangunan sarana pembangunan apbd kab air bersih ds. kalijambe sarana air kec. bringin bersih ds. kalijambe kec. bringin pembangunan sarana pembangunan apbd kab air bersih ds. members sarana air kec. bringin bersih ds. members kec. bringin pembangunan sarana ds. keboan apbd kab air bersih ds. keboan kec. suruh kec. suruh dawan ds. apbd kab air bersih dsn dawan kaliwungu kec. ds. kaliwungu kec. kaliwungu kaliwungu pembangunan sarana air ds. apbd kab apbd kab bersih dsn. krajan ds. kedungringin kedungringin kec. suruh kec. suruh pembangunan sarana air ds. dadapayam apbd kab bersih ds. dadapayam kec. suruh kec. suruh pembangunan sarana air ds. banyak kec. apbd kab bersih ds. banyak kec. banyak banyak pembangunan sarana air ds. mojokerto apbd kab bersih ds. mojokerto kec. banyak kec. banyak pembangunan sarana air ds. rejosari apbd kab bersih ds. rejosari kec. kec. banyak banyak pembangunan sarana air pembangunan apbd kab bersih ds. pelucutan kec. sarana air banyak bersih ds. pelucutan kec. banyak pembangunan sarana air ds. bantal kec. apbd kab bersih ds. bantal kec. banyak banyak pembangunan sarana air ds. jatirunggo apbd kab bersih ds. jatirunggo kec. pringapus kec. pringapus pembangunan sarana air ds. pringsari apbd kab bersih ds. pringsari kec. kec. pringapus pringapus pembangunan sarana air ds. kebonagung apbd kab bersih ds. kebonagung kec. sukowono kec. sukowono pembangunan sarana air ds. kelenteng apbd kab bersih ds. kelenteng kec. kec. sukowono sukowono pembangunan sarana air ds. beton kec. apbd kab bersih ds. beton kec. jambu jambu pembangunan sarana air ds. genting kec. apbd kab bersih ds. genting kec. jambu jambu pembangunan sarana air ds. bongkol apbd kab bersih ds. bongkol kec. kec. jambu jambu pembangunan sarana air ds. gunung apbd kab bersih ds. gunung kec. tengaran kec.s. tawang kec. apbd kab bersih ds. tawang kec. susukan susukan pembangunan sarana air ds. pangasinan apbd kab bersih ds. pangasinan kec. kec. susukan susukan pembangunan sarana air ds. kangen apbd kab bersih ds. kangen kec. ungaran kec. ungaran timur timur pembangunan sarana air ds. kalikayen apbd kab bersih ds. kalikayen kec. kec. ungaran ungaran timur timur pembangunan sarana air ds. rogomulyo apbd kab bersih ds. rogomulyo kec. kaliwungu kec. kaliwungu pembangunan sarana air ds. apbd kab bersih ds. banyukuning banyukuning kec. kandungan jec. kandungan pembangunan sarana air ds. batur kec. apbd kab bersih ds. batur kec. getaran getaran pembangunan sarana air ds. sembrono apbd kab bersih ds. sembrono kec. kec. getaran getaran pembangunan sarana air ds. tolakan kec. apbd kab bersih ds. tolakan kec. getaran getaran pembangunan sarana air ds. banding apbd kab bersih ds. banding kec. kec. bringin bringin pembangunan sarana air ds. jatijajar apbd kab bersih ds. jatijajar kec. kec. berkas berkas pembangunan sarana rt. dsn. apbd kab apbd kab air bersih rt. dsn. lumbung lumbung gunung ds. gunung ds. poncoruso kec. baden poncoruso kec. baden pembangunan sarana dsn. dukuh ds. apbd kab air bersih dsn. dukuh topeng kec. ds. topeng kec. getaran getaran pembangunan sarana dsn. jurang ds. apbd kab air bersih dsn. jurang beton kec. ds. beton kec. jambu jambu pembangunan sarana dsn. tawar lor apbd kab air bersih dsn. tawar ds. beton kec. lor ds. beton kec. jambu jambu pembangunan sarana dsn. apbd kab air bersih dsn. karanganyar karanganyar ds. beton ds. beton kec. kec. jambuponsel ds. apbd kab air bersih dsn. ponsel jambu kec. ds. jambu kec. jambu jambu pembangunan sarana dsn. krajan ds. apbd kab air bersih dsn. krajan kebondalem ds. kebondalem kec. kec. jambu jambu pembangunan sarana dsn. serta ds. apbd kab air bersih dsn. serta kebondalem ds. kebondalem kec. kec. jambu jambu pembangunan sarana dsn. kalangan apbd kab air bersih dsn. kalangan ds. kuwarasan ds. kuwarasan kec. kec. jambu jambu pembangunan sarana dsn. dukuh apbd kab air bersih dsn. dukuh barat, tempel, barat, tempel, kranggan, kranggan, patron, ds. primbon patron, ds. kec. suruh primbon kec. suruh pembangunan sarana rw. dan rw. apbd kab air bersih rw. dan ds. reksosari rw. ds. reksosari kec. kec. suruh suruh pembangunan sarana dsn. bulu rt. apbd kab air bersih dsn. bulu rw. ds. rt. rw. ds. dadapayam kec. dadapayam kec. suruh suruh pembangunan sarana dsn. jambe apbd kab air bersih dsn. jambe rt. rw. ds. rt. rw. ds. dadapayan kec. dadapayan kec. suruh suruh pembangunan sarana ds. nukilan kec. apbd kab air bersih ds. nukilan suruh kec. suruh pembangunan sarana dsn. krajan dan apbd kab air bersih dsn. krajan greco ds. dan greco ds. kosong kosong kec. kec. tuntang tuntang pembangunan sarana kaligayam rt. apbd kab air bersih kaligayam rw. dsn. rt. rw. dsn. jambu jambu lor ds. lor ds. jambu kec. jambu kec. jambu jambu pembangunan sarana kabupaten apbd kab air bersih semarang pembangunan sarana air dusun tilawah apbd kab bersih dusun tilawah desa pagersari berkas pembangunan sarana air dusun pagersari apbd kab apbd kab bersih dusun pagrsari desa pagersariusun kretek apbd kab bersih dusun kretek desa serep ungaran arat pembangunan sarana air lingkungan apbd kab bersih link rombongan rombongan kel karangsari berkas pembangunan sarana dsn. gumuk apbd kab air bersih dsn. gumuk ds. pangasinan ds. pangasinan kec. kec. susukan susukan pembangunan sarana dsn. bakalan apbd kab air bersih dsn. bakalan ds. bakalrejo ds. bakalrejo kec. kec. susukan susukan pembangunan sarana dsn. sumogawe apbd kab air bersih dsn. ds. sumogawe sumogawe ds. kec. getaran sumogawe kec. getaran pembangunan sarana dsn. sidomukti apbd kab air bersih dsn. ds. sidomukti sidomukti ds. sidomukti kec. getaran kec. getaran pembangunan sarana dsn. wates apbd kab air bersih dsn. wates kulon ds. wates kulon ds. wates kec. kec. getaran getaran pembangunan sarana dsn. apbd kab air bersih dsn. mendingan ds. mendingan ds. lankan lankan kec. kec. sukowono sukowono pembangunan sarana dusun apbd kab apbd kab air bersih dusun banyutarung banyutarung ds. banyak kec. banyak pembangunan sarana apbd kab apbd kab air bersih dsn krajan lawan kec. pabean pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn propelan sumberejo kec. pabean pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn gantung krandon lor kec. suruh pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih lingkungan rw. krajan susukan kec.lingkungan gentong ds. baden kec. baden pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn karangjoho sambal kec baden pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn kunciputih rt. ds. jatirunggo kec. pringapus pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih lingkungan kalikidang rw. kel, pringapus kec. pringapus pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn soko pulosari kec. baden pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih tempat doa dan semedi bukit kendalisodo harjosari kec. baden pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn kalisalak lemahireng kec, baden pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn kaliputih pulosari kec. baden pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn jalan patron kec. tengaran pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn wates wetan &,quot:tirto langgeng&,quot, patron kec. tengaran pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn losari patron kec tengaran pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn krajan tirto mandiri&samp,quot: gunung kec tengaran pembangunan sana air apbd kab apbd kab bersih dsn purwodadi patron kecedipan rt. tegalan kec banyubiru pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn pager kedok rt. sepasang kec banyubiru pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn genting rogomulyo kec. kaliwungu pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn barat lor kaliwungu kec kaliwungu pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn gandusari patungan kec. kaliwungu pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn santan kuwarasan kec jambu pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn letak duren kec kandungan pembangunan sana air apbd kab apbd kab bersih dsn gantungan bangunan kec kandungan pembangunan sana air apbd kab apbd kab bersih dsn ngawinan jetis kec. bangunan pembangunan sana air apbd kab apbd kab bersih tirta laba lestari dsn mampu rw.o1 kalangan kec ungaran timur pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn sendang putri nyatnyono kec. ungaran barat pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn proto tajuk kec getaran pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn getaran rt. dan rt. ds. getaran kec getgading getaran kec getaran pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih kelompok tani margo mulyo dsn kauman kidul dersansari kec suruh pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih lingkungan blonde rt. rw. kel. baden kec baden pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih kalisoca krajan bawah rt.o1 rw.o1 kel gondoriyo kec jambu pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn jurang rw. beton kec jambu pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn krandon kalijambe kec bringin pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih pondok pesantren sanggar baca ialah dsn kalisidi rt.o1 rw. kalisidi kec ungaran barat pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih rt. rw.o1 dsn krajan ds. munding kec berkas pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih lingkungan warga rt. rw.o2 dsn korban korban kec susukan pembangunan sarana air apbd kab bersih dsn purwodadi patron kec tengaran pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn krajan kandangan kec baden pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn senggang terbang kec pabean pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn sumberejo sumberejo kecrangsang ketapang kec susukan pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn baran jurang baran kec ambarawa pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn banten nyatnyono kec ungaran barat pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn keadilan gunung kec tengaran pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih lingkungan seneng rw. kelurahan gamping kec ambarawa pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih sumber mata air dling dsn sarimulyo rt. ketapang kec susukan pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn kosovo letak kec getaran pembangunan sana air apbd kab apbd kab bersih dsn ngelo getaran kec. getaran pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih lankan kec sukowono pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn bakalan bakalrejo kec susukan pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn. digelar sendang kec. bringin pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn bojong ds. bringin kec bringin pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn krajan kalikurmo kec bringin pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn nyeo barat, timur, tunggul nyeo kec.okoh gogodalem kec bringin pembangunan sarana apbd kab apbd kab air bersih dsn kalangan kuwarasan kec. jambu pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn empon kadirejo kec pabean pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn cokelat tempuran kec bringin pembangunan sarana air apbd kab bersih sumberejo kec. bringin pembanguan sarana air apbd kab apbd kab bersih bot kec banyak psa lipat kec. apbd kab apbd kab tuntang psa desa banyubiru apbd kab kec. banyubiru psa desa gedong kec. apbd kab banyubiru psa tawang kec. apbd kab apbd kab susukan psa krajan apbd kab apbd kab randugunting kec berkas pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih karanggondang kec. pabean pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih dsn coklat sumberejo kec. bringin pembangunan sarana air apbd kab apbd kab bersih sendang manunggal nyatnyono kec ungaran barat pembangunan apbd kab broncaptering desa gondoriyo kec berkas pembangunan apbd kab broncaptering desa sembrono kec getaran pembangunan apbd kab broncaptering desa keji kecumur apbd kab bor desa gunung kec tengaran pembangunan sumur apbd kab bor desa korban kec susukan pembangunan sumur apbd kab bor desa sukorejo kec suruh pembangunan sumur apbd kab bor desa watuagung kec tuntang pembangunan sumur apbd kab bor desa sukoharjo kec pabean pembangunan sumur apbd kab bor desa kosong kec tuntang pembangunan sumur apbd kab bor desa beton kec jambu pembangunan sumur apbd kab bor desa losari kec sukowono pembangunan sumur apbd kab bor desa dalang kec baden psa dsn jukung apbd kab kandangan kec baden psa dsn look apbd kab serep kec ungaran barat psa dsn logo apbd kab nyatyono kec ungaran barat psa kel apbd kab candirejo kec ungaran barat psa rekaman kel apbd kab kalirejo kec ungaran timur psa dsn dukuh apbd kab duren kec tengaran psa ds. jebolan kec. apbd kab sukowono pembangunan sumur apbd kab bor desa tegalan kec. banyubiru biaya pendukung belanja apbd kab modal penyusunan ded air apbd kab bersih lokasi ded pembangunan apbd kab sab (bankeyediaan sarana dan |terlaksana terlaksana berkurangnya pembangunan kabupaten lokasi lokasi ded lokasi lokasi prasarana lingkungan pembangunan |pembangunan j|luas lingkungan infrastruktur semarang sehat permukiman sarira sarira kumuh permukiman lingkungan lingkungan permukiman permukiman (permukiman daftar uraian kegiatan pembangunan sarira wakil apbd kab jalan purnomo kel wakil berkas pembangunan jl. baran jurang, apbd kab pendopo sendi kembali, kelurahan dsn baran jurang kel baran baran peningkatan &:amp, kelurahan apbd kab perbaikan jalan dari kupang kupang, baran drainase (yos sudarso) betonisasi jalan gang kelurahan apbd kab pisang kel gamping gamping kec. ambarawa betonisasi jalan kelurahan apbd kab punggungan kel panjang panjang kec. ambarawa jalan lingkungan btl) jalan apbd kab jalan gantungan selatan gantungan kel kandungan selatan kel. kandungan pengaspalan jalan wakil apbd kab apbd kab ronggolawe ronggolawe raya kel wakil kec. berkas pembangunan sarira rw. iii apbd kab jalan kedung bumbu kelurahan rt. pringapus pringapus pembangunan sarira rw, iii, apbd kab lanjutan jln. progo kelurahan iii kel pringapus kec. pringapus pringapus pembangunan sarira rw. apbd kab barongsai pabean kelurahan jalan baru barongsai pringapus kel pringapus pembangunan sarira rw. iii, apbd kab jln kampung baru kel kelurahan pringapus kec pringapus pringapus sarira lingkungan rw. apbd kab apbd kab getuk jl. kyai kaidah kelurahan kel pringapus kec pringapus pringapus sarira lingkungan apbd kab kalikidang pengaspalan kelurahan kyai tambak) kel pringapustangkis apbd kab jl. wiyonggo ptp kelurahan beton kel. pringapus pringapus kec. pringapus pembangunan sarira rw.i, apbd kab jln kampung baru kel. kelurahan pringapus kec. pringapus pringapus pembangunan sarira rw. dan apbd kab jl. sutera kel. kelurahan pringapus kec. pringapus pringapus pembangunan sarira rw.i apbd kab jl. kuda sembrani kel. kelurahan pringapus kec. pringapus pringapus pembangunan sarira rw. iii apbd kab talud dan lantai jl. kelurahan sutera kel. pringapus pringapus kec. pringapus pembangunan sarira rw.iv, apbd kab pengaspalan jl. kelurahan mubarak kel. pringapus pringapus kec. pringapus pembangunan sarira rw. vi, apbd kab kyai paling dan kelurahan kauman kel. pringapus pringapus kec. pringapus pembangunan sarira rw. vii, apbd kab kyai bulus kel pringapus kelurahan pringapus pembangunan sarira rw. apbd kab jl. jeruk wangi kel. kelurahan pringapus kec. pringapus pringapus pembangunan sarira rw. apbd kab jln. samboja kel. kelurahan pringapus kec. pringapus pringapus pembangunan saras rw. apbd kab beton sebagian jalan kelurahan kyai sayung kel. pringapus pringapus kec. pringapus pembangunan sarira rw. apbd kab jalan ptp betoninasi kelurahan dan talud kel. pringapus pringapus kec. pringapus pmb sarira jalan kyai rw. apbd kab sayung pringapus kelurahan. pengaspalan jalan jalan apbd kab prambanan kel. prambanan rt. candirejo kec. ungaran s d rw. barat menghubungkan krajan tirto rw. kel. candirejo pembangunan jl. kyai jl. kyai mojo kel apbd kab mojo kel genus kec. genus ungaran barat pmb. sarira jl. kyai rw.o3 kel apbd kab mojo' kel genus kec. genus ungaran barat pengaspalan hotmix kel ungaran apbd kab jalan taruna jaya liang kel. ungaran kec. ungaran barat perbaikan kelurahan apbd kab jalan pavingisasi jalan ungaran mangga dan jalan nangka kuncen baru kel. ungaran kec. ungaran barat pmb. sarira jalan kelurahan apbd kab sawo kuncen ungaran baru kel. ungaran kec. ungaran barat pmb. sarira jalan kelurahan apbd kab apel kuncen baru ungaran kel. ungaran kec. ungaran barat pmb sarira jalan kelurahan apbd kab semeru barat kel. bandara bandara kec. ungaran barat pmb sarira jalan kel bandara apbd kab apbd kab mindoro kel. bandara kec. ungaran barat pmb sarira kel langensari apbd kab jayabaya langensari unggas betonnisasi jalan kel langensari apbd kab tarawangsa kel langensari kec. ungaran barat betonnisasi jalan kel langensari apbd kab tarawangsa kel langensari kec. unggas betonnisasi jalan kel langensari apbd kab tarawangsa kel langensari kec. unggas pengaspalan kel langensari apbd kab ranggawuni kel. langensari kec.spalan jl. melati jl. melati raya apbd kab raya kel genus kec. rt.o1 rw. ungaran barat kel genus pmb sarira jl. di. rt. rt. apbd kab panjaitan iii kel. rw. susukan kec. ungaran timur perbaikan jl. agung rt. apbd kab selatan kel. susukan rw. kec. ungaran timur perbaikan jl. losari rt. apbd kab pengaspalan) kel. rw. susukan kec. ungaran timur perbaikan jl. kol. rt. apbd kab sugiana kel. susukan rw. kec, ungaran timur pmb. sarira jl. rt. apbd kab kutilang iv,vi,vii,viii, rw. kel. susukan kec. ungaran timur perbaikan jl. brigjen rt. apbd kab katamu xiii pulosari) rw. kel. susukan kec. ungaran timur pembangunan talud jl. rt. apbd kab moh sari kel. susukan rw. kec. ungaran timur pmb sarira jl. moh rt. apbd kab suparno kel. rw. susukan kec. ungaran timur pembangunan sarira jl. merdeka apbd kab jl. merdeka kel. beji kec. ungaran timur pembangunan sarira jl. polonia apbd kab jl. polonia kel. beji kec. ungaran timur pmb. sarira sepanjang rt.o1 rw.o1 apbd kab jalan jl. mt. haryono kel. kalirejo kec. ungaran timur pmb sarira rt. apbd kab gunungsari kel. sidomulyo kec. ungaran timur pengaspalan jalan jl. jl. brantas apbd kab brantas raya, brantas raya, brantas ii, iii kel. sidomulyo kec. ii, iii ungaran timur pengaspalan jalan apbd kab fusi kel sidomulyojl. bpt apbd kab rehab talud longsor tw5 jl. bpt sidomulyo until pmb sarira jl. jl. brantas apbd kab brantas raya, brantas raya, brantas ii, iii kel sidomulyo ii, iii until pmb sarira tentara tentara apbd kab pelajar kel gedangan pelajar until pmb sarira talud jl. apbd kab halmahera puntung putih puntung putih ungaran timur pmb sarira jl. gang apbd kab apbd kab mushola gang mushola sup sup kel. gedangan kec. ungaran timur pengaspalan jalan apbd kab sumbawa gedangan until pembangunan sarira jl. kalimantan apbd kab talud kalimantan gedangan until pmb sarira bali perum kopi apbd kab apbd kab raya kel gedangan until pembangunan sarira jl. kalimantan apbd kab kalimantan gedangan until pembangunan sarira kel candirejo apbd kab prambanan candirejo, unggas pembangunan sarira kel candirejo apbd kab prambanan candirejo unggas pembangunan sarira kel candirejo apbd kab borobudur raya kel candirejo unggas pembangunan sarira kel candirejo apbd kab gedongsongo raya kel candirejo unggas pembangunan sarira kel candirejo apbd kab sjl kawasan kel candirejo unggas pembangunan sarira kel candirejo apbd kab kawasan kel candirejo ungaran barat pmb sarira bali kel gedangan apbd kab selatan ii, bali selatan bali selatan iii kel gedangan untixa rr rn rn, ria pmb sarira tohjoyo kel gedangan apbd kab tohjoyo link kel gedangan until |pmb sarira jln irawan, kel tambakboyo apbd kab wisanggeni, masjid rengas kel tambakboyo kec. ambarawa pmb sarira kel kupang apbd kab wijayakusuma s d tanjungsari kel kupang kec. ambarawa |pembangunan sarira kel berkas lor apbd kab lingkungan pondansari canaan kel berkas lor kec berkas pembangunan sarira kel berkas lor apbd kab lingkungan pondansari canaan raya kel berkas lor kec berkas pembangunan sarira kel kupang apbd kab apbd kab lingkungan lamanya kupang tegal kel kupang kec. ambarawa pembangunan sarira kel kupang apbd kab lingkungan lamanya kupang tegal kel kupang kec. ambarawa pembangunan sarira kel gedangan apbd kab bintan utara kel gedangan until pembangunan sarira kel apbd kab jl. gedang mas raya, gendanganak gedang mas link kel gedangan until pembangunan sarira kel gedangan apbd kab apbd kab villa gedang asri kel gedangan kec. until pembangunan sarira kel gedangan apbd kab sulawesi utara kel gedangan until pembangunan sarira kel gedangan apbd kab dewi sartika raya, dewi sartika dewi sartika dalam s d kel gedangankel kupang apbd kab lingkungan dewa, dewa s d iii kel kupang kec ambarawa pembangunan sarira kel kupang apbd kab jalan kemuning dan jembatan kel kupang kec. ambarawa pembangunan sarira kel kupang apbd kab link melati kel kupang kec. ambarawa pmb sarira kel pringapus apbd kab supriyadi kel pringapus kec pringapus pembangunan sarira kel pringapus apbd kab sudirman link krajan kel pringapus kec pringapus pmb sarira kel gedangan apbd kab gedangan raya, gedangan s d kel gedangan until pmb sarira nias kel apbd kab apbd kab barat dan nias timur gendanganak kel gedangan until pmb sarira lele dan kel karangsari apbd kab mujer kel karangsari kec berkas pmb sarira cempaka kel genus apbd kab golongan kel genus unggas pmb sarira kel kalirejp apbd kab apbd kab flamboyan 3b, 4a, terkesan kel kalirejo until pmb sarira kel kalirejo apbd kab flamboyan 6a, kel kalirejo until pembangunan sarira kel kupang apbd kab teratai dan kel kupang kec ambarawa pmb sarira melati kel genus apbd kab apbd kab baru dan karangwetan kel genus unggas pmb sarira teratai kel kupang apbd kab kel kupang kec ambarawa pmb sarira teratai kel beji apbd kab s d sikebrok kel beji genus apbd kab raya sumba kel genus unggas perbaikan jalan aspal kelurahan apbd kab jl. mangunsuwiryo lodoyong pembangunan sarira kel gedangan apbd kab parasnya timur dan barat pundungputih kel gedangan until |pmb sarira kel gedangan apbd kab parasnya ii, pundungputih kel gedangan until pmb sarira kel gedangan apbd kab parasnya dan tengah kel gedangan until pmb sarira kenanga kel genus apbd kab sari dan iia kel genus unggas pmb sarira kel genus apbd kab kenangasari kel genus unggas pmb sarira lego kel ungaran apbd kab sari selatan rw2 karanganyar kel ungaran kec. unggas pmb sarira kel ungaran apbd kab karanganyar karanganyar kel ungaran kec unggas pmb sarira kel ungaran apbd kab karanganyar karanganyar kel ungaran kec unggas pmb sarira wisnu kel wakil apbd kab wardhana iia, iia1, iib, tii,ini, dan setinggi kel wakil kec berkas pmb sarira wisnu kel wakil apbd kab wardhana iva, vi, via, vib setinggi kel wakil kec berkas |pmb sarira kel beji apbd kab suparman sikebrok kel beji kec until pmb sarira sentani kel beji apbd kab apbd kab s d 4rw sikebrok kel beji until pmb sarira kenanga kel genus apbd kab raya, rejosari kel genus unggnanga kel genus apbd kab rejosari kel genus unggas |pmb sarira kenanga kel genus apbd kab baru rejosari kel genus unggas pembangunan sarira kel. kupang apbd kab jl. yos kel. kupang kec. ambarawa pembangunan sarira kel. kurang apbd kab jl. yos kel. kupang kec. ambarawa pmb sarira jl. yos kel. kupang apbd kab kel. kupang kec. ambarawa pmb sarira jl. kel. kupang apbd kab bugenvil kel. kupang kec. ambarawa pmb sarira jl, kel. kupang apbd kab kemuning kel. kupang kec. ambarawa pmb sarira jl. kel. kupang apbd kab kemuning kel. kupang kec. ambarawa pembangunan sarira kel. kandungan apbd kab jl. bima kel. kandungan kec. kandungan pembangunan sarira kel. kandungan apbd kab jl. kelinci raya kel. kandungan kec. kandungan |pmb sarira utama kel baden apbd kab dan kebun napak tilas link ngemplak kel baden kec baden pmb sarira jl. teratai kel. kupang apbd kab kel. kupang kec ambarawa pmb sarira kel baden apbd kab mawar dan antara mawar dan kel baden kec baden pmb sarira pancoran kel harjosari apbd kab apbd kab karangjoho rw2 kel harjosari baden pembangunan sarira kel. kandungan apbd kab alpukat dan jl. alpukat raya kel. kandungan kec.ss rss a33 iii pmb sarira jl. kel. kupang apbd kab cempaka raya cempaka kel, kupang kec. ambarawa pmb sarira kel harjosari apbd kab serambi, kali rau, sepaket, sejawat kel harjosari baden pmb sarira kel harjosari apbd kab kanoman kel harjosari baden pmb sarira jl. anggrek kel. kupang apbd kab raya jl. anggrek lor kel. kupang kec. ambarawa pembangunan sarira kel. kandungan apbd kab jl. manggis kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira kel harjosari apbd kab mayangkoro, pringgodani, mandek kel harjosari baden pmb sarira jl. kel. kandungan apbd kab banjaran kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira kel harjosari apbd kab ngipukan, bahari baden kulon dan kali sawah kel harjosari baden pmb sarira jl. kel. kupang apbd kab kenanga raya, jl. kenanga timur, jl. kenanga tengah kel. kupang kec. ambarawa pmb sarira jl. dahlia kel. kandungan apbd kab kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira jl. mawar kel. kandungan apbd kab kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira merak, kel harjosari apbd kab jalak, dan ganesha kel harjosari baden pmb sarira jl. kyai kel kupang apbd kab apbd kab hasan as'adi dan jl. kyai hasan husein kel kup. kandungan apbd kab kel. kec. kandungan kandungan kec. kandungan pmb sarira jl. sedap kel. kandungan apbd kab malam kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira jalak, kel harjosari apbd kab pipit, walet rajawali dan nuri kel harjosari baden pmb sarira jl. anggrek kel. baran apbd kab kel. baran kec. ambarawa pmb sarira jl. lili kel. kandungan apbd kab kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira jl. anggrek kel. baran apbd kab ,&, kel. baran kec. ambarawa pmb sarira jl. pucuk kel. baran apbd kab merah dan jl. pucuk merah kel. baran kec. ambarawa pmb sarira kenari, kel harjosari apbd kab kakak tua, kendang, latik dan kutilang kel harjosari baden pmb sarira jl. aster kel. kandungan apbd kab kel. kandungan kec. kandungan kec. kandungan pmb sarira kel harjosari apbd kab diponegoro kel harjosari baden pmb sarira jl. glasial kel. kandungan apbd kab kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira jl. kel. baran apbd kab apbd kab kenanga kel baran kec. ambarawa pmb sarira anggota kel harjosari apbd kab anio kel harjosari baden pmb sarira anjani kel harjosari apbd kab kel harjosaribaran apbd kab kenanga kel baran kec ambarawa pmb sarira kel harjosari apbd kab kauman, masjid, sawo kel harjosari baden pmb sarira jl. melati kel baran apbd kab apbd kab kel. baran kec ambarawa pmb sarira mbah kel harjosari apbd kab apbd kab geolog dan kali rancah harjosari baden pmb sarira jl. sedap kel baran apbd kab malam kel. baran kec. ambarawa pmb sarira harjosari kel harjosari apbd kab dan kel. baran kec. ambarawa |pmb sarira harjosari kel harjosari apbd kab kera baran kec ambarawa pmb sarira harjosari kel harjosari apbd kab dan makam kaliper kel harjosari baden pmb sarira jl. kel, kranggan apbd kab patokan dan jl. bimo kel. kranggan kec. ambarawa pmb sarira jl. kel. kandungan apbd kab kalinyamat kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira kel. kandungan apbd kab khasanah, jl. rasamala, jl. mahoni utama kel. kandungan kec.imba kel. kandungan apbd kab kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira kel wakil apbd kab pangeran wakil kel wakil berkas pmb sarira stadion kel wakil apbd kab kel wakil berkas pmb sarira jl. bima kel. kandungan apbd kab tengah&, selatan kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira jl. kel kranggan apbd kab ablono, jl. ablono kel. kranggan kec ambarawa pmb sarira bima kel. kandungan apbd kab utara dan bima timur kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira kel wakil apbd kab kolangkaling s d kel wakil berkas pmb sarira wakil apbd kab merpati dan perkutut 1s d pmb sarira kauman wakil apbd kab kel wakil berkas pmb sarira jl. kel. kandungan apbd kab kusumo kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira jl. kel. kranggan apbd kab permadi, jl. permadi jl. permadi dan jl. permadi kel. kranggan kec. ambarawa pmb sarira sholeh, wakil apbd kab seluruh, kancingsari kel wakil berkas pmb sarira kel. kandungan apbd kab klengkengsari kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira wakil apbd kab tegalcandi s d kel wakil berkas pmb sarira jl. irawan kel kranggan apbd kab kel krangganwakil apbd kab kalijambe griyatama dan butanol ulum kel wakil berkas pmb sarira wakil apbd kab mujahidin, mujahidin s d kel wakil pmb sarira samboja, wakil apbd kab samboja s d kel wakil berkas pmb sarira makam kel. kandungan apbd kab season giri loyo kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira jl. kel. kandungan apbd kab arumsari kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira miftahul wakil apbd kab ulum watu meter kel wakil, berkas pmb sarira baru, wakil apbd kab lego sari, kewarasan kel wakil berkas pmb sarira jl, wisnu wakil apbd kab wardhana vi, kel wakil, berkas pmb sarira jl. gang kel lodoyong apbd kab sanggahan kel. lodoyong kec ambarawa pmb sarira jl. gang kel lodoyong apbd kab kartodimejan kel. lodoyong kec ambarawa pmb sarira jl. gang kel. lodoyong apbd kab mertodinayan kel,. lodoyong kec. ambarawa pmb sarira kel. kandungan apbd kab kalimaling kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira ternate, wakil apbd kab ternate kalilawas, kel wakil berkas pmb sarira jl. gang kel lodoyong apbd kab warung lanang kel. lodoyong kec ambarawa pmb sarira mawar kel wakil apbd kab apbd kab s d kel wakilteratai, kel. kandungan apbd kab anggrek, patas kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira batu berkas lor apbd kab bench kel berkas lor, berkas pmb sarira jl. gang kel. lodoyong apbd kab losari sawahan kel. lodoyong kec. ambarawa pmb sarira limas berkas lor apbd kab kel berkas lor berkas pmb sarira jl. kel. lodoyong apbd kab martotarunan dan jl. mertoniyan kel. lodoyong kec. ambarawa pmb sarira berkas lor apbd kab kertasnya kel berkas lor, berkas pmb sarira jl. gang kel lodoyong apbd kab losari sawahan kel lodoyong kec ambarawa pmb sarira jl. gang kel lodoyong apbd kab losari sawahan kel. lodoyong kec. ambarawa |pmb sarira kali berkas lor apbd kab tambah kel berkas lor kec berkas pmb sarira jl. gang kel lodoyong apbd kab pandu kel lodoyong kec ambarawa pmb sarira nyai kel. kandungan apbd kab suami nyai suami kel. kandungan kec. kandungan pmb sarira kalijodo berkas lor apbd kab kel berkas lor,krisna kel lodoyong kec ambarawa |pmb sarira tirtoyoso berkas lor apbd kab kel berkas lor, kec berkas pmb sarira kertasnya berkas lor apbd kab kel berkas lor, kec berkas |pmb sarira kerjasama berkas lor apbd kab kel berkas lor kec berkas pmb sarira kompon berkas lor apbd kab raya kel berkas lor kec berkas |pmb sarira limas berkas lor apbd kab kel berkas lor, kec. berkas pmb sarira wakil apbd kab pulosari, masjid annum, sukorejo dan sukolilo kel wakil kec berkas pembangunan sarira berkas lor apbd kab kalijodo kel berkas lor kec berkas pmb sarira kauman berkas lor apbd kab kel berkas lor, berkas pmb sarira krajan berkas lor apbd kab barat iii kel berkas lor, berkas pmb sarira krajan berkas lor apbd kab barat kel berkas lor, berkas pmb sarira duet berkas lor apbd kab kel berkas lor kec berkas pmb sarira kali berkas lor apbd kab pancur kel berkas lor, kec berkas pmb sarira jl. gang kel lodoyong apbd kab beteng dan gang mangga kel lodoyong kec ambarawa pmb sarira ksatriapmb sarira kali letak berkas lor apbd kab kel berkas lor kec berkas pmb sarira kali letaksekeping berkas lor apbd kab kel berkas lor kec berkas pmb sarira jl. asem kel gamping apbd kab raya dan gang asem kel gamping kec ambarawa pmb sarira merbabu berkas lor apbd kab raya kel berkas lor |pmb sarira merbabu berkas lor apbd kab raya kel berkas lor kec berkas pmb sarira jl. mangga kel gamping apbd kab apbd kab raya kel gamping kec ambarawa pmb sarira jl. pisang kel gamping apbd kab raya kel gamping kec ambarawa pmb sarira jl. gang kel gamping apbd kab pisang kel gamping kec ambarawa pmb sarira jl. gang kel gamping apbd kab mangga i v kel gamping kec ambarawa pmb sarira kenari kel. karangsari apbd kab dan kenari raya kel. karangsari kec. berkas pmb sarira jl. kel gamping apbd kab gamping kulon selatan gamping kulon selatan kel. gampil. karangsari apbd kab perkutut &:amp: perkutut raya kel. karangsari kec. berkas pmb sarira kel. karangsari apbd kab cendrawasih kel. karangsari kec. berkas pmb sarira jl. kel gamping apbd kab gamping kulon utara dan jl. gamping kulon utara kel. gamping kec. ambarawa |pmb sarira kel berkas lor apbd kab secarikkan kel berkas lor kec berkas pmb sarira merbabu berkas lor apbd kab raya kel berkas lor kec berkas pmb sarira sutomo kel berkas lor apbd kab tengah kel berkas lor kec berkas pmb sarira sutomo berkas lor apbd kab selatan kel berkas lor kec berkas pmb sarira kartini berkas lor apbd kab kel berkas lor kec berkas pmb sarira cut nyak berkas lor apbd kab dien kel berkas lor kec berkas |pmb sarira serang berkas lor apbd kab tw7jl. kel gamping apbd kab yudistira kel. gamping kec ambarawa |pmb sarira kali berkas lor apbd kab duren kel berkas lor kec berkasgamping kulon selatangamping apbd kab gamping kulon selatan ii kel gamping kec ambarawawerkudoro kel gamping kec ambarawa |pmb sarira talun berkas lor apbd kab kel berkas lor kec berkas pmb sarira talun berkas lor apbd kab raya kel berkas lor kec berkas pmb sarira bayangan berkas lor apbd kab kel berkas lor kec berkas pmb sarira jl. dewa kel gamping apbd kab dan jl. abimanyu kel. gamping kec. ambarawa |pmb sarira raya berkas lor apbd kab tegalsaricut nyak berkas lor apbd kab dien kel berkas lor kec berkas |pmb sarira berkas lor apbd kab gatotkaca kel berkas lor kec berkas pmb sarira jl. seneng kel gamping apbd kab raya kel gamping kec ambarawa pmb sarira jl. seneng kel gamping apbd kab timur kel gamping kec ambarawa pmb sarira berkas lor apbd kab abimanyu kel berkas lor kec berkas pmb sarira jl. kretek kel gamping apbd kab raya|pmb sarira bala berkas lor apbd kab dewa karno, kanoman kel berkas lor kec berkas pmb sarira jl. kretek kel gamping apbd kab timur kel. gamping kec. ambarawa pmb sarira berkas lor apbd kab karawitan raya kel berkas lor kec berkas pmb sarira jl. kretek kel gamping apbd kab barat kel. gamping kec ambarawa pmb sarira perintis berkas lor apbd kab kel berkas lor kec berkas pmb sarira berkas lor apbd kab karawitan kel berkas lor kec berkas pmb sarira jl. kretek kel gamping apbd kab utara kel gamping kec ambarawa |(pmb sarira berkas lor apbd kab ksatria kel berkas lor kec berg pmb sarira yudistira berkas lor apbd kab kel berkas lor kec berkas pmb sarira arjunmakulgatot berkas lor apbd kab kaca krisna kel berkas lorcanaan berkas lor apbd kab kel berkas lor kec berkas pmb sarira manggis, berkas lor apbd kab kali panjang pete kel berkas lor kec berkas pmb sarira ngasem berkas lor apbd kab pondansari kel berkas lor kec berkas |pmb sarira kyai gempol apbd kab kasim raya kel gempol kec berkas pmb sarira kyai gempol apbd kab kasim s d 4rw kel gempol kec berkas pmb sarira saidi gempol apbd kab raya dan saidi kel gempol kec berkas pmb sarira jl. utama kel gamping apbd kab kel gamping kec ambarawa pmb sarira saidi gempol apbd kab dan kel gempol kec berkas pmb sarira suparno gempol apbd kab raya kel gempol kec berkas pmb sarira suparno gempol apbd kab 1s d6rw1kel gempol kec berkas pmb sarira suparno gempol apbd kab s d 9rw kel gempol kec berkas pmb sarira suparno gempol apbd kab kel gempol kec berkas pmb sarira suparno gempol apbd kab kel gempol kec berkas pmb sarira pembina kel. karangsari apbd kab kel. karangsari kec. berkas |pmb sarira gempol apbd kab halimun raya kel gempol kec berkas pmb sarira suka kel. karangsari apbd kab rukun kel. karangsari kec.gempol apbd kab halimun kel gempol kec berkas pmb sarira damai gempol apbd kab raya, damai pmb sarira jl kel gamping apbd kab tembus, jl. lapangan, jl. makam, kopling o1 jl. kel gamping kec ambarawa pmb sarira gempol apbd kab gumuksari raya, gumuksari kel gempol kec berkas pmb sarira muslimin kel gamping apbd kab dan jl. tamil kel gamping kec ambarawa pmb sarira kel. karangsari apbd kab rimbun raya rimbun raya kel. karangsari kec. berkas pmb sarira jl. anggrek kel panjang apbd kab dan jl. anggrek vii kel panjang kec ambarawa pmb sarira jl. kel panjang apbd kab margorejo kel panjang kec ambarawa pmb sarira jl. kel panjang apbd kab temenggungan kel panjang kec ambarawa pmb sarira gang kel panjang apbd kab melati i iii kel panjang kec ambarawa pmb sarira jl. gang kel panjang apbd kab mawar i iiiii kel panjrejosari kel panjang apbd kab kel panjang kec ambarawa pmb sarira jl. lingkar kel panjang apbd kab kel panjang kec ambarawa pmb sarira jl. masjid kel panjang apbd kab dan sentana agung kel panjang kec ambarawa pmb sarira gempol apbd kab gumuksari s d rw2 kel gempol kec berkas pmb sarira tampak gempol apbd kab sari raya kel gempol kec berkas pmb sarira tampak gempol apbd kab sari kel gempol kec berkas pmb sarira tampak gempol apbd kab sari kel gempol kec berkas pmb sarira gang kel panjang apbd kab serayu i iv kel panjang kec ambarawa pmb sarira kantil gempol apbd kab sari raya kel gempol kec berkas pmb sarira gang kel panjang apbd kab serayu v vii kel panjang kec ambarawa pmb sarira kantil gempol apbd kab sari s d 3rw kel gempol kec berkas pmb sarira jl. kel panjang apbd kab kaliwon selatan kel panjang kec ambarawa pmb sarira kantil gempol apbd kab sari kel gempol kec berkas pmb sarira kyai anti gempol apbd kab raya, kyai antigempol apbd kab soprano raya kel gempol kec berkas pmb sarira kyai gempol apbd kab siram s d 3rw kel gempol kec berkas pmb sarira kyai gempol apbd kab patah raya kel gempol kec berkas pmb sarira kyai gempol apbd kab patah kel gempol kec berkas pmb sarira kyai gempol apbd kab patah kel gempol kec berkas pmb sarira gempol apbd kab berkembang raya dan berkembang kel gempol kec berkas pmb sarira gempol apbd kab berkembang kel gempol kec berkas pmb sarira getas, gempol apbd kab brotoseno, puntodewo kel gempol kec berkas pmb sarira sendang gempol apbd kab kembar, nggrenjeng kel gempol kec berkas pmb sarira jl. merpati kel pojoksatu apbd kab i iii kel pojoksatu kec ambarawa pmb sarira merpati kel pojoksatu apbd kab iv v kel pojoksatu kec ambarawa pmb sarira gumuk gempol apbd kab sari, kendang, pucung kel gempol kec berkas pmb sarira lingkar kel. karangsari apbd kab pasar karangsari makam kel. karangsari kec. berkas pmb sarira jl. kel pooksari apbd kab sarawak kel pojoksatu kec ambarawa pmb sarira jl. kel pojoksatu apbd kab tarawangsa kel pojoksatunurani, kel. karangsari apbd kab harapan, sepakat, syeh maulana kel. karangsari kec. berkas pmb sarira jl. kel pojoksatu apbd kab senopati kel pojoksatu kec ambarawa pmb sarira gempol apbd kab puspodento, kyai dono rose kel gempol kec berkas pmb sarira senopati kel pojoksatu apbd kab dan iii kel pojoksatu kec ambarawa pmb sarira jl. kel pojoksatu apbd kab senopati iv v kel pojoksatu kec ambarawa pmb sarira gempol apbd kab rekaman raya rekaman kel gempol kec. berkas pmb sarira jl. mindoro kel pojoksatu apbd kab kel pojoksatu kec ambarawa pmb sarira paus kel. karangsari apbd kab mujer kel. karangsari kec. berkas pmb sarira garuda kel. karangsari apbd kab kel. karangsari kec. berkas pmb sarira jl. kel pojoksatu apbd kab sumbing, jl, telomoyo, jl. merbabu,dan jl. rinjani kel pojoksatu kec ambarawa pmb sarira jl. arjuna kel pojoksatu apbd kab kel pojoksatu kec ambarawa pmb sarira jl. samulo kel pojoksatu apbd kab dan jl. bima kel pojoksatu kec ambarawa pmb sarira merak kel. karangsari apbd kab gang ii, iii, kel. karangsari kec. berkas pmb sarira jl. sawo kel pojoksatu apbd kab dan jl. yudistiro kel pojoksatu. ,ww", . m . nj. pmb sarira jl. kel tambakboyo apbd kab sinduboyo dan iii tambakboyo kel tambakboyo kec ambarawa pmb sarira beo kel. karangsari apbd kab kel. karangsari kec. berkas pmb sarira merak kel. karangsari apbd kab merak raya kel. karangsari kec. berkas pmb sarira jl. kel tambakboyo apbd kab sinduboyo kel tambakboyo kec ambarawa pmb sarira jl. kel tambakboyo apbd kab sinduboyo dan jl. arabia kel tambakboyo kec ambarawa pmb sarira kel tambakboyo apbd kab sinduboyo i,viii,ix kel tambakboyo kec ambarawa pmb sarira muria kel. karangsari apbd kab iii, iv,ungaran kel. karangsari kec. berkasjl. kel tambakboyo apbd kab apbd kab lingkungan s d tambakrejo kel tambakboyotambakboyo apbd kab lingkungan kel tambakboyo kec ambarawajl. kel tambakboyo apbd kab lingkungan tamansari kec tambakboyo kec ambarawa pmb sarira jl. kel tambakboyo apbd kab lingkungan s d tamansari kel gempol apbd kab tarawangsa raykyai anti gempol apbd kab raya kel gempol kec berkas pmb sarira kel. karangsari apbd kab galunggung kel. karangsari kec. berkas pmb sarira slamet kel. karangsari apbd kab kel. karangsari kec. berkas pmb sarira kyai anti gempol apbd kab s d 3rwanti gempol apbd kab kel gempol kec berkas pmb sarira kel. karangsari apbd kab kradenan kel. karangsari kec. berkas pmb sarira bacaan gempol apbd kab sakti kel gempol kec berkas pmb sarira gempol apbd kab kertanegara raytulip kel. karangsari apbd kab kel. karangsari kec. berkas pmb sarira kenari karangsari apbd kab raya, kenari kel karangsari kec berkas pmb sarira jl. melati kel. karangsari apbd kab kel. karangsari kec. berkas pmb sarira jl. seroja kel. karangan apbd kab jl. anyelir kel. karangsari kec. berkas pmb sarira jl. dukuh kel. karangsari apbd kab jl. ledak kel. karangsari kec. berkas pmb sarira jl. kel. karangsari apbd kab samboja jl. begini kel. karangsari kec. berkas pmb sarira saran gondoriyo apbd kab kel gondoriyo kec jambu pmb sarira gondoriyo apbd kab kembanganaya gondoriyo apbd kab amat saran kel gondoriyo kec jambu pmb sarira amat gondoriyo apbd kab saran timur, barat kel gondoriyo kec jambu pmb sarira amat gondoriyo apbd kab aen tengah kel gondoriyo kec jambu pmb sarira amat gondoriyo apbd kab akan selatan, kel ondoriyo kec jambu pmb sarira amat gondoriyo apbd kab saran kel gondoriyo kec jambu pmb sarira raya gondoriyo apbd kab biro menggali kel gondoriyo kec jambu pmb sarira biro gondoriyo apbd kab menggali kel gondoriyo kec jambu pmb sarira biro gondoriyo apbd kab menggali tingkat kel gondoriyo kec jambu pmb sarira niti gondoriyo apbd kab harjo kel gondoriyo kec jambu pmb sarira niti harjo gondoriyo apbd kab murid kel gondoriyo kec jambu pmb sarira murid kel gondoriyo apbd kab kel gondoriyo kec jambu pmb sarira murid gondoriyo apbd kab kel gondoriyo kec jambu pmb sarira masjid gondoriyo apbd kab tua kel gondoriyo kec jambu pmb sarira mundi gondoriyo apbd kab raya kel gondoriyo kec jambu pmb sarira mundi gondoriyo apbd kab kel gondoriyo kec jambu pmb sarira mundi gondoriyo apbd kab kel gondoriyo kec jambu pmb sarira mawar gondoriyo apbd kab apbd kab kel gondoriyo kec jambu pmb sarira mawarawar gondoriyo apbd kab kel gondoriyo kec jambu pmb sarira mawar gondoriyo apbd kab ,rw kel gondoriyo kec jambu pmb sarira mawar gondoriyo apbd kab melati kel gondoriyo kec jambu pmb sarira melati gondoriyo apbd kab kel gondoriyo kec jambu pmb sarira jl. kel tambakboyo apbd kab lingkungan tambakrejo kel tambakboyo kec ambarawa pmb sarira jl. kel tambakboyo apbd kab lingkungan s d bubungan kel tambakboyo kec ambarawa pmb sarira jl. teratai kel tambakboyo apbd kab dan kel tambakboyo kec ambarawa pmb sarira awar kel tambakboyo apbd kab dan melati kel tambakboyo kec ambarawa pmb sarira kamboja kel tambakboyo apbd kab dan makam kel tambakboyo kec ambarawa pmb sarira jl. irawan, kel tambakboyo apbd kab jl. wisanggeni, masjid dan gang abimanyu kel tambakboyo kec ambarawa pmb sarira jl. kopling kel tambakboyo apbd kab katang kel tambakboyo kec ambarawa pmb sarira sriti kel. karangsari apbd kab gg. walet, gg. gagak, gg. peci kel. karangsari kec. berkas pmb sarira melati gondoriyo apbd kab kel gondoriyo kec jambu pmb sarira melatisupriyadi kel pringapus kec pringapus pmb sarira sutera pringapus apbd kab apbd kab kel pringapus kec pringapus pmb sarira pringapus apbd kab sudirman kel pringapus kec pringapus pmb sarira kyai pringapus apbd kab soleh kel pringapus kec pringapus pmb sarira paling pringapus apbd kab kel pringapus kec pringapus pmb sarira kel langensari apbd kab apbd kab tarawangsa c ii kel langensari kec ungaran barat pmb sarira kel langensari apbd kab tarawangsa kel langensari kec ungaran barat pmb sarira jl. kel langensari apbd kab apbd kab ranggawuni iii kel langensari kec ungaran barat pmb sarira kel langensari apbd kab ranggawuni kel langensari kec ungaran barat pmb sarira kel langensari apbd kab ranggawuni a i kel langensari kec ungaran barat pmb sarira jati kel kalirejo apbd kab raya kel kalirejo kec ungaran timur pmb sarira jati kel kalirejo apbd kab raya kel kalirejo kec ungaran timur pmb sarira gg. kel kalirejo apbd kab haryono kel kalirejo kec ungaran timur pmb sarira kel kalirejo apbd kab haryono kel kalirejo kec ungaran timur pmb sarira gg. kel kalirejo apbd kab haryono iii kel kalirejo kecsukun kel kalirejo apbd kab i ii kel kalirejo kec ungaran timur pmb sarira jl. militan, kel. karangsari apbd kab gg. sopan, gg. santun kel. karangsari kec. berkas pmb sarira jl. kel kalirejo apbd kab bougenvil kel kalirejo kec ungaran timur pmb sarira jl. bringin kel kalirejo apbd kab i iii kel kalirejo kec ungaran timur pmb sarira gg. kel. karangsari apbd kab sendang sari kel. karangsari kec. berkas pmb sarira cemara kel kalirejo apbd kab mukmin, jati raya kel kalirejo kec ungaran timur pmb sarira jl. suka kel. karangsari apbd kab rukun raya kel. karangsari kec. berkas pmb sarira gg. kel. karangsari apbd kab merbabu i,ii,iii kel. karangsari kec. berkas pmb sarira sekali kel kalirejo apbd kab kel kalirejo kec ungaran timur pmb sarira kel kalirejo apbd kab flamboyan iii kel kalirejo kec ungaran timur pmb sarira pringapus apbd kab apbd kab disangga kel pringapus kec pringapus pmb sarira kel kalirejo apbd kab flamboyan kel kalirejo kec ungaran timur pmb sarira akasia kel kalirejo apbd kab i v kel kalirejo kec ungaran timur pmb sarira pringapus apbd kab apbd kab purwokusuma raya kel pringapus keckel pringapus apbd kab purwokusuma kel pringapus kec pringapus pmb sarira mungkur pringapus apbd kab kel pringapus kec pringapus pmb sarira sendang pringapus apbd kab apbd kab pulang kel pringapus kec pringapus pmb sarira sendang pringapus apbd kab pulang kel pringapus kec pringapus pmb sarira nyai pringapus apbd kab sumi kel pringapus kec pringapus pmb sarira tembus pringapus apbd kab golongan pringsari pringapus kec pringapus pmb sarira kauman pringapus apbd kab apbd kab kel pringapus kec pringapus pmb sarira sawo pringapus apbd kab ijo kel pringapus kec pringapus pmb sarira pringapus apbd kab supriyadi kel pringapus kec pringapus pmb sarira kuda pringapus apbd kab sembrani kel pringapus kec pringapuratih an . pmb sarira baru pringapus apbd kab barongsai kel pringapus kec pringapus pmb sarira jalan apbd kab lingkungan pmb sarira kel wakil apbd kab kalijambe krajan lor kel wakil kec berkas pmb sarira kel wakil apbd kab tegalcandi krajan kel wakil kec berkas pmb sarira semeru kel bandara apbd kab barat kel bandara kec ungaran barat pembangunan sarira apbd kab jl. sup sup, kelurahan gedangan kecamatan ungaran timur pem. sarira jl. polonia apbd kab apbd kab jl. beringin dan jl. joko sukowi kelurahan beji kec. ungaran timur pmb. sarira jl. apbd kab apbd kab parasnya puntung putih kel. gedang anak kec. ungaran timur pmb. sarira jl. apbd kab apbd kab singosari i,ii dan dan jl. tohjoyo kel. gedangan kec. ungaran timur pmb. sarira jl. lele, apbd kab apbd kab jl. mujer, jl. makam kel. karang jati kec. berkas pmb. sarira jl. bintan apbd kab apbd kab utara, jl. nias barat, jl. nias timur, dan jl. bintan selatan dan kel. gudang anak kec. ungaran timur pmb. sarira jl. wisnu apbd kab apbd kab wardhana iia,ii b,iii, iii iv, v,vl,vi kel. wakilii77 #,. pmb. sarira jl. bali apbd kab apbd kab selatan dan bali selatan kel. gedang anak kec. ungaran timur pmb. sarira jl. apbd kab apbd kab gedang mas raya jl. gedang mas link kel. gedang anak kec. ungaran timur pmb. sarira jl. dewi apbd kab apbd kab sartika raya, jl. dewi sartika jl. dewi sartika dalam s d kel. gedang anak kec. ungaran timur pmb. sarira jl. apbd kab apbd kab kenanga jl. kenanga baru dani rejosari kel. genus kec. ungaran barat pmb. sarira jl. apbd kab apbd kab brantas link. nascar kel. baden kec. baden pmb. sarira jl. apbd kab apbd kab karanganyar kelurahan ungaran kecamatan ungaran barat pmb. sarira jl. apbd kab apbd kab flamboyan 3b,4a,4c, ,6a,6b lingkungan kelurahan kalirejo kec. ungaran timur pmb. sarira jl. apbd kab apbd kab winongsari raya, link. kelurahan candirejo ke. ungaran barat pembangunan sarira apbd kab apbd kab jalan manggis lingkungan berikan kel. baden kec. baden pmb. sarira jalan apbd kab apbd kab harjosari link harjosari kel. harjosari kec. baden pembangunan sarira apbd kab apbd kab jalan disangga kelurahanpmb.sarira jalan apbd kab apbd kab bubungan kelurahan tambakboyo kec. ambarawa pmb sarira jalan apbd kab apbd kab pendopo lingkungan blonde kelurahan baden kec. baden pmb sarira jalan apbd kab apbd kab kendang ling. wonorejo kelurahan baden kec. baden pembangunan sarira apbd kab apbd kab jalan samboja kelurahan pringapus pembangunan sarira apbd kab apbd kab jl. parasnya timur dan jl. parasnya barat, jl. parasnya tengah pundungputih kelurahan gedangan kec. ungaran timur pmb. sarira jalan apbd kab apbd kab kendalisodo grobogan kel. harjosari kec. baden pmb. sarira jalan apbd kab apbd kab kampung baru kel. pringapus, kec. pringapus pmb. sarira jalan apbd kab apbd kab kyai tambak kel. pringapus kec. pringapus pmb. sarira jalan apbd kab apbd kab tohjoyo kel. langensari kec. ungaran barat pmb sarira jl. apbd kab apbd kab mubarak kelurahan pringapus pmb sarira jalan apbd kab apbd kab jeruk wangi kel. pringapus pmb. sarira jalan apbd kab apbd kab samboja kel. pringapus pmb. sarira jalan apbd kab apbd kab gang losari sawahan losari kel lodoyongn maa ,on.,.,n wwm . i'm. pmb. sarira jl. apbd kab apbd kab mindoro kel. bandara pmb. sarira gang apbd kab apbd kab samulo, gang arjun, gang werkudoro link. blonde rw. kel. baden kec. baden pmb. sarira jl. yos apbd kab apbd kab link. kupang pringapusan rt. rw.o1 kel. kupang kec. ambarawa pmb. sarira jalan apbd kab apbd kab lingkungan jl. pucuk merah, lingkungan baran rombongan kel. baran kec. ambarawa pmb. sarira jalan apbd kab apbd kab lingkungan. jalan anggrek raya kupang rejo rt. rw. kelurahan kupang kec. ambarawa pmb sarira jalan apbd kab apbd kab manggis, kali panjang, lingkungan rw. kel. berkas lor kec. berkas pmb. sarira jl. apbd kab apbd kab teladan rt. jl. nurani rt. rw.o2 congo kel. karangsari kec. berkas pembangunan apbd kab apbd kab sarira jalan wamena kelurahan beji kec. ungaran timur pmb sarira jalan apbd kab apbd kab ronggo lawe, kel. wakil kec. berkas pmb sarira jalan apbd kab apbd kab sambungan rt. rw. kel. ungaran kec unggas pmb sarira jalan apbd kab apbd kab bapang kel. harjosari kec. baden pmb sarira jalan kyai apbd kab apbd kab mojo dan kyai sono kel. genus kec ungaran bar: ':rnr ,. pmb sarira jalan apbd kab apbd kab aster kelurahan kandungan kec kandungan pmb sarira jalan apbd kab apbd kab tarawangsa, ling. gempol, kel. gempol, kec. berkas pmb sarira jl. brantas apbd kab apbd kab kel. sidomulyo, kec. ungaran timur pmb sarira jalan apbd kab apbd kab teratai lingkungan kupang kidul kelurahan kupang,kec. ambarawa pmb sarira kali apbd kab apbd kab sawah kel harjosari kec. baden pembangunan sarira apbd kab apbd kab wamena raya beji ungaran timur pmb sarira jln apbd kab apbd kab link brantas, link. paren kel sidomulyo kec ungaran timur pembangunan sarira apbd kab jalan sambungan rw. kel. ungaran kec. ungaran barat program pemberdayaan oo1 komunitas perumahan fasilitasi pembangunan fasilitasi fasilitasi meningkatnya masyarakat kabupaten kabupaten lokasi lokasi lokasi lokasi prasarana dan sarana pembangunan (pembangunan (sanitasi pedesaan semarang semarang pamsimas, |pamsimas, dasar pemukiman berbasis berbasis lingkungan dan (penerima lokasi lokasi kotaku, berbasis masyarakat masyarakat masyarakat terpenuhinya program kotaku, lokasi (kotaku, (kotaku, kebutuhan air pemberdayaan lokasi animasi, view, view, bersih masyarakat animasi, lokasi view pamsimas, pamsimas, lokasi view, animasi) animasi) lokasi hamp fasilitasi pembangunan kabupaten apbd kab apbd kab prasarana dan sarana semarang dasar pemukiman berbasis masyarakat fasilitasi bantuan fasilitasi rahib |fasilitasi rahib tersedianya rumah tidak kabupaten kabupaten rth rth unit pembangunan rehab rumah tidak rumah tidak rumah layak layak huni semarang semarang perumahan keluarga layak huni layak huni huni miskin daftar uraian kegiafasilitasi bantuan kabupaten apbd kab apbn pembangunan rehab semarang perumahan keluarga miskin biaya pendamping dak apbd kab perumahan aan areal pemakaman pembangunan sarana terpeliharanya| terpeliharanya pengelolaan dan prasarana tempat tempat sarana dan pemakaman pemakaman pemakaman prasarana umum umum tempat pemakaman umum kabupaten semarang daftar uraian kegiatan pembuatan pagar rt. rw. apbd kab makam rt. rw. kel kel genus genus pemeliharaan sarana terpeliharanya| terpeliharanya terpenuhinya kabupaten lokasi lokasi lokasi dan prasarana areal areal lahan untuk semarang pemakaman pemakaman (pemakaman pemakaman warga daftar uraian kegiatan pembangunan makam tirto apbd kab pemekaran makam rw. kel tirto rw. kel candirejo candirejo pembangunan talud rt. dan rt. apbd kab makam rt. rw. krajan rw. krajan kel candirejo pembangunan pagar pemakaman apbd kab makam buangan rw. umum rw. kel candirejo buangan pembuatan pagar rt. rw. apbd kab makam rt. rw. kel kel genus genus penataan makam pemakaman apbd kab siteeng, setengah, umum siteeng, mikro kel genus setengah, mikro kel genus talud makam pengguna kelurahan apbd kab gamping pagar makam desa desa tanjung apbd kab tanjung pembangunan jalan dan kupang apbd kab jembatan akses jalan masuk tpu kupang ambarawa pembangunan tpu kupang apbd kab kupang ambarawa pengadaan tanah untuk kupang apbd kab tempat pemakaman umueliharaan sarana kelurahan apbd kab dan prasarana gamping betonisasi makam kendeng, dusun lonjong kelurahan gamping pemeliharaan sarana dan tuntang apbd kab prasarana talud makam jetis dsn, peter tuntang pembangunan sarana gedangan apbd kab prasarana makam dan jurusan lingkungan kecamatan dan ungaran timur gedangan ungaran timur pembangunan sarana rejosari apbd kab prasarana makam kelurahan sibongklang lingkungan genus rejosari kecamatan kelurahan genus ungaran barat kecamatan ungaran barat program pengelolaan ruang terbuka hijau rth) penataan rth pertamanya pertamanya tersedianya tersedianya kabupaten lokasi lokasi ded lokasi rth rth ruang terbuka (ruang terbuka semarang apbd): perkotaan perkotaan hijau hijau lokasi perkotaan perkotaan banker daftar uraian kegiatan pembangunan ruang kelurahan apbd kab terbuka hijau, fasilitasi tambakboyo taman bermain anak pembuatan ruang berkas lor apbd kab terbuka hijau pembuatan ruang apbd kab terbuka hijau rth) lapangan sepakbola banyubiru trotoar jalan utama desa bringin apbd kab (jalan provinsi) pembuatan ruang area strategis apbd kab terbuka hijau sekaligus kecamatan pasar agro dan sentra jambu ukm kecamatan jambu pembangunan ruang kec. kaliwungu apbd kab terbuka hijau taman bermain taman dan penerangan rw.i, apbd kab jln mungkur kelurahan pringapus trotoar jalan sudirman desa sukowono apbd kab (depan kecamatan)aman &,amp, desa susukan apbd kab ruang terbuka hijau (rth) alun alun susukan sebagai identitas kecamatan susukan |pembuatan taman dan desa susukan apbd kab perbaikan trotoar sepanjang depan kantor kecamatan susukan sampai dengan alun alun susukan pembangunan rth ds. ds. kloro apbd kab kloro ruang terbuka hijau kel langensari apbd kab tempat bermain pembangunan trotoar sampai apbd kab yang berlokasi sepanjang jl. letjen suprapto pembangunan ruang jl. arjuna apbd kab publik dan terbuka hijau lapangan depan kantor kecamatan ungaran timur pembangunan gapura dusun apbd kab batas kab. semarang kebotakan kota semarang pembangunan wakil apbd kab kelanjutan rth pembangunan sarira kelurahan apbd kab arena bermain anak pringapus pembangunan gapura apbd kab gerbang masuk kel kelurahan pringapus pembangunan rth dan kecamatan apbd kab apbd kab sarana publik tengaran kecamatan tengaran pembangunan rth jl. ungaran timur apbd kab di. panjaitan ungaran pembangunan saluran ungaran barat apbd kab dan trotoar jl. candi asri sma ungaran pembangunan saluran ungaran timur apbd kab trotoar dan taman jl. mt. haryono ungaran pembangunan saluran getaran batur apbd kab trotoar getaran batbaden apbd kab dan trotoar jalan kartini baden pembangunan saluran jl. brigjen apbd kab dan trotoar jl. brigjen sudarto sudarto pembangunan saluran jl. mt. haryono apbd kab trotoar dan taman jl. ungaran timur haryono ungaran penyempurnaan rth kel. wakil kec. apbd kab dan sarana publik kel. berkas wakil kecamatan berkas pembangunan saluran ambarawa apbd kab trotoar dan taman kawasan alun alun tambak boy ambarawa pembangunan saluran jl. kartini apbd kab trotoar dan taman jl. baden kartini baden ls2lpembuatanrer ioo ho.daemon woo pembangunan rth kupang apbd kab belakang pasar projo dan sepanjang jalan belakang pasar projo ruas kanan kiri sepanjang pembangunan rth dan kupang kidul apbd kab sarana publik belakang sma ambarawa pmb rth dan sarana kel kupang apbd kab publik kel kupang kec ambarawa rehabilitasi taman kel. bandara apbd prov serasi kecamatan ungaran barat kabupaten semarang pembangunan trotoar desa nyatnyono apbd kab apbd kab dan saluran kawasan wisata religi hasan mundi nyatnyono pena aan aah m h|) ei s0.0oo| pemeliharaan rth terpeliharanya terpeliharanya tersedianya tersedianya kabupaten kabupaten kecamatan kecamatan oo1 rth rth ruang terbuka (ruang terbuka semarang semarang kecamatan kecamatan kabupaten kabupaten hijau hijau semarang semarang daftar uraian kegiatan pemeliharaan rth kabupaten apbd kab apbd kab semarang gapura batas kabupaten dusun apbd kab watupawon pele etanol jem@asan to lho loo pembangunan program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alansumaal |en| penyusunan masterplan |jumlah jumlah tersedianya kabupaten sistem drainase dokumen dokumen masterplan semarang masterplan masterplan drainase drainase drainase perkotaan daftar uraian kegiatan penyusunan masterplan kabupaten apbd kab sistem drainase semarang dinas pekerjaan umumsatuan polisi pamong praja dan pemadam kebaki: wnwnmnm m. m3. emosi pon pamong pma dan pemadam esa san anna emas sesatpol dan satpol dan surat surat surat menyurat pengelolaan pengelolaan kegiatan kegiatan damkar damkar masuk dan masuk dan masuk dan surat surat surat ketatausahaan (ketatausahaan kabupaten kabupaten keluar keluar keluar masuk dan masuk dan masuk dan surat menyurat (surat menyurat semarang semarang, keluar surat surat keluar keluar pengelolaan surat satpol dan apbd kab apbd kab menyurat damkar kabupaten semarang penyediaan jasa dan terbakarnya terbakarnya pelayanan pelayanan satpol dan satpol dan bulan bulan bulan bulan komponen instalasi jasa jasa administrasi administrasi damkar damkar komunikasi, sumber komunikasi, komunikasi, (perkantoran perkantoran kabupaten kabupaten daya air dan listrik sumber daya sumber daya melalui melalui semarang semarang, air, telpon, air, telpon, penyediaan penyediaan jasa, internet, dan internet, dan |jasa, dan dan komponen listrik listrik komponen instalasi instalasi komunikasi, komunikasi, sumber daya air sumber daya air |dan listrik dan listrik penyediaan jasa dan satpol dan apbd kab apbd kab komponen instalasi damkar komunikasi, sumber kabupaten daya air dan listrik semarang penyediaan jasa terpeliharanya| terpeliharanya pelayanan pelayanan satpol dan satpol dan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan perbaikan peralatan peralatan peralatan kerja|administrasi administrasi damkar damkar komputer, komputer, komputer, ac, pemelihara kerja dan perlengkapan |kerja dan dan perkantoran perkantoran kabupaten kabupaten ac, mesin ac, mesin mesin ketik, ht, kantor perlengkapan (perlengkapan |melalui melalui semarang semarang, ketik, ht, alat (ketik, ht, alat |alat fitnes, dan komputer, kantor kantor penyediaan jasa penyediaan jasa fitnes, dan fitnes, dan perlengkapan ac, mesin perbaikan perbaikan perlengkapan (perlengkapan (lain selama ketik, ht, peralatan kerja (peralatan kerja lain selama lain selama bulan alat fitnes, dan dan bulan bulan dan perlengkapan perlengkapan pelengkap kantor kantor lain selama bulan penyediaan jasa satpol dan apbd kab apbd kab perbaikan peralatan damkar kerja dan perlengkapan kabupaten kantor i an. penyediaan logistik membelinya membelinya membelinya membelinya satpol dan kabupaten langganan langganan langganan langganan kantor bahan bacaan bahan bacaan |bahan bacaan |bahan bacaan damkar semarang koran selama koran selama |koran selama koran koran nasional| koran nasional |koran nasional |koran nasional kabupaten bln, air bin, air bln, air selama dan regional |dan regional |dan regional dan regional semarang mineral, mineral, galon| mineral, galon bln, air serta serta serta serta galon air, air, snack air, snack mineral, tersedianya tersedianya tersedianya tersedianya snack harian, |harian, dan harian, dan galon air, makanan makanan makanan makanan dan makan makan makan minum snack minuman minuman minuman minuman minum rapat |minum rapat, (rapat, harian, dan harian dan harian dan harian dan harian dan pembelian apd makan rapat staf rapat staf rapat staf rapat staf dan minum anggota satpol |anggota satpol anggota satpol |anggota satpol perlengkapan rapat dan dan dan damkar dan damkar kebersihan dan damkar damkar selama bulan|selama bahan selama selama bulan, pembersih bulan bulan, tertanganinya tertanganinya pencegahan pencegahan penyebaran penyebaran covid covid penyediaan logistik satpol dan apbd kab apbd kab kantor damkar kabupaten semarang ketatausahaan terbakarnya terbakarnya peningkatan peningkatan satpol dan satpol dan orang orang orang orang administrasi keuangan honorarium honorarium pengelolaan pengelolaan damkar damkar pengelola dan (pengelola pengelola pengelola skpd pengelola pengelola administrasi administrasi kabupaten kabupaten lembur keuangan keuangan skpd keuangan keuangan dan (keuangan dan |keuangan dan (keuangan dan semarang semarang, skpd dan dan lembur skpd dan lembur lembur kegiatan kantor (kegiatan kantor lembur lembur yang baik yang baik ketatausahaan satpol dan apbd kab apbd kab administrasi keuangan damkar skpd kabupaten semarang penyediaan jasa membelinya membelinya pelayanan pelayanan satpol dan satpol dan jenisalat jenis alat jenis alat jenis oo1 kebersihan kantor alat alat alat alat administrasi administrasi damkar damkar kebersihan kebersihan kebersihan alat kebersihan kebersihan perkantoran perkantoran kabupaten kabupaten kebersihan kantor kantor melalui melalui semarang semarang, penyediaan jasa penyediaan jasa kebersihan kebersihan kantor kantor penyediaan jasa satpol dan apbd kab apbd kab kebersihan kantor damkariv :#"iiimsaaa :' : "w dian rapat rapat terlaksananya terlaksananya menghadiri menghadiri satpol dan satpol dan bulan bulan bulan bulan oo1 koordinasi dan koordinasi, koordinasi, rapat rapat damkar damkar konsultasi luar konsultasi, konsultasi, koordinasi, koordinasi, kabupaten kabupaten daerah kajian kajian konsultasi, dan (konsultasi, dan semarang semarang, lapangan dan |lapangan dan |kajian lapangan |kajian lapangan kegiatan kegiatan dan kegiatan satpol dan satpol dan satpol damkar damkar rapat rapat koordinasi satpol dan apbd kab apbd kab dan konsultasi luar damkar daerah kabupaten semarang penyediaan jasa terbakarnya terbakarnya pelayanan pelayanan satpol dan satpol dan orang orang orang orang tenaga pendukung gaji pegawai |gaji pegawai administrasi administrasi damkar damkar kali kali kali kali teknis perkantoran honorer honorer perkantoran perkantoran kabupaten kabupaten tidak tetap tidak tetap melalui melalui semarang semarang, dan tenaga dan tenaga penyediaan jasa penyediaan jasa pelaksana pelaksana tenaga tenaga dengan dengan pendukung pendukung perjanjian perjanjian teknis teknis kerja kerja perkantoran perkantoran penyediaan jasa tenaga satpol dan apbd kab apbd kab pendukung teknis damkar perkantoran kabupaten semarang program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemeliharaan terpeliharanya terpeliharanya peningkatan peningkatan satpol dan satpol dan pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan oo1 rutin berkala kendaraan kendaraan dan|sarana dan sarana dan damkar damkar service dan service dan service dan pemelihara kendaraan dan terbakarnya prasarana prasarana kabupaten kabupaten terbakarnya (terbakarnya |(terbakarnya service dinas operasional terbakarnya jasa kir dan aparatur aparatur dengan semarang semarang, jasa service, jasa service, (jasa service, dan jasa kir dan pajak dengan merawatnya suku cadang, |suku cadang, |suku cadang, terbayang pajak kendaraan merawatnya kendaraan dinas kir, dan kir, dan kir, dan pajak jasa kendaraan selama kendaraan operasional pajak pajak kendaraan service, selama bulan dinas kendaraan kendaraan sepeda motor, suku bulan operasional sepeda motor, |sepeda motor, |mobil, truk) cadang, mobil, mobil, unit selama kir, dan truk) truk) bulan pajak unit selama unit selama kendaraan bulan bulan sepeda motor, mobil, truk) unit selama bulan pemeliharaan satpol dan apbd kab apbd kab rutin berkala kendaraan damkar dinas operasional kabupaten semarang disiplin aparaturh. r '. ::itirwrr www m. pengadaan pakaian membelinya membelinya peningkatan peningkatan satpol dan satpol dan pembelian pembelian pembelian pembelian kerja lapangan pakaian kerja |pakaian kerja |disiplin disiplin aparatur damkar damkar stel stel stel pakaian stel lapangan lapangan aparatur melalui kabupaten kabupaten pakaian pakaian pakaian anggota satpol |anggota satpol melalui pengadaan semarang semarang, dan dan pengadaan pakaian kerja damkar damkar pakaian kerja lapangan lapangan pengadaan pakaian kerja satpol dan apbd kab apbd kab lapangan damkar kabupaten semarang pengelolaan terbitnya terbitnya peningkatan peningkatan satpol dan satpol dan pengelolaan pengelolaan pengelolaan administrasi administrasi administrasi disiplin aparatur |disiplin aparatur damkar damkar administrasi administrasi administrasi pengelolaan kepegawaian kepegawaian |kepegawaian |melalui melalui kabupaten kabupaten anggota anggota anggota administrasi pengelola pengelola semarang semarang, satpol dan satpol dan satpol dan administrasi administrasi damkar serta damkar serta damkar serta anggota pegawai pegawai pejabat fungsional pejabat satpol fungsional fungsional dan damkar serta pejabat fungsional pengelolaan administrasi satpol dan apbd kab apbd kab kepegawaian damkar kabupaten semarang program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendidikan dan bertambahnya bertambahnya peningkatan peningkatan satpol dan satpol dan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pendidikan pelatihan formal kualitas sdm |kualitas sdm (kapasitas kapasitas damkar damkar bintik bagi bintik bagi bintik bagi dan anggota satpol|l anggota satpol |sumber daya sumber daya kabupaten kabupaten anggota anggota anggota satpol pelatihan dan dan aparatur aparatur melalui| semarang semarang, satpol dan satpol dan |pp dan damkar satpol damkar damkar melalui pendidikan dan damkar damkar pan, pendidikan dan (pelatihan formal teknik pelatihan formal penanganan gangguan tramtibum, penanganan bencana kebakaran serta pelanggaran perda untuk anggota satpol dan damkar daftar uraian kegiata.iii . pendidikan dan pelatihan satpol dan apbd kab apbd kab formal damkar kabupaten semarang kesamaptaan jasmani terpeliharanya terpeliharanya peningkatan peningkatan satpol dan satpol dan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan oo1 anggota satpol kebugaran kebugaran kapasitas kapasitas damkar damkar senam, bela |senam, bela |senam, bela senam, fisik jasmani |fisik jasmani sumber daya sumber daya kabupaten kabupaten diri, pbb, diri, pbb, diri, pbb, bela diri, anggota satpol |anggota satpol aparatur aparatur melalui| semarang semarang, renang, dan renang, dan (renang, dan pbb, dan dan melalui kesamaptaan kesamaptaan kesamaptaan kesamaptaan renang, damkar damkar kesamaptaan jasmani anggota untuk untuk untuk dan jasmani anggota satpol dan anggota anggota anggota satpol kesempatan satpol dan damkar satpol dan satpol dan |pp dan damkar untuk damkar damkar damkar selama selama selama bulan anggota bulan bulan satpol dan damkar selama bulan kesamaptaan jasmani satpol dan apbd kab apbd kab anggota satpol damkar kabupatenjadinya terjadinya tertib tertib satpol dan satpol dan laporan laporan laporan kinerja laporan capaian kinerja dan laporan laporan kinerja|administrasi administrasi damkar damkar kinerja dan kinerja dan dan keuangan kinerja dan keuangan skpd kinerja dan dan keuangan |laporan capaian |laporan capaian kabupaten kabupaten keuangan keuangan laki, ppd, keuangan keuangan skpd kinerja dan kinerja dan semarang semarang, laki, ppd, laki, ppd, |kpj, talk, laki, skpd keuangan skpd (keuangan skpd kpj, talk, ilk, talk, (lra, neraca, ppd, lra, neraca, lra, neraca, laporan kpj, laporan laporan barang aset talk, barang aset barang aset pd, evaluasi lra, pd, evaluasi ipd, evaluasi senja pd, neraca, senja pd, senja pd, evaluasi laporan evaluasi evaluasi rpm, basis barang rpm, basis rpm, basis data, pd, data, data, sid rtp, evaluasi sid rtp, sid rtp, spm, sid, senja pd, spm, sid, spm, sid, klip. evaluasi klip. klip. rpm, basis data, sid rtp, spm, sid, klip. penyusunan laporan satpol dan apbd kab apbd kab capaian kinerja dan damkar keuangan skpd":.nv 73an ihn . penyusunan dokumen terjadinya terjadinya terwujudnya terwujudnya satpol dan satpol dan |rka rka rka rka perencanaan skpd dokumen dokumen program program damkar damkar penetapan penetapan penetapan penetapan perencanaan (perencanaan |perencanaan perencanaan kabupaten kabupaten perubahan, perubahan, perubahan, dpa perubahan, kegiatan dan |kegiatan dan satpol dan satpol dan semarang semarang, dpa dpa penetapan dpa anggaran anggaran damkar damkar penetapan penetapan perubahan, penetapan skpd skpd perubahan, perubahan, senja pd, revisi perubahan, senja pd, senja pd, renstra pd, senja pd, revisi renstra| revisi renstra| revisi rpm revisi pd, revisi pd, revisi kabupaten renstra rpm rpm semarang. pd, revisi kabupaten kabupaten rpm semarang. semarang. kabupaten semarang. penyusunan dokumen satpol dan apbd kab apbd kab perencanaan skpd damkar kabupaten semarang pamen lho leo lau program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran kegiatan pendidikan terlaksananya terlaksananya meningkatnya meningkatnya kabupaten kabupaten orang orang personil orang dan pelatihan pendidikan pendidikan kewaspadaan (kewaspadaan semarang semarang, masyarakat (masyarakat damkar masyarakat pertolongan dan dan pelatihan |dan pelatihan |masyarakat dan (masyarakat dan dan dan pencegahan kebakaran |tenaga tenaga dunia usaha dunia usaha personil personil sukarela sukarela dalam hal dalam hal damkar damkar penanggalan penanggulangan| pencegahan pencegahan bencana bencana dalam dalam kebakaran kebakaran dan |penanggulangan (penanggulangan dan diklat diklat bahaya bahaya sertifikasi sertifikasi kebakaran kebakaran untuk personil (untuk personil damkar damkar kegiatan pendidikan dan kabupaten apbd kab apbd kab pelatihan pertolongan semarang dan pencegahan kebakaran pelatihan bintik kec. berkas apbd kab damkar pelatihan pemadam desa batur apbd kab kebakaran pelatihan pemadam desa getaran apbd kab kebakaran pelatihan pemadam desa letak apbd kab kebakaran pelatihan pemadam desa wates apbd kab kebakaran pelatihan pemadam desa topeng apbd kab kebakarmadam desa panggilan apbd kab kebakaran pelatihan pemadam desa negarawan apbd kab kebakaran pelatihan pemadam desa nogosaren apbd kab kebakaran pelatihan pemadam desa ponorogo apbd kab kebakaran pelatihan pemadam desa sembrono apbd kab kebakaran pelatihan pemadam desa sumogawe apbd kab kebakaran pelatihan pemadam desa tajuk apbd kab kebakaran pelatihan pemadam desa tolakan apbd kab kebakaran pelatihan pemadam desa wates apbd kab kebakaran pelatihan damkar kec ungaran apbd kab tingkat kecamatan barat diklat pemadam kecamatan apbd kab kebakaran pelatihan damkar kelurahan apbd kab kupang pelatihan pencegahan desa wonorejo apbd kab bencana kebakaran pelatihan pencegahan desa candirejo apbd kab bencana kebakaran pelatihan pencegahan desa deretan apbd kab bencana kebakaran pelatihan pencegahan desa jatirunggo apbd kab bencana kebakaran pelatihan pencegahan kelurahan apbd kab bencana kebakaran pringapus pelatihan pencegahan desa pringsari apbd kab bencana kebakaran pelatihan pencegahan desa wonosobo apbd kab bencana kebakaran pelatihan pencegahan desa apbd kab bencana kebakaran penawangan pelatihan pencegahan desa klep apbd kab bencana kebakaran kegiatan penyuluhan terlaksananya terlaksananya meningkatnya meningkatnya kecamatan kabupaten orang orang masyarakat pencegahan bahaya penyuluhan penyuluhan kewaspadaan kewaspadaan kabupaten semarang, masyarakat (masyarakat kab. semarang orang kebakaran penanggalan |penanggulangan| dan dan semarang masyarakat bahaya bahaya pengetahuan pengetahuan kebakaran kebakaran masyarakat masyarakat dalam upaya dalam upaya pencegahan pencegahan bahaya bahaya kebakaran kebakaran daftar uraian kegiatan kegiatan penyuluhan kecamatan apbd kab apbd kab pencegahan bahaya kabupaten kebakaran para ,whm xm moon mam pengadaan sarana dan tersedianya tersedianya peningkatan peningkatan kabupaten kabupaten soba,4y |4soba,4y soba,4y stel prasarana pencegahan |kelengkapan |kelengkapan kesiagaan dan kesiagaan dan semarang semarang, connection, |connection, |connection, baju dan bahaya kebakaran peralatan peralatan pencegahan pencegahan helm damkar: (helm damkar, helm damkar, celana pemadam pemadam bahaya bahaya ht, ht, ht, gergaji tahan kebakaran kebakaran kebakaran kebakaran sarung sarung chainsaw, panas, melalui sarana melalui sarana tangan tahan (tangan tahan ht, sarung wearpack, dan prasarana |dan prasarana panas, stel (panas, stel (tangan tahan masker pencegahan pencegahan baju dan baju dan panas, stel full face bahaya bahaya celana tahan (celana tahan baju dan celana kebakaran kebakaran panas panas tahan panas pengadaan sarana dan kabupaten apbd kab apbd kab prasarana pencegahan semarang bahaya kebakaran kegiatan pencegahan terselenggara terselenggara| peningkatan peningkatan kabupaten kabupaten anggota anggota anggota anggota dan pengendalian nya kegiatan |ya kegiatan kesiagaan dan kesiagaan dan semarang dan semarang dan damkar damkar damkar damkar bahaya kebakaran pencegahan pencegahan pencegahan pencegahan sekitarnya sekitarnya, dan dan bahaya bahaya pemadaman (pemadaman kebakaran kebakaran kebakaran kebakaran kegiatan pencegahan kabupaten apbd kab apbd kab dan pengendalian semarang dan bahaya kebakaran sekitarnya peningkatan pelayanan tersedianya tersedianya meningkatnya meningkatnya kabupaten kabupaten pamflet pamflet pamflet penanggulangan bahaya |pamflet pamflet kesadaran kesadaran semarang semarang, dan dan dan stiker pamflet dan kebakaran pedoman pedoman masyarakat dan |masyarakat dan stiker agar |stiker agar '|agar stiker pencegahan pencegahan dunia usaha dunia usaha agar dan dan yang tanggap yang tanggap penanggalan |penanggulangan| terhadap terhadap bencana bencana bencana bencana kebakaran kebakaran kebakaran kebakaran bagi bagi masyarakat masyarakat dan stiker dan stiker agar bagi agar bagi pemilik agar (pemilik agar peningkatan pelayanan kabupaten apbd kab apbd kab penanggulangan bahaya semarang kebakaran ketentraman, oo1 ketertiban umum dan perlindungan masyarakat program peningkatan oo1 keamanan dan kenyamanan lingkungngendalian terlatih dan terlatih dan peningkatan peningkatan kabupaten kabupaten anggota| anggota| anggota keamanan dan mendidiknya mendidiknya keamanan dan (keamanan dan semarang semarang, satlinmas satlinmas satlinmas anggota kenyamanan anggota anggota kenyamanan kenyamanan satlinmas lingkungan satlinmas satlinmas lingkungan lingkungan melalui melalui pelatihan pelatihan pengendalian pengendalian keamanan dan |keamanan dan kenyamanan kenyamanan lingkungan lingkungan daftar uraian kegiatan pelatihan pengendalian kabupaten apbd kab apbd kab keamanan dan semarang kenyamanan lingkungan pelatihan bintik kec. berkas apbd kab lintas pelatihan lintas kecamatan apbd kab jambu oom lil pelatihan lintas laa ooh ooo odawa ole kol atas pelatihan lintas desa apbd kab tegalwaton bimbingan teknis desa se apbd kab lintas kecamatan tuntang bas pembinaan tertib bonomerto apbd kab masyarakat oom sam lis maa ann tenun tea makna beo. (eka pelatihan lintas kelurahan apbd kab pringapus pelatihan lintas desa apbd kab penawangan oom pelatihan lintas desa apbd kab kelurahan pelatihan anggota desa apbd kab lintas bl) kelurahan 24f pelatihan lintas man (ss if. anna nrt3 ia:jen :i : ms,ffi.puisi :). pengendalian terselenggara terselenggara| terwujudnya terwujudnya obyek vital dan obyek vital kecamatan kecamatan kecamatan keamanan lingkungan |nya keamanan|ya keamanan |keamanan dan |keamanan dan kecamatan |dan selama selama selama bin: kecamatan pada pada kenyamanan kenyamanan kabupaten kecamatan |bln, target bln, target pengamanan lingkungan lingkungan lingkungan bagi (lingkungan bagi semarang, kabupaten khusus untuk khusus untuk pilkada kabupaten objek vital, objek vital, masyarakat masyarakat target khusus semarang, pemindahan (pemindahan kabupaten semarang hari hari hari hari kawasan pasar pasar pasar semarang selama besar besar kandungan kandungan kandungan bulan nasional, nasional, sampai sampai keagamaan keagamaan dengan dengan pemeliharaan pemeliharaan penempatan (penempatan tramtibum tramtibum kembali pasar |kembali pasar pileg dan pileg dan yang baru yang baru pilpres pilpres pengendalian keamanan obyek vital dan apbd kab apbd kab lingkungan kecamatan kabupaten semarang, target khusus kawasan pasar kandungan pembinaan dan terselenggara terselenggara| peningkatan kecamatan terbitnya terbitnya terbitnya terbitnya penyuluhan tentang nya pembinaan (keamanan dan berkas, orang orang orang kst, pkl, orang keamanan dan pembinaan dan kenyamanan kandungan, kst, pkl, kst, pkl, pengusaha, kst, pkl, kenyamanan dan penyuluhan lingkungan ambarawa, pengusaha, pengusaha, tokoh pengusaha, lingkungan penyuluhan pkl melalui baden tokoh tokoh masyarakat, tokoh pkl pembinaan dan masyarakat, masyarakat, pengusaha kos masyarakat penyuluhan pengusaha pengusaha dalam kos dalam kos dalam menciptakan pengusaha menciptakan menciptakan (kondisi tertib kos dalam kondisi tertib |kondisi tertib dan nyaman menciptakan dan nyaman idannyaman utk kondisi utk utk mewujudkan tertib dan mewujudkan (mewujudkan (sesuai perda nyaman sesuai sesuai utk perda perda mewujudkan sesuai perda pembinaan dan kecamatan apbd kab penyuluhan tentang berkas, keamanan dan kandungan, kenyamanan lingkungan ambarawa, badewiiia anne : pemberdayaan terselenggara terselenggara| peningkatan peningkatan kecamatan kecamatan kecamatan satlinmas nya keamanan, (keamanan dan (keamanan dan |di kabupaten kabupaten kecamatan kecamatan |di kabupaten terselenggara keamanan, ketentraman |kediaman kediaman semarang semarang, kabupaten kabupaten semarang hanya ketentraman lingkungan, lingkungan lingkungan semarang semarang selama keamanan, lingkungan, hari hari besar melalui melalui selama selama bulan ketentraman hari hari besar|nasional, pemberdayaan pemberdayaan bulan bulan nasional, keagamaan, satlinmas satlinmas lingkungan, keagamaan, patroli hari hari pileg dan trantibum dan besar pilpres oleh pengamanan nasional, pasukan pilkada oleh keagamaan satlinmas. satlinmas pemilu serta pengerahan pasukan satlinmas. pemberdayaan satlinmas kecamatan apbd kab apbd kab kabupaten semarang pelatihan pemadam desa se apbd kab kebakaran dan mitigasi kecamatan bencana alam pabean pelatihan sar anggota desa kalisidi apbd kab lintas perlengkapan lintas kupang, apbd kab gamping, kranggan, panjang bom program pemeliharaan oo1 kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal pengawasan terwujudnya terwujudnya pemeliharaan pemeliharaan kabupaten kabupaten kecamatan pengendalian dan tingkat tingkat kantrantibmas kantrantibmas semarang semarang, kecamatan kecamatan |di kabupaten kecamatan evaluasi kegiatan polisi kedisiplinan kedisiplinan dan pencegahan dan pencegahan kabupaten kabupaten semarang pamong praja anggota satpol |anggota satpol tindak kriminal (tindak kriminal semarang semarang selama kabupaten pp, satlinmas, pp, satlinmas, selama selama bulan semarang dan damkar |dan damkar bulan bulan selama dalam dalam bulan pelaksanaan (pelaksanaan tugas tugas pengawasan kabupaten apbd kab apbd kab pengendalian dan semarang evaluasi kegiatan polisi pamong prajapengawasan umum terpantaunya terpantaunya masyarakat masyarakat kabupaten kabupaten perda perda perda perda oo1 pelaksanaan perda dan |pelaksanaan (pelaksanaan umum, umum, semarang semarang, kecamatan peraturan bupati serta peraturan peraturan pedagang, pedagang, kecamatan kecamatan kabupaten kecamatan peraturan lain daerah dan daerah dan pengusaha pengusaha kabupaten kabupaten semarang kabupaten daerah produk produk hukum sadar buku, sadar hukum semarang semarang semarang hukum daerah| daerah yang yang lain. lain. pengawasan umum kabupaten apbd kab apbd kab pelaksanaan perda dan semarang peraturan bupati serta peraturan lain daerah operasi musisi terlaksananya terlaksananya masyarakat pemilik kabupaten kabupaten kecamatan terhadap pelanggaran |tindakan tindakan umum, pemogokan ko| semarang semarang, kecamatan kecamatan |di kabupaten kecamatan peraturan perundang |represif pro represif pro pedagang, peternak, kabupaten kabupaten semarang undangan justicia justicia pengusaha pkl, dan semarang semarang selama kabupaten terhadap terhadap pelanggar perda pengusaha selama selama bulan semarang pelanggaran pelanggaran bulan bulan selama perda dan perda dan bulan keputusan keputusan kepala daerah kepala daerah serta serta pelaksanaan (pelaksanaan operasi cukai |operasi cukai rokok tembak |rokok tembak dari dana jau dari dana bagi hasil bagi hasil cukai hasil cukai hasil tembakau tembakau dbhcht) (dbhcht) operasi musisi terhadap kabupaten apbd kab apbd kab pelanggaran peraturan semarang perundang undangan monitoring, evaluasi terlaksananya terlaksananya peningkatan peningkatan kabupaten kabupaten kecamatan dan pelaporan semua semua kinerja kegiatan (kinerja kegiatan semarang semarang, kecamatan kecamatan |di kabupaten kecamatan kegiatan kegiatan satpol dan satpol dan kabupaten kabupaten semarang satpol dan satpol dan damkar damkar semarang semarang selama kabupaten damkar agar damkar agar selama selama bulan semarang memenuhi memenuhi bulan bulan selama target target bulan maksimal maksimal monitoring, evaluasi dan kabupaten apbd kab apbd kab pelaporan semarang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakbadan penanggulangan bencana daerahh,hahkhkliatktrstaw,wawanrnia3s riak ny. onore pete sempet) mesin esa aa, program dan kegiatan pada setiap skpd program pelayananbpbd bpbd surat surat surat surat menyurat administrasi administrasi tertib tertib kabupaten kabupaten masuk dan masuk dan masuk dan masuk dan surat masuk (surat masuk administrasi administrasi semarang semarang surat surat keluar surat dan surat dan surat surat menyurat |surat menyurat surat keluar |keluar keluar keluar keluar pengelolaan surat bpbd apbd kab apbd kab menyurat kabupaten semarang penyediaan jasa dan realisasinya realisasinya memperlancar memperlancar bpbd kab. bpbd bulan bulan bulan bulan komponen instalasi pembayaran pembayaran pelaksanaan pelaksanaan semarang kabupaten komunikasi, sumber jasa telpon, jasa telpon, tupoksi tupoksi semarang daya air dan listrik air, listrik, dan lair, listrik, dan alat listrik alat listrik penyediaan jasa dan bpbdlihara terpelihara terwujudnya terwujudnya bpbd kab. bpbd kab. unit unit unit unit perbaikan peralatan peralatan peralatan kerja| pelaksanaan pelaksanaan semarang semarang peralatan peralatan peralatan dan peralatan kerja dan perlengkapan |kerja dan tugas yang tugas yang lebih pengadaan kantor tersedianya lebih optimal optimal unit printer dan peralatan kerja almari arsip penyediaan jasa bpbd kab.tersedianya tersedianya bpbd kab. bpbd kab. bulan bulan bulan bulan kantor makan minum |makan minum (penyediaan penyediaan semarang semarang pegadaian |pegadaian logistik kantor logistik kantor tamu serta tamu serta bahan bacaan (bahan bacaan penyediaan logistik bpbd kab. apbd kab apbd kab kantor semarang ketatausahaan spp, spm, spp, spm, terwujudnya terwujudnya bpbd kab. bpbd kab. bulan bulan bulan bulan administrasi keuangan spj, laporan |spj, laporan |tertib tertib semarang semarang skpd semester semester administrasi administrasi dan tahunan |dan tahunan |keuangan keuangan daftar uraian kegiatans. mm, ketatausahaan bpbd kab. apbd kab apbd kab administrasi keuangan semarang skpd penyediaan jasa tersedianya tersedianya terwujudnya terwujudnya bpbd kab. bpbd kab. bulan bulan bulan bulan kebersihan kantor peralatan dan (peralatan dan |lingkungan lingkungan semarang semarang perlengkapan (perlengkapan |kantor yang kantor yang kebersihan kebersihan bersih, rapi bersih, rapi, dan serta keindahan (nyaman penyediaan jasa bpbd kab. apbd kab apbd kab kebersihan kantor semarang rapat rapat konsultasi konsultasi terlaksananya terlaksananya bpbd kab. bpbd kab. bulan bulan bulan bulan koordinasi dan atau atau rapat rapat rapat rapat semarang semarang konsultasi luar koordinasi |koordinasi |koordinasi koordinasi daerah luar daerah luar daerah tingkat instansi (tingkat instansi atasan dan atasan dan pendampingan (pendampingan rapat rapat koordinasi bpbd kab. apbd kab apbd kab dan konsultasi luar semarang daerah penyediaan jasa terbakarnya terbakarnya peningkatan peningkatan bpbd kab. bpbd kab. orang orang orang pegawai tenaga pendukung peraga senam, (peraga senam, (pelayanan pelayanan semarang semarang pegawai pegawai pegawai dengan dengan teknis perkantoran penjaga penjaga administrasi administrasi dengan dengan kontrak kerja kontrak malam, malam, perkantoran perkantoran kontrak kerja |kontrak kerja |dan instruktur kerja dan petugas petugas dan dan senam instruktur kebersihan, kebersihan, instruktur instruktur senam sopir, operator |sopir, operator senam senam excavator, excavator, satgas satgas penyediaan jasa tenaga bpbd kab.terpenuhi nya terpenuhi nya terwujudnya bpbd kab. mesin mesin potong almari perlengkapan dan perlengkapan (perlengkapan |sarana dan semarang potong rumput, besi, unit peralatan kantor dan dan peralatan (dan peralatan (prasarana rumput, mesin komputer, gedung kantor kantor dan kantor dan mesin penghancur unit gedung kantor |gedung kantor penghancur kertas, set printer, kertas, set pataka vandal. unit ups pataka vandal. pengadaan perlengkapan bpbd kab. apbd kab dan peralatan kantor dan semarang gedung kantorww u333 fifa pemeliharaan terpeliharanya| terpeliharanya terpeliharanya bpbd kab. jalan jalan rutin berkala gedung |gedung dan gedung dan gedung kantor, semarang lingkungan lingkungan pengecatan kantor pagar kantor pagar kantor |jalan kantor kantor dengan pagar, dan sehingga sehingga lingkungan dengan rincian panjang penataan tampak indah (tampak indah |kantor, dan rincian 78m lebar halaman dan rapi dan rapi pengecatan panjang 78m 14m belakang pagar lebar 14m pemeliharaan bpbd kab. apbd kab rutin berkala gedung semarang kantor pemeliharaan terpeliharanya| terpeliharanya terlaksananya terlaksananya bpbd kab. bpbd kab. unit roda unit roda unit roda unit roda rutin berkala kendaraan kendaraan jasa jasa semarang semarang unit roda unit roda unit roda unit kendaraan dinas, stok dinas, stok service tune up, service tune up, unit roda unit roda unit roda dan roda dinas operasional penggantian penggantian dan unit dan unit unit excavator unit roda suku cadang suku cadang excavator excavator dan unit dan oli pada dan oli pada excavator kendaraan kendaraan pemeliharaan bpbd kab. apbd kab apbd kab rutin berkala kendaraan semarang dinas operasional pemeliharaan terpeliharanya terpeliharanya terwujudnya terpeliharanya bpbd kab. bpbd kab. jenis jenis jenis jenis rutin berkala perlengkapan (perlengkapan |sarana dan sarana dan semarang semarang peralatan ac, peralatan ac, peralatan ac, peralatan perlengkapan dan dan peralatan |dan peralatan |prasarana yang (prasarana agar unit, agar unit, agar unit, peralatan gedung gedung gedung kantor. |terpelihara retribusi retribusi retribusi agar kantor kantor. agar agar pemeliharaan bpbd kab. apbd kab apbd kab rutin berkala semarang perlengkapan dan peralatan gedung kantor pepe lo) jomimaramar| lau disiplin aparatur pengadaan pakaian pengadaan pengadaan tersedianya tersedianya badan bpbd kab. stel stel stel stel dinas beserta pakaian dinas (pakaian dinas (pakaian dinas |pakaian psr penanggulangan semarang perlengkapannya pimpinan bencana daerah eee amen program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendidikan dan terlaksananya terlaksananya peningkatan peningkatan bpbd kab. bpbd kab. kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan pelatihan formal bintik bintik kapasitas kapasitas semarang semarang pelatihan (pelatihan pelatihan pelatihan sumber daya sumber daya orang dan orang dan orang dan dan aparatur. aparatur pengiriman (pengiriman (pengiriman pengiriman orang peserta |orang peserta orang peserta peserta diklat. diklat. diklat. diklat. pendidikan dan pelatihan bpbd kab. apbd kab apbd kab formalaa aaa aaa snpenyusunan penyusunan bpbd kab. bpbd kab. dokumen dokumen dokumen capaian kinerja dan laporan laporan laporan capaian (laporan capaian semarang semarang dokumen keuangan skpd capaian capaian kinerja dan kinerja dan kinerja (kpj, |kinerja (kpj, |keuangan skpd (keuangan skpd ppd, klip, |ppd, klip, skm, evaluasi skm, evaluasi senja, pok, senja, pok, iku, ikk) iku, ikk) penyusunan laporan bpbd kab. apbd kab apbd kab capaian kinerja dan semarang keuangan skpd pepe eag jasamosamn penyusunan dokumen tersusunnya tersusunnya tersusunnya tersusunnya bpbd kab. bpbd kab. dokumen dokumen dokumen perencanaan skpd dokumen dokumen dokumen dokumen semarang semarang dokumen perencanaan (perencanaan (perencanaan perencanaan kantor senja, (kantor senja, bpbd bpbd renstra, renstra, rkd, kua, rkd, kua, rka, dpa, rka, dpa, ikk, irb,ikd) |ikk, irb,ikd) penyusunan dokumen bpbd kab. apbd kab apbd kab perencanaan skpd semarang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam pemantauan, terselenggara terselenggara| pelatihan pelatihan kabupaten bpbd kab. running running running teks, running penyusunan dan nya nya program program semarang semarang teks, rambu teks, rambu (rambu teks, penyebarluasan penyusunan |penyusunan pengurangan pengurangan evakuasi, evakuasi evakuasi, rambu informasi potensi dan dan resiko bencana resiko bencana pelatihan pelatihan evakuasi, bencana alam penyebarluasan (penyebarluasan prb) desa (prb) desa desa dan desa dan pelatihan informasi informasi dan pelatihnya dan pelatihnya sekolah sekolah desa dan ancaman ancaman tenaga sukarela tenaga sukarela sekolah rawan rawan penanggulangan (penanggulangan bencana bencana bencana bencana pelatihan lintas dan desa apbd kab penanggulangan kecamatan bencana banyubiru pelatihan tanggap desa topeng apbd kab bencana pelatihan kec. sukowono apbd kab penanggulangyuluhan mitigasi dan desa apbd kab pelatihan penanganan bencana pemantauan, kabupaten apbd kab apbd kab penyusunan dan semarang penyebarluasan informasi potensi bencana alam pengadaan sarana dan pengadaan kabupaten bpbd kab. unit prasarana evakuasi peralatan semarang semarang chainsaw, penduduk dari penanggulangan peralatan ancaman korban bencana rescue bencana alam bantuan peralatan sar dusun thekelan apbd kab desa batur pengadaan peralatan desa serep apbd kab tanggap darurat bencana peralatan desa, truk, apbd kab apbd kab penanggulangan desa bringin, bencana alamngadaan logistik dan persediaan persediaan terlaksananya terlaksananya kabupaten bpbd desa dan desa dan desa dan desa obat obatan bagi logistik logistik program program semarang kabupaten kelurahan kelurahan kelurahan dan penduduk tempat bencana bencana pencegahan dini pencegahan dini semarang kelurahan penampungan dan dan sementara penanggulangan (penanggulangan korban bencana (korban bencana alam. alam. pengadaan logistik dan kabupaten apbd kab apbd kab obat obatan bagi semarang penduduk tempat penampungan sementarrn. ym. . . bintik dan pelatihan terlaksananya terlaksananya terwujudnya kabupaten orang orang orang sar bintik dan bintik dan pencegahan dini semarang pelatihan sar (pelatihan sar |dan penanggulangan korban bencana alam. bintik dan pelatihan kabupaten apbd kab apbd kab sar semarang fasilitasi program terlaksananya terlaksananya pelatihan prb pelatihan prb kabupaten bpbd istana apel siaga istana dan istana darurat bencana bagi |pelatihan pelatihan bagi masyarakat (bagi masyarakat semarang kabupaten dan apel apel siaga dan apel masyarakat dan pelajar istana dan|istana dan pelajar dan pelajar dan semarang siaga siaga apel siaga apel siaga desa desa kelurahan kelurahan tangguh tangguh bencana dan bencana dan sekolah aman sekolah aman bencana. bencana. fasilitasi program kabupaten apbd kab apbd kab darurat bencana bagi semarang masyarakat dan pelajar pelatihan bintik kec. berkas apbd kab penanggulangan bencana program penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pasca bencana pelatihan teknis terselenggara terselenggara| meningkatnya kabupaten peserta peserta peserta penilaian damage and (nya pelatihan |ya pelatihan |pemahaman semarang losses assessment teknis teknis masyarakat dala) penghitungan (penghitungan |terhadap upaya kerusakan kerusakan penanggulangan damage and damaged (bencana losses losses assessment assessment la) la) pelatihan teknis kabupaten apbd kab penilaian damage and semarang losses assessment dala) pelatihan teknis post terselenggara terselenggara| meningkatnya kabupaten peserta peserta peserta disaster need nya pelatihan |ya pelatihan |pemahaman semarang assessment pena) teknis kajian |teknis kajian |masyarakat kebutuhan kebutuhan terhadap upaya pasca bencana (pasca bencana |penanggulangan post disaster post disaster (bencana. need need assessment assessment pena) kab. pena) kab. semarangtihan teknis post kabupaten apbd kab disaster need assessment semarang pena) fasilitasi dan terlaksananya terlaksananya meningkatnya meningkatnya kabupaten kabupaten fasilitas fasilitas fasilitas fasilitas koordinasi penanganan peninjauan peninjauan kegiatan kegiatan semarang semarang umum umum umum umum rehabilitasi dan dan dan rehabilitasi dan (rehabilitasi dan rekonstruksi pasca pemantauan (pemantauan |rekonstruksi rekonstruksi bencana kegiatan kegiatan pascabencana |pascabencana rehabilitasi rehabilitasi melalui melalui dan dan perbaikan, perbaikan, rekonstruksi rekonstruksi pemulihan, pemulihan, pascabencana |pascabencana |peningkatan peningkatan dan dan dan dan terlaksananya |terlaksananya |pembangunan pembangunan kegiatan kegiatan pada lokasi pada lokasi identifikasi identifikasi bencana alam. |bencana alam. dan dan rehabilitasi rehabilitasi dan dan rekonstruksi rekonstruksi pasca pasca bencana. bencana. fasilitasi dan koordinasi kabupaten apbd kab apbd kab penanganan rehabilitasi semarang dan rekonstruksi pasca bencana bantuan talud tanah dusun gudang apbd kab rawan longsor warak bantuan talud tanah dusun dalem apbd kab rawan longsor bantuan talud tanah dusun apbd kab rawan longsor rombongan bantuan talud tanah dusun jeruk apbd kab rawan longsor wangi bantuan talud tanah dusun apbd kab rawan longsor watulawang ds. sepasang bantuan talud tanah dusun jurang apbd kab rawan longsor bantuan talud tanah dusun apbd kab rawan longsor bantingan fasilitasi dan koordinasi apbd prov penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascam. fasilitasi dan koordinasi dan (koordinasi dan meningkatkan meningkatkan kabupaten kabupaten kecamatan koordinasi fasilitas fasilitas penanggulangan (penanggulangan semarang semarang kecamatan kecamatan dan dokumen kecamatan penanggulangan penanggalan |penanggulangan| kerusakan kerusakan dan dan dan kerusakan infrastrukturjan kerusakan kerusakan infrastruktur infrastruktur dokumen dokumen dokumen pasca bencana infrastruktur infrastruktur |pascabencana |pascabencana pascabencana, (pascabencana, tersedianya tersedianya material material bahan bahan bangunan bangunan untuk untuk penanggalan penanggulangan kerusakan kerusakan infrastruktur |infrastruktur dan koordinasi |dan koordinasi bnpb dan (ke bnpb dan mendampingi mendampingi kunjungan kunjungan kerja keluar |kerja keluar jawa jawa fasilitasi dan koordinasi kabupaten apbd kab apbd kab penanggulangan semarang kerusakan infrastruktur pasca bencana posko siaga dan terselenggara terselenggara| terwujudnya terwujudnya kabupaten kabupaten kegiatan kegiatan kegiatan piket kegiatan penanganan darurat nya kegiatan |ya kegiatan peningkatan peningkatan semarang semarang piket posko piket posko posko (lebaran piket posko bencana posko siaga posko siaga kesiapsiagaan |kesiapsiagaan (lebaran dan |(lebaran dan |dan tahun baru) (lebaran dan dan dan dan penanganan tahun baru) tahun baru) dan tahun penanganan (penanganan (penanganan darurat relawan baru) darurat darurat darurat relawan (terhadap korban bencana bencana terhadap bencana dan korban bencana (penanganan dan pengungsi dan penanganan pemulihan pengungsi dan sarana dan pemulihan prasarana vital sarana dan untuk aktifitas prasarana vital masyarakat. untuk aktifitas masyarakat. posko siaga dan kabupaten apbd kab apbd kab penanganan darurat semarangww ii: .rrr' nr aaaa ,nhm m iam)nm fasilitasi dan terlaksananya terlaksananya terlaksananya terlaksananya kabupaten kabupaten orang orang orang orang koordinasi operasional kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan semarang semarang tim reaksi cepat fasilitas dan fasilitas dan fasilitas dan fasilitas dan penanganan bencana koordinasi koordinasi koordinasi koordinasi operasional operasional operasional trc |operasional trc tim reaksi tim reaksi cepat cepat fasilitasi dan koordinasi kabupaten apbd kab apbd kab operasional tim reaksi semarang cepat penanganan bencana fasilitasi dan terlaksana terlaksana terwujudnya terwujudnya kabupaten kabupaten kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan koordinasi kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan semarang semarang penyelamatan, fasilitas dan fasilitas dan fasilitas dan fasilitas dan evakuasi dan koordinasi koordinasi koordinasi koordinasi penanganan pengungsi (penyelamatan |penyelamatan (penyelamatan penyelamatan evakuasi dan evakuasi dan |evakuasi dan evakuasi dan penanganan (penanganan (penanganan penanganan pengungsi dan (pengungsi dan (pengungsi pengungsi rapat rapat koordinasi koordinasi fasilitasi dan koordinasi kabupaten apbd kab apbd kab penyelamatan, evakuasi semarang dan penanganan pengungsi pemeliharaan dan terlaksana terlaksana terselenggaranya terselenggaranya kabupaten kabupaten peralatan peralatan peralatan peralatan perawatan peralatan pemeliharaan (pemeliharaan program program semarang semarang bencana bencana bencana jenis bencana bencana dan perawatan|dan perawatan |penyelenggaraan |(penyelenggaraan jenis jenis jenis peralatan peralatan bencana bencana penanggulangan (penanggulangan bencana dan bencana dan pascabencana pasca bencana pemeliharaan dan kabupaten apbd kab apbd kab perawatan peralatan semarang bencana fasilitasi dan terlaksananya terlaksananya terselenggaranya terselenggaranya kabupaten kabupaten doping air doping air doping air doping air koordinasi pemberian kegiatan kegiatan program program semarang semarang tangki tangki tangki tangki bantuan korban fasilitasdan |fasilitas dan penyelenggaraan (penyelenggaraan bencana koordinasi koordinasi serta bantuan (serta bantuan penanggulangan (penanggulangan air bersih air bersih bencana dan bencana dan dampak dampak pascabencana pasca bencana bencana bencana kekeringan kekeringan fasilitasi dan koordinasi kabupaten apbd kab apbd kab pemberian bantuan semarang korbwnrw wnn: :s:i'rnrrsrfaraaait, oa, ##ii#iii ma. monitoring, evaluasi tersusunnya tersusunnya meningkatnya meningkatnya kabupaten kabupaten kecamatan kecamatan kecamatan dan pelaporan buku kegiatan (buku kegiatan kualitas kualitas semarang semarang dan buku |dan buku |dan buku kecamatan laporan laporan pelaksanaan pelaksanaan hasil money |hasil money hasil money dan buku monitoring monitoring penanggulangan (penanggulangan hasil dan evaluasi |dan evaluasi bencana dan bencana dan money pelaksanaan (pelaksanaan |pascabencana pasca bencana penanggalan penanggulangan bencana bencana dan dan pascabencana pascabencana monitoring, evaluasi dan kabupaten apbd kab apbd kab pelaporan semarang badan penanggulangan bencana daerahsosialnh, .hh aan bahkan ynka,hsi nj. resep paassosar esa asas teams asa, sasosial dinas sosial kab. semarang kab. surat, surat, surat, oo1 menyurat kegiatan surat |kegiatan surat semarang, item, item, item, bulan surat, menyurat menyurat bulan bulan item, dinas dan blk |dinas dan blk bulansosial dinas sosial kab. semarang kab. bulan, bulan, bulan, bulan, oo1 komponen instalasi rekeningair, |rekening air, semarang, item item itemserta kabar serta tersedianya tersedianyanas sosial dinas sosial kabupaten kab. paux, paux, paux, unit paux, perbaikan peralatan peralatan peralatan semarang semarang, unit telp( unit telp( telp( telp, fax, kerja dan perlengkapan |kantor dinas |kantor dinas paralel), paralel), paralel), mesin kantor dan dan komputer, komputer, komputer, ketik, sekretariat sekretariat split, split, split, komputer, pkh pkh laptop, laptop, laptop, ac, printer, printer, printer, laptop, internet, internet, internet, printer soundsystem soundsystem soundsystempegawai dan pegawai dan kabupaten kab. tabung tabung tabung gas, tabung kantor kebutuhan kebutuhan tamu kedinasan (tamu kedinasan semarang semarang, gas, gas, pegawai, gas, gas, makan gas, makan pada dinas pada dinas pegawai, pegawai, tamu pegawai, dan minum dan minum sosial sosial tamu tamu rapat dinas tamu harian harian rapat dinas |rapat dinas rapat dina pegawai, rapat (pegawai, rapat dan tamu dan tamu penyediaan logistik kabupaten apbd kab apbd kab kantor semarangmm. ' ' rm. ji ketatausahaan terbakarnya terbakarnya tenaga tenaga kabupaten kab. orang orang orang administrasi keuangan |honortenaga |honortenaga pengelola pengelola semarang semarang, bulan, bulan, bulan, orang skpd pengelola pengelola keuangan, unit keuangan, unit spp,spm spj bulan, keuangan keuangan kerja dinas kerja dinas spp,spm spj |dan jurnal spp,spm spj spp,spm s skpd, skpd, sosial sosial dan jurnal 12bulan, |dan jurnal dan 12bulan, dokumen 12bulan, jurnal terlaksananya terlaksananya dokumen |laporan dokumen 12bulan, penatausahaa (penatausahaa laporan semester laporan dokumen keuangan keuangan semester |dan laporan |semester dan laporan skpd melalui |skpd melalui dan laporan prognosis, laporan semester penyusunan (penyusunan prognosis, dokumen |prognosis, dan sipil, spp, sipil, spp, dokumen |laporan akhir dokumen laporan spm, spj, spm, spj, laporan akhir (tahun laporan akhir prognosis, pengujian spm| pengujian spm tahun tahun gaji dan gaji dan dokumen kegiatan, kegiatan, laporan jurnal jurnal akhir kegiatan, gaji |kegiatan, gaji tahun dan neraca. |dan neraca. terlaksananya terlaksananya penyusunan (penyusunan laporan laporan keuangan keuangan semester semester dan prognosis. |dan prognosis. terlaksananya terlaksananya laporan akhir (laporan akhir tahun tahun ketatausahaan kabupaten apbd kab apbd kab administrasi keuangan semarang skpd penyediaan jasa terbakarnya terbakarnya tenaga jasa tenaga jasa kabupaten kab. tahun, tahun, tahun tahun oo1 kebersihan kantor jasa jasa kebersihan kebersihan semarang semarang, item 64m, item 64m, item 64m, jenis kebersihan kebersihan lingkungan lingkungan unit, unit unit, unit unit, unit kantor dan kantor dan kerja pada kerja pada terlaksananya (terlaksananya dinas dinas pengadaan pengadaan bahan bahan pembersih pembersih penyediaan jasa kabupaten apbd kab apbd kab kebersihan kantor semarang rapat rapat terlaksananya terlaksananya pejabat dan staf pejabat dan staf |kabupaten kab. orang, orang, orang, kali orang, koordinasi dan rapat rapat dinas sosial dinas sosial semarang semarang,upaten apbd kab apbd kab dan konsultasi luar semarang daerahwww ii mas rig , man. penyediaan jasa terbakarnya| terbakarnya ttd dinas ttd dinas kabupaten kab. orang orang orang ttd orang tenaga pendukung honorjasa |honorjasa sosial dan sosial dan semarang semarang, ttd ttd bulan, outsourcing teknis perkantoran tenaga tenaga instruktur instruktur bulan, bulan, orang bulan pendukung pendukung senam senam orang orang outsourcing dan teknik teknik outsourcing outsourcing bulan orang ttd perkantoran (perkantoran bulan bulan orang bulan. (ttd) (ttd) orang orang instruktur kali terbakarnya| terbakarnya instruktur instruktur senam senam. honor orang |honor orang senam senam kegiatan org bulan tenaga tenaga kegiatan kegiatan outsourcing outsourcing terbakarnya| terbakarnya honor honor instruktur instrukturmeliharaan terlaksananya terlaksananya dinas sosial dinas sosial dinas sosial kab. semarang gedung dan gedung dan| wastafel rutin berkala gedung pemeliharaan pemeliharaan kabupaten kabupaten kabupaten tmp tmp tmp bhakti kantor gedung dinas gedung dinas semarang semarang semarang pratiwi sosial kab. sosial kab. pengecatan semarang dan semarang dan tmp bhakti tmp bhakti tmp bhakti pratiwi praja praja pemeliharaan apbd kab apbd kab rutin berkala gedung kantor pemeliharaan terpeliharanya| terpeliharanya kendaraan kendaraan kabupaten kab. unit roda unit roda unit roda unit roda oo1 rutin berkala kendaraan kendaraan dinas dinas semarang semarang, unit roda unit roda unit roda unit kendaraan dinas dinas operasional operasional roda dinas operasional operasional, operasional, dinas dinas terlaksananya |terlaksananya perpanjangan (perpanjangan stok stok kendaraan kendaraan dinas dinas operasional operasional pemeliharaan kabupaten apbd kab apbd kab rutin berkala kendaraan semarang dinas operasional asa tea wan disiplin aparaturi gia m . pengadaan pakaian pengadaan pengadaan pengadaan pengadaan dinas sosial kab. sedan stel dan revocusing stel oo1 dinas beserta pakaian dinas pakaian dinas pakaian dinas pakaian dinas semarang, stel stel dan stel perlengkapannya seragam psr seragam psr seragam untuk kepala untuk kepala psr untuk dinas dinas kepala dinas pengadaan pakaian dinas apbd kab apbd kab beserta perlengkapannya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendidikan dan terkirim terkirim sdm aparatur sdm aparatur kabupaten kab. orang orang orang orang pelatihan formal peserta peserta pegawai pada pegawai pada semarang semarang, kegiatan kegiatan kegiatan pelatihan pelatihan dinas sosial dinas sosialupaten kab. dokumen dokumen dokumen capaian kinerja dan penyusunan penyusunan dinas sosial sosial semarang semarang, dokumeupaten apbd kab apbd kab capaian kinerja dan semarang keuangan skpd pepe pesanan penyusunan dokumen terlaksananya terlaksananya unit kerja unit kerja dinas kab semarang kab. kali, kali, kali, kali, oo1 perencanaan skpd koordinasi koordinasi dinas sosial sosial semarang, dokumen dokumen dokumen dokumen perencanaan perencanaan laporan laporan laporan laporan pembangunan pembangunan dinas sosial, dinas sosial, tersusunnya tersusunnya senja skpd, |senja skpd, rkd skpd, (rkd skpd, rka, dpa dan (rka, dpa dan dpa dpa perubahan perubahan skpd skpd penyusunan dokumen kab semarang apbd kab apbd kab perencanaan skpd lohhnwnw wm hai (y m #ii## fasilitasi manajemen masyarakat masyarakat kabupaten kab. sekretariat sekretariat sekretariat usaha bagi keluarga terselenggara terselenggara| sasaran pkh, sasaran pkh, semarang semarang, kali kali3. kali sekretariat miskin nya kegiatan |ya kegiatan pendamping pendamping dan kali kali4. kali kali, keserasian upp |kesekretariatan |dan operator operator pkh, kali kali kali kecamatan, unit uppks unit pkh, pelaksana pelaksana unit bulan bulan pelaksana pelaksana p4s task, p4s task, unit unit kecamatan, program program keluarga keluarga kali keluarga keluarga penerima penerima kecamatan. harapan) harapan) manfaat manfaat kabupaten kabupaten semarang. semarang. terfasilitasiny terfasilitasinya rekor rekor pelaksanaan (pelaksanaan program program keluarga keluarga harapan pkh) harapan pkh) terlaksananya terlaksananya monitoring monitoring, program pemutakhiran percepatan data keluarga dan perluasan penerima perlindungan manfaat kpm) sosial program bpt terlaksananya monitoring terlaksananya pemutakhiran monitoring data dan pemutakhiran keluarga program penerima percepatan man kpm, |dan perluasan terbakarnya terbakarnya orang orang orang honor bantuan|honor bantuan operasional operasional pendamping pendamping pkh pkh fasilitasi manajemen kabupaten apbd kab apbd kab usaha bagi keluarga semarang miskin rumah tidak layak apbd prov apbd prov huni desa kelurahan kecamatan ambarawa pembangunan rth (bl) kelurahan apbd prov apbd prov kandungan bantuan keluarga dsn. tapen, apbd kab apbd prov miskin dan anak yatim wagon, kaliputih, soko, krajan, enggan, desa dan pulosari pembangunan rumah kelurahan apbd prov apbd prov tidak layak huni rth pringapus rth kelurahan apbd prov apbd prov kecamatan ambarawa bedah rumah kelurahan apbd prov apbd prov baden dinas sosial rr "im. ji rth kelurahan apbd prov apbd prov pringapus bedah rumah kluwihan apbd prov apbd prov kluwihan kel. ungaran kel ungaran rehab rth kelurahan apbd prov apbd prov liang kelurahan ungaran ungaran rehab rth jl. jl. kartini apbd prov apbd prov kartini setelan setelan sambungan kel. sambungan kel. ungaran ungaran program pelayanan dan oo1 rehabilitasi kesejahteraan sosial peningkatan kualitas penyandang penyandang kabupaten kab. kursi kursi kursi roda, oo1 pelayanan, sarana dan terlaksananya terlaksananya |disabilitas dan |disabilitas dan (semarang semarang, roda, buah (roda, buah buah trek kursi roda, prasarana rehabilitasi seleksi, seleksi, pekerja informal pekerja informal trek ketiak, merek ketiak, (ketiak, buah buah kesejahteraan sosial pengadaan pengadaan kab. kab. buah walker, (buah walker, (walker, buah trek ketiak, bagi pks alat bantu dan alat bantu dan semarang semarang buah alat buah alat alat bantu buah tersalurkan |tersalurkan bantu dengar, (bantu dengar, (dengar, buah walker, alat bantu alat bantu buah buah tongkat putih: buah alat penyandang |penyandang tongkat putih: (tongkat putih: bantu disabilitas, disabilitas, bus bus dengar, orang orang buah tripod, terselenggara terlaksananya penumpang, (penumpang buah nya fasilitas monitoring kursi roda tongkat mobilitas bantuan alat bh, trek putih: pekerja bantu ketiak bh, bus informal terlaksananya alat bantu orang, mudik lebaran |pengadaan dengar bh, kali gratis tahun alat bantu walker bh, kali terutama (penyandang tongkat putih kali perempuan disabilitas bh) dan anak anak, peningkatan kualitas kabupaten apbd kab apbd kab pelayanan, sarana dan semarang prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi pks boat bantuan alat alat sosial desa apbd kab apbd kab kursi roda, walker alat lemahireng bantu jalan, kruk, alat bantu dengar) bantuan penyandang desa pulosari apbd kab apbd kab cacat bantuan alat bantu kelompok apbd kab apbd kab motivator harapan mandiris its m5) jai ran ama bantuan livelihood kelompok apbd kab apbd kab harapan mandiri ipo bantuan alat bantu desa banding, apbd kab apbd kab difabel desa bringin penyusunan kebijakan pengemis, pengemis, kabupaten kab. kali, kali, kali, kali, pelayanan dan terlaksananya terlaksananya gelandangan, gelandangan, semarang semarang, orang, orang, |orang, orang, rehabilitasi sosial bagi |razia razia orang terlantar orang terlantar paket, paket, paket, penyandang masalah penjaringan penjaringan dan psikotik dan psikotik surat surat surat paket, kesejahteraan sosial pengemis, pengemis, laporan laporan laporan kali gelandangan gelandangan surat dan orang dan orang laporan terlantar, terlantar, tersalurnya tersalurnya bantuan bantuan pemenuhan pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar bagi dasar bagi got dan got dan psikotik psikotik rumah rumah singgah, singgah, dikeluarkannya dikeluarkannya laporan laporan pekerja sosial |pekerja sosial dan usulan dan usulan pengangkatan (pengangkatan anak kepada anak kepada tim tipa tim tipa panitia panitia pertimbangan pertimbangan ijin ijin pengangkatan pengangkatan anak) provinsi anak) provinsi jawa tengah jawa tengah penyusunan kebijakan kabupaten apbd kab apbd kab pelayanan dan semarang rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. oa, nwnwnmnh x,.yn. ja). |penanganan masalah anggota tagawa, anggota tagawa, kabupaten kab. masalah strategis yang terlaksananya terlaksananya (daerah rawan |daerah rawan semarang semarang, kecamatan, kecamatan, kecamatan, kecamatan, menyangkut tanggap verifikasi verifikasi bencana dan bencana dan kk, kk, kk, kk, cepat darurat dan kejadian kejadian dan |masyarakat dan (masyarakat dan kejadian luar biasa bencana, korban terkena terkena bencana kecamatan kecamatan kecamatan tagawa, tersedianya (bencana covid (bencana covid orang bantuan orang kecamatan kepada korban korban bencana tersalurkan bantuan terlaksananya kepada korban monitoring yang dan evaluasi (terdampak korban bencana covid bencana terlaksananya monitoring dan evaluasi korban bencana covid terlaksananya karantina masal covid terlaksananya pemakaman korban covid penanganan masalah kabupaten apbd kab apbd kab masalah strategis yang semarang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa pelayanan kie bagi wanita tuna wanita tuna kabupaten kab. kecamatan para kelompok resiko terselenggara terselenggara| susila wts) susila wts) semarang semarang, kecamatan kecamatan orang kecamatan tinggi resmi) hiv nya pelatihan |ya pelatihan orang orang paket orang aids ketrampilan ketrampilan paket paket paket boga dan boga dan salon salon untuk untuk resmi resmi dan dan hiv aids, (hiv aids, tersalurnya tersalurnya bantuan bantuan usaha usaha ekonomi ekonomi produktif (uep) produktif (uep) untuk resmi untuk resmi dan dan hiv aids hiv aids pelayanan kie bagi para kabupaten apbd kab apbd kab kelompok resiko tinggi semarang resmi) hiv aids. yi. ras an pembentukan dan kecamatan apbd kab apbd kab pelatihan relawan anti jambu narkoba dan hiv aids peningkatan kualitas masyarakat masyarakat kabupaten kab. base data sekretariat base data base pelayanan sarana dan terlaksananya terlaksananya penyandang penyandang semarang semarang, pks dan islet gema pks dan asks data prasarana sosial sinergitas sinergitas masalah masalah asks, matra dan pks dan basis data basis data kesejahteraan kesejahteraan sekretariat desa kecamatan, asks, kesejahteraan kesejahteraan sosial dan sosial dan sort gema kelurahan sekretariat sekretariat sosial terpadu sosial terpadu (pelaku pelaku |pelaku pelaku matra tersedianya sort gema sort melalui sim melalui sim potensi sumber (potensi sumber desa base data matra gemamatra miskin, seks (miskin, seks (kesejahteraan kesejahteraan kelurahan |pks dan desa software dj, dan seks |dj, dan seks sosial sosial kecamatan asks kelurahan dan kec, kecamatan hardware terlaksananya terlaksananya desa seluruh desa kel. aplikasi kegiatan kegiatan terwujudnya pelayanan kesekretariatan |kesekretariatan kecamatan |pembelian sort, sort, terpanjangnya |meleleh dan desa pendampingan pendampingan label alat kerja kelurahan kinerja kinerja sangat miskin fasilitator fasilitator kecamatan operator data operator data desa dan desa dan desa keluar supervisor supervisor ahan operator data operator data kecamatan kecamatan kecamatan kab kab semarang, semarang. pendampingan penyelenggara puskesmas kab semarang pelabelan sangat mielin peningkatan kualitas kabupaten apbd kab apbd kab pelayanan sarana dan semarang prasarana sosial pengadaan membelai panggilan apbn apbn puskesmas panggilan pengadaan membelai sumogawe apbn apbn puskesmas sumogawe pengadaan komputer panggilan apbn apbn dan printer puskesmas panggilan pengadaan komputer sumogawe apbn apbn dan printer puskesmas sumogawe pengadaan tablet panggilan apbn apbn puskesmas panggilan pengadaan tablet sumogawe apbn apbn puskesmas sumogawe program pembinaan oo1 para penyandang cacat dan traumew, ,hkwhkiklk. w.n . n"n. a3723a3 . pendidikan dan penyandang penyandang kab. angkatan angkatan angkatan pelatihan bagi terselenggara terselenggara|cacat cacat semarang, orang orang orang angkatan, penyandang cacat dan (nya diklat diklat disabilitas disabilitas jenis jenis jenis orang, eks trauma keterampilan keterampilan buah buah kali| buah jenis bagi bagi kali kali kelompok penyandang |penyandang ketrampilan disabilitas, disabilitas, kali, tersedianya paket tersedianya bahan pelengkap bahan percontohan percontohan pelatihan, peralatan pelatihan, tersedianya kerja tersedianya (peralatan peralatan ketrampilan ketrampilan untuk untuk penyandang penyandang |disabilitas: disabilitas, terlaksananya terlaksananya money money penyandang penyandang cacat berat, cacat berat, pendidikan dan pelatihan apbd kab apbd kab bagi penyandang cacat dan eks trauma pelatihan paralegal kelompok apbd kab apbd kab harapan mandiri kec suruh program pembinaan oo1 panti asuhan panti jompo pendidikan dan pengurus pengurus kabupaten kab. orang orang orang pelatihan bagi terlaksananya terlaksananya lembaga lembaga semarang semarang, pengurus pengurus pengurus orang penghuni panti pembinaan pembinaan kesejahteraan kesejahteraan lks, lks, lks, pengurus asuhan jompo bagi pengurus (bagi pengurus sosial sosial lks, lks, lks, kabupaten kabupaten kabupaten kabupaten semarang semarang semarang semarang pendidikan dan pelatihan kabupaten apbd kab apbd kab bagi penghuni panti semarang asuhan jompo pengadaan alat bantu rindang asih apbn apbn kursi roda bagi lanjut ungaran usia rindang asih ungaran pengadaan alat bantu rindang asih apbn apbn walker bagi lanjut usia ungaran rindang asih ungar"rs nm. ' . pengadaan alat bantu rindang asih apbn apbn tongkat kaki satudengar bagi lanjut usia ungaran rindang asih ungaran pengadaan alat bantu yayasan putra apbn apbn kursi roda bagi mandiri penyandang disabilitas ungaran yayasan putra mandiri ungaran pengadaan alat bantu cinta kasih apbn apbn kursi roda bagi bangsa ungaran penyandang disabilitas cinta kasih bangsa ungaran pengadaan alat bantu yayasan apbn apbn kursi roda bagi pemulihan penyandang disabilitas kasih bapa yayasan pemulihan kasih bapa pengadaan alat bantu yayasan putra apbn apbn dengar bagi penyandang mandiri disabilitas yayasan ungaran putra mandiri ungaran pengadaan alat bantu yayasan cinta apbn apbn dengardengarkrukkruktripod bagi penyandang kasih bangsa disabilitas yayasan cinta kasih bangsv pengadaan alat bantu yayasan apbn apbn tripod bagi penyandang pemulihan kasih disabilitas yayasan bapa pemulihan kasih bapa program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial peningkatan jejaring meningkatnya meningkatnya kabupaten kab. tokoh tokoh kerjasama pelaku terlaksananya terlaksananya jaringan jaringan semarang semarang, pengurus, |masyarakat, (masyarakat, pengurus, pelaku usaha rekor pelatihan kerjasama kerjasama kali pengurus pengurus lks, kesejahteraan sosial pengurus konselor lks, lk3 dan |lks, lk3 dan tokoh |lks lks, org masyarakat lks pendampingan dunia usaha dunia usaha masyarakat, tokoh kabupaten, permasalahan angkatan perusahaan, masyarakat terlaksana (keluarga, lks, ,tokoh pelatihan terlaksananya perusahaan orang agama,toko konselor rekor lks, kali pemuda pendampingan dan pkk) permasalahan terlaksananya keluarga rekor forum pengurus desa telp, telp kecamatan, rekor org penguatan terfasilitasiny kelembagaan rekor task pengurus forum pelaksana telp kabupaten terbakarnya terbakarnya orang orang orang tali asih tali asih orang task orang task selama selama bulan bulan peningkatan jejaring kabupaten apbd kab apbd kab kerjasama pelaku pelaku semarang usaha kesejahteraan sosial masyarakat pengadaan alat bantu apbn kursi roda bagi lanjut usia panti reda rindang asih ungaran) pengadaan alat bantu apbn walker bagi lanjut usia panti reda rindang asih ungaran) pengadaan alat bantu apbn tongkat kaki satu bagi lanjut usia panti reda rindang asih: rmm3.s vwtwxw rs pengadaan alat bantu apbn tongkat kaki tiga bagi lanjut usia panti reda rindang asih ungaran) pengadaan alat bantu apbn tongkat kaki empat bagi lanjut usia panti reda rindang asih ungaran) pengadaan alat bantu apbn dengar bagi lanjut usia panti reda rindang asih ungaran) pengadaan alat bantu apbn kursi roda bagi penyandang disabilitas yayasan putra mandiri ungaran) pengadaan alat bantu apbn kursi roda bagi penyandang disabilitas yayasan cinta kasih bangsa ungaran) pengadaan alat bantu apbn kursi roda bagi penyandang disabilitas yayasan pemulihan kasih bapa ungaran) pengadaan alat bantu apbn dengar bagi penyandang disabilitas yayasan putra mandiri ungaran) pengadaan alat bantu apbn dengar bagi penyandang disabilitas yayasan cinta kasih bapa ungaran) pengadaan alat bantu apbn dengar bagi penyandang disabilitas yayasan pemulihan kasih bapa ungaran) pengadaan alat bantu apbn kruk bagi penyandang disabilitas yayasan cinta kasih bangsa ungaran) pengadaan alat bantu apbn kruk bagi penyandang disabilitas yayasan pemulihan kasih bapa ungaran) pengadaan alat bantu apbn tripod bagi penyandang disabilitas yayasan cinta kasih bangsa, #diisi atta b,nh aan . pengadaan alat bantu apbn tripod bagi penyandang disabilitas yayasan pemulihan kasih bapa ungaran) peningkatan kualitas terlaksananya terlaksananya pengurus dan pengurus dan kabupaten kab. orang orang orang orang sdm kesejahteraan kegiatan kegiatan anggota karang anggota karang semarang semarang, kecamatan kecamatan kecamatan pengurus sosial masyarakat pelatihan pelatihan taruna desa taruna desa dan peningkatan |peningkatan kelurahan kelurahan anggota management |management karang organisasi organisasi taruna karangtaruna |karangtaruna desa dan desa dan kelurahan kelurahan peningkatan kualitas kabupaten apbd kab apbd kab sdm kesejahteraan semarang sosial masyarakat pengembangan kampung desa gedong apbd kab apbd kab lansia ditutup peningkatan kapasitas desa wonosari apbd kab apbd kab peran karang taruna (pelatihan bengkel dan jahit) program pelestarian nilai nilai kepahlawanan pemeliharaan makam tokoh tokoh kabupaten kab. kali kali2. kali pahlawan pelestarian terlaksananya terlaksananya |masyarakat, masyarakat, semarang semarang, kali kali kali kali terlaksana nilai kepahlawanan, apel apel tni polri, tni polri, nya ars, perintisan& kehormatan kehormatan pemuda, dan pemuda, dan ziarah kesetiakawanan sosial |dan renungan |dan renungan pelajar pelajar hari suci tingkat suci tingkat kabupaten kabupaten pahlawan, kabupaten kabupaten semarang semarang semarang semarang sarasehan dalam rangka |dalam rangka nilai nilai hut tmp |hut tmp kepahlawa bhakti pratiwi bhakti pratiwi nan babadan babadan ungaran ungaran terlaksananya terlaksananya kegiatan kegiatan ziarah ziarah nasional nasional tingkat kab tingkat kab semarang semarang dalam rangka |dalam rangka hari pahlawan (hari pahlawan tmp bhakti |di tmp bhakti pratiwi pratiwi babadan babadan ungaran ungaran daftar uraian kegiatm a72aiaiaia pm, viii naa: pemeliharaan makam kabupaten apbd kab apbd kab pahlawan pelestarian semarang nilai kepahlawanan, perintisan& kesetiakawanan sosial dinas sosialtenaga kerja: henrici, di. 5ims s mm. mia ini, date paasmameamaa ara samaran ma, blk, disnaker kab. kab. semarang kab. semarang surat, surat, surat, menyurat kegiatan surat |kegiatan surat perangkat semarang dan item, item, item, bulan surat, menyurat menyurat daerah lintas blk kab. bulan bulan item, dinas dan blk |dinas dan blk sektor dan semarang bulan mitra kerja dinasdan blk dinas dan blk kab. semarang kab. semarang bulan bulan, bulan bulan oo1 komponen instalasi rekeningair, |rekening air,kabar tersedianya tersedianya item item itemsnaker dan disnaker dan kab. semarang kab. semarang paux, paux, paux, paux, oo1 perbaikan peralatan peralatan peralatan blk blk telepon, fax, |telepon, fax, telepon, fax, telepon, kerja dan perlengkapan |kantor dinas |kantor dinas mesin ketik, mesin ketik, |mesin ketik, faks, kantor dan blk dan blk komputer, komputer, |komputer, mesin jahit, ac, ac, ac, laptop, mesin laptop, laptop, printer, obras, printer, printer, internet, mesin internet, internet, genset, sound pasang genset, genset, system kancing, sound system (sound system mesin lubang kancing, mesin ketik, komputer, ac, laptop, printer, internet, genset, sound system penyediaan jasa kab. semarang apbd kab apbd kab perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantoa.". error a32 ii. . penyediaan logistik tersedianya tersedianya pegawai dinas, disnaker kab. kab. semarang kab. semarang tabung tabung kali tabung kantor kebutuhan gas| kebutuhan gas tamu dan semarang dan orang perjalanan peserta rapat blk kab. pegawai dinas, semarang tabung tersedianya tersedianya orang orang orang makan dan makan dan pegawai pegawai pegawai minuman minuman harian harian pegawai, rapat (pegawai, rapat dan tamu dan tamu penyediaan logistik kab. semarang apbd kab apbd kab kantor ketatausahaan terbakarnya terbakarnya tenaga unit kerja dinas kab. semarang kab. semarang orang, orang, orang, orang, administrasi keuangan |honortenaga |honortenaga pengelola bulan bulan bulan bulan skpd pengelola pengelola keuangan spp, spm, keuangan keuangan perangkat spj dan skpd skpd daerah unit jurnal kerja dinas bulan dokumen laporan semester dan laporan prognosis dokumen laporan akhir tahun terlaksananya terlaksananya spp, spm, spp, spm, spj spp, spm, penatausahaa (penatausahaa spj dan dan jurnal spj dan keuangan keuangan jurnal bulan jurnal skpd melalui (skpd melalui bulan bulan penyusunan (penyusunan sipil, spp, sipil, spp, spm, spj, spm, spj, pengujian spm pengujian spm gaji dan gaji dan kegiatan, kegiatan, jurnal jurnal kegiatan, gaji |kegiatan, gaji dan neraca dan neraca terlaksananya terlaksananya dokumen dokumen dokumen penyusunan penyusunan laporan laporan laporan laporan laporan semester semester dan semester keuangan keuangan dan laporan laporan dan semester semester prognosis prognosis laporan dan prognosis |dan prognosis prognosis terlaksananya terlaksananya dokumen dokumen dokumen laporan akhir (laporan akhir laporan akhir laporan akhir laporan tahun tahun tahun tahun akhir tahun daftar uraian kegiat33an aa). ketatausahaan kab. semarang apbd kab apbd kab administrasi keuangan skpd penyediaan jasa terbakarnya terbakarnya dinas dan blk dinas dan blk kab. semarang kab. semarang tahun tahun tahun tahun kebersihan kantor jasa jasa jenis kebersihan kebersihan kantor kantor terlaksananya terlaksananya jenis jenis jenis pengadaan pengadaan bahan bahan pembersih pembersih penyediaan jasa kab. semarang apbd kab apbd kab kebersihan kantor rapat rapat terlaksananya terlaksananya pejabat dan staf pejabat dan staf kab. semarang kab. semarang orang, orang, orang, kali orang, koordinasi dan rapat rapat dinas dinas. semarang apbd kab apbd kab dan konsultasi luar daerah penyediaan jasa terlaksananya terlaksananya tenaga tenaga kab. semarang kab. semarang orang, orang, orang, orang, tenaga pendukung pembayaran pembayaran outsourcing outsourcing bulan bulan bulan bulan teknis perkantoran honor jasa honor jasa dinas dan dinas dan kali pendukung pendukung instruktur instruktur kegiatan teknik teknik senam senam senam perkantoran (perkantoran (outsourcing) (outsourcing) terbakarnya terbakarnya kali kali kegiatan kali honor honor kegiatan senam kegiatan instruktur instruktur senam senam senam senam penyediaan jasa tenaga kab. semarang apbd kab apbd kab pendukung teknis perkantoran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan tersedianya tersedianya blk kab. blk kab. kab. semarang kab. semarang buah buah buah lemari buah perlengkapan dan sarana sarana semarang semarang lemari lemari pakaian baju, lemari peralatan kantor dan prasarana prasarana pakaian baju, pakaian baju, (buah lemari pakaian gedung kantor untuk untuk buah lemari buah lemari (kantor, unit baju, pelatihan pelatihan kerja kantor, unit (kantor, unit (genset buah kerja kantor |di kantor blk genset genset generator set, lemari blk generator, |generator, set ac, set kantor, setan, set setan, set meja rapat, unit genset meja rapat, meja rapat, buah kursi lipat buah kursi buah kursi (kuliah generator, lipat kuliah lipat kuliah setan, set meja rapat, buah kursi lipat kuliagadaan perlengkapan kab. semarang apbd kab apbd kab dan peralatan kantor dan gedung kantor belanja modal dinas tenaga dct dct pengadaan perlengkapan kerja kantor pemeliharaan terlaksananya terlaksananya blk kab. blk kab. kab. semarang kab. semarang paket paket paket paket rutin berkala gedung |rehab gedung |rehab gedung semarang semarang kantor blk kab. blk kab. semarang semarang terlaksananya terlaksananya paket paket pembuatan pembuatan pagar sisi pagar sisi depan dan depan dan samping blk |samping blk kab. kab. semarang semarang pemeliharaan kab. semarang apbd kab apbd kab rutin berkala gedung kantor pemeliharaan rutin dinas tenaga dct dct berkala gedung kantor kerja pemeliharaan terpeliharanya| terpeliharanya kendaraan kendaraan kab. semarang kab. semarang unit roda unit roda unit roda unit roda oo1 rutin berkala kendaraan kendaraan dinas operasional empat, empat, empat, unit empat, kendaraan dinas dinas operasional dinas unit roda dua unit roda dua (roda dua unit roda dinas operasional operasional operasional, disnaker dua dan terlaksananya terlaksananya perpanjangan perpanjangan stok stok kendaraan kendaraan dinas dinas operasional operasional pemeliharaan kab. semarang apbd kab apbd kab rutin berkala kendaraan dinas operasional rehabilitasi terpeliharanya blk kabupaten blk kab. paket paket sedang berat rumah rehabilitasi semarang semarang gedung kantor sedang berat rumah gedung kantor rehabilitasi blk kab. apbd kab apbd kab sedang berat rumah semarang gedung kantor aal disiplin aparatuxx. a.a ua .0z pengadaan pakaian tersedianya tersedianya disnaker kab. disnaker kab. kab. semarang kab. semarang orang, orang, orang, stel orang, dinas beserta pakaian dinas (pakaian dinas semarang semarang stel stel stel perlengkapannya dan dan psr kepala perlengkapan |perlengkapan psr kepala psr kepala dinas psr dinas dinas kepala dinas pengadaan pakaian dinas apbd kab apbd kab beserta perlengkapannya .0z. semarang kab. semarang dokumen dokumen dokumen dokumen capaian kinerja dan penyusunan penyusunan dinas laporan laporan laporan lapora. semarang apbd kab apbd kab capaian kinerja dan keuangan skpd ann .0z penyusunan dokumen terlaksananya terlaksananya seluruh unit unit kerja dinas kab. semarang kab. semarang kali kali dokumen kali perencanaan skpd koordinasi koordinasi kerja pada dokumen perencanaan (perencanaan dinas tenaga laporan pembangunan (pembangunan kerja disnaker dinas tenaga kerja tersusunnya tersusunnya dokumen dokumen dokumen senja skpd, senja skpd, laporan laporan rkd skpd, (rkd skpd, rka, dpa dan (rka, dpa dan dpa dpa perubahan perubahan penyusunan dokumen kab. semarang apbd kab apbd kab perencanaan skpd dan program peningkatan oo1 kualitas dan produktivitas tenaga kerjaxv frr' . . .rn' ii ina pendidikan dan membelinya terlaksananya blk kab. blk kab. blk kab. kab. semarang belanja pelatihan pelatihan belanja pelatihan keterampilan |peralatan uji pelatihan semarang semarang semarang pengadaan operator operator pengadaan bagi pencari kerja kompetensi operator alat alat uji garmen garmen alat alat uji garmen, kendaraan orang, orang, pelatihan kendaraan mekanik bermotor pelatihan mekanik sepeda bermotor sepeda motor, belanja mekanik motor orang, belanja otomotif mobil, peralatan sepeda motor lokomotif mobil peralatan tata boga, tata perbengkelan orang, orang, tata perbengkelan ria pengantin dan otomotif mobil| boga orang, dan pertukangan orang, tata tata rias pertukangan belanja boga pengantin peralatan orang, tata orang, salon belanja dapur rias orang, sepeda peralatan belanja pengantin (motor unit, dapur modal orang, sepeda |peralatan belanja pengadaan motor unit, |perbengkelan modal barang peralatan sepeda motor pengadaan bercorak perbengkelan |jenis, engine barang kesenian, sepeda motor istana unit, bercorak kebudayaan (8jenis, mesin bor kesenian, belanja engine stand drilling killing kebudayaan modal alat unit, mesin |buah, scanner kesenian bor drilling unit, alat uji belanja killing kendaraan modal alat buah, mobil paket, kesenian scanner agar unit, unit, alat uji peralatan tata kendaraan boga jenis, mobil paket, (peralatan agar unit, |kesenian peralatan tata |jenis, harga niens inerialanan terlaksananya membelinya uji terlaksananya uji uji kompetensi (peralatan kompetensi perjalanan kompetensi bagi pelatihan untuk untuk dinas bagi untuk kejuruan mendukung pelatihan instruktur blk pelatihan servis sepeda uji servis sepeda servis motor dan kompetensi, motor dan sepeda mobil servis sepeda mobil motor dan motor dan mobil mobil, membelinya peralatan untuk pelatihan kejuruan tata boga dan tata rias pengantin, terlaksananya peningkatan kapasitas instruktur blk pelatihan tata boga kelurahan apbd kab apbd kab ngamen pelatihan tata boga kelurahan apbd kab apbd kab baran pelatihan tata rias desa candi apbd kab apbd kab pengantin emo ppl pmp dina naga kerja mekanik desa sumberejo apbd kab apbd kab sepeda motor pelatihan operator desa sukoharjo apbd kab apbd kab garment pelatihan keterampilan desa beaten apbd kab apbd kab las pelatihan tata rias desa klep apbd kab apbd kab pengantin pelatihan mekanik desa pringsari apbd kab apbd kab sepeda motor maa kena ann tenun enya his bnn tentang ben ann lvif petatihantataboga loo pkk desa leo draw apbd oo pelatihan keterampilan desa kaliber apbd kab apbd kab bordir pelatihan keterampilan desa nombor apbd kab apbd kab las pata sate pelatihan operator apbd kab apbd kab garment pelatihan operator apbd kab apbd kab garment pelatihan operator keboan apbd kab apbd kab garment pendidikan dan pelatihan dinas tenaga dct dct keterampilan bagi kerja pencari kerja pendidikan dan pelatihan dinas tenaga apbd kab apbd kab keterampilan bagi kerja pencari kerja pendidikan dan terlaksananya terlaksananya pencari kerja pencari kerja kec. ungaran kec. pabean, orang pelatihan orang orang oo1 ketrampilan bagi pelatihan pelatihan skill skill barat, getaran, ungaran barat, mekanik pencari kerja berbasis mekanik mekanik kabupaten kabupaten jambu, getaran, sepeda motor masyarakat sepeda motor (sepeda motor semarang semarang tuntang, pringapus, orang, tengaran, ambarawa, menjahit susukan tengaran, garmen tuntang, orang, tata berkas, rias banyak, jambu pengantin orang, pelatihan servis orang, pelatihan bordir orang, pelatihan potong rambut orang terlaksananya terlaksananya orang orang orang pelatihan pelatihan tata menjahit rias pengantin garment dinas tenaga kerjerlaksananya terlaksananya orang orang orang pelatihan tata (pelatihan rias pengantin |potong rambut terlaksananya terlaksananya orang orang orang pelatihan pelatihan servis keterampilan bordir terlaksananya terlaksananya orang orang, orang pelatihan pelatihan orang bordir menjahit garmen, servis daftar uraian kegiatan pendidikan dan kab. semarang dct dct keterampilan bagi pencari kerja berbasis masyarakat pelatihan menjahit kecamatan apbd kab apbd kab garment sukowono pelatihan menjahit desa pasukan apbd kab apbd kab garment pelatihan tata rias kelurahan apbd kab apbd kab pengantin baran pelatihan mekanik desa duren apbd kab apbd kab sepeda motor maa pelatihan keterampilan desa candi apbd kab apbd kab souvenir pelatihan menjahit ponorogo apbd kab apbd kab garment pelatihan keterampilan desa sumberejo apbd kab apbd kab souvenir pelatihan tata rias desa wonorejo apbd kab apbd kab pengantin pelatihan mekanik desa deretan apbd kab apbd kab sepeda motor pelatihan menjahit desa apbd kab apbd kab garment penawangan pelatihan menjahit desa apbd kab apbd kab garment panggang pelatihan keterampilan gu7nung apbd kab apbd kab souvenir tumpeng pelatihan tata rias kloro apbd kab apbd kab pengantin pelatihan tata rias butuh apbd kab apbd kab pengantin oom ame pelatihan mekanik tegalrejo apbd kab apbd kab sepeda motor pelatihan tata rias tegalrejo apbd kab apbd kab pengantin pelatihan tata boga kelurahan apbd kab apbd kab gondoriyo pelatihan menjahit desa kangen apbd kab apbd kab garment w xa 3a2n270makanan a.n. pelatihan mekanik desa ujung apbd kab apbd kab sepeda motor ujung pendidikan dan kab. semarang apbd kab apbd kab keterampilan bagi pencari kerja berbasis masyarakat kesempatan kerja penyebarluasan terlaksananya terlaksananya pencari kerja, pencari kerja, kab. semarang kab. semarang kali kali kali kali informasi bursa tenaga rekor rekor perusahaan perusahaan jenis kerja ketenagakerjaan ketenagakerjaan tka), kelompok tka), kelompok tka tka usaha usaha perusahaan wilayah wilayah kabupaten kabupaten perusahaan semarang semarang pencari kerja kecamatan terlaksananya terlaksananya jenis jenis jenis pembuatan pembuatan bangko bangko bangko untuk (bangko untuk pencari kerja |pencari kerja terlaksananya terlaksananya perusahaan monitoring monitoring perusahaan perusahaan tenaga kerja |tenaga kerja asing asing mempertemukan mempertemukan perusahaan pengguna jan pengguna perusahaan perusahaan dengan dengan pencari kerja |pencari kerja terlaksananya terlaksananya pencari pencari kerja pencari pemberdayaan (pemberdayaan kerja kerja melalui melalui wirausaha wirausaha muda bagi muda bagi pencari kerja |pencari kerja terlaksananya terlaksananya kecamatan informasi informasi kecamatan kecamatan pasar kerja pasar kerja bagi pencari bagi pencari kerja kerja penyebarluasan kab. semarang apbd kab apbd kab informasi bursa tenaga kerja program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerja: m an, pengendalian dan terlaksananya terlaksananya optis optis kab. semarang kab. semarang kali kali kali kali pembinaan lembaga rekor rekor pelaksana pelaksana penyalur tenaga kerja ketenagakerjaan ketenagakerjaan penempatan tki penempatan tki tki tki swasta) dan swasta) dan skpd terkait skpd terkait pengendalian dan kab. semarang apbd kab apbd kab pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja .0z fasilitasi penyelesaian terlaksananya terlaksananya pekerja dan pekerja dan kab. semarang kab. semarang kasus kasus kasus kasus prosedur penyelesaian |penyelesaian |penyelesaian perusahaan perusahaan perselisihan hubungan |kasus phi kasus phi perusahaan industrial phk secara phk secara cepat, murah (cepat, murah perusahaan, dan adil dan adil peta terlaksananya terlaksananya perusahaan pencegahan pencegahan perusahaan perusahaan perselisihan perselisihan phi phk (phi phk mogok mogok perusahaan perusahaan terlaksananya terlaksananya pendataan pendataan perusahaan, perusahaan, perusahaan perusahaan perusahaan peta peta peta kerawanan kerawanan hubungan hubungan industrial industrial fasilitasi penyelesaian kab. semarang apbd kab apbd kab prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial .0z fasilitasi penentuan terbatasnya terbatasnya kab. semarang kab. semarang dokumen dokumen dokumen dokumen oo1 dan pelaksanaan upah |usulan umk usulan umk perusahaan, perusahaan, kali minimum sebagai dasar (sebagai dasar sb, pekerja, sb, pekerja, kali gubernur gubernur pengusaha pengusaha kali, jateng jateng tentang perusahaan tentang umk |umk tahun tahun perusahaan perusahaan kali, perusahaan terlaksananya terlaksananya kali kali sidang kali sidang dewan (sidang dewan pengupahan pengupahan terlaksananya kali kali kajian lapangan dewan pengupahdbhlhlbpv sww ss, iri ma mam ini ma. terlaksananya terlaksananya kali, perusahaan kali, sidang komisi (sosialisasi perusahaan perusahaan pemantauan jump tahun umk tahun terlaksananya terlaksananya perusahaan sosialisasi pemantauan perusahaan perusahaan umk tahun thr tahun terlaksananya terlaksananya kali pemantauan |kajian perusahaan perusahaan thr tahun lapangan dewan pengupahan terlaksananya terlaksananya perusahaan pembinaan pembinaan perusahaan perusahaan syarat kerja syarat kerja, fasilitasi penentuan dan kab. semarang apbd kab apbd kab pelaksanaan upah minimum .0z fasilitasi penyelesaian terlaksananya terlaksananya organisasi serikat kab. semarang kab. semarang kali sidang kali sidang kali sidang kali prosedur pemberian koordinasi koordinasi pekerja dan pekerja serikat pleno lks pleno lks pleno lks sidang perlindungan hukum antara antara anggota| pengusaha buruh, pekerja tripartit, tripartit, tripartit, kali pleno lks dan jaminan sosial anggota lks |lks tripartit wilayah dan pengusaha kali sidang kali sidang sidang badan tripartit, ketenagakerjaan dan tripartit bidang kabupaten wilayah kab. badan badan pekerja kali sidang pemberdayaan bidang ketenagakerjaan semarang semarang pekerja pekerja badan kelembagaan hubungan |ketenagakerjaan jan buku pekerja industri kali sidang, perusahaan lks bipartita terbitnya terbitnya buku buku warta tripartit warta tripartit terlaksananya terlaksananya kali sidang, kali sidang, kali deteksi dini deteksi dini perusahaan sidang, guna guna perusahaan perusahaan mengetahui mengetahui secara dini secara dini masalah masalah ketenagakerjaan |ketenagakerjaan yang dapat jan yang dapat memicu memicu terjadinya terjadinya perselisihan perselisihan hubungan hubungan industrial, industrial, unjuk rasa unjuk rasa atau atau pemogokan pemogokll i ji mm. terlaksananya terlaksananya lks lks bipartita lks pembinaan pembinaan bipartita bipartita lks bipartita lks bipartita fasilitasi penyelesaian kab. semarang apbd kab apbd kabbersosialisasi bersosialisasi serikat pekerja serikat pekerja kab. semarang kab. semarang orang, orang, orang, perundangan bidang annya annya serikat serikat buruh, angkatan angkatan angkatan perselisihan dan tahun tahun buruh, pekerja pekerja dan orang, kelembagaan hubungan tentang tentang dan pengusaha pengusaha angkatan industri penyelesaian penyelesaian |di wilayah wilayah orang, perselisihan perselisihan kabupaten kabupaten angkatan hubungan hubungan semarang semarang orang, industrial dan industrial dan angkatan tahun tahun tentang tentang ketenagakerjaan ketenagakerjaan bersosialisasi bersosialisasi orang, orang, annya annya angkatan angkatan kepmenakertr kepmenakertr ans ans men men tentang tentang pedoman pedoman penyelesaian penyelesaian perselisihan perselisihan hubungan hubungan industrial industrial melalui melalui perundingan perundingan bipartita bipartita bersosialisasi bersosialisasi orang, orang, annya annya angkatan angkatan tahun tahun tentang tentang serikat serikat pekerja pekerja serikat serikat buruh buru fff nash $$. 55x hibiki bersosialisasi bersosialisasi orang, orang, annya annya angkatan angkatan permenakertra permenakertra per. per. men xii men xii tentang tentang tata cara tata cara pembentukan pembentukan dan susunan |dan susunan lembaga lembaga kerjasama kerjasama bipartita bipartita sosialisasi peraturan kab. semarang apbd kab apbd kab perundangan bidang perselisihan dan kelembagaan hubungan industri lho lia program pengembangan wilayah transmigrasi ip, pengerahan dan terlaksananya pembelian atk masyarakat masyarakat kab. semarang kab. semarang kali cek kali cek paket kali cek fasilitasi perpindahan |cek lokasi calon calon lokasi lokasi lokasi serta penempatan penempatan transmigran transmigran penempatan penempatan penempatan transmigrasi transmigran kabupaten kab. semarang untukmemenuhi semarang kebutuhan sdm terlaksananya penempatan transmigran pengerahan dan fasilitasi kab. semarang apbd kab apbd kab perpindahan serta penempatan transmigrasi untukmemenuhi kebutuhan sdm ip, peningkatan kerjasama terlaksananya wilayah lokasi masyarakat kab. semarang kab. semarang kabupaten, kabupaten, antar wilayah, antar penjajahan penempatan calon provinsi provinsi kabupaten, pelaku dan antar sektor |identifikasi transmigran (transmigran kabupaten, provinsi dalam rangka daerah provinsi kab. semarang provinsi transmigrasi transmigrasi kabupaten, pengembangan provinsi kawasan transmigrasi terwujudnya kabupaten, provinsi kabupaten, kerjasama provinsi antar daerah bidang transmigrasi a miris . .j. terlaksananya terlaksananya kabupaten, kabupaten, pembinaan (pembinaan provinsi provinsi kabupaten, evaluasi pasca |evaluasi pasca provinsi penempatan penempatan peningkatan kerjasama kab. semarang apbd kab apbd kabpee pawan lokal penyuluhan terlaksananya terlaksananya masyarakat masyarakat kab. semarang kab. semarang kecamatan transmigrasi lokal penyuluhan (penyuluhan kabupaten kabupaten kecamatan kecamatan kecamatan pembekalan |pembekalan semarang calon semarang calon bagi calon bagi calon transmigran transmigran transmigran (transmigran penyuluhan kab. semarang apbd kab apbd kab transmigrasi lokal ip, pelatihan transmigrasi terlaksananya masyarakat kab. semarang lokal pelatihan bagi calon calon transmigran transmigran wilayah kabupaten semarang pelatihan transmigrasi kab. semarang apbd kab apbd kab lokal dinas tenaga kerjmberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencanaa: ,wnwnrwii hn" . rakaat patas perayaan peran per unga ama dan keluarga bregas sea san espp, dinas pp, kabupaten kabupaten bulan bulan bulan bulan menyurat pengadaan pengadaan dan kab. dan kab. semarang semarang, bulan atk atk semarang semarang bulan terlaksananya terlaksananya bulan bulan bulan pengadaan pengadaan cetakan cetakan kantor kantor terlaksananya terlaksananya bulan bulan bulan pengiriman pengiriman surat sdinas pp, dinas pp, kabupaten kabupaten bulan bulan bulan bulan komponen instalasi rekeniangair |rekeniangair |dan kab. dan kab. semarang semarang, bulan komunikasi, sumber semarang semarang bulan daya air dan listrik terbakarnya terbakarnya bulan bulan bulan rekening rekening listrik listrik terbakarnya terbakarnya bulan bulan bulan rekening rekening telepon teleponlaksananya terlaksananya sarana dan sarana dan kabupaten kabupaten unit unit unit unit perbaikan peralatan servis servis prasarana pada (prasarana pada semarang semarang, unit kerja dan perlengkapan dinas pp, dinas pp, unit kantor dan kab. dan kab. semarang semarang terlaksananya terlaksananya unit unit unit servis split |servis split terlaksananya terlaksananya unit unit unit printer printermberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencanoa. laluaulalal alah wal junsasual |ea| penyediaan logistik tersedianya tersedianya seluruh seluruh pegawai kabupaten kabupaten buah buah buah buah kantor kebutuhan kebutuhan pegawai dan dan tamu semarang semarang, kali mmt mmt tamu kedinasan (kedinasan pada kali pada dinas pp, dinas pp, pns dan dan orang bulan bulan pengisian pengisian kali kali kali tabung gas tabung gas pengisian pengisian kali kali kali galon galon makan dan makan dan pns pns pns minum minum pegawai pegawai jamuan jamuan orang orang orang makanan dan (makanan dan minuman minuman tamu tamu terlaksananya terlaksananya pembayaran pembayaran laundry laundry terlaksananya terlaksananya bulan bulan bulan pembayaran |pembayaran rekening rekening koran koran terlaksananya terlaksananya bulan bulan bulan rapat internal |rapat internal daftar uraian kegiatan penyediaan logistik kabupaten apbd kab apbd kab kantor semarang ketatausahaan terbakarnya terbakarnya pengelola pengelola kabupaten kabupaten bulan bulan bulan bulan administrasi keuangan honorarium honorarium administrasi administrasi semarang semarang, kecamatan skpd bendahara bendahara keuangan dan keuangan dan pengeluaran, (pengeluaran, (barang pada barang pada bendahara bendahara dinas pp, dinas pp, pembantu, pembantu, dan dan bendahara bendahara barang barang terlaksananya terlaksananya kecamatan kecamatan monitoring monitoring kecamatan dan evaluasi |dan evaluasi daftar uraian kegiatan ketatausahaan kabupaten apbd kab apbd kab administrasi keuangan semarang skpd penyediaan jasa tersedianya tersedianya gedung dinas gedung dinas kabupaten kabupaten bulan bulan bulan bulan oo1 kebersihan kantor peralatan peralatan pp, dan (pp, dan semarang semarang kebersihan kebersihan kab. semarang kab. semarang kantor kantor daftar uraian kegiatan penyediaan jasa kabupaten apbd kab apbd kab kebersihan kantor semar r ', harry iga a32 ia. u rapat rapat terselenggara terselenggara| pejabat pejabat kabupaten kabupaten bulan bulan bulan bulan koordinasi dan nya koordinasi |ya koordinasi struktural dan (struktural dan semarang semarang, konsultasi luar dan konsultasi |dan konsultasi |staf pada dinas |staf pada dinas daerah dengan dengan pp, dan |pp, dan instansi instansi terkait terkait rapat rapat koordinasi kabupaten apbd kab apbd kab dan konsultasi luar semarang daerah penyediaan jasa terpenuhinya terpenuhinya tenaga tenaga kabupaten kabupaten bulan bulan bulan bulan tenaga pendukung pembayaran pembayaran outsourcing outsourcing semarang semarang, bulan teknis perkantoran honor penjaga |honor penjaga |pada dinas pp, |pada dinas pp, malam malam dan dan orang), orang), kebersihan |kebersihan orang), sopir (orang), sopir orang), tenaga |orang), tenaga tehnis tehnis kegiatan kegiatan orang), full orang), full timertindak |timer tindak kekerasan (kekerasan orang) orang) terselenggara terselenggara bulan bulan bulan nyasarana dan kabupaten paket perlengkapan dan prasarana dinas semarang peralatan kantor dan pp, dan gedung kantor voe beo ool obok oooleoolh wol ooh realisasinya realisasinya paket paket paket pengadaan (pengadaan realisasinya realisasinya buah buah buah pengadaan pengadaan printer printer nan aan sw hr , . . too oto owo leo owl tuo lho hoon pengadaan perlengkapan kabupaten apbd kab dan peralatan kantor dan semarang gedung kantorrr ji. . pemeliharaan terlaksananya terlaksananya gedung dinas gedung dinas kabupaten kabupaten paket paket paket oo1 rutin berkala gedung pemeliharaan (pemeliharaan pp, dan (pp, dan semarang semarang, kantor rutin berkala |rutin berkala gedung kantor |gedung kantor (reno pagar) (membetulkan atap bocor) pemeliharaan kabupaten apbd kab apbd kab rutin berkala gedung semarang kantor pemeliharaan terlaksananya kendaraan kendaraan kabupaten kabupaten buah buah buah oo1 rutin berkala pemeliharaan dinas roda dinas roda dan| semarang semarang, buah kendaraan rutin berkala dan roda roda dinas operasional kendaraan dinas roda terlaksananya terlaksananya buah buah buah pemeliharaan (pemeliharaan rutin berkala |rutin berkala kendaraan kendaraan dinas roda |dinas roda pemeliharaan kabupaten apbd kab apbd kab rutin berkala kendaraan semarang dinas operasional peer) jommpramaro | disiplin aparatur pengadaan pakaian pengadaan pengadaan pengadaan pengadaan dinas kabupaten sedan stel dan pakaian psr stel dinas beserta pakaian dinas pakaian dinas pakaian dinas pakaian dinas |pemberdayaan semarang, pakaian psr pakaian psr dan perlengkapannya perempuan, pakaian perlindungan psr anak dan keluarga berencana pengadaan pakaian dinas apbd kab apbd kab beserta perlengkapannya pengelolaan terkelolanya terkelolanya pegawai dinas pegawai dinas kabupaten kabupaten pns dan dan tenaga pns oo1 administrasi administrasi administrasi pp, dan |pp, dan semarang semarang, pkb pkb outsourcing kepegawaian kepegawaian kepegawaian dan pkb pengelolaan administrasi kabupatenterlaksananya terlaksananya pns dinas pp, pns dinas pp, kabupaten kabupaten pns pns pns pns pelatihan formal pengiriman pengiriman dan dan semarang semarang, sdm melalui |sdm melalui diklat diklatunit kerja pada unit kerja pada kabupaten kabupaten dokumen dokumen dokumen dokumen oo1 capaian kinerja dan laporan skpd (laporan skpd dinas pp, dinas pp, semarang semarang, keuangan skpd (laki, kpj, (laki, kpj, dan dan ppd, lkd ppd, lkd talk, lra dan|( talk, lra dan neraca) neraca) penyusunan laporan kabupaten apbd kab apbd kab capaian kinerja dan semarang keuangan skpd pee enne pasemesamn lalu penyusunan dokumen tersusunnya tersusunnya unit kerja dinas unit kerja dinas kabupaten kabupaten dokumen kabupaten dokumen dokumen oo1 perencanaan skpd usulan usulan pp, dan (pp, dan semarang semarang, semarang, program program dan mitra kerja |dan mitra kerja kegiatan, kegiatan, dinas pp, dinas pp, senja, rka, senja, rka, dan dan dpa, dpp dpa, dpp dan data basis |dan data basis perencanaan (perencanaan terlaksananya kali kali konsultasi dengan skpd diluar dinas mengenai urusan tanduk dan urusan dan penyusunan dokumen kabupaten apbd kab apbd kab perencanaan skpd semarang pemberdayaan oo1 perempuan dan perlindungan anak program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak advokasi dan fasilitasi terlaksananya terlaksananya pemerintah pemerintah kabupaten kabupaten orang orang orang orang pug bagi perempuan pelatihan bagi |pelatihan bagi |daerah dan daerah dan semarang semarang, orang skpd, skpd, pimpinan pimpinan kecamatan, (kecamatan, |perusahaan perusahaan kelurahan kelurahan sektor formal sektor formal dan informal dan informalss. terlaksananya orang orang advokasi bagi para pimpinan perusahaan sektor formal dan informal advokasi dan fasilitasi kabupaten apbd kab apbd kab pug bagi perempuan semarang fasilitasi anak anak kabupaten kabupaten kali kali kali kail pengembangan pusat terlaksananya terlaksananya kabupaten kabupaten semarang semarang, kali pelayanan terpadu rekor p2tp2a |rekor p2tp2a semarang, tim semarang, tim macam pemberdayaan gugus p2tp2a, gugus p2tp2a, desa, perempuan p2tp2) tim gugus tugas| tim gugus tugas kelurahan kla kla kali orang desa kali kecamatan kali kali kali terlaksananya terlaksananya rekor tim kla |rekor tim kla macam macam macam terlaksananya terlaksananya lomba lomba kreatifitas kreatifitas anak anak desa, desa, desa, terfasilitasiny terfasilitasinya kelurahan kelurahan kelurahan pengembangan pengembangan |desa layak ndesalayak anak anak kali kali kali terfasilitasiny terfasilitasinya drakor faks |rekor faks orang orang orang terlaksananya terlaksananya sosialisasi sosialisasi kha kha desa desa desa terlaksananya terlaksananya money desa money desa layak anak layak anak kali kali kali terlaksananya terlaksananya hari anak hari anak nasional nasional kecamatan kecamatan terlaksananya terlaksananya kecamatan sosialisasi sosialisasi kecamatan kecamatan layak anak layak anafasilitasi pengembangan kabupaten apbd kab apbd kab pusat pelayanan terpadu semarang pemberdayaan perempuan p2tp2) peningkatan kapasitas terlaksananya terlaksananya organisasi organisasi kabupaten kabupaten orang orang orang orang dan jaringan koordinasi koordinasi wanita dan wanita, tim semarang semarang, kelembagaan jejaring jejaring masyarakat, penggerak pkk, pemberdayaan kelembagaan |kelembagaan |tim penggerak lsm dan perempuan dan anak pemberdayaan pemberdayaan pkk perempuan perempuan dan anak bagi |dan anak bagi organ, tim organ, tim penggerak penggerak pkk pkk kecamatan kecamatan dan lsm dan lsm peningkatan kapasitas kabupaten apbd kab apbd kab dan jaringan semarang kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak pengembangan sistem terlaksananya terlaksananya opd, pd, kecamatan, kabupaten kabupaten orang orang orang orang informasi gender dan |pelatihan data |pelatihan data kecamatan dan instansi terkait semarang semarang, forum data anak pilah pilah organisasi dan masyarakat pilah kesetaraan kesetaraan wanita lsm dokumen dan keadilan |dan keadilan gender bagi gender bagi petugas rokan |petugas rokan poin poin terbentuknya terbentuknya forum data forum data forum forum data forum data pilah pilah data pilah pilah pilah terlaksananya terlaksananya dokumen dokumen dokumen updating data updating data pilah pilah pengembangan sistem kabupaten apbd kab apbd kab informasi gender dan semarang anak program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan fasilitasi upaya terfasilitasiny terfasilitasinya| korban korban kabupaten kabupaten orang orang orang orang perlindungan bantuan bantuan kekerasan kekerasan semarang semarang, orang perempuan terhadap operasional korban untuk (terhadap terhadap kecamatan tindak kekerasan pasca dan biaya perempuan dan (perempuan dan kasus perlindungan (transport, anak anak slip, trafficking operasional kabupaten kabupaten kasus pasca dan semarang semarang perlindungan traffickihhbhbp,,. rr. #'' ss. terfasilitasiny terfasilitasinya orang orang orang pemulihan (pemulihan kesehatan kesehatan bagi bagi korban korban terlaksananya terlaksananya kecamatan slip sosialisasi kampanye kecamatan pencegahan pencegahan kdrt kekerasan terhadap anak sekolah, tersedianya tersedianya kasus kasus kasus jasa tenaga jasa tenaga ahli (psikolog ahli (psikolog dan bantuan |dan bantuan hukum) yang |hukum) yang menangani menangani korban tindak (korban tindak kekerasan kekerasan fasilitasi upaya kabupaten apbd kab apbd kab perlindungan perempuan semarang terhadap tindak kekerasan program peningkatan oo1 peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan monitoring, evaluasi terlaksananya terlaksananya kecamatan kecamatan kabupaten kabupaten kecamatan kecamatan kecamatan dan pelaporan monitoring, monitoring, diwilayah diwilayah semarang semarang, kecamatan evaluasidan evaluasi dan kabupaten kabupaten pelaporan pelaporan semarang semarang implementasi |implementasi pembangunan (pembangunan berprespektif (berprespektif gender gender monitoring, evaluasi dan kabupaten apbd kab apbd kab pelaporan semarang pengendalian oo1 penduduk dan keluarga berencana berencanwar nrr ama penyediaan pelayanan terlaksananya terlaksananya akseptor akseptor kabupaten kabupaten kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan dan alat kegiatan lintas |kegiatan lintas keluarga miskin (keluarga miskin semarang semarang, kecamatan kontrasepsi bagi sektoral sektoral kabupaten kabupaten keluarga miskin melalui tni melalui semarang semarang manunggal kb: kesatuan kes, gerak pkk, bhayangkara muslihat kb kes, kesatuan gerak pkk, aisyah, muslihat dengan pencanangan kegiatan monitoring pelayanan kecamatan kecamatan pelayanan mobile kecamatan dan pembentukan posko penyediaan pelayanan kabupaten apbd kab apbd kab dan alat kontrasepsi semarang bagi keluarga miskin pelayanan kie terlaksananya kkb dan kkb dan kabupaten kabupaten kkb kkb kkb oo1 monitoring peserta yang (peserta yang semarang semarang, kali gerak pelayanan mengalami mengalami kasus kegagalan dan kegagalan kasus komplikasi operasional operasional kali gerak kali gerak kali mutan mutan gerak nyoman nyoman kasus kasus kasus peserta peserta yang yang mengalami mengalami kegagalan kegagalan nyoman kasus kasus peserta yang mengalami komplikasi pelayanan kie kabupaten apbd kab apbd kab semarang promosi pelayanan tercapainya tercapainya kader chiba kader chiba kabupaten kabupaten kader kader kader kader chiba orientasi orientasi semarang semarang, promosi promosi program program chiba bagi (chiba bagi kader gsi kader gsi yang belum yang belum pernah dilatih (pernah dilatih kecamatan kecamatantip mny $ynh ) i 5m. promosi pelayanan chiba kabupaten apbd kab apbd kab semarang .0z pembinaan keluarga kader kader kabupaten kabupaten juara juara juara juara berencana terlaksananya terlaksananya kelompok bkb, (kelompok bkb, semarang semarang, cabang cabang cabang lomba 3x4 pemilihan pemilihan bkr, bkl, bkr, bkl, lomba lomba kelompok cabang bkb, bkr, bkb, bkr, uppks uppks pkb, kelompok kelompok lomba bkl, uppks |bkl, uppks pkb, kbd, |kbd, dan sub juara kelompok teladan teladan dan sub kbd |kbd lomba akseptor akseptor lestari orang lestari dan dan kader orang juara kader orang tua (tua hebat lomba hebat kader kampung orang kader kali kampung masyarakat kegiatan masyarakat kader rekor fasilitasi kader uppks aku pengembangan uppks aku kampung kbd kabupaten kali kegiatan kader uppks aku kegiatan kbd juara juara juara terlaksananya terlaksananya lomba lomba ,x3 pemilihan pemilihan orang orang lomba pkb, kbd, (pkb, kbd, orang sub kbd sub kbd teladan teladan juara juara juara terlaksananya terlaksananya lomba lomba ,x2 pemilihan pemilihan duta orang orang lomba duta orang tuajorang tua orang hebat dan hebat dan akseptor akseptor lestari lestari kali kali kegiatan kali terlaksananya terlaksananya kegiatan rekor fasilitasi kegiatan rekor fasilitas |rekor fasilitas rekor fasilitasi pengembangan rekor dan dan pengembangan kampung fasilitasi pembinaan pembinaan kampung kabupaten pengemban kampung |kampung gan kabupaten kampung kabupaten kali kali kegiatan kali terlaksananya terlaksananya kegiatan kegiatan kie melalui kie melalui mugen mugen lokasi lokasi ' ' ' '''''' , n, , ma "rr iii anna m.jij,j.i kader kader kader terlaksananya terlaksananya uppks aku uppks aku uppks ak pembinaan pembinaan uppks dan uppks dan asosiasi asosiasi kelompok kelompok usaha (aku) usaha aku) terbakarnya| kbd kegiatan honor terselenggara kbd kbd peringatan harganya tingkat kabupaten dan terlaksananya gelar produk uppks kampung terlaksananya kbd uppks capacity building inn ina aa, mem m )h many rwy ryr ih. pembinaan keluarga kabupaten apbd kab apbd kab berencana semarang bom pengadaan sarana terlaksananya terlaksananya petugas petugas kabupaten kabupaten unit paket paket unit mobilitas tim pengadaan pengadaan lapangan (pkb), (lapangan (pkb), semarang semarang, unit keliling mugen notebook kkb, pasangan kkb, pasangan unit usia subur dab usia subur dab paket oktan bkb oktan bkb paket terlaksananya terlaksananya unit unit unit pengembangan |pengadaan gudang alat |kendaraan dan obat roda kontrasepsi terlaksananya terlaksananya unit unit unit pengadaan pengadaan gynoid gynoid terlaksananya terlaksananya unit paket unit pengadaan pengadaan bkb kit bkb kit terlaksananya terlaksananya unit paket unit pengadaan pengadaan genre kit genre kit ape bkb kelompok bkb apbn apbn kupa3 : " " nirawak aam operasional keluarga terlaksananya terlaksananya balai penyuluh balai penyuluh kabupaten kabupaten kecamatan kecamatan kecamatan oo1 berencana operasional operasional kb| kecamatan, kecamatan, semarang semarang, kecamatan dan dan faskes, dan faskes, dan pembinaan pembinaan kampung kampung kampung |kampung kecamatan kecamatan operasional keluarga kabupaten apbn apbn berencana semarang reproduksi remaja advokasi dan kie terselenggara guru kabupaten orang orang orang tentang kesehatan nya advokasi slip sta dan semarang guru dan guru dan guru reproduksi remaja dan kie osis osis osis) dan (krr) dengan slip sta osis) ceramah tentang krr bagi guru slip sta dan pengurus osis slip sta berupa ceramah melalui fgd tentang informasi kesir remaja advokasi dan kie kabupaten apbd kab apbd kab tentang kesehatan semarang reproduksi remaja krr) memperkuat dukungan terlaksananya terlaksananya pengurus pengurus kabupaten kabupaten orang orang orang organ orang dan partisipasi ceramah dan |ceramah dan organisasi organisasi semarang semarang, organ organ organ masyarakat fgd bagi fgd bagi wanita wanita organisasi organisasi wanita dalam (wanita dalam bidang bidang kesehatan kesehatan reproduksi reproduksi remaja remaja memperkuat dukungan kabupaten apbd kab apbd kab dan partisipasi semarang masyarakat dan kontrasepsi pelayanan konseling terlaksananya terlaksananya kkb dan tenaga |kkb dan tenaga kabupaten kabupaten kkb bpjs kkb bpjs kkb bpjs kegiatan kegiatan semarang semarang, kkb bpjs pelayanan pelayanan konseling |konseling melalui melalui pembinaan pembinaan pencatatan pencatatan san pelaporan |san pelaporan klinik kliniyanan konseling kabupaten apbd kab apbd kab semarang program pembinaan oo1 peran serta masyarakat dalam pelayanan kb kr yang mandiri .0z fasilitasi pembentukan terselenggara terselenggara| petugas kbd, petugas kbd, kabupaten kabupaten skd, skd, skd, skd, kelompok masyarakat |nyajambore |ya jambore pkb pkb semarang semarang pendamping (pendamping (pendamping peduli institusi institusi lapangan dan (lapangan dan (lapangan dan pendamping masyarakat masyarakat panitia panitia panitia lapangan dalam rangka |dalam rangka dan peningkatan peningkatan panitia kepedulian kepedulian terhadap terhadap program program fasilitasi pembentukan kabupaten apbd kab apbd kab kelompok masyarakat semarang peduli program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling krr pendirian pusat terlaksananya terlaksananya remaja remaja kabupaten kabupaten kecamatan kecamatan kecamatan pelayanan informasi monitoring monitoring kabupaten kabupaten semarang semarang, konselor kecamatan dan konseling kkr kegiatan pik '|kegiatan pik semarang semarang sebaya krr krr terlaksananya terlaksananya konselor konselor orientasi orientasi sebaya sebaya konselor konselor kong |konselor kong sebaya ekor sebaya ekor sebaya pendirian pusat kabupaten apbd kab apbd kab pelayanan informasi dan semarang konseling kkr fasilitasi forum terlaksananya terlaksananya remaja, remaja, kabupaten kabupaten kecamatan kecamatan kecamatan pelayanan kkr bagi pembinaan pembinaan konselor sebaya, (konselor sebaya, semarang semarang, konselor kecamatan kelompok remaja dan |dan dan petugas petugas kali rekor kelompok sebaya diluar |monitoring |monitoring |konselor |konselor sekolah pik krr pik krr kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan terlaksananya terlaksananya konselor konselor rekor sosialis |rekor sosialis konselor asi terfasilitasiny terfasilitasinya kali rekor kali rekor kali kegiatan kegiatan rekor petugas pik petugas pik krr krr jateng diy jateng diy dan tingkat dan tingkat nasional nasionalish kyn ,yhy,(# ii . fasilitasi forum kabupaten apbd kab apbd kab pelayanan kkr bagi semarang kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah program pengembangan oo1 bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak pengumpulan bahan terlaksananya terlaksananya kader imp, kader imp, kabupaten kabupaten kader kader stakeholder kader oo1 informasi tentang pembekalan pembekalan kbd, sub kbd, sub semarang semarang, kbd, kbd, kbd, pengasuhan dan kubik bagi kubik bagi kbd) kbd) orang orang orang pembinaan tumbuh kader imp kader imp keluarga yang (keluarga yang stakeholder stakeholder stakeholder kembang anak (institusi (institusi ada diwilayah lada wilayah dan petugas dan petugas dan masyarakat masyarakat kabupaten kabupaten lini lapangan lini lapangan petugas lini pedesaan) pedesaan) semarang semarang orang lapangan pengelola pendataan keluarga, orang petugas entri data hasil pendataan keluarga orang pkb kali), institusi masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat daerah terbaik) pembinaan pembinaan orang pendeta orang pengelolaan pengelolaan pengelola pengental pengelola pendataan pendataan pendataan pendataan keluarga bagi |keluarga bagi keluarga, keluarga, pengelola data (pengelola data orang petugas orang entri data petugas hasil entri data pendataan hasil keluarga pendataan keluarg,kx hama.m ,w,wwwn nmnrhhaia7a jj j. rekor rekor bersama orang pkb, imp orang bersama pkb |pkb dan pkb kali), pkb dan institusi institusi institusi kali), masyarakat masyarakat masyarakat institusi peduli peduli (tokoh agama, masyarakat kependudukan (kependudukan tokoh (tokoh masyarakat agama, dan tokoh perangkat masyarakat daerah dan terbaik) perangkat daerah terbaik) vol tet loo ool vol yoon pengumpulan bahan kabupaten apbd kab apbd kab informasi tentang semarang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencanlingkungan hidupur aa: iri m. geser paasimerseamr esa asean motor| ass saekelolanya terkelolanya surat menyurat surat menyurat |dinas kab. dlh kab. smg surat surat surat surat oo1 menyurat surat surat dinas dinas semarang menyurat dlh menyurat dlh kab. semarang kab. semarang kab. kab. semarang semarang pengelolaan surat dinas kab. apbd kab apbd kab menyurat semarang penyediaan jasa dan terbakarnya terbakarnya sarana sarana dlh kab. dlh kab. smg bulan bulan bulan bulan oo1 komponen instalasi rek listrik, air, |rek listrik, air, |komunikasi komunikasi semarang komunikasi, sumber telepon, dan (telepon, dan jair listrik pada jair listrik pada daya air dan listrik pengadaan pengadaan dinas dinas komponen komponen lingkungan lingkungan listrik listrik hidup kab. hidup kab. semarang semarang penyediaan jasa dan dlhservice service peralatan kerja peralatan kerja dlh kab. dlh kab. smg unit unit unit unit perbaikan peralatan printer, instal (printer, instal |pada dinas pada dinas semarang kerja dan perlengkapan |printer, instal |printer, instal lingkungan lingkungan kantor komputer, komputer, hidup kab. hidup kab. laptop,scanner |laptop,scanner semarang semarang ,service ,service ac,printer dot |ac,printer dot matrik,jaringan matrik,jaringan paux,mesin paux,mesin ups, sound ups, sound system,mesin |system,mesin ketik,mesin ketik,mesin potong potong rumput,isi rumput,isi ulang ulang agar,enggan |agar,enggan tian kunci tian kunci m,eja kayu m,eja kayu penyediaan jasa dlh kab. apbd kab apbd kab perbaikan peralatan semarang kerja dan perlengkapan kantom. gn i .x. penyediaan logistik langganan langganan aparatur dlh aparatur dlh |dlh kab. dlh kab smg surat surat surat kabar surat kantor surat kabar surat kabar kab. semarang kab. semarang semarang kabar kabar kabar harian harian galon kali orang bulan pengisian pengisian galon galon galon galon galon main main orang orang harian harian orang pegawai, ttd, pegawai,ttd, outsourcing| outsourcing pengisian pengisian bulan bulan bulan tabung gas tabung gas penyediaan logistik dlh kab. apbd kab apbd kab kantor semarang ketatausahaan terkelolanya terkelolanya administrasi administrasi dlh kab. dlh kab. smg bulan bulan bulan 12bulan administrasi keuangan administrasi administrasi perkantoran perkantoran semarang skpd keuangan dan (keuangan dan |dlh kab. dlh kab. honor honor semarang semarang pengelola pengelola keuangan keuangan pada dlh pada dlh ketatausahaan dlh kab. apbd kab apbd kab administrasi keuangan semarang skpd penyediaan jasa terlaksananya terlaksananya lingkungan lingkungan dlh kab. dlh kab. smg unit unit unit unit kebersihan kantor pembelian pembelian kantor dlh kantor dlh semarang peralatan peralatan kab. semarang kab. semarang kebersihan kebersihan kantor kantor penyediaan jasa dlh kab. apbd kab apbd kab kebersihan kantor semarang rapat rapat terlaksananya terlaksananya aparatur dlh aparatur dlh dlh kab. dlh kab. smg bulan bulan bulan bulan koordinasi dan rapat rapat |rapat rapat kab. semarang kab. semarang semarang konsultasi luar koordinasi dan |koordinasi dan daerah konsultasi konsultasi rapat rapat koordinasi dlh kab. apbd kab apbd kab dan konsultasi luar semarang daerf ian & penyediaan jasa terbakarnya terbakarnya kantor dlh kantor dlh dlh kab. kantor dlh long 1long org kali long tenaga pendukung honor honor kab. semarang kab. semarang semarang kab. semarang |kali kali kali teknis perkantoran instruktur instruktur dan lingkungan |dan lingkungan dan lingkungan ttd org senam senam perkantoran perkantoran perkantoran bulan outsourcing org bulan org tahun 18201g bulan ttd org bulan org tahun terbakarnya terbakarnya ttd org ttd org pmid tenaga ttd |tenaga ttd bulan bulan org pengangkutan pengangkutan bulan sampah, sampah, pengelolaan pengelolaan sampah sampah terbakarnya terbakarnya outsourcing tenaga tenaga outsourcing org outsourchi outsourcing outsourcing org bulan org pengangkutan pengangkutan bulan bulan sampah, sampah, pengelolaan pengelolaan sampah, dan sampah, dan administrasi administrasi kantor kantor terbakarnya terbakarnya org org org jkk jkm jkk jkm tahun tahun tahun untuk tenaga untuk tenaga outsourcing outsourcing dan ttd dan ttd terbakarnya terbakarnya 18201rg 18201rg org thr untuk thr untuk bulan bulan bulan tenaga tenaga pid org ttd org outsourcing outsourcing bulan bulan dan ttd dan ttd terbakarnya terbakarnya gaji gaji ttd ttd terbakarnya terbakarnya org org org bpjs bpjs tahun tahun tahun kesehatan kesehatan tenaga tenaga outsourcing outsourcing dan ttd dan ttd penyediaan jasa tenaga dlh kab. apbd kab apbd kab pendukung teknis semarang perkantorn b.z377 . .ai on, k##f . . program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan terlaksananya terlaksananya peralatan dan peralatan dan dlh kab. dlh kab. unit unit perlengkapan dan pengadaan pengadaan perlengkapan perlengkapan semarang semarang buah peralatan kantor dan kantor dan kantor dan buah gedung kantor locker locker gedung kantor gedung kantor buah pintu pintu buah scanner scanner buah meja kerja meja kerja paket kursi kerja kursi kerja unit kursi rapat kursi rapat sound sound system system lapangan lapangan lemari arsip lemari arsip pengadaan perlengkapan dlh kab. apbd kab apbd kab dan peralatan kantor dan semarang gedung kantor pemeliharaan terpeliharanya |terpeliharanya gedung kantor gedung kantor dlh kab. dlh kab. paket paket rutin berkala gedung |gedung kantor |gedung kantor |dlh kab. dlh kab. semarang semarang kantor gudang gudang semarang semarang pagar kantor pagar kantor paving hal. paving hal. kantor dan kantor dan tempat parkir (tempat parkir pekerjaan pekerjaan pintu ruang pintu ruang bidang bidang pemeliharaan dlh kab. apbd kab apbd kab rutin berkala gedung semarang kantor pemeliharaan terpeliharanya terpeliharanya kendaraan kendaraan dlh kab. dlh kab. smg roda roda roda roda oo1 rutin berkala kendaraan kendaraan dinas pada dinas pada semarang buah, roda (buah, roda (buah, roda buah, roda kendaraan dinas dinas dinas kab. dinas kab. buah, buah, buah, roda buah, dinas operasional operasional operasional semarang semarang roda roda buah roda buah buah buah pemeliharaan dlh kab. apbd kab apbd kab rutin berkala kendaraan semarang dinas operasional rehabilitasi terpeliharanya| terpeliharanya kantor dlh dlh kab. paket paket sedang berat rumah gedung kantor |gedung kantor kab. semarang semarang gedung kantor rehabilitasi dlh kab. apbd kab apbd kab sedang berat rumah semarang gedung kantor disiplin aparatua.sa:.n,om.mn t m siam .0z pengadaan pakaian pengadaan pengadaan pegawai dlh pegawai dlh dlh kab. dlh kab. orang orang stel pakaian dinas beserta pakaian dinas |pakaian dinas kab. semarang kab. semarang semarang semarang stel stel dinas untuk perlengkapannya pakaian psr pakaian psr orang dan untuk kepala untuk kepala intel pakaian dinas dinas psr untuk kepala dinas pengadaan pakaian dinas dlh kab. apbd kab apbd kab beserta perlengkapannya semarang pengelolaan terpenuhinya terpenuhinya pegawai dlh pegawai dlh dlh kab. dlh kab. pegawai pegawai pegawai administrasi pengelolaan pengelolaan kab. semarang kab. semarang semarang semarang bulan bulan bulan pegawai kepegawaian administrasi administrasi bulan kepegawaian kepegawaian pengelolaan administrasi dlh kab.keikutsertaan keikutsertaan aparatur dlh aparatur dlh (dlh kab. dlh kab. orang orang orang dengan orang pelatihan formal aparatur dlh aparatur dlh kab. semarang kab. semarang semarang semarang dengan dengan kontribusi dengan kab. kab. kontribusi kontribusi kontribusi semarang semarang orang orang tanpa orang dalam kursus (dalam kursus tanpa kontribusi tanpa kursus kursus kontribusi kontribusi singkat singkat pelatihan pelatihan barang jasa barang jasa dan keuangan |dan keuangan serta diklat serta diklat tehnis bidang |tehnis bidang lingkungan lingkungan hidup hidup pendidikan dan pelatihan dlh kab.kinerja dan kinerja dan dlh kab. dlh kab. dokumen dokumen dokumen capaian kinerja dan laki, ppd, (laki, ppd, (pengelolaan pengelolaan semarang semarang yaitu laki, |yaitu laki, |yaitu laki, dokumen keuangan skpd kpj, lap. kpj, lap. keuangan dlh keuangan dlh ppd, spm ppd, spm ppd, spm lh, yaitu keuangan keuangan kab. semarang kab. semarang lh, kpj, lh, kpj, kpj, lap. laki, akhir th. akhir th. lap. lap. keuangan akhir ppd, spm dok) dok) keuangan keuangan buku lh, kpj, akhir akhir lap. buku buku keuangan akhir buku) penyusunan laporan dlh kab. apbd kab apbd kab capaian kinerja dan semarang keuangan skpdna win ni. bta dan penyusunan dokumen tersusunnya tersusunnya dokumen dokumen dlh kab. dlh kab. dokumen dokumen dokumen oo1 perencanaan skpd senja perubah senja perubah perencanaan perencanaan semarang semarang yaitu senja yaitu senja |yaitu senja dokumen an, senja, an, senja, dlh kab. dlh kab. perubahan, perubahan, perubahan, yaitu draft draft semarang semarang senja, draft senja, draft senja, draft senja kua pas, ikut pas, kua pas, ikut pas, |kua pas, perubahan, rka, dpa, rka, dpa, rka, dpa, rka, dpa, rka, dpa, rka senja, rka rka rka rka perubahan, dpa draft perubahan, perubahan, perubahan, perubahan, perubahan, kua pas, dpa dpa dpa dpa buku) rka, dpa, perubahan perubahan perubahan, perubahan, rka buku) buku) perubahan, dpa perubahan, buku) penyusunan dokumen dlh kab. apbd kab apbd kab perencanaan skpd semarang pee lou tpa ipa program pengembangan kinerja pengelolaan persamaan penyediaan prasarana tpa dan tpa dan kab. semarang kab. smg unit tps paket dan sarana pengelolaan pengelola tts pengelola tps persamaan rumah rumah paket kompos kab. |kompos kab. kontainer semarang semarang paket pengelolaan pengelolaan kendaraan sampah yang sampah yang roda lebih baik lebih baik pengangkut kab. semarang kab. semarang sampah unit pengadaan unit pembangunan apbn dan kendaraan tps banker) roda unit apbn, pengangkut unit apbd sampah unit prov) pengadaan kontainer sampah unit pengadaan paket kontainer sampah pengadaan kendaraan roda pengangkut sampah inn aaa (jr: ju. . pengadaan tanah tpa ds. sumberejo apbd kab apbd kab baru kec. pabean study appraisal tpa ungaran barat apbd kab apbd kab baru pembangunan tps candi apbd kab apbd kab kandungaps ds. asinan apbd kab apbd kab baden mmm pengadaan roll kab. semarang apbd kab apbd kab unit pengadaan kontainer kab. semarang apbd kab apbd kab sampah unit pengadaan dump truk kab. semarang apbd kab apbd kab unit pengadaan mobil kab. semarang apbd kab apbd kab unit kendaraan roda tiga kab. semarang apbd kab apbd kab pengangkut sampah unit pengadaan truk dlh kab. apbn apbd kab kofaktor sampah semarang unit pembangunan tps desa apbn apbn gawang,ja mbu pengadaan kontainer kab semarang apbn apbd kab sampah unit pembangunan pusat sumberejo apbn apbd kab daur ulang sampah pabean pdu) dan sarprasnya unit pembangunan tps ds. letak apbn apbn unit getaran pembangunan tps ds. jebolan apbn apbn unit sukowono pembangunan tps ds. klep apbn apbn unit pringapus pembangunan tps ds. potongan apbn apbn unit bringin pembangunan tps ds. kebondowo apbn apbn unit banyubiru pembangunan tps ds. potongan apbd prov apbn unit bringin pembangunan tps ds. benteng apbd prov apbn unit kandungan pembangunan rumah ds. kangen apbd prov apbd prov kompos unit ungaran timur pembangunan rumah ds. kemasan apbd prov apbd prov kompos unit klep kec. pringapus pembangunan rumah desa banyak, apbd prov apbd prov kompos unit kec. banyak kendaraan roda tiga desa beton apbd kab apbd kab pengangkut sampah unit tps dan kontainer desa desa lembu apbd kab apbd kab lembu unit tps dan kontainer pasar desa pelucutan apbd kab apbd kab sidodadi unit pembangunan tps dan desa apbd kab apbd kab kontainer unit lemahireng pembangunan tps dan desa dalang apbd kab apbd kab kontainer unit pengadaan bak sampah desa sambal apbd kab apbd kab uniempat desa apbd kab apbd kab pengelolaan sampah kandangan rumah kompos paket pembangunan tps dan kelurahan apbd kab apbd kab kontainer untuk rt. baden rw. o1, rw. rw. rw. paket pengelolaan sampah apbd kab apbd kab terpadu tps dan kontainer desa lebak, apbd kab apbd kab paket desa banding kendaraan roda desa pasukan apbd kab apbd kab pengangkut sampah unit pembangunan tps dan desa tajuk apbd kab apbd kab kontainer paket tps dan kontainer desa rawan apbd kab apbd kab paket pembangunan tps dan desa wates apbd kab apbd kab kontainer paket bantuan tempat desa beton apbd kab apbd kab pembuangan sampah sementara tps) dan kontainer paket bantuan kendaraan roda desa apbd kab apbd kab tiga pengangkut sampah kebondalem unit bantuan kendaraan roda desa genting apbd kab apbd kab tiga pengangkut sampah unit bantuan kendaraan desa beton apbd kab apbd kab pengangkut sampah pembangunan tempat kec. kaliwungu apbd kab apbd kab pembuangan sampah kontainer unit pembangunan tempat utd apbd kab apbd kab pembuangan sampah puskesmas sementara kaliwungu kontainer unit pembangunan tps desa sial apbn apbn unit pembangunan tps dan desa pager apbd kab apbd kab kontainer unit pembangunan tps desa jaringan apbd kab apbd kab sampah kontainer unit pembangunan tps dan sun pabean apbd kab apbd kab kontainer unit pembangunan pusat dusun kubang apbd kab apbd kab pengelolaan daur ulang sampah pengadaan kendaraan rw. apbd kab apbd kab roda tiga pengangkut kelurahan sampah unit pringapus pembangunan tps dan apbd kab apbd kab kontainer unit kelurahan pringapusmesin desa apbd kab apbd kab pengolah sampah kel. panggang harapan resik bank sampah paket pengadaan mesin desa bumn apbd kab apbd kab pengolah sampah unit pembangunan gedung desa apbd kab apbd kab pengolah sampah mendingan rumah kompos dan sarprasnya unit pengadaan sepeda motor desa sukowono apbd kab apbd kab roda pengangkut sampah unit pengadaan roda desa dersansari apbd kab apbd kab pengangkut sampah unit pembangunan tps dan desa dersansari apbd kab apbd kab kontainer unit pembangunan tps dan munding apbd kab apbd kab kontainer unit pembuatan tps dan karangsari apbd kab apbd kab kontainer unit pengadaan tps dan desa jatirunggo apbd kab apbd kab kontainer unit pembuatan tps dan desa deretan apbd kab apbd kab kontainer unit pengadaan mesin desa apbd kab apbd kab pemilih sampah mendingan pengadaan mesin desa sukowono apbd kab apbd kab pengolah sampah anorganik unit pengadaan tps dan desa rentan apbd kab apbd kab kontainer unit sarira pengolahan desa susukan apbn apbn sampah rumah kompos unit pengelolaan sampah tps desa sruweng apbd kab apbd kab sarana prasarana nyaman apbd kab apbd kab pengelolaan sampah tps dan kontainer) unit pengelolaan sampah, desa sragen apbd kab apbd kab sepeda motor roda unit dan kontainer paket pengadaan sepeda motor desa gedangan apbd kab apbd kab roda unit pengadaan sepeda motor desa wonosari apbd kab apbd kab roda dan kontainer paket pengadaan sepeda motor desa kosong apbd kab apbd kab roda dan container paket |sepeda motor roda dan desa lipat apbd kab apbd kab container pakesepeda motor desa lompatan apbd kab apbd kab roda pengangkut sampah unit pengadaan sepeda motor desa delik apbd kab apbd kab roda dan container paket sepeda motor roda dan desa apbd kab apbd kab container paket watuagung pengadaan sepeda motor desa apbd kab apbd kab roda dan container karangtengah paket pembuatan tps dan desa pringsari apbd kab apbd kab kontainer paket pembangunan tps dusun jetis, apbd kab apbd kab kontainer krajan, sampah paket kalikopeng, lengkong pembangunan rumah tanah bengkok apbd kab apbd kab pengelolaan sampah kalirejo tps 3r) unit kontainer sampah apbd kab apbd kab unit hii man ann sdn ann tee (ea (bi pembangunan tps dan desa wonorejo apbd kab apbd kab kontainer paket bantuan kendaraan desa sembrono apbd kab apbd kab pengangkut sampah unit bantuan kendaraan desa tolakan apbd kab apbd kab roda tiga untuk pengangkut sampah unit bantuan kendaraan desa topeng apbd kab apbd kab roda tiga untuk bum des tirto penanggulangan sampah umbul rejo) unit bantuan kendaraan desa rawan apbd kab apbd kab roda tiga untuk penanggulangan sampah unit bantuan kendaraan desa batur apbd kab apbd kab roda tiga untuk pengangkut sampah unit pengadaan kendaraan desa ranjang apbd kab apbd kab roda tiga pengangkut sampah desa ranjang unit bantuan rossa via desa gotik apbd kab apbd kab pengangkutan sampah desa gotik unit bantuan kendaraan desa keji apbd kab apbd kab rossa via pengangkutan sampah desa keji unitpengolahan kel. genus apbd kab apbd kab persamaan kelurahan genus penataan tps akhir kel. ungaran apbd kab apbd kab liang kel. ungaran pengadaan kontainer apbd kab apbd kab sampah desa tegalan, banyubiru dan sepasang paket pengadaan kendaraan apbd kab apbd kab roda 3pengangkut sampah wirogomo, rowoboni, ketimbang, taron, gedong, banyubiru dan sepasang paket pengadaan kontainer kelurahan apbd kab apbd kab unit,kendaraan roda candirejo pengangkut sampah unit pengadaan mesin desa sukowono apbd kab apbd kab pengolah sampah organik peningkatan operasi operasional operasional sarana dan sarana dan dlh kab. kab. smg unit rumah unit rumah unit rumah unit dan pemeliharaan pengelolaan pengelolaan prasarana prasarana semarang kompos, kompos, kompos, unit rumah prasarana dan sarana sampah sampah pengelolaan pengelolaan unit tps 3r, unit tps 3r, its 3r, unit kompos, persamaan rumah rumah kompos persamaan persamaan unit tpa, unit tpa, |tpa, unit unit tps kompos tps tps tpa, |yang ada yang ada unit mesin unit mesin mesin granula 3r, unit tpa, serta|serta mesin rumah kompos rumah kompos granula granula tpa, unit mesin granula |granula tps dan tpa (tps dan tpa kali bintik mesin kab. kab. granula semarang semarang bimbingan bimbingan kali bintik kali bintik kali teknis teknis dan bintik dan pengelolaan pengelolaan kunjungan kunjungan sampah sampah lapangan lapangan dan rumah dan rumah kompos kompos peningkatan operasi dan dlh kab. apbd kab apbd kab pemeliharaan prasarana semarang dan sarana persamaan bimbingan teknis masyarakat, masyarakat, dlh kab. kab.smg org pembinaan org persamaan terlaksananya terlaksananya |kader pkk kab. (kader pkk kab. semarang dan evaluasi bintik bintik semarang semarang bank sampah pengelolaan pengelolaan kali sampah sampah orang organik dan organik dan pengadaan anorganik anorganik aplikasi bank dlh dlh sampah paket buah pembinaan buah terlaksananya komposer dan evaluasi komposer pengadaan bank sampah komposer kali orang skala rumah tanggaali, kali, terlaksananya dokumen dokumen fasilitas lembaga bank lembaga bintik sampah bank pembentukan sampah lembaga bank sampah daftar uraian kegiatan bimbingan teknis dlh kab. apbd kab apbd kab persamaan semarang pelatihan daur pkk kupang apbd kab apbd kab ulang sampah manajemen bank kelompok apbd kab apbd kab sampah remaja catur manunggal desa panggilan pelatihan manajemen desa semoga apbd kab apbd kab bank sampah pelatihan manajemen desa apbd kab apbd kab bank sampah bendungan pelatihan manajemen desa beaten apbd kab apbd kab bank sampah pelatihan manajemen desa kadirejo apbd kab apbd kab bank sampah komposer sampah kecil link apbd kab apbd kab gampong pelatihan manajemen desa patungan apbd kab apbd kab bank sampah pelatihan pengelolaan desa kaliwungu apbd kab apbd kab sampah pelatihan manajemen desa udanwuh apbd kab apbd kab bank sampah pelatihan pengelolaan desa sukowono apbd kab apbd kab sampah pasar desa pelatihan pengelolaan desa apbd kab apbd kab sampah panggang pelatihan pengelolaan desa suruh apbd kab apbd kab sampah pelatihan manajemen desa serep apbd kab apbd kab bank sampah desa serep pengadaan komposer kelurahan apbd kab apbd kab unit lodoyong pengadaan komposer kelurahan apbd kab apbd kab unit baran pengadaan komposer kelurahan apbd kab apbd kab unit kupangperan bank masyarakat masyarakat kab. semarang kab. smg unit unit unit unit serta masyarakat dalam |sampah dan kab. semarang kab. semarang kendaraan kendaraan pengelolaan sarprasnya roda roda persamaan apbd pengangkut pengangkut sampah sampah kali sosialisasi money bank dan pelatihan sampah kali kelembagaan bank sampah money bank sampah kali sosialisasi pengadaan kali kali dan pelatihan kendaraan pengelolaan roda bank sampah |pengangkut sampah money bank money bank kali kali sampah sampah pengadaan paket unit tempat sampah pemilih daftar uraian kegiatan bangunan bank sampah kel. baden kec. apbd kab apbd kab dan sarprasnya baden bangunan bank sampah ds. tolakan apbd kab apbd kab dan sarprasnya bangunan bank sampah ds. ponorogo apbd kab apbd kab dan sarprasnya kec. baden bangunan bank sampah ds. asinan kec. apbd kab apbd kab dan sarprasnya baden bangunan bank sampah ds. berjalan kec. apbd kab apbd kab dan sarprasnya ambarawa bangunan bank sampah ds. tampil kec. apbd kab apbd kab dan sarprasnya susukan bangunan bank sampah ds. sidomukti apbd kab apbd kab dan sarprasnya kec. kandungan bangunan bank sampah ds. gawang apbn apbn dan sarprasnya jambu bangunan bank sampah kel langensari apbn apbn dan sarprasnya kec. ungaran barat bangunan bank sampah candi apbn apbn dan sarprasnya kandungan bangunan bank sampah ds. kosong apbn apbn dan sarprasnya tuntamar hh i.:m. bangunan bank sampah dsn wonorejo apbd kab apbd kab dan sarprasnya kadirejo kec. pabean bangunan bank sampah lankan apbd prov apbd prov dan sarprasnya sukowono bangunan bank sampah kel lodoyong apbd prov apbd prov dan sarprasnya ambarawa bangunan bank sampah rowoboni apbd prov apbd prov dan sarprasnya banyubiru bangunan bank sampah gotik apbd prov apbd prov dan sarprasnya ungaran barat pengadaan tempat utd apbd kab apbd kab sampah pilah puskesmas kaliwungu boa ame bantuan tempat desa tolakan apbd kab apbd kab sampah pembangunan bank krajan kel. apbd kab apbd kab sampah krajan kel. candirejo candirejo sosialisasi dan pelatihan dlh kab. apbd kab apbd kab pengelolaan bank semarang sampah pengadaan kendaraan dlh kab. apbd kab apbd kab roda pengangkut semarang sampah money bank sampah kegiatan peningkatan operasi terpeliharanya| terpeliharanya kebersihan kebersihan dlh kab. kab. smg pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan per dan pemeliharaan kebersihan kebersihan jalan protokol (jalan protokol semarang kebersihan kebersihan (kebersihan sarana dan prasarana |ruasjalan wil. |ruas jalan wil. ungaran, ungaran, ruas jalan, ruas jalan, ruas jalan, kebersihan perkantoran perkantoran berkas, berkas, meliputi meliputi meliputi wilayah kab. kab. ambarawa, ambarawa, wilayah wilayah ungaran semarang, semarang, kandungan, kandungan, ungaran ungaran |ruasjalan, terpeliharanya |terpeliharanya sosialisasi dan sosialisasi dan ruas jalan, ruas jalan, berkas 4jalan, truk truk pemeliharaan pemeliharaan berkas berkas baden ruas pengangkut pengangkut tps tps jalan, baden jalan, baden jalan, sampah, sampah, lruasjalan, ruasjalan, ambarawa, pemeliharaan (pemeliharaan ambarawa, ambarawa, (ruasjalan, tps, tps, sosialisasi ruasjalan, ruas jalan, kandungan sosialisasi pengelolaan kandungan: kandungan: |ruasjalan, pengelolaan sampah dan 4ruasjalan, ruasjalan, (pemeliharaan sampah dan (retribusi pemeliharaan (pemeliharaan truk retribusi persamaan truk truk sampah, persamaan (kebersihan sampah, sampah, sosialisasi kebersihan sosialisasi sosialisasi pengelolaan pengelolaan |pengelolaan (sampah dan sampah dan (sampah dan (retribusi retribusi retribusi sampah, unit persim persim mobil pengangkut sampah daftar uraian kegiat: hi. e . . . . peningkatan operasi dan dlh kab. apbd kab apbd kab pemeliharaan sarana semarang dan prasarana kebersihan program pengendalian oo1 pencemaran dan perusakan lingkungan hidup .0z koordinasi penilaian sarasehan masyarakat masyarakat dlh kab. kab. smg kali, sarasehan kali lomba kali, kota sehat adipura kab. semarang kab. semarang semarang org orang org kali lomba kali lomba peduli kali lingkungan lomba bersih anak sekolah hijau bersih paket sehat pengadaan kali lomba papan peduli himbauan lingkungan paket anak sekolah pembuatan paket taman tpa pengadaan papan himbauan lomba lomba kali kali kota ungaran kota ungaran lomba kali kali kelurahan bersih hijau dan lomba bersih sehat lbs) lomba peduli| lomba peduli kali kali lingkungan lingkungan untuk anak untuk anak sekolah sekolah pengadaan pengadaan paket paket papan papan himbauan (himbauan pembuatan taman tpa koordinasi penilaian dlh kab. apbd kab apbd kab kota sehat adipura semarang koordinasi penilaian sd,smp,sma, |sd,smp,sma, dlh kab. kab. smg jenjang jenjang jenjang jenjang langit biru terlaksananya terlaksananya |serta saka serta saka semarang pendidikan pendidikan pendidikan pendidikan pembinaan pembinaan kalpataru kalpataru sd,smp,sma (sd,smp,sma (sd,smp,sma) (sd,smp,s dan evaluasi |dan evaluasi kab. semarang kab. semarang ma) adiwiyata dan adiwiyata dan kwarda terwujudnya terwujudnya program program sukarela sukarela adiwiyata adiwiyatalhbrb nmn keji aaa, kwarda kwarda terlaksananya terlaksananya kwarda pembinaan pembinaan satuan karya |satuan karya pramuka pramuka kalpataru kab. (kalpataru kab. semarang semarang peserta org terlaksananya bintik kader lingkungan kab. semarang koordinasi penilaian dlh kab. apbd kab apbd kab langit biru semarang pemantauan kualitas perusahaan, perusahaan, kab. semarang |kab.smg a.l paket a.l paket a.l paket paket lingkungan terlaksananya terlaksananya |kualitas udara |kualitas udara titik titik titik titik pemantauan (pemantauan ambien, air ambien, air titik titik titik titik kualitas kualitas sungai, air sungai, air titik titik titik titik lingkungan: lingkungan: limbah industri (limbah industri kegiatan uji kualitas |( uji kualitas |dan lab. dan lab. paket air limbah air limbah lingkungan dlh lingkungan dlh paket industri industri kab. semarang kab. semarang e.uniter uji kualitas uji kualitas paket, uji air sungai air sungai profisiensi uji kualitas uji kualitas paket, udara ambien udara ambien kalibrasi alat paket, iht paket paket paket bulan paket kegiatan kegiatan terlaksananya terlaksananya kegiatan assessment dari basement dari kan kan paket paket paket terpenuhinya |terpenuhinya bahan kimia |bahan kimia paket paket paket terpenuhinya |terpenuhinya bahan bahan laboratorium laboratorium dalam tahun (dalam tahun uji tera uji tera paket terlaksananya |terlaksananya paket, uji paket, uji uji tera uji tera profisiensi profisiensi peralatan peralatan paket, paket, kalibrasi laboratorium, laboratorium, kalibrasi alat alat paket, uji profisiensi, uji profisiensi, paket, iht iht kali kalibrasi alat, kalibrasi alat, kali dan house (dan house training traini m. paket paket terpenuhinya |terpenuhinya kegiatan perawatan perawatan peralatan peralatan laboratorium laboratorium dalam dalam tahun, tahun, paket paket pengangkutan pengangkutan kegiatan limbah limbah laboratorium laboratorium dlh kab. dlh kab. semarang semarang operasional (h. operasional bulan bulan laboratorium laboratorium kegiatan pengadaan pengadaan paket paket alat paket alat alat laboratorium laboratorium laboratorium apbn) (apbd) pemantauan air kab. semarang apbd kab apbd kab limbah, air sungai udara ambien bahan laboratorium bahan kimia operasional laboratorium pengangkutan limbah pemeliharaan alat kalibrasi alat biaya tahunan akreditasi house training uji tera, uji profisiensi pengadaan peralatan dlh kab. apbd kab apbd kab laboratorium semarang atomic absorption spectrophotometer aas) pengadaan peralatan dlh kab. apbd kab apbd kab laboratorium semarang mobil sampling pengadaan peralatan dlh kab. apbd kab apbd kab laboratorium semarang show case pengadaan peralatan dlh kab. apbd kab apbd kab laboratorium semarang alat udara particular meter pm. pm. pengadaan peralatan dlh kab. apbd kab apbd kab laboratorium semarang pengadaan peralatan dlh kab. apbn apbn laboratorium semarang pengadaan tenaga analis dlh kab. apbd kab apbd kab laboratorium orang semarangwasan kasus kasus kasus kasus kab. semarang |kab. smg kali kali kali sidang kali pelaksanaan kebijakan terfasilitasiny terfasilitasinya pelanggaran pelanggaran sidang sidang fasilitasi sidang bidang lingkungan pengaduan (pengaduan peraturan peraturan fasilitasi fasilitasi sengketa fasilitasi hidup masyarakat masyarakat lingkungan lingkungan sengketa sengketa lingkungan sengketa tentang tentang hidup pada hidup pada lingkungan lingkungan hidup lingkungan sengketa sengketa kegiatan dan kegiatan dan hidup hidup hidup lingkungan lingkungan atau usaha atau usaha usaha hidup hidup kali paket unit pengawasan pengawasan usaha usaha usaha dampak dampak kegiatan kegiatan usaha usaha rapat rapat kali kali kali koordinasi koordinasi pengelolaan pengelolaan kab. kab. semarang semarang pengadaan pengadaan paket paket paket perlengkapan (perlengkapan pengawasan pengawasan pembangunan pembangunan unit unit unit biogas biogas daftar uraian kegiatan terfasilitasinya kab. semarang apbd kab apbd kab penyelesaian sengketa lingkungan hidup, pengawasan dampak usaha, rekor pengelolaan pengadaan perlengkapan pengawasan pembangunan biogas ds. members apbd kab apbd kab bringin pembangunan biogas sembrono apbd kab apbd kab getaran pembangunan biogas sumogawe apbd kab apbd kab unit getaran pendamping banker kab. semarang apbd kab apbd kab paket pembangunan biogas getaran desa apbn apbn unit nogosaren pembangunan biogas pabean apbn apbn unit pembangunan biogas members apbd prov apbd prov unit bringin pembangunan biogas sembrono apbd prov apbd prov getaran pembangunan biogas sumogawe apbd prov apbd prov getaran kau ann tanah ann tee kajian benda pembangunan biogas dusun kosovo apbd kab apbd prov desa letak pembangunan biogas dusun biji desa apbd kab apbd prov sumogawebiogas dusun mojo apbd kab apbd kab desa sumogawe pengolahan limbah dan desa nogosaren apbd kab apbd kab biogas anf pembangunan local |. lo. feesangawan ) | bo. pemkab apbdkab o o lol pengadaan digeser desa sial apbd kab apbd kab biogas biogas ternak sapi desa sruweng apbd kab apbd kab kelompok pelatihan pengelolaan desa udanwuh apbd kab apbd kab biogas pengadaan teknologi desa sembrono apbd kab apbd kab tepat guna biogas biogas ternak sapi desa sruweng apbd kab apbd kab kelompok pembangunan biogas desa milir kec. apbd kab apbd kab desa milir kec. kandungan kandungan pembangunan biogas kel. candirejo apbd kab apbd kab candirejo ungaran barat kec ungaran barat pembangunan biogas desa topeng apbd kab apbd kab desa topeng getaran getaran pembangunan biogas desa tajuk apbd kab apbd kab desa tajuk getaran getaran pembangunan biogas desa batur kec. apbd kab apbd kab desa batur kec. getaran getaran isbansisi ann tenun tea papan beo. (eka tan emban tes ame pengelolaan dan pelaku usaha pelaku usaha dlh kab. kab.smg kali, kali, kali, kali, limbah terlaksananya terlaksananya kab. semarang kab. semarang semarang org orang org org pembinaan pembinaan yang berpotensi |yang berpotensi dokumen teknis teknis menghasilkan |menghasilkan kajian pengelolaan pengelolaan limbah limbah pengelolaan dan limbah |b3 dan limbah limbah kepada kepada industri pelaku pelaku kecamatan kecamatan dokumen kali terlaksananya studi kajian lapangan pengelolaan limbah industri kab. semarang kecamatan terlaksananya terlaksananya kecamatan kecamatan verifikasi ijin verifikasi ijin penyimpanan (penyimpanan limbah limb,:, m . in. u kecamatan terlaksananya terlaksananya kecamatan kecamatan inventarisasi inventarisasi pengelolaan pengelolaan limbah limbah pengelolaan dan dlh kab. apbd kab apbd kab limbah semarang pengkajian dampak terlaksananya |terlaksananya wilayah kab. wilayah kab. dlh kab. kab. semarang dokumen dokumen sosialisasi dokumen oo1 lingkungan penyusunan sosialisasi semarang semarang semarang das klampok biomassa informasi database informasi das klampok status kec. labela informasi status kerusakan dan status kerusakan lahan akibat suruh, kec. kerusakan lahan akibat produksi bringin dan lahan akibat produksi biomassa kali pringapus produksi biomassa orang biomassa pengkajian dampak dlh kab. apbd kab apbd kab lingkungan semarang koordinasi pengelolaan sungai sungai dlh kab. kab.smg kali kali kali kali proksi supermasif terlaksananya terlaksananya |wilayah kab. wilayah kab. semarang sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi sosialisasi semarang semarang org org org org proksi proksi kali pembersihan sungai orang kali kali kali terlaksananya terlaksananya pembersihan pembersihan pembersihan pembersihan (pembersihan sungai sungai sungai sungai anak (sungai anak org org org sungai sungai vertical pengadaan rescue vertical paket rescue paket koordinasi pengelolaan dlh kab. apbd kab apbd kab proksi supermasif semarang penyusunan kebijakan terlaksananya terlaksananya kondisi kondisi dlh kab. kab. smg dokumen dokumen dokumen pengendalian penyusunan penyusunan lingkungan lingkungan semarang lhs rpm |lhs rpm dokumen pencemaran dan lhs rpm lhs rpm hidup kab. hidup kab. dokumen kali perusakan lingkungan semarang semarang dtk orang hidup sosialisasi perda tahun terlaksananya kali kali sosialisasi perda th. lhs rdr dokumen dokumen penyusunan lhs dlh kab. apbd kab apbd kab rpm paket semarang sosialisasi perdaoordinasi penyusunan terlaksananya terlaksananya pelaku usaha pelaku usaha dlh kab. kab. smg dokumen dokumen dokumen amdal pembinaan pembinaan yang wajib yang wajib semarang ukl upl, jul upl, |ukl upl, dokumen dalam dalam memiliki memiliki dokumen dokumen dokumen ukl upl, penyusunan penyusunan dokumen dokumen amdal, amdal, amdal, 21dokumen dokumen dokumen lingkungan lingkungan spl spl spl amdal, hidup hidup spl, sosialisasi dokumen kali daftar uraian kegiatan koordinasi penyusunan dlh kab. apbd kab apbd kab amdal semarang peningkatan peran terlaksananya ponpes dan ponpes dan kab. semarang |kab. smg unit unit unit serta masyarakat dalam |pembangunan ukm ukm ipar apbd, pengendalian ipar apbd unit ipar lingkungan hidup unit apbd banker) prov unit) daftar uraian kegiatan pembangunan ipar daun sersan apbd prov apbd kab komunal unit kulon, ds. sersan sari, suruh bantuan ipar pakis pakis apbd kab apbd kab bringin unit ipar komunal oktan dusun kemiri apbd prov apbd prov tembok subur) desa letak pengelolaan limbah dsn sersan apbd kab apbd kab tahu ds. deretan sari kulon desa unit dersansari ipar komunal ds. desa kosong apbd kab apbd kab kosong tuntang unit pembangunan ipar desa sragen apbd kab apbd kab komunal ds. sragen tuntang unit instalasi pengolahan kalisidi apbd kab apbd kab limbah komunitas dusun pilihan dusun debug desa kalisidi unit penambahan jaringan desa gotik apbd kab apbd kab ipar komunal kk) dusun gantungan desa gotik unit ipar komunal kel. ungaran apbd kab apbd kab liang kel ungaran unit pembangunan ipar ungaran apbd kab apbd kab kel ungaran unit pembangunan ipar ukm kel langensari apbd kab apbd kab kel. langensari ungaran ungaran barat barat unit pembangunan ipar kel candirejo apbd kab apbd kab komunal komp. ungaran barat perkantoran candiasri kel candirejo ungaran barat unit pembangunan ipar ukm genus kec. apbd kab apbn kel. genus kec. ungaran ungaran barat barat unit dinas lingkungan hidup hal. dari |
kanan lasbudayaan dan pariwisata, bahwa organisasi dan tata kerja dinas kebudayaan dan pariwisatbudayaan dan pariwisatkebudayaan,singkatan utd adalah orangbudayaan dan pariwisata merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kebudayaan dandan pariwisatkebudayaan,p, dan kepala sub bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanabudayaan dan pariwisata kepala dinas mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahanonsep rencana dan program kerja dinas kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, membina berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan dan kebijaksanaan teknis, cc. membina dan mengarahkan urusan sekretaris dinas kebudayaan dan pariwisata, membina dan mengarahkan teknis bidang kebudayaan, membina dan mengarahkan teknis bidang destinasi dan industri pariwisata, membina dan mengarahkan teknis pemasaran pariwisata, membina dan mengarahkan teknis bidang ekonomi kreatif, h.mengkoordinasikan . mengkoordinasikan kerjasama antar kabupaten kota, antar provinsi, dan antar negara bidang kebudayaan dan pariwisata, mengkoordinasikan dengan dinas instansi bagian terkait lainnya maupun kerjasama dengan pihak swasta yang berkaitan dengan bidang kebudayaan dan pariwisata, melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya. bagian kedua sekretariat sekretariat mempunyai tugas mengatur penyelenggaraan dan pelayanat menyelenggarakan fungsi mengatur pengelolaan adminstrasi tata usaha dinas kebudayaan dan pariwisata, merencanakan pengelolaan urusan umum penatalaksanaan, peralatan perlengkapan dan kerumahtanggaan kantor, cc. merencanakan program dan anggaran dinas, merencanakan pengelolaan administrasi keuangan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sekretariate.melakukan .budayaan dan pariwisatbagian ketig. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang kebudayaan melaksaniatau kecamatan dalam satu kabupaten, penyusunan bahan pelestarian tradisiomunitas atau lembaga adatesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah atau kecamatadalam dan luar provinsi, j empat . bagian keempatgatur pelaksanaan uruslaksanakan fungsi penyusunan kebijakkebijakan, fasilitasi, koordinasipengelolaan dan pengembangan destinasi wisata dan kawasan industri strategis pariwisata daerah, penyusunan kebijakan teknis penertiban tanda daftar usaha pariwisata daya tarik wisata, sarana wisata dan jasa wisata, pembinaan pelaku usaha kepariwisataan, penerapan standar usaha kepariwisataan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang destinasi dan industri pariwisatdalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pemasaran pariwisata melaksanakan fungsi penyusunan kebijakb.pelaksanaan . pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasicc. pengelolaan data dan sistem informasi strategi pemasaran dan brand pariwisata tentang kepariwisataan dan kebudayaan, pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri, pelaksanaan riset dan analisis data pariwisata tentang pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan, mengkoordinasikan dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan informasi, penyelenggaraan event pariwisata daerah, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pemasaran pariwisata. bagian keenam bidang ekonomi kreatif bidang ekonomi kreatifekonomi kreatif melaksanakan fungsi penyusunan kebijakanpelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasicc. pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor pariwisata dan budaya, d.fasilitasi . fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi sektor pariwisata dan budaya dan ekonomi kreatif' pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif daerah, pelaksanaan fasilitasi perlindungan, pembinaan dan pengawasan hak kekayaan intelektual, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sosialisasi sadar wisata dan menjalin kemitraan, pelaksanaan kerjasama kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif: mengkoordinasikan dan pembinaan penyelenggaraan hubungan antar lembaga, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan sub bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, sub bidang akses permodalan dan pemasaran, dan sub bidang fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah. bab unit pelaksana teknis daerah pada dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten ogan komering ilir dapat dibentuk utd sesuai kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuaibudayaan dan pariwisatabudayaan dan pariwisabudayaan dan pariwisata. . dinas kebudayaan dan pariwisatbudayaan dan pariwisatbudayaan dan pariwisatetap melaksanakan tuabudayaan dan pariwisat dto. husin berita daerah kabupaten ogan komering ilir tahun nomor local disk perlu socks202 disbudparbagan susunan organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten ogan komering ilir fungsional sub bagian umum sub bagian sub bagian kebudayaan destinasi dan industri pemasaran pariwisata ekonomi kreatif pariwisata jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional jabatan fungsional bupati ogan komering ilir, dto. iskandar |
salinan ran bupati batu bara provinsi sumatera utara peraturan bupati batu bara nomor tahunengan rahmat tuhan yang maha esa bupati batu bara, menimbang :a., bahwa penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak kelestarian lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu upaya pengendalian dampak penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman dari bahan plastik agar tercipta lingkungan hidup yang aman dan sehat bagi semua ekosistem,serta masyarakat dan dunia usahaolahbagian keempat penyusuna pemerintah daerah menyusurencana aksi daerah sebagaimana dimaksud disusun untuk jangka waktu setiap (satu) tahun dan pelaksanaannya minimal (tiga) bulan, dan untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam bupati, yang inventarisasi pemakaian kantong plastik, kampanye, sosialisasi, penyuluhan, workshop, talk show, kegiatan ilmiah, dan kegiatan penggunaan kantong plastik yang ramah lingkungan. biaya kegiatantap ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi partisipasi pemerintah daerah pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik sebagaimana dimaksud dalam huruf akan ditetapkan dengan keputusan bupati, terhitung mulai tanggal agustus seluruh pelaku usaha dilarang untuk menyediakan kantong plastik atau yang berbahan plastik, pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, cc. teguran pemberhentian sementara kegiatan usaha,dan pencabutan izin. pemberhentian sementara kegiatan usahajangka waktu (tujuh) hari kerja, dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan apabila pelaku usaha tidak dapat melakukan perbaikan selama pemberhentian sementara kegiatan dengan tenggang waktu (tiga) bulan. bab hak dan kewajiban pemerintah daerah pemerintah daerah berhak menentukan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perijinan usaha. pemerintah daerah dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik, wajib mengadakan sosialisasi mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha, mendorong pelaku usahadan mendukung masyarakatpenggunaan kantong, wadah dan kemasan lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik, dan melakukan pengawasan pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik. bab peran serta masyarakat masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong, wadah dan kemasan alternatif yang ramah lingkungan, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui program kemitraan, program adiwiyata, program pengurangan sampah plastik, wadah dan kemasan plastik, program clean, green and healthy (cgh), program bersih bersih pantai, program pemilahan sampah dari sumber, program adipura, program kampung iklim (problem), program desa sadar lingkungan, program lingkungan bersih dan sehat, dan program bank sampah. bab vii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan bupati melalui dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pariwisata, dan kepemudaan olah raga, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi dan ukm dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas tenaga kerja dan perangkat daerah lainnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembatasan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan kepada pelaku usaha, pengelola kawasan, dan masyarakat. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sosialisasi: konsultasi, pelatihan, bantuan teknis,, dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik, wadah dan kemasan bahan plastik. bagi pelaku usaha yang mematuhi pada peraturan bupati ini diberikan insentif berupa pengurangan retribusi pelayanan persamaan kebersihan yang selanjutnya akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua pengawasan bupati melalui kepala dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dan perangkat daerah terkait melakukan pengawasan terhadap produsen kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik, pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik, dan cc. penyedia kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik, dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat membentuk tim pengawasan yang terdiri dari unsur perangkat daerah, perguruan tinggi, lsm, komunitas, masyarakat dan pelaku usaha,dah dan kemasan makanan minuman bahan plastik, maka bupati melalui dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan akan melakukan pembinaan atau tindakan hukum, dan tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada (tiga) berupa tegu tid zahir diundangkan lima puluh pada tanggal me, kepala bagian hukum setda |") ahmad sirait, ip.: tahun tentang pedoman pelaksanaan reduce mengurangi), reuse penggunaan kembali) dan recycle daur ulang) melalui bank sampah. memutuskan menetapkan peraturan bupatidinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan adalah dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan kabupaten batu badalah kantong plastik yang dalam proses alami dan jumlah, sifat dan atau konsentrasinya, atau reaksi kimia antara bahan bahan dasar tersebut,gurangan penggunaan kantong plastikdan menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang perekonomian. penyedia kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah setiap perusahaan, pabrik, pemilik usaha ritel modern, pemilik usaha toko, pemilik usaha warung, pemilik usaha lainnya dan masyarakat yang menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam melakukan usaha dan atau kegiatan bidang perekonomian. pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah setiap lembaga, instansi, pd, bumn dan bumi yang berkedudukan daerah serta masyarakat yang menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam aktivitas kegiatan sehari hariwadah kemasan makanan dan minuman adalah bagian dari kemasan makanan dan minuman yang terbuat dari bahan dasar alumunium foil, plastik, kertas, kaleng, gelas kaca, styrofoam dan merupakan bahan yang sulit terurai kembali melalui proses alamiadalah tempat orang terjual beli tempat bertemunya penjual dan pembeli tempat terjadinya transaksi jual beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik. pasar yang dimaksud bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan. toko atau pertokoan adalah tempat atau kompleks tokopenjual adalah orang yang menjual. pembeli adalah orang yang membeli. daerah tujuan wisata atau destinasi , adalah orang yang melakukan wisata,zero waste adalah suatu proses untuk meminimalisasi terjadinya sampah wisata. kawasan perkantoran adalah merupakan kawasan yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta. kompleks perumahan adalah kawasan perumahan yang dapat dirinci meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan kepadatan rendah. kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. kawasan industri adalah kawasan yang meliputi industri rumah tangga kecil dan industri ringan. rumah makan atau restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum. sekolah adalah lembaga untuk para siswa pengajaran siswa murid dibawah pengawasan guru. pondok pesantren adalah tempat atau kompleks para santri untuk belajar atau mengkaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai atau guru ngaji. perguruan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, tehnologi dan kesenian. panti asuhan panti jompo adalah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak anak yatim, yatim piatu dan anak anak terlantar. dan pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi. bab asas, maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup bagian kesatu asasdan keadilan partisipatif. bagian kedua maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkupimaksudkan untuk mengurangi peredaran sampah plastik, wadah dan kemasan bahan plastik dari sumber penghasil sampah, pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik, bertujuan untuk mengatur penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik yang disediakan dan digunakan oleh penyedia dan pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan,wadah dan kemasan bahan plastik, menjamin kelangsungan kehidupan makluk hidup dan kelestarian ekosistem: menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan penyedia dan pengguna kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastikwadah dan kemasan bahan plastik, wadah dan kemasan bahanpenyedia dan pengguna kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik. sasaran pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik, antara lain perangkat daerah dan instansi vertikal, pelaku usaha pemilik usaha, wisatawan yang melakukan kunjungan destinasi wisata:dan masyarakat (penjual dan pembeli). ruang lingkup pengurangan sampah plastik, dilakukan melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik, pemanfaatan ulang sampah plastik: dan cc. penyediaan kantong, wadah dan kemasan alternatif yang ramah lingkungan, bab iii tugas dan wewenang bagian kesatu tugas pemerintah daerah memiliki tugas menjamin terselenggaranyayang meliputi melakukan edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik, dan melakukan koordinasi antar perangkat daerah, perguruan tinggi, lsm, komunitas, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik. bagian kedua wewenang selain tugas sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah memiliki kewenangan, meliputi menetapk, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik bagi pelaku usaha dan atau konsumen. bab perencanaan bagian kesatu umum perencanaan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik,, cc. penyusunan rencana aksi daerah tentang pembatasan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik, dan menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi pemerintah daerah dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan dan minuman bahan plastik. bagian kedua inventarisasi penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik inventarisasimeliputi penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik pada pelaku usaha besar, penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik pada pelaku usaha sedang dan cc. penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik pada pelaku usaha kecil, wadah dan kemasan makanan minuman bahan plastik yang meliputi kawasanantara lain kantor pemerintah dan swasta, pasar pusat perbelanjaan, cc. ritel modern, pertokoan, perguruan tinggi, sekolah, rumah ibadah, panti, hotel, villa, penginapan, wisma, restoran, dan rumah makan, daerah objek tujuan wisata (destinasi wisata),dan industri kecil dan menengah. |
run .ari adalah hari kerjanitia urusan piutang negara pun) bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utaatau adanya pengakuan piutang dari wajib pajaknomer objek pajak yang selanjutnya disingkat nop adalah nomor identifikasi objek pajak membayar utang pajak daerah. cc.iutang pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dalam peraturan bupatipajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas, wajib pajak dan atau penanggung pajak terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang, wajib pajak dan atau penanggung pajak berpindah alamat objek pajak tidak ditemukan diri kepala desah lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugasll yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa lurah atau pejabat yang berwenang dan laporan hasil pemeriksaan petugaslain sesuai hasil penelitibupati dapat menghapuskan piutang pajak yang kedaluwarsa dan atau tidak bisa tertatihnghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh: bupati untuk jumlah penghapusan piutang pajak sampai dengan rp5. (lima milyar rupiah): dan bupati dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah untuk lebih dari rp5. (lima milyar rupiah). piutang pajak sebagaimana dimaksud pada adalah piutang pajak yang tercantum dalam: surat ketetapan pajak daerah skpd): spot pbb p2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat pajak terutang untuk pbb p2pajak std)., nomor objek pajak nop) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2):il. selaku pengelola keuangan daerah, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku pejabat pengelola keuangan pemerintah daerah dan inspektorat kabupaten banyuwangitercatat dalam neraca pemerintah daerah kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan tembusan sekretaris daerah; menimbang bupati purbalingga, dengan rahmat tuhan yang maha esa pedoman pengelolaan belanja hibah dan bantu sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten purbalinggasistem jaminan sosial nasionallembaran daerah kabupaten purbalinggpurbalingga. bupati adalah bupati purbalingg. skpd unit skpd teknis adalah skpd unit skpd yang membidangi urusan belanja hibah atau bantuan sosial. badan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat barbuda adalah perangkat daerah kabupaten purbalingga yang menyelenggarakan urusantentuan umummenetapkan memutuskan:baikmaksudkan untukdimaksudkan untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial yang kemudian akan dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial, maka mekanismenya mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai ketatausahaan barang milik daerah. bab ruang lingkusub kegiatan pada skpskpd. belanja hibah dapat diberikan kepada: pemerintah; pemerintah daerah lainnya; badan usaha milik negara bumn); badan usaha milik daerah bumi); badan dan lembaga; organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan atau partai politik. belanja hibah sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan usulan dari calon penerima.diberikanbagian kesatu umum bab iii belanja hibahbupati wali kotatau jasapendanaannya tidak duplikasibupati dan dilengkapi rencana anggaran biaya rab). bagian kedua penganggaran hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf adalahberkedudukan dalam wilayah administrasi daerah; dan memiliki sekretariat tetap daerah. hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dapat; berkedudukan wilayah administrasi daerah; memiliki izin badan hukum koperasi dan ijin usaha;;berdasarkan dpa dpp skpd, kepala skpd unit skpd melakukan verifikasi faktual atas eksistensi calon penerima hibah u; paragraf hibah uang pelaksanaan anggaran belanja hibah mendasarkan pada dpa skpd atau dpp skpd. bagian ketiga pelaksanaan dan ketatausahaan belanja hibah dianggarkan padaknisganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada dan dicantumkan dalam rka skpd perubahan rka skpd; rka skpdperaturan perundang undangan. kepala skpd sub unit skpd teknis yang membidangi melakukan verifikasi usulan hibahh.hibah dalam penyusunan rkd perubahan rkd hibah uang dapat dilaksanakan dalam (satu) tahap pada tahun anggaran berkena; penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan belanja hibah kepada kepala skpd unit skpd teknis dengan dihampiri: akuntansi; salinan rekening bank penerima hibah; salinan usulan proposal; rencana anggaran biaya rab); salinan nph; dan khusus untuk hibah kepada pemerintah dilengkapi dengan surat penyataan bahwa obyberdasarkan surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada kepala skpd unit skpd teknis mengajukan permohonan pencairan barbuda sesuai ketentuan perundang undangan. pengajuan pencairan sp2d dari kepala skpd unit skpd teknis dihampiri dengan: dokumen spm; surat permohonan pencairan memuat antara lain: nomor dpa; nama penerima; nama dan nomor rekening penerima; salinan berita acara hasil verifikasi faktual penerima hibah.atau alamat penerima hibah dengan didukungusulkan daftar penerima hibah uang yang dirinci nama, alamat, dan besarannya untuk ditetapkan menjadi keputusan bupati. keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penyaluran hibah uang. perikatan hibah uangnilai hibah yang akan diterima dan tahap pencairan; hak dan kewajiban para pihak; mekanisme dan syarat syarat penyaluran pemberian dan penggunaan hibah; sanksi; dan ketentuan lain yang relevan. berdasarkan dpa dpp skpd, kepala skpd unit skpd teknis melakukan verifikasi faktual atas eksistensi calon penerima hibah barang jasajenis barang dan atau nama pengurusdan atau alamat penerima hibah dengan dihampiribarang jasa atas alokasi anggaran tahun anggaran berkenaan. setelah dilakukan verifikasi, kepala skpd unit skpd teknis mengusulkan daftar penerima hibah barang jasa yang dirinci nama, alamat, jenis, jumlah dan nilai barang jasa yang dihibahkanhibah barang jasa. paragraf bah barang asa penerima hibah wajib menggunakan uang hibah segera setelah menerimanya sesuai rab dan ketentuan dalam nphhibah bahan rab. dalam hal terdapat sisa dana hibah pada akhir tahun anggaran dan output kegiatan belum selesai, maka sisa dana hibahh sudah tidak akan digunakan tau lembaga badan dinyatakan bubar atau membubarkan diri, maka dana hibah atau sisa uang hibah disetorkan rekening kas daerah. penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada kepala skpd unit skpd teknis paling lama (satu) bulan setelah selesainya kegiatan penggunaan dana hibah. dalam hal kegiatan berakhir pada bulan desember,. apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai, maka dengan dihampiri perkembangan fisik kegiatan dan sisa dana. laporan sebagaimana dimaksud meliputi paling sedikit: laporan penerimaan dana dan penggunaan dana serta sisa dana; perbandingan antara rab dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut; dan surat penyataan tanggung jawab penerima hibah yang menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan uang hibah yang diterimanya. kepala skpd unit skpd teknispenyaluran bah. kepala skpd unit skpd teknis jasa. bagian keempat pelaporan dan pertanggungjawaban kepala skpd unit skpd teknis melakukan proses pengadaan barang jasa yang akan dihibahkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. dalam hal pada saat penyaluran terdapat penerima yang dibatalkan maka tidak dapat dialihkan kepada calon penerima lain. perikatan penyaluran hibah barang jasajenis, jumlah dan nilai barang jasa yang dihibahkan; hak dan kewajiban para pihak; pemanfaatan hibah; sanksi; dan ketentuan lain yang relevan. penyerahan penyaluran hibah barang jasa kepada penerima hibah dibuatkan berita acara serah terima barang jasa, dan menjadi lampiran pertanggungjawaban skpd unit skpd teknis. sisa barangunit skpd teknis dan dilaporkan dalam laporan keuangan skpd berdasarkan harga perolehanota kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakatgian satu umum bab bantuan sosialjasa bertanggungjawab atas pemanfaatan, pemeliharaan,pengeluaran sebagaimana dimaksud simpan oleh penerima hibah;;;;;;; bantuan sosial berupa uang kepada anggota kelompok masyarakat terdiri atas: bantuan sosial yang direncanakan;ale biji pagu alokasi anggaran yang direncanakan. anggota kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial barang secara tertulis kepada bupati; dan rincian kebutuhan bantuan barang yang diusulkan. kepala skpd unit skpd teknis dapat mengusulkan bantuan sosial barang secara tertulis. kepala skpd unit skpd teknis melakukan verifikasi usulan bantuan sosialntuan sosial. usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada danbantuan sosial dalam penyusunan rkd peru bah rkd. paragraf bantuan sosial barang bantuan sosial uang yang tidak direncanakan dianggarkan dalam belanja tidak terduga. belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada dianggarkan pada barbuda. paragraf bantuan sosial uang yang tidak direncanakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakanantuan sosial uang yang direncanakan.pd sekretariat daerahas sebagaimana penyusunan rka pas perubahan menjadi dasar kua perubahan kua dan dimaksud pada skpd perubahan rka skpd. pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakancalon penerima bantuan sosial uang yang direncanakanalamatlembaga kelompok penerima bantuan sosial bantuan sosial uang yang direncanakan maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan bantuan sosial bantuan sosial uang yang direncanakan. setelah dilakukan verifikasi faktual, kepala skpd unit skpd teknis mengusulkan daftar penerima bantuan sosial yang dirinci nama, alamat, dan besarannyasosial uang yang direncanakan. paragraf bantuan sosial ang yang direncanakan bagian ketiga pelaksanaan dan ketatausahaan belanja bantuan sosial barangbantuan sosial uang yang direncanakan dapat dilaksanakan dalam (satu) tahap pada tahun anggaran berkenaan. sistem pencairan belanja bantuan sosial yang direncanakanpembayaran dengan uang persediaan tambahan uang sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara tunai apabila penerima bantuan sosial mengalami kesulitan untuk dilakukan pembayaran secara non tunai. penerima bantuan sosial uang yang direncanakan mengajukan permohonan pencairan kepada skpd unit skpd teknis dengan dihampiri: akuntansi; nomor rekening penerima bantuan sosial; dokumen usulan proposal untuk bantuan sosial inisiatif calon penerima; berdasarkan permohonan pencairan dari penerima bantuan sosial, skpd unit skpd teknis mengajukan pencairan sesuai ketentuan perundang undangan. pengajuan sp2d bantuan sosial dihampiri dengan: dokumen spm. surat permohonan pencairan memuat antara lain: nomor dpa; nam.a penerima; dan nam.a dan nomor rekening bank penerima. surat peerima bantuan sosial wajib menggunakan uang bantuan sosial segera setelah menerimanya sesuai rabbantuan sosialbahan rab. dalam hal terdapat sisa dana bantuan sosial uang yang direncanakan pada akhir tahun anggaran dan output kegiatan belum selesai, maka sisa dana bantuan sosialntuan sosial uang yang direncanakan sudah tidak akan digunakan atau lembaga badan dinyatakan bubar atau membubarkan diri, maka dana bantuan sosial atau sisa uang bantuan sosial disetorkan rekening kas daerah. pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial barang bar barang. paragraf bantuan sosial barang kepala skpd unit sk.pd teknis mengajukan permohonan pencairan kepada barbuda dengan dihampiri: rencana kebutuhan belanja; foto copy persetujuan bupati; dan keputusan kepala skpd unit skpd teknis tentang penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan. bendahara pengeluaran pada barbuda mengajukan pencairan kepada bud sesuai ketentuan yang berlaku. bendahara pengeluaran pada barbuda memindahbukukan dana ban tuan sosial yang tidak direncanakan rekening bendahara pengeluaran skpd unit skpd teknis. setelah pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada skpd unit sk.pd teknis menyalurkan dana bantuan sosial uang yang tidak direncanakan kepada penerima. tata cara pengusulan, sasaran penerima, dan besaran bantuan sosial uang yang tidak direncanakan diatur dengan peraturan bupati tersendiri. penyusunan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh sk.pd unit skpd teknis dan dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. kepala skpd unit skpd teknis mengajukan usulan penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada bupati untuk mendapat persetujuan. penerima bantuan sosial uang yang tidak direncanakan ditetapkan dengan keputusan kepala skpd unit sk.pd teknis berdasarkan persetujuan bupati. paragraf bantuan sosial uang yang tidak direncanakan lembaga non pemerintah yang menerima bantuan sosial uang yang direncanakansebagaimana dimaksud pada sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai, maka lembaga penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran bantuan sosial paling lama (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. laporan sebagaimana dimaksud meliputi: laporan penerimaan dan penyaluran bantuan sosial uang dan sisanya; laporan realisasi belanja bantuan sosial; dan surat pekepala skpd unit skpd teknis bertanggung jawab secara formal dan material atas penyaluran bantuan sosial uang yang direncanakan, meliputi pertanggungjawaban kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukuparagraf bantuan sosial uang yang direncanakan bagian keempat pelaporan dan pertanggungjawaban penyerahan bantuan sosial barang dituangkan dalam berita acara serah terima dan menjadi bukti pertanggungjawaban kepala skpd unit skpd teknis. sisa barang yang belum diserahsetelah dilakukan verifikasi, kepala skpd unit skpd teknis mengusulkan penetapan daftar penerima bantuan sosial barang yang dirinci secara jelas nama, alamat, jenis, satuan dan nilai barang untuk ditetapkan dengan keputusan bupati. kepala skpd unit skpd teknisilakukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. daftar penerima bantuan sosial barang sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penyaluran bantuan sosial. lembaga non pemerintah yang menerima bantuan sosial barang(satu) bulan setelah penerimaan barang. laporan sebagaimana dimaksud meliputi: laporan penerimaan dan penyaluran bantuan sosial barang serta sisa barang;paragraf bantuan sosial barang skpd unit skpd teknis menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada barbuda paling lambat (tiga puluh) hari setelah dana diterima rekening bendahara pengeluaran skpd unit skpd teknis. laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: surat pengantar kepala skpd unit skpd teknis; buku kas umum; surat pernyataan tanggung jawab; dan surat tanda setoran jika ada sisa dana. dalam hal dana bantuan sosial uang yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada diterima pada bulan desember, laporan disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran. skpd unit skpd teknis bertanggung jawab penuh atas penyaluran dana bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada penerima yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab. paragraf bantuan sosial uang yang tidak direncanakan usulan proposal untuk bantuan sosial inisiatif anggota kelompok masyarakat; berita acara serah terima bantuan sosial. penerima bantuan sosial uang yang direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial. penerima bantuan sosial uang yang direncanakan wajib menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti bukti yang memadai atas penerimaan dan penggunaan bantuan sosial. catatan dan bukti bukti sebagaimana dimaksud disimpan oleh penerima bantuan sosial uang yang direncanakankepala skpd dapat menyusun petunjuk teknis yang mengatur mengenai: syarat syarat khusus penerima hibah dan bantuan sosial; metode pelaksanaan kegiatan hibah dan tau bantuan sosial; metode pengadaan barang jasa untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial; format usulan proposal; format nph;; dan ketentuan lain yang relevan. bab ketentuan lain lain kepala skpd sub unitgian administrasi pembangunan sekretariat daerah dengan tembusan kepada inspektur inspektorat daerah. kepala skpd sub unit skpdbi monitoring dan valuasi kepala skpd unit skpd teknis bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan barang dbarang inisiatif anggota kelompok masyarakat; prosedur pengadaan barang sampai barang diterima dan dibayar; dan berita acara serah terima bantuan sosialbarang. penerima bantuan sosial barang bertanggung jawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan bantuan sosial barang yang diterimanya. berita daerah kabupaten purbalingga tahun nomor diundangkan purbalingga pada tanggal jan=j~ntori bupati purbalingga, jabatan para sekretaris merah asisten pemerintahan dan kesra kepala kepala bagian hukum f |
balai. oa) isukantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten kudus menjadi badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten kudus,satuan bangsa dan politik kabupaten kudus. kepala badan adalah kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten kudusagama,,,wilayahsatuan bangsa dan politik, penetapan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik, mengoordinasikan perumusankebijakan,gendalian dan pelaporlaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah, penyelenggaraan administrasi badembangkan inovasimenuju pelayanan publik yang berkualitas, mempelajari dan menelaah permasalahyelenggarakan pembinaan dan fasilitasinyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerahrogram anggaran,atasserta pengelolaan keuangan lingkup badan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian program anggarn pemerintah lingkup badan, melaksanakan kegiatan pengelolaan, ketatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuanganrogram anggarupakan unsur pelaksana pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, berada kebijakan daerah,dan agama, mengoordinasikan ddan agama, cc. pelaksanaan pembinaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agamdeologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agaologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agaideologi, wawasan kebangsaan, dan bela negara, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, menyelenggarakan dan mengoordinasikan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, menyelenggarakan pembinaan danologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya,, agamideologi ddalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbidang ideologi dan wawasan kebangsologi dan wawasan kebangsaan sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran subbidang ideologi dan wawasan kebangsideologi, wawasan kebangsaan, dan bela negara, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pembinaan karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangideologi dan wawasan kebangshanan ekonomi, sosial, budaya dan agamdalam subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran subbidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan agamketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sertatahanan ekonomi, sosial, budaya, danpembinaan: penyusunan kebijakan daerah,dan pelaksanaan kebijakan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, cc. penyelenggaraan pembinaan pendidikan politik, etika budaya politik, dnyelenggaraan pemantauan situasi politik,gendalian dan pembinaandengan kewenangannya, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatpendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, memelenggarakmenyelenggarolitik dalam negeri danpolitikdalam subbidang politikolitik dalam negeri, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran subbidang politikdidikan politik, etika budaya politik, dan peningkatan demokrasi, menyiapkan bahan dannyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan situasi poliolitikorganisasi kemasyarakatdalam subbidang organisasiorganisasi kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran subbidang organisasi kemasyarakndaftaran organisasi kemasyarakatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, menyiapkan bahan dan melaksanpembinaannyusunan kebijakan daerah, perumusan kebijakan teknis bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, cc.penyelenggaraan penanganan konflik, fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah, pengendalian dan pembinaan sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflmemfasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, menyelenggaryelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan konflik, menyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpiwaspadaan nasional dan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijewaspadaan dini dan kerjasama intelijen sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijkewaspadaan perbatasan antar daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, menyiapkan bahan dan melaksanwaspadaan dini dan kerjasama intelijnganan konflik. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbidang penanganan konfganan konflik sesuai dengan kewenangannya, menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran subbidang penanganan konflikfasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan konfubbidang sesuai bidang tugpimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon sekretaris badan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon iii kepala bidang pada badan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon iii kepala subbagian dan kepala subbidang pada badan merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselonbagan susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten kudus subbagian subbagian aan program anggaran dan umum dan kelompok jabatan keuangan kepegawaian fungsional mhi inketahanan ekonomi, sosial, organisasi dan penanganan konflik budaya, agama kemasyarakatan subbidang kewaspadaan subbidang ideologi dan subbidang politik dalam dini dan kerjasama wawasan kebangsaan negeri intelijen subbidang ketahanan ekonomi, subbidang organisasi subbidang penanganan sosial, budaya, dan agama kemasyarakatan konflik man man dan dan mana mana mana mana man mana dana man mwb bupati kudus, kelompok jabatan kelompok jabatan kelompok jabatan ttd fungsional fungsional fungsional pe inn did hartono dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbangmenkes kemenkes menkes per iii tentang laboratorium klinik.menkes sk iii tentang pedoman akreditasi laboratorium kesehatan; keputusan menteri kesehatan menkes sk ix tentang pedoman keselamatan dan keamanan laboratorium mikrobiologi dan bio medikkelompok jabatan pelaksanatugas pelaksana staf yang diembannya, luar jabatan struktural dan jabatan fungsional. unit pelaksana teknis daerah atau disebut dengan utd adalahlaboratorium kesehatan daerah yang selanjutnya disingkat dengan laksda adalah utd laksda pada dinas kesehatan kabupaten kerinci yang bergerak dalam bidang pemeriksaan laboratorium kesehattd laboratorium kesehatan daerahlaboratorium kesehatan daerahlaboratorium kesehatan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam utd laboratorium kesehatan daerah pada dinas kesehatan kabupaten kerinci mempunyai fungsi: menyusun rencana kerja kegiatan laboratorium kesehatan yang terintegrasi untuk pemeriksaan laboratorium; melaksanakan pemeriksaan fisika, kimia, bakteriologi, parasitology, kimia klinis, serologis, hematologi, nafa, doping, dan imunologi; melaksanakan pemeriksaan rutin dan rujukan sederhana, sedang dan canggih; melaksanakan pemeriksaan untuk mendukung program; melaksanakan pembinaan teknis terhadap laboratorium puskesmas; menyusun laporan rancangan laporan pelaksanaan tugas; dan menyusun dan mengolah evaluasi laporan pemeriksaan laboratorium. bab susunan organisasi bagian kesatu umum susunan organisasi utd laboratorium kesehatan daerah pada dinas kesehatan kabupaten kerinci, sebagai berikut kepala utd laksda; kasubbag tata usaha; kelompok jabatan fungsional. bagian kedua kepala utd laksda kepala utd laksdksdksdksdaksdksda; mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan bersama petunjuk teknis serta rencana kerja utd laksdksda; pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian utd laksda; perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidal( langsung, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris utd laksdlam d1312t. alt diundangkan sungai penuh pada tanggal sek nas kesehatan kabupaten kerinci bagan strukturkerinci kepala utd laboratorium kesehatan daerah kelompok jabatan fungsional kasubbag tata usaha ketatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terdugaadan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten kediri tanggal januari nomor oo75 perihal penyusunan peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pelaksanaan belanja tidak terduga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun o19 dan berita acara tanggal januari o2l nomor 4l8.5l tentang rapat pembahasan penyusunan peraturan bupati kediri tentang sistem dan prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan pengawasan belanja tidak terduga, perlu menetapkan;oa1); peraturan presiden nomor tahun oii57l1' kan peraturan bupati kediri tentang sistem dan prosedur pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terdugdaertidak terdugatidak terduga berdasarkan rencana kebutuhan belanja rkb)pejabat rsuddenganujuan maksud dan tujuan dari peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman penganggaran, pencairan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggungjawabtidak terduga pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung jenis belanja tidak terduga obyek belanja tidak terduga pada rincian obyek belanja tidak terduga; belanja tidak terdugatidak terduga belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah pa skpd) pengguna anggaran skpd fungsional pa skpd fungsional) kuasa pengguna anggaran rsud (kpa rsud) pa skpd sebagaimana dimaksud dalam pasaiencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd) estimasi belanja tidak terduga tahun anggaran berkenaan; mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dpa skpd) terkait belanja tidak terduga;encana kebutuhan belanja rkb) dari pa skpd fungsional kpa rsud sesuai ketentuan yang berlaku. memerintahkan kepada bendahara pengeluaran skpd skpd untuk mencairkan dana belanja tidak terduga dengan cara mentransfer langsung dari rsud rekening bendahara pengeluaran belanja tidak terduga pa skpd fungsional;tidak terduga; pa skpd fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf (b),tidak terduga. kpa rsud sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kuasa pengguna anggaran rsud yang melaksanakan kegiatan dari dana belanja tidak terduga. tugas dan wewenang pa skpd fungsional kpa rsud sebagai berikut men.sun rencana kebutuhan belanja rkb) yang diusulkan kepada bupati melalui sekretaris daerah selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah untuk dikaji dan diterbitkan keputusan bupati tentang penggunaan anggaran belanja tidak terduga; mengajukan usulan rencana pencairan belanja tidak terduga kepada pa skpd yang dilengkapi dengan rencana kebutuhan belanja rkb) dan keputusan bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga;; bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen ppk) dalam rangka pengadaan barang jasa dari dana belanja tidak terduga;. melaksanakan pembukuan tersendiri terkait dana dari hasil pencairan belanja tidak terduga;; menyimpan bukti yang sah sebagai dokumen pertanggungjawaban lingkup pa skpd fungsional; melaksanakan pengelolaan dana belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; .i.;kpa rsud menunjuk bendahara pengeluaran rsupa skpd fungsional menunjuk pejabat ketatausahaan skpd (ppk skpd) dalam rangka ketatausahaan belanja tidak terduga. kpa rsud menunjuk pejabat ketatausahaan rsud dalam rangka ketatausahaan belanja tidak terduga. bab pelaksanaan dan prosedur belanja tidak terduga pelaksanaan penggunaan belanja tidak terduga sebagai berikut; belanja tidak terduga digunakan untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya.belanja tidak terduga untuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan melakukan pergeseran anggaran sebagai berikut penggunaan dana tidak terduga diformulasikan dalam rka skpd yang membidangi; rka skpd digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran apbd; dilaporkan kepada pimpinan dprd,;(a)bupati atau surat keterangan pejabat berwenang instansi, kepala skpd yang membidangi (pa skpd fungsional) mengajukan rencana kebutuhan belanja rkb) untuk dikaji dan diterbitkan keputusan bupati tentang penggunaan anggaran belanja tidak terduga. selanjutnya rkb dan keputusan bupati yang dilengkapi surat permintaan pembayaran spp) manual dan spm surat perintah membayar) manual diajukan oleh pa skpd fungsional kepada ppid selaku bendahara umum daerah bud); pencairan dana kebutuhan belanja kepada skpd yang membidangi (pa skpd fungsional), paling lambat (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rkb beserta kelengkapannya; pencairan dana kebutuhan belanja dilaksanakan melalui mekanisme dan ditransfer langsung rekening bendahara pengeluaran skpd bendahara pengeluaran rsud selaku bendahara pengelusetelah dilaksanakan perubahan atas peraturan bupati tentang penjabaran apbd, diterbitkan dpa skpd sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; mekanisme pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; prosedur pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut berdasarkan bukti yang sah dan atau hasil audit badan pemeriksa keuangan terkait kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya dan dilengkapi spp manual serta spm manual, kepala skpd mengajukan jumlah kelebihan penerimaan untuk dibayarkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan; prosedur pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut kepala skpd fungsional kuasa pengguna anggaran rsud (pa skpd fungsional kpa rsud) mengajukan rkb paling lama (satu) hari untuk diverifikasi, dikaji dan diterbitkan keputusan bupati tentang penggunaan anggaran belanja tidak terduga; ppid selaku bud paling lama (satu) hari sejak menerima rkb dan keputusan bupati yang dilengkapi spp manual dan spm manual, melaksanakan pencairan dana belanja tidak terduga kepada kepala skpd fungsional kpa rsud terkait; pencairan dana dilaksanakan melalui mekanisme atau dan ditransfer langsung rekening bendahara belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dalam ha1 ada usulan rkb baru sesuai dengan rencana penanganan pandemi atau wabah penyakit tertentu oleh skpd fungsional kpa rsud terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban rkb sebelumnya selesai. pembayaran dilaksanakan melalui mekanisme ls. sisa dengan pembebanan langsung pada rekening belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam dan wajib dikembalikan rekening kas daerah setelah masa habis; masa berlaku (satu) bulan atau (tiga puluh) hari, terhitung sejak pencairan dana melalui sp2d. bab ketatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan ketatausahaan belanja tidak terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kepala skpd (pa skpd) melakukan rekapitulasi penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pertanggungjawaban belanja tidak terdugatidak terduga;; pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari rencana kebutuhan belanja rkb) yang diusulkan oleh pa skpd fungsional kpa rsud; keputusan bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga atau salinannya;; spp manual dan spm manual sesuai rkb; laporan realisasi penggunaan rkb; buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya; dan fotokopi rekening koran belanja tidak terduga;; buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya. buku rekening koran asli terkait belanja tidak terduga. kepala skpd kuasa pengguna anggaran terkait pa skpd fungsional kpa rsud) melaporkan secara berkala kepada bupati terkait penggunaan belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; laporan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan juga kepada sekretaris daerah, tembusan kepala bappeda dan kepala skpd (pa skpd fungsional) bab tim pengkajian belanja tidak terduga bupati membentuk tim pengkajian belanja tidak terduga atas rkb yang ditetapkan dengan keputusan bupati; tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada bertugas mengkaji rkb tentang penggunaan anggaran belanja tidak terduga. bab viiviii ketentuan lainnyafocusing terhadap belanja yang tidak prioritas dengan melakukan perubahan atas peraturan bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. dalam rangka pelaksanaan belanja tidak terduga lingkup skpd fungsional, pa skpd fungsional dapat mencairkan belanja penunjang paling besar 2oh (dua persen) dari rencana kebutuhan belanja rkb). bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati kediri nomor tahun o2o tentang sistem dan prosedur pengelolaan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan dampak corona virus disease ol9 o2i bupati kediri, ttd. haryanto sutrisno, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan kawasan terbatas merokok ktm) sebagai upaya pengendalian dampak negatif rokok terhadap kesehatan kabupaten banyuwangi, serta berkenaan dengan kajian dan evaluasi pengendalian dan penerapan kawasan terbatas merokokbeberapa ketentuan dalamdiubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tujuan dari ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten untuk mengatur kawasan terbatas merokok,, menyediakan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat, serta bebas dari asap rokok bagi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif rokok baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah munculnya perokok pemula. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: kawasan terbatas merokok meliputi: sarana kesehatan, lingkungan tempat proses belajar mengajar, tempat bermain dan atau berkumpulnya anak anak, tempat ibadah, kendaraan angkutan umum, sarana olahraga, tempat kerja, tempat umum, dan tempat tertentu lainnya. tempat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tempat kerja pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten, tempat kerja pada perusahaan umum daerah air minum kabupaten, tempat kerja perusahaan swasta yang berada kabupaten. tempat umum sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain meliputi: ruang terbuka hijau, terminal angkutan umum, bandar udara: pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, department store, hypermarket, mall, il. pertokoan, bioskop, tempat wisata, oo. kolam renang, stasiun. tempat tertentu lainnykawasan terbatas metempat yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bupati melalui dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kawasan terbatas merokokdengan melibatkan satuan kerjaegai berikut:teguran tertulis. pimpinan penanggung jawab tempat umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diberikan sanksi berupa teguran lisanyelenggaraan perparkiran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyuwangi menimbang bahwa dalam rangka, perlu menetapkan peraturan bupati tentang penyelenggaraan perparkseragam dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dalam kondisi tertentu pengalamannya dapat dilaksanakan secara mandiri oleh petugas parkir. apabila juru parkir berhalangan tetap, mengundurkan diri dan atau meninggal dunia, maka penggantinya diprioritaskan dari relawan juru parkir. bab karcis parkir penyelenggara tempat parkir wajib menyediakan karcis parkir, tanda bukti dan atau tanda bayarpengadaan karcis parkir padamenjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi urusan perparkiran. pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang merupakan aset milik perorangan, badan hukum dan badan usaha milik desa dan dikelola oleh perorangan, badan hukum dan badan usaha milik desa merupakan tanggungjawab perorangan, badan hukum dan badan usaha milik desa tersebut. karcis parkir sebagaimana dimaksud pada dan wajib diporporasi, kecuali bagi tempat parkir yang menggunakan alat parkir elektronik. karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam dan. bab tata cara perparkiran guna memudahkan dalam pengaturannya, parkir dapat dilakukan dengan beberapa pola, diantaranya adalah: pola parkir paralel, dan pola parkir sudut. pola parkir paralel sebagaimana dimaksud pada huruf adalah parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan, pola parkir sudut sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pola parkir dengan bentuk menyirip yang membentuk sudut tertentu. sudut tertentu sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan sudut dan atau bab kondensasi dan numeralisasi guna memudahkan dalam identifikasinya, lokasi parkir dapat dilakukan dengan sistem kondensasi dan atau numeralisasi, ketentuan lebih lanjut mengenai kondensasi dan atau numeralisasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan kepala dinas. bab xii pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitasdan aspek aspek lainnya dalam perparkiran. pemerintah kabupaten melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas parkir untuk keberlanjutan hubungan kerja dan atau sanksi dalam hubungan kerja. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas dan dapat bekerja sama dengan instansi terkait. bab xiii sanksi administratif bagian kesatu petugas parkir petugas parkirkeputusan kepala dinas. bagian kedua penyelenggara parkir penyelenggara parkir berupa perorangan, badan hukum dan badan usaha milikpada diatur lebih lanjut dengan keputusan kabupaten banyuwangi. kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kabupaten banyuwangyelenggaraan nya.. pengelola parkir adalah orang atau badan yang bertugas untuk mengelola dan atau menyelenggarakan perparkiran setelah mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. pengawas juru parkir adalah orang yang diberi tugas untuk mengawasi petugas parkir atau juru parkir dalam melaksanakan tugasnya. petugas parkir atau juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk dari dan tempat parkirur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan. satuan ruang parkirrkir tepi jalan umum adalah parkir yang menggunakan ruang manfaat jalan sebagai tempat parkir. juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir. perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten banyuwangi. kondensasi adalah pemberian kata kata dan atau tulisan yang telah disepakati untuk maksud tertentu. numeralisasi adalah pemberian nomor nomor yang telah disepakati untuk maksud tertentu. bab tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu tujuan penyelenggaraan perparkiran kabupaten bertujuan untuk. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi: kewenangan, tempat parkir, kewajiban, tarif, larangan, petugas parkir, karcis parkir, tata cara perparkiran, kondensasi dan numeralisasi, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi. bab iii kewenangan pemerintah kabupaten berwenang menyelenggarakan perparkiran kabupaten. dalam hal penyediaan tempat parkir, pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada dapat bekerja sama dengan perorangan, badan hukum, badan usaha milik desa dan lembaga kemasyarakatan desa. perorangan sebagaimana dimaksud pada adalah individu yang berkewarganegaraan indonesia. badan hukum sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: koperasi, perseroan terbatas: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang lokasinya sesuai dengan domisili tempat usaha perparkiran. lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada adalah karang taruna. bab tempat parkir tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam meliputi: tempat parkir dalam ruang milik jalan, dan tempat parkir luar ruang milik jalan. pengaturan kendaraan bermotor yang parkir dalam ruang milik jalan dan kendaraan bermotor yang parkir luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh pengelola parkir. tempat parkir dalam ruang milik jalan dan tempat parkir luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada diperuntukan untuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. lokasi tempat parkir dalam ruang milik jalan dan lokasi tempat parkir luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala dinas. lokasi tempat parkir dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: paling sedikit memiliki (dua) lajur terdan tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitaslokasi tempat parkir luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah, sesuai dengan analisa dampak lalu lintas, dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian fungsi lingkungan hidup, mudah dijangkau bagi pengguna jasa. bab kewajiban penyelenggara parkir dalam ruang milik jalan wajib: menempatkan petugas parkir, menyediakan fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, dan atau marka serta media informasi, cc. memastikan kendaraan keluar masuk lokasi parkir yangyelenggara parkir luar ruang milik jalan wajib:, menempatkan petugas parkir, menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten dan peraturan perundang undangan yang berlaku, menyediakan fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarifdan menjaga kemanan kendaraan yang diparkir. setiap bangunan umum dan atau tempat usaha wajib dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir sesuai dengan kajian analisis dampak lalu lintas dan atau kajian manajemen rekayasa lalu lintas, serta peraturan perundang undangan yang berlaku. apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada tidak memungkinkan dilaksanakan, menyediakannya dapat diusahakan secara kolektif atau bersama sama dengan bangunan umum dan atau tempat usaha lainnya yang berdekatan. bab tarif pembayaran atas jasa parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten yang tempat parkirnya berada luar ruang milik jalan dan merupakan aset pemerintah kabupaten dilaksanakan dengan menggunakan sistem retribusi. besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembayaran atas jasa parkir yang diselenggarakan oleh perorangan, badan hukum, dan badan usaha milik desa yang tempat parkirnya berada luar ruang milik jalan dan merupakan aset milik perorangan, badan hukum dan badan usaha milik desa tersebut, dilaksanakan berdasarkan sistem pajak. besaran pajak sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii larangan penyelenggaraanairenyelenggaraan parkir luar ruang milik jalan dilarang dilakukan di: lokasi yang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah, lokasi parkir yang tidak memiliki akses keluar masuk kendaraan yang aman, belum tidak. bab viii petugas parkir dalam melaksanakan kewajibannya, penyelenggara perparkiran dibantu oleh petugas parkir. petugas parkir sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pengawas juru parkir, juru parkir dan atau relawan juru parkir yang direkomendasikan oleh kepala dinas melalui usulan desa dan atau kelurahan setempat. petugas parkir yang bertugas peraturan perundang undangan yang berlaku, menjaga kenyamanan, ketertiban, kebersihan dan keindah petugas parkir sebagaimana dimaksud pada dilarang memungut biaya parkir kepada pengguna jasa parkir. petugas parkir yang bertugas tempat parkir yang merupakan aset milik perorangan, badan hukum dan badan usaha milik desa dalam menjalankan tugasnya, cc. menjaga kenyamanan, ketertiban, kebersihan dan keindah |
(rkd) kabupaten barru tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati barrualam rangka pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten barru, maka dipandang perlu menetapkan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten barrurkd) kabupaten barr),peraturan bupati nomor tahun tentang uraian tugas pokok dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten barru berita daerah kabupaten barrurrrru. dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten barru, yang selanjutnya disebut dprd kabupaten barrubadan perencanaan pembangunan daerah kabupaten barru yang selanjutnya disingkat bappeda adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten barruencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten barru tahun merupakan penjabaran dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) tahun dengan mengacu pada rencana kerja pusat dan rencana kerja pemerintah daerah rkd) provinsi sulawesi selatan, yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan rkddan rencana program kegiatankabupaten barru tahun sebagaimana dimaksud dalam bertujuan antara lain: sebagai pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah skpd) kabupaten barru tahun sebagai dasar penyusunan rencana kerja skpd,merintah daerah menggunakan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten barru tahun sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran kua) dprd kabupaten barrupemerintah daerah rkd) kabupaten barru tahun dan anggaran yang berisi uraian tentang kegiatan dan indicbersama kepala dinas pengelola keuangan daerah kabupaten barru menelaah kesesuaian antara rka skpd tahun hasil pembahasan bersama dprd kabupaten barru dengan rkd kabupaten barru tahun dalam hal rkd kabupaten barru tahun yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada berbeda dari hasil pembahasan dengan dprd kabupaten barru, maka pemerintah daerah menggunakan rkd tahun hasil pembahasan dengan dprd kabupaten barru. rkd kabupaten barru tahun disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut babi pendahuluan latar belakang dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen perencanaaprioritas pembangunan tujuan dan sasaran pembangunan bab rencana program dan kegiatan prioritas daerah bab penutup lampiran lampiran rkd kabupaten barru tahun dimulai pelaksanaannya pada tanggal januari dan berakhir pada tanggal desember rkd kabupaten barrujuni bupati barru, andi iuris syukur diundangkan barru padatanggal juni sekretaris daerah kabupaten barru nazaruddin abdul muttalib berita daerah kabupaten barrumbentukan perangkat daerah baru, yaitu dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten batu bara, sehingga perlu menyusun rincian tugas dan fungsi organisasi dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten batu barbeberapakali diubahjdih.batubarakab.go.id bidang perindustrian dipimpin oleh seorang kepala. kepala bidang perindustrian mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan dibidang industri, yang mengacu kepada kebijakan daerah. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ini adalah merencanakan dan menyusun kegiatan bidang perindustrian sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas serta mengacu kepada visi dan misi bupati, mendistribusikan tugas tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, menyusun rencana pembangunan usaha sarana dan prasarana pemberdayaan industri dan penerbitan perizinan bidang perindustrian, melakukan pendataan dan pengawasan dalam rangka pengembangan sumber daya industri dan kerjasama investasi, menyusun rencana pembangunan dan pengembangan industri dan sentra produksi wilayah kawasan industri, mengevaluasi kegiatan kepala seksi bidang perindustrian untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangindustrian terdiri dari seksi usaha sarana dan prasarana pemberdayaan jdih.batubarakab.go.id industri. seksi pembangunan sumber daya industri dan kerjasama investasi. paragraf seksi usaha sarana dan prasarana pemberdayaan industri seksi usaha sarana dan prasarana pemberdayaan industri dipimpin oleh seorang kepala. kepala seksi usaha sarana dan prasarana pemberdayaan industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perindustrian bagian usaha sarana dan prasarana pemberdayaan industrusaha sarana dan prasarana pemberdayaan industri sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, melakulakukan koordinasi dan sinkronisasi pengamanan dan penyelamatan industri, memfasilitasi penyediaan informasi industri dan menyelenggarakan pemberian izin usaha, melaku:, melakukan diseminasi dan publikasi data informasi usaha sarana dan prasarana pemberdayaan industri, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf lingkungan seksi usaha sarana dan prasarana pemberdayaan industriusaha sarana dan prasarana pemberdayaan industri, menginventarisir permasalahan permasalahan jdih.batubarakab.go.id yang berhubungan dengan seksi usaha sarana dan prasarana pemberdayaan industri serta menyiapkan bahan pemecahannya, j angunan sumberdaya industri dan kerjasama investasi seksi pembangunan sumberdaya industri dan kerjasama investasi dipimpin oleh seorang kepala. kepala seksi pembangunan sumberdaya industri dan kerjasama investasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perindustrian bagian pembangunan sumberdaya industri dan kerjasama investaspembangunan sumberdaya industri dan kerjasama investasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumberdaya industri dan kerjasama investasi, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sumber daya industri dan kerjasama investasi, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan perizinan, melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan sumber daya industri, melaksanakan diseminasi dan publikasi data informasi pembangunan sumberdaya industri dan kerjasama investasi, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staff lingkungan industri kecil dan menengah jdih.batubarakab.go.idpembangunan sumber daya industri dan kerjasama investasi, menginventaris permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan seksi pembangunan sumber daya industri dan kerjasama investasi serta menyiapkan bahan pemecahannya, j perdagangan bidang perdagangan dipimpin oleh seorang kepala. kepala bidang perdagangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang perdagangan yang meliputi perencanaan, mengkoordinasikan dan evaluasi dalam hal pengembangan perdagangan serta pengendalian barang pokok dan pemasaran produk yang mengacu kepada kebijakan pemerintah daerah. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ini adalah menyusun dan memverifikasi semua program kerja serta standar operasional prosedur sop) bidang perdagangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, merencanakan usulan pembangunan dan atau pemeliharaan pasar rakyat, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, pendataan, pemeriksaan, atau pembinaan terhadap pedagang pasar, toko swalayan, pusat perbelanjaan, agen distributor, pengecer, gudang terdaftar, pedagang jdih.batubarakab.go.id minuman beralkohol golongan dan serta fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan retribusi pasar rakyat, menyusun langkah koordinasi mengenai distribusi produk ekspor dan atau impor dagang daerah dengan stakeholders serta pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida kp3): memimpin pelaksanaan koordinasi dalam hal pengendalian, pendataan, monitoring terhadap ketersediaan stok, harga, dan peredaran barang kebutuhan pokok dan penting tingkat daerah, memimpin pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan operasi pasar dan atau pasar murah serta kegiatan promosi pameran produk, mendistribusikan dan mendelegasikan tugas tugas tertentu serta member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan demi kelancaran tugas, memantau, mengawasi, dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas atau kegiatan bawahan, j . memberikan penilaian prestasi kerja melalui skp sebagai dasar peningkatan karir pegawai, mengidentifikasi kendala dan permasalahan pada bidang perdagangan serta menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan pemecahannya, il.dagangan terdiri dari jdih.batubarakab.go.id seksi pengembangan perdagangan, seksi pengendalian barang pokok dan pemasaran produk.. kepala seksi pengembangan perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perdagangan pada pendataan, monitoring, pembinaan pasar rakyat, tradisonal maupun modern, pengelolaan retribusi pelayanan pasar, pedagang lingkup pasar dan sekitarnya, dan pemetaan gudang terdaftar. berkoordinasi lintas sektoral mengenai pendataan atau pemeriksaan sarana distribusi minuman beralkohol golongan dan serta fasilitas penyimpanan bahan berbahaya,mbangan perdagangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan fasilitasi prasarana dan sarana pasar rakyat serta pedagang pasar rakyat, mengkoordinasikan usulan perencanaan rehabilitasi, revitalisasi, pembangunan dan atau pemeliharaan pasar rakyat, melakukan pendataan, pembinaan, pengembangan potensi, pengawasan dan pemetaan terhadap pasar rakyat, pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan, agen distributor, pengecer, pemetaan gudang terdaftar, serta pedagang pasar dan sekitarnya, memverifikasi, menghimpun data melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan upaya optimalisasi pad, melaksanakan koordinasi fasilitasi pengembangan dan distribusi produk jdih.batubarakab.go.id ekspor dan atau impor dagang daerah, melaksanakan koordinasi dengan tim terpadu dalam rangka monitoring, pendataan, atau pemeriksaan terhadap pelaku dan sarana distribusi perdagangan minuman beralkohol golongan dan serta fasilitas penyimpanan bahan berbahayagendalian barang pokok dan pemasaran produk seksi pengendalian barang pokok dan pemasaran produk dipimpin oleh seorang kepala. kepala seksi pengendalian barang pokok dan pemasaran produk mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis operasional kerja, menghimpun dan menyajikan data harga barang kebutuhan pokok serta barang penting strategis lainnya, monitoring peredaran barang pokok dan penting dengan tim terpadu, melaksanakan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan operasi pasar, promosi produk, dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.ndalian barang pokok dan pemasaran produk sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, memantau, mengumpulkan, menyediakan jdih.batubarakab.go.id data informasi arus distribusi dan monitoring harga barang kebutuhan pokok serta barang penting strategis lainnya, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait atau tim terpadu mengenai pemantauan, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang pokok tingkat daerah, melakukan monitoring peredaran barang pokok dan penting tingkat daerah dengan tim terpadu atau instansi terkait, berkoordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida kp3) atau stake holders mengenai pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, mengkoordinasikan penyelenggaraan dan fasilitasi pengawasan operasi pasar dan atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga barang kebutuhan pokok, menyelenggarakan kerjasama pada kegiatan promosi produk unggulan daerah atau event pameran dalam rangka pemasaran potensi localbidang kemetrologian bidang kemetrologian dipimpin oleh seorang kepala. kepala bidang kemetrologian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan bidang kemetrologian jdih.batubarakab.go.id yang mengacu kepada program daerah tertib ukur dan pasar tertib ukur agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ini adalah merencanakan dan menyusun rencana kerja dan program kegiatan bidang metrologi legal yang mengacu kepada visi dan misi bupati, mendistribusikan tugas tugas tertentu bawahan sesuai dengan kompetensi pelaksanaan tugas berjalan lancar dalam manajemen operasional kemetrologian, mengkoordinasikan pengelolaan standar satuan ukuran dan laboratorium kemetrologian, serta cap tanda tera ctt), melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian berjalan dengan baik, membuat dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kemetrologian dalam bentuk koordinasi dan sinkronisasi kepada kementerian perdagangan republik indonesia secara rutin, memfasilitasi penerbitan surat tugas, surat keterangan hasil pengujian skip) dalam kegiatan tera dan tera ulang alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (http) serta penggunaan cap tanda tera ctt), melaksanakan pengawasan http, barang dalam keadaan terbungkus bkt) dan standar satuan ukur sebagai dasar peningkatan karir pegawai, j .idang kemetrologian terdiri dari seksi pelayanan tera dan tera ulang, seksi pengawasan dan bina sdm. jdih.batubarakab.go.id paragraf seksi pelayanan tera dan tera ulang seksi pelayanan tera dan tera ulang dipimpin oleh seorang kepala. kepala seksi pelayanan tera dan tera ulang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kemetrologian serta mempunyai hak dan kewajiban dalam pelayanan tera dan tera ulang http. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ini adalah merencanakan dan menyusun program kerja operasional kegiatan seksi pelayanan tera dan tera ulang serta sarana dan prasarana sebagai pedoman melaksanakan tugas, menyelenggarakan pengelolaan pelayanan tera dan tera ul, mensahkan, mengusir atau membatalkan http yang diperiksa dan diuji apabila memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis, melaksanakan sosialisasi, penjelasan, informasi atau keterangan terkait kegiatan tera atau tera ulang http kepada wajib tera atau tera ulang, melaksanakan dan memenuhi permohonan tera atau tera ulang setiap http yang diajukan oleh wajib tera dan wajib tera ulang, memfasilitasi pengguna formulir serapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap pengujian http yang diterpa atau diterpa ulang dan menyampaikan pada pimpinan bidang, regu atau unit setempatjdih.batubarakab.go.idndustrian dan perdagangan adalah dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten batu bara. kepala dinas adalah kepala dinas perindustrian dan perdagndustrian dan perdagndustrian dan perdagangan kabupaten batu bara. unit pelaksana teknis adalah unit pelaksana teknis dinas perindustrian dan perdagjdih.batubarakab.go.id paragraf seksi pengawasan dan bina sdm seksi pengawasan dan bina sdm dipimpin oleh seorang kepala. kepala seksi pengawasan dan bina sdm mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kemetrologian bagian pengawasan penggunaan http, bkt dan standar satuan ukuran serta melakukan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal dan bekerjasama dengan instansi terkait. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ini adalah melaksanakan penyuluhan dan pembinaan tentang kemeterologian kepada pemilik dan atau pengguna dan aparatur http, melaksanakan pengawasan penggunaan http, bkt, dan standar satuan ukuran: melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan terlaksananya pengawasan dan penyidikan metrologi local, melakukan penilaian dan evaluasi terhadap program kawasan tertib ukur dan pasar tertib ukur agar tetap dilakukan seluruh kabupaten batu bara agar terlaksana secara efektif dan efisien, melakukan survey secara periodik untuk mendata dan memetakan kondisi http dan bkt melalui pengambilan sampel http untuk mengetahui masa berlaku tanda tera pada pasar tradisional, pasar modern, perusahaan umum badan urusan logistik perum bulog), kantor pos dan perusahaan ekspedisi dan tempat lainnya yang menggunakan http dalam transaksi perdagangan, melakukan pengambilan sampel bkt pasar tradisional dan atau pasar modern pertokoan dan tempat yang menggunakan http untuk mengetahui kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas bkt yang diproduksi jdih.batubarakab.go.id atau dikemasindustrian dan perdagndustrian dan perdagasirait, nip. jdih.batubarakab.go.id bab kedudukan dan susunan organisasi dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten batu bara adalah merupakan dan perdagangan terdiri dari kepala dinas, sekretariat: bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang kemetrologian, unit pelaksana teknis dinas utd), kelompok jabatan fungsional. bab iii rincian tugas bagian kesatu kepala dinas dinas perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh seorang kepala. kepala dinas perindustrian dan perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian dan kemetrologian dalam rangkangkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perdagangan, perindustrian dan kemetrologian berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas perindustrian dan perdagangan serta visi dan arah pembangunan daerah, memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris, para kepala bidang dan unit jdih.batubarakab.go.id pelaksana teknis agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku: cc. mengkoordinasikan sekretaris parakepala unit kerja dilingkungan sekretariat, para kepala bidang dan unit pelaksanamecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas bidang perindustrian, perdagangan dan metrologiindustrian, perdagangan dan metrologiperindustrian dan perdagangan kabupaten batu barakegiatan pembinaan dan mengurus kegiatan bidang perindustrian, perdagangan dan metrologi serta dunia usaha lainnya, mengkoordinir kegiatan melaksanakan perencanaan, pengkajian, penyusunan, pengembangan dan analisa, membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang perindustrian, perdagangan dan metrologi dengan instansi pemerintah, bumnjdih.batubarakab.go.id menilai hasil kerja bawahan lingkungan dinas perindustrian dan perdagangan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas perindustrian dan perdaganganindustrian dan perdagangan yang meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian serta urusan perencanaan dankegiatan sekretariat dinas perindustrian dan perdaga: mengkoordinasikan para kepala bidang dan subbagian lingkungan dinas perindustrian jdih.batubarakab.go.id dan perdagkoordinir pengelolaan surat menyurat kearsipan, ekspedisi, pengadaan perlengkapan,, serta keprotokolan dan hubungan masyarakat, mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas perindustrian dan perdagmengkoordinir pelaksanaan tugas, menyusun bahan perencanaan dan program kerja dinas perindustrian dan perdagangan, serta menyusun bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada dinas perindustrian dan perdagangan, j . menilai prestasi kerja kepala subbagian pada dinas perindustrian dan perdaganganpelayanan administrasi dan ketatarumahtanggaan pada satuan organisasi lingkungan dinas perindustrian dan perdagangan, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dengan bidang tugas dan permasalahannya. jdih.batubarakab.go.id sekretariat terdiri dariindustrian dan perdagangannalisa kegiatan staf lingkungan subbagidang umum dan kepegawaian, melaksanakan agenda surat menyurat, kerapian, ekspedisi, jdih.batubarakab.go.id melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta rumah tangga dinas perindustrian dan perdagangan, pengadaan perlengkapan administrasi rumah tangga, administrasi perjalanan dinas dan pengadaan bidang umum dan kepegawaian, mengatur, memelihara, mengelola kebersihan kantor, gedung kantor, kenderaan dinas, barang inventaris dan perlengkapan kantor lainnya, memberikan pelayanan dan informasi terhadap tamu tamu sesuai dengan maksud dan tujuayusun analisa jabatan, analisa beban kerja, dan evaluasi jabatan lingkup dinas perindustrian dan perdagangan, il.dan program yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban terkait program dan laporan keuaan keuangjdih.batubarakab.go.id arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya, menganalisa kegiatan staf an program kerja dinas perindustrian dan perdagangan sesuai dengan visi dan arah pembangunan yang telah ditetapkan, menyiapkan data untuk penyusunan anggaran pembangunan perindustrian dan perdagangan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan, penyusunan renstra, senja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, ppd dan kpjkoordinir dan memonitor laporan laporan keuangan dan program terkait belanja pegawai, belanja rutin non pegawai dan belanja pembangunan lingkungan dinas perindustrian dan perdagangan, j . menginventarisir permasalahan permasalahan yang berhubungan dengan subbagian keuangan dan program, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan permasalahannya. bagian ketiga bidang perindustrian jdih.batubarakab.go.id |
lamaberdasarnyusunadengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu mengubahnovasipetunjuk teknis penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimkeuangan nomor tahuketentuan dalam lampiralang, aka perlu menetapkan peraturan bupati,alang; mengingat undang u,. dalam peraturan bupati ini yang dim maksud dengan daerah adalah kabupaten pemalang. dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pem alang yang selanjutnya disebu. pim pinang dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pem alang yang selanjutnya disebut pim pinang dprd adalah pejabat daerah yang mem elang jab atan ketua dan wakil ketua dprd kabupatenggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pem alang yang selanjutnya disebut anggota dprd adalah pejabat daerah yang memegang jab atan anggota dprd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tunjangan perum ahan adalah salah satu tunjangan kesejahteraan bagi pim pinang dan anggota dprd karena pem perintah daerah kabupaten pem alang belum menyediakan rum negara dan perlengkapannya. tunjangan perum ahan tidak diberikan kepada ketua dprd. besarnya undangan perum ahan bagi wakil ketua dan anggota dprd ditetapkan sebagai berikut wakil ketua dprd sebesar per bulan per orang; anggota dprd sebesar per bulan per orang. tunjangan perum ahan sebagai ana dim maksud dalam terhitung mulai bulan ahan kepada yang bersangkutan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pengucapan sum pah janjiaka peraturan bupati pem alang nomor ahunundangkan pemalang pada tanggal ditetapkan pem alang pada tanggal arms.i nip. jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id |
bupati batu bara provinsi sumatera utara peraturan bupati batu bara nomor tahunketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang rumah sakit, sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang cipta kerja, setiap rumah sakit berhak untuyang mengatur besaran jasa pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutstruktur pendapatan daerah pada point menyatakan bahwajdih.batubarakab.go.idbatubarakab.go.ijdih.batubarakab.go.idanggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten batu bara tahun anggaranmemutuskan menetapkan peraturan bupatibatu bara adalah rumah sakit umum daerah kabupaten batu bara. direktur adalah direktur rsud kabupaten batu bara. jdih.batubarakab.go.idprototipe, diagnosis, perawatanrsud batu barajasa pelayanan kesehatan adalah jasa tambahan kerja yang diberikan kepada pegawai rsud batu bara berupa insentif. peraturan direktur adalah peraturan direktur rsud kabupaten batu bara. klaim jaminan kesehatan nasional yang selanjutnya disingkat klaim jkn adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan kepada bpjs kesehatan. pelayanan ambulance adalah pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisiklaim ambulance adalah permintaan pembayaran pelayanan ambulance yang ajukan fasilitas kesehatan bpjs kesehatan. tim jaminan kesehatan nasional yang selanjutnya disingkat tim jkn adalah tim yang bertugas untuk melakukan perhitungan besaran jasa pelayanan kesehatan yang diterima masing masing pegawai rsud batu bara. pegawai adalah pegawai rsud kabupaten batu bara yang berstatus pegawai negeri sipil pns), kontrak dan non pegawai negeri sipil non pns). penanggung jawab tim jkn adalah direktur selaku pimpinan tertinggi rsud batu bara. koordinator tim jkn adalah pejabat yang mengkoordinir tim jkn agar mengelola, menetapkan dan merincikan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. ketua tim jkn adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk menghitung, merincikan dan menetapkan besaran jasa pelayanan kesehatan setiap pegawai rsud batu bara. jdih.batubarakab.go.id bendahara tim jkn adalah petugas yang ditetapkan untuk membayarkan jasa pelayanan kesehatan pegawai rsud batu bara. verifikator tim jkn adalah petugas yang memverifikasi rancangan pembagian jasa pelayanan kesehatan rsud batu bara. code adalah petugas yang memverifikasi dan memvalidasi berkas status pasien bpjs rsud batu bara. petugas sep dan rujukan tim jkn adalah petugas yang membuat dan mencetak surat eligibility peserta sep) dan rujukan jkn rsud batu bara. tim fraud jkn adalah tim yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan jika terjadi kecurangan dalam perhitungan pembagian besaran jasa pelayanan kesehatan. operator tim jkn adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyimpanan file data jasa pelayanan kesehatan rsud batu bara. filing tim jkn adalah petugas yang bertanggung jawab dalam pemberkatan atau pengarsipan jasa pelayanan kesehatan. assembling tim jkn adalah petugas yang menganalisis kelengkapan berkas rekam medis peserta jkn. bab azas dan tujuan pemberian jasa pelayanan kesehatan pada rsud batu bara berasaskan proporsionalitas yang diukur dengan besarnya pendapatan rsud batu bara:umah sakit dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada pegawai, penilaian objektif kepada pegawai meliputi disiplin, peningkatan efektifitas capaian target sasaran. jdih.batubarakab.go.id jasa pelayanan kesehatan diberikan dalam rangka mencapai visi dan misi rsud batu bara bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas: memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai rsud. bab iii jasa pelayanan kesehatan jasa pelayanan kesehatan bersumber dari pendapatan jasa layanan kesehatan dan pendapatan lainnya. jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada pegawai rsud batu bara atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasienjasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada merupakan imbalan kerja berupa jasa pelayanan yang diberikan setiap bulan. ketentuan pembagian jasa pelayanan untuk yang diberikan kepada pegawai rsud diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur. bab tata cara pembagian jasa pelayanan kesehatan besaran jasa pelayanan yang dananya bersumber dari klaim jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan sosial rumah sakit umum daerah batu bara sebesar (lima puluh persen) dari total pendapatan klaim. besaran dana klaim jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada untuk pelayanan dan untuk management. besaran masing masing jasa pelayanan kesehatan yang diterima pegawai ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan direktur rsud batu bara. jdih.batubarakab.go.id besaran pelayanan ambulance yang dananya bersumber dari klaim ambulance pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan rtl) sebesar seratus persen) dari total klaim yang digunakan untuk supir ambulance, dan perawat merujuk. dalam menetapkan rincian besaran jasa pelayanan kesehatan, direktur rsud batu bara membentuk tim jkn. tim jkn sebagaimana dimaksud pada melakukan perhitungan jasa pelayanan kesehatan yang diterima masing masing pegawai rsud batu bara. keanggotaan tim jkn sebagaimana dimaksud pada terdiri atas penanggung jawab yaitu direktur rsud batu bara, koordinator yaitu pejabat eselon iii rsud batu bara, ketua yaitu pejabat yang membidangi pelayanan medis rsud batu bara: bendahara: verifikator, code, tim fraud, petugas sep, operator, j . petugas filling, petugas assembling. bab hak dan kewajiban bagian kesatu hak tim jkn mempunyai hak sebagai berikut mengajukan besaran jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh pegawai sebagai bentuk imbalan kerja atas pencapaian kinerja pegawai rsud batu bara kepada direktur rsud batu bara: jdih.batubarakab.go.id memberikan penilaian kepada pegawai yang tidak melaksanakan komitmen pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing, memberikan jasa pelayanan kesehatan jkn berdasarkan kedisiplinan dan kehadiran pegawai, memperoleh insentif tambahan dari klaim jkn. pegawai rsud batu bara mempunyai hak sebagai berikut: mendapatkan imbalan kerja yang layak dan patut atas pencapaian kinerja pegawai, mendapatkan penilaian secara objektif atas tingkat pekerjaan dan kedisiplinan kerja berdasarkan kehadiran pegawai. bagian kedua kewajiban tim jkn mempunyai kewajiban sebagai berikut menjamin jasa pelayanan kesehatan. pegawai rsud batu bara sesuai dengan tugasnya mempunyai ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati batu bara nomor tahun tanggal oktober tentang pedoman pemberian dan peruntukan jasa pelayanan jdih.batubarakab.go.id kesehatan dan operasional pada rumah sakit umum daerah kabupaten batu bara dicabut dan dinyatakan tidak berlak |
salinan na, usurat direktur jenderal perhubungan udara kementerian perhubungan nomor au. dru.dbu. tentang persiapan operasional bandar udara jenderal besar soedirman, perlu melakukan perubahan penjempat ratus dua milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lim83. (delapan ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua59. (empat ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah). belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp41. (empat puluh satu milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus tujuhsembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). ketentuan dalam4. (dua ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus enam juta seratus delapan puluh dua ribu dua3. (empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh belas ribu lima6. (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empatlima puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus limaenam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu empat puluhdelapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terdugarim beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu berprestasi kabupaten temanggung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati temanggungnegara republik indonesia tahun1945, bahwa untuk pemerataan pendidikan dan meningkatkan indeks prestasi mahasiswa temanggung, perlu campur tangan pemerintah secara serius, agar warga masyarakat yangmasyarakat berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan dan berpartisipasikeolahraganggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten temangguprovinsi jawa tengah dan daerah istimewa yogyakartayang berstatus subyek hukum dan berada wilayah provinsi jawa tengah dan daerah istimewa yogyakartaperguruan tinggi. prestasi non akademik adalah kemampuanuniversitas (ekstrakurikuler). mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang berasal dari kabupaten temanggung. bantuan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada mahasiswa untuk membantu mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan perguruan tinggibab maksud, tujuan dan sasaran pemberian beasiswa dimaksudkan untuk: membantu meringankan beban orang tua mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan kampus, dan memberikan motivasi dan dorongan kepada mahasiswa untuk terus meningkatkan kreativitas dan prestasi akademik dan prestasi non akademik. pemberian beasiswadan prestasi non akademik yang baik, meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler maupun ekstrakurikuler, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan dan mencetak generasi baru yang lebih pintar dan cerdas, dan meningkatkan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat. sasaran pemberian bantuan ini ditujukan kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ptn atau pts yang berada wilayah provinsi jawa tengah dan provinsi daerah istimewa yogyakarta. bab iii kriteria penerimaan bantuan beasiswa kriteria bagi penerima beasiswa sebagai berikut: mahasiswa berprestasi yang orang tuanya walinya tidak mampu, terdaftar sebagai mahasiswa ptn atau pts, dan mahasiswa yang masih mengikuti pendidikan. bab tim verifikasi dan validasi bupati membentuk tim verifikasi dan validasi pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu berprestasi daerah. tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pengarah bupati penanggung jawab sekretaris daerah ketua kepala dinas sekretaris kepala bidang kepemudaan dan olah raga pada dinas anggota kasi kepemudaan pada dinas, dan kasi olahraga pada dinas. tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada bertugas: melakukan sosialisasi atau penyebaran informasi ptn dan ptsvalidasi data seleksi calon penerima bantuan, mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada bupati, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan. tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab persyaratan dan tata cara pemberian beasiswa persyaratan pemberian beasiswa: mahasiswa wajib mengajukan surat usulan permohonan beasiswa secara perseorangan yang ditujukan kepada bupati c.g. kepala dinas. penduduk asli daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dari penerima bantuan atau kartu keluarga yang memuat data diri penerima bantuan, cc. surat keterangan domisilian diketahui oleh camat: mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ptn atau pts dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dari dekan dan kartu mahasiswa, untuk jalur prestasi akademik mempunyai ipk minimal (tiga koma nol nol) untuk semua jurusan dibuktikan dengan fotokopi kartu hasil studi atau prestasi bidang akademikstansi terkait, untuk jalur prestasi non akademik mempunyai ipk minimal (dua koma tujuh lima) untuk semua jurusan dibuktikan dengan fotokopi kartu hasil studi dan prestasi olahragaduk cabang olah raga terkait, menyertakan sertifikat piagam asli, memiliki rekening bank jateng, dan melampirkan surat pernyataan bertanda tangan meterai rp10. (sepuluh ribu rupiah) bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas penggunaan dana beasiswa, dan melampirkan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain. tata cara pemberian beasiswa sebagai berikut: bantuan beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang mengambil program strata atau program sarjana, bantuan beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu berprestasi hanya diberikan maksimal selama tahun semester), diberikan melalui rekening bank jateng kepada penerima bantuan per tahun yang besaran bantuannya disesuaikan dengan kemampuan apbd, beasiswa dialokasikan untuk tahun anggaran dan untuk tahun selanjutnya dapat mengajukan bantuan dengan disertai evaluasi dari tim verifikasi dan validasi: dan pelaksanaan verifikasi dan validasi bagi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh tim verifikasi dan validasi untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati. bab tata cara penyaluran dan pencairan beasiswa penyaluran bantuan beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu berprestasi dilaksanakan setelah ditetapkan keputusan bupati. pencairan dana beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu berprestasi ditransfer melalui rekening penerima bantuan yang didahului dengan mengumpulkan surat permohonan beasiswa secara perseorangan yang ditujukan kepada bupati c.g. kepala dinas dengan melampirkan: surat keterangan tidak mampu dari kepala desa lurah yang diketahui camat: fotokopi sertifikat piagam prestasi bidang akademik non akademik minimal tingkat provinsi yang telah disahkan dari instansi lembaga terkait: fotokopi rekening bank jateng yang masih aktif atas nama mahasiswa yang bersangkutan, fotokopi bupati tentang penetapan nama penerima bantuan beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu berprestasi, dan kwitansi dinas bermaterai tandatangani oleh penerima beasiswa diketahui pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara instansi dan cap dinas. bab vii besaran dana beasiswa besaran dana bantuan beasiswa yang diberikan kepada penerima bantuan disesuaikan dengan kemampuan apbd. bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd dengan memperhatikan ketersediaan anggaran apbd pada pos anggaran yang telah ditetapkan. bab viii sanksi apabila mahasiswa berhenti tengah jalan atau tidak melanjutkan perkuliahan sampai selesai sesuai ketentuan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, wajib mengembalikan beasiswa yang telah diterima kas daerah. bab pengawasan pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan secara internal dilakukan oleh dinas dan tim verifikasi dan validasidai dengan aslinya kepak anta hukum setda kab temanggung, setda wars, s.h biri tingkat anggatur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga bel, yang selanjutnya disingkat pegawai non asn adalah pegawai non asn yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. bupati adalah bupati purbalingga. wakil bupati adalah wakil bupati purbalingga. dprd adalah dprd kabupaten purbalinggbupati, dan wakil bupatitambahan penghasilan pegawai, insentif, dan tunjangan lain yang sejeniiiisebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai ketentudyah hayuning pratiwi diundangkan purbalingga pada tanggal aprilbupati purbalingga provinsi jawa tengah peraturan bupati purbalinggteknis pemberian gaji ketiga belaskabupaten purbalinggtambahan penghasilan pegawai bagi negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten purbalingga tahun anggaran berita daerah kabupaten purbalingga tahun nomor fast.jabat negara adalah bupati dan wakil bupati purbalingkabupaten purbalinggnemimdanaatindanaan pss undang kena megawai adalah tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada pns lingkungan pemerintah kabupaten purbalingpns, pejabat negara, pimpinan,ndalian gratifikasrbalingga, pejabat pegawai pemerintah kabupaten purbalinggomisipurbalingga, berita daerah kabupaten purbalingga tahun nomor salinan'$ sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, riyadi sugengsubroto, s.h. kambing tingkat nip.purbalingga dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten purbalinggagawai kabupaten purbalingga yang selanjutnya disebut pejabat pegawai adalah bupati purbalingga, wakil bupati purbalinggrbalingginspektorat daerah, badan, dinas, dan kantor lingkungan pemerinturbalinggpurbalinggurbalingga yang selanjutnya disingkat upg kabupaten purbalinggaurbalinggapurbalinggurbalingg1l bupati purbalingga. pembinaan wakil bupati purbalingga. pengarah sekretaris daerah ketua inspektur kabupaten purbalingga. sekretaris inspektur pembantu wilayah iii inspektorat daerah kabupaten purbalingga. anggota sekretaris inspektorat daerah,purbalingga, pejabat eselon inspektorat daerah kabupaten purbalinggpurbalingga meminta satu orang pegawai pada skpd lingkungan pemerintah kabupaten purbalingg. inspektur inspektorat daerah kabupaten purbalinggainspektoraturbalingg |
bupati temanggung provinsi jawa tengah peraturan bupati temanggung nomor tahun tentang cuticuti merupakan hak kepala desa dan perangkat desa yang tata caranya perlu diatur agar terwujud profesionalisme dan tertib penyelenggaraan pemerintahan desanomor memutuskan:format permohonan dan izin cuti sakitnanaananeeee seaanaanalaneeee sakit bagi kepala desa bupati temanggung izin cuti sakit nomor diberikan cuti sakit(ee.) hari kerja, terhitung mulai tanggal keke sampai dengan tanggal ., dengan ketentuan setelah berakhir jangka waktu cuti sakit wajib melaporkan diri kepada bupatisakit bagi perangkat desa kepala desa . kecamatan rencana. izin cuti sakit nomor diberikan cuti sakitke.) hari kerja, terhitung mulai tanggal keke sampai dengan tanggal . dengan ketentuan setelah berakhir jangka waktu cuti sakit wajib melaporkan kepada kepala desamelahirkjomelahirkan bagi kepala desa bupati temanggung izin cuti melahirkan nomor diberikan cuti melahirkanhari perkiraan lahir tanggal beebupati. setelah selesai menjalankan cuti melahirkan wajib melaporkan diri kepada bupatimelahirkan bagi perangkat desa kepala desa . kecamatan rencana. izin cuti sakit nomor diberikan cuti melahirkan kepada: nama donanananananaaaana nana aan jabatan sekdes kaur kasi kadus . j. alamat nnannaannnaa anna terhitung mulai tanggal . hpl tanggal .kepala desa. setelah selesai menjalankan cuti melahirkan wajib melaporkan diri kepada kepala desakarena alasan pentingbupati berwenang memberi cuti kepada kepala desa. kepala desa berwenang memberi cuti kepada perangkatmelahirkan, dan cuti karena alasan penting. format permohonan cuti dan izin cuti bagiuti tahunan kepala desa dan perangkat desa yang telah bekerja paling sedikit (dua belas) bulan berhak atas cuti tahunan. lamanya cuti sebagaimana dimaksud pada selama (dua belas) hari kerja dalam satu tahun. untuk mendapatkan cuti tahunan kepala desa dan perangkat desauti tahunan yang tidak diambil pada tahun berjalan hangus atau gugur. izin cuti karena alasan penting bagi kepala desa bupati temanggung izin cuti karena alasan penting nomor diberikan cuti karena alasan penting . jj.oosampai dengan tanggal peeeelelselesai menjalankan cuti karena alasan penting peneeteseeeeee wajib melaporkan diri kepada bupatikarena alasan penting bagi perangkat desa v9: kepala desa . kecamatan rencana. izin cuti karena alasan penting nomor diberikan cuti karena alasan penting . jj.cooterhitung mulai tanggal . sampai dengan tanggal peneeleleeeperangkat desa lainnya yang ditunjuk. setelah selesai menjalankan cuti karena alasan penting peneeleseeee wajib melaporkan diri kepada kepala desabupati temanggung, salin nai dengan aslinya ttd kepak nya hukum setda temanggung, khadzio setda also, s.h biri tingkat angg cuti tahunan yang akan dijalankan tempat yang sulit terjangkau, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama (dua belas) hari kalender. bagian tsampai denganlebih dari (enam) bulan. setelah cuti sakit selama (enam) bulan berturut turut kepala desa dan perangkat desa belum sembuh,melahirkan untuk kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga, kepala desa dan perangkat desa perempuan berhak atas cuti melahirkan. untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepala desa dan perangkat desa diberikan cuti karena alasan penting. cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada selama (satu) bulan sebelum dan (dua) bulan sesudah melahirkan. untuk mendapatkan cuti melahirka. cuti melahirka: a.melaksanakan ibadah, melahirkan anak keempat dan seterusnya, dan atau alasan penting lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang ,setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada memberikan cuti karena alasan penting kepadkeadaan sebagaimana dimaksud pad res wai dengan aslinya kepak nya hukum setda temanggung, stays| ust iyarso. s.h biri tingkat angg lampiran peraturan bupati temanggung nomor tentang cuti kepala desa dan perangkat desa format surat permohonan dan izin cuti tahunkepala desa.tahunan bagi kepala desa bupati temanggungl.) hari kerja, terhitung mulai tanggal . sampai dengan tanggal .'?)dengan ketentuan sebagai berikut: a.sebelum menjalankan cuti tahunan wajib menyerahkan pekerjaan kepada sekretaris desa ataubupati temanggung, tembusan dikirimtahunan bagi perangkat desa kepala desa . kecamatan sejenak.a.sebelum menjalankan cuti tahunan, wajib menyerahkan pekerjaan kepada c.g. kepala dinpermades kabupaten temanggung yth. camat. yth. ketua bpd.: |
pelan bupati wonosobodengan rahmat tuhan yang maha esa bupati wonosobo, menimbang bahwa guna pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentang perusahaan daerah air minum kabupaten wonosobo secara lebih optimal, perlu menyusun petunjuk pelaksanaanpendayagunaan aparatur negara nomor menpan tentang jenjang pangkat jabatan pada badan usaha milik daerah, peraturaji daerah. direksi adalah direksi dam. pegawai adalah pegawai dam. tenaga kontrak honorer adalah tenaga yang diangkat oleh direksi berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. tenaga harian adalah tenaga yang dipekerjakan dengan sistem harian, tanpa ikatan perjanjian kerja dengan dam. gaji pokok atau gaji adalah gaji yang dibayarkan kepada pegawai dan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan tunjangan yang diberikan kepada pegawai dan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembagian laba (t)dana pembangunan daerah ya: anggaran belanja daerah yos cadangan umum yo: dana sosial dan pendidikan y5, jasa produksi ya, sumbangan dana pensiun dan sokongan dana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan air minum dam dan pengembangan dam, yang pelaksanaannya melalui mekanisme cash cash out apbd kabupaten wonosobo, dengan ketentuan cash sebagai pendapatan asli daerah. cash out sebagai penyertaan modal daerah kepada dam. anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan deviden pemerintah daerah yang disetorkan melalui kas daerah. cadangan umum sebagaimana dimaksud pada huruf adalah cadangan yang ditempatkan dam yang penggunaannya untuk menambah modal pemerintah daerah dan atau menutup kerugian kumulatif, yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan bupati. dana sosial dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf dipergunakan untuk keperluan sosial membantu masyarakat yang telah berjasa terhadap dam dan untuk meningkatkan pendidikan pegawai sesuai dengan kebutuhan bidangnya. jasa produksi sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan secara proporsional kepada dewan pengawas, direksi dan pegawai yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan direksi. sumbangan dana pensiun dan sokongan sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk menambah iuran guna meningkatkan kesejahteraan pegawai setelah purna tugas. bab ii! direksi selain hak penghasilanyang penggunaannya secara efisien dan efektif untuk mendukung pengelolaan dam dan pelaksanaannya dilaporkan kepada bupati. direksi yang berasal dari internal dam, status kepiawaiannya merupakan cuti luar tanggungan dam, dengan hak dan kewajibannya sebagai pegawai dikembalikan pada saat tidak menjadi direksi. masa kerja selama cuti diluar tanggungan perusahaan, tidak diperhitungkan. direksi yang bukan berasal dari pegawai dam, apabila sudah tidak menduduki jabatan direksi, tidak menjadi tanggungan dam dan dinyatakan keluar. bab kepegawaian pengangkatan pegawai, pengangkatan pegawai dalam jabatan, dan pengangkatan pegawai dalam pangkat golongan tertentu disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan dalam struktur organisasi dam dan diatur dengan keputusan direksi, sesuai denguntuk kepentingan dam yang sangat mendesak dan setelah melalui pertimbangan secara obyektif, direksi dengan persetujuan dewan pengawas dapat mengangkat tenaga kontrak honorer dan atau tenaga harian dengan pemberian honorarium upah yang besarnya ditetapkan dengan keputusan direksi. direksi wajib menyampaikan laporan pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud dalam kepada bupati. kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai, berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. pegawai berhak atas penghasilan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jabatan, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya. penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada adalah jasa produksi yang merupakan bagian dari laba dam. tunjangan sebagaimana dimaksud pada berupa tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan, tunjangan pelaksana, diberikan kepada pegawai yang tidak menduduki jabatan: tunjangan keahlian, khusus bagi pegawai yang bertugas bidang tertentu sesuai keahliannya, tunjangan kesehatan: tunjangan pangan, diberikan kepada pegawai berupa tunjangan beras dan tunjangan lauk pauk, tunjangan keluarga meliputi tunjangan istri suami dan tunjangan anak. dalam pelaksanaan pemberian tunjangan keahlian sebagaimana dimaksud pada huruf kriteria keahlian pegawai ditetapkan dengan keputusan direksi. tunjangan keluarga diberikan kepada istri suami sah: anak kandung anak sah pegawai yang bersangkutan sesuai peraturan perundang undangan. tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada diberikan apabila istri suami pegawai yang bersangkutan tidak memperoleh tunjangan keluarga tempatnya bekerja. bagi istri atau suami yang kedua keduanya bekerja dam mendapat tunjangan istri atau suami dan atau tunjangan anak yang dibebankan dari prosentase gaji pokok yang paling tinggi diantara keduanya. besarnya masing masing tunjangan ditetapkan dengan keputusan direksi dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. kepada setiap pegawai dilakukan penilaian pekerjaan setiap (satu) tahun sekali oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan disahkan oleh atasan langsung pejabat penilai, sesuai dengan struktur organisasi dam. hasil penilaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3), dengan unsur unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan meliputi kedisiplinan: kesetiaan: nn, cc. tanggung jawab: kualitas pekerjaan, pencapaian target, inisiatif dan kreatifitas: kejujuran, hubungan kerjasama: kemampuan melatih dan membina, ji. kepemimpinan: presensi. tata cara penilaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan direksi. bab disiplin pegawai pegawai dam yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban dan larangan bagi pegawai, dapat dikenakan hukuman disiplin. hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada terdiri dari hukuman disiplin tingkat ringan teguran lisan: teguran tertulis. hukuman disiplin tingkat sedang penundaan kenaikan gaji berkala: penundaan kenaikan pangkat. cc. hukuman disiplin tingkat berat penurunan pangkat: penurunan jabatan: pembebasan jabatan: pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat.2c41 ati wonosobo, hb h.a. ihosia arif diundangkan wonosobo padatanggal desember sekretaris daerah, nan so) jabatan ipa. eko sutrisno wibowo berita daerah kabupaten wonosobo tahun nomor serba asisten sekda kepala bagian keausan peraturan pamong undangan |
bupati kepulauan selayar provinsi sulawesi selatan peraturan bupati kepulauan{ selayar nomor taiiuiy 2o2o prosedur operasional standar sektor pariwisata dalam rangka pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru dengan rahmat tuhan yang maria esa bupati xeptilauan selayar, bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak pandemik covid pada kegiatan kepariwisataan, dipandang perlu mempersiapkan strategi percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; bahwa penerapan strategi percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus mengikuti protokol kesehatan, sehingga dipandang perlu menyusun prosedur operasional standar tentang protokol kesehatan pada sektor pariwisata operasional standar sektor pariwisata dalam rangka pemberlakuan adaptasi kebiasaan barutentang menimbang undang undang nomor tahun tentang keselamatan keq'sehatan ke{a baran negara republik indonesia nomor o9); memutuskan: menetapkan peranti'rain bt'pati tei{tait prosedur operasional standar sektor pariwisata dalami rangka pemberlakuan a.da,stasi kebiasaan.it baru. bab xeteitg'alasan adalah setiap orang yang berasal dari luar daerah yang datang daerah. kegiatan masyarakat adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh orang perorangan{nior rng dalahro ringan, kelompok masyarakat atau badan hukul4. corona hints di.sea.se o19 yang selanjutnya disebut covid adalah penyakittanggal desember bab dewa^isbat protokol xesehatajt setiap orang yang melakukan kegiatan kepariwisataan luar rumah wajib memakai masker. setiap orang yang melakukan kegiatan kepariwisataan daerah wajib menerapkan protokol kesehatan, sesuai prosedur operasional standar sektor pariwisata dalam rangka pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru. prosedur operasional standar sektor parigi""ksi aduiitistratif (l) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (l) diberikan sanksi administratif berupa teguran; dan atau larangan untuk memasuki lokasi kegiatan kepariwisataan. setiap; atau pencabutan izin. bupati melalui satuan polisi pamong praja berkoordinasi dengan dinas kepariwisataan berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dan ayal terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan pada destinasi unggulan tingkat kabu paten. camattingkat kecamatan. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada camat berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan kecamatan. penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada (l)bab partisipasi masyarat(at masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan pada kegiatan kepariwisataan. partisipasi sebagaimana dimaksud pada (l) dapat berupa partisipasi dalam satuan tugas dalam pengawasan protokol kesehatan; pemenuhan sarana pasar ema untuk penerapan protokol kesehatan;; dan melindungi setiap orang yang berpartisipasi dalam penyerap.rn protokol kesehatan pada kegiatan kepariwisataan. bab tei{tait pei{para ditetapkan benteng pada tanggal left '2o2o bi'pati tepi'laut selayar, irf,tten 64l nt' eta aii selayar, ali diundangkan benteng pada tanggal *rrez.w 2a6 sekretaris daerah ten ani sultan berita daerah kabupaten kepulauan selayar tapi uil o2o i{nomor *,m", noo.o ,rr*un t,, hampir atr peraturan bupati diet'i"audi| sekitar 1nomor tahun &io teiitaitg prosedur opdrasioital stiiitdar sektor pariwisata dalam ra]cga pemberi ii(unit adaptasi kebiasiiaiy baru prosedur operasional standar sektor pariwisata dalam rangka pemberlitxuaj{ adaptasi kebiasaan baru umum berdasarkan keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor hk.o menkes 2o20 alian corona units disco.se ol9 (covid bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu lokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran covid l9 sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan tempat dan fasilitas umum khususnya pada sektor pariprotokol kesehatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disusun berlandaskan atas tiga isu utama, cleanliness, health, safety and environment sustainability chse) yakni kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan' keputusan tersebut mengatur protokol untuk penginapan (note homestay, asrama dan sejenisnya), rumah makan atau restoran dan sejenisnya, serta bagian sektor daya tarik wisata. secara umum protokol tersebut diperuntukkan bagi pengunjung dan pengelola dengan aturan sebagai berikut:l9 wilayahnya. informasi secara berkala dapat diakses pada laman https: infeksiemerging.kempes. go.i.d, untuk.could .go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempatdengan menggunakan air yang mengalir dan upayakan ventilasi udara tetap terbuka. memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor misalnya seranggamengalir yang cukup. memperbanyak media informasi (baliho, pamflet, dsb)erilaku hidup bersih dan sehat pubs) dan memahami dengan baik protokoler kesehatan selama masa pandemik dan dihimbau untuk melakukan rapid test pada fasilitas kesehatan. petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wafat (faceshield). mewajibkan pekerja sdm pariwisata dan pengunjung menggunakan masker sebagai persyaratan memasuki kawasan daya tarik wisata. memasang media informasi untuk mengingatkan peka{inggu akan hand sanitizer *rta kedisiplinan menggunakan masker. terapkan jaga jarak 5zang dapat dilakukan dengan berbagai cara,ll.jika ditemukan peka{ngelola usaha pariwisata dihimbau agar memfasilitasi pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi para pekerja minimal satu kali dalam satu bulan. protokoler kesehatan juga berlaku untuk wisatawan m mancanegara, oleh karena itu pengelola wajib menjelaskan protokoler kesehatan pada wisatawan m mancanegara. b,agl peter memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat beraddan laporkan pada pimpinan tempat kedua. selama bek{a selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal meter,inggu jakarta hand in . hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mu1 pengunjung yang berasal dari luar kabupaten kepulauan selayar dan atau wisatawan mancanegara wajib menunjukkan surat keterangan hasil rapid test dengan hasil non reaktif. protokoler ini berlaku untuk seluruh wisatawan baik wisatawan nusantara dan wisatawan mana negara. khusus pendek,asan protokol umum pencegahan penularan covid sektor destinasi pariwisata sop bagi pei,k|eii)la, pdk8r dan pei,leu]i$.ru untuk memutus rantai penyebaran covid diperlukan aturan yang harus dipatuhi antara lain: surat keterangan sehat atau negatif dari covid dari dinkes pembatasan pengunjung perlu dilakukan maksimal persen dari kapasitas daya tarik wisata. pembatasan bagi pemandu wisata untuk melayani wisatawan bila ditemukan pengunjung dalam kondisi sakit, agar sesegera mungkin diarahkan untuk melakukan pemeriksaan pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. mengikuti rekomendasi saran yang sudah dikeluarkan pemerintah tim gugus tugas percepatan penanganan covid melakukan disinfeksi seluruh area kawasan wisata. hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak penyebaran covid i9. manajemen tempat wisata harus memastikan semua staf mematuhi arah n dari pemerintah, langkah pencegahan yang diperlukan antara lain mencuci tangan secara teratur, tidak menyentuh mulut, mata dan hidung, menghindari kerumunan dengan menjaga jarak, serta mensterilkan benda benda yang sering disentuh ruang publik. disarankan untuk membuat catatan (1og data) mencakup kebersihan, dan sterilisasi (termasuk tanggal, waktu dan nama petugas pelaksana). protokol tambahan bagi daya tarik wisata (dtw} kawasan dtw buatan (tarian dan wahana lainnya setiap usaha pariwisata wajib menjalankan protokol umum pencegahan penularan covid daya tarik gunaan apd banninstagram, facebook, twitter giant banner, poster patroli keliling announcement upaya persiapan teknis pelaksanaan prasarana pemberitahuan pada area tertentu informasi budaya wisata ibw)liklinik yang standby kendaraan evakuasi pos kesehatan keamanan petugas sistem shippengisian keterangan kesehatan kerjasama dengan petugas kesehatan pengisian formulir ketersediaan formulir kesehatan sterilisasi media perantara covid penyemprotan disinfektan dan cairan sterilisasi. cairan disinfektan cairan sterilisasi upaya persiapan teknis pelaksanaan prasarana keamanan pengunjung kontrol kesehatan screening suhu tubuh pada pintu masuk dan keluar. personal hygiene (kebersihan diri) thermo gun pintu kontrol petugaswahana pembatasan jumlah pengunjung pengguna sarana rekreasi transportasidisinfektan mesin disinfeksi speaker darr cotdfoggefl upaya persiapan teknis pelaksanaan prasarana pembersihan area petugas dalam hari penambahan area cuci tangan penempatan pada setiap area pintu masuk dan keluar swasta.fel tempat penampungan air kawasan dtw alam (twa, taman rasio{al, ter.iun, tre,i{ning, wiki,igi dan sebagai iya)unaan apd barrier and.anner,poster patroli keliling announcement informasi budaya wisata sterilisasi media perantara covidr)dtw laut arr pulau panenbak cuci tangan, sabun preventif petugas pelayanan menjaga jarak meter) pengunaan apd kari@nner, poster patroli keliling announcement informasi budaya wisata iq'q'a jadwal piket apd petugas masker, face shi.eld, sarung tangan latex) sterilisasi media perantara covid penyemprotan cairan sterilisasisanitasi individuiprotokol t'mum pei|pecahan penularan covid sektor industri pariwisata setiap usaha pariwisata wajib menjalankan protokol umum pencegahan penularan covid sektor industri pariwisata. untuk mengatasi penyebaran covid diperlukan aturan yang harus dipatuhi untuk mencegah penyebaran covid proton(ol jiwa'm pence.galian penuh iran cold.i9 hotel membersihkan dan melakukan penyemprotan desinfektan kamar setiap tamu pada saat track dan check out, juga seluruh lingkungan hotel secara berkala. memberikan jeda penggunaan kamar antara };ari setelah digunakan. penggunaan kamar antara tamu dengan lainnya pada saat yang s rma tidak berdampingan. karyawan hotel wajib mengukur suhu tubuh tamu saat check in. jika tamu dengan suhu tubuh diatas disarankan segera melakukan pemeriksaan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat. pihak hotel wajib menyediakan wastafel portable dilengkapi dengan sabun dan hand sanitizer beberapa titik hotel yang telah ditentukan. staf front force front desk wajib menjaga jarak dengan tamu saat melakukan pelayanan. staf kasir diharuskan untuk selalu menyarankan pembayaran non tunai. adapun pembayaran dengan uang tunai diharapkan melalui perantara money trag. staf housekeeping hotel wajib menggunakan apd (masker, face shield, dan sarung tangan). tempat duduk lobby dan receptionist hotel agar dibatasi sesuai jarak aman minimal meter dan disediakan penanda batas tempat duduk. disediakan penanda batas berjarak minimal meter satu sama lainnya depan pintu masuk untuk batas antrian. pihak hotel wajib menyediakan media imbauan pencegahan penularan covid pedoman check in pengecekan suhu tubuh oleh pihak hotel tamu wajib menggunakan masker dan melakukan physical di.standing meja receptionist wajib tersedia hand sanitizer receptionist wajib memberikan informasi mengenai covid kepada tamu pada saat proses check in, tamu wajib mengisi formulir pendaftaran disertai dengan deklarasi perjalanan riw peg'alasan dalam kurun waktu hari). pedoman kebersihan diri karyawan hotel harus menerapkan gaya hidup bersih dengan mencuci tangan mereka dengan sabun setiap, sebelum, selama, dan sesudah bekerja. karyawan hotel wajib menggunakan apd (masker, face shield, dan sarung tangan) selama jam operasional berlangsung, terutama bagi karyawan yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman, serta yang menyajikan makanan dan minuman tamu. tamu hotel selama menginap hotel harus selalu melakukan pengecekan suhu tubuh secara berkala oleh petugas hotel, dan selalu gunakan masker selama berada lingkungan hotel. cicilan tangan selama min. detik dengan sabun dan air mengalir, sebelum sesudah makan, setelah bersentuhan dengan permukaan yang kotor, maupun setelah menggunakan toilet. pakaian hand sanitizer setelah bertransaksi menggunakan uang tunai atau melakukan kontak dengan orang lain. melakukan penyemprotan area dengan larutan desinfektan secara berkala. pedoman,st(,.ran panduan{ dii{f iit semua tamu yang masuk area restoran diwajibkan selalu menggunakan masker. masker dilepas hanya pada saat makan dan minum. pengukuran suhu tubuh dilakukan depan pintu masuk. setiap tamu diarahkan untuk mencuci tangan pada air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer yang tersedia area greater sebelum diantarkan meja tamu. mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makan. panduan aria merokok area merokok meliputi bagian luar restoran., a'rea outdoor, atau area khusus yang sudah dipersiapkan dan tidak bersinggungan dengan area indoor. pedoman transportasi sebelum memulai pedalaman, mobil sudah harus selesai dibersihkan bagian dalam dan luar dengan cairan desinfektan. semua penumpang tamu yang akan menggunakan jasa transportasi wajib untuk menggunakan masker serta diperiksa suhu tubuh. wajib menjaga jarak memberlakukan penerapan aturan yang dikeluarkan oleh pihak kementerian perhubungan dinas perhubungan. pedoman umum lainnya selama menginap hotel, hindari pertemuan yang melibatkan banyak orang berkerumun baik kamar maupun area umum. terapkan physical di.stancirq. selalu gunakan hand sanitizer atau cuci tangan tempat tempat yang telah disediakan. hindari beraktivitas area umum. pro't kol ttmtjm i'i rijdiatt mantan, afi ut,ici ma'tan dan pkl mengedepankan sic distancing. penyediaan kursi dan meja harus dikurangi 507o atau setengah dari penyediaan kursi dan meja sebelum pandemik. makan tempat, jarak meja diatur meter antar mejanya. pengelola harus memberlakukan sistem buka tutup ketika kuota kursi sudah penuh. pengunjung dilarang masuk, ketika kuota sudah penuh. pengelola baru boleh menerima pembeli jika sudah ada yang selesai dan keluar. pengunjung yang mengantri tidak boleh berkerumun, jaga jarak minimal meter. keluarga yang serumah dan ingin duduk bersama dapat diperkenankan dengan tetap memakai masker, dan hanya dilepas pada saat akan makan dan minum. pengelola dan pengunjung wajib menggunakan masker. jam operasional dihimbau hanya sampai pukul wita untuk semua jenis usaha. pengelola wajib menyediakan wastafel portable dan hand sanitizer. penyemprotan dengan cairan desinfektan secara berkala. pengelola wajib menyediakan media imbauan pencegahan penularan covid pro?1kol t'mcjm trail agent dan tour operator menekankan konsep kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan chse). menerapkan panduan pencegahan dan penularan covid tempat ke{a dan perkantoran. menerapkan physical distancing dalam lingkungan kantor dengan membatasi jumlah pegawai yang berkantor per harinya. penyediaan alat kebersihan untuk pegawai, seperti masker, face shi ed, dan sarung tangan. penyediaan wastafel portable, hand sanitizer, dan termal gun. disarankan dalam bertransaksi dilakukan secara online ataupun transfer untuk menghindari kontak fisik. penyediaan informasi mengenai protokol kesehatan dan kebersihan secara jelas, konsisten dan terkini, secara digital dan fisik. memberikan pelatihan dan simulasi kepada tamu mengenai protokol sebelum dan saat wisata. melaksanakan kegiatan wisata dengan meminimalkan kontak fisik. menginformasikan kepada tamu mengenai bantuan yang tersedia sebelum, saat, dan sesudah wisata. tamu wajib mengisi atau menandatangani surat pernyataan mengenai kondisi kesehatannya sebelum melakukan wisata. pengawasan dinas kepariwisataan bersama pihak satuan polisi pamong praja dan peng rm nan senantiasa melakukan pengawasan setiap saat. sanksi sanksi bagi peitgeiola usia bagi pengelola usaha yang tidak mengikuti protokol umum yang telah ditentukan oleh pemerintah maka, sanksi yang dikenakan berupa: teguran secara lisan dan tertulis; atau pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha. bt'pati kepulauan selayar, 'i.n6f .r. t0a ,\:.,t5tin muh. asli ali taf |
bupati pemalang provinsi jawa tengah peraturan bupati pemalang nomor tahun tentang perubahan rencana kerja pemerint berjalan; bahwa tercapainya visi dan misi kepala daerah kabupaten pem alang yang tertuang dalamdilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja pem perintah daerah kabupaten pem alang ahun bahwa berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja pem perintah daerah ahun menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan persen tangan keadaan, aka diperlukan perubahan rencana kerja pem perintah daerah ahunrubahan rencana kerja pem perintah daerahtahun tentang rencana pem bangunan jangka menengah nasional rpm) ahun lembaran negara republik indonesia ahun nomor pnyusunan rencana kerja pem perintah daerah ahunprovinsi jaw tengah nomor tahun tentang rencana pem bangunan jangka panjang daerah provinsi jaw tengah ahun lembaran daerah provinsi jaw tengah ahun nomor peraturan daerah provinsi jaw tengah nomor ahun tentang rencana tata ruang wilayah provinsi jaw tengah ahun lembaran daerah provinsi jaw tengah tahun nomor peraturan daerah provinsi jaw tengah nomor ahun tentang rencana pem bangunan jangka menengah daerah provinsi jaw tengah tahun lembaran daerah provinsi jaw tengah ahun nomor peraturan daerah kabupaten pem alang nomor ahun tentang rencana pem bangunansistem perencanaan pem bangunan daerah kabupaten pemalangtahun lembaran daerah kabupaten pemalang ahun nomor tam bahanalang ahun lembaran daerah kabupaten pem alang ahun nomor bahan lem baran daerah kabupaten pemalang emalang tahun jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id dalam peraturan bupati ini yang dim maksud dengan daerah adalah kabupaten pemalangpemalang. rencana pem bangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat rpm adalah rencana pem bangunan jangka menengah daerah kabupaten pem alang ahun rencana kerja pem perintah daerah yang selanjutnya disebut rkd adalah doku perencanaan daerah periode (satu) tahun. perubahan rkd kabupaten pem alang tahun merupakan landasan dan pado operasional bagi aturan kerja perangkat daerah lingkungan pem perintah kabupaten pem alang dalam menyusun rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pem alang ahun sistem atika perubahan rencana kerja pem perintah daerah kabupaten pem alang tahun sebagai ana dim maksud dalam terdiri dari bab pendahuluan. bab evaluasi hasil pelaksanaan rkd ahun sam pai dengan triwulan kedua. bab iii rencana program dan prioritas daerah dalam perubahan rencana kerja pem perintah daerah tahun bab penutup. uraian mengenai sistem atika perubahan rkd sebagai ana dim maksud pada tercantum pada lam peran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id perubahan rkd kabupaten pem alang ahun sebagai ana dim maksud dalam sebagai ana tercantum pada lam peran ii, iii dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. perubahan rkd kabupaten pem alang ahun sebagai ana dim maksud dalam digunakan sebagai pado bagi pem perintah kabupaten pem alang menyusun kebijakan anggaran perubahan dan prioritas plafon anggaran sem aadoahun alat enam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan dengan asan pemjunaidi diundangkan pem alang pada tanggal pj. sekretaris daerah kabupaten pemalang wayan arini para hirarki kasual subid sekretaris badan kepala badan pj. sekda berita daerah kabupaten pemalang tahun nomor jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.idketerminalan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lombok barat, menimbang bahwa tarif retribusi terminal yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan ekonomi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi terminal, bahwa sesuairminal dapat ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan peraturan bupati:,merubah tarif retribusi terminal pada peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran duubahan tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud sebagai berikut jenis penerimaan besaran tarif daerah lama baru |a. mobil angkutan pedesaan rp. end. bin. rp. end. bln yang masuk kota mobil angkutan pedesaan rp. end. bln rp. end. bin yang tidak masuk kota sewa space iklan terminal rp. luas rp. luas untuk pemasangan reklame. reklame hari reklame hari pemakaian sewa rp. m? bulan rp. m? bln tempat tanah untuk pemasangan reklame iklan lingkungan terminal. untuk pemakaian sarana kebersihan: mandi buang air besar rp. sekali rp. sekali pemakaian pemakaian buang air kecil rp. sekali rp. sekali pemakaian pemakaian untuk pemakaian tempat rp. m? hari rp. m? hari usaha kios lapak lingkungan terminal. pemanfaatan arealterminal rp. m? hari diluar jam operasgerloan zee bupati lombok barat fauzan kuan diundangkan gerung pada tanggal, dek sekretaris para kabupaten lombok rat, bahari berita daerah kabupaten lombok barat tahun nomor |
bug bupati lombok barat provinsi nusa tenggara barat peraturan bupati lombok barat nomor ' tahun tentang perubahan tariflombok barat, menimbang bahwa pertumbuhan jenis kegiatan masyarakat pada lokasi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir kabupaten lombok barat dapat meningkatkan pendapatan dan berpotensi menjadi penerimaan daerah sehingga perlu dilakukan pengaturan, bahwa tarif retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang ditetapkan berdasarkan peraturan bupati lombok barat nomor tahun tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan harga sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkirmum darkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkiratau bangunan yang disediakan sebagai tempat perparkitidak dilengkapi dengan motor penggerak, tetapi digerakkan dengan tenaga manusia seperti, sepeda, becak atau digerakkan dengan tenaga hewan seperti delman yang dilengkapi dengan empat roda, sado, como (singkatan dai cikar, dokar, mobil) yang ditarik dengan tenaga kuda. bab perubahan tarif retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir merubah struktur serta besaran tarif retribusi parkir tepi jalan umumserta struktur serta besaran tarif retribusi jasa usahaperubahan jenis serta besaran tarif parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud sebagai berikut jenis penerimaan besaran tarif retribusi daerah lama baru parkir tepi jalan umumparkir sejenisnya tonton trailer dan rp. sekali parkir rp. sekali parkir sejenisnya parkir tepi jalan umum kawasan pariwisata kawasan tertentusejenisnya parkir tonton trailer dan rp. sekali parkir rp. sekali parkir sejenisnya pengguna parkir tepi jalan umum, bongkar muat barang dipungut retribusi truck dengan jbb rp. bongkar muat dibawah kg. truck dengan jbb rp. bongkar muat kg. truck dengan jbb diatas rp. bongkar muat kg. parkir tepi jalan umum berlangganan como cikar rp. end. bln rp. end. bln sepeda motor rp. end. bln rp. end. bln minibus sedan dan sejenisnya. rp. end. bln rp. end. bln bus microbes truck pickup dan sejenisnya. rp. bulan. rp. bln setiap pengecekan kendara dipungut retribusi kendaraan roda empat kecil dan sejenisnya rp. sekali derek rp. km sekali kendaraan roda empat derek sedang dan sejenisnya. rp. sekali derek rp. km sekali kendaraan roda empat derek besar dan sejenisnya rp. sekali derek rp. km sekali derek. setiap pengguna tempat penampungan kendaraan dipungut retribusi kendaraan roda empat kecil dan sejenisnya rp. end. hari kendaraan roda empat sedang dan sejenisnya. rp. end. hari kendaraan roda empat besar dan sejenisnya rp. end. hari sepeda motor dan sejenisnya rp. end. hari perubahan jenis serta besaran tarif retribusi tempat khusus parkir sebagai berikut ko. tens penerimaan daerah parkir khusus pelataran parkir milik pemerintah sepeda motor rp. end. rp. utk jam pertama dan rp. jam berikutnya. pickup minibus sedan dan sejenisnya. rp. end. rp. utk jam pertama dan rp. bus microbes truck jam berikutnya. dan sejenisnya. rp. end. rp. utk jam pertama dan rp. tonton trailer dan jam berikutnya. sejenisnya rp. end. rp. utk jam pertama dan rp. tempat khusus parkir jam berikutnya. kawasan pariwisata kawasan tertentu sepeda motor rp. sekali parkir rp. sekali parkir pickup mini bus sedan dan sejenisnya rp. sekali parkir rp. sekali parkir bus sedang micro rp. sekali parkir rp. sekali parkir bus truck sedang dan sejenisnya rp. sekali parkir rp. sekali parkir bus micro bus truck dan sejenisnya rp. sekali parkir rp. sekali tonton trailer dan parkir sejenisnya rp. end mlm rp. end mlm parkir khusus bermalam sepeda motor rp. end mim rp. end mlm kendaraan roda empat rp. end mim rp. end mlm parkir berlangganan khusus angkutan barang mobil barang kecil jbb s d rp. bulan mobil barang besar jbb keatas rp. bulan sewa space iklan lokasi parkir khusus untuk pemasangan reklame. rp. luas reklame hari pemakaian sewa tempat tanah untuk pemasangan reklame iklan lingkungan lokasi parkir khusus. rp. m? bulan untuk pemakaian sarana kebersihan mandi buang air besar rp. sekali pemakaian. buang air kecil rp. sekali pemakaian. untuk pemakaian tempat usaha kios lapak lingkungan lokasi parkir khusus. rp. m? hari sewa gudang utk penyimpanan barang sementara rp. m? hari bab iii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ini makal bupati lombok mun rumah khalid diundangkan gerung pada tanggal, oxslayarlayarlayar kecamatan batulayardilayar kecamatan batulayar mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas desa batulayar kecamatan batulayar. tujuan penetapan batas desa batulayar kecamatan batulayar adalah: terwujudnya kepastian hukum tentang batas desa batulayar kecamatan batulayar, terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa batulayar kecamatan batulayar, dan cc. terwujudnya batas desa batulayar kecamatan batulayartulayar kecamatan batulayar. bab iii batas desa batulayar kecamatan batulayar batas desa batulayar kecamatan batulayar sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: batas utara desa batulayar barat, desa pupuk lestari, dan desa hengkang, batas timur desa hengkang dan desa senteluk, batas selatan desa senteluk: dan batas barat desa batulayar barat dan laut. batas desa batulaybatulayar barat: dimulai dari sempadan pantai melas pantai tanak embed barat ditandai sebagai blb bl dengan koordinat geografis dan dilanjutkan arah timur laut melalui jalan gang dari pantai melas pantai tanak embed barat arahmenujupada jalan raya menggigit. selanjutnya dari jalan raya menggigit dilanjutkan arah timur laut mengikuti jalan desa dilanjutkan menuju arah perbukitan sampai pada blb bl blb bl dengan koordinat geografis dan jalan penanggap, kemudian dilanjutkan kearah utara mengikuti jalan dusun penanggap dan perbukitan sampai pada blb bl blb bl dengan koordinat geografis dan bt, lalu kemudian dilanjutkan arah utara sampai pada blb bl blb bl dengan koordinat geografis dan bukit penanggap depan bangunan batulayar flower groceries, lalu dilanjutkan arah utara mengikuti jalan penanggap sampai pada blb bl blb bl dengan koordinat geografis dan jalan bukit penanggap, dilanjutkan menuju arah timur laut mengikuti jalan bukit penanggap sampai pada blb blutara mengikuti jalan bukit penanggap sampai pada blb bl .tk blb bl dengan koordinat geografis dan bukit penanggap, lalu dilanjutkan mengikuti punggungan bukit penanggap sampai pada blb bl .tk blb bl dengan koordinat geografis dan bukit penanggap, kemudian dilanjutkan arah barat laut melintasi lembah bukit penanggap sampai pada blb bl .tk blb bl dengan koordinat geografis dan bukit duduk atas, lalu dilanjutkan arah barat laut mengikuti punggung bukit duduk atas sampai pada blb bl blb bl dengan koordinat geografis dan jalan semilir punggung bukit duduk atas, lalu dilanjutkan menuju arah timur laut mengikuti punggung bukitmengikuti punggung bukit duduk atasdan berakhir pada bl b .tk bl b dengan koordinat geografis dan jalan dusun bukit duduk atas. batas dengan desa pupuk lestari dan desa hengkang dimulai dari punggung bukit duduk atas bunut bobot ditandai sebagai bl b dengan koordinat geografis dan kemudian dilanjutkan arah barat daya mengikuti punggung bukit penanggap sampai pada bl b bl b dengan koordinat geografis dan bukit penanggap, lalu dilanjutkan menuju arah timur sampai pada bl b bl b dengan koordinat geografis dan bukit penanggap lalu dilanjutkan arah selatan mengikuti punggung bukit sampai pada bl b bl b dengan koordinat geografis dan punggung bukit selanjutnya menuju arah tenggara menuju punggung bukit sampai pada bl b bl b dengan koordinat geografis dan punggung bukit, kemudian dilanjutkan kearah tenggara mengikuti punggung bukit sampai pada bl b bl b dengan koordinat geografis dan pada jalan dusun punggung bukit penanggap lalu dilanjutkan arah timur laut danlalujalan bukit hengkang lalu dilanjutkan arah selatan mengikuti jalan bukit hengkang sampai pada tbl b bl b dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan arah barat daya mengikuti jalan bukit hengkang sampai pada bl b bl b dengan koordinat geografis dan jalan bukit hengkang, selanjutnya menuju arah selatan mengikuti jalan bukit hengkang sampai pada bl b bl b dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan kearah selatan mengikuti jalan bukit hengkang sampai pada bl b bl b dengan koordinat geografis8 dan jalan bukit hengkang selanjutnya menuju arah barat daya menuruni punggung bukit sampai pada bl b bl b dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan arah selatan mengikuti puncak punggung bukit dan berakhir pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan merupakan titik pertemuan batas desa batulayar dengan desa senteluk yang berbatasan dengan desa hengkang. batas dengan desa senteluk: dimulai dari sempadan pantai melas pantai tanak embed barat ditandai dengan se bl dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan kearah timur menyusuri pinggir muara sungai sebelah timur melintasi jalan setapak kemudian dilanjutkan arah tenggara mengikuti alur saluran sungai yang melewati lobby hotel jayakarta dilanjutkan kearah selatan mengikuti saluran dan pematang sawah sampai pada se bl bl dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan menuju arah timur laut sampai pada dan melintasi jalan raya menggigit kemudian kearah timur mengikuti saluran dan melewati jalan saluran perumahan sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan selanjutnya menuju kearah timur laut mengikuti jalan gang saluran dan kearah selatan mengikuti saluran dan pematang sawah sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan arah tenggara dan arah timur mengikuti saluran dan melintasi jalan sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan bt, lalu dilanjutkan arah tenggara dan timur laut mengikuti jalan saluran sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan arah selatan mengikuti pematang sawah jalan setapak saluran sampai pada tse bl se bl dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan arah timur mengikuti jalan setapak pematang sawah sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis8 dan bt, lalu dilanjutkan kearah utara mengikuti pematang sawah sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan arah timur dan arah utara melalui pinggir lapangan tanah kosong sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan jalan tidur lalu dilanjutkan kearah timur mengikuti jalan tidur sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan jalan tidur lalu dilanjutkan arah utara mengikuti saluran sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan lalu selanjutnya arah timur menuju se bl se bl dengan koordinat geografis dan jalan dusun kemudian dilanjutkan arah utara mengikuti jalan dusun melalui punggung bukit sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan pada punggung bukit lalu dilanjutkan arah timur laut mengikuti punggung bukit sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan selanjutnya arah timur laut mendaki perbukitan lalu kearah utara sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan lalu dilanjutkan kearah timur laut menuju kearah utara sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan punggung bukit kemudian dilanjutkan arah utara mengikuti punggung bukit sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan kemudian dilanjutkan arah timur mengikuti punggung perbukitan sampai pada se bl se bl dengan koordinat geografis dan terletak pada jalan dusun merupakan titik pertemuan batas desa senteluk, desa batulayar dan desa hengkang. batas dengan laut: dimulai dari sempadan pantai melas pantai tanak embed barat ditandai sebagai se bl dengan koordinat geografis dan kemudian dilanjutkan arah barat laut mengikuti sempadan pantai melas pantai tanak embed barat sampai pada blb bl dengan koordinat geografis dan bt. batas desa batulayamber bodo rupa bok barat, fauna alid diundangkan pada tanggal ber seks ris daerah kabupaten lombok barat, bahari berita daerah kabupaten lombok barat tahun nomor $. tea ui gg: han aa) le) het basa tante su: er3jis tags $8x 5st signup :3a3 aja deras aa: baba biji cepat sara ps, eta t3z st. mcm part bi33 tan s3. be) bg8ia ee3n pen pee pnp on. han sinis kita, aa. .,.? ii: 333i pageno o00an! eka nia tania bah pen bag bn, panen his ap entah pra anang? isis sidik! aan aan span atap. aya ata mana dat saba rl, mta jaa sapa elu bae hina seba ain ang jasa il gih haa per ita seat sut iga na. ngan rda porn ntah aan aing sebe ken man ena nan ane mat teri beta toga maa sein me kena: rar ben seat how ena peta, lama era pin ana han oke memo sengit era af. lia set jar aan, nga "ha! hg pona aan ann son jan alay ana tan atap ena ika bae area ana ketik tae bara nan men nota tae kind ppa sama hasan gen sak tran upn aoa ear gan nae tang ppa geng pata teng anna ih. aka pena, bea bak silet lam tan miliar tata sip seng peak kaka ab. par ta: bapa tan png tang, petak nan eka pena ia, ana nop pnp psm aga tea bnp pan iga ag, pen wati sabuk santa ntb men aula bima ia" jae toe ani sepi ora bala san rig tana men ana sah min "dl bina sak tan manan ga (yr pe, sesat "pastor aan tag matta peg katon kalu baba ata ya pan pan tana ata dsa kana aga 0ng gaa dub bean sake heru bang ta, nat una ah, tag toko na, tera eat bbs balita, oop nga seng ad! uas aa, mun aula nag mie data age grup lan keke daa eng rak uas aua make sai akan tien men song, sana yak ika ana anu tan tak tan esa gee ting won rela yak ta. dian lag erna maa art sea bang mea yam gea baik nett ran sean isi eat tag "an maa ate ara, ata naa pen cerita batan up, akan, tadi peace men pee eat ban kak hee ata sape men pok anal ntah (aan yng mena mena men ceper ata ana ena lea ira cabai mena drg aa otp sin sn, mena run ken sp, una ser ser rpp iga uta ann a0d ega naga ana ain teng en, gea sa, haa dana ben talk tan best aan kaa, ana cina stang lia bana ke, kit uut sat aka ina ane s5 tas |
p1) salinan bupati lumajang provinsi jawa timuringkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas aparatur pemerintahan daerah secara berdayaaparaturndarisasi sarana dan prasarana kerja aparaturstandarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah daerah kabupaten lumajangjabat eselon ii, eselon iii, eselon dan pejabat fungsional serta pegawai lain adalah pejabat dan pegawai lain lingkungan pemerintah daerah kabupaten lumajang. standarisasi sarana dan prasarana kerja aparatur dan rumahrpustakaan, ruang penyajian data, ruang penyimpanan gudang, ruang komputer, ruang pos penjagaan keamanan, ss. ruang kantin ruang sumber tenaga diesel: ruang ibadah mushola, ruang kamar mandi toilet, ruangalat alat visualketua wakil ketua dprd, sekretaris daerah: pejabat eselon ii, eselon iii, eselon iv, pejabat fungsional, dan staf kabupaten, kabupaten dan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon ii, eselon iii, eselon iv, dan pegawai lainnyaperalihan dalam hal terdapat sarana dan prasarana yang telah ada dan atau telah digunakan sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini, namun tidak sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam peraturan ini, maka sarana dan prasarana tersebut tetap dapat digunakan dimanfaatkan sampai dengan adanya penyesuaian sesuai dengan standarisasi yang adcctvberlakunya peraturan ini, maka semua aparatur pemerintah daerah kabupaten lumajang wajib mentaati ketentuan yang mengaturstandar sarana dan prasarana kerja pemerintahan kabupaten lumaj0. ruang tamu m0. ruang rapat m0. ruang rapat utama m0. ruang tunggu m0. ruang staf adc m2. ruang istirahat m?. ruang kerja m?. ruang tamu m0. ruangrupa ruang tunggu m?. ruang staf adc m0. ruang istirahat m0?. ruang kamar mandi tilt m?0. ruang tamu m. ruang rapat m0. ruang tunggu m. ruang staf adc m. ruang istirahat m0. ruang kamar mandi toilet m?. ruangan kantor sekertaris daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal ruang kerja m?. ruang tamu m2. ruang rapat m. ruang tunggu m?. ruang staf adc m?. ruang istirahat m0. ruang mandi toilet m. ruangan kantor pejabat eselon terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal ruang kerja m0. ruang rapat m0. ruang tamu m0.. ruang rapat m0. ruang tamu m0. ruang tamu m2. ruangan kantor pejabat fungsionaldat, almanak meja, bendera kecil, bak potion, kotak memo, dan lembar deposisi. meja telponkursi tamu (dua) set, dengan spesifikasi ukuran persen. bahan rangka ka, brankas (satu)bpapan struktur organisasi (satu) unit. bell (satu) unit. dalam ruangan tamu bupatielat atau warna lain yangkantor bupatirapat ukuran panjang cm, lem300cm, lebar dalam 150cm, tinggi 75bendera lambang daerah (satu) unit. foto bupati dan para mantan bupati, masing masingiltinggi model type biasa atau menyesuaikan bahan kayu atau tik blok warna cokekulkas dan dispenser air min (satu) unit. pendingin ruangan ac) sesuai kebutuhan ruangan. pesawat televisi atau radio tape (satu) unit. oo. kamera pemantau cc n (satu) unitbupati lengkapi perlengkapan sebag75cm, lebar dalam 75alukuran panjang ,lebar dalam ,tinggi cm, model type meja biro atau menyesuaikan ,almanak meja , , bahan rangka kau kelas atau kualitasnya setara warna cokeywakil bupatisen panjang cm,, warna coke staf adc wakilsesuai tunggu wakil bupati dilengkapi perlengkapan kantor cermin gantung (satu) unit, sebagai berikut ukuran panjang cm, lebar dalam cm,tinggiril. lambang daerah (satu) unit. peta wilayah (satu) unit. jam dinding (satu) unit. ooketua wakil ketua dprdstaf adc ketua wakil ketua dprdsiketua wakil ketua dprd lengkapi perlengkapan sebagsiretaris daerah dalam ruang kerja sekerkomposisi warna ruangan. buffet (dua) unit, dengan spesifikasi ukuran panjang cm, lebar dalam 50cm, tinggi 165iloo(satu) unit. dispenser air minum, (satu) unit. cermin gantung (satu) unit. bell (satu) unit. dalam ruangan tamu sekertaris daerah dilengkapi perlengkapan sebag60,sekertaris daerahrapat il. kalender (satu) unit. dalam ruangan staf adc sekertaris daerah ,dispenser air minum (satu) unit. pendingin ruangan ac) sesuai kebutuhan ruangan. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, (satu) unit untuk menyesuaikan kebutuhan. oosekretariat daerah kabupaten lengkapi perlengkapan sebag50 kerja pejabat telepjam dinding (satu) unit. pesawat telepon (satu) unit. il dan atau radio (satu) unit. oo. bell (satu) unit. dalam ruangan tamu pejabat eselondalam ruangan rapat pejabat eselonndingin ruangan ac) sesuai kebutuhan ruangan. jam dinding (satu) unit. kalender (satu) unit. perlengkapan ruangan kantor pejabat eselon iii dalam ruang kerja pejabat telep: komputer dan printer (satu) set, spesifikasi menyesuaikan kebutuhanmodel type biasa atau tik blok warna coke, rendah, sandaran dan dudukan beralas karet atau atau busa, dibungkus imitasielat atu wana lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja. filing cabinet (satu) unitunit. pesawat telepon (satu) unit. jam dinding (satu) unit. pendingin ruangan ac) sesuai kebutuhan ruangan. perlengkapan ruangan kantor pejabat eselon dalam rangkaomputer dan printer (satu) set, spesifikasi menyesuaikan kebutuhan. kursi meja (satu) unit, dengan spesifikasi ukuran panjang cm, lebar dalam cm, tinggi cm, modelpejabat fungsional staf dalam rangka kerja pejabat fungsional stafursi (satu) unit, dengan spesifikasi: ukuran panjang cm, lebar dalam cm, tinggi cm, model biasa, sandaranalmari arsip (satu) unit, dengan spesifikasi ukuran panjang cm, lebar dalam cm, tinggi 180cm, model type biasa, berlari (empat), bahan plat besi, warna abu abu: komputer, (spesifikasi dan jumlah menyesuaikan kebutuhan), peralatan personal komputer (jenis, spesifikasi dan jumlah menyesuaikan kebutuhan)2, dan luas pendopo m. rumah jabatan untuk wakil bupati dengan ukuran maksimal luas bangunan m2, luas tanah m2, dan luas pendopo m0. rumah jabatan untuk ketua dprd dengan ukuran maksimal luas bangunan m2, luas tanah m. rumah jabatan untuk wakil ketua dprd dengan ukuran maksimal luas bangunan m2, luas tanah m0. rumah jabatan untuk sekretaris daerah dengan ukuran maksimal luas bangunan m2, luas bangunan m2, luas tanah m0?. rumah instansi rumah dinas untuk pejabat eselon iii, dengan ukuran maksimal luas bangunan m?, luas tanah m0. rumah instansi rumah dinas untuk pejabat eselon dengan ukuran maksimal luas bangunan m?, luas tanah m0. rumah instansi rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal luas bangunan 70m2, luas tanah rumah pegawai rumah pegawai untuk golongan dengan ukuran maksimal luas bangunan m?, luas tanah m. rumah pegawai untuk golongan iii dengan ukuran maksimal luas bangunan m?, luas tanah m. rumah pegawai untuk golongan dengan ukuran maksimal luas bangunan m0, luas tanah m?. rumah pegawai untuk golongan dengan ukuran maksimal luas bangunan luas tanah m0abatan jumlah silinder kendaraan maksimal) wakil ketua (satu) unit sedan minibus basa besi bsa massa pejabat eselon iii (satu) unit minibus (camat dan (bensin) ka. bag. link. setda minibus (solar) pejabat eselon iii (satu) unit sepeda motor pejabat eselon (satu) unit sepeda motor kendaraan dinas operasional khusus dan operasional lapangan kapasitas isi belum termasuk design tambahan disesuaikan program bupati lumajang, ttd. thorium hao, m.ml.guna mendukung melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerahsesuai dengan kebutuhan nyata serta memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah, makahkmsetdawktb oam timur barat timur selatan selatan utara asmara gorfikuwatt hkmsetdawktb jsm don jav daan republik rakyat tiongkok korea selatan asia selatan asia tengah fans oa) sapa asia tenggara digambar dor soo dasa darussalam orltaman doo pase pam one asia pasifik baru baru pola bas penanam hkmsetdawktb perjalanan dinas luar negeriperjalanan dinas luar negeri hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang merupakan agenda pemerintah sebagai berikut kegiatan rapat, simposium dan seminar yang didukung dengan undangan resmi dari kementerian lembaga negara dan badan dunia internasional untuk bertindak mewakili pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat: kegiatan promosi daerah yang kegiatannya sangat signifikan bagi kepentingan daerah dan pelaksanaannya harus mendapat persetujuan bupati. bupati, wakil bupati, pimpinan dprd, kepala skpd, pegawai asn dan pegawai non pns yang melakukan kegiatan tertentu (perjalanan dinas) dapat diberi fasilitas sewa kendaraan sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara cost (sesuai pengeluaran). ketentuan hurufempatpejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam spd (lembar yang telah ditandatangani oleh kepala skpd dan pejabat ditempat, pelaksanaan perjalanan dinas dan pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (lembar tiket pesawat dan boarding pass, bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraanhkmsetdawktb bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya, surat keterangan dari hotel atau tempat menginap bagi pelaksana spd jikmelaporkan hasil perjalanan dinas kepada pa kpa. apabila pelaksana spd batal melaksanakan tugas yang disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak penting dan telah terlanjur dibayarkan biaya perjalanan dinasnya, maka pelaksana spd melampirkan. pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas materi narasumber seminar rekor sosialis si pelatihan kegiatan sejenis melampirkan dokumen berupa surat permohonan narasumber dari skpd, surat persetujuan sebagai narasumber, rincian biaya perjalanan, tiket pesawat dan boarding pass, bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya, dan tanda bukti kas. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut format kelengkapan pertanggungjawab eta neh toc hkmsetdawktb lampiran peraturan bupati wakatobi nomor tahun tanggala.format surat tugas pemerintah kabupaten wakatobi jln. co. telp. wangi wangi surat tugas nomor dasar dpa dpp skpd . menugaskan kepada nama: seo oo. jabatan sncavanenanensenannanansananan nama nnccconenvananennnennannananan jabatan gunakan maksud nnnanananananannannaanaa naa aan tujuan daganannanna nana nana nana aan makanan lama perjalanan ditetapkan wangi wangi tanggal nanannaanaannnaa kepala skpd in. ann hkmsetdawktb b.format spd pemerintah kabupaten wakatobi surat perjalanan dinas (spd) jin. sar. telp. wangi wangi peraturan menteri keuangan tentang perjalanan jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap nomor pmk. tanggal juli surat perjalanan dinas (spd) nomor pejabat berwenang yang memberi perintah men ltempat berangkat.keterangan lain lain coret yang tidak perlu ditetapkan wangi wangi tanggal nanananaananaanaan kepala skpd, hkmsetdawktb berangkat dari tempat kedudukan) pada tanggal nama kepala skpd) nip. il. tiba berangkat dari pada tanggal kepala pada tanggal kepala nip. nip. ii. pribadi: perjalanan tersebut diatas benar dilakukan nama jabatan kepala skpd ama kepala skpd) (nama kepala skpd) nip nip. vii. perhatian pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran yang menerbitkan spp, bupati wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns dan pegawaihkmsetdawktb rincian biaya perjalanan dinas lampiran spt nomor tanggal perincianbiaya jumlah keterangan jumlah terbilang ee, . perhitungan spd rampung ditetapkan sejumlah asas yang telah dibayar semula rp., sisa kurang lebih rpo sanansaananany kepala skpd . nip: hkmsetdawktb format surat keterangan perpanjangan tugas dan surat keterangan surat keterangan perpanjangan tugas yang bertandatangan dibawah ini nama nip jabatan berdasarkan surat perintah tugas spt) nomor. tanggal. atas ma. jeeeeeeeeeeee dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :. jeeeanana adanya perpanjangan tugas.hari disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksana spd. pemberi tugas, nip. . hkmsetdawktbhkmsetdawktb surat keterangan yang bertandatangan dibawah ini nama jabatan hotel penginapan menerangkan dengan sesungguhnya bahwa pada hari ini oo. tanggal. jo.o hotel kami tidak tersedia (penuh) ar.oea demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. yang menerangkan, stempel hkmsetdawktbdewkakananananan nenek jabatan dewkanananananan nenek unit organisasi denaanananananan ena aan) lembaga dewkanananananan nenek menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas jabatan atas nama nama dewkanananananan nenek jabatan dewkanananananan nenek unit organisasi dewkakananananan nenek lembaga dewaanananananan nenas nait oo. ooceceannanananaaa i:dan tahun ditandatangani surat pernyataan diisi tandatangan dan nama jelas pejabat penerbit surat tugas. hkmsetdawktbdewnanananananna nenek anna aan ana aan jabatan dewnananananan tekanan anna aan aan aan aan unit organisasi dewkananananane nenek anna aan lembaga dewnanananananna nenek anna aan a. dan spt nomor.eec cu. tanggal.jjj.atas nama nama dewananananananananana nana nana anakan aan jabatan denananananananananananna nana aan is) unit organisasi denwanananananananananann nana aan) lembaga denananananananananana nana aan anajjj. berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupar. nanas . sehingga dibebankan pada dpa skpd nomor:.i.ie.tanggal.ij.iii.skpd.iiidan menimbulkan kerugian negara,saya bertanggungtangan dan nama jelas pa kpa pada skpd unit kerja skpd yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. hkmsetdawktb format daftar pengeluaran riil daftar pengeluaran riil yang bertandatangan dibawah ini nama donkaananan kanan nan tananaanaan jabatan donannananananananannnananaauasa pengguna anggaran nip. nip. bupati wakatobi, arai hkmsetdawktbketentuan huruf diubah dan dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut satuan biaya transportasi meliputi biaya transportasi laut, darat dan atau udara pergi pulang pp) dari pelabuhan bandara terminal stasiun keberangkatan suatu kota pelabuhan bandara terminal stasiun kota tujuan. satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada menggunakan metode cost (sesuai bukti pengeluaran). hkmsetdawktb dihapus. dihapus. standar biaya transportasi sebagaimana dimaksud padapnamnomwararom tea tiket twanerwanci prematur | b.satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam provinsi pp): biaya fwararorr |(rotary twaratosi (rotarammur 2s00. owarstosi |powshkmsetdawktb wakatobi biak klasifikasi berdasarkan tiket perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut tarif bisnis untuk bupati wakil bupati, pimpinan dprd harga tiketnya dapat melebihi harga tiket bisnis sebagaimana dimaksud pada dan atau sesuai harga tiket kelas bisnis saat melakukan perjalanan dinas, sedangkan untuk tarif ekonomi sekretaris daerah, anggota dprd, pejabat eselon ii, eselon iii, eselon iv, golongan iv, golongan ii, golongan ii golongan ajudan bupati, ajudan wakil bupati, petugas pengamanan tertutup ketua dprd, tp pkk dan atau dekranasda, serta pegawai non pns. ketentuan dan diubah dan ditambahkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap hotel, atau tempat menginap lainnya. hkmsetdawktb biaya penginapan sebagaimana dimaksud padaprovinsi satuan negara negara pejabat pejabat ii gol pejabat lainnya eselon iii | eselon iv peg. eselon pejabat gol. gol. iii nem pns eselon ios isumsreraparar s230000| s00000 t00. t00. jumpa aasrooo| s00000 t00. t00. jeevoruwu z00. t00. isuuawesimarar 40z600o| z00. z00. klasifikasi penggunaan tarif hotel berdasarkan kelas hotel sebagaimana dimaksud pada apabila hotel atau penginapan yang digunakan dalam keadaan penuh full, maka dapat menggunakan kelas hotel diatasnya dengan melampirkan surat keterangan dari hotel yang menyatakan bahwa fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel dan penginapan sudah tidak tersedia. hkmsetdawktbalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari hari pns pegawai non pnsuang saku, dan taksi pergi pulang (pp) dari tempat kedudukan menuju bandara pelabuhan terminal stasiun hotel penginapan tempat tujuan atau sebaliknya, yang dibayar secara lumpur sebagaimana rincian bawah ini dee rp) rp) rp) pejabat daerah dprd) anggota ii pelaksana tugas golongan es0000| era golongan daerah daerah eselon dan hkmsetdawktb bupati, wakil bupati dan pimpinan dprd yang melakukan kegiatan tertentu (perjalanan dinas) dapat diberi fasilitas sewa kendaraan sewa speed boat (termasuk sopir bbm) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara cost (sesuai pengeluaran). widyaswara, peneliti, access disetarakan dengan biaya perjalanan dinas eselon ii. (11l) khusus materi pns luar daerah, biaya perjalanan dinasnya dibayarkan sesuai eselon atau golongannya dan materi dari unsur pakar praktisi pembicara khusus non pns biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan biaya perjalanan eselon iv. ajudan bupati, ajudan wakil bupati dan petugas pengamanan tertutup ketua dprd, untuk satuan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan golongan ii. ketua dan wakil ketua tp pkk, bunda pendidikan anak usia dini bunda paud) serta dekranasda untuk satuan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan eselon ii, sekretaris dan anggota tp ppk, wakil bunda paud dan atau dekranasda disetarakan dengan golongan iii. pegawai non pns dalam jabatan analis bidang tertentu sekretariat daerah kabupaten wakatobi dan tenaga ahli fraksi dprd disetarakan dengan eselon iii. wakil bupati dan kepala skpd, asisten sekda dan staf ahli bupati yang melakukan perjalanan dinas luar daerahketentuan dan diubah dan ditambahkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut uang harian dan operasional luar negerihkmsetdawktb tingkatan golongan negara satuan bupati eselon eselon eselon wakil iii gol. iv gol. iii (us$) (us$) (us$) (us$) amerika utara serikat amerika selatan pole oon pas dato aro pom toon paw pam aro isoname oase dasa amerika tengah eropa barat jerman eropa utara inggris eropa selatan herzegovina spanyol hkmsetdawktbbeberapa ketentuan terkaitsebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati magetan nomor tahun bahwa sehubungan dengan berlakunya keputusan bupati magetan nomor kept. tentang pemberian tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya kepada wakil bupati, maka perlu melakukan perubahan ketentuan terkait pemberian izin perjalanan dinas yang dilaksanakan wilayah provinsi jawa timurampiran iii: peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal januari perubahan atas lampiran iiitingkat pejabat eselon ii) uraian eselon eselon hotel keeianyan tempat oper pb ii.a ii. (pp) yan sensasi a03la tae eadem surabaya,sem surabaya, at cost at cost at cost bupati magetan, tid salinan sesuai dengan aslinya suprapto pas ete hukum san pembina niprja perangkat daerahketentuan lampiran dan lampiran iii diubah, serta diantara lampiran dan lampiran iii ditambahkan (satu) lampiran baru, dengan perubahan dan penambahaaa risdiyanwo, sh, pembina nip lampiran peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal januari perubahan atas lampirpejabat negara (bupati dan wakil bupati) uang taxi uang uraian harian ho'te taxi tempat bbm repr daerah juan transport sensasill.)il. at cost at cost at cost bupati magetan, ttd salinan sesuai dengan aslinya suprapto (ar kepala bagian hukum wojakarisdiyanpo, sh, tania pembina mip lampiran peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal januari penambahan lampiran baru (penyisipan lampiran diantara lampiran dan lampiran iii)pimpinan dan anggota dprd uraian hotel taxi taxi bbm pimpinan anggota daerah tempat transport pimpinan anggota a00 lo. perjalanan dinas dalam daerah kategori s d pp) at cost max. liter kategori pp) at cost max. liter| perjalanan dinas luar daerah kategori kendaraan dinas) at cost at cost max. liter| kategori kendaraan dinas) at cost at cost max. liter| kategori iii kendaraan dinas at cost at cost max. liter| kendaraan umum at cost at cost at cost a23 |oo3o kategori kendaraan dinas at cost at cost max. liter| kendaraan umum at cost at cost at cost kategori kendaraan dinas at cost at cost max. liter|) salinan sesuai dengan aslinya bupati magetan kepala bagian hukum ttd suprapto akan sdiyanyo, sh, tin pembina nip |
rismberikan pedoman dalam pengelolaan keuanganbupati pohuwato tentang pengelolaan keuangan desa. pserkerja pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu (satu) tahusa,etik4berasal dari siaohuwatosatuan tugas sistim keuangan desa tingkat kecamatan selanjutnya disebut satgas siskeudes kecamatan adalah pelaksana tugas tehnis pembinaan pengawasan tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan bupati, kesulitan geografis adalah indeks kejahatan konstruksi sebagai faktor penambah perhitungan alokasi danpara rika bab ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur tentang: pedoman pengelolaan keuangan desa pedoman penggunaan dana desa cc. pedoman pengunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak retribusi dan pedoman bantuan keuangan khusus kabupaten pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf mengatur hal hal sebagai berikut azas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan dan pelaksana pengelola keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan, dan ketentuan lain lain. pedoman penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam huruf mengatur hal hal sebagai berikut prioritas penggunaan dana desa dan penetapan prioritas penggunaan dana desa, tatacara perhitungan, pembagian dan alokasi, standar satuan harga, dan kegiatan yang dilarang menggunakan dana desa. pedoman penggunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak retribusiedoman penggunaan bantuan keuangan khusus kabupatenara bab iii pedomkekuasaan dan pengelolaan keuangan desa paragraf bertindak sebagai approvedinsentif sesuai kemampuan keuangan desa. paragrafmendapatkan bagian insentifbelikanmendapatkan bagian insentif ppipembentukan tim sebagaimana dimaksud pada diusulkan pada saat penyusunan rkp desa. para tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui keputusan kepala desa dan dapat diberikan insentif sesuai kemampuan keuangandiberikan insentif ppid. bagian ketigapada diberi kode rekening. para paragrafdesapertemuan serbagunpenggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada sama desa dengan pihak ketiga, cc. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi desa, parahdesdestikparaceluaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, pengeluaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa, pengeluaran tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, penerimaan lain, pengeluaran jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa, pengeluaran tunjangan bpd, dan pengeluaran tambahkesehatan dkepala dusun, dan pemberian barang pada masyarakat kelompok masyarakat. insentif kepala dusun sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu bantuan uang untuk operasional kepal |pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih, sanitasi, sandang dan pangan, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat tinggal sementara, dan sarana dan prasarana pelayanan dasar sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial dilaksanakan setelah ditetapkan status tanggap darurat, dan harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan kegiatan yang telah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada mengacu pada tanggap darurat yang ditetapkan oleh bupati. kriteria keadaan darurat adalah adanya kerusakan berat sarana dan prasarana yang menyebabkan tidak berfungsimerintahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang yang memerlukan penanganan segera. kriteria keadaan darurat danan telah masuk dalam data warga miskin desa yang disepakati dalam musyawarah desputuskan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan dilaporkan kepada bupati melalui camat. parilaporkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah atas belanja yang dilakukan. paragraf(x4)yang bersifat produktif dan tidak dapat dijual. penyertaan modal pada bum desa ataucairan penyertaan modal pada bum desa atau bum desa bersama wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut berita acara musyawarah desa musyawarah antar desa pembentukan dan pendirian bum desa bum desa bersama: laporan pertanggungjawaban penyertaan modal periode tahun sebelumnya, analisis kelayakan usaha, rencana usaha, dan surat keputusan kepengurusan bum desa perma kades bum desa bersama. para indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi: penyertaan modal dalam bentuk uang, dan penyertaan modal dalam bentuk barang, penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada hurufdalam meliputi: rencana penyertaan modal kepada bum desa telah disetujui dalam musyawarah desa, kelembagaan dan susunan kepengurusan bum desa telah terbentuk, bum desa telah menyusun rencana usaha dalam bentuk proposal yang disampaikan oleh pengurus bum desa kepada kepala desa yang memuat kebutuhan permodalan, rincian kegiatan usaha, proyeksi perkiraan pendapatan, dan proyeksi perkiraan laba dalam kurun waktu tahun depan dengan dirinci setiap tahun, dan usaha bum desa mendukung pengembangan potensi desa. penyertaan modal kepada bum desa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal bum desa. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: besarnya penyertaan modal, dan rencana penggunaan anggaran penyertaan modal. para bagian keempatmekanisme penyusunurat keputusan bpd tentang persetujutujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. partyusulkan pembatalan peraturan desa tersebut kepada bupati untukoyo, dan atau. kejadian luar biasa wabah bencana, dan atau terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomiarpenjabaratauaragraf, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dimaksud pada dilakukan secara nontunai,tas waktu penarikan anggaran dari rekening kas umum desa tanggal desember tahun berjalanarana! angmengenai pengadaan barang jasa desa. kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran, bertindak sebagai makeesuai kebutuhan. pengajuan spp sebagaimana dimaksud pada melampirkan persyaratan spp dokumen pengadaan barang dan jasa (dipersyaratkan pada pengajuan awal), perhitungan pembayaran pajak, bukti dan dokumentasi penerimaan barang jasa tempat, dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sekretaris desa bertindak sebagai ceker (satu) melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan spp sebgai berikutparana (eigarekomendasikan pembayaran jika telah sesuai ketentuan atau menolaksatuan tugas kecamatan bertindak sebagai ceker (dua) melakukan validasi administrasi terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh sekretaris desa sebagai berikut: memastikan persyaratan administrasi permintaan pembayaran telah diverifikasi oleh sekretaris desa, memastikan kesesuaian antara permintaan pembayaran dengan sumber anggaran pada apb desa, memastikan kesesuaian permintaan pembayaran dengan waktu pelaksanaan kegiatan pada rencana anggaran kas desa, memastikan keberadaan dan kesesuaian barang dan jasa yang telah diterima tempat, dan menyarankan kesesuaian besaran nilai permintaan pembayaran terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan. kepala desa menyetujui pengajuan dan bertindak sebagai provetdan buku pembantu pajak pengeluaran atas beban apb desa untuk kegiatan yang diatur secara khusus dikeluarkan oleh kaur keuangan dan dibayarkan secara langsung kepada penerima secara tunai yakni upah kerja hari orang kerja), dan blt dana desa. pengeluaran atas beban apb desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola, dikeluarkan oleh kaur keuangan kepada pihak pemberi barang jasa, secara perorangan atau kelompok melalui transfer nontunai kecuali upah kerja hari orang kerja)dgn cara transfer nontunai pengeluaran atas beban apb desa untuk belanja pegawai, penghasilan tetap, tunjangan, pembayaran insentif dan honorarium, dilakukan secara langsung oleh kaur keuangan melalui transfer nontunaiaragraf semester, laporan pelaksanaan apb desa akhir tahun anggaran, dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. tia kepala desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut penyampaian laporan semester pertama pada bulan juli tahun berjalan, penyampaian laporan akhir tahun anggaran pada bulan januari tahun berjalan, dan laporan penyelenggaran pemerintahan desa paling lambat bulan setelah akhir tahun anggaran. paragraf pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi apb desa kepada badan permusyawaratbulan januari tahun berjayangcamat melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan apb desa pertriwuiii pedoman penggunaan dana desa bagian kesatu prioritas penetapan perhitungan, pengalokasian dan penggunaan dana desa prioritas program penggunaan dana desa berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang berwenang mengurus pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. tatacara perhitungan, pembagian dan pengalokasian dana desa berpedoman pada peraturan menteri yang mengurusi urusan pengelolaan keuangan negara. bagian kedua ketentuan standar biaya dan pedoman penggunaan dana desa kader pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari kader pembangunan manusia kpm) (satu) orang sekaligus merangkap sebagai kader kesehatan posyandu dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa, para kader kesehatan posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa berjumlah (lima) orang, tutor paud ditetapkan dengan keputusan kepala desa berdasarkan rekomendasi kompetensi dari dinas pendidikan kabupaten pohuwato, operator pengelola pendataan paling banyak (dua) orang, bertugas mengurus data profil dan data kemiskinan desa, kader tehnik desa. insentif dan operasional kader pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut operasional kader pembangunan manusia kpm) sebesar rp. (lumpur) bulan insentif kader kesehatan posyandu maksimal sebesar rp. bulan insentif tutor paud maksimal sebesar rp. bulan operator profil dan pengelola pendataan desa, jika dirangkap tugas maksimal sebesar rp. dan jika (dua) orang maka diberikan maksimal sebesar rp. orang bulan kader tehnik desa maksimal sebesar rp. bulan penetapan prioritas kegiatan adat budaya desa disepakati dan ditetapkan dalam musyawarah adat desa penetapan prioritas kegiatan adat budaya sebagaimana mempertimbangkan kemampuan apb desa lembaga adat desa tetapkan dengan peraturan desa dan surat keputusan kepala desa pelaksanaan kegiatan pelestarian adat budaya dan pemberian honorarium bagi penyelenggara adat merupakan satu kesatuan kegiatan. kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa yang merangkap dalam struktur adat desa tidak berikan honorarium. besaran kegiatan adat budaya dan agama desa paling banyak (empat persen) dari jumlah alokasi total dana desa setiap desa. prioritas jumlah kegiatan adat budaya dan agama desa maksimal (enam) kali. besaran honorarium bagi penyelenggara kegiatan adat dan keagamaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa maksimal penganggaran honorarium penyelenggara adat dan keagamaan disesuaikan kewenangan adat setempat. penganggaran kegiatan pemenuhan hunian layak dan sanitasi jamban bagi masyarakat dilaksanakan dengan metode stimulan dengan mempertimbangkan swadaya bagi keluarga calon penerima manfaat. pelaksaan kegiatan pemenuhan hunian layak dan sanitasi jamban mempersyaratkan foto copy surat kepemilikan penguasaan atas tanah hunian, surat pernyataan swadaya dari calon penerima manfaat, dan cc. surat penyataan tanggung jawab pemanfaatan bantuan sesuai ketentuan. rincian besaran bantuan stimulan pemenuhan hunian layak termasuk penerangan hunian dan sanitasi masyarakat hunian layak sebesar dan sanitasi jamban sebesar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, desa secara khusus dapat bantu oleh pihak yang memiliki kompetensi, keahlian dalam bidang tertentu. rincian besaran honorarium atas jasa pihak yang memiliki kompetensi, keahlian dalam bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut jasa pihak ketiga atas kompetensi khusus, mengikuti ketentuan yang diatur dalam pengadaan barang dan jasa, jasa pelatih narasumber berkegiatan yang berasal dari propinsi sebesar jasa pelatih narasumber berkegiatan yang berasal dari kabupaten sebesar jasa pelatih narasumber berkegiatan yang berasal dari kecamatan sebesar jasa pelatih narasumber berkegiatan yang berasal dari dalam desa sebesar jasa penyusunan desain dan rab kegiatan infrastruktur desa sebesar (satu persen) dari total pagu kegiatan, insentif pelaksana kegiatan ppid) (satu persen) dari total pagu kegiatan, operasional pelaksana kegiatan ppid) (nol koma lima persen) dari total pagu kegiatan, operasional panitia lelang pengadaan barang jasa desa 1y6 (satu persen) dari total pagu kegiatan, dan tim penyusun rencana pemerintah jangka menengah desa rencana kerja pemerintah desa sebesar orang kegiatan. bagian ketiga kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa program atau kegiatan yang tidak boleh menggunakan dana desa adalah sebagai berikut: pembangunan dan pemeliharaan kantor desa, bpd dan aula pertemuan desa, dukungan operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan bpd termasuk pendanaan pelaksanaan kegiatan penyusunan apb desa, pembangunan atau pengadaan fasilitas peribadatan, pelatihan orientasi tugas dan atau peningkatan kapasitas bagi penyelenggaran pemerintah desa bagi kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa perjalanan dinas kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa dan atau kegiatan study banding, fasilitas penerangan jalan umum, pembangunan gapura desa atau batas desa dan dusun, pembebasan lahan pekuburan atau lahan yang disiapkan utuk kegiatan pembangunan perkantoran dan layanan, dan pembangunan, perbaikan atau lanjutan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten, propinsi atau pemerintah pusat. para zen gm, program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada kecuali untuk fasilitas penerangan diperbolehkan jika dibangun pada lokasi objek wisata desa, pengadaan lahan aset desa yang diperuntukan untuk kegiatan usaha produktif desa guna peningkatan pendapatan asli desa, pengelolaan kegiatan pelatihan masyarakat dilaksanakan lokasi wilayah desa atau kecamatan, secara swakelola dan atau melalui badan kerjasama antar desa bad) seperti pelatihan bum desa atau bum desa bersama, pelatihan tutor, pelatihan kader pembangunan manusia atau kader kesehatan desa, dan pelatihan kewirausahaan, perbengkelan, home industry dan lain lain. pengadaan ternak kerena pertimbangan nilai pengadaan yang relatif besar maka pengelolaannya melalui bum desa yang dikelola dengan metode penggemukan, penjualan dan pengembangbiakan yang hasilnya dapat dibagi kepada masyarakat. bab pedoman penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah untuk desa anggaran alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pohuwato. add merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh daerah. add sebagaimana dimaksud pada dialokasikan paling sedikit sebesar dan atau memperhatiformula kinerja pemerintahan desa. formula perhitungan dan daftar rincian pengalokasian alokasi dana desa akan ditetapkan dengan peraturan bupati.o0formula perhitungan dan daftar rincian pengalokasian bagi hasil pajak ditetapkan dengan peraturan bupati besaran bagi hasil retribusi untuk desa ditetapkan sebesar (.ara pib.40o (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan retribusi dari masing masing desa. formula perhitungan dan daftar rincian pengalokasian bagi hasil retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi danpala desa mengajukan permohonan pencai.parana naga kepala badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten pohuwato sebagaimana dimaksud pada mencairkan add, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusiadd, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut pencairan add, dilakukan dengan pengajuan permohonan setiap bulan untuk pendanaan kegiatan penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, tunjangan bpd, operasional serta program kegiatan lainnya. pencairan kegiatan untuk pembayaran penghasilan tetap bagi kepala desa, perangkat desa dan tunjangan bpd dilakukan dengan cara pemindah bukan dari rekening keuangan umum daerah rekening keuangan umum desa setiap bulannya paling lambat tanggal bulan berjalan melalui surat permohonan dinasberwenang menunda rekomendasi pemindahbukuan untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, tunjangan bpd jika permintaan kelengkapan data dan pelaporan tidak dipenuhi oleh desa. bagi hasil pajak retribusi daerah dilakukan (empat) tahap sebagai berikut tahap (satu) bulan april sebesar (dua puluh lima persen), tahap (encairan bagi hasil sejak retribusikeuangan asset daerah. prioritas dan rincian biaya penggunaan add, bagi hasil pajak retribusi meliputi, bidang penyelenggaraan pemerintahan desatunjangan bpd, sebagai berikut penghasilan tetap selama (dua belas) bulan kepala desa bulan, sekertaris desa bulan, kepala urusan bulan, kepala seksi bulan, dan kepala kewilayahan bulan. biaya premi bpjs kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar (satu persen) dari jumlah penghasilan tetap. tunjangan badan permusyawaratan desa selama bulan ketua bulan, wakil ketua bulan, sekertaris bulan, ketua bidang bulan, dan anggota bulan dukungan operasional pemerintah desa biaya makan minum rapat tamu, konsumsi berat sebesar konsumsi ringan prasmanan sebesar pengadaan atk atm dan adminstrasi perkantoran, cc. operasional kendaraan pemerintah desa: biaya bbm roda sebanyak lt bulan dan pelumas lt bulan, sewa kendaraan dinas roda dengan kriteria umur ekonomis kendaraan (tiga) tahun dengan biaya sewa sebesar operasional bpd paling banyak dari total pagu alokasi dana desa yang diterima desa, pemberian insentif bagi staf pembantu tugas perangkat desa operator sistim informasi keuangan desa sebesar staff desa dan atau staff bpd sebesar cleaning service sebesar dan insentif pengelola perpustakaan desa sebesar insentif undangan narasumber narasumber propinsi sebesar narasumber kabupaten sebesar narasumber kecamatan sebesar dan narasumber dari dalam desa sebesar insentif kolektor pbb spot dan lunas pbb sebesar rp1. lembar dan dari total tagihan pbb. biaya perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa mengacu pada standar peraturan bupati. belanja peralatan kantor pemerintah desa dan bpd dan administrasi penyusunan laporan. biaya destinasi informasi dan kerjasama media pemberitaan sebesar bulan jasa konsultasi dan bantuan hukum pemerintah desa sebesar bulan pembuatan media publikasi, transparansi dan kalender pembangunan desa. penganggaran kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan mendesak. bidang pembangunan desa, dan rabinsentif dan operasional pelaksana kegiatan pembangunan penyusunan rab dari total alokasi pagu kegiatan insentif pelaksanaan kegiatan dari total pagu kegiatan operasional pelaksanaan kegiatan dari total pagu kegiatan tim pengadaan barang jasa desa dari total pagu kegiatan pembangunan lain lain yang dipandang perlu dan atau mendesak. bidang pemberdayaan masyarakat: peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan tam. antara lain bum des,ti tpo dan paud tk, biaya musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun dan ataukegiatan siap siaga bencana, dan biaya lainnya yang dipandang perlu dan atau mendesak, bidang, dan program pembinaan lain lain yang dipandang perlu dan atau mendesak. program kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan dalam pemanfaatan add, bagi hasil pajak retribusi adalah penggunaan operasional bpd untuk kegiatan pembangunan dan belanja modal pembangunan kantor bpd, pemberian insentif keagamaan yang merangkap tugas sebagai kepala desa, perangkat desa dan bpd, dan pemberian honorarium adat bagi penyelenggara adat yang merangkap tugas sebagai kepala desa, perangkat desa dan bpd. bab pedoman penggunaan bantuan keuangan khusus kabupaten pemberian bantuan keuangan khusus tinentuan keuangan khusus kepada desa bersumber dari apbd yang dialokasikan kepada desa. bantuan keuangan khusus kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan berdasarkan permohonan usulan dari desa,bantuan keuangan khusus kepada desa yang peruntukannya telah ditentukan oleh pemerintah daerah digunakan tunjangan kinerja kepala desa, insentif kbd dan sub kbd, dan dukungan pelaksanaan pilkades dan atau pil bpd. bantuan keuangan khusus kepada desa berdasarkan permohonan usulan dari desa digunakan sesuai program usulan yang disetujui oleh pemerintah daerah. penerima bantuan naungan khusus yang dimaksud pada dan adalah desa. formula perhitungan dan daftar rincian pengalokasian bantuan keuangan khusus untuk desa ditetapkan dengan keputusan bupati. kepala desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus,,, kepala badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten pohuwato sebagaimana dimaksud pada mencairkan bantuan keuangan khususbantuan keuangan khusus dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut pencairan dilakukan pertriwulan dengan pengajuan permohonan pertriwulan untuk pendanaan kegiatan tunjangan kinerja kepala desa dan pembayaran insentif kader, pencairan kegiatan yang bersifat khusus seperti pelaksanaan pilkades dan pil bpd diatur secara khusus adapun rincian tahapan pencairan bantuan keuangan khusus dilakukan (empat) tahap sebagai berikut tahap satu) bulan april sebesar dua puluh lima persen), tahap ara ) pencairan bantuan naungan khususnaungan asset daerahsanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui perangkat daerah kabupaten. pembinacc., dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa. anggarandan pengawas, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi ketatausahaan, fasilitasi pelaporan, dan fasilitasi pertanggungjawaban. pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada meliputi validasi kelengkapan administrasi pencairan dari rku desa pemeriksaan kelengkapan surat pertanggungjawaban spj), dan cc. monitoring dan evaluasi pelaksanaan apb desa. dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa camat mendelegasikan tugas pelaksanaan kepada satuan tugas sistim pengelolaan keuangan desa tingkat kecamatan satuan tugas sistim pengelolaan keuangan tingkat kecamatan diusulkan oleh camat dan ditetapkan dengan surat keputusan bupati satuan tugas sistim pengelolaan keuangan desa tingkat kecamatan berasal dari unsur pemerintah kecamatan, terdiri atas orang yakni satu orang berasal dari sekretaris kecamatan dan atau kepala seksi, bertugas sebagai koordinator, dan satu orang lainnya diusulkan berdasarkan kompetensi dan pengetahuan tentang sistim pengelolaan keuangan desa yang bertindak sebagai anggota satgas merangkap sebagai ceker biaya fasilitasi dan pengawasdan bab vberita daerah nomor tahun tentang pedoman pengelolalampiran keputusan bupati pohuwato nomor tahun tanggal januari tentang pengelolaan keuangan desa. format kode rekening daftar kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan bidangpenyelenggaraan pemerintahan desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berisinana man mean ma(lain lain kegiatan sub bidangsarana dan prasarana pemerintahan desa yen sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik pelayanan administrasipengelolaan administrasidan kearsipan pemerintahan desa paraara partisipatif |joo lain lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, aradesa pembahasan apb des( muses, musrenbangdes pra musrenbangdes, dll., bersifatkepada masyarakat lille8|aaa uea s|s5l| administrasi pajak butirpara mana bidangpelaksanaan pembangunan desa bidang pelaksanaan pembangunan desa berisigo2|too lain lain kegiatan sub bidang pendidikan l2l2|desa l2l2| os:o0pemeliharaan embung milik desa l2131pembangunan rehabilitasi peningkatan pemakam|9o lain lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lokalalai pemeliharaan fasilitas jamban umum umum, dll pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa permukiman pemeliharaan sistem pembuangan air limbah drainase, air limbah rumah tangga) ajaluikbantuan subsidi air dan subsidi listrik lain lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan 2ssos lain lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup alel sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika |2le|o1 '2le|.o3| pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasidan l2lel9o lain lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan naa ang erat mam tar|7loo lain lain kegiatan sub bidang energia sumber daya mineral loli sub bidang pariwisata lo|ls pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa l2|s| pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana |also| pengembangan pariwisata tingkat desa |goo lain lain kegiatan sub bidang pariwisata ana ama lo. bidang pembinaan kemasyarakatan desa bidang pembinaan kemasyarakatan berisimendukung proses pembangunan desa yang mencakup: ana, pengawasan pelaksanaan jadwalronda patroli dll) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan ketertiban olepemerintah daerah, dll) skala lokal desa pelatihan kesia siahaan tanggap bencana skala lokal desa penyediaan pos kesia siahaan bencana skala lokal desa |1l bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin pelatihan penyuluhan sosialisasi" erina23 lain lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan aan raga pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan kiki pembinaan karang taruna klub kepemudaan klub olah raga alas igo. lain lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga ann ialahla lain lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat" nae ann bidang pemberdayaan masyarakat desa bidang pemberdayaan masyarakatmencakupsub bidang dan kegiatan yang diarahkan untukmeningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakatdalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: para, lal: pembangunan rehabilitasi peningkatan pelabuhan perikanan bantuan perikanan bibit pakan dst lalai pelatihan bintik pengenalan teknolog tepat guna untuk '4l1ilo dan pengolahan'4l2l| bantuan subsidi pupuk, harga jual dan beli hasil pertanian lain lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan la4l3|13loo lain lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa men aaa ajal sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan(penyandang disabilitas |4l|lalu lain lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan a4lsan menengah pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan lain lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecilan menengah gatal. sub bidang dukungan penanaman modal k|el9okecil level desa bag erna pembentukan fasilitasi pelatihan pendampingan kelompokusaha ekonomi produktif(pengrajin, pedagang, l9dan mendesak desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan daruratdan mendesak: siro sub bidang penanggulangan bencana penanggulangan bencana sl2|l sub bidang keadaan darurat keadaan darurat isi3l.|kode rekening uraian label| lal (pendapatan aah pendapatan asli desa '4lili| hasil usaha bagi hasil bum des sanjo mainan bae asia pengelolaan tanah kas desa tambatan perahu tempat pemandian umum jaringan irigasi desa alla pelelangan ikan milik desa kios milik desa ali lola pemanfaatan lapangan prasarana olahraga milik desa jalil2|9o | lain lain aras swadaya, partisipasi dan gotong royong swadaya,partisipasi dan gotong royong l4l1 | |oo lain lain swadaya, partisipasi dan gotong royong lalaljal lain lain pendapatan asli desa hasil pungutan desa jala |al9o lintasan jalal irranster oo 'al2ali| danareksa jaka saka bana k13 oon bagian dari ajak dan retribusi daerah kabupaten kota bagian dari ajak dan retribusi daerah kabupaten kota pelarit1|aa!' a|3fel| bunga bank ja|s3jejak| bunga bank lain lain pendapatan desa yang sah |9o lain lain pendapatan desa yang sah (belanja sl1| belanja pegawai "5l1l1|isil3|istilah| tunjangan bpd tunjangan kedudukan bpd tunjangan kinerja bpd ara belanja barang dan jasa arepeta (ai foe than perikanan barang konsumsi ian minum: |los| belanja bendera umbul umbul spanduk sja belanja pakaian dinas seragam atut sayprfbo petani barang perlengkapan lainnya stage eamiadasa honorarium sae oor| belanja yasa honorarium lainnya sale hanja perataan dinas saja bammagasasewa (sjafajso| batanjasasa sewa lainnya lele) jopeamaopeamonsi pelanggan salsloo| belanjasasa kuno pos tiro s|afs|oor| belanja operasional perkantoran lainnya isl2le| belanja pemeliharaan left belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat is| |6lo2 belanja pemeliharaan kendaraan bermotor sales belanja pemeliharaan peralatan) "sle teja belanja pemeliharaan bangunan |5l2|6l|o5 belanja pemeliharaan jalan sele sean emeihasan jembatan oor belanja pemeliharaan irigasi saluran sungai embung air eos belanja pemeliharaan jaringan dan informasi listrik, telepon, |alonso | belanja pemeliharaan lainnya por belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat sl3| belanja modal cats belanja model pengadaan tanah lsirioof saja modal pengadaan tanah lainnya pulse| belanja modal peralatan, mesin, dan atau berat. isfaloo belanja modal peralatan alat ukur (susilo8 belanja modal peralatan khusus kesehatan '5s| |2lo9g belanja modal peralatankhusus data belanja modal peralatan, mesin, dan alar berat lainnya lafal hanja modatkendaran "sala or| belanja modal kendaraan lainnya sat belanja modal jalan prasarana jalan is| |e| belanja modal jembatan is| joi belanja modal honor tim yang melaksanakan kegiatan eo2 belanja modal upah tenaga kera) slafelosh bomnya most banana slololoa belanja moga sewa pertahan sale) hanya modal invasi embung atr sungai drainase atr safe hanja modal jaringan instalasi sae belanja modal honor tim yang melaksanakan kegiatan |sjo2 belanja modal upah tenaga kerja sales belanja modal bahan baku i5| |soa belanja modal sewa peralatan seo petanya madatiainnya solor belanja modal usus pendidikan dan perpustakaan slololoe beam wogatknusus olahraga poros belanja modal khusus kesenian kebudayaan keagamaan sjaloloa belanja modal tumbuhan tanaman 5lolos belanja modatttewan sjalshporf belanja mogattaimnya alone armeraaa satrpoeeanjaak mertua pem biaya beli| penerimaan pembiayaan telah citra tahan sebelumnya 'ejogorlonp sia tahun sebelumnya . le|i|2jo1 pencairan dana cadangan puja tai tujuan kekayaan desa yang dptamtan "tiger masi penjualan kekayaan desa yang dipisahkan lafal irenermaanembiasaantainnya (ajajoperf penamaan pembiayaan lainnya samaran emban ejaan| temtentutan bana cadangan falnfor| pembentukan banacadangan thefa pemetaan modal desa (ofafalonj pemeran mosatbesa slalom pengeluaran pembiayaantainnya tofafoipor| tentukan perayaan timnya lampiran format rancangan peraturan desa tentang apbd kepala desa. siswa kabupaten . peraturan desa . nomor seconde tahun. vansbelanja desa pan surplus defisit emsaungan pembiayaan desa penerimaan pembiayaan panen pengeluaran pembiayaan selisih pembiayaan (a b) pan taka asasi, lampiran sebagaimana dimaksud dalam memuat:net ditetapkan gie cnsutssiakesna pada tetiggah.eno owovesayne kepala desa are ttd (nama) diundangkan di. pada tanggal. sekretaris desa.ooo. ttd (nama) lembaran desa.tahun.nomor. lampiran peraturan desa. nomor. sei tahun obesa gg . kode uraian anggar sumber oma panam apem toe ea biasa penyelenggaraan oamamatntam th. ag kartu keluarga dll) iijorsjajoamubematnaa pelaksanaan pembangunan zea toozjnpejejesamataai penanggulangan jaman kawat penjara bia na. do: dea: bnn mak sang dak sasa, beam na, bea pra kepala desa keterangan cara pengisian kolom diisi berdasarkan la,sindparalampiran iii peraturan kepala desa tentang penjabaran apbdesa kepala desa . kabupaten riscekeisan peraturan desa( agarbelanja desa tahun anggaran . terdiri dari: pendapatan desa pendapatan asli desa zaman ( palari) transfer poenihkaag lain lain pendapatan yang sah man jumlah pendapatan buas alan belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa rp. bidang pembangunan nan bidang pembinaan kemasyarakatan kipas bidang pemberdayaan masyarakat sao nan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa menara jumlah belanja surplus defisit) pen pai pembiayaan desa penerimaan pembiayaan bee pengeluaran pembiayaan riiosemessna tetap kat sana pada tanggal :.oo.o.c [email protected]. kepala desa ttd (nama) diundangkan di. pada tanggal. sekretaris desa . nama berita desa .::. tahun . ii. nomor cc. para lampiran lembar evaluasi apb desa desa kabupaten kecamatan desa apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari desa secara lengkap keputusan hasil musyawarah bpd pemdes tentang apb apakah pengajuan rancangan pemdes pembahasan dan penyelamatan desa pemdes tentang tentang apb desa atau rancangan pemdes tentang apb perubahan apb desa harus pemdes tentang perubahan apb desa desa perubahan apb desa (lihat diajukan kepada bupati dilakukan tepat waktu tanggal keputusan) atau camat untuk dievaluasi enapb pemdes tentang desasad bean sik bagan men: apakah estimasi pendapatanrasionalmen rasional dan realistis, serta didapatkan pemdes tentang pungutan, dll) secara legal dan telah diatur dalam peraturan desa apakah estimasi pendapatan desa yang dan realistis tou u apakah penempatan pos belanja telah undangan semua kegiatan belanja desa telah.siap dan tunjangan kades dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, .tunjangan dan operasional bpd, dan .atau perlu tentang penetapan yang ditetapkan dalam peraturan siap kepala desa dan bupati. perangkat desa besaran tunjangan dan operasional peraturan bupati tentang add bgi untuk anggota bpd, serta insentif atau perlu tentang penetapan kepala dusun dianggarkan sesuai yang siap kepala desa dan ditetapkan dalam peraturan bupati.segel dan geografis standar harga) naa ibk sis. men djetanarcaanseanpemuambenal seiman apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada bum des apakah penyertaanmodal pada bum des, telah sesuai dengan peraturan peraturan desa tentang pembentukan bum des dan perundang undangan dan ditetapkan hasil analisa kelayakan usaha melalaui peraturan desa dan memenuhi pada evaluasi perubahan apb desa, jap pada pos penerimaan pembiayaan terdapat lpa tahun anggaran para sebelumnya pada evaluasi perubahan apb desa, beda apakah lsatgas nama jabatan. senkusermesukenasnaka hasil evaluasi (coret yang tidak sesuai): untuk disetujui bupati untuk diperbaiki desa tea lampiran peraturan desa tentang perubahan apbdesa kepala desa . kabupaten .., ann .dan seterusnya, perancang dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa . nama desa)sena berjumlah rp. bertambah berkurang serutan rpisssssng as) sehingga menjadi rp., (.. belanja desa semula sena densa bertambah (berkurang) jumlah pendapatan setelah perubahan rp. surplus defisit) setelah dendanenisunas perubahan pembiayaan desa desa lag pin penerimaan pembiayaan perpaduan semula iup hheaatukanas bertambah (berkurang) pan wali okinawa jumlah penerimaan setelah perubahan penerimaan pembiayaan sumo onawakad semula kenamaan bertambah (berkurang) esa misadijjj. ditetapkan. pada cana gal s.o ic iistnesnei kepala desa. erwendane anakan diundangkan di. pada tanggal. nama sekretaris desa seeker er oeneroomanoo. nama berita desa m.zatnnroo tarun siessaraane nomor wezsemu meja bertambah (beku sumber rang) dana rekan uraian anggaran rp.) uraian anggaran rp) ee . leo too eoo. tni kepala desa, sarinah cara pengisian: . periang kolom diisi dengan kode rekening berdasarkan ("datangerta me4 peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. bak kepala desa. senessseiseeskesesa kabupaten, wovnsesssssidas peraturan kepala desa . nomor . tahun . tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran sanssnis nona.coo.i .dan seterusnya, memutuskan: menetapkan peraturan kepala desa tentang perubahan anggaran pendapatan desa . tahun anggaran . anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran .semula berjumlah . bertambah berkurang sejumlah . sehingga menjadi ee. dengan rincian sebagai berikut pendapatan semula pun anna bertambah (berkurang) desah jumlah pendapatan setelah perubahan rp. belanja desa semula one koh madani bertambah (berkurang) bmbukia jumlah pendapatan setelah perubahan rp. surplus defisit) setelah prana aman perubahan pembiayaan desa desa pep sena tan penerimaan pembiayaan pepes shield ana unta semula pan tan bertambah (berkurang) semi sisa digosok jumlah penerimaan setelah perubahan penerimaan pembiayaan eren semula been bahkan bertambah (berkurang) plan kan semena tunnel dvd seakan kepala.desa sensei nama diundangkan di. pada tanggal. nama berita desa . nama desa) tahun . nomor . para penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa lampiran pemerintah desa lo. peraturan kepala desa nomor. tahun. tahun anggaran . tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa semula menjadi bertambah sumber kode keluaran anggaran keluaran anggaran |(s ukur rang) dana rekening uraian output uraian output rp) rp) ann .:,:,,e, ae mao liu ter kepala dosa, seki. lampirandana desa, ) sesuai tidak sesuai adav) ann (gai . pagan ann format akuntansi kuitnarp. untuk desa. kecamatan. terbilang pohuwato, . mengetahui, yang menerima, kepala desa. bendahara desa. format verifikasi pencairan dari rekening kas desa oleh satgas kecamatan. hasil pemeriksaan ( ) sesuai tidak sesuai ada ketentuan surat permintaan pembayaran dan lampiran kecanahnaman basa para rincian perhitungan rencana pembayaran pajak laporan realisasi penggunaan anggaran dan pembayaran pajak tahap sebelumnya. dokumentasi pengadaan barang, dan progres kegiatan tahap sebelumnya.,.memenuhi perbaikan desa tipologi desa) desa tanpa kemiskinan dan kelaparan il. desa ekonomi tumbuh merata desa peduli kesehatan desa peduli lingkungan desa peduli pendidikan desa ramah perempuan desa berjejaring desa tanggap budaya desa yang berkaitan desa tanpa dengan kegiatan kemiskinan, pemulihan ekonomi desa tanpa nasional sesuai kelaparan, kewenangan desa desa sehat program prioritas nasional sejahtera, sesuai kewenangan desa keterlibatan perempuan adaptasi kebiasaan baruima gapik rekomendasi ini dibuat pada tanggal satgas sistim keuangan desa kecamatan . fo| ama lampiran vii format verifikasi pencairan pemerintah kabupaten pohuwato satuan tugas siskeudes kecamatan ll. lembar verifikasi spp pemohon kepala desa nomor spp tanggal spp desa kecamatan surat permohonan pencairan rencana penggunaan dana rpd) spp penarikan dana bukti setoran pajak rekening koran tiap bulan (ega sumber dana pendapatan asli desa des) alokasi dana desa add) dana desa dds) pbhnilai spp total s d sisa jaman ane daun nan msn dana menndeie: catatan dikembalikan diterima satgas satgas verifikasi spp permohonan pencairan dari rsud des pemohon kepala desa tanggal desa kecamatan surat permohonan pencairan dana transfer surat pernyataan penggunaan dana transfer lembar konfirmasi dana transfer laporan realisasi dan bukti pembelanjaan apb desa bulan sebelumnya spam pemdes apb desa dan laporannya para pemdes apb desa dan laporannya pemdes apb desa dan laporannya sumber dana il) pendapatan asli desa des) cj) alokasi dana desa add) dana desa dds) lj) pbh lx)total s d nilai spp rek. saat ini catatan dikembalikan tgl. para verifikasi diterima satgas satgas siskeudes siskeudes bupati pohuwato, saipul bunga dan bem mbm uni gen ikasidikglupadamprerata. (kago fuscum jas. mre.# oan ast.me.rem sedia jalur sma ata ham |
ep, bupati pohuwato provinsi gorontalo peraturan bupati pohuwato nomor tahunpohuwato tahun anggaran maka perlu menetapkan peraturan bupati tentanghitungan pengalokasian alokasi dana, desa bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan bantuan keuangan khususkecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat. opo perancang camat adalah kepala perangkat daerah kecamatan se kabupaten pohuwaasar adalah alokasi yang dihitung berdasar. add formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, angka angka kemiskinan, luas wilayah serta indeks kesulitan geografis. bagi hasil pajak dan retribusi daerah selanjutnya disingkat bhp rd adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah. bantuan keuangan khususdesa yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuadd tahun sebesar (lima puluh miliar rupiah) yang rinciannya tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pengalokasian rincian besaran add untuk setiap, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah serta indeks kesulitan geografis, dan alokasi kinerja pemerintah desa. penetapan besaran addformula serta add kinerja pemerintah desajumlah kebutuhan tunjangan bpd ditambah jumlah kebutuhan operasional pemerintah desa, dan bpd. besaran add formula yang diterima oleh desa sebagaimana dimaksud pada adalahbesaran add kinerja adalah penilaian atas indikator kinerja pemerintah desa tahun terhadap pelaporan ppd dan laporan hasil kinerja pengawasan bpd, besaran lpa anggaran pendapatan dan belanja desa, dan besaran pendapatan asli desa tahun sebelumnya. alokasi add wajib sebesar (sembilan puluh empat persen) atau sebesar rp. empat puluh tujuh milyar rupiah) yang diterima oleh desa merupakan alokasi yang dibagi kepada setiap desa berdasarkan kebutuhan ketersediaan jumlah kepala desa, perangkat desa, jumlah pimpinan dan anggota bpd dan ketersediaan operasional pemerintah desa dan bpd. alokasi add formula sebesar (satu persen) atau sebesar rp. lima ratus juta rupiah) yang diterima masing masing desa merupakan alokasi yangdengan bobot perhitungan berikut (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk, (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan, (sepuluh persen) untuk luas wilayah, dan (empat puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis ikg). penghitungan add"ohuwato rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten pohuwato rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten pohuwato, rasio ikg setiap desa terhadap ikg desa kabupaten pohuwato kab alokasi formula kabupaten pohuwato. alokasi add kinerja pemerintahan desa sebesar (lima persen) atau sebesar rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh desa merupakan alokasi yang dibagi bedasarkan penilaian kinerja pemerintah desa sebagai berikut kelengkapan laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan laporan kinerja pengawasan bpd mendapatkan alokasi rp. (sepuluh juta rupiah), pai besaran lpa tahun dengan rincian bobot rp. s d rp. dialokasikan sebesar rp. bobot rp. s d rp. dialokasikan sebesar dan bobot iii lebih besar dari rp. tidak mendapatkan alokasi. pendapatan asli desa tahun dengan rincian bobot lebih dari rp. mendapatkan alokasi rp. bobot rp. s d rp. mendapatkan alokasi rp. dan bobot kurang dari rp. tidak mendapatkan alokasi. besaran add setiap desaaddiii bagi hasil pajak hasil retribusi daerah pemerintah daerah mengalokasikan bagi hasil pajak desa pada anggaran pendapatan dan belanja daerahbesaran alokasi bagi hasil pajak desa sebesar rp. (satu milyar seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dialokasikan sebagai berikut enam puluh persen) atau sebesar rp. (enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah koma empat puluh sen), dan empat puluh persen) atau sebesar rp. (empat ratus empat puluh lima tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah koma enam puluh sen). besaran alokasi bagi hasil pajabagi hasil pajapemerintah daerah mengalokasikan bagi hasil retribusi desa pada anggaran pendapatan dan belanja daerahretribusi daerah dari masing masing desa. besaran alokasi bagi hasil retribusi desa sebesar rp. (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dibagi secara merata kepada seluruh desa. para besaran alokasi bagi hasil retribusi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. pedoman penggunaan bagi hasil retribusibantuan keuangan khusus bkk bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah yang dialokasikan kepada desa. bkk sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada desa dalam rangka tunjangan kinerja kepala desa, insentif pemangku adat desa palopo, dan penyelenggaran pemilihan kepala desa. besaran alokasi bkk sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan dialokasikan sebagai berikut tunjangan kinerja kepala desa dialokasikan sebesar (satu milyar dua ratus dua belas juta rupiah) sebesar rp. (satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), mik) cc. penyelenggaran pemilihan kepala desa sebesar rp. (satu milyar rupiah), dan insentif pemangku adat desa palopo sebesar rp. (delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). besaran rincian alokasi bkk setiap desa tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini. pedoman penggunaan bksanksi dalam hal desa tidak menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran, bupati dapat memberikan sanksi administratif. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada berupa penundaan penyaluran add, bagi hasil pajak, retribusi dan bkk dalam hal bupati belum menerima dokumen laporan, b.terdapat sisa anggaran untuk ditunda pengaturannya. penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sampai dengan sisa anggaran (tiga puluh persen) tahun sebelumnya terealisasikan. sanksi sebagaimana dimaksud dalam berakhir dalam hal: dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf telah diterima, b.sisa anggaran (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf terealisasikan: dan para ) terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah untuk disalurkan. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi sampai dengan akhir bulan november tahun berjalan, maka add, bagi hasil pajak retribusi dan bkk tidak disalurkan rkd dan menjadi sisa rsud.standar datau berita daerah kabupaten pohuwato tahun nomor .jh pop saraf koordinasi oo , | snn .onknkanan ie. non go , none lampiran peraturan bupati pohuwato nomor tahun tanggal: januari tentang tata cara perhitungan pengalokasian alokasi dana desa bagi hasil pajak bagi hasil retribusi dan bantuan keuangan khusus kabupaten pohuwato tahun anggaran alokasi kinerja kecamatan nama desa alokasi wajib bobot pemerintahan rasio jumlah rasio indeks karo alokasi pagu pan desa jumlah milan bobot penduduk jumlah aus formula dra: penduduk penduduk miskin penduduk bobot wilayah wilayah geografis kesulitan miskin geografis lara. teatr lala jual wol laslajluslua| uga tag ko urug:a:ag je given pop torosiaje jaya ooo| oil|o.oo| ,s3| o,0o| ooo| ooi|look| s.i6246e| popavato popavato o,o1| ooo| o,0o|o,0o| o.0o| o.oo| j|ooo| pop telaga o,o1| ooo| 3o| o.01jo,of| is,9a| o,oo| ooo| .c2| oo1|logo| 0o1| pop torosiaje so,love| o,o1| o,oo| o01|o.o| o,00o| ooo| are| ooilooi| s.oo.sia| pop bukit tingi ,00ge| o,o1| ooo| o.o|o.o| o,0o| ooo| o.oi|logo| 0o00o| pop tunas harapan ,00ve| s4o| o,oo| ooo| o,o|o,o| 228e| ooo| a7,s| oo2|joo| se9r.a3a pop trikora so,doge| s21| o,o1| ooo| |o.o| o,0o| ooo| 3i,s7| o.oi|joo| .is8| pop sambal 7so| o,o1| o,oo| 1is| o02|oo1| 6e,2a| ooo| ooo| ass3| ooilooi| pop telaga biru 80o,0oge| .1s6e| ooo| sa| oo2jo.i| ooj| ooo| s2a8s| oo1|logo| s.78a. pop bumi bahari ,000e| o,o1| o,oo| as| oil|ooo| o,of| o,0o| 2s,so| ooi|logo| o0, .9e3.00o7| (levitt levitt so0. .s17| o,oo| ooe|oo2| sas| o,oo| o.0o| ooi|logo| 1a. (limit wonggarasi barat| o,oo| ooa jo.o2| o.0o| ooi|logo .97e. jlemite ilmu o,oo| 2e| solo.oof| o,a| o,oo| ooi|logo| (limit |limit utara o,oo| oil|ooo| .2s| o,o| o.oo| ooi|logo| 0o01| 3si38e7| limit kenari o.o1f ooo| 10s| oo2j|o,oi| ooj| ooo| seo8| o.o1|ooo| 0o01| limit wonggarasi tengah o,o1| o,oo| oo2 jo.oi| ae,o9o| o.oi| ooo| se,oo| o.oi|logo| .60o0| s29. (limit suka damai ,000e| 9es| o,oi| o,oo| mojo.oof| 7o,s3| ooo| 27o| ooilooo| (limit tabalong s14| o,0o| o,oo| mojo.foliosa7| ooo| |logo o0, pandangan motolohu s06. 8o,o0o0e| o,oo| mojo.oo| o.oij o.oo| ooo|ooo| pandangan |imbau o,oo| sil oil|ooo| se73| o.2j| ooo| |ooo| o0, pandangan manunggal karya o,o1| ooo| oo1|o,oi| ooi| o.oo| 237a| o.o1|ooo| o0. pandangan sidorukun ,000e| 79a| o,o1| o,oo| si| joel|ooi| ,ss| o.of roof ooi|logo| sso431i pandangan sarimurni o,o1| o,oo| 2s| mojo.oo| 2s, o,if| o,oo| se,ss| o01|logo| o01i| pandangan hula sos. ,000e| o,oo| ooj|ooo| sess| o.o1| ooo| sapi| o,o1|ooo| .o28g| pandangan omayuwa .s97| o,oo| ooo jo.oo| o.of| ooo| ooi|logo o001| 3si8173| pandangan aula e| o,oo| sel o,oi|ooo| sa,oa| ooo| 3ies| o,o1|ooo| o01| s.o27. pandangan patuh o,o1| o,oo| s7| o.o2jo.1i| 2s,so| o,o1| o.oo| s2so| ooilooo| 0o01| pandangan baturaja o,o1| o,oo| ooo|roof ,0a| o,of| ooo| 2a,0a| oo1|ooo| o0i| 2s8se119| pandangan peramban o,oo| so| ooj|roof| o,of| ooo| o,o1|ooo| pandangan motolohu selatan sso| o,oo| ooojooo| oif ooo| sz7a| oo1|ooo| o01| .so8.8o00o| pandangan sidowonge o,oo| mojo.oo| so2s| o,oif| ooo| o,o1|oo1| o001| si78234| marisa marisa selatan o,oo| e3s| ooj|ooo| ss7| roof o.oo| |ooo| marisa marisa utara ,00g6| o,o3| tool 3s| ooijooo| o,o| o.oof ooiloool sso8so1| |3a marisa teratai ,00g0| o,o2| o,oo| s7| oo2j|ooi| s,8o| o.o| ooo| 3es2| o,o1|ooo| .se8.o7e| marisa pohuwato o,o1| o,oo| ooi|ooo| o,so| o.ooj o.oo| 3e.o7| |ooo| o0, .24a.7a9 marisa batubilotahu .oog| o,o2| o,oo| mojo.oo| o.o| ooo| ooilooo| .00f| ik4 ( (er area gesisono1f neoooef 2ang neo eno aren (css gitaris pohuwato timur o |.o ge01s0a01| onl o o o asof 002f esl o0| roof issue o0o| 2s2lo o0ol j so gitaris butana assasoaot| too topooooo| aesloo 0o1f 57fo oop o0o| o00| es, tool rara (osolpasuae ibunya assasoaor| 4ooo| 0o1f ooo| ssh o01| ooh aise| o00| o0p ooh sara joatgpasuar isinya assasoaorf apoel 1so7fo 00rb tool om) roof to2ss| oo2| se201s orasi (oa2 pasar seisi gasasoso1| t000000| 1ses| o0o1f o0o| pl mao meh assure, sos oo) (as asmat tumbuhan oassasoor 3choose| s0o00o0oo| to2h o0e| sosio sesal ooh ooh istana sae jas tpasuae italo asaasosor| model o o oo| ssh tool eol sang jaspasuar itoumam aerosol| yoon| topooooo| wali o ash ooo| song 202el ooh oo, (oopasuar buku sya d267resor| 4000e| wesel o01| ooo| 32h ooo| cash oo2| 20se| ass joarparuar kemi goasosso1| 4000e| 100000o0| 720f tool cool total ooo| 2ssel assure (ae patianggo iiloheuma sssseator 100000oo| | o02| roof oo0| corpo aras ooh open (oo ipariangso baliye asaasosot| t000ooo| 16e| | ooo| ooo| as7h o00| 2oss sos ses ariana ( sopaiangso suka makmur |.dosa716mor| teolog| 1s0e| is) roof ooo| s2sho o00| o00| snp asasi| s2s.2s5 (osi jpasiangso tanaka sos067or| oos| oo2| 21sho oo0| o0| 2sah 00l ros2e (s2 pariangsio dome ds97i67o1| 100cbooo|l | 00o| c| ooo| ooo| areal o01f o00| arash sos ( so tpatiangio (depo as103e7or| teolog| reel o o01| 00ol sll ooo| moore| o0o| 2esh rose aer radius jpenakasat teolog| y0000oo| 2nes|ooo0z| loo 2o0oh aral amal (os radii pancakes 3s10367o1| 1o0o0se| 3al ooo| 2roh (csoatudii itakarisya 4sa767o1| | | tool ooo| sil oo0| o0o| ae0el 001i, eeorool si.ce0.o00 os7 jratuaii jkatimas | 3srosemo1| to0ooe| oe1l | 0oof ooo| loss| ooo| seal tool sae seramai ikatan 426770s01| 40005e 8se| | 00ool ooo| 7a2loo00| areal o01f das02s (oso iretuaii juri puncaknya asia3emo1| teolog| tools| o01| 00oof sl oo| cool ooh scorer (ooo tratuais ritopai o o |o arasosno1| 10000ooo| 00oof sal sal 000i obesa (rei bengis ipopaa dssasoso1| .aso| | 00of i ooo| roof ssel o00| ooh san sea (cea ibenik ikea bau ssoasoso1| 3000ne| t0000000| 001f o0o| tos ooe| oo1f rosso o0af o00| a7a7floor oo, (ces ibenik karangan 426m7oso1| ooo| oo ces| tool oo| ooo| toba7f oaf o00| asih ooh soo a00 sea (cea pengion pageno) o soosi7so1| o0oel asal tool oo| roof co17f ooh c0sef ooh 000i assets (es ibenik itutamopui dasasoso1| 3oo0se| tooeoooo| 13s7| 001f tool oof roof arah ooh ooh 0ooo (oo jpuntuia jituava o 1o oer aah o03| o01| a72e|o oo0| s2ah ooh senat, (oe7 jpuntuia ikawaindan sa1asasi1| t0000ooo| g10f 001l sop s7al o00| sol o01l ooh sopan asa. sn2. (res jpuatuia (matuduyunu 385183s01| tooooooof 001f seh ooo| asal o00| 2sr2l ooh senar soo ra0. buntu pantura vm |o72season1| t0000ooo| 000f toh oo| o0o| sal oil sososrel lpuatulia buntut telah 4oow| 1000000o| 0oo| mah oo1f oo1l each cool 2020p (ori lbuntutia (atuduyunu utara) toooone| oo1f ooo| 22h ooo| hao7f ooo| o00| 2esh o01| 00o| s2000e2 (oa pantun jsipatana ssasoso1| t000000o| 1sso| 0o1f o0ol 2eso o00| 2area 0ooo oto (oa puhiaaan bumi ssseesno1| teolog| 00ol aah sej seal oo, o01o sis2sol, ra.es0.c00) (na uhiadaa buntut barat o |.o7 5258967o1| o02| te7l oaf o01| isra o00| asset| (5s ibuhiadaa buntut setwan 3777167o1| 28000s| tooooooo| 130elo 6ef cool amp 22sh massanya| (no lputiadan (buhiaaa 7sasis1| tooooooo| too| 00ool eel ooo| s7aho o0o| ios hassan o00) (or putaran mekarkan |.oo sornerass| 12se| 000l 00f s2sara .a02. (ore putaran puma saya o|o 4s0560mo1 1ses| 00ool tool s22ho oo) 2asal sms (5o jpuhiadaa padang )oo o1.o sis61e7o1| ss000000| seal oo1l tool ael o| saat o0o| sel soo ass (oso ibuhiadaa moovitapp s27167o1| tass| 00o| al ooo| roof as| o00| 2ish ooh 000i sate ser ooo csi manggarai wanggarssi timur |.oo) sosis.1o1| tooooooo| 0oo| roof roof aras) o03| o0o| 2200h o01h 000i serasa2 s20.es2 ( e2 manggarai bukit harapan |.) 402s03501| too000oo| dos| 3al oog 3zee| oil ooo| susah roof (css manggarai bohusami )o | ra2skor| sss| | s0| o01| o0o| s7e|o o00| ooh ooh seret (res manggarai lembah pemain o|.ooj3sso71io1| 100000oo| 4tol s| ooo| ooo| o01| setiap ooh aro essragoo (es wanggarssi timbul sossesior|o 4000se| t0000tool oto oo 00oo| ooo| ooo| ooh asasi ( eo manggarai sipil asamtoror|oo t0000ooo| | | oo2f oo1| ass7|ooo3| o0o| 2aso| ooh antares (ce7 manggarai itunes o1 slams,so1 3o00ne| t000000o| asal eel tool 7alo misal 0ool oto ( ss pop timur milangodaa oo01f tool .0o joo 286se| cef| ooi| 3ase| o01| ooo| soo1i7| popavato timur london soegssio1| ooo| asean o01f| ooo| ooc2j ooj ooe| oo1i| soo| oo1| roof si6. pop timur marisa 4584so301| tooooooo| ooi| roof 2ss) oos| oo2| asai| oo1| ooj ooi| roof o0if ooo| s2| oo2 joo| 37o72| oo9| ooi| o01f ooo| o0o2| so20735| a7es7r.c00| pop timur o0oee| sal ooi| ooo| se| oo2joo| season ooi| ooo| a0o7s| oif oo| 0o0| 67ors39o| oif ooo) sej oo1|tool a73) ooj roof 3as1j roof ooo| kelapa lima soal ooj ooo) ooifooo| iss2| roof ooo| ooi| ooo| .7a0| ooi| ooo) o0ofooof a297| ooi| ooo| oo1| ooo| o01| sai7seo| o0oo| ooo) ooofooof o.oo| ooo| c0os7| oo2| oo1| pop barat oo padang asasi3001| tooooooo| ss2| oo1| ooo| es) o01food| ooi| ooo| 2a8a| oo1| ooo| a77io7a| pop barat molositat 'o ) | ooi| ooo| ooo|ooo| oo2| ooo| oo1| ooo| 0o01| sss7e9a| pop barat ser) 0o01| ooo| 7ef joo sisi| oif ooo| aso7| ooi| oo0| (oo pop barat persatuan ooi| roof roof| roof ooa| ooo| ooo| serasi molosifat utara ooo| o00o| roof| as11a| ooo| as28| total oo ) | s207| l00| o40| 4is9| oo| .iso| o4o| bupati pohuwato saipul bunga oat arah berdinas o io gx rasio pmi (rerata dingin ang fusetijasgien mmoresralaswtuh . o o | o sega (range pp. lampiranmoran penperaonai park payah dbh pajak dbh retribusi jumlah dbh pajak nama desa kan daerah daerah retribusi pan panic bobot lokasi desa desa daerah desa proporsional |ro sosial jaya |ruas harapan p5) . | .8lpamsato ofreuaca 6l pep laki dorna "modernen papan upah dbh pajak dbh retribusi jumlah dbh pajak nama desa aan daerah daerah retribusi pajak daerah penetapan pbb bobot alokasi desa desa daerah desa proporsional recamatantemto oh. dalam onggarasi barat comuni sikevari wonggarasi tengah suka dapat nge ,3070e| kecamatan pandangan |moto |im bob manunggal karya |sido rukun sisi murni |hula |omayuwa ,387y0| |aula paru |baturaja peramban |motolohu selatan perang puu ayi sedan torn anna nama desa pajak daerah penetapan peb akibat daerah daerah retribusi rasio bobot properslanat desa desa daerah desa aelmatoro os20os5s1| s2nama oxo2ne pr202270s0| 2as22300| masam0| alburanara oseoosnotl isles kosong| oom) assassins| on7san2 tata7e0| elmoramamu ee2rossi si22sas los) oman| dasar2no0| iata77| taoarenp malam os2rossi span2a1| oo1pal o21sn0| oawnsso| tamara0| pittori dona dbh pajak dbh retribusi jumlah dbh pajak proporsional elpupseo tco2o0ss01| sopran| osoba| o22s| 2s0028ss7| sa2oan oa0cameo| (un recamatantatuasi olpuncaraya ) | j602005591| | moore| colors| gs200s0| ma9a7so| (var kecamatan dengan (ix kecamatan buntu too noh alokasi prepermogal pajak daerah dbh pajak dbh jum dbh pajak nama desa pala nan man daerah daerah retribusi haus rasio bobot oreas desa desa daerah desa proporsional hid) ulama ,471x01 karya indah taluduyunu buntulia utara buntulia tengah yol lipatan bull buntulia barat buntulia selatan duhiadaa mekar jaya bun jaya padang ,059x1 mootilango perancang 2g, nae nama desa pajak daerah penetapan pbb makan daerah daerah retribusi saham esoosasi| ono asean aon 220noms sora|o manager oso2en aaaa com assai amors nor aaron kanoman samson taman 02an eka ehanaaaan dbh pajak dbh retribusi jumlah dbh pajak nama desa daerah daerah daerah retribusi eta penetapan pbb asin bobot alokasi desa desa daerah desa proporsional dom #kecamatan pops barat san dena naa dudewulo ,386y6| o,s2006| padang molosipat butungale |persatuan molosipat utara o,1a596| bupati pohuwato saipul bunga ban para dinasti daa sasa teng lampiran iii2022. rincian bantuan keuangan khusus tahun anggaran bantuan keuangan khusus eee adat kabupaten bean ito aje jaya alborayaro o1 a2000001 almaraaa o1 a2000001 taa000001 ahroroswse a2000001 ra4000001 sisukmmmari a2000001 ehlrunasmarapan a2000001 3trikora a2000001 ra4000001 alfamart olreracab a2000001 ra4000001 solusi bahari a2000001 | lemari 2lwonaaarasi barat a2000001 ah al lomba a2000001 aluemrrouraa senen: kenari a2000001 olwonaaarasitenaan sl baton a2000001 moro long 2lm book 'slmanungaa kanya a2000001 gama alsmorurun olmuyua a2000001 7lomayuwa a2000001 olparumu tol baturaja tad00. ulesuamsang aelmorotomuse lahan | aalsimuwonas marisa selatan 2lmarisaumara a200000 ra4000001 jerami a2000001 albomuwaro a200000| sisarusnoranu a200000| ta400000| espa loro az000001 se24000001 ilbonuwarotimur sl bernama bunuh 'alsmayo a2000001 alsoamm a2000001 tumbuhan mars s20000| tosooooo| erzooo molamahu buku jaya ag pa sikamiri kecamatan patilanggio iloheluma nana balado alsuramaamur raa00000| yahuanawa amoooool na00000| duomo tak depo tem sign kecamatan taluditi po) panca karsa leancakarsan m400000| nenek almerarnuaya talkaumas o1 aa000001 o. to tetasooo| ahararao o o az00000| olbuncaryaya gimeroasa a20oo0o| is0000001 kecamatan danilo pepaya alkaasaa a200ooo| t000000| anno ikaranaeran il. voodoo yerasooo slmuramopun a200000| |kecamatan buntulia ana ulama 2lkaryamban 1a400000| alrauupuyunu a200000| 1a400000| cal bunruum utara a200000| slpunruuatenaan a200000| shraroburuwu rak |. eno lipatan kecamatan duhiadaa bull 2lbuwrura barat a200000| 1a400000| calbuwtuuase lahan a200000| abbumapk aa000007 shaearana a200ma| ak0oa| ma0moo| oo) season buntu aya 1a400000| padang nan slmoomanao ta00000| kecamatan manggarai wonggarasi timur 2l burmuarapan sl suami alempampermat oo. timbul 6iyipilo t7ituweya nan xa1 kecamatan pop timur milangodaa 2pronoun solo| era |marisa table par sumo xnooool tokoh0ool maleo 3iketaauma a200000| kecamatan pop barat pal idudewulo akrunasyaya | | aleabenao a200000| almotosmr a2000001 slsurunaaus a200000| coleersaruan | a8. 7morosiearutara (ma anaoooon| tawa00000| tan200novo| sexxoooo0| toooaooo00| bupati pohuwato aipl bunga ker. arah asi kago. kepada.oo kai asisten pembesar asisten to dua |
bupati magetan provinsi jawa timudiizinkan mempunyai persediaan uang paling tinggi rp. (sepuluhakan sdiyanyfo, sh, aa pembina natuan kerja perangkat daerah jumlah dinas pendidikan, kepemudaan dan rp. olah raga dinas pekerjaan umum dan penataan rp. ruang dinas perumahan dan kawasan rp. permukiman satuan polisi pamong praja dan rp. pemadamlingkungan hidup rp. dinas kependudukan dan pencatatan rp. sipil dinas pemberdayaan masyarakat dan rp. desa dinas pengendalian penduduk, keluarga rp. berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dinas perhubungan rp. dinas komunikasi dan informatika rp. dinas koperasi dan usaha mikro rp. dinas penanaman modal dan pelayanan rp. terpadu satu pintu dinas kearsipan dan perpustakaan rp. dinas pariwisata dan kebudayaan rp. dinas tanaman pangan, hortikultura, rp. perkebunan dan ketahanan pangan dinas peternakan dan perikanan rp. dinas perindustrian dan perdagangan rp. sekretariat daerah rp. sekretariat dprd rp. kecamatan ngariboyo rp. kecamatan sidorejo rp. kecamatan kartoharjo rp. kecamatan karangrejo rp. kecamatan nguntoronadi rp. kecamatan lembaran rp. badan perencanaan pembangunan, rp. penelitian dan pengembangan daerah badan pendapatan, pengelolaan rp. keuangan dan aset daerah badan kepegawaian daerah rp. jumlah rp. bupati magetan, ttd suprapto salinan sesuai dengan aslinya (ar kepala bagian hukum "ag akan sdiyanyo, sh, tan pembina mip |
ina sid lan pemerintah kota tangerang selatan. peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. provinsi banten peraturan walikota tangerang selat.ketenagakerjamenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. kepala dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangrekrutmen sebagaimana dimaksud dalam peserta pelatihan kerja dilaksanakan dengan tahapan meliputi: pengumuman rekrutmen peserta pelatihan kerja, pendaftaran calon peserta pelatihan kerja secara daring, seleksi administrasi, seleksi tertulis dan wawancara, dan pengumuman hasil rekrutmen seleksi. pencari kerja hanya diperkenankan mengikuti satu kali pelatihan pada tahun yang sama. paragraf pelaksanaan pelatihan pelatihan kerja yang diselenggarakan dapat dilaksanakan dengan cara: pelatihan kerja dalam daerah, atau kerja sama pelatihan kerja luar daerah, pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada dapatdilaksanakan dengan berbasis: kompetensi, dan masyarakat. pelatihan kerja berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pelatihan kerjatihan kerja berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf pelatihan kerja yang memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan, pengetahuan atau bidang keterampilan tertentu sesuai kebutuhan masyarakat. pelatihan kerja dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan: pelatihan lembaga pelatihan atau off the job training, dan pelatihan tempat kerja atau the job training. pelaksanaan pelatihan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan lpk pemerintah atau lpk swasta. pelaksanaan pelatihan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui kerjasama dengan lpk perusahaan. perusahaan wajib menerima peserta pelatihan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dari lpk pemerintah atau lpk swasta dan harus memiliki sarana dan prasarana, kurikulum, silabus, program pemasangan, tenaga kepelatihan maupun pembimbing dan pemasangan. penyelenggaraan pelatihan kerja dengan sistem pemasangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas. persetujuan sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan dalam bentuk pengesahan perjanjian pemasangan. pengesahan perjanjian pemasangan sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima dengan persyaratan lengkap. peserta pelatihan dengan sistem pemasangan dapat dilaksanakan diluar jam kerja pada jam tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari dinas. paragraf dengan mengelompokan sebagai berikut: kualifikasi nasional berpedoman pada kini, klaster atau pengelompokan unit kompetisi yang terdiri dari: jabatan okupasi berpedoman pada uraian jabatan job description tertentu, kelompok unit kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. cc. (satu) unit kompetensiiii tata cara memperoleh perizinan berusaha links penempatan tenaga kerja dapat dilaksanakan oleh links yang berbadan hukum. links sebagaimana dimaksud padbab fasilitasi perlindungan pekerja migran indonesia bagian kesatu umum pemerintah daerah dapat memfasilitasi perlindungan pekerja migran indonesia luar negeri meliputi: sebelum bekerja, dan setelah bekerja.daerah melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitasi pemenuhan hak calon pekerja migranlindungan sesudah bekerja sebagaimana dimaksud dalam hurufpelindungan sesudah bekerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pemerintah pusat bersama sama dengan pemerintah daerah. perusahaan penempatan pekerja migran indonesia wajib. perusahaan penempatan pekerja migran indonesia yang tidak sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratif berupa: teguran,dan peringatan tertulis, bab pelaporan keberadaan tka dan tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing bagian kesatu pelaporan keberadaan tenaga kerja asing pemberi kerja tenaga kerja asing wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing perusahaan setiap bulan kepada dinas. laporan sebagaimana dimaksud pada meliputi: realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping perusahaan secara periodik (enam) bulan sekali, dan berakhirnya penggunaan tenaga kerja asing. pelaporan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan dalam bentuk surat permohonan laporan keberadaan tenaga kerja asing dengan melampirkan: salinan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang berlaku, salinan notifikasi, salinan kontrak kerja tenaga kerja asing, wajib lapor ketenagakerjaan, salinan kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap, salinan nomor induk berusaha: pas photo berwarna ukuran sebanyak (dua) lembar, dan surat kuasa (bagi pemberi kerja yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk mengurus pelaporan keberadaan tka dan salinan ktp yang diberi kuasa), dalam hal lampiran sebagaimana dimaksud pada sudah lengkap, kepala dinas menerbitkan surat keterangan laporan keberadaan tenaga kerja asing paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan laporan keberadaan. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada tidak lengkap, dinas memberitahukan kepada pemohon. pemberitahuan ketidaklengkapan berkas disampaikan oleh dinas kepada pihak pemohon paling lama (tiga) hari sejak diterimanya berkas permohonan lapor keberadaan. bagian kedua pelaporan tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib menunjuk tenaga kerja pendamping. pemberi kerja mengajukan surat permohonan pendaftaran penunjukan tenaga kerja pendamping kepada kepala dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: salinan rencana penggunaan tenaga kerja asing, salinan notifikasi: ijazah tenaga kerja indonesia, pas photo tenaga kerja indonesia pendamping ukuran 4x6 sebanyak lembar, dan surat penunjukan tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada sudah lengkap, kepala dinas menerbitkan surat keterangan penunjukan tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing paling lama (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam tidak lengkap, dinas memberitahukan kepada pemohon pemberitahuan ketidaklengkapan berkas disampaikan oleh dinas kepada pihak pemohon paling lambat (tiga) hari sejak diterimanya berkas permohonan. bab tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial setiap terjadi perselisihan hubungan industrial wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartita sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase. penyelesaian perselisihan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh mediator dinas. bagian kesatu tugas dan kewenangan mediator mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial mempunyai tugas: meminta kepada para pihak untuk berunding sebelum dilaksanakan proses mediasi, memanggil para pihak yang berselisih, cc. memimpin dan mengatur jalannya sidang mediasi, membantu para pihak membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan, membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan, membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menjaga kerahasiaan semua keterangan yang diperoleh, membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada kepala dinas, dan mencatat hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam buku registrasi perselisihan hubungan industrial. mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial mempunyai kewenangan: meminta para pihak untuk memberikan keterangan secara lisan dan tertulis: meminta dokumen dan surat surat yang berkaitan dengan perselisihan dari para pihak, cc. menghadirkan saksi atau saksi ahli dalam mediasi apabila diperlukan, meminta dokumen dan surat surat yang diperlukan dari dinas atau lembaga terkait, dan menolak kuasa para pihak yang berselisih apabila tidak memiliki surat kuasa khusus. selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada mediator berwenang menolak para pihak dan atau pemegang surat kuasa apabila ada indikasi menghambat proses mediasi. mediator sebelum melakukan proses mediasi dapat mengundang para pihak yang berselisih untuk melakukan klarifikasi permasalahan atau perselisihan hubungan industrial yang dihadapi para pihak. klarifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan atau melengkapi data perselisihan dari para pihak yang hasilnya dituangkan dalam risalah klarifikasi. bagian kedua tata kerja mediasi dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, mediator melakukan langkah langkah sebagai berikut: melakukan penelitian tentang duduk perkara perselisihan hubungan industrial, menyiapkan panggilan secara tertulis kepada para pihak untuk hadir dengan mempertimbangkan waktu panggilan secara patut sehingga sidang mediasi dapat dilaksanakan paling lama (tujuh) hari kerja sejak menerima pelimpahan tugas untuk menyelesaikan perselisihan, melaksanakan sidang mediasi dengan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama, membantu membuat perjanjian bersama secara tertulis apabila tercapai kesepakatan penyelesaian, yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator, memberitahu para pihak untuk mendaftarkan perjanjian bersama yang telah ditandatangani para pihak pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri tempat perjanjian bersama ditandatangani untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran, membuat risalah klarifikasi dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada kepala dinas. dalam hal salah satu pihak atau para pihak menggunakan kuasa hukum dalam sidang mediasi, mediator dapat meminta kuasa hukum menghadirkan pemberi kuasa. dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak (tiga) kali ternyata pihak pemohon yang mencatatkan perselisihan tidak hadir, maka pencatatan perselisihan hubungan industrial dihapus dari buku registrasi perselisihan. dalam hal para pihak telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak (tiga) kali ternyata pihak memohon tidak hadir, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis berdasarkan data yang ada. anjuran tertulis mediator sebagaimana dimaksud dalam memuat: keterangan pekerja buruh atau keterangan serikat pekerja serikat buruh, keterangan pengusaha, cc. keterangan saksi saksi ahli apabila ada, pendapat dan pertimbangan hukum, dan isi anjuran. penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam dan harus sudah selesai dalam waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perselisihan. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam dan mediator dapat melakukan koordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrialanjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada dalam waktu paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi akhir harus sudah disampaikan kepada para pihak.. pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada dianggap menolak anjuran tertulis. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada maka dalam waktu paling lambat (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator membantu para pihak membuat perjanjian bersama. perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada didaftarkan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri wilayah hukum para pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak,padabab viidaerah. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. pembinaan olehmasih menganggur dan sedangketenagakerjaan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi dinas ketenagakerjaan kota tangerang selatan bagi tenaga kerja, pekerja, serikat pekerja, pengusaha perusahaan wilayah kota tangerang selatitetsesuai dengan struktur pekerjaan berbagai sektor. pembinaan sebagaimana dimaksud dalamkepala dinasndeks pembangunan ketenagakerjaan (satu), cc. pengendalian perizinan links dengan wilayah kerja, pengendalian penerbitan surat persetujuan penempatan tenaga kerja antar kerja lokal, dan pengawasan kepada links yang surat izin usaha links diterbitkan oleh kepala dinas. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan kepada: pengusaha, pekerja buruh, cc.dinas sebagaimana dimaksud dalam wajib membuat laporan hasil pembinaan. laporan hasil pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada disampaikan kepada pimpinan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan yang sekurang kurangnya memuat: tempat dan tanggal pelaksanaan pembinaan, identitas perusahaan, cc. materi pembinaan, hasil pembinaan, kesimpulan dan saran, dan tanda tangan dan nama terang pengawas ketenagakerjaan. walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang dan atau putat'i2 april sekretariat daerah kota tangerang selatan kepala bagian hukum, mohammad erwin ariani kerangka kualifikasi nasional indonesia yang selanjutnya disingkat kini, adalah kerangka, penyerangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, penyetaradibidang sektorb penyelenggaraan pelatihan kerja bagian kesatu kelembagaan pelatihan lpk terdiri atas: lpk swasta, lpk perusahaan, atau lpk pemerintah lpk swasta sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memiliki izin dari walikota. lpk perusahaan dan lpk pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf mendaftarkan kegiatannya kepada dinas. lpk swasta sebagaimana dimaksud dalam untuk memiliki izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan dilengkapi persyaratan: fotokopipenanggungjawab lpk swasta yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri berupa kartu tanda penduduk ktp) dan pasfoto ukuran 4x6 sebanyak (tiga) lembar berlatar belakang merah, fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) atas nama lembaga, fotokopiketerangan domisili lpk swasta dari pejabat yang berwenang, profil lpk swasta yang ditandatangani oleh penanggungjawab lpk swasta, yang tercantum dalam akta yang sekurang kurangnya memuat:swasta dan rencana pembiayaan selama (tiga) tahun, program pelatihan kerja yang berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan, kapasitas pelatihan pertahun, dan daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan. izin sebagaimana dimaksud pada dapat dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan setelah mendapat rekomendasi dari dinas. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada dinas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama (dua) hari kerja. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap dan sesuai, dinas menyampaikan surat rekomendasi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan, dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan paling lama (satu) hari kerja setelah pelaksanaan verifikasi lapangan. lpk perusahaan dan lpk pemerintah sebagaimana dimaksud dalam yang menyelenggarakan latihan kerja wajib mendaftarkan kepada dinas. tanda daftar sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh kepala dinas. lpk perusahaanfotokopi suratberupa kartu tanda penduduk ktp)lpk pemerintahnama kepala lpk yang dilengkapi identitas diri dan riw hiduppermohonan sebagaimana dimaksud pada dan yangpada dilaksanakan paling lama (dua) hari kerja sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap. bagian kedua penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat paragraf umum tahapan penyelenggaraan pelatihan kerja terdiri dari: persiapan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi dan pelaporan. persiapan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: identifikasi kebutuhan pelatihan, menyusun program pelatihan, melaksanakan rekrutmen dan seleksi:sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pelatihan lpk, penilaian asesmen lpk, pelatihan tempat kerja, penilaian asesmen tempat kerja, penerbitan sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi. evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pemantauan penyelenggaraan pelatihan, pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan: dan cc. pembuatan laporan pelatihan. paragraf persiapan pelatihan identifikasi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui analisis kebutuhan pelatihan kerja. analisis kebutuhan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud padpk dan produktivitas. analisis kebutuhan pelatihan kerja dilaksanakan oleh dinas. dinas dalam melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan kerja dapat dibantu oleh tim. tim sebagaimana dimaksud pada paling kurang terdiri atas unsur: pemerintah daerah, pengusaha, dan cc. pakar praktisi pelatihan dan kompetensdalam hal belum tersedia standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada penyusunan program pelatihan,dinas harus memiliki tenaga fungsional instruktur dan tenaga pelatihan. tenaga fungsional instruktur dan tenaga dalam hal pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas belum memiliki tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada dapat melakukan kerjasama dengan lpk swasta, tenaga profesional, lembaga, atau unit pelatihan kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. lembaga atau unit pelatihan kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada antara lain: perguruan tinggi, dan atau pusat pendidikan dan pelatihan perusahaan. lpk swasta atau unit pelatihan perusahaan sebagaimana dimaksud dalampk swasta atau unit pelatihan sesuai program pelatihan. pelaksanaan pelatihan kerja pada dinas harus dilaksanakan melalui proses publikasi, seleksi dan rekrutmentingkatandilaksanakan oleh dinas dan atau penyelenggarancari kerja yang akan mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: memiliki kartu pencari kerja dari dinas yang masih berlaku, memiliki kartu tanda penduduk daerah, |
ant akp kota banjar, menimbang bahwa ketentuan mengenai,serta data dan informasi urusan sosial urus: pelaksanaan penyusuna danngendalikan dan pemberdayarehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosialmbinaan asn pada bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosirehabilitasi sosial dan pemberdayamemimpinadministrasi dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakmbinaan asn pada bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosicc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporadministrasirehabilitasipemantauan serta evaluasi pelaksanaan pelayananrehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.pelayanan reunifikasi keluarga, j .., pemberian layanan rujukan, mengendalikan pelaksanaan administrasimengendalikanmelaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial terkait dengan tugas dan fungsinya. paragraf seksi rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya seksi rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnypenyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya mempunyai fungsi:administrasi dinas urusan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, pembinaan asn pada seksi rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnyasosial rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnymasalah kesejahteraan sosial lainnya, cc.oordinasipemberian layanan data dan pengaduan, penyediaan layanan kedaruratan, penyediaan permakaman, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, penyediaan perbekalan kesehatan luar panti, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, il, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, mengoordinasindalikan pelaksanaan administrasi pada seksi rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, mengendalikan pembinaan asn pada seksi rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnyotensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangdan sumbangan sosial mempunyai fungsi: perumus dan sumbangan sosial, kepaladampingan, pemberdayaan sosial, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, dan penataan lingkungan sosial, cc.ngoordinasikmengoordinasikan pengumpulan sumbangan dalam daerahgoordinasikan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah, peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan daerah kota, peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan daerah kota, peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan daerah kota, peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan daerah kota: mengendalikan pelaksanaan administrasi pada seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial, mengendalikanrlindungan dan jaminmbinaan asn pada bidang perlindungan dan jaminan sosialrlindungan dan jaminmemimpinmbinaan asn pada bidang perlindungan dan jaminan sosial:aragraf seksi pengelolaan data kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial seksi pengelolaan datapengelolaan data kesejahteraan sosial mempunyai tugas sebagaimana dimaksud padadata kesejahterapelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, pembinaan asn pada seksi pengelolaan data kesejahteraan sosial:ngelolaan data kesejahterangelolaan data kesejahteraan sosial, mengendalikan melaksanakan kebijakan urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, cc. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah kotngoordinasikan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah, pendataan fakir miskin cakupan daerah, mengendalikan melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial, mengendalikan pelaksanaan administrasi pada seksi pengelolaan data kesejahteraan sosial, mengendalikan pembinaan asn pada seksi pengelolaan dataantuan sosial keluarga seksi bantuan sosial keluargbantuan sosial keluargantuan sosial keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam mempunyai fungsi: perumusan kebijakan urusan sosial bidang bantuan sosial keluarga, pelaksanaan kebijakan urusan sosial bidang bantuan sosial keluarga, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial bidang bantuan sosial keluarga, pelaksanaan administrasi urusan sosial bidang bantuan sosial keluarga, pembinaan asn pada seksi bantuan sosial keluarantuan sosial keluargbantucc: fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, mengendalikan pelaksanaan administrasi pada seksi bantuan sosial keluarga, mengendalikan pembinaan asn pada seksi bantukorban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan seksi perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawanindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan mempunyai fungsi: perumusadministrasi urusan sosial bidang perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan, pembinaan asn pada seksi seksi perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan,ilihan trauma bagi korban bencana alambagi korban bencana sosial, mengoordinasikan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosialmengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, il. koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana: koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana: mengoordinasikan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kota: oo. rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kota: pengamanan taman makam pahlawan nasional kota, mengendalikan pelaksanaan administrasi pada seksi perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan: mengendalikan pembinaan asn pada seksi perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawancc.mbinaan asnmberdayaan perempuan dan perlindungan anakkebijakan urusan pemberdayaan perempuan dan permbinaan asnperempuan dan pengarusutamaan gendermpunyai fungsi:mbinaan asn padaer sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraianpelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga, penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan bidang kualitas keluarga: j lembagaan pengarusutamaan gender pug) pada lembaga pemerintah kewenangan kota, il. memimpin koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan pug, memimpin koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug kewenangan daerah kota, advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pug termasuk ppg, oo. sosialisasi kebijakan pelaksanaan pug termasuk ppg, mengoordinasiota, sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, dan ekonomi, ss. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan daerah kotaota, peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kota, pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi kie) pemberdayaan perempuan kewenangan kota,ngarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mengendalikan pembinaan asn pada seksi pengarusutamaan genderjahteraan, perlindungan hak perempuanadministrasimbinaan asnsebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraian tugas penyiapan perumuslindungan anaekretaris daerah adalah sekretaris daerah pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaknyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembagabudayailcegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah, advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan daerahdaerah kota, uu. penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan daerah kotadaerah kota, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerahdaerah kotaerah kota, zz. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan daerah kota: aa. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan daerah kota, bb. mengoordinasikan pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan daerah kota, cc.daerah kota, dd. koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan daerah kota, ee. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan daerah kota, ff. penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan daerah kota, gg., hh.pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi hak pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, ii. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, ji: pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah, kk.daerah kota, il. koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan daerah kota, mmnn., oo.daerah kota, pp.daerah kota: gg.daerah kota: rrss., tt., uu., vv.rlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak, ww. mengendalikan pembinaan asn pada seksi kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak, dan xxualitas keluarga, data gender dan anak seksi peningkatan kualitas keluarga, data genderkeluarga, data genderualitas keluarga, data gendermbinaan asn pada seksi peningkningkatan kualitas keluarga, data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraianadvokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan dan perlindungan anak kewenangan daerah kota, pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan daerah kota, j . pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan daerahil., penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat, mengoordinasik, penyediaan data gender dan anak kewenangan daerah kota: penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data kewenangan daerah kotamenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, mengendalikan pembinaan asn pada seksi peningkbagian hukum, ld, opat serukan se.m.struktur organisasi dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepala dinas subbagian umum, kepegawaian subbagian perencanaan dan keuangan dan evaluasi bidang pemberdayaan kelompok jabatan bidang rehabilitasi sosial bidang perlindungan dan jaminan seksi rehabilitasi sosial, disabilitas terlantar, anak seksi pemberdayaan terlantar, lanjut usia bea naa data perempuan dan terlantar dan pengarusutamaan gender gelandangan pengemis seksi rehabilitasi sosial penyandang masalah seksi bantuan sosial keluarga perlindungan hak perempuan kesejahteraan sosial dan anak lainnya hala aan seksi perlindungan korban bencana seksi peningkatan kualitas dan pemeliharaan taman makam keluarga, data gender kesejahteraan sosial dan pahlawan dan anak sumbangan sosial keterangan garis komando aannannunuan garis koordinasi umum wali kota banjar, ttd ade suksesi bagian kedua susunan organisasi: subbagian umum, kepegawaian dan keuangan, dan subbagian perencanaan dan evaluasi. bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, membawahi: seksi rehabilitasi sosial, disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis, seksi rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, dan seksi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial. bidang perlindungan dan jaminan sosial, membawahi: seksi pengelolaan data kesejahteraan sosial, seksi bantuan sosial keluarga, dan seksi perlindungan korban bencana dan pemeliharaan taman makam pahlawan. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membawahi: seksi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, seksi kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak, dan seksi peningkatan kualitas keluarga, data gender dan anak. jabatan pelaksana: dan jabatan fungsional. baburusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelaksanaan kebijakan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, cc.snsosial dan urusanmemimpin dan mengendalikmbinaan asncc.sn pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaklaksanakan uraian tugas: melakukan validasi rancangan kebijakanpengembanganksanaan tugas dinas sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memimpin mengoordinasikanuangan dan aset daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta hubungan masyarakat: pelaksanapenelitian dan pengembangan data dan informasioordinasikan penyusunan kebijakan daerah urusan pendidikan dan urusan kebudayapaud) dan pendidikan non formal bidang pendidikan anak usia dini dananak usia dini dan pendidikan non formal snanak usia dini dan pendidikan non formalsn pada bidpaud) seksi pendidikan anak usia dinanak usia dini mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan pendidikan bidang pengelolaanak usia dini,anak usia dini, pembinaan asn pada seksi pendidikan anak usia dinanak usia dinididikan non formal seksindidikan non formal sn pada seksi pendidikan non formanon formaldasar mempunyai fungsi perumuspembinaan asn pada bidang pendidikan dasadasarcc. memimpinmbinaan asn pada bidang pendidikan dasadasar seksi pendidikan sekolahdasar mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan pendidikan dasar bidang pendidikan sekolah dasar, pelaksanaan kebijakan urusan pendidikan dasar bidang pendidikan sekolah dasar, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan dasar bidang pendidikan sekolah dasar, pelaksanaan administrasi dinas urusan pendidikan dasar bidang pendidikan sekolah dasar, pembinaan asn pada seksi pendidikan sekolahdasarsekolah menengah pertama seksi pendidikan sekolah menengah pertamamenengah pertamamenengah pertama mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan pendidikan dasar bidang pendidikan sekolah menengah pertama, pelaksanaan kebijakan urusan pendidikan dasar bidang pendidikan sekolah menengah pertama, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan dasar bidang pendidikan sekolah menengah pertama, pelaksanaan administrasi urusan pendidikan dasar bidang pendidikan sekolah menengah pertama, pembinaan asn pada seksi pendidikan sekolah menengah pertammenengah pertamatenaga pendidikmbinaan asn pada bidang tenaga pendidienaga pendidikmbinaan asn dan tenaga kependidikan paud, pendidikan non formal dan pendidikan dasar seksi pendidik dan tenaga kependidikan paud, pendidikan non formal dan dan tenaga kependidikan paud, pendidikan non formal dan pendidikan dasarmbinaan asn pada seksi pendidik dan tenaga kependidikan paud, pendidikan non formal dan pendidikancc.enaga kebudayaan seksi tenaga kebudayaantenaga kebudayaanenaga kebudayaan mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan pendidikan bidang tenaga kebudayaan, pelaksanaan kebijakan urusan pendidikan bidang tenaga kebudayaan, cc. pelaksanaan administrasi urusan pendidikan bidang tenaga kebudayaan, pembinaan asn pada seksi tenaga kebudayenaga kebudayadibudayaan mempunyai fungsi perumus: pembinaan asnmbinaan asncagar budaya dan permuscagar budaya dan permusuhan mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan kebudayaan bidang cagar budaya dan permusuhan, pelaksanaan kebijakan urusan kebudayaan bidang cagar budaya dan permusuhan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kebudayaan bidang cagar budaya dan permusuhan, pelaksanaan administrasi dinas urusan kebudayaan bidang cagar budaya dan permusuhan, pembinaan asn pada seksi cagar budaya dan permusucagar budaya dan permusuhkeluar daerahsejarah, tradisi dan kesenian seksi sejarah, tradisi dan kesenisejarah, tradisi dan kesenisejarah, tradisi dan keseejarah, tradisi dan kesenian mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan kebudayaan bidang sejarah, tradisi dan kesenian, pelaksanaan kebijakan urusan kebudayaan bidang sejarah, tradisi dan kesenian, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kebudayaan bidang sejarah, tradisi dan kesenian, pelaksanaan administrasi dinas urusan kebudayaan bidang sejarah, tradisi dan kesenian, pembinaan asn pada seksi sejarah, tradisi dan keseniejarah, tradisi dan kesenian sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraiannyusunan bahan pelestarian tradisi, cc. penyusunan bahan pembinaan bidang sejarah, tradisi dan kesenianndidikan dan kebudayaan diatur tersendiri dengan peraturan keputusan kepala dinas urusan pendidikan dan kebudayaan. subbagian adalah subbagian sekretaris daerah adalah sekretaris daerah jena hukum, gea ark nawanse tstruktur organisasi dinas pendidikan dan kebudayaan kepala dinas sekretariat subbagian umum subbagian maka aan dan kepegawaian keuangan dan evaluasi bidang pendidikan kelompok jabatan anak usia dini (paud) bidang pendidikan bidang tenaga bidang fungsional dan pendidikan non dasar pendidik kebudayaan formal ana seksi pendidik dan tenaga seksi pendidikan seksi pendidikan kependidikan paud, sek agar anak usia dini (paud) sekolah dasar pendidikan non permusuhan formal dan pendidikan dasar seksi pendidikan seksi pendiri seksi tenaga seksi seja non formal sekolah menengah kebudayaan tradisi dan pertama kesenian utd satuan pendidikan formal pendidikan anak usia dini keterangan utd satuan pendidikan formal sekolah dasar garis utd satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama aris komando utd satuan pendidikan non formal utd sanggar kegiatan belajar) mnnnnnnnnnnnnnnn nan garis koordinasi umum wali kota banjar, ttd ade suksesipaud) dan pendidikan non formal, membawahi seksi pendidikan anak usia dini paud), dan seksi pendidikan non formal. bidang pendidikan dasar, membawahi seksi pendidikan sekolah dasar: dan seksi pendidikan sekolah menengah pertama. bidang tenaga pendidik, membawahi seksi pendidik dan tenaga kependidikan paud, pendidikan non formal dan pendidikan dasar, dan seksi tenaga kebudayaan. bidang kebudayaan, membawahi seksi cagar budaya dan permusuhan, dan seksi sejarah, tradisi dan kesenian. jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional. bab tugasurusan pendidikan dan urusan kebudayaan, pelaksanaan kebijakan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan, pelaksanaan administrasi dinas urusan pendidikan dan urusan kebudayurusan kebudayaan, menetapkan kebijakan daerah lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pendidikan dan urusan kebudayaan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas urusan pendidikan dan urusan kebudayaan, memimpin dan mengendalikan pembinaan asn pada dinas pendidikan dan kebudayandidikan dan urusan kebudayaan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas pendidikan dan kebudayaan, cc. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan pendidikan dan urusan kebudayandidikan dan urusan kebudayaan, memimpin mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah urusan pendidikan dan urusan kebudayaan, memimpin mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas pendidikan dan kebudayaan, memimpin meng,keuangan, |
sega taiwan spdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian pemerintahan mempunyai fungsi perumus:pemerintahanadministrasi pemerintpemerinterintahan dan bidang penataan administrasi pemerintahan serta pada perangkat daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan bidang kesatuan bangsa dan politik serta sekretariat dprd. dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada subbagian administrasi pemerintahan mempunyai fungsi perumusan kebijakan daerahmengoordinasikan penyusunpemerintpemerintahan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan urainsultadministrasi kewilayadministrasi kewilayahan dan pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta bidang pemerintahan umum (kecamatan dan kelurahan). dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada subbagian administrasi kewilayahan mempunyai fungsi perumus: mengoordinasikan penyusunpengelolaan administrasi kewilayahankewilaykewilayahan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraiankerja sama dan otonomi sama dan otonomi daerahada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang kesatuan bangsa dan politik dan bidang pengawasan (inspektorat daerah). dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada subbagian kerja sama dan otonomi daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan daerahrja sama dan otonomi daer sama dan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraian jawaban kpjamj)il. samabina mental spiritual, bidang kesejahteraan sosial, dan bidang kesejahteraan masyarakat serta perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan,keagamaan dan badan penanggulangan bencana daerah bpbd). dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada bagian kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi perumusmengoordinasikan pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian kesejahteraan rakyatbina mental spiritualngelolaan bina mental spiritual serta pada perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, urusan kebudayaan dan bidang keagamaan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada subbagian bina mental spiritual mempunyai fungsi perumuscc. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat: pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada subbagian bina mental spiritubina mental spiritualsosialdan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial serta pada perangkat daerah yang membidangitransmigrasi dan badan penanggulangan bencana daerah bpbd). dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada subbagian kesejahteraan sosial mempunyai fungsi perumusmengoordinasikan penyusun: mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkatsosisosialmasyarakatada perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olahraga dan urusan pariwisata. dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada subbagian kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi perumusmasyarakat, dmasyarakathukum mempunyai fungsi perumusdcc. memimpinhukumperundang undperundang undanganrundang undangan mempunyai fungsi perumus: pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada subbagian perundang undanganperundang undangan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan urabantuan hukbantuan hukumbantuanbantuan hukum mempunyai fungsi perumusan kebijakan daerah pada bidang fasilitasi bantuan hukumbantuan hukumfasilitasi bantuanfasilitasi bantuanbantuan hukumbantuan hukum sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uradokumentasi dan informdokumentasi dan informasidokumentasi dan informasi mempunyai fungsi perumusmengoordinasikan dan penyusunan kebijakan daerahcc. mengoordinasikan dan pelaksanaan tugas perangkatdokumentasi dan informdokumentasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada melaksanakan ura,blue) dan badan usaha milik daerah (bumi)rekonomian dan pembangun(blue) dan badan usaha milik daerah (bumi). dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada bagian perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan mempunyai fungsi perumusrekonomian dan sumber daya alarekonomian dan sumber daya alam. dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada subbagian perekonomian dan sumber daya alam mempunyai fungsi perumusrekonomian dan sumber daya alam:rekonomian dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uragsdij il. memfasilitasi dan pembinaan dibidang pengendalian dan distribusi perekonomian,. kepala subbagian adalah kepalaoombinaan bumi dan bluembinaan bumi dan blue sebagaimana dimaksud pada, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumi dan bluebumi dan blue mempunyai fungsi perumusnyusunmbinaan bumi dan blue, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikanpembinaan bumi dan blue sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraian):administrasiadministrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas olehunsur penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan (bapelitbangda) sertaadministrasi pembangunan mempunyai fungsi perumusnyusunlaksanaan tugas perangkatmantauan dan evaluasi pelaksanaadministrasi pembangunan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehadministrasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada melaksanakanj oo perumusngadaan barang dan jangelolaanngelolaan pengadaan barang dan jasa mempunyai fungsi perumuspengadaan barang dan jasa, danlayanan pengadaan secara elektronikpokok sebagaimana pada subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik mempunyai fungsi perumusngelolaan layanan pengadaan secara elektroniklayanan pengadaan secara elektronikmbinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasadan advokasi pengadaan barang dan jasa mempunyai fungsi perumusmbinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasaumum, bagian organisasi dan pad, urusan perpustakaan, urusan kearsipan dan urusan penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bpsdm) serta unsur penunjang urusan keuangan (bpk) dan pada perangkat daerah lainnya yang terkait urusan pemerintahan wajib maupun pilihan. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada asisten administrasi umum melaksanakan fungsicc.asisten administrasi umumadministrasi umumc.layanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada asisten administrasi umums daerah serta pelayanan administratif, sert dan unsur penunjang urusan keuangan bpk)dalam bagian umum mempunyai fungsi perumusngoordinasikcc. mengoordinasikdmengoordinasikan dumumtata usahatata usaha dan perencanaan mempunyai fungsi perumusnyusuntata usaha dan perencanatata usaha dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan urkeuangan, bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan bidang pelatihan serta unsur penunjang urusan keuangan bpkuangan dan kepegawaian mempunyai fungsi perumusan kebijakan daerah pada bidang pengelolaan keuangan, bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan bidang pelatihan pada seluruh perangkat daerah terkait, mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah pada bidangcc. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkateuangan dan kepegawaidan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraidan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandianrumah tangga, protokol dan perlengkapan mempunyai fungsi perumusidang pengelolaan perlengkapan,cc. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkatmantauan dan evaluasi pelaksanalayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada subbagian rumah tangga, protokol dan perlengkapparagraf bagian organisasi bagiadministrasi umum. bagian organisasipada perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan, urusan kearsipan serta unsur penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bpsdm)organisasi mempunyai fungsi perumuslayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada bagian organisasikelembagaan dan analisis jabatataan organisasi dan bidang pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan serta unsur penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bpsdmlembagaan dan analisis jabatan mempunyai fungsi perumuskelembagaan dan analisis jabatan, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bagian organisaspada melaksanakan uraianpelayanan publik dan tatalakslayanan publik dan tata laksana pada perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan, urusan kearsiplayanan publik dan tatalaksana mempunyai fungsi perumuspelayanan publik dan tatalaksana, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bagian organisasi terkait dengan tugas dan fungsinya. kepala subbagian pelayanan publik dan tatalaksana sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraat daerah, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahi membawahi: bagian perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan, dan bagian pengadaan barang dan jasa. asisten administrasi umum membawahi: bagian umum, dan bagian organisasi. jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional. bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf angkaangkakinerja dan reformasi birokringkatan kinerja dan reformasi birokrinerja dan reformasi birokrasi mempunyai fungsi perumusnyusunan kebijakan daerahinerja dan reformasi birokrkinerja dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraianbab jabatan pada sekretarimasing masing bagian diatur tersendiri dengan peraturan keputusanlawan taiwan, sh.m. ps: sekretaris daerah asisten pemerintahan dan kesejahteraan asisten perekonomian asisten administrasi umum staf ahli rakyat dan pembangunan umu kelompok bagian bagian peran kan bagian jabatan kesejahteraan bagian hukum pengadaan bagian umum bagian organisasi fungsional pemerintahan rakyat sumber daya alam barang dan jasa dan pembangunan subbagian nek subbagian subbagian bina subbagian subbagian pengelolaan subbagian tata subbagian administrasi mental spiritual perundang perekonomian pengadaan barang usaha dan kelembagaan nenek pemerintahan undangan dan sumber daya alam dan jasa perencanaan dan analisis jabatan subbagian subbagian subbagian pengelolaan subbagian subbagian administrasi kesejahteraan med kata mb, layanan keuangan pelayanan publik kewilayahan sosial pengadaan secara dan kepegawaian dan tatalaksana elektronik subbagian kerja subbagian subbagian pembinaan dan subbagian subbagian kinerja sama dan otonomi kesejahteraan dokumentasi subbagian ann rasi advokasi papan sa, dan reformasi daerah masyarakat dan informasi pengadaan barang birokrasi perlengkapan dan jasa keterangan baris komando garis koordinasi umum wali kota banjar, ttd ade suksesi bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf angkapembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka membawahi: subbagian perekonomian dan sumber daya alam, subbagian pembinaan bumi dan blue, dan subbagian administrasi pembangunan. bagian pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf angka membawahi:angka membawahi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka membawahi: subbagian kelembagaan dan analisis jabatan. subbagian pelayanan publik dan tatalaksana, dan subbagian kinerja dan reformasi birokrasi.pada melaksanakan uraian tugas: melakukan finalisasi rancangan kebijakan daerah, menetapkan kebijakan daerah lingkungan merintahan, bagian kesejahteraan rakyat, bagian hukum serta pada perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, urusan sosial, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipilpenanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang keagamaan, bidang pengawasan (inspektorat daerah), sekretariat dprd, badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) serta bidang pemerintahan umum (kecamatan dan kelurahan)cc.merintahan dan kesejahteraan rakyat cc.serta perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang pengawasan (inspektorat daerah), sekretariat dprd dan bidang pemerintahan umum (kecamatan dan kelurahan)inspektorat telah diatur dalamsebagaimana dimaksud dalam hurufdesa, ii.memimpin penyusunan laporan hasil pengawasan, dan oo.cc. dan jabatan pelaksana. subbagian sebagaimana dimaksud dalam dan membawahi jabatan pelaksana. bagian keempat jabatan pelaksana dan jabatan fungsionalpelaksana dsebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh inspektur. kedudukan, tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh inspekturjabatan pada inspektorat daerah inspekturdaerah merupakan jabatan eselon iv.a atau jabatan pengawassatuannyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang inspektorinspektorat daerah diatur tersendiri dengan keputusan inspektuhama man dengan aslinya, (end ben hukum, kena ora uwarszti awan, su.m.si nisubbagian perencanaan, umum dan keuangan evaluasitertentu tertentu tertentu tertentu keterangan garis komandobab kedudukan, klasifikasi inspektorat daerah merupakan unsur penunjang pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pengawasan. bagian kedua klasifikasi dan susunan organisasi inspektorat daerah pada pemerintah daerah kota banjar termasuk klasifikasi susunan organisasi inspektorat daerah terdiri atas: inspektorat, sekretariat, membawahi subbagian administrasi umum dan keuangan,pelaksana dankoordinasi pencegahan tindak pidana korupmerupakan unsur staf,sebagian tugas inspektorat daerah dalam, penyusunan kebijakan teknis bidang administrasi lingkungan inspektorat, mengoordinasikan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, cc.a. dalam menjalanperencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraian tugasendalikankecamatan dan kelurahcc.pelayanan administratif dan pembinaan asn pada kecamatcamatan melaksanakan uraian tugas melakukan validasi rancangcc. memimpin mengoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatlayanan administratif dan pembinaan asn pada kecamatlaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait dengan tugas dan fungsinyalaksanadan aset serta:s kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya, dancc.danmengendalikandanat kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya, dansebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dalamevaluasi dan pelaporadministrasi pada seksi tata pemerintahan, pembinaan asn pada seksi tata pemerintahan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kecamatan terkait dengan tugas dan fungsinya, kepala seksi tata pemerintahan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraian tugas membantu camat dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan, meliputifitas kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan. membantu camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada kecamatan, meliputi.erintahan, membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang pemerintahan meliputi evaluasi kelurahan, membantu camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan wali kota bidang pemerintahan meliputi pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan,dadministrasi pada seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pembinaan asn pada seksi pemberdayaan masyarakat dan desapemberdayaan masyarakat dan desaberdayaan masyarakat dan desa, membantu camat dalam mengoordinasi kegiatan pemberdayaan desa meliputeningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan, membantu camat dalam mengoordinasi kegiaterdayaan masyarakat kelurahan.meliputi, fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan, fasilitasi kerja sama antariksa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga, fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, dan koordinasi pendampingan desa wilayahnysebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dalamadministrasi pada seksi ketentraman dan ketertiban, pembinaan asn pada pada seksi ketentraman dan ketertiban:ketentraman dan ketertibanketenteraman dan ketertiban, membantu camat dalam mengoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi. cc. membantu camat dalam mengoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, meliputimbantu camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan wali kota bidang ketenteraman dan ketertiban, meliputi l., meliputi, fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan, fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umumsebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dalam pelaksanalaksanaan evaluasi dan pelaporsn pada seksi ekonomi dan pembangunanekonomi dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraian tugas membantu camat dalam mengoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi. membantu camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat bidang ekonomi dan pembangunan, meliputi. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan bidang ekonomi dan pembangunan. membantu camat dalam mengoordinasi kegiatan pemberdayaan desa bidang ekonomi dan pembangunan, meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, membantu camat dalam mengoordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan bidang ekonomi dan pembangunan meliputi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan,koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah kecamatsn padalurahpemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum tingkat kelurahan, melaksanaksebagaimana dimaksud padangoordinasikan pelaksanaan tugas kelurahan, cc.yanan administratif dan pembinaan asn pada kelurahdan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kelurahan terkait dengan tugas dan fungsinya. sekretaris kelurahmimpincc. memimpin mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelurahmimpin mengoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan asn pada kelurahkegiatan pemerintahan kelurahan, pelaksaan pelayanan masyarakat bidang pemerintahan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta evaluasi kelurahadministrasi seksi pemerintahan, pembinaan asnpemerintahanpemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat bidang kesejahteradministrasi seksi kesejahteraan masyarakat, pembinaan asnkesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraian tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat bidang kesejahteraan masyarakat,sebagaimana dimaksud pada melaksanakan sebagian tugas kelurahan dalam tingkat kelurahanadministrasi seksi perekonomian dan pembangunan masyarakat, pembinaan asn pada seksi perekonomian dan pembangunan masyarakat, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kelurahan terkait dengan tugas dan fungsinyalaksanakan pelayanan masyarakat bidang perekonomian dan pembangunan masyarakat, melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan pemberdayaan perekonomian dan pembangunan masyarakat.a atau jabatan administrator. sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon ilbsekretaris daerah adalah sekretariskedudukan, tipologi dan susunan organisasid.kecamatan diatur tersendiri dengan peraturan keputusan kepala dinas. bagan susunanra nan u(seed ah away.se awan, su.m.sistruktur organisasi kecamatan camat sekretariat. subbagian umum, kepegawaian subbagian dan keuangan perencanaan dan evaluasi kelompok seksi jabatan seksi tata pemberdayaan seksi ketentraman seksi ekonomi fungsional pemerintahan masyarakat dan ketertiban dan pembangunan dan desa keterangan garis komando naananaan garis koordinasi umum wali kota banjar, ttd ade suksesi struktur organisasi kelurahan lurah kelompok seksi seksi kesejahteraan seksi perekonomian jabatan pemerintahan masyarakat dan pembangunan fungsional masyarakat keterangan garis komando naaanaaana garis koordinasi umum wali kota banjar, ttd ade suksesi, seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, seksi ketentraman dan ketertiban,, seksi pemerintahan:evaluasi dan pelaporadministrasi kecamatan, pembinaan asn pada kecamatan dan kelurahan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. camat sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraian tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum tingkat kecamatan sesuai penugasan wali kot.pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan, dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan wilayah kerja kecamatan kepada wali kota. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, meliputidesa wilayah kerja kecamatan kepada wali kota: menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, meliputi:: dan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan kelurahan wilayah kerja kecamatan kepada: mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan, meliputimfasilitasi, rekomendasi, dan mengoordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa kecamatan, dan pelaporan pelaksanaan tugas fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa tingkat kecamatan kepada wali kota. menyelenggarakpeningkatankepada wali kota, melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, meliputipelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, kepada wali kotaa.non usahacamat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatngoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatmengendalikan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas lingkungan hidupataan, peningkatan kapasitas dan pengendalian lingkungan mempunyai fungsi:mbinaan asnmbinaan asn pada bidang penataan, peningkatan kapasitas dan pengendalian lingku, peningkatan kapasitas dan pengendalian lingkungan. seksi perencanaan dan kajian dampakrumusan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple), penyelenggaraankebijakevaluasi dan pelaporadministrasimbinaan asnrencanaan dan kajian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraian tugas: penyediaan data dan informasi sumberdaya alam, penyusunan dan penetapngendalian pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple): pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan, penyusunan status lingkungan hidupmbuatan dan pelaksanaan lhs rencana tata ruang, ipjp rpm dan krp yang berpotensi menimbulkan dampak resiko lingkungan hidup, oo. penilaian terhadap dokumen lingkungan, penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparanskala kota, pengelolaan persetujuan teknis dan sertifikat kelayakan operasi limbah cair dan emisi, inventarisasi gas rumah kaca dan profil emisi gas rumah kacapasitas dan kemitraan mempunyai fungsi:sn pada seksi peningkatan kapasitas dan kemitraan:sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraian tugas: pelaksanaan fasilitasi kerjasama terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup plh)cc. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama terkait plh, penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama terkait plh, pengembangan materi dan metode diklat dan penyuluhan lh:il.oo.upaya mitigasi dan adaptasi perubahan ikligendalian pencemaran dan kerusakanmpunyai fungsi: perumusevaluasi dan pelaporadministrasi dinasmbinaan asn pada seksi pengendalianendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada melaksanakan uraianlingkungan dan kerusakan lingkungan, cc. penentuan baku mutu lingkungan, pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi dan kerusakan lingkungan, penentuan baku mutu sumber pencemar dan kriteria baku kerusakan lingkungan, pengisolasian dan penghentian pencemaran dan atau kerusakpenyusunan kebijakan dan dan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi, koordinasi dan sinkronisasi penghentian dan pembersihan sumber pencemar, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi, rehabilitasi dan restorasi, il. pengelolaan laboratorium lingkungan hidup, fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban ijin lingkungan a dan izin plh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana plh, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah b3, pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap plh daerahsampah dan keanekaragaman bidang pengelolaan sampah dan keanekaragdan keanekaragamgelolaan sampah dan keanekaragaman mempunyai fungsi: perumusan kebijakan daerah pelaksanaan kebijakan |
rarsehat,mantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerahrogramrogram dan informdan pelaksanaan tugas dinasrogramsehatan masyarakat mempunyai fungsi perumusmbinaan asn pada bidang kesehatsehatan masyarakmemimpinmbinaan asn pada bidang kesehatsehatan masyarakat.keluarga dan gizkeluarga dan gizi mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi, pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi, pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang kesehatan keluarga dan gizi, pembinaan asn pada seksi kesehatan keluarga dan gizkeluarga dan gizromosi dan pemberdayaan kesehatan seksi promosi dan pemberdayapromosi dan pemberdayaromosi dan pemberdayaomosi dan pemberdayaan kesehatan mempunyai fungsi perumuscc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidangadministrasimbinaan asn pada seksi promosi dan pemberdayaomosi dan pemberdayapeningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakatcc., penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat: pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ukm) tingkat daerahlingkungan, kesehatan kerjrumusan kebijakan urusan kesehatan bidanglingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, pembinaan asn pada seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahralingkungan, kesehatan kerja dan olahragcegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi perumusmbinaan asn pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakicegahan dan pengendalian penyakicc. memimpinmbinaan asn pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakirveilans dan imunisrveilans dan imunisasi mempunyai fungsi perumusan kebijakan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi: pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi: cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi, pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang surveilans dan imunisasi: pembinaan asn pada seksi surveilans dan imunisrveilans dan imunisasmenulperumusan kebijakan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, cc. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelaksanaan administrasi urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pembinaan asn pada seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menulmenulartidak menular dan kesehatan jiperumusadministrasi urusan kesehatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, pembinaan asn padadanlayanan dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi perumusmbinaan asn pada bidang pelayanan dan sumber daya kesehatdan sumber daya kesehimpin pembinaan asn pada bidang pelayanan dan sumber daya kesehatkesehatan seksi pelayanyanan dan sumber daya kesehatan. seksi pelayankesehatan mempunyai fungsi perumusevaluasi dan pelaporadministrasimbinaan asn pada seksi pelayancc.il.ss.xx.aa. pengelolaan pelayanan kesehatan balita, bb. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, cc. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif, dd. pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut, ee. pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi ff. pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, gg. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, hh. pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis: ii. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi hiv ji: pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa klb): kkil. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, mm. pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, nn. pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, pp. pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya, gg. pengelolaan surveilans kesehatan, rr. pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa sdmk): ss. pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napa, tt. pengelolaan upaya kesehatan khusus, uu. pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan, vv. pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, ww. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, xx. deteksi dini penyalahgunaan napa fasyankes dan sekolah, yy. pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa klb) laboratorium rujukan nasional, zz. penyelenggaraan kota sehat, aaa. penyediaan telemedicine fasilitas pelayanan kesehatan, bbb. pengelolaan penelitian kesehatan, ccc. operasional pelayanan rumah sakit, ddd. operasional pelayanan puskesmas, eee. operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya, fff. pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan, ggg.hhh.pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah iii. penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu sport), jjj penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, kkk. pengelolaan data dan informasi kesehatan, il. pengelolaan sistem informasi kesehatan, mmm. pengadaan alat perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet, nnn.penerbitan izin rumah sakit kelas dan kelas serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas kelas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, ppp.peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah, ggg peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan, rrr. penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan, dan sssfarmasian seksi kefarmasikefarmasifarmasfarmasian mempunyai fungsi perumusevaluasi dan pelaporadministrasimbinaan asn pada seksi kefarmasifarmasi:cc.il. pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik,penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangumber daya kesehatan seksimber daya kesehatan mempunyai fungsi perumus: pelaksanaevaluasi dan pelaporadministrasimbinaan asn pada seksi sumber dayamber dayapemberian izin praktik tenaga kesehatan wilayah daerah kota: cc. pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatansaha kesehatan masyarakat ukm) dan upaya kesehatan perseorangan ukp) wilayah daerah kotasehatan adalah yang melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan urusan kesehatan. subbagian adalah subbagian pada dinas kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat. seksi adalah seksi pada dinas kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan kesehatan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah. kepala dinas kesehatan adalah kepala dinas kesehatan kota banjar. sekretaris dinas kesehatan selanjutnya disebut sekretaris dinas adalah sekretaris dinas kesehatan kota banjar. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas kesehatananjar tahun nomor kesehatan diatur tersendiri dengan peraturan keputusan kepala dinas. bagn dengan aslinya, men ikatan hukum, nagaysefi awan, su.m.sitruktur organisasi dinas kesehatan kepala dinas sekretariat subbagian umum, kepegawaian subbagian program dan keuangan dan informasi live bidang kesehatan bidang pencegahan dan bidang pelayanan dan sumber fungsional masyarakat pengendalian penyakit daya kesehatan seksi kesehatan keluarga seksi surveilans dan lilit seksi pencegahan dan seksi promosi dan pemberdayaan kesehatan pengendalian penyakit seksi kefarmasian menular saksi kesehatan pengendalian penyakit lingkungan, kesehatan seksi sumber daya kesehatan kerja dan olahraga tidak menular dan kesehatan jiwa keterangan mnnnmmmnnmnnnnan garis koordinasi umum wali kota banjar,sehatsehatrogram dan informasikesehatan: dan seksi sumber daya kesehatan. jabatan pelaksana: jabatan fungsional. bab tugas dan fungsi bagian kesatu dinas dinas kesehatsehatsehatan, menetapkan kebijakan daerah lingkup dinas kesehatan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan kesehatan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dinas kesehatan, memimpin dan mengendalikan pembinaan asn pada dinas kesehat dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota banjar, menimbang bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi staf ahli telah diatur dalamberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, il. memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat, memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat, menyusun konsep telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, oo.kemasyarakatan dan sumber daya manusiabab konsultatif: kolegial:wali kota. hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada meliputi staf ahli wali kotawali kota diikutsertakan dalam perumusan kebijakan daerah, dan staf ahli wali kotawali kotawali kot untuk staf ahli wali kota. subbagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha staf ahli wali kottata usaha staf ahli wali koterala hukum, pmr fik an, sh. nip19701105 memutuskan:staf ahli adalah unsur pembantu wali kota yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu isu strategis kepada wali kota sesuai dengan keahliannya atau disebut pula dengan staf ahli wali kota banjar, nomenklatur, tata hubungan kerja serta tugas dan fungsi:kedudukan, nomenklatur, tata hubungan kerja serta tugas dan fungsi staf ahli wali kotstaf ahli wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. tugas staf ahli sebagaimana dimaksud staf ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama staf ahli berkedudukannomenklatur staf ahli staf ahli terdiri dari staf ahli wali kota bidang hukum, politik dan pemerintahan, staf ahli wali kota bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan, dan staf ahli wali kota bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. bab tugas dan fungsi staf ahli wali kota mempunyai tugas membantu wali kota dalam memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang pembangunan, bidang keuangan dangka staf ahli wali kota mempunyai fungsi pemberian telaahan, kajian dan penyiapan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemberian saran dan pendapat terhadap rencana kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan cc. penyelenggaraan konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi. staf ahli wali kota sebagaimana dimaksud pada mempunyai uraian tugas memberikan telaahan, kajian dan penyiapan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan saran dan pendapat terhadap rencana kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi, mewakili wali kota, wakil wali kota atau sekretaris daerah untuk melaksanakan tugas tugas tertentu sesuai perintah wali kota, menghadiri kota wakil wali kota sekretaris daerah, melakukan telaahan dan membubuhkan para serta pada konsep naskah dinas yang bersifat kebijakan publik dan atau yang mengandung dampak hukum internal (di lingkungan pegawai) dan atau mengikat secara external (masyarakat) sesuai dengan bidang tugasnya, dan merenc yang anggarannya diintegrasikan pada anggaran sekretariat daerah. staf ahli wali kotahukum, politik dan pemerintahan. staf ahli wali kota bidang hukum dan politikhukum, politik. dan pemerintahkota banjarroduk hukum: memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan wali kota dan keputusan wali kota:dan penegakan hak asasi manusia,anak, memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan politik meliputi kebijakan dalam ketahanan ideologi, kesatuan bangsa, bela negara dan wawasan kebangsaan, memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan hukum tingkat kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat serta kebijakan penyelenggaraan politik, memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam meningkatkan kapasitas aparatur, kesatuan bangsa dan kebijakan penyelenggaraan politik, il. menyusun konsep telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang hukum politik dan pemerintahhukum dan politikemerintahan umum yang meliputi pengembangan otonomi daerah, pembinaan perangkat daerah dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, oo. memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan penyiapan kebijakan pemerintahan yang meliputi fasilitasi dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kerja sama, memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa meliputi pembinaan kelembagaan dan tata pemerintahan desa, memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan kapasitas pemerintahadministrasi pemerintahancatur tertib pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan penataan organisasi, kelembagaan, perangkat daerah, penatalaksanaan dan analisis jabatadministrasi kepegawaidan pengembangan wilayah perbatasan, menyusun konsep telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang pemerintahan, melakukan konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemerintahpemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan dalam penyiapan kebijakan bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan. staf ahli wali kota bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada mempunyai rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangyang meliputi pembangunan perkotaan dan pedesaanmasyarakat desatata rufisik dan prasarana pemerintahan daerah meliputi koordinasi penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, kebinamargaan, pengajaran, permukiman, penataan ruang dan tata kota, pelestarian lingkungan hidup, pertambangan dan energi serta kepariwisataan, menyusun konsep telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang pembangunpembangunan, menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada wali kota: il. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah wali kota, dan pembangunan pertanian, industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah ukm), pengembangan usaha daerah, kehutanan dan perkebunan serta pengembangan agribisnis, memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan perekonomian daerah meliputi optimalisasi lembaga koperasi, perdagangan, industri kecil dan menengah, oo. memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan kerjasama ekonomi daerah, penyertaan modal daerah dan penggalian investasi penanaman modal, memberikan pemikiran, saran, pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan badan usaha milik daerah bumi):, pemeliharaan, pengamanan dan pemanfaatan kekayaan peralatan daerah dan bardan perumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah, memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan perumusan penggalian dan peningkatan sumber pendapatan daerah, memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, menyusun konsep telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah bidang ekonomi dan keuangekonomi dan keuangkemasyarakatan dan sumber daya manusia. perangkat daerah dan unit kerja lainnya tingkat pemerintah daerah, memberikan saran, pendapat, penelaahan dan kajian sesuai dengan bidang keahliannya, melakukan hubungan kerja staf ahli dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga lain bersifat konsultatif dan koordinatif: memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pembangunan, pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perencanaan pembangunan pendidikan, keagamaan, kesehatan, perlindungan sosial, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan pengembangan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bantuan pelayanan sosial, penanggulangan bencana alam, pelayanan ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, memberikan pemikiran, saran pendapat, penelaahan dan pengkajian dalam penyelenggaraan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, |
ota banjarmasin: bahwa untuk maksud tersebut huruf atas perlusekretariat daerah adalah sekretariat daerah padadinas adalah dinas pada pemerintah kota banjarmasin. badan adalah badan pada pemerintah kota banjarmasin. inspektorat adalah inspektorat kota banjarmasin. kantor adalahkelurahan adalah kelurahan pada pemerintah kota banjarmasin. unit pelaksana teknis dinas badan adalah unit pelaksana tekniaraan administrasi pemerintahan lingkungan pemerintahan kota banjarmasin. struktur organisasi dan tata kerja yang selanjutnya disingkat sook adalah bagan stuktur organisasi yang menggambarkan jabatan jabatan dalam suatu organisasi dan tata kerja. format standar operasional prosedurtandar operasional prosedurtandar operasional prosedur adalah serangkaian kegiatan dalam rangka melengkapi standar operasional prosedur yang terdiri dari membuat, menambah mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi standar operasional prosedur bab prinsip prinsip penyusunan sop meliputi kemudahan dan kejelasan: efisiensi dan efektifitas: keselarasan: keteraturan, dinamis: bs) berorientasi pada pengguna: 9g.:danujuan penyusunan sop dan manfaat sop bagian kesatu tujuan penyusunan sop pasa! tujuan penyusunan sop adalah untuk memberikan acuan bagi seluruh unit kerja lingkungan pemerintah kota banjarmasinn pemerintahan. bagian kedua manfaat sop manfaat sop meliputi sebagaidanmengacu pada tugas dan fungsi:dan uraian jabatan. babi syarat syarat sop meliputi menghasilkan satu output tertentu: melibatkan minimal (dua) orang: mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku: memperhatikan sop lainnya yang juga dibakukan: dan identifikasi kebutuhan sop. bab pembuat dan penyusun sop dibuat dan disusun oleh masing masing eselon iii. sop sebagaimana dimaksud pada merupakan kumpulan dari kegiatan eselon yang teknis pelaksanaanya disesuaikan pada masing masing unit kerja,, sop dibuat dan disusun oleh masing masing eselon untuk kantor atau unit kerja setingkat. bab vii tahapan penyusunan tahapan penyusunan sop meliputi persiapan penilaian kebutuhan pengembangan penerapan monitoring dan evaluasi tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam ini tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bab viii koordinasi sop sebagaimana dimaksud dalam dikoordinasikan oleh kepala skpd. seluruh unit kerja dilingkungan pemerintah kota banjarmasin wajib menyusun sop, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan bagian organisasi sekretariat daerah kota banjarmasin. bab penyempurnaan dan pengesahan setiap usul penyusunan dan atau penyempurnaan sop lingkungan pemerintah kota banjarmasin oleh skpd terlebih dahulu berkoordinasi dengan sekretaris daerah kota banjarmasin. sop skpd lingkungan pemerintah kota banjarmasin ditetapkan oleh10 xi ret walikota banjarmasin,z mujahidin diundangkan banjarmasin pada tanggal maret sekret: aris daerah kota banjarmasin, amal zulfadli ghazali berita daerah kota banjarmasin tahun nomor lampiran peraturan daerah kota banjarmasin nomor tahun tanggal: karet format identifikasi kebutuhan standar operasional ejaan uraian tugas diusulkan output keluaran po yaaa ana, ian, iya mengendalikan surat masuk, sop administrasi surat dokumen surat pendistribusian, surat keluar dan masuk dan keluar masuk dan surat pengarsipan keluar format, cara pengisian standar operasional prosedur halaman judul skpd unit kerja identifikasijudul standar surat keluar operasional prosedur dari identifikasi kebutuhan informasi prosedur yang akan distandarkan logo satuan kerja nama mor standar tal pembuatan tal revisi tal pengesahan disahkan oleh nam operasional prosedur nara cara pengisian nomor standar operasional diisi dengan nomor yang standartanggalpengesahan diisi dengantanggal mulai berlaku mengesahkan prosedur standar operasionallangkah kegiatan secara rinci dan sistematis dandiisi dengan nama dan tandatangan pejabat eselon uraian prosedur uraian pelaksana prosedur kia kelengkapan itn cara pengisian uraian prosedur diisi dengan proses sejak dari mulai sampai dengan dihasilkannya sebuah output untuk sebuahyang tertinggi sampai dengan jabatan yang terendah fungsional umum sta simbol |.simbol |. definisi oo! dokumen dalam bentuk kertas manual. file simbol!! po, contoh format sop nomor sop satker tanggal pembuatan tanggal revi tanggal pengesahan disahkanolh dasar hukum: kualifikasi pelaksana: peralatan perlengkapan: prosedur pee tee (engan (os (or ggn (" utouuuw uui u u u u uu w 5555u u u utuh iuuouiou ou l o tea walikota banjarmasin, nm. hiding |
jalan siliwangi telp fax kota banjdaerahuntuk pimpinan dan anggota dprd yang terdiri dari gaji, tunjangan alat kelengkapan dewan, tunjangan komunikasi intensif tki) dewan, internet, listrik, air dan gas, bahan bakar minyak bbm), makan minum pasien, obat obatannggaran pendapatan dan belanja daerah tahun dan besaran uang persediaan up) setiap skpd akan diatur kemudian dengan(en sepak, nyawansetiawan,s.h.m. yo7b2# |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.